## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penyuluhan hukum TenTang SiSTem  Pembagian WariSan Di DeSa emPang baWa, kecamaTan emPang, kabuPaTen SumbaWa
LegisLation on the Division of inheritance in empang Bawa viLLage, empang District, sumBawa
Salim hS. Universitas Mataram email : salimhs@unram.ac.id

## Djumardin
Universitas Mataram email : djumardin@unram.ac.id
aris munandar Universitas Mataram email : arismunandar@unram.ac.id

## abstrak
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian yang berdampak pada proses pembagian warisan di masyarakat. Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sengketa warisan sering terjadi, terutama ketika ada ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Kematian seorang pewaris memunculkan persoalan dalam pembagian harta warisan, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, setelah terlebih dahulu mengeluarkan biaya penguburan dan hutang-hutang pewaris. Contoh sengketa yang umum terjadi di desa tersebut adalah ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup banyak, dengan ahli waris yang terdiri dari isteri dan dua saudara. Ketidaksepakatan timbul karena setiap pihak memiliki pandangan berbeda mengenai bagian warisan yang mereka klaim, akibat kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa warisan di Desa Empang Bawa, dan (2) Menyusun upaya-upaya yang efektif untuk mengurangi sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah untuk penyampaian materi dan dialog untuk interaksi dan klarifikasi informasi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada 29 Oktober 2023 di Kantor Desa Empang Bawa, dihadiri oleh 30 peserta, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan pembagian warisan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa warisan dan memperbaiki proses distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum.
Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Sistem Pembagian Warisan, Sengketa

## abstract
the coviD-19 pandemic has led to an increase in deaths, affecting the process of heritage sharing in society. in empang Bawa village, empang District, and sumbawa District, inheritance disputes often occur, especially when there is a misunderstanding about the rights and obligations of the heirs. the death of an heir raises issues in the division of the inheritance, which includes movable and immovable objects, after prior disbursement of the funeral costs and debts of the heir. an example of a common dispute in the village occurs
when a husband dies, leaving a considerable amount of wealth, with heirs consisting of his wife and two brothers. the disagreement arose because each party had a different view of the part of the inheritance they claimed, due to a lack of understanding of the applicable law. the purpose of this legislation is to: (1) identify the factors causing an inheritance dispute in the empang Bawa village; and (2) formulate effective efforts to alleviate such a dispute. the methods employed in this deliberation include lectures for material delivery and dialogues for interaction and information clarification. on october 29, 2023, at the village office of empang Bawa, 30 participants attended the ceremony, showing that the public’s understanding of the concept and rules of inheritance sharing has increased. we expect it to decrease inheritance disputes and enhance the distribution of inherited property in compliance with legal provisions.
Keywords: legislative settlement, inheritance division system, dispute

## a. PenDahuluan
Covid 19 mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, karena dengan adanya covid itu cukup banyak masyarakat yang mengalami kematian. Kematian akan berpengaruh terhadap terbukanya warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia  dengan meninggalkan kekayaan. Ahli waris adalah orang yang menggantikan  pewaris  dalam kedudukan hukum mengenai kekekayaannya, baik untuk seluruhnya  maupun untuk bagian yang sebanding. 1
Pewaris tidak hanya meninggalkan ahli waris, tetapi juga warisan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Warisan yang ditinggalkan pewaris terdiri atas benda bergerak dan benda tidak berbegerak. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus dikumpulkan menjadi satu, dan baru dibagikan kepada ahli waris. Pembagian itu baru dilakukan setelah biaya penguburan dan hutang-hutang dari pewaris dikeluarkan lebih dahulu. Sisa biaya penguburan dan hutang-hutangnya sudah dikeluarkan itulah yang merupakan warisan yang harus dibagi.
Dalam masyarakat, khususnya di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa  cukup banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan warisan. Salah satu contoh adalah pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak dan suaminya yang meninggal dunia. Suami yang meninggal dunia cukup banyak meninggalkan harta, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Pewaris saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri dan dua orang saudara, yang terdiri satu orang laki-laki dan satu perempuan. Kedua saudaranya berpendapat bahwa kamilah yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan pihak isteri berpendapat bahwa ia juga menjadi ahli waris. Isteri tetap bertahan bahwa warisan harus dibagi dan yang paling banyak mendapat bagian adalah dia sendiri. Sementara itu, saudaranya  berpendapat hal yang sama. Namun, warisan itu belum dapat dibagi di antara para ahli waris, karena masing- masing berpendapat mempunyai hak  yang lebih besar antara satu lainnya.
Penyebab dari tetap bertahannya masing-masing pihak  karena mereka belum memahami aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan warisan. Sehingga, pada ahkhirnya akan menimbulkan sengketa di antara mereka.

## b.  iDenTifikaSi Dan PerumuSan maSalah
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1 A Pitlo, hukum waris menurut undang-undang hukum perdata Belanda , Jilid I, Alihbahasa oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa: 1986), hlm. 1.

## 222~230
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan banyaknya kasus warisan  yang terjadi di desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa?
2. upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus warisan di desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa?

## c. Tujuan Dan manfaaT kegiaTan
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum  ini, adalah mengetahui penyebab  terjadinya kasus pembagian warisan di desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa; dan mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus warisan di desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Manfaat kegiatan sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami tentang konsep- konsep tentang warisan dan pembagiannya.

## D.  PermaSalahan Dan SOluSi yang DiTaWarkan
Secara filosofis, bahwa pemberian warisan kepada para ahli waris adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari ahli waris. Namun, dalam kenyataannya dalam pembagian warisam menimbulkan masalah dalam masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  penyuluhan hukum tentang proses pewarisan kepada masyarakat yang berada  di desa Eampang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

## e. TargeT luaran
Target luaran dari kegiatan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat yang berada di desa Eampang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa memahami tentang konsep warisan dan pembagian dari ahli waris.

## f. PenDekaTan/meTODe PelakSanaan kegiaTan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## g. haSil kegiaTan
Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pembagian  Warisan  di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilakukan:
Hari/Tanggal
:   Ahad, 30 29 Oktober 2023 Pukul :   10.00-12.00  WITA Tempat :   Kantor Desa Empang Bawa Acara :   Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pembagian
Warisan  di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum  yang hadir berjumlah 30 orang. Ketiga puluh peserta itu terdiri dari:
1.  Kepala Desa;
2.  Staf desa;
3.  Kepala Dusun;
4. BPD;
5.  Pemuda; dan
6. Pensiunan;
7.  Petani, dan lain-lain.
Sementara itu, target dari peserta penyuluhan adalah hanya 25 orang, namun yang hadir sebanyak 30 orang. Ini berarti melampaui target lebih dari 100 persen.

## h.  maTeri Penyuluhan hukum
Ada dua materi pokok dari kegiatan penyuluhan hukum, yang meliputi: 1.  Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata; dan
2.  Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

## j. PembahaSan

## 1. Sistem Pembagian Warisan di Desa empang bawa, kecamatan empang, kabu- paten Sumbawa
Hukum kewarisan perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disingkat KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata, diatur tentang subjek warisan, penggolongan ahli waris, orang-orang yang tidak berhak menerima warisan, dan pembagian masing-masing ahli waris.
Subjek warisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia  dengan meninggalkan kekayaan. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris  dalam kedudukan hukum mengenai kekekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. 2 Syarat untuk bertindak sebagai ahli waris, maka   seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini. 3 Pasal 2 KUH Perdata berbunyi:
“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia diang- gap tidak pernah ada”.
Ketentuan  ini  memberikan perlindungan  hukum  kepada seorang  anak yang masih dalam kandungan  seorang  wanita terhadap  hak-hak yang akan dinikmatinya kelak mana  kala  ia dilahirkan. Suatu contoh seorang ibu sedang mengandung seorang  anak, namun pada saat ia mengandung si  suaminya  meninggal dunia.  Pada saat itu, warisan yang  didapatkan antara  suami  isteri menjadi terbuka.  Maka  sejak  saat   itulah  anak tersebut berhak untuk  mendapatkan  warisan dari  pewaris (si bapak). Syaratnya anak
2 A Pitlo, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, Alihbahasa oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa: 1986), hlm. 1.
3 Pasal 836 KUH Perdata.

## 224~230
yang  dilahirkan itu   harus  lahir  hidup.  Mati    sewaktu   dilahirkan,  dianggaplah ia tak pernah telah ada.
Orang-orang yang berhak menerima  warisan  dibedakan menjadi dua golongan yang meliputi karena ditentukan oleh:
1.  undang-undang;  dan 2. wasiat.
Ahli waris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena undang-undang  ini diatur di  dalam Pasal 832 KUH Perdata. Di dalam Pasal 832 KUH Perdata ditentukan orang-orang  yang berhak menjadi ahli waris. Orang-orang yang berhak menjadi ahli menurut undang-undang adalah:
1.  para keluarga sedarah, baik:
a.  yang sah menurut undang-undang; maupun
b.  luar kawin;
2.  suami atau isteri yang hidup terlama; dan
3.  milik negara.
Pertimbangan negara menjadi pemilik harta peninggalan pewaris karena tidak ada ahli waris, baik karena hubungan:
1.  keluarga sedarah; maupun
2.  suami atau isteri yang hidup terlama.
Menjadi kewajiban negara untuk mengurus  semua harta peninggalan dari pewaris dan wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut. Dengan syarat harta peninggalan itu mencukupinya.
Ahli waris karena hubungan darah merupakan ahli waris karena ada hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris karena hubungan darah ditentukan dalam Pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah terdiri atas:
1.  anak; atau
2.  sekalian keturunan mereka, baik:
a.  anak sah;  maupun
b.  anak luar kawin.
Pitlo membagi empat golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang,  sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Golongan pertama, terdiri dari:
a.  suami/isteri; dan
b. keturunannya.
2.  Golongan kedua, terdiri dari:
a.  orang tua;
b.  saudara; dan
c.  keturunan saudara.
3.  Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya;
4.  Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. 4
Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak
ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik Negara. Negara  dan wajib melunasi hutang-hutang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi.
Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat (testamen) merupakan:
“sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi sete- lah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. 5
Bentuk surat wasiat adalah dalam bentuk akta. Akta itu dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, yang dibuat di hadapan notaris. Sementara itu, orang yang tidak berhak menerima warisan adalah:
Ada empat golongan orang yang tidak berhak menerima warisan, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Dia yang telah dihukum karena dipersalahkan telah:
a.  membunuh; atau
b.  mencoba membunuh; atau
c.  menganiaya berat si yang meninggal dunia. 6
2.  Dia dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan  sesuatu kejahatan yang terancam dengan:
a.  hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya; atau
b.  hukuman yang lebih berat. 7
3.  Dia yang dengan:
a.  kekerasan; atau
b.  perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat; atau c.  mencabut surat wasiatnya. 8
4.  Dia yang telah:
a.  menggelapkan;
b.  merusak; atau
c.  memalsukan surat wasiat si yang meninggal. 9
Perbuatan yang dilakukan orang yang tidak berhak menerima warisan adalah menggelapkan surat wasiat. Menggelapkan artinya orang yang tidak berhak tersebut menghilangkan surat wasiat. 10 Merusak artinya bahwa surat wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat sudah tidak sempurna lagi substansinya. Sehingga sangat sulit untuk dibaca. Memalsukan artinya bahwa substansi surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat diubah isinya, yang seharusnya substansi wasiat adalah untuk A, namun diubah menjadi bagian dari B.
Besarnya bagian yang diterima ahli waris disajikan berikut ini.
1.  Bagian anak dan Suami Isteri. Bagian yang diterima antara anak, baik laki-laki maupun perempuan atau janda atau duda sama besarnya di antara mereka.
5 Pasal 875 KUH Perdata.
6 Pasal 838 ayat (1) KUH Perdata
7 Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata.
8 Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata.
9 Pasal 838 ayat (4) KUH  Perdata.
10 Salim HS, teknik pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah (ppat), (Jakarta: RadjaGrafin- do, 2016).

## 226~230
2.  Bagian Bapak, Ibu, Saudara laki-laki, dan Saudara  Prempuan (Pasal 854 sampai dengan Pasal 856  KUH Perdata). Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka (bapak dan ibu) mendapat bagian 1/3 dari warisan, sedangkan saudara laki-laki dan prempuan 1/3 bagian. Di dalam Pasal 855 KUH perdata juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara prempuan dari pewaris.
a.  Apabila  pewaris  meninggalkan  seorang    saudara  laki-laki  dan  seorang  saudara prempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah 1/2 bagian.
b.  Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki-laki dan prempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah 1/3 bagian;
c.    Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki-laki saudara prempuan, maka yang menjadi hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah 1/4 bagian; Sisa dari harta warisan itu menjadi hak dari saudara laki-laki dan saudara prem- puan dari pewaris. Bagian saudara laki-laki dan saudara prempuan adalah sama besar di antara mereka.
3.  Bagian  Anak Luar Kawin (Pasal 862 sampai dengan Pasal 871 KUH Perdata) Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal  862 KUH Perdata.
a.  Jika yang meninggal  meninggalkan  keturunan yang sah  atau seorang suami atau isteri maka bagian dari anak luar kawin adalah 1/3 bagian dari yang sedianya diterima, seandainya mereka anak yang sah;
b.  Jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat  dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki  dan prempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapat 1/2 bagian dari warisan;
c.  Jika pewaris hanya meninggalkan anak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah 1/4 bagian;
d.  Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar kawin mendapat seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata).
e.  Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut meninggal dunia dengan tak mening- galkan sanak suadara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan maupun suami atau isteri  yang hidup terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh warisan dengan mengenyampingkan Negara.
Kedua ketentuan itu mengatur hak-hak anak luar kawin. Tetapi dalam Pasal 866, Pasal 870, dan Pasal 871 KUH Perdata mengatur tentang warisan yang ditinggalkan oleh anak luar kawin.  Pembagian warisan anak luar kawin, dikemukakan berikut ini. a.  Jika anak luar kawin meninggal terlebih dahulu maka sekalian anak dan keturunan yang sah berhak mendapat warisan dari pewaris (Pasal 866 KUH Perdata);
b. Jika anak luar kawin meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, maka yang berhak mendapat warisan itu adalah  bapak atau ibu menga-kuinya dan mereka masing-masing mendapat 1/2 bagian (Pasal 870 KUH Perdata);
c.  Jika anak luar meninggal dunia tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan orang tua yang mengakuinya telah meninggal lebih dahulu, barang-
barang yang dulu diwariskan dari orang tua itu, diserahkan kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibu yang mengakuinya (Pasal 871 KUH Perdata);
d. Apabila anak luar meninggal dunia, tanpa meninggalkan suami atau isteri, bapak atau ibu yang mengakuinya maupun saudara laki-laki atau saudara prempuan atau ketu-runan mereka tidak ada, dengan mengenyampingkan Negara, warisan itu diwariskan  oleh para keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan catatan hak dari keluarga dari garis bapak atau ibu, masing- masing 1/2 bagian.
4.  Anak Zina (Pasal 867 KUH Perdata). Pada dasarnya anak zina tidak mendapat warisan daripewaris. Tetapi anak zina hanya  berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya, dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah.

## 2. Dampak kegiatan Penyuluhan tentang Warisan
Kegiatan penyuluhan tentang warisan memberikan pengetahuan sangat elementer tentang warisan, sehingga dengan penyuluhan ini mereka mengetahui tentang orang- orang yang berhak menerima warisan, syarat-syaratnya, dan keabsahannya, serta bagian-bagian yang diterima ahli waris.
Sumber hukum waris Islam terdiri atas Al Qur’an dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
1.  menurut hubungan darah; dan 2.  menurut hubungan perkawinan.
Ahli waris karena hubungan darah merupakan ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Ahli waris karena hubungan darah dibedakan menjadi dua golongan, yang meliputi golongan:
1.  laki-laki; dan
2. perempuan.
Golongan laki-laki ini terdiri dari:
1. Ayah;
2.  Anak laki-laki saudara laki-laki;
3.  Paman; dan
4. Kakek.
Golongan prempuan terdiri dari:
1. Ibu;
2.  Anak prempuan;
3.  Saudara prempuan; dan
4. Nenek.
Ahli waris karena hubungan perkawinan adalah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan adalah terdiri dari:
1.  duda; atau 2. janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
1.  Anak;
2.  Ayah;

## 228~230
3.  Ibu;
4.  Janda atau duda.
Sebelum harta pewaris dibagi kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban ahli waris yang harus dilakukannya, yaitu:
1.  mengurus dan menyelesaikan  sampai pemakaman jenazah selesai;
2.  menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun kewajiban untuk menagih pitang;
3.  menyelesaikan wasiat pewaris; dan
4.  membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak secara adil.
Kewajiban satu sampai dengan ketiga harus diselesaikan lebih dahulu oleh ahli waris. Apabila kewajiban itu telah dilaksanakan dan harta yang dibagi sudah ada, maka menjadi kewajiban yang keempat adalah membagikan warisan tersebut secara adil di antara para ahli waris, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.
Sementara itu, bagian yang diterima ahli waris ditentukan berikut ini. 1. Anak Perempuan (Pasal 176 Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
a. Apabila anak perempuan mendapat seorang diri ia  mendapat separuh bagian. b. Apabila terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan perempuan. (Pasal 176 KHI)
2.  Bagian Ayah (Pasal 177 Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat sepertiga bagian.
b. Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Bagian Ibu (Pasal 178 Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
a. Apabila pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih, hak ibu mendapat 1/6 (seperenam) bagian.
b. Apabila pewaris tidak ada anak, maka hak ibu 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa, sesudah diambil oleh Janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Bagian Duda (Pasal 179 Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak duda adalah 1/3 (sepertiga) bagian. b. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat hak 1/6 (seperenam) ba- gian.
5.  Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu (Pasal 181 Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
Bagian yang diterima ahli waris saudara laki-laki dan prempuan adalah tidak sama bagiannya, tetapi tergantung jumlah saudara laki-laki dan prempuan.
a. Apabila seorang    meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka  hak dari  saudara laki-laki dan saudara prempuan seibu, masing-masing mendapat 1/6 bagian;
b. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3  (se- pertiga) bagian;
5.  Bagian Saudara Perempuan Sekandung dan Seayah (Pasal 182 Inpresn Nomor 1 Tahun 1991)
Besarnya bagian yang diterima saudara prempuan kandung tergantung kuantitas saudara  kandung itu sendiri. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai:
a. satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 (separuh)  bagian; b.  saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian;
c.  saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan. Apabila kita bandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dengan yang terdapat di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, nampaklah bahwa keduanya terdapat perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah tentang hak anak luar kawin. Di dalam KUH Perdata anak luar kawin mendapat warisan  dari orang tua yang mengakuinya, sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa anak luar hanya mempunyai hubungan  saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian, anak luar kawin tidak mewaris dari keluarga bapak yang mengakuinya.

## k. keSimPulan Dan Saran
Penyuluhan hukum mengenai sistem pembagian warisan di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, telah mengidentifikasi beberapa isu utama yang mempengaruhi pembagian warisan di masyarakat. Pandemi COVID-19, dengan dampak peningkatan angka kematian, telah memperburuk masalah terkait pembagian warisan. Kasus-kasus sengketa warisan yang muncul sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan ahli waris mengenai hukum warisan dan cara pembagiannya.
Beberapa kesimpulan utama dari kegiatan penyuluhan ini adalah:
1.  Penyebab Sengketa Warisan: Ketidakpahaman mengenai aturan hukum tentang pembagian warisan merupakan faktor utama sengketa di Desa Empang Bawa. Ahli waris sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara tepat, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada sengketa.
2.  Pentingnya edukasi hukum: Penyuluhan hukum melalui metode ceramah dan dialog telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep dasar warisan dan mekanisme pembagiannya. Peserta menyadari pentingnya mengelola warisan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
3.  upaya Pengurangan Sengketa: Untuk mengurangi kasus sengketa warisan di masa depan, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum lebih rutin dilakukan dan mencakup informasi yang lebih mendetail tentang prosedur hukum warisan. Selain itu, disarankan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan hukum dan konsultasi terkait pembagian warisan.
Secara keseluruhan, penyuluhan ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan akan terjadi penurunan sengketa warisan dan pembagian harta warisan dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penyuluhan hukum tentang hukum waris sangat penting bagi masyarakat, maka diharapkan pada masa mendatang untuk dilakukan penyuluhan sejenis untuk dilakukan di tempat atau desa yang lain.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 230~230

## DafTar PuSTaka
buku
A Pitlo, 1986, hukum waris menurut undang-undang hukum perdata Belanda , Jilid I Alibahasa oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa:).
Salim HS,  2016, teknik pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah (ppat), (Jakarta: Radja Grafindo,).
Salim HS,  2016, teknik pembuatan akta perjanjian ( tpa Dua ), (Jakarta: RadjaGrafindo,).

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.