1
FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 02, Nomor 01, Januari-Juni 2019 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com

## HAMBATAN IMPLEMENTASI AKAD  MUDHARABAH PADA PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

## Istiqomah

## Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: istiqomah.iq49@gmail.com
Diterima: Maret 2019 Direvisi : Mei 2019 Diterbitkan: Juni 2019

## Abstract
Mudarabat financing is an agreement between Shahibul Mall and Mudarib to carry out business activities. In Kotabumi Syariah BPR, mudharabah financing is classified as financing with a low number of customers. The purpose of this study is to determine the obstacles in the implementation of mudharabah contract in PT BPR Syariah Kotabumi. The research method used is a field research method that is descriptive qualitative in nature. Methods of data collection are interview methods and documentation. Analysis of the data used is a qualitative data analysis technique with inductive thinking. The low mudharabah financing of PT BPR Syariah Kotabumi is caused by several inhibiting factors which come from customers such as moral hazard risk, customer transparency, type of business financed by the bank, customer productivity in managing the business, small demand for financing from customers, and factors from internal bank, namely the absence of a supervisory board that fosters and directs customers in managing the business, the low interest of the bank in channeling mudharabah financing products, lack of competent marketing human resources. Efforts made by PT BPR Syariah Kotabumi to minimize obstacles in the implementation of mudharabah financing contracts, namely customer business feasibility analysis, providing financing to
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...
customers with clear economic conditions, improving the quality of HR (Human Resources) internal BPR Syariah Kotabumi.
Keywords: Financing,  Mudharabah,  Implementation,  Obstacles, and  Risk.

## Abstrak
Pembiayaan  mudarabat  merupakan  akad  kerjasama  antara shahibul  mal  dan  mudarib  untuk  melaksanakan  kegiatan usaha.  Di  BPR  Syariah  Kotabumi,  pembiayaan  mudharabah tergolong  dalam  pembiayaan  dengan  jumlah  nasabah penyalurannya  terhitung  rendah.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hambatan  dalam implementasi akad mudharabah di PT BPR Syariah Kotabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan  ( field  research )  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif. Metode  pengumpulan  data  yaitu  metode  wawancara  dan dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Rendahnya pembiayaan  mudharabah  PT  BPR  Syariah  Kotabumi disebabkan karena beberapa faktor penghambat yaitu berasal dari nasabah seperti risiko moral hazard , transparansi nasabah, jenis  usaha  yang  dibiayai  oleh  pihak  bank,  produktifitas nasabah  dalam  mengelola  usaha,  permintaan  pembiayaan bagi  hasil  masih  kecil  dari  nasabah,  dan  faktor  dari  internal bank  yaitu  belum  adanya  dewan  pengawas  yang  membina dan  mengarahkan  nasabah  dalam  mengelola  usaha, rendahnya  minat  pihak  bank  dalam  menyalurkan  produk pembiayaan  mudharabah,  kurangnya  SDM  (Sumber  Daya Manusia) pemasaran yang kompeten. Upaya yang dilakukan PT  BPR  Syariah  Kotabumi  untuk  menimalisir  hambatan dalam  implementasi  akad  pembiayaan  mudharabah  yaitu analisis  kelayakan  usaha  nasabah,  memberikan  pembiayaan kepada nasabah dengan keadaan ekonomi yang sudah jelas, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) internal BPR Syariah Kotabumi.
Kata  Kunci: Pembiayaan,  Mudharabah,  Implementasi, Hambatan, dan Resiko.
3

## Pendahuluan
A.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah juga tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.
Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha  ( mudhrib ).  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 1
Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Islam khususnya  para  pemerhati  ekonomi  Islam  dan  orang-orang  yang memiliki kepentingan dengan bank Islam, bahwa praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah (hampir 70%) dibandingkan dengan menggunakan akad mudharabah . 2

## Rendahnya  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  pada
Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat  ditunjukkan  dengan  beberapa hasil  penelitian  di  beberapa  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Akhyar Adnan bahwa pada tahun  2013  untuk  komposisi  pembiayaan  BPRS  seluruh  Indonesia dalam  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  hanya  memiliki  nilai pangsa    sebanyak  3,05%  dari  total  seluruh  pembiayaan  yang  ada. Sedangkan untuk nilai pangsa penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 79,10% . 3 Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Muhammad Chairul  Anwar  pada  BPRS  Sahara  Tulung  Agung  menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah masih sangat kurang
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.
2 A.  Chairul  Hadi, Problematika  Pembiayaan  Mudharabah  Di  Perbankan Syariah Indonesia dalam MASLAHAH, Vol. 2, No. 1, Maret 2012, h.4.
3 Muhammad Akhyar Adnan, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya  Pembiayaan  Mudharabah  Menurut  Perspektif  Manajemen  Bank  Syariah Dengan Pendekatan Kritis (Studi Kasus Pada Tiga BPR Syariah di Yogyakarta) , Skipsi, tahun 2013

## 4
FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...
baik  dengan  presentase  sebesar  8,47  %. 4 Dari  beberapa  penelitian diatas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pengimplementasian  akad mudharabah  di  lembaga  keuangan  syariah  masih  tertinggal  jauh dibandingkan  dengan  pertumbuhan  produk  pembiayaan  lainnya seperti pembiayaan murabahah maupun ijarah .
Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana  kepada  mudharib atas  dasar  kepercayaan,  karena  selalu  ada resiko  bahwa  pembiayaan  yang  telah  diberikan  kepada  mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka  akses  informasi  bank  terhadap  usaha  mudharib  menjadi terbatas.  Dengan  demikian,  terjadi assymmetric  information dimana mudharib  mengetahui  informasi-informasi  yang  tidak  diketahui oleh  bank. 5 Assymmetric  information yang  dilakukan  agen  dalam kontrak  keuangan  biasanya  berbentuk moral  hazard dan adverse selection . Adverse selection terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat  keuntungan  tertentu,  dan moral  hazard terjadi  ketika melakukan  penyimpangan  atau  menimbulkan  risiko  yang  lebih besar dalam  kontrak. 6
Pertumbuhan  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  di  BPR Syariah  Kotabumi  masih  berada  di  tingkat  bawah  dibandingkan dengan  produk  pembiayaan  lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan pembiayaan  dengan  akad  mudharabah  ini  memiliki  tingkat  risiko yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pembiayaan  lain,  seperti pembiayaan  murabahah  serta  pembiayaan  ijarah  multijasa  yang risiko lebih kecil. Hal tersebut disebabkan karena modal usaha untuk pembiayaan mudharabah sepenuhnya berasal dari pihak bank. Dari faktor  itulah  sebabnya  pembiayaan  mudharabah  ini  masih  jarang disalurkan  sebagai  produk  pembiayaan.  Bahkan  beberapa  tahun yang lalu, pembiayaan ini sempat terhenti sementara. Hal tersebut
4 Muhammad Chairul Anwar, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Penggunaan Pembiayaan Mudharabahdi BPRS Sahara Tulung Agung , Skripsi, Tahun 2015.
5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam., h. 214.
6 Muhammad, Manajemen Bank ., h. 367.
5
terjadi karena beberapa faktor yang menunjukkan bahwa pihak bank tidak bisa memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. 7
Rendahnya skema mudharabah terjadi karena banyak hal yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah ini beresiko tinggi. 8
Tingginya resiko inilah yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada  masyarakat  yang  lebih  banyak  dalam  bentuk  pembiayaan perdagangan  dibandingkan  dengan  bentuk  penyertaan  modal (mudharabah), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan  ekonomi  berupa  tumbuhnya  peluang  usaha  baru, kesempatan  kerja  baru,  dan  peningkatan  pendapatan  penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama yaitu mudharabah . 9
Berdasarkan uraian tersebut diatas, topik ini menjadi sangat menarik  untuk  dibahas  sehingga  diperlukan  penelitian  yang  lebih mendalam  mengenai  masalah  tersebut.  Dengan  demikian,peneliti ingin  membahasnya  lebih  lanjut  dalam  bentuk  skripsi  dengan judul: “HAMBATAN  IMPLEMENTASI  AKAD  MUDHARABAH PADA  PT  BPR  SYARIAH  KOTABUMI  DI  KOTABUMI LAMPUNG  UTARA”.
Implementasi  Akad  Mudharabah  Pada  PT  BPR  Syariah B.

## Kotabumi
Pembiayaan  mudharabah  di  BPR  Syariah  Kotabumi direalisasikan  kepada  nasabah  pembiayaan  dalam  bentuk  modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Jumlah  nasabah  pembiayaan  mudharabah    tidak  lebih  dari  10% jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan.
Pihak  bank  sangat  selektif  dan  berhati-hati  dalam  memilih calon  nasabah  pembiayaan  mudharabah.  Adapun  syarat  untuk
7 Wawancara, Bapak Taufik Hidayat, Remedial, PT BPR Syariah Kotabumi, Tanggal 25 April 2018
8 Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis dalam JURNAL AKUTANSI DAN INVESTASI Vol.
14 No. 1, Januari 2013, h. 15
9 A. Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan., h. 3.

## 6 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...

## permohonan  pembiayaan  mudharabah  yang  ditetapkan  oleh  BPR
Syariah Kotabumi antara lain: 10
Mengisi aplikasi permohonan dengan lengkap dan jelas 1.
Fotocopy  KTP  Pemohon  (suami+istri)  bagi  calon  nasabah
2. yang telah menikah
Fotocopy rekening listrik (3 bulan terakhir) 3. Fotocopy rekening telepoon 4. Fotocopy rekening bank 5. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) 6.
Surat persetujuan suami dan istri (bagi yang sudah menikah) 7. Surat keterangan usaha (dari Kepala Desa/Lurah) 8. Denah lokasi tempat usaha dan tempat tinggal. 9. 11
Syarat  tersebut  diatas  harus  dilengkapi  oleh  calon  nasabah dengan tujuan agar pihak bank dapat menilai kelayakan dari calon nasabah  sebelum  dilakukannya  tahapan  prosedur  pembiayaan. Tahapan  prosedur  pembiayaan  mudharabah  pada  BPR  Syariah Kotabumi antara lain sebagai berikut:
Pengajuan berkas oleh nasabah kepada bagian 1. Funding Officer
(FO)
Survey usaha dan jaminan nasabah 2. Rapat komite 3. Analisa  kelengkapan  berkas  nasabah  oleh 4.
Account  Officer
(AO)
Pengecekan  oleh
5. legal  officer yang  meliputi  pengecekan jaminan, asuransi nasabah, dan identitas nasabah.
Pemeriksaan  oleh 6. Manager Marketing kemudian  dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan
Persetujuan direksi 7. Akad pembiayaan 8. Pencairan pembiayaan. 9.
10 Wawancara  kepada  bapak  Tommy  Adriansyah  selaku  Manager Marketing PT BPR Syariah Kotabumi, pada tanggal 21 Juni 2018
11 Dokumentasi  profil  BPR  Syariah  Kotabumi,  dikutip  tanggal  21  Juni 2018
7
Modal yang diberikan kepada nasabah tidak boleh melebihi nilai  taksasi  agunan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak intern bank. Presentase  nisbah  bagi  hasil  mudharabah  pada  BPR  Syariah Kotabumi yaitu 70% : 30%, 60% : 40%, 50% : 50%. Misalnya untuk porsi bagi hasil  70% : 30%, maka 70% dari keuntungan usaha akan menjadi    milik  bank,  sedangkan  30%  dari  hasil  usaha  menjadi milik  nasabah.  Namun  dalam  realisasi  pemberian  pembiayaan mudharabah,  nisbah  bagi  hasil  yang  ditetapkan  pada  awal  akad yaitu dalam bentuk  persentase.
Prinsip  bagi  hasil  yang  dilakukan  antara  pihak  bank  dan nasabah  yaitu  ditetapkan  berdasarkan  metode revenue  sharing . Revenue  sharing yaitu  metode  pembagian  hasil  usaha  berdasarkan pendapat usaha bukan keuntungan bersih usaha. 12
Pengembalian  modal  dari shahibul  mal dilakukan  secara angsuran tiap bulannya. Berikut adalah contoh perhitungan angsuran oleh pihak nasabah kepada BPRS:
Plafond Pembiayaan : Rp 120.000.000,- Jangka waktu pembiayaan   : 36 bulan Nisbah bagi hasil : 70% (bank) : 30% (nasabah) Angsuran per bulan: Bulan ke-1 Angsuran pokok = Rp 100.000.000 : 36 bulan = Rp 2.777.800 Margin (Bank) = Rp 5.000.000 x 70 % = Rp 3.500.000 Angsuran ke-1 = Pokok + Margin
= Rp 2.777.800 + Rp 3.500.000
= Rp 6.277.800,-
Jadi, angsuran oleh nasabah kepada bank syariah pada bulan ke-1 adalah Rp 6.277.800,-.

## 8 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...

## Bulan ke-2
Angsuran pokok = Rp 100.000.000 : 36 bulan = Rp 2.777.800 Margin (Bank) = Rp 4.200.000 x 70% = Rp 2.940.000
Angsuran ke-2
= Pokok+Margin
= Rp 2.777.800 + Rp 2.940.000
= Rp 5.717.800
Jadi, angsuran oleh nasabah kepada bank syariah pada bulan ke-2 adalah Rp 5.717.800
Bulan ke-3
Angsuran pokok = Rp 100.000.000 : 36 bulan = Rp 2.777.800 Margin (Bank) = Rp 7.000.000 x 70% = Rp 4.900.000 Angsuran ke-3 = Pokok+Margin
= Rp 2.777.800 + Rp 4.900.000
= Rp 6.777.800
Jadi, angsuran oleh nasabah kepada bank syariah pada bulan ke-3 adalah Rp 6.777.800
Dari  contoh  perhitungan  diatas  dapat  diketahui  bahwa jumlah  angsuran  oleh  nasabah  kepada  pihak  bank  dapat  berbeda- beda  tiap  bulannya  disesuaikan  dengan  jumlah  keuntungan  yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Semakin besar keuntungan  yang  didapatkan  nasabah  maka  semakin  tinggi  juga margin keuntungan yang didapatkan pihak bank.
Pembayaran  angsuran  dilakukan  berdasarkan  jangka waktu  yang  telah  ditetapkan  pada  awal  akad.  Namun  nasabah dapat melunasi kewajiban angsuran atas pengembalian modal dan keuntungan  sebelum  jatuh  tempo  akhir  pembiayaan.  Namun  jika sampai akhir jangka waktu pemberian pembiayaan tidak diperoleh pengembalian  modal  beserta  keuntungannya,  maka  pihak  bank
9

## akan mengambil tindakan dengan cara menjual agunan yang telah
dijaminkan kepada pihak bank. 13
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akad  Mudharabah  di  PT  BPR C.

## Syariah Kotabumi
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  akad  pembiayaan mudharabah  di  PT  BPR  Syariah  Kotabumi  terdiri  dari  beberapa hal,  yaitu:

## Minat nasabah 1.
Nasabah  BPR  Syariah  Kotabumi  masih  sedikit  yang menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan nasabah. Sampai saat ini pembiayaan di BPRS ini masih didominasi oleh pembiayaan ijarah multijasa dan murabahah yang dianggap lebih mudah dan efektif untuk diajukan.

## Porsi bagi hasil 2.
Bagi  nasabah  porsi  bagi  hasil  yang  didapatkan  oleh  pihak nasabah dianggap kurang adil. Hal itu disebabkan porsi bagi hasil ynag didapatkan bank lebih besar dibandingkan nasabah, padahal nasabah  sebagai  pengelola  lebih  mengorbankan  banyak  tenaga, fikiran dan waktu. 14 Sedangkan menurut pihak bank, porsi bagi hasil telah disesuaikan dengan kemungkian kerugian yang akan dialami dari pembiayaan yang diberikan.

## Pembayaran angsuran 3.
Pembayaran  angsuran  merupakan  aspek  penting  dalam perolehan  keuntungan  pihak  bank.  Apabila  terjadi  penunggakan pembayaran, maka dapat menghambat perolehan keuntungan serta memperlambat sirkulasi perputaran modal oleh bank. Penunggakan pembayaran juga dapat mempersulit bank dalam pemberian fee atas bagi hasil kepada nasabah penghimpun dana.
13 Wawancara  kepada  bapak  Tommy  Adriansyah  selaku  Manager Marketing PT BPR Syariah Kotabumi, pada tanggal 21 Juni 2018
14 Wawancara  kepada  nasabah  (Bapak  Aris)  pada  tanggal  20  Agustus 2018.

## 10 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...
Ijarah multijasa masih menjadi produk unggulan dalam hal pembiayaan.  Pengajuannya  terhitung  mudah  dan  cepat  terhitung 1-30  hari  pengajuan  pembiayaan.  Berbeda  dengan  pembiayaan mudharabah yang memakan waktu yang lama yaitu 1-60 hari dari proses  persetujuannya,  karena  tergolong  beresiko  sehingga  perlu dilakukannya  analisis  pembiayaan  menyeluruh.  Lamanya  waktu persetujuan  pencairan  pembiayaan  mudharabah  menyebabkan rendahnya minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan ini. 15
Upaya Minimalisasi Hambatan Implementasi Akad Mudharabah D. di PT BPR Syariah Kotabumi
Pembiayaan  mudharabah di  PT  BPR  Syariah  mengalami beberapa  hambatan  dalam  implementasinya  sebagai  salah  satu produk pembiayaan untuk nasabah, yaitu:

## Hambatan dari nasabah
1.
Nasabah belum memiliki usaha yang pasti a.
Pihak  bank  masih  cenderung  enggan  memberikan pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah,  hal  tersebut dikarenakan  nasabah  belum  memiliki  usaha  yang  pasti. Hal  tersebut  dikarenakan  rata-rata  usaha  nasabah  belum memberikan  kepastian  usaha  dan  resiko  yang  akan dihadapinya.  Pihak  bank  selaku  pemilik  dana  akan  sangat memperhitungkan  kedua  faktor  tersebut  dikarenakan apabila  terjadi  kerugian  usaha  maka  akan  ditanggung  oleh pihak  bank.
Sedikitnya minat nasabah pada pembiayaan bagi hasil
b.
Hal  ini  dapat  diidentifikasikan  dari  jumlah  nasabah yang  mengajukan  pembiayaan  mudharabah  di  bank. Umumnya nasabah di BPR Syariah Kotabumi lebih memilih menggunakan  pembiayaan  dengan  akad  ijarah  multijasa ataupun  murabahah.  Nasabah  mengganggap  bahwa untuk  pengajuan  pembiayaan  mudharabah  lebih  rumit
15 Wawancara  kepada  bapak  Tommy  Adriansyah  selaku Manager Marketing PT BPR Syariah Kotabumi, pada tanggal 23 Agustus  2018
11
dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  pencairannya (1-60  hari).

## Hambatan dari Bank
2.
Tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah tinggi a. resikonya
Hal  ini  berkaitan  dengan  prinsip  kehati-hatian pihak  bank  dalam  memilih  dan  memberikan  pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan mudharabah ini mengandung ketidakpastian keuntungan. Pihak bank selaku  pemilik modal akan  mempertimbangkan  resiko-resiko  yang  akan  timbul pada usaha karena apabila terjadi kerugian maka pihak yang menanggung  keugian  adalah  pihak  bank.  Alasannya  ingin melindungi  dana  nasabah  penghimpun  dana  ( funding )  dari risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan.
Promosi pembiayaan mudharabah oleh pihak bank b.

## Hal ini dapat terlihat dari jumlah nasabah pembiayaan
mudharabah  yang  rendah.  BPR  Syariah  Kotabumi  belum memaksimalkan  promosi  dan  pengenalan  pembiayaan mudharabah  kepada  masyarakat  umum  dan  nasabahnya. Pihak  bank  kurang  mampu  mengenalkan  dan  memasarkan pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah,  sehingga  masih banyak nasabah yang belum mengenal pembiayaan dengan skema bagi hasil (mudharabah). 16
Hambatan-hambatan diatas mengakibatkan rendahnya penyaluran  pembiayaan  mudharabah  dibandingkan dengan  akad  pembiayaan  lainnya  seperti  ijarah  multijasa dan  pembiayaan  murabahah. 17 Sehingga  PT  BPR  Syariah melakukan  beberapa  upaya  dalam  menimalisir  hambatan implementasi akad mudarabat, yaitu terdiri dari:
16 Wawancara  kepada  Bapak  Tommy  Adriansyah  selaku  Manager Marketing PT BPR Syariah Kotabumi, pada tanggal 21 Juni 2018
17 Wawancara kepada Bapak Agus Prasetyo selaku Legal Officer PT BPR Syariah Kotabumi, pada tanggal 21 Juni 2018

## 12 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...

## Analisis kelayakan usaha nasabah
3.

## Pada tahap seleksi pemberian pembiayaan mudharabah akan
dilakukan  analisis  terhadap  kelayakan  usaha  nasabah  yang  terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
Analisa aspek 5C
a.
Character 1)
Menggambarkan  watak  dan  kepribadian  calon nasabah.  Tujuannya  untuk  mengetahui  bahwa  calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga mengembalikan  kembali  pembiayaan  yang  telah  diterima hingga lunas. Cara yang dilakukan bank antara lain:
BI Checking a. Informasi dari pihak lain b. Capacity
2)
Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan  calon  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya sesuai  jangka  waktu  pembiayaan.  Bank  perlu  mengetahui dengan  pasti  kemampuan  keuangan  calon  nasabah  dalam memenuhi  kewajibannya.  Cara  yang  ditempuh  untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah antara lain:
Melihat laporan keuangan a. Memeriksa slip gaji  dan  rekening tabungan b. Survey lokasi usaha nasabah c.
Capital 3)
Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Hal tersebut dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan calon nasabah
Collateral
4)
Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber agunan yang kedua. Dalam hal apabila nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah Kotabumi dapat
13
melakukan  penjualan  terhadap  agunan.  Hasil  penjualan agunan digunakan untuk melunasi pembiayaan.

## Condition
5)
Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.
Bank akan  mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah yang  akan  dikaitkan  dengan  kondisi  ekonomi  bank  perlu melakukan analisis dampak kondisi  ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh ekonomi terhadap usaha calon nasabah.
Dalam analisis kelayakan usaha yang menjadi prinsip penting  dalam  penilaian  nasabah  yaitu character,  capacity dan  collateral .
Membuat  usulan  pembiayaan  dan  tujuan a. pembiayaan
Mengetahui  kewajiban  besarnya  pembiayaan
b.
dikaitkan dengan volume usaha calon nasabah. Menghitung nisbah bagi hasil. c. Data laporan keuangan. d. Penilaian agunan. e.

## Meningkatkan Strategi Promosi Pembiayaan Mudharabah 4.
Rendahnya  jumlah  nasabah  dalam  penyaluran  pembiayaan mudharabah  dikarenakan  salah  satu  faktornya  yaitu  masih banyak masyarakat dan nasabah belum mengetahui dan mengenal pembiayaan mudharabah. Sehingga pihak bank akan meningkatkan strategi promosi untuk pengenalan pembiayaan mudharabah kepada masyarakat melalui media cetak, online, radio dan televisi lokal serta sarana promosi lainnya.
Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh BPR Syariah Kotabumi untuk menimalisir adanya hambatan dalam penyaluran pembiayaan mudarabat  kepada  nasabah  pembiayaan.  Sehingga  diupayakan agar  pembiayaan  mudarabat  dapat  disalurkan  kepada  nasabah secara  maksimal.

## 14 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...

## Kesimpulan E.

## Berdasarkan hasil penelitian tentang  hambatan implementasi
akad  mudharabah  pada  PT  BPR  Syariah  Kotabumi  di  Kotabumi Lampung  Utara,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hambatan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT BPR Syariah Kotabumi  di  Kotabumi  Lampung  Utara.  Adapun  yang  menjadi hambatan dalam penerapan pembiayaan mudharabah pada PT BPR Syariah Kotabumi, yaitu:

## Hambatan dari nasabah 1.
Nasabah belum memiliki usaha yang pasti a.
Rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan bagi hasil b.

## Hambatan dari Bank
2.
Tingkat  kepercayaan  bank  terhadap  nasabah  tinggi a. resikonya
Promosi pembiayaan mudharabah belum maksimal dilakukan b.

## oleh pihak bank
Upaya yang dilakukan untuk menimalisir hambatan dalam implementasi  akad  pembiayaan  mudharabah  di  PT  BPR  Syariah Kotabumi yaitu:
Analisis kelayakan usaha nasabah
1.
Meningkatkan  Strategi  Promosi  Pembiayaan  Mudharabah 2. diarahkan  kepada  lembaga  peradilan  umum  (khususnya sengketa  hak  milik)  karena  sudah  sesuai  dengan  UU
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989. Tahapan peradilan agama  ini  merupakan  tahapan  yang  paling  terakhir dilakukan,  jika  ternyata  dalam  tahapan  perdamaian
( sulh )  maupun  arbitrase  baik  secara  kekeluargaan  ( ad hoc )  maupun  melalui  arbitrase  resminya  telah  gagal menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang bersengketa.
15

## DAFTAR PUSTAKA
al-Munawwar,  Said  Agil  Husin, Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia , Jakarta: BAMUI
dan BMI,  1994
al-Suyuthi, Jamaluddin, Syarh al-Hafiz Sunan al-Nasa i , Beirut: al- Maktabah al-Imrah, t.th., Juz VII
al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu: al-Fiqh al-‘Am ,
Kairo: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata , Mimbar Hukum, Vol.21, Nomor 2, Juni  2009
Djamil,  Faturrahman, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di
Bank Syariah , Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014
Djauhari, Achmad, Peran Arbitrase Dalam Sistem Ekonomi Syariah , Makalah Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah  dan  Legislasi  Nasional  BPHN  Departemen Hukum dan HAM RI, Semarang 6-8 Juni 2006
Hamid , Asyur Abdul Jawad Abdul , al-Nid}am Li al Bunu > k al Islami ,
Al Ma’had al-‘Alamy li al-Fikr al-Islami}, Cairo, Mesir, 1996 Lewis, Bernard, Encyclopedia of Islam , Leiden: t.p., t.th., Vol.VIII Junaidi,  Heri, Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Syari’ah
Pada  Lembaga
Keuangan Syari’ah , diakses dari http://heriju-naidi.blogspot . com/2011/02/penyelesaian-sengketa-perjanjian.html pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.06 WIB
Katz,  Avery  W., Review:  Contract  Theory-  Who  Needs  It?, The University  of  Chicago  Law  Review,  Vol.81,  No.4,  (Fall
2014), diakses pada 24 Mei 2015 Pukul 15.11 WIB.
Lubis,  Gala  Perdana  Putra  Lubis, Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  93/  PUU-X/2012  Terhadap  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia , tp.th., tp.pnrbit.

## 16 FINANSIA Vol. 02, No. 01,  Januari - Juni 2019
Hambatan Implementasi Akad Mudharabah...
Mardani, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah , Hukum  Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah , Jakarta,
Sinar Grafika, 2009
Ma’luf, Luwis, Al-Munjid fi Al-Lughah wa al-A’lam , Beirut:  Da > r al- Mashriq, t.th.
Muhammad, Abu al-‘Ainain Abdul Fattah, Al-Qadla wa al-Itsbat fi al-
Fiqh al-Islami , Mesir: Dar al-Fikr, 1976
Munawir, AW, Kamus al-Munawir , Yogyakarta, Pondok Pesantren al- Munawir, 1984
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan Aspek-  aspek Hukumnya , Jakarta, Kencana Prenadamedia
Group, Cet. ke-1, Juni 2014
Subekti, R., Hukum Acara Perdata , Bandung, BPHN, Bina Cipta, Cet.Pertama, 1977.
Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ,
Jakarta, Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2001 Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, Tafsir Tematik Al-
Qur’an V , Medan, Pustaka Bangsa, 2008
Wahyudi,  M.  Isna, Harmonisai  Hukum  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) , tnp. Thun, dan tnp.penerbit.
Yulianti,  Rahmani  Timorita, Asas-asas  Perjanjian  (Akad)  Dalam Hukum  Kontrak  Syariah, Jurnal  Ekonomi  Islam  La_Riba,
Vol.II, No.1 Juli 2008
UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  No.  7  Tahun    1989    Tentang Peradilan  Agama

## UU  Republik    Indonesia    No.    21    Tahun    2008    Tentang
Perbankan  Syariah