Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pidana Pelaku.....– M. Rudi Hartono

## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB
PIDANA PELAKU USAHA STOCK PILE

## BATUBARA DI WILAYAH HUKUM MUARO JAMBI
Oleh :
M. Rudi Hartono ∗

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  yang  terjaga  kelestariannya  akan memberikan  rasa  nyaman  bagi  setiap  makhluk  hidup  yang ada  didalamnya.  Namun  perlu  kita  pahami  bahwa  kualitas lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam kelangsungan  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya,  serta  pemanasan  global  yang  semakin  meningkat sejalan  dengan  berkembang  dan  tumbuhnya  usaha  dibidang pertambangan khususnya batu bara, dimana pelabuhan dapat menjadi  tempat  penumpukan (stock  file) selanjutnya  untuk pengapalan  untuk  dikirim  melalui  jalur  laut  ketempat  tujuan pembeli/ tujuan pasar. Sejalan dengan kegiatan tersebut maka dapat  mengakibatkan  perubahan  iklim  serta  mengakibatkan penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh  semua  elemen masyarakat  yang  tidak  tertutup  pula  bagi  para  pemangku kepentingan  umum.  Pengendalian  dampak  lingkungan  hidup merupakan  upaya  untuk  melakukan  tindakan  pengawasan terhadap  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang terutama perusahaan-perusahaan  yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.
Kata Kunci: Hukum, Tanggung Jawab, Pemerintah
∗ Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

## A. Latar Belakang
Batu  bara  merupakan  salah  satu  sumber  energi  fosil yang  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  energi nasional  maupun  internasional.  Dalam  Peraturan  Presiden (PP)  Nomor  05  Tahun  2006  tentang  Kebijakan  Energy Nasional, batu bara dalam Bauran Energi (Energy Mix) untuk tahun  2025  sebesar  33%.    Ini  artinya  akan  ada  upaya  yang cukup  besar  dalam  memanfatkan  batu  bara  sehingga  bauran energi tersebut dapat tercapai.
Kabupaten  Muara  Jambi  selain  sebagai  salah  satu Kabupaten  penghasil  batu  bara  di  Propinsi  Jambi,  juga memiliki  keuntungan    karena  letaknya    yang  strategis  di perlintasan  jalur  perdagangan.  Selain  itu  juga  Kabupaten Muara  Jambi  yang  dilintasi  sungai  batanghari  memberikan dampak  positif  berupa  jalur  ekonomi  yang  salah  satunya adalah  dermaga  /  pelabuhan  sebagai  tempat  bongkar  muat barang seperti batu bara.
PT. Agnikarsa Pratama sebagai salah satu perusahaan yang  berdiri  diatas  lahan  seluas  kurang  lebih  4  Ha,  sebagai Stockpile batu  bara  bekerja  sama  dengan  dermaga  yang dikelola  oleh  PT.  Bumi  Boreo  Inti  (BBI). Stock  pile batu bara ini berada di desa Muara Jambi kecamatan Muara Sebo Kabupaten  Muara  Jambi  Propinsi  Jambi.  Batu  bara  yang ditumpuk  pada  pada Stock  pile ini  berasal  dari  beberapa
perusahaan  yang  berada  di  Propinsi  Jambi  yakni  PT. Bubuhan Multi Sejahtera di Kabupaten Batanghari, PT. Bumi Unggul  Permai  di  Kabupaten  Tebo  dan  PT.  Duta  Bara Persada  yang  berada  diwilayah    Kabupaten  Muara  Bungo dengan total keselurahan adalah sekita 50.000 MT.
Setiap  kegiatan  usaha  pertambangan  batu  bara,  pasti akan  menimbulkan  dampak,  baik  dampak  positif  maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan
diantaranya  adalah  peningkatan  pendapatan  penduduk setempat yang bekerja pada kegiatan pertambangan termasuk didalamnya  pada Stock  pile batu  bara,  dan  tumbuhnya kegiatan  ekonomi  disekitar  wilayah  pertambangan  tersebut. Sedangkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan usaha  pertambangan  yang  muncul  diantaranya  adalah berubahnya  bentang  alam  dan  lingkungan  tempat  kegiatan usaha  pertambangan  tersebut  berlangsung,  menurunnya kualitas kelestarian dan kenyamanan lingkungan
hidup,berubahnya  cuaca  atau  kondisi  udara  dilingkungan pertambangan  bahkan  bisa  juga  mengakibatkan  timbulnya pencemaran lingkungan lainnya.
Terkait  dengan  keberadaan  penumpukan stock  pile batu  bara  yang  berada  di  kawasan  Talang  Duku  Kabupaten Muara  Jambi  Propinsi  Jambi  dalam  upaya  mencegah  dan menanggulangi  kerusakan  ataupun  penurunan  kualitas lingkungan  akibat  dari  kegiatan  atau  usaha  tersebut,  maka
dirasakan perlunya tanggaungjawab dan peran serta berbagai pihak  untuk  mencegah  agar  kerusakan  lingkungan  ini  tidak berlanjut,  terutama  masyarakat  yang  menjadi  korban  dari pencemaran  dan  atau  perusakan  lingkungan  yang  dilakukan oleh korporasi dalam hal ini perusahaan tersebut.
Masyarakat lingkungan sekitar pertambangan
menaruh  harapan  besar  kepada  terciptanya  keasrian  dan kelestarian  lingkungan  hidup  dan  proses  penegakkan  hukum yang  adil  bagi  para  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  atau perusakan  lingkungan.  Penegakkan  hukum  dalam  kajian hukum  pidana  sekiranya  berperan  cukup  dominan  untuk menciptakan  pelaksanaan  keadilan  dan  kepastian  hukum yang kondusif.
Suatu  pertanyaan  yang  mungkin  ditimbulkan  adalah
mengenai kekuatan hukum perizinan keberadaan
pertambangan pada stock pile batu bara diwilayah Pelabuhan Talang  Duku  Muara  Jambi  yang  dirasakan  cukup memberikan  dampak  negatif  bagi  kerusakan  lingkungan disekitar kegiatan usaha.

## B. Permasalahan
Untuk  menghindari  agar  penulisan  jurnal  ini pembahasannya  tidak  terlalu  jauh  menyimpang  dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi  rumusan  permasalahannya  meliputi  hal  –  hal
sebagai  berikut  :  Bagaimana  Pertanggungjawaban  Pidana terhadap Pelaku Usaha Stock  Pile Batu  Bara  yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama di Kabupaten Muaro Jambi ? dan bagaimana  sistem  pemidanaan  terhadap  Perusahaan  dalam usaha Stock  pile Batu  Bara  yang  menimbulkan  kerusakan lingkungan hidup ?

## C. PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana    terhadap  pelaku  usaha stock  pile  Batubara  yang  dilakukan  oleh  PT.  Agnikarsa Pratama di Kabupaten Muaro Jambi.
Adanya Penambangan batu bara dapat
mengakibatkan  timbulnya  berbagai  efek  atau  akibat  yang akan  dirasakan  oleh  masyarakat  dilingkungan  sekitar penambangan.  Kegiatan  penumpukan  batu  bara  akan memberikan  dampak  yang  negatif  terutama  terhadap penurunan  kualitas  udara,  tingkat  kebisingan,  dan  kualitas badan air dan juga dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan munculnya sumber kegiatan ekonomi baru. Dengan timbulnya dampak negatif tersebut akitivitas masyarakat akan terganggu sehingga akan timbul tanggapan atau reaksi negatif masyarakat terhadap kegiatan ini.
Oleh karena itu, kegiatan penumpukan batu bara ini akan  menimbulkan  dampak  negatif  penting  yang  hendaknya ditanggulangi tingkat pelanggarannya sehingga tidak
mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan
mensosialisasikan kepada masyarakat akan upaya perusahaan untuk  meminimalisir  dampak  negatif  yang  timbul  sehingga tanggapan  atau  reaksi  yang  timbul  dalam  masyarakat  sekitar lokasi kegiatan merupaka reaksi yang dapat diterima.
Besaran dampak yang akan terjadi termasuk kategori sedang  (61-80%)  dengan  skala  besaran  dampak.  Empat Dampak  yang  akan  terjadi  diperkirakan  tergolong  negatif, dengan pertimbangannya adalah :
1. Jumlah  manusia  yang  terkena  dampak  akibat  kegiatan penumpukan  batu  bara  cukup  banyak  yang  tersebar disekitar  lokasi stock pile didesa Talang Duku Kabupaten Muara Jambi – Propinsi Jambi.
2. Luas wilayah penyebaran dampak
Persebaran  dampak  cukup  luas  terutama  desa-desa  yang
terdapat di sekitar lokasi kegiatan
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
Dampak  kegiatan  ini  intensitasnya  cukup  besar  dan  akan berlangsung  lama,  yaitu  selama  kegiatan  PT.  Agnikarsa Pratama  berlangsung  yang  direncanakan  sekitar  5  tahun. Rencana kegiatan akan menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  ilmiah.  Selain  itu, rencana  akan  menyebabkan  perubahan  atau  modifikasi area.
4. Banyaknya  komponen  lingkungan  yang  terkena  dampak Komponen  lingkungan  yang  terkena  dampak  cukup banyak,  meliputi  aspek  fisik,  kimia,  biotik,  ekonomi sosial, dan budaya serta kesehatan masyarakat.
(Dokumen UKL-UPL : 2011)
Dari  data  yang  penelitian  tersebut,  diketahui  bahwa akibat  dari  adanya  kegiatan  PT.  Agnikarsa  Pratama  yang melakukan  proses  penumpukan Stock  pile batu  bara  di wilayah  Pelabuhan  Talang  Duku  Kabupaten  Muara  Jambi Propinsi  Jambi  telah  mengakibatkan  kerugian  tidak  hanya kepada  masyakarat  tetapi  juga  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  hidup  disekitar  kegiatan  operasional  batu  bara tersebut.  Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  ini  pihak  PT. Agnikarsa Pratama adalah pihak yang paling utama dan harus bertanggungjawab  atas  semua  pencemaran  yang  terjadi  dan bisa diancam dengan pidana.
Terjadinya  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan hidup  yang  dilakukan  oleh  PT.Agnikarsa  Pratama  sebagai akibat penumpukan stock pile batubara dikawasan Pelabuhan Talang  Duku,  maka  Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten  Muara  Jambi  dalam  hal  ini    Bupati  Cq.  Badan Lingkungan  Hidup  Muara  Jambi  yang  harus  pertama  kali mengambil  sikap  ataupun  tindakan  tanggungjawab  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  maka  pihak-pihak
yang  bersengketa  atau  pihak-pihak  yang  seyogyanya  saling berhadapan  dengan  pemerintah  Kabupaten  Muara  Jambi dengan  PT.Agnikarsa  Pratama  dalam  hal  ini  bertindak sebagai  korporasi  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup  disekitar kawasan pelabuhan Talang duku.
Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan mengenai bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  keberadaan usaha stock  pile Batubara  yang berada dikawasan Pelabuhan Talang Duku, maka penulis mencoba memaparkan mengenai pertanggungjawaban korporasi terkait dengan status
keberadaan  hukum  PT.Agnikarsa  Pratama  sebagai  korporasi yang melakukan kegiatan penumpukan stock pile batu bara.
Dapat  kita  lihat  mengenai  pengaturan  adanya pertanggungjawaban  Pidana  yang  harus  ditanggung  oleh pihak PT.Agnikarsa Pratama sebagai korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor  32 Tahun 2009 dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 sebagai berikut :
- Pasal 116 :
(1) apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama  badan usaha,  tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau
orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
(2) Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. - Pasal 117 : Jika  tuntutan  pidana  diajukan  kepada  pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1) huruf b,  ancaman pidana  yang dijatuhkan berupa pidana  penjara  dan  denda  diperberat  dengan sepertiga. - Pasal 118 : Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a,  sanksi  pidana dijatuhkan  kepada  badan  usaha  yang  diwakili oleh  pegnurus  yang  berwewenang  mewakili  di dalam  dan  diluar  pengadilan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  selaku  pelaku fungsional. - Pasal 119 : Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  ini,  terhadap  badan  usaha  dapat dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata tertib berupa: a. perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama  3 (tiga) tahun. - Pasal 120 : (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  119  huruf  a,  huruf  b, huruf  c,  dan  huruf  d,  jaksa  berkoordinasi dengan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  119  huruf  e, Pemerintahan  berwenang  untuk  mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan  untuk melaksanakan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Dalam  usaha  kegiatan  usaha  yang  dilakukan, korporasi  tidak  dapat  melakukan  suatu  tindakan  perbuatan hukum  secara  indiviu,  melainkan  dalam  serangkaian kepengurusan  dalam  korporasi  tersebut,  sehingga  menurut penulis  jelas  bahwa  tanggungjawab  pidana  yang  dibebankan kepada  PT.Agnikarsa  Pratama  selaku  korporasi  dapat dilaksanakan  melalui  perbuatan  pidana  individu  ataupun orang  yang  tergabung  dalam  organisasi  kepengurusan korporasi  yang  dijalankan  dalam  hal  ini  adalah  Pimpinan Direktur PT.Agnikarsa Pratama.
Unsur  tindak  pidana  korporasi  didalam  tindak pidana  lingkungan  hidup  berkaitan  dengan  Pasal  116  UU PPLH menurut penulis terdiri atas ;
a. Dilakukan oleh orang-orang, baik  yang didasarkan kepada adanya keterkaitan dengan hubungan rekan kerja maupun atas adanya hubungan lain,
b. Perintah atau  tindakan dalam korporasi dilakukan oleh seorang pemimpin
c. Dalam  kegiatannya,  korporasi  selalu  bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha
d. Melakukan  tindak    pidana  secara  bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana  lingkungan  harus  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
a. Korporasi  mencakup  baik  badan  hukum  maupun non badan hukum seperti organisasi dan
sebagainya.
b. Korporasi  dapat  bersifat  privat  dan  dapat  pula bersifat publik,
c. Apabila  diidentifikasikan  bahwa  tindak  pidana lingkungan  dilakukan  dalam  bentuk  organisasi, maka  orang  alamiah  dan  korporasi  dapat  dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi.
e. Pertanggungjawaban  badan  hukum  dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang
bertanggungjawab  didalam  badan  hukum  tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
f. Segala  sanksi  pidana  dan  tindakan  pada  dasarnya dapat  dikenakan  pada  korporasi  terkecuali  pidana mati dan pidana penjara.
g. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  tidak
menghapuskan kesalahan perorangan. h. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk
mengendalikan  perusahaan,  melalui  kebijakan pengurus  atau  para  pengurus  yang  memiliki kekuasaan  untuk  memutuskan  dan  keputusan tersebut  telah  diterima  oleh  korporasi  tersebut. (Muladi : 1992 )
Berkaitan  dengan  adanya  konstruksi  hukum  untuk menuntut  pertanggungjawaban  pidana  sekiranya  perlu mengkaji  atau  mengkonstruksi  dua  hal,  yakni  :  Pertama adalah tentang perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksikan  sebagai  perbuatan  pengurus  atau  orang  lain yang  harus  dikonstruksi  sebagai  perbuatan  pidana.  Kedua mengenai  adanya  kesalahan    pada  korporasi,  bagaimana dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  satu atau lebih anggota pengurus, atau orang lain, seperti pegawai korporasi, atau seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mungkin  mempunyai    kuasa,  adalah  perbuatan  yang  harus
dianggap  sebagai  perbuatan  korporasinya  sendiri.  (Mardjono Reksodiputro : 2001)
Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa ada 3 (tiga) golongan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehubungan  dengan  adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh sebuah korporasi, yakni :
1. Orang sebagai pribadi yang melakukan,
2. Orang sebagai pengurus badan hukum,
3. Badan hukum itu sendiri (Mardjono Reksodiputro : 2001) Dari apa yang disebutkan oleh Mardjono
Reksodiputro  tersebut  diatas,  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut sebagai berikut :
1. Orang sebagai pribadi yang melakukan Dalam  hal  korporasi  sebagai  pembuat  dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan  bahwa  korporasi  mungkin  sebagai pembuat.  Pengurus  ditunjuk  sebagai  yang bertanggungjawab    yang  dipandang  dilakukan oleh  Korporasi  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh alat  perlengkapan  korporasi  menurut  wewenang berdasarkan  anggaran  dasarnya.  Tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  Korporasi  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tertentu sebagai  pengurus  dari  badan  hukum  tersebut.
Pertanggungjawaban pidana, terlepas dari apakah ia  tahu  ataukah  tidak  tentang  dilakukannya perbuatan itu.
Berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan sebagai  akibat  usaha stock  pile yang  dilakukan oleh  PT.  Agnikarsa  Pratama,  maka  dalam  hal  ini pihak  yang  dianggap  bertanggungjawab  terhadap pencemaran  lingungan  hidup  ini  adalah  orang yang dengan sengaja telah melakukan
pencemaran  lingkungan  yang  berkerja  dalam PT.Agnikarsa Pratama.
2. Orang sebagai pengurus Badan Hukum Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh badan hukum, tetapi pengurus yang
bertanggungjawab  adalah  berdasarkan  kepada anggapan  bahwa  suatu  perbuatan  hanya  dapat dilakukan  oleh  manusia  secara  fisik  dalam keadaan nyata, dan kemampuan
bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja.  Dengan  demikian  tidak  ada  konstruksi  lain yang  dapat  digunakan  selain  daripada  ukuran pertangggungjawaban pengurus atau wakil
korporasi.
Menurut  pengertian  ini,  dapat  kita  katakana
bahwa dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama dengan melakukan penumpukan stock  pile di  Pelabuhan  Talang Duku,  maka  pihak  yang  bertanggung  jawab dalam  hal  pencemaran  ini  adalah  Direktur  utama PT.Agnikarsa  Pratama  selaku  pemimpin  dan pengurus.
3. Badan Hukum itu sendiri
Dalam  hal  baik  terhadap  badan  hukum  maupun terhadap  mereka  yang  memberi  perintah  ataupun yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  suatu
perbuatan. Pengertian ini mengarahkan kepada
pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Badan hukum,  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  usaha penumpukan stock  pile batu  bara  di  pelabuhan Talang Duku, maka Pihak PT.Agnikarsa Pratama sebagai badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi.
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pidana Pelaku.....– M. Rudi Hartono
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap  keberadaan  usaha Stock  Pile Batu  Bara  oleh PT.Agnikarsa  Pratama  di  Pelabuhan  Talang  Duku,  maka Pemerintah  Kabupaten  Muara  Jambi  telah  melimpahkan kasus  pencemaran  yang  terjadi  yang  diakibatkan  oleh Penumpukan Batubara ini kepada Pihak yang berwajib, yakni Kepolisian  Daerah  (Polda)  Jambi  untuk  melakukan penyidikan  lebih  lanjut  mengenai  pencemaran  yang  terjadi, sehingga  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  PT.Agnikarsa Pratama,  maka  Direktur  Utama  PT.Agnikarsa  Pratama  yang bernama  Selamet  Hariyadi  diperiksa  selaku  pihak  yang dianggap  bertanggungjawab,  dan  sampai  saat  ini  sedang menjalani tahap proses penyidikan  dan pemeriksaan yang di Kepolisian  Daerah  Jambi,  dan  dari  data  yang  penulis dapatkan  dilapangan  diketahui  berkas  acara  pemeriksaan terhadap Pencemaran lingkungan oleh PT.Agnikarsa Pratama telah  sampai  dan  dilimpahkan  oleh  Penyidik  Polda  Jambi kepada  Pihak  Kejaksaan  Jambi  untuk  diperiksa  lebih  lanjut dan apabila terbukti meyakinkan secara hukum dan sah Pihak
PT.Agnikarsa Pratama telah melakukan pencemaran
lingkungan  disekitar  tempat  tinggal  warga  akibat  dari penumpukan  batubara  diwilayah  Pelabuhan  Talang  Duku, maka  Direktur  PT.Agnikarsa  Pratama  akan  terancam dikenakan sanksi pidana.
Dalam  tindak  pidana  lingkungan  mengakibatkan timbulnya kerusakan maupun pencemaran terhadap
lingkungan  hidup,  maka  perlu  dibuat  suatu  tujuan  yang hendak  dicapai  dalam  pemberian  pidana  atau  pemidanaan kepada  pelaku  pencemaran  dalam  hal  ini  PT.  Agnikarsa Pratama selaku korporasi yang melakukan penumpukan stock pile dikawasan Talang Duku Kabupaten Muara Jambi.
Secara umum,bahwa pemberian pidana atau
pemidanaan    bertujuan  pertama  untuk  mendidik  masyarakat sehubungan  dengan  kesalahan  moral  yang  berkaitan  dengan prilaku  yang  dilarang.  Selain  itu  juga  untuk  mencegah  atau menghalangi pelaku potensial potensial agar tidak melakukan prilaku  yang  tidak  bertanggungjawab  terhadap  lingkungan hidup.
Mengingat  akan  berat  atau  ringannya  bahaya  yang ditimbulkan  oleh  pencemaran  lingkungan  akibat  adanya penumpukan stock  pile batubara  di  kawasan  Talang  baku, maka  perlu  sekiranya  digunakan  sanksi  pidana  antisipatif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muladi yakni ;
a. Adanya  pidana  penjara  dengan  kemungkinan minimum khusus
b. Pidana  Denda  dengan  kemungkinan  adanya minimum  khusus  yang  mungkin  diterapkan
secara kumulatif dengan pidana penjara.
c. Pidana pengawasan yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan terhadap pidan
bersyarat.
d. Restitusi dan kompensasi,
e. Alasan pemberatan pidana,
f. Dapat menjatuhkan pidana kerja sosial,
g. Disamping  sanksi  pidana  tersebutm  perlu dirumuskan secara khas  dan luas berbagai sistem tindakan  sebagai  sanksi  tambahan  dengan mempertimbangkan hakekat kejahatan dan
keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya.
Dalam  upaya  melakukan  penegakkan  hukum terhadap  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  adanya pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup yang diakibatkan  adanya  penumpukan stock  pile batubara,  maka perlu dilakukan sarana penegakkkan hukum lingkungan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, terdapat tiga macam penegakkan hukum yang terdiri dari ;
a. Penegakkan Hukum Administratif
b. Penegakkan Hukum Perdata, dan
c. Penegakkan Hukum Pidana.
Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  juga  mengatur  bagaimana  tata  cara  dan prosedur  dalam  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup
serta  bagaimana  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui hukum
administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.
Sistem  pemidanaan  terhadap  Perusahaan  dalam  usaha Stock  pile Batu  Bara  yang  menimbulkan  kerusakan

## lingkungan hidup
Sekiranya  seperti  yang  telah  penulis  kemukakan sebelumnya bahwa aikbat adanya Pencemaran dan perusakan lingkungan  dari  adanya  penumpukan stock  pile batu  bara  di kawasan  Pelabuhan  Talang  Duku,  maka  pemerintah Kabupaten  Muara  Jambi  selaku  pihak  yang  paling  dominan memiliki  otoritas  kekuasaan  penuh  untuk  menuntaskan ataupun  menyelesaikan  semua  masalah  pencemaran  yang terjadi, karena kedudukan Bupati Muara Jambi selaku Kepala Daerah  Kabupaten  juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai pihak yang berwenang untuk mencegah dan menindak lanjuti setiap  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi diwilayahnya  seperti  dalam  hal  ini  adanya  indikasi pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.Agnikarsa Pratama  yang  melakukan  usaha  penumpukan  Stock  Pile Batubara diwilayah Pelabuhan Talang Duku.
Sistem  pemidanaan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku pencemaran dalam hal ini adalah pihak PT.Agnikarsa
Pratama selaku korporasi yang melakukan penumpukan stock pile batu  bara  dapat  dimulai  dari  mengusut  tuntas  siapa  saja pihak-pihak  dalam  PT.Agnikarsa  Pratama  yang  dianggap paling  bertanggungjawab  dalam  hal  adanya  atau  terjadinya pencemaraan ini.
Pengusutan dapat dimulai dari Pimpinan
PT.Agnikarsa  Pratama  Bapak  Selamet  Hariyadi  selaku Direktur  Utama  yang  memimpin  jalannya  usaha  batu  bara, maupun  anggota-anggota  dalam  PT.Agnikarsa  Pratama  yang dianggap mengetahui dan memegang peranan penting dalam penumpukan stock pile batu bara. Karena seperti kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan usaha  yang  kompleks  dan  rumit,  sarat  dengan  resiko  tinggi, dan  merupakan  usaha  jangka  panjang  yang  melibatkan treknologi  tinggi,  menggunakan  modal  yang  besar,  dan membutuhkan  aturan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh beberapa  sektor  pemerintahan,  baik  itu  perizinan  dari pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  maupun  harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Gubernur,  maupun  Kepada  Daerah  Kabupaten  dalam  hal  ini Bupati ataupun walikokta.
Selain  itu  kegiatan  pertambangan  batu  bara  ini  juga mempunyai  daya  ubah  lingkungan  yang  besar  sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal kegiatan usaha pertambangan  sampai dengan pasca tambang.
Seharusnya pihak-pihak perusahaan juga harus berpikir kritis kedepan  mengenai  sebab  akibat  usaha  yang  mungkin  akan timbul  dikemudian  hari,  bagaimana  saat  membuat  tambang pertama  kalinya  dan  juga  harus  dipikirkan  bagaimana menutup  tambang  nantinya  yang  menyesuaikan  dengan  tata guna  lahan  pasca  tambang  sehingga  proses  rehabilitasi ataupun  reklamasi  tambang  yang  bersifat  progresif,  sesuai dengan rencana tata guna lahan pasca tambang.
Pertambangan  batu  bara  selalu  membawa  dampak negatif  yaitu  adanya  kerusakan  lingkungan  dan    masalah kesehatan  yang  ditimbulkan  oleh  proses  penambangan  dan penggunaannya.  Batu  bara  dan  produk  buangannya  berupa abu  ringan,  abu  berat  dan  sisa  kerak  pembakaran mengandung  berbagai  logam  berat  seperti  arsenik,  timbal, merkuri,  nikel,  vanadium,  berilium,  kadmium,  barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium yang  sangat  berbahaya  jika  dibuang  ke  lingkungan  hidup maka  akan  mengakibatkan  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup.
Penyelesaian  sengketa  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  melalui  hukum  pidana  dianggap  sebagai  pilihan alternatif  terakhir  dalam  proses  penegakan  hukum,  yang sering dikenal dengan istilah Ultimum Remedium atau upaya hukum  terakhir  yang  mengingat  pada  sifatnya  bahwa  tujuan dari  pada  pemidanaan  atau  pemberian  pidana  kepada
seseorang  atau  badan  hukum  korporasi    adalah  untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara atau  denda. Pada dasarnya  dapat  kita  lihat  bahwa  pemberian  pidana  atau pemidanaan  kepada  pelaku  yang  melakukan  pencemarana dan perusakan lingkungan tidak akan mengakibatkan adanya perbaikan  atau berubahnya kembali normal lingkungan  yang telah dicemari, namun pemidanaan kepada pelaku
pencemaran lingkungan  ini lebih ditekankan  kepada adanya faktor  untuk  membuat  rasa  jera  kepada  pelaku  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  sehingga  diharapkan  para  pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana pencemaran yang telah dilakukan.
Pada  dasar  sistem  pemidanaan  terhadap  adanya
unsur tindak pidana pencemaran yang dilakukan
PT.Agnikarsa  akibat  adanya  penumpukkan stock  pile batu bara    dikawasan  Pelabuhan  Talang  duku  hanya  bersifat memberikan pidana yang bertujuan memnimbulkan efek jera agar  tidak  melakukan  pencemaran  lingkungan  kedepannya, tanpa  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  tercemar  bisa kembali lestari seperti sebelum dilakukan penambangan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam untuk menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  dan    mengurangi adanya  dampak  pencemaran  lingkungan    oleh  aktivitas pertambangan batu bara ini dapat dilakukan dengan :
a. Melakukan penambangan serta usaha penumpukan stock
pile batu bara sesuai dengan prosedur dan perizinan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  setempat  selaku pihak  yang  berwenang  memberikan  dan  menetapkan izin,  karena  dengan  mengikuti  prosedur  serta  perizinan yang telah ditentukan maka setidaknya dapat
meminimalisir  kemungkinan  buruk  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi.
b. Melakukan  perbaikan  alam  dan  lingkungan  hidup  yang setimpal  dan  seimbang  dengan  kegiatan  eksploitasi  dan kegiatan penumpukan stock pile batu bara, sehingga ada keseimbangan  dan  keselarasan  antara  penggunaan lingkungan  hidup  dan  kegiatan  penumpukan stock  pile batubara,  sebagai  wujud  peduli  terhadap  alam  dan lingkungan hidup.
c. Melakukan  Biore  mediasi,  yaitu  dengan  menggunakan mikro organisme untuk mengurangi polutan  di kawasan lingkungan  hidup.  Saat  bioremediasi  terjadi,  maka enzim-enzim  yang  diproduksi  oleh  mikro  organisme memodifikasi  polutan  beracun  dengan  mengubah struktur  kimia  polutan  tersebut,  dimana  polutan  beracun yang  telah  terdegradasi,  strukturnya  menjadi  titik kompleks  dan  akhirnya  menjadi  metabolit  yang  tidak berbahaya  dan  tidak  beracun  sehingga  tidak  akan
menyebabkan  timbulnya  pencemaran  lingkungan  hidup nantinya.

## D. Kesimpulan Dan Saran
Pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang dilakukan  oleh  PT.Agnikarsa  Pratama  sebagai  akibat penumpukan stock  pile batubara  dikawasan  Pelabuhan Talang  Duku,  maka  Negara,  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten  Muara  Jambi  dalam  hal  ini    Bupati  Cq.  Badan Lingkungan  Hidup  Muara  Jambi  yang  harus  pertama  kali mengambil  sikap  ataupun  tindakan  tanggungjawab  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  maka  pihak-pihak yang  bersengketa  atau  pihak-pihak  yang  saling  berhadapan dengan  pemerintah  Kabupaten  Muara  Jambi  dengan PT.Agnikarsa  Pratama  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai korporasi  yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran atau  perusakan  lingkungan  hidup  disekitar  kawasan pelabuhan Talang duku. Berkaitan dengan adanya
pencemaran lingkungan sebagai akibat usaha stock pile yang dilakukan  oleh  PT.  Agnikarsa  Pratama,  maka  dalam  hal  ini pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pencemaran lingungan  hidup  ini  adalah  orang  yang  dengan  sengaja  telah melakukan  pencemaran  lingkungan  yang  berkerja  dalam PT.Agnikarsa  Pratama,  Direktur  PT.Agnikarsa  Pratama
selaku pimpinan dalam usaha stock pile batubara,   yang saat ini  sedang  menjalani  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  di Kejaksaan  Negeri  Jambi,  dan  juga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  kepada  PT.Agnikarsa  Pratama selaku badan hukumnya sendiri sebagai korporasi.
Sebagai  sumbang  saran  berkaitan  dengan  adanya tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  yang  terjadi  pada usaha  penumpukan stock  pile batu  bara  di  kawasan Pelabuhan  Talang  duku  Jambi,  maka  setidaknya  pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati Cq Badan Lingkungan Hidup  Kabupaten  Muara  Jambi  lebih  tanggap  dan  cepat dalam  menanggulangi  pencemaran  yang  terjadi,  sehingga dampak  pencemaran  lingkungan  hidup  dapat  diminimalisir sehingga masyarakat yang menjadi korban juga mendapatkan haknya  untuk  menikmati  kelestarian  lingkungan  hidup disekitar  tempat  tinggalnya.    Selain  itu  juga  diharapkan pemerintah  daerah  setempat  dalam  hal  ini  Bupati  Cq.Badan Lingkungan  Hidup  harus  tanggap  dan  memproses  segala bentuk pencemaran lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama akibat adanya usaha
penumpukkan  stock  pile  batu  bara  sehingga  penegakkan hukum  terhadap  pihak  pelanggar  dapat  ditegakkan  dan meminta  pertanggungjawaban  hukum  baik  dalam  hukum pidana  jika  memang  unsur  perbuatan  pidana  telah  dipenuni, menetapkan  pertanggungjawaban  hukum  perdata  dengan
mengganti  kerugian  akibat  kerusakan  lingkungan  yang  telah ditimbulkan  dan  mengganti  kerugian  kepada  masyarakat yang  menjadi  korban  dalam  pencemaran  lingkungan  hidup ini,  serta  dapat  juga  menetapkan  sanksi  hukum  administrasi kepada  pihak  PT.Agnikarsa  Pratama  jika  dalam  usaha kegiatan  penumpukkan  stock  pile  batu  bara  ini  telah menyalahi  dan  melampaui  batas  kewenangan  prosedur  dan perizinan  yang  dikeluarkan  pemerintah  Muara  Jambi  untuk menggunakan  lahan  sebagai  tempat  penumpukan stock  pile batu bara.

## E. Daftar Pustaka
Barda   Nawawi   Arief, Bunga Rampai   Kebijakan   Hukum Pidana , Undip,Semarang,. 1996.
Dokumen  Upaya  pengelolaan  Lingkungan  dan  Pemantauan Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL),    “ Stock  pile  Batu bara”, PT. Agnikarsa Pratama, 2011. Loebby Loqman, Pertanggungjawaban Pidana bagi korporasi  dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kantor Meneg KLH, Jakarta, 1989. Mardjono Reksodiputro, ”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi ,” Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan.Buku Kesatu.UI..2001 Muladi, “  Hukum  Lingkungan  dalam  sistem  kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup,” Aditama, 2007.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  , Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi , Grafiti Pers.Jakarta,