## Penilaian Kemiskinan Partisipatif pada Kawasan Transisi Perdesaan ke Perkotaan di Kabupaten Sragen
Participatory Poverty-Assessment in Rural-Urban Transitional Area in Sragen Regency
PRITA RAMADIANI 1* , FADJAR HARI MARDIANSJAH 1
1 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, SH Semarang;
* Penulis korespondensi, e-mail: pritaramadiani@gmail.com (Diterima: 14 Oktober 2016; Disetujui: 30 November 2016)

## ABSTRACT
Poverty in rural-urban transitional area has distinct characteristics from those in urban or rural poverty. This phenomenon can also be seen in Sragen Regency, peri-urban of Solo Raya. A descriptive  analysis  based  on  participatory  poverty-assessment  is  conducted  in  this  research  in order  to  understand  the  poors  in  the  transitional  area.  A  set  of  questions  was  given  to  100  poor households in urban agglomeration of Sragen. The main finding confirms that 29 households have better  livelihood  compared  to  10  years  ago,  even  though  the  improvements  has  not  come  as expected.  Unequal  distribution  and  different  accessibility  among  community  groups  for  urban facilities are identified as the common problems, as well as low standard of urban infrastructures provision in several neighborhoods which requires improvement. The increase of job opportunities is not followed significantly by occupational shift of the poors because of their limited competency and ability. Having this context, policies in such areas should not only related to urban facilities, infrastructures, as well as the living environment provision and improvement, but also needs some elements  that  focus  on  labor  development,  including  improvement  of  competency  and  asset utilization for business development. These policies are needed in order to improve the quality of urban  living  environment  without  compromising  the  poor’s  ability  to  compete  in  the  rural-urban transitional situation.
Keywords: participatory poverty-assesment, poverty, rural to urban transition, Sragen agglomeration, urbanization

## ABSTRAK
Kemiskinan  di  kawasan  transisi  perdesaan  ke  perkotaan  memiliki  beberapa  karakteristik yang  berbeda  dengan  kemiskinan  di  perkotaan  ataupun  perdesaan.  Fenomena  ini  juga  terjadi  di Kabupaten  Sragen  sebagai  bagian  dari  kawasan  peri-urban  Solo  Raya.  Analisis  deskriptif  yang didasarkan pada penilaian kemiskinan partisipatif digunakan pada penelitian ini untuk memahami kondisi  rumah  tangga  (RT)  miskin  pada  kawasan  transisi.  Serangkaian  pertanyaan  diberikan kepada 100 RT miskin pada kawasan aglomerasi Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 29 RT  miskin  menilai  bahwa  mereka  memiliki  penghidupan  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan sepuluh  tahun  lalu,  walaupun  beberapa  perubahan  ini  tidak  berjalan  seperti  yang  diharapkan. Ketidakmerataan  distribusi  dan  perbedaan  aksesibilitas  di  antara  kelompok  masyarakat  terhadap akses kepada fasilitas perkotaan teridentifikasi sebagai persoalan umum, beserta rendahnya standar prasarana  perkotaan  di  beberapa  lingkungan  permukiman  mendorong  memerlukan  adanya perbaikan.  Sementara  itu,  peningkatan  kesempatan  kerja  tidak  secara  signifikan  diiringi  dengan
perubahan pekerjaan dari rumah tangga miskin yang diakibatkan oleh keterbatasan kompetensi dan kemampuan  yang  dimiliki.  Pada  konteks  ini,  kebijakan  perkotaan  di  kawasan  seperti  itu  tidak cukup  hanya  berkaitan  dengan  penyediaan  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  perkotaan  serta perbaikan  kualitas  lingkungan  kehidupan,  tetapi  juga  memerlukan  adanya  elemen-elemen kebijakan  yang  berfokus  pada  kebijakan  pengembangan  ketenagakerjaan,  termasuk  peningkatan kompetensi dan pemanfaatan aset untuk pengembangan usaha. Kebijakan-kebijakan ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dari lingkungan tanpa mengabaikan kemampuan rumah tangga miskin untuk turut mampu berkompetisi pada kawasan transisi perdesaan ke perkotaan.
Kata kunci:  aglomerasi Sragen, kemiskinan, penilaian kemiskinan partisipatif, transisi perdesaan ke perkotaaan, urbanisasi

## PENDAHULUAN
Pada  beberapa  dekade  terakhir  ini, urbanisasi  di  negara  berkembang  terjadi  begitu cepat dan mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. UNFPA (2007) memprediksi  bahwa  antara  tahun  2020  sampai 2030  akan  terjadi  peningkatan  dua  kali  lipat penduduk  perkotaan  terutama  di  Asia  dan Afrika.  Salah  satu  karakter  utama  dari urbanisasi  yang  terjadi  pada  beberapa  dekade terakhir  adalah  bahwa  mayoritas  pertumbuhan perkotaan  saat  ini  tidak  terjadi  pada  kota-kota besar,  melainkan  terjadi  pada  kota  sekunder dan  kota  kecil  (Cohen,  2004;  UNFPA,  2007; Rodríguez-Pose  dan  Hardy,  2015).  Dalam konteks  ini,  proses  urbanisasi  tidak  hanya terjadi  pada  kota-kota  besar  saja,  tetapi  terjadi juga  pada  kawasan-kawasan  perdesaan  yang mengalami  proses  transformasi  spasial  untuk menjadi  perkotaan  yang  dikategorikan  sebagai kawasan transisi.
Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa  transisi  perdesaan  ke  perkotaan  di negara  berkembang  tidak  berjalan  sesuai dengan  harapan  dan  memunculkan  tantangan yang  salah  satunya  mencakup  isu  kemiskinan. Kemiskinan  yang  terjadi  di  daerah  transisi perdesaan  ke  perkotaan  memiliki  karakteristik yang  berbeda  dengan  kemiskinan  di  perkotaan ataupun  perdesaan.  Pada  dasarnya  kemiskinan merupakan  fenomena  yang  kompleks,  bersifat multidimensi dan tidak dapat dilihat hanya dari suatu  angka  absolut.  Sejalan  dengan  hal tersebut, pandangan mengenai standar kemiskinan  juga  beragam,  termasuk  persepsi
dan  pendapat  masyarakat  miskin  itu  sendiri. Pandangan  ini  didasarkan  pada  realitas  yang dialami  penduduk  miskin  yang  sangat  lokal, kompleks,  beragam  dan  dinamis  (Chambers dan  Conway,  1991).  Padahal,  ukuran-ukuran kemiskinan  selama  ini  menitikberatkan  pada konsumsi  yang  rendah  atau  pendapatan  yang rendah sebagai dasar penetapan garis kemiskinan  yang  seragam.  Analisis  kritis terhadap diri sendiri, laporan penilaian diri dan metode  partisipatif  dapat  menjadi  kontribusi dalam pemahaman nilai, prioritas, dan preferensi penduduk miskin sehingga kita dapat mengetahui  pandangan  mereka  tentang  dirinya sendiri  (Chambers,  2006).  Terdapat  berbagai cara dalam menilai atau mengukur kemiskinan, salah  satunya  melaui  PPA  ( Participatory Poverty  Assessment )  yang  menekankan  pada pelibatan  secara  langsung  penduduk  miskin (Norton et  al., 2001).  Model  penelitian kemiskinan  dinamis  seperti  inilah  yang diperlukan  dalam  memahami  kemiskinan  pada kawasan  transisi  perdesaan  ke  perkotaan  yang berbeda  dari  kawasan  perdesaan  maupun perkotaan pada umumnya.
Sebagai  bagian  dari  kawasan  peri-urban dari  Metropolitan  Solo  Raya,  Kabupaten Sragen  juga  mengalami  proses  perkembangan dan  perubahan  kawasan  perkotaan  yang  cukup pesat.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan terhadap data potensi desa, terdapat peningkatan  jumlah  desa  yang  dikategorikan sebagai desa perkotaan dari hanya sepuluh desa di tahun 2000 menjadi 49 desa di tahun 2011 di Kabupaten  Sragen.  Perubahan  terbesar  terjadi pada  desa-desa  yang  berada  pada  Kecamatan
Sragen  dan  sekitarnya.  Salah  satu  karakteristik utama  yang  dimiliki  oleh  kawasan-kawasan perkotaan  yang  berkembang  di  Kabupaten Sragen,  apabila  dibandingkan  dengan  yang terdapat  di  kabupaten-kabupaten  lainnya  di kawasan  peri-urban  Metropolitan  Solo  Raya, adalah  masih  kuatnya  aktivitas  pertanian  yang berlangsung  pada  kawasan-kawasan  perkotaan tersebut.
Dalam  prosesnya,  perubahan-perubahan tersebut  tidak  hanya  terjadi  secara  fisik  atau lingkungan  spasial  dari  lingkungan  perdesaan ke  lingkungan  perkotaan,  tetapi  juga  termasuk perubahan kesempatan-kesempatan seperti kesempatan/peluang kerja dari kegiatan
pertanian  kepada  kegiatan  non  pertanian. Perubahan-perubahan  inilah  yang  mendorong munculnya perubahan  karakteristik  kemiskinan di kawasan transisi perdesaan ke perkotaan, dan meningkatkan  jumlah  rumah  tangga  miskin perkotaan di Kabupaten Sragen. Pada Kabupaten  Sragen,  aglomerasi  Sragen  yang terbentuk  dari  desa-desa  perkotaan  pada Kecamatan  Sragen  dan  sekitarnya  merupakan aglomerasi perkotaan  terbesar dan paling cepat berkembang  di  Kabupaten  Sragen  dengan tingkat  pertambahan  jumlah  kemiskinan  di kawasan  transisi  perdesaan  ke  perkotaan sebesar 142%.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di aglomerasi Sragen
Sumber: Bappeda Kabupaten Sragen; BPS, 2011.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjawab pertanyaan  “Seperti  apakah  kondisi  rumah tangga miskin pada kawasan transisi perdesaan ke perkotaan di Kabupaten Sragen berdasarkan penilaian  kemiskinan  partisipatif?”.  Objek  dari studi  ini  adalah  rumah  tangga  miskin  yang bermukim dan beraktivitas di kawasan transisi. Adapun  wilayah  studi  pada  penelitian  ini berupa  kawasan  yang  tersusun  dari  desa-desa yang  mengalami  perubahan  kategori  dari  desa non-perkotaan berdasarkan pengkategorian yang  dilakukan  oleh  BPS  di  tahun  2000 menjadi  desa-desa  yang  dikategorikan  sebagai desa-desa perkotaan di tahun 2011.
Bagian pertama studi ini akan membahas mengenai kajian literatur urbanisasi,
kemiskinan, dan penilaian kemiskinan partisipatif.  Dilanjutkan  pada  bagian  kedua berupa  gambaran  singkat  perubahan  perkotaan dan  kemiskinan  di  Kabupaten  Sragen  dan bagian ketiga yang membahas metode penelitian  yang  digunakan.  Hasil  temuan  studi mengenai  penilaian  kemiskinan  partisipatif pada  kawasan  transisi  perdesaan  ke  perkotaan dibahas  pada  bagian  keempat.  Hasil  dari identifikasi perubahan tersebut akan bermanfaat bagi perumusan kebijakan pengentasan  kemiskinan  yang  lebih  efektif menurut  kondisi  lingkungan  dan  kondisi kemiskinan  yang  dirasakan  rumah  tangga miskin  itu  sendiri  yang  tercantum  pada  bagian terakhir.

## Urbanisasi dan Kemiskinan
Proses  urbanisasi  dan  metropolitanisasi saat  ini  telah  meluas  hingga  jauh  dari  pusat kota  dan  membentuk  kawasan  peri-urban  di pinggiran  kawasan  metropolitan,  sebagai  suatu kawasan  tempat  terjadinya  campuran  kegiatan dari  perkembangan  aktivitas  perkotaan  pada kawasan-kawasan pinggiran yang masih memiliki  karakteristik  non-perkotaan  yang diindikasikan  oleh  masih  besarnya  aktivitas pertanian  pedesaan  di  kawasan-kawasan  itu. Wilayah  peri-urban  merupakan  wilayah  yang sangat  dinamis  yang  dipengaruhi  faktor pendorong  dan  penarik  perubahan  penduduk perkotaan  dan  fungsi  kekotaan.  Perubahan- perubahan  inilah  yang  disebut  oleh  Yunus (2008)  sebagai  transformasi  wilayah.  Berbagai penelitian  dan  informasi  menunjukkan  bahwa urbanisasi memberikan implikasi pada berbagai sektor  kehidupan  di  antaranya  sektor  ekonomi, pendidikan,  lingkungan,  dan  tata  guna  lahan (Bintarto, 1984).
Dalam  proses  urbanisasi,  terutama  pada negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu karakteristik dan permasalahan yang juga memunculkan berbagai tantangan lain (Christiansen dan Todo 2014;  Sridhar,  2015;  Ravallion et  al., 2008). Kemiskinan  pada  dasarnya  tidak  hanya berhubungan  dengan  dimensi  pendapatan  saja tetapi  juga  pada  dimensi-dimensi  lain  non- pendapatan (Rahman et al., 2013). Umumnya, penduduk miskin pedesaan memiliki penghasilan  yang  berasal  dari  lebih  dari  satu sumber  mata  pencaharian,  di  samping  juga berasal  dari  aset  yang  menghasilkan  sumber makanan  (Chambers  dan  Conway,  1991). Karakteristik  ini  memberikan  perbedaan  antara karakteristik  kemiskinan  perdesaan  dengan kemiskinan perkotaan yang kemudian
memunculkan perdebatan (Amis, 1995;
Wratten,  1995;  Engwall et  al., 2007;  Khan, 2000).
Perubahan-perubahan yang dialami
orang yang hidup dalam kemiskinan menjadikan  pemahaman  tentang  kemiskinan dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sangat  penting  (Chambers,  2006).  Analisis
kritis  terhadap  diri  sendiri,  laporan  penilaian diri  dan  metode  partisipatif  dapat  menjadi kontribusi  dalam  pemahaman  nilai,  prioritas, dan  preferensi  penduduk  miskin  sehingga  kita dapat  mengetahui  pandangan  mereka  tentang dirinya  sendiri.  (Chambers,  2006).  Terdapat berbagai  cara  dalam  menilai  atau  mengukur kemiskinan,  salah  satuya  melaui Participatory Poverty  Assessment (PPA)  yang  diperkenalkan oleh  World  Bank  yang  diadopsi  dari  konsep Participatory  Rural  Appraisal (PRA)  (Norton et  al., 2001).  PPA  atau  Penilaian  Kemiskinan Partisipatif  menekankan  pada  pelibatan  secara langsung penduduk miskin di dalam melakukan penilaian  kepada  kemiskinannya.  Pendekatan partisipatif kemiskinan sangat bergantung pada persepsi komunitas terhadap kemiskinan dalam level  rumah  tangga.  Keseluruhan  persepsi terkait  status  kemiskinan  rumah  tangga  di dalam  suatu  komunitas  ini  kemudian  dinilai dan  dipahami  perubahannya  dari  waktu  ke waktu (Rahman et al., 2013).
Melalui  pelibatan  rumah  tangga  miskin secara langsung, pendekatan penilaian kemiskinan  partisipatif  dapat  memberikan gambaran  pemahaman  masyarakat  miskin tentang  kemiskinan  dan  perampasan  hak; kendala  dalam  mengakses  layanan  publik  dan jasa;  serta  prioritas  masyarakat  miskin  dalam rumusan kebijakan publik (Norton et al., 2001). Pada perkembangannya, perbedaan karakteristik  kemiskinan  sudah  seharusnya menjadi  landasan  perumusan  kebijakan  untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan  (Khan,  2000;  Wallenborn,  2009; Ansoms  dan  Mckay  2010;  Dutta  dan  Kumar, 2013).  Penggunaan  PPA  diharapkan  mampu meningkatkan  efektivitas  rumusan  kebijakan publik  (Norton et  al. ,  2001).  Sementara  itu, fokus kebijakan pun sudah sepatutnya bergeser pada pembahasan bagaimana mengelola kawasan  perkotaan  (Ramachandran,  2014; Sugiri, 2009).

## Perkembangan Kawasan Perkotaan dan Kemiskinan di Kabupaten Sragen
Kabupaten  Sragen  merupakan  salah  satu kabupaten yang berada di pinggiran
Metropolitan  Solo  Raya,  yang  dibentuk  oleh Kota  Surakarta  sebagai  kawasan  pusat,  dan beberapa  kabupaten  lain  seperti  Kabupaten Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo,  Karanganyar  dan Sragen sebagai kawasan pinggirannya. Sebagai kawasan  yang  berada  di  pinggiran  kawasan metropolitan seperti ini, Kabupaten Sragen juga mengalami  proses  urbanisasi  dalam  arti perkembangan kawasan, penduduk dan aktivitas  perkotaan  di  dalam  wilayahnya. Berkembangnya  aktivitas  industri  besar  pada beberapa  kawasan  di  sepanjang  jalur  jalan regional  yang  menghubungkan  Kota  Surakarta dengan  Kota  Sragen  dan  menuju  ke  kota-kota lain  di  Provinsi  Jawa  Timur  memperlihatkan adanya pengaruh eksternal kepada
perkembangan kawasan dan aktivitas perkotaan pada kabupaten ini. Di samping itu, perkembangan  aktivitas  permukiman,  terutama di  kawasan-kawasan  perkotaan  yang  sudah terbentuk  sebelumnya  seperti  di  aglomerasi
Sragen  mengindikasikan  besarnya  peranan internal dalam perkembangan aktivitas, kawasan dan penduduk perkotaan di Kabupaten Sragen.
Proses  urbanisasi  yang  berlangsung  di Kabupaten Sragen memperlihatkan telah terjadinya  perkembangan  kawasan  perkotaan yang  cukup  pesat,  terutama  di  sekitar  ibukota Kabupaten  Sragen.  Perkembangan  ini  juga ditandai  dengan  perubahan  kategori  desa  dari desa-desa non perkotaan di tahun 2000 menjadi desa-desa  perkotaan  di  tahun  2011,  pada  desa- desa yang terdapat di Kabupaten Sragen, ketika perubahan  terbesar  terjadi  pada  aglomerasi Sragen.  Secara  spasial  di  tahun  2000  terdapat empat  pemusatan  aktivitas  perkotaan  di Kabupaten  Sragen  dengan  sepuluh  desa perkotaan, yang berkembang dengan penambahan  desa  perkotaan  yang  cukup signifikan  menjadi  49  desa  perkotaan  di  tahun 2011 [lihat Gambar 2].
Gambar 2. Peta kawasan perkotaan (a) Tahun 2000; (b) Tahun 2011 Sumber: Hasil analisis dari data Potensi Desa BPS, 2000 dan 2011.
(a)
(b)
Hal  ini  didorong  oleh  banyaknya  desa yang  mengalami  perubahan  kategori  dari  desa non  perkotaan  di  tahun  2000  menjadi  desa perkotaan di tahun 2010.
Analisis  perubahan  klasifikasi  desa pedesaan  (non  perkotaan)  menjadi  desa perkotaan ini didasarkan kepada hasil pengklasifikasian  desa-desa  yang  dilakukan oleh  BPS  terhadap  data  potensi  desa  yang dihasilkan,  pada  tahun  2000  dan  2011.  BPS menggunakan  kombinasi  dari  tiga  buah variabel  dalam  melakukan  pengklasifikasian seluruh  desa  di  Indonesia  ke  dalam  kategori desa  perkotaan  dan  kategori  desa  non perkotaan. Ketiga buah variabel tersebut adalah tingkat kepadatan penduduk desa per kilometer persegi,  persentase  keluarga  yang  bekerja  di sektor  pertanian,  dan  ketersediaan/keberadaan
fasilitas  perkotaan.  Berkembangnya  desa-desa perkotaan baru ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan kemiskinan perkotaan di Kabupaten  Sragen  ada  di  suatu  desa  yang dianalisis (Jones dan Mulyana, 2015).
Berubahnya  klasifikasi  beberapa  desa perdesaan menjadi desa perkotaan, juga disertai dengan  perubahan  klasifikasi  penduduk  dan penduduk  miskin  yang  tinggal  di  desa-desa tersebut, dari klasifikasi penduduk dan kemiskinan  perdesaan  menjadi  klasifikasi penduduk dan kemiskinan perkotaan. Penduduk dan  rumah  tangga  miskin  yang  sebelumnya menempati  ruang-ruang  perdesaan  pun  harus menyesuaikan  pola  hidup  dan  penghidupannya sesuai  dengan  perubahan  lingkungan  yang terjadi menjadi lingkungan perkotaan.
Tabel 1.  Perubahan kemiskinan perkotaan dan perdesaan
Aglomerasi Perkotaan Perkotaan Perdesaan Jumlah Rumah Tangga Miskin Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Miskin 2000 2011 U-U % R-U % 2000 2011 Sragen 4,280 7,968 -1,556 -42 5,244 142 17,846 7,882 Masaran 659 3,087 -78 -3 2,506 103 7,309 3,543 Gondang-Sambungmacan 1,299 2,861 -402 -26 1,964 126 12,560 6,062 Gemolong 683 2,615 52 3 1,880 97 6,851 2,912 Kalijambe 0 809 0 0 809 100 8,750 5,400 Tanon 0 1,307 0 0 1,307 100 12,169 6,032 Kedawung 0 1,282 0 0 1,282 100 6,999 2,962 Sumberlawang 0 1,142 0 0 1,142 100 9,111 6,164 Plupuh 0 1,120 0 0 1,120 100 9,048 4,354 Gesi 0 288 0 0 288 100 3,407 2,409 Total 6,921 22,479 -1,984 17,542 94,050  47,720
*Keterangan:
Aglomerasi Perkotaan: kumpulan desa-desa perkotaan yang terbentuk di tahun 2011 U-U: urban to urban, yaitu desa-desa yang tetap terklasifikasi sebagai desa-desa perkotaan di kedua titik waktu R-U: rural to urban, yaitu dari desa-desa yang mengalami perubahan dari desa rural menjadi desa urban Sumber: BPS 2000; TNP2K, 2011.
Tabel 1 menunjukkan perubahan besaran kemiskinan  perkotaan  yang  telah  ada  sejak tahun  2000  dan  kawasan  perkotaan  baru  di tahun 2011.
Tabel  tersebut  menunjukkan  adanya peningkatan  proporsi  kemiskinan  perkotaan  di desa-desa perkotaan baru yang diklasifikasikan sebagai desa R-U.

## METODOLOGI
Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  “Penilaian  Kemiskinan  Partisipatif pada Kawasan Transisi Perdesaan ke Perkotaan di  Kabupaten  Sragen”  ini  adalah  metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  campuran  yang bertujuan mendapatkan gambaran dari
penilaian  kemiskinan  partisipatif  pada  100
responden rumah tangga miskin yang bertempat  tinggal  dan  beraktivitas  di  kawasan transisi  perdesaan  ke  perkotaan  di  aglomerasi Sragen. Penggunaan kuesioner terbuka
bertujuan
mengidentifikasi penilaian kemiskinan  partisipatif,  ketika  data  mengenai kemiskinan  yang  tersedia  selama  ini  hanya menunjukkan kemiskinan secara statis. Melalui wawancara  langsung  dengan  responden,  dapat
diketahui  proses  perubahan  yang  terjadi  dan bagaimana  pandangan  rumah  tangga  terhadap perubahan  karakteristik  kemiskinanan  yang dialaminya.  Hasil  dari  identifikasi  perubahan tersebut  akan  bermanfaat  bagi  perumusan kebijakan  pengentasan  kemiskinan  yang  lebih efektif menurut kondisi lingkungan dan kondisi kemiskinan  yang  dirasakan  rumah  tangga miskin itu sendiri.

## Tabel 2.  Pembagian sampel
No. Nama Desa Jumlah RT Miskin R-U Jumlah Sampel 1 Nglorog 257 5 2 Tangkil 293 5 3 Pilangsari 503 8 4 Bener 437 10 5 Kebonromo 641 10 6 Bandung 456 12 7 Guworejo 459 8 8 Puro 459 8 9 Plumbungan 320 7 10 Purwosuman 446 8 11 Duyungan 353 8 12 Jetak 353 5 13 Sidoharjo 267 6 Jumlah 5.244 100 Sumber: Hasil analisis (2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin
Perbedaan  karakteristik  antara  kawasan transisi  dari  perdesaan  ke  perkotaan  dengan kawasan  perdesaan  dan  kawasan  perkotaan tidak  hanya  terjadi  secara  fisik  lingkungan, tetapi  juga  mendorong  perbedaan  karakteristik penduduk  dan  aktivitas  di  dalamnya.  Dapat dikatakan bahwa karakteristik demografi rumah tangga  miskin  yang  ada  tergolong  cukup  baik dan  memiliki  potensi  untuk  berproduksi.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  mayoritas  anggota  dan kepala  keluarga  pada  rumah  tangga  miskin berada pada usia produktif (usia 15 sampai 64). Hasil  survei  lapangan  menunjukkan  bahwa perbandingan  antara  anggota  rumah  tangga yang  bekerja  dan  tidak  bekerja  adalah  sebesar 47.51%  atau  dengan  kata  lain  setiap  rumah tangga  memiliki  satu  hingga  dua  anggota  yang bekerja.  Keberadaan  penduduk  usia  produktif tentu memberikan peluang peningkatan
kesejahteraan  dengan  potensinya  sebagai  aktor penggerak  ekonomi  rumah  tangga.  Rata-rata jumlah  anggota  keluarga  pada  rumah  tangga miskin  adalah  sebesar  3.91  jiwa  atau  dengan kata  lain  adalah  rasio  ketergantungan  yang cukup  berimbang.  Namun  pengalaman  dan kemampuan  bekerja  dari  sebagian  besar anggota  dan  kepala  keluarga  yang  relatif terbatas  pada  aktivitas  pertanian  tradisional memberikan keterbatasan kemampuan dari para rumah  tangga  miskin  dalam  melakukan peningkatan kesejahteraan keluarganya.

## Perubahan Karakteristik Lingkungan Rumah Tangga Miskin
Perkembangan kawasan perkotaan
ditandai dengan perubahan lingkungan perkotaan  itu  sendiri.  Perubahan-perubahan tersebut  termasuk  di  dalamnya  terkait  sarana fasilitas sosial, infrastruktur, lapangan pekerjaan hingga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi  sosial  masyarakat  dan  pencemaran lingkungan permukiman.
Tabel 3.  Jarak ke fasilitas kesehatan
2016 Total <0.5 km 0.5-1 km 1-1.5 km 1.5-2 km >2 km 2 0 0 6 <0.5 km 19 0 0 0 0 19 0.5-1 km 5 29 0 0 0 34 1-1.5 km 0 0 11 0 0 11 1.5-2 km 0 1 1 10 0 12 >2 km 6 2 2 0 14 24 Total 30 32 14
10 14 100 Sumber: Hasil analisis, 2016.
Pada perkembangan sepuluh tahun antara tahun 2006 hingga 2016, telah terjadi beberapa perubahan  di  aglomerasi  Sragen.  Perkem- bangan penyediaan fasilitas kesehatan menjadikannya  menjadi  fasilitas  yang  semakin mudah  dijangkau  dilihat  dari  jarak  yang  relatif mengecil, terutama pada rentang jarak di atas 2 km yang menurun dari 24 kasus (responden) di tahun  2006  menurun  menjadi  hanya  14  kasus (responden) saat ini.
Perbaikan  kondisi  yang  terjadi  pada akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan ini diakibatkan oleh dibangunnya beberapa praktik
bidan dan praktik dokter baru, serta dibangunnya  rumah  sakit  baru.  Akan  tetapi, perbaikan serupa tidak ditemui pada penyediaan  fasilitas  pendidikan  dan  juga fasilitas perdagangan.
Berdasarkan  fakta  ini,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kemudahan  akses  dan penyediaan  fasilitas  yang  ditawarkan  oleh proses  urbanisasi  tidak  ditemui  pada  semua jenis  fasilitas  atau  hanya  ditemui  pada  jenis- jenis fasilitas tertentu.
Sementara  itu  terkait  dengan  kondisi infrastruktur,  kondisi  pencemaran  lingkungan, dan  kondisi  sosial  masyarakat,  mayoritas rumah  tangga  menganggap  bahwa  pada lingkungan  permukiman  mereka  saat  ini cenderung  lebih  baik  dari  sepuluh  tahun  yang lalu.  Secara keseluruhan, hampir seluruh aspek pada  karakteristik  lingkungan  rumah  tangga miskin  mendukung  penghidupan  yang  lebih baik dan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin [lihat Gambar 3].
Gambar 3. (a) Kesempatan kerja rumah tangga; (b) Perluasan kegiatan usaha rumah tangga; (c) Perubahan lokasi kerja rumah tangga
Sumber: Hasil analisis (2016).
Pada  dasarnya,  proses  urbanisasi  yang terjadi  di  Kabupaten  Sragen  juga  mendorong muncul  dan  berkembangnya  peluang  serta kesempatan di  luar  sektor pertanian. Mayoritas rumah  tangga  miskin  menganggap  kesempatan kerja  lebih  baik  dari  sepuluh  tahun  yang  lalu. Kesempatan  kerja  yang  semakin  terbuka  ini mendorong  perubahan  lokasi  kerja  beberapa rumah  tangga  baik  yang  masih  di  desa  yang sama  hingga  keluar  Kabupaten  Sragen.  Akan
tetapi  tidak  terlalu  banyak  masyarakat  yang mengalami perluasan kerja (baik di dalam desa dan luar desa maupun keduanya). Sebesar 35% rumah tangga miskin tidak mengalami perluasan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa  rumah  tangga  miskin  yang  mengalami perluasan  kegiatan  usaha  tidak  meningkat secara  signifikan  meski  telah  terbukanya peluang  ekonomi  dari  proses  urbanisasi. Padahal  seharusnya  proses  urbanisasi  juga
Lebih buruk 21% Sama 13% Lebih baik 61% Jauh lebih baik 5% Ya, di luar desa 7% Ya, di dalam desa 22% Ya, di dalam dan di luar desa 30% Sama saja 35% Tidak /lebih buruk 6%
Ya, di desa yang sama 30% Ya, di keca- matan yang sama 21%
Ya, di dalam kabu- paten
9% Ya, di luar kabu- paten 10%
Tidak 30%
(b) (a) (c)
dapat dimanfaatkan untuk melakukan perluasan lapangan kerja sehingga mendorong penghidupan yang lebih baik.

## Perubahan Karakteristik Penghidupan Rumah Tangga Miskin
Penghidupan  rumah tangga  miskin bergantung  pada  beberapa  faktor  dan  tidak hanya  bergantung  pada  mata  pencaharian, meski  faktor  pekerjaan  sangatlah  penting  bagi rumah  tangga  miskin.  Peningkatan  kualitas fasilitas  tempat  tinggal  seperti  akses  air  bersih dan  sanitasi  sangat  penting  dalam  program pengentasan  kemiskinan,  dan  perubahannya akan menggambarkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga jangka panjang.
Tabel 4.  Sumber air bersih rumah tangga
Tabel  4  memperlihatkan  bahwa  proses urbanisasi  yang  terjadi  cukup  mempengaruhi kualitas  penyediaan  air  bersih  rumah  tangga miskin khususnya di kawasan transisi. Fakta di lapangan menunjukkan cukup besarnya penurunan  penggunaan  sumur  sebagai  sumber kebutuhan  air  minum  yang  kemudian  beralih
menjadi PDAM atau sumber lain yang sebagian besar  berupa  penyediaan  air  secara  komunal dan mandiri.
Selain  itu,  kesadaran  masyarakat  dalam pengelolaan limbah tinja juga relatif meningkat. Kondisi ini diperlihatan oleh angka kepemilikan septic tank pada keluarga-keluarga miskin yang diamati yang meningkat dari 75% menjadi  92%  dalam  sepuluh  tahun  ini  [lihat Tabel 5].

## Tabel 5.  Kepemilikan sanitasi rumah tangga
2016 Total Tidak ada Jamban sungai Septic tank Lain- nya
2006
Tidak ada 4 0 6 0 10 Jamban sungai 0 3 10 0 13 Septic tank 0 0 75 0 75 Lain- nya 0 0 1 1 2 Total 4 3 92 1 100
Sumber: Hasil analisis, 2016.
Salah  satu  karakter  yang  kuat  di  dalam karakteristik  keluarga  miskin  di  kawasan transisi  adalah  besarnya  persentase  keluarga miskin  yang  berkerja  sebagai  petani,  baik pemilik  lahan  maupun  buruh  tani  [lihat  Tabel 6].

## Tabel 6.  Pekerjaan utama kepala keluarga
2016 Total Tak memiliki pekerjaan Buruh pertanian Petani pemilik lahan Pedagang Penyedia jasa Lainnya 2006 Tak memiliki pekerjaan 1 0 0 0 0 0 1 Buruh pertanian 0 53 0 7 1 1 62 Petani pemilik lahan 0 1 4 0 0 0 5 Pedagang 0 0 0 8 1 0 9 Penyedia jasa 0 2 0 3 12 0 17 Lainnya 0 0 0 0 0 6 6 Total 1 56 4 18 14 7 100 Sumber: Hasil analisis, 2016. 2016 Total Sumur PDAM  Lainnya 2006 Sumur 58 10 12 80 PDAM 0 14 1 15 Lainnya 1 1 3 5 Total 59 25 16  100 Sumber: Hasil analisis, 2016.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  dalam proses urbanisasi yang terjadi, mayoritas kepala keluarga  masih  bergantung  pada  sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan besarnya  keterikatan  rumah  tangga  miskin terhadap kegiatan pertanian yang juga merupakan  latar  belakang  kompetensi  dan kemampuan  yang  dimiliki.  Di  sisi  lain,  proses urbanisasi yang terjadi turut memberi implikasi kepada pengurangan kesempatan kerja di sektor pertanian.  Berdasarkan  hasil  survei  lapangan, diketahui  bahwa  seorang  petani  pemilik  lahan telah  kehilangan  lahannya,  walau  masih  dapat bergerak  di  bidang  pertanian  sebagai  buruh tani. Sementara itu, tujuh orang buruh pertanian berubah  pekerjaan  sebagai  pedagang  dan  satu orang sebagai penyedia jasa.
Pada  dasarnya  proses  urbanisasi  yang terjadi di kawasan transisi mampu memperluas kesempatan kerja pada bidang-bidang lain pada sektor sekunder dan tersier, namun keterbatasan kapasitas  dan  kemampuan  kerja  di  luar  sektor pertanian  menjadi  penghambat  peralihan  mata pencaharian  para  tenaga  kerja.  Selama  sepuluh tahun  terakhir  hanya  terdapat  10  kepala keluarga  yang  beralih  menjadi  pedagang  dari pekerjaan  sebelumnya  sebagai  buruh  pertanian dan  penyedia  jasa  skala  kecil,  2  orang  lain beralih  dari  pedagang  dan  buruh  tani  menjadi penyedia  jasa,  dan  1  kepala  keluarga  memiliki pekerjaan lain sebagai PNS.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan  lingkungan  pada  kawasan  transisi perdesaan  ke  perkotaan  tidak  banyak  diiringi oleh  perubahan  pekerjaan  dari  tenaga  kerja secara  signifikan.  Kondisi  seperti  ini  secara spesifik  hanya  dialami  kawasan  transisi perdesaan  ke  perkotaan  yang  berbeda  dengan yang  terjadi  pada  kawasan  perdesaan  maupun perkotaan  pada  umumnya.  Besar  kemungkinan hal  ini  dilandasi  oleh  kompetensi  tenaga  kerja yang  tergolong  rendah  sehingga  tidak  bisa beradaptasi  dan  terserap  pada  pasar  tenaga kerja.  Ini  diindikasikan  dari  rendahnya  angka orang  yang  pernah  terlibat  mengikuti  pelatihan keterampilan  yang  masih  kurang  dari  10%. Dengan  rendahnya  kapasitas  dan  kemampuan yang ada, perubahan pekerjaan yang terjadi pun
masih  belum  mampu  mengubah  kondisi kemiskinan  yang  dideritanya  karena  skala usaha  yang  dilakukan  masih  relatif  kecil sehingga masih bisa digolongkan pada aktivitas yang  tidak  terlalu  produktif  dan  sifatnya subsisten.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu adanya kebijakan terkait peningkatan keterampilan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi  pada  kawasan  transisi  perdesaan  ke perkotaan.  Hal  yang  juga  perlu  mendapat perhatian  di  dalam  kebijakan  peningkatan keterampilan  usaha  ini  adalah  pengem- bangannya  kepada  para  wanita  atau  ibu  rumah tangga  yang  ada,  karena  banyaknya  rumah tangga  miskin  yang  tidak  hanya  memiliki  satu sumber penghasilan. Selain sekitar 20% kepala keluarga  memiliki  pekerjaan  sampingan,  71% keluarga  memiliki  anggota  keluarga  lain  yang bekerja  untuk  membantu  penghidupan  rumah tangga,  dan  umumnya  adalah  perempuan. Kesempatan  kerja  di  sektor  non  pertanian  dan kesempatan  kerja  bagi  kaum  wanita  menjadi peluang  yang  muncul  seiring  dengan  semakin berkembangnya  proses  urbanisasi  yang  terjadi di Kawasan Perkotaan Sragen.
Berkembangnya peluang dan kesempatan usaha pada keluarga miskin di kawasan transisi seperti  ini  juga  diperlihatkan  oleh  besarnya kepemilikan  aset  lain  di  luar  aset  lahan pertanian.  Aset  lahan  tetap  merupakan  aset terpenting  dan  pembeda  kesejahteraan  rumah tangga.  Akan  tetapi,  bertambahnya  dan berkembangnya  jenis  dan  kepemilikan  aset seperti kendaraan bermotor, hewan ternak, alat- alat  dan  fasilitas  usaha  lain  mengindikasikan adanya  perkembangan  kesempatan  usaha  yang dapat  menjadi  alat  pendukung  penghidupan rumah tangga miskin tersebut.

## Tabel 7.  Kepemilikan aset rumah tangga
Aset tahun 2006 Aset tahun 2016 Variasi Jawaban Frekuensi Variasi Jawaban Frekuensi Motor 20 Motor 74 Kambing 8 Kambing 13 Sapi 7 Sapi 11 Alat usaha 1 Alat usaha 3 Tabungan 2 Tabungan 2 Pembibitan Lele 2 Sepeda 1 Total 38 Total 106 Sumber: Hasil Analisis (2016).

## Penilaian Rumah Tangga Miskin Terhadap Kemiskinan dan Kondisi Kemiskinan
Untuk mengetahui dan memahami prioritas,  opini,  preferensi,  pengalaman,  dan rekomendasi  kebijakan,  rumah  tangga  miskin diminta  memberikan  pandangan  dan  penilaian yang berkaitan dengan  kemiskinan dan  kondisi dirinya  dan  keluarganya.  Mayoritas  responden berpendapat  bahwa  kemiskinan  disebabkan oleh tidak adanya penghasilan (44.97%). Di sisi lain,  terdapat  29  rumah  tangga  miskin  yang menyampaikan bahwa kemiskinan yang dialami adalah karena alasan ketidakberdayaan, 22  rumah  tangga  miskin  lain  menyatakan keterbatasan di dalam kepemilikan asetlah yang menjadi penyebab, sementara 20 rumah  tangga miskin  menyatakan  penyebab  kemsikinan dikarenakan  kondisi  rumah  yang  tidak  layak. Hal ini mengindikasikan bahwa selain penghasilan  kelurga  yang  merupakan  aspek yang sangat penting, ketidakberdayaan masyarakat,  ketiadaan  aset  dan  kondisi  rumah dan  lingkungan  yang  layak  juga  merupakan hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam persoalan kemiskinan dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari pada kawasan transisi  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten Sragen.  Sementara  itu,  hal-hal  lain  seperti tingkat  persaingan  dan  kemudahan  dalam mengakses  fasilitas-fasilitas  umum  bukan menjadi  prioritas  rumah  tangga  miskin  dalam mengidentifikasi  penyebab  kemiskinan  yang dialaminya.
Selain  itu,  penilaian  partisipatif  ini  juga menemukan indikasi adanya perbaikan kehidupan  dan  penghidupan  rumah  tangga
miskin  sehingga  menjadi  lebih  baik  dari kondisi  sebelumnya  dan  mampu  keluar  dari kemiskinan. Perbaikan-perbaikan dan kesempatan-kesempatan  yang  muncul  akibat dari  urbanisasi  seperti  kesempatan  kerja, perbaikan  fasilitas  berkurangnya  tanggungan keluarga,  kepemilikan  aset,  perbaikan  kondisi ekonomi,  dan  ikatan  sosial  antar  warga mendorong  peningkatan  kesejahteraan  rumah tangga  miskin  meski  juga  terdapat  kekurangan seperti  harga  kebutuhan  yang  tinggi,  sulitnya persaingan  kerja,  penghasilan  yang  tidak  tetap, dan biaya pendidikan.
Secara keseluruhan, rumah tangga miskin  menilai  kondisi  mereka  saat  ini  sudah sedikit jauh lebih baik dari  sepuluh tahun  yang lalu dengan rata-rata penilaian pada angka 6.59 yang  dalam  skala  Likert  yang  digunakan  yang artinya  lebih  tinggi  dari  angka  tengah  5  walau masih  jauh  dari  nilai  maksimal  9  (sangat/jauh lebih  baik).  Rumah  tangga  miskin  juga  lebih banyak  menggambarkan  kelebihan-kelebihan kondisi  saat  ini  seperti  kesempatan  kerja  yang lebih  terbuka,  fasilitas  sudah  lebih  baik,  dan perbaikan-perbaikan  lain  pada  bidang  sosial maupun ekonomi.
Tabel 8.  Penilaian rumah tangga terkait penyebab kemiskinan Variasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Tidak memiliki penghasilan 67 44.97 Tidak berdaya 29 19.46 Tidak memiliki aset 22 14.77 Rumah tidak layak 20 13.42 Tidak dapat bersaing 3 2.01 Tidak dapat mengakses fasilitas 3 2.01 Lainnya 5 3.36 Total 149 100 Sumber: Hasil analisis, 2016. Tabel 9.  Penilaian kondisi kemiskinan rumah tangga 2016 Total Miskin Tidak miskin 2006 Miskin 68 29 97 Tidak miskin 1 2 3 Total 69 31 100 Sumber: Hasil analisis, 2016.

## Implikasi Kebijakan untuk Pengentasan Kemiskinan pada Kawasan Transisi Perdesaan ke Perkotaan
Berbagai  penelitian  dan  informasi  yang salah  satunya  dilakukan  oleh  Bintarto  (1984) menunjukkan  bahwa  urbanisasi  memberikan implikasi  pada  berbagai  sektor  kehidupan. Seperti  yang  disampaikan  oleh  McGee  (1991) proses  urbanisasi  tidak  hanya  melakukan perubahan  struktural  secara  fisik  spasial,  tetapi juga  pada  aspek-aspek  lain  seperti  penduduk, ekonomi, cara hidup dan kesempatan- kesempatan  dan  hal  ini  juga  terjadi  pada aglomerasi  Sragen  yang  dikategorikan  sebagai suatu  kawasan  perkotaan  kecil.  Cohen  (2004; 2006)  berpendapat  bahwa  proses  urbanisasi  di kota-kota kecil dan menengah merupakan salah satu tantangan urbanisasi di masa depan. Proses urbanisasi  ini  juga  memungkinkan  terjadinya peningkatan  kualitas  hidup  dan  penghidupan melalui  peningkatan  kualitas  lingkungan  dan fasilitas pada tempat tinggal, sumber penghasilan yang semakin bervariasi, kesempatan-kesempatan yang berkembang, dan
kepemilikan  aset  rumah  tangga.  Namun, beberapa  perubahan  tersebut  ternyata  belum mampu  berjalan  dan  berdampak  optimal, terutama  bagi  rumah  tangga  miskin,  sehingga membutuhkan  dukungan  kebijakan  untuk pengentasan kemiskinan tersebut.
Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui bahwa  salah  satu  karakter  utama  dari  rumah tangga  miskin  di  kawasan  transisi  adalah terbatasnya kapasitas dan kemampuan berusaha terutama  di  luar  sektor  pertanian.  Keterbatasan aset  usaha  juga  merupakan  salah  satu  karakter penting yang dapat menghambat kelompok usia produktif  dalam  memanfaatkan  perubahan- perubahan  lingkungan  dan  kesempatan  akibat proses urbanisasi  yang terjadi. Oleh karena itu, disamping  kebijakan  terkait  ketersediaan  dan perbaikan  fasilitas  sosial  serta  peningkatan lingkungan  tempat  tinggal,  diperlukan  juga adanya  kebijakan  yang  mampu  menyentuh aspek  ketenagakerjaan  dan  kepemilikan  aset untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha  dari tenaga kerja.
Kebijakan  ini  dimaksudkan  tidak  hanya untuk menyiapkan dan merencanakan lingkungan yang dapat mendukung kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin agar mampu beradaptasi terhadap perubahan serta kesempatan  kerja  yang  ada.  Tanpa  adanya kebijakan  terkait  peningkatan  kapasitas  tenaga kerja  dan  kepemilikan  aset,  maka  proses urbanisasi  yang  terjadi  tidak  akan  memberikan pengaruh  optimal  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan di kawasan transisi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Studi  yang  dilakukan  di  aglomerasi Sragen  ini  menjelaskan  bahwa  penilaian kemiskinan  partisipatif  mampu  memberikan perspektif  yang  lebih  baik  terhadap  kondisi rumah  tangga  miskin  daripada  perhitungan- perhitungan  kemiskinan  konvensional.  Seperti yang telah dijelaskan oleh Norton et al . (2001), pendekatan penilaian kemiskinan partisipatif ini dapat  memberikan  gambaran  pemahaman masyarakat  miskin  tentang  kemiskinan  dan
kekurangan  atau  kehilangan  haknya,  kendala dalam mengakses layanan dan jasa publik, serta aspirasi  ke  dalam  prioritas  yang  diinginkan masyarakat miskin di dalam rumusan kebijakan publik.
Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  proses urbanisasi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sragen telah mendorong perubahan-perubahan,
lingkungan  tempat  tinggal,  kehidupan  dan penghidupan
dari
keluarga-keluarga miskin. Namun  beberapa  perubahan  tersebut ternyata belum mampu berjalan dan berdampak optimal terutama bagi rumah tangga miskin. Permasalahan  yang  paling umum ditemui adalah kemudahan
akses dan
penyediaan fasilitas yang tidak merata, disamping dari kondisi lingkungan dan fasilitas tempat tinggal yang perlu diperbaiki. Selain itu diketahui bahwa perubahan-perubahan fisik dan lingkungan  akibat  terjadinya  proses  urbanisasi saat ini mampu memberi perluasan kesempatan kerja  yang  lebih  terbuka,  namun  hal  ini  tidak serta merta diiringi dengan perubahan pekerjaan  dari  tenaga  kerja  secara  signifikan. Kondisi  ini  disebabkan  oleh  kemampuan  dan kompetensi tenaga kerja yang tergolong rendah dan  masih  terbatas  pada  kegiatan  pertanian yang  merupakan  lingkungan  aktivitasnya  di masa lalu.
Berdasarkan  hal  ini,  intervensi  perlu dilakukan  agar  proses  urbanisasi  yang  terjadi dapat  turut  meningkatkan  kesejahteraan  rumah tangga  miskin  di  kawasan  transisi.  Implikasi kebijakan  yang  diperlukan  merupakan  suatu kebijakan  yang  terstruktur  dalam  mengarahkan dan  membentuk  lingkungan  yang  dapat mendukung  kesejahteraan  rumah  tangga  dan setiap  individu  yang  ada,  termasuk  kebijakan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan kemampuan  adaptasi  tenaga  kerja  di  dalam perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan  tempat  tinggal  dan  tempatnya beraktivitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amis,  P.  (1995).  Making  sense  of  urban  poverty.
Environment  and  Urbanization , 7 (1),  145–
158.
Ansoms,  A.,  &  McKay,  A.  (2010).  A  quantitative analysis  of  poverty  and  livelihood  profiles: The  case  of  rural  Rwanda. Food  Policy , 35
(6), 584–598.
Bintarto.  (1984). Urbanisasi  dan Permasalahannya.
Jakarta: Ghalia Indonesia. Chambers,  R.  (2006). Poverty  Unperceived:  Traps, Biases and Agenda . Brighton.
Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). S ustainable rural  livelihoods:  practical  concepts  for  the 21st Century .
Christiansen,  L.,  &  Todo,  Y.  (2014).  Poverty
Reduction During the Rural-Urban
Transformation-The  Role  of  the  Missing Middle. World Development , 63 , 43–58.
Cohen,  B.  (2004).  Urban  growth  in  developing countries:  A  review  of  current  trends  and  a caution  regarding  existing  forecasts. World Development , 32 (1), 23–51.
Cohen,  B.  (2006).  Urbanization  in  developing countries: Current trends , future projections , and  key  challenges  for  sustainability. Technology in Society , 28 , 63–80.
Dutta, S., & Kumar, L. (2013). Poverty Dynamics in Rural  India :  An  Asset-Based  Approach Swati  Dutta. The  Journal  of  Applied Economic Research , 7 (4), 475–506.
Engwall,  A.,  Sjöberg,  Ö.,  &  Sjöholm,  F.  (2007).
Understanding Rural Poverty in Cambodia . Jones,  G.,  &  Mulyana,  W.  (2015). Urbanization  in Indonesia . Jakarta. Khan,  M.  H.  (2000). Rural  Poverty  in  Developing Countries . McGee, T. G. (1991). The Emergence of Desa-Kota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis . In Ginsburg,  N.,  Koppeö,  B.,  &  M.  T.  G.,  eds.
The Extended Metropolis: Settlement
Transition  in  Asia.  Honolulu:  University  of Hawai Press.
Norton,  A.,  Bird,  B.,  Brock,  K.,  Kakande,  M.,  & Turk,  C.  (2001). A  rough  guide  to  PPAs (Participatory  Poverty  Assessment):  An introduction to theory and practice . London:
Overseas Development Institute Rahman,  P.  M.  M.,  Matsui,  N.,  &  Ikemoto,  Y.
(2013). Dynamics  of  Poverty  in  Rural Bangladesh . Springer.
Ramachandran, H. (2014). Urbanisation: A Solution to Poverty ? Social Change, 44 (4), 593–603. Ravallion, M., Chen, S. & Sangraula, P., 2008. New Evidence  on  the  Urbanization  of  Global Poverty .  Policy  Research  Working  Papers, World Bank. Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015).
Addressing  poverty  and  inequality  in  the rural  economy  from  a  global  perspective. Applied Geography , 61 , 11–23. Sridhar,  K.  S.  (2015). Is  Urban  Poverty  More Challenging  than  Rural  Poverty?  A  Review. Environment and Urbanization Asia , 6 (2).
Sugiri,  A.  (2009).  Redressing  Equity  Issues  in
Natural Resource-Rich Regions: A Theoretical Framework for Sustaining Development  in East Kalimantan, Indonesia. In  E.  L.  Weber,  ed.  Environmental  Ethics, Sustainability  and  Education.  Oxford:  Inter- Disciplinary Press, 107–134.
United  Nations  Population  Fund  (UNFPA).  (2007).
State  of  world  population  2007  Unleashing the Potential of Urban Growth .
Wallenborn,  M.  (2009).  Skills  development  for poverty  reduction  (SDPR):  The  case  of Tajikistan.
International
Journal of Educational Development, 29 , 550–557. Wratten, E. (1995). Conceptualizing  urban poverty. Environment and Urbanization , 7 (1), 11–38. Yunus,  H.  S.  (2008). Dinamika  Wilayah  Peri- Urban:  Determinan  Masa  Depan  Kota . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.