## PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER 1
Bahmid*, Fadila Khairunnisa Fakultas Hukum Universitas Asahan Jalan Latsitarda, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara bahmid1979@gmail.com

## Abstract
This study proposes to answer how the effect of the implementation of the tender procurement of items  and  services  after  the  change  from  a  conventional  tender  to  electronic  tender  by  the government, the policy for implementing government procurement of items or services tender to the  regional  government  of  Asahan  Regency.  On  this  basis,  this  research  proposes  2  (two) matters  to  be  discussed,  consisting  of:  First,  how  the  legal  certainty  of  the  implementation  of electronic tenders for the procurement of items or services; Second, how the legal remedies to refugee, refuse against the determination of the winner of the tender.This research uses juriical- empirical research, namely research based on community phenomena associated with applicable laws and regulations. Although there has been a change in the tender method from conventional to  electronic  tender,  but  there  is  no  guarantee  that  the  winner  of  the  lowest  bider  will  be declared the winner.
Keywords: Legal Certainty; Electronic Tender; Goods/Services.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  bagaimana  pengaruh    pelaksanaan  tender  pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua)  hal  yang  dibahas  terdiri  atas:  Pertama:  bagaimana  kepastian  hukum  pelaksanaan  tender elektronik  pengadaan  barang  atau  jasa,  Kedua:  bagamaina  upaya  hukum  sanggah,  sanggah banding  keberatan  penetapan  pemenang  tender.  Penetian  ini  mengunakan  penelitian  Yuridis- Empris  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  penomen-penomena  masyarakat  yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode  tender  dari  konvensional  menjadi  tender  elektronik,  namun  tidak  ada  jaminan  bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender.
Kata Kuci: Kepastian Hukum; Tender Elektronik; Barang/Jasa.
1 Hasil penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan pada tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka hibah penelitian Dosen dan Mahasiswa tahun 2020

## A. Pendahuluan
Kebijakan pemerintah melalui Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang  mensyaratkan  pagu anggaran  melebihi  Rp.  200.000.000  wajib dilakukan melalui tender. Kabupaten Asahan merupakan  salah  satu  Kabupaten  di Sumatera Utara yang telah melakukan tender dengan metode aplikasi elektronik.
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ) pemerintah juga memegang peranan penting dalam  pemanfaatan  anggaran  negara. Anggaran  PBJ  setiap  tahunnya  menurut LKPP  sekitar  40%  dari  APBN  dan  APBD. Konsep  pengadaan  seharusnya  tidak  hanya terbatas pada mendapatkan barang, bangunan,  dan  jasa,  melainkan  juga  untuk mencapai value for money , yakni perbesaran nilai  dari  uang  yang  dikeluarkan  dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat  dan ekonomi  dengan  turut  serta meminimalkan kerusakan lingkungan. Aspek value  for  money sendiri  diantaranya efisien,  ekonomi,  dan  efektif.  Aspek  terkait efisiensi memiliki tujuan
apakah pengambilan keputusan yang efektif sebagai bentuk  dari  efisiensi  teknis  atau  efisiensi biaya  serta  pemanfaatan  sumber  daya  yang lebih  baik  (Abdul  Halim,  2013).  Sehingga dengan  pencapaian  mencapai value  for money dapat  bermanfaat  semua  pihak apakah  itu  pemerintah  atau  masyarakat  itu sendiri.
Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan  tender  secara  elektronik  dalam penyelenggaraan  administrasi  sudah  dapat dipastikan sangat memudahkan bagi perusahaan  penyedia  barang  dan  jasa. Namun  di  sisi  yang  lain  perusahaan penyedia  barang  memerlukan  mendapatkan kepastian  hukum  terhadap  kepastian  hasil prakualifikasi,  kualifikasi  dan  mekanisme dan  proses  pengumuman  pemenang  tender, yang dilakukan antara panitia dengan vendor berbasis  website.  Pertanyaan  yang  diajukan oleh  vendor  disampaikan  ke  website  LPSE dan  akan  dijawab  dengan  metode  yang sama.  Proses  dan/atau  hasil  komunikasi yang  dilakukan  dapat  dibaca  semua  pihak
(Haryati  et  al.,  2010).  Serta  beberapa kemudahan  fasilitas  elektronik  yang  dapat diperoleh  pada  sistem  tender  elektronik  ini. Secara teoritik pelaksanaan tender elektronik dipandang sangat menguntungkan dibanding tender konvensional (Purnomo Edy
Mulyono,  2020),  jika  dilihat  dari  praktik pelaksanaan  penggunaan  aplikasi  tender elektronik  bagi  calon  penyedia  barang  atau jasa.
Pelaksanaan  tender  konvensional  yang selama  ini  dilakukan  secara  langsung  tatap muka  sayangnya,  dalam  hal  proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  sering kali  terjadi  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  pihak-pihak  terkait  (Reginasti, 2018).  Meskipun  dengan  tender  elektronik masih  menimbulkan  banyak  persepsi  dari masyarakat.  Kondisi  ini  menimbulkan banyak  variabel  terhadap  kepastian  hukum pemenang  tender  elektronik,  bagaimana presfektif    perusahaan  barang/jasa  terhadap keterbukaan informasi oleh Kelompok Kerja (Pokja)  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa
(UKPBJ) pada Pemerintah Daerah
Kabupaten  Asahan,  Provinsi  Sumatera Utara,  termasuk  bagaimana  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  calon  penyedia barang/jasa  sebagai  penawar  terendah namun  tidak  ditetapkan  sebagai  pemenang tender.
Kegiatan  Pemerintah  sebagai  penyedia barang/jasa  bertindak  dalam  hukum  privat sesungguhnya  pemerintah  telah  melibatkan diri  ke  dalam  suatu  transaksi  komersial, pemerintah  mengikatkan  diri  pada  suatu hubungan  perjanjian  kerja  atau  kontraktual. Meskipun  di  satu  pihak  posisi  pemerintah sebagai  pihak  dalam  kontrak  namun  posisi pemerintah  sebagai  para  pihak  tidak  boleh memposisikan lebih tinggi. (Kuahaty, 2011), prisip proporsionalitas dalam penyelenggara tender  atau  pada  tahapan  berikutnya pembuatan kontrak harus di jalan pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Jika  dilihat  dari  sisi  anggaran,  kontrak yang  dibuat  oleh  pemerintah  itu  pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kontrak yang bersifat
pembelanjaan  dan  kontrak  yang  membawa penerimaan  pendapatan.  Pengadaan  barang dan  jasa  oleh  pemerintah  ( government procurement )  tergolong  pada  jenis  yang pertama,  sedangkan  jenis  yang  kedua meliputi  berbagai  macam  kontrak,  di antaranya  tukar  menukar,  sewa  menyewa, penjualan  asset  Negara  termasuk  saham, penerbitan  obligasi  atau  pinjaman  luar negeri  ( loan  agreement )  (Y.  Sogar Simamora, 2017).
Pembangunan infrastruktur dan
pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi penyelenggaraan  negara.  Dalam  kaitan  ini pemerintah  melibatkan  diri  ke  dalam  suatu hubungan  perjanjian  kerja  pemborongan proyek  pemerintah  daerah  dengan  sektor swasta  yakni  dengan  mengikatkan  diri  ke dalam  suatu  kontrak.  “Hubungan  kerja pemborongan  proyek  yang  dibentuk  oleh pemerintah  itu  juga  terkait  dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (public utility) . Berkenaan dengan perjanjian pemborongan  pekerjaan,  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  Pasal  1601  (b)  Kitab Undang-undang
Hukum Perdata:
“Persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si  pemborong,  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan  suatu  pekerjaan  bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan  menerima  suatu  harga  yang ditentukan (R. Subekti, 1987).
Beberapa  perusahaan  calon  penyedia barang/jasa  yang  terdaftar  di  aplikasi elektronik Kabupaten Asahan yang diwawancarai  pada  rentang  waktu  tanggal 26  Oktober  2020  sampai  dengan  7 November 2020 mengatakan bahwa meskipun  pelaksanaan  tender  dilakukan secara elektronik namun pada kenyataannya proses  tender  yang  ada  nyatanya  tidak menjamin  bagi  perusahaan  yang  menang dalam tender sebagai perusaahaan yang akan dimenangkan  oleh  Pokja  UKBPJ  sebagai panitia  penyelenggara  tender  di  Kabupaten Asahan.
Dalam  tahap  perencanaan,  desain, tampilan  e- procurement haruslah  mudah
dipahami (user  friendly) guna  memudahkan dalam  pencarian  menu  yang  dituju. Selanjutnya  pada  tahap  uji  coba,  penting untuk mengetahui  berbagai  kekurangan dari desain  e- procurement ,  seperti  tidak  adanya kepastian mengenai keaslian dokumen yang dikirim  maupun  diterima  oleh  pengguna serta mengetahui tingkat kesiapan pengguna secara  teknis  dalam  menerapkan  e- procurement , karena e- procurement merupakan sistem yang baru sehingga wajar apabila  masih  ada  beberapa  orang  yang belum  terbiasa  menggunakannya.  Apabila telah  melakukan uji coba beberapa  kali  dan telah  ditemukan  apa  saja  kekurangannya, maka  selanjutnya  perlu  untuk  membenahi sistem  agar  semakin  efektif  dan  efisien, sehingga  dapat  diterapkan  secara  luas  di berbagai  wilayah.  Setelah  melalui  ketiga tahapan  tersebut,  tahapan  selanjutnya  ialah dengan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan  e- procurement, baik  evaluasi secara administratif maupun teknis sehingga akan  terus  ada  perbaikan  yang  mendorong tercapainya  tujuan  penerapan  pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  (Nayabarani, 2018).
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  No  9 Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pengadaan Barang/Jasa  Penyedia  pada  bagian  4.2.12 bahwa  sanggah  disampaikan  kepada  Pokja Pemilihan  dalam  waktu  5  (lima)  hari  kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua  sanggah  paling  lambat  3  (tiga)  hari kerja  setelah  masa  sanggah  berakhir. Apabila  sanggah  dinyatakan  salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses  Prakualifikasi.  Apabila  sanggah dinyatakan  benar/diterima,  Pokja  Pemilihan melakukan  evaluasi  kualifikasi  ulang  atau prakualifikasi ulang.
Sanggah yang disampaikan  kepada  Pejabat  Penandatangan Kontrak, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
atau  disampaikan  diluar  masa  sanggah, dianggap  sebagai  pengaduan  dan  diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Namun  kebijakan  hukum  pemerintah  ini
bagi  perusahaan  penyedia  barang/jasa pemerintah  di  Kabupaten  Asahan  belum menjamin  rasa  keadilan  dalam  penetapan pemenang tender pada Pemerintah Kabupaten Asahan. Dari latar belakang yang diketengahkan perlu  diwawancarai  pihak-pihak  terkait termasuk melakukan survey terkait
presfektif  perusahaan  penyedia  barang  dan jasa/pemerintah  di  Kabupaten  Asahan terhadap penyelenggaran tender di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Asahan.  Berdasarkan  pemaparan  yang  ada maka  penelitian  ini  diberi  judul  Pengaruh pelaksanaan  tender  pengadaan  barang  dan jasa  elektronik  terhadap  kepastian  hukum pemenang tender.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik  pengadaan  barang  dan  jasa  serta bagaimana  upaya  hukum  sanggah,  sanggah banding  keberatan  penetapan  pemenang tender  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan?
Pada  mulanya  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dilaksanakan  secara langsung oleh pengguna anggaran barang/jasa  atau  panitia.  Namun    dalam praktek  pelaksanaannya  banyak  terjadi penyimpangan-penyimpangan  dari  prinsip dan  ketentuan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  yang  diatur  dalam  Keputusan Presiden  Nomor:  80  Tahun  2013,  ujud penyimpangan  pelaksanaan  peraturan  ini dapat terlihat dari
penyimpangan administrasi  juga  berupa  korupsi  yang merugikan keuangan Negara/daerah (Agung Djosoekarto (ed), 2008).
LPSE  menetapkan  standar  layanan, kapasitas,  dan  keamanan  informasi  SPSE dan  sistem  pendukung  dan  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  layananan pengadaan  secara  elektronik  “Filosofi pengadaan  barang/jasa  adalah  upaya  untuk mendapatkan  barang/jasa  yang  diinginkan dan  dilakukan  atas  dasar  pemikiran  yang logis dan sistematis (The system of thought) , mengikuti  norma  dan  etika  yang  berlaku, berdasarkan  metode  dan  proses  pengadaan
yang baku” (Adrian Sutedi, 2009). Penyedia barang/jasa  dapat  saja  berkomunikasi  dilain waktu  dan  tempat  untuk  merancang  arisan tender,  yaitu  suatu  persekongkolan  diantara pelaku usaha untuk menciptakan persaingan semu diantara peserta tender (Adrian Sutedi, 2009)

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang dikemukanan,  maka  jenis  penelitian  ini menggunakan  jenis  Yuridis-Empiris,  yaitu penelitian yang tidak bertumpu pada norma- norma  hukum  semata,  termasuk  menelisik penomena  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat  (Depri  Liber  Sonata,  2015). Kegiatan  penelitian  ini  dengan  melakukan review  terhadap  beberapa  regulasi  dan beberapa  literatur  secara  normatif  sebagai bentuk law  in  book ,  yang  kemudian  diteliti kedalam  bentuk law  in  action bagimana ketentuan  hukum  itu  berlaku  dalam  setiap, peristiwa  maupun  keadaan  hukum  yang terjadi  ditenga-tengah  masyarakat  hukum. Sinkronisasi  penelitian  normatif  empiris didukung  data  yang  dapat  membantu penelitian  ini  tercapai,  yaitu  dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder. Perolehan  data  primer    dilakukan  dengan cara  menghimpun  informasi  awal  seperti melakukan observasi lapangan yang ditindaklanjuti menyelenggarakan wawacara serta  kuesioner  kepada  narasumber  serta responden. Narasumber dalam penelitian ini terdiri  dari  3  orang  dari  Pejabat  Daerah Kabupaten  Asahan  yaitu  Kasihan  (Kepala Bagian  UKPBJ),  Suratno  (Kepala  Bidang Cipta  Karya/Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK),  Fahmi  Almadani  (Sekretaris  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang), untuk  mendapatkan  data/informasi  metode yang digunakan dengan wawacara. Sedangkan  untuk  mendapatkan  informasi, peneliti  mengabil  angket  dari  penyedia barang  dan  jasa  yang  terdaftar  di  Layanan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara Elektronik (LPSE), dengan menetapkan 10% sampel  diambil  secara  acak  dari  seluruh jumlah pengusaha penyedia barang dan jasa
yang terdapat pada layanan LPSE
Kabupaten Asahan.
Untuk perolehan data sekunder berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini berupa  jurnal  penelitian  yang  pernah  ada sebelumnya  termasuk  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaaan Barang/Jasa  Pemrintah  dan  Peraturan Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor:  9  Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  Penyedia sebagai  Penyelenggara  Pengadaan  Barang dan  Jasa    pemerintah  tentang  proses  dan prinsip-prinsip penyelenggaraan tender secara  elektronik  dan  infrmasi  serta  data terkait  kepastian  penyelenggaraan  tender secara  elektronik  di  Kabupaten  Asahan, Provinsi  Sumatera  Utara.  Pengolahan  dan analisis  data  yang  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  sehingga dapat  dikatakan  data  sekunder  ini  dijadikan konten tambahan dalam menjawab rumusan masalah. Sedangkan analisis penelitian yang dilakukan  dengan  peneltian  empiris  ini dilakukan  berdasarkan  pada  hasil  penilikan terhadap  perilaku  manusia  sebagai  objek penelitian  (Benuf  &  Azhar,  2019).  Dalam hal  ini  adalah  pihak-pihak  terkait  dengan proses  tender  barang/jasa  di  Kabupaten Asahan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kepastian Hukum Pelaksanaan Tender Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal  8  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018,  “pihak-pihak  sebagai  pelaku pengadaan  barang  dan  jasa  terdiri  atas pengguna Anggaran dalam hal ini Pengguna Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan,  PjPHP/PPHP,  penyelenggara swakelola dan penyedia Penyedia” (Fajrurrahman, 2019). Penyelengaraan pelaksanaan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakasanakan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen yang berwenang atas
pengunjukan  oleh  kepala  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR) Kabupaten Asahan
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas Pejabat  Pembuat  Komitmen  Kontrak bertanggungjawab  kepada  Kepala  Dinas PUPR    Kabupaten  Asahan  sebagai Penangungjawab Anggaran (PA) mengangkat  dan  menetapkan  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  pada  Dinas PUPR Kabupaten Asahan. Dalam
pelaksanaannya  Kepala  Dinas  mengangkat PPK untuk bertindak mewakili Kepala Dinas PUPR  Kabupaten  Asahan.  Penetapan  PKK oleh kepala Dinas PUPR Kabupaten Asahan ditetapkan  dalam  Keputusan  Kepala  Dinas PUPR Kabupaten Asahan.
Perusahaan yang melakukan penawaran harus pula diperhatikan dengan  cermat oleh Pokja UKPBJ terhadap legalitas orang yang melakukan  penawaran  tersebut,  misalnya untuk yang mewakili kepentingan Comanditer Venootschap (CV) harus diteliti kewenangan  bertindak  orang  yang  yang mengatasnamakan  CV  tersebut,  termasuk jika yang melakukan mengajukan permohonan  tender/penawaran  tender  yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), secara cermat panitia harus melakukan penelitian yang mendalam terhadap dokumen-dokumen  khususnya  legalitas  PT calon penyedia barang dan jasa.
Direksi  merupakan  “organ  Perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola  perusahaan  sesuai  dengan  batas- batas  wewenangnya.  Besarnya  kewenangan Direksi  bukan  berarti  kewenangan  yang diberikan tanpa batas, akan tetapi kewenangan  yang  diberikan  dibatasi  oleh kewenangan  yang  bersumber  dari  aturan- aturan  hukum  serta  peraturan  yang  berlaku termasuk  Anggaran  Dasar  Perseroan”  (Ari, Indra  Perdana,  2020).  Sehingga  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya direksi  PT  tidak  dapat  menentukan  sendiri. Ada  hal-hal  tertentu  yang  oleh  anggaran dasar Dalam pemenuhan prakualifikasi berkas/dokumen, calon perusahaan penyedia
barang  dan  jasa    yang  harus  melengkapi dokumen  yang  harus  diunggah  pada  sistem dengan melakukan pendaftaran secara online melalui  website  http://lpse.asahankab.go.id kemudian  klik  tulisan  “Mendaftar  sebagai Penyedia  barang/jasa”  selanjutnya  dengan memenuhi  ketentuan  dan  syarat-sayarat yang  telah  ditentukan  pada  isian website tersebut. Setelah melakukan proses pendaftaran  secara  online,  calon  penyedia barang  dan  jasa  yang  dinyatakan  lulus administrasi melaksanakan proses
pendaftaran  secara offline dengan  datang langsung ke LPSE setempat. Dokumen yang telah  dalam  sistem  akan  diperiksa  oleh Verifikator  dan  dokumen  yang  asli  akan dikembalikan.  Jika  sudah  kelengkapan berkas  telah  sesuai,  maka  calon  penyedia akan  segera  mendapatkan  pemberitahuan melalui  email  yang  terdaftar  pada  sistem (Wawacara  dengan  Bapak  Kasian  Kepala Bagian  Unit  Kerja  pengadaan  Barang/Jasa Kabupaten  Asahan  tertanggal  16  Oktober 2020).
Pengaruh  layanan  elektronik  yang dilakukan UKPBJ yang relatif baru ini, tentu berdampak  kepada  kemampuan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  calon  penyedia barang/jasa dalam mengoperasionalkan proses  permohonan  sebagai  peserta  lelang maupun  dalam  mengajukan  penawaran lelang  tender  pengadaan  barang  dan  jasa. Sejak diberlakukannya sistem tender elektronik  pada  tahun  2013,  hingga  saat  ini 38,5%  Responden  mengatakan  masih menggunakan  pihak  lain  untuk  membantu calon  penyedia  barang  dan  jasa  dalam melakukan  operasional  proses  lelang  tender pada  sistem  elektronik  UKPBJ.  Meski demikian secara umum responden menjawab sebanyak 84,6% menyatakan bahwa pengajuan  tender  lelang  melalui  aplikasi elektronik ini mudah
untuk dioperasionalkan.
Berdasarkan  wawacara  yang  dilakukan dengan Bapak Kasian selaku Kepala Bagian UKPBJ  yang  menyatakan  “pada  awalnya penerapan  tender  elektronik  ini  memang sempat menghadapi kendala bagai  penyedia barang  dan  jasa,  mungkin  karena  baru
pertama  pertama  diterapkan,  ya  kadang- kadang  hal-hal  yang  sepele  tapi  berdampak pada  kepastian  validasi  pendaftaran  yang dilakukan  misalnya  calon  penyedian  barang dan jasa tidak meng-klik tombol kirim pada sistem, sehingga penawaran yang dilakukan tidak akan terbaca oleh admin UKPBJ. Tapi hal-hal  pernah  terjadi  selama  ini,  saat  ini tidak  pernah  terjadi  lagi,  mungkin  saja karena  sistem  yang  ada  baru  pertama-tama diterapkan  jadi  merupakan  hal  yang  baru bagi  masyarakat  khususnya  calon  penyedia barang dan jasa.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas  pelaksanaan  PBJ  secara  aplikasi tender  elektronik  adalah  ketersediaan perangkat  elektronik  yang  baik.Untuk menerapkan  sistem  pengadaan  PBJ e- Procurement dibutuhkan infrastruktur jaringan  internet  yang  memadai,  peralatan elekronik  dan  pengetahuan  teknologi  yang handal.Yang  dimaksud  teknologi  dalam penelitian  ini  adalah  kecepatan  akses internet  yang  lambat,  kapasitas  server  yang terbatas serta listrik yang sering padam.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden  yang  diwawancara  setuju  bahwa teknologi,  yaitu  kecepatan  akses  internet yang  lambat  meruapakan  faktor  yang  dapat menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan e- Procurement .  Namun  disisi  lain  masih banyak lagi kendala-kendala atau kelemahan dan permasalahan teknis dalam penerapan e- Procurement yang dihadapi.
Dominasi hambatan pelaksanaan tender proyek  melalui  electronik  yang  dilakukan oleh  UKPBJ  yang  dihimpun  dari  berbagai sumber  dan  respondent  secara  mayoritas masih  didominasi  pada  kesalahan  manusia (human  of  error) dan  hambatan  perangkat teknis  seperti  internet  dan  listrik.  Secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan tender  elektronik  sudah  berjalan  dengan baik.  Menurut  responden  salah  satu pimpinan perusahaan, menyatakan meskipun pelaksanaan  tender  dengan  LPSE  ini dilakukan  secara  transparan  dan  mudah namun ada kekurangan
dalam implementasinya  bagi perusahaan penyedia barang  dan  jasa,  yaitu,  tidak  adanya
transparansi  oleh  UKPBJ  dalam  melakukan evaluasi  dokumen  yang  ditetapkan  sebagai syarat pemenang tender.
2. Upaya  Hukum  Sanggah,  Sanggah Banding Keberatan Penetapan Pemenang Tender  Pada  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan
Ruang Kabupaten Asahan.
Pelaksanaan  tender  pekerjaan  Barang dan  Jasa,  dilaksanakan  berdasarkan  tender pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan  instansi  lain  (Pengguna  Angaran lainnya)  dibawah  pemerintah  Daerah Kabupaten  Asahan,  yang  pelaksanaan tendernya dilakukan oleh UKPBJ. Dari data yang  diperoleh  dari  UKPBJ  Kabupaten Asahan.  Dinas  PUPR  Kabupaten  Asahan dari  tahun  2017  terdapat  204  Paket  Tender, pada  tahun  2018  sebanyak  153  dan  pada tahun  2019  terdapat  184  paket  tender  yang ditenderkan  melalu  LPSE.  Dengan  jumlah perusahaan  yang  terdaftar  di  LPSE  dari Tahun  2012  hingga  2019  berjumlah  279 perusahaan  yang  telah  terverifikasi  di layanan LPSE Kabupaten Asahan.
Proses  tender  yang  telah  terselenggara yang  dilakukan  oleh  UKPBJ  tidak  secara otomatis  sebagai  pemenang  tender  yang ditetapkan  oleh  UKPBJ  maupun  oleh  PPK. penentapan  pemenang  tender  dilakukan setelah  adanya  evaluasi  dan  dokumen  yang dilakukan Pokja UKPBJ maupun oleh PPK. Dalam hal ini, pengguna anggaran (PA) atau Pokja UKPBJ/pejabat pengadaan berwenang dalam  melakukan  menetapkan  pemenang tender  dengan  tata  cara  yang  telah ditetapkan  dalam  dokumen  pengadaan. Dokumen ini telah menentukan tata cara dan syarat-syarat  tender  baik  dalam  tahap pengumuman,  penyampaian  penawaran  dan khususnya evaluasi serta penetapan pemenang.
Wawacara  dengan  responden  Bapak Fahmi,  selaku  Sekretaris  Dinas  PUPR Kabupaten Asahan, mengatakan  pengadaan barang  dan  jasa  maupun  pekerjaan konstruksi  pengguna  anggaran  dalam penunjukan  pemenang  tender  dengan
Tabel 1.
Jumlah Paket Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Dinas PU) Tahun 2017-2018 No Tahun Jumlah Paket Tender 1 2017 204 2 2018 153 3 2019 184 Sumber : LPSE Kabupaten Asahan
melakukan  seleksi  dan  nilai  kewajaran pengadaan menegaskan kriteria utama dalam menentukan  pemenang  tender  adalah  harga terendah  yang  responsif.  Makna  responsif dalam  hal  ini  adalah  sesuai  dengan  syarat- syarat  esensial  yang  terdapat  dalam dokumen pengadaan termasuk spesifikasinya.  Namun,  jika  kualitas  barang dan  umur  pakainya  berbeda  maka  harga yang  paling  murah  belum  tentu  akan memberikan ongkos operasional yang paling rendah.  Dengan  demikian  sekalipun  harga suatu  penawaran  dari  sisi  harganya  paling rendah, tidak selalu harus ditetapkan sebagai pemenang.  Pengguna  Anggaran  sebagai badan  publik  akan  menentukan  pemenang tender  dengan  menggunakan  tolak  ukur sebagai  pemenang  tender,  yaitu:  penawar harga  terendah yang  memenuhi  syarat  yang ditentukan  atau  penawar  dengan  harga ekonomi terbaik (Wibowo, 2015).
Upaya evaluasi dan penentapan pemenang oleh Pokja UKPBJ maupun PPK terhadap  dokumen-dokumen  syarat  lelang dan  nilai  kewajaran  penawaran  dalam menentukan  pemenang  tender  merupakan upaya menentukan kelayakan calon penyedia  barang/jasa  dalam  melaksanakan pekerjaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang akan dikerjakan. Independensi dan akuntabel Penilaian  pokja  dan  PPK  merupakan  poin terpenting  sebagai  syarat  kepercayaan masyarakat  khususnya  bagi  peserta  tender penyedia  barang  dan  jasa.  46%  responden merasa  tidak  percaya  jika  UKPBJ  dan  PPK menetapkan  pemenang  tender  berdasarkan kelayakan  dokumen  dan  nilai  kewajaran penawaran.  Namun  ketika  responden dipertanyatakan tentang transparansi
penyelenggaraan  tender  elektronik  69,2% percaya  sistem  tender  elektronik  LPSE dilakukan secara tranparan.
Surat  penetapan  pemenang  lelang  dari pejabat yang  berwenang mempunyai kekutaan hukum mengikat, menurut Responden Bapak Fahmi Sekretaris Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang
Kabupaten  Asahan  menyatakan    penetapan pemegang  itu  harus  dilanjuti  dengan  proses penandatangan  kontrak.  Sejak  adanya penetapan  ini  kedua  belah  pihak  secara hukum  terikat.  Penetapan  ini  tidak  dapat dibatalkan  atau  ditarik  kembali.  Penyedia barang/jasa  yang  telah  ditetapkan  sebagai pemenang  wajib  untuk  menandatangani kontrak.  Jika  penyedia  barng/jasa  menolak atau  mengundurkan  diri,  dengan  kata  lain tidak  bersedia  menandatangani  kontrak maka  disamping  pembatalan  terhadap  Surat Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ) yang telah diterbitkan.
Penawar  terendah  yang oleh  PPK  tidak ditetapkan sebagai pemenang dapat mengajukan  sanggah  banding  kepada  PPK, dengan  ketentuan  mengajukan  sanggah banding  dengan  menyetorkan  senilai  1% dari  jumlah  nilai  paket  kepada  kas  Daerah. Dengan  adanya  sanggah  banding  ini  maka konsekuensi  proses  dari  kontrak/pengerjaan proyek yang sedang berlangsung dihentikan sampai putusnya sanggah banding  diterima atau  ditolak.  Jika  sanggah  banding  diterima maka konsekuensinya tender dibatalkan dan diulang  kembali,  namun  jika  sanggah banding  ditolak  maka  konsekuensinya jaminan  sanggah  banding  masuk  ke  dalam Kas Daerah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari LPSE  Kabupaten  Asahan  dari  3  tahun terakhir  yaitu  pada  tahun  2017  terdapat  1 perusahaan  yang  melakukan  sanggah banding,  pada  tahun  2018  terdapat  2 Perusahaan  dan pada tahun 2019  terdapat  2 Perusahaan  yang  melakukan  sanggah banding  yang  ditujukan  kepada  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  sebagai  kuasa pengguna anggaran, yang dirinci dalam tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Sanggah Banding yang Diajukan
Calon Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2017-2019 No Tahun Jumlah Sanggah Banding 1 2017 1 2 2018 2 3 2019 2
Sumber  :  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE) Kabupaten Asahan
Tabel 3.
Sengketa Tender Proyek melalui
Pengadilan Tahun 2017-2019 No Tahun Jumlah Sengketa Melalui Pengadilan 1 2017 - - 2 2018 - - 3 2019 2 2
Dari  data  yang  diketengahkan,  tingkat sanggah  yang  dilakukan  penyedia  barang dan  jasa  sebagai  penawar  terendah  namun tidak  ditunjuk  sebagai  pemenang  tender persentasenya  di  bawah  1%  dari  jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar di LPSE Kabupaten  Asahan.  Responden  ketika dipertanyakan tentang pengalamannya melakukan  sanggah  banding,  responden menyatakan  tidak  puas  atas  jawaban  yang disampaikan oleh pengguna
anggaran.Termasuk  syarat  peyertaan  1% dari nilai proyek, sebagai syarat mengajukan sanggah banding dirasakan sangat memberatkan  bagi  perusahaan  penyedia barang dan jasa.
Penetapan  pemenang  sanggah  banding PBJ  telah  ditetapkan  pemenangnya  oleh PPK,  masih  memungkinkan  bagi  penyedia barang  dan  jasa  melakukan  upaya  hukum terhadap keputusan PPK dalam memutuskan sanggah  banding,  yaitu  melalui  upaya hukum  di  Pengadilan.  Dari  Tahun  2017 hingga  tahun  2019,  ada  2  (dua)  sengketa penetapan  pemenang  yang  berlanjut  sampai ke  Pengadilan  yang  diajukan  perusahaan barang  dan  jasa,  sebagaimana  dijelaskan dalam tabel 3.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Fahmi, Sekretaris  Dinas  PUPR  Kabupaten  Asahan
hingga  saat  ini,  meskipun  adanya  upaya hukum  ke  pengadilan  namun  pihak  PPK selalu dimenangkan dalam perkara yang ada. Namun  demikian  adanya  proses  gugatan melalui  jalur  pengadilan  berdampak  juga bagi kinerja pemerintah khususnya di Dinas PUPR  Kabupaten  Asahan.  Penyelesaian sengketa  terkait  proses  tender  maupun perkara  sengketa kontrak  pengadaan  barang dan  jasa  atau  perkara  perdata  lainnya bukanlah  proses  litigasi  satu-satunya  dalam penyelesaiannya,  namun  dapat  dilakukan secara mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator  yang  bersertifikat  baik  sebelum dan  sesudah  gugatan  didaftarkan  di pengadilan negeri.
Pada  hakikatnya  Penyelesaian  perkara dengan  cara  perdamaian    (Mediasi)  telah diperkenalkan  dalam  sistem  hukum  yang berlaku di Indonesia pada saat pemerintahan Hindia  Belanda  pada  saat  itu  melalui Reglement  op de burgerlijke  rechtvordering (RV).  Pada  masa  pemerintahan  BJ  Habibie dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  30 Tahun 1999 Tentang Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk membuat  para  pihak  yang  berpekara  dapat lebih  menunjukan  maksud  keinginan  dari permasalahan yang sedang dihadapi melalui adanya proses perdamaian (Bahmid, Pratiwi & Marpaung, 2018).
Namun  menurut  responden  Fahmi, menyampaikan  upaya  untuk  melakukan mediasi  dengan  melibatkan  mediator  atau pihak-pihak  lain  seperti  perguruan  tinggi belum  pernah  dilakukan,  karena  kebijakan terkait  sudah  merupakan  ranah  pemegang kebijakan  yaitu  Kepala  Daerah,  termasuk adanya  payung  hukum  berbentuk  Peraturan Daerah sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dari pihak-pihak terkait.

## D. Simpulan dan Saran
Pelaksanaan  tender  proyek  pengadaan barang atau Jasa Kabupaten (Studi di Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Asahan)  sebagaimana  judul penelitian  ini  setelah  dilakukan  penelaahan penelitian  dari  berbagai  sumber,  maka hasil penelitian  ini  dapat  simpulkan  sebagai
berikut: Pertama ,  regulasi  pelaksanaan tender  pengadaan  barang  atau  jasa  secara implisit  diatur  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang  atau  Jasa  Pemerintah.  Dalam penerapannya telah terlaksana di Kabupaten Asahan  dengan  terbentuknya  lembaga- lembaga  seperti  Unit  Kerja  Pengadaan Barang  atau  Jasa,  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik  dan  Pejabat  Pembuat Komitmen sebagai kuasa Penguna Anggaran sebagai perangkat daerah yang berfungsi dan bertugas  melaksanakan  fungsi  masing- masing  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan tender  proyek  di  Kabupaten  Asahan. Implementasi Kepastian hukum pelaksanaan tender  proyek  di  Kabupaten  Asahan,  juga terwujud  dengan  efektifitas  pelaksanaanya yang  transparan  dan  didukung  adanya jaminan bagi pihak-pihak terkait melakukan upaya hukum sanggah dan sanggah banding terhadap keputusan  Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)  sebagai  kuasa  pengguna anggaran.
Kedua ,  sanggah  merupakan  upaya hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  bagi Perusaan  Penyedia  barang  dan  Jasa Pemerintah,  dalam  kualifikasi  merupakan salah satu tahapan untuk seleksi barang dan jasa  terhadap  kesalahan  dalam  evaluasi, penyimpangan  terhadap  ketentuan  prosedur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang atau  Jasa  Pemerintah,  termasuk  adanya dugaan  persekongkolan    yang  menghalangi terjadinya  persaingan  usaha  yang  sehat  dan upaya  penyalahgunaan  wewenang  UKPBJ, PPK  dan  KPA.  Sedangkan  upaya  sanggah banding  adalah  upaya  hukum  protes  dari penyanggah  kepada  KPA  pada  pengadaan barang  atau  jasa  karena  tidak  setuju  atas jawaban  sanggah.  Pelaksanaan  sanggah banding  disyaratkan  penyanggah  wajib menyetorkan  jaminan  1%  dari  Harga Perkiraan  Sementara  (HPS)  dan  disetorkan ke  Kas  Daerah  Kabupaten  Asahan. Pengajuan  sanggah  banding  diajukan palinglambat 5 hari setelah jawaban sanggah disampaikan/dimuat  dalam  laman  LPSE. Apabila  sanggah  banding  diterima  maka
seluruh  proses  tender  dihentikan  dan dilakukan  tender  ulang,  tetapi  jika  sanggah banding  ditolak  maka    jaminan  sanggah banding  1%  dari  HPS  dimasukkan  menjadi Kas Daerah Kabupaten Asahan.
Berdasarkan  telaah  dan  simpulan penelitian  Pelaksanaan  tender  proyek pengadaan barang atau Jasa yang diuraikan, penulis  memberikan  saran: Pertama, untuk menjamin  kepastian  hukum  pelaksanaan tender  dengan  menggunakan  LPSE,  perlu dilakukan evaluasi faktual terhadap dokumen-dokumen  serta  data  lapangan penyedia barang dan jasa seperti Keberadaan Kantor Sekretariat Usaha (hubungan hubungan  hukum  antara  badan  usaha  dan tempat  usaha),  kualifikasi  usaha  misalnya ketersediaan barang/alat pendukung kegiatan usaha,  serta  tersedianya  tenaga  ahli  yang perusahaan  termasuk  adanya  kepastian hukum batas keterpakaian tenaga ahli dalam beberapa perusahaan. Sehingga hal ini tidak menjadi  alasan  bagi  panitia  menggagalkan pemenang  tender  dengan  alasan  tidak memenuhi  syarat. Kedua ,  untuk  menjamin keadilan  dalam  proses  pelaksanaan sanggah dan  sanggah  banding  diperlukan  upaya- upaya  tranparan  oleh  KPA  dengan  cara melakukan evaluasi terbuka dengan melibatkan  pihak  yang  merasa  keberatan atau  yang  melakukan  sanggah  banding, termasuk melibatkan pihak ketiga (eksternal) misalnya pihak perguruan Tinggi atau  organiasi  profesional  di  bidang pengadaan barang atau jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  S.  K.  (2013). Teori,  Konsep dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan  dari  pemerintah  hingga tempat ibadah . Salemba Empat.
Adrian  Sutedi.  (2009). Aspek  Hukum Pengadaan  Barang  dan  Jasa  serta
Berbagai Permasalahannya
. Sinar
Grafika.
Agung  Djosoekarto  (ed).  (2008). E- Procurement in Indonesia, Development
of  Electronic  Goods  and  Services Procurement Services .
Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional.
Ari,  Indra  Perdana,  I.  P.  (2020). Tinjauan Yuridis  Terhadap  Pengesahan  PT Sebagai  Badan  Hukum  Melalui  Sistem Administrasi  Badan  Hukum . 6 (1),  47– 55.
Bahmid,  Pratiwi,  I.,  &  Marpaung,  W.
(2018). Pengaturan Hukum
Penyelesaian  Perkara  Melalui  Akta Vandading  (Studi  Putusan  No.  8/PDT. G/2018 PN Tanjungbalai) . I (8), 1–8.
Benuf, K., & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer. Metodologi  Penelitian Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan  Hukum  Kontemporer , 3 (2), 145–160.
Depri  Liber  Sonata.  (2015). Metode Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris:  Karakteristik  Khas  Dari Metode Meneliti Hukum . 8 (1), 15–35.
Fajrurrahman,  F. (2019). Penerapan Hukum Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Sebagai  Sengketa  Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Hukum  Peratun , 2 (2),  191–212. https://doi.org/10.25216/peratun.222019 .191-212
Haryati, D.,  Anditya, A., & Wibowo, R. A.
(2010). Pelaksanaan
Pengadaan
Barang  /  Jasa  Secara  Elektronik  (  E- Procurement  )  Pada  Pemerintah  Kota .
80 .
Kuahaty,  S.  S.  (2011).  Pemerintah  Sebagai Subjek  Hukum  Perdata  Dalam  Kontrak Pengadaan  Barang  Atau  Jasa. Sasi , 17 (3),
53.
https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365
Nayabarani,  S.  D.  (2018).  Membangun Transparansi  Pengadaan  Barang  dan Jasa  melalui  Peningkatan  Peran  HKI dalam  Mengurangi  Korupsi. Jurnal Hukum  &  Pembangunan , 47 (4),  477. https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.158
6
Purnomo  Edy  Mulyono.  (2020).  Analisis
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Secara  Elektronik  pada  Pemerintah Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal , 1 (1), 32.
https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010
R.  Subekti.  (1987). Hukum  Perjanjian . Intermasa.
Reginasti,  U.  (2018).  Tinjauan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem
Pengadaan  Barang/Jasa  Eelektronik. Pengadaan , 1 (2). www.lkpp.go.id
Wibowo,  R.  A.  (2015).  Mencegah  Korupsi di  Pengadaan  Barang  dan  Jasa :  Apa yang  sudah  dan  yang  masih  harus dilakukan? Integritas , 1 (1), 37.
Y. Sogar Simamora. (2017). Prinsip Hukum Hukum  Kontrak  untuk  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di Indonesia (Rudyanti  Dorotea  Tobing (ed.); I). Laksbang Pressindo.