ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG DALAM KLASTER KOTA DI JAWA-BALI
Oleh: Nur Afiyah Maizunati 

## Abstrak
Diberlakukannya prinsip otonomi  memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan  pemerintahan.  Di  sisi  lain  Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  masih mengalokasikan  dana  transfer  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah. Ketergantungan akan dana transfer tanpa disadari menjadikan Pemerintah Daerah termasuk Kota Magelang menjadi institusi yang kurang inovatif dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap kondisi keuangannya. Monitoring kesehatan keuangan secara periodik merupakan hal yang wajib dilakukan untuk membentuk suatu early warning system terhadap berbagai kemungkinan  di  masa  mendatang  baik  dari  sisi  ekonomi  makro  maupun  sosial  politik. Melalui  analisis  deskriptif  dengan  metode  indeks  komposit  kondisi  keuangan  dan klasterisasi Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan di Kota  Magelang  cukup  baik  di  antara  Kota-kota  dalam  Klaster  3.  Dari  sisi  komposit, kesehatan  keuangan  Kota  Magelang  masuk  dalam  klasifikasi  baik  (0,856  ~  1).  Kondisi keuangan  terbaik  dicapai  pada  dimensi  solvabilitas  jangka  pendek,  solvabilitas  jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan. Nilai indeks dimensi kemandirian keuangan  yang  rendah  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Kota  Magelang  perlu  untuk lebih mengoptimalkan upaya pencarian sumber dana baru dan basis pajak. Keseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran, manajemen struktur utang dan efisiensi belanja juga harus  diperhatikan  seiring  dengan  peningkatan  kualitas  penganggaran  agar  kondisi kesehatan  keuangan  secara  keseluruhan  dapat  terjaga  di  tengah  dinamika  kondisi  sosial ekonomi yang ada.
Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Dimensi, Klaster
 Statistisi pada Pemerintah Kota Magelang nmaizunati@yahoo.co.id nur.afiyah.m@mail.ugm.ac.id

## FINANCIAL CONDITION ANALYSIS OF MAGELANG CITY GOVERNMENT IN THE CITY CLUSTER IN JAVA-BALI
By: Nur Afiyah Maizunati 

## Abstract
Enactment  of  the  autonomy  principle  provide  freedom  for  local  governments  to govern  itself  through  APBD.  On  the  other  side  the  Central  Government  and  the Provincial still allocate transfer funds to equalize local government fiscal capacity. Reliance on this fund unwittingly makes the Local Government including Magelang City become less innovative institutions and have a low awareness of it financial condition. Periodic monitoring of financial health is something that must be done to establish an early warning system to the possibilities in the future both in terms of macroeconomic  and  social  policies.  Through  descriptive  analysis  by  composite index of financial conditions and Local Government clustering concluded that the overall financial management in Magelang City is pretty well in between towns in Cluster 3. The financial health of Magelang City was classified as good (0.856 ~ 1). The financial condition is best achieved on the dimensions of short-term solvency, long-term solvency, financial flexibility and service solvency. The low value index of  financial  independence  dimension  indicates  that  Magelang  City  Government needs  to  further  optimize  the  search  for  new  funding  sources  and  the  tax  base. Balance in revenues and expenditures, debt structure and management expenditure efficiency should also be considered along with improved quality of budgeting so that the overall financial health can be maintained in the midst of the dynamics of socio-economic conditions.
Keyword: Financial Condition, Dimension, Cluster
2  Statistician at Government of Magelang City nmaizunati@yahoo.co.id nur.afiyah.m@mail.ugm.ac.id

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Diberlakukannya  prinsip  otonomi  memberikan  kebebasan  bagi  Pemerintah  Daerah untuk  menyelenggarakan pemerintahan melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran  yang tersusun  dalam  APBD.  Prioritas  kewenangan  tersebut  adalah  pada  pelaksanaan  kegiatan berbasis  pelayanan  publik  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  makro  nasional  yaitu peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  penurunan  kesenjangan  distribusi  pendapatan.  Di sisi  lain,  meski  Pemerintah  Daerah  telah  memiliki  kebebasan  perencanaan  anggaran, Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  masih  mengalokasikan  dana  transfer  bagi  mayoritas Kabupaten/Kota  di  Indonesia  sebagai  bentuk  minimalisasi  ketimpangan  horizontal  dengan tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.
Alokasi dana transfer dan perimbangan tersebut tidak jarang menjadi sumber pendanaan yang  diandalkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Padahal  sejatinya  dengan  otonomi,  Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi potensi sumber pendanaan baru yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  menjadi  Pemerintah  Daerah  yang  mandiri  secara berkelanjutan.
Ketergantungan  akan  dana  transfer  tersebut  tanpa  disadari  menjadikan  Pemerintah Daerah menjadi institusi  yang kurang inovatif dan memiliki kesadaran  yang rendah terhadap kondisi keuangannya dikarenakan muncul keyakinan dan rasa “aman” bahwa finansialnya akan tercukupi secara periodik. Pemantauan kondisi kesehatan keuangan kemudian menjadi hal yang kurang  diprioritaskan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Daerah  merasa  yakin  dengan kesehatan  kondisi  keuangannya  terbatas  dari  opini  yang  diperoleh  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Pencapaian  status  Wajar  terlebih  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tidak jarang menjadi tujuan primadona Pemerintah Daerah.
Sampai dengan saat ini, belum terdapat Pemerintah Daerah yang secara rutin melakukan analisis kondisi keuangannya. Sebagaimana Pemerintah Daerah yang lain, Kota Magelang pun masih belum memiliki awareness yang besar terkait monitoring kesehatan keuangan daerahnya. Dalam  lima  tahun  terakhir  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LHP  LKPD)  Kota  Magelang  memperoleh  opini  ”sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan” dari BPK. Namun perlu disadari bahwa opini tersebut terbatas hanya merupakan penilaian pertanggungjawaban kinerja keuangan dibandingkan dengan penganggaran dari sisi ketaatan  terhadap  prosedur  saja.  Opini  BPK  bukan  indikator  utama  yang  representatif  untuk merefleksikan kesehatan keuangan daerah secara riil.
Monitoring terhadap  kesehatan  keuangan  secara  periodik  merupakan  hal  yang wajib dilakukan  untuk  membentuk  suatu early  warning  system bagi  Pemerintah  Daerah  terhadap berbagai kemungkinan di masa mendatang baik dari sisi ekonomi makro maupun sosial politik.

## Rumusan Masalah
a. Belum adanya analisis kondisi keuangan Kota Magelang berdasar indikator yang terukur secara komprehensif.
b. Belum adanya deskripsi keterbandingan kondisi keuangan Kota Magelang dengan Kota- kota yang setara kapasitas sosio ekonominya.

## Tujuan dan Manfaat
a. Mengetahui  kondisi  keuangan  Kota  Magelang  berdasar  indikator  yang  terukur  secara komprehensif.
b. Mengetahui keterbandingan kondisi keuangan Kota Magelang dengan Kota-kota yang setara kapasitas sosio ekonominya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1). Konsep Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
Ritonga  (2014)  mendefinisikan  kondisi  keuangan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  sebagai “kemampuan  keuangan  Pemda  untuk  memenuhi  kewajibannya,  mengantisipasi  kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien”  yang diukur dalam enam dimensi sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemda

## Stakeholders
Kemandirian Keuangan Apakah Pemd a mampu mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien?

## PEMDA

## Fleksibilitas Keuangan
Apakah Pemd a mampu
mengantisipasi kejadian tak terduga di masa yang akan datang?
Solvabilitas Jk. Pendek dan Panjang
Apakah Pemd a mampu memenuhi kewajibannya?
Apakah Pemd a mampu menutupi biaya operasionalnya?

## Lingkungan
Sumber: Ritonga, 2014; 106

## a. Solvabilitas Jangka Pendek
Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari (Nollenberger et al , 2003 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 3 rasio yaitu:
Rasio A (Kas + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek)/Kewajiban Lancar Rasio B (Kas + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang)/Kewajiban Lancar Rasio C Aktiva Lancar/ Kewajiban Lancar
Dalam interpretasinya, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut mengindikasikan semakin banyak  aktiva  lancar  Pemda  yang  tersedia  untuk  menjamin  kewajiban  jangka  pendeknya. Namun demikian nilai rasio yang terlalu tinggi merupakan indikator yang kurang baik karena menunjukkan bahwa Pemda memiliki aktiva lancar yang berlebih sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal.

## TUJUAN
Solvabilitas Layanan
Apakah Pemd a mampu Program & Kegiatan NEGARA memberikan layanan dengan standard an kualitas yang sesuai dengan keinginan Solvabilitas Anggaran masyarakat?

## b. Solvabilitas Jangka Panjang
Solvabilitas  jangka  panjang  merupakan  indikator  kapasitas  keuangan  Pemda  dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya (Nollenberger et al,
2003; CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 3 rasio yaitu: Rasio A
Total aset/Kewajiban Jangka Panjang
Rasio B Total aset/Total Kewajiban Rasio C Ekuitas Dana Investasi/Total kewajiban

## c. Solvabilitas Anggaran
Solvabilitas  anggaran  merupakan  kapasitas  keuangan  Pemda  untuk  memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 4 rasio yaitu: Rasio A
(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/(Total Belanja – Belanja Modal)
Rasio B
(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Operasional Rasio C
(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Pegawai

## Rasio D
Total Pendapatan/ Total Belanja

## d. Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 2 rasio yaitu:
Rasio A Total PAD/Total Pendapatan

## Rasio B
Total PAD/Total Belanja
Meski terdapat otonomi, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan terkait kewenangan basis pajak yang dapat dipungut. Sesuai pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa seluruh sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik negara. Oleh  karena  itu  untuk  lebih  mengetahui  kemandirian  suatu  daerah  dengan  lebih  riil ditambahkan  indikator  efektifitas  PAD  dalam  dimensi  kemandirian  keuangan  yang merupakan rasio PAD dengan PDRB (atas dasar harga berlaku). Rasio ini menunjukkan jumlah  pendapatan  suatu  daerah  yang  dapat  dikonversi  menjadi  pendapatan  riil  dalam suatu periode.

## e. Fleksibilitas Keuangan
Fleksibilitas  keuangan  merupakan  kemampuan  Pemda  untuk  mengatasi  kejadian  yang tak terduga di masa yang akan datang (Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 4 rasio yaitu:
Rasio A (Total Pendapatan –DAK – Belanja Pegawai)/(Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga)
Rasio B
(Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Jumlah Kewajiban Rasio C
(Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Kewajiban Jangka Panjang Rasio D
(Total Pendapatan – DAK) / Jumlah Kewajiban

## f. Solvabilitas Layanan
Solvabilitas layanan menunjukkan kapasitas keuangan Pemda untuk  menyediakan dan mempertahankan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  oleh masyarakat (Wang et al , 2007 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasar 5 rasio yaitu:
Rasio A Total Ekuitas/Jumlah Penduduk
Rasio B Total Aset/Jumlah Penduduk
Rasio C Total Aset Tetap/Jumlah Penduduk
Rasio D Total Belanja (harga konstan)/Jumlah Penduduk
Rasio E Total Belanja Modal (harga konstan)/Jumlah Penduduk

## 2). Formulasi Indeks Kondisi Keuangan
a. Indeks Rasio Xi (IRXi)
IRXi = (Rasio X-Rasio X terendah)/(Rasio X tertinggi-Rasio X terendah)
b. Indeks Dimensi (IDi)  IDi  =  (∑
IRXi)/n
c. Indeks Komposit (IK) IK  =  ∑(Wi  x  IDi);
0≤IK≤1 dengan:
Wi : bobot masing-masing dimensi
Ritonga  (2014)  mengkonsep  perhitungan  indeks  komposit  kondisi  kesehatan keuangan  dengan  pembobotan  masing-masing  dimensi  berdasar  analisis  AHP sebagai berikut:
Tabel 1. Pembobotan (Wi) Indikator Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda
Dimensi Bobot Solvabilitas Jangka Pendek 0,206 Solvabilitas Anggaran 0,142 Solvabilitas Jangka Panjang 0,245 Solvabilitas Layanan 0,107 Fleksibilitas Keuangan 0,175 Kemandirian Keuangan 0,125 Sumber: Ritonga, 2014

## 3). Penelitian Sebelumnya
Penelitian  pengukuran  kondisi  keuangan  Pemda  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan RI dengan metode Brown’s Ten Point Test berdasarkan rasio pada  empat  aspek  yaitu  pendapatan,  pengeluaran,  posisi  operasi  dan  struktur  utang. Namun demikian masih terdapat beberapa kritisi terhadap analisis tersebut.
Tabel 2. Kritisi Implementasi Metode Brown’s Ten Point Test pada Analisis Realisasi APBD TA 2012 oleh Kementerian
Keuangan RI
No Brown’s Ten Point Kemenkeu RI Kritisi Test (1993) 1 Penskoran dengan Penskoran dengan nilai  Analisis tidak menyebutkan alasan nilai terdiri dari -1, 0, 1,2,3 dan 4 pemakaian skoring 1-4 dan tidak 1 dan 2 menjelaskan apakah terdapat rasio yang diasumsikan lebih penting dibandingkan rasio  yang  lain,  sehingga  skor  diberi bobot yang lebih tinggi. 2 Clustering berdasar Clustering Kabupaten Variabel jumlah penduduk dapat jumlah penduduk berdasar luas wilayah, mencerminkan kemampuan (< 100.000 jiwa) Clustering Kota berdasar pemerintah daerah mengukur jumlah penduduk kapasitas finansialnya dalam pemerataan pembangunan. Tidak jarang terdapat daerah dengan luas wilayah kecil namun memiliki kepadatan penduduk tinggi. Hal ini berarti bahwa kebutuhan pemenuhan hasil pembangunan juga relatif besar meskipun pada wilayah yang kecil. Oleh karena itu clustering Kabupaten juga lebih tepat jika diklasifikasikan berdasar jumlah penduduk. Karena telah disajikan skor per Provinsi, maka keterbandingan kesehatan finansial Kab/Kota akan lebih tepat sasaran jika dianalisa juga dalam masing-masing Provinsi atau antar  Kab/Kota  dalam  klaster  yang sama. Hal ini dapat lebih mengkerucutkan mapping Kab/Kota berdasar  kondisi  finansial  yang mempermudah Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan berdasar potret
No   Brown’s Ten Point Kemenkeu RI Kritisi Test (1993) daerahnya masing-masing dan posisinya di antara daerah sekitar atau daerah dengan kapasitas ekonomi keuangan yang setara.
3 Kedalaman Analisis
a.  Analisis kesehatan finansial daerah masih terbatas pada “pembacaan skor total” saja. Deskripsi yang dijelaskan sangat terbatas pada klasifikasi daerah skor tertinggi dan terendah. Akan lebih sempurna jika penggambaran tersebut dilengkapi dengan analisis parsial per rasio/indikator, sehingga dapat diketahui untuk masing-masing daerah indikator mana saja yang masih rendah dan perlu untuk dioptimalkandi masa yang akan datang.
b.    Perlu  ditambahkan  analisis  komprehensif  berdasar  aspek  pendapatan,  pengeluaran, posisi operasi dan struktur hutang pada masing-masing daerah. Sehingga akan muncul rekomendasi kebijakan bagi perbaikan kinerja selanjutnya.

## Sumber: Hasil Analisis

## 4).   Klasterisasi Pemerintah Daerah
Berdasar  hasil  penelitian  Priyambodo  (2014)  dari  30  Pemerintah  Kota  dan  91 Pemerintah  Kabupaten  di  Jawa  Bali,  diklasterkan  menjadi  4  kelompok  berdasarkan komponen jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, indeks kemahalan konstruksi, PDRB per kapita, PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA.
Dari klasterisasi tersebut Kota Magelang masuk dalam klaster 3 (Kelompok Kota C) yang terdiri dari 14 Kota yaitu Cilegon, Magelang, Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Magelang,  Tegal,  Yogyakarta,  Blitas,  madiun,  Mojokerto,  Pasuruan,  Probolinggi, Batu dan Denpasar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  analisis  deskriptif  berdasar  pengolahan  data  sekunder  yang bersumber  dari  LHP-LKPD  BPK  RI  Tahun  2011-2015.  Metode  pengukuran  kondisi keuangan  Pemda  dilakukan  dengan  Indeks  Kesehatan  Keuangan  yang  dikonsep  Ritonga (2014) dan analisa keterbandingan berdasar klasterisasi Pemda hasil penelitian Priyambodo (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  GAMBARAN UMUM NERACA DAN REALISASI  ANGGARAN TAHUN 2011- 2015
Kemampuan  pengelolaan  APBD  mencerminkan  kemampuan  Pemda  dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi APBD  merupakan  salah  satu  alat  ukur  untuk  melihat  implementasi  kebijakan  dan pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  optimal  dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Pemda memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara untuk selanjutnya diaudit oleh BPK berdasarkan UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan hasil audit BPK RI yang dilaporkan dalam LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015 diperoleh gambaran umum pengelolaan keuangan Pemda Kota Magelang sebagai berikut:

## (1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Selama  tahun  2012-2015  realisasi  Pendapatan  Kota  Magelang  mengalami fluktuasi  dengan  realisasi  terendah  di  tahun  2013  (100,92%).  Demikian  pula dengan  pos  Belanja  dan  Transfer  yang  fluktuatif  dengan  pertumbuhan  di  tahun 2015 sebesar 7,86% atau mencapai Rp. 735,860 miliar. Realisasi PAD memiliki kecenderungan  naik  dari  tahun  ke  tahun  dengan  realisasi  PAD  tahun  2015 mencapai  Rp.  186,677  miliar.  Angka  tersebut  menyumbang  23,89%  dari  total realisasi Pendapatan di Kota Magelang.
Tabel  3.  Persentase  Pelampauan  dan  Realisasi  Pendapatan,  Belanja  serta PAD Pemda Kota Magelang (%), Tahun 2012-2015
No  Keterangan 2012 2013 2014 2015 1 Realisasi PAD 110,74 111,88 132,53 Pelampauan 10,74 11,88 32,53 2 Realisasi Pendapatan 101,07 100,92 102,85 Pelampauan 1,07 0,92 2,85 3 Realisasi Belanja dan Transfer 83,54 85,93 83,51 Pelampauan -16,46 -14,07 -16,49
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2012-2015, diolah (2017)
Pelampauan  merupakan  pertumbuhan  anggaran  ke  realisasi.  Nilai  persentase pelampauan ini harus dijaga agar tidak terlalu tinggi, karena meskipun di satu sisi tingginya  nilai  pelampauan  menunjukkan  perolehan  pendapatan  yang  besar, namun  di  sisi  lain  hal  tersebut  mencerminkan  buruknya  perencanaan  anggaran.
Terdapat  sinyalir  dan  kecenderungan  Pemda  menetapkan  nilai  anggaran  yang terlalu rendah untuk mencapai realisasi yang tinggi.

## (2).  Neraca
Total aset Kota Magelang tumbuh rata-rata 8,11% per tahun dengan total aset di tahun  2015  mencapai  Rp.  2,573  triliun  rupiah.  Di  tahun  yang  sama  total kewajiban  yang  keseluruhannya  merupakan  kewajiban  lancar  naik  11,38% mencapai Rp. 1,801 miliar. Pertumbuhan aset dengan tren yang meningkat dari tahun  ke  tahun  menghasilkan gap positif  antara  aset  dan  total  kewajiban.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kota Magelang memiliki solvabilitas yang baik dalam memenuhi kewajibannya di setiap periode.
Tabel 4. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemerintah Kota Magelang, Tahun 2012-2015
Tahun PAD Pendapatan Belanja &  Belanja  Belanja Kewajiban Transfer Modal Pegawai 2012    43,67 14,70 14,26 -9,68 15,99 -73,43 2013    17,99 9,49 17,62 11,73 5,67 11,79 2014    53,06 15,81 8,14 -44,50 -3,08 -18,53 2015    13,20 6,29 7,86 2,39 3,72 11,38
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)

## 2.  KONDISI KEUANGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2015

## (1). Solvabilitas Jangka Pendek
Selama  kurun  waktu  tahun  2011-2015  rasio  dimensi  solvabilitas  jangka pendek  di  Kota  Magelang  memiliki  tren  naik  dengan  rata-rata  per  tahun untuk  rasio  A  sebesar  89,81;  rasio  B  104,94  dan  rasio  C  sebesar  83,42. Kenaikan  indikator  ini  menunjukkan  total  aset  lancar  yang  dimiliki Pemerintah Kota Magelang sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar.
Gambar 2. Rasio Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek Kota Magelang, Tahun 2011-2015
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Meski  secara  konsep  nilai-nilai  tersebut  mencerminkan  kapasitas  keuangan yang baik, namun dari sisi manajemen dan perencanaan anggaran nilai rasio rasio tersebut di Kota Magelang tergolong cukup tinggi. Nilai yang tinggi ini memberi  indikasi  bahwa  alokasi  aset  untuk  pelayanan  masyarakat  kurang optimal, sehingga banyak yang menjadi idle di akhir tahun pembukuan.
Kota  Magelang  sepanjang  5  tahun  terakhir  memiliki  rasio-rasio  dimensi solvabilitas  jangka  pendek  yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  Kota-kota lain  dalam  Klaster  3.  Hanya  pada  tahun  2011  dan  2013  sempat  melemah namun tidak terpaut jauh dari rata-rata rasio Kalster 3. Dari ke-14 Kota dalam Klaster  3,  Kota  Magelang  menempati  posisi  kedua  dalam  rasio  kapasitas pemenuhan kewajiban lancar (rasio A dan B), lebih rendah dari Kota Madiun. Sedangkan  untuk  rasio  C  Kota  Magelang  menempati  peringkat  ketiga  di bawah Kota Madiun dan Yogyakarta.
Gambar 3. Rasio Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek Kota Magelang di antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3, Tahun 2011-2015
A

## B
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah (2017)

## (2). Solvabilitas Jangka Panjang
Rasio  A  untuk  Kota  Magelang  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat  dihitung karena Pemerintah Kota Magelang tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama  periode  tahun  2011-2015.  Sementara  itu  dari  hasil  perhitungan diperoleh rata-rata Rasio B sebesar 1.087,69 per tahun dan rasio C rata-rata sebesar 1.002,42 per tahun. Kedua rasio ini menurun di tahun 2015 terlebih disebabkan karena pertumbuhan asset (4,71%) yang lebih rendah daripada pertumbuhan total kewajiban (11,38%).
Gambar 4. Rasio Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang Kota Magelang di antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3,
Tahun 2011-2015
B

## C
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah
(2017)
Pemerintah  Kota  Magelang selama  tahun  2012-2014 memiliki  rasio  B  dan  C dimensi  solvabilitas  jangka panjang  yang  lebih  kuat daripada  Kota  lain  dalam Klaster  3  dengan  tren  naik. Dari  ke-14  Kota  dalam Klaster  3,  Kota  Magelang menempati  posisi  keempat untuk  rata-rata  rasio  B  di bawah Kota Mojokerto, Madiun dan Pasuruan. Sedangkan  untuk  rata-rata rasio  C  menempati  urutan kelima setelah Kota Mojokerto, Madiun, Yogya- karta dan Pasuruan.
Gambar 5. Rasio Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang Kota Magelang,

## Tahun 2011-2015

## Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)

## 3. Solvabilitas Anggaran
Rata-rata  rasio  solvabilitas  anggaran  Kota  Magelang  selama  tahun  2011-2015  tercatat sebesar 1,26 per tahun untuk rasio A dan B; 1,9 per tahun untuk rasio C dan 1,06 per tahun untuk  rasio  D.  Dari  angka  tersebut  secara  umum  Pemerintah  Kota  Magelang  memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

## Gambar  6.  Rasio  Dimensi  Solvabilitas  Anggaran  Kota  Magelang  di  antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3, Tahun 2011-2015
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Penurunan rasio B dan D di tahun 2015 disebabkan karena pertumbuhan penerimaan DAK (15,24%) dan Belanja Operasional (7,13%) yang lebih besar dari pertumbuhan Pendapatan (6,29%).
Rasio dimensi solvabilitas anggaran Kota Magelang berfluktuasi selama tahun 2011-2015. Di  tahun  2015  seluruh  rasio  mampu  berada  di  atas  rata-rata  rasio  dimensi  solvabilitas anggaran dalam Klaster 3.
Gambar  7.  Rasio  Dimensi  Solvabilitas  Anggaran  Kota  Magelang  di  antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3, Tahun 2011-2015
A B C D
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah (2017)

## 4. Kemandirian Keuangan
Kemandirian  keuangan  mengukur  tingkat  ketergantungan  Pemda  terhadap  sumber pendanaan di luar wilayahnya.
Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Kota Magelang, Tahun 2011-2015
Tahun Rasio A Rasio B Efektifitas PAD 2011 0,13 0,14 0,014 2012 0,16 0,17 0,019 2013 0,17 0,17 0,020 2014 0,22 0,24 0,028 2015 0,24 0,25 0,029
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015,
BPS Kota Magelang, diolah (2017)
Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Magelang sepanjang tahun 2011-2015 sebesar 0,18 per tahun untuk rasio A dan 0,19 per tahun untuk rasio B keduanya dengan tren naik. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Mgelang  cukup  baik  dalam  meningkatkan pendapatan dari eksplorasi sumber pendanaan baru.
Kota  Magelang  pada  tahun  2015  menghasilkan  PDRB  sebesar  Rp.  6,466  triliun  (adhb) dengan pertumbuhan ekonomi sebear 5,07% dan realisasi PAD sebesar Rp 186,677 miliar. Rata-rata efektifitas PAD Kota Magelang sebesar 0,022. Hal ini berarti bahwa setiap satu juta  rupiah  pendapatan  yang  terbentuk  di  KotaMagelang  mampu  dikonversi  menjadi pendapatan riil hanya sebesar Rp. 22.000,-. Besaran efektifitas ini dapat lebih ditingkatkan dengan  mengoptimalkan  geliat  aktivitas  ekonomi  dari  sektor-sektor  potensial  Kota Magelang khususnya sektor konstruksi, manufaktur dan perdagangan yang merupakan 3 sektor dengan NTB terbesar dalam postur PDRB.
Gambar  8.  Rasio  Dimensi  Kemandirian  Keuangan  Kota  Magelang  di  antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3, Tahun 2011-2015
A

## B
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Kota  Magelang  selama  tahun  2011-2013  memiliki  rasio-rasio  dimensi  kemandirian keuangan  yang  lebih  lemah  dalam  Klaster  3  namun  menguat  di  tahun  2014-2015.  Hal tersebut  merupakan  indikasi  yang  baik  karena  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota Magelang  mulai  mengembangkan  kreatifitas  dan  berupaya  keras  dalam  mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan baru di wilayahnya.

## 5. Fleksibilitas Keuangan
Karena  ketiadaan  Kewajiban  Jangka  Panjang  pada  APBD  Pemerintah  Kota  Magelang, maka  deskripsi  rasio  dimensi  fleksibilitas  keuangan  hanya  berdasar  perhitungan  rasio  B dan D. Secara umum kapasitas keuangan Pemerintah Kota Magelang untuk mengantisipasi kejadian tak terduga cukup baik terbukti dari nilai-nilai rasio yang berada jauh di atas 1.
Tabel 6. Rasio Dimensi Fleksibilitas Keuangan Kota Magelang,
Tahun 2011-2015 TAHUN RASIO B RASIO D 2011 29,76 71,98 2012 130,52 314,83 2013 135,15 309,36 2014 233,47 440,71 2015 226,46 419,45
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Tren rasio B dan D cenderung naik dari tahun ke tahun, namun sedikit menurun di tahun  2015.  Hal  tersebut  karena  kenaikan  persentase  total  Kewajiban  (11,38%) DAK  (15,24%)  yang  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  total  Pendapatan  (6,29%). Untuk  kembali  meningkatkan  fleksibilitas  keuangan,  Pemerintah  Kota  Magelang perlu memperhatikan keseimbangan kenaikan DAK dan Belanja Pegawai dengan pertumbuhan Pendapatan sehingga tetap diperoleh rasio positif yang signifikan.

## 6. Solvabilitas Layanan
Dengan laju pertumbuhan penduduk yang stabil terjaga pada kisaran 0,4% per tahun Pemerintah Kota Magelang mampu  menjaga komitmen pelayanan publik  dengan baik.  Kondisi  tersebut  terlihat  dari  nilai  rasio  dimensi  solvabilitas  layanan  yang meningkat dari tahun ke tahun.
Besarnya rasio pada dimensi solvabilitas layanan sangat tergantung dengan jumlah penduduk dan perkembangan harga di suatu daerah. Untuk itu, agar nilai ini terus tumbuh  positif,  Pemerintah  Kota  Magelang  harus  menjaga  kestabilan  laju pertumbuhan penduduk dan inflasi sehingga dapat mengimbangi kenaikan ekuitas, belanja  dan  asset  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  nilai  rasio-rasio  pada dimensi solvabilitas layanan.
Tabel 7. Rasio Dimensi Solvabilitas Layanan Kota Magelang
Tahun 2011-2015 TAHUN  RASIO A RASIO B RASIO C RASIO D RASIO E 2011 15.833.080,36  15.889.267,87  14.303.516,61  3.788.825,04  654.002,89 2012 16.894.178,35  16.909.035,00  14.921.588,29  4.231.409,59  624.323,38 2013 17.688.062,92  17.704.614,72  15.702.122,82  4.880.254,63  1.103.063,24 2014 20.400.587,69  20.414.023,18  18.028.690,37  5.247.802,09  982.429,58 2015 21.289.149,53  21.304.063,66  18.099.290,72  5.932.446,52  1.139.220,38
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Solvabilitas layanan Kota Magelang dari tahun ke tahun lebih kuat  daripada Kota lain dalam  Klaster  3.  Hal  tersebut  menunjukkan  komitmen  yang  baik  dari  pemangku pemerintahan  untuk  memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  baik  dalam kuantitas maupun pemenuhan standar pelayanan.

## Tabel 8. Rasio Dimensi Solvabilitas Layanan Kota Magelang di antara Kabupaten/Kota dalam Klaster 3, Tahun 2011-2015
Rasio 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio A 15.833.080,36 16.894.178,35 17.688.062,92   20.400.587,69  21.289.149,53 Rata-rata Klaster 3 10.032.267,54 9.811.668,54 9.817.654,08 10.323.023,90  9.603.507,53 Rasio B 15.889.267,87 16.909.035,00 17.704.614,72   20.414.023,18  21.304.063,66 Rata-rata Klaster 3 9.194.578,31 9.844.767,54 10.345.083,93   10.905.745,20  9.662.077,59 Rasio C 14.303.516,61 14.921.588,29 15.702.122,82   18.028.690,37  18.099.290,72 Rata-rata Klaster 3 9.258.972,49 9.704.298,40 8.954.028,33 9.147.483,21 8.037.199,73 Rasio D 3.788.825,04 4.231.409,59 4.880.254,63 5.247.802,09 5.932.446,52 Rata-rata Klaster 3 2.223.946,87 2.384.982,69 2.619.179,03 2.953.953,33 3.393.247,56 Rasio E 654.002,89 624.323,38 1.103.063,24 982.429,58 1.139.220,38 Rata-rata Klaster 3 420.123,67 426.196,13 489.780,68 594.352,15 694.258,31
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah (2017)

## 3. INDEKS KOMPOSIT KESEHATAN KEUANGAN
Berdasarkan  konsep  Ritonga  (2014)  indeks  komposit  kesehatan  keuangan  Kota Magelang untuk tahun penelitian terakhir (2015) adalah sebagai berikut:
Tabel 9. Indeks Komposit Dimensi Kondisi Keuangan Tahun 2015
Indeks Dimensi Kota
Magelang
Peringkat Rata-rata Klaster 3 Solvabilitas Jangka Pendek 1,000 1 0,154 Solvabilitas Anggaran 0,694 4 0,569 Solvabilitas Jangka Panjang 0,921 2 0,260 Solvabilitas Layanan 0,960 1 0,416 Fleksibilitas Keuangan 1,000 1 0,229 Kemandirian Keuangan 0,365 5 0,347 Indeks Komposit 0,856 0,304
Sumber: LHP LKPD Tahun 2011-2015, diolah (2017)
Dari sisi komposit, kesehatan keuangan Kota Magelang masuk dalam klasifikasi baik  (0,856  ~  1).  Kondisi  keuangan  terbaik  dicapai  Pemerintah  Kota  Magelang pada dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan.
Tabel  10.  Indeks  Komposit  Dimensi  Kondisi  Keuangan  Kota-kota dalam Klaster 3, Tahun 2015
Kota Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas Kemandirian Fleksibilitas Solvabilita s Jk. Pendek Jk. Panjang Anggaran Keuangan Keuangan Layanan Kota Batu 0,0046 0,0576 0,6300 0,0000 0,0541 0,4250 Kota Cilegon 0,1283 0,2026 0,7059 0,8877 0,2726 0,1249 Kota Magelang 1,0000 0,9207 0,6940 0,3650 1,0000 0,9604 Kota Pekalongan 0,0599 0,1946 0,5571 0,1787 0,1930 0,2623 Kota Salatiga 0,1001 0,1151 0,6747 0,3275 0,0679 0,4124 Kota Surakarta 0,0000 0,1355 0,4912 0,3463 0,0264 0,5082 Kota Tegal 0,0206 0,0041 0,1394 0,4941 0,0000 0,3751 Kota Denpasar 0,0869 0,1987 0,5370 1,0000 0,2235 0,0094 Kota Yogyakarta 0,1933 1,0000 0,2848 0,6901 0,5196 0,1277 Kota Blitar 0,0054 0,1105 0,5132 0,0683 0,0570 0,7669 Kota Madiun 0,3392 0,1755 0,8304 0,1401 0,3874 0,5193 Kota Mojokerto 0,0649 0,0000 0,6480 0,1516 0,1257 0,6531 Kota Pasuruan 0,0518 0,3667 0,5539 0,0648 0,1816 0,4551 Kota Probolinggo 0,0939 0,1521 0,7088 0,1452 0,0966 0,2291
Dari  indeks  dimensi  kemandirian  keuangan  yang  rendah,  Pemerintah  Kota  Magelang perlu untuk lebih mengoptimalkan upaya pencarian sumber dana baru dan optimasi basis pajak.  Keseimbangan  dalam  penerimaan  dan  pengeluaran,  manajemen  struktur  utang dan  efisiensi  belanja  juga  harus  diperhatikan  seiring  dengan  peningkatan  kualitas penganggaran  agar  kondisi  kesehatan  keuangan  secara  keseluruhan  dapat  terjaga  di tengah dinamika kondisi sosial ekonomi yang ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Secara umum pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik dan menghasilkan kondisi keuangan dengan nilai indeks yang tinggi di antara Kota-kota dalam Klaster 3. Matriks kondisi keuangan Kota Magelang berdasar hasil analisis adalah sebagai berikut:

## Tabel 10. Matriks Kondisi Keuangan Kota Magelang
Dimensi Kategori  Catatan Nilai rasio masih cukup tinggi yang berarti bahwa Solvabilitas Baik terlalu banyak aktiva lancar yang mengendap ( idle ) Jangka Pendek yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik Perlu memperhatikan keseimbangan pertumbuhan Solvabilitas Baik penerimaan DAK dan Belanja Operasional agar Anggaran terkendali tidak terlalu tinggi daripada pertumbuhan Pendapatan Solvabilitas Baik - Jangka Panjang Solvabilitas Perlu menjaga kestabilan laju pertumbuhan Baik penduduk dan inflasi sehingga dapat mengimbangi Layanan kenaikan ekuitas, belanja dan asset. Perlu memperhatikan keseimbangan pertumbuhan Fleksibilitas Baik penerimaan DAK dan Belanja Operasional agar Keuangan terkendali tidak terlalu tinggi daripada pertumbuhan Pendapatan Perlu lebih mengoptimalkan geliat aktivitas Kemandirian Cukup ekonomi dari sektor-sektor potensial agar total Keuangan Baik pendapatan yang terkonversi menjadi pendapatan riil semakin besar
Sumber: Hasil Analisis

## Saran
a. Realisasi  SiLPA  dan  persentase  pelampauan  realisasi  terhadap  anggaran  perlu diperhatikan agar tidak terlalu lebar sehingga perencanaan anggaran lebih efektif.
b. Menghindari pengendapan aktiva yang berlebih dan memaksimalkan alokasi aktiva untuk pelayanan publik.
c. Perubahan mindset pengguna  anggaran   agar  tidak  hanya  menuju tercapainya opini WTP namun lebih jauh agar tercipta kondisi manajemen keuangan yang sehat secara berkelanjutan.
d. Optimasi  dalam  mengeksplor  sumber  pendapatan  dan  basis  pajak  baru  serta peningkatan  efektifitas  pemungutan  pajak  untuk  mendorong  peningkatan kemandirian daerah.
e. Menjaga  kondisi  keuangan  yang  sudah  dalam  kategori  baik  dengan  kaderisasi  dan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan.
f. Menginventarisir  data  keuangan  dalam  suatu  basis  data  terpadu  yang  terorganisir dengan  baik  serta  melaksanakan  analisis  kondisi  keuangan  secara  periodik  untuk mengetahui kapasitas fiskal dan daya saing dibandinkan dengan wilayah sekitar.

## REFERENSI
Priyambodo, V, 2014, Pengklasteran Pemerintah Daerah untuk Memaksimalkan Analisis
Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi pada FEB UGM Yogyakarta, Tidak Diterbitkan
Ritonga, I.T, 2014, Analisis Laporan Keuangan Pemda , Pustaka Pelajar
Ritonga,  I.T,  2014, Analysing  Service-Level  Solvency  of  Local  Governments  from
Accounting  Perspective:  A  Study  of  Local  Governments  in  the  Province  of Yogyakarta  Special  Territory,  Indonesia ,  International  Journal  of  Governmental Financial Management Vol . XIV, No 2; 19