## TANGGUNG JAWAB ETIS PERUSAHAAN DALAM MENJAGA KEBERLAJUTAN PEMBANGUNAN

## Ricky Arnold Nggili
Peneliti Institute Transformasi Indonesia ricky7arnold@gmail.com

## Abstract
Business  ethics  bring  business  back  to  substantially.  The  essence  to ensure their common prosperity and continuity for life next. Business ethics involves not only the role business people, but also involves the role of government and society. Doing business with ethics placing as human  beings,  civilized  and  cultured.  Doing  business  with  ethics placed man as beings who are able to work together, sensitivity and concern as well as creatures full responsibilities moral responsibility. The  relationship  between  business,  society  and  government  will  be harmonious, and able to continue the development of the Indonesian people who are responsible, if the company is conducting its activities in an ethical manner.
Kata  Kunci:  pembangunan  berkelanjutan,  tanggung  jawab  etis perusahaan, ekonomi bisnis

## Pendahuluan
Pembangunan sebuah negara tidak lepas dari peran berbagai pihak. Kunjungan  Raja  Arab  Saudi,  Salman  bin  Abdulaziz  al-Saud,  pada  bulan maret  2017    ke  Indonesia  dengan  membawa  sekitar  20  investor  dengan nilai  investasi  US$  25  ( Kompas,  27  Februari  2017).  Menunjukan  bahwa investor  asing  juga  memiliki  peran  dalam  pembangunan  berkelanjutan sebuah  negara.  Dalam  program Tax  Amnesty  atau  pengampunan  pajak yang  dilakukan  pada  masa  presiden  Jokowi,  menunjukan  bahwa  peran pembangunan juga sangat besar ditentukan oleh pemasukan Negara dalam bentuk  pajak.  Dalam  pidatonya  di  kegiatan  sosialisasi Tax  Amnesty  di Sumatera  Utara  tanggal  22  Juni  2016,  Jokowi  mengatakan,  "Kalau  sudah mendeklarasikan  punya  aset,  punya  uang,  kemudian  bayar,  uang tebusannya  juga  sangat  rendah  sekali.  Kenapa  begitu,  yang  kita  inginkan adalah  agar  uang  ini  masuk,  dipakai  buat  apa,  ya  dipakai  untuk
pembangunan  negara  kita,"  (Merdeka.com,  22  Juli  2016).  Melihat keinginan  besar  dari  Presiden  Jokowi  demikian,  maka  tampaklah  bahwa kelangsungan  pembangunan  bergantung  pada oleh  kesadaran  pelaporan dan pembayaran pajak warga negara Indonesia. Investor, kesadaran warga Negara  dan  integritas  pemerintah  akan  mampu  menjaga  keberlanjutan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jika  berkaca  dari  pembangunan  kota  Jakarta  yang  dilakukan  oleh Gubernur,  Basuki  Tjahaja  Purnama,  maka  tampaklah  peran  perusahaan bisnis  sangat  penting  dalam  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan.  Beberapa  perusahaan  memberikan  kontribusi  untuk membangun  fasilitas-fasilitas  umum  bagi  masyarakat  kota  Jakarta.  Anak perusahaan  Sinarmas  Group,  PT  Bumi Serpong Damai  Tbk,  membangun ruang  publik  terpadu  ramah  anak  (RPTRA)  dan  ruang  terbuka  hijau (RTH) Kalijodo dengan  total  biaya  Rp.20  miliar,  melalui  pembiayaan corporate social  responsibility atau  Corporate  Social  Responsibility (Kompas,  23  Mei  2016).  30  bus  tambahan  untuk  Transjakarta  diberikan dari  dana Corporate  Social  Responsibility perusahaan  Asahi  Mas  (Tempo, 27 November 2013). Program pembangunan Rumah Susun (rusun) dengan memanfaatkan Corporate  Social  Responsibility  dari  berbagai  perusahaan swasta  dan  Badan  Usaha  Miliki  Negara  (BUMN)  (Republika,  7  Maret 2017).  Selain  itu  masih  banyak  program  pemerintah  yang  dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku bisnis di Jakarta.
Dari  beberapa  contoh  di  atas,  maka  dapat  dimaknai  bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan apabila melibatkan berbagai pihak yang terkait. Akhir-akhir ini perusahaan menunjukan  peranan yang sangat penting dalam menjamin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini  dapat  dilihat  dalam  aktivitas  seperti  meningkatkan  penerimaan  pajak dan  standar  hidup  masyarakat,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  serta berkontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  suatu  negara.  Perusahaan lewat  pertumbuhan  aktivitas  bisnisnya  memberikan  banyak  keuntungan bagi  kemajuan  suatu  bangsa  dan  kesejateraan  masyarakat.  Akan  tetapi aktivitas bisnis dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari campur tangan negara. Negara menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap  aktivitas  bisnis,  sehingga  dalam  melakukan  aktivitas  bisnis, perusahaan  tidak  melakukan  tindakan  kecurangan  yang  berdampak  pada kerugian  bagi  masyarakat.  Negara  lewat  perangkat  peraturan  dan perundang-undangan  melakukan  kontrol  terhadap  aktivitas  bisnis  yan
terjadi  dalam  lingkup  wilayah  kedaulatannya,  sehingga  berdampak  pada kemajuan pembangunan, dan bukan sebaliknya.
Untuk  itu  dalam  tulisan  ini  dibahas  mengenai  tanggung  jawab dunia  bisnis  terutama  perusahaan  terhadap  negara,  termasuk  didalamnya pemerintah dan rakyat sebagai konsumen. Bisnis harus menerapkan etika bisnis  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  merugikan negara  serta  masyarakat.  Dengan  menjalakan  perilaku  bisnis  yang  sesuai, maka dunia bisnis berkontribusi terhadap kemajuan suatu masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

## Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  terjemahan  dari  bahasa Inggris, sustainable  development.  Istilah  pembangunan  berkelanjutan diperkenalkan  dalam World  Conservation  Strategy  yang  diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of  Nature and  Natural Resources  (IUCN), dan  World  Wide Fund  for  Nature  (WWF)  pada  tahun  1980.  Pada  tahun  1982,  UNEP menyelenggarakan  sidang  istimewa  memperingati  10  tahun  gerakan lingkungan  dunia  di  Nairobi,  Kenya,  sebagai  reaksi  ketidakpuasan  atas penanganan lingkungan selama ini.
Dalam  sidang  istimewa  tersebut  disepakati  pembentukan  Komisi Dunia  untuk  Lingkungan  dan  Pembangunan  ( World  Commission  on Environment  and  Development  -  WCED).  PBB  memilih  PM  Norwegia, Harlem  Brundtland  dan  mantan  Menteri  luar  negeri  Sudan,  Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED. Menurut Brundtland  Report  dari  PBB  tahun  1987,  pembangunan  berkelanjutan adalah  proses  pembangunan  (lahan,  kota,  bisnis,  masyarakat,  dan sebagainya)  yang  berprinsip  “memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan  generasi  masa  depan”.  Salah  satu faktor  yang  harus  dihadapi  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  ini  kemudian  dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “ Our Common Future” yang diterbitkan pada  1987.  Laporan  ini  mendefinisikan  pembangunan  berkelanjutan
sebagai  pembangunan yang  memenuhi  kebutuhan generasi  saat  ini  tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka  sendiri.  Di  dalam  konsep  tersebut  terkandung  dua  gagasan penting.  Pertama,  gagasan  kebutuhan,  khususnya  kebutuhan  esensial kaum  miskin  sedunia  yang  harus  diberi  prioritas  utama.  Kedua,  gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari  depan.  Dengan  demikian,  tujuan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial harus  dituangkan  dalam  gagasan  keberlanjutan  di  semua  negara,  baik negara maju maupun negara berkembang.

## Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan  terdapat  proses perubahan  yang  terencana,  yang  didalamnya  terdapat  eksplorasi sumberdaya,  arah  investasi  orientasi  pengembangan  teknologi,  dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta  meningkatkan  potensi  masa  kini  dan  masa  depan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Untuk  itu  pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari  itu,  pembangunan  berkelanjutan  mencakup  tiga  lingkup  kebijakan: pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial  dan  perlindungan lingkungan.  Yang  selanjutnya  disebut  dengan  tiga  pilar  pembangunan berkelanjutan. Pilar ekonomi secara mandiri berupaya untuk menciptakan peluang  pertumbuhan  bisnis,  sehingga  mendatangkan  profitabilitas  yang optimal  bagi shareholders.  Ia  berputar  dengan  prinsip  efesiensi  untuk menimbulkan stabilitas roda bisnis perusahaan. Di bagian lain, pilar sosial berupaya  bekerja  untuk  menciptakan  sebuah  bentuk  pemberdayaan

## LINGKUNGAN
 Keanekaragaman
 Sumber daya
 Pencemaran
SOSIAL  Pemberdayaan
 Peran serta
 Kelembagaan sosial
EKONOMI  Pertumbuhan
 Efesiensi  Stabilitas
Keseimbangan berkelanjutan
masyarakat  yang  mandiri  dan  berkelanjutan.  Hal  tersebut  akan membentuk  terciptanya  berbagai  bentuk  lembaga  sosial  ditengah-tengah masyarakat,  yang  menjamin  terciptanya  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab. Di bagian  lain,  ada  pilar  lingkungan,  yang  merupakan  sumberdaya keanekaragaman,  yang  berpotensi  menjadi  pondasi  dasar  dalam  setiap aktivitas.  Sumer  Daya  Alam  (SDA)  yang  ada  dilingkungan,  sangat  rentan untuk  dieksploitasi  sehingga  menimbulkan  pencemaran.  Untuk  itu  Pilar lingkungan  harus  menjamin  bahwa  SDA  yang  dimliki  tidaklah  menjadi biang pencemaran dan merusak lingkungan secara keseluruan. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.  Idealnya,  ketiga  hal  tersebut  dapat  berjalan  bersama-sama dan  menjadi  fokus  pendorong  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Dunia usaha  berkontribusi  lewat  pilar  pembangunan  ekonomi,  namun  tidak terlepas  dari  kewajiban  menjaga  kelangsungan  lingkungan  dan  sosial. Selain  itu,  pilar  sosial  akan  menjawab  tujuan  aktivitasnya,  apabila berkorelasi  dengan  pilar  lingkungan  dan  ekonomi.  Dan  untuk  menjamin kelangsungan  lingkungan,  maka  pilar  sosial  dan  ekonomi  haruslah berkorelasi  dengan  pilar  lingkungan,  agar  tidak  terjadi  eksploitasi  yang mengancam  keberlangsungan  hidup  seluruhnya.  Karena  pembangunan yang berkelanjutan merupakan satu kesatuan yang berjalan bersama-sama.
Selanjutnya  Prof.  Otto  Soemarwoto  dalam  Sutisna  (2006), mengajukan  tiga  indikator  pembangunan  berkelanjutan,  meliputi: Pro Ekonomi  Kesejahteraan,  maksudnya  adalah  pertumbuhan  ekonomi ditujukan  untuk  kesejahteraan  semua  anggota  masyarakat.  Hal  ini  dapat dicapai  melalui  teknologi  inovatif  yang  berdampak  minimum  terhadap lingkungan. Pro  Lingkungan Berkelanjutan,  maksudnya  etika  lingkungan non-antroposentris  yang  menjadi  pedoman  hidup  masyarakat,  sehingga mereka  selalu  mengupayakan  kelestarian  dan  keseimbangan  lingkungan, konservasi  sumberdaya  alam  vital,  dan  mengutamakan  peningkatan kualitas  hidup  nonmaterial. Pro  Keadilan  Sosial,  maksudnya  adalah keadilan  dan  kesetaraan  akses  terhadap  sumberdaya  alam  dan  pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.
Dari  ketiga  indikator  pembangunan  berkelanjutan  tersebut, perusahaan  juga  berkewajiban  mengamplikasikannya  kedalam  aktivitas operasional  perusahaan.  Hal  ini  untuk  menunjukan  kewajiban  etis
perusahaan dalam menjamin keberlangsungan
pembangunan berkelanjutan bangsa.
Dalam  menggupayakan  pembangunan  yang  berkelanjutan, pemerintah  tidak  sendiri, akan  tetapi melibatkan  seluruh  sumber-sumber daya inovatif dan kreatif yang berada dalam lingkup wilayahnya, terutama perusahaan.  Perusahaan  memegang  peran  penting  dalam  dunia  ekonomi untuk  membantu  pemerintah  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan  dengan  dukungan  terhadap  ekonomi  rakyat,  pelestarian lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat.

## Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Negara
Perusahaan  merupakan  sebuah  badan  usaha  bagian  dari  aktivitas bisnis  dalam  sebuah  negara.  Perusahaan  yang  berdiri  disebuah  negara memiliki  kewajiban-kewajiban  etis  yang  harus  diimplementasikan. Kewajiban-kewajiban  etis  tersebut  yang  berguna  untuk  mendukung praktek  bisnis  perusahaan,  sekaligus  berperan  dalam  kemajuan pembangunan sebuah negara.
Kewajiban-kewajiban  etis  yang harus  diterapkan  oleh  perusahaan sebagai sebuah badan hukum kepada negara adalah sebagai berikut :
1. Menjalankan usaha bisnis sesuai standar etika.
Sebagai badan hukum, maka perusahaan harus menaati berbagai bentuk norma  dan  peraturan  dalam  menjalankan  usaha  bisnis  dalam  sebuah negara.  Norma  dan  peraturan  tersebut  merupakan  standar  yang  wajib untuk  dilaksanakan  dan  dipertanggung  jawabkan,  sehingga  dapat menjamin  kelangsungan  usahanya  dalam  berbisnis  diwilayah  negara tersebut.
Standar  etika  dalam  berbisnis  ditiap-tiap  negara  berbeda-beda, berdasarkan  konstruksi  nilai  dan  budaya  yang  dimiliki  masyarakat setempat. Akan tetapi pada umumnya, standar etika yang wajib diikuti perusahaan  yakni  seperti:  adanya  perijinan  dari  warga  sekitar  dan menjamin  usahanya  tidak  mengganggu  aktivitas  sosial  masyarakat sehari-hari;  perusahaan  menjamin  tidak  adanya  kerusakan  lingkungan yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  bisnis;  perusahaan  menerapkan
operasional  bisnis  dengan  transparan  dan  tidak  melanggar  Hak  Asasi Manusia dan lainnya.
2. Membayar royalti.
Perusahaan juga berkewajiban untuk membayar royalti kepada negara, jika  produk  dan  atau  jasa  yang  menjadi core  bisnisnya  menyewa  atau menggunakan  aset-aset  negara,  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  dalam perjanjian. Dalam hal ini, apabila perusahaan menyewa tanah dan atau sumber-sumber  daya  alam  yang  dikuasai  oleh  negara,  maka  sudah selayaknya perusahaan berkewajiban untuk membayar royalti terhadap negara.  Royalti  yang  dibayarkan  harus  sesuai  dengan  kontrak  yang telah disepakati, antara perusahaan dan negara.  Mengapa pembayaran royalti  itu  penting?  Karena  dalam  melaksanakan  aktivitas  bisnisnya, perusahaan  menyewa  dan  menggunakan  hak-hak  yang  menjadi  milik negara tersebut. Misalnya mengambil dan menggunakan minyak bumi, gas alam, air, dan lainnya.
3. Memberikan  jaminan  sosial  kepada  karyawan  dan  keluarganya  (social security tax)
Adanya  jaminan  sosial  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada karyawan  dan  keluarga,  seperti  jaminan  hari  tua,  jaminan  kesehatan, tunjangan  hari  raya,  jaminan  kecelakaan  kerja,  dan  lainnya.  Dengan memberikan  jaminan  sosial,  perusahaan  menjalankan  tanggung jawabnya dalam menjaga aset SDM yang dimiliki. Selain itu perusahaan juga tidak melupakan keluarga yang merupakan faktor pendukung bagi karyawan  dalam  bekerja.  Dengan  memberikan  jaminan  kepada keluarga,  maka  perusahaan  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan kepada karyawan dalam bekerja di perusahaan tersebut.
4. Ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial.
Perusahaan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kesejahteraan kepada  masyarakat  sekitar  tempat  dia  beroperasi.  Dengan  adanya perusahaan  tersebut,  masyarakat  sekitar  harus  mendapatkan  dampak secara  ekonomi  dan  sosial.  Dampak  ekonomi  seperti  mendapatkan lapangan  kerja  dan  terbukanya  usaha-usaha  sekitar  perusahaan.  Selain itu  perusahaan  juga  harus  memberikan  tanggung  jawabnya  berupa pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dunia  usaha  perlu memberikan  perhatian  pada  rakyat  miskin  dan  kurang  mampu  yang
memerlukan  perhatian  khusus,  seperti:  tak  terurus  pendidikannya, berpenghasilan  rendah,  rendah  kesadaran  akan  kesehatan,  serta  tidak memiliki modal usaha.

## Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pemerintah
Sebagai  aparatur  negara,  pemerintah  juga  memiliki  hak  untuk menuntut  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan.  Pemerintah mengelola  segala  sumber  daya  alam  dan  manusia  di  dalam  negara  untuk mencapai  citacita  ideal  dari  negara.  Untuk  itu  sudah  semestinya perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah.
Adapun  bentuk-bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  pemerintah adalah :
1.  Menjalankan  usaha  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  yang  berlaku  ditingkat  dekonsentrasi  dan  desentralisasi (otonomi).
Perusahaan  harus  memperhatikan  dan  mengimplementasikan  usaha yang  dilakukannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dari  pusat hingga  ke  daerah-daerah.  Dimana  pun  perusahaan  ersebut  berada, harus  mengaplikasikan  peraturan  yang  sesuai,  serta  memperhatikan perbedaan peraturan ditiap-tiap daerah, untuk dipenuhinya. Peraturan Pemerintah yang berlaku didaerah dekonsetrasi berbeda dengan daerah desentralisasi.  Daerah  desentralisasi  memiliki  otonomi  sendiri  dalam menetapkan dan menerapkan aturan sesuai dengan karakter daerah dan keinginan  masyarakat  setempat.  Sedangkan  di  daerah  dekonsetrasi, seringkali  peraturan  dibuat  oleh  pemangku  kepentingan,  dan  diikuti oleh  daerah-daerah  lainnya.  Hal  ini  memudahkan  perusahaan  untuk mengikuti aturan yang berlaku, karena peraturan yang dibuat terpusat dan  sama  antar  daerah  satu  dengan  lainnya.  Dengan  memahami peraturan  dan  mengaplikasi  aturan  tersebut,  maka  perusahaan  telah berusaha  untuk  mempertahankan  bisnisnya  dengan  mendapatkan  ijin dan perlindungan dari pemerintah pusat dan daerah.

## 2. Membayar pajak pemerintah ( Government Tax)
Perusahaan  sebagai  wajib  pajak,  juga  berkewajiban  membayar  pajak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Jangan ada upaya memanipulasi
pelaporan  keuangan  sehingga  bebas  dari  kewajiban  membayar  pajak yang  sesuai,  karena  hal  tersebut  merupakan  tindakan  tidak  etis  dan dapat  berdampak  buruk  bagi  citra  perusahaan.  Pajak  yang  dibayarkan oleh  perusahaan,  nantinya  akan  berkontribusi  untuk  pembangunan daerah  dimana  perusahaan  tersebut  berada.  Dengan  demikian, perusahaan  secara  tidak  langsung  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan di daerah tersebut.
3. Menjadi mitra dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
Kehadiran  perusahaan  dapat  memberikan  peluang  pekerjaan  bagi masyarakat  didaerah  sekitar  perusahaan  tersebut  berada.  Untuk  itu perusahaan juga wajib melakukan prioritas rekruitmen tenaga kerja dan karyawan  dari  masyarakat  sekitar,  sehingga  keberadaan  perusahaan menjadi  mitra  dan  mendukung  pemerintah  dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja juga harus memperhatikan kesetaraan  gender.  Perusahaan  juga  perlu  membuka  kesempatan  pada kaum  perempuan  untuk  terlibat  dalam  arus  utama  pembangunan. Dengan  membantu  perempuan  untuk  berperan  dalam  pembangunan, maka  perusahaan  membantu  pemerintah  dalam  menciptakan  keadilan ditengah-tengah masyarakat.

## Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat sebagai Konsumen
Masyarakat merupakan konsumen dari produk dan atau jasa yang didistribusikan  oleh  perusahaan.  Untuk  itu  diperlukan  tanggung  jawab perusahaan  untuk  menjamin  keamanan,  kenyamanan  dan  keberlanjutan masyarakat  dalam  menggunakan  produk  atau  jasa  yang  diproduksinya. Tanggung jawab etis yang diberikan perusahaan kepada konsumen, secara tidak  langsung  juga  merupakan  kewajiban  etis  dari  perusahaan  sebagai pelaku  bisnis  yang  berkomitmen  dalam  membentuk  pengetahuan masyarakat  Pelabelan  informasi  pada  produk  impor  akan  sebuah  produk dan menjaga kelangsungan konsumen dalam mendapatkan kebutuhannya.
Adapun  tanggung  jawab  yang  diberikan  perusahaan  kepada  konsumen, yakni :
1. Produk dan jasa yang dijual harus sesuai dengan standar mutu.
Perusahaan  bertanggung  jawab  memperhatikan  standar  mutu  produk dan jasa yang dijual serta didistribusi olehnya. Produk dan jasa tersebut haruslah  telah  diuji  kualitas  mutu  dan  kompetensinya,  sehingga konsumen  yang  menggunakannya  tidak  merasa  dirugikan.  Berbagai standar  mutu  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  juga  harus  melewati pengawasan  mutu  dan  kualitas  produk  oleh  pemerintah,  seperti  lewat Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  dan  lainnya.  Standar mutu  ini  juga  berguna  bagi  perusahaan,  agar  tidak  ada complain  dari konsumen terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan. Selain itu juga menghindarkan  perusahaan  dari  jeratan  hukum  terhadap  pelanggaran yang  dilakukannya.  Jika  suatu  waktu  produk  atau  jasa  tersebut melanggar  standar  mutu  yang  diharapkan,  maka  perusahaan berkewajiban untuk menarik kembali semua produk dan jasa yang telah dijual, dan mengganti rugi kepada konsumen yang telah menggunakan dan  mengalami  kerugian,  akibat  dari  penggunaan  produk  dan  jasa tersebut.
2. Sesuai dengan kebutuhan para pengguna.
Produk  dan  jasa  yang  dikeluarkan  dan  didistribusi  haruslah  sesuai dengan  kebutuhan  para  pengguna  atau  konsumen.  Jangan  sekali-kali perusahaan  dengan  sengaja  menahan  atau  menimbun  produk  tertentu untuk  mengendalikan  atau  memonopoli  harga  pasar.  Hal  tersebut merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  dan  dapat  merusak  peredaran barang  dipasar,  serta  berpengaruh  pada  kompetisi  pasar  yang  tidak sehat. Perusahaan berkewajiban memperhatikan kebutuhan konsumen akan  produk  dan  jasanya,  sehingga  ia  dapat  melakukan  inovasi  dan pengembangan  produk  untuk  menjawab  kebutuhan  konsumen tersebut.
3. Harga wajar.
Perusahaan  bertanggung  jawab  memberikan  harga  yang  wajar  sesuai dengan  perhitungan  ongkos  produksi  dan  presentase  keuntungan perusahaan yang wajar.
4. Memberikan informasi yang jelas tentang produk.
Produk  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  harus  diberikan  dengan informasi  yang  jelas  dan  tepat,  sehingga  mudah  dan  aman  untuk digunakan oleh konsumen. Jika ada efek samping dari produk dan atau
adanya  batasan  umur  dalam  penggunaan  produk,  maka  perusahaan harus  memberikan  label  informasi  khusus,  sehingga  distributor  dapat menempatkan  produk  sesuai  dengan  informasi  yang  diberikan,  selain itu  konsumen  juga  dapat  mengunakannya  produk  dan  jasa  sesuai kebutuhan,  tanpa  dirugikan  oleh  produk  tersebut.  Dengan  informasi yang  jelas,  maka  perusahaan  menjamin  konsumen  tidak  salah  dalam menggunakan dan mengaplikasikan produk dan jasa yang diperdagangkannya.
5. Jaminan keamanan bagi pengguna produk.
Adaya  asuransi  dan  jaminan  keamanan  serta  kenyamanan  dalam mengunakan  produk  yang    didistribusikan.  Perusahaan  harus betanggung  jawab  terhadap  segala  konsekuensi  yang  didapatkan konsumen  sebagai  akibat  dari  penggunaan  produk  tersebut.  Apabila produk  yang  digunakan  merugikan  konsumen,  maka  perusahaan berkewajiban  mengganti  segala  kerugian  konsumen  dan  menarik produk tersebut dari pasar.
Dalam  menerapkan  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat, maka  perusahaan  harus  menerapkan Good  Corporate  Gevernance  dalam roda  bisnisnya.  Secara  umum  terdapat  lima  prinsip  dasar  dari Good Corporate Governance yaitu:
1. Transparency  (keterbukaan  informasi),  yaitu  keterbukaan  dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam mengemukakan material informasi dan relevan mengenai perusahaan.
Perusahaan  haru  menjaga  obyektifitas  dan  kejujuran  dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan material informasi yang  relevan  dengan  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  diperusahaan, yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan  dari informasitersebut. Inisiatif harus berasal dari dalam perusahaan untuk mengungkapkan  dan  memberikan  informasi  kepada  publik  secara akurat,  mengenai  berbagai  permasalahan  dalam  perusahaan  (sesuai dengan  petunjuk  dalam  Undang  Undang)  dan  juga  keputusan- keputusan  oleh  pemegang  saham,  kreditur  maupun  pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi; sasaran usaha dan strategi perusahaan; kondisi keuangan, susunan dan  kompensasi  pengurus;  pemegang  saham  pengendali;  kepemilikan saham  oleh  anggota  direksi  dan  anggota  dewan  komisaris  beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya; sistem manajemen  risiko;  sistem  pengawasan  dan  pengendalian  internal; sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya; dan kejadian penting  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  perusahaan.  Dengan menerapkan  prinsip  transparansi,  bukan  berarti  rahasia  dalam perusahaan  terungkap  kepublik,  akan  tetapi  yang  dimaksud  dengan transparansi  adalah  hal-hal  yang  wajib  dipublikasikan  oleh perusahaan,  sebagai  bagian  dari  pengawasan  publik  terhadap  kinerja perusahaan.  Rahasia  perusahaan,  seperti  rahasia  jabatan,  dan hak-hak pribadi  tetap  terlindungi  serta  tidak  terungkap  ke  publik,  karena  hal tersebut juga dilindungi oleh Undang Undang.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan  pertanggungjawaban  organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan perusahaan  terlaksana  secara  efektif.  Perusahaan  harus  memper- tanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan terstruktur. Untuk itu perusahaan  harulah  dikelola  seara  benar,  terukur  dan  sesuai  dengan aturan perusahaan, serta memperhitungkan kepentingan stakeholders. Dengan  akuntabilitas,  perusahaan  menjamin  adanya  kelangsungan serta  kesinambungan  dari  kinerja  perusahaan.  Dalam  menerapkan prinsip  ini,  perusahaan  harus  menetapkan  secara  rinci  tugas  dan tanggung  jawab  masing-masing  organ  perusahaan  serta  semua karyawan secara jelas, terperinci, dan searah dengan visi, misi, budaya dan  nilai  perusahaan,  serta  strategi  perusahaan.  Perusahaan  harus meyakinkan  bahwa  semua  organ  perusahaan  serta  semua  karyawan memiliki  dan  memahami  tugas,  peran  dan  tanggung  jawab  mereka dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya perusahaan harus memastikan adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam  pengelolaan perusahaan,  dan  memiliki  ukuran  kinerja  yang  konsisten  dengan sasaran  yang  diharapakan,  serta  memiliki  sistem  penghargaan/  sanksi ( reward/  punishment  system).  Dalam  menjalankan  tugas,  peran  dan tanggung  jawabnya,  setiap  organ  perusahaan  dan  semua  karyawan harus  berpegang  pada  etika  bisnis  dan  pedoman  perilaku  yang  telah disepakati.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip  korporasi  yang  sehat serta peraturan perundangan yang berlaku,  sehingga dapat terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang.  Dalam  menerapkan
prinsip  ini,  perusahaan  harus  memiliki  kepatuhan  terhadap perundangundangan,  anggaran  dasar/  akta  dan  peraturan  perusahaan. Selain  itu  perusahaan  juga  harus  memiliki  tanggung  jawab  sosial terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  disekitar  tempat  beroperasinya perusahaan tersebut. Tanggung jawab terhadap sosial ini diaplikasikan secara  terencana  dan  sistematis,  sehingga  tidak  hanya  terkesan bantuan  sosial,  namun  merupakan  peran  aktif  perusahaan  dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dimana ia berada.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi yang  sehat,  sehingga  masing-masing  organ  dalam  perusahaan  tidak saling mendominasi dan mengintervensi pihak lain. Dalam penerapan prinsip  ini,  masing-masing  organ  harus  menghindarkan  diri  dari terjadinya  dominasi  pihak  manapun,  dan  tidak  terpengaruh  oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan dan dari segala  pengaruh  atau  tekanan.  Hal  ini  akan  membantu  setiap  organ untuk obyektif dalam pengambilan keputusan yang otonom. Selain itu, masing-masing  organ  juga  menghindarkan  diri  dari  saling  melempar tanggung  jawab,  sehingga  mempengaruhi  keputusan  atau  tindakan orang  lain.  Diwajibkan  setiap  organ  dalam  perusahaan  melaksanakan fungsi  dan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  perusahaan  dan  peraturan perundang-undangan.
5. Fairness  (kesetaraan  dan  kewajaran),  yaitu  perlakuan  yang  adil  dan setara  di  dalam  memenuhihak-hak stakeholder  yang  timbul berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Penerapan  prinsip  ini  dalam  perusahaan  dapat  ditunjukan  dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  manajer  dan direktur  dalam  perusahaan  untuk  memberikan  masukan  dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Selain itu juga membuka  akses  informasi  bagi  para  manajer  dan  direktur  sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan  harus  memberikan  perlakuan  yang  setara  dan  wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang  diberikan  kepada  perusahaan.  Hal  yang  sama  juga  diperlakukan bagi karyawan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama
dalam  penerimaan  karyawan,  berkarir  dan  melaksanakan  tugasnya secara  profesional  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, gender, dan kondisi fisik.
Esensi  dari Good  Corporate  Governance  adalah  peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan  adanya  akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemangku  kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Penutup
Bisnis  yang  bertanggung  jawab  tidak  hanya  mengedepankan capaian profitabilitas bagi para shareholders. Namun juga memperhatikan lingkungan  dan  keadaan  sosial  sekitar,  dimana  bisnis  tersebut  beroperasi. Dengan bisnis, maka ada interaksi yang melibatkan komunitas sosial untuk menunjang  pencapaian  tingkat  kesejahteraan  seseorang  maupun lingkungan  sekitarnya.  Bisnis  membuka  peluang  lapangan  pekerjaan, sekaligus  membagikan  keuntungan  perusahaan  kepada  setiap  orang  yang telibat  dalam  aktivitas  bisnis  tersebut.  Globalisasi  memberikan  peluang paling besar terhadap dunia bisnis, agar dapat mengepakan sayapnya jauh hingga  keujung  dunia.  Peraturan-peraturan  yang  dulunya  kaku  terhadap aktivitas  perdagangan  internasional,  menjadi  semakin  lembut  dan fleksibel.  Diharapkan  dengan  adanya  perkembangan  bisnis  keberbagai negara,  maka  akan  membantu  negara  tersebut  melakukan  pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  harapan  dari  sebuah Negara  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Setiap  usaha  yang  dilakukan manusia  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,  lewat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan  dunia  usaha  sebagai  salah  satu  pilar  dari  pembangunan berkelanjutan. Lingkungan dan pemerintah merupakan pilar lainnya, yang akan  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Dengan  adanya  ketiga pilar  ini,  maka  usaha-usaha  untuk  menciptakan  masyarakat  beradab,  adil dan  makmur  akan  terwujud.  Dengan  memperhatikan  pembangunan keberlanjutan  dan  laba  bagi stakeholders,  sebagai  tujuan  dari  operasional perusahaan.  Maka  sudah  seharusnya  dunia  usaha  memperhatikan  etika dalam  berbisnis.  Etika  dalam  berbisnis  merupakan  suatu  norma  yang digunakan  oleh  pelaku  bisnis  dalam  menjalankan  aktivitas  bisnisnya.
Segala  lingkup  bisnis,  dari  produksi  hingga  distribusi  pada  konsumen, harus  memperhatikan  dan  menerapkan  etika.  Hal  ini  berguna  untuk menjaga  kelangsungan  dan  kewajaran  perusahaan  dalam  menjalankan operasional bisnisnya.
Dengan  melakukan  etika  dalam  berbisnis,  perusahaan  terlibat secara  langsung  dalam  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pelaksanaan etika  lewat  operasi  internal  bisnis  perusahaan,  maupun  lewat  aktivitas tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  merupakan  bentuk  dari  etika  yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Bisnis di era saat ini bukan lagi hanya sekedar  pencaharian  keuntungan  semata,  akan  tetapi  juga  merupakan upaya  untuk  menjaga  kelangsungan  bumi  secara  bersama-sama. Pemanasan  global,  yang  merupakan  akibat  dari  pengeksploitasian  bumi secara  tidak  wajar  oleh  manusia,  harus  dikurangi  dan  diminimalisir. Perusahaan  harus  membantu  pemerintah  dan  masyarakat  dalam mengurangi dampak pemanasan global. Etika bisnis yang memperhatikan lingkungan  dalam  aktivitas  operasional  dan  melaksanakan  program- program pelestarian lingkungan merupakan upaya dari perusahaan untuk mengurangi  pemanasan  global.  Perusahaan  harus  berpartisipasi  dengan masyarakat dalam menghadapi pemanasan global.
Etika  dalam  berbisnis  merupakan  kesadaran  bersama,  untuk menjaga  apa  yang  telah  ada.  Berbisnis  bukan  berarti  menghancurkan Sumber  Daya  Alam  guna  pemenuhan  kebutuhan  manusia.  Akan  tetapi berbisnis  yakni  memanfaatkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas, guna mengelolah  SDA yang  terbatas,  sehingga  tercipta  kelangsungan  dan kesinambungan. Dengan demikian, bisnis bukan sekedar mengeksploitasi, akan tetapi melestarikan dan melindungi. Dengan etika, maka lingkungan masyarakat  akan  terhindarkan  dari  persoalan-persoalan  sosial,  dan lingkungan  alam  akan  terhindarkan  dari  pengrusakan.  Dan  dengan  etika perusahaan  akan  menjamin  kelangsungan  bisnis  dan  usaha  yang digelutinya.  Persaingan  pasar  akan  menjadi  persaingan  yang  sehat  dan tidak  ada  upaya  untuk  saling  mencurangi.  Etika  menjadikan  perusahaan dan  dunia  usaha  memiliki  nilai  dalam  berbisnis,  dan  nilai  tersebut merupakan  nilai  ideal  dalam  menjaga  kelangsungan  seluruh  makluk ciptaan Tuhan.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Nike.  2012. Pembangunan  berkelanjutan  pertamina .  Jurnal  akuntasi unesa, vol. 1 , no.1
Bhattacharya,  C.B,  D.  Korschun  and  S.  Sen.  2009. Strengthening  Stakeholder Company    relationships  Through  Mutually  Beneficial  Corporate  Social Responsibility Initiatives. Journal of Business Ethics
Budiman,  Arif.  2003. Prinsip  Pengelolaan  Community  Dvelopment  di  Dunia Pertambangan . ICSD – Jakarta
Bertens, K. 2000. Pengantar etika bisnis . Kanisius – Yogyakarta.
Collins  &  Porras.  1994. Built  to  Last:  Successful  Habits  of  Visionary  Companies . HarperBusiness - USA
Drucker, Peter. 1982. Pengantar Manajemen . Pustaka Budiman – Jakarta
Forum  for  the  Future  (Higher  Education  Partnership  for  Sustainability). (November  2003). Reporting  for  Sustainability-Guidance  for  Higher Education Institutions . London - UK
Fuady,  Munir.  2003. Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru .  Citra  Aditya  Bakti  - Bandung
Hart, S. L. 2007. Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World . in Harvard Business Review on Green Bussiness Strategy, Harvard Bussiness School Publishing Corporation - Boston
Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya . Penerbit Kanisius
– Yogyakarta
______________  1991. Etika  Bisnis:  Membangun  Citra  Bisnis  Sebagai  Profesi Luhur . Penerbit Pustaka Filsafat – Yogyakarta
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  2006. Pedoman  Umum  Good Governance Indonesia . Jakarta
Muslich. 2004. Etika Bisnis Islami . Ekonesia : Yogyakarta
Monks  R.A.,  Minow  N.  2004. Corporate  Governance .  Blackwell  Publishing, Malden, MA.
Nggili, Ricky Arnold. 2016. Business is Responsibility. Bukuloe - Jakarta
Sutisna,  N.  2006. Enam  Tolok  Ukur  Pembangunan  Berkelanjutan .  Urban  and Regional  Development  Institute  dan  Yayasan  Sugijanto  Soegijoko  – Jakarta
Sen,  S.,  &  Bhattacharya,  C.  2001. Does  doing  good  always  lead  to  doing  better? Consumer  reactions  to  corporate  social  responsibility .  Journal  of Marketing Research, 38(2)
Suseno,  Frans  Magnis.  1994. Etika  Bisnis:  Dasar  dan  Aplikasinya .  Penerbit Gramedia – Jakarta
Tjager, I Nyoman. 2003. Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia . PT Prenhallindo – Jakarta
William, J. Stanton. 1995. Prinsip Pemasaran : Edisi ketujuh . Erlangga - Jakarta
World  Commission  on  Environment  and  Development  (WCED).  1987. Our Common Future . Oxford University Press
*BIOGRAFI PENULIS:
Penulis  memperoleh  gelar  Sarjana  Sains  Teologi  (S.Si-Teol)  dari  Fakultas Teologi,  Universitas  Kristen  Satya  Wacana  (UKSW)  dan  kemudian melanjutkan  studi  di  Program  Pascasarjana  Magister  Manajemen  UKSW, hingga  memperoleh  gelar  Master  Manajemen  pada  tahun  2007.  Sejak tahun  2007  hingga  2009  bergabung  dan  menjadi  salah  satu  pengurus  di LSM Philia Indonesia. Dari tahun 2009 hingga saat ini menjadi trainer di PT. Sukses Transformasi Indonesia, dan peneliti di Institute Transformasi
Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email:
ricky7arnold@gmail.com.  Aktivitas  dan  karya  lainnya  dapat  dibaca  di www.rickyanggili.blogspot.co.id.