## ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERKAIT PELAKSANAAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/ KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
PELAYANAN RAWATAN INTENSIF RUMAHSAKIT DI KOTA BATAM TAHUN 2019
Fajri Israq 
RS Graha Hermine

## Abstract
In  the  health  service  system,  the  hospital  acts  as  a  referral  place  and  a further  health  service  facility.  The  refusal  of  admission  of  patients  with intensive care at the hospital, accompanied by efforts to avoid the provision of facilities and facilities  from the hospital for ICU treatment, appeared in several  hospitals.  Even though the role of  the hospital  itself as a place for further  treatment  of  primary  care  is  so  big  and  important.  This  also contradicts  the  main  duties  and  functions  of  the  hospital  itself,  although  it still  pays  attention  to  the  class  of  the  hospital  itself.  There  is  a  legal  or policy conflict in the application of ICU services, between Law number 44 of 2009 concerning Hospitals, Minister of Health Regulations number 1778 of 2010 concerning guidelines for intensive care services, and Law number 24 of 2011 concerning BPJS. The ineffective application of the law is seen from  the  5  factors  of  legal  effectiveness  theory  described  by  Soerjono Soekanto,  namely  the  legal  factors  themselves,  law  enforcers,  facilities  or facilities,  society  and  culture.  The  implementation  of  Minister  of  Health Regulations number 1778/2010 and Law number 44/2009 on ICU  tends to run  less  effectively,  so  there  are  still  many  cases  of  rejection  of  ICU admission.  At  the  end  of  the  study,  it  was  found  that  there  was  a  need  to expalin    legal  /  regulatory  oversight  of  Minister  of  Health  Regulations number  1778/2010  and  Law  number  44/2009  strengthening  of  laws  / policies to become the legal basis for health services.
Keywords : Intensive Care Services, Hospital Policies, BPJS Health, Legal Effectiveness Theory.

## Abstrak
Pada  system  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit  berperan  sebagai  tempat rujukan  dan  fasilitas  layanan  kesehatan  tingkat  lebih  lanjut.  Adanya penolakan penerimaan pasien dengan rawatan icu ( intensive care ) di rumah sakit, disertai dengan upaya menghindari pengadaan sarana dan fasilitas dari rumah  sakit  untuk  rawatan  icu,  muncul  di  beberapa  rumah  sakit.  Padahal peran  rumah  sakit  itu  sendiri  sebagai  tempat  rawatan  lanjut  dari  layanan primer begitu besar dan penting. Hal ini juga bertentangan dengan tugas dan fungsi  utama  rumah  sakit  itu  sendiri,  meskipun  tetap  memperhatikan  kelas rumah  sakit  itu  sendiri.  Terjadi  pertentangan  hukum  atau  kebijakan  dalam penerapan  pelayanan  ICU,  antara  UU  nomor  44  Tahun  2009  tentang
 Alamat korespondensi: dr.fajriisraq2626@gmail.com
Rumahsakit,  Permenkes  nomor  1778  Tahun  2010  tetang  pedoman pelayanan  intensif  care,  dan  UU  nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS. Belum  efektifnya  penerapan  hukumnya  dilihat  dari  ke  5  faktor  teori efektifitas  hukum  yang  dijabarkan  oleh  Soerjono  Soekanto  yaitu  faktor hukumnya  sendiri,  penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat  dan kebudayaan.  Penerapan  PMK  1778/  2010  dan  UU  44/  2009  terhadap  ICU Rs  cenderung  berjalan  kurang  efektif,  sehingga  masih  banyak  kasus penolakan  penerimaan  ICU.Pada  akhir  penelitian  didapatkann  perlunya Sosialisasi  hukum  dan  pengawasan  Hukum/  regulasi  terhadap  PMK  1778/
2010 dan UU 44 / 2009 dan Melakukan penguatan hukum/ kebijakan Untuk menjadi dasar hukum bagi pelayanan Kesehatan.
Kata Kunci : Pelayanan intensive care, Kebijakan, BPJS Kesehatan,Teori efektifitas hukum.

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  kesehatan  dicapai  dengan    didukung  oleh  kerjasama dengan  semangat  kemitraan  antar    Pelaku  Kesehatan  dan  Pelaku Pembangunan,  baik  Pemerintah  secara  lintas  urusan,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  Badan  Legislative  dan  Yudikatif,  serta  masyarakat, termasuk  swasta 1 .  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  adalah  sistem  untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  dengan  dukungan  pengelolaan kesehatan sesuai SKN dapat dilaksanakan dengan berhasil guna dan berdaya guna  dengan  interaksi,.  Dalam  pelaksanaan  SKN,  seluruh  pelaku  harus memegang  teguh  prinsip-prinsip  umum  SKN  dan  prinsip  dasar subsistemnya,tetapi  juga  harus  realistis  dengan  kemampuan  sumber  daya manusia  dan  ketersediaan  dana  dan  sumber  daya  lainnya  ,serta  kondisi lingkungannya, sebab tujuan komponen pengelolaan kesehatan dalam SKN ini belum terlaksana secara ter intergratif 2 .
Pengaturan  teknis  pelaksanaan  lebih  lanjut  program  SKN  dituangkan dalam  berbagai  peraturan  sebagai  turunan  dari  kedua  Undang-Undang tersebut  diatas,  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan Presiden  (Perpres),  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes),  Keputusan Menteri  Kesehatan  (Kepmenkes),  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Kesehatan, Pedoman Pelaksanaan (Manlak), Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Praktis dan lain-lain.
Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yakni sistem Fee for Service ( Out of Pocket ) serta sistem Health Insurance. Sistem Out  of  Pocket ini  merupakan  sistem  yang  dipakai  pada  sebagian besar  pelayanan  kesehatan  dimana  pasien  yang  berobat  akan  membayar kepada pemberi layanan kesehatan secara pribadi berdasarkan layanan yang didapatkannya.    Data  WHO,  pada  tahun  2011  saja  masih  terdapat  75,7% masyarakat  Indonesia  yang  memakai  sistem  pembiayaan Out  of  Pocket ini dan hanya 8,4% yang melaksanakan sistem Health Insurance . Untuk sistem
1 Kepetusan Menteri Kesehatan  374 tahun 2009, tentang SKN ( Sistem Kesehatan Nasional )
2 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004
health  insurance sendiri  Indonesia  masih  menganut  sistem  kapitasi  dan sistem DRG ( Diagnose related Group ) 3
Pembiayaan  Kesehatan  di  Indonesia  dananya  masih  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ),  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (  APBD  ),  dan  dari  masyarakat  ,yaitu  Premi  Mandiri bagi peserta Asuransi, dimana sumber dana ini masih terlalu kecil, sehingga berdampak  pada  proses  pembiayaan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan,  baik pada tingkat primer maupun pada tingkat sekunder atau tersier/ rumahsakit.
Di sisi lain, ketersediaan fasilitas kesehatan milik pemerintah masih minim dari aspek kwalitas dan kwantitas, sehingga peran swasta sangat diharapkan penuh  untuk  dapan  membantu  pemerintah  mencapai  tujuan  kesehatan nasional.  Namun  begitupun,  apakah  rumahsakit  swasta  apakah  mampu bertahan  di  era  JKN  ini  jika  menjalankan  skema  pembiayaan  yang ditawarkan  pemerintah.  Atau,  mungkinkah  jika  ada  rumahakit  swasta  yang masih bertahan tidak ikut serta dalam program JKN ini, justru menemukan semacam pasar tersendiri untuk kemajuan rumahsakit tersebut 4
Karena proses pembiayaan ini yang belum berjalan lancar dan belum sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  banyak  kalangan  pelaku  kesehatan termasuk  juga  investor  di  bisnis  kesehatan.  Seperti  yang  banyak  dialami oleh rumahsakit swasta kebanyakan, merugi jika mengikuti pola tarif  yang diberikan  oleh  BPJS  selaku  pelaksana/  penyelenggara  JKN.  Terutama  jika sudah  berkenaan  dengan  perawatan  dengan  sarana  Intensive  Care  Unit (ICU).
Pihak  swasta  masih  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  tujuan kesehatan  nasional,  meskipun  keikut  sertaannya  sebagai  fasilitas  kesehatan yang  bekerja  sama  dengan  BPJS,  banyak  menemukan  benturan-  benturan, kerugian  dalam  penagihan  dengan  dalih  verifikasi,  aturan  yang  semakin lama semakin mempersulit  dokter dan pengelola  rumahsakit. Peneliti ingin mengetahui  seberapa  besar  peluang  bagi  suatu  rumah  sakit,  khususnya swasta,  untuk  dapat  tumbuh  dengan  mengembangkan  Intensive  care  Unit (ICU).  Banyak  rumahsakit  yang  sudah  bekerja  sama  dengan  BPJS, sementara  itu  aturan  BPJS  yang  semakin  memberatkan  rumahsakit  dalam pelayanan  rawatan  intensive,  terutama  pada  pembiayaannya  yang  rendah. Maka ada peluang, dan mungkin sudah banyak terjadi, banyak rumah sakit yang melakukan system quota untuk peserta pemegang BPJS. Pada saat itu, peserta  BPJS/  pasien  mestilah  dirujuk  ke  rumahsakit  lainnya  yang bekerjasama  dengan  BPJS..  Dan  merujuk  ini  tidaklah  mudah,  mengingat rumahsakit  lain  (yang  bekerjasama  dengan  BPJS)  bisa  melakukan penolakan.
Tarif  pembiayaan  rawatan  ICU  dari    InaCBGs  sangat  mempengaruhi pelayanan  ICU di rumah sakit, terutama  rumah sakit swasta. Tarif tersebut berada  di  bawah  tariff  normalnya  rumah  sakit.  Akibatnya,  beberapa  rumah sakit  melakukan  strategi  penerimaan  pasien  yang    membutuhkan  fasilitas
3 World Health Organization, 2011
4 Supari, S.F., et al . 2009, Indrajit 2001
ICU,  dengan  cara  membatasi  pemakaaian  jumlah  pemakaian  tempat  tidur rawat  ICU  bagi  peserta  pengguna  BPJS.  Hasil  wawancara  dan  telaah dokumen  pada  penelitian  awal  dengan    tiga  rumah  sakit  swasta  di  batam, menyebutkan  angka  pengalihan/  penolakan  ICU  masih  relative  tinggi dengan  angka  yang  bervariasi  dari  setiap  rumah  sakit.  Begitu  juga  halnya dengan pembagian/ perbandingan rawatan inap ICU antara pasien pengguna BPJS  Kes  dan  non  pengguna  BPJS  Kes,  yang  menunjukkan  selisih  angka rawatan  yang  tinggi  untuk  non  pengguna  BPJS.  Dapat  dilihat  dari  table berikut untuk data tersebut.
Tabel 1.1 Jumlah  Pasien Rawatan ICU Rs X Batam periode sept 2018 sampai dengan agt 2018 NO BULAN rawat ICU peserta BPJS penolakan penolakan bpjs 1 jun 6 2 3 2 2 jul 10 1 4 3 3 agt 9 5 6 5 4 rata2 7.3 1.6 3.3 2.6 5 jumlah 22 5 10 8
Sumber : wawancara dan dokumentasi data informasi Rs X Batam
Diagram 1.1 Jumlah  Pasien Rawatan ICU Rs X Batam
Periode juni 2018 sampai dengan agt 2018
Sumber : analisis statistic dokumentasi data informasi Rs X Batam, dari penelitian pendahulu.
Dari  table  dan  diagram  tersebut,    jumlah  rawatan  ICU  RS  X  batam pada periode juni 2018 sampai dengan agt 2018 sebesar 22 pasien. Dengan 5  pasien  diantaranya  berasal  dari  kepesertaan  BPJS.  Sedangakan  17  nya merupakan pasien non pengguna BPJS.
Diagram 1.2
Perbandingan Jumlah peserta BPJS dan Non BPJSPasien Rawatan ICU Rs X Batam Periode jun 2018 sampai dengan agt 2018
Sumber : analisis statistic dokumentasi data informasi Rs X Batam,
dari penelitian pendahulu
Sedangkan  dari  diagram  diatas,    jumlah  rawatan  ICU  RS  X  batam pada periode juni 2018 sampai dengan agt 2018 yang menggunakan peserta BPJS sebesar ± 19%. Sedangkan 81 %  berasal dari kepesertaan non BPJS.
Diagram 1.3
Perbandingan Jumlah penolakan peserta BPJS dan Non BPJS Pasien Rawatan ICU  Rs X Batam, periode jun 2018 sampai dengan agt 2018
Sumber : analisis statistic dokumentasi data informasi Rs X Batam, dari penelitian pendahulu.
Tabel 1.2  Jumlah  Pasien Rawatan ICU Rs Y Batam periode sept 2018 sampai dengan agt 2019 NO BULAN rawat ICU peserta BPJS penolakan penolakan bpjs 1 sept 17 12 14 11 2 oct 22 17 10 10 3 nov 15 11 15 15 4 des 16 12 16 12 5 jan 17 12 12 11 6 feb 21 10 10 15
7 mar 21 16 10 12 8 apr 22 12 15 15 9 mei 18 15 10 9 10 jun 19 16 12 10 11 jul 16 12 12 12 12 agt 17 11 15 12 jumlah 220 152 149 126 rata2 18.3 12.6 12.4 11.4
Sumber : wawancara dan dokumentasi data informasi Rs Y Batam
Diagram 1.4  Jumlah  Pasien Rawatan ICU Rs Y Batam Periode sept 2018 sampai dengan agt 2019
Sumber : analisis statistic dokumentasi data informasi Rs YBatam, dari penelitian pendahulu.
Dari table dan diagram di atas,  jumlah rawatan ICU RS Y batam pada periode sept 2018 sampai dengan agt 2019 sebesar 220 pasien. Dengan 176 pasien  diantaranya  berasal  dari  kepesertaan  BPJS.  Sedangakan  82 diantaranya  merupakan pasien non pengguna BPJS.

## B. Perumusan Masalah
Demi  keadilan  dan  kepentingan  masyarakat  banyak  terhadap kebutuhan  pelayanan  kesehatan,  maka  peneliti  memandang  perlu  untuk mengkaji  persoalan  hukum  dan  kebijakan  pelayan  public  di  bidang kesehatan,  khususnya  pelayanan  intensif,  maka  pada  latar  belakang  di  atas beberapa hal dari hasil penelitian dan data terdahulu didapatkan pertanyaan dan sekaligus permasalahan,
1. Bagaimana  kebijakan  Hukum  dan  Peraturan  Perundang-Undangan Terkait  BPJS  Kesehatan  terhadap  pelayanan  di  fasilitas  Kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas Kesehatan tingkat lanjut ?
2. Apakah  masalah  yang  timbul Saat  Implementasi  Kebijakan  BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan perawatan intensif ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional.  Rancangan  yang digunakan  dalam  penelitian  survei  sampel  ini  adalah  rancangan  analitik dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pengukuran atau pengamatan pada  seluruh  variabel  dilakukan  dalam  waktu  yang  sama  dan  wawancara mendalam  dengan  tenaga  medis  dan  para  medis  dan  pemegang  kebijakan terkait  peraturan  dan  undang-  undang  yang  mendasari  untuk  mengetahui factor factor yang mempengaruhi permasalahan rawatan  yang tidak sesuai/ standard akibat harapan gotong royong yang diterapkan  baik dalam rawatan maupun  dalam  proses  menerima  dan  mengirim  rujukan  .  Pendekatan  yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan hukum normative -  empiris  yang  menggunakan  data  sekunder  dan  data  primer  yang  berasal dari  buku-buku,  atau  literatur-literatur  hukum,  peraturan  perundang- undangan,  wawancara  serta  bahan-bahan  lainnya.  Penggunaan  pendekatan secara  normatif-empris  ini  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  dalam  suatu  masyarakat.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  beberapa  jenis  FKTL/  rumah  sakit  yang  memiliki  layanan ICU dan tidak memiliki layanan  ICU namun  menerima pasien critical  care sehingga  terlibat  dalam  proses  rujukan  layanan  ICU,  FKTL  ini  bisa  yang bekerjasamadengan BPJS Kesehata maupun tidak di Kota Batam.
Informasi  yang  didapat  dari  observasi  di  pelayanan  rawatn  ICU pada  beberapa  rumah  sakit  yang  terwakilkan,  dengan  melihat  proses penerimaan pasien critical care dalam aspek administrasi medis sampai pada proses  selama  rawatan  dalam  beberapa  hari  ke  depannya.  Informasi  juga didapat  dari  wawancara  yang  mendalam  dengan  pihak  terkait  dengan layanan ICU di beberapa rumah sakit di kota batam.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian Pustaka dan Studi Dokumen
1.1    Implementasi  Regulasi    dan  Pelaksanaan  BPJS  Kesehatan dan Kebijakan Daerah
Dalam  berbagai  kesempatan  pimpinan  daerah  dan  juga  melalui dinas  kesehatan  selalu  menghimbau  penyelenggara  pelayanan kesehatan  baik  pemrintah  sendir  maupun  pihak  swsta,  seperti  klinik dan rumah sakit, agar memperhatikan pelyanan kesehatan masyarakat. Apalagi  pemerintah  mulai  dari  pusat  hingga  ke  daerah-  daearh mendorong seluruh penduduk agar tedaftar dalam kepesertaan layanan BPJS  kesehatan  dan  memanfaatkan  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di negeri  ini  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatanlewat  karut  BPJS kesehatn.  Itu  sudah  merupakn  janji  pemerintah  dan  kewajiban  bagi seluruh  komponen  masyarakat  untuk  menyukseskan  program  JKN KIS  melalui  BPjs  kesehatan.  Karen  itu  pula  pemerintah  meminta terutam  pelaku  usaha  swasta  sector  kesehatan  agar  membuka/
bergabung  untuk  turut  serta  menerima  dan  siap  melayan  masyarakat dalam hal ini pasien yang menggunakan kartu BPJS kesehatan, tabpa kecuali dan jangan menolaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sehingga  dalam  hal  ijin  pengelolaan  dan  pendirian  usaha kesehatan  baik  klinik  dan  rumah  sakit,  pemerintah  kota  batam mendorong agar diselesaikan dengan baik dan cepat, agar pihak swsta juga  data  membantu  untuk  suksesnya  jKN  Kis  ini.  Tidak  hanya pelayanan    pada  rumah  sakit.  Pemerintah  dengan  senang  hati  rumah sakit  dapat  menambah  bed  rawatan,  baik  bagi  pihak  swasta  dan pemerintah sendiri. Namun kenyataan dalam proses perijinan rumah sakit yang mudah itu sesuai  dengan  janji  pemerintah,  banyak  rumah  sakit  yang  mendapat kendal  dalam  pelayanan  proses  ijin  dan  memperpanjang  itu  sendiri, meskipun  itu  terkait  akreditasi  dan  alasan  sebagainya.  Bahkan  dalam beberapa kasus, ada rumah sakit meskipun memilikin ijin operasional dan  sbagainya,  namun  tidak  memiliki  sarana  layanan  icu.    Dan  ini berlangsung lama, sehingga rumah sakit ini melayani pasien bpjs yang kasus  relative  ringan-  ringan  saja.  Nampaknya  ini  terkait  tariff  ina  c bgs. Dengan  kejadian  ini,  sehingga  rumahsakit  yang  memiliki layanan  rawatan  icu  menjadi  tumpuan  rumah  sakit  yang  tidak  ada layanan  icu  nya,  banyak  pasien  dari  rumah  sakit  mereka,  yang  harus segera di rujuk ketika membutuhkan layanan icu ke rumahs akit yang tentunya,  meiliki  sarana  dan  fasilitas  layann  icu.  Dan  ini  terus berlangsung.  Jelas  bahwa  rumah  sakit  yang  mengirim/  rujuk menghindari  kerugian.  Dan  ini  juga  yang  menyebeabkan  sering terjadinya dispute diberbagai layana rumah sakit.
1.2      Sistem Rujukan
Pelayanan kesehatan di rumah sakit,tidak bisa lepas dari layana kesehtan  pada  tingkat  primer.  Karena  itu  layanan  klinik  sangat menetukann  arah  layana  pada  rumah  sakit,  karen  rumah  sakit  di  era JKN  ini  banyak  sekali  menerima  pasien  dalam  bentuk  rujukan.Dari telaah dokumen diketahuai banyak skunjungan yang terjadi dari klinik . Meskipun hampir sepanjang tahuan 2016 kunjungan setiap bulannya relative  tinggi,  berdasarkan  dokumen/  dat  yang  dilihat  dan  dianalisi peneliti.  Meskipun  pada  wawancara  dengan  Pihak  berwenang  dari BpJs kesehatan kota batam didapatkan informasi bahwa BPJS  selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik unutuk menahan laju rujukan yang  relative  tinggi.  Sebagaiman  kita  ketahui  ber  sama,    BPJs  Kes kota batam membuat ratio rujukan dengan total kunjungan yang tidak boleh lebih dari 15 – 20 %. Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak  lebih  boleh  lebih  dari  15  %.  Meskipun  ini  bersifat  himbauan  , tapi  ini  sudah  menjadi  aturan  yang  kuat  bagi  klinik  untuk  terus menjaga ratio ini.
“..... kami  menghimbau agar kinik dapat menjaga kualitas layananya dan  meningkatkan  kemampuan  klinis  medisnya  agar  rujukan  dapat
ditekan,  dengan    ratio  rujukan    kunjungan  klinik  yang  diharapakan tidak  lebih  dari  15-20  %.  Untuk  rujukan  non  spesialistik  kalo  dapat jangan  lebih  dari  15  %  dari  ratio  rujukan  spesialistik.  Karena sebenarnya kan rujukan non spesilaistik harunsnya sudah tertanganai di  klinik  /  fktp.  Shingga  ruukan  itu  keluar  bagi  yang  benar  –  benar mebutuhkan nya, baik dari sisi pasien dan kepentingan medisnya….” Meskipun  ini  bersifat  himbauan  ,  tapi  ini  sudah menjadi  aturan yang kuat bagi klinik untuk terus menjaga ratio ini. Begitupun rujukan ke  rumah  sakit  masih  relative  tinggi.  Dengan  ditunjukkan  banyaknya pasien  yang  berkunjung  ke  rumahs  akit  setiap  harinya.  Karen banyaknya linik yang beoperasi, meskipun rujukan sudah ditekan pada level tingkat primer, namun jika digabung ke salh satu layanan tingkat lanjut  dalam  hal  ini  rumah  sakit,  apalgi  rumah  sakit  tidak  banyak jumalahnya, maka angka rujukan dari sisi rumah sakit masih tinggi.
1.3   Alur penerimaan.
Dari  alur  penerimaan  pasien  sesuai  dengan  standar  penerimaan pasien  pada  umunya  sebgaiman  yang  dijalnkan  di  berbagai  rumah sakit.  Dalam  pelaksanaan  dan  tata  kelola  icu,  peawat  melakukan sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (  sop  )  dan  sesuai  juga dengan  pedoman  icu  yang  telah  diatur  oleh  kemenntrian  kesehatan  ( kemenkes  ).  Aturan  dinas  kesehatan,  dan  perhimpunan  organisasi profesi. Dari  observasi  pelaksanaan  pelayanan  icu  memperlihatkan bahwa  alur  masuk  telah  memiliki  panduan  dan  petunjuk  teknis,  dan setiap petugas telah diberi orientasi sosialisasi dan evaluasi. Dan alur ini  terlaksana  dengan  baik.  Begitu  juga  dengan  sop  tindakan keperawatan dan alat sarana, telah memiliki panduan berupa dokumen dan petunjuk teknis, dan petugas icu telah dibekali dengan baik dalam pelaksanaaannya  bahkan  telah  mengalami  evaluasi  secara  periodic. Pada  pedoman  icu,  rumah  sakit  ini  telah  memiliki  pedoman  baik untuk  keperawatan,  medis  dan  administrasi,  petugas  icu  juga  telah diberi orientasi serta sosialisasi dan evaluasi.
Sehingga alur masuk ini juga menetukan kualitas layan dari icu rumah  sakit.  Dan  sangat  menentukan  percepatan  perjalan  penyakit dari pasien.
2. Pembahasan
1.1 Kebijakan Hukum dan perundang- undangan BPJS
Peran  BPJS  Kesehatan  di  era  saat  ini,  memliki  peran  yang superlative  jika  kita  bandingkan  dengan  askes  dan  jamsostek dahulunkala. Banyak sekali perangkat aturan yang menyertai, terutam untuk rumah sakit. Mulai dari pendaftaran ataupun dalam memnerima rujukan,  ampai  pada  pelaksanaan  rawtan  pasien,  obat-  obatan  yang harus  dipakai,  aturan  iuran  biaya  dan  mekanismenya  ,  bahkan  pada fase akhir yaitu pengajuan klaim yang tidak mudah. Semua aturan itu inkonsistensi,  tergantung  kebutuhan  dan  kenyaan  bpjs  itu  sendiri.  Ini banyak  sejakli  di  alami  oleh  manjemn  rumah  sakit.  Selain  aturan  –
aturan  tersebut  di  atas,  ada  banyak  lagi  aturan  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis,  bahkan  sewaktu-  waktu  dapat  berubah.  Bahkan pemberitahuan  eaturan  yagn  endadak  berubah  sering  melalui  media social, tanpa melaluisurat bernomor. Hal ini lah yang menjadi kendala bagi  rumah  sakit  dalm  melakukan  pelayanan,  apa  lagi  dalam mengambil keputusan yang harus cepat dan tepat. Rumah sakit sering menglami  keraguan  dalm  mengabil  keputusan  untuk  kepentingan medis  dan  pasien,  ini  terjadi  karen  intervensi  bpjs  ke  dalam  rumah sakit  sangat  besar,  karena  semua  berujung  kepada  pembayaran klaiman  rumah  sakit.  Sehingga,  rumah  sakit  terkesan  tidak  berdaya terhadap kebijakn yang dikeluarkan oleh bpjs, meskipun itu terkadang merugikan rumah sakit.
2.2  Kebijakan hukum Tarif Ina C BGs
Dari  sector  tariff  banyak  sekali  yang  mengalami  kendala,
diantaranya ketepatan verifikasi, lamnya penagihan, bahkan nilai klani yang  tidak  realistisdibanding  dngan  pembiayanan    dan  tariff  rumah sakit.  Tariff  rumah  sakit  akan  mengalami  kesulitan  dan  tergerus seiiring dengan hadirnya tariff dari ina c bgs.. Sebab tariff  Ina c Bgs bersifat  Hospital  Based,  berapapun  tariff  rumah  sakit  tidak  akan mempengaruhi nilai tariff rumah sakit.
Pada  Gambar  gamabar    hasil  penelitian  di  atas  terlihat  pada warna  kuning  dan  warna  hijau.  Warna  kuning  menunjukkan  nilai klaim  ina  c  bgs  sebesara  5,4  juta,  untuk  kasus  mci.  Sedangkan  taif yang bedasarkan hitungan rumah sakit menunjukkan angak sektar 15 juta rupiah. Selisih yang sangat jauh ini karena komponen pembiayaan yang  banyak,  seperti  yang  telah  dicantumkan  pada  bagian pembiayaan.  Telah  disebutkan  tentang  biaya  operasional  rumah  sakit yang  di  dalamnya  telah  membiayaai  sekaligus  biaya  rawatan  icu. Selisih tariff yang jauh antar ina c bgs dan terif rs, rawtan dan kondisi pasien  yang  semaikin  buruk,  angka  ini  akan  semakin  jauh  gapnya seiiring  dengan  lama  rawatnya,apalagi  ini  layanan  khusus  intensif yang  sulit  diprediksi  kondissi  pasien.  Kedua  rumah  sakit  mengalami hal  yang  sama.  Dan  hamoir  semua  rumah  sakit  juag  mengalami  hal yang sama, untuk persoalaan tariff. Karen itu, rumah sakit tidak akan bisa  apa-  apa  terkait  tariff  ina  c  bgs  ini.  Padahal  masalah  bersumber dari sini. Dalam  berbagai  kesempatan  pimpinan  daerah  dan  juga  melalui dinas  kesehatan  selalu  menghimbau  penyelenggara  pelayanan kesehatan  baik  pemrintah  sendir  maupun  pihak  swsta,  seperti  klinik dan rumah sakit, agar memperhatikan pelyanan kesehatan masyarakat. Apalagi  pemerintah  mulai  dari  pusat  hingga  ke  daerah-  daearh mendorong seluruh penduduk agar tedaftar dalam kepesertaan layanan BPJS  kesehatan  dan  memanfaatkan  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di negeri  ini  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatanlewat  karut  BPJS kesehatn.  Itu  sudah  merupakn  janji  pemerintah  dan  kewajiban  bagi seluruh  komponen  masyarakat  untuk  menyukseskan  program  JKN
KIS  melalui  BPjs  kesehatan.  Karen  itu  pula  pemerintah  meminta terutama  pelaku  usaha  swasta  sector  kesehatan  agar  membuka/ bergabung  untuk  turut  serta  menerima  dan  siap  melayan  masyarakat dalam hal ini pasien yang menggunakan kartu BPJS kesehatan, tabpa kecuali dan jangan menolaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga  dalam  hal  ijin  pengelolaan  dan  pendirian  usaha kesehatan  baik  klinik  dan  rumah  sakit,  pemerintah  kota  batam mendorong agar diselesaikan dengan baik dan cepat, agar pihak swsta juga  data  membantu  untuk  suksesnya  jKN  Kis  ini.  Tidak  terkecuali pelayanan di rumah sakit. Pemerintah dengan senang hati rumah sakit dapat menambah bed rawatan, baik bagi pihak swasta dan pemerintah sendiri. Hal ini tetjadi karena pemerintah dalam banyak berjanji dalam kampanye  dan  program-  program  utuk  rakyat  sebagai  konstituannya. Salah  satu  wajah  janji  pemerintah  selain  masalah  pendidikan  juga masalah  kesehatan.  Masah  kesehatan  inimenjadi  salah  satu  jualan yang  cukup  menjual  untuk  rakyat.  Sehingga  muncullah  program kesehatan yang pro ke rakyat banyak, namun sayangnya terkadang ini merugikan  pengelola  rumah  sakit.  Seperti  halnya  pemrintah memberikan  peluang  ijin  rumah  sakit,  agar  jumlah  rawta  untuk masyarakat meningkat.
Namun  kenyataan  dalam  proses  perijinan  rumah  sakit  yang mudah  itu  sesuai  dengan  janji  pemerintah,  banyak  rumah  sakit  yang mendapat kendala dalam pelayanan proses ijin dan memperpanjang itu sendiri, meskipun itu terkait akreditasi dan alasan sebagainya. Bahkan dalam  beberapa  kasus,  ada  rumah  sakit  meskipun  memilikin  ijin operasional dan sbagainya, namun tidak memiliki sarana layanan icu.
Dan  ini  berlangsung  lama,  sehingga  rumah  sakit  ini  melayani  pasien bpjs  yang  kasus  relative  ringan-  ringan  saja.  Nampaknya  ini  terkait tariff  ina  c  bgs.  Hal  ini  disadari  banyak  pihak,  namun  seolah-  olah dibiarkan.
2.3  Kebijakan Hukum  Sistem Rujukan
Pelayanan kesehatan di rumah sakit,tidak bisa lepas dari layana kesehtan  pada  tingkat  primer.  Karena  itu  layanan  klinik  sangat menetukann  arah  layana  pada  rumah  sakit,  karen  rumah  sakit  di  era JKN  ini  banyak  sekali  menerima  pasien  dalam  bentuk  rujukan.Dari telaah dokumen diketahuai banyak skunjungan yang terjadi dari klinik . Meskipun hampir sepanjang tahuan 2016 kunjungan setiap bulannya relative  tinggi,  berdasarkan  dokumen/  dat  yang  dilihat  dan  dianalisi peneliti.  Meskipun  pada  wawancara  dengan  Pihak  berwenang  dari BpJs kesehatan kota batam didapatkan informasi bahwa BPJS  selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik unutuk menahan laju rujukan yang  relative  tinggi.  Sebagaiman  kita  ketahui  ber  sama,    BPJs  Kes kota batam membuat ratio rujukan dengan total kunjungan yang tidak boleh lebih dari 15 – 20 %. Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak  lebih  boleh  lebih  dari  15  %.  Meskipun  ini  bersifat  himbauan  , tapi  ini  sudah  menjadi  aturan  yang  kuat  bagi  klinik  untuk  terus
menjaga  ratio  ini.    Angka  muncul  pun,  karena  BPJS  ingin  menekan rujkan.  Sampai  saat  ini  peneliti  belum  mendapatkan  alasan  angka pembatasan itu dijadikan patokan. Dasar angka itu belum dijawab oleh bPJs.  Akan tetapi, yang jelas, bahwa itu semua dilakukan bPJs demi menghemat anggagran, yang dimulai dari klinik sebagai fktp, dengan menekan angka rujukan.
Meskipun  ini  bersifat  himbauan  ,  tapi  ini  sudah menjadi  aturan yang kuat bagi klinik untuk terus menjaga ratio ini. Begitupun rujukan ke  rumah  sakit  masih  relative  tinggi.  Dengan  ditunjukkan  banyaknya pasien  yang  berkunjung  ke  rumahs  akit  setiap  harinya.  Karen banyaknya  klinik  yang  beoperasi,  meskipun  rujukan  sudah  ditekan pada  level  tingkat  primer,  namun  jika  digabung  ke  salh  satu  layanan tingkat  lanjut  dalam  hal  ini  rumah  sakit,  apalgi  rumah  sakit  tidak banyak  jumlahnya,  maka  angka  rujukan  dari  sisi  rumah  sakit  masih tinggi. 3. Aspek  Hukum  Dan  Kebijakan  Penyelenggraan  BPJS  Dan Layanan Rumah Sakit Penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan,  harus  didasarkan  suatu  Undang-undang  dan  peraturan pelaksanaannya.  Dasar  peraturan  perundang-undangan  tersebut diperlukan  sebagai  dasar  hukum  dipenuhinya  hak  dan  kewajiban publik, baik dalam kaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan iuran dari  publik  maupun  dalam  pemberiaan  manfaat  (benefit)  kepada publik yang menjadi peserta. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kemudian implementasinya  didasarkan  pada  dua  undang-undang  yaitu  (a) UndangUndang  No  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (UU  SJSN),  dan;  (b)  Undang-Undang  No  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Undang- Undang No 40/2004 mengatur programnya, yang secara berkala dapat direvisi  untuk  memperbaiki  atau  menambah  program,  seperti  halnya Pemerintah memiliki UU Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang.  Sedangkan  UU  24/2011  mengatur  badan penyelenggaranya  yang  bertugas  melaksanakan  program-program yang  telah  diatur  dalam  UU  SJSN,  sebagaimana  pengaturan Pemerintahan  yang  harus  menjalankan  programprogram  yang  telah dirumuskan dalam UU RPJP.
3.1 Turunan Peraturan UU SJSN
Beberapa  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  yang harus  disusun  sebagai  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun 2004 khususnya terkait dengan jaminan kesehatan adalah:
1) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan  Presiden  ini  mengatur  mengenai  program  jaminan kesehatan  yang  materinya  meliputi  substansi  Pasal  21  –  Pasal  28
UU  SJSN  jo.  Pasal  19  UU  BPJS.  Peraturan  Presiden  tentang Jaminan Kesehatan mengatur tentang: a. Pelayanan  kesehatan  yang  dijamin  mencakup  pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan  medis  habis  pakai  serta  urun  biaya  untuk  jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (Pasal 22 UU No. 40 Th 2004) b. Pemberian  kompensasi  oleh  BPJS  Kesehatan  jika  di  suatu daerah  belum  tersedia  fasilitas  kesehatan  yang  memenuhi syarat  guna memenuhi  kebutuhan medis sejumlah peserta dan kelas  standar  perawatan  di  rumah  sakit  (Pasal  23  UU  No.  40 Th 2004). c. Jenis-jenis  pelayanan  yang  tidak  dijamin  BPJS  (Pasal  26  UU No. 40 Th 2004) d. Besar  iuran  Jaminan  Kesehatan  untuk  peserta  penerima  upah dengan batas upah yang ditinjau secara berkala,  untuk  peserta yang tidak menerima upah, dan untuk penerima bantuan iuran (Pasal 27 UU No. 40 Th 2004) e. Kewajiban  membayar  tambahan  iuran  bagi  pekerja  yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikut  sertakan  anggota  keluarga  lainnya  seperti  orang  tua (Pasal 28 UU No. 40 Th 2004) f. Tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan (Pasal 15 ayat (5) huruf (a) UU No. 24 Th 2011) g. Pentahapan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  yang  merupakan perumusan lebih lanjut dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  dan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial. Pasal  13  UU  SJSN  menyatakan  (1)  Pemberi  kerja  secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  sesuai dengan  program  jaminan  sosial  yang  diikuti;  (2)  Pentahapan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Presiden. 3.2 Turunan  Peraturan  UU  Nomor  40  Tahun  2011  Mengenai

## BPJS
Disamping  peraturan  pelaksanaan  UU  SJSN,  ada  peraturan pelaksanaan  yang  perlu  disusun  berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (UU  BPJS). Beberapa pengaturan pelaksanaan yang perlu disusun dapat disatukan dengan  pengaturan  pelaksanaan  berdasarkan  amanat  UU  SJSN.
Beberapa  pengaturan  harus  dilakukan  secara  terpisah  karena substansinya yang khusus, yaitu:
1) Peraturan  Pemerintah  tentang  pelaksanaan  UU  No.  24  Th
2011 tentang BPJS
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:
a. Tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif  bagi  pemberi  kerja yang  terlambat  atau  tidak  membayar  iuran  (Pasal  17). Pengaturan ini harus sinkron dengan pengaturan iuran jaminan kesehatan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  tentang Jaminan Kesehatan. b. Besaran  dan  tatacara  pembayaran  iuran  untuk  empat  program selain program jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf (b) c. Sumber dan pengunaan asset BPJS (Pasal 41) d. Sumber dan penggunaan asset Dana Jaminan Sosial (Pasal 43) e. Persentase  dana  operasional  (Pasal  45)  untuk  jaminan kesehatan  yang  harus  ditetapkan  oleh  DJSN.  Memperhatikan rasio  biaya  operasional  terhadap  total  iuran  diterima  di berbagai  negara,  maka  BPJS  dapat  menggunakan  dana operasional  maksimum  4  persen  dari  iuran  di  tahun-tahun pertama, dan dapat lebih kecil dari 3 persen di masa stabil. f. Tata cara hubungan antar lembaga (Pasal 51) g. Tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif  bagi  Dewan Pengawas dan Direksi BPJS (Pasal 53) 3.3 Implementasi  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2011

## Mengenai BPJS
Pada tanggal 1 januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di  seluruh  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia.  Ujicoba  BPJS  sudah mulai  dilaksanakan  sejak  tahun  2012  dengan  rencana  aksi  dilakukan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan pada  system  rujukan  dan  infrastruktur.  Evaluasi  jalannya  Jaminan Kesehatan nasional ini direncanakan setiap tahun dengan periode per enam  bulan  dengan  kajian  berkala  tahunan  elitibilitas  fasilitas kesehatan, kredensialing, kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian. Diharapkan pada tahun 2019 jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mencukupi, distribusi merata, system rujukan berfungsi optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan  harga  keekonomian  untuk  semua  penduduk.  Pelaksanaan  UU BPJS melibatkan PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK dan PT TASPEN.  Dimana  PT  ASKES  dan  PT  JAMSOSTEK  beralih  dari Perseroan menjadi Badan Publik mulai 1 januari 2014. Sedangkan PT ASABRI  dan  PT  TASPEN  pada  tahun  2029  beralih  menjadi  badan public dengan bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan.
3.4 Masalah Yang Timbul Saat Implementasi Kebijakan BPJS
Pelayanan  kesehatan  BPJS  mempunyai  sasaran  didalam pelaksanaan  akan  adanya  sustainibilitas  operasional  dengan  memberi manfaat  kepada  semua  yang  terlibat  dalam  BPJS,  pemenuhan kebutuhan  medik  peserta,  dan  kehati-hatian  serta  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  BPJS.  Perlu  perhatian  lebih  mendalam  dalam pelaksanaan  terhadap  system  pelayanan  kesehatan  (Health  Care Delivery System), system pembayaran (Health Care Payment System) dan system mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality System).
Mengingat  pelaksanaan  BPJS  dikeluarkan  melalui  Undang-Undang dimana  bersifat  mengatur  sedangkan  proses  penetapan  pelaksanaan diperkuat  melalui surat  keputusan atau ketetapan dari pejabat  Negara yang  berwenang  seperti  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden setidaknya  minimal  10  regulasi  turunan  harus  dibuat  untuk memperkuat pelaksanaan BPJS. 1) Sistem pembayaran (Health Care Payment System) a. Belum  tercukupinya  dana  yang  ditetapkan  BPJS  dengan  real cost,  terkait dengan pembiayaan dengan skema  INA CBGs dan Kapitasi  yang  dikebiri  oleh  Permenkes  No.  69/2013. Dikeluarkannya  SE  No.  31  dan  32  tahun  2014  oleh  Menteri Kesehatan untuk memperkuat Permenkes No.69 ternyata belum bisa mengurangi masalah di lapangan. b. Kejelasan  area pengawasan masih lemah baik  dari  segi  internal maupun  eksternal.  Pengawasan  internal  seperti  melalui peningkatan  jumlah  peserta  dari  20  juta  (dulu  dikelola  PT Askes)  hingga  lebih  dari  111  juta  peserta,  perlu  diantisipasi dengan  perubahan  system  dan  pola  pengawasan  agar  tidak terjadi  korupsi.  Pengawasan  eksternal,  melalui  pengawasan Otoritas jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)  dan  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK)  masih  belum jelas area pengawasannya. 2) Sistem  mutu  pelayanan  kesehatan  (Health  Care  Quality System) a. Keharusan  perusahaan  BUMN  dan  swasta  nasional,  menengah dan  kecil  masuk  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  belum terealisasi  mengingat  manfaat  tambahan  yang  diterima  pekerja BUMN  atau  swasta  lainnya  melalui  regulasi  turunan  belum selesai dibuat. Hal ini belum sesuai dengan amanat Perpres No.
111/2013 (pasal 24 dan 27) mengenai keharusan pekerja BUMN dan  swasta  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  paling  lambat  1 Januari 2015. Dan regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan secara  transparan  dengan  asuransi  kesehatan  swasta,  serikat pekerja dan Apindo sehingga soal  Manfaat  tambahan tidak lagi menjadi masalah. b. Masih  kurangnya  tenaga  kesehatan  yang  tersedia  di  fasilitas kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat.
3.5 Rekomendasi Implementasi BPJS 2014
Evaluasi  implementasi BPJS  Kesehatan yang  dimulai  pada tanggal  1  Januari  2014  saat  ini  masih  banyak  ditemui  kendala disebabkan  masih  minimnya  penetapan  melalui  pemerintah  dalam pelaksanaan  BPJS,  sedikitnya  10  regulasi  turunan  yang  harus ditambahkan untuk menunjang BPJS tersebut.. Dengan Penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang belum berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan, oleh karena itu diperlukan :
1. Dalam  pembentukan  surat  keputusan  atau  peraturan  hendaknya menggunakan  cara  pandang  konstitusional,  berdasarkan  Pasal  28
H  ayat  (3)  dan  Pasal  34  ayat  (2)  UUD  1945  serta  merujuk  pada
Pasal  4  UU  SJSN  dan  Pasal  40  tahun  2011  dan  Pasal  24  tahun 2011. 2. Harus  dilakukan  kajian  lebih  lanjut  untuk  merevisi  regulasi turunan BPJS seperti dalam penetapan cost BPJS dan pengaturan penyaluran  dana  ke  fasilitas  kesehatan  penyelenggara,  jumlah tenaga  kesehatan  yang  tersedia  (dokter,  perawat,  administrasi rumah  sakit  dan  lain-lain)  sehingga  memudahkan  dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang  dimiliki  dapat  menunjang  pelaksanaan  secara  efisien  dan efektif. Dari  Analisis  penulis,  Setiap  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan
Rumah  Sakit  membutuhkan  biaya  operasional  baik  medis  dan  non medis  demi  mendukungnya  terlaksana  pelayanan  yang  prima  kepada seluruh pasien. 3. Dari data penelitian, dapat disimpulkan data penolakan bpjs lebih tinggi,  dikarenakan  ada  beberapa  kendala  dari  kebijakan pemerintah  yang  terdapat  di  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  2009 yang tidak selaras dengan kebijakan UURI Nomor 24Tahun 2011 tentang BPJS. 4. Pada  kenyataannya  kesinambungan  antara  pelayanan  dengan sistem  pembayaran  tidak  seperti  yang  dituangkan  dalam kebijakan  tersebut,  dari  sisi  pelayanan  masih  ada  yang  tidak tercantum  tentang  lamanya  rawatan  dengan  diagnose  yang berkomplikasi  ataupun  dengan  kondisi  berat,  dan  untuk  sistem claim  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dan  berjenjang, sedangkan Rumah Sakit membutuhkan dana untuk pengembangan  dalam  hal  fasilitas  sarana  dan  prasarana  demi kelancaran pemberian pelayanan yang makasimal.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian yang telah dilakukan di rumah sakit swasta di  batam, peneliti menemukan permasalahan pelayanan icu,  baik  kualitas,  penerimaan  rujukan  icu  dari  dan  antar  rumah  sakit  dan klinik. Permasalahan ini berlangsung lama, sejak bergulir Jaminan Kesehtan Nasional dengan penyelenggaranya BPJS Kesehatan. Peneliti diakhir bab ini mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Permasalahan  icu      yang  dihadapi  kedua  rumah  sakit    hampir  sama, meliputi permasalahan teknis, administrasi,   system BPJS Kesehatan, masalah  kartu,  verifikasi  dan  purifikasi  kepesertaan  hingga  layanan internet bpjs kesehatan.
2. kebijakan  kesehatan  dalam  hal  ini  seperti  BPJS  dan  dinas  kesehatan sangat menetukan arah perjalanan dan pelaksanan icu.
3. Banyak  maslah  yang  muncul    disebabkan  ketidakberdayaan  tenaga kesehatan  dan  dokter  dalam  mengambil  sikap  dan  keputusan.  Karena aturan  begitu  kuat  dari  peran  bpjs  kesehatan  untuk  mengikat  rumah sakit  dan dokter sebagai pelaksana.
4. Tenaga adminstrasi sering menjadi tumpuam masalah dalam mengatasi dispute  pendaftaran  pertama  sekali,  ketidaktahuan  masyarakat  akan sebuah  system  kesehatan  dan  pleayanan  juga  menjadi  masalah  yang bersamaan muncul.
5. Pemahaaman aturan yang rendah di setiap komponen pelayanan.
6. Daya  tagih  yang  rendah  dan  ketidak  mampuan  rumah  sakit  dalam meangih  tepat  waktu  atas  keberhakan  mendapat  pembayaran  klaim/ tagihan.
7. Verifikator rumah sakit yang lemah dan mampu, sama- sama terkuasai oleh bpjs beserta aturan- aturan nya yang inkonsistensi.
8. Nilai tariff ina c bgs  yang tidak mungkin dapat menghidupi pelayanan icu.
9. Pembiayaan  dari  operasional  rumah  sakit  mengalami  ketidaksesuaian dengan penerimaan yang ada.
10. Semua  itu  karena  lemahnya    system  hukum  Kesehatan  kita.  Baik dalam pelaynaan maupun regulasi yang mengatur system itu sendiri.
11. Banyaknya  aturan/  hukum  yang  memanyungi  sisitem  pelayanan bersifat  kontradiktif,  sehinggu  menimbulkan  ambuisitas  dalam pelaksanaan regulasi itu sendiri.
12. Lemahnya  posisi  rumah  sakit  dalam  bersikap  menegakkan  aturan hukumnya  karena  stigma  pada  system  hukum  sebagai  korban  dari pelanggaran hukum yang sering terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  D.  2014. Kebijakan  Kesehatan,  Prinsip  dan  Praktek .  Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Dearing,  J.W.  &    Roger,  E.  1996. Agenda-Setting .  London:  Language  Arts  & Disciplines.
Ayuningtyas, 2011. Analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi  yang alamiah (  Satori  dan  ...  (  theory-based  /  operational  construct sampling )
Barker, C. 1996. The health care policy Process. London: sage production Ltd. Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). Qualitative Research for Education  : An.
Introduction to Theory and Mehtods, Boston : Allyn and Ba con,
Inc. Hendarsah ...
Collaborative  Group  Analysis  of  Data.  Janice  McDrury  PhD,  R  Comp  N  Senior Lecturer, Otago Polytechnic Dunedin, New Zealand. Qualitative research data ...
Crinson,  lain.  2009.  Health  Policy  :  a  critical  perspektif.  Sage  Publications  Ltd. Thousand   Oak, California.
Depkes RI, 2004. Desain ICU yang direkomendasikan
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2004. Sistem  Kesehatan  Nasional . Jakarta
Dearing,  J.W.  &    Roger,  E.  1996. Agenda-Setting .  London:  Language  Arts  & Disciplines.
Dunn,  W.  N.  1994.  Public  Policy  analysis:  An  Introduction.  New  Jersey,  USA: Pearson Prentice Hall.
Dunn,  William  N.  1999 .  Analisis  Kebijakan .  Diterjemahkan  Drs.  Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta
Dye,  T.R.  1975. Understanding  Public  Policy  2 nd edition .  Englewood  Cliff: Prentice-Hall.
Gormley, W. T. J. 2007. Public policy analysis: ideas and impact. Annual Review of Political Science ; 10:297-313. Hann, A. 2007. Health Policy and Politics . United Kingdom: Ashgate Publishing Company.
Htwe, M. 2006. Formulation, Implementation and Evaluation of Health Research Policy . Regional Health Forum WHO South-East Asia Region Volume 5, Number 2. Accessed from: http://www.searo.who.int/pds_docs/B0644.pdf Indrajit  2001,Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Berorientasi  Object  Bandung ,Informatika. Kepmenkes 374 tahun 2009, tentang SKN.
Keputusan DIrektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : Hk.02.04/I/1966/11  tentang  petunjuk  tekhnis  penyelenggaraan  pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit. Kurniadi, 2015 , Kuliah Sistem Kesehatan Nasional dan Perkembangannya Kingdon, J. 1995. Policy Formulation . Accessed from: http://brainmass.com/health-sciences/health-care-ethics/86097
Levy n Lemeshow, 1999. Sampling of populations. Methods and applica tions , 3 rd edn. P.S. Levy and S. Lemeshow , Wiley, New
York, 1999 . No. of pages:  xxxi+525.
Nugroho,  R.,  2009. Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan, Manajemen Kebijakan . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Oletangy  Local  School  District,  2011. Policy  Adoption .  Accessed  from: http://www.oletangy.k12.oh.us/district/board/policy/govprocess/1080.html Rusli, B., 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif . Bandung: Hakim Publishing.
Saguni, MA, 2015, Kuliah Sistem Kesehatan Nasional
Sarwoto, 1990, Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen, ghala Indonesia, Jakarta Soerjono Soekanto,1983, Penegakan hukum, bina cipta, Bandung Seiddel, 1998. Diakses dari www.qualisresearch.com/DownLoads/qda.pdf Supari, S.F., et al . 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Spassoff,  R.A.  2002.  Enchancing  Health  Policy  Through  Epidemiology.    www. Pitt.edu/ super     7/5011. 2015
Stewart,  J.,  Hedge,  D.  M.,  Lester,  J.P.,  2000. Public  Policy:  An  Evolutionary Approach. Third Eds. California: Wardsworth Thomson Leaning. Sutcliffe,  S.  &  Court,  J.  2006.  A  Toolkit  for  Progressive  Policymakers  in Developing  Countries.  London,  UK:  Overseas  Development  Institute. Research and Policy in Development Programme.
Sutton,  R.  1999. The  Policy  Process:  An  Overview .  London,  UK:  Overseas Development Institute Portland House Stag Place.
Texas  Politics.  2015. The  Policymaking  Process .  University  of  Texas:  Liberal Arts Instructional Technology Services. Accessed from:
http://www.laits.utexas.edu /txp_media/html/bur/0303.html Topatimasang,  R., et  al .,  2005. Sehat  itu  Hak:  Panduan  Advokasi  Kebijakan Kesehatan . Jakarta: Insist Press. Van Horn, C.E. & Van Meter, D.S. 1974. The Policy Implementation Process: A Conceptual  Framework .  Department  of  Political  Science,  Ohio  State University.
Wahab,  S.A.,  1991. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Wawancara dengan beberapa Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di   kota batam.
Widjaya,  Amin  Tunggal,  1993,  Manajemen  suatu  pengantar  cetakan  pertama, Rineka cipta jaya,   Jakarta.
Winarno,  B.,  2000. Teori  dan  Proses  Kebijakaan  Publik .  Yogyakarta: Mediapressindo.
Winarno, B. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, edisi revisi . Yogyakarta: Media Pressindo.