Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PELAYANAN KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI LAPAS KELAS IIB
CILACAP Inggar Rinukti
Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, inggarrinukti25@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO Women are special creatures created by God as ihsan who deserve to be loved and  respected.  Women  were  created  by  Allah  SWT  with  the  privilege  of obtaining  beauty  and  sophistication  from  the  reproductive  system.  That  the reproductive system is used as a tool to create offspring or new generations for mankind.  On  this  basis,  women  are  entitled  to  reproductive  health  services including female prisoners. Correctional institutions in Indonesia adhere to the correctional system, which is that the conceptual and historical system is very different from the prison system. The prison system is motivated by the concept of  fostering  and  guiding  it  is  very  different  from  the  prison  system  which  is motivated by the concept of retaliation. Reflection on the concept of developing
WBP  (Correctional  Assistance  Residents)  is  based  on  the  "10  principles  of correctionalism" written in the Ministry of Justice No. M.02-PK.04.10 in 1990.
Female prisoners pose separate barriers to prison officers for those who are part of a very small group in the prison community. The percentage of access to female prisoners to get health and care services is smaller than that of male prisoners. Services for reproductive health are limited or even non-existent and  materials  regarding  health  promotion,  information  and  treatment  are limited. The aim of the research is to find out the special services for female prisoners to fulfill the reproductive health rights in Lapas Kelas IIB Cilacap.
Keywords : special services; female prisoners; reproduction health
Cite this paper : Rinukti, I. (2021). Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap. Widya yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Law And Society

## PENDAHULUAN
Perempuan merupakan makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan sebagai ihsan yang pantas untuk dicintai dan dihormati. Perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan keistimewaannya yaitu memperoleh kecantikan dan kemutakhiran dari sistem reproduksi. Bahwasannya sistem reproduksi digunakan sebagai alat untuk menciptakan keturunan atau generasi baru bagi umat manusia. Sistem reproduksi perempuan merupakan representasi sekaligus  bukti  tentang  ke-Maha  perencanaan  Allah.  Berdasarkan  keistimewaan  tersebut yaitu perempuan memiliki sistem reproduksi maka perlu adanya pelayanan atau perlakuan khusus pada kesehatan organ reproduksi supaya rantai kehidupan tidak terputus. Tindak lanjut dari kesehatan reproduksi dengan membudayakan siklus hidup  supaya mendapatkan tujuan yang sesuai, inti perlakuan yang pasti, dan dilakukan dengan analitis dan bermutu
dengan perlakuan khusus pada hak reproduksi individualdengan menitikberatkan kepada program pelayanan yang disediakan.
Kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang normal pada tubuh, jiwa, dan sosial secara  lengkap  bukan  hanya  saja  terhindar  dari  sakit  atau  kekurangan  pada  suatu  yang berhubungan terhadap sistim reproduksi, kegunaan dan prosesnya (WHO, 2007). Menurut BKKBN  (1996)  menjelaskan  bahwa  kesehatan  reproduksi  yaitu  suatu  kondisi  sehat  jiwa, tubuh, dan kedamaian sosial secara lengkap  pada seluruh perihal yang berkaitan dengan sistim dab kegunaan dan proses reproduksi serta tidak cuma kondisi yang terhindar dari sakit  dan  kekurangan  serta  dibuat  berlandasan  pernikahan  yang  sah,  sanggup menyelenggarakan  kebutuhan  kerohanian  dan  materiil  yang  seimbang,  bertaqwa  kepada Tuhan  YME,  kerohanian  yang  berkaitan  yang  sesuai,  sejalan  dan  simbang  antara  sanak saudara dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
Di  Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  peraturan  yang  ketat  dalam mengatasi  para pelanggar hukum dan  akan diberikan  tindakan  yang  ketat sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak jarang para pelanggar diberikan sanksi untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menganut sistim pemasyarakatan, yang bahwasannya bahwa sistim yang berlaku secara konsep dan sejarah sangat berbeda dengan  sistim  kepenjaraan.  Sistim  pemasyarakatan  dilatarbelakangi  dengan  konsep membina dan membimbing berbeda jauh dengan sistim kepenjaraan yang dilatarbelakangi dengan  konsep  pembalasan.  Refleksi  dari  konsep  pembinaan  WBP  (Warga  Binaan Pemasyarakatan) berpijak pada “10 prinsip pemasyarakatan” yang tertulis dalam Kemenkeh No. M.02-PK.04.10 tahun 1990.
Menurut  WHO  (1993)  menjelaskan  bahwa  masyarakat  lembaga  pemasyarakatan berhak atas perawatan kesehatan tidak ada perbedaan, yang termasuk tindakan-tindakan penangkalan  sesuai  prinsip  yang  selaras  dengan  yang  ada  di  warga  luar  lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting bagi narapidana ataupun bagi masyarakat di luar  lapas,  alasannya  sebagian  banyak  warga  yang  masuk  lapas  pada  suatu  hari  akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat luas. Pelanggar hukum tidak hanya dilakukan oleh kaum  lelaki  namun  kaum  perempuan  pun  turut  serta  melakukan  pelanggaran  hukum. Akibatnya sebagian besar perempuan  akan menjalani hukuman di dalam lapas meskipun jumlah  kriminal  yang  dilakukan  oleh  perempuan  tergolong  sedikit  dibandingkan  dengan lelaki.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  berdasarkan  laporan  SMS  Gateway  Ditjenpas  pada bulan Maret 2020 bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di  Indonesia  sejumlah  524  Lapas/Rutan  telah  menampung  sejumlah  270.466 Narapidana/Tahanan yang diantaranya 255.901 lelaki dan 14.565 perempuan.
Narapidana  perempuan  mendatangkan  hambatan  khusus  bagi  petugas  lapas  pada mereka yang dimana bagian kelompok yang sangat kecil pada komunitas di lapas. Banyak alasan  yang  melatarbelakangi  para  perempuan  di  lapas  yaitu  penggunaan  obat-obat terlarang  dan  pekerja  seks  komersial.  Sehingga  mereka  yang  berada  di  lapas  akan memerlukan seperti kebutuhan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sosial yang sangat  berbeda  dengan  narapidana  lelaki.  Bedasarkan  alasan  tersebut  mengakibatkan seluruh  fasilitas,  program  dan  pelayanan  harus  diatur  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan spesifik  para  narapidana  perempuan.  Kebanyakan  perempuan  yang  berada  di  lapas merupakan  kaum  minoritas  secara  lingkungan  sosial  sehingga  mereka  turut  serta  dalam sebagai pekerja seks komersial dan  pemakai obat-obat terlarang  tidak hanya hal itu saja namun  masih  banyak  yang  menjadi  korban  kekerasan  gender  atau  kekerasan  seksual. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan perempuan menjadi rentan.
Presentase  akses  pada  narapidana  perempuan  untuk  mendapatkan  pelayanan perawatan dan  kesehatan  lebih kecil dibangdingkan dengan narapidana lelaki. Pelayanan terhadap kesehatan reproduksi terbatas bahkan tidak ada dan materi mengenai promkes, pengetahuan,  dan  pengobatan  terutama  untuk  kesehatan  reproduksi.  Terdapat  beberapa observasi  bahwa  perempuan  2  kali  lebih  besar  tertular  HIV/AIDS  melalui  seks. Permasalahan  lainnya  pada  kesehatan  reproduksi  pada  narapidana  perempuan  adalah
kesusahan  memeperoleh pembalut karena dari pihak lapas jarang memberikan pembalut namun biasanya mereka memperoleh dari keluarga atau saling meminjam antar narapidana perempuan lainnya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat  diketahui  bagaimana  Lapas  Kelas  IIB Cilacap memberikan pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak  kesehatan  reproduksi.  Tujuan  dari  adanya  penelitian  tersebut  adalah  agar  dapat mengetahui  pelayanan  khusus  bagi  narapidana  perempuan  terhadap  pemenuhan  hak kesehatan reproduksi di Lapas Kelas IIB Cilacap sehingga dapat diperoleh manfaat berupa informasi tentang pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang diberikan oleh petugas lapas bagi narapidana perempuan sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## METODE
Jenis  pada  penelitian  pelayanan  khusus  bagi  narapidana  perempuan  terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi di Lapas Kelas IIB Cilacap adalah penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  analitik,  yang  disusun  berdasarkan  hasil interview secara mendalam  ( In-depth  Interview ).  Adapun  wawancara  dilakukan  kepada  petugas  dan narapidana berjenis kelamin perempuan di Lapas Kelas IIB Cilacap. Informan yang diperoleh mengacu  pada purposive  sampling yang  dimana  dalam  melakukan  pengambilan  sampel dilaksanakan  secara  sengaja  tidak  didasarkan  terhadap  strata  dan  kedudukan  dengan menyesuaikan syarat sebagai informan yang dibutuhkan. Informan yang diperlukan pada penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari  kasubsi  perawatan,  petugas  kesehatan  klinik,  narapidana berjenis kelamin perempuan yang  melakukan pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Instrument penting  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menyediakan  pedoman  wawancara  sebagai pegangan peneliti untuk mengkaji lebih dalam pada aspek-aspek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  dengan  menguraikan  kondisi  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIB Cilacap mengenai perilaku personal hygiene pada kesehatan reproduksi terdapat beberapa hasil yang diperoleh mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya dukungan sosial ( support social ) dari berbagai pihak Tindakan  dalam  melakukan  kesehatan  reproduksi  dengan  melaksanakan  kegiatan personal  hygiene genitalia  yang  dilakukan  pada  setiap  narapidana  berjenis  kelamin perempuan  sehingga  mampu  dianalisis  berdasarkan  faktor external dan internal dari narapidana yang berkaitan. Tindakan dari individu yang mempunyai salah satu kegunaan dari beberapa kegunaan adalah kegunaan dukungan sosial yang diterima dari pihak terdekat narapidana  untuk  melakukan  tindakan personal  hygiene genitalia  yang  baik.  Beberapa dukungan sosial dari pihak terdekat narapidana perempuan, yaitu sebagai berikut:
a. Pihak instansi terkait yaitu lapas
Dukungan sosial ( support social ) yang dilakukan oleh pihak lapas yaitu memberikan kebutuhan  dan  sarana  prasarana  yang  diperlukan  oleh  narapidana  perempuan  sebagai penunjang  terbentuknya  perilaku personal  hygiene genitalia  sehingga  setiap  narapidana perempuan dapat menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Dukungan yang diperoleh yaitu mendapatkan pembalut kemudian sarana kamar mandi dan tempat cuci yang pantas, air bersih yang mencukupi. Alasan tersebut sudah sesuai dengan PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Bagian Kedua perihal Perawatan Rohani dan Jasmani tertuang pada pasal tujuh ayat satu.
Hasil wawancara yang dilakukan bersama informan mampu disimpulkan bahwa lapas memiliki  air  yang  bersih  sehingga  aman  untuk  dipakai  untuk  mandi  dan  mencuci  serta membersihkan organ reproduksi. Kebersihan pakaian pada narapidana perempuan cukup baik dikarenakan tidak kesulitan perihal air bersih dan tersedia juga jemuran yang cukup memadai sehingga narapidana perempuan tidak khawatir akan pakaian yang lembab. Selain
hal tersebut didukung juga dengan kebersihan kamar mandi dan jamban pada setiap kamar sehingga dapat menunjang kesehatan pada organ reproduksi.
Berdasarkan  wawancara  terdapat  permasalahan  berkaitan  pemberian  pembalut kepada  narapidana  perempuan  yang  sedikit  terkendala  dengan  alasan  narapidana perempuan  yang  merasa  tidak  sesuai  pada  pembalut  yang  diperoleh  dari  pihak  lapas. Menjawab  permasalahan  tersebut,  petugas  lapas  menyediakan  referensi  lain  yang  tepat yaitu dengan menyediakan beraneka ragam pembalut yang disiapkan oleh koperasi lapas.
b. Pihak keluarga Adanya  dukungan  dari  keluarga  semakin  memudahkan  narapidana  perempuan melakukan  kewajiban  kesehariannya  yaitu  salah  satunya  dengan  menjalankan  tindakan personal  hygiene genitalia  dengan  tepat.  Sehingga  peningkatan personal  hygiene genitalia pada  narapidana  perempuan  menjadi  meningkat.  Dukungan  yang  biasa  diperoleh narapidana  perempuan  dari  keluarga  yaitu  mendapatkan  sejumlah  uang  untuk  membeli keperluan personal  hygiene genitalia  selain  uang  narapidana  perempuan  biasanya mendapatkan pakaian dalam untuk dikenakan keseharian selama menjalankan masa pidana.
c. Pihak teman sekamar Narapidana perempuan yang berada di dalam lapas pastinya akan jauh dari keluarga sehingga mereka kesehariannya tinggal dengan sesama narapidana perempuan lainnya. Hal tersebut merupakan alasan kuat untuk menjalin hubungan kekeluargaan diantara mereka. Berdasarkan  ikatan  tersebut  menghasilkan  peningkatan personal  hygiene genitalia  salah satu  contohnya  yaitu  saat  narapidana  perempuan  sedang  tidak  memiliki  pembalut  pada keadaan  genting  maka  teman  sekamar  atau  blok  akan  memberikan  atau  meminjamkan pembalut. Selain itu teman sekamar biasanya menjadi tempat mereka menceritakan perihal masalah personal hygiene genitalia.
2. Tersedianya  pelayanan  kesehatan  reproduksi  yaitu  konseling,  sosialisasi  dan pelayanan dasar medis
a. Program kegiatan konseling
Lapas menyediakan program kegiatan konseling yang diharapkan mampu menolong narapidana  perempuan  menyelesaikan  permasalahan  yang  berhubungan  dengan personal  hygiene genitalia  supaya  meningkatkan  kesehatan  pada  organ  reproduksi. Konseling  tersebut  dilakukan  oleh  petugas  klinik  lapas,  sehingga  narapidana perempuan dengan mudah untuk berkonsultasi.
b. Program kegiatan penyuluhan
Selain  menyediakan  kegiatan  konseling,  pihak  lapas  juga  melakukan  kegiatan penyuluhan.  Kegiatan  penyuluhan  dilaksanakan  di  lapas,  yang  dimana  lapas bekerjasama  dengan pihak ketiga salah satunya dengan  pihak dinas kesehatan kota Cilacap. Pada kegiatan penyuluhan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Diharapkan narapidana perempuan dapat mengetahui tentang permasalahan kesehatan reproduksi serta mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut.
c. Program kegiatan pelayanan dasar medis
Pelayanan dasar medis dilaksanakan di klinik kesehatan lapas, yang berfungsi untuk melayani  pengobatan  bagi  seluruh  narapidana  sehingga  pelayanan  tersebut  dapat diperoleh oleh narapidana perempuan. Klinik kesehatan lapas melayani pengobatan terkait  permasalahan  reproduksi  seperti premenstrual  syndrome (PMS),  keputihan, gatal-gatal pada organ reproduksi, dan lain-lain. Apabila klinik kesehatan lapas tidak dapat menolong atau peralatan dan obat-obat yang dibutuhkan tidak ada maka akan dirujuk  ke  balai  kesehatan  seperti  puskesmas  dan  rumah  sakit  supaya  diberikan tindakan medis berdasarkan permasalahan yang ada.
Kesehatan  organ  reproduksi  pada  perempuan  jika  dijaga  dengan  baik  maka  akan terhindar dari penyakit. Perilaku personal hygiene genitalia merupakan salah satu langkah utama  untuk  menjaga  kesehatan  pada  organ  reproduksi.  Mikroorganisme  seperti  bakteri dan  jamur  mudah  tumbuh  dan  berkembangbiak  lebih  cepat  di  daerah  sisi  badan  yang
tertutup dan ada lekukan-lekukan seperti organ genitalia sehingga mudah lembab pada saat badan  menghasilkan  keringat  yang  berlebihan.  Alasan  tersebut  diberikan  kepada  kaum perempuan yang merasakan gatal dan keputihan di bagian organ genitalia, sehingga saluran kemih  dapat  terinfeksi  (Fitriyah,  2014).  Berdasarkan  beberapa  penelitian  menjelaskan bahwa infeksi saluran kemih biasa menyerang perempuan daripada lelaki.
Perilaku personal  hygiene genitalia  sangat  perlu  dilaksanakan  oleh  perempuan ataupun lelaki, namun perempuan lebih penting alasannya organ genitalia pada perempuan sangat  peka  dengan  penyakit  dan  jamur  serta  bakteri.  Seluruh  perempuan  pasti mendapatkan  kesulitan  yang  mirip  mengenai  menjaga  kebersihan  organ  reproduksi, termasuk  narapidana  perempuan  yang  berada  di  lapas.  PP  RI  No.  61  Tahun  2014 memapaparkan bahwa memastikan setiap individu berhak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi  yang  berkualitas,  aman  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  hal tersebut dapat memastikan kesehatan bagi perempuan baik pada umur reproduksi maka dapat  menghasilkan  penerus  yang  sehat  dan  bermutu  yang  suatu  saat  menimbulkan turunnya angka kematian pada ibu.
Tertuang  pada  UUD  RI  Tahun  1945  Pasal  28H  ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian diperjelas dalam UU  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  memaparkan  jika  napi  mempunyai  hak selama masa pidana dan berada di dalam lapas, hak-hak tersebut sudah diatur pada pasal 14. Ada 13 hak narapidana dalam pasal 14 antara lainnya napi mempunyai hak memperoleh perawatan  rohani  dan  jasmani,  mendapatkan  pelayanan  mengenai  kesehatan  dan memperoleh makanan yang pantas, serta narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sehingga napi perempuan berhak atas perawatan dan pelayanan kesehatan pada reproduksi untuk menjaga kebersihan dari organ genitalia  dengan  langkah-langkah  yang  tepat  supaya  tiada  terjadi  infeksi  pada  organ genitalia.
Lapas di Indonesia kondisinya cukup menarik perhatian pemerintah dan khalayak luas yang  dimana  hampir  rata-rata  lapas  di  pelosok  negara  ini  terjadi over  crowded sehingga kamar  atau  blok  hunian  dan  sarpras  yang  diperlukan  sangatlah  terbatas.  Alasan  itu merupakan suatu permasalahan untuk napi perempuan yang merupakan kaum marginal di dalamm  lapas.  Sehingga  mengakibatkan  pelayanan  yang  diperoleh  oleh  narapidana perempuan  biasanya  diratakan  seperti  narapidana  lelaki.  Hal  utama  di  saat  narapidana perempuan  terjadi  siklus  menstruasi  kebanyakan  pihak  lapas  belum  dapat  memberikan fasilitas kepada narapidana perempuan salah satu contohnya yaitu  pembalut atau tempat untuk mandi yang memenuhi (Bergh, Plugge, & Aguirre, 2015). Karena hal tersebut perlu adanya sarpras di lapas yang belum dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi pada setiap narapidana.
Narapidana  perempuan  merupakan  kaum  marginal  di  lembaga  pemasyarakatan sehingga  untuk  memperoleh  kebutuhan  fasilitas  maupun  pelayanan  kesehatan  yang berguna  untuk  perawatan  kesehatan  organ  reproduksi  sangat  terbatas.  Sosialisasi  dan konseling  yang  ditujukkan  kepada  narapidana  perempuan  biasanya  terbatas,  akibatnya narapidana  perempuan  tidak  memperoleh  pengetahuan  tentang  kesehatan  terutama kesehatan  reproduksi.  Alasan  tersbut  yang  mengakibatkan  narapidana  perempuan memandang  bahwa  kesehatan  organ  reproduksi  terutama  pada  genitalia  dianggap  tidak terlalu  penting.  Oleh  karena  itu,  peting  sekali  untuk  menjaga  kesehatan  dan  perilaku personal hygiene terutama pada setiap individu masing-masing merupakan langkah untuk menghasilkan  kesehatan  tubuh  maupun  jiwa  dari  setiap  manusia  untuk  mengatasi  hal tersebut perlu adanya dukungan dari segala pihak seperti dari pihak instansi terkait yaitu lapas, keluarga, dan teman serta sarana dan prasarana yang memadai.

## PENUTUP
Setelah  pelaksanaan  penelitian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pelayanan  khusus bagi narapidana perempuan tehadap hak pemenuhan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas IIB Cilacap yaitu:
1. Memberikan  dukungan  sosial  ( support  social )  dalam  bentuk  barang  dan  sarana prasarana  untuk  menjaga  kesehatan  reproduksi  seperti  tersedianya  kamar  mandi, empat  mencuci  dan  tempat  menjemur  pakaian  yang  layak  serta  air  bersih  untuk digunakan  sehari-hari.  Selain  hal  tersebut  pihak  lapas  memberikan  pembalut  bagi narapidana perempuan yang sedang menstruasi. Jika narapidana perempuan merasa tidak  sesuai  dengan  pembalut  yang  diperoleh  dari  pihak  lapas,  pihak  lapas  telah menyediakan pilihan lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu menyediakan beraneka ragam pembalut di koperasi lapas sehingga narapidana dapat memilih sesuai dengan keinginannya.  Dukungan  sosial  tidak  hanya  diberikan  dari  pihak  lapas  namun narapidana  perempuan  mendapatkan  dukungan  sosial  dari  keluarga  dan  teman sekamar.
2. Pihak lapas selain memberikan dukungan sosial, terdapat juga program-program yang diberikan  kepada narapidana perempuan  yaitu kegiatan konseling, penyuluhan  dan pelayanan  dasar  medis  yang  diharapkan  dengan  adanya  program  tersebut  dapat mendapatkan informasi mengenai personal hygiene genitalia untuk menjaga kesehatan organ reproduksi serta mendapatkan  pengobatan yang sesuai dengan  keluhan yang dirasakan oleh narapidana perempuan yang berhubungan dengan reproduksi SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga penulis mampu memberikan saran  yaitu  diharapkan  narapidana  untuk  dapat  tetap  melaksanakan  perilaku personal hygiene genitalia supaya organ reproduksi tetap sehat dijauhi dari penyakit yang dihasilkan dari bakteri dan jamur atau bahkan penyakit infeksi saluran kemih. Kegitan tersebut akan berhasil  jika  tidak  adanya  dukungan  sehingga  diharapkan  kepada  pihak  lapas  agar  tetap memberikan dukungan sosial dalam memenuhi kebutuhan narapidana perempuan seperti memberikan  barang  dan  sarana  serta  pelayanan  lainnya  seperti  progam  konseling  dan penyuluhan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan diberikannya pelayanan dasar medis untuk pengobatan mengenai permasalahan pada reproduksi. Selain dukungan  dari  pihak  lapas  diperlukan  juga  dukungan-dukungan  sosial  dari  pihak  lain seperti keluarga dan teman sekamar.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasanah, H. (2017). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah  Berbagai  Resiko  Masalah  Reproduksi  Remaja. Sawwa:  Jurnal  Studi Gender , 11 (2), 229. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456
Indrasari, N., & Purwati, P. (2017). Pengaruh Teknik Vulva Hygiene terhadap Jumlah Kuman Vulva pada Ibu Nifas di BPM Kota Bandar Lampung. Jurnal Kesehatan , 8 (3),  465. https://doi.org/10.26630/jk.v8i3.623
21175-ID-pelayanan-kesehatan-reproduksi-remaja-oleh-puskesmas-yang-di-wilayah- kerjanya-te.pdf . (n.d.). Universitas, K. (n.d.). Hubungan Bilas Vagina Dengan . 1 – 11.
-,  V.,  Wardani,  R.  S.,  &  Anggraini,  N.  N.  (2015).  Hubungan  Tingkat  Pendidikan  Dan
Pengetahuan  Dengan  Perilaku  Perawatan  Vulva  Hygiene  Pada  Wanita  Di  Lapas Semarang Tahun 2014. Jurnal Kebidanan , 4 (2).
http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/1683
Sendiri, P. P., & Wanita, N. (n.d.). YOGYAKARTA Analisys Of Reproductive Health Problems On Women ’ s Prisoner In Penitentiary Of Class IIA Yogyakarta Dheska Arthyka Palifiana 1
,  Sri  Wulandari 2 Universitas  Respati  Yogyakarta  Analisis  Masalah  Kesehatan Reproduksi Pada Narapidana Wanita Di Lem . 1 – 12.
Mufidatul  Ma’sumah,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Anak  Bawaan  Narapidana Perempuan  Yang  Dipisahkan  Dengan  Ibunya  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) .
Sulistianingsih,  R.,  Djarot,  H.  S.,  Wahyuni,  D.,  Semarang,  U.  M.,  &  Subur,  W.  U.  (2011). http://jurnal.unimus.ac.id .
Dzakiyya, N. M., & Fatah, M. Z. (2019). Faktor Dukungan Sosial Perilaku Personal Hygiene Genitalia  Napi  Perempuan  di  Lapas  Kelas  IIA  Sidoarjo. Jurnal  Keperawatan Muhammadiyah , 4 (1), 68 – 73. https://doi.org/10.30651/jkm.v4i1.2054
Aisyaroh,  N.  (2016).  Upaya  Preventif  Permasalahan  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan Lapas. Majalah Ilmiah Sultan Agung , 49 (123), 71 – 84.
Situmorang,  A.  (2016).  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  di  Puskesmas:  Isu  dan
Tantangan. Jurnal Kependudukan Indonesia , 6 (2), 21 – 32. http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/92/138
Anjan,  A.,  &  Susanti,  D.  (2019).  Hubungan  Sumber  Informasi  Dengan  Perilaku  Personal Hygiene Pada Remaja Putri Saat Menstruasi. Journal Center of Research Publication in Midwifery and Nursing , 3 (1), 38 – 44. https://doi.org/10.36474/caring.v3i1.116 Suharyo    Zaenal,  S.  S.  (2011).  Analisis  Praktik  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja Oleh  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  pada  SMP  yang  Berbasis  Agama  di  Kota Semarang. Jurnal  Dian , Vol  11 , No  1  (2011):  Jurnal  Dian ,  97 – 108. http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/dian/article/view/239/20
Nisa  Mairo,  Q.  K.,  Rahayuningsih,  S.  E.,  &  Purwara,  B.  H.  (2015).  Kesehatan  Reproduksi Remaja  Putri  di  Pondok  Pesantren  Sidoarjo  Jawa  Timur. Majalah  Kedokteran Bandung , 47 (2), 77 – 83. https://doi.org/10.15395/mkb.v47n2.457
Putra,  S.  (2019).  Kesempatan  Perempuan  mendapatkan  Pelayanan  dan  Hak  Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia  Di  Daerah  Tertinggal,  Terdepan,  Dan  Terluar , 2 (1),  42 – 60. https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036
Afrianti, N., & Tahlil, T. (2017). Analisis Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jurnal Ilmu Keperawatan , 5 (2), 15 – 27.
Soeparmanto, P., Waluyo, I., & Ramdhani, N. (2012). Pengetahuan Dan Kebutuhan Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja Di Beberapa Kota Besar Di Jawa. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 4 (1 Jun). https://doi.org/10.22435/bpsk.v4i1
Nurasiah, A., & Marliana, M. T. (2018). Efektivitas Pelatihan Konseling Kesehatan Reproduksi Terhadap  Peningkatan  Kompetensi  Kader  Posyandu  Dalam  Pelayanan  Konseling Pencegahan  Kanker  Serviks  di  Kabupaten  Kuningan  Tahun  2018. Jurnal  Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal , 9 (2), 34 – 39. https://doi.org/10.34305/jikbh.v9i2.65
Universitas  Sebelas  Maret.  (2013). Komunikasi,  Informasi,  Edukasi  (KIE)  Kesehatan Reproduksi . 1 – 46.
Saraginta,  P.,  Kalesaran,  A.,  &  Kawatu,  P.  A.  T.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Berhubungan
dengan Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Pasien Poliklinik Penyakit Dalam di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado . 897 , 1 – 7.
Miladiyanto, S. (2020). Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Cakrawala Hukum .

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang Pemiliharaan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (2014). PP No. 61 Th  2014  ttg  Kesehatan  Reproduksi.pdf.  In Peraturan  Pemerintah . http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PP  No.  61  Th  2014  ttg  Kesehatan Reproduksi.pdf
Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995 . www.bphn.go.id
Indonesia, R. (1999). Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan .