## Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
1 Cepi Triana Safari

## 1Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya; cepi.triana33@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  regional  autonomy  and  decentralization  has  implications  for  the broadening of regional authorities to regulate and manage regional revenues. The purpose of this  study  was  to  determine  the  performance  of  regional  revenue  in  the  Garut  Regency’s statement of budget realization since 2013-2017 fiscal years.The theory that I use in this study is  the  theory  of  Mahmudi  (2016)  which  states  that  to  analyze  the  performance  of  regional revenue can be done by analyzing the variance (difference) revenue budget, analysis of revenue growth,  and  financial  ratio  analysis.The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method with a qualitative approach.The results showed that the regional revenue performance of Garut Regency  in  the  2013-2017  fiscal  years  based  on  the  analysis  of  variance  (difference)  of  the revenue budget was considered to be poor and then based on revenue growth was considered quite good. The regional revenue performance of Garut Regency 2013-2017 fiscal years based on  the  degree  of  decentralization  ratio  is  considered  less,  based  on  the  regional  financial dependency ratio is still considered very high, and based on regional financial independence ratios was considered very low and included in the pattern of instructive relations.
Keywords:  Regional  Revenue Performance, Analysis  of  Variance Revenue Budget,  Analysis of Revenue Growth, Financial Ratio Analysis.

## Pendahuluan
Perubahan  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  di  Indonesia  dilaksanakan  melalui penerapan kebijakan otonomi  termaktub dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah termaktub dalam Undang-undang Nomor 33  Tahun  2004.  Penerapan  kedua  Undang-Undang  tersebut  membawa  konsekuensi  terhadap penyediaan  sumber  keuangan  daerah  yang  sebanding  dengan  banyaknya  kegiatan pemerintahan  di  daerah  otonom.  Penyelenggaraan  hak-hak  tersebut  membuat  daerah berkewenangan untuk mengatur dan manjelankan pemerintahannya sendiri.
Pemerintah  daerah  wajib  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya.  Untuk  pelaksanaan  APBD  pemerintah  daerah  wajib  melakukan pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Elemen  dari  lapran  keuangan pemerintah daerah salah  satu di antaranya  yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui LRA dapat dilakukan analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan daerah. Keuangan daerah  menurut  Mamesah  (1995)  dalam  (Halim,  2004:18)  adalah  harta  daerah  yang  berupa kekayaan  yang  diakui  dan  dimiliki  oleh  daerah  atau  negara  yang  tingkatnya  lebih  tinggi posisinya,  dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  merupakan  semua  kewajiban  serta  hak  yang tepat berdasarkan peraturan.
Laporan  ini  membandingkan  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  dengan  masing- masing  anggaran  pertahunnya  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu  juga  dapat diketahui hal tersebut digunakan apa saja dalam priode tersebut. Setiap satu priode yang telah berlangsung  maka  dalam  laporan  realisasi  ini  dibandingkan,  yang  selanjutkan  akan  terdapat sumber  dananya  darimana,  dialokasikan  dimana  dan  pemakaiannya  seperti  apa  (Suwanda, 2015:71).
Kinerja  pendapatan  daerah  menurut  Mahmudi  (2016)  secara  umum  yaitu  jika manifestasi  kinerja  berada  dibawah  jumlah  yang  dianggarkan,  maka  kinerjanya  dianggap buruk.  Evaluasi  yang  dilakukan  untuk  menigkatkan  kinerja  pendapatan,  perlu  dilakukannya anggaran  yang  melebihi  target  dibuktikan  dengan  bagian  pendapatan  yang  paling  dominan. Untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah menurut Mahmudi (2016) perlu adanya upaya- upaya sebagai berikut:

## 1.   Analisis Varians Anggaran Pendapatan
Pelaksanaan pendapatan  kinerja  yang berupa  anggaran  pendapatan  maupun  keuangan dapat diukur dan dinilai melalui analisis varians (selisih) dan juga dapat diketahui daya  guna yang  diperoleh  dari  target  yang  telah  ditentukan.  Ketika  pemerintah  bisa  mendapatkan pendapatan  yang  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan  maka  kinerja  pendapatan  tersebut dianggap bagus. Sedangkan, ketika pemerintah mendapatkan pendapatan dibawah target yang telah ditentukan maka kinerja pendapatan tersebut dianggap kurang bagus. (Mahmudi, 2016).

## 2.   Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis  pertumbuhan  pendapatan  memiliki  tujuan  yang  di  antaranya  adalah  guna memahami  dalam  suatu  tahun  anggaran  dalam  pemerintah  ataupun  beberapa  periode,  dapat mengetahui  apakah  terjadi  pertumbuhan  yang  negatif  atau  positif  dalam  kinerja  anggaran. Secara  ideal,  pendapatan  tersebut  dapat  tumbuh  dan  diharapkan  bisa  cenderung  meningkat serta hasil yang positif. Namun, apabila hasil negatif yang ada atau tumbuh, hal tersebut akan mengindikasikan terjadinya kinerja yang turun serta harus dapat diketahui faktor yang memicu hal  itu.  (Mahmudi,  2016).  Pertumbuhan  pendapatan  pada  tahun  tertentu  (t)  dapat  dihitung dengan rumus berikut:

## 3.   Analisis Rasio Keuangan
Analisis  rasio  keuangan  salah  satunya  dipakai  untuk  menganalisis  pendapatan  guna mengevaluasi kinerja menurut Mahmudi (2016) adalah sebagai berikut:
a.   Rasio Derajat Desentralisasi
Meningkatnya pendapatan asli daerah membuat peningkatan yang tinggi terhadap bisa atau  tidaknya  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  desentralisasi.  Pada  dasarnya  derajat desentralisasi  ini  dibuat sebgai  tolak  ukur  antara  jumlah  pendapatan  dan  penerimaan  daerah. (Mahmudi, 2016:140). Proses tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Tabel 1.1

## Kriteria Tingkat Derajat Desentralisasi
Persentase PAD Kemampuan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik 50,00 Sangat Baik Sumber: Banga (2017)
b.   Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Melalui cara perhitungan ini kita dapat mengetahui jika rasio ini semakin tinggi maka ketergantungan  pemerintah  daerahpun  memiliki  tingkat  yang  besar  kepada  pemerintah  pusat (Mahmudi, 2016). Sebagaimana rumus berikut ini:
Tabel 1.2 Ukuran Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
%DAPER/TPD Tingkat Ketergantungan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi 50,00 Sangat Tinggi Sumber: Hidayat (2017)

## c.   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Jenis  rasio  pada  prinsipnya  dihitung  dengan  melakukan  perbandingan  antara  total penerimaan asli daerah dan total penerimaan transmisi dari pemerintah pusat dan provinsi juga pinjaman  daerah.  Angka  rasio  yang  semakin  tinggi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  tinggi  (Mahmudi,  2016).  Dalam mengkalkulasikan rasio kemandirian keuangan daerah digunakan rumus sebagai berikut:
Berikut  ini  adalah  tabel  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  mengetahui  pola hubungan dengan kemampuan daerah dilihat dari sisi keuangannya:
Tabel 1.3

## Tipe Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif

## Sumber: Halim (2004)
1)   Tipe  hubungan  instruktif,  yaitu  tidak  adanya  kontribusi  dari  daerah  yang  mereka  belum bisa  menjalankan  otonomi  daerahnya,  dibandingkan  dengan  kontribusi  pemerintah  pusat yang lebih menonjol dalam membantu menjalankan otonomi daerah tersebut.
2)   Tipe  hubungan  konsultatif,  yaitu  pemerintahan  daerah  yang  mulai  sedikit  lebih  mampu menjalankan otonomi daerahnya sehingga pemerintah pusat sudah mulai tidak ikut campur tangan di daerah tersebut.
3)   Tipe hubungan partisipatif, yaitu pemerintah daerah sudah 50% mampu menjalankan roda pemerintahannya sendiri.
4)   Tipe  hubungan  delegatif,  dari  hubungan  ini  pemerintah  daerah  sudah  bisa  sendiri  dalam menjalankan  pemerintahan  didaerahnya.  Pemerintah  pusatpun  sudah  tidak  ikut  mengatur secara intensif lagi daerah tersebut.
Sebuah analisis yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya pemerintahan dalam menjalankan  anggarannya,  dinilai  baik  jika  anggaran  tersebut  sesuai  dan  melampaui  jumlah yang telah ditetapkan. Anlaisis tersebut menggunakan analisis pendapatan daerah yang dibuat oleh  pemerintahannya  itu  sendiri  untuk  menilai  kinerja  daerah  tersebut.  Berdasarkan  pada Perda Kabupaten Garut  Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  Kabupaten  Garut,  dalam  Pasal  17  ayat  2  dinyatakan  bahwa  total  perolehan  yang dimasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perhitungan  yang masuk akal, realistis, dapat  diukur, dan  tercapai bagi tiap  sumber penerimaan.  Sementara itu, penerimaan pendapatan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Garut  selama  tahun  2013-2017  tidak  mencapai target yang telah ditetapkan.
Beban  pemerintah  daerah  semakin  besar  dikala  pemerintah  pusat  melimpahkan wewenangnya  kepada  daerah,  yang  mana  diharuskannya  pendapatan  daerah  yang  lebih meningkat  lagi.  Besarnya  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  di  Kabupaten  Garut  tidak  serta merta  membuat  daerah  mampu  menggali  dan  mengembangkan  potensi  daerah  yang  dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Bahkan pada tahun 2016 pendapatan asli daerah yang diterima  oleh  Kabupaten  Garut  terjadi  penyusutan  pendapatan  daerah  yang  cukup  berarti, keadaan tersebut terdapat dalam grafik berikut.
2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 Grafik 1.1

## Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2016

## PAD Kabupaten Garut tahun 2014-
2016
450.000.000.000 400.000.000.000 419,201,758,615. 11 385,312,223,031. 350.000.000.000 373,261,713,306 89
2014 2015 2016 PAD Kabupate…
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Pendapatan transfer  yang diterima oleh Kabupaten Garut setiap tahunnya  selalu lebih tinggi daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keadaan tersebut terdapat  dalam grafik berikut.

## Grafik 1.2
Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2013-2017
4.000.000.000.000 3.000.000.000.000
2.000.000.000.000 1.000.000.000.000
0
PAD
Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain Yang Sah
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti .
Berdasarkan  fenomena  dan  permasalahan  yang  telah  dideskripsikan  diatas  peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut, kinerja pendapatan ini  mencerminkan  capaian  realisasi  pendapatan  dan  komponen  pendapatan  apa  saja  yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Apabila jumlah pendapatan yang diinginkan  tidak  berhasil  maka  dibutuhkan  pengkajian  ulang,  tentang  sebab  dari  pendapatan yang tidak memuaskan tersebut. Sebab anggaran pendapatan daerah salah satu targetnya yaitu sedikitnya harus terlampaui jumlah pendapatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penelitian ini  dilakukan  dengan  suatu  tujuan  yaitu  untuk  menganalisis  kinerja  pendapatan  daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  diambil  dalam  penelitian  ini, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam rangka untuk memperoleh data yang diharapkan, perlu  dilakukan  suatu  cara  tepat  yang  akan  dilakukan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu wawancara mendalam secara terstuktur. Melalui wawancara yang terstruktur, pengumpul  data  dapat  didapatkan  dari  beberapa  pewawancara.  Informan  dapat  ditentukan melalui purposive teknik,  yang  memiliki  arti  bahwa  informan  tersebut  dapat  dipilih  secara
sengaja  karena  dianggap  mampu  menambah  data  dalam  penelitian.  Selain  itu  penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu  data  penelitian  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka. Mengumpulkan  data  dengan  cara  mempelajari  dokumen  serta  buku-buku  yang  berhubungan dengan  pokok-pokok  penelitian.  Proses  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data kualitatif, yaitu dengan melakukan pencarian dan penyusunan  yang terstruktur dari data  yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan lainnya. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman  tentang  analisis  data  yang  terdiri  dari  beberapa  langkah  yaitu,  reduksi  data,  data display  atau  penyajian,  penarikan  kesimpulan/  verifikasi.  (Miles  dan  Huberman,  2007:16). Sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dengan  cara  mengumpulkan  dan,  mendefinisikan  dalam kelompok, dilakukannya integrasi, disusun dalam pola serta mampu membuat kesimpulan yang dikhususkan pada orang lain.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1.1 Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan
Analisis  Varians  yang  digunakan  sangat  membantu  memberikan  informasi  tentang kinerja  pendapatan  yang  bisa  dibandingkan  tahun  pertahunnya.  Berikut  ini  tabel  varians pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017:

## Tabel 3.1

## Hasil Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun Anggaran Realisasi Selisih Anggaran Varians % 2013 2.777.458.207.457 2.741.528.022.330 -35.930.185.127 -1,29 2014 3.161.339.193.252 3.150.458.860.769 -10.880.332.483 -0,34 2015 3.631.183.716.298 3.540.619.065.782,11 -90.564.650.516 -2,49 2016 4.019.998.196.150,35 3.748.975.224.710,89 -271.022.971.439 -6,74 2017 4.528.926.876.090,17 4.422.978.254.586 -105.948.621.504 -2,34
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Dari tabel di atas maka terdapat selisih anggaran dan persentase varians  yang negatif. Melalui selisih tersebut dapat diketahui tingkat efektivitas pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten  Garut.  Hasil  perhitungan  varians  yang  menunjukkan  angka  negatif  memiliki  arti bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2013-2017 tidak dapat  mencapai  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Selisih  kurang  terendah  terjadi  pada  tahun 2014  dengan  persentase  varianssebesar  0,34%  dan  nominal  10.880.332.483.  Selisih  kurang tertinggi terjadi  pada  tahun  2016, dengan persentase varians  sebesar  -6,74%. Apabila dilihat dari persentase memang tidak terlalu besar, namun apabila dilihat secara nominal selisih kurang cukup signifikan yaitu sebesar 271.022.971.439.
Sedangkan wawancara  yang dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja hasilnya  yaitu,  Pendapatan  pembiayaan  terdapat  beberapa  halangan  dan  gangguan  untuk perolehan  tujuan  pendapatan  daerah  yang  telah  disepakati  sebelumnya  seperti  keterlambatan penetapan APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang berdampak pada penyerapan bantuan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Permasalahan  seperti  perkembangan ekonomi  dunia  turut  mempengaruhi  terhadap  pendapatan  pemerintah  pusat,  yang  berimbas
pada capaian kinerja pendapatan daerah untuk jenis dana perimbangan, sehingga pendapatan daerah tidak sesuai dengan perolehan dana yang telah disepakati sebelumnya.
Secara keseluruhan varians anggaran pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran  2013-2017  memiliki  persentase  dan  nominal  selisih  yang  negatif  serta  fluktuatif. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten  Garut  tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan  analisis varians  dapat  dinilai  kurang  baik.  Sebab  realisasi  pendapatan  di  bawah  jumlah  yang  telah dianggarkan  sehingga  menghasilkan  selisih  kurang  yang  termasuk  kategori  tidak menguntungkan atau disebut unfavourable variance .

## 1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Berikut pertumbuhan pendapatan Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.
Tabel 3.2 Hasil Pertumbuhan PAD Kabupaten Garut TA 2013-2017 Tahun Realisasi PAD Pertumbuhan PAD Tingkat Pertumbuhan PAD% Trend% 2012 184.269.764.772 2013 240.631.630.078 56.361.865.306 30,58 2014 373.261.713.306 132.630.083.228 55,12 24,53 2015 419.201.758.615,11 45.940.045.309 12,31 -42,81 2016 385.312.223.031,89  -33.889.535.583 -8,08 -20,40 2017 692.255.365.083 306.943.142.051 79,66 87,75
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Berdasarkan  tabel  tersebut  kita  dapat  mengetahui  pendapatan  asli  daerah  antara anggaran  2013  sampai  2015  selalu  mengalami  pertumbuhan  positif  yang  artinya  mengalami peningkatan.  Meskipun  dengan  kecenderungan  yang  fluktuatif.  Kemudian  penerimaan  pada tahun  2016  tentang  pendapatan  asli  daerah  terjadi  penurunan  kemudian  kembali  mengalami peningkatan  ditahun  2017.Pertumbuhan  pendapatan  terendah  terjadi  pada  tahun  2016,  PAD mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,08% yang artinya pendapatan asli daerah pada tahun 2016  mengalami  penurunan  sebesar  33.889.535.583.  Kemudian  pertumbuhan  pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, PAD mengalami pertumbuhan positif yang meningkat cukup tinggi  yaitu  sebesar  79,66%  dengan  nominal  peningkatan  PAD  sebesar  306.943.142.051. Berdasarkan hasil wawancara  yang telah dilakukan bahwa penurunan penerimaan PAD pada tahun 2016 terjadi karena faktor bencana alam dan adanya pajak daerah serta retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran namun tidak boleh dilakukan pemungutan. Berikut hasil pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Garut antara tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017.
==================================================================================
Tabel 3.3
Hasil Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun Realisasi Pendapatan Daerah Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah% Trend% 2012 2.329.795.383.220 2013 2.741.528.022.330 411.732.639.110 17,67 2014 3.150.458.860.769 408.930.838.439 14,92 -2,53 2015 3.540.619.065.782,11  390.160.205.013 12,38 -2,53 2016 3.748.975.224.710,89  208.356.158.929 5,88 -6,50 2017 4.422.978.254.586 674.003.029.875 17,98 12,09
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Melalui tabel tersebut kita mengetahui pada tahun 2013 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan   positif   sebesar   17,67%   dengan   nominal   peningkatan   pendapatan   sebesar 411.732.639.110. Pada tahun  2014 pendapatan daerah  tetap mengalami  pertumbuhan  positif, namun  tingkat  pertumbuhannya  mengalami  penurunan.  Tingkat  pertumbuhan  pendapatan daerah pada tahun 2014 adalah 14,92% dengan nominal peningkatan sebesar 408.930.838.439. Pada  tahun  2015  pendapatan  daerah  mengalami  pertumbuhan  yang  positif,  namun  tingkat pertumbuhannya kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada  tahun 2015 adalah 12,38% dengan nominal peningkatan pendapatan sebesar 390.160.205.013. Pada tahun 2016 pendapatan daerah masih mengalami pertumbuhan yang positif, namun tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah  5,88% dengan nominal peningkatan pendapatan sebesar 208.356.158.929. Pertumbuhan  pendapatan  yang  paling  besar  terjadi  pada  tahun  2017,  dengan  nominal peningkatan pendapatan daerah sebesar 674.003.029.875 dan persentase pertumbuhan sebesar 17,98%.
Secara  umum  pertumbuhan  pendapatan  Kabupaten  Garut  tahun  anggaran  2013-2017 mengalami  pertumbuhan  yang  baik.Meskipun  tingkat  pertumbuhan  pendapatan  mengalami kecenderungan  yang  fluktuatif,  namun  pertumbuhan  pendapatan  selalu  bergerak  positif, kecuali  pada  tahun  2016  pendapatan  asli  daerah  mengalami  pertumbuhan  yang  negatif.Hal tersebut  berarti  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  pendapatan  daerah  Kabupaten  Garut  tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan analisis pertumbuhan dapat dinilai cukup baik, sebab secara umum  selalu  mengalami  pertumbuhan  yang  positif  atau  berarti  pendapatan  mengalami peningkatan.
1.3 Analisis Rasio Keuangan
1.3.1    Rasio Derajat Desentralisasi
Besaran  keterlibatan  pendapatan  asli  daerah  dengan  total  pendapatan  daerah  dapat dilihat  di  rasio  derajat  desentralisasi.  Berikut  rasio  derajat  desentralisasi  Kabupaten  Garut selama tahun anggaran 2013-2017.
==================================================================================
Tabel 3.4
Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Garut TA 2013-2017 Tahun PAD Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi % Kriteria 2013 240.631.630.078 2.741.528.022.330 8,78 Sangat Kurang 2014 373.261.713.306 3.150.458.860.769 11,85 Kurang 2015 419.201.758.615,11  3.540.619.065.782,11 11,84 Kurang 2016 385.312.223.031,89  3.748.975.224.710,89 10,28 Kurang 2017 692.255.365.083 4.422.978.254.586 15,65 Kurang Rata-rata 11,68 Kurang
Sumber: LRA Kabupatenl Garut, data diolah oleh peneliti.
Berdasarkan tabel tersebut bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Garut pada tahun anggaran  2013-2017  secara  umum  masih  rendah  dengan  perkembangan  yang  fluktuatif. Jumlah rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Garut dari tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 11,68% dan termasuk pada kriteria kurang. Bahkan pada tahun anggaran 2013 rasio  derajat  desentralisasi  termasuk  kepada  kriteria  minim  (kurang)  sekali  sebab  terdapat diinterval  0,00-10,00%  yang  menunjukkan  persentase  angka  8,78%.  Kemudian  pada  tahun anggaran  2014  rasio  derajat  desentralisasi  meningkat  menjadi  11,85%  dan  termasuk  pada kriteria  minim  (kurang)  sebba  terdapat  diinterval  10,01-20,00%.  Begitupun  pada  tahun  2015 rasio derajat desentralisasi masih berada pada kriteria kurang dan rasio mengalamipenurunan menjadi  11,84%.  Setelah  itu  juga  tahun  2016,  rasio  derajat  desentralisasi  sekali  lagi  terjadi penurunan menjadi 10,28%. Pada tahun anggaran 2017, rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan cukup baik menjadi 15,65%. Namun tingginya rasio tersebut masih tetap berada dalam kriteria kurang, sebab rasio ada pada interval 10,01-20,00%.
Rendahnya  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)memperlihatkan  jika  PAD  masih belum  mampu  menjadi  sumber  keuangan  utama  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.Pendapatan  asli  daerah  diharapkan  dapat  menjadi  modal  yang  utama  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebab merupakan sumber penerimaan yang menjadi  kewenangan  daerah  dalam  pengelolaannya.Secara  keseluruhan  kinerja  pendapatan daerah  Kabupaten  Garut  tahun  anggaran  2013-2017  berdasarkan  rasio  derajat  desentralisasi fiskal dapat  dinilai masih kurang.  Sebab keikut sertaan  pendapatan asli daerah  terhadap total pendapatan daerah masih tergolong pada kriteria minim (kurang), rata-rata persentase sebesar 11,68% dan berada pada interval 10,01-20,00%.
==================================================================================

## 1.3.2  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Dapat  dilihat  besaran  ketergantungan  pendapatan  daerah  kepada  bantuan  dari  provinsi maupun pusat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut ini uraiannya.
Tabel 3.5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013- 2017 Tahun Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Rasio Ketergantungan % Kriteria 2013 2.391.885.221.952 2.741.528.022.330 87,25 Sangat Tinggi 2014 2.630.765.368.597 3.150.458.860.769 83,50 Sangat Tinggi 2015 3.114.721.307.167 3.540.619.065.782,11 87,97 Sangat Tinggi 2016 3.204.547.476.851 3.748.975.224.710,89 85,48 Sangat Tinggi 2017 3.587.055.889.503 4.422.978.254.586 81,10 Sangat Tinggi Rata-rata 85,06 Sangat Tinggi
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Berdasarkan  tabel  tersebut  dilihat  bahwa  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah Kabupaten Garut sangat tinggi dan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Garut dari tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar  85,06%  dan  termasuk  dalam  kriteria  ketergantungan  sangat  tinggi.  Kriteria  tersebut menunjukkan  arti  bahwa  selama  tahun  anggaran  2013-2017  pendapatan  daerah  Kabupaten Garut bergantung sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hasil rasio tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer berkontribusi sangat tinggi terhadap total pendapatan daerah.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  bahwa  ketergantungan  pendapatan daerah Kabupaten Garut disebabkan karena potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali dengan  baik  sehingga  penerimaan  pendapatan  sektor  PAD  masih  rendah.  Luasnya  wilayah Kabupaten Garut mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan  urusan  rumah  tangga pemerintah daerah tidak dapat dibiayai hanya dari penerimaan PAD saja, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten  Garut  mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  dalam  bentuk pendapatan transfer.
Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013- 2017  berdasarkan  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dapat  dinilai  masih  tinggi.  Sebab tingkat  ketergantungan  dan  kontribusi  pendapatan  transfer  terhadap  total  pendapatan  daerah masih termasuk pada standard yang sangat tinggi, dengan rata-rata persentase sebesar 85,06% dan berada pada interval  50,00.

## 1.3.3    Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Dalam hal ini pemerintah daerah mampu membiayai dirinya sendirri seperti dalam hal pembangunan infrastuktur, kegiatannya dalam mengelola pemerintahan, melakukan pelayanan kepada  masyarakatnya  dan  juga  dapat  mengurus  urusan  rumah  tangganya.  Melalui  hal  ini
==================================================================================
pemerintah dapat mengetahui keikut sertaan masyarakatnya dalam segala program pemerintah yang  sedang  atau  akan  dijalankan.  Berikut  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2013-2017:

## Tabel 3.6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Garut TA 2013-2017 Tahun PAD Pendapatan Transfer Rasio KemandirianDaerah % 2013 240.631.630.078 2.391.885.221.952 10,06 2014 373.261.713.306 2.630.765.368.597 14,19 2015 419.201.758.615,11 3.114.721.307.167 13,46 2016 385.312.223.031,89 3.204.547.476.851 12,02 2017 692.255.365.083 3.587.055.889.503 19,30 Rata-rata 13,81
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Tabel tersebut menunjukan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 masih rendah dan mengalami perkembangan  yang fluktuasi. Berikut ini tabel  tingkat  kemandirian  pendapatan  daerah  Kabupaten  Garut  serta  pola  hubungan kemampuan daerah.

## Tabel 3.7
Kriteria Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun Rasio Kemandirian Daerah% Kemampuan Keuangan Pola Hubungan Interval 2013 10,06 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25% 2014 14,19 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25% 2015 13,46 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25% 2016 12,02 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25% 2017 19,30 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25% Rata-rata 13,81 Rendah Sekali Instruktif 0% - 25%
Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.
Tabel  tersebut  dapat  terlihat  ternyata  rata-rata  rasio  kesiapan  keuangan  daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 13,81% dan termasuk pada kriteria rendah  sekali,  sebab  berada  pada  interval  0%  -  25%.  Dengan  demikian  dalam  hal  ini kemandirian  pendapatan  daerah  Kabupaten  Garut  berada  pada  posisi  yang  rendah  sekali. Kemampuan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut  dalam  mendanai  berbagai  aspek kegiatan pemerintahannya yang menjadi urusan daerahnya masih sangat rendah.Selama tahun anggaran 2013-2017 pola hubungan keuangan daerah Kabupaten Garut masih tergolong dalam pola  instruktif.Pola  hubungan  instruktif  menurut  (Halim,  2004:188)  adalah  kontribusi pemerintah daerah yang kurang aktif dari pada pemerintah pusat yang lebih aktif berkontribusi
==================================================================================
dalam   menjalankan   pemerintahannya   dikarnakan   pemerintah   daerah   yang   tidak   bisa menjalankan otonominya sendiri.
Rasio kemandirian terendah dalam waktu 5 tahun terkhir terjadi di angka 10.06% pada tahun  2013.  Sedangkan  tertingginya  berada  pada  tahun  2017  terdapat  pada  angka  19,30%. Meskipun rasio tersebut paling tinggi selama 5 tahun namun tetap saja  mtempat  yang sangat rendah jika menggunakan pola hubungan instruktif. Dimana dana perimbang masih lebih tinggi dibandingkan dana pendapatan asli di daerah tersebut.
Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013- 2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dinilai masih rendah sekali. Sebab kemampuan  pendapatan  asli  daerah  dalam  mendanai  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan pemerintahan  daerah  masihsangat  rendah.  Yang  berada  pada  rata-rata  persentase  sebesar 13,81% dan berada pada interval 0% - 25%.

## Simpulan
Berdasar  kepada  pembahasan  serta  hasil  penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja pendapatan  daerah  Kabupaten  Garut  tahun  anggaran  2013-2017  berdasarkan  analisis  varians (selisih)  anggaran  pendapatan  dinilai  kurang  baik,  sebab  secara  keseluruhan  realisasi pendapatan  di  bawah  jumlah  yang  telah  dianggarkan  dan  termasuk  kategori  tidak menguntungkan  atau  disebut unfavourable  variance .  Sedangkan  kinerja  pendapatan  daerah berdasarkan  analisis  pertumbuhan  pendapatan  dinilai  cukup  baik,  sebab  secara  umum menunjukan pendapatan  selalu mengalami pertumbuhan  yang positif atau  berarti pendapatan mengalami  peningkatan.  Namun,  kinerja  pendapatan  daerah  berdasarkan  rasio  derajat desentralisasi  dinilai  masih  kurang,  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  11,68%  dan  berada pada interval 10,01-20,00%. Meskipun demikian, kinerja pendapatan daerah berdasarkan rasio ketergantungan  keuangan  daerah  dinilai  masih  sangat  tinggi,  dengan  rata-rata  persentase sebesar  85,06%  dan  berada  pada  interval    50,00.  Walaupun  kinerja  pendapatan  daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dinilai masih rendah sekali dan termasuk pada pola hubungan instruktif, dengan rata-rata persentase sebesar 13,81% dan berada pada interval 0% - 25%.

## Referensi
Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia.
Boediono. (2013). Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta: BPFE.
Darise, N. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
Elita. (2007). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Rajawali.
Hakim, R. (2008). Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah . Surabaya: DJPK Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta . Penerbit Bunga Rampai Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN Hesel, N. (2007). Manajemen Publik . Jakarta: Grasindo.
==================================================================================
Hidayat, W. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan . Malang: UMM Press.
Jhingan, M.L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia . Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
Kusaini,  M.  (2006). Ekonomi  Publik  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan  Daerah . Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Memah, E. (2013). Efektifitas dab Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Manado . Jurnal EMBA Vol. 1.
Mulyana,  B.  (2006). Perspektif  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pengelolaan  APBD  di  Indonesia . Edisi Pertama, Jakarta: LPKPAP.
Mustaqiem.  (2008). Pajak  Daerah  Dalam  Transisi  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:  FH.  UII PRESS.
Noerdiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Nurcholis,  H.  (2007). Teori  Dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pudyatmoko, Y.S. (2009). Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan . Jakarta: Grasindo.
Rachim, A. (2015). Barometer Keuangan Negara/Daerah . Yogyakarta: Andi.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  RD) . Bandung: Alfabeta.
Sunarto.   (2005). Pajak   dan   Retribusi   Daerah .   AMUS   Yogyakarta   dan   Citra   Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah