## ASPEK HUKUM PENJUALAN TANAH ASET DAERAH LEGAL ASPECT OF THE SALE OF LAND CONSTITUTING REGIONAL ASSETS

## Irpan Suriadiata
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram Email: suriadiata_lawoffice@yahoo.com
Naskah diterima : 10/05/2013; direvisi : 11/06/2013; disetujui : 21/07/2013

## A bstrAct
The regulation that sets the position of the state in land management is very plural. The Such as regulation in the Netherland colonialism Colonialism era which put positioned the state as owner of the land under the principle of domein verklaring. In During the old regime, the principle of domein verklaring is no longer exist by the established of UUPA (Law of the land) where the principle of domein verklaring was abolished and stated as no longer valid. In the new regime, the UUPA was uphold but no longer became the basic regulation of land matters. and in In the reformation era although the UUPA is still existed but beside that, also there are specific Law that positioned the state/ regions as the land owner according to in accordance with the principle of domein verklaring principle. Basically the state/regions are not the owner of the land so they have no right to sale sell the land. Nevertheless, Even thought after the reformation era there are several law and regulation which allowing the region local government to sale sell the local government asset of land assets of the region. Thus, These such regulation has become the legal basic basis for the region local government to sale sell their land assets the asset of land as what has been done did by the government of west West Lombok region because the law basically did not allow the sate to sell the asset of land, the sale of land by the West Lombok Government is illegal.
Keywords: Legal Aspects, The Sale of Land Assets of The Region

## A bstrAk
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang posisi negara dalam  pengelolaan tanah di Indonesia sangat plural. Peraturan perundang-undangan pada masa kolonial Belanda, memposisikan negara sebagai pemilik tanah, dengan asas domein verklaring. Pada masa orde lama yaitu dengan berlakunya UUPA, asas domein verklaring tersebut dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada masa orde baru, UUPA tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi induk seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria.  Pada masa orde reformasi  meskipun UUPA tetap berlaku, namun terdapat peraturan perundang-undangan yang memposisikan negara/daerah sebagai pemilik tanah sebagaimana asas domein verklaring. Pada hukum dasarnya, Negara/daerah bukan pemilik tanah dan Negara/daerah tidak boleh menjual tanah. Meskipun demikian setelah era reformasi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk menjual tanah aset daerah, sehingga peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penjualan terhadap tanah aset daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Karena hukum dasarnya negara tidak boleh menjual tanah, maka penjualan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah tidak sah.

## Kata kunci : Aspek Hukum, Penjualan Tanah Aset Daerah

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264

## PENDAHULUAN
P engAtur tentAng Posisi negara dalam pengelolaan tanah di Indonesia sangat plural. Pada masa kolonial Belanda yaitu pada masa pemerintahan Daendles, kita mengenal adanya kebijakan yang memberi- kan hak kepada orang asing untuk men- guasai tanah di Indonesia. 1 Politik yang dijalankan yang berkaitan dengan pertana- han adalah menjual  tanah-tanah kepada pemilik modal besar terutama Cina, Arab dan Belanda.
Pada masa kolonial Belanda juga dikenal adanya asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan Pasal 20 Agrarische Besluit hanya berlaku di Jawa dan Madura. 2 Dengan Stb. 1875 Nomor 119a, pernyataan domein ini diberlakukan juga untuk wilayah luar pulau Jawa dan pulau Madura. Pernyataan domein yang tercantum dalam ketentuan Stb.1870 No- mor 118 dan Sbt. 1875 Nomor 119a itu bersifat umum. 3 Selain itu, pada masa ko- lonial Belanda kita juga mengenal adanya pernyataan domein yang khusus, yaitu (spe- ciale domein verklaring), yang secara garis besarnya bersisi bawa semua tanah yang berada dalam wilayah kekuasaan kolonial
1 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm.  11
2 Agrasische Wet diberlakukan pada tahun 1870 yang diundangkan dalam Staatblad 1870 No. 55 tanggal 9 April 1870. Agrarische wet merupakan rumusan men- teri tanah jajahan van der Putte. Sejak diterapkannya Agrarische Wet ini dimulailah penyelenggaraan politik agrarian yang baru, di mana perusahaan swasta diper- kenankan untuk menguasai tanah-tanah yang diperlu- kannya, dan memberikan jaminan tanah-tanah yang luas dengan hak yang kuat, yaitu tanah-tanah Negara dengan hak erpacht yang berjangka waktu selama 75 tahun. Selain itu diberi kemungkinan untuk menyewa tanah rakyat dengan jaminan yang kuat pula. Dengan lahirnya agrarische Wet ini, mengalirlah dengan deras modal swasta dari Negara belanda ke bumi Indonesia, dan dimulailah penghisapan segala kekayaan Indonesia oleh kolonialisme dengan gaya baru dan modern yang berbeda dengan gaya V.O.C. Andrian Sutedi, Implemen- tasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Ta- nah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.  5-7 3 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit. hlm.  15
yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan adalah menjadi domein (milik) negara. 4
Setelah masa kemerdekaan, kebijakan domein verklaring dinyatakan tidak ber- laku lagi, dan semua kebijakan pertanahan yang lahir pada masa kemerdekaan harus- lah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ter cantum dalam Pasal 33 ayat 3 yang me- ngatakan : ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe- sar-besarnya kemakmuran rakyat”. 5 Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini merupakan landasan konstitusional Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam di Indonesia. 6 Untuk mengimplementasikan ketentuan tentang ”Hak Menguasai Negara” sebagaimana di- maksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang- undang ini menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam lain- nya, sehingga segala perturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh berten- tangan dengan ketentuan atau prinsip-prin-
4 Muchasin, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspe- ktif Sejarah, (Bandung : Rineka Aditama, 2010), hlm.  15 5 Sejarah terbentuknya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, berawal pasa saat R.Soepomo melontarkan idenya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Keme- dekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 31 Mei 1945, yang  diahir pidatonya tentang Negara integralistik an- tara lain mengatakan  bahwa : “ Sekarang tentang per- hubungan antara Negara perekonomian. Dalam negera yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai system “sosialis Negara” (staats socialism). Perusahaan-perusa- haan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri…. Begitupun tentang hal tanah, pada   hakikatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang – tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian tetap dipegang oleh kamum tani. Muhammad Bakri, Hak Menguasai oleh Negara : Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, (Malang: UB Press, 2011), hlm.  2 6 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Univ. Trisakti, 2003), hlm.47
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah................................................................... sip yang terkandung dalam UUPA. 7 Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, negara diberikan wewenang untuk: 8
1. Mengatur dan menyelenggarakan pe- runtukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
3. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai   bumi, air dan ruang angkasa.
Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut, dapat diketahui bahwa negara bu- kanlah pemilik tanah, melainkan mengua- sai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, sejak berlaku- nya UUPA, negara tidak lagi memiliki hak untuk memiliki tanah sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial Belanda dengan asas domein verklaring.
Setelah sekian lama azas ” domein verklalring ” tersebut dihapus dengan berl- akunya  UUPA. Pada masa orde reformasi, meskipun UUPA masih tetap berlaku namun kita menemukan lagi peraturan perundang- undangan yang memposisikan negara/ daerah sebagai pemilik tanah sebagaimana yang terdapat dalam azas domein verklaring . Ketentuan ini dapat dilihat dalam Undang- Undang No. 1 tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.
7 Pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatakan : “ Selama peraturan-peraturan pelaksa- naan undang-undang ini belum terbentuk, maka per- aturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsir yang sesuai dengan itu”. Yanis Maladi, at.al. Politik Hukum Agraria, (Jogjakarta: Mahkota Kata, 2009), hlm.  178
8 Boedi Harsono .Op. Cit .hlm.  6
Aturan-aturan yang lahir pada orde refor- masi tersebut menjadi rujukan pemerintah daerah dalam melakukan segala kebijakan terkait dengan tanah aset daerah, terma- suk dalam melakukan penjualan terhadap tanah aset daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi objek penelitian ini.
Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat persoalan hukum (legal problem) dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah aset  daerah, mulai dari asas, norma, dan peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan  oleh pemerintah. Pertentangan antara aturan yang mengatur tentang tanah tersebut, khususnya tanah aset daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penjualan ter- hadap tanah aset daerah menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena pertentangan atar norma ini memiliki dampak yang sangat luas terutama terkait dengan ke- absahan tindakan pemerintah daerah dalam melakukan penjualan terhadap tanah aset daerah. Untuk itu kajian secara normatif terhadap Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah menjadi relevan untuk di- lakukan sebagai upaya mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Berdasarkan uraian pada bagian latar be- lakang di atas, terdapat beberapa permasala- han penelitian terkait dengan: pengaturan hukum dalam Pengelolaan tanah aset dae- rah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; Bentuk pengaturan hukum penjualan tanah aset daerah dalam per- aturan perundang-undangan di Indonesia dan legalitas penjualan tanah aset daerah Kabupaten Lombok Barat  yang ada di Kota Mataram.

## PEMBAHASAN
Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam pene- litian ini adalah (1) Teori hak menguasai

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
negara, (2) teori kewenangan, dan (3) teori perundang-undangan.
1.  Teori Hak Menguasai Negara
Di dalam kepustakaan ditemui istilah Power dan authoriti. Power diterjemahkan sebagai kekuasaan, sedangkan authoriti diterjemahkan sebagai wewenang. 9 Me- nurut Abdoel Gani, kekuasaan, ke kuatan, dan wewenang adalah juga merupakan kekuasaan yang memiliki hubungan den- gan politik, dan politik tersebut memiliki hubungan dengan hukum, sehingga pelak- sanaan kekuasaan, kekuatan, dan we- wenang merupakan salah satu wujud dari sanksi hukum. 10
Pada masa kolonial Belanda yaitu pada masa pemerintahan Daendles, kita juga mengenal adanya kebijakan yang benar- benar langsung menyangkut penguasaan atas tanah oleh orang lain di Indonesia. Poli- tik yang dijalankan yang berkaitan dengan pertanahan adalah menjual  tanah-tanah kepada pemilik modal besar terutama cina, arab dan belanda. 11 Pada zaman kolonial Be- landa, negara diposisikan sebagai pemilik tanah, dengan asas domeinverklaring.
Setelah masa kemerdekaan yaitu setelah berlakunya UUPA, asas domein  verklaring ini dinyatakan tidak belaku lagi, dan di- rubah dengan peraturan baru yaitu UUPA, yang  sesuai dengan konstitusi negara Re- publik Indonesia (UUD 1945) yaitu Pasal 33 ayat 3. Dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa sebagai or- ganisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, Negara Indonesia diberikan kekuasaan un- tuk : 12
9 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Jogjakarta: UII dan Total Media, 2009), hlm. 39
10 Ibid , hlm.  40 11 H.Muchsin, at.al, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah , (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2010), hlm.  11
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN. No. 104 Tahun 1960, TLN. No. 2043
a.  Mengatur dan menyelenggarakan perun- tukan, penggunaan, persediaan dan peme- liharaanya ;
b.  Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu ;
c. Menentukan dan mengat hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
2.  Teori Kewenangan
Wewenang 13 merupakan hal yang sangat penting dan merupakan bagian awal dalam hukum administrasi (pe merintahan),karena pemerintah baru bisa menjalankan fungsin- ya adalah atas dasar wewenang yang diberi- kan kepadanya, artinya keabsahan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah ditentukan oleh wewenang yang di- berikan oleh peraturan perundang-undan- gan (legaliteit beginselen) . 14
Secara teoritis, kewenangan  diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/Willem Koni- jnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut: 15
-  Attributie : toekenning van een bestuurbev- oegheid door een aan bestuursorgaan , (atri- busi adalah pemberian wewenang pemer- intahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);
13 Menurut S.F.Marbun sebagaimana dikutip Sadji- jono mengatakan, wewenang mengandung arti kemam- puan untuk melakukan suatu tindakan hukum public, atau secara juridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum, sehingga we- wenang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut :  (a) ex- press implied, (b) jelas maksud dan tujuannya, (c) terikat pada waktu tertentu, (d) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, (e) isi wewenang bisa bersifat umum (abstrak) dan kongkrit. Sadjijono, Bab- Bab Pokok Hukum Administrasi, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hlm.  57
14 Ibid , hlm.  56 15 H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam RidD - wan HR, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, (Ja- karta: PT.RadjaGrafindo Persada, 2011), hlm.  102.
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
-  Delegatie : overdracht van een bevoeheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);
-  Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn be- voegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemer- intahan mengizinkan kewenangannya di- jalankan oleh organ lain atas namanya).
Kewenangan yang dimiliki oleh pemer- intah/pemerintah daerah menjadi stan- dar dan batasan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerin- tah/pemerintah daerah, dengan kata lain pemerintah tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum apapun diluar kewenan- gan yang dimilikinya.
3.  Teori Perundang-Undangan
Dalam pembentukan peraturan perun- dang-undangan,  Hans Kelsen memiliki pengaruh yang sangat kuat. Salah satu teo- ri yang digagas Hans Kelsen adalah teori jenjang norma hukum (Stufentbauheorie) . 16 Hans Kelsen berpendapat bahwa norma- norma hukum itu berjenjang-jengan dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata su- sunan).  Dalam arti suatu norma yang leb- ih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersi- fat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (grundnorm ). 17
16 Ada dua teori penting yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang sangat mempengaruhi pemikiran hukum, yaitu : pertama , hukum harus persifat murni,. Hukum harus dipisahkan dari moral, sehingga tujuan hukum hanya untuk meujudkan kepastian hukum. Ked- ua , kelsen menolak apabila validitas norma diuji dari sesuatu yang bukan norma. Konsekwensi dari pemiki- ran Kelsen dalam memaknai norma ini kemudian mela- hirkan terori jenjang, yang pada pokoknya mengatakan bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang dan pyramidal. Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradig- ma Positivisme Hukum, (Jogjakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.  41 & 44
17 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Cetakan keempat, Terjemahan Raisul Mutta- qien, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm.  161.
Teori Stufenbau dari Hans Kelsen ini sangat berpengaruh di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undan- gan. Hal ini dapat dilihat dari sistem hirarki perundang-undangan di Indonesia, yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Bentuk hirarki peraturan perundang-un- dangan di Indonesia ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Per- aturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan terdiri atas: 18
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
4.  Peraturan Pemerintah;
5.  Peraturan Presiden;
6.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Per- aturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa dalam  membentuk  peraturan  pe- rundang-undangan harus dilakukan  ber- dasarkan  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  baik meliputi: 19
a.  Kejelasan tujuan;
b.  Kelembagaan atau  pejabat  pembentuk yang tepat;
c.   Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.  Dapat dilaksanakan;
18 Indonesia, Undang-Undang No. 12  Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2011 No. 82, TLN. No. 5234
19 Ibid ,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
e.   Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.   Kejelasan rumusan; dan
g.  Keterbukaan.
Agar suatu peraturan perundang-undan- gan dapat diberlakukan, peraturan perun- dang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlakunya suatu undang- undang antara lain adalah keberlakuan juri- dis, keberlakuan sosiologis dan keberlakuan filosofis, : 20
Menurut Purnadi Purbacaraka dan So- erjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi dalam pem- bentukan peraturan perundangan-undan- gan ada beberapa asas-asas hukum yang ha- rus diperhatikan antara lain: 21
a. Undang-Undang tidak dapat berlaku surut.
b.  Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
c.  Undang-Undang yang dibuat oleh pen- guasa lebih tinggi mempunyai kedudu- kan yang tinggi pula ( Lex superiori dero- gat legi inferiori ).
d.  Undang-Undang  yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melum- puhkan undang-undang yang bersifat umum ( Lex specialis derogat legi gene- ralis ).
e.  Undang-Undang yang baru mengalah- kan atau melumpuhkan undang-un- dang yang lama ( Lex posteriori derogat legi priori).
f. Undang-Undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spirituil masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.
20 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Pe- rihal Kaidah Hukum ,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.  88-92.
21 Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, Hukum Perbandin- gan Konstitusi, ( Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 73-74.
A. Pengaturan Pengelolaan Tanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan di In- donesia.
1.  Dasar hukum,  dan manfaat pengelolaan tanah aset daerah.
Aset daerah merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam penyeleng- garaan pemerintahan. Yang dimaksud den- gan aset daerah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, ter- masuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi ma- syarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 22
Aset Daerah dapat dikelompokkan men- jadi aset keuangan dan non-keuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan in- vestasi. Sedangkan aset non-keuangan ter- masuk di dalamnya adalah sumber daya alam berupa tanah. Dalam penjelasan Per- mendagri No. 17 Tahun 2007 disebut- kan bahwa barang milik darah dapat diklasifi- kasikan atau digolongkan dalam 6 (enam) kelompok yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, irigasi dan jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (dan (6) Konstruksi dal am Pengerjaan. 23 Yang dimaksud dengan tanah sesuai dengan penjelasan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tersebut adalah meliputi, tanah perkampungan, tanah pertanian, ta- nah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, ta- nah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain,
22 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LN. Tahun 2005 No. 49, TLN. No.4503
23 Indonesia,  Peraturan Menteri Dalam Negeri No- mor  17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelo- laan Barang Milik Daerah, Jakarta, 21 Maret 2007
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah................................................................... tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 24
Dalam  UUPA yang merupakan hukum dasar untuk pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah “tanah”, Negara/Daerah ti- dak mempunyai hak milik atas tanah. Jika negara/daerah melalui aparaturnya yaitu pemerintah/pemerintah daerah memerlu- kan tanah untuk penyelenggaraan pemer- intahan, maka dapat diberikan dengan hak pakai dan hak pengelolaan, namun demiki- an setelah masa orde reformasi, terdapat peraturan perundang-undangan yang mem- posisikan negara/daerah sebagai pemilik tanah, sehingga hal ini tentu saja berbeda dengan hukum dasarnya yaitu UUPA.
Pluralitas peraturan perundang-undan- gan yang mengatur tentang pengelolaan tanah tersebut menjadi problem tersendiri, sehingga perlu adanya singkronisasi dan perbaikan peraturan perundang-undan- gan, agar sesuai dengan hukum dasarnya (UUPA).
Ada beberapa peraturan perundang-un- dangan yang menjadi dasar hukum atas tin- dakan pengelolaan aset daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :
-  UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketetuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
-  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerin- tahan Daerah
-  UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimban- gan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
-  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenda- haraan Negara
-  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-  UU Nomor 54 tahun 2010 tentang Pen- gadaan Barang dan Jasa
-  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Ta- hun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perseorangan Dinas
-  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Penjualan Rumah Negara
-  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
-  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemer- intahan
-  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
-  PP No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Penge- lolaan Barang Milik Negara/Daerah
-  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005
-  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
-  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota
-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
-  Permendagri No. 13  tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-  Permendagri no. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
-  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pen- gelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
-  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun Tahun 2003  tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
Dari pengelolaan yang baik terhadap aset daerah, diharapkan akan meberikan  beber- apa manfaat, yaitu : (1) untuk mendapatkan kejelasan status hak kepemilikan barang milik daerah, (2) untuk melakukan inven- tarisasi kekayaan daerah dan masa pakai barang milik daerah, (3) untuk optimalisasi penggunnaan dan pemanfaatan untuk pen- ingkatan PAD, (4) untuk antisipasi kondisi barang milik daerah dalam fungsi pelay- anan publik, (5) sebagai dasar penyusunan neraca, (6) memenuhi kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala, (7) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen layanan dan efisiensi keuan- gan. 25
2.  Bentuk Pengelolaan Tanah Aset Daerah
Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemer- intah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa: ”Pen- gelolaan barang milik negara/daerah di- laksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keter- bukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepas- tian nilai”. 26
Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengelo- laan barang milik negara/daerah meliputi: (a) Perencanaan kebutuhan penganggaran, (b) Pengadaan, (c) Penggunaan, (d)Peman- faatan, (e) Pengamanan dan pemeliharaan, (f) penilaian, (g) penghapusan, (h) pemind- ahtanganan, (i) penatausahaan dan (j) pem- binaan, pengawasan dan pengendalian. 27
25 Suksesi, Makalah Pengelolaan Barang Milik Dae- rah, (Diknas Propinsi Jatim, 2013)
26 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae- rah, LN Tahun 2006 No. 10, TLN No. 4609
27 Ibid ,
Pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pen- gelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah me- liputi hal-hal sebagai berikut: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembi- naan, Pengawasan dan Pengendalian, Pem- biayaan dan Tuntutan ganti rugi. 28
Dari beberapa bentuk pengelolaan ba- rang milik daerah tersebut, pada bagian ini peneliti hanya akan membahas mengenai pengelolaan barang milik daerah, khusus- nya mengenai pemindahtanganan tanah. Dalam Pasal 56 s/d Pasal 81 Permendagri No. 17 tahun 2007.  Dalam ketentuan Pasal 57 disebutkan bahwa bentuk-bentuk pe- mindahtanganan barang milik daerah yang merupakan tindak lanjut dari penghapusan barang milik daerah tersebut adalah meli- puti (a) Penjualan, (b) Tukar-Menukar, (c) hibah, dan (d) Penyertaan Modal Pemerin- tah Daerah. 29
Dalam Pasal 58 ayat (1) Permendagri No. 17 tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa: (1) Pemindahtanganan barang milik dae- rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dae- rah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk: (a) ta- nah dan/atau bangunan; dan (b) selain ta- nah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar ru- piah). (2)  Pemindahtanganan tanah aset daerah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a”, yang ti- dak memerlukan persetujuan Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah, apabila: (a)  su- dah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, (b) harus dihapuskan
28 Indonesia,  Peraturan Menteri Dalam Negeri No- mor  17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelo- laan Barang Milik Daerah, Jakarta, 21 Maret 2007
29 Ibid ,
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
karena anggaran untuk bangunan penggan- ti sudah disediakan dalam dokumen pen- ganggaran, (c) diperuntukkan bagi pegawai negeri, (d) diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan (e) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasar- kan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 30
Salah satu bentuk pemindah tanganan atas barang milik daerah ini adalah penjua- lan. Dalam Pasal 61 ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pen- jualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: (a) untuk optimal- isasi barang milik daerah yang berlebih atau idle, (b) secara ekonomis lebih mengun- tungkan bagi daerah apabila dijual; dan,(c) sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Penjualan barang mi- lik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. 31
Dalam ketentuan Pasal 70 Permendagri No. 17 tahun 2007  disebutkan bahwa:  (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat di- proses dengan pertimbangan menguntung- kan daerah, (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana di- maksud pada ayat (1), dengan memperhati- kan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Pani- tia Penaksir yang dibentuk dengan Kepu- tusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang berserti- fikat di bidang penilaian asset, (3)  Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan se- bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku- kan dengan pelelangan/tender. 32

## 3.  Pelaksana pengelolaan tanah aset daerah.
30 Ibid , 31 Ibid , 32 Ibid,
Terhadap pengelolaan barang milik daerah, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Men- teri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ba- rang Milik Daerah, menyebutkan bahwa: ”Kepala Daerah sebagai pemegang kekua- saan pengelolaan barang milik daerah ber- wenang dan bertanggung jawab atas pembi- naan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah”. 33
Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah adalah berada pada kepala daerah, yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 17 tahun 2007 tersebut dibantu oleh (a) Sekretaris Daerah Selaku Pengelola, (b) Kepala biro/Bagian perleng- kapan/umum/unit pengelola barang mi- lik daerah selaku pembantu pengelola, (c) Kepala SKPD selaku pengguna, (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku kuasa peng- guna, (e) Penyimpan barang milik daerah, dan (f) Pengurus barang milik daerah.
4. Pengaturan Penjualan Tanahf Aset Daerah Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia
Penjualan tanah aset daerah, setelah era reformasi menjadi persoalan yang menarik perhatian banyak pihak baik akademisi, politisi, praktisi maupun kalangan birokra- si pemerintahan. Persoalan ini menjadi hal yang menarik karena penjualan tanah aset daerah sering dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu Gubernur, Bupati/Walikota. Selain itu persoalan ini menjadi menarik perhatian banyak pihak, karena aturan hu- kum yang mengatur tentang penjualan ta- nah aset daerah ini masih sangat beragam, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan pemerintah daerah menjual tanah aset daerah.
Pertentangan antar peraturan perun- dang-undangan menjadi salah satu masalah
33 Ibid ,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
hukum di Indonesia yang tak kunjung sele- sai. banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah, Pemer- intah Daerah bersama DPR / DPRD tidak singkron satu dengan yang lainnya, baik yang setara, yang lebih tinggi kedudukan- nya, maupun atar Pasal dalam suatu peru- nundang-undang.
Salah satu dari contoh adanya ketidak singkronan antara satu peraturan perun- dang-undangan dengan peraturan perun- dang-undangan lainnya, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi tersebut adalah, antara UUPA dengan Undang-Undang No- mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA disebutkan bahwa ”Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah”. Ketentuan yang ter- muat dalam penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA tersebut, sangat jelas memposisikan negara/daerah bukan sebagai pemilik atas tanah sehingga dengan demikian negara/ daerah tidak dapat melakukan penyewaan tanah yang dikuasainya. Kata kunci dari penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA tersebut adalah “Negara bukan pemilih tanah”, oleh karena itu negara tidak boleh menyewakan tanah, apalagi untuk menjual tanah. Sedan- gkan dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 46 Un- dang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjual tanah aset daerah.
Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin- tahan Daerah terlihat bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUPA. Dalam Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerin- tahan Daerah disebutkan bahwa : ”Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, di- hibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Disamping ada ketidak singkronan UUPA dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neg- ara, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga terdapat ketidak singkronan antara Pasal- Pasal dalam satu undang-undang dapat dili- hat dari ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 46 dengan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda- haraan Negara. Dalam Pasal 45 ayat 2 din- yatakan bahwa pemindah tanganan barang milik negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara dijual. Salah satu bentuk ba- rang milik negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 tersebut adalah berupa ta- nah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang secara subtansial mengatakan bahwa tanah milik daerah yang sudah tidak dimanfatkan lagi maka wajib dikembalikan kepada Men- teri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara/Daerah”.
Selain dalam bentuk peraturan perun- dang-undangan, terdapat juga Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang tidak singkron dengan UUPA, dianta- ranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 17 Tahun 2007 ten- tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua peraturan tersebut, pada pokoknya memperbolehkan penjualan tanah aset daerah.
Ketidak singkronan yang terdapat dalam UUPA dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Men- teri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, maupun ketidak singkronan antara Pasal dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, tentu saja membawa implikasi hukum yang besar, terutama sekali terkait dengan ke- absahan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penjualan terhadap tanah aset daerah.
Untuk dapat memahami apakah pemer- intah daerah boleh menjual tanah aset daerah atau tidak, tentu saja harus dilihat secara konferhensif dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pertanahan. Dasar hukum ini adalah berupa asas-asas dari peraturan yang mengatur tentang perta- nahan yang berfungsi sebagai pedoman ( richtlijnen ) bagi pembentukan hukum ( positiveringsarbeid )/peraturan perundang -undangan lainnya yang mengatur tentang pertanahan. Selain itu, harus pula dilihat kewenangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan berdasarkan peraturan perun- dang-undangan yang khusus menyangkut bidang pertanahan.
Dalam pembentukan peraturan perun- dang-undangan,  Hans Kelsen mengatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jen- gan dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan).  Dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (grundnorm ). 34
Selain itu, dalam teori perundang- undangan ditemukan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu undang- undang dapat diberlakukan yaitu (1) undang-undang tersebut harus memiliki landasan juridis, (2) Undang-undang ter- sebut harus memiiki landasan sosiologis, dan (3) undang-undang tersebut harus memiliki landasan filosofis. 35 Selain ketiga
34 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Cetakan keempat, Terjemahan Raisul Mutta- qien, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm.  161.
35 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Loc. Cit.
landasan tersebut, menurut M. Solly Lubis peraturan perundang-undangan  juga harus memiliki landasan politis, yaitu berupa garis kebijakan politik yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang- undangan selanjutnya, sebagai contoh misalnya adalah TAP MPR yang menjadi landasan politis dalam menyusun peraturan perundang-undangan selanjutnya. 36
Dalam hal landasan juridis, suatu un- dang-undang haruslah dibentuk berdasar- kan kaidah yang tingkatannya lebih tinggi. Landasan juridis ini adalah berupa keten- tuan hukum yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) bagi pembuatan suatu per- aturan, misalnya UUD 1945 menjadi dasar hukum dalam pembuatan peraturan perun- dang-undangan yang berada di bawahn- ya.  Dalam hal landasan Sosiologis suatu undang-undang haruslah dibentuk oleh penguasa yang sah, dan diakui/diterima oleh mereka kepada siapa hukum itu diber- lakukan, sedangkan dalam hal keberlakuan filosofis, bahwa hukum tersebut sesuai den- gan cita-cita hukum (” Rechtsidee ”) sebagai nilai positif yang tertinggi (” Uberpositieven Wert ”), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya. 37
Terkait dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur hal-ihwal ten- tang agraria (tanah dan lain-lain), maka peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengacu pada ketentuan yang ter- dapat dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten- tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena kedua peraturan perundang-undan- gan inilah yang meletakkan dasar-dasar filosofis dari hukum agraria, yang pelak- sanaannya diatur dengan undang-undang. Untuk itu, maka dalam menilai keber- lakuan perturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria harus- lah secara saksama diperhatikan apakah
36 M.Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang Undangan, (Medan: Mandar Maju, 1995), hlm.  8 37 Ibid , hlm.  7

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
peraturan perundang-undangan tersebut memposisikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam landasan konsiderannya.
Dalam konsideran mengingat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak ditemukan Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria, pada- hal undang-undang Nomor 5 tahun 1960 ini merupakan peraturan pokok yang memuat asas-asas dan dasar-dasar dari hukum agrar- ia, sehingga dengan demikian ”tanah” tida- klah dapat dimasukkan dalam pengertian ”barang milik daerah” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (2) Undang- undang tersebut. Sehingga dengan demiki- an, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ruju- kan untuk melegalkan tindakan penjualan terhadap tanah aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha- raan Negara. Meskipun dalam ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang No- mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini disebutkan bahwa tanah men- jadi salah satu dari bentuk “barang milik negara/daerah” yang dapat dijual/dipindah tangankan, akan tetapi karena undang-un- dang ini bertentangan dengan ketentuan UUPA, maka keberadaan undang-undang ini haruslah berlaku asas hukum “Lex Spe- cialis Derogat Legi Generalis”, yaitu suatu aturan yang mengatur hal yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Aturan yang bersifat khu- sus yang mengatur tentang tanah adalah Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1960, se- hingga dengan demikian ketika terjadi per- tentangan antara ketentuan yang termak- tub dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta- hun 1860 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka yang harus dijadikan
sebagai dasar hukum pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pertanahan adalah undang-undang yang bersifat khu- sus yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuan- gan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pen- gadaan Barang/Jasa Pemerintah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuan- gan Daerah. Semua peraturan perundang- undangan ini sama sekali tidak mencan- tumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria dalam konsiderannya, namun Pasal-Pasal yang terdapat dalam undang- undang ini mengatur tentang tanah dan lebih khusus lagi adalah tentang penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah, sehingga ketentuan yang melegalkan pen- jualan terhadap tanah aset daerah dalam peraturan perundang-undangan yang terse- but di atas adalah bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per- aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Sehingga dengan demikian peraturan pe- rundang-undangan tersebut, khusus yang terkait dengan penjualan tanah aset daerah keberlakuannya adalah dikesampingkan, dan tanah aset daerah tidak boleh dijual.
5. Legalitas Penjualan Tanah Aset Daerah Lombok Barat yang ada di Kota Mataram.
Bahwa ketika terjadi pemekaran dae- rah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram yaitu berdasarkan Undang-Un-
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
dang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pem- bentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, tanah aset Kabupaten Lombok Barat yang ada di Kota Mataram, ada seba- gian yang diserahkan ke Kota Mataram, dan ada sebagian yang tetap menjadi  aset Kabu- paten Lombok Barat. 38
Bahwa terhadap tanah aset daerah (di atas tanah tersebut, ada yang telah berdiri bangunan kantor maupun rumah dinas) Kabupaten Lombok Barat yang terdapat di Kota Mataram tersebut, pada tanggal 1 April 2010, Bupati Lombok Barat menga- jukan surat permohonan persetujuan peng- hapusan kepada DPRD Kabupaten Lombok Barat, melalui Surat Bupati Lombok Barat Nomor 020/10/KUM/2010.
Atas permohonan Penghapusan aset daerah yang diajukan oleh Bupati Lombok Barat tersebut, DPRD Kabupaten Lombok Barat melakukan Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat, 39 dan  pada Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang II Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mengambil kesimpulan untuk menyetujui penjualan tanah aset daerah Kabupaten Lombok Barat yang sudah bersertifikat yang ada di Kota Mataram. Kesimpulan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut dituangkan dalam  bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/KEP/DPRD/2010, tentang Persetujuan Penjualan Aset Kabupaten Lombok Barat yang Bersertifikat yang ada di Kota Mataram. 40
38 Wawancara dengan Kepala Aset Daerah Kabupa- ten Lombok Barat tanggal 26 Februari 2013, dan wawan- cara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 April 2013
39 Wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabu- paten Lombok Barat  tanggal 11 April 2013, dan Wawa- ncara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Sahmad, SE) tanggal 15 April 2013
40 Lombok Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/ KEP/DPRD/2010, tanggal 17 Mei 2010
Jika dicermati, terdapat beberapa bentuk cacat formal dan materi dalam  Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat Tersebut, diantaranya adalah :
Pertama , terdapat ketidak sesuaian antara permohonan yang diajukan oleh Bupati Lombok Barat yang menjadi dasar terbitnya Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat, dengan persetujuan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui Keputusan  DPRD Kabupaten Lombok Barat No. 10/KEP/DPRD/2010.
Permohonan yang diajukan oleh Bupati Lombok Barat adalah permohonan pengha- pusan aset daerah Kabupaten Lombok Barat yang ada di Kota Mataram, sedang persetu- juan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah persetujuan untuk melakukan penjualan terhadap tanah aset daerah Kabupaten Lombok barat yang ada di Kota Mataram.
Sesuai dengan ketentuan PP No. 6 Ta- hun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat perbedaan makna yang mendasar antara kata “penghapu- san” dengan kata “penjualan”. Bahwa kata penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar ba- rang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk mem- bebaskan pengguna dan/atau kuasa peng- guna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.
Sedangkan penjualan sesuai dengan ketentuan Pasal (1) butir 16 PP No. 6 tahun 2006 tersebut, adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Dalam Pasal 45 PP No. 6 tahun 2006 disebutkan bahwa : Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi : (a) penjualan, (b) tukar menukar, (c) hibah,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
(d) penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah.
Kedua tindakan hukum tersebut (peng- hapusan dan penjualan) sama-sama harus dengan persetujuan DPRD. Dalam poin se- belas romawi (XI) penjelasan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, dijelaskan bahwa: “Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Kepu- tusan Kepala Daerah setelah mendapat- kan persetujuan DPRD, sedang kan untuk barang-barang inventaris lainnya selain ta- nah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilaku- kan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa antara “penghapusan” dan “penjualan”, merupakan peristiwa atau tindakan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Dengan menggunakan kata per- mohonan “penghapusan”, maka dapat di- katahui bahwa Bupati Lombok Barat akan melakukan penghapusan barang milik dae- rah Kabupaten Lombok Barat dari daftar barang milik dareah Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan surat keputusan untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Selain itu, dengan menggunakan kata permohonan “ penghapusan ”, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b  PP No. 6 Tahun 2006, berarti bahwa tanah aset daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut telah beralih hak kepemilikannya (telah dijual) sebelum pengajuan permoho- nan penghapusan tersebut. Karena itu, persetujuan penjualan tanah aset daerah yang terbitkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut menjadi tidak memiliki dasar hukum, karena DPRD Kabupaten Lombok Barat telah meng-
abulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Bupati Lombok Barat.
Kedua ,   Dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat, DPRD Kabu- paten Lombok Barat tidak menandatangani lengkap dengan lampiran tanah aset daerah yang akan dihapus. padahal keberadaan lam- piran tersebut merupakan hal yang paling pokok dan esensial dalam surat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut. Dengan tidak dicantumkannya secara tegas lampiran daftar aset yang disetujui untuk dijual, telah mengkibatkan terjadinya cacat bentuk (vormgebreken) , cacat isi (inhouds- gebreken), dan cacat kehendak (wilsgebrek- en) dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut . Terjadinya cacat bentuk (vormgebreken) , cacat isi (inhouds- gebreken), dan cacat kehendak (wilsgebrek- en) dalam Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut , secara nyata dapat diketahui dari adanya perbedaan pendapat antara pihak Bupati Lombok Barat dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabu- paten Lombok Barat (Sahmad, SE) dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Barat (Hamroni, SH) mengatakan bawah   Keputusan DPRD Tersebut hanya menyetujui penjualan tanah aset daerah Kabupaten Lombok Barat yang ada di Kota Mataram yang sudah bersertifikat pada saat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut, yaitu sebanyak 13 (tiga belas), 41 sedangkan Bupati Lom- bok Barat yang diwakili oleh Kepala Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat (Drs.H.Burhanudin, M.Pd), mengatakan bahwa surat persetujuan tersebut adalah ber sifat umum, sehingga Bupati Lombok Barat dapat menjual semua tanah aset daerah Lombok Barat asalkan tanah aset daerah
41 Wawancara dengan DPRD Kab. Lobar tanggal 11 April 2013
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
Lombok Barat tersebut sudah bersertifikat, dan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menjual 17 (tujuh belas) aset daerah Kabupaten Lombok Barat yang ada di Kota Mataram, yang terdiri dari 13 (tiga belas) aset adalah yang sudah bersertifikat sebelum terbitnya Keputusan DPRD  Lombok Barat No. 10 tahun 2010 tersebut, dan 4 (empat) aset adalah yang disertifikatkan setelah terbitnya Keputusan DPRD  Kabupaten Lombok Barat No.10 tahun 2010 tersebut. 42
Ketiga , terdapat ketidak sesuaian antara judul keputusan dengan isi keputusan terse- but. Bahwa dalam judul keputusan dise- butkan bahwa yang disetujui untuk dijual dalam keputusan DPRD Kabupaten Lom- bok Barat nomor 10 tersebut adalah terha- dap tanah aset daerah Kabupaten Lombok Barat yang bersertifikat yang ada di Kota Mataram, sedangkan dalam isi surat Kepu- tusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut disebutkan bahwa yang disetujui adalah  tanah aset daerah Kabupaten Lom- bok Barat yang sudah bersertifikat yang ada di Kota Mataram. Dalam judul Keputusan DPRD  Kabupaten Lombok Barat tersebut tanpa menggunakan kata “sudah”, sedang- kan pada isi surat Keputusan DPRD Kabu- paten Lombok Barat tersebut adalah meng- gunakan kata “sudah”.
Ketidak sesuaian antara judul dengan isi keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut menyebabkan keputusan tersebut tidak mencerminkan suatu kepu- tusan yang memiliki kejelasan rumusan, dan  Kejelasan tujuan. Sehingga hal ter- sebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan aset daerah yang mana saja yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Lom- bok Barat  untuk dijual, sehingga hal ini me- nyebabkan Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut menjadi cacat mate- riil yang berakibat pada tidak sahnya Kepu-
42 Wawancara Dengan Kepala Aset Daerah Kabupat- en Lombok Barat tanggal 26 Februari 2013.
tusan DPRD Kabupaten Lombok Barat No. 10  tahun 2010 tersebut.
Terkait dengan penjualan tanah aset daerah, terdapat peraturan yang berbeda antara satu dengan lainnya, UUPA yang merupakan hukum dasar untuk pengelo- laan tanah dan sumber daya alam lainnya tidak memperbolehkan penjualan terhadap tanah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerin- tah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge- lolaan Barang Milik Negara/Daerah seb- agaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No- mor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Ba- rang Milik Negara/Daerah, Peraturan Men- teri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah, memperbolehkan penjualan terha- dap tanah aset daerah.
Dalam  ketentuan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Pemindah tanganan barang milik negara/daerah bisa dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah, tetapi setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD. Kemudian dalam Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2004 diterangkan, persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 tersebut dilakukan untuk pemindah tanganan tanah dan/ atau bangunan serta pemindah tanganan barang milik daerah, selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5 miliar, sementara yang nilainya di bawah Rp 5 miliar cukup dengan persetujuan guber- nur/ bupati/wali kota. Peralihan barang milik daerah tersebut dilakukan dengan cara dilelang sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2004.
Dalam ketentuan Pasal 66 ayat 2 Per- aturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah dirubah dengan Per- aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut men- genai tata cara pelaksanaan penjualan atas barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/ daerah. Dengan demikian, otomatis harus ada perda lebih dahulu yang dibuat bersama DPRD sebelum dilakukan penjualan terha- dap barang milik daerah.
Meskipun oleh undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjual barang milik daerah, namun terdapat beberapa jenis barang milik daerah yang tidak boleh dijual oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, barang milik daerah yang diperlukan bagi penye- lenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindah tangankan. Demikian pula dalam  ketentuan Pasal 178 ayat 1 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat 3 poin (d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyatakan, bahwa yang dimaksud- kan dengan kepentingan umum adalah ke giatan yang menyangkut kepen tingan bangsa dan negara, masyarakat luas, raky- at banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
Dari ketentuan peraturan tentang pen- jualan aset daerah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat
barang milik daerah yang diperbolehkan untuk dijual dan terdapat barang milik daerah yang tidak diperbolehkan untuk di- jual. Selain itu dapat pula diketahui bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan penjualan tanah aset  daerah, dan peraturan yang tidak mem- bolehkan.
Perbedaan antara peraturan perundang- undangan tersebut, tentu saja menyebabkan terjadinya kesimpang siuran peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah/ pemerintah daerah di bidang pertanahan. Namun demikian untuk menilai keabsahan peraturan perundang undangan tersebut agar dapat memberikan suatu kesimpulan tentang legalitas penjualan tanah aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu dilihat dari asas-asas hukum yang berlaku diantaranya adalah asas Undang-undang yang lebih tinggi akan mengenyampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang lebih rendah (Lex superiori derogat legi inferiori), dan  asas Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat legi generalis).
Ketentuan dasar yang mengatur ten- tang tanah di Indonesia adalah UUPA, dan dalam Dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA disebutkan bahwa ”Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah”. Penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA tersebut secara lebih luas dapat diartikan bahwa karena negara bukan sebagai pemilik tanah, maka negara tidak dapat menjual tanah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal.
Sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum  UUPA, bahwa keberadaan UUPA tersebut adalah menjadi undang-undang po- kok yang memuat tentang asas-asas  untuk
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
membuat peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tanah di Indone- sia, sehingga dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan yang men- gatur tentang tanah tidak boleh bertentan- gan dengan ketentuan atau asas-asas yang terkandung dalam UUPA tersebut, dengan konsekwensi apabila ada peraturan yang mengatur tentang tanah yang bertentangan dengan UUPA maka peraturan perundang- undangan tersebut harus dikesampingkan.
Demikian pula secara teoritik penguasaan tanah oleh Pemerintah/Paerah swatantra atau insatansi-instansi pemerintah adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang bersifat publik yaitu berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, hak yang diberikan oleh Negara kepada daerah adalah berupa hak pakai dan hak pengelolaan, yaitu berupa hak yang sifatnya sangat terbatas dan fungsional. Dalam hal hak pakai, jika pemerintah sudah tidak memfungsikan lagi tanah yang telah diberikan oleh negara tersebut, maka pe merintah/pemerintah daerah harus me- ngembalikan tanah tersebut kembali ke- pada negara melalui Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kewenangan untuk mengatur bidang pertanahan.

## KESIMPULAN
Bahwa dari uraian tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA tersebut harus dikesamping- kan, dan penjualan tanah aset daerah Kabu- paten Lombok Barat yang ada di Kota Mata- ram adalah bertentangan dengan ketentuan UUPA yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang tanah di In- donesia, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan penjualan terhadap tanah.
Pengelolaan tanah aset daerah adalah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Pe- nyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawa- san dan Pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi, yang harus dilaksana- kan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang posisi negara dalam pengelolaan tanah di Indonesia sangat plural. Peraturan perundang-undangan pada  masa kolonial Belanda, memposisikan negara sebagai pemilik tanah, dengan asas domein  verklaring. Pada masa orde lama yaitu dengan berlakunya undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, asas domein verklaring tersebut  dihapus dan  dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada masa orde baru ter- jadi penyimpangan   pelaksanaan  UUPA. Pada   masa orde baru ini, UUPA tetap dipertahankan namun tidak lagi men- jadi induk seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria.  Pada masa orde refor- masi, meskipun UUPA tetap berlaku namun  asas domein  verklaring tersebut seolah-olah diberlakukan kembali dengan banyak nya peraturan perundang-undangan yang memposisikan negara/daerah sebagai pemilik tanah.
Dalam hukum dasarnya, negara bukan pemilik tanah dan negara tidak boleh me- njual  tanah. Meskipun demikian se telah era reformasi terdapat beberapa peraturan pe- rundang-undangan yang mem perbolehkan pemerintah daerah untuk menjual tanah aset daerah, sehingga peraturan perundang- undangan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pen- jualan terhadap tanah aset daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## J

## Daftar Pustaka
1. Buku-Buku:
A.Latif Furiqun, Pengakuan Hak Masyarkat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional, Disertasi, Malang:Unibraw, 2007
Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Univ. Trisakti, 2003
Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Yogyakarta: Total Media, 2010
H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, Jakarta: PT.RadjaGrafindo Persada, 2011
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Cetakan keempat, Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2009
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Cetakan keempat, Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2009
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
M.Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang Undangan, Medan: Mandar Maju, 1995
Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008
Muchsin, at.al, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah , Bandung: PT.Rafika Aditama, 2010
Muhammad Bakri, Hak Menguasai oleh Negara : Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, Malang: UB Press, 2011
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011
Terhadap penjualan tanah aset daerah Kabu paten Lombok Barat yang ada di Kota Mataram tersebut, meskipun telah men dapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat, dan proses pen jualannya telah dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, namun karena hukum dasarnya bahwa negara/
daerah tidak berhak memiliki tanah dan negara/daerah tidak boleh menjual tanah, maka tindakan penjualan terhadap tanah aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Irpan Suriadiata | Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah...................................................................
Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2011
Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
Suhariningsih, Tanah Terlantar : Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009
Suksesi, Makalah Pengelolaan Barang Milik Daerah, Diknas Propinsi Jatim, 2013
Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Jogjakarta: Genta Publishing, 2011
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Jogjakarta: UII dan Total Media, 2009
Yanis Maladi, at.al. Politik Hukum Agraria, Jogjakarta: Mahkota Kata, 2009
Undang-Undang
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN. No. 104 Tahun 1960, TLN. No. 2043
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2011 No. 82, TLN. No. 5234
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2011 No. 82, TLN. No. 5234
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LN. Tahun 2005 No. 49, TLN. No.4503
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN Tahun 2006 No. 10, TLN No. 4609
Indonesia,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta, 21 Maret 2007
2. Disertasi
Suhariningsih, “Aspek Yuridis Tanah Terlantar dan Penyelesaiannya Kajian Terhadap Tanah HGU (Perkebunan) di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur” , Disertasi , Program Pascasarjana Universitas  Brawijaya, Malang, 2007
Keputusan DPRD
Lombok Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/KEP/DPRD/2010,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 245~264
tanggal 17 Mei 2010
Hasil Wawancara
Lombok Barat, Wawancara dengan Kepala Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Februari 2013, dan wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Barat (Hamroni, SH) tanggal 11 April 2013
Lombok Barat, Wawancara Dengan Kepala Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Februari 2013.
Lombok Barat, Wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Barat  tanggal 11 April 2013, dan Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Sahmad, SE) tanggal 15 April 2013