## WILAYAH AL- FAKIH DALAM

## KONSTITUSI IRAN DAN SYI’AH
Oleh :
Nasiruddin 1

## Abstraksi
Satu-satunya negara yang mengakui dan menerapkan sistem wilayah al-faqih dalam bentuk praktisnya adalah Republik Islam Iran Wilayah al-faqih menyangkut keseluruhan dimensi ajaran Islam yang bersifat individual maupun sosial-kemasyarakatan. Selain itu, marja’ iyyah juga hanya berkaitan dengan keputusan mujtahid yang disebut fatwa yang hanya mengikat para muqallid-nya saja. Sedangkan wilayah al-faqih berhubungan dengan persoalan hukum (hukm) yang mengikat seluruh kaum muslimin (yang syiah). Untuk itu jaminan konstitusional mutlak diperlukan sebagai dasar hukum fundamental bagi wilayah al-faqih yang mengikat semua elemen dalam Negara yang berdaulat, tetapi anehnya di dalam draft UUD  tidak satupun yang memuat kata wilayah al-faqih, yang sejak awal merupakan cita-cita politik Imam Khumaini. Dan lebih anehnya lagi, Imam Khumaini yang dinobatkan sebagai penguasa tertinggi tidak
memberikan komentar negatif atas fenomena tersebut, dan tidak menggunakan wewenangnya untuk mengkebiri draft tersebut agar diarahkannya pada konsep wilayah al-faqih
Key Words : wilayah al-faqih, hukum, Politik Islam

## A. Pendahuluan
Pebruari 1979, sepuluh hari setelah Syah angkat kaki dari Iran dan Imam Khumaini  menginjakkan  kakinya  kembali  ke  tanah  airnya,  rakyat  Iran  bergolak menuntut perubahan radikal di Iran. Tuntutan itu berubah menjadi gerakan massa yang menekan dan menumbangkan monarki absolutnya Raja Pahlevi.
1 .Mahasiswa di  IAIN  Sunan  Ampel    dan  sekarang  Mengajar  di  STIT  Miftahul  Ulum Bangkalan Madura.
Satu-satunya  negara  yang  mengakui  dan  menerapkan  sistem wilayah  al- faqih dalam  bentuk  praktisnya  adalah  Republik  Islam  Iran.  Untuk  itu,  melihat secara  dekat  pemikiran  dan  penerapan  konsep wilayah  al-faqih di  Iran  dengan dinamika  dan  dialektikanya — yang  tentu  saja  tidak  selamanya  mulus — menjadi salah satu rujukan penting bagi agenda tata politik Islam kontemporer.
Pasca revolusi, Imam Khomeini mengeluarkan perintah tentang perlu dan keharusan  adanya  Undang-Undang  Dasar.  Akhirnya  di  godoklah  pembuatan konstitusi  oleh  ulama  ahli  hukum  Islam  dan  intelektual  yang  ahli  dalam  hukum modern,  sehingga  selesailah  lima  buah  draft  UUD.  Kelima  buah  draft  tersebut masing-masing ditulis oleh Dewan Garda, oleh pemerintahan sementara Iran, oleh sekelompok  ahli  hukum  yang  dipimpin  oleh  DR.  Naser  Katuziyan, oleh  Dewan Revolusi, dan terakhir oleh Dewan Pakar.
Anehnya,  kelima  draft  UUD  tersebut  tidak  satupun  yang  memuat  kata wilayah  al-faqih,  yang  sejak  awal  merupakan  cita-cita  politik  Imam  Khumaini. Tetapi  lebih  anehnya  lagi,  Imam  Khumaini  yang  dinobatkan  sebagai  penguasa tertinggi  tidak  memberikan  komentar  negatif  atas  fenomena  tersebut,  dan  tidak menggunakan  wewenangnya  untuk  mengkebiri  draft  tersebut  agar  diarahkannya pada konsep wilayah al-faqih, padahal beliau mengkritisi hampir tiap bait susunan UUD  tersebut  yang  menurut  beliau  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  politik  Islam. Bahkan, Dewan Revolusi (shura enqelabi) yang beranggotakan ulama pendukung teras  Revolusi  Islam,  seperti  Sayid  Husaini  Beheshti,  Bahonar,  Ali  Akbar Rafsanjani,  Sayid  Ali  Khamanei,  juga  tidak  memberikan  catatan  untuk memasukkan wilayah  al-faqih sebagai  fondasi  Negara  Iran.  Hal  itu  berlanjut sampai tahap final perumusan draft untuk disahkan menjadi UUD.
Salah  seorang  penulis  draft  UUD  tersebut,  Sahabi,  menginformasikan bahwa  sebelum  pembukaan  sidang  penetapan  UUD  RII  pada  Dewan  Pakar penetapan  UUD  dan  dalam  pertemuan  anggota  Dewan  Pakar  dengan  Imam Khomeini di Qom tidak ada disinggung tentang masalah wilayah al-faqih. Tidak dimasukkannya wilayat  al-faqih pada  kelima  draft  rancangan  UUD  RII menimbulkan  asumsi  di masyarakat  luas  bahwa wilayah  al-faqih bukanlah  dasar dari Republik Islam Iran.
Fenomena itu sedikit mengalami perubahan setelah salah satu draft tesebut diumumkan di media cetak dan diedarkan untuk menampung berbagai komentar, kritikan,  dan  masukan  dari para  ulama,  pakar,  ataupun  masyarakat  luas  yang peduli  pada  Revolusi  Iran.  Selama  satu  bulan  pengumuman  itu  dimuat,  ternyata menghasilkan  tanggapan  yang  serius  dari  berbagai  kalangan,  sebagai  wujud partisipasi  politik  mereka.  Salah  satu  yang  terpenting  adalah  komentar  ulama besar  Syiah,  Ayatullah  Golpaygani,  yang  menyayangkan  tidak  adanya pembahasan wilayah  al-faqih di  dalam  draft  UUD.  Untuk  itu,  sembari mengingatkan perjuangan Islam, ia menekankan pentingnya dimasukkan wilayah al-faqih sebagai  salah  satu  dasar  Negara  Iran  yang  dijamin  dalam  konstitusi (UUD).
Salah satu alasan mengapa rumusan pertama UUD RII tidak dicantumkan kata wilayat al faqih sebagai salah satu prinsip dalam UUD disebutkan oleh DR. Habibi  karena  menurut  para  penulis  draft  UUD,  pada  hakikatnya  Dewan  Garda adalah  institusi  yang  mengamalkan  pandangan-pandangan wilayat al-faqih,  atau setidak-tidaknya sebagai penggantinya dalam UUD.
Memang,  secara  umum  banyak  ulama,  terutama  yang  mendukung perjuangan  Imam  Khumaini,  menganggap wilayah  al-faqih merupakan  hal  yang aksiomatik dan secara inheren menyatu dalam Republik Islam. Akan tetapi, tanpa landasan UUD, hal itu akan menjadi sia-sia dikarenakan tidak adanya pengakuan resmi  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  legal  dalam  sebuah  Negara.  Kondisi ini  sama  saja  dengan  masa-masa  Syah,  karena  jika  hanya  mengharapkan pengakuan  masyarakat  akan  kedudukan  ulama  sebagai  pemimpin  umat  terutama dalam bidang keagamaan, sudah lazim dalam tradisi syiah meskipun mendapatkan tekanan  dari  setiap  pemerintahan  yang  tiranik.  Konsep marja’iyyah telah membuktikan  hal  itu.  Namun  hal  itu  tidaklah  cukup, sebab marja’iyyah hanya berhubungan  dengan  persoalan  fikih  dan  ritual  peribadatan  dalam  Islam. Sedangkan wilayah  al-faqih menyangkut  keseluruhan  dimensi  ajaran  Islam  yang bersifat  individual  maupun  sosial-kemasyarakatan.  Selain  itu, marja’iyyah juga hanya berkaitan  dengan  keputusan mujtahid yang  disebut  fatwa  yang  hanya mengikat  para muqallid-nya saja.  Sedangkan wilayah  al-faqih berhubungan
dengan  persoalan  hukum  (hukm) yang  mengikat  seluruh  kaum  muslimin  (yang syiah).  Untuk itu jaminan konstitusional mutlak diperlukan sebagai dasar hukum fundamental  bagi wilayah  al-faqih yang  mengikat  semua  elemen  dalam  Negara yang berdaulat.

## B. Pembahasan

## 1. Sistem Pemerintahan Iran
Secara konstitusional Iran adalah Negara  yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan isi sistem tersebut. Artinya, sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi yang  warga  negara  memiliki  hak  untuk  memilih  pemimpinnya  sejalan  dengan konstitusi  yang  berlaku.  Dan  dengan  Islam,  pemerintah  mesti  ditegakkan  atas dasar  ajaran-ajaran  dan  prinsip-prinsip  islami  dan  digerakkan  pada  poros  yang islami pula. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh  warga  negaranya  mempunyai  hak  untuk  memilih  kepala  Negara  mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya. 2
Republik Islam adalah istilah yang mengandung arti naïf (penolakan) dan itsbat (penetapan)  sekaligus.  Yang  dimaksud nafi adalah  meniadakan  sistem penguasa  yang  menetapkan  masa  jabatan  untuk  dirinya  selama-lamanya, sedangkan itsbat berarti  menetapkan  Islam  dan  tauhid  sebagai  isi  republik tersebut. 3
Murtadha  Muthahhari,  salah  satu  pioner  penting  Revolusi  Iran,  dengan keras  mengkritik  demokrasi ala Barat  sehingga  baginya  demokrasi  atau  sebuah Negara  republik  perlu  ditegakkan  dengan  panji  dan  nilai-nilai  Islami.  Baginya, Republik  Islam  adalah  khas  dan  berbeda  dengan  demokrasi  Barat,  sebab demokrasi  Barat  abad  ke-18  hanya  berisi  hak-hak  umat  manusia  untuk memperoleh  penghasilan,  makanan,  dan  pakaian,  tetapi  melupakan  hak-hak manusia  yang  berkaitan  dengan  akidah  dan  keimanan,  serta  mengabaikan  pula
2 .    Lihat  penjelasan  panjang  lebar  istilah  ini  oleh Murtadha  Muthahhari. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam. (Jakarta: Risalah Masa, 1990), h. 79-80.
3 . Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 80.
adanya inti kemanusiaan yang terdapat dalam keterbebasan manusia dari belenggu naluri,  lingkungan  sosial  dan  alam  sekitarnya,  serta  berpegang  pada  prinsip, keimanan, dan tujuan hidup. 4
Dengan  demikian  Republik  Islam  Iran  (RII)  merupakan  Negara  yang mengadaptasi  sistem  politik  modern  dan  sistem  politik  Islam  sekaligus.  Hanya saja, yang membuat unik dan khas bahkan asing, baik bagi sistem politik modern maupun  politik  Islam,  adalah  konsep  kepemimpinan  ahli  agama  (ulama)  dalam tata politik Republik Islam Iran, yang disebut dengan konsep wilayah al-faqih.
Meskipun  setelah  revolusi  pada  1979,  para  pengusung  revolusi  Islam  di Iran  dengan  penuh  kesadaran  memilih  Negara  Islam,  akan  tetapi  tetap  dengan mengadaptasi  politik  modern.  Di  satu  segi,  hal  ini  jelas  merupakan  kenyataan bahwa para mullah di Iran, tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah  tuduhan  bahwa  para  tokoh  revolusi  Iran  bermaksud  menarik  Iran mundur  kembali  ke  abad  pertengahan.  Republik  dipilih  tentu  karena  bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka  tentang tata cara pengaturan negara modern  yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini. 5 Dengan demikian, konstitusi Iran telah menciptakan negara dengan model Islam raja filosof Plato, tetapi ia menempatkan pemimpinnya dalam sistem parlementer modern. 6
Memang,  pada  awal  revolusi,  para mullah lamban  berpartisipasi  dalam politik, dan sejumlah sarjana Amerika menyimpulkan bahwa ulama “tidak pernah berpartisipasi  secara  langsung  dalam  struktur  pemerintahan  “formal”  karena mereka,  dalam  bahasa  Mark  Juergens  Meyer,  tidak  begitu  cerdas  untuk melakukannya  atau  memperjuangkan  kepentingan  itu.  Kebanyakan mullah puas dengan  kembali  kepada  konstitusi  demokratis  tahun  1906  yang  membolehkan peninjauan  kembali  untuk  menjamin  bahwa  undang-undang  dilaksanakan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Tetapi  Khomeini  menghendaki  keterlibatan  yang
4 . Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 84.
5 .  Yamani. Antara  Al-Farabi  dan  Khumaini:  Filsafat  Politik  Islam. (Bandung:  Mizan, 2002), h. 127.
6 . Mark Juergens Meyer. Menentang Negara Sekuler. (Bandung: Mizan 1998), h. 209.
lebih  aktif  dari  para  ulama  dan  perubahan  yang  lebih  menyeluruh  dari  sistem politik lama. Beberapa politisi berpendidikan Barat yang memimpin pemerintahan segera  setelah  revolusi,  di  antaranya  Bani-Sadr,  Mehdi  Bazargan,  dan  Sadeq Qotbzadeh,  digantikan  oleh  ulama  yang  tidak  terlalu  mengenal  Barat.  Tetapi sekalipun  dengan  keterlibatan  mereka,  menurut  Meyer,  Iran  bukanlah  sebuah teokrasi. 7
Konsep  republik,  yang  diterapkan  dalam  Republik  Islam  Iran,  telah dimodifikasi  dengan  konsep Wilayah  al-Faqih, atau  pemerintahan  para  ulama. Modifikasi  ini  menyentuh  tiga  sendi  sistem  republik,  meliputi  institusi-institusi yang  biasa  disebut  sebagai  Trias  Politika.  Hal  ini  dirasa  perlu,  mengingat  pada sistem  ini  konsep  kepemimpinan  Islam – apakah  itu  namanya wilayah atau Imamah – tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan  terhadap  kekuasaan  legislatif.  Demikian  pula,  kekuasaan  yudikatif mempunyai  batas-batasnya  sendiri  yang  membuat  mereka  tidak  leluasa menerapkan hukum Islam. 8
Mengenai  dasar-dasar  dan  landasan  pemerintahan  Iran  dijelaskan  secara detail  dalam  Undang-Undang  dasar  Iran,  terutama pasal  2  Konstitusi  1979 menyatakan :
“Republik  Islan  Iran  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  berdasarkan  atas keyakinan pada:[1] Tauhid, La ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Kemahakuasaan- Nya  dan  Syari’at -Nya  hanyalah  milik-Nya  semata-mata serta  kewajiban  menaati  perintahnya;  [2]  Wahyu  ilahi  dan  peranan fundamentalnya  dalam  interpretasi  hukum;  [3]  Hari  kebangkitan  kembali dan  peranan  konstruktifnya  dalam penyempurnaan  manusia  terhadap Tuhan;  [4]  Keadilan  Tuhan  dalam  menciptakan  dan  menegakkan  hukum agama;  [5] Imamah dan  kelanjutan  kepemimpinan,  serta  peranan fundamentalnya  demi  kelanggengan  revolusi  Islam;  [6]  Kemuliaan  dan nilai  agung  manusia  serta  pertanggungjawabanya  dihadapan  Tuhan  yang menjamin  persamaan,  keadilan  dan  kemerdekaan  politik,  ekonomi,  dan kebudayaan maupun  persatuan  dan  solidaritas  nasional  melalui:  a). Pelaksanaan  langgeng  hukum  agama  oleh  ahli-ahli  hukum  agama  yang
7 . Mark Juergens Meyer. Menentang, h. 209-210
8 Mark Juergens Meyer. Menentang, h. 210.
memenuhi persyaratan atas dasar kitab suci al-Quran dan hadits-hadits dari empat  belas  manusia  suci,  semoga  Tuhan  memberkati  mereka;  b). Mengambil  manfaat  dari  pengetahuan  dan  pengalaman  manusia  yang sudah  maju  dan  mengusahakan  untuk  lebih  memajukannya  lagi;  c). Menolak  untuk  menindas  atau  ditindas;  mendominasi  atau  didominasi.” (UUD RII, Bab I Pasal 2)
Dari  isi  pasal  di  atas  telihat  pengaruh  doktrin  syiah  dalam  landasan konstitusional  Negara  Iran.  Jika  dicermati  dasar  pertama  sampai  kelima  yang disebutkan di atas adalah merupakan lima dasar agama (ushuluddin) dari mazhab syiah yaitu, ketuhanan (tauhid), kenabian sebagai penerima wahyu (an-Nubuwah), Kepemimpinan  (Imamah),  keadilan  (al-Adl),  dan  Hari  Akhir  (al-maad).  Pasal tersebut  di  atas  juga  memberikan  indikasi  pada  kepemimpinan  ulama  yang memenuhi  syarat  yang  dalam  tradisi  fiqih  syiah  disebut marja’I  t aqlid, seorang mujtahid  yang  telah  mencapai  gelar ayatullah, sedangkan  dalam  terminologi politik disebut wali faqih atau wali al-amr muslimin.
Sebetulnya Wilayah al-Faqih yang dijadikan sebagai konstitusi Iran dalam banyak  segi  mirip  dengan  konstitusi  negara-negara  Barat  yang  termodern.  Ia memuat  jaminan  terhadap  hak-hak  sipil  dan  hak-hak  minoritas,  serta  membagi tiga kekuasaan pemerintahan; eksekutif,  yudikatif dan legislatif, dan menentukan keseimbangan  kekuasaan  di  antara  ketiga-tiganya.  Presiden  dan  anggota-anggota dewan legislatif dipilih oleh rakyat selama periode waktu terbatas.
Satu-satunya  ciri  khas  dari  konstitusi  ini,  menurut  sudut  pandang  Barat sekuler,  adalah  desakan  untuk  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  landasan  yang menjadi sumber bagi seluruh prinsip hukum dan peran ulama dalam membimbing para pembuat hukum agar hukum yang dibuat mereka tidak melenceng. Konstiusi ini juga menentukan peran yang luar biasa dari “pemimpin”. Pada awalnya, pasca Revolusi Iran, posisi ini diamanahkan kepada Ayatullah Khomeini.

## 2. Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Iran
Dalam sistem pemerintahan  Iran, kepemimpinan politik seperti juga pada Negara-negara lainnya berdasarkan pada sistem trias politika, yaitu kepemimpinan eksekutif,  legislative,  dan  yudikatif.  Hanya  saja  mendapat  kodifikasi  dan
pengadaptasian melalui konsep wilayah al-faqih yang menjadi dasar pemerintahan Iran.  Dalam  kesempatan  ini  akan  di  bahas  beberapa  lembaga  Negara  yang menempati posisi-posisi penting dan strategis di Iran.

## a. Wali Faqih/Rahbar
Unik  sekaligus  khas,  sesuai  dengan  prinsip wilayah  al-faqih, kepemimpinan  tertinggi  di  Republik  Islam  Iran  berada  di  tangan  seorang  ulama yang  disebut rahbar dan  juga wali  fakih. 9 Akan  tetapi,  dalam Wilayah  al-faqih bukanlah berarti bahwa yang berada di puncak pimpinan adalah seorang faqih dan secara langsung  menjalankan  pemerintahan.  Peran  seorang faqih dalam  Negara Islam  yang  rakyatnya  mengakui  Islam  sebagai  prinsip  dan  ideologinya  adalah peran  seorang  ideolog  dan  bukan  penguasa.  Kewajiban  seorang  ideolog  adalah melakukan  pengawasan  terhadap  sejauh  mana  ideologi  itu  telah  dilaksanakan secara benar. 10
Sepanjang revolusi konstitusi, rakyat Iran tidak pernah memahami wilayat al-faqih sebagai  penyerahan  kekuasaan  dan  pengaturan  Negara  nagara  kepada para faqih. Sebab,  selama  ini  mereka  memahami  bahwa  seorang faqih harus (bertugas)  menentukan  tepat  atau  tidaknya  seorang  penguasa  untuk  dipilih,  dan sejauh  mana  pula  kapasitasnya  dalam  melaksanakan  undang-undang  kenegaraan yang islami, karena masyarakatnya adalah masyarakat Islam dan warga negaranya melaksanakan ajaran Islam. 11
Sebagai pemegang mandat tertinggi sebagai pemimpin religius dan politis, wali faqih memiliki peranan dan wewenang besar dalam menjaga stabilitas politik dalam dan luar negeri Republik Islam Iran. Besarnya wewenang faqih inilah, yang sering dijadikan sasaran oleh para politikus Barat yang anti Islam (Iran) dan tidak memahami  dengan  cermat  sistem  politik wilayat  al-faqih untuk  mengklaim  Iran
9 .  Memang,  ada  perbedaan  antara  posisi rahbar dan  wali  faqih. Rahbar merupakan jabatan  tertinggi  yang  diberikan  oleh  Negara  Iran,  yang  mana  keputusan-keputusan rahbar mengikat  seluruh  warga  Negara  Iran  apapun  kelompok,  suku,  dan  agamanya.  Sedangkan wali fakih merupakan  jabatan  ilahiah  sebagai  pengganti  Imam  Maksum  yang  sedang  gaib,  dan wewenangnya  meliputi  semua  kaum  muslimin  (mazhab  syiah)  dimanapun  berada,  sehingga disebut juga wali al-amr muslimin.
10 .Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 85-86.
11 . Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 86.
sebagai Negara yang tidak demokratis, kasar, fundamentalis, tidak toleran, bahkan sarangnya teroris.
Mengenai kepemimpinan wilayat al-faqih, secara jelas disebutkan dalam Pasal 5 Konstitusi Iran yang menyatakan :
“selama  gaibnya  Hazrat Wali  al-Asr (Shahib al-Zaman – yaitu Imam Mahdi) – semoga  Allah  memeprcepat  kedatangannya, wilayah dan kepemimpinan umat berada di tangan faqih yang adil dan saleh, berakhlak mulia, memahami benar keadan zamannya, berani, bijaksana, dan mampu memerintah;  serta  diakui  dan  diterima  sebagai  pemimpin  oleh  mayoritas rakyat.  Jika  tidak  terdapat  ahli-ahli  agama  atau  ahli-ahli  hukum  agama yang  memenangkan  mayoritas  suara  rakyat  tersebut,  pemimpin  atau Dewan  Pimpinan  yang  terdiri  dari  ahli-ahli  agama  Islam  dan  ahli-ahli hukum agama Islam yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas,  akan  diserahi  tugas  untuk  memerintah  atau  memimpin  sebagaimana tercantum dalam pasal 107 Undang- Undang ini”. (UUD RII Bab I Pasal 5)
Wali  faqih diberi  kekuasaan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  110, sebagai  komando  kekuatan  angkatan  bersenjata  tertinggi,  yang  dilaksanakan dengan  tindakan  berikut  ini:  menunjuk  dan  memecat  Kepala  dari  seluruh  staf, menunjuk  dan  memecat  Komandan  Staf  Korps  Pengawal  Revolusi  Islam, membentuk sebuah Dewan Pertahanan Nasional  Tertinggi, menunjuk  Komandan Tertinggi dari cabang-cabang Angkatan bersenjata dan mengumumkan perang dan damai. 12
Supremasi faqih muncul  pula  dalam  kekuasaannya  menyangkut pengangkatan  dan  pemecatan  presiden.  Ia  memberhentikan  Presiden  Republik demi  kepentingan  negara,  setelah  pengumuman  suatu  penilaian/evaluasi  oleh Mahkamah  Agung  yang  membuktikan  bahwa  sang  presiden  gagal  memenuhi tugas-tugas legalnya, atau sebuah pemungutan suara dalam Majelis Pertimbangan Nasional mengakui ketidakcakapan politis sang presiden. 13
12 . Chibli Mallat. Menyegarkan Islam. (Bandung: Mizan, 2001), h. 133.
13 . Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 133. UUD RII Pasal 110 menyatakan sebagai berikut : “Following are the duties and powe rs of the  Leadership: 1). Making the general policies of the Islamic  Republic  of  Iran  after  consultation  with  the  Expediency  Council.  (Pembinaan  keamanan umum  RII  setelah  konsultasi  dengan  Dewan  Kebijaksanaan);  2).  Supervising  over  the  proper execution  of the  general  policies of  the  system  (Mengawasi  pelaksanaan yang  baik  tentang system  keamanan  publik);  3).  Issuing  a  decree  for  a  national  referendum  (mengeluarkan  dekrit untuk  referendum  nasional);  4).  Assuming  supreme  command  of  the  armed  forces  (Mengangkat Komandan  Tertinggi  Angkatan  Bersenjata);  5).  Declaring  war  and  peace,  and  mobilizing  the
Demikian juga, pemimpin mempunyai kekuasaan untuk menunjuk dewan ulama  yang  mensahkan  keputusan-keputusan  dasar  hukum  Islam,  menujuk Mahkamah  Agung,  memberi  pengampunan,  menghukum  atau  mengurangi hukuman, tetapi hanya setelah menerima rekomendasi dari Mahkamah Agung. Lebih  detil,  dalam  suatu  referendum  yang  disetujui  pada  1980  ada  10  tugas penting Wali Faqih yakni :
1. Mengangkat  para fuqaha Dewan  Perwalian,  yang  tugasnya  adalah  untuk mengawasi peraturan yang telah disepakati oleh majelis syura
2. Mengangkat  anggota  Pengadilan  Tinggi,  yang  merupakan  otoritas pengadilan Negara yang paling tinggi
3. Mengangkat dan memberhentikan komandan staf gabungan
4. Mengangkat dan memberhentikan komandan Pengawal Revolusi
5. Membentuk Dewan Pertahanan Tertinggi
6. Mengangkat para komandan darat, laut, dan udara
7. Mengumumkan perang dan damai serta memobilisasi kekuatan
8. Menandatangani  dekrit  secara  resmi  pengangkatan  mandataris  setelah  ia dipilih oleh rakyat
9. Memberhentikan mandataris setelah pernyataan atas ketidaksanggupannya baik oleh pengadilan tinggi atau majelis syura
10. Memaafkan para pelaku kejahatan atau mengurangi hukuman mereka atas rekomendasi pengadilan tinggi. 14
Tugas-tugas  diatas  hanyalah  sebagian,  ada  tugas-tugas  yang  tidak  disebutkan dalam konstitusi yang merupakan tugas wali faqih,diantaranya :
1. Mengangkat para Imam Jumat
2. Melaksanakan hudud dan takzirat
3. Melakukan  pengawasan  atas  orang-orang  cacat,  harta  anak-anak  yatim yang masih kecil, orang-orang gila dan orang-orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris.
armed  forces.  (Mengumumkan  perang  dan  damai  dan  memobilisasi  Angkatan  Bersenjata);  6). Appointment  (Mengangkat),  dismissal  (Memecat),  and  acceptance  of  resignation (menerima pengunduran diri)
14 . Lihat Ali Mishkini, Wali Faqih. (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h.68-69.
4. Melaksanakan amr makruf dan nahi munkar
5. Melakukan pengawasan terhadap harta rampasan
6. Mengawasi khumus (Zakat 20%)
7. Mengawasi tanah-tanah hasil rampasan perang
8. Mengumpulkan  pajak-pajak  disamping  pajak-pajak  yang  telah  ditetapkan agama
9. Mengumpulkan jizyah (pajak  non  muslim)  dari  orang-orang  yang diwajibkan atasnya.
10. Mengangkat bendahara untuk harta-harta yang dihibahkan untuk umum
11. Mengumpulkan zakat dan membentuk panitia untuk mengurusnya
12. Membuat  persiapan  untuk  upacara  pemakaman  orang-orang  meninggal tanpa ahli waris
13. Mencegah penimbunan harta dan menetapkan harga-harga perdagangan
14. Memanfaatkan barang-barang temuan (luqatahah)
15. Mengeluarkan  putusan-putusan  kebangkrutan  atas-atas  orang-orang  yang bangkrut (mencabut otoritas atas harta miliknya)
16. Menceraikan istri yang suaminya menghilang atau gila
17. Mendengar kata-kata l’ian dalam hal mula’anah
18. Mengeluarkan  putusan  tentang rukyat  hilal dan  permulaan  bulan  yang dalam keraguan. 15
Meskipun  hal-hal  di  atas  merupakan  wewenang wali  faqih (wali  al-amr), namun tetap dapat diwakilkan kepada yang lainnya untuk mengawasi agar tugas- tugas  tersebut  dilaksanakan  dengan  tepat.  Ia  juga  mendirikan  kementrian  secara terpisah  untuk  memenuhi  tugas-tugas  tersebut,  seperti  membentuk  biro  wakaf, biro pengawasan salat jumat, pengawasan anfal, dan sebagainya.
Jadi, Wali  Faqih atau Rahbar merupakan  jabatan  pemimpin  tertinggi revolusi  Islam  Iran (Rahbar-e  Enqelab-e  Jumhuri-e  Islami-e  Iran) yang membawahi  semua  institusi  pemerintahan  Islam  Iran  termasuk  presiden (eksekutif),  parlemen  (legislatif),  pengadilan  (yudikatif),  pasukan  elit  pengawal revolusi  (IRGC),  angkatan  bersenjata,  dan  pasukan  relawan  (basiij).  dalam
kondisi  apapun,  kehormatan  konstitusi  dan  undang-undang  mesti  dijaga.  Jika terjadi  masalah  dalam  perselisihan  institusi  misalnya  yang  akan  terkait  dengan kemaslahatan publik, maka hal itu akan diselesaikan dengan intervensi pemimpin (wali  faqih).    Dan  Konsep Wilayah  al-Faqih dalam  Republik  Islam  Iran  telah memberikan  sistem  peradilan  yang  independen.  Lembaga  peradilan  dalam menjalankan  tugasnya  mengacu  pada  konstitusi  yang  bertugas  mengusahakan terciptanya  keadilan  untuk  setiap  orang.    Sejak  meninggalnya  Imam  Khumaini pada  tahun  1989  hingga  saat  ini,  jabatan  ini  diduduki  oleh  Ayatullah  al-Uzhma Sayid  Ali  Khamenei,  setelah  dipilih  oleh  Dewan  Ahli  Rahbari  (Majlise Khubregane  Rahbari)  yang  terdiri  atas  sejumlah  ulama  senior  yang  memahami masalah kepemimpinan dalam Islam.
Wali  faqih atau rahbar ini  diangkat  oleh  sebuah  majelis  ulama  yang disebut Dewan Ahli (Majlis Khubregan; The Assembly of Experts). Dewan ahli itu sendiri  di  angkat  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh konstitusi  Iran,  di  mana  Pasal  107  menyebutkan,  bahwa  ahli-ahli  yang  dipilih rakyat akan menunjuk salah seorang faqih yang  memenuhi syarat untuk  menjadi pemimpin  guna  mengemban  jabatan.  Jika  tidak  ada  seseorang  yang  memenuhi persyaratan, Dewan Ahli  yang sama akan menunjuk tiga  atau lima marja’’ yang memiliki  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  membentuk  Dewan Faqih.  Dewan Ahli (Majlis-i  Khubregan) yang  disebut-sebut  dalam  pasal  ini  beranggotakan  72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang khusus dipersiapkan untuk tujuan ini. 16

## b. Kekuasaan Eksekutif : Presiden
Pemimpin  yang  menempati  psosisi  tertinggi  selanjutnya  di  Iran  adalah presiden.  Presiden  memegang  otoritas  tertinggi  Negara  yang  bertanggungjawab untuk  mengimplementasikan  konstitusi  dan  sebagai  kepala  pemerintahan  untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. 17 Ia dipilih setiap empat tahun sekali. 18 Tugas-
16 . lihat Yamani. Antara, h. 128.
17 . Lihat UUD RII, Pasal 113 sebagai berikut : “Next to the Leader, the President shall be the  highest  official  State  authority  who  is  responsible  for  the  implementation  of  the  Constitution
tugas  pokoknya  adalah  menjadi  kepala  pemerintahan,  menjalankan  konstitusi Negara,  dan  mengkoordinir  lembaga  tinggi  negara  yakni  eksekutif,  legislative, dan  yudikatif.  Presiden  merupakan  pejabat  tertinggi  Pemerintah  Iran  dalam hubungan dengan dunia internesional. Ia menandatangani seluruh perjanjian. Dan ia  juga  berhak  mengangkat  Perdana  Menteri  setelah  Parlemen  memberikan persetujuannya.  Kapan  saja  ia  meminta  kabinet  untuk  bersidang,  langsung  di bawah pimpinannya.
Secara  teoritis,  kandidat-kandidat  presiden  yang  dicalonkan  di  Iran haruslah  terlebih  dahulu  disaring  oleh rahbar dan majelis  mudarrisin sebelum nama  mereka  disiarkan  oleh Dewan  Pelindung  Konstitusi. Seorang  kandidat presiden  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  konstitusi Iran  seperti  asli  Iran,  warga  Negara  Iran,  memiliki  kemampuan  administrasi  dan kepemimpinan, memiliki masa lalu yang baik, beriman, dan teguh pada landasan Republik  Islam  Iran  dan  mazhab  reami  Negara.  Setelah  lulus  seleksi,  maka diumumkanlah  kandidat  dan  ditetapkan  sebagai  calon  presiden.  Kemudian diadakanlah pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Iran untuk memilih presiden  dari  calon-calon  tersebut.  Calon  yang  mendapatkan  suara  mayoritas rakyat,  maka  ditetapkan  sebagai  presiden  untuk  masa  jabatan  empat  tahun.  Dan jika masa jabatannya telah habis, ia diperbolehkan mengikuti pemilihan presiden sekali lagi. Hal-hal tersebut di atas disebutkan secara eksplisit di dalam UUD Iran : “Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Dia  secara  berturut-turut  diperbolehkan  mengikuti  mengikuti  pemilihan  kembali sekali lagi.” (UUD RII Pasal 114). “Presiden har us dipilih di antara tokoh agama dan politisi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: asli Iran, warga negara Iran, memiliki  kapasitas  administrasi  dan  kepemimpinan,  memiliki  masa  lalu  yang baik,  jujur,  bertakwa,  beriman,  dan  berpegang  teguh  pada  landasan  Republik Islam Iran dan mazhab resmi Negara.” (UUD RII Pasal 115) . “Kandidat presiden
and, as the Chief Executive, for the exercise of the executive powers, with the exception of those matters that directly relate to the Leader. (Pasal 113)
18 .  Lihat  UUD  RII,  Pasal  114  sebagai  berikut  :  The  President  shall  be  elected  by  the direct vote of the people for a four-year term of office. His consecutive re-election shall be allowed only for one term. (Pasal 114)
akan  secara  resmi  mengumumkan  pencalonan  mereka  sebelum  pergelaran pemilihan. Perlengkapan yang berhubungan dengan kebutuhan pemilihan presiden ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. (pasal 116).
Proses  pemilihan  umum  yang  dilangsungkan  untuk  menetapkan  presiden melalui  suara  terbanyak  merupakan  elemen  penting  demokrasi.  Jika  dalam putaran  pertama  tidak  ada  kandidat  yang  mendapatkan  suara  mayoritas,  maka diadakan  pemilihan  putaran  kedua.  Hanya  dua  kandidat  yang  memiliki  suara terbanyak  pada  putaran  pertama  yang  berhak  mengikuti  pemilihan  pada  putaran kedua. Dan siapa yang memperoleh suara mayoritas maka ialah yang terpilih dan ditetapkan sebagai presiden. 19
Dalam  lembaga  eksekutif,  Presiden  di  bantu  oleh  para  menteri  yang  di seleksi  dan  diangkat  oleh  parlemen.  Saat  ini  ada sekitar  32  pembantu  presiden dengan susunan sebagai berikut :
1. Wakil Presiden (First Vice President)
2. Wakil presiden dan Kepala Organisasi Pendidikan Fisika (Vice President & Head of the Physical Education Organization)
3. Wakil  Presiden  dan  Kepala  Organisasi  Energi  Atom  (Vice  President & Head of Atomic Energy Organization)
4. Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Manajemen dan Perencanaan (Vice President & Head of Management and planning Organization)
5. Wakil  Presiden  Bidang  Pengesahan  dan  Urusan  Perlementer  (Vice President for Legal & Parliamentary Affairs)
6. Wakil  Presiden  dan  Kepala  Organisasi  Perlindungan  Lingkungan  (Vice President & Head of Environmental Protection Organization)
7. Wakil  Presiden  dan  Kepala  Organisasi  Kepemudaan  (Vice  President  & Head of National Youth Organization)
19 .  Pasal  1 17  UUD  Iran  menyebutkan  :  “The  President  shall  be  elected  by  an  absolute majority of votes cast. However, if in the first round none of the candidates secures such majority, a  second  round  of  elections  shall  be  held  on  the  Friday  of  the  following  week.  Only  two  of  the candidates,  who  secure  the  highest  number  of  votes  in  the  first  round,  shall  participate  in  the second round. But in case one or more of such candidates wish to withdraw from the elections, two candidates from among the rest, who secured the highest number of votes in the first round, shall be introduced for election.” (Pasal 117).
8. Wakil Presiden dan Kepala Warisan Budaya dan wisata (Vice President & Head of Cultural Heritage & Tourism Organization)
9. Wakil Presiden dan Kepala Urusan Jihad dan Pengorbanan (Vice President & Head of Martyrs and self sacrifice’s Affairs Foundation )
10. Wakil  Presiden Bidang  Urusan  Eksekutif  (Vice  President  for  Executive Affairs)
11. Kepala Kantor Kepresidenan
12. Menteri Perdagangan (Minister of Commerce)
13. Menteri Kehakiman (Minister of Justice)
14. Menteri Dalam Negeri (Interior Minister)
15. Menteri  Perumahan  dan  Pengembangan  Perkotaan  (Minister  of Housing & Urban Development)
16. Menteri Komunikasi dan Informasi Teknologi (Minister of Communication & Information Technology)
17. Menteri Energi (Minister of Energy)
18. Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis (Minister of Health Medicine & Medical Education)
19. Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  (Minister  of  Welfare  and  Social Security)
20. Menteri  Perhubungan  dan  Transportasi  (Minister  of Roads  and Transportation)
21. Menteri Industri dan Pertambangan (Minister of Industries & Mines)
22. Menteri Agrikultural (Minister of Agricultural Jihad)
23. Menteri Sosial (Minister of Labor and Social Affairs)
24. Menteri Luar Negeri (Minister of Foreign Affairs)
25. Menteri  Kebudayaan  dan  Keagamaan  (Minister  of  Culture  &  Islamic Guidance)
26. Menteri  Sains,  Riset,  dan  Teknologi  (Minister  Of Science,  Research  & Technology)
27. Menteri Pendidikan (Minister of Education)
28. Menteri Ekonomi dan Keuangan (Minister of Economy and Finance)
29. Menteri Intelegen (Minister of Intelligence)
30. Menteri Perminyakan (Petroleum Minister)
31. Menteri Pertahanan dan Logistik (Minister of Defense & Logistics)
32. Menteri Koperasi (Minister of Cooperatives)

## c. Kekuasaan Legislatif : Parlemen
Parlemen  merupakan  pemegang  kekuasaan  legislatif  dalam  sistem  politik modern,  dan  menjadi  syarat  negara  demokratis.  Kekuasaan  ini  terpisah  dari eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (balances of power), dan diberi tuga umumnya sebagai pembuat undang-undang.
Begitu pula dalam pemerintahan RII. Parlemen menjadi salah satu bagian integral  dari  Negara  yang  memiliki  kedudukan  setingkat  lembaga  eksekutif  dan bertanggung jawab atas ketetapan dan pembuatan undang-undang di Iran. Hanya saja  setiap  produk  undang-undang  yang  mereka  rumuskan  haruslah  diuji  oleh Dewan  Pelindung  Konstitusi  untuk  mendapatkan  legalitas  tentang  kesesuaiannya dengan  syariat  Islam.  Jadi,  selain  parlemen  yang  memang  memiliki  tugas berkenaan  dengan  undang-undang  Negara,  maka  ada  beberapa  lembaga  penting yang terkait dengan pembuatan dan pengujian undang-undang, diantaranya :

## 1. Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council)
Menurut  buku  panduan  yang  dikeluarkan  Kementerian  Kebudayaan  dan Panduan  Islam  Iran  (2005),  Dewan  Pelindung  merupakan  salah  satu  lembaga negara  yang  paling  penting  dan  berada  di  bawah  pengawasan  langsung  dari pemimpin  tertinggi.  Lembaga  Dewan  Pelindung  dibentuk  dengan  tujuan  untuk melindungi  aturan-aturan  Islam  dan  konstitusi.  Dewan  terdiri  dari  12  anggota; enam  di  antaranya  adalah  para  ahli  hukum  (Islam)  yang  telah  mencapai  gelar ayatullah dan enam lainnya adalah ahli hukum biasa yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan  Tinggi  dan  disetujui  parlemen.  Otoritas  tertinggi  dalam  lembaga  ini
berada  di  tangan  para ayatullah,  yang  ditunjuk  oleh  Pemimpin  Tertinggi,  kini adalah Ayatullah Khamenei, untuk masa bakti selama enam tahun. 20
Dewan  Pelindung  konstitusi  ini  memiliki  posisi  penting  dan  menentukan dalam pembuatan undang-undang Negara. Tanpa persetujuan Dewan ini, seluruh kegiatan parlemen tidaklah sah. Saran-saran dari Dewan ini harus dituruti dan bila tidak dilaksanakan, maka seluruh keputusan parlemen akan batal. Selain itu, tugas utama  Dewan  Pelindung  Konstitusi  adalah  melindungi  Islam,  melaksanakan referendum-referendum, pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen. 21
Sebagai  lembaga  yang  bertugas  mengawasi  konstitusi,  pembuatan  dan pelaksanaan  undang-undang,  maka  interpretasi  Dewan  Pelindung  Konstitusi terhadap  undang-undang  menjadi  acuan  penting,  sebab,  dalam  kondisi  apapun, kehormatan  konstitusi  dan  undang-undang  mesti  dijaga.  Jika  terjadi  masalah dalam interpretasi undang-undang sehingga menimbulkan perselisihan yang akan terkait  dengan  kemaslahatan  publik,  maka  hal  itu  akan  diselesaikan  dengan intervensi pemimpin revolusi (wali faqih).

## 2. Dewan Permusyawaratan Islam (Syura-ye Negahban; Islamic Consultative

## Assembly)
Untuk  mengawasi  perundang-undangan  Negara  agar  tidak  menyimpang dari  ajaran  Islam,  maka  di  Iran  di  bentuk  sebuah  Dewan  Wali  yang  terdiri  dari ulama  yang  beranggotakan  270  orang.  Lembaganya  disebut Syura-ye Negahban yang anggotanya para faqih, dan dipilih oleh rakyat secara pemilihan umum.
Tugas  Dewan  ini  adalah  menguji  undang-undang  yang  dibuat  oleh parlemen;  apakah  undang-undang  itu  bertentangan  dengan  kehendak  Tuhan  atau tidak?  Kadang-kadang,  mereka  juga  membuat  rancangan  undang-undang,  yang sumbernya  adalah  syariat  Islam,  lalu  disodorkan  kepada  parlemen  untuk dirumuskan ke dalam peraturan yang lebih spesifik dan praktis. Dengan demikian,
20 . Yamani. Antara, h. 129.
21 . Nasir Tamara, Revolusi, h. 290-291.
untuk  menjadi  sebuah  hukum  positif  diperlukan  pengesahan  dari  Dewan  ini. Meskipun demikian, lembaga ini bukanlah legislatif. 22

## 3. Kekuasaan Yudikatif : Kehakiman
Ciri  demokrasi  berikutnya  adalah  sistem  peradilan  yang  independen. Perlunya pengadilan dilandaskan pada tiga hal, yaitu:
1. Manusia merupakan makhluk sosial
2. Banyaknya terjadi konflik dan perbedaan
3. Perlunya menetapkan aturan umum untuk mengurai perbedaan. 23
Agar  dapat  mempertahankan  tatanan  sosial  dan  menjaga  kesatuan  sosial, perbedaan  harus  dihilangkan  dengan  merujuk  pada  keputusan  Allah  dan  Rasul- Nya  sebagai  penengah  dalam  sengketa.  Pengadilan  merupakan  jaminan  bagi penerapan  suatu  sistem  peraturan  yang  adil  dan  untuk  mencegah  penyimpangan dalam  urusan-urusan  social.  Ia  membutuhkan  penempatan  segala  sesuatu  secara tepat,  kembalinya  semua  hak  kepada  pemiliknya,  dan  setiap  orang  memperoleh haknya. 24
Dalam  negara  demokratis,  lembaga  peradilan  harus  idependen  sehingga dapat  melindungi  rakyat  dari  kesewenang-wenangan  antar  sesamanya  atau  antar rakyat  dengan  pemerintah.  Untuk  menjamin  independensi  pengadilan,  lembaga peradilan (yudikatif) dipisahkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif sehingga eksekutif  tidak  dapat  mengintervensi  pengadilan.  Selain  itu  jaminan  konstitusi atas hal tersebut merupakan sesuatu  yang niscaya. Undang-undang harus dengan tegas memberi jaminan terhadap rasa adil masyarakat. 25
Konsep Wilayah  al-Faqih dalam  Republik  Islam  Iran  telah  memberikan sistem  peradilan  yang  independen.  Lembaga  peradilan  dalam  menjalankan tugasnya  mengacu  pada  konstitusi  yang  bertugas  mengusahakan  terciptanya keadilan untuk setiap orang. Bab III Pasal 34 Konstitusi Iran Menyebutkan:
22 Lihat Nasir Tamara. Revolusi, h. 291.
23 Lihat Ayatullah Jawadi Amuli. Sistem Pengadilan Islam dalam al-Quran. dalam Jurnal al-Huda Vol. III, No. 9, 2003, h. 5-9.
24 . Jawadi Amuli. Sistem, h. 5.
25 .  Phillipa  Strum. Peran  Peradilan  Independen. dalam jurnal Demokrasi, Office  of International, h. 37-38.
“Mengusahakan terlaksananya keadilan adalah hak setiap orang yang tidak dapat diperdebatkan lagi, dan  untuk tujuan ini, semua  orang berhak untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan tersebut harus terbuka bagi semua orang dan tak seorang pun akan dilarang untuk menempuh jalan lain untuk  mengambil  tindakan  yang  sah  sesuai dengan  haknya  menurut  undang- undang. (UUD RII Bab III Pasal 34)
Dalam  menjalani  proses  peradilan,  di  mana  pihak  yang  berperkara  tidak sanggup  menyewa  pengacara,  konstitusi  menjamin  haknya  dengan  menyediakan biaya  yang  dibutuhkan.  Pasal  35  menyebutkan  :  “Di dalam  semua  pengadilan, kedua belah pihak yang bersengketa berhak untuk mengangkat seorang pengacara dan  jika  mereka  tidak  mampu  membiayai,  mereka  akan  diberi  sarana  untuk mengangkat dan membayar seorang pengacara.” (UUD RII Pasal 35). Konstitusi juga  menjamin  keselamatan  seseorang  dalam  menjalani  proses  peradilan. Penyiksaan  dan  pemaksaan  merupakan  sesuatu  yang  terlarang  :  “Setiap penyiksaan  untuk  membuat  orang  mengaku  atau untuk  memperoleh  keterangan adalah  dilarang.  Memaksa  seseorang  untuk  menjadi  saksi,  mengakui  atau bersumpah tidak akan diizinkan dan kesaksian pengakuan serta sumpah semacam itu  adalah  tidak  sah.  Pihak  yang  melanggar  pasal  ini  akan  dihukum  menurut undang- undang.” (UUD RII Pasal 38)
Kemudian  untuk  pelaksanaan  hukum  tersebut,  dibentuklah sebuah  dewan yang disebut Dewan Kehakiman Agung, yang terdiri dari tiga unsur yaitu : Ketua Mahkamah  Agung  Kasasi,  Penuntut  Umum  Negara,  dan  Tiga  Hakim  adil  yang berpengalaman  dalam  ilmu  agama  dan  hukum  agama  yang  diangkat  oleh pengadilan  Negara.  Anggota-anggota  dewan  dipilih  untuk  masa  jabatan  lima tahun  dan  boleh  dipilih  kembali  jika  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  undang- undang. 26 Selain  ketiganya,  ada  pula  Kementrian  Kehakiman  yang  menjadi penguasa  resmi Negara  untuk  mengusut  pengadilan  dan  pengaduan-pengaduan. Menteri  Kehakiman  diangkat  dari  calon-calon  yang  diusulkan  oleh  Dewan Kehakiman Agung kepada Perdana Menteri, yang mana ia bertanggung jawab atas
semua  persoalan  mengenai  hubungan  kekuasaan  kehakiman  dengan  kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Dewan  Kehakiman  Agung  yang  merupakan  kekuasaan  kehakiman tertinggi,  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  terimplementasinya  keadilan  dan jaminan  penerapan  hukum  di  masyarakat.  Dewan  Kehakiman  Agung  ini, mendapat amanah konstitusi dengan tiga tugas penting :
1. Membentuk organisasi-organisasi kehakiman
2. Menyiapkan  rancangan  undang-undang  kehakiman  sesuai  dengan  asas- asas Republik Islam
3. Merekrut  hakim-hakim  yang  cakap  dan  adil,  mengatur  pengangkatan  dan pemberhentiannya,  pennjukkannya  dalam  jabatan-jabatan  kehakiman  dan kenaikan pangkat serta urusan administrasi dengan cara yang sah menurut hukum. 27
Adapun  secara  lebih  detail,  Undang-undang  Republik  Islam  Iran,  memberikan kekuasaan hukum yang akan melakukan kegiatan berikut :
1. Pengusut  acara  pengadilan,  ketidakadilan  dan  pengaduan  serta dikeluarkannya  keputusan  hakim;  penyelesaian  sengketa  dan  pembuatan keputusan  terhadap  persoalan  yang  tidak  dapat  dipertengkarkan  untuk ditentukan oleh hukum.
2. Pemulihan  hak-hak  publik  dan  peningkatan  keadilan  dan  kebebasan- kebebasan yang legal.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum.
4. Pengusutan  pelanggaran,  penuntutan  hukuman  kepada  penjahat  dan pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  pidana Islam.
5. Mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan. 28
Seperti  di  Negara-negara  lainnya  juga,  di  Republik  Islam  Iran,  juga  ada beberapa  jenis  peradilan  seperti  Peradilan  Umum,  Mahkamah  Militer,  dan
27 Lihat UUD RII, Bab XI, Pasal 157.
28 Lihat UUD RII, Bab XI, Pasal 156.
Mahkamah  Administratif.  Hal  ini,  disebutkan  dengan  jelas  dalam  pasal-pasal berikut  :  “Untuk  mengusut  pelanggaran -pelanggaran  yang  berhubungan  dengan tugas-tugas  militer  atau  keamanan  yang  dialkukan  oleh  personalia  angkatan perang, gendarmerie, polisi dan korp pengawal revolusi, Mahkamah Militer akan diadakan  sesuai  dengan  undang-undang.  Bagi  pelanggaran  biasa  yang  dilakukan oleh  personalia  militer,  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  akan  diusut  di pengadilan  umum.  Mahkamah  Militer  berada  dalam  Jurisdiksi  kekuasaan kehakiman dan merupakan bagian integral dari system kehakiman Negara.” (UUD RII,  Bab  XI,  Pasal  172).  “Untuk mengusut  proses  pengadilan,  pengaduan  dan protes  public  terhadap  pejabat,  unit  atau  peraturan  pemerintah  dan  untuk melaksanakan  keadilan  dalam  perkaranya,  suatu  mahkamah  yang  disebut ‘Mahkamah  Administratif’  akan  dibentuk  di  bawah  pengawasan  Dewan Kehakiman  Agung.  Jurisdiksi  dan  prosedur  untuk  melaksanakan  mahkamah  ini akan ditentukan oleh undang- undang.” (UUD RII, Bab XI, Pasal 173).
Dengan  uraian-uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  sistem  peradilan  Iran  telah memberikan jalur demokratis dan hak hukum yang berdasarkan pada persamaan, keadilan, keterbukaan, dan tentunya keislaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Mishkini, Wali Faqih. Jakarta: Risalah Masa, 1991.
Ayatullah Jawadi Amuli. Sistem Pengadilan Islam dalam al-Quran. dalam Jurnal al-Huda Vol. III, No. 9, 2003.
Chibli Mallat. Menyegarkan Islam. Bandung: Mizan, 2001.
Murtadha  Muthahhari. Kebebasan  Berpikir  dan  Berpendapat  dalam  Islam.
Jakarta: Risalah Masa, 1990
Mark Juergens Meyer. Menentang Negara Sekuler. Bandung: Mizan 1998.
Phillipa Strum. Peran  Peradilan  Independen. dalam jurnal Demokrasi, Office  of International.
Yamani. Antara  Al-Farabi  dan  Khumaini:  Filsafat  Politik  Islam. Bandung: Mizan, 2002