## Revitalisasi Seni Budaya Wayang  melalui Tayangan Televisi
Agus Maladi Irianto Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro ami.fibundip.@gmail.com

## Abstract
The  development  of  traditional  art  is  the  development  of  artistic  values  and  art appreciation in order to increase the artist and community's friendship. Ideally the arts as  part  of  the  national  culture  derive  its  meaning  in  terms  of  understanding  and appreciation  of  cultural  values.  Therefore,  to  improve  the  resilience  of  the  nation's culture,  then  the  national  development  needs  to  be  dotted  from  the  efforts  of  art development  that  can  give  birth  to  "cultural  value-added".  Artistic  gifts  (local  and national) are  essentially  necessary, because they  are rooted  in  the  culture  of  society. However, it is possible for decomposition, reconstruction, recoreography, renovation, revitalization, refunctionalization, along with improvisations with various ornaments. This  is  where  local  art  becomes  cultural  property  and  socio-cultural  "capital"  of society.  For  this  reason,  a  strategy  is  needed  so  that  regional  art  can  be  placed  as  a means of creating a nation's cultural resilience. One of them is to revitalize the art of wayang culture through television shows.
Keywords: traditional arts, cultural endurance, and revitalization.

## Intisari
Pengembangan kesenian tradisonal adalah pembangunan nilai-nilai seni dan apresiasi seni  demi  meningkatkan  kemartabatan  seniman  dan  masyarakat.  Idealnya  kesenian sebagai bagian dari kebudayaan nasional memperoleh maknanya dalam kaitan dengan pemahaman  dan  apresiasi  nilai-nilai  kultural.  Oleh  karena  itu,  untuk    meningkatkan ketahanan  budaya  bangsa,  maka  pembangunan  nasional  perlu  bertitik-tolak  dari upaya-upaya  pengembangan  kesenian  yang  mampu  melahirkan  “nilai-tambah kultural”.  Pakem-pakem  kesenian  (lokal  dan  nasional)  pada  dasarnya  tetap diperlukan,  karena  ia  berakar  dalam  budaya  masyarakat.  Akan  tetapi,  ia dimungkinkan  untuk  dekomposisi,  rekonstruksi,  rekoreografi,  renovasi,  revitalisasi, refungsionalisasi,  disertai  improvisasi  dengan  aneka  hiasan.  Di  sinilah  kesenian daerah  menjadi  kekayaan  budaya  dan  “modal  sosial-kultural”  masyarakat.  Untuk itulah,diperlukan  sebuah  strategi  agar  kesenian  daerah  dapat  ditempatkan  sebagai sarana  menciptakan  ketahanan  budaya  suatu  bangsa.  Salah  satu  di  antaranya  adalah dengan melakukan revitalitasi seni budaya wayang  melalui tayangan televisi.
Kata kunci:  kesenian tradisional, ketahanan budaya, dan revitalisasi.

## Pendahuluan
Kehadiran  era  globalisasi  tak  bisa  dihindari,  namun  hak  hidup  dan  ketahanan kebudayaan  lokal  harus  tetap  dijaga.  Untuk  itu,  ketahanan  kebudayaan    harus  selalu diartikan  secara  dinamis,  di  mana  unsur-unsur  kebudayaan  dari  luar  ikut memperkokoh unsur-unsur kebudayaan lokal. Untuk itu, perlu kita kemukakan bahwa proses globalisasi, yang dikatakan dapat mempertajam “ clash of civilizations ”, dan – meminjam  istilah  Samuel  Huntington  –  juga  dapat  mengakibatkan  perusakan  berat terhadap  peradaban.  Kemasyarakatan  dan  kesadaran  etnis  ( exacerbation  of civilizational,  societal  and  ethnic  self-consciousness ),  tidak  perlu  mengakibatkan pelumpuhan yang memarginalisasi eksistensi bangsa ini.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan kesenian tradisional adalah  pembangunan  nilai-nilai  seni  dan  apresiasi  seni  demi  meningkatkan kemartabatan  seniman  dan  masyarakat.  Dalam  pembangunan  nasional,  idealnya kesenian  sebagai  bagian  dari  kebudayaan  nasional  memperoleh  maknanya  dalam kaitan  dengan  pemahaman  dan  apresiasi  nilai-nilai  kultural.  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa, maka pembangunan nasional perlu bertitik- tolak  dari  upaya-upaya  pengembangan  kesenian  yang  mampu  melahirkan  “nilai- tambah kultural”.
Pakem-pakem  kesenian  (lokal  dan  nasional)  pada  dasarnya  tetap  diperlukan, karena  ia  berakar  dalam  budaya  masyarakat.  Akan  tetapi,  ia  dimungkinkan  untuk dekomposisi,  rekonstruksi,  rekoreografi,  renovasi,  revitalisasi,  refungsionalisasi, disertai  improvisasi  dengan  aneka  hiasan.  Sentuhan-sentuhan  nilai-nilai  dan  nafas baru, perlu juga dikembangkan demi mengundang apresiasi dan menumbuhkan sikap pembaharuan  dan  pengayaan  karya-karya  seni.  Di  sinilah  awal  dari  kesenian  daerah menjadi kekayaan budaya dan “modal sosial-kultural” masyarakat.
Di  sisi  lain  kita  harus  menyadari  bahwa  kesenian  daerah  (tradisional)  pada dasarnya  adalah anonim. Bahkan, lebih jauh  lagi ia  juga  tak bisa dibatasi  atas klaim wilayah. Ia menjadi tak terbatasi oleh garis yang pasti ( borderless ). Untuk itulah, jika kesenian  ditempatkan  sebagai  sarana  menciptakan  ketahanan  budaya  suatu  bangsa maka  persoalan  makna  ketahanan  budaya  tersebut  harus  disikapi  sebagai  ketahanan nasional.
Seumpama  kesenian  dapat  dianalogkan  dengan  ekonomi  misalnya,  maka pembangunan  ekonomi  yang  bermakna  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  “nilai-
tambah  ekonomi”,  maka  pembangunan  kesenian  dan  kebudayaan    akan  bermakna sebagai  upaya  meningkatkan  “nilai-tambah  kultural”.  Nilai  tambah  kultural  pada dasarnya  juga  memuat  makna  nilai-tambah  kemartabatan,  nilai-tambah  kebanggaan, nilai-tambah  jatidiri  dan  nilai-tambah  akal  budi.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan bangsa ini, yaitu cita-cita untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bukanlah  makna  yang  berdasarkan  pada konsepsi  iptek  atau  pun  konsepsi  biologi-genetika,  melainkan  merupakan  suatu konsepsi  budaya.  Dengan  demikian  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  kekayaan  batin,  meningkatkan  kadar  budaya  bangsa, kadar  kemadanian,  sebagai  suatu  proses  humanisasi  mencapai  keadiluhungan  yang mengungguli basic instincts , untuk mengangkat harkat dan derajat insani dari bangsa kita.
Untuk  itu  merevitaliasi  kesenian  trtadisonal  menjadi  salah  satu  strategi  yang efektif untuk  meningkatkan ketahanan budaya bangsa, bahkan pembangunan nasional idealnya  bertitik-tolak  dari  upaya-upaya  pengembangan  kesenian  tradisional  yang mampu  melahirkan  “nilai-tambah  kultural”.  Untuk  itulah,diperlukan  sebuah  strategi agar  kesenian  tradisional  dapat  ditempatkan  sebagai  sarana  menciptakan  ketahanan budaya suatu bangsa.
Seni  budaya  wayang  misalnya,  selama  ini  sudah  cukup  familiar  dikenal  oleh masyarakat  khususnya  masyarakat  Jawa  Tengah.  Akan  tetapi,  seiiring  dengan perkembangan  zaman,  seni  budaya  yang  sudah  cukup  lama  menjadi  bagian  dari kebutuhan  integratif  masyarakat  Jawa  Tengah  kini  lambat  l;aun  justru  semakin ditinggal  audiencenya.  Durasi  pertujukan  yang  lama,  penyajian  pertunjukan  yang monoton,  serba  bahsa  yang  disampaikan  yang  kurang  komunkatif  membawa konsekuensei  kesenian  yang  telah  menjadi  ikon  Orang  Jawa  itu  justru  ditinggalkan masyarakatnya
Daya  tarik  sejumlah  tayangan  televisi  yang  lebih  variatif  dianggap  lebih memikat  dibandingkan  seni  budaya  wayang  tersebut.  Dari  sinilah,  revitalisasi kesenian tradisional sangat diperlukan terutama tetap mempertahankan media ekspresi wayang  namun  mampu  mengitegrasikan  tuntutan  tayangan  televise  yang  dinamis. Singkat  kata,  kegiatan  berupa  revitalsasi  seni  budaya  melalui  tayangan  pesawat televisi sangat strategis.
Untuk itulah tujuan tulisan berikut beusaha untuk mengartikulasikan kesenian tradisional sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial, sehingga mudah beradaptasi dan mendorong kepekaan umum terhadap nilai-nilai keanggunan seni. Di samping itu, mendorong  dinamika  seni    menjadi  kreatif  dan  menjadi  kelengkapan  kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya semacam way of life .

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  tentan  revitslisasi,  kiranya  perlu  adanya  pertimbsng sebsgai  berikut: Pertama ,  revitaliasi  kesenian  tradisional  –  terutama  seni  budaya wayang  –  menjadi  salah  satu  strategi  yang  efektif  untuk    meningkatkan  ketahanan budaya  bangsa,  bahkan  pembangunan  nasional  idealnya  bertitik-tolak  dari  upaya- upaya  pengembangan  kesenian  tradisional  yang  mampu  melahirkan  “nilai-tambah kultural”.
Kedua ,  seni  budaya  wayang  selama  ini  dikenal  sebagai  kesenian  yang  hanya mempertahankan  pakem-pakem  yang  kaku  tetapi  kurang  beradaptasi  dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan audience -nya.  Pakem-pakem  itu  memang  tetap diperlukan,  karena  ia  berakar  dalam  budaya  masyarakat,  namun  ia  dimungkinkan untuk dekomposisi, rekonstruksi, rekoreografi, renovasi, revitalisasi, refungsionalisasi, disertai improvisasi dengan aneka hiasan.
Ketiga ,  strategi  dekomposisi,  rekonstruksi,  rekoreografi,  renovasi,  revitalisasi, refungsionalisasi,  dan  improvisasi  pada  dasarnya  menciptakan  sentuhan-sentuhan nilai-nilai  baru.  Sentuhan-sentuhan  nilai-nilai  dan  nafas  baru,  perlu  juga dikembangkan  demi  mengundang  apresiasi  dan  menumbuhkan  sikap  pembaharuan dan pengayaan karya-karya seni.
Keempat ,  untuk  menumbuhkan  sikap  pembaharuan  dan  pengayaan  karya-karya seni, salah satu di antaranya dengan kemasan audiovisual. Kemasan audio visual yang dimaksud  adalah  dengan  menyajikan  pertunjukan  wayang  dalam  program  tayangan televisi.
Kelima, menyajikan pertunjukan wayang dalam program tayangan televisi. di satu sisi bisa dijadikan strategi agar kesenian tradisonal dapat ditempatkan sebagai sarana menciptakan  ketahanan  budaya  suatu  bangsa.  Sedangkan  di  sisi  lain  kemasan  audio visual  ini  merupakan  langkah  efektif  dalam  rangka  revitalitasi  seni  budaya.
Dengan  sejumlah  argumentsi  tersebut,  harus  diakui  bahwa  keberadaan
tayangan  cara  dari  sejumlah  stasiun  TV,  sangat  efektif  untuk  mendesiminasikan kesenian  tradisional  secama  wayang  ini.  Tayangan  acara  televise  pada  dasarnya memuat  strategi  komunikasi  agar  mampu  memelihara  atau  mengubah  sikap  atau pendapat  sasaran  demi  kepentingan  sumber  pembuat  strategi.  Sehingga,  dapat dikatakan  bahwa  televisi  ini  cenderung  mengajak audience- nya  agar  patuh  kepada pihak  yang  menguasai  modal  komunikasi,  baik  dalam  konteks  politik  maupun ekonomi (Fiske, 1987).
Sejumlah  penayangan  melalui  stasiun  televisi  sangat  strategis  dan  efektif untuk mempengaruhi audience -nya. Pada pemerintahan  Orde Baru misalnya, TVRI – sebagai  satu-satunya  stasiun  televisi  –  justru  dijadikan  alat  propaganda  pemerintah yang  strategis  dan  efektif.  Pada  waktu  itu,    pemerintahan  Orde  Baru    melalui Departemen  Penerangan  (Deppen)  RI  begitu  menguasai  dan  mengendalikan  media penyiaran  televisi  dalam  setiap  isi  tayangannya.  Bahkan  menurut  Kitley  (2000), begitu  berpengaruhnya  media  televisi,  sehingga  pemerintah  Orde  Baru  turut  campur tangan hingga penyusunan program, dalam rangka menyampaikan gagasan politik dan kebudayaan.  Demikian  juga  yang  diungkapkan  Sen  &  Hill  (2001),  Orde  Baru mendefinisikan media sebagai kendaraan bagi terciptanya “kebudayaan nasional”
Sedangkan,  pada  perkembangan  sekarang  ini,    campur  tangan  negara  dalam pengendalian  media  penyiaran  televisi  tidak  sekuat  cengkeraman  Deppen  RI  pada pemerintahan  Orde  Baru.  Saat  ini,  dominasi  negara  –  baik  melalui  Departemen Komunikasi  dan  Informatika  (Depkominfo)  maupun      Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  dalam  rangka  meregulasi  media  penyiaran  televisi  tidak  lagi  sekuat pemerintahan  Orde  Baru.  Dalam  perkembangan  sekarang  ini  yang  ditandai  dengan munculnya  para  pemodal  yang  menguasai  industri  penyiaran  televisi  di  Indonesia, telah  terjadi cultural  transgression akibat  mitos-mitos  bentukan  mereka  yang diekspresikan melalui media yang mereka miliki.
Bertolak  dari  kenyataan  tersebut,  dapat  diyakini  bahwa  sajian  acara  yang “bertarung”  lebih  dari  15  jam  dalam  sehari  itu,  ternyata  melibatkan  sejumlah kepentingan. Ia tidak saja semata-mata atas kepentingan stasiun yang mempunyai jam siaran atau kepentingan negara yang berwenang melakukan regulasi siaran, tetapi juga melibatkan kepentingan sejumlah institusi lain. Sebut saja, rumah produksi, lembaga survei  penonton,  biro  iklan,  atau  perusahaan  yang  ingin  mempromosikan  merek dagangannya.  Bahkan,  partai  politik,  ormas,  organisasi  keagamaan  yang
mengatasnamakan mewakili audience , juga berkepentingan merespons program acara televisi tersebut. Untuk itulah, Fairclough (1995) menyebut proses tersajinya program acara  televisi  ini  sebagai  “ hegemonic  struggle ”  (pertarungan  hegemoni),  sedangkan Fiske (1987) mengistilahkannya sebagai “ an  arena  for  struggle  for  meaning ” (arena pertarungan makna), juga Littlejohn (1996) menyebutnya sebagai “ a struggle among ideologies ” (sebuah pertarungan di antara ideologi).
Media  penyiaran  televisi  pada  dasarnya  merupakan  sumber  pengetahuan populer  bagi  kita  untuk  saling  berhubungan  dalam  wilayah  yang  tidak  terbatas. Televisi menjadi bagian dari, “prakondisi dan konstruksi selektif pengetahuan sosial yang  kita  gunakan  untuk  mempersepsi  ‘realitas’  kehidupan  orang  lain,  dan  secara imajiner  mengkonstruksi  hidup  kita  dan  mereka  menjadi  semacam  ‘keseluruhan dunia’ yang masuk akal bagi kita” (Hall, 1977:140).
Demikian  juga  menurut  Irianto  (2004),  sajian  acara  televisi  pada  dasarnya mengakomodasi  praktik  sosial,  yang  senantiasa  memproduksi  representasi  realitas sosial. Sebagai sajian acara televisi mampu memproduksi representasi realitas sosial, maka    ia  telah  melibatkan  interaksi  dan  negosiasi  yang  kompleks  dan  dinamis  dari sejumlah pelaku. Interaksi dan negosiasi itu, bekerja melalui tiga tahap, yakni, tahap pra-penayangan, penayangan, maupun pasca-penayangan. Pada tahap pra-penayangan misalnya,  akan  melibatkan  rumah  produksi.  Dalam  rumah  produksi  ini  di  dalamnya terdapat para pelaku yang masing-masing mempunyai kepentingan, seperti pemimpin redaksi,  produser,  produser  pelaksana,  asisten  produser  pelaksana,  koordinator liputan,  bagian  dokumentasi,  bagian  editor,    bagian  visual  dan quality  control , sekretaris redaksi dan tim peliput berita, bahkan juga narasumber berita. Baik pelaku yang mewakili rumah produksi maupun narasumber, pada dasarnya juga mempunyai kepentingan  masing-masing.  Sebut  saja,  kepentingan  stasiun  televisi,  kepentingan rumah  produksi,  kepentingan  biro  iklan,  kepentingan  perusahaan  pemasang  iklan, serta  kepentingan  lembaga  penentu  survei  penonton.    Stasiun  televisi  tidak  bisa berbuat banyak jika tidak mendapatkan hasil produksi dari rumah produksi. Demikian juga rumah produksi tidak bisa menjual hasil produksinya, jika hasil produksi tersebut tidak  sesuai  dengan  kepentingan  stasiun  televisi.  Stasiun  televisi  tidak  bisa menayangkan  sajian  jika    tidak  mendapat  dukungan  sponsor  atau  pemasang  iklan. Dukungan sponsor dan pemasang iklan dapat berjalan, jika tayangan tersebut mampu mengikat  perhatian  pemirsanya.  Tayangan  tersebut  dinyatakan  mampu  mengikat
perhatian  pemirsanya,  jika  mendapat  rekomendasi  lembaga  survei  penonton  tentang peringkat tinggi rendahnya ( rating ) sajian acara tersebut ditonton pemirsanya.
Sedangkan  pada  tahap  pasca-penayangan,  juga  akan  melibatkan  kepentingan sejumlah  institusi dan individu. Sebut saja, kepentingan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatasnamakan institusi independen bentukan negara untuk memantau isi  penyiaran  sejumlah  stasiun  televisi.  Bahkan  pada  tahap  pasca-penayangan,  sajian acara tersebut juga akan mendapat reaksi dari sejumlah institusi, seperti partai politik, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, atau lainnya. Dari sinilah, proses tarik menarik  kepentingan  –  baik  politik,  ekonomi,  maupun  kepentingan  yang  lain  --  di antara  para  pelaku  tindakan  yang  memproduksi  dan  yang  merespons  sajian  acara televisi akan terlihat. Proses tarik menarik kepentingan tersebut bisa berbentuk kerja sama atau bahkan berupa konflik (McQuail 2000).
Tarik  menarik  kepentingan  itulah  yang  membentuk  politik  informasi  media televisi. Katakanlah, ketika isi siaran televisi (di antaranya berupa tayangan program infotainment )  dikuasai  pemegang  ekonomi  politik  informasi  ( political-economy  of information ),  maka  informasi  menjadi  alat  kepentingan  para  subjek  pelaku  media untuk  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya.  Para  penguasa  ekonomi  ini  kemudian berperan  menjadi  perumus  realitas  ( definer  of  reality ).  Artinya,  ideologi  atau kepentingan  para  subjek  pelaku  media  akan  menelusup  melalui  tayangan  yang diproduksi dan direproduksinya. Apalagi, tayangan yang diproduksi dan direproduksi stasiun televisi tersebut merupakan salah satu teks utama televisi. Sebagai salah satu teks,  tayangan  televisi  bukan  hasil  rangkaian  realitas,  melainkan  representasi  yang terseleksi  dan  terkonstruksi  serta  menjadi  bagian  yang  turut  membentuk  realitas (Barker,2000; Bennet, 1982; Berger dan Luckman, 1990; dan Piliang, 2005).
Terseleksi dan terkonstruksinya realitas tersebut, ditentukan oleh pengetahuan dan  tindakan  para  subjek  pelaku  tindakan  yang  terlibat  dalam  media.  Dengan demikian,  kenyataan  subjektif  yang  berasal  dari  pengetahuan  dan  tindakan  subjek pelaku  media  akan  lebih  mewarnai  sajian  acara  televisi.    Di  sisi  lain,  para  pelaku media  secara  subjektif  juga  dapat  mengubah  kategori  persepsi  dan  apresiasi  yang mengendalikan berbagai pandangannya tentang realitas sosial melalui tayangan acara televisi tersebut (Severin & Tankard 2005 dan Irianto,2004).
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  tersajikannya  program  tayangan infotainment pada  dasarnya  lebih  ditandai  oleh  praktik-praktik  sosial  para  pelaku
dalam rangka berinteraksi dan bernegosiasi dengan pelaku yang lain. Dalam praktik- praktik sosial para pelaku itulah, sejumlah pelaku melalui relasi-relasi yang ada akan bersaing,  berjuang,  dan  saling  mengalahkan,  yang  secara  langsung  maupun  tak langsung menandai bekerja dan berkontestasinya kekuasaan. Istilah kekuasaan dalam hal  ini  secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai  kemampuan  individu  atau  institusi untuk  mengendalikan,  mempengaruhi,  dan  membuat  pelaku  yang  lain  melakukan sesuatu  (Saifuddin,  2005:360-361).  Atau  dengan  kata  lain,  bekerja  dan berkontestasinya  kekuasaan  dalam  hal  ini  tidak  dilihat  sebagai  gambaran  yang menampilkan  para  kontestan  dalam keonstelasi yang statis (Pradipto, 2007).  Ia lebih dilihat  sebagai  proses  interaksi  dan  negosiasi  yang  di  dalamnya  kekuasaan  bekerja dan berpengaruh dalam konteks tertentu.

## Simpulan
Kesenian  tradisional–terutama  seni  budaya  wayang–dibutuhkan  revitalisasi Revitaliasi  kesenian  tradisional  menjadi  salah  satu  strategi  yang  efektif  untuk meningkatkan  ketahanan  budaya  bangsa,  bahkan  pembangunan  nasional  idealnya bertitik-tolak  dari  upaya-upaya  pengembangan  kesenian  tradisional  yang  mampu melahirkan “nilai-tambah kultural”. Seni  budaya wayang selama ini dikenal  sebagai kesenian  yang  hanya  mempertahankan  pakem-pakem  yang  kaku  tetapi  kurang beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman  dan  tuntutan audience -nya.  Pakem-pakem itu memang tetap diperlukan, karena ia berakar dalam budaya masyarakat, namun ia dimungkinkan  untuk  dekomposisi,  rekonstruksi,  rekoreografi,  renovasi,  revitalisasi, refungsionalisasi,  disertai  improvisasi  dengan  aneka  hiasan.  Melalui  penayangan  di acara  televisi,  keberada  seni  budaya  wayang akan  menjadi efektif  untuk meningkatkan  ketahanan  budaya  bangsa,  bahkan  pembangunan  nasional  idealnya bertitik-tolak  dari  upaya-upaya  pengembangan  kesenian  tradisional  yang  mampu melahirkan “nilai-tambah kultural”.

## Daftar Pustaka
Barker, Chris. 2003. Cultural Studies: Theory and Practice (2nd edition). London: SAGE Publishers
Berger,  Peter  dan  Thomas  Luckman.  1990. Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan:  Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan (terjemahan) . Jakarta: LP3ES
Fairclough, Norman. 1994. Critical Discourse Analysis. New York: Longman Group Limited.
Fiske, John. 1987. Television Culture . London: Routledge
Hall, Stuart. 1976. “The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions of Our Times” dalam K. Thompson (ed.) Media and Cultural Regulations . London: Sage.
Irianto,  Agus  Maladi.  2014. Media  dan  Kekuasaan:  Antropologi  Membaca  Duni Kontemporer. Semarang: Pustaka Mandiri
Littlejohn,  Stephen  W.  1994. Theories  of  Human  Communication. Belmont: Communication. Wadworth Publishing Company
McQuail, Dennis. 2000. McQuail’s Mass Communication Theory . London: Sage Publications
Piliang,  Yasraf  Amir.  2004. Posrealitas,  Realitas  Kebudayaan  dalam  Era Posmetafisika . Bandung: Jalasutra
Pradipto,  Y.  Dedy.  2007. Belajar  Sejati  VS  Kurikulum  Nasional:  Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar , Yogya: Kanisius.
Saifuddin, Achmad Fedyani. 2004. Antropologi Kontemporer. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: Prenada Media
Saverin, Werner J. & James W. Tankard. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta: Prenada Media.
Sen, Krisna dan David T.Hill. 2001. Media, Budaya dan Politik di Indonesia . Jakarta: PT Media Lintas Inti Nusantara