## Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada Tourist Village
Pesi Suryani 1 , Rafles Ginting 2 , Eka Wirajuang Daurrohmah 3
1 Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia 2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G18, H70, H77
Korespondensi: Pesi Suryani (pesi@ecampus.ut.ac.id)
Received : 26 - 10 - 2023 Revised : 06 - 12 - 2023 Accepted : 13 - 12 - 2023 Published : 15 - 12 - 2023
Keywords: Accountability, Fraud, Phenomenology, Tourist Village
Sitasi: Suryani, P., Ginting, R., & Daurrohmah, E. W. (2023). Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika - Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada Tourist Village. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 280 - 294. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 0.02.23
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
This  study  explores  the  revenue  of  Tourism  Villages  in  Bali  Province  and  the important  role  of  financial  management  and  reporting  in  preventing  accounting fraud.  Tourism  villages  in  Bali  are  considered  as  potential  communities  in  local tourism  development  and  major  contributors  at  the  regional  level.  Identified revenue  sources  include  rental  of  tourist  attractions,  tour  packages,  entrance tickets,  and  foreign  tourist  donations.  The  role  of  financial  reporting  in  resource accountability  and  performance  evaluation  is  explained.  Transparency  and accountability  are  implemented  to  maintain  financial  integrity  and  involve community  participation  in  oversight.  Local  culture,  particularly  the  Tri  Hita Karana  concept,  is  identified  as  a  key  factor  in  preventing  accounting  fraud through the internalisation of ethical values. This research also highlights the fraud prevention  system  involving  detectors,  assessors,  effectors,  and  communication networks.  The  results  showed  the  successful  implementation  of  transparency, accountability, local culture, and prevention system in avoiding accounting fraud in  the  financial  management  of  tourist  villages.  This  study  provides  insights  for tourist  village  managers  and  policy  makers  to  improve  honest  and  accountable financial  management,  support  sustainable  development,  and  maintain  the integrity of tourist villages as valuable assets in Bali's tourism industry.

## ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi pendapatan Desa Wisata di Provinsi Bali dan peran  penting  pengelolaan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  mencegah tindakan  kecurangan  akuntansi.  Desa  wisata  di  Bali  dianggap  sebagai komunitas  potensial  dalam  pengembangan  pariwisata  lokal  dan kontributor  utama  pada  tingkat  regional.  Identifikasi  sumber  pendapatan mencakup  penyewaan  tempat  wisata,  paket  wisata,  tiket  masuk,  dan sumbangan  wisatawan  asing.  Peran  pelaporan  keuangan  dalam pertanggungjawaban  sumber  daya  dan  evaluasi  kinerja  dijelaskan. Transparansi  dan  akuntabilitas  diterapkan  untuk  menjaga  integritas keuangan  dan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan. Budaya  lokal,  khususnya  konsep  Tri  Hita  Karana,  diidentifikasi  sebagai faktor  kunci  dalam  mencegah  kecurangan  akuntansi  melalui  internalisasi nilai - nilai etis. Penelitian ini juga menyoroti sistem pencegahan kecurangan yang melibatkan detektor, asesor, effector, dan jaringan komunikasi. Hasil penelitian  menunjukkan  keberhasilan  implementasi  transparansi, akuntabilitas,  budaya  lokal,  dan  sistem  pencegahan  dalam  menghindari kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan desa wisata. Penelitian ini  memberikan  pandangan  bagi  pengelola  desa  wisata  dan  pembuat kebijakan  untuk  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  yang  jujur  dan akuntabel,  mendukung  pembangunan  berkelanjutan,  serta  menjaga integritas desa wisata sebagai aset berharga di industri pariwisata Bali.

## JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  pemerintahan  Indonesia,  sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa menjadi fokus utama dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa  sebagian  besar  wilayah  Indonesia adalah daerah pedesaan (Perdana et al., 2019)
Negara
Indonesia terus berupaya mensejahterakan  kehidupan  masyarakatnya, termasuk  masyarakat  pedesaan.  Upaya  ini tampak  dari  pembangunan  berkelanjutan yang  terus  diarahkan  kepada  masyarakat desa, dengan bukti peningkatan alokasi dana desa  setiap  tahun.  Pada  tahun  2022,  Dana Desa  ditetapkan  sebesar  Rp  68  triliun  dan dialokasikan  kepada  74.961  desa  di  434 kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  (DJPB Kementeraian  Keuangan,  2022).  Angka  ini mengalami  penurunan  sebesar  Rp  4  triliun dibandingkan  dengan  tahun  2021.  Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di pedesaan  (Rizky & Mashur, 2022).  Dana  Desa  merupakan  bagian  dari alokasi APBN yang disalurkan melalui APBD (Hendar  &  Tanjung,  2020).  Prioritas penggunaan  dana  pada  tahun  2022  telah diatur oleh pemerintah. Dana Desa dianggap sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa (Daurrohmah et al., 2022). Lebih lanjut, Dana Desa  diutamakan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  guna meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup, serta pengendalian kemiskinan sesuai Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  dan ketentuan teknis dari bupati/walikota.
Secara lebih lanjut dikatakan juga bahwA Dana  Desa  diutamakan  untuk  pendanaan program  dan  aktivitas  lokal  yang  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup  warga  desa  serta  mengendalikan kemiskinan.  Dana  Desa  dialokasikan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa,  selaras dengan  target  RPJMDes  dan  RKPDes  setiap tahun  (Faysal  &  Pradana,  2023;  Waruwu, 2023). Fokus utamanya adalah meningkatkan ekonomi lokal, memperkuat kapasitas warga dalam berwiraswasta, meningkatkan pendapatan,  dan memperluas  perekonomian
desa.  Semua  penggunaan  Dana  Desa  harus transparan,  melibatkan  masyarakat,  dan dipertanggungjawabkan baik secara administratif,  teknis,  maupun  hukum.
Penggunaannya harus tepat sasaran, ekonomis,  efisien,  adil,  dan  terkontrol (Hendrawati & Pramudianti, 2020; Malumperas et al., 2021). Dari  beberapa  desa  yang  ada  di
Indonesia,  ada beberapa desa  yang memfokuskan  desanya  desa  wisata.  Desa wisata  di  Indonesia  adalah  desa  yang memiliki daya tarik khusus, mengintegrasikan  atraksi,  akomodasi,  dan fasilitas pendukung (Chaerunissa & Yuniningsih,  2020;  Rajoendah  et  al.,  2023). Keseluruhan  pengalaman  wisata  tersusun dalam kehidupan masyarakat desa yang kaya dengan  tradisi  dan  tata  cara  mereka.  Tujuan pengembangan desa wisata adalah menjadikannya destinasi
pariwisata, menggabungkan  keindahan  alam  dan kekayaan  budaya  dengan  fasilitas  dan aksesibilitas  pariwisata  yang  baik,  sembari tetap  mempertahankan  esensi  kehidupan masyarakat setempat.
Penelitian  ini  dilakukan  dibali  terkait dengan  bali  yang  identic  dengan  daerah wisata  dan  tentunya  memiliki  ragam  desa wisata dan terkait dengan aloksasi dana desa wisata  yang  disediakan.  Sebagaimana dikehatui  bahwasanya    penelitian  ini memiliki  tujuan  untuk  membuktikan  makna akuntabilitas  dalam  mengelak  fraud  pada pengelolaan dana desa wisata dibali.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 2021 menekankan prioritas penggunaan dana desa  tahun  2022  untuk  pengembangan  desa wisata.  Hal  ini  mencakup  pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  desa wisata.  Promosi  desa  wisata  diutamakan melalui  gelar  budaya  dan  platform  digital. Selain  itu,  ada  fokus  pada  pelatihan pengelolaan,  kerjasama  investasi  dengan pihak  ketiga,  serta  pengembangan  lain  yang
sesuai  dengan  kewenangan  desa.  Sementara itu,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  6  Tahun 2020  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 2020  yang  merupakan  perubahan  dari peraturan  nomor  11  tahun  2019,  tujuan penggunaan  dana  desa  adalah  untuk memajukan  desa  wisata  guna  meningkatkan perekonomian  desa.  Hal  ini  melibatkan penciptaan  lapangan  pekerjaan,  promosi budaya  dan  keunikan  lokal,  pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  melalui BUMDES.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program  pemerintah  yang  mendukung pembangunan  di  desa,  dengan  desa  wisata sebagai  salah  satu  penerima,  seperti dikemukakan  oleh  Fikri  et  al.  (2020)  dan Nurohman  et  al.  (2019).  Meskipun  desa  kini menerima dana yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, pertanggungjawaban keuangan tetap
menjadi  prioritas.  Kepala  Desa  bertanggung jawab mempersiapkan Sumber Daya Manusia  yang  kompeten  dalam  mengelola dana  ini.  Pengelolaan  keuangan,  termasuk ADD,  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi (Ningsih  et  al., 2020). Selain  itu,  pengelolaan dana  ini  harus  tertib dan  disiplin, mengikuti siklus  tahunan  yang  dimulai  dari  1  Januari hingga  31  Desember.  ADD,  sebagai  bagian dari  dana  perimbangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah,  dimaksudkan  sebagai stimulus  bagi  desa  untuk  mengelola  dana dengan  efektivitas  dan  efisiensi,  serta mendukung  pengembangan  masyarakat  dan kemandirian desa (Arina et al., 2021; Minang et al., 2021).
Dalam  pengelolaan  dana  desa  tersebut, tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya fraud. Dimana seperti yang diketahui bahwa fraud  sudah  mewabah  dan  merambah  ke dalam segala aspek dan ruang lingkup, mulai
dari  ranah  pemerintahan,  organisasi  nirlaba, sektor  wisata,  dsb.  Fraud  dapat  terjadi dimana  saja  dan  siapa  saja  dapat melakukannya  dan  tertuduh  sebagai  pelaku fraud (Mashitoh et al., 2023). Tentunya dalam mengelola  dana  desa  wisata  yang  dimana seperti  diketahui  bahwa  sangat  banyak sumber pemasukan dari objek wisata, dalam hal  ini  tentu  terdapat  peluang  bagi  pihak pengelola dana desa untuk melakukan fraud, hal  tersebuat  menjadi  sebuah  dilemma dimana  dalam  satu  sisi  aparat  desa  harus mempertanggungjawabkan  Amanah  yang etlah  dipercayakan  dengan  wujud  akuntabel dan  transparansi.  Untuk  menciptakan terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa yang akuntabel dan transparansi, dibutuhkan upaya yang konsisten. Upaya yang dilakukan tersebut  sebagai  Langkah  dalam  mengelak fraud.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk mendalaminya dari perspektif individu  yang  secara  langsung  mengalami atau  terlibat  dalam  permasalahan  atau fenomena  tertentu.  Studi  fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu dan  upaya  untuk  memahami  makna  yang melekat  pada  pengalaman  tersebut.  Dimana penelitian  ini  fokus  kepada  pengelola keuangan  desa  wisata  dibeberapa  tempat dengan  keinginan  peneliti  untuk  menjadi konsep akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa  wisata  tersebut  dalam  lika - likunya mengelak fraud.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1. Akuntansi Desa
Akuntansi Desa adalah sistem
pencatatan  yang  mencakup  proses  transaksi di desa, yang dapat diverifikasi melalui nota. Proses ini meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, yang akan menghasilkan informasi  berupa  laporan  keuangan  untuk berbagai  pihak yang  berkepentingan dengan desa  sesuai  dengan  penjelasan  oleh Haeruddin  &  Arsyad  (2023).  Laporan keuangan desa telah memiliki format standar sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Beberapa  laporan  yang  diharuskan  oleh regulasi  tersebut  meliputi:  perencanaan peraturan  desa  tentang  APBDesa,  buku pembantu  kas  kegiatan,  rencana  anggaran biaya,  surat  permintaan  pembayaran,  surat pernyataan  pertanggungjawaban  belanja, laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa untuk  semester  pertama  dan  akhir  tahun, serta  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa.

## 2.2. Penyebab terjadinya Fraud
Setiap  Tindakan  fraud  yang  terjadi  pasti dimulai  dengan  sebuah  pemicu  atau penyebab  (Daurrohmah  &  Urumsah,  2022). Berikut ini merupakan penyebab terjadi fraud pada lembaga pemerintahan atau
perusahaan:
1. Kurangnya Pengawasan
Pengawasan  diartikan  sebagai  tindakan pemantauan terhadap perilaku, aktivitas, atau  informasi  tertentu  dengan  tujuan mengumpulkan  data,  mempengaruhi, melindungi,  atau  memberi  arahan kepada  pihak  tertentu  guna  mencegah terjadinya  fraud.  Salah  satu  penyebab terjadinya  fraud  accounting  adalah kurangnya  pengawasan  (Jo  et  al.,  2021; Pramana et al., 2019), sehingga karyawan atau  pegawai  merasa  bebas  melakukan Tindakan  tanpa  adanya  pengawasan, sehingga dengan kurangnya pengawasan,  oknum  tersebut  merasa aman  dan  terus  melakukannya  sehingga sudah  seperti  habituasi  atau  sebuah kebiasaan.
2. Sistem Pengendalian yang tidak baik
Sistem  antifraud  merupakan  strategi yang  dirancang  oleh  entitas  pemerintah atau organisasi untuk mencegah tindakan kecurangan. Strategi ini berfokus  pada  proses - proses  yang berpotensi terjadi fraud dengan mempertimbangkan  karakteristik  serta kemungkinan  terjadinya  fraud.  Dengan pendekatan  yang  sistematis,  tujuannya adalah  untuk  memastikan  program
kepatuhan anti - fraud dapat dikembangkan,  diimplementasikan,  dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kekurangan  dalam  sistem  manajemen menjadi  salah  satu  penyebab  utama terjadinya  fraud  di  berbagai  institusi, baik lembaga negara maupun perusahaan  swasta.  Ketika  sistem pengendalian  internal  lemah  atau  tidak memadai,  risiko  bagi  karyawan  untuk melakukan kecurangan akuntansi menjadi  lebih  tinggi  (Ozcelik,  2020; Shonhadji & Maulidi, 2022).. 3. Budaya Kerja yang tidak baik Budaya  kerja  yang  tercermin  dalam perilaku, cita - cita, pendapat, pandangan, dan  sikap  suatu  kelompok,  sangat mempengaruhi  integritas  organisasi. Kehadiran  lembaga  anti - fraud  sangat diperlukan  untuk  mendukung  budaya kerja  yang  baik.  Sebaliknya,  jika  budaya kerja  buruk,  ini  bisa  menjadi  salah  satu pemicu  fraud,  terutama  di  instansi pemerintah  dan  Perusahaan  (Farasat  et al., 2021; Hidajat, 2020; Zuberi & Mzenzi, 2019).  Kebiasaan  buruk  yang  terbentuk dalam  budaya  kerja  sulit  dihilangkan karena telah menjadi bagian inheren dari organisasi.

## 3.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena  dari  perspektif  subjek  penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan lain - lain,  dalam  konteks  yang  alami  dan  holistik (Moleong,  2021).  Sedangkan  pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali dan mengklarifikasi makna dari objek, gejala, atau peristiwa  yang  secara  sadar  dialami  oleh individu  atau  kelompok  (Ataro,  2020). Fenomenologi sendiri berfokus pada pengalaman  hidup  subjek  dan  bagaimana mereka  memahami  serta  mengartikulasikan pengalaman tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini
mengidentifikasi  paradigma  yang  diikuti, menggunakan  observasi  dan  wawancara
mendalam,  serta  peneliti  memberikan panduan dalam memilih
metode pengumpulan dan analisis data yang sesuai.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  sejumlah desa  wisata  di  Bali.  Lokasi  penelitian  dipilih berdasarkan  pertimbangan  tertentu  oleh peneliti.  Salah  satu  pertimbangan  utama adalah  desa  wisata  yang  telah  menerapkan pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  dan transparan.  Selain  itu,  pemilihan  lokasi  juga didasarkan  pada  status  dan  kondisi  daerah yang  telah  dikenal  sebagai  destinasi  wisata. Dengan demikian, daerah yang dipilih sudah memiliki  reputasi  dan  branding  sebagai daerah wisata.
Bungin  (2017)  menjelaskan  bahwa metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif sebagai berikut:
1. In  Depth  interview,  merupakan  teknik mewawancarai secara mendalam. Wawancara  mendalam  tersebut  akan dilakukan  kepada  beberapa  orang pengelola keuangan desa dan masyarakat desa. 2. Studi dokumenter, merupakan salah satu sumber  datanya  didapatkan  secara langsung dari objek penelitian. Pengumpulan  dokumen  tersebut  dapat berupa  dokumen  administratif,  agenda, surat,  memo,  serta  artikel-artikel  yang terkait.
3. Audio visual material, merupakan proses penjelasan  mengenai  jejak  fakta  fisik yang  berasal  dari  hasil  wawancara narasumber  yang  berupa  rekaman, pemeriksaan  dokumen,  foto  serta  video peliputan  mengenai  berlangsungnya proses wawancara dengan narasumber. Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis  dalam  menyusun  hasil  transkrip wawancara agar dapat memperoleh pemahaman  mendalam  dan  memungkinkan peneliti  menyajikan  hasil  temuan  kepada pihak lain (Emzir, 2016). Sementara itu, Miles et  al.,  (2019)  mendeskripsikan  langkah - langkah dalam tahap analisis sebagai berikut: 1. Reduksi data Reduksi  data  adalah  proses  selektif dalam memilih, menyederhanakan, serta
mengabstraksikan  data  mentah  yang diperoleh  dari  pengumpulan  data. Tujuannya  adalah  agar  data  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan fokus penelitian.
2. Penyajian data Penyajian data berarti mengatur kumpulan  informasi  dalam  struktur yang jelas, sehingga dapat memudahkan penarikan  kesimpulan  dan  memberikan dasar bagi tindakan selanjutnya.
3. Penarikan  Kesimpulan  atau  Verifikasi Kesimpulan Sejak  awal  pengumpulan  data,  peneliti kualitatif  mencoba  memahami  makna dengan  memperhatikan  keteraturan, pola,  serta  unsur-unsur  lain  dalam  data. Asumsi  dan  kesimpulan  awal  yang dinyatakan  sebelumnya  bersifat  tentatif dan  dapat  berubah  sepanjang  proses penelitian.  Dengan  demikian,  selama pengumpulan data berlangsung, peneliti secara aktif mengevaluasi dan memverifikasi kesimpulannya berdasarkan  pola  dan  keteraturan  yang muncul dalam data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kategorial Pendapatan Desa Wisata Desa  wisata  didefinisikan  sebagai komunitas  atau  kelompok  masyarakat  yang berada  dalam  sebuah  wilayah  terbatas (Gunawan,  2023).  Mereka  saling  berinteraksi langsung  di  bawah  suatu  pengelolaan  dan memiliki  kesadaran  serta  kepedulian  untuk berkolaborasi  sesuai  dengan  keterampilan dan  kemampuan  masing - masing.  Tujuannya adalah  untuk  mengoptimalkan  potensi pariwisata di wilayah tersebut. Dalam konsep desa  wisata,  masyarakat  dianggap  sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata,  dan  manfaat  dari  pariwisata tersebut  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka (Herdiana et al., 2019).
Objek  Penelitian  yang  diamati  dalam penelitian  ini  merupakan  desa  wisata  di Provinsi  Bali,  Sebagaimana  diketahui  bahwa ada  beberapa  kategorial  sumber  pendapatan desa wisata, yang terbagi menjadi berikut ini:
1. Pendapatan  dari  penyewaan  sekitar tempat wisata
Pendapatan  dari  penyewaan  tempat wisata,  meliputi  penyewaan  jasa  yang disediakan dari temat wisata, penyewaan tempat  untuk  mengadakan  acara  baik outdor maupun indoor.
2. Pendapatan dari paket wisata Pendapatan  dari  paket  wisata  meliputi pendapatan  dari  paket  wisata  yang ditawarkan  kepada  wisatawan  asing maupun  lokal  untuk  menjelajah  area desa  wisata  baik  yang  berupa  objek wisata  pegununungan  atau  objek  wisata pantai
3. Pendapatan dari tiket masuk Pendapatan selanjutnya berasal dari tiket masuk  masuk  yang  dipunggut  kepada wisatawan asing/lokal.
4. Pendapatan  dari  kontribusi  wisatawan asing Pendapatan  dari  kontribusi  wisatawan asing, pendapatan dari objek wisata yang memfokuskan  kepada  wisatawan  yang berasal dari luar.

## 4.2.  Peran  Pengelolaan  dan  Pelaporan Keuangan  Desa  Wisata  dalam  Mengelak
Fraud Accounting
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa  wisata  merupakan  proses penyampaian informasi tentang hasil pekerjaan  selama  periode  tertentu  sebagai manifestasi  dari  tanggung  jawab  atas  tugas dan wewenang yang dianugerahkan (Alinsari et  al.,  2023;  Sofia  et  al.,  2023).  Tujuan  dari pelaporan  ini  adalah  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dan pengelolaan  sumber  daya  selama  periode tersebut (Dhar et al., 2022; Tsalis et al., 2020). Selain itu, laporan keuangan desa wisata juga berfungsi  sebagai  alat  evaluasi,  memberikan gambaran  mengenai  posisi  keuangan  serta menggambarkan  kinerja  yang  telah  dicapai (Krylov, 2023).
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan desa  wisata,  pelaporan  keuangan  menjadi instrumen  esensial  yang  berfungsi  sebagai mekanisme  akuntabilitas  dan  transparansi.
Menurut  kerangka  konseptual  akuntansi, laporan keuangan dirancang untuk menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan,  kinerja,  dan  perubahan  posisi keuangan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah pengguna laporan dalam membuat keputusan  ekonomi  (Robinson  et  al.,  2020). Dalam  konteks  desa  wisata,  laporan  ini memfasilitasi  evaluasi  terhadap  efektivitas, efisiensi,  dan  utilitas  pengelolaan  sumber daya  ekonomi  selama  periode  tertentu. Selanjutnya,  dari  perspektif  manajerial, laporan  keuangan  berfungsi  sebagai  alat kontrol  yang  dapat  mendeteksi  dan mencegah  potensi  penyimpangan  atau malpraktik  dalam  pengelolaan  keuangan (Chen  et  al.,  2019).  Oleh  karena  itu,  adanya laporan  keuangan  yang  disusun  secara sistematis  dan  objektif  mencerminkan penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang baik (good  governance) dalam  pengelolaan keuangan desa wisata.
4.3.  Tranparansi  dan  Akuntabilitas  dalam mengelak Fraud Accounting
Dalam  konteks  tata  kelola  keuangan, transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  dua pilar  esensial  yang  mendukung  integritas sistem.  Transparansi,  dalam  konteks  ini, mengacu  pada  keterbukaan  informasi  yang disediakan  oleh  entitas  pengelola  kepada publik.  Sementara  akuntabilitas  merujuk pada  kemampuan  entitas  tersebut  untuk mempertanggungjawabkan  setiap  keputusan dan  tindakannya,  terutama  dalam  aspek keuangan  (Lourenço,  2015).  Dalam  konteks pengelolaan dana desa wisata, kedua prinsip ini  harus  diterapkan  dengan  ketat  untuk menghindari potensi maladministrasi. Menurut  beberapa  studi  empiris,  penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten  dalam  pengelolaan  dana  desa wisata  telah  terbukti  meningkatkan  efisiensi penggunaan  sumber  daya  dan  mengurangi risiko  penyalahgunaan  dana  (Puspa  & Prasetyo,  2020).  Selain  itu,  dengan  adanya transparansi  dan  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  dapat  dioptimalkan,  sehingga
keputusan  yang  diambil  lebih  sesuai dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa  wisata  bukan hanya  merupakan  sebuah  keharusan,  tetapi juga  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam pencapaian  tujuan  pembangunan  pariwisata yang berkelanjutan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  tranparansi  dan  Akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  wisata  sudah dilakukan dengan beragam bentuk implementasi, seperti: mengadakan publikasi laporan  keuangan  kepada  masyarakat  baik melalui  baliho  didepan  kantor desa  maupun publikasi  pada  rapat  musyawarah  kerja,  hal tersebut  disampaikan  oleh  Informan  A  yang menyatakan bahwa:
“Iya  wajib,  salah  satunya  dengan memberikan  informasi  anggaran  kepada pengunjung  di depan dinding  dan  tidak hanya  itu,  transparansi  kami  juga disebarluaskan  menggunakan  baliho agar  masyarakat  desa  juga  mengetahui kemana  saja  tujuan  anggaran  desa  yang diberikan oleh pemerintah”
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan  kepada  informan  A  dapat dilakukan  penelaahan  bahwa  hal  yang dilakukan  dengan  membuat  dan  memasang baliho  yang  berisi  publikasi  laporan pertanggungjawaban, dapat dikatakan sebagai  sebuah  bentuk  transparansi  publik. Dari  hal  yang  telah  dilakukan  tersebut  juga menunjukan  bahwa  akuntabilitas  sudah diimplementasikan dengan mempertanggungjawabkan  secara  akuntabel kegiatan yang dilakukan selama satu periode yang disajikan dalam publikasi pada baliho.
Sedangkan  pernyataan  yang  hamper serupa  juga  disampaikan  oleh  informan  B, sebagaimana  demikian  disampaikan  oleh informan B:
“Kalau  kami  di  desa  Bali  selalu  ada. Terdapat  pertemuan  mulai  dari  tingkat Banyar  yang  mengirimkan  utusan, masing-masing Banyar mengutus seorang  sabo  dese  untuk  mengetahui
informasi transparan yang dipertemukan di  satu  tempat  yang  selanjutnya  sabo dese melanjutkan informasi disampaikan ke  Banyarnya  masing-masing.  Absen dijalankan pada pertemuan dan diberikan denda apabila tidak hadir dan memberikan perwakilan Banyar” Sebagaimana informan B menyampaikan bahwasanya, dikirimkan setiap utusan untuk mengetahu  informasi  yang  transparan kepada seluruh masyarakat desa, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah diimplementasikannya  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  desa  wisata,  upaya yang  dilakukan  tersebut  tentunya  akan mengelak  terjadinya  fraud  accounting  pada pengelolaan  dana  desa  wisata.  Selain  itu berdasarkan  kutipa  wawancara  tersebut disampaikan bahwa akan diberikan funishment  apabila  ada  perwakilan  yang tidak hadir, funsihment yang dimaksud pada konteks ini adalah sebuah denda yang harus dibayarkan.
Begitu  juga  dengan  informan  C  yang menyatakan hal yang sama:
“Itu  sudah  merupakan  penetapan  yang dilaksanakan  melalui  bumdes  forum tertinggi  yang  melibatkan  perwakilan masyarakat  dari  dusun-dusun  yang  ada dan  terkait  perencanaan  anggaran,  kami mengikutsertakan  warga-warga  miskin dan  anak-anak  untuk  mewujudkan kelestarian”
Berdasarkan  hal  tersebut  disampaikan bahwa  dalam  desa  wisata  yang  dikelola informan C juga telah mengimplementasikan transparansi  dan  akuntabilitas  hal  tersebut terlihat  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam penyusunan,  perencanaan  dan  pelaksanaan program kerja pada desa wisata.

## 4.4.  Menguak  makna  Akuntabilitas  dalam
Mencegah Fraud Accounting Dalam  literatur  akuntansi  kontemporer,
konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan  kegiatan  dan penggunaan  sumber  daya  yang  telah dipercayakan  kepadanya.  Tapanjeh  (2009)
memberikan  perspektif  bahwa  akuntabilitas bukan  hanya  sebatas  kewajiban  untuk melaporkan kegiatan finansial kepada pihak - pihak  yang  berkepentingan,  tetapi  juga memiliki  dimensi  spiritual  dan  sosial.  Dari dimensi  spiritual,  akuntabilitas  dilakukan pertama  kali  kepada  Sang  Pencipta,  yaitu Allah,  yang  mana  setiap  individu  akan dimintai  pertanggungjawabannya  di  akhirat nanti.  Sementara  dari  dimensi  sosial, akuntabilitas  berfokus  pada  pencapaian tujuan - tujuan sosial yang telah ditetapkan, di mana  kesejahteraan  masyarakat  menjadi prioritas  utama.  Hal  ini  sangat  relevan dengan  pengelolaan  dana  desa  wisata,  di mana  prinsip  akuntabilitas  harus  diterapkan dengan ketat untuk memastikan bahwa dana yang  dikelola  digunakan  untuk  tujuan  yang benar  dan  sesuai  dengan  peruntukannya. Implementasi  prinsip  akuntabilitas  ini  akan membantu mencegah potensi fraud accounting  dan  memastikan  bahwa  sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya demi kesejahteraan masyarakat (Ayu et al., 2023).
Sedangkan Fraud accounting yang dapat terjadi  pada  pengelolaan  dana  desa  wisata seperti  penggelapan  asset,  pemanipulasian nota, dsb yang berkaitan dengan menguntungkan  pribadi  atau  sekelompok orang  dengan  merugikan  pihak  lain. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan melalui observasi ataupun indepth interview, diketahui bahwa sudah diimplementasikannya transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya dalam mengelak fraud  accounting,  sebagaimana  disampaikan bahwa  dengan  adanya  wujud  akuntabilitas dan tranparansi yang tercermin menurunkan angka  fraud  accounting  pada  pengelolaan dana desa wisata.
Salah satu informan mengatakan sebagaimana dijabarkan berikut ini: “Potensi untuk melakukan fraud sebenarnya  banyak,  tapi  hal  tersebut dapat  tertangkis  dengan  prinsip  budaya local berbasis akuntabilitas yang melindungi dari dosa”
Berdasarkan  hasil  kutipan  wawancara yang dilakukan kepada informan D diketahui bahwa makna
akuntabilitas yang diimplementasikan  mampu  menurunkan bahkan memangkas potensi melakukan fraud accounting  pada  pengelolaan  dana  desa wisata.
Selain  itu,  informan  E  menyampaikan bahwa  tidak  terdapat  fraud accounting yang terjadi  pada  pengeloaan  dana  desa  wisata yang  dikelola,  dimana  hal  tersebut  dapat terjadi  karena  prinsip  akuntabilitas  berbasis keagamaan  yang  sudah  diimplementasikan dengan  baik  dan  masksimal,  berikut merupakan penjabaran dari kutipan wawancara dengan informan E:
“pasti  ada  karena  dalam  menjalankan kegiatan  operasional  ada  masalah  yang terjadi,  akan  tetapi  mengenai  masalah keuangan  tidak  ada,  selama  ini  tidak pernah  kasus  kecurangan.  Karena prinsip akuntabilitas berbasis keagamaan sudah  kita  implementasikan,  secara khusus  dengan  mengimplementasikan budaya  local  dalam  mencegah  fraud pada pengeloaan dana desa”
4.5.  Sistem  Pencegahan Fraud  Accounting dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wisata Dalam  mencegah  terjadinya  fraud accounting  pada  pengeloaan  keuangan  desa wisata  diperlukan  system  pencegahan  fraud accounting  yang  harus  diimplementasikan pada  pengelolaan  keuangan  desa  wisata, karena  jika  dalam  desa  tersebut  terdapat kasus fraud accounting maka akan menurunkan  reputasi  desa  tersebut  sebagai desa wisata (Wardah et al., 2022).
Berikut ini merupakan system pencegahan  fraud  pada  pengelolaan  dana desa wisata: 1. Detektor berperan penting dalam menilai realitas  dari  proses  yang  sedang  diatur. Detector merupakan pihak yang memiliki  kewajiban  dalam  mendeteksi terkait  proses  pengendalian  fraud  pada pengelolaan  keuangan  desa  wisata, detector  lebih  diutamakan  yang  berasal dari pihak eksternal.
2. Penilai dianggap penting dalam mengevaluasi kepentingan suatu peristiwa aktual dengan membandingkannya  dengan  standar atau  harapan  yang  diantisipasi.  Setiap desa  wisata  seyogianya  memiliki  tim penilai sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan fraud accounting dalam  pengelolaan  keuangan.  Tim tersebut  dapat  terdiri  dari  asesor  dari dalam dan luar desa wisata.
3. Efektor dianggap memiliki peran penting dalam mengimplementasikan  modifikasi pada  proses  yang  sedang  diawasi, terutama  jika  penilai  menunjukkan adanya  kebutuhan  untuk  melakukan modifikasi tersebut.
4. Jaringan  komunikasi  dianggap  penting sebagai  alat  untuk  menyampaikan informasi  antar  komponen  serta  dalam mengendalikan proses
yang berlangsung.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara mendalam  kepada  informan  diperoleh beberapa  sistem  yang  sudah  dibangun  pada budaya informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa wisata:
1. Sistem Kepercayaan atau Trust system Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan,  dimana  salah  satu  informan mengatakan:
“Yang  kita  bangun  pertama  adalah kepercayaan  dengan  tetapi  diawasi  oleh badan  pengawas  dengan  kinerja  yang dilaporkan  tiap  tahun  apakah  ada permasalahan  dan sebagainya”
Sistem  kepercayaan  akan  membantu meningkatkan  rasa  mengawasi  masing- masing  pihak,  karena  jika  mengingkari maka akan merusak komitmen kepercayaan yang telah dibangun. Sistem kepercayaan yang telah dibangun, bukan semata-mata  untuk  popularitas  atau sebagai symbol saja, melainkan merupakan  sebuah  komitmen  yang dibangun  dengan  sungguh-sungguh sehingga  memiliki  rasa  tanggungjawab untuk  melaksanakannya  dan  ketika mengingkarinya  maka  akan  merasa
ingkar dari komitmen, rasa bersalah dan malu  akan  timbul  dengan  sendirinya dikarenakan  mengkhianati  kepercayaan yang telah dibangun.
2. Pengecekan  dan  Pengawasan  secara berkala
Strategi  berikutnya  adalah  dengan melakukan pengecekan dan pengawasan secara  berkala,  pengawasan  secara  rutin mampu memonitoring kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  secara berkala dan dianggap mampu menghindari  fraud  accounting  pada pengelolaan keuangan dana desa wisata. Dimana salah satu informan menyampaikan  terkait  pengecekan  dan pengawasan  secara  berkala  yang  sudah diimplementasikan sebagai strategi pencegahan  fraud  accounting  pada pengelolaan  keuangan  desa  wisata, berikut dijabarkan lebih lanjut:
“Dicek,  kita  membuat  laporan  khusus diprint  oleh  bendahara  kami  yang dibawa  ke  rapat  desa  dimana  masing- masing  banjar  mengirimkan  perwakilan. Disana  juga  memberikan  informasi mengenai program yang akan
dijalankan”

## 4.6. Transparansi  dan  Akuntabilitas  kepada
Masyarakat Secara Berkala Salah satu strategi yang dilakukan dalam mencegah fraud accounting pada pengelolaan  keuangan  desa  wisata  adalah dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas  laporan  keuangan  dan  laporan pertanggungjawaban  kinerja  program  kerja kepada  masyarakat  desa  secara  berkala (Rayyani  et  al.,  2019)  sehingga  dengan dilakukan pelaporan secara berkala, masyarakat desa mengetahui progress kinerja dari  program  yang  dilaksanakan  dan  juga masyarakat  turut ambil  bagian dalam  upaya pengendalian  terjadinya  fraud  accounting, dalam  kata  lain  masyarakat  dilibatkan sebagai pihak utama yang mengontrol kinerja apparat  desa  wisata  khususnya  membantu dalam mengelak fraud accounting .
Berikut ini, merupakan hasil wawancara mendalam dengan salah satu informan:
“ Iya, berbentuk laporan pertanggungjawaban.  Nantinya  kepala desa  yang  akan  membuat  laporan tersebut sehingga masyarakat mengetahui  seluruh  keuangan  dan usulan  yang  telah  diberikan.  Apabila terdapat usulan yang belum
dilaksanakan,  maka  masyarakat  akan menanyakan dan akan langsung dijawab oleh  pihak  yang  memiliki  program tersebut  sehingga  akan  dievaluasi  dan dimintai  pernyataannya  terkait  usulan yang  diberikan.  Hal  ini  bertujuan  agar masyarakat  juga  mengerti  mengapa suatu  usulan  mereka  belum  dapat dilaksanakan ” .

## 4.7.  Aturan  dan  Prosedur  yang  Mengikat dan Diimplementasikan
Salah  satu  strategi  dalam  upaya mengelak fraud accounting pada pengelolaan keuangan  dana  desa  wisata  adalah  dengan mengimplementasikan dan merapkan aturan serta  prosedur  yang  dianggap  mampu mencegah  terjadinya  fraud  accounting  pada pengelolaan  dana  desa  wisata.  Salah  satu informan mengatakan sebagai berikut terkait pentingnya  aturan  dan  prosedur  yang dibangun  dan  diimplementasikan  pada  desa wisata  dalam  mencegah  terjadinya  fraud accounting  pada  pengelolaan keuangan desa wisata:
“Pengeluaran  uang  itu  ditandatangani oleh  kepala  desa  dan  bendahara.  Kalau kepala  desanya  ingin  mengeluarkan uang  tanpa  bendahara  ya  tidak  bisa,
maupun
sebaliknya.
Dikarenakan mereka  berdua  saling  terikat  satu  sama lain.  Disana  juga  harus  ada  aparat  juga agar mengetahui kuasa dalam penggunaan anggaran dialokasikan kemana  saja  apabila  telah  mengetahui tujuannya,  maka  akan  dibayarkan  oleh bendahara  dengan  proses  yang  panjang dan keputusan yang diambil juga tepat” Dengan adanya aturan dianggap mampu membantu mengelak fraud pada pengelolaan
dana desa wisata dikarenakan aturan bersifat mengikat  dan  jika  dilanggar  mendapatkan funsihment  atau  sanksi,  baik  sanksi  moral merupakan  sanksi  dengan  bentuk  hukuman atau denda tertentu yang diatur dalam aturan tersebut.
4.8.  Peran  Budaya  dalam  Mencegah Fraud Accounting dalam  pengelolaan  Keuangan Desa Wisata
Sebagaimana  diketahui  bahwasanya budaya  digambarkan  sebagai  suatu  cara hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki Bersama  oleh  sekelompok  orang,  serta diwariskan  antar  generasi. Budaya dianggap mampu mencegah fraud accouting dikarenakan  nilai  yang  tertanam  sebagai sebuah kebiasaan akan melekat dan membuat seseorang  patuh  dan  menghindari  hal  yang melanggar  atau  tidak  berkenan  dengan budaya  (Dewi,  2020).  Begitu  juga  dalam masyarakat bali ada budaya yang dimplementasikan  dalam  pencegahan  fraud accounting pada pengelolaan keuangan dana desa wisata. Berikut merupakan hasil kutipan wawancara dengan informan:
“Tri  hita  karana  karana  merupakan hubungan  manusia  dengan  alam, manusia  dengan  manusia  dan  manusia dengan  tuhannya.  Dan  tri  karya parisudha  adalah  konsep  kita  dalam berpikir,  berkata  dan  berbuat  harus sejalan. Dan selama ini sudah diimplementasikan,  akan  tetapi  tidak bisa dikatakan sudah berhasil atau tidak” Berdasarkan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa budaya tri hita karana yang memiliki konsep  dalam  mengatur  hubungan  manusia dengan alam, sesamanya manusia dan Tuhan mampu  membuat  manusia  takut  akan  dosa kepada  Tuhannya  dengan  cara  tidak menyakiti  alam  dan  manusia,  dengan  hal tersebut  pastinya  akan  menjauhi  dosa begitupun  fraud  accounting  akan  dijauhi karena  dengan  melakukan  fraud  accounting akan  merusak  hubungan  sesame  manusia terutama  dengan  Tuhannya.  Budaya  yang telah  terpatri  akan  menjadi  kebiasaan  dlam menjalani  rutinitas  baik  dalam  aktivitas
sehari-hari  ataupun  dalam  menjalankan pekerjaan  terutama  dalam  pengelolaan keuangan  dana  desa  wisata,  secara  otomatis pelanggaran  terkait  tindak  fraud  akan terjauhi  dengan  perilaku  budaya  yang  telah terpatri  dalam  kebiasaan  sehari-hari  untuk mengimplementasikannya.
Implikasi  dari  penelitian  ini  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  wisata  di  Bali menunjukkan bahwa adopsi praktek transparansi  dan  akuntabilitas  memegang peranan vital
dalam mendorong pembangunan  berkelanjutan,  pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Prinsip-prinsip  ini,  yang  tercermin  dalam partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan laporan  keuangan,  tidak  hanya  mengurangi risiko fraud accounting, tetapi  juga meningkatkan  kepercayaan  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  sehingga  berkontribusi  pada penggunaan  sumber  daya  yang  lebih  efisien dan  efektif.  Lebih  lanjut,  hal  ini  mendukung pembentukan  regulasi  yang  lebih  tegas, manajemen  yang  lebih  baik,  serta  kerjasama antar  desa  wisata  untuk  berbagi  praktik terbaik.  Temuan  ini  juga  memberikan wawasan  baru  untuk  penelitian  akademis mendatang,  menyoroti  bagaimana  nilai-nilai budaya  seperti  Tri  Hita  Karana  dapat diintegrasikan  dalam  praktik  pengelolaan bisnis modern, memastikan bahwa pengembangan  pariwisata  tidak  hanya menguntungkan  secara  ekonomi  tetapi  juga berkelanjutan  dan  harmonis  dengan  nilai- nilai sosial dan lingkungan.

## 5. KESIMPULAN
Pelaporan  keuangan  dalam  kegiatan desa  wisata  bertujuan  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dan penggunaan  sumber  daya  selama  periode tertentu.  Selain  itu,  laporan  ini  menjadi  alat evaluasi yang menyajikan informasi mengenai  posisi  keuangan  dan  kinerja  yang telah  dicapai.  Laporan  ini  juga  penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan  keputusan.  Manfaat  pelaporan keuangan  desa  wisata  antara  lain  untuk
menilai efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan  pengelolaan  sumber  daya ekonomi  selama  periode  pelaporan;  sebagai instrumen  evaluasi  kinerja  desa;  sebagai  alat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan
keuangan;  serta  sebagai  bentuk  nyata  dari transparansi  dan  akuntabilitas  yang  harus diterapkan.
Transparansi diartikan sebagai keterbukaan  informasi  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  dan  dapat  diakses  oleh publik.  Sementara  itu,  akuntabilitas  adalah kondisi  di  mana  suatu  entitas  dapat dipertanggungjawabkan  dan  bertanggung jawab  atas  tindakannya.  Dalam  konteks pengelolaan  dana  desa  wisata,  penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya fraud accounting.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan dana desa wisata dapat terjaga.
Budaya  memiliki  peran  penting  dalam membentuk  perilaku  dan  nilai - nilai  yang dianut  oleh  seseorang.  Kebiasaan  yang tumbuh  dan  berkembang  dari  budaya tersebut  dapat  mengajarkan  individu  untuk bertindak  dengan  integritas  dan  kejujuran. Sebagai  contoh,  di  Bali,  budaya  setempat telah diintegrasikan dalam upaya pencegahan fraud accounting pada pengelolaan  keuangan  dana  desa  wisata. Dengan  adanya  budaya  yang  mendukung transparansi  dan  akuntabilitas,  peluang terjadinya
penyelewengan dapat
diminimalisir.
Keterbatasan  dari  hasil  penelitian  ini adalah 1) Keterbatasan pertama terletak pada pendekatan  penelitian  yang  mengunakan studi  fenomenologi,  dimana  pada  penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan  etnografi,  2)  Keterbatasan selanjutnya  terkait  kefokusan  pada  budaya, penelitian  dilakukan  tidak  fokus  pada budaya, selanjutnya diharapkan memfokuskan  pada  budaya  untuk  melihat budaya  mampu  mencegah fraud pada pengelolaan keuangan pada desa wisata.

## REFERENCES
Alinsari, N., Nugrahesthy, A., & Prasetya, A. (2023). Have The Principles Of Village Financial  Management  Implemented? JAKU  (Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan Unja) (E - Journal) , 7 (1), 10–19.
Arina,  A.  I.  S.,  Masinambow,  V.,  & Walewangko,  E.  N.  (2021).  Pengaruh Dana  Desa  Dan  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Indeks  Desa  Membangun Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah , 22 (3), 22–41.
Ataro,  G.  (2020).  Methods,  methodological challenges  and  lesson  learned  from phenomenological  study  about  OSCE experience:  Overview  of  paradigm - driven qualitative  approach in medical  education.  In Annals  of Medicine  and  Surgery (Vol. 49,  pp.  19– 23). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019. 11.013 Ayu,  A.,  Rahmawati,  R.,  &  Ramadhan,  A.
(2023).  Fraud  detection  dan  fraud prevention  dalam  upaya  tindakan kecurangan  laporan  keuangan  desa.
Jesya , 6 (2), 1517–1527. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1 147 Bungin,  B.  (2017). Metodologi  penelitian kualitatif : aktualisasi metodologis ke arah ragam  varian  kontemporer .  Rajawali Pers.
Chaerunissa,  S.  F.,  &  Yuniningsih,  T.  (2020). Analisis  Komponen  Pengembangan Pariwisata  Desa  Wisata  Wonolopo Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 9 (4), 159–175.
Chen, Y. J., Liou, W. C., Chen, Y. M., & Wu, J. H. (2019). Fraud detection for financial statements  of  business  groups. International  Journal  of  Accounting Information Systems , 32 , 1–23. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.
11.004 Daurrohmah,  E.  W.,  Hidayah,  U.,  & Hendrian.  (2022).  Praktik  Pencegahan Accounting  Fraud  pada  Pengelolaan
Unit  Usaha  Milik  Desa. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma , 13 (2),  378– 392.
Daurrohmah,  E.  W.,  &  Urumsah,  D.  (2022). Bribery  in  Government  Agency:  A Phenomenological Study. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 6 (2), 254 - 265. https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.349
51
Dewi, N. K. U. K. (2020). Internalisasi Tri Hita Karana  Dalam  Usaha  Pencegahan Fraud  Pada  Lembaga  Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia, Accounting and Business Information System , 9 (4), 1 - 18. https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70 390
Dhar,  B.  K.,  Sarkar,  S.  M.,  &  Ayittey,  F.  K. (2022).  Impact  of  social  responsibility disclosure between implementation of green  accounting  and  sustainable development:  A  study  on  heavily polluting  companies  in  Bangladesh. Corporate  Social  Responsibility  and Environmental  Management , 29 (1),  71– 78. https://doi.org/10.1002/csr.2174 DJPB  Kementeraian  Keuangan.  (2022).
Membedah  Potensi  dan  Tantangan  Dana Desa Tahun 2022 . Emzir.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif : Analisis Data (Vol. 5). Rajawali Pers. Farasat,  M.,  Azam,  A.,  &  Hassan,  H.  (2021). Supervisor  bottom - line  mentality, workaholism, and workplace cheating behavior:  the  moderating  effect  of employee  entitlement. Ethics  and
Behavior , 31 (8), 589–603. https://doi.org/10.1080/10508422.20
20.1835483
Faysal,  A.,  &  Pradana,  G.  W.  (2023).  Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  (Bpd)  Dalam  Penggunaan  Dana Desa  Tahun  2022  (Studi  Kasus  Di Desa  Domas,  Kecamatan  Menganti, Kabupaten  Gresik). Publika , 11 (3), 2215–2230.
Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata  di  desa  kurau  barat.  Publicio:
Jurnal  Ilmiah  Politik,  Kebijakan  dan
Sosial , 2 (1), 24 - 32.
Gunawan,  B.  (2023).  Strategi  Pengembangan Desa  Wisata  Liang  Pematang  Di  Kec. Sinembah  Tanjung  Muda  Hulu, Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal  Darma  Agung , 31 (4),  970–977.
https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i 4.3569 Haeruddin,  S.  H.,  &  Arsyad,  M.  (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi  Keuangan  Desa  di  Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi
Selatan. Jurnal Mirai Management , 8 (1),
355–366. Hendar,  &  Tanjung,  R.  (2020).  Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi Dan Sinergitas Pengelolaan  Apbn  Dan  Apbd  Di Kabupaten  Karawang. Jurnal  Proaksi ,
2 , 53–58.
Hendrawati,  E.,  &  Pramudianti,  M.  (2020).
Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. Jurnal Riset
Akuntansi Kontemporer , 12 (2), 100–108.
Herdiana, D., Tinggi, S., Administrasi, I., Stia,
(, & Cimahi). (2019). Peran
Masyarakat  Dalam  Pengembangan Desa  Wisata  Berbasis  Masyarakat.  In JUMPA (Vol. 6, Issue 1).
Hidajat, T. (2020). Rural banks fraud: a story from  Indonesia. Journal  of  Financial
Crime , 27 (3), 933–943. https://doi.org/10.1108/JFC - 01 - 2020 - 0010 Jo,  H.,  Hsu,  A.,  Llanos - Popolizio,  R.,  & Vergara - Vega,  J.  (2021).  Corporate Governance  and  Financial  Fraud  of Wirecard. European  Journal  of  Business and Management Research , 6 (2), 96–106.
https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021. 6.2.708 Krylov,  S.  (2023). Analysis  of  Corporate Financial  Statements  as  a  Tool  of Financial  Management  in  Modern
Conditions .
https://ssrn.com/abstract=4490630
Lourenço,  R.  P.  (2015).  An  analysis  of  open government  portals:  A  perspective  of transparency for accountability. Government Information Quarterly , 32 (3), 323–332. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.05. 006 Malumperas,  M.  H.  J.,  Manossoh,  H.,  & Pangerapan,  S.  (2021).  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi  Sulawesi  Utara). Jurnal EMBA , 9 (1), . 266 - 272.
Mashitoh, H., Daurrohmah, E. W., Inan, D. I., &  Firman,  A.  (2023).  The  Analysis  of Fraud  in  Perspective  of  Fraud Pentagon Theory: An Empirical Study in Indonesia. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 06 , 2–107. https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.1
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative  data  analysis :  A methods Sourcebook (Vol. 4).
Minang,  H.  P.,  Digdowiseiso,  K.,  & Sugiyanto,  E.  (2021).  Pelaksanaan Kebijakan  Alokasi  Dana  Desadalam Memperdayakan  Masyarakat  Desa: Studi  Kasus  Desa  Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Ilmu Dan Budaya , 42 (1), 68–87. Moleong,  L.  J.  (2021). Metodologi  penelitian kualitatif (Vol.  40).  PT  Remaja Rosdakarya.
Ningsih,  W.,  Arza,  F.  I.,  &  Sari,  V.  F.  (2020).
Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa.  Jurnal  Eksplorasi Akuntansi, 2(4), 3517 - 3532. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/je
a/issue/view/30
Nurohman,  Y.  A.,  Qurniawati,  R.  S.,  &
Hasyim,  F.  (2019).  Dana  Desa  Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. Jurnal  Magisma , 7 (1),  35– 43.
Ozcelik,  H.  (2020).  An  Analysis  Of Fraudulent Financial Reporting Using The Fraud Diamond Theory Perspective:  An  Empirical  Study  On The Manufacturing Sector Companies
Listed  On  The  Borsa  Istanbul.  In Contemporary  Studies  in  Economic  and Financial  Analysis (Vol.  102,  pp.  131– 153).  Emerald  Group  Holdings  Ltd. https://doi.org/10.1108/S1569 -
375920200000102012 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub.  L.  No.  113  Tahun  2014,  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia (2014).
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2021  Tentang  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2022,  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (2021). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, Dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun 2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2020,  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2020). Perdana, M. F., Laksmono, B. S., Harto, S., & Ismandianto. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa  Di  Desa  Titian  Modang  Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten  Kuantan  Singing  Tahun 2017. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan,  Politik  Dan  Birokrasi ,
5 (2), 38–49.
Pramana, Y., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. D.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  N.  (2019). Fraud  factors  of  financial  statements
on construction industry in Indonesia stock exchange. International Journal of Social  Sciences  and  Humanities , 3 (2), 187–196. https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.3 13 Puspa,  D.  F.,  &  Prasetyo,  R.  A.  (2020). Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal, Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa. Media  Riset  Akuntansi, Auditing  &  Informasi , 20 (2),  281–298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2 .7894
Rajoendah, M. I. K., Mubarak, F., Syaganti, I., &  Syah,  F.  (2023).  Integrasi  Desa Wisata melalui Optimalisasi Peta Rute Wisatasebagai  Konten  Pemasaran Pariwisata. CoverAge Journal of Strategic Communication , 14 (1), 12–24. Rayyani,  W.  O.,  Jumiati,  &  Sunarti.  (2019).
Menguak  Implementasi  Prinsip  Good Government Governance Dalam Pengelolaan  Dana  Desa:  Sebuah Upaya  Pencegahan  Fraud. AkMen Jurnal Ilmiah, 16 (3), 342–354. https://humas.gowakab.go.id
Rizky, M. F., & Mashur, D. (2022). Penerapan Sustainable  Development  Goals  Desa di  Desa  Perkebunan  Sungai  Parit Kecamatan  Sungai  Lala  Kabupaten Indragiri  Hulu. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 8 (15), 385–394. https://doi.org/10.5281/zenodo.7049 684
Robinson, T. R., Henry, E., & Broihahn, M. A. (2020). International  financial  statement analysis .  John  Wiley  &  Sons,
Incorporated.
Shonhadji,  N.,  &  Maulidi,  A.  (2022).  Is  it suitable  for  your  local  governments? A  contingency  theory - based  analysis on  the  use  of  internal  control  in thwarting  white - collar  crime. Journal of  Financial  Crime , 29 (2),  770–786. https://doi.org/10.1108/JFC - 10 - 2019 - 0128
Sofia,  G.,  Afni,  Z.,  &  Andriani,  W.  (2023).
Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  pada  Nagari  Aia Manggih periode 2018 - 2022). Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business , 7 (2), 1172 - 1181. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v
7i2.1390
Tsalis,  T.  A.,  Malamateniou,  K.  E.,
Koulouriotis,  D.,  &  Nikolaou,  I.  E. (2020).  New  challenges  for  corporate sustainability reporting: United Nations’  2030  Agenda  for  sustainable development  and  the  sustainable development  goals. Corporate  Social Responsibility and Environmental Management , 27 (4), 1617–1629. https://doi.org/10.1002/csr.1910 Wardah,  Z.,  Carolina,  A.,  &  Wulandari,  A.
(2022).  Pengaruh  Whistleblowing System,  Internal  Control,  Leadership dan  Budaya  Organisasi  terhadap
Fraud  Prevention. Nominal  Barometer Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 11 (2), 233–247. https://doi.org/10.21831/nominal.v1 1i1.36986
Waruwu,  S.  E.  R.  N.  (2023).  Analisis
Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Dan
Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa Lasarabaene.
JOURNAL
ECONOMICAND  STRATEGY  (JES) , 4 (1), 72–81. https://journal.utnd.ac.id/index.php /jes Zuberi, O., & Mzenzi, S. I. (2019). Analysis of employee  and  management  fraud  in Tanzania. Journal  of  Financial  Crime , 26 (2), 412–431. https://doi.org/10.1108/JFC - 01 - 2018 -
0012