Vol 19 No 1 April 2021

## HUKUM ISLAM DAN BUDAYA
(Studi Akumulasi ‘Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk Perbankan Syariah di Indonesia)
Oleh:

## Ali Machrus
Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan
ali_crus@yahoo.com
'Urf  as  one  of  ijtihad  method  in  ushul  fiqih,  synergize  social  reality  of  Indonesian society  and  sunnah  of  Rasulullah  SAW.  By  digging  and  raising  local  wisdom  of  Indonesian people  in  economy  without  leaving  the  boundaries  of  sharia  with  the  aim  to  promote  and develop the application of Islamic principles, sharia and traditions in financial transactions, banking and other business related. The aims of this paper are: 1) To explain the reasons of the  Fatwa  of  the  National  Sharia  Board  (DSN)  on  sharia  banking  products  based  on  its consideration 'urf, and 2) To analyze the' urf position in the fatwa of National Sharia Board (DSN) on banking products Sharia when viewed from the side of the development of Islamic banking products in Indonesia. The results of analysis in this paper that: 1) Determination of fatwa-fatwa  National  Sharia  Board  (DSN)  on  Islamic  banking  products,  namely:  demand deposits,  savings,  and  deposits  made  on  the  basis  of  consideration  'urf.  Due  to  the  fact  of history and has been known by many people in Indonesia in transactions with banking 2) The position of urf in the fatwa of the National Sharia Council (DSN) on sharia banking products in terms of development of Islamic banking products in Indonesia as a general consideration when the approach nash qath'i and qauli approach can not be done.

## Kata Kunci: ‘Urf, Fatwa, DSN, Budaya, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Konsep bagi hasil yang diadopsi oleh sistem perbankan syariah berakar dari budaya bangsa  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  pembagian  hasil  pertanian  di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu maro dan mertelu . Konsep bagi hasil ini dikenal dalam masyarakat Jawa dan Sulawesi Selatan dalam penggarapan sawah pertanian. Maro adalah sistem bagi  hasil dengan pola pembagian antara  penggarap  dan  pemilik  tanah  pertanian  masing-masing  50%  dari  hasil  bersih. Sedangkan mertelu ialah  sistem  bagi  hasil  dengan  pola  pembagian  antara  pemilik  dan penggarap masing-masing memperoleh 67% dan 33%. Dalam sistem bagi hasil tersebut baik penggarap maupun pemilik tanah menanggung resiko bersama. 1
Menurut  UU  No  10  Tahun  1998  tanggal  10  November  1998  tentang  perbankan, bahwa  usaha  perbankan  meliputi  tiga  kegiatan,  yaitu  menghimpun  dana,  menyalurkan  dana,
1 Muhammad, Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman ,  (Yogyakarta: Ekonosia, 2006) Hal.149
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dan  memberikan  jasa  bank  lainnya. 2 Produk-produk  perbankan  yang  ditawarkan  oleh perbankan  syariah  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  ketentuan  fatwa  dari Dewan  Syariah  Nasional.  Dalam  pembahasan  fatwa  mengenai  produk-produk  perbankan syariah,  ada  beberapa  metode  ijtihad  untuk  memahami  geneologi  dan  latar  belakang kemunculan  sebuah  ketentuan  hukum  dalam  produk  perbankan  syariah.  Salah  satu  metode ijtihad yang memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah ‘urf sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.
Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  merupakan  implementasi  fiqh muamalah  dengan  modifikasi  produk-produk  perbankan.  Sepanjang  praktik  perbankan  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  bank-bank  syariah  telah  mengadopsi  sistem  dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank  syariah  merencanakan  dan  menerapkan  prosedur  mereka  sendiri  guna menyesuaikan  aktivitas  perbankan  mereka  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Maka  ‘urf sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqih, mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara menggali dan mengangkat kearifan lokal masyarakat  Indonesia dalam berekonomi tanpa meninggalkan batasan syariah  dengan tujuan untuk  mempromosikan  dan  mengembangkan  penerapan  prinsip-prinsip  Islam,  syariah  dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  menganalisis  2  (dua)  isu penting, yaitu: 1) Mengapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah  dasar  pertimbangannya  ‘urf  ?,  2)  Bagaimana  kedudukan  ‘urf  dalam  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  produk  perbankan  syariah  jika  ditinjau  dari  sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia ?

## B. KERANGKA TEORI
1. Adat dan ‘Urf
‘Urf dan adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata-kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang  baku.  Diantara  ahli  bahasa  arab  ada  yang  menyamakan  kata  adat  dan  urf  tersebut, kedua  kata  itu  mutaradif  (sinonim).  Seandainya  kedua  kata  itu  dirangkaikan  dalam  satu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘urf  itu  berbeda  maksudnya  meskipun  digunakan  kata  sambung  “dan”  yang  biasa  dipakai
2 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan
Vol 19 No 1 April 2021
sebagai  kata  yang  membedakan  antara  dua  kata.  Karena  kedua  kata  itu  memiliki  arti  yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat. 3
Sebagian  ulama  ushul  fikih,  ‘urf  disebut  dengan  adat.  Sekalipun  dalam  pengertian istilahi  tidak  ada  perbedaan  antara  ‘urf  dengan  adat:  “ ’Urf  adalah  apa  yang  dikenal  oleh manusia  dan  belaku  padanya,  baik  berupa  perkataan,  perbuatan  ataupun  meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat” . 4 Contohnya adalah dalam jual beli salam yang tidak memenuhi syarat jual  beli.  Menurut  syarat  jual  beli  adalah  pada  saat  jual  beli  dilangsungkan  pihak  pembeli telah  menerima  barang  yang  dibeli  dan  pihak  penjual  telah  menerima  uang  penjualan barangnya. Sedangkan pada salam barang yang akan dibeli, belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu diperbolehkan. 5
Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada  perbedaannya.  Kata  adat  dari  bahasa  arab: ‘ada , ya’udu :  mengandung  arti  tikrar (pengulangan).  Adat  didefinisikan  dengan: “Sesuatu  yang  dikerjakan  secara  berualang- ulang tanpa adanya hubungan rasional” . Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat.  Tentang berapa kali suatu  perbuatan harus dilakukan untuk  sampai disebut  adat,  tidak  ada  ukurannya  dan  banyaknya  tergantung  pada  bentuk  perbuatan  yang dilakukan tersebut. 6
Perbedaan  antara  kedua  kata  itu,  dapat  dilihat  dari  segi  kandungan  artinya,  yaitu: adat  hanya  memandang  dari  segi  berulangkalinya  suatu  perbuatan  dilakukan  dan  tidak meliputi  penilaian  mengenai  segi  baik  dan  buruknya  perbuatan  tersebut.  Jadi  kata  adat  ini berkonotasi  netral,  sehingga  ada  adat  yang  baik  dan  ada  adat  yang  buruk.  Kalau  adat mengadung konotasi netral, maka ‘urf tidak demikian halnya. Kata ‘urf digunakan dengan memandang  pada  kualitas  perbuatan  yang  dilakukan  yaitu  diakui,  diketahui  dan  diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘urf itu mengandung konotasi baik. Perbedaannya juga dapat dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘urf selalu digunakan untuk jama’ah  atau  golongan,  sedangkan  kata  ‘adat  dapat  digunakan  untuk  sebagaian  orang  di samping berlaku pula untuk  golongan. Apa yang  telah menjadi  kebiasaan  seseorang, maka
3 Rachmat Syafe’I. Ilmu Ushul Fiqih . (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). hal. 131
4 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. Kamus Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta: Amzah, 2005).hal. 334
5 Ibid
6 Amir Syarifudin. Ushul Fiqh Jilid 2 . (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). hal. 363
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
perbuatan itu dapat  dikatakan sebagai adat orang  itu, namun  tidak dapat  dikatakan sebagai ‘urf orang itu. 7
Kata  ‘urf  pengertiannya  tidak  melihat  dari  segi  berualangkalinya  suatu  perbuatan dilakukan,  tetapi  dari  segi  bahwa  perbuatan  tersebut  sudah  sama-sama  dikenal  dan  diakui oleh  orang  banyak.  Adanya  dua  sudut  pandang  berbeda  ini—berulangkali  dan  dikenal— yang  menyebabkan  timbulnya  dua  nama  tersebut.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  tidak  ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu : suatu perbuatan yang telah  berulang-ulang  dilakukan  menjadi  dan  dikenal  dan  diakui  orang  banyak;  sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang  secara  berulangkali.  Dengan  demikian  meskipun  dua  kata  tersebut  dapat  dibedakan tetapi perbedaanya tidak berarti. 8

## b. Jenis ‘Urf
Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam:
1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Ada dua macam:
a)  ‘Urf  Qauli,  yaitu  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  penggunaan  kata-kata  atau  ucapan. Contoh kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki- laki atau perempuan.
b) ’Urf Fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan  pembeli  cukup  hanya  menunjukkan  barang  serta  serah  terima  barang  dan  uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. 9
2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada:
a)  ‘Urf  Umum,  yaitu  kebiasaan  yang  telah  umum  berlaku  dimana-mana,  hampir  di seluruh  penjuru  dunia,  tanpa  memandang  negara,  bangsa  dan  agama.  Contoh: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.
b)  ‘Urf  Khusus,  yaitu  kebiasaan  yang  dilakukan  sekelompok  orang  di  tempat  tertentu atau  pada  waktu  tertentu;  tidak  berlaku  di  semua  tempat  dan  di  sembarang  waktu.
7 Amir Syarifudin. Ushul Fiqh , hal. 364-365
8 Ibid, hal. 365
9 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih , (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 46
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Contoh:  Adat  menarik  garis  keturunan  melalui  garis  ibu  atau  perempuan  di Minangkabau dan melalui bapak di kalangan suku Batak. 10
3) Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi:
a)  ‘Urf  Shohih,  yaitu  adat  yang  berulang-ulang  dilakukan,  diterima  orang  banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh: Silaturahmi saat hari raya.
b)  ‘Urf  Fasid,  yaitu  adat  yang  berlaku  di  suatu  tempat  meskipun  merata pelaksanaannya,  namun  bertentangan  dengan  agama,  undang-undang  negara  dan sopan santun. Contoh: pesta dengan menghidangkan minimun haram. 11
c. Kehujahan ‘Urf
‘Urf  menurut  penyelidikan  bukan  merupakan  dalil  syara’  tersendiri.  Pada umumnya  ‘urf  ditujukan  untuk  memelihara  kemaslahatan  umat  serta  menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum)  dan  dibatasi  yang  mutlak.  Karena  ‘urf  pula  kadang  qiyas  ditinggalkan. Contoh:  Sah mengadakan  kontrak  borongan  apabila  ‘urf  sudah  terbiasa  dalam  hal  ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang tiada. 12

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  produk  perbankan  syariah  yang dasar pertimbangannya ‘urf
Fatwa  DSN  MUI  tentang  produk  penghimpunan  dana  yaitu:  tabungan,  giro, dan  deposito  merupakan  fatwa  DSN  MUI  yang  dasar  pertimbangannya  ‘urf masyarakat  Indonesia  dalam  bermuamalat  dengan  perbankan.  Keberadaan  tabungan, giro dan deposito yang sudah dikenal banyak orang di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari  sejarah  kehadiran  perbankan  di  Indonesia  itu  sendiri,  yaitu  semenjak  kehadiran VOC  ( Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie )  di  bumi  Indonesia  yang  berpengaruh pada  berdirinya  lembaga  keuangan  seperti  perbankan. 13 Memang  harus  diakui,  bahwa tabungan,  giro,  dan  deposito  merupakan  budaya  impor  dari  masyarakat  Eropa  dalam berekonomi  yang  dibawa  oleh  VOC  melalui  bank Nederlandsche  Handel
10 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah , hal. 46
11 Ibid
12 Rachmat Syafe’I. Ilmu Ushul Fiqih . hal.131
13 Johannes  Ibrahim, Bank  Sebagai  Lembaga  Intermediasi  Dalam  Hukum  Positif ,  (Bandung:  CV. Utomo, 2004), hal. 45
Maatschappij pada  tahun  1824.  Sedangkan  budaya  asli  masyarakat  Indonesia  dalam berekonomi,  terutama  perilaku  mereka  dalam  menyimpan  uang  biasanya  bukan  di bank tapi di lemari atau di celengan. 14
Namun  secara  perlahan  dan  pasti,  masyarakat  Indonesia  mulai  terbiasa  dan beralih ke perbankan dengan banyak didirikannya perbankan di daerah-daerah, seperti: Bank  Priyayi  di  Purwokerto,  Volksbank  di  Garut,  NV.  Banks  Vereniging  Oei  Tiong Ham di Semarang, Bank Nasional Indonesia di Surabaya, dan Lembaga Kas Sentral di Pedesaan.  Klimaksnya  setelah  Indonesia  merdeka,  melalui  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  No.2  Tahun  1946,  pemerintah  mendirikan  Bank Negara  Indonesia  1946  pada  tanggal  5  Juli  1946  dan  pada  tanggal  22  Februari  1946 berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  1946,  didirikan  Bank  Rakyat Indonesia (BRI). Selain pendirian bank-bank pemerintah, perkembangan Bank Swasta Nasional di beberapa daerah cukup menggembirakan hingga saat ini. 15
Perubahan perilaku masyarakat Indonesia dari menyimpan uang di lemari atau celengan  menjadi  di  perbankan  adalah  “pertemuan  kebudayaan”  dengan  bentuk “intradiktif” yang menghasilkan asosiasi dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia. 16 Karena peran strategis perbankan sebagai wahana yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai  prasarana  pendukung  yang  amat  vital  untuk  menunjang  kelancaran perekonomian.  Dengan  kata  lain,  kebudayaan  asli  tidak  pernah  mempunyai  bentuk yang  abadi,  tetapi  terus  menerus  berganti-ganti  wujudnya  disebabkan  karena perubahan  alam  dan  zaman.  Kebudayaan  pada  masa  yang  lampau  mungkin memudahkan  dan  menguntungkan  hidup,  namun  pada  zaman  sekarang  boleh  jadi menyulitkan dan merugikan kehidupan. Oleh karena itu, senantiasa kebudayaan harus menyesuaikan tuntutan alam dan zaman yang baru. 17 Contohnya, menyimpan uang di lemari adalah suatu kebiasaan masyarakat Indonesia semenjak dulu, namun pada saat ini  perilaku  demikian  sangat  merugikan  dibandingkan  dengan  menyimpannya  dalam produk tabungan di perbankan.
14 Bank  Indonesia, Mengenal  Tabungan:  Program  Edukasi  Masyarakat  dalam  rangka  Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia , www.bi.go.id , didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.12
15 Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga , hal.45-49
16 Ki  Hajar  Dewantara, Kebudayaan ,  (Jogjakarta:  Majelis  Luhur  Persatuan  Taman  Siswa,  1967),  hal. 66-67
17 Ibid, hal.65
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Tabungan,  giro,  dan  deposito  merupakan  ‘urf  yang  dikenal  masyarakat Indonesia  dalam  dunia  perbankan  sejak  masa  penjajahan  Belanda  sampai  sekarang. Oleh karena itu, pemikiran, budaya dan perbuatan sesuatu masyarakat yang telah lama ada  sering  menjadi  ‘undang-undang  tidak  bertulis’  dan  keperluan  mendesak  dalam aktivitis  mereka  karena  sudah  tentu  akan  merujuk  kepada  kebiasaan  mereka.  ‘Urf didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat  manusia  yang  sejahtera.  Dari  pengertian  ‘urf  seperti  ini,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  ‘urf  yang  dimaksud  sebagai  sumber  hukum,  bukan  hanya  adat kebiasaan  Arab  saja,  tetapi  semua  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  masing-masing masyarakat atau tempat. 18
Hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  akidah,  tauhid,  dan  tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syariat Islam bukan saja membiarkan hukum adat berlangsung terus, bahkan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Dalam menetapkan sesuatu hukum adat kebiasaan harus lebih dahulu  dipertimbangkan  sebelum  dilakukan  qiyas.  Ini  menunjukkan  bahwa  adat kebiasaan  mendapat  tempat  yang  lebih  tinggi  daripada  qiyas.  Artinya,  jika  telah  ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum muamalah, orang tidak perlu lagi  melakukan  ijtihad  untuk  menetapkan  bagaimana  hukumnya.  Cukup  adat kebiasaan  itu  saja  diambil  dan  ditetapkan  sebagai  hukumnya.  Fuqaha  zaman  dahulu pun  dalam  mengeluarkan  fatwa  hukumnya,  dalam  banyak  hal  berdasarkan  adat kebiasaan masyarakat dan lingkungannya. Inilah sebabnya para mujtahidin diharuskan memiliki pengetahuan yang luas tentang adat kebiasaan masyarakat. 19
Para  Fuqaha  menetapkan  syarat-syarat  terhadap  ‘urf  yang  bisa  dijadikan sebagai  sumber  hukum.  Syaratnya  yang  terpokok  ialah  tidak  boleh  bertentangan dengan  syariat  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadist  Shahih. 20 Maka  komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa tabungan, giro dan deposito yang merupakan urf masyarakat  Indonesia  tidak  langsung  menghalalkan  praktek  deposito,  tabungan  dan giro di perbankan yang mengandung unsur bunga/riba, tapi membedakan antara giro, tabungan dan deposito yang dibenarkan syariah dan yang tidak dibenarkan syariah. Ini terlihat dalam keputusan fatwa-fatwa tersebut di bawah ini:
18 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.122
19 Ibid, hal.124
20 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## a. Keputusan Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
Giro ada dua jenis:
1.  Giro  yang  tidak  dibenarkan  secara  syari’ah,  yaitu  giro  yang  berdasarkan perhitungan bunga.
2.  Giro  yang  dibenarkan  secara  syari’ah,  yaitu  giro  yang  berdasarkan  prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.
b. Keputusan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Tabungan ada dua jenis:
1.  Tabungan  yang  tidak  dibenarkan  secara  syari’ah,  yaitu  tabungan  yang berdasarkan perhitungan bunga.
2.  Tabungan  yang  dibenarkan,  yaitu  tabungan  yang  berdasarkan  prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.
c. Keputusan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Deposito ada dua jenis:
1.  Deposito  yang  tidak  dibenarkan  secara  syari’ah,  yaitu  Deposito  yang berdasarkan perhitungan bunga.
2.  Deposito  yang  dibenarkan,  yaitu  Deposito  yang  berdasarkan  prinsip Mudharabah.
Dari keputusan fatwa DSN tentang giro, tabungan, dan deposito  terlihat  bahwa ada upaya “modifikasi” urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan terutama  giro,  tabungan,  dan  deposito  agar  tidak  bertentangan  nash  Al-Quran. Modifikasi  ini  merupakan  usaha  komisi  fatwa  DSN  dalam  pengembangan  produk- produk  perbankan  syariah  yang  sudah  dikenal  dan  menjadi  kebiasaan  masyarakat Indonesia  dengan  tujuan  memelihara  maslahah  umum  yaitu  keperluan  masyarakat dalam  peningkatan  kesejahteraan,  bidang  investasi,  dan  penyimpanan  kekayaan  pada masa  kini  yang  memerlukan  jasa  perbankan.  Giro,  tabungan,  dan  deposito  merupakan budaya  dan  perbuatan  masyarakat  Indonesia  yang  telah  lama  ada  sehingga  menjadi ‘undang-undang  tidak  bertulis’  dan  keperluan  mendesak  dalam  aktivitas  mereka. Sekiranya  Islam  terus  mengharamkan  perbuatan  yang  telah  menjadi  kebiasaan masyarakat,  sudah tentu  akan berlaku kesusahan  dan kerusakan dalam masyarakat  dan ini adalah bertentangan dengan nash Al-Quran itu sendiri.
Maka  penetapan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  produk perbankan syariah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
kemaslahatan  umum  ( mashalih  ‘ammah )  dengan  pertimbangan  urf  bahwa  keperluan masyarakat  dalam  peningkatan  kesejahteraan,  dalam  bidang  investasi  dan  dalam penyimpanan  kekayaan,  pada  masa  kini,  memerlukan  jasa  perbankan;  dan  produk- produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito. Jadi, Giro, tabungan, dan deposito adalah urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan.
2. Kedudukan  ‘urf  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  produk perbankan  syariah  jika  ditinjau  dari  sisi  pengembangan  produk-produk perbankan syariah di Indonesia
Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum ( mashalih ‘ammah ) dan intisari  ajaran agama ( maqashid al-syari’ah) . Sehingga fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  benar-benar  bisa  menjawab  permasalahan  yang dihadapi  umat  dan  benar-benar  dapat  menjadi  alternatif  pilihan  umat  untuk  dijadikan pedoman  dalam  menjalankan  kehidupannya.  Secara  khusus,  penetapan fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah dalam hal ini fatwa tentang giro,  tabungan,  dan  deposito  berdasarkan  kemaslahatan  umum  ( mashalih  ‘ammah ) dengan  pertimbangan  bahwa  keperluan  masyarakat  dalam  peningkatan  kesejahteraan, dalam bidang investasi dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa  perbankan;  dan  produk-produk  perbankan  di  bidang  penghimpunan  dana  dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito.
Maslahat  adalah  tujuan syara’ .  Orang  yang  berpegang  pada  maslahat  dan membina hukum atasnya, sungguh ia telah memahami maksud syara’. Maka orang yang dapat  dikategorikan  sebagai  Mujtahid  adalah  orang  yang  tidak  membatasi  diri  dengan menggunakan  qiyas  saja  dalam  melakukan  ijtihad. 21 Hukum  dibuat  adalah  untuk kepentingan manusia guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Maksudnya, agar kehidupan masyarakat  menjadi tertib, aman dan  damai, sejahtera di  dunia dan bahagia di  akhirat.  Masyarakat  tidak  pernah  ada  yang  tetap,  ia  selalu  bergerak  dan  berubah mengikuti  irama  hukum  alam  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah  sendiri.  Perubahan masyarakat  ini  menyangkut  pula  perubahan  adat  kebiasaan. 22 Karena  itu,  hukum muamalat,  apalagi  yang  berkaitan  dengan  adat  kebiasaan,  harus  pula  ikut  berubah. Konsekuensinya,  ijtihad  para  ulama  beberapa  abad  yang  lampau  yang  memang  cocok
21 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia, hal. 67
22 Ibid, hal. 80
Vol 19 No 1 April 2021
untuk  masa  dan  tempatnya,  belum  tentu  masih  sesuai  untuk  masa  kini  di  tempatnya sendiri.  Untuk  membenarkan  hal  ini,  ada  kaidah  yang  mendukungnya,  yaitu:  “ Hukum boleh  berubah  karena  masa  berganti ”  dan  “ Hukum  ditetapkan  berdasarkan  ‘illat  dan berkisar di sekitar itu ”. 23
Lahir  dan  digunakannya  dua  kaidah  hukum  yang  tersebut  di  atas  adalah  demi menghindari timbulnya kesukaran dan kesulitan dalam masyarakat. Jika hukum sampai menimbulkan kesukaran dan kesulitan, dia akan berlawanan dengan kaidah syara’ yang menghendaki  keringanan  dan  kemudahan.  Di  samping  itu,  jika  syariat  tidak  mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam setiap keadaan, waktu dan tempat, maka sulit  dapat  dipahami  bahwa  syariat  Islam  adalah  syariat  samawi  yang terakhir. 24 Mengingat,  posisi  ‘urf  sendiri  dalam  penetapan  fatwa  DSN  tentang:  giro, tabungan, dan deposito hanya sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau  dalam  hal  ini  adalah  maslahah  umum  ketika  pendekatan  nash qath’i dan pendekatan qauli tidak dapat dilakukan. Namun, apabila Syariah mengakui al-‘urf atau al-‘adah sebagai  satu  sumber,  Syariah  sebenarnya  telah  berusaha  untuk  menjaga kemaslahatan masyarakat.
Maka,  keputusan  fatwa  DSN  tentang  giro,  tabungan,  dan  deposito  merupakan suatu  usaha mengubah urf yang tidak sesuai  dengan nash dalam hal  ini praktek bunga dalam giro, tabungan, dan deposito menjadi giro wadiah, tabungan mudharabah/wadiah, dan  deposito  mudharabah  yang  sesuai  dengan  syariah.  Namun,  kehadiran  perbankan syariah pada tahun 1991 dengan berbagai macam inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan  konvensional  yang  sudah  dikenal  masyarakat  Indonesia  sejak  lama merupakan  pengaruh  dari  ‘urf  di  kalangan  masyarakat  Makkah  pada  masa  jahiliyah. Dalam hal ini mudharabah yang dipraktekan oleh al-Abbas ibn ‘Abdul Muthalib ketika menerima  laba  dari  modalnya  yang  diputarkan  oleh  orang  lain,  dan  Rasulullah membiarkan karena hal itu sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Makkah. 25
Inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan konvensional menjadi berlebel syariah  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  antar  kebudayaan,  dalam  hal  ini kebudayaan  Indonesia  dengan  kebudayaan  Islam.  Bentuk  perkawinannya  adalah “perkawinan asosiasi” yang akan melahirkan kebudayaan bersifat campuran. 26 Hal  ini,
23 Ibid
24 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia , hal. 81
25 Ibid, hal. 123
26 Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan , hal 66-67
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bisa dilihat dari hasil perkawinan kebudayaan Indonesia (giro, deposito, dan tabungan) dengan kebudayaan Islam (mudharabah dan wadiah) yang menghasilkan produk-produk perbankan syariah yang baru dan sangat asing di telinga masyarakat Indonesia seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.
Produk-produk  perbankan  syariah  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia  seperti: giro  wadiah,  tabungan  wadiah,  tabungan  mudharabah,  dan  deposito  mudharabah merupakan ‘urf baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan dunia perbankan dalam  rangka  mematuhi  ketentuan  syariah  dan  menjawab  kemaslahatan  masyarakat muslim  di  Indonesia  dalam  kegiatan  ekonomi.  Dan  hal  ini  merupakan  ketetapan  fiqih hasil  ijtihad  yang  lebih  cocok  dan  lebih  sesuai  dengan  watak  dan  tabiat  bangsa Indonesia,  sehingga  fiqih  tidak  menjadi  asing  bagi  masyarakat  muslim  Indonesia  dan tidak diperlakukan lagi sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajangkan. 27
Ketetapan  fatwa  DSN  MUI  tentang  produk-produk  perbankan  syariah  seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah adalah berdasarkan  ‘urf  hasil  perkawinan  asosiasi  antara  dua  kebudayaan  melalui  proses TRIKON  (Kontinyu,  Kovergen,  dan  Konsentris).  Kontinyu  dalam  melestarikan  ‘urf masyarakat  Indonesia  dalam  transaksi  dengan  dunia  perbankan,  konvergensi  dengan kebudayaan Eropa (tabungan, giro dan deposito) dan Islam (mudharabah dan wadi’ah) untuk  dapat  memajukan  perekonomian  masyarakat  Indonesia,  dan  Konsentris  dengan catatan  harus  tetap  berpegang  pada  ciri  khas  kepribadian  kita  sendiri  dengan menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan. 28 Semua  ini  berpijak  pada  prinsip maslahat mursalah (kemaslahatan umum) yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta sadd adz-dzariah (mencegak kerusakan).
Jadi, ‘urf merupakan potensi epistemologi yang menjanjikan, karena di samping nash  tidak  menjelaskan  rincian  segala  hal,  memelihara  ‘urf  adalah  bagian  dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘urf menjadi illat dari suatu nash. ‘Urf juga meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman  yang  diperlukan  adalah  pemahaman  yang  menyeluruh maqasid  syariah . 29 Dengan  demikian  diharapkan  eksistensi  hukum  Islam  yang  tidak  hanya  berfungsi
27 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia , hal. 220
28 Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan , hal. 67
29 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.380
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam. 30 Melalui ‘urf, umat Islam  dapat  memanfaatkan  potensi  tradisi  lokal  yang  sangat  kaya  dan  berakar  kuat sebagai  wujud  “pribumisasi”  ekonomi  Islam  dengan  cara  memasukan  nafas  Islam  ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai  wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka supaya memasyarakatkan  Islam  dapat  menghindari  “konflik”  antara  ajaran  dan  tradisi  lokal yang  telah  mapan,  yang  justru  sangat  tidak  menguntungkan  dalam  kaitannya  dengan usaha  perumusan  fatwa  DSN  MUI  tentang  produk-produk  perbankan  syariah  yang lainnya di Indonesia.

## D. PENUTUP
Hasil analisis dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penetapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah, yaitu:  giro, tabungan, dan  deposito  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  ‘urf.  Hal  ini  berdasarkan  fakta  sejarah bahwa kehadiran perbankan di Indonesia sejak tahun 1824, sehingga keberadaan tabungan, giro  dan  deposito  yang  merupakan  produk  penghimpun  dana  masyarakat  sudah  dikenal banyak  orang  di  Indonesia  sampai  saat  ini  dalam  bertransaki  dengan  dunia  perbankan untuk peningkatan kesejahteraan, investasi dan penyimpanan kekayaan 2) Kedudukan ‘urf dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  produk  perbankan  syariah  jika ditinjau  dari  sisi  pengembangan  produk-produk  perbankan  syariah  di  Indonesia  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  keperluan  masyarakat  atau  dalam  hal  ini  adalah  maslahah umum ketika pendekatan nash qath’i dan pendekatan qauli tidak dapat dilakukan.
30 M. A. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial , (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal.ii
Vol 19 No 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia, Mengenal  Tabungan:  Program  Edukasi  Masyarakat  dalam  rangka Implementasi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia , www.bi.go.id ,  didownload  pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.12
Dewantara, Ki Hajar. Kebudayaan , Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967 Ibrahim,  Johannes. Bank  Sebagai  Lembaga  Intermediasi  Dalam  Hukum  Positif ,  Bandung: CV. Utomo, 2004
Jumantoro, Totok. dan Samsul Munir Amin. Kamus Ilmu Ushul Fikih , Jakarta: Amzah, 2005 Karim,  Adiwarman  A. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Edisi  Ketiga  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004
Mahfudz, M. A. Sahal Nuansa Fiqih Sosial , Yogyakarta: LKIS, 2007
Mudjib, Abdul. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih , Jakarta: Kalam Mulia, 2001
Muhammad, Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman , Yogyakarta: Ekonosia, 2006
Shiddiqi, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
Syafe’I. Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007 Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan