1 Email Korespondensi: elizabethgracesimanjuntak@ugm.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2022, 11 (3):537- 555
“THE NEW OASIS”: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI

## PERGURUAN TINGGI
Elizabeth Grace Simanjuntak 1 , M. Falikul Isbah 2

## Abstract
Sexual violence in the world of higher education needs a special attention. The protection of every citizen from sexual violence is part of the obligation of state in protecting human rights. The Decree of the Minister of Education and  Culture  Number  30/2021  on  the  Prevention  and  Handling  of  Sexual Violence  in  Higher  Education  (Permendikbud  30/2021)  which  has  been released  is  providing  a  new  hope  for  the  citizens  to  gain  appropriate protection.  This  study  aims  to  examine  to  what  extent  has  Permendikbud 30/2021  been  implemented  so  far.  The  study  is  expected  to  provide recommendations on necessary things to be done by Indonesian universities to  implement  the  decree.  It  employed  a  desk  study  scrutinizing  relevant academic  literature  and  any  data  or  information  from  official  sources  in several universities. We found that the government has taken some efforts to guarantee the protection of the citizens against sexual violence in the world of  higher  education  by  releasing  the  decree.  However,  not  all  higher educational  institutions  have  implemented.  Therefore,  the  government  is required to push this direction and all universities are required to increase their awareness as to put the regulation at work.
Keywords:  Sexual  Violence,  Higher  Education,  The  Decree  Of  The Ministry  Of  Education  And  Culture  No.  30/2021,  The  Protection  Of Human Rights

## Abstrak
Kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  perlu  mendapat  perhatian  khusus. Perlindungan  setiap  warga  negara  terhadap  kasus  kekerasan  seksual merupakan  kewajiban  negara  dalam  pemenuhan  aspek  hak  asasi  manusia. Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  mengenai  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi  yang telah disahkan  seolah  memberi  harapan  baru  bagi  anak  bangsa  untuk  mendapat perlindungan  yang  selayaknya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji sejauh  mana  implementasi  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  di perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  memberi  saran  atau rekomendasi  mengenai  hal  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap perguruan  tinggi  di  Indonesia  untuk  mengimplementasikan  Permendikbud Nomor  30  Tahun  2021.  Metode  yang  digunakan  yaitu  desk  study  dengan menelaah literatur akademik yang relevan dan berbagai data atau informasi
dari  sumber  resmi  di  beberapa  perguruan  tinggi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menjamin perlindungan hak warga negara terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengesahkan  peraturan  tersebut,  namun  belum  semua  perguruan  tinggi mengimplementasikannya  sehingga  diperlukan  dorongan  dari  pemerintah dan  kesadaran  setiap  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia  untuk  segera mewujudnyatakannya.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permendikbud No.

## 30/2021, Perlindungan HAM

## PENDAHULUAN
Maraknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  banyak  terungkap belakangan  ini  membuat  masyarakat  resah  dan  waspada.  Hal  itu  dapat menimpa  seseorang  kapan  saja  dan  di  mana  saja  tak  terkecuali  dalam institusi  pendidikan  seperti  perguruan  tinggi.  Perempuan  yang  kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.  Purwanti  dan  Hardiyanti  (2018)  mengungkapkan  bahwa  kekerasan seksual  adalah  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  baik  secara  verbal maupun  action  tanpa  persetujuan  korban  dan  menyebabkan  berbagai kerugian.  Kerugian  tersebut  bisa  dalam  bentuk  materiil  dan  immateriil. Waruwu  (2017)  menjelaskan  bahwa  kerugian  materiil  adalah  kerugian nyata, dapat terlihat, dan dapat dihitung seperti uang, harta benda, dan lain- lain sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami seseorang di mana nominalnya tidak dapat dihitung dan cenderung pada hal-hal  yang tidak nampak, bisa dalam bentuk problem psikis seperti rasa kecewa, malu, trauma,  kecemasan,  dan  rasa  sakit.  World  Report  on  Violence  and  Health (dalam  Dartnall  and  Jewkes,  2013)  mendefinisikan  kekerasan  seksual sebagai  setiap  tindakan  seksual,  upaya  untuk  mendapat  tindakan  seksual, atau  tindakan  bergaul  untuk  tujuan  seksual  yang  ditujukan  pada  seseorang menggunakan  paksaan,  pelecehan,  atau  tindakan  yang  lebih  dari  itu  yang dilakukan  oleh  siapapun  tanpa  memandang  hubungan  dengan  korban, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.
Armstrong et al. (2018) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk dominasi atas berbagai dimensi seperti gender, kelas, ras, dan dimensi  ketidaksetaraan  lainnya.  Noviana  (2015)  menyebutkan  bahwa pelaku  kekerasan  seksual  biasanya  adalah  orang  yang  berasal  dari
lingkungan korban. Dalam  kasus  di  perguruan tinggi,  hal  tersebut  bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen  sekalipun.  Mahasiswa  menjadi  tidak  mendapat  pelayanan  yang seharusnya.  Adanya  dominasi  kekuasaan  dari  berbagai  pihak  yang  ada  di kampus  membuat  mahasiswa  kerap  merasa  lemah  dan  tidak  berdaya  untuk melaporkan  tindakan  kekerasan  seksual.  Hal  ini  biasa  disebut  sebagai iceberg phenomenon di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian  kecil  dari  yang  sesungguhnya  terjadi.  Terdapat  kemungkinan masih  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak  “terlihat”  dan  tidak dilaporkan  karena  berbagai  macam  faktor.  Studi  yang  dilakukan  oleh National  College  Women  Sexual  Victimization  di  United  States menjelaskan  bahwa  terdapat  berbagai  macam  alasan  mengapa  korban kekerasan  seksual  tidak  melaporkan  kasusnya  ke  pihak  berwajib  yaitu korban  tidak  mempunyai  bukti  yang  cukup  untuk  melapor,  takut  bahwa pelaku  menyiapkan  pembalasan,  takut  akan  sikap  bermusuhan  dari  pihak berwajib,  adanya  ketidakpastian  apakah  laporannya  akan  ditanggapi  dan dikerjakan  serius  oleh  pihak  berwajib,  adanya  ketidaktahuan  cara  melapor ke  pihak  berwajib,  dan  adanya  keinginan  agar  keluarga  dan  teman  tidak mengetahuinya (Fisher, Cullen, and Turner dalam Krebs et al., 2007).
Berbagai  faktor  tersebut  membuat  korban  memilih  diam  dan berperilaku  seperti  tidak  terjadi  apa-apa,  sementara  pelaku  dapat  leluasa meneruskan  perilakunya.  Maraknya  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di berbagai perguruan tinggi belakangan ini memberi gambaran bahwa orang- orang  yang  berpendidikan  pun  dapat  kehilangan  akal  dan  melakukan tindakan  pelecehan  terhadap  orang  lain.  Kasus  kekerasan  seksual  yang terungkap ke publik semenjak tahun 2019 sudah sangat banyak atau bahkan bisa  disebut  sebagai  pandemi  kekerasan  seksual  (BBC  News  Indonesia, 2021).  Kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  yang  terungkap  ke media  nasional  kebanyakan  terjadi  di  kota-kota  besar  seperti  Yogyakarta, Bandung,  Riau,  dan  Jakarta.  Kebanyakan  kasus  ini  menimpa  mahasiswa perempuan  dan  hal  yang  dialami  juga  beragam,  mulai  dari  memegang tangan, mencium pipi, hingga meraba bagian-bagian vital perempuan (BBC News  Indonesia,  2021;  Fawaidi,  2021).  Mahasiswa  yang  mengalami kekerasan  seksual  tersebut  mencoba  mencari  keadilan  dengan  melaporkan
orang  yang  bersangkutan  mulai  dari  tingkat  jurusan  hingga  ke  fakultas namun  ternyata  masih  banyak  ditemukan  oknum  yang  menganggap  hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele, tidak ditindak secara serius, dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
Perempuan  yang  masuk  dalam  kategori  kelompok  rentan ( vulnerable )  menjadi  kaum  yang  paling  terdampak  dari  kasus  kekerasan seksual  di  kampus.  Selain  menjadi  korban,  mereka  masih  harus  memikul beban sosial dari orang-orang di sekitarnya. Ada anggapan bahwa kekerasan seksual  tidak  akan  terjadi  jika  perempuan  tidak  memberi  peluang  atau kesempatan  pada  pelaku  untuk  melakukan  aksinya,  ada  juga  anggapan bahwa  perempuan  harus  menjaga  pakaiannya  agar  tidak  mengundang kejahatan  terhadap  dirinya.  Stigma  masyarakat  yang  masih  kental  untuk cenderung  menyalahkan  korban  perlu  segera  diubah  karena  perempuan memiliki  hak  atas  tubuhnya,  perempuan  berhak  memilih  baju  sesuai seleranya, dan terlebih lagi, perempuan harus dijamin hidupnya dari segala bentuk kekerasan seksual.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas  mengenai Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  antara  lain  dilakukan  oleh Virgistasari  dan  Irawan  (2021)  yang  membahas  mengenai  segala  bentuk kekerasan  seksual  di  kampus  dapat  dikenai  hukuman  dengan  telah diterbitkannya  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021.  Namun  hal  itu  tidak mudah  untuk  serta  merta  dilakukan  karena  belum  semua  paham  mengenai makna  dari  kekerasan  seksual  dan  apa  saja  yang  masuk  dalam  kategori kekerasan  seksual.  Adawiyah  et  al.  (2022)  mengemukakan  bahwa konstruksi sosial mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa masih belum sepenuhnya  tepat  sehingga  perlu  diberikan  sosialisasi  mengenai  apa  itu kekerasan  seksual,  adanya  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  yang membahas  mengenai  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  serta bagaimana harus melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Lahirnya  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  juga  tak  lepas  dari berbagai  kritik.  Suherman  et  al.  (2021)  melakukan  penelitian  tentang Permendikbud  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi dipandang  secara  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Secara  filosofis,  ada beberapa  poin  yang  dinilai  bertentangan  dengan  falsafah  Pancasila  dan
Pembukaan  UUD  1945  sehingga  perlu  dikaji  ulang.  Secara  sosiologis,  ia menilai  bahwa  peraturan  ini  sudah  baik  dan  memiliki  manfaat  untuk memerangi  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi.  Sedangkan  secara yuridis,  peraturan ini masih  banyak kekurangan  yang harus diperbaiki agar sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  misalnya norma  agama.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amal  (2021)  membahas mengenai  maksud  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  dan  termasuk  dalam delik  apakah  kalimat  tersebut.  Dari  penelitian  yang  ia  lakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  maksud  dari  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  adalah segala  sesuatu  yang  hanya  dapat  diukur  dari  perspektif  korban  sehingga dapat  dilakukan  pemisahan  antara  delik  aduan  dan  delik  biasa.  Pemerintah sebaiknya  dapat  membuat  kalimat-kalimat  yang  jelas  dan  tidak menimbulkan  multitafsir  (Amal,  2021).  Implementasi  peraturan  ini  belum banyak  diterapkan  oleh  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Hal  ini  diperkuat dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Febrianti  et  al.  (2022)  yang menjelaskan  mengenai  belum  adanya  bentuk  penerapan  Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Institusi  perguruan  tinggi  yang  seharusnya  menjadi  tempat menyenangkan  untuk  belajar,  berekspresi,  eksplorasi,  dan  berpendapat  kini menjadi tempat yang tidak aman. Pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di  kampus  mencoreng  citra  pendidikan.  Oleh  karena  banyaknya  kasus kekerasan  seksual  di  kampus  yang  mulai  naik  ke  permukaan  membuat Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Indonesia,  Nadiem  Makarim, mengesahkan  Peraturan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  (Permendikbud)  Republik  Indonesia  Nomor  30  tentang pencegahan  dan  penanganan  di  tingkat  perguruan  tinggi  pada  tanggal  31 Agustus  2021.  Seharusnya  peraturan  ini  menjadi  seperti  oasis  di  tengah padang  gurun.  Bisa  melindungi  dan  mengurangi  kekerasan  seksual  yang marak terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat: Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 30 di perguruan tinggi di Indonesia?
Mengacu  pada  fokus  permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  implementasi  Permendikbud  Nomor
30 di perguruan tinggi di Indonesia serta memberi rekomendasi apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mewujud nyatakan peraturan tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  AGIL  (Adaptation,  Goal Attainment,  Integration,  Latency)  yang  dikemukakan  oleh  Talcott  Parsons untuk  melihat  kebijakan  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021.  Talcott Parsons  menyatakan  bahwa  setiap  sistem  sosial  perlu  mencakup  empat  hal agar dapat berfungsi yang kemudian dikenal dengan four function paradigm atau skema AGIL (Ritzer and Stepnisky, 2011).
Talcott  Parsons  menyatakan  bahwa  terdapat  empat  fungsi  utama yang  harus  dimiliki  setiap  sistem  sosial  agar  dapat  berjalan  dengan  baik yaitu AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Megawati et  al.  (2022)  menjelaskan  bahwa  (1)  Adaptation  merupakan  kemampuan suatu sistem untuk dapat mengatasi masalah yang datang dari luar; (2) Goal Attainment merupakan kemampuan sistem untuk mengetahui apa tujuannya dan bagaimana cara mencapainya; (3) Integration yaitu kemampuan sebuah sistem  untuk  mengatur  hubungan  antar  bagian;  (4)  Latency  merupakan kemampuan sistem untuk mampu menjaga dan memelihara pola yang telah diciptakan.
Skema  AGIL  dapat  membantu  menganalisis  peraturan  mengenai kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi; Pertama,  Adaptation setiap perguruan  tinggi  harus  mengimplementasikan  Permendikbud  Nomor  30 Tahun 2021 untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual di kampus. Kedua,  Goal  attainment tujuan  utama  dari  diterbitkannya  peraturan  ini adalah  untuk  mencegah  tindakan  kekerasan  seksual  di  kampus  sehingga kegiatan  belajar  mengajar  dapat  berjalan  dengan  kondusif. Ketiga, Integration Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  harus  dapat  diadaptasi oleh  setiap  perguruan  tinggi  dengan  melibatkan  semua  aktor  yang  ada  di kampus. Keempat,  Latency peraturan  yang  sudah  dibuat  di  masing-masing kampus  harus  terus  dijalankan  dan  dipelihara  agar  menjadi  komitmen jangka  panjang  dalam  menanggulangi  kekerasan  seksual  di  perguruan tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  desk  study  dan  data  yang dikumpulkan berupa secondary data. Secondary data adalah data-data  yang dikumpulkan  oleh  orang  lain  dan  bukan  oleh  penulis  untuk  penelitian terdahulu  (Martins  et  al.,  2018).  Secondary  data  dapat  ditemukan  dalam; Pertama ,  Sumber  data  pemerintah.  Biasanya  lembaga  pemerintah  sering mengadakan  penelitian  sesuai  bidang  masing-masing  yang  dimuat  di website  resmi  masing-masing  lembaga.  Sumber  data  pemerintah  dapat berupa  hasil  penelitian,  undang-undang,  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah.  Data  penelitian  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  secondary data.  Pada  penelitian  ini,  sumber  data  pemerintah  yang  digunakan  adalah salinan  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  mengenai  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Kedua, Data dari private international projects. Private international projects  seperti  European  Commission  memiliki  beragam  data  menarik tentang berbagai hal yang dihimpun dari negara-negara bagian di Eropa, hal ini  dapat  menjadi  pertimbangan  sumber  data  yang  dapat  digunakan  dalam penelitian.  Salah  satu  program  European  Commision  yaitu  USVreact menjadi salah satu data dalam penelitian ini.
Ketiga , Web  scrapping .  Suatu  cara  pengumpulan  data  dengan ekstraksi  data  dari  situs  web,  namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah pemilihan website yang kredibel dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, website  yang  digunakan  antara  lain  laman  berita  online,  website  resmi perguruan tinggi, dan website resmi lembaga pemerintahan.
Keempat,  Jurnal  ilmiah.  Penelitian-penelitian  terdahulu  yang diterbitkan  dalam  bentuk  jurnal  ilmiah  akan  sangat  membantu  peneliti dalam melakukan riset. Jurnal ilmiah kini banyak tersedia dan dapat diakses di berbagai web jurnal resmi. Jurnal ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri  yang  relevan  dengan  topik pembahasan.
Analisis data dilakukan dengan mencari data-data yang sesuai dengan tema baik  dari  jurnal,  buku,  website,  serta  undang-undang  atau  peraturan pemerintah  yang  membahas  mengenai  kekerasan  seksual  yang  terjadi kampus lalu direfleksikan guna menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kebijakan Undang-Undang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di

## Berbagai Negara
Indonesia  bukan  negara  pertama  yang  mengesahkan  peraturan  atau undang-undang  mengenai  kekerasan  seksual,  sudah  banyak  negara  yang terlebih  dahulu  menaruh  perhatian  terhadap  kekerasan  seksual  yang  terjadi di  perguruan  tinggi.  Negara-negara  ini  membuat  peraturan  di  mana  semua universitas  harus  turut  berpartisipasi  di  dalam  memerangi  kejahatan tersebut.  Negara  tetangga  Indonesia  yaitu  Australia  telah  membentuk guidelines bernama Respect.  Now. Always. yang  dibentuk bersama oleh 39 universitas  di  Australia  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di lingkungan  kampus  serta  merumuskan  tahapan  apa  saja  yang  perlu dilakukan  untuk  melindungi  dan  mendampingi  korban  kekerasan  seksual (Universities Australia, 2016). Setiap universitas di Australia telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk merespon laporan mahasiswa. Siapapun yang melaporkan  adanya  tindak  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus  akan ditempatkan sebagai prioritas untuk diselesaikan.
Negara  adidaya  Amerika  juga  telah  membuat  amandemen pendidikan  bernama  Title  IX  pada  tahun  1972.  Dalam  laman  website  U.S. Department  of  Education  dijelaskan  bahwa  isi  Title  IX  kurang  lebih berbunyi bahwa tidak ada orang di Amerika yang tidak boleh berpartisipasi, dikecualikan,  atau  menjadi  sasaran  diskriminasi  atas  dasar  sex  di  bawah kegiatan pendidikan apapun yang menerima bantuan keuangan federal. Lalu pada tahun 2019, Departemen Pendidikan di Amerika menyiapkan proposal mengenai guidelines implementasi  Title  IX  untuk  memerangi  kekerasan seksual yang marak terjadi di kampus (Melnick, 2019).
Hal  serupa  juga  terjadi  di  Jepang  di  mana  terbentuk  sebuah komunitas bernama The University of Tokyo Violence Against Women (UT VAW)  yang  mengambil  peran  untuk  memerangi  kekerasan  terhadap perempuan,  mendampingi  korban,  dan  berusaha  menyuarakan  kesetaraan gender  di  Jepang.  Sementara  itu  di  Benua  Eropa,  beberapa  universitas menginisiasi  dibentuknya  USVSV  atau  Universities  Supporting  Victims  of Sexual  Violence.  USVSV  ini  merupakan  sebuah  pelatihan  di  mana universitas-universitas  di  benua  Eropa  mengirimkan  staff  atau  perwakilan untuk  mengikuti  training  mengenai  guidelines  penanganan  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  kampus.  Dengan  cara  tersebut  diharapkan  pihak kampus dapat cepat tanggap dalam memberikan pelayanan dan solusi ketika terjadi  kekerasan  seksual  di  kampus.  Di  negara-negara  Asia  Tenggara, undang-undang  kekerasan  seksual  yang  fokus  menyoroti  kejadian  di kampus  masih  sangat  sedikit.  Biasanya  undang-undang  kekerasan  seksual yang dimiliki adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau domestic violence, child abuse, dan lain-lain (BBC News Indonesia, 2021).
Padahal  jumlah  universitas  di  Asia  Tenggara  cukup  banyak  namun  kasus kekerasan  seksual  di  kampus  masih  belum  diberi  banyak  perhatian. Indonesia  yang  mengesahkan  undang-undang  Permendikbud  Nomor  30 Tahun  2021  mengenai  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  membuat sebuah  harapan  baru  bahwa  mahasiswa  dilindungi  dan  pelaku  kekerasan seksual dapat menerima hukuman yang sesuai.

## Identifikasi Kekerasan Seksual di Kampus
World  Health  Organization  (WHO)  dalam  World  Report  on Violence  and  Health  (2002)  mendefinisikan  kekerasan  seksual  sebagai setiap perilaku seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau  rayuan  seksual  yang  tidak  diinginkan,  tindakan  mencoba  bergaul, maupun  diarahkan  langsung,  melawan  seksualitas  seseorang  menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi  apapun,  tidak  terbatas  hanya  di  rumah  dan  tempat  kerja.  Pengertian lain  mengenai  kekerasan  seksual  yang  dikemukakan  WHO  dalam
Understanding  and  Addressing  Violence  Against  Women  (2012)  yaitu segala  tindakan  baik  yang  bentuknya  pelecehan  verbal  sampai  pemaksaan penetrasi  dan  segala  jenis  paksaan  lainnya,  dari  tekanan  dan  intimidasi sosial hingga pemaksaan fisik.
Berdasarkan  Undang-Undang  Permendikbud  Nomor  30  tahun  2021 mengenai  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  lingkungan Perguruan  Tinggi,  disebutkan  dalam  Pasal  5  bahwa  jenis-jenis  kekerasan seksual  yang  dapat  terjadi  di  kampus  mencakup  tindakan  yang  dilakukan secara  verbal  atau  lisan,  non  fisik,  fisik,  dan  kekerasan  seksual  yang dilakukan melalui teknologi.

## Pembahasan

## Respon Politik Kampus di Indonesia
Indonesia memiliki banyak sekali perguruan tinggi  yang tersebar di tiap daerah namun sayangnya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual masih belum maksimal. Adanya pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021  mengenai  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  ini  diharapkan  mampu  memantik  setiap perguruan  tinggi  untuk  membuat  aksi  nyata  penanganan  apabila  terjadi kekerasan seksual di kampus.

## Perguruan  tinggi  yang  belum  pernah  memiliki  inisiasi  implementasi Undang-Undang Kekerasan Seksual
Dikutip  dari  laman  Good  News  from  Indonesia  (sebuah  website yang  membagikan  berbagai  berita  positif  dan  inspiratif  dari  Indonesia) mengungkapkan  bahwa  data  yang  dilansir  oleh  Statista  pada  tahun  2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki jumlah perguruan  tinggi  terbanyak  di  dunia  setelah  India  dan  Amerika  Serikat (Aditiya,  2021).  Indonesia  memiliki  kurang  lebih  2.694  perguruan  tinggi yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dari  ribuan  perguruan  tinggi tersebut, belum semuanya memiliki aturan yang jelas mengenai penanganan kasus  kekerasan  seksual.  Hal  ini  dapat  menjadi  ladang  subur  munculnya
berbagai  kasus  kekerasan  seksual  karena  pelaku  merasa  tidak  ada  aturan yang  dapat  menjeratnya.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  selama  ini sudah banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus namun tidak dapat  diproses  hukum  dan  hanya  berakhir  dengan  kata  damai.  Pengambil kebijakan  di  kampus  seharusnya  segera  bertindak  dengan  disahkannya Permendikbud  Kekerasan  Seksual  di  Kampus,  sehingga  keamanan mahasiswa  terjamin  serta  proses  belajar  mengajar  tidak  menyalahi  jalan yang seharusnya.
Perguruan  tinggi  yang  sudah  pernah  memiliki  inisiasi  implementasi Undang-Undang Kekerasan Seksual
Beberapa  perguruan  tinggi  di  Indonesia  telah  membuat  berbagai kebijakan  dan  juga crisis  center guna  menangani  laporan  adanya  kasus kekerasan  seksual  sesegera  mungkin.  Berikut  ini  adalah  beberapa  contoh perguruan  tinggi  yang  telah  mengimplementasikan  Undang-Undang Kekerasan Seksual:
1) Universitas Gadjah Mada
Semenjak  mencuatnya  beberapa  kasus  kekerasan  seksual  yang dialami mahasiswa UGM beberapa tahun belakangan ini, Rektor Universitas Gadjah  Mada  kemudian  membuat  peraturan  undang-undang  yang  khusus mengatur  mengenai  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  kampus. Peraturan  Rektor  UGM  Nomor  1  Tahun  2020  dikeluarkan  tanggal  24 Januari  2020  yang  mengatur  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Peraturan ini bahkan  ditetapkan  jauh  sebelum  Permendikbud  Kekerasan  Seksual  Nomor 30  disahkan  oleh  Bapak  Nadiem  Makarim.  Inisiatif  Universitas  Gadjah Mada  perlu  diapresiasi  dan  dicontoh  oleh  kampus  lain  karena  dengan adanya  peraturan  tersebut  di  kampus,  terbukti  bahwa  Universitas  Gadjah Mada  mendengar  kritik  dan  saran  serta  berusaha  mencari  jalan  keluar  dari setiap  masalah  yang  ada  (dalam  hal  ini  kekerasan  seksual).  Mahasiswa menjadi  prioritas  agar  proses  belajar  mengajar  dapat  berjalan  dengan kondusif.
Mahasiswa  yang  mengalami  kekerasan  seksual  di  kampus Universitas  Gadjah  Mada  kini  dapat  melaporkannya  melalui  ULT  (Unit
Layanan  Terpadu)  yang  dapat  diakses  melalui  website  Universitas  Gadjah Mada.  Dalam  website  ini  tedapat  penjelasan  mengenai  persyaratan pelayanan,  sistem  mekanisme  atau  prosedur,  dan  jangka  waktu penyelesaian.  Semua  layanan  ini  gratis  alias  tidak  dipungut  biaya  sepeser pun.  Mahasiswa  yang  telah  mengakses  laman  tersebut  dapat  membuat permohonan  dengan  masuk  atau sign  in dengan  akun  email  UGM  masing- masing. Dalam laporan tersebut dapat disertakan data diri korban, data diri pelapor  kasus  ini,  data  diri  terduga  pelaku,  dan  kronologi  kejadian.  Dalam kronologi  kejadian  dapat  dijelaskan  dengan  detail  mengenai  bentuk kekerasan seksual yang dialami, waktu dan tanggal, tempat terjadinya kasus tersebut,  saksi  kejadian,  hingga  bisa  melampirkan  bukti  yang  dimiliki. Pelaporan  kekerasan  seksual  tersebut  akan  segera  diproses  dalam  waktu 3x24 jam sejak Unit Layanan Terpadu menerima pengaduan tersebut. Selain ULT atau Unit Layanan Terpadu yang mencakup laporan dari semua warga Universitas  Gadjah  Mada,  terdapat  pula crisis  center di  tingkat  fakultas yaitu  FISIPOL  Crisis  Center  atau  dapat  disingkat  sebagai  FCC.  Fisipol Crisis Center ini merupakan salah satu unit layanan di bawah Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  yang  dibentuk  dengan  tujuan  agar  lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual. Fisipol Crisis Center diresmikan pada tanggal  3  Februari  2021.  Fisipol  Crisis  Center  ini  dapat  dihubungi  melalui media sosial Instagram dan Whatsapp. Dalam media sosial tersebut terdapat link  yang  berisi  Form  Pengaduan  dan  juga  buku  panduan  Fisipol  Crisis Center  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami  terlebih  dahulu  sebelum  membuat aduan.  Sesuai  tagarnya  #RuangAmanFisipol,  Fisipol  Crisis  Center  ini berusaha  mewujudkan  ruang  aman  bagi  mahasiswa,  dosen,  karyawan,  dan semua warga Universitas Gadjah Mada.

## 2) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
Solo  merupakan  kota  kecil  namun  ternyata  salah  satu  perguruan tingginya menjadi salah satu kampus yang telah menerapkan Permendikbud Nomor 30 mengenai Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus. Universitas Sebelas  Maret  (UNS)  melalui  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  (BEM) mendirikan  WE-CARE  atau  Women  Crisis  Center  UNS.  WE-CARE Universitas  Sebelas  Maret  ini  fokus  pada  pengaduan  adanya  tindak
kekerasan  seksual  yang  dialami  warga  kampus,  selain  itu  WE-CARE  juga memberi bantuan psikologis baik pada korban maupun penyintas kekerasan seksual. Mereka ingin mendampingi korban agar kondisi kejiwaannya tetap stabil  dan  tidak  terguncang  akibat  kekerasan  seksual  yang  dialaminya. Selain  itu,  WE-CARE  Universitas  Sebelas  Maret  juga  membantu  korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Segala tindak kekerasan seksual harus mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Pengaduan kasus  kekerasan  seksual  melalui  WE-CARE  Universitas  Sebelas  Maret dapat  melalui  media  sosial  seperti  Instagram  dan  juga  Whatsapp. Pendampingan akan segera dilakukan setelah laporan diterima.
3) Komitmen masing-masing kampus di Indonesia
Meskipun belum semua perguruan tinggi telah memiliki crisis center yang  khusus  menangani  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus, namun keikutsertaannya dalam berpartner bersama HopeHelps menunjukkan  keseriusan  tiap  perguruan  tinggi  tersebut  dalam  memerangi kekerasan  seksual.  HopeHelps  adalah  sebuah  lembaga  kelompok  advokasi yang berpartner dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia. HopeHelps adalah layanan  cepat  tanggap  yang  dimiliki  kampus  untuk  merespon  dan menangani  adanya  tindak  kekerasan  seksual.  Dikutip  dari  laman  berita online  idntimes.com,  kelimabelas  perguruan  tinggi  yang  memiliki  layanan HopeHelps  antara  lain  Universitas  Indonesia,  Universitas  Gadjah  Mada, Institut  Teknologi  Bandung,  Universitas  Udayana,  Universitas  Airlangga, Universitas  Negeri  Semarang,  Universitas  Bogor,  Universitas  Katholik Parahyangan,  Universitas  Brawijaya,  Universitas  Diponegoro,  dan Universitas Trisakti (Hutasoit, 2021).

## KESIMPULAN
Kasus  kekerasan  seksual  yang  kini  kian  marak  terjadi  berbagai perguruan  tinggi  di  Indonesia  perlu  diberi  perhatian  khusus.  Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Permendikbud)  Republik  Indonesia  Nomor  30  mengenai  Pencegahan  dan Penanganan  di  Tingkat  Perguruan  Tinggi  yang  telah  disahkan  pada  bulan
Agustus 2021 seharusnya membuat tiap perguruan tinggi di Indonesia mulai melakukan  aksi  nyata  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di kampus.  Dari  pembahasan  yang  telah  dilakukan  terlihat  bahwa  peraturan yang  dibuat  sebagai  bentuk  adaptasi  dari  masalah  kekerasan  seksual  di perguruan  tinggi  dan  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  hal  tersebut masih  belum  diintegrasikan  dengan  baik.  Banyak  perguruan  tinggi  yang belum  mengimplementasikan  peraturan  pemerintah.  Jika  integrasi  di masing-masing kampus belum dilakukan maka belum dapat tercipta latency atau pola dalam jangka waktu lama.
Rekomendasi  implementasi  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021 mengenai  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Tingkat Perguruan Tinggi, yaitu: a) memastikan setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki crisis center yang khusus mencegah dan menangani adanya kasus kekerasan  seksual  di  kampus,  b)  mengadakan  edukasi  dan  sosialisasi mengenai  kekerasan  sosial  baik  bagi  mahasiswa,  dosen,  hingga  staff  yang ada  di  perguruan  tinggi  dengan  harapan  setiap  orang  dapat  memahami  hal apa  saja  yang  masuk  dalam  kategori  kekerasan  seksual,  apa  sanksi  dan hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual,  ke  mana  harus  melaporkan  jika mengalami  hal  tersebut,  dan  lain-lain;  c)  bekerja  sama  dengan  LBH  atau Lembaga  Bantuan  Hukum  guna  menangani  dan  mendampingi  korban  agar mendapat  keadilan  dan  memastikan  pelaku  mendapat  sanksi  dan  hukuman tegas  atas  perilakunya;  d)  bekerja  sama  dengan  lembaga  psikolog  guna mendampingi korban dan memulihkan kondisinya.
Mengingat studi ini hanya berbasis pada data yang tersedia di website dan  informasi  lain  yang  tersedia  di  internet,  tentu  banyak  hal  yang  belum dapat  kami  tangkap  dan  ungkap.  Karena  itu,  riset  lanjutan  dengan  metode yang  lebih  komprehensif  masih  diperlukan  guna  menghasilkan  informasi, perspektif, dan rekomendasi yang lebih solid.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  Robiatul,  Reza  Hilmi  Luayyin,  and  M.  Nabat  Ardli.  2022. “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi  Perspektif Sosiologis.” Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan
19(3):781-796. doi: 10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796.
Aditiya,  Iip  M.  2021.  “Indonesia  Masuk  Daftar  Negara  dengan  Jumlah
Perguruan  Tinggi  Terbanyak  di  Dunia.” Good  News  From Indonesia. Retrieved December 20, 2021
(https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/04/12/ada-
indonesia-ini-5-negara-dengan-jumlah-perguruan-tinggi-terbanyak- di-dunia).
Amal, Bakhrul. 2021. “Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan
Korban”  dalam  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual.” Jurnal  Crepido 3(2):86-95.
Armstrong,  Elizabeth  A.,  Miriam  Gleckman-Krut,  and  Lanora  Johnson.
2018. “Silence, Power, and Inequality: an Intersection Approach to Sexual  Violence.” Annual  Review  of  Sociology 44:99-122.  doi:
10.1146/annurev-soc-073117-041410.
BBC News Indonesia. 2021. “’Pandemi Kekerasan Seksual’ di Kampus dan Permendikbud 30: Mengapa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ dimaknai ‘Pelegalan  Kebebasan  Seks’?” BBC  News  Indonesia. Retrieved
December  1,  2021  (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 59265939).
BBC  News  Indonesia.  2021.  “Kasus  Dugaan  Pelecehan  Seksual  di
Universitas Riau: Permendikbudristek Soal Pencegahan Kekerasan Seksual  ‘Rawan  Digembosi’” BBC  News  Indonesia. Retrieved
January  19,  2022  (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 59198733).
Dartnall,  Elizabeth  and  Rachel  Jewkes.  2013.  “Sexual  Violence  Against Women:  The  Scope  of  The  Problem,” Best  Practice  &  Research
Clinical Obstetrics and Gynaecology 27: 3-13 . doi:
10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002
Fawaidi,  Ach.  2021.  “Mahasiswi  Universitas  Udayana  Diduga  Alami
Pelecehan Seksual  oleh  Teman Kampus, Pihak BEM  Laporkan ke Rektorat.” Kompas. Retrieved December 20, 2021.
(https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/190911978/mahasis wi-universitas-udayana-diduga-alami-pelecehan-seksual-oleh- teman?page=all).
Febrianti,  Erinca,  Bambang  Widiyahseno,  Robby  Darwis  Nasution,  and
Yusuf  Adam  Hilman.  2022.  “Analisis  Kebijakan  Permendikbud Ristek  Nomor  30  Tahun  2021  Dalam  Upaya  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) 7(1):52-62.
Fisipol UGM. 2021. “Launching Fisipol Crisis Center: Upaya Mewujudkan Ruang Aman Bebas Kekerasan Seksual.” Retrieved December 19,
2021 (https://fisipol.ugm.ac.id/launching-fisipol-crisis-center- upaya-mewujudkan-ruang-aman-bebas-kekerasan-seksual/).
Garcia-Moreno,  Claudia,  Alessandra  Guedes,  and  Wendy  Knerr.  2012.
Understanding and Addressing Violence Against Women: Intimate Partner  Violence.  Geneva:  World  Health  Organization  &  Pan American  Health  Organization.  Retrieved  January  19,  2022
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432).
Humas  UNS.  2021.  “WE-CARE  UNS  Buka  Layanan  Pengaduan  dan
Pendampingan  Korban  Kejahatan  Seksual.”  Retrieved  December 19, 2021 (https://uns.ac.id/id/uns-update/we-care-uns-buka- layanan-pengaduan-dan-pendampingan-korban-kejahatan- seksual.html).
Hutasoit,  Lia. 2021.  “HopeHelps  Sediakan Advokasi  Kekerasan Seksual  di
Kampus.” IDN Times. Retrieved December 19, 2021.
(https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-
1/hopehelps-sediakan-advokasi-kekerasan-seksual-di-kampus/2).
Krebs,  Christopher  P.,  Christine  H.  Lindquist,  Tara  D.  Warner,  Bonnie  S.
Fisher,  Sandra  L.  Martin.  2007.  “The  Campus  Sexual  Assault
(CSA)  Study .” Washington:  National  Institute  of  Justice. Unpublished Manuscript. Retrieved January 18, 2022
(https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/campus-sexual- assault-csa-study).
Krug,  Etienne  G.,  Linda  L.  Dahlberg,  James  A.  Mercy,  Anthony  B.  Zwi,
and  Rafael  Lozano.  2002.  World  Report  on  Violence  and  Health.
Geneva: World Health Organization.
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/924154561 5_eng.pdf).
Martins,  Fellipe  Silva,  Julio  Araujo  Cameiro  da  Cunha,  and  Fernando Antonio  Ribeiro  Serra.  2018.  “Secondary  Data  in  Research-Uses and  Opportunities,” Iberoamerican Journal of Strategic Management 17(4):1-4. doi: 10.5585/ijsm.v17i4.2723.
Megawati, S., F. Niswah, M A Mahdiannur, and N. B. Segara. 2022. “A-G-
I-L  Scheme  as  Social  System  to  Build  Characters  Caring  for  The Environment  Through  The  Adiwiyata  Program.” IOP  Conference Series: Earth and Environtmental Science, 950 .
Melnick, R. Shep. 2019. “The Department of Education’s Proposed Sexual Harassment  Rules:  Looking  Beyond  The  Retoric.” The  Brookings
Institution Website . Retrieved December 1, 2021
(https://www.brookings.edu/blog/brown-center-
chalkboard/2019/01/24/the-department-of-educations-proposed- sexual-harassment-rules-looking-beyond-the-rhetoric/).
Noviana,  Ivo.  2015.  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan
Penanganannya,” Jurnal Sosio Informa 1(1):13-28. doi: 10.33007/inf.v1i1.87.
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  RI.  2021.
“Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”
Universitas  Gadjah  Mada.  2020.  “Peraturan  Rektor  Universitas  Gadjah Mada  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  oleh  Masyarakat  Universitas  Gadjah  Mada.” (https://hukor.ugm.ac.id/download/peraturan-rektor/).
Power,  Lauren.  2021.  “End  Sexual  Violence  Against  Female  University Students in Japan: Advocacy in Action from UTokyo VAW.” The Tokyo  International  Law  Hub  Website . Retrieved  December  1, 2021 (https://www.utokyointlaw.com/post/end-sexual-violence- against-female-university-students-in-japan-advocacy-in-action- from-utokyo-vaw).
Purwanti,  Ani,  and  Marzellina  Hardiyanti.  2018.  “Strategi  Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU  Kekerasan  Seksual.” Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum
47(2):138-148. doi: 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.
Ritzer,  George  and  Jeffrey  Stepnisky.  2011. The  Wiley-Balckwell Companion  to  Major  Social  Theorists .  United  Kingdom:  John wiley & Sons Ltd.
Suherman, Andika, Lina Aryani, and Eka Yulyana. 2021. “Analisis Fungsi
Peraturan  Mentri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi Nomor  30  Tahun  2021  dalam  Mencegah  Kekerasan  Seksual  di Kampus.” Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan 7(7):173-182.  doi: 10.5281/zenodo.5704133.
ULT  UGM.  2020.  “ULT  Khusus:  Penanganan  Kekerasan  Seksual.”  Unit
Layanan  Terpadu  Universitas  Gadjah  Mada  Website.  Retrieved December 20, 2021
(https://ult.ugm.ac.id/eservices/portal/publics/detail/17).
Universities  Australia.  2016.  Guidelines  for  University  to  Responses  to
Sexual  Assault  and  Sexual  Harassment.  Australia:  Universities Australia. (https://www.universitiesaustralia.edu.au/wp-
content/uploads/2018/10/UA-Guidelines-5.pdf).
U.S.  Department  of  Education.  2021.  “Title  IX  and  Sex  Discrimination.” Retrieved January 19, 2022
(https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html).
USVreact.  2016.  “Universities  Supporting  Victims  of  Sexual  Violence: Training  for  Sustainable  Services.”  Retrieved  December  3,  2021 (https://usvreact.eu/about/).
Virgistasari,  Aulia,  and  Anang  Dony  Irawan.  2022.  “Pelecehan  Seksual Terhadap  Korban  Ditinjau  dari  Permendikbud  Nomor  30  Tahun
2021.” Media of Law and Sharia 3(2):107-123. doi:
10.18196/mls.v3i2.14336.
Waruwu,  Riki  Perdana  Raya.  2017.  “Perluasan  Ruang  Lingkup  Kerugian
Immaterial.”  Mahkamah  Agung  Website.  Retrieved  January  19, 2022 (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel- hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh- dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h).