## EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
Edi Gunawan 1

## Abstrak
Advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat dan jabatan,  bahkan  kaya  atau  miskin.  Hal  itu  guna  untuk  mencapai  kebenaran  dan keadilan  di  depan  hukum.  Advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum  dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum atas  nama  kliennya.  Advokat  termasuk  profesi  yang  mulia  karena  ia  dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang  berkaitan  dengan  perkara  pidana,  perdata,  maupun  tata  usaha  negara. Advokat  juga  dapat  menjadi  fasilitator  dalam  mencari  kebenaran  dan menegakkan  keadilan  untuk  membela  hak  asasi  manusia  dan  memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Eksistensi dan peran seorang advokat  untuk  beracara  dan  menggunakan  jasanya  di  Pengadilan  Agama  sama dengan  eksistensi  dan  perannya  di  pengadilan  umum.  Walaupun  perkara  yang ditangani  berbeda  dan  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  advokat  di Pengadilan Agama lebih sedikit. Tantangan seorang advokat untuk beracara dan menggunakan  jasanya  di  Pengadilan  Agama  adalah  tidak  semua  hukum  acara yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama  diberlakukan  juga  di  pengadilan  umum, sehingga  sebagian  advokat  yang  menggunakan  jasanya  di  Pengadilan  Agama tidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Eksistensi, Peran, Advokat, Bantuan Hukum, Pengadilan Agama

## I. Pendahuluan
Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  instansi yang sangat  urgen  dalam tata  kehidupan  masyarakat.  Khususnya  bagi  umat  Islam.  Secara  filisofi  ia dibentuk  dan  dikembangkan  untuk  memenuhi  tuntutan  penegakan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  aturan  Allah  swt  dalam  pergaulan  di  tengah  kehidupan masyarakat,  yang  merupakan  perwujudan  tauhid  Ilahi  guna  menata  kehidupan masyarakat Indonesia.
Peradilan  Agama  merupakan  suatu  badan  yang  memiliki  tugas  pokok menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  yang
1 Penulis adalah dosen tetap pada STAIN Manado
diajukan  kepadanya.  Untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  di  depan  pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia senantiasa mengikuti prosedur  dan  aturan  yang  berlaku  di  pengadilan  tersebut.  Kehadiran  UU  No.  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah lama dinanti-nanti itu tampaknya cukup  melegakan  hati.  Harapan  akan  semakin  kukuh  dan jelasnya  eksistensi  dan kompetensi  Peradilan  Agama  terasa  segera  terwujud. Sehingga  Peradilan  Agama tidak lagi dipandang sebagai pengadilan kelas dua atau pengadilan pinggiran yang keberadaannya  ibarat  sebuah  benda,  tidak  dicinta  tetapi  juga  tidak  dibenci. Kehadirannya  tidak  mencukupkan,  kepergiannya  juga  tidak  mengurangkan. Begitulah pada masa-masa yang lalu, lembaga Peradilan Agama dibiarkan dalam keadaan hidup segan matipun tak mau 2 .
Eksistensi  Peradilan  Agama  di  Indonesia  adalah  dalam  rangka mengupayakan  terwujudnya  suasana  perikehidupan  yang  aman  dan  kerukunan antar  warga  Indonesia  yang  beragama  Islam  sehingga  mengharuskan  Peradilan Agama  tetap  konsisten  terhadap  prinsip-prinsip  keadilan,  kebenaran,  ketertiban dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap perubahan sosial dan pergeseran nilai yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  Undang-undang  N0.  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman pasal  37,  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak memperoleh  bantuan  hukum.  Dalam  memberikan  bantuan  hukum  tersebut advokat  atau  penasehat  hukum  membantu  memperlancar  penyelesaian  perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan 3 .
Problem  penegakan  hukum  di  Indonesia  memang  sudah  sangat memprihatinkan,  keprihatinan  terhadap  kondisi  hukum  tidak  saja  karena  materi hukumnya  yang  tidak  lagi  mampu  menjawab  tingkat  perkembangan  kebutuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga karena seluruh sistem yang terkait dengan
2 Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I; Makassar: CV. Kencana, 2003), h. 5
3 H.A  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama (Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 50
upaya  penegakan  hukum  tidak  lagi  mampu  memberikan  pelayanan  terbaiknya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan di depan hukum.
Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung  tinggi 4 .  Advokat  adalah  profesi  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung jawab  dalam  menegakkan  hukum,sehingga  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh negara  melalui  undang-undang  demi  terselenggaranya  penegakan  supremasi hukum 5 .
Orang  yang  mengetahui  tentang  seluk  beluk  hukum  diharapkan  dapat membantu mereka  yang  tidak mengerti hukum, karena orang  yang belum pernah berhubungan  dengan  pengadilan  dan  harus  berperkara,  biasanya  mereka  akan gugup  menghadapi  hukum,  maka  seorang  pembantu  atau  wakil    sangat bermanfaat 6 .  Bantuan hukum  yang diberikan oleh seorang advokat bukan  hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat  besar  bagi  hakim  dalam  memeriksa  suatau  perkara,  karena  mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.
Dalam mengajukan gugatan, harus diperhatikan dengan benar bahwa yang diberi kuasa menuntut hukum harus benar-benar orang yang dapat mewakili yang bersangkutan  dalam  perkara  tersebut  dan  telah  memenuhi  syarat-syarat  untuk mewakili para pihak-pihak yang berperkara dengan sah berdasarkan hukum 7 .
Saat  ini  lembaga  advokat  atau  advokat  telah  banyak  beroperasi  di pengadilan,  baik  pada  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Militer,  maupun  pada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  di  lingkungan  Pengadilan  Agama
4 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), h. 27 5 Sebagai salah satu bentuk profesi yang sangat dijunjung tinggi oleh negara, maka dibuat satu undang-undang yang mengaturnya, yakni UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat.
6 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I;  Yogyakarta:  Liberty, 2002), h. 18 7 Retno Sutianto dkk, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 14
belum  terlalu banyak  menggunakan jasanya.  Padahal  sebenarnya banyak  perkara di  Pengadilan  Agama  yang  sangat  membutuhkan  bantuan  hukum  dari  seorang advokat.
II. Pembahasan

## A. Pengertian Advokat
Pada dasarnya, advokat berasal dari bahasa latin, yakni “advokatus”  yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal  hukum,  bantuan  atau  pertolongan  ini  bersifat  memberi  nasehat  sebagai jasa-jasa  yang  baik,  dalam  perkembangannya  kemudian  dapat  diminta  oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkan untuk beracara dalam hukum 8 .
Advokat  adalah  seorang  yurist,  seorang  ahli  hukum  dari  seorang  sarjana hukum.  Jadi,  walaupun  seorang  ahli  tentang  hukum  tetapi bukan  sarjana  hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai  pengacara,  itu  dikarenakan  bahwa  pengacara  bisa  bukan  dari  seorang sarjana  hukum,  akan  tetapi  ia  seorang  ahli  hukum.  Seorang  advokat  selain memberikan  nasehat  hukum  kepada  kliennya,  ia  juga  bertanggung  jawab  secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara dan  memyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  klien  kepada  pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan 9 .
Sebelum berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah advokat, pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum dalam praktek hukum  di  Indonesia  mempunyai  perbedaan  pengertian  yang  cukup  bermakna, walaupun  dalam  bahasa  Inggris  semua  istilah  tersebut  secara  umum  disebut sebagai lawyer atau ahli hukum 10 .
8 Lasdia Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 4 9 Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003), h. 72 10 Namun  perbedaan  pengertian  di  atas  akan  jelas  apabila  kita  merujuk  pada  definisi tentang  advokat  pada  bab  I  pasal  3  (1)  Anggaran  Dasar  AAI  bahwa”  Advokat  adalah  termasuk penasehat hukum  dan  para  konsultan  hukum”,  namun  pada ayat  berikutnya  yaitu ayat  2  paragraf pertama  berbunyi  “  Konsultan  hukum  adalah  profesi  yang  dijalankan  oleh  para  sarjana  hukum

## B. Syarat-syarat Advokat Menurut Undang-undang
Jauh  sebelum  berlakunya  Undang-undang  N0.18  Tahun  2003  tentang Advokat, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengisyaratkan  bahwa  profesi  advokat,  penasehat  hukum,  pengacara,  dan konsultan  hukum  atau  istilah  alin  kuasa  hukum,  telah  diatur  secara  khusus  dan tegas  dalam  peraturan-peraturan  yang  setingkat  dengan  Undang-undang.  Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa “seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuna hukum” 11 .
Pada  dasarnya  semua  advokat  yang  resmi  terdaftar  sebagai  anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, untuk dapat diterima beracara di Mahkamah Konstitusi diatur bahwa para  advokat  itu  harus  terlebih  dulu  terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi tentunya berwenang mengatur sendiri mengenai hal-hal semacam itu dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 12 .
Dengan  adanya  peraturan  yang  mendasar  dari  kedudukan  advokat  dan profesi  advokat,  dapatlah  diharapkan  kejelasan  mengenai  organisasi  advokat sebagai Publiekrechtelijk  Licham (Badan  Hukum),  susuanan,  struktur  organisasi dan kompetensi dari asosiasi advokat, siapa yang bisa menjadi anggota pimpinan advokat,  pembentukan  dan  penunjukan  anggota  dewan  kehormatan,  anggota dewan  pengawas,  personalia,  pembukuan,  laporan  tahunan,  rapat,  hak  suara, disiplin  advokat,  pengaduan,  persyaratan  untuk  menjadi  advokat,  ujian  yang diadakan  oleh  asosiasi  advokat,  kewenangan  dan  kewajiban  advokat,  praktek advokat,  pengangkatan  dan  pengambilan  sumpah  advokat,  kantor  advokat, peradilan  disiplin,  teguran,  skorsing,  pemecatan,  sidang  tentang  pengaduan, magang,  tentang  procureur,  spesialisasi,  pajak,  kerjasama,  pensiun,  yayasan
lulusan Universitas Negeri atau yang dipersamakan, bukan Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik  Indonesia  (ABRI)  berdasarkan  surat  izin  usaha  yang  khusus  diberikan  untuk  itu  oleh orang  yang  berwenang  dan  tidak  menjalankan  praktek  profesinya  di  muka  pengadilan.  Lihat Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, h. 6 11 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Cet. III; Jakarta: Gema Press, 2003), h. 40 12 Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Cet. I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005), h. 198
pensiun untuk advokat yang cacat, honor, kerekanan, aturan berpraktek, peraturan tentang  advokat  asing,  hubungan  antar  advokat  dengan  klien,  hubungan  advokat dengan sesama rekannya, hubungan advokat dengan badan pengadilan, hubungan dengan  panitera,  hubungan  dengan  hakim,  pendidikan  dan  pelatihan  advokat, keharusan  belajar  seumur  hidup,  lulus  ujian  kode  etik  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan jasa hukum yang diberikan advokat dan profesi advokat 13 .
Undang-undang  No.18  Tahun  2003  tentang  advokat  secara  jelas mengemukakan  syarat-syarat  untuk  dapat  diangkat  sebagai  advokat.  Hal  itu dijelaskan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  yang  memberikan  persyaratan  umum  bahwa “yang  dapat  diangkat  sebagai  advokat  adalah  sarjana  yang  berlatar  belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus advokat  yang dilaksanakan  organisasi”.  Selanjutnya  persyaratan  umum  yang  diuraikan  pasal  2 ayat  (1)  tersebut  dijabarkan  secara  lebih  rinci  dalam  pasal  3  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “untuk  dapat  diangkat  menjadi  advokat  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertempat tinggal di Indonesia;
c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau pejabat negara;
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. Berijasah  sarjana  yang  berlatar  belakang  pendidikan  tinggi  hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
g. Magang sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
h. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. Berperilaku  baik,  jujur,  bertanggung  jawab,  adil,  dan  mempunyai  integritas yang tinggi 14 .
13 Ropaun Rambe, op.cit, h. 16-17 14 Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai  dengan  Undang-undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat (Cet.  I;  Surabaya:  CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), h. 56
Melihat  persyaratan  untuk  menjadi  advokat  yang  diuraikan  pasal  3  (1)  di atas,  dibandingkan  dengan  persyaratan  advokat  yang  berlaku  sebelum  Undang- undang  advokat,  yaitu  tentang  surat  edaran  Mahkamah  Agung  Nomor 047/TUN/III/1989  tanggal  18  maret  1989  tentang  penerimaan  calon  praktek advokat, agaknya Undang-undang terasa lebih membatasi dan selektif. Meskipun dari segi persyaratan pendidikan minimal berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan  tinggi  hukum  yang  diartikan  luas  sebagai  lulusan  fakultas  hukum, fakultas  syariah,  Perguruan  Tinggi  Hukum  Militer  dan  Perguruan  Tinggi  Ilmu Kepolisian.
Pengangkatan  seorang  advokat  yang  diatur  melalui  surat  edaran Mahkamah  Agung  Nomor  047/TUN/III/1989  secara  lengkap  mengatur  tentang berbagai  ketentuan,  mulai  dari  proses  penerimaan,  panitia  pelaksana,  penentuan syarat-syarat  permohonan  calon,  materi  ujian,  sampai  kepada  peranan  dan keterlibatan organisasi profesi advokat 15 .
Pengangkatan  advokat  yang  cenderung  membatasi  dan  selektif  tersebut ditinjau dari adanya persyaratan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan magang  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  secara  terus  menerus  pada  kantor advokat.  Padahal  sebelumnya,  kedua  persyaratan  tersebut  tidak  mutlak  dimiliki seorang calon advokat.
Untuk  menjadi  seorang  advokat  tidak  bisa  sembarang  orang.  Ia memerlukan  persyaratan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan  problematika  hukum.  Seorang  yang  akan  menjadi  advokat  harus mempersiapkan  diri  dengan  segala  kemampuan  terutama  yang  berkaitan  dengan pengetahuan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Seorang advokat tidak  hanya  ditampilkan  secara  fisik,  tetapi  terpenting  adalah  sifat,  sikap kepribadian dan akhlakul karimah. Seorang advokat harus selalu fleksibel, kreatif, dan  mempunyai  kualifikasi  serta  karakter  yang  substantif.  Antara  lain  ia  harus mempunyai  dosis  semangat  yang  cukup,  karena  tanpa  itu  maka  sulit  seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Seorang advokat selain harus mempunyai
15 Yudha Pandu, Klien dan Advokat dalam Praktek (Cet. III; Jakarta: PT. Abadi, 2004), h. 33
kualifikasi  kepribadian  yang  baik,  juga  harus  memiliki  independensi  karena  hal itu  sangat  penting  agar  mereka  dapat  menjalankan  tugas  secara  baik  dalam membela kliennya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena independensi ini yang akan menjamin tegaknya hukum bagi pencari keadilan.
Sebagai  seorang  advokat,  pengacara,  atau  penasehat  hukum  harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
1. Keahlian dalam hukum.
Seorang  yang  berprofesi  sebagai  pengacara,  advokat,  dan  penasehat hukum senantiasa bergelut dengan ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat yang berkembang,  maka  diperlukan  seorang  ahli  hukum  yang  sarjana  hukum  yang berkemampuan  melakukan  tugas  kewajiban  yurist,  baik  berupa  teori  maupun praktek yang diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial dalam lingkungannya secara  obyektif  dan  rasional  guna  menemukan  keadilan  hukum  dan  kebenaran hukum 16 .
2. Kebebasan profesi
Yang  dimaksud  kebebasan  profesi  adalah  tidak  terikat  pada  suatu organisasi  atasan  atau  organisasi  induk,  tidak  mempunyai  hubungan  jenjang kedinasan  atau hierchis atasan  yang  bekerja  dengan  bebas,  tidak  terikat  oleh siapapun dalam menjalankan suatu perkara, namun dengan demikian tidak berarti meninggalkan  rasa  solidaritas  terhadap  rekan  se  profesi  maupun  instansi  yang terkait.  Kebebasan  profesinya  merupakan  kebebasan  oleh  rasa  tanggung  jawab atas dasar landasan hukum pancasila dan UUD 1945 17 .
3. Pengabdian kepada kepentingan umum
Bersedia  membantu  dan  menolong  orang-orang  yang  berada  dalam kesulitan  karena  mempunyai  suatu  permasalahan  memberikan  bantuan  jasa-jasa hukum  kepada  siapapun  juga  yang  memerlukannya,  guna  terhindar  dari permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pencari  keadilan.  Tentu  dengan  batas-batas
16 Lasdin Wlass, op.cit, h. 6 17 Ibid.
keyakinan  dengan  bahwa  yang  akan  dibela  tidak  menjadi  korban  ketidakadilan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya 18 .
4. Profesinya tidak untuk mencari kekayaan
Seorang  advokat  adalah  bukan  pegawai  negeri,  bukan  pegawai  swasta suatu  instansi.  Akan  tetapi  merupakan  pekerjaan  swasta.  Jadi  honorarium  bebas jasa  yang  diperolehnya  berasal  dari  kliennya  dan  insidentil  serta  tidak  boleh menerima honorarimu lain dalam perkara lain  yang bertentangan dengan perkara yang  sedang  dibela  dan  tidak  boleh  menarik  honorarium  dan  keuntungan  yang berlipat ganda 19 .
5. Hubungan kepercayaan dengan klien
Kredibilitas  merupakan  pertaruhan  dalam  profesinya,  sampai  sejauhmana ia  dapat  menyimpan  rahasia  kliennya  yang  dipercayakan  kepadanya.  Dalam memberikan  bantuan  kepada  kliennya,  maka  sebelum  bertindak  harus mendapatkan data-data selengkapnya yang menyangkut permasalahan, bagaimana hubungan  kausalitas  fakta,  delicti  dengan  fakta  yurist  yang  menyangkut permasalahan  kasus  yang  ada.  Dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  klien wajib  berusaha  sekuat  tenaga  dan  pikiran  dengan  sungguh,  baik  dalam  usaha perdamaian maupun dalam berperkara kasus perdata dan pidana, di dalam dan di luar  sidang pengadilan. Dengan demikian akan  menimbulkan kepercayaan penuh oleh klien 20 .
6. Merahasiakan kepribadian klien yang dibela
Dengan  adanya  saling  kepercayaan  yang  dibela  dengan  pengacara  yang membela,  karena  segala  rahasia  pribadi  klien  merupakan  rahasia  jabatan  yang wajib  dipegang  teguh  dalam  menjalankan  profesinya.  Kepadanya  diwajibkan menyimpan  rahasia-rahasia  tertentu  yang  menyangkut  klien  dan  segala  yang menyangkut  dengan  permasalahan  dan  wajib  mendapatkan  perlindungan  utama dari  pengacara  yang  memberikan  bantuan  hukum 21 .  Advokat  tidak  boleh  sekali-
18 Ibid. Lihat  pula Kode Etik Advokat Indonesia pasal 2 sub. 2.1 serta pasal 35 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
19 Ibid, h. 7 20 Ibid, h. 8 21 Ibid.
kali memberikan informasi klien guna kepentingannya sendiri atau kepada lawan perkara  agar  mendapatkan  imbalan  dari  lawan  perkara.  Oleh  karena  itu,  seorang advokat dilarang mempunyai kepentingan dalam perkara itu. Perlindungan rahaisa klien  ini  merupakan  kewajiban  moral  serta  rahasia  jabatan  dan  wajib  dipengang teguh  menurut  hukum  oleh  seorang  advokat.  Bagi  klien  yang  merasa  dirugikan atau  merasa  rahasia  pribadinya  tidak  terlindungi,  maka  mereka  mempunyai  hak untuk menuntut advokat yang membelanya.
7. Hak imunitas profesi
Hak  imunitas  yaitu  hak  kekebalan  dalam  artian  suatu  hak  yang  tidak tunduk  kepada  hukum  yang  berlaku,  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh siapa  pun.  Seorang  pengacara,  advokat,  dan  penasehat  hukum  yang  bertindak untuk  kepentingan  umum  dan  dalam  melakukan  pembelaan  kebenaran,  maka dirinya perlu mendapatkan perlindungan hukum 22 .
8. Kode etik
Pengertian  kode  etik  kita batasi  dalam  artian  tulisan  atau  tanda-tanda  etis yang  mempunyai  tujuan  tertentu.  Mengandung  norma-norma  hidup  yang  etis, aturan  tata  susila,  sikap,  akhlak  budi  luhur  yang  pelaksanaannya  diserahkan  atas keinsyafan  dan  kesadaran  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  demi  menjunjung kebenaran, harkat, serta keadilan dan hati nurani advokat, perlu menjaga citra dan wibawa,  harkat  serta  martabat  dalam  menjalankan  praktek  profesinya.  Untuk  itu pula  perlu  suatu  ketentuan  yang  mengatur  aturan  main  bagaimana  advokat menjalankan profesinya yaitu kode etik.
Agar  supaya  terpenuhi  persyaratan  kualifikasi  dan  independensi  bagi advokat,  maka  proses  pengangkatannya  harus  selektif  melalui  tes  pengetahuan hukum  dan  tes  kepribadian  yang  diatur  oleh  Undang-undang.  Keterlibatan organisasi  advokat  dalam  hal  pengangkatan  advokat  adalah  menyelenggarakan kode etik. Seorang calon advokat harus terlebih dahulu mengikuti ujian kode etik yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  advokat,  dimana  selanjutnya  ia  nanti  akan
22 Perlindungan hukum ini bukan berarti dalam tugas membela perkara bertindak semena- mena saja. Hak imunitas ini didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (3) yang  mengatakan  “  tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
mencatatkan  diri  sebagai  anggotanya.  Walaupun  pendaftaran  untuk  mengikuti ujian  kode  etik  dilakukan  pada  masing-masing  organisasi  advokat,  namun pelaksanaan ujian secara serentak dilakukan secara bersama-sama antar organisasi advokat yang ada.
Dengan  adanya  persyaratan  ujian  kode  etik  yang  diselenggarakan  oleh organisasi  advokat  tersebut  sepertinya  memberikan  adanya  pengakuan  atas keberadaan  organisasi  untuk  menentukan  syarat  terhadap  calon  advokat.  Karena tidak semua lulusan fakultas hukum dapat diangkat menjadi advokat karena harus melalui  seleksi  yang  ketat  agar  dapat  menghasilkan  advokat  yang  bermutu, sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  baik itu di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.
C. Tugas-tugas Advokat Menurut Undang-undang
Tugas adalah merupakan suatu kewajiban. Sesuatu yang merupakan tugas advokat  wajib  untuk  dilakukannya  dalam  hal  pemberian  bantuan  jasa  hukum kepada masyarakat pencari keadilan (klien) yang sedang tersangkut perkara. Oleh karena  itu,  seorang  advokat  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  tidak  hanya bertanggung  jawab  kepada  kliennya  tetapi  juga  atas  masyarakat,  bangsa,  dan pengadilan.
Tugas  advokat  pada  dasarnya  bukanlah  sebagai  pekerjaan,  akan  tetapi lebih  merupakan  sebagai  profesi.  Karena  profesi  tidak  hanya  untuk mengumpulkan  materi  yang  bersifat  ekonomin  dalam  hal  mencari  nafkah,  tetapi lebih utama karena profesi itu lebih bernilai sosial yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia karena profesi ini  mewajibkan  pembelaan  hukum  kepada  setiap  manusia  tanpa  ada  perbedaan. Profesi  advokat  lahir  dari  masyarakat  yang  merindukan  kebenaran  dan  keadilan serta penegakan hukum secara merata di Indonesia.
Tugas  advokat  adalah  membela  kepentingan  masyarakat  dan  kliennya. Advokat  dibutuhkan  pada  saat  seseorang  atau  lebih  anggota  masyarakat menghadapi  suatu  masalah  atau  problem  dibidang  hukum.  Dalam  menjalankan tugasnya,  seorang  advokat  harus  memahami  kode  etik  karena  kode  etik  itu
merupakan  landasan  moral  seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas  agar  tidak melakukan penyelewengan.
Pada dasarnya tugas pokok seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut:
1. Memperjuangkan  tegaknya  kebenaran  keadilan  hukum  dan  hak-hak  asasi manusia.
2. Menghayati  bahwa  profesi  advokat  adalah  mempunyai  martabat  yang tinggi, mulia dan dihormati.
3. Menaati kode etik advokat.
4. Membela dan melindungi klien pencari keadilan.
5. Meningkatkan  pengetahuannya  terutama  dalam  bidang  ilmu  hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah serta perkembangan ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Meningkatkan  pembinaan  budi  pekerti  dan  budaya  sebagai  tuntunan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
7. Melaksanakan  tugas  pekerjaan  profesi  dengan  segala  kejujuran, kesungguhan,  kebijaksanaan,  keberanian,  agar  kepentingan  yang dipercayakannya  dapat  terwujud  dengan  baik  dan  penuh  rasa  tanggung jawab.
8. Memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan sosial baik kaya maupun miskin.
9. Memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma.
10. Menghormati kepada pengadilan selaku officer of the court dan membantu hakim dalam mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil.
11. Pertentangan  perdebatan  di  muka  sidang  pengadilan  dalam  membela perkara, tidak menjadikan permusuhan pribadi.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:
a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
c. Melaksanakan kode etik advokat.
d. Memegang  teguh  sumpah  advokat  dalam  rangka  menegakkan  hukum, keadilan dan kebenaran.
e. Menjungjung  tinggi  serta  mengutamakan  idealisme  (nilai  keadilan  dan kebenaran) dan moralitas.
f. Menjungjung  tinggi  citra  profesi  advokat  sebagai  profesi  terhormat (officium nobile )
g. Melindungi  dan  memelihara  kemandirian,  kebebasan,  derajat,  dan martabat advokat.
h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
k. Mencegah  penyalahgunaan  keahlian  dan  pengetahuan  yang  merugikan masyarakat.
l. Memelihara kepribadian advokat.
m. Menjaga  hubungan  baik  dengan  klien  maupun  dengan  teman  antara sesama  advokat  yang  didasarkan  pada  kejujuran,  kerahasiaan  dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
n. Memelihara  persatuan  dan  kesatuan  advokat  agar  sesuai  dengan  wadah tunggal organisasi advokat.
o. Memberikan pelayanan hukum ( legal service )
p. Memberikan nasehat hukum ( legal advice )
q. Memberikan konsultasi hukum ( legal consultation )
r. Memberikan pendapat hukum ( legal opinion )
s. Menyusun kontrak-kontrak ( legal drafting )
t. Memberikan informasi hukum ( legal information )
u. Membela kepentingan klien ( litigation )
v. Mewakili klien di muka pengadilan ( legal representation )
w. Memberikan  bantuan  hukum  dengan  cuma-cuma  kepada  rakyat  yang lemah dan tidak mampu ( legal aid ) 23 .
23 Ropaun Rambe, op.cit, h. 28-29
Seorang  advokat  Indonesia  harus  mampu  memiliki  kesadaran  untuk memberikan  nasehat  dan  bantuan  hukum  kepada  setiap  orang  yang memerlukannya  secara  nondiskriminatif  tanpa  melihat  perbedaan  agama, kepercayaan,  suku,  keturunan,  keyakinan  politik,  atau  kedudukan  sosialnya.  Ia merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi advokat Indonesia, bahwa ia harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum yang diminta kepadanya.

## D. Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama
Semua  negara  yang  ada  di  dunia  ini  memiliki  lembaga  peradilan.  Hal  ini itu  disebabkan  karena  setiap  negara  menginginkan  penegakan  hukum  dan  hak asasi  manusia  tak  terkecuali  negara  Indonesia.  Entah  bagaimana  keadaan  suatu masyarakat  yang  ada  dalam  suatu  negara  yang  tidak  memiliki  suatu  lembaga peradilan. Ksrena lembaga tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan negara  itu  sendiri.  Sehingga  mewajibkan  pemerintahnya  untuk  menghadirkan lembaga tersebut.
Keberadaan  Pengadilan  Agama  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  yang menangani  perkara  perdata  untuk  masyarakat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  di  Indonesia.  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  hukum  yang berlandaskan  pada  Alquran  dan  Pancasila  harus  mampu  memberikan  pelayanan yang  maksimal  terhadap  mereka  yang  menginginkan  penegakan  hukum, kebenaran  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  kaitan  antara  hukum  atau  peraturan mereka  tidak  terlepas  dari  pelaku  hukum  itu  sendiri  dalam  menentukan  suatu putusan  yang  dihasilkan  sebagai  produk  hukum  Pengadilan  Agama  yang  sangat tergantung pada pelaku hukum dan peraturan hukum yang mengikatnya.
Peran  advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum  bagi  kepentingan  klien dengan  tujuan  untuk  melakukan  perdamaian  bagi  para  pihak  yang  bersengketa sangat  menentukan.  Yang    dimaksud  peran  advokat  di  sini  adalah  bagaimana  ia dapat  menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  sesuai dengan  kode  etik  dan  sumpah  advokat.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan pemberian  jasa  hukum  yang  dilakukan  advokat  adalah  mendampingi,  menjadi
kuasa  hukum,  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  klien  baik  bersifat  sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.
Kedudukan  advokat  dalam  pemeriksaan  persidangan  dapat  bertindak sebagai  wakil  atau  pendamping.  Kedudukan  ini  tergantung  kuasa  khusus  yang diberikan  oleh  pemberi  kuasa.  Jika  kedudukan  yang  dikuasakan  hanya  sebagai pendamping,  berarti  advokat  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  hak  bicara dalam  persidangan.  Sebaliknya,  jika  advokat  telah  diberi  kuasa  sebagai  wakil, maka  sipemberi  kuasa  tidak  lagi  mempunyai  hak  untuk  berbicara  di  dalam persidangan.  Pembedaan  ini  penting  agar  jalannya  persidangan  tidak  terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama- sama  berbicara  dalam  persidangan  tanpa  koordinasi  terlebih  dahulu  di  antara mereka sendiri 24 .
Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang  dimohonkan  oleh  pemohon.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  atas  izin  majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat  saja  tetap  diberikan  kesempatan  untuk  berbicara  jika  memang  diperlukan. Dalam  hal  demikian,  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada ketua  majelis  yang  akan  mempertimbangkan    apakah  kepadanya  perlu  diberikan kesempatan berbicara atau tidak.
Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa  advokat  dalam  mewakili  perkaranya  untuk  diselesaikan  di  Pengadilan Agama, antara lain;
1. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama.
2. Dengan  menggunakan  jasa  advokat,  maka  akan  mempermudah  dan memperlancar  jalannya  persidangan,  disebabkan  karena  mereka  tahu  dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan.
24 Jimly Assidieqy, op.cit, h. 199-200
3. Orang  yang  menggunakan  jasa  advokat  dalam  menyelesaikan  perkara  di Pengadilan  Agama,  maka  akan  memperoleh  hasil  yang  maksimal dibandingkan  dengan  menyelesaikan  perkara  sendiri  tanpa  bantuan  jasa advokat.
Peran  advokat  yang  berpraktek  di  Pengadilan  Agama  dalam  memberikan jasa  hukum  dianggap  positif  bagi  pencari  keadilan,  kebenaran  dan  penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal  sebagai berikut:
1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama.
2. Membantu  menghadirkan  para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan Agama.
3. Memberikan  pemahaman  hukum  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan  Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili  para  pihak  yang  tidak  dapat  hadir  dalam  proses  persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Dalam  memberikan  bantuan  hukum,  sebagai  advokat  yang  profesional, harus  menjungjung  tinggi  sumpah  advokat  dan  kode  etik  profesi  dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya 25 .
Seorang  advokat  Indonesia  harus  memiliki  kesediaan  untuk  memberikan nasehat  dan  bantuan  hukum  kepada  setiap  orang  yang  memerlukannya  secara nondiskriminatif  tanpa  adanya  perbedaan  agama,  kepercayaan,  suku,  bangsa  dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi  advokat  Indonesia,  bahwa  ia  harus  bersedia  untuk  memberi  nasehat  dan bantuan hukum kepada orang yang memerlukannya.
25 Rahmat Rosyadi, op.cit, h. 70

## III. Penutup
1. Pemberian bantuan hukum kepada setiap orang sesungguhnya merupakan kewajiban  moral  bagi  advokat  tanpa  adanya  diskriminatif  dengan  tidak membedakan  etnis,  politis,  dan  strata  ekonomi,  baik  di  luar  persidangan maupun  dalam  berperkara  di  lingkungan  Pengadilan  Agama.  Secara yurudis  ia  juga  didukung  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  nilai-nilai universal.  Selain  itu,  secara  sosiologis  pemberian  jasa  hukum  khusunya bagi  masyarakat  tidak  mampu  dalam  upaya  mencari  kebenaran, menegakkan  keadilan  dan  menjamin  hak  asasi  manusia,  maka  seorang advokat  dapat  memberikan  bantuan  secara  cuma-cuma  kepada  mereka atau  dengan  honorarium  berdasarkan  kesepakatan  dan  tingkat  kewajaran serta kondisi kliennya.
2. Peran  advokat  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  memberikan  nilai  yang positif  dalam  memberikan  jasa  hukum.  Misalnya,  mempercepat penyelesaian  administrasi  perkara,  membantu  melancarkan  persidangan, membantu  menghadirkan  para  pihak  yang  berperkara,  memberikan pemahaman  hukum  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dihadapi kliennya,  mewakili  para  pihak  yang  tidak  bisa  hadir  di  persidangan,  dan dalam  memberikan  bantuan  hukum  seorang  advokat  harus  tetap menjungjung tinggi sumpah dan kode etik seorang advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi  Daeng  Mapuna, Problematika  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Peradilan Agama, Cet. I; Makassar: CV. Kencana, 2003
H.A  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
Ropaun  Rambe, Teknik  Praktek  Advokat , Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Grasindo  Anggota IKAPI, 2001
Republik Indonesia,  UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Cet.  I;  Yogyakarta: Liberty, 2002
Retno  Sutianto  dkk, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek, Cet.  II; Bandung: Mandar Maju, 1999
Lasdia Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1989
Rahmat  Rosyadi  &  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif  Islam  dan Hukum Positif, Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003
Republik  Indonesia,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, Cet. III; Jakarta: Gema Press, 2003
Jimly  Assiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-undang, Cet.  I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005
Republik  Indonesia, Undang-undang  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  disertai  dengan  Undang-undang  No.18  Tahun  2003 tentang Advokat, Cet. I; Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003
Yudha  Pandu, Klien  dan  Advokat  dalam  Praktek, Cet.  III;  Jakarta:  PT. Abadi, 2004
Republik  Indonesia,    UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan Kehakiman .