## KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRUBUSI DAERAH TERHADAP APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Anggiat Situngkir 1 , Ilham Hidayah Napitupulu 2 , Inggrid Muthiasafitri 3
Politeknik Negeri Medan e-mail : ilhamhasan77@yahoo.com

## ABSTRACT
This research was conducted to determine the effect of local taxes and levies on the Regional Budget  (APBD).  The  population  in  this  study  were  all  districts  /  cities  in  North  Sumatra Province  with  a  total  sample  of  33  districts  /  cities  which  were  determined  by  purposive sampling  technique.  The  data  used  in  this  research  is  the  realization  of  the  Regional Expenditure  Budget  (APBD)  which  is  downloaded  from  the  website  of  the  Ministry  of Finance  of  the  Republic  of  Indonesia,  Directorate  General  of  Fiscal  Balance  during  the 2013-2017  period  with  a  total  of  165  data.  The  results  of  data  testing  show  that  the  data meets the classical assumptions and shows that local taxes have an effect while local fees do not affect the Regional Budget (APBD).
Keywords : Local Taxes, Retributions, APBD

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  jumlah  sampel sebanyak  33  kabupaten/kota  yang  ditentukan  dengan  teknik  Purposive  Sampling.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  yang  di  download  dari  situs  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama periode 2013-2017 dengan total data sebanyak  165  data.  Hasil  pengujian  data  menunjukkan  bahwa  data  memenuhi  asumsi klasik  serta  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  sedangkan  retribusi  daerah tidak berpenaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kata Kunci : Pajak daerah, Retribusi daerah, APBD

## 1. PENDAHULUAN
Menurut undang–undang no. 17 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 tentang keuangan negara, sumber  dan  penggunaan  keuangan  daerah  dimuat  dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah.  APBD  terdiri  atas  anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja  dan pembiayaan  dimana  pendapatan  daerah  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah sesuai dengan undang– undang no. 17 tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, yang mana jumlah penerimaan komponen sangat dipengaruhi oleh banyaknya pajak daerah dan retribusidaerah  yang diterapkan serta disesuaikan  dengan  peraturan  berlaku  yang  terkait  dengan  penerimaan  kedua komponen tersebut yang terdapat pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi, pada tahun 2017 menurunkan realisasi dari retribusi daerah, namun dari hampir keseluruhan pendapatan daerah, pendapatan asli  daerah,  serta  pajak  daerah  dapat  menargetkan  peningkatan  pada  tahun  2017 sehingga mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan menjadi sangat penting. Pada kenyataanya realisasi pendapatan daerah masih tidak memenuhi anggaran yang telah direncanakan disebagian daerah.
Menurut  Halim  (2007)  Variabel-variabel  dari  APBD  yang  berhubungan  dengan pengalokasian  belanja  modal  diantaranya  adalah  dari  sektor  pendapatan  asli  daerah yaitu  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,halini  merupakan  2  variabel  yang  sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Kemudian menurut Rosmaniar,  et.al  (2015)  PAD  yang  tinggi  berarti  kemampuan  keuangan  pemerintah daerah  akan  lebih  baik,  sehingga  dapat  mengalokasikan  belanja  daerah  lebih besar.Juri  (2016)  menemukan  hasil  bahwa  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah berpengaruh signifikan meningatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.
Penelitian  juga  dilakukan  oleh    Mamonto,    et.al    (2014)    Secara    parsial    variabel Pajak  Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, kemudian variabel Retribusi  Daerah  juga  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  modal  belanja.  Serta penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syafrudin  (2013)  menemukan  hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah tetapi retribusi  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.  Serta  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syafrudin  (2013)  menemukan  hasil  dari  penelitian  menunjukkan bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  daerah  tetapi  retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Kemudian penelitian selanjutnya oleh  Sulistyowati  (2011)  mendapatkan  hasil  penelitian  bahwa  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  ini,  masih  menimbulkan  keraguan  karena terdapat  beberapa  perbedaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  beberapapeneliti. Untuk  itu  dilakukan  penelitian  kembali  terhadap  pengaruhan  tarvariabel  yang  ada, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1 Pajak Daerah
Menurut  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  dan berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Daerahsebagai salah satu komponen PAD  adalah suatu  pajak  yang dikenakan oleh  pemerintah  daerah  kepada  penduduk  yang  mendiami  suatu  wilayah  yurisdiksi, tanpa  memperoleh  imbalan  langsung  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  yang
memungut pajak daerah yang dibayarkan(Riduansyah, 2003). Pajak daerah memiliki manfaat  untuk  menunjang  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  hasil  tersebut akan masuk kedalam APBD (Arbincan, 2013).
Pemungutan  pajak  di  Indonesia  mengacu  pada  sistem  self  assessment,  yaitu  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  dalam kewajiban  daerah.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2009  Pasal  2  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  pajak  daerah  terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajakpada ayat (1) dan ayat (2)  berarti  dapat  tidak  dipungut  apabila  potensinya  kurang  memadai  dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak  daerah  merupakan  PAD  yang  tarifnya  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah (Perda).  Seperti  hasil  penelitian  dari  sularno  (2013)  mamonto et.al (2014), Sunanto(2015),  alamri  (2015),  zulfikar et.al (2019)  juga  menyimpulkan  dalam penelitiannya  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah serta belanja modal. Dan penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Kusuma et.al (2013) menyimpulkan  bahwa retribusi daerah  berpengaruh signifikan terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di  Provinsi  Bali.  Pajak  daerah  berpengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah  karena  pajak  daerah merupakan    bagian  dari  pendapatan  asli  daerah  yang  terbesar.  Terdapat  keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal menurut hasil penelitian handayani et.al (2012).  Semakin  besar  pajak  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah,  maka semakin  besar  pula  PAD.  Pemerintah  Daerah  mempunyai  wewenang  untuk mengalokasikan  pendapatannya  dalam  sektor  belanja  langsung  ataupun  untuk belanja modal. Yang mana pendapatan asli daerah merupakan struktur dari kesatuan pendapatan  daerah  yang  terstruktur  didalam  APBD  dan  dapat  berpengaruh mengoptimalkan APBD.
H1. Pajak  Daerah  Berpengaruh  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD)

## 2.2 Retribusi Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,“Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.” Retribusi  daerah  yang  termasuk  kedalam  komponen  lain  PAD  adalah  penerimaan yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  setelah  memberikan  pelayanan  kepada penduduk  yang  mendiami  suatu  wilayah  tempat  berlakunya  suatu  undang-undang (Riduansyah, 2003).
Kelompok  dan  objek  dariretribusi  daerah  yang  tertera  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2009  yang  menganut  sistem closed  list , menetapkan  terdapat  30  jenis  retribusi  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh provinsi/kabupaten/kota.  Jumlah  ini  bertambah  menjadi  32  jenis  retribusi  daerah setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. adalah sebagai berikut:
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum dengan Objek Retribusi  Jasa  Umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang  pribadi  atau  Badan.  Subjek  dari  Retribusi  Jasa  Umum  berupa  orang  pribadi
atau  Badan  yang  menggunakan  atau  menikmati  pelayanan  jasa  umum  yang bersangkutan.
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi  yang dikenakan atas  jasa usaha dengan Objek Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  Daerah  yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal  dan/atau  pelayanan  oleh  Pemerintah  Daerah  sepanjang  belum  disediakan secara  memadai  oleh  pihak  swasta.  Subjek  Retribusi  Jasa  Usaha  merupakan  orang pribadi  atau  Badan  yang  menggunakan  atau  menikmati  pelayanan  jasa  usaha  yang bersangkutan.
Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  retribusi  yang  dikenakan  atas  suatu  perizinan tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi  atau Badan  yang dimaksudkan untuk mengatur dan  mengawasi  kegiatan pemanfaatan ruang, barang, penggunaan sumber daya alam,sarana dan prasarana atau  fasilitas tertentu guna  melindungi kepentingan umum  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Subjek  Retribusi  Perizinan  Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
Pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  ditingkatkan  jika  pendapatan  yang  dimiliki pemerintah  juga  memadai.  Seperti  penelitian  yang  sejalan  dengan  zulfikar  et  al (2019),  Kusuma  et.al  (2013)  menunjukkan  bahwa  variable  penerimaan  retribusi daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan    PAD  se-Kabupaten/Kota  di Provinsi  Bali.  Kemudian  sejalan  dengan  penelitian  Pakpahan  (2009),  Juri  (2012), Sarwono  (2012),  Syafrudin  (2013).Retribusi  daerah  berpengaruh  secara  positif terhadap Belanja Daerah membuktikan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap  Belanja  Daerah  .  Hal  ini  harus  diimbangi  dengan  mendukung pengoptimalan  potensi  daerah  sehingga  meningkatkan  PAD.  Dengan  peningkatan PAD,  maka  dapat  menjadikan  potensi  daerah  yang  lebih  mandiri.  Kemandirian daerah  dapat  ditingkatkan  melalui  PAD  dalam  sektor  Retribusi  Daerah.  Jika Retribusi  meningkat  maka  pengalokasian  dana  belanja  daerah  untuk  meningkatkan pelayanan masyarakat.
H2. Retribusi  Daerah  Berpengaruh  terhadap  Anggaran  Pendapatan    dan  Belanja Daerah (APBD)

## 2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  UU  No33  Tahun  2004,  APBD  adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD.    Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  suatu  dasar  untuk  mengelola  keuangan  daerah dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  terhitung  1  Januari  sampai  31  Desember. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang  dan/jasa  pada  tahun  anggaran  yang  berkenaan  harus  dianggarkan  dalam APBD  (Kawedar,  et.al  2008).  APBD  merupakan  satu  kesatuan  yang  terdiri  dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini objek penelitiannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan APBD Provinsi  Sumatera  Utara.  Penetuan  sampel  dalam  penelitian  ini  ditetapkan  dengan teknik sampling  purposive .  Teknik sampling  purposive yaitu  teknik  penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2009:124).  Pertimbangan  yang ditetapkan peneliti adalah pemerintah kabupaten/kota Medan yang selalu melakukan publikasi  realisasi  APBD  dalam  situs  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Departemen Keuangan atau DJPK Depkeu ( www.djpk.depkeu.go.id ) selama periode 2013-2017.Data  menurut  sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  dan  data  yang  digunakan  menurut  dimensi  waktu  dalam  penelitian  ini adalah data pooling.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  dokumenter,  yaitu  teknik  pengambilan  data  dengan  cara mengumpulkan,  mencatat  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berupa  Pajak  Daerah. Data  dianalisis  dengan  teknik  analisis  linier  berganda  dengan  spss  20  sebagai  alat bantu.  Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier berganda dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  linier  berganda (multiple regression)dengan formula sebagai berikut:
Y = a + b1X1 +b2X2 + εi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  tidak berpengaruh terhadap APBD. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Variabel Adjusted R Square B Value Signification Value Signification Standard (alpha) Keputusan Pajak Daerah APBD 0.749 0.312 0.00 0,05 Tidak Berpengaruh Retribusi Daerah APBD 0.033 0.092 0,05 Tidak Berpengaruh
Variabel  pajak  daerah  nilai  signifikannya  sebesar  0,00  yang  berarti  lebih  kecil  dari 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  secara  parsial terhadap  APBD  (Y).  Interpretasi  dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  pajak  daerah  sebesar  0,312  menyatakan  bahwa  jika  pajak  daerah mengalami  peningkatan  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  keputusan  APBD sebesar  0,312.  Sebaliknya  apabila  pajak  daerah  mengalami  penuruan  satu-satuan maka APBD juga mengalami penrunan sebesar 0,312.
Variabel  retribusi  daerah  nilai  signifikannya  sebesar  0,092  yang  berarti  lebih  besar dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  secara parsial  terhadap  APBD  (Y1).  Interpretasi  dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat dilihat  dari  nilai  koefisien  kepemilikan  institusional  sebesar  0,033  menyatakan bahwa  jika  retribusi  daerah  mengalami  peningkatan  satu  satuan  maka  akan meningkatkan  APBD sebesar 0,033. Sebaliknya apabila retribusi daerah  mengalami penurunan satu satuan maka nilai APBD mengalami penurunan juga sebesar 0,033

## 4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah  daerah  menyusun  anggaran  yang  kemudian  dijadikan  pedoman  dalam menjalankan  berbagai aktifitasnya  yang dianggarkan dalam  APBD  yang terdiri dari pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah  (Sulistyowati  2011:2) Sumber dana bagi Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus dibayar.  (Diana  dan  Lilis,  2010:1).Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah  memiliki pengaruh terhadap APBD. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, yang berarti bahwa variabel  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  APBD.Hasil  uji  hipotesis  tersebut didukung  oleh  hasil  pengumpulan  data  yang  telah  dilakukan  dimana  rata-rata  dari anggaran APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2017 yang bersumber dari pajak daerah hanya sekitar 3,53% dengan tren berfluktuatif  dengan  rincian  pada  tahun  2013sebesar  2,79%,  tahun  2014  sebesar 3,00%,  tahun  2015  sebesar  3,09%,  dan  pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan sebesar  5,78%,  tetapi  mengalami  penurunan  kembali  pada  tahun  2017  sebesar 3,00%.  Begitu  juga  yang  terjadi  pada  realisasi  APBD  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun  2013-2017  yang  bersumber dari  pajak  daerah  rata-rata  hanya  2,76%  dengan  rincian  rata-rata  tren  berfluktuatif dengan  rincian  pada  tahun  2013  sebesar  2,51%,  tahun  2014  sebesar  2,55%,  tahun 2015  sebesar  2,67%,  tahun  2016  sebesar  2,73%  tetapi  menurun  pada  tahun  2017 yaitu 3,35%.
Hasil  statistik  juga  dilakukan  pada  penelitian  ini  dimana  Jumlah  rata-rata  pajak daerah  terus  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  dengan  rincian  pada  tahun  2013 sebesar 46.413,71 tahun 2014 sebesar 52.080,38 tahun 2015 sebesar 57.219,36 tahun 2016  sebesar  64.463,60  tahun  2017  sebesar  80.084,36.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  ada  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  APBD,  nilai  t  hitung  yang  positif  juga dapat dibuktikan dengan  hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dimana total secara  keseluruhan  terjadi  peningkatan  realisasi  pajak  daerah  dari  tahun  2013-2017 diikuti  dengan  peningkatan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  2013-2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ahmarian et.all (2016), bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  anggaran  belanja  daerah  Provinsi  Jawa Tengah.  Juga  Kesit  Bambang  Prakoso  (2004),  Arbincan  (2012)  dan  Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

## 4.2  Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)
Retribusi  daerah  merupakan  bagian  dari  PAD.  PAD  dapat    dijadikan    sebagai indikator  dalam  menilai  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dalam    mengelola keuangan daerahnya,  makin tinggi rasio PAD dibandingkan total pendapatan  makin tinggi  tingkat  kemandirian  suatu  daerah.  Retribusi  daerah  sebagai  pendapatan  asli daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah.   Pajak    daerah
dan  retribusi  daerah  bersifat  limitatif  (close-list)  artinya  bahwa  pemerintah  daerah tidak  dapat  memungut  jenis  pajak    dan    retribusi    selain    yang    telah    ditetapkan dalam  undang-undang.  Hasil  uji  t  variabel  retribusi  daerah  nilai  signifikannya sebesar  0,092  yang  berarti  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap APBD.
Hasil  uji  hipotesis  tersebut  didukung  oleh  hasil  pengumpulan  data  yang  telah dilakukan  dimana  rata-rata  dari  anggaran  APBD  pemerintah  daerah  kabupaten/kota di  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun  2013-2017  yang  bersumber  dari  retribusi daerah sekitar 1,80 % dengan rincian rata-rata tren berfluktuatif dengan rincian pada tahun 2013 sebesar   2,07%,   meningkat  pada tahun 2014 sebesar  2,33%, namun menurun  ditahun  2015  menjadi  1,98%,  tahun  2016  sebesar  1,34%,  tahun  2017 sebesar  1,28%.  Begitu  juga  yang  terjadi  pada  realisasi  APBD  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun  2013-2017  yang  bersumber dari retribusi daerah rata rata 1,34% dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 1,56%, meningkat  pada  tahun  2014    sebesar      1,61%,    tahun    2015    kembali    menurun menjadi  1,56%,  tahun  2016 sebesar 1,08% dan pada tahun 2017 menjadi 0,91%. Hasil statistik juga dilakukan pada penelitian ini dimana Jumlah rata – rata retribusi daerah pada tahun 2013 adalah 17.009,03, tahun 2014 sebesar 20.658,93, tahun 2015 sebesar 21.140,48, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 15.004,81, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13.988,61. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh  retribusi  daerah  terhadap  APBD  karena  karena  nilai  t  hitung  lebih  besar dari nilai t table. Hasilini mengindikasikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  dengan  retribusi daerah  rendah  kemungkinan  dikarenakan  kurangnya  penggalian  sumber-sumber pendapatan  asli  daerah,  seharusnya  setiap  daerah  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  melalui  upaya  baru  (ekstensifikasi)  yaitu  dengan  meningkatkan  kegiatan ekonomi  masyarakat,  upaya  ini  harus  diarahkan  dengan  mempertahankan  dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfatkan secara berkelanjutan.
Retribusi  daerah    tidak    memiliki    pengaruh    terhadap    belanja    daerah.    Hal    ini berarti  kurang  optimalnya  penggalian,  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki masing-masing  daerah  untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya,  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Laksono (2014).

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN BATASAN PENELITIAN

## 5.1 Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  APBD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh terhadap APBD yang dilihat dalam hasil uji t dengan realisasi persentase kontribusi pajak  daerah  terhadap  APBD  dengan  nilai  signifikannya  sebesar  0,00  yang  berarti lebih  kecil  dari  0,05.  Pajak  daerah  tertinggi  dari  tahun  2013-2017  adalah  Kota Medan dan terendah adalah Kabupaten Nias Utara. Nilai t hitung positif yang artinya jika  pajak  daerah  meningkat  maka  pendapatan  asli  daerah  juga  akan  meningkat. Hasil tersebut mendukung hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu pajak daerah berpengaruh  terhadap  APBD  dan  sekaligus  menjawab  rumusan  masalah  pertama dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki  pengaruh  terhadap  APBD  yang  dilihat  dalam  hasil  uji  t  signifikannya
sebesar  0,092  yang  berarti  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  kurang  optimalnya penggalian,  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  masing-masing  daerah  untuk dapat  meningkatkan  APBD.  Nilai  t  hitung  apabila  retribusi  daerah  mengalami penurunan satu satuan maka nilai  APBD  mengalami penurunan  juga. Hasil tersebut tidak  mendukung  hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  yaitu  retribusi  daerah berpengaruh terhadap APBD dan sekaligus tidak menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

## 5.2 Implikasi
Adanya  penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  mengenai  bagaimana  pengaruh pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan akan menambah wawasan dan dapat  memberikan  inspirasi  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi APBD lainnya.

## 5.3 Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya,  maka  akan  dapat  memperbaiki  hasil  dari  penelitian  ini.  Beberapa keterbatasan tersebut adalah :
1. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Utara  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  33  kabupaten/kota  yang ditentukan  dengan  teknik  Purposive  Sampling.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)
2. Periode penelitian yang digunakan dari 2013 – 2017
3. Jumlah  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  masih  sangat  sedikit sehingga hal ini mungkin akan mempengaruhi hasil analisis penelitian ini.
4. Data  yang  diambil  sebanyak  165  diperoleh  dari  Departemen  Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

## REFRENSI
Ahmarian,  Handika,  Patricia  Dhiana  Paramita  dan  Marsiska  Ariesta  P.  2016. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Anggaran  Belanja  Daerah  Dengan  Luas  Wilayah  Sebagai  Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang.
Alamri, Rosa, La Ode Rasuli dan Hj. Valentina Monoarfa. 2015. “Pengaruh Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas NegeriGorontalo.
Arbincan, Okto. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah Pada APBD di Pemerintahan  Kota Di Sumatera Utara . Skripsi. Fakultas EkonomiJurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.
Darise,  Nurlan,  2008,  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik),  PT Indeks,Jakarta.
Dewi,  Nyoman  Purmita  dan  Ni  Made  Adi  Erawati.  2014.  Pengaruh  Partisipasi Penganggaran,  Informasi  Asimetris,  Penekanan  Anggaran  dan  Komitmen Organisasi  pada  Senjangan  Anggaran .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana9.2.
Diana,  Anastasia  Dan  Lilis  Setyawati.  2010. Sistem  Informasi  Akuntansi Perancangan, Proses, Dan Penerapan .Yogyakarta.
Gomies, Stevanus J dan Victor Pattiasina. 2011.”Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Maluku  Tenggara” Jurnal  (STIEM) Rutu  Nusa  Ambon  ISSN  1693-928X  Vol. 13 No 2.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah .
Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  Dwi  dan  Elva  Nuraina.  2012.  “Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah  Kabupaten  Madiun” Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Oktober2012.

## Irawan.  2011.  Central  Government’s  Roles  in  New  Autonomous  Region
Development  in  Bandung  Barat. International  Journal  of  Administrative Science & Organization, 18(2),pp:122-131.
Jaya,  Putu  dan  Dwirandra.  2014.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Belanja Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92 . ISSN: 2302-8556.
Kawedar,  Warsito,  Abdul  Rohman  dan  Sri  Handayani,  2008,  Akuntansi  Sektor Publik: Buku1 , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Kuncoro,  M,  2009. Metode  Riset  untuk  Bisnis  &  Ekonomi. Ed.3.  Jakarta:  Erlangga. Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati. 2013.” Analisis Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3. (2013):574-585.
Laksono, Bagus Bowo. 2014. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau dan Dak  Terhadap  Belanja  Daerah” Accounting  Analysis  Journal. ISSN  2252- 6765.Semarang.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. Jurnal Riset Akuntansi
IndonesiaVol. 11 No. 1,p 37-51.
Mamonto, Sandry Yossi dan J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014.” Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal” Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan I lmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Octovido,  Irsandy  dan  Nengah  Sudjana  dan  Devi  Farah  Azizah.  2014.  “Analisis Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah Kota Batu” Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Brawijaya, Malang.
Pakpahan,  Rolan.  2009.  “Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Utara ”,  Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004.  “Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah”. JAAI Vol.6 No.2,p 101-118.
Priyatno,  Duwi.  2014. SPSS  22  Pengolah  Data  Terpraktis .  Yogyakarta:  Penerbit Andi
Republik  Indonesia.  2009. UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah .  Lembaran  Negara  RepublikIndonesia  tahun  2009  nomor 130. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
.2009. UU  No. 28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun 2009nomor 109. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
.2004. UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2004  nomor  125.
Sekretariat Negara Republik Indonesia.Jakarta.
.2004. UU  No.  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  2004  nomor  126.  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.Jakarta
Riduansyah,  Mohammad.  2003.  “Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor)”, MAKARA,  SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2. Depok.
Rosmaniar, P. 2012, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (Studi  pada  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara), Jurnal  Administrasi

## Publik, 1 (1):1-2
Santoso  Singgih,  2005. Buku  Latihan  SPSS  Statistik  Parametrik, Elex  Media Computindo, Jakarta.
Sarwono, Edi. 2012. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainya Yang  Sah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun  Anggaran 2010-2011”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro , 07.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:CV Alfabeta.
Sularno,  Fitria  Megawati.  2013.  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal”, Skripsi  akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Widyatama.
Sulistyawati Diah 2011, “Pengaruh Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Jurnal Ekonomi universitas Diponegoro . Semarang 2011.
Sunanto. 2015. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi  Banyuasin”. Jurnal  ACSY Politeknik Sekayu Vol.
II No.1 (Januari-Juni 2015), ISSN: 2407-2184.
Syafrudin,  Ahmad.  2013.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja Daerah  di  Kabupaten  Kudus  Tahun  2004  –  2013”, Jurnal  Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang , 11.
https://finansial.bisnis.com/read/20150908/10/470103/apbd-2015-serapan-belanja- modal-mengkhawatirkan.  Faisal,  Heri.  08  September  2015.  Bisnis.com. Diakses pada tanggal 01 juli 2019.
https://pelantar.id/berita/kepri-raya/batam/pendapatan-daerah-kota-batam-2018-tak- capai-target/. Achmad, Amsakar. 24 maret 2019. mediacenter.batam.go.id. Diakses pada tanggal 09 april 2019
www.djpk.depkeu.go.id. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.2019. Diakses pada tangal 09 april 2019.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412 . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  2016.  APBD  2016 Per  26  Mei  2016  542  daerah. Diaksespada tanggal 09 april 2019