## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI  (JRMA)
Volume X, No. 2, Tahun 2022 e-ISSN : 2715 – 7016

## Analisis Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020
Corresponding Author Nama Penulis : Puspa Lely Ramadhania E-mail: puspalely665@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah Kota Surabaya selama tahun 2016-2020. Fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah mengkaji ulang perencanaan dengan realisasi anggaran Kota Surabaya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Pendapatan Daerah selama tahun 2016 hingga 2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya mengalami perkembangan, meski mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 Pemerintah Kota Surabya mengalami defisit anggaran. Namun pada tahun 2017 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018.
Kata Kunci : APBD ; Pendapatan Daerah ; Belanja Daerah ; Pembiayaan Daerah

## Abstract
This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the  performance  of  the  Surabaya  City  Regional  Revenue  and Expenditure Budget for 2016-2020. The focus taken in this study is to review the planning with the realization of the Surabaya City budget from 2016 to 2020. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the performance of Regional Revenues during 2016 to 2019 was relatively stable, but in 2020 there was quite a fluctuating movement and tended to decline. This is due to the very low achievement of the realization of Regional Original Revenue and Transfer Revenue, while the performance of the realization of Other  Legislative  Regional  Revenues  exceeds.  During  the  last  5  years,  the  realization  of  the  Surabaya  City Government APBD has progressed, although there has been a decline in the realization of Regional Expenditures in  2020  due  to  the  impact  of  the  Covid-19  pandemic.  In  2016,  2018,  2019,  and  2020,  the  Surabaya  City Government experienced a budget deficit. However, in 2017 there was a budget surplus. The budget surplus in 2017 was used for financing in 2018.
Keywords : APBD ; Regional Revenues ; Regional Expenditures ; Regional Financing
Puspa Lely Ramadhania 1 , Lilis Ardini 2
1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya , Indonesia

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  15    Pasal  1  Tahun  2017  tentang  Anggaran  dan  Belanja Negara  menyatakan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  rancangan keuangan  tahunan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Negara  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Beserta  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengenai  Pemerintah  Daerah menetapkan  bahwa  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  asas  desentralisasi,  dekonsentralisasi, dan  atas  tugas  pembantuan,  oleh  karena  itu  dalam  rangka  desentraisasi  dibentuklah  dan  disusun Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  daerah  otonomi.  Selain  itu  ada  juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat  (Negara)  Dengan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  (Daerah),  hal  tersebut  dapat  memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  yang  lebih  luas  oleh  Pemerintahan  Daerah  pada dasarnya sangat perlu untuk didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Mengingat bahwa sumber-sumber  penerimaan  antara  satu  daerah  dengan  daerah  yang  lainnya  sangat  beragam.  Ada beberapa  daerah  yang  dengan  sumber  daya  yang  sudah  dimilikinya  sudah  mampu  untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri, dan ada juga daerah yang dengan sumber daya yang kecil  dimilikinya  belum  mampu  untuk  melaksanakan  otonomi  daerahnya  sendiri.  Kreativitas  dan inisiatif  suatu  daerah  dalam  menggali  sumber  keuangan  sangat  tergantung  pada  kebijakan  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  itu  sendiri,  di  satu  sisi  mobilitas  sumber  daya  keuangan  untuk membiayai  berbagai  aktivitas  daerah  ini  dapat  meningkatkan  kinerja  Pemerintahan  Daerah  dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam penerapan otonomi daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  memiliki  peranan  yang  sangat  penting, karena  merupakan  dokumen  hukum  daerah  yang  paling  jelas  dalam  menunjukkan  perencanaan pembangunan  daerah  oleh  Pemerintah  Daerah  disamping  dokumen  hukum  lainnya  seperti  RPJPD, RPJMD, dan dokumen lainnya. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat,  selain  itu  untuk mengarahkan  arah  pembangunan  di  daerah  sesuai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD)  dan  Rencana  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD).  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah bersama  DPRD  harus  berupaya  secara  nyata  dan  terstruktur  guna  menghasilkan  APBD yang  dapat mencerminkan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  sesuai  dengan  potensi  masing- masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  menjalankan  roda  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dalam menjalankan otonomi daerah di ukur dengan kinerja keuangan daerah. Salah satu  alat  untuk  menganalisa  kinerja  keuangan  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  dengan menganalisis  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakannya.
Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kinerja  pelaksanaan  APBD  Kota  Surabaya  Tahun  2016-2020?  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya selama tahun 2016-2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Menurut Sirait (2006: 1) perencanaan adalah proses pembuatan tujuan organisasi dan memilih tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan anggaran menurut Afandi dan Tarigan (2016: 95) adalah Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Hastuti (2013: 8) Anggaran publik  adalah  rencana  kegiatan  dalam  bentuk  perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan moneter.  Menurut  Ahmari  dan  Amar  (2014:  5)  Anggaran  sebagai  alat  pengendalian,  anggaran memberikan  rencana  detail  atas  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  agar  pembelanjaan  yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Menurut Mamesah dalam Halim (2012: 25), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peratur an perundangan yang berlaku. Menurut Halim (2012:28), “Ruang   lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangann daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung dalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Sedangkan  keuangan  daerah  yang  dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada pengimplementasian perundang-undangan yang berkenan dengan pengelolaan keuangan/anggaran daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2013. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  terakhir  telah  direvisi  dengan  Permendagri  No.  59  tahun  2007 tentang  perubahan  atas  Permendagri  No.  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelola keuangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  p engawasan  daerah”.  Pengelolaan  daerah dimulai  dengan  perencanaan/penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBD disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kemampuan  pendapatan daerah.  APBD  merupakan  instrumen  kebijakan  yaitu  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.

## APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin pilihan-pilihan ekonomis dan sosial  masyarakat  suatu  daerah.  Untuk  menjalankan  peran  yang  dimandatkan  masyarakat  untuk menjadikan  pilihan-pilihan  tersebut.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keunagan Pusat dan Keuangan Daerah Pasal 66 Ayat 3, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:  (1)  Fungsi  Otorisasi,  anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan  dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi Perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi  manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  (3)  Fungsi Pengawasan,  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  (4)  Fungsi  Alokasi,  anggaran  daerah untuk  mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas perekonomian.

## Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan  APBD  terdiri  dari  pelaksanaan  anggaran  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan. Kemudian  setelah  satu  semester,  Pemerintah  daerah  menyusun  laporan  realisasi  semester  pertama APBD  dan  prognosis  untuk  6  bulan  berikutnya.  Laporan  tersebut  disampaikan  kepada  DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan,  dibahas  bersama  DPRD  dengan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  penyusunan  prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan  Daerah  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

## Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja  Daerah  terdiri  dari:  1)  Belanja  Tak Langsung,  bagian  belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan  program. Belanja Tak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, serta Belanja Tak Tersangka. 2) Belanja Langsung, bagian belanja  yang  dianggarkan  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan  program.  Belanja  Langsung  terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

## Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun  pengeluaran  daerah,  yang  perlu  dibayar  atau  akan  diterima  kembali  yang  dalam penganggaran  pemerintah  terutama  dimaksudkan  untuk  menutup  defisit  dan/atau  memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Mahmudi  (2010:1),  menjelaskan  bahwa  negara-negara  maju  yang  memiliki  praktik  akuntansi  yang kompleks, kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingannya  ( stakeholder ).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  suatu informasi atau laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah, yang secara spesifik terdiri  atas  Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  Dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan (CALK).

## Pengukuran Kinerja
Menurut  Mahsun  (2013:25),  Kinerja  ( performance )  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu  atau  kelompok  individu  tersebut  mempunyai  kriteria  keberhasilan  yang  telah  ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada  tolak  ukurnya.  Sedangkan  pengukuran  kinerja  ( performance  measurement )  adalah  suatu  proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, termasuk  informasi  atas:  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa; kualitas  barang  dan  jasa  (seberapa  baik  barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan  dan  sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002) dalam Mahsun (2013:25).

## Akuntabilitas Kinerja
Menurut Mahsun (2013) akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan  pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  dalam  sebuah  rantai  komando  formal. Pada  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  para  manajer  publik  diharapkan  bisa  melakukan transformasi  dari  sebuah  peran  ketaatan  pasif  menjadi  seorang  yang  berpartisipasi  aktif  dalam penyusunan standar akuntanbilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik.

## Analisis Pembiayaan
Analisis  Pembiayaan  dilakukan  untuk  pola  anggaran  pemerintah  daerah.  Selain  itu  juga  dapat digunakan  untuk  membaca  kebijakan  anggaran  pemerintah  daerah.  Sistem  penganggaran  berbasis kinerja yang berlaku saat ini, kinerja anggaran tidak lagi didasarkan habis tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang disediakan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang  tidak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  prosedur  statistik  atau  dengan  cara  pengukuran. Adapun fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah mengkaji ulang perencanaan dengan realisasi anggaran  Kota  Surabaya  dari  Tahun  2016  hingga  Tahun  2020.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yakni dengan data sekunder berupa dokumen LRA APBD yang sudah di audit oleh BPK tahun 2016 sampai dengan 2020. Reduksi data dirangkum diambil data yang menjadi fokus penelitian
dan  dianalisis  sesuai  dengan  tujuan  yang  menjadi  tujuan  penelitian.  Penyajian  data  juga  dilakukan dengan  cara  melihat  kesesuaian  antara  perencanaan  dengan  realisasi  anggaran  Pemerintah  Kota Surabaya. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini dengan memaparkan hasil analisis dari target hingga realisasi anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja  pelaksanaan  APBD  Kota  Surabaya  tahun  2016-2020,  digambarkan  berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pendapatan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005,  telah  menjelaskan  bahwa  Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali  oleh  daerah  dan  penerimaan  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.
Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % +/(-) 2016 6.720.301.543.490,00  6.825.754.275.891,53  101,57% 105.452.732.401,53 2017 7.904.894.969.358,00  8.033.573.163.669,67  101,63% 128.678.194.311,67 2018 8.079.142.194.268,00  8.175.219.120.669,10  101,19% 96.076.926.401,10 2019 8.733.224.623.734,00  8.765.153.020.782,67  100,37% 31.928.397.048,67 2020 8.251.513.787.281,00  7.545.416.994.175,97 91,44% (706.096.793.105,03)
Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020, 2022
Berdasarkan Tabel  1.  diatas  menunjukkan bahwa  pada  tahun  2016-2019  Pendapatan  Daerah Kota  Surabaya  telah  melewati  target  yang  ditetapkan,  sedangkan  pada  tahun  2020  belum  mampu mencapai target karena masih kurang Rp (706.096.793.105,03) dari target.
Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Surabaya 2016-2020 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pendapatan Daerah Tahun 2016 a. PAD 3.944.467.129.125,00 4.090.206.769.387,53 103,69% b. Pendapatan Transfer 2.770.834.414.365,00 2.730.547.506.504,00 98,55% c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00% Jumlah 6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,53 101,57% 2. Pendapatan Daerah Tahun 2017 a. PAD 4.709.645.546.043,00 5.161.844.571.171,67 109,60% b. Pendapatan Transfer 3.145.227.658.315,00 2.821.706.827.498,00 89,71% c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 50.021.765.000,00 50.021.765.000,00 100,00% Jumlah 7.904.894.969.358,00 8.033.573.163.669,67 101,63%
3. Pendapatan Daerah Tahun 2018 a. PAD 4.758.967.236.960,00 4.973.031.004.727,10 104,50% b. Pendapatan Transfer 3.091.812.357.308,00 2.971.893.970.892,00 96,12% c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 228.362.600.000,00 230.294.145.050,00 100,85% Jumlah 8.079.142.194.268,00 8.175.219.120.669,10 101,19% Tabel 2 Lanjutan. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Surabaya 2016-2020 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 4. Pendapatan Daerah Tahun 2019 a. PAD 5.234.687.226.266,00 5.381.920.253.809,67 102,81% b. Pendapatan Transfer 3.219.666.956.468,00 3.104.324.585.538,00 96,42% c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 278.870.441.000,00 278.908.181.435,00 100,01% Jumlah 8.733.224.623.734,00 8.765.153.020.782,67 100,37% 5. Pendapatan Daerah Tahun 2020 a. PAD 5.035.094.239.075,00 4.289.960.292.372,98 85,20% b. Penadapatan Transfer 2.784.377.477.969,00 2.725.829.859.924,00 97,90% c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 432.042.070.237,00 529.626.841.878,99 122,59% Jumlah 8.251.513.787.281,00 7.545.416.994.175,97 91,44%
Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya  Tahun 2016-2020, 2022
Kinerja Pendapatan Daerah selama tahun 2016 hingga 2019  relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dimana tingkat pencapaian  realisasi  sebesar  91,44%.  Ini  merupakan  tingkat  realisasi  kinerja  Pendapatan  Daerah terendah yang terjadi selama lima tahun terakhir. Rendahnya kinerja realisasi Pendapatan Daerah pada tahun  2020  disebabkan  sangat  rendahnya  pencapaian  kinerja  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui.
Pencapaian  terbaik  kinerja  Pendapatan  Daerah  terjadi  pada  tahun  2017  dengan  realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,63%. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD yang di atas target, yaitu sebesar 109,60%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai target 100% dan justru kinerja realisasi Pendapatan Transfer masih di bawah target yaitu sebesar 89,71%.
Pencapaian kinerja Pendapatan Daerah terbaik kedua terjadi pada tahun 2016 dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,57%. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD yang di atas target, yaitu sebesar 103,69%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah  mencapai  target  100%  dan  sama  halnya  dengan  tahun  2017,  kinerja  Pendapatan  Transfer masih di bawah target yaitu sebesar 98,55%. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kinerja realisasi PAD  selalu  melampaui  target,  meski  pada  tahun  2020  di  bawah  target,  hal  ini  kemungkinan  besar terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja realisasi Pendapatan Transfer selalu di bawah target, dimana hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surbaya memiliki kemandirian keuangan daerah yang kuat.

## Belanja Daerah
Dana  yang  diperoleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  secara  garis  besar  dipergunakan  untuk membiayai Belanja Pemerintah Daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer  Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja ( performance budget ) yaitu Belanja Daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.
Target dan realisasi Belanja Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 2016 8.115.231.350.395,00 7.151.661.549.430,48 88,13% 2017 8.963.930.686.060,00 7.912.409.152.257,09 88,27% 2018 9.022.841.483.271,00 8.176.929.496.298,63 90,62% 2019 9.933.509.442.785,00 9.162.655.939.831,57 92,24% 2020 9.044.328.840.921,00 8.032.680.988.065,47 88,81%
Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020, 2022
SBerdasarkan Tabel 4. realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan, meski mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2016 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 7.151.661.549.430,48,  tahun  2017  sebesar  Rp  7.912.409.152.257,09,  tahun  2018  sebesar  Rp 8.176.929.496.298,63, dan meningkat menjadi sebesar Rp 9.162.655.939.831,57 di tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 8.032.680.988.065,47.
Kinerja Belanja Daerah Kota Surabaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Kinerja Belanja Daerah Kota Surabaya 2016-2020 No. Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi 89,97% 88,41% 87,78% 91,95% 90,16% Belanja Pegawai 93,70% 93,55% 88,83% 94,29% 95,98% Belanja Barang Dan Jasa 87,50% 85,87% 90,18% 91,66% 87,31% Belanja Bunga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Belanja Subsidi 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Belanja Hibah 80,14% 62,78% 36,37% 60,43% 83,73% Belanja Bantuan Sosial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Belanja Bantuan Keuangan 2. Belanja Modal 83,44% 88,52% 89,34% 93,28% 83,95% Belanja Tanah 79,24% 94,89% 98,56% 96,59% 74,41% Belanja Peralatan Dan Mesin 84,85% 87,56% 78,59% 95,26% 78,57% Belanja Gedung Dan Bangunan 96,23% 85,57% 95,24% 96,46% 93,09% Belanja Jalan, Irigrasi Dan Jaringan 74,92% 85,67% 87,51% 87,83% 82,34% Belanja Aset Tetap Lainnya 91,32% 68,21 69,74% 59,50% 92,70% Belanja Aset Lainnya 95,84% 93,17% 99,05% 97,02% 82,43% 3. Belanja Tidak Terduga 0,00% 0,00% 60,86% 11,88% 66,52% Belanja Tidak Terduga 0,00% 0,00% 60,86% 11,88% 66,52%
4. Transfer 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transfer Bagi Hasil Pajak 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transfer Bagi Hasil Retribusi 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BELANJA DAERAH 88,13% 88,27% 88,22% 92,24% 88,81%
Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020, 2022
Berdasarkan Tabel 5. diatas menunjukkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 88%. Kinerja Belanja Operasi juga mengalami kecenderungan baik dari 88,41% di tahun 2017 meningkat 91,95% di tahun 2019. Meski mengalami penurunan pada satu tahun terkahir namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, yakni pada angka 90,16% di tahun 2020. Kinerja penyerapan belanja terbesar pada tahun 2020 ada pada Belanja  Pegawai dan Belanja Bantuan  Keuangan  yang  mencapai lebih dari  95%.  Sedangkan, Belanja Modal memiliki kinerja realisasi yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan tingkat penyerapan pada tahun 2020 mencapai 83,95%. Hal ini diakibatkan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 sehingga memaksa Pemerintah Kota Surabaya untuk mengalihkan Belanja Modalnya untuk pembelanjaan  lain  yang  lebih urgent untuk  dilakukan.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan ditunjukkannya  realisasi  Belanja  Bantuan  Keuangan  pada  tahun  2020  yang  mencapai  99,42%  yang diharapkan  mampu  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

## Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  adalah  transaksi  keuangan  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  menutup  selisih antara  pendapatan  daerah  dan  belanja  daerah  ketika  terjadi  defisit  anggaran.  Sumber  pembiayaan Daerah Kota Surabaya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kota  Surabaya  adalah  pembentukan  dana  cadangan,  penyertaan  modal  dan  pembayaran  pokok hutang.
Analisis realisasi surplus (defisit) riil dan anggaran Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 6.
Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Dan Anggaran Kota Surabaya 2016-2020
No. Uraian Tahun (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 1. Realisasi Pendapatan Daerah 6.825.754.275.891,53 8.033.573.163.669,67 8.175.219.120.669,10 8.765.153.020.782,67 7.545.416.994.175,97 Dikurangi Realisasi: 2. Belanja Daerah 7.151.661.549.430,48 7.912.409.152.257,09 8.176.929.496.299,00 9.162.655.939.831,57 8.032.680.988.065,47 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah - - - - - A Surplus (Defisit) Riil (325.907.273.538,95) 121.164.011.412,58 (1.710.375.629,90) (397.502.919.048,90) (487.263.993.889,50) Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan -Penggunaan SiLPA 1.414.929.806.904,82 1.068.140.827.992,60 1.201.993.194.680,00 1.200.284.819.050,92 803.850.973.368,27
-Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0 0 0 0 0 -Pinjaman Dalam Negeri 0 0 0 0 0 -Penerimaan Kembali Pinjaman 13.183.336,00 0 2.000.000,00 33.153.638,00 25.598.764,00 -Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan 1.394.942.990.240,82 1.068.144.127.992,60 1.201.995.194.680,00 1.200.317.972.688,92 803.876.572.132,27 A+B SiLPA 1.069.035.716.701,87 1.189.308.139.405,18 1.200.284.819.050,10 802.815.053.640,02 316.612.578.242,77
Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020, 2022
Dari Tabel 6. terlihat bahwa pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 Pemerintah Kota Surabya mengalami defisit anggaran. Namun pada tahun 2017 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018. Meskipun terjadi defisit riil di tahun 2016, 2018,  2019,  dan  2020,  saldo  penggunaan  SiLPA  pada  penerimaan  pembiayaan  relatif  cukup  besar sehingga masih menghasilkan realisasi SiLPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun  selanjutnya.  Pada  tahun  2016  terjadi  defisit  rill  sebesar  Rp  325.907.273.538,95  ditambah penggunaa SiLPA sebesar Rp 1.414.929.806.904,82, sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 1.069.035.716.701,87.  Pada  tahun  2018  terjadi  defisit  rill  sebesar  Rp  1.710.375.629,90  ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp 1.201.993.194.680,00, sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 1.200.284.819.050,10. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan defisit riil yang cukup signifikan yakni mencapai  sebesar  Rp  397.502.919.048,90  ditambah  realisasi  penggunaan  SiLPA  sebesar  Rp 1.200.284.819.050,92, sehingga SiLPA menjadi sebesar Rp 802.815.053.640,02. Terakhir, pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan realisasi defisit riil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 487.263.993.889,50, ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp 803.850.973.368,27 sehingga SiLPA kembali turun menjadi sebesar Rp 316.612.578.242,77. Berdasarkan LRA tahun 2016-2020 kinerja Pemerintah Kota Surabaya secara umum sudah baik, terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran. Namun penggunaan SiLPA  relatif  mengalami  penurunan,  hal  ini  dikarenakan  penggunaan  SiLPA  yang  terus  berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi fiscal distress (tekanan anggaran).

## SIMPULAN
Kinerja Pendapatan Daerah selama tahun 2016 hingga 2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020  terjadi  pergerakan  yang  cukup  fluktuatif  dan  cenderung  mengalami  penurunan.  Hal  tersebut disebabkan  sangat  rendahnya  pencapaian kinerja realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah dan  Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui. Pencapaian terbaik  kinerja  Pendapatan  Daerah  terjadi  pada  tahun  2017,  pencapaian  tersebut  didukung  oleh pencapaian realisasi PAD yang di atas target, kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai  target  dan  kinerja  realisasi  Pendapatan  Transfer  masih  di  bawah  target.  Realisasi  APBD Pemerintah  Kota  Surabaya  selama  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  mengalami  perkembangan,  meski mengalami  penurunan  realisasi  Belanja  Daerah  pada  tahun  2020  akibat  adanya  dampak  pandemi Covid-19. Kinerja  realisasi  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kota  Surabaya  cukup  baik  dengan  tingkat penyerapan mencapai di atas 88%. Pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 Pemerintah Kota Surabya
mengalami defisit anggaran. Namun pada tahun 2017 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018. Berdasarkan LRA tahun 2016-2020 kinerja Pemerintah Kota Surabaya secara umum sudah baik, terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.

## KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian ini hanya mengambil satu kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian. Periode penelitian ini terbatas untuk  tahun  2016-2020.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  menambahkan  periode  tahun  penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja pelaksanaan APBD. Diharapkan untuk menganalisa lebih mendalam  mengenai  kinerja  pelaksanaan  APBD  Pemerintah  Daerah  dengan  menambahkan  jumlah rasio yang dijadikan tolak ukur, agar penelitian yang dihasilkan lebih andal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Kedua . Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Mahsun, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik . Edisi Ketiga . Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keunagan  Pusat  Dan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.