## MENGENANG SEPULUH TAHUN BENCANA INDUSTRI LUMPUR LAPINDO DAN TINDAKAN KOLEKTIF PARA KORBAN

## Sukamto 1

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengenang  peristiwa  luar  biasa  yang  bernama  Bencana  Industri.  Bencana  ini berlansung  cukup  lama,  di  mana  sumber  semburan  belum  dapat  dihentikan  sampai  kini.  Menelan  korban  yang cukup banyak, bahkan ada desa yang terhapus dari peta, karena seluruh permukaan luluh lantak diterjang lumpur. Penyelesaian  masalah  sosialnya  baru  saja  diakhiri  setelah  Pemerintah  memberikan  talangan  Uang  sebagai pelunasan “ganti rugi”. Ganti rugi menjadi istilah yang kontroversial sebab pada dasarnya yang terjadi adalah jual beli.  Tentu  kedua  istilah  itu  membawa  konsekuensi  masing-masing,  yang  tentu  ada  pihak  yang  diuntungkan sebaliknya  ada  pula  pihak  yang  dirugikan.  Pihak  korporasi  yang  diuntungkan  sedangkan  para  korban  yang dirugikan.
Kata kunci : Bencana Industri, Lumpur Lapindo, Porong-Sidoardjo.

## Abstract
This article aims to commemorate an extraordinary event called Industrial Disaster. This disaster occurred a long time, where the source bursts can not be stopped until now. Casualties are quite a lot, there is even a village wiped off the map, because the entire surface of the devastated hit by the mud. Settlement of sosial problems has just ended  after  the  Government  granted  bail  money  as  payment  of  "compensation".  Compensation  become  a controversial term because basically what happens is buying and selling. Sure to two terms the consequences of each, which of course there are those who benefit the contrary there are also losers. Corporate parties are benefited while the victims were Hamed.
Keywords : Industrial Disaster, Lumpur Lapindo, Porong - Sidoarjo
1 Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Malang, sukamto.fis@um.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Berbagai  kesempatan  dalam  Seminar  atau konferensi  baik  untuk  sejarah  dan  ilmu  sosial dan terlebih lagi  Ilmu Pengetahuan  sosial tidak bosan-bosan  mengungkapkan  masalah  bencana Industri  ini  tidak  hanya  dibiarkan  begitu  saja, melainkan  dipetik  pelajaran  dan  sekaligus dijadikan bahan ajar untuk sejarah maupun IPS baik  di  jenjang  SD,  SMP,  SMA  maupun Perguruan  Tinggi.  Perjuangan  para  korban sendiri  merupakan  suatu  tindakan  kolektif  di satu  pihak  atau  gerakan  sosial  di  pihak  lain. Tindakan  kolektif  dan  gerakan  sosial  menjadi sisi  perspektif  tersendiri  (Sukamto.  2015. Menggurat,  Menggugat  dan  Merajut  Sejarah Sosial. Malang: UM Press 151-284).
Dalam  perspektif  ini  kata  Gamson  (1992 dalam  Klandersmans.  2005)  sebuah  kerangka tindakan  kolektif  adalah  “seperangkat  keya- kinan  dan  pemaknaan  yang  berorientasi  pada tindakan,  yang  memberi  inspirasi  dan  elegi- timasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial”. Dengan kata lain, kerangka aksi kolektif (tindakan kolektif) adalah seperangkat keyakinan  kolektif  yang  memungkinkan  suatu pemikiran  tercipta  bahwa  partisipasi  di  dalam tindakan  kolektif  tampak  berarti.  Gamson membedakan tiga komponen kerangka tindakan kolektif yaitu (1) rasa ketidakadilan, (2) elemen identitas dan (3) faktor agensi.
Rasa  ketidakadilan  muncul  dari  kegusaran moral  yang  berhubungan  dengan  kekecewaan, dalam  korban  lumpur  lapindo  mereka  merasa bahwa  hak-hak  telah  hilang  dan  terlalu  sering dikhianati untuk mendapatkan ganti rugi, dalam dalam  realitas  ia  berurusan  dengan  jual  beli 2 . Perasaan  ketidakadilan  semacam  itu  menjadi raison d’etre dari beberapa gerakan sosial utama yaitu gerakan korban lumpur lapindo. Dari suatu penelitian  tentang  emosi  menyatakan  bahwa kemarahan  adalah  emosi  yang  diekspresikan oleh  orang-orang  yang  menganggap  pihak  luar sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas situasi  yang  tidak  dikehendaki  (Klandersmans. 2005:  8).  Tetapi  untuk  dapat  memotivasi tindakan kolektif, kemarahan itu harus dirasakan bersama.  Ini  membawanya  pada  komponen kerangka  tindakan  kolektif  yang  kedua  yaitu identitas .
2 Perubahan status dari ganti-rugi menjadi jual beli berarti perubahan status dari korban menjadi penjual biasa. Perubahan ini dipandang sebagai
Salah satu sumbangan Lenin adalah menciptakan  gagasan  pentingnya  organisasi gerakan,  yang  kemudian  dikenal  dengan mobilisasi  kebutuhan  membangun  kesepakatan di  antara  kelompok-kelompok,  yang  kemudian dikenal  dengan bingkai dan  pembentukan identitas kolektif (Tarrow, 1998 dalam Situmorang. 2007). Perspektif teori semacam ini dapat  digunakan  untuk  membaca  gerakan perlawanan  para  korban  lumpur  lapindo  seka- ligus  menjelaskan  aktivitasnya.  Betapa  ke- lompok-kelompok korban lumpur lapindo cukup beragam, mulai nama desa yang mencakup tiga belas  desa  dari  tiga  kecamatan,  sekaligus  desa menjadi identitas mereka. Kelompok-kelompok yang  lain  adalah  beda-sarkan  pilihan-pilihan tawaran  dari  pihak  korporasi  atau  Lapindo. Misalnya cash and carry , Cash and Resettlement , maupun  di  luar  keduanya.  Bahkan  juga kelompok-kelompok mereka yang mau menerima  Perpres  14  tahun  2007  dan  dengan mereka  yang  tidak  mau  menerima  skema sebagaimana diatur di dalam Perpres 14 2007.
Gerakan  sosial  banyak  mengikuti  strategi- strategi  tertentu  salah  satunya  adalah  yang dikenal  dengan  POS  ( Political  Opportunity Structur )  atau  struktur  kesempatan  politik. Strategi  atau  mekanisme  POS  berusaha  menje- laskan  bahwa  gerakan  sosial  terjadi  karena disebabkan  oleh  perubahan  dalam  struktur politik,  yang  dilihat  sebagai  suatu  kesempatan (Situmorang,  2007).  Gerakan  sosial  korban lumpur lapindo tidak banyak mendapat peluang semacam  itu,  paling-paling  dijadikan  alat sementara  untuk  kepentingan  sesaat  para  elit dalam pilkada contohnya.
Kalau  Sydney  Tarrow  (1998),  menekankan bahwa bentuk-bentuk ketegangan politik mengalami  peningkatan  ketika  para  pelaku perubahan  mendapatkan  dukungan  sumberdaya eksternal  untuk  keluar  dari  masalah  atau mencapai  tujuan  yang  mereka  inginkan,  yaitu tujuan-tujuan  gerakan.  Namun  dalam  gerakan korban  lumpur  lapindo  para  korban  tidak mendapatkan  bentuk-bentuk  ketegangan  politik tersebut  yang  signifikan,  ini  tidak  berarti  tanpa dukungan  sumberdaya  eksternal  partai  politik misalnya.
tindakan yang sewenang-wenang, karenanya sebagai tindakan yang tidak adil.
Berhasil  tidaknya  gerakan  sosial  sering  kali dilihat  dari  segi  sejauh  mana  mereka  meme- nangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting dalam mencapai perjuangan melalui membuat bingkai dari  masalah-masalah  sosial  dan  ketidakadilan. Sedangkan  Zald  (dalam  Situmorang,  2007) mengidentifikasi topik penting yang tidak hanya berhubungan dengan proses pembingkaian tetapi juga  memainkan  peranan  penting  dalam membentuk  bingkai  aksi.  Kata  Zald  lebih  jauh kesempatan  politik  dan  mobilisasi,  sering-kali tercipta  melalui  ketegangan  budaya  dan kontradiksi  yang  berlangsung  lama,  kemudian muncul  dalam  menjadi  bahan  proses  bingkai tindakan  kolektif.  Misalnya  keluhan-keluhan dan  ketidakadilan,  yang  diderita  bersama kemudian  melahirkan  aksi  kolektif  menjadi suatu  keharusan.  Padahal  untuk  gerakan  sosial korban  lumpur  lapindo  sebagai  suatu  penyebab berlangsung sangat cepat.
Adanya  aktor-aktor  yang  berbeda  dari berbagai  kelompok  gerakan  baik  yang  berasal dari  dalam  maupun  luar  kelompok  gerakan, dalam konstelasi beragamnya kelompok sasaran, adalah  faktor  yang  mempengaruhi  melebarnya pembingkaian.  Oleh  karena  itu  Zald  menya- takan  bahwa  topik  kedua  proses  pembingkaian sebagai sebuah aktivitas strategi. Keretakan dan kontradiksi  budaya  menyediakan  konteks  dan sekaligus kesempatan bagi kader-kader gerakan, yaitu  pemimpin,  partisipan  inti  aktivis  dan simpatisannya.  Akan  tetapi  juga  ada  sebuah proses aktif framing dan pendefinisian ideologi, simbol,  peristiwa-peristiwa  yang  bias  menjadi ikon para pengusaha moral.
Dengan merujuk pada pemikiran Tilly (1978) berbagai  tindakan  kolektif  yang  terjadi  pada abad  ke  19  meliputi  tiga  bentuk,  yaitu  pertama tindakan  kolektif  yang  kompetitif,  yang  kedua reaktif  dan  yang  ketiga  proaktif.  Melihat ketegori  yang  demikian  aktivitas  perlawanan atau gerakan sosial para korban lumpur lapindo dapat dimasukkan ke dalam kategori yang mana. Tampaknya  ketiga-tiganya  dapat  melabeli bentuk-bentuk  tindakan  kolektif  para  korban lumpur  lapindo.  Mengapa  hal  ini  terjadi sekurang-kurang  sepanjang  empat  tahun  dan
3 Nota Kesepahaman atau Mou pada dasarnya tidak lebih sebagai siasat Lapindo atas Perpres 14/2007.
lima  tahun  berjalan  di  antara  kelompok-ke- lompok  korban  lumpur  lapindo  menduduki ketiga-tiganya. Pertama, korban lumpur lapindo melawan  secara  kompetitif  dalam  arti  diantara kelompok-kelompok  perlawanan  terjadi  Kum- petisi,  dan  bahkan  kompetisi  itu  melahirkan peran  dan  identitas  kolektif  yang  beraneka ragam.  Sebab  seseorang  korban  atau  sekelom- pok  korban  dapat  saja  mengandal  kepada  tidak hanya  satu  kelompok  perlawanan  melainkan dapat lebih.
Perlawanan  dalam  bentuknya  yang  reaktif dapat dibuktikan oleh sebagian sejarah kelahiran kelompok-kelompok  itu  sendiri  yang  pada dasarnya  sebagian  didasarkan  pada  reaksi  atas berbagai  taktik  dan  strategi  korporatokrasi menghadapi  tuntutan  para  korban.  Lahirnya Pagar  Rekontrak  sebagai  reaksi  atas  terbitnya Perpres 14 tahun 2007, lahirnya Geppres sebagai reaksi  dari  Nota  kesepahaman  yang  dilakukan oleh  kelompok  warga  korban  GKLL  yang melakukan  MoU  dengan  korporasi  Minarak Lapindo Jaya 3 .
Sedangkan  tindakan  kolektif sebagai  bentuk proaktif  dapat  ditunjukkan  oleh  tuntutan- tuntutan  para  korban  sehingga  melahirkan kebijakan-kebijakan baru, baik itu untuk meng- antisipasi atas serangan luberan lumpur lapindo, maupun strategi dan taktik korporasi yang diakui atau  tidak  sebagai  penerapan  prinsip-prinsip bisnis yang akan selalu mengutamakan keuntungan.  Sebagai  suatu  pemikiran  bisnis, maka keuntungan harus ada di pihak pengusaha atau korporasi dan biaya sedapat mungkin dise- rahkan  dan  dibebankan  kepihak  lain,  terlepas mereka itu lawan bisnis atau pihak konsumen.
Menurut  Smelser  (1962)  manusia  dalam memasuki episode perilaku kolektif disebabkan dalam  lingkungan  sosialnya  ada  sesuatu  yang salah. Umumnya formulasi ketegangan struktur yang dialami itu tidak bersifat sistemik. Namun tatkala  berbagai  ketegangan  itu  muncul,  maka akan  semakin  cenderung  muncul  pula  episode perilaku  kolektif.  Secara  khusus  kata  Smelser “ any kind of strain may be a determinant of any kind  of  collective  behavior ”.  Masih  dalam pemikiran  Smelser  ketegangan  struktural  itu berkaitan  dengan  persoalan-persoalan  misalnya fasilitas situasional, mobilisasi motivasi,
orientasi  pada  norma  dan  orientasi  pada  nilai dalam gerakan.
Berbeda  dengan  Tilly  dam  Smelser,  Ted Robert  Gurr  (1972)  menunjukkan  bahwa “perilaku  kolektif  bisa  disebabkan  oleh  rasa ketidaksenangan.  Sedangkan  rasa  ketidak- senangan  merupakan  produk  dari  ketidak- sesuaian antara kondisi obyektif dan ide-ide atau harapan-harapan  tentang  kondisi  tersebut. Pendek  kata  ketidaksenangan  adalah  suatu produk  kesenjangan  antara  kenyataan  di  satu pihak dan harapan pada pihak yang lain. Bahkan hal  ini  ditambahkan  oleh  Oberschall,  yang menegaskan  bahwa  ketidaksenangan  juga disebabkan  oleh  adanya  rancangan  struktur sosial  yang  menguntungkan  kelompok-kelom- pok tertentu, dan merugikan kelompok yang lain. Sedang  dalam  konteks  korban  lumpur  lapindo, maka ketidaksenangan sebagai-mana dipikirkan oleh  Gurr  sebagai  sesuatu  yang  bertubi-tubi dirasakan,  dialami  dan  bahkan  sampai  kapan berakhir  merupakan  suatu  yang  tidak  pernah jelas.  Bahkan  hilangnya  harta  benda,  lapangan pekerjaan,  pendidikan  berantakan,  kesehatan terus-menerus  menurun  akibat  lingkungan makin memburuk, masyarakat tercerai berai dan masa depan merupakan sesuatu yang kasat mata dan menyelimuti para korban lumpur lapindo.
Perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  antara Scott dan Popkin pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan  perspektif.  Pertama,  Scott  lebih menekankan  pada  moral  ekonomi,  yang berpendapat  bahwa  jalan  satu-satunya  untuk keluar  dari  dominasi,  yaitu  dengan  jalan mengamankan  batas  subsistennya,  atau  prinsip dahulukan selamat ( savety first), dengan tujuan untuk  meminimkan  resiko,  dan  tetap  berada dalam konteks dan sistem yang ada. Sedangkan Popkin  lebih  mengarahkan  kepada  ekonomi politik. Menurut Popkin, semua bentuk perlawanan  petani  bukan  untuk  menentang perubahan,  melainkan  untuk  menentang  keku- asaan  para  elit  desa,  petani  kaya,  yang mengatasnamakan  komunitas  tradisional  demi mempertahankan  institusi  yang  lebih  mengun- tungkan  mereka  (petani  kaya),  dan  justru  lebih cenderung menghimpit kehidupan petani miskin. Dengan  demikian,  Popkin  menolak  anggapan penganut pendekatan moral ekonomi yang lebih menganggap  protes dan  gerakan  petani sebagai reaksi defensif untuk memper-tahankan institusi tradisional  mereka,  dan  norma-norma  resi-
prositas  mereka  dari  ancaman  kapitalisme  dan kolonialisme.
Kedua , terletak  pada  unit  analisisnya.  Scott unit  analisisnya  lebih  pada  komunitas  desa, sementara Popkin lebih kepada keluarga petani. Sedangkan Popkin unit analisisnya lebih kepada struktur  kelas.  Dalam  gerakan  sosial  korban lumpur  lapindo  unit  analisisnya  terletak  pada organisasi  yang  disebut  Pagar  rekontrak  dan GKLL.
Ketiga , terletak  pada setting penelitiannya. Scott  tidak  melakukan  analisis  pada  revolusi petani,  tetapi  lebih  pada  konteks rebellion , pemberontakan  petani  di  dalam  konteks  logika mempertahankan  batas  keamanan  subsistensi, termasuk  perlawanan  terhadap  kolaborasi interklas, di mana perlawanan yang demikian itu terjadi terutama pada saat kegagalan panen atau perang.  Dalam  keadaan  demikian  itu,  reaksi petani mengingat situasinya, sering terbatas pada perlawanan  keras  kepala  tetapi  pasif,  membuat petisi,  melarikan  diri  atau  menjadi  penyamun. Berbeda  dengan  Scott,  Paine  melihat  struktur desa  sebagai  variabel  dari  perlawanan  petani, sebab  pusat  perhatiannya  pada  bentuk  konflik kelas  terutama  struktur  kelas  yang  bersumber dari  pendapatan  petani  kelas  bawah  dan  buruh tani  dengan  petani  kelas  atas  yang  tidak  ikut mengolah tanah.
Jika pada masa Orde Baru UU Pokok Agraria hanya dipandang sebagai masalah teknis, maka pada masa Reformasi Susilo Bambang Yudhoyono, UU Pokok Agraria justru dikesam- pingkan  dengan  bukti  dipaksakannya  Perpres Nomor 14 tahun 2007 yang bukan semata-mata menabrak,  melainkan  mengesampingkan.  Pada hal di era Reformasi semasa pemerintahan Gus Dur  Ia  berupaya  melaksanakan Land  Reform sebagaimana UU Pokok Agraria dengan serius, bahkan Gus Dur dalam kaitannya dengan korban lumpur  Lapindo  menyarankan  dan  bahkan menyerukan  untuk  tidak  menjual  tanahnya, lebih-lebih kepada pihak korporasi.
Sebagai faktor pemicu ( precipitation factors ) yang banyak terjadi pada masa pasca reformasi termasuk  di  dalamnya  berkaitan  dengan  pena- nganan lumpur lapindo, yaitu tindakan aparatur desa  sampai  dengan  kecamatan  dan  kabupaten yang  korup,  otoriter  atau  tidak  demokratis sehingga terjadi ketidakadilan.
Gerakan  Sosial  di  Eropa  telah  mengambil arah  yang  berbeda,  dengan  label  teori  gerakan sosial  yang  baru,  dengan  sudut  pandang  yang
baru pula (Pichardo dalam Klandersman, 2005). Gerakan sosial tidak dipandang sebagai kegiatan politik  dengan  cara  lain,  tetapi  sebagai  orang- orang  yang  mencari  sebuah  identitas  kolektif baru.  Bahkan  sebagian  mengatakan  dan menggunakan  istilah  “gerakan  identitas” ( identity  movements,  Cohen.  1995). Dengan mengesampingkan  pertanyaan  tentang  apakah gerakan  ini  “baru”  dalam  segala  hal  ataupun apakah  pencarian  identitas  itu  merupakan sesuatu  yang  spesifik  untuk  gerakan  ini,  dapat dijelaskan  bahwa  literatur  gerakan  sosial  baru telah  menarik  perhatian  para  pengkaji  gerakan sosial  ke  arah  aspek  lain  dari  gerakan  sosial, yaitu  gerakan  sosial  sebagai  sponsor  pemak- naan  dan  pembawa  identitas.  Konstruksi  sosial tentang  makna  menjadi  bagian  sentral  teori gerakan  sosial,  seperti  ditunjukkan  oleh publikasi  Eyerman  dan  Jamison  (1991,  Morris dan Mueller (1992), Larana dkk (1994), Johnson dan  Klandermans  (1995).  Keempat  publikasi tersebut menempatkan tahap konstruksi makna, pembentukan  identitas  dan  pembentukan  pusat kultur  di  dalamnya.  Konstruksi  sosial  tentang makna  pembentukan  identitas,  dan  wacana publik  semuanya  adalah  konsep  yang  masih berhubungan  dengan  pendapat  lain  tentang gerakan sosial.
Merujuk  pada  pemikiran  GSB  (Gerakan Sosial Baru) yang ditandai oleh upayanya untuk meninggalkan  dan  menanggalkan  orientasi ideologis  sebagaimana  berkembang  pada  gera- kan  sosial  dahulu,  namun  lebih  menekankan pada  isu-isu  spesifik  non  materialistik,  GSB tampil  sebagai  per-juangan  lintas  kelas  maka tindakan  kolektif  yang  terjadi  di  Lumpur Lapindo dapat dikategorikan pada GSB.
Lebih  jauh  Singh  (2001)  menambahkan bahwa  GSB  pada  dasarnya  merupakan  bentuk respon  terhadap  hadir  dan  menguatnya  dua institusi  yang  menerobos  masuk  ke  hampir semua  relung  kehidupan  warga,  yakni  negara ( the  state )  dan  pasar  ( the  market ).  Karena  itu GSB  membangkitkan  isu  pertahanan  diri komunitas  dan  masyarakat  untuk  melawan ekspansi  aparat  negara  dan  pasar  yang  makin meningkat (Suharko. 2006). Itu semua membutuhkan suatu pengorganisasi dan kepemimpinan,  agar  terjadi  koordinasi  dan komunikasi  yang  signifikan,  di  samping berbagai tujuan dapat dicapai. Selanjutnya akan dikemukakan  bagaimana  peranan  kepemim-
pinan di dalam studi tindakan kolektif dan juga gerakan sosial.

## 2. PEMBAHASAN
Perspektif Peranan Pemimpin dalam

## Tindakan Kolektif
Masalah  kepemimpinan  dan  organisasi merupakan  masalah  yang  krusial  dalam  sepak terjang tindakan kolektif maupun gerakan sosial. Memang  perlu  disadari  bahwa  bukanlah pemimpin  yang  melahirkan  tindakan  kolektif atau  gerakan  sosial,  tetapi  justru  sebaliknya melalui  gerakan  sosial  dan  tindakan  kolektif akan  melahirkan  seorang  pemimpin.  Pagar Rekontrak  dan  GKLL  representasi  gambaran tersebut.
Penelitian  tindakan  kolektif  warga  korban lumpur  lapindo  ini,  juga  membuktikan  bahwa peranan pemimpin adalah sangat penting sekali, bukan  hanya  pada  tahap  mobilisasi  motivasi tetapi  juga  dalam  setiap  fase  tindakan  kolektif, khususnya  dalam  fungsi  memotivasi  dan melakukan  aksi.  Agak  berbeda  dengan  teori Smelser yang menempatkan peranan pemimpin lebih  banyak  pada  fase  mobilisasi  motivasi, maka  studi  tindakan  kolektif  korban  lumpur Lapindo justru melihat peran pemimpin gerakan itu  berada  dalam  setiap  fase  tindakan  kolektif. Dengan  demikian,  kepemimpinan  itu  diper- lukan  sejak  perancangan  suatu  aksi, sosialisasi, motivasi,  tahap  ketegangan  struktural,  aktivitas pertumbuhan  dan  persebaran  kepercayaan umum,  aktivitas  mobilisasi,  dan  pemeliharaan konsistensi komitmen dari jejaring gerakan.
Pemimpin  dalam  Tindakan  kolektif  bagi korban  lumpur  lapindo  sangat  penting  dan menentukan,  bagaikan  roh  di  dalam  suatu organisme. Selama ada pemimpin, maka selama itu  pula  gerakan  akan  dapat  hidup,  begitu  pula sebaliknya.  Namun  tatkala  seorang  pemimpin ditahan,  maka  muncul  pula  di  antara  mereka untuk  mengambil  alih  kepemimpinan.  Dalam tindakan kolektif warga korban lumpur memang tidak  tunggal.  Kelompok  atau  kolek-tivitas- kolektivitas  warga  korban  dapat  dicon-tohkan Pagar Rekontrak oleh Haji Sunarto SE, Gerakan Korban  Lumpur  Lapindo  (GKLL)  oleh  Djoko Suprastowo,  Gerakan  Pendukung  Pera-turan Presiden  oleh  Mahmudah  Fatkiyah,  Besuki Korban  Lumpur  oleh  Abdul  Rokhim,  Pagar Betis  oleh  Cak  Irsyad  dan  berbagai  kelompok- kelompok kecil lainnya misalnya Tim, 5, Tim 6, Tim 9, tim 16, dan sebagainya.
Apabila  Pagar  Rekontrak,  mereka  berada  di dalam  satu  kelompok  pengungsian,  dengan demikian  struktur  pengorganisasian  ditingkat bawah  misalnya  RT  digantikan  dengan  Ketua Blok,  mereka  sebagai  pengkoordinir  semua warga  pada  tingkat  RT,  kemudian  langsung kepada  pengurus  Paguyuban.  Tetapi  untuk GKLL  setiap  desa  diwakili  oleh  seorang koordinator  lapangan  (korlap)  yang  langsung berhubungan  kepada  pengurus  gerakan.  Di dalam  gerakan  GKLL  struktur  organisasi  ada Ketua,  Sekretaris,  Bendahara  dan  di  bawah pendampingan Cak Nun.
Sedangkan bentuk kepemimpinan pada Pagar Rekontrak dilakukan musyawarah setiap kumpul-kumpul di malam hari, sedangkan pada GKLL  mereka  mempunyai  pangkalan  di  balai kantor Kecamatan Tanggulangin. Namun pernah juga berkantor di tempat lain. Strategi dan taktik para  pemimpin  warga  korban  lumpur  lapindo memiliki corak sendiri-sendiri.
Penelitian  ini  juga  menemukan  konflik internal  di  antara  para  pemimpin  gerakan  baik yang  terjadi  di  Pagar  Rekontrak  maupun  di GKLL, contohnya Geppres sebagai konflik atas pilihan teknis jual beli yang Cash and Carry (C n C) dan yang Cash and Resettlement (C n R). Namun  demikian  konflik  itu  berarti  setiap kelompok  itu  memecahkan  diri  ke  dalam  suatu kolektivitas  tersendiri.  Berbeda  dengan  GKLL, Pagar  Rekontrak  konflik  internal  terjadi mengeras  tatkala  pembagian  insentif  yang  di antara  mereka  memandang  mereka  masing- masing  merasa  berhak  untuk  menerima  lebih dari yang ditentukan di dalam musyawarah.
Perbedaan  mencolok  di  antara  Pagar Rekontrak  dan  GKLL,  yaitu  Pagar  rekontrak hanya  beranggotakan  sebagian  besar  dari  satu desa  yaitu  desa  Reno  kenongo,  sedangkan GKLL  yang  semula  lebih  didominasi  oleh mereka  yang  tinggal  di  Perum  Tanggul  Angin Sejahtera  (Perumtas),  namun  kemudian  ditam- bah dengan desa-desa yang lain dengan diwakili atau representasi dari desa masing-masing yang berjumlah  11  desa/kelurahan  seperti  tampak yang  menanda  tangani  Nota  Kesepahaman antara  GKLL  dengan  Lapindo  atau  Minarak Lapindo Jaya, untuk Minarak di bawah komando Andi Darussalam.
4 Terutama  untuk  dua  kelompok  kolektivitas  Pagar Rekontrak danGKLL, sedangkan beberapa
Penelitian tindakan kolektif korban lumpur di Porong  ini  juga  membuktikan,  bahwa  peranan pemimpin  adalah  sangat  penting  sekali,  bukan hanya pada tahap mobilisasi motivasi tetapi juga setiap  fase,  khususnya  dalam  fungsi  aksi-aksi kolektif  dilaksanakan.  Bagi  warga  korban lumpur  Porong,  pemimpin  itu  ibarat  roh  suatu organisme. Selama ada pemimpin, maka selama itu  pula  gerakan  akan  dapat  hidup,  begitu  pula sebaliknya.  Gerakan  sosial  korban  lumpur Porong  itu  memiliki  satu  pemimpin  di  tingkat pusat  gerakan,  kemudian  diperkuat  pada pemimpin-pemimpin  di  level  ke  dua  atau  level berikutnya.
Perjuangan  untuk  melawan  korporasi  dan negara dilakukan secara terbuka, maka gerakan atau  aksi  kolektif  tersebut  harus  memiliki pemimpin, atau diperlukan kepemimpinan, baik pemimpin  dari  dalam  maupun  dari  luar komunitas  tersebut.  Kasus  korban  lumpur  di Porong,  menunjukkan  cukup  banyak  mem- punyai  pemimpin.  Setiap  kelompok  atau kolektivitas  tentu  memiliki  seorang  pemimpin, bahkan lebih daripadanya. Pagar Rekontrak oleh Haji  Sunarto  SE,  Pitanto,  Bambang  Wuryanto, Yudo  Wintoko,  Yuliati  dan  Kaminah,  GKLL oleh Djoko Suprastowo, Choirul Huda, Kisdianto  dan  sejumlah  Koordinator  Lapangan yang  berasal  dari  hampir  seluruh  desa  dan kelurahan  dan  bahkan  setiap  RW  pun  yang menjadi  korban.  Begitu  pula  kelompok  Siring Barat  oleh  Bambang  Kuswanto,  Besuki  Timur oleh  Cak  Irsyad,  Geppres  oleh  Mahmudatul Watkiyah.
Oleh karena itu kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo secara organisatoris cukup kuat 4 . Sebagaimana  para  teoretisi  Mobilisasi  Sumber Daya  (MSD)  berpendapat  bahwa  semua masyarakat  dapat  sewaktu-waktu  merasa  tidak puas  sebagai  akibat  penindasan  atau  perlakuan tidak  adil.  Oleh  karena  itu  berhasil  tidaknya gerakan  sosial  atau  tindakan  kolektif  juga dipengaruhi oleh tersedianya seorang pemimpin dan  tersusunnya  suatu  organisasi,  sehingga setiap  urusan  dapat  dan  ada  yang  menangani dengan  baik  (Mc.  Carthy  and  Zald.  1972; Oberschall,  1973,  1993).  Seorang  pemimpin bersama  perangkat  organisasinya  menjadi penentu keberhasilan dalam tindakan kolektif.
kelompok  yang  lain  rentan  atas  perebutan kepemimpinan.

## Organisasi di dalam Tindakan Kolektif
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kedua organisasi  yang  bernama  Pagar  rekontrak  dan GKLL  termasuk  organisasi  yang  paling  stabil dibanding  dengan  organisasi-organisasi  yang lain  Geppres,  Tim  9,  Tim  16,  Kelompok Bambang Siring dan Pagar Betisnya Cak Irsyad. Smelser  telah  menyinggung  peran  organisasi ketika ia menjelaskan tentang proses mobilisasi. Dalam  proses  mobilisasi  dikatakan  bahwa  para pemimpin  akan  berusaha  memobilisasi  parti- sipasi  ke  dalam  tindakan  yang  terorganisir. Namun tentu makna dari pernyataan ini, bukan berarti  suatu  tindakan  kolektif  memerlukan organisasi  yang  jelas  dan  formal.  Pandangan Smelser  di  atas  berbeda  dengan  pandangan Charles  Tilly,  yang  menempatkan  organisasi justru sebagai persyaratan penting bagi terjadinya  tindakan  kolektif.  Organisassi  dalam pengertian  Tilly  adalah  berupa  “ well-defined groups” ,  organisasi  inilah  yang  kemudian  ber- peran untuk mengelola interest ke dalam proses mobilisasi tinda-kan kolektif, demikian Tilly.
Bagaimana  dalam  kaitan  dengan  tindakan kolektif  warga  korban  lumpur  Lapindo? Sebagaimana  data  lapangan  yang  ditemukan, peran  organisasi  sangat  menentukan  dalam memperjuangkan  hak-hak  para  korban  lumpur. Hal  ini  terlebih  nampak  dalam  berbagai  upaya untuk  melakukan  negosiasi  maupun  bentuk- bentuk gerakan sosial atau tindakan kolektifnya.
Menjelang  pertengahan  tahun  1960-an  teori “mobilisasi  sumber  daya”  muncul  sebagai sebuah  terobosan  besar,  di  mana  teori  ini  telah menyingkirkan  ambiguitas  yang  muncul  di dalam “model ketegangan struktural” sepanjang itu. Bagi teori mobilisasi sumber daya tidak jadi soal  entah  ketegangan  struktural  eksis  atau secara  obyektif  atau  hanya  angan-angan  para pengikut sebuah gerakan, entah persepsi tentang ketegangan  dan tujuan sebuah  gerakan rasional atau  tidak,  atau  bentuk  simbolis  mana  yang diberikan oleh pengikut sebuah gerakan kepada ketegangan yang ada (Robert Mirsel. 2004).
Yang  menjadi  fokus  perhatian  mobilisasi sumber  daya  adalah  tindakan–tindakan  yang pada  umumnya  rasional,  yang  dilakukan  oleh para  pengikut  sebuah  gerakan  untuk  membuat gerakan  itu  berhasil.  Agar  menjadi  efektif tindakan-tindakan  ini  hampir  selalu  harus dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  gerakan. Model  mobilisasi  sumber  daya  berusaha menggantikan  studi  gerakan  (yang  dilihat  dari
segi  aliran  pemikiran,  ideologi,  wacana, motivasi  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh individu)  dengan  studi  tentang  organisasi- organisasi gerakan kemasyarakatan. Max Weber (dalam Mirsel. 2004) istilah atau teori mobilisasi sumber daya menempatkan rasionalitas ( means- rationality ) sebagai nilai tambah, yakni dengan menempatkan  analisis  tentang  penggabungan aneka  bentuk,  strategi,  dan  taktik  organisasi secara  sengaja  dan  sadar  dengan  tujuan-tujuan yang mau dicapai.
Robert Mirsel (2004) menempatkan elemen- elemen  kunci  dari  setiap  gerakan  adalah organisasi-organisasi  gerakan;  bukan  individu- individu.  Organisasi-organisasi  ini  merupakan unit  penggerak  dari  sebuah  gerakan  sosial  atau tindakan kolektif dan menjadi obyek utama dan paling  penting  dalam  sebuah  penelitian,  demi- kian dikutip dari Zald dan Ash (1966). Penelitian yang dilakukan dalam kerangka teori mobilisasi sumber daya sering terdiri dari studi organisasi- organisasi  gerakan  tertentu.  Metode  yang digunakan  adalah  studi  kasus  mengenai organisasi,  atau  studi  perbandingan  mengenai beberapa  organisasi,  dan  bukannya  survei mengenai perilaku-perilaku individu.
Tetapi,  penulis  juga  menemukan  bahwa warga  korban  lumpur  Lapindo  yang  sebagian juga  lemah,  meski  dalam  berbagai  hal perjuangan  awal  begitu  kompak  dan  kohesif, karena merasa senasib sepenanggungan, namun dalam  prosesnya  juga  terindikasi  rentan  perpe- cahan, gampang dipecah belah dan mudah diadu domba oleh pihak luar maupun pihak lawan yang memanfaatkan  pihak  luar  (pihak  Lapindo).  Hal ini  tampak  seringnya  terjadi  perpecahan, ketidakharmonisan,  contoh  untuk  GKLL  yang semua  3000  kepala  keluarga  (berkas)  setelah menanda tangani “Nota Kesepahaman” keanggotaan terpecah menjadi dua yaitu GKLL dan Geppres, sedang Pagar Rekontrak perubahan  nama  dari  Pagar  Rekontrak  menuju Pagar Rekorlap, bukan semata-mata dikarenakan penerimaannya terha-dap Perpres 14 tahun 2007, melainkan juga terjadi perebutan insentif. Begitu di antara BKL (Besuki Korban Lumpur) dengan Pagar  Betis  (Paguyuban  Arek  Besuki  Timur Siaga),  yang  seolah-olah  dahulu  jalan  Tol sebagai  pemisah,  tetapi  kini  tanggul  dan statusnya yang berbeda akibat Perpres 48 tahun 2008.  Begitu  pula  pendapat  Jeffrtey  M.  Paige yang  mengatakan  bahwa  petani  kecil  itu  sulit melakukan  gerakan  bersama  dan  dapat  dengan
mudah  dipecah  belah  dan  diadu  domba tampaknya  berlaku  pula  untuk  menjelaskan kasus perjuangan warga korban lumpur lapindo di Sidoarjo.
Melalui teori kekerasan politik dari Ted Gurr, fenomena  perjuangan  atau  gerakan  sosial  atau tindakan kolektif warga korban lumpur Lapindo dapat  pula  dielaborasi.  Kekerasan  politik sebagaimana  dimengerti/dikonsepkan  oleh  Ted Guur  begitu  luas,  namun  substansinya  sebetul- nya  sebatas  tindakan  yang  dilakukan  oleh seorang  aktor  dan  atau  kelompok  aktor  yang melawan  kebijakan  Negara  maupun  Korporasi. Penjelasan  yang  dapat  diperoleh  melalui  “teori kekerasan  politik”  Ted  Gurr,  dapat  dimulai melalui  asumsinya  bahwa  semua  fenomena politik  termasuk  tindak  kekerasan  politik berawal  dari  pikiran  manusia,  oleh  sebab  itu penyebab kerusuhan berasal dari  faktor psikologis,  yaitu  perasaan dan  kekerasan  orang mengenai kekecewaan atau ketidakpuasan (Bert Klandermans. 2005).
Ted Gurr (1972) memahami bahwa kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika: (1) kondisi  praktis  dan  kondisi  budaya  yang  ada mendorong  terjadinya  agresi  terhadap  sasaran- sasaran  politik  yang  dituju;  (2)  terdapatnya jurang  pemisah  antara  harapan  dan  kenyataan atau  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  yang diinginkan.  Jurang  pemisah  itulah  yang  mela- hirkan  suatu  kekecewaan  relatif.  Dengan  kata lain,  jika  semakin  kecil  kemampuan  yang dimiliki  seseorang  untuk  memenuhi  harapan, semakin  besar  pula  kekecewaan  relatif  yang dideritanya.
Pengorganisasian  kelompok-kelompok  kor- ban  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yang pertama  kelompok  desa  Renokenongo  dan sekitarnya  yaitu  Jatirejo,  Siring  dan  Mindi  dan yang  kedua  adalah  kelompok  Tanggulangin Kedungbendo  dan  sekitarnya  serta  yang  ketiga kelompok  Siring  dan  Besuki.  Ketiga  kelompok ini mem punyai karakteristik yang berbeda, yang pertama  daerah  pertanian  yang  diselingi beberapa pabrik atau perusahaan dan yang kedua adalah  daerah  kerajian  dan  beberapa  pabrik disekitarnya.  Untuk  yang  ketiga  yang  daerah pertanian  dengan  petani  tambak  yang  paling dominan.

## Kelompok sebagai Satuan Kolektif
Kelompok pertama yang menjadi pengungsi paling  lama  di  daerah  pengungsian  Pasar  Baru Porong  yang  dikenal  dengan  kelompok  Pagu- yuban  Renokenongo  menolak  Kontrak  (Pagar Rekontrak),  sedang  yang  kedua  sebagian  besar domisili  di  daerah  perumahan  Tanggulangin Sejahtera I. Kelompok ini memiliki warga yang campuran  cukup  bervariasi  mulai  dari  PNS, PebABRI, pensiun, para pengrajin, buruh pabrik.
Dari  ketiga  kelompok  ini  mempunyai perjalanan sejarah pengorganisasian yang relatif tidak  sama  kelompok  pertama  sejak  terjadi luberan  lumpur  Lapindo  proses  penanganan melalui mekanisme perangkat pemerintah mulai dari  bawah  RT,  RW  sampai  dengan  Kelurahan atau  Kepala  desa,  hal  ini  masih  terus berlangsung  sampai  mereka  berada  dalam  pe- ngungsian. Bahkan mereka yang berasal dari RT yang sama juga berada dalam lokasi pengungsian  yang  sama  yaitu  Blok  atau  Los Pasar  Baru  Porong.  Namun  ketika  menanggapi Perpres  14  Tahun  2007,  kelompok  ini  berbeda pandang  dengan  pimpinan  Kelurahan,  oleh karena  itu  dengan  tetap  memfungsikan  kepe- ngurusan ke RT-an dilanjutkan dengan Paguyuban  yaitu  Pagar  Rekontrak,  hanya  per- bedaannya tidak menggunakan struktur ke RW- an.
Sebenarnya kelompok-kelompok berda- sarkan  ke-RT-an  akan  dilanjutkan  di  tempat tinggal  yang  baru  yang  bernama  Reno  Joyo, tetapi  karena  tempat  tinggal  di  lotere,  maka mereka akhirnya tidak tinggal di dalam RT yang sama. Apa yang dilakukan oleh GKLL berbeda dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Pagar Rekontrak.
Kelompok  yang  tergabung  di  dalam  GKLL terdiri  anggota-anggota  masyarakat  yang  lebih heterogen,  di  mana  lingkungan  masyarakatnya tidak  homogen  sebagai  mana  kelompok  Pagar Rekontrak, melainkan lebih bervariasi mulai dari para buruh pabrik, pedagang, pegawai pemerintah dan pensiun.
Tindakan  kolektif  memiliki  sejarahnya sendiri,  mulai  dari  kelahirannya,  kematangan, kedewasaan,  rutinitas,  bahkan  kegagalan  atau kematiannya  sendiri,  sehingga  seolah-olah tindakan  kolektif  dapat  digambarkan  mem- punyai  biografi  kehidupannya  sendiri.  Tidak seperti  konsep  perubahan  sosial,  gerakan gerakan  sosial  dan  aksi-aksi  kolektif  memiliki sebuah  individualitas  historis  yang  spesifik
dalam masyarakat. Oleh karena itu tidaklah aneh jika  gerakan  sosial  atau  tindakan  kolektif memiliki  sebuah  karir  dalam  rentang  waktu kehidupan.  Dengan  demikian  tindakan  kolektif atau  gerakan  sosial  memiliki  awal  historis  dan juga  mengalami  kemajuan,  perkembangan puncak hingga mengalami kematian sendiri.
Dalam  alur  pemikiran  ini,  gerakan  sosial korban lumpur lapindo mengekspresikan usaha- usaha  kolektif  masyarakat  untuk  menuntut kesetaraan  dan  keadilan  sosial  dan  men- cerminkan  perjuangan-perjuangan  masyarakat untuk  membela  identitas-identitas  dan  warisan kultural  mereka.  Aksi-aksi  kolektif  korban lumpur merupakan kenyataan yang esensial dan terus ada dari masyarakat, sejauh masyarakat itu ada.  Dalam  konteks  ini  dibutuhkan  imajinasi sosiologis  untuk  menyadari  bahwa,  sebagai- mana  juga  yang  berlaku  untuk  kasus  lumpur lapindo  terus  abadinya  problem  tatanan  dan kekacauan  sosial,  problem  konformitas  dan penyimpangan,  kebebasan  dan  kontrol,  dan kejahatan  dan  hukuman  yang  bersifat  universal dan ada di mana-mana di semua masyarakat, di setiap perkembangan mereka, gerakan sosial dan aksi  kolektif  tengah  dan  telah  menjadi  sebuah kekuatan  universal  dari  lembaga,  khas  historis dalam masyarakat (Ibid).
Berbagai  pertemuan  dilakukan  baik  antara para  korban  untuk  mendapatkan  kesepakatan- kesepakatan atas tuntutan, begitu pula pertemuan  antara  kelompok-kelompok  korban dengan  pihak  Minarak  lapindo  Jaya,  kepada BPLS  maupun  kepada  pihak-pihak  pemerin- tahan  sendiri  mulai  dari  Kepala  Desa,  kepada Camat,  Bupati,  dan  Gubernur.  Tidak  jarang kepada presiden pun diperjuangkan untuk dapat bertemu  dan  berunding,  walaupun  tidak  terlalu mudah untuk dapat bertemu dengan presiden.
Manakala  pada  tingkat  perundingan  tidak mendapatkan  hasil  yang  dapat  memuaskan semua  pihak  tidak  jarang  lalu  meningkat pertemuan  atau  perundingan  berubah  rupa menjadi  perdebatan.  Perdebatan  demi  per- debatan telah terjadi di antara pihak yang pihak yang  kepentingan  untuk  mendapatkan  haknya masing-masing.  Memang  semua  entitas  atau para  pihak  yang  terlibat  merasa  berhak  untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak- haknya. Terlepas apakah itu entitas yang berupa individu  maupun  lembaga-lembaga,  apakah lembaga  masyarakat,  lembaga  ekonomi  dan
lembaga  bisnis  dan  lembaga  pemerintahan  itu sendiri.
Tampaknya  demonstrasi  juga  dipandang bagian  dari  alat  komunikasi  dan  sekaligus  alat untuk  mendesakkan  kemauan  dan tuntutan  atas hak-haknya.  Namun  pengalaman  demonstrasi juga menjadi darasi bagi kolektivitas- kolektivitas itu sendiri. Oleh karena itu selama 5 tahun  lebih  ratusan  demonstrasi  telah  pula dilakukan.  Mengapa  sampai  ratusan  kali  sebab memang  kelompok-kelompok  korban  yang jumlahnya  cukup  banyak  mendesakkan  ke- inginan dan kemauannya serta tuntutannya untuk segera  mendapatkan  hak-haknya,  Mulai  dari kelompok korban desa Siring, desa Jatirejo, desa Renokenongo,  desa  Mindi,  desa  Besuki  baik barat  dan  Timur  jalan  Tol.  Berbagai  lokasi dijadikan tempat untuk melakukan demonstrasi, mulai yang berada di tingkat lapangan dan atau lokal  sampai  dengan  tingkat  nasional.  Pada tingkat lapangan dan atau lokal bisa dilakukan di tanggul-tanggul  dan  tanah-tanah  yang  dahulu menjadi  milik  dari  para  demonstran.  Bahkan sampai  dengan  di  depan  dan  di  tempat-tempat strategis  misalnya  jalan  depan  perkantoran sampai  di  gedung  DPR,  Bupati,  Gubernur  dan lain sebagainya.
Di samping para pihak utamanya para korban yang  dengan  semangat  menyala-nyala  untuk melakukan  pertemuan,  perundingan  dan  tidak jarang meningkat menjadi perdebatan. Perdebatan ini pun tidak jarang malah membuat jalan  buntu  suatu  perundingan  atau  bahkan karena  masing-masing  pihak  bertahan  pada pilihan  pendapatnya  sendiri-sendiri.  Ada  pula yang mendiamkan segala sesuatu urusan, apakah untuk  melengkapi  syarat-syarat  yang  dituntut oleh  pihak  sertifikasi  dan  verifikasi  sebagai syarat sahnya jual beli.
Antara  kelompok  korban  yang  satu  dengan kelompok  korban  yang  lain  tidaklah  sama penyikapannya  terhadap  penanggulan  yang dilakukan oleh pihak Lapindo. Suatu misal ada kelompok  korban  yang  menghendaki  tanggul atau  penanggulan  harus  dilakukan  namun  pada pihak  kelompok  korban  yang  lain  tidak  meng- hendaki  penanggulan,  karena  ini  dipandang merugikan  kelompok  korban  yang  lain.  Oleh karena itu tidak jarang terjadi mulai adu mulut, pertengkaran  dan  penjebolan  tanggul  tanggul tertentu. Penjebolan tanggul ini kadang kala juga dilakukan oleh calon-calon korban lumpur.
Penyelesaian  masalah  yang  berlarut-larut memungkinkan  para  pihak  untuk  melakukan rekayasa-rekayasa  tertentu.  Salah  satu  di antaranya  adalah  merekayasa  surat  berkaitan dengan  luas  tanah,  luas  bangunan  atau  bahkan status  tanah  yang  semula  sawah  lalu  dikatakan pekarangan,  ladang  atau  tanah  kering.  Hal  ini memang  banyak  terjadi  sampai-sampai  pihak MLJ  tidak  percaya  dan  bahkan  sampai mendapatkan bantuan misalnya dari MH Ainun Najib  untuk  para  pihak  disumpah  atas pernyataan dan atau berkaitan dengan surat-surat yang menerangkan tentang tanah dan bangunan.
Berkaitan dengan semburan lumpur, kemudian  dilakukan  penanggulan  dengan harapan  dapat  memperkecil  daerah  atau  areal yang  terdampak.  Namun  penanggulan  tidak selalu ditanggapi positif oleh berbagai pihak ada pula  yang  dalam  pengakuannya  menjebol tanggul agar daerah atau tanah terkena dampak, dengan  harapan  lalu  mendapat  ganti  rugi.  Hal demikian  tidak  jarang  malah  memberi  peluang untuk  benturan  dan  bentrokan  antar  warga  di satu pihak mempertahankan tanggul dan di lain pihak ingin menjebol tanggul.
Yang menarik salah satu bentuk perlawanan dari  pihak  korban  adalah  suatu  sikap  dan  atau perilaku  yang  mengambil  kesempatan  di  setiap kesempitan  dan  kesempatan.  Memperluas  luas tanah, luas bangunan atau mengubah status tanah sawah  yang  dijadikan  ladang  dan  ladang  yang diberi  dan  dijadikan  bangunan  dan  lain sebagainya.  Bahkan  yang  menarik  adalah pembangunan  dilakukan  tatkala  sudah  terjadi peluberan  lumpur  dan  tanah  ini  dilarang  atau tidak  diijinkan  oleh  BPLS  untuk  dibangun, bahkan  diancam  kalaupun  ada  bangunan  tanah bangunan  akan  tetap  dihargai  sebagai  tanah sawah saja.
Kesadaran  dan  keyakinan  kolektif  adalah kesadaran dan keyakinan yang dimiliki bersama, sedangkan tindakan/aksi kolektif adalah kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  bersama- sama  (Klandermans  2005)  Baik  masyarakat maupun  gerakan  sosial  merupakan  konstruksi dan  masing-masing  memvalidasi  otentisitas eksistensi  yang  lain.  Jika  masyarakat  meru- pakan sebuah entitas sosial yang bersifat kolektif, hal  itu  bisa  demikian  karena  masyarakat senantiasa dibentuk oleh aksi-aksi sosial kolektif (Singh. Rajendra. 2010).
Ditinjau  dari  perspektif  ini  harus  diakui bahwa  sifat  imanensi  dari  gerakan  sosial  dan
kondisi-kondisi  sosial  dasar  yang  menum- buhkan gerakan-gerakan sosial cenderung terle- tak  begitu  dalam  dan  tak  terpisahkan  dengan kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik struktural sosial yang relatif permanen, dan yang secara umum tak terelakkan dan terus ada dalam proses pembentukan masyarakat (Singh. Rajendra. 2010).
Tindakan  kolektif  warga  korban  lumpur lapindo bukanlah tindakan yang istimewa, bukan pula  gerakan  sosial  yang  khusus  dan  istimewa, sebab di mana saja di wilayah Indonesia, sejauh wilayah  itu  sebagai  wilayah  pemukiman  yang padat,  lalu  di  semburi lumpur  seperti  itu  setiap penghuni pasti marah dan menuntut hak. Hal ini menjadi  lain  manakala  semburan  lumpur  itu terjadi di tengah-tengah hutan belantara, paling- paling  binatang-binatang  penghuni  hutan  itu yang bermigrasi.
Studi  mengenai  gerakan  sosial  dan  aksi kolektif  bisa  berbuah  jika  dijalankan  dalam parameter  sebuah  perspektif  tertentu  yang  luas mengenai  masyarakat  dan  gerakan  sosial. Perspektif  yang  tepat  untuk  menangani  dan menjelaskan data gerakan sosial harus mengaitkan,  dan  ini  harus  tekankan,  tentang konsepsi  masyarakat  dengan  konsepsi  gerakan sosial. Gerakan sosial dan masyarakat merupakan  dua  wajah  dari  koin  yang  sama yaitu ”dunia sosial” (Singh. Rajendra. 2010).
Dalam suatu pertanyaan apakah semua aktor yang  terlibat  di  dalam  tindakan  kolektif  atau aksi-aksi  kolektif  di  Porong  itu  semua berorientasi  pada  norma?  Jawabannya  tidak semua aktor mendasarkan pada orientasi norma. Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  orientasi  para aktor  dalam  tindakan  kolektif  tersebut  banyak yang  mendasarkan  pada resources atau  materi tertentu.  Jika  diajukan  kategori  tipe  aktor menjadi tiga yaitu tipe idealis, tipe pragmatis dan tipe oportunis. Tipe pertama cocok dengan teori Smelser  sedang  dua  tipe  berikutnya  cocok dengan teori Tilly.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa  ketiga  tipe  tersebut  saling  kerja  sama dalam mengejar kepentingannya. Dengan demi- kian  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  kolektif para korban lumpur itu bagi aktor tertentu dapat menjadi sumber yang bisa diambilnya.
Tindakan kolektif atau gerakan sosial korban lumpur  lapindo  dapat  dimasukkan  ke  dalam kategori gerakan sosial lama dan sekaligus baru. Berada  dalam  kategori  lama,  karena  tindakan
kolektif  itu  berkaitan  dengan  pemenuhan kebutuhan ekonomi dan aspek materiil yang lain. Sedangkan dianggap gerakan sosial baru, karena ia juga mengusung isu isu yang berkaitan dengan humanitas, budaya dan keadilan, dan hal-hal lain yang bersifat non materialistik. Tujuan gerakan- nya  universal,  yakni  untuk  mempertahankan esensi  manusia  dan  memproteksi  diri  dan kondisinya  untuk  mencapai  kehidupan  yang lebih baik (Singh, Rajendra. 2010).
Identitas,  dengan  sendirinya,  merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subyektif dan, sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhu- bungan  secara  dialektis  dengan  masyarakat (Berger dan  Luckmann.  1990).  Identitas  diben- tuk  oleh  proses-proses  sosial.  Begitu  mem- peroleh  wujudnya,  ia  dipelihara,  dimodifikasi, atau  malahan  dibentuk  ulang  oleh  hubungan- hubungan  sosial.  Proses-proses  sosial  yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial (Ibid).
Identitas  lokal  termasuk  dalam  kebudayaan lokal, begitu pula membunuh kebudayaan lokal sama artinya dengan membunuh identitas lokal. Demikian  pula  sebaliknya menghidupkan kembali  budaya  lokal  sama  artinya  dengan menghidupkan  kembali  identitas  lokal,  sebab identitas lokal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan  dari  kebudayaan.  Dengan  demikian bagaimana dengan tenggelamnya desa-desa oleh lumpur  lapindo,  ini  juga  dapat  dimengerti sebagai  menenggelamkan  identitas  lokal  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  para  korban  lumpur lapindo yang mencoba bertahan, berkumpul, dan bergabung dengan rekan-rekannya dan bermaksud  membangun  kehidupan  kembali dalam  suatu  tempat  baru,  ini  juga  berarti  para korban lumpur lapindo mencoba menghidupkan dan atau membangun kembali identitasnya yang selama  ini  hilang.  Identitas,  kata  Stuart  Hall, tidak  pernah  stabil,  tidak  pernah  sempurna,  ia selalu dalam proses menjadi, ia selalu dibangun dari  dalam  (Piliang,  2011).  Identitas-identitas yang  demikian  ini  pulalah  yang  terjadi  pada gerakan sosial korban lumpur lapindo.
Identitas  itu  ada  bila  terdapat  kesamaan, konsistensi,  dan  kontinuitas  antara  sebuah entitas  dengan  genusnya;  sebaliknya  adalah ketidaksamaan, keunikan dan otensisitas dengan entitas-entitas  lainnya.  Sebagai  sebuah  konsep kebudayaan, identitas menjelaskan tentang mata rantai  masa  lalu  dengan  masa  kini,  baik  secara sosial, politik, ekonomi maupun kultural (Ibid).
Identitas  merupakan  ikhtisar  masa  lalu,  yang dimiliki bersama oleh individu atau sekelompok individu, yang menjadi pembeda antara individu atau  kelompok  dengan  individu  atau  kelompok yang lainnya. Fakta di lapangan tentang gerakan sosial korban lumpur lapindo juga menunjukkan identitas yang demikian. Pada tingkat individual, identitas memberikan seseorang lokasi personal sebagai  titik  pusat  individual  yang  stabil  dan mantap.  Pada  tingkat  sosial,  identitas  sosial memberikan lokasi sosial pada sebuah kelompok sosial (Ibid).
Identitas, dalam hal ini, dibentuk melalui satu proses sosial. Sekali suatu identitas mengkristal, ia  akan  dipelihara,  dimodifikasi  atau  bahkan diubah sama sekali melalui hubungan-hubungan sosial.  Hal  yang  demikian  juga  berlaku  bagi identitas  gerakan  sosial  para  korban  lumpur, misalnya  apakah  nama  kelompok,  perasaan senasib sebagai korban dan berbagai narasi yang dibangun dalam perjalanan pergerakan.
Para  pemimpin  gerakan  (Pagar  Rekontrak dan  GKLL)  menyadari  bahwa  pembentukan identitas gerakan merupakan sebuah komponen penting  dari  setiap  gerakan  sosial.  Proses  ini bukanlah  sama  sekali  merupakan  sesuatu  yang terberi  dari  sebuah  struktur  sosial.  Basis dukungan bagi mobilisasi sebuah gerakan tidak tersedia secara alamiah dan otomatis, melainkan sebaliknya  basis  itu  dari  dirinya  sendiri merupakan  sebuah  “konstruksi  sosial”  (Mirsel, Robert 2004). Sebagai sebuah konstruksi sosial, basis  dukungan  bisa  saja  mengarahkan  sebuah gerakan menjadi agen bagi kelompok-kelompok yang  merasakan  adanya  tegangan  struktural, namun gerakan  juga  menciptakan basis dukungan  bagi  dirinya  sendiri.  Gerakan  sosial korban  lumpur  lapindo  dalam  faktanya  meng- gunakan Mobilisasi Sumber Daya di satu pihak dan  produksi  Identitas  di  pihak  lain.  Secara keseluruhan disampaikan simpulan dari Bencana industri tersebut di atas sebagai berikut:

## 3. PENUTUP
Pertama,  tindakan  kolektif  warga  korban lumpur  Lapindo  bukan  hanya  sebuah  protes, melainkan  suatu  bentuk  perlawanan  atau gerakan  sosial  dalam  melawan  korporasi maupun  negara  yang  keduanya  menyatu  dalam bentuk  korporatokrasi.  Tindakan  kolektif  ini sebagai gerakan sosial hanya berusia 5 tahun.
Kedua,  tindakan  kolektif  warga  korban lumpur  lapindo  adalah  suatu  gerakan  untuk
menuntut kembali atas hak-haknya yang selama ini telah hancur (dihancurkan) yang berupa tanah, sawah bangunan rumah dan lapangan pekerjaan, kebebasan, kemerdekaan, kesehatan dan pendidikan,  kenyaman  yang  dirampas  oleh bencana industri.
Ketiga,  tindakan  kolektif  warga  korban lumpur  lapindo  dan  kepentingan (interest) merupakan  aktualisasi  dari  hak-haknya  yang paling dasar, hak atas pekerjaan, tempat tinggal, rasa aman dan nyaman. Pendek kata identitasnya yang  lama  hilang  musnah,  namun  setelah  itu identitas  yang  baru  pun  juga  terbentuk  dan mengkristal,  walaupun  masih  terbuka  akan perubahan-perubahan.
Keempat,  tindakan  kolektif  dalam  kaitan dengan  MSD  adalah  suatu  tindakan  rasional, karena  bersifat  materiil.  Setiap  konstituen  atau pengikut akan selalu berhitung akan untung rugi. Perspektif  teori  rasional  ini,  berlaku  dalam  diri individu,  namun  jelas  tidak  berlaku  di  dalam rasionalitas  kelompok  atau  kolektivitas.  Oleh karena  itu  secara  individual  tindakan  kolektif adalah  rasional,  namun  tidak  berlaku  rasionalis dalam kolektivitas.
Kelima,  tindakan  kolektif  dan  teori  mobi- lisasi  sosial,  perlawanan  melalui  tindakan kolektif  juga  membutuhkan  suatu  mobilisasi, mobilisasi  motivasi,  mobilisasi  sosial,  mobi- lisasi  sumber  daya  baik  yang  internal  kolek- tivitas maupun eksternal kolektivitas. Mobilisasi ini  dipadukan  dengan  produksi  dan  teori identitas. Sintesis atau paduan antara mobilisasi dan  identitas  ini  dapat  diintegrasikan  ke  dalam sebuah  paradigma  gerakan  sosial  dan  aksi kolektif  yang  relatif  koheren  dan  sinkretik, sejajar dengan garis perumusan yang disiratkan Habermas (Singh. 2010).
Keenam,  tindakan  kolektif  dan  proses perencanaan  atau  pembingkaian  aksi  kolektif, pembingkaian sebenarnya merupakan suatu akti- vitas yang kompleks dan mempengaruhi keber- hasilan  suatu  tindakan  kolektif  atau  gerakan sosial.  Pembingkaian  sekaligus  berkaitan  erat dengan  pembentukan  narasi-narasi  yang  tidak mustahil  ini  menjadi  suatu  bentuk  identitias kolektif tersendiri. Narasi ini pula yang dibangun dan  disosialisasikan  kepada  semua  konstituen dan simpatisannya.
Ketujuh,  identitas  kolektif  dan  Kepe- mimpinan  Gerakan  Sosial  atau  Perlawanan. Peran  dan  peranan  pemimpin  di  dalam  suatu gerakan sosial atau tindakan kolektif baik dalam
bentuk  perlawanan  atau  protes  membutuhkan pemimpin  sebagai  aktor  yang  memberikan  roh kehidupan  suatu  organisasi,  maupun  motor penggerak  suatu  organisasi  gerakan.  Sebagai- mana  Melucci  (1989:  Dalam  Klandersmans. 2005) mengingatkan bahwa penciptaan identitas kolektif  adalah  salah  satu  tantangan  funda- mental yang akan dihadapi oleh para partisipan gerakan.  Tetapi  identitas  kolektif  tidaklah dihasilkan secara mekanis. Ketidakpuasan yang ditetapkan secara kolektif dan menunjuk kepada para  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas ketidakpuasan  kolektif  itu,  menjadi  suatu  yang penting.
Kedelapan,  identitas  kolektif  dan  Gerakan Sosial Baru, tindakan kolektif dengan perangkatnya  yang  disebut  identitas  kolektif mampu  memberikan  sumbangan  yang  berarti bagi  suksesnya  suatu  perjuangan.  Karena  itu David  A  Hollinger  dalam  Jurnal  Daedalus menulis:  ” From  Idendity  to  Solidarity ”  dari identitas  menuju  ke  solidaritas  (David  A Hollinger.  2006).  Identitas  kolektif  bukan semata-mata berisi segala sesuatu kebersamaan, melainkan  juga  suatu  keberbedaan  sekaligus menjadi  identitas  kolektif.  Identitas  kolektif dapat  memberikan  tambahan  penjelasan  baru atas  gerakan  sosial  yang  dilakukan  secara kolektif.
Kesembilan, apabila tindakan kolektif dibanding  dengan  gerakan-gerakan  sosial  yang lain  dapat  dijelaskan  bahwa  tindakan  kolektif menurut  pemikiran  gerakan  sosial  lama bermakna  negatif  sebagai  anak  nakal  atau penyimpangan  dari  keteraturan  masyarakat, namun  menurut  pemikiran  gerakan  sosial  baru tindakan  kolektif  adalah  suatu  yang  inheren dengan  keteraturan  masyarakat.  Masyarakat yang pada dasarnya berisi tentang konflik yang bersifat  laten.  Hal  ini  juga  terjadi  di  dalam perbanditan  yang  menurut  suatu  kelompok sebagai  tindakan  kriminal  dan  berdampak negatif dan dari kelompok yang lain perbanditan dipandang  sebagai  tindakan  yang  heroik  dan terpuji (Suhartono. 1995).
Kesepuluh, tindakan kolektif dan Organisasi Gerakan  Sosial.  Mengutip  pendapat  Rajendra Singh,  Prasetyo  (2006)  menyatakan  salah  satu karakteristik  GSB  adalah  asumsinya  bahwa masyarakat  sipil  tengah  meluruh,  ruang sosialnya  mengalami  penciutan  dan  aspek masyarakat  sipil  tengah  digerogoti  oleh kemampuan  kontrol  negara.  Oleh  karena  itu
GSB  membangkitkan  isu  pertahanan  diri  yang juga  berarti  perlawanan  dan  atau  tindakan kolektif  (Fadilah  Putra  dkk.  2006).  Asumsi- asumsi  itu  semua  faktanya  dapat  ditemukan dalam gerakan sosial korban lumpur lapindo.
Kesebelas, tindakan kolektif yang terjadi atas korban  lumpur  lapindo  memiliki  persamaan dengan  proses  penggusuran  yang  terjadi  di Kebon  Kacang  sebagaimana  hasil  penelitian Jellinek.  Perbedaannya  jika  di  Kebon  Kacang penggusuran  dilakukan  tanpa  melibatkan  alam, sedangkan  di  Porong  Sidoarjo  melibatkan kekuatan  alam  yang  dipicu  oleh  gagalnya teknologi.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
[1] Aditjondro,  George  Julius.  2003. Korban- korban  Pembangunan. Tilik-an  beberapa kasus  Perusakan  Ling-kungan  di  tanah  Air. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  Bagaimana peran  mi-liter  semasa  Orde  Baru  dan  sesu- dahnya diuarikan panjang lebar dalam ”Negeri Tentara,  Membongkar  Politik  Ekonomi Militer”Dalam Wacana. Jurnal  Ilmu  Sosial Transformatif.  Edisi  17,  Tahun  III  2004. Yogyakarta: Insist.
[2] Akbar,  Ali  Ashar.  2012. Konspirasi  SBY– Bakrie.  Jakarta:  Indo.  Cf.  Akbar.  AA.  2012. Konspirasi  SBY-Bakrie. Jakarta:  Indopetro
Publishing
[3] Berger  dan  Luckmann.  1990. Tafsir  Sosial atas  Kenyataan :  Risalah  ten-tang  sosilogi
Pengetahuan. Jakarta: LP3ES hal : 248
[4] Bert  Klandermans.  2005. Protes  Dalam Kajian Psikologi Sosial. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
[5] David  A  Hollinger  dalam  Jurnal Daedalus menulis : ”From Idendity to Solidarity” (Fall. 2006)  135,  4,  Academic  Reasearch  Library, pg. 23
[6] Fadilah  Putra  dkk.  2006.  Gerakan  sosial.
Malang: Averoes hal 65. Cf. Julian B. H. 2016.
”Gerakan  Sosial”  Dalam Basis.  Nomer  1-2,
Tahun ke-65, 2016: h. 17-18
[7] Hotman  Siahaan.  1996. Pembangkangan Terselubung  petani  dalam  Program  Tebu
Rakyat
Intensifikasi sebagai upaya Mempertahaankan  Subsistensi. Surabaya: Program Pasca Sarjana h. 203
[8] James  R.  Rush.  2000. Opium  to  Jawa.  Jawa dalam  Cengkeraman  Bandar-bandar  Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910
[9] Kanal Edisi 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Kanal Korban Lapindo.
[10] Mirdasy, Muhammad. 2007. Bernafas Dalam
Lumpur Lapindo. Surabaya: MIIP/Surya.
[11] Mirsel, Robert 2004. Teori Pergerakan Sosial. Kilasan  Sejarah  dan  Catatan  Bibliografis. Yogyakarta: Resist Book
[12] Nota  Kesepahaman  atau  Mou  pada  dasarnya tidak lebih sebagai siasat Lapindo atas Perpres 14/2007;Cf.  Sukamto.  2015.  Menggurat, Meng-gugat,  dan  merajut  Sejarah  Sosial.
Malang: UM Press.
[13] Noer  Fauzi.  2005.  Memahami  Gerakan- gerakan  Rakyat  Dunia  Ketiga.  Yogyakarta: Insist  h.  22.  Cf.  Prasetia.  2012. Bencana Industri. Depok: Desantara.
[14] Pichardo  dalam  Klandersman,  2005. Protes Dalam  Kajian  Psikologi  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal : 373).
[15] Piliang,  2011. Dunia  Yang  Dilipat: Tamasya melampaui batas-batas kebudayaan. Bandung: Matahari : 212
[16] Singh, Rajendra. 2010. Gerakan Sosial Baru . Yogyakarta: Resist Book. h. 437.
[17] Situmorang,  Abdul  Wahib.  2007.  Gerakan Sosial.  Studi  Beberapa  Perlawanan.  Yogya karta: Pustaka Pelajar.
[18] Suhartono.  1995. Bandit-bandit  Pedesaan  di Jawa. Studi historis 1850 -1942. Yogyakarta: Aditya Media.
[19] Tarrow, 1998 dalam Situmorang. 2007. Studi Kasus  Beberapa  Perlawanan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar hal : 35