Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development)

## Aries Saifullah
Aries.Saifullah-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The spread of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has resulted in an increase in the number of victims and property losses, an increase in the scope of the affected area, and an impact on broad socio-economic aspects in Indonesia. Several companies, both small, medium and large, experienced a significant impact and some even went bankrupt, such as PT. Cowell. The purpose of this study is to analyze companies that have failed to pay due to the impact of the covid-19 pandemic and legal remedies that can be taken by companies that fail to pay due to the pandemic in order to avoid bankruptcy. In the process of working on this legal research, the author uses the type of legal research research and uses a statute approach and a case study approach. The result of this research is that in principle, by regulation in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and practically in the case that occurred at PT. Cowell. The Covid-19 situation is a force majeure, but this situation cannot be the basis for a denial of a bankruptcy application. Keywords: Authority; Separatist Creditors; Bankruptcy; Suspension of Debt Payment Obligations; Execution.

## Abstrak
Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Beberapa perusahaan baik yang berskala kecil, menengah hingga yang besar mengalami dampak yang signifikan bahkan ada yang mengalami pailit seperti PT. Cowell. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis mengenai Perusahaan yang gagal bayar akibat terdampak pandemi covid-19 dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang gagal bayar akibat pandemi agar dapat terhindar dari kepailitan. Dalam proses pengerjaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian legal research dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study). Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya Secara regulasi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaarn Utang dan secara praktik dalam kasus yang terjadi di PT. Cowell. Keadaan Covid-19 merupakan force Majeure, tetapi keadaan tersebut tidak dapat menjadi dasar suatu penyangkalan permohonan pailit.
Kata Kunci: Kewenangan;  Kreditor  Separatis;  Pailit;  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Eksekusi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
How to cite: Aries Saifullah, ‘Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development)’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40067 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2070 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...

## Pendahuluan
Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 1
Pada saat pandemi masalah kepailitan menjadi perhatian serius dari debitor.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ketua  Umum  Asosiasi  Kurator  dan Pengurus  Indonesia  (AKPI),  Jimmy  Simanjuntak,  bahwa  situasi  keuangan  di sejumlah perusahaan pada masa pandemi akan mengalami penurunan bahkan beberapa perusahaan mungkin tidak akan mampu mempertahankan usahanya dan jatuh pailit Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga telah memprediksikan terjadinya gelombang pailit di masa Covid-19. Setidaknya telah terjadi 43 kasus pailit sepanjang semester I tahun 2020. Dua puluh kasus di antaranya terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus tersebut antara lain  PT.  Cowell  Development  Tbk  (17  Juni  2020),  PT  Global  Mediacom  Tbk (28  Juli  2020),  PT  AIA  Financial  (4  Agustus  2020)  dan  PT  Sentul  City  Tbk (7 Agustus 2020). Beberapa permohonan pailit diajukan pada saat kekayaan debitor  masih  cukup  besar.  Seperti,  Perusahaan  properti  PT  Sentul  City  Tbk digugat  pailit  oleh  keluarga  Bintoro.  Gugatan  terkait  permasalahan  perjanjian perikatan jual beli (PPJB) kavling siap bangun senilai Rp30 milyar. Sedangkan aset Sentul per Desember 2019 mencapai Rp17,27 triliun (Pratomo, 10 Agustus 2020). Permohonan pailit juga sempat membuat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara atau suspensi saham PT Sentul City Tbk. Sebelumnya, PT Asuransi Jiwa Manulife, Prudential Life Assurance, dan PT Telekomunikasi
1 Bernadetha Aurelia  Oktavira.  Hak  Rakyat  Saat  Covid-19  Ditetapkan  Sebagai  Bencana Nasional, <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagaibencana- nasional/> , Dikunjungi pada 10 Maret 2021.
Seluler Indonesia juga dijerat kasus pailit dengan permasalahan utang yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan aset perusahaan. Ironisnya, beberapa dari pengajuan tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Meski pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan akan tetapi beberapa kerugian materiel maupun psikologis sudah terlanjur dialami oleh debitor beserta pihak terkait seperti konsumen.
Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak disektor pengusaha kecil menengah,  tetapi  juga  berdampak  pada  pengusaha  besar  seperti  pada  kasus  PT. Cowel. Sempat beredar kabar bahwa perusahaan ini secara sukarela dipailitkan demi menghindari  kewajiban  kepada  konsumen  dan  utang  kepada  kreditor.  Kabar  ini telah dibantah oleh PT Cowell Development. Hanya saja kabar bahwa perusahaan ingin menghindari kewajiban pembayaran bukan merupakan hal baru dalam proses kepailitan. Isu di mana perusahaan (debitor) kongkalingkong dengan salah satu kreditornya  untuk  mempailitkan  perusahaan  sering  mengemuka.  Kemudahaan syarat mengajukan pailit menjadi salah satu penyebabnya di mana cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen akan tetapi juga kreditor lain yang beriktikad baik.
Nasib  buruh  juga  dipertaruhkan  dalam  kepalilitan.  Meski  MK  telah mengeluarkan Putusan No. 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh dibandingkan pembayaran kreditor apabila kepailitan terjadi. Akan  tetapi  kelangsungan  mata  pencarian  buruh  tetap  terancam.  Kepailitan akan  menyebabkan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Seperti  yang  terjadi  di Kabupaten Tangerang, Pailit terhadap 13 perusahaan telah menyebabkan 14 ribu pekerja yang mengalami PHK.
Sehingga sebagaimana permasalahan diatas, berkaitan dengan Pencegahan Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development), maka perlu penjelasan lebih lanjut mengenai apakah perusahaan yang gagal bayar akibat terdampak pandemi covid-19 itu memenuhi syarat untuk dimohonkan pailit dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang gagal bayar akibat pandemi agar dapat terhindar dari kepailitan oleh perusahaan yang gagal bayar akibat pandemi agar dapat terhindar dari kepailitan.

## 2072 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...

## Metode Penelitian
Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian legal research . Tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan undang – undang ( statute approach ), pendekatan kasus
( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Dasar Penyangkalan Permohonan Pailit Akibat Pandemi Covid-19
Fakta  kegagalan  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan  kewajiban  atau  utang pembayaran tersebut seharusnya tidak seharusnya dibebankan sebagai kesalahan dari pelaku usaha, karena ketidakmampuan itu bukanlah akibat dari kesalahannya, tetapi akibat dari halangan yang bersifat memaksa atau force majeure. 2 Force Majeure atau overmacht adalah doktrin ‘pengecualian pertangungjawaban ganti rugi’, yang dikenal dalam sistem hukum Civil Law (pada sistem Common Law sebagai the Doctrines of Frustration atau the Doctrine of Impossibility of Performance ), terhadap pihak berkontrak yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut terjadi akibat dari:
1)  Halangan ekternal ( act of God , act of human ) yang tidak pernah diketahui kapan terjadi;
2)  Pihak yang tidak mampu tersebut tidak dapat dipersalahkan (tidak mempunyai contributory fault ) terhadap dasar terjadinya peristiwa force majeure tersebut;
3)  Pihak pelaku usaha telah berupaya untuk mengatasi halangan tersebut akan tetapi tidak berhasil.
Force majeure dalam Hukum Indonesia  diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang Pasal 1245 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau
2 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pustaka Reka Cipta 2013).[11].
lantara suatu kejadian tak disengaja diberutang berhalangan memberikan atau berbuatsesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”. Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa doktrin force majeure berlaku demi hukum ( by laws ), walaupun para pihak berkontrak tidak mencantumkannya dalam perjanjian.
Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bahwa Pandemi Covid-19 secara teori telah memenuhi persyaratan sebagai halangan yang bersifat force majeu re, dengan dengan alasan-alasan:
1) Covid  -19  telah  dinyatakan  WHO  sebagai  pandemi  global  pada  11  Maret 2020;
2)  Presiden telah menetapkan Covid 19 sebagai darurat Bencana (non alam) Nasional berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020;
3)  Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020.
Artinya,  pandangan  WHO  yang  menyatakan  bahwa  Covid-19  sebagai  pandemi global,  dan  Keputusan  Presiden  Indonesia  yang  juga  telah  menyatakan  bahwa Covid-19 sebagai status darurat bencana non-alam yang bersifat nasional, sehingga menjadi dasar dari diberlakukannya kebijakan PSBB telah cukup sebagai bukti untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai halangan yang bersifat force majeure yang dasar dan waktu kehadirannya tidak dapat diduga oleh siapapun.
Meskipun  pandemi  Covid-19    dapat  dijadikan  sebagai  dasar  keberlakuan doktrin force majeure, haruslah terlebih dahulu dipastikan bahwa ‘halangan memaksa’ yang mengakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikannya, secara langsung memang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Doktrin force majeure tidak dapat digunakan jika kegagalan berprestasi tersebut tidak berhubungan dengan Covid-19. Misalnya: terbukti bahwa pelaku usaha tersebut ternyata telah wanprestasi sebelum Covid-19 terjadi, atau ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya ternyata akibat dari tindakan penyalahgunaan dana pinjaman ( loan ) yang diperolehnya. Contoh ketidakmampuan melaksanakan prestasi tersebut tidak disebabkan oleh Covid-19.

## 2074 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
Selain itu, harus pula dibuktikan apakah sifat ‘halangan  memaksa’ yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah bersifat permanen atau bersifat sementara.  Menurut  Buku  Prof.  Subekti  tentang  Hukum  Perjanjian, force majeure yang bersifat permanen akan mengakibatkan musnahnya objek perjanjian, sehingga dapat menimbulkan akibat pembatalan perjanjian tanpa harus membebankan akibat ganti rugi pada masing-masing pihak berkontrak. 3 Sedangkan apabila bersifat temporer, memungkinkan untuk dilakukan mitigasi risiko potensi kerugian akibat pembatalan kontrak, maka dapat dilakukan dengan langkah- langkah rescheduling atau restructuring dari perjanjian tersebut. 4
Secara khusus, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 pemerintah juga telah membuka kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan tempatnya meminjam atau memperoleh fasilitas, dengan alasan dengan kewajiban pembuktian bahwa ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban pembayaran cicilan utang memang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 secara umum mengakibatkan jatuhnya aktivitas perekonomian yang berat seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan, tetapi harapan dan semangat untuk menuju pada kestabilan kembali adalah target bersama dan akan terus menjadi usaha bersama baik Negara Indonesia maupun Internasional, yang terus bekerjasama untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Aktivitas kehidupan dan bisnis diyakini akan secara bertahap dikembalikan kepada wujudnya meskipun harus melalui protokol kesehatan yang menciptakan suatu normalitas kehidupan.
Dengan dasar berpikir dan ikhtiar kerja sama tersebut, maka ‘halangan memaksa’ pandemi Covid-19 yang sifatnya sementara seharusnya lebih membuka harapan dan strategi mitigasi risiko perekonomian, melalui langkah restrukturisasi. Harapan tersebut tidak hanya terhadap debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang berat ( severe financial problem ), tetapi juga terhadap para kreditur,
3 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa Jakarta 2005).[24].
4 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis (Penerbit  PT  Citra Aditya 2007).[123].
atau terhadap para pelaku usaha yang sedang cemas menunggu atau mengharapkan pelaksanaan prestasi dari mitra bisnisnya. Dengan kalimat lain bahwa sebagai ketidakmampuan berprestasi yang bersifat temporer, lebih memberikan harapan yang positif terhadap para kreditur untuk mempertimbangkan pemberian kesempatan yakni me-reschedule atau merestrukturisasi utang dari masing-masing debitur mereka, daripada harus mempailitkan atau membubarkan debitur tersebut dengan rasio likuidasi harta yang sangat minim untuk membayar utang-utangnya . 5
Sebaliknya, para debitur yang saat ini benar-benar mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban atau utangnya kepada krediturnya, akan tetapi masih meyakini bahwa sifat temporer dari pandemi Covid-19 ini akan memberi peluang bagi debitur tersebut untuk kembali menyehatkan status keuangan dari perusahaannya, haruslah secara aktif untuk mempersiapkan pola dan gambaran usulan rescheduling atau restrukturisasi bisnis yang akan ditawarkan dengan niat baik (good faith) kepada krediturnya. Debitur tersebut harus siap dan berupaya untuk membujuk atau memohon dukungan dari kreditur atau para krediturnya, untuk menghindari langkah hukum dari para kreditur tersebut, termasuk melalui pengajuan permohonan pernyataan pailit.
Oleh karena itu, pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa atau force majeure karena telah memenuhi persyaratan sebagai halangan yang bersifat force majeu re, dengan dengan alasan-alasan Covid -19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global yang kejadiannya diluar dugaan dan sangkaan manusia dan merupakan Bencana (non alam) yang sifatnya, dasar dan waktu kehadirannya tidak dapat diduga oleh siapapun.

## Kasus PT. Cowell Dalam Penyangkalan Permohonan Pailit di Masa Pandemi
Covid-19 (Putusan No.21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
PT.  Cowell  merupakan  sebuah  perseroan  terbatas  terbuka  yang  didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat,
5 Zainal Azikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia (PT Radj Grafindo Persada 2001).[112].

## 2076 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
beralamat  di  Cowell  Tower  Lantai  3,  Jalan  Senen  Raya  Nomor  135,  Senen, Jakarta Pusat 10410, Indonesia. PT. Cowell Development Tbk (COWL) bergerak dalam pembangunan, pengembangan dan penjualan rumah, ruko, dan banyak lahan di  Melati  Mas  Residence,  Serpong  Park  dan  Serpong  Terrace  yang  terletak  di Serpong,  Tangerang. 6 Tetapi,  semenjak  pandemi  covid-19  menyerang  Indonesia bahkan di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan mengalami pendapatan yang turun  drastis.  Mulai  dari  perusahaan  yang  kecil  maupun  yang  besar.  Salah  satu perusahaan besar yang mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini adalah PT. Cowell.
PT.  Cowell  mengalami  pailit  karena  kreditur  Cowell  Development,  yaitu PT  Multi  Cakra  Kencana  Abadi  mengajukan  permohonan  pailit  ke  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pailit atas utang sebesar Rp. 53,4 miliar atau setara dengan 1,93% dari total utang perseroan yang jatuh tempo pada 24 Maret 2020 tersebut tercatat dengan No.21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2020. Di samping itu, terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), COWL juga digugat oleh pemohon PT Mega Sukses bersama tanggal 17 Juni dengan nomor perkara 154/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst. PT. Cowell belum menyampaikan laporan keuangan 31 Desember 2019 dan 31 Maret 2020. Pengembang propert ini diketahui baru menyampaikan laporan keuangan hingga kuartal III-2019. Pada periode ini, perusahaan dengan aset Rp. 3,66 triliun punya liabilitas Rp. 2,77 triliun dengan ekuitas Rp. 892,38 miliar. 7
Dalam sembilan bulan 2019, Cowell Development membukukan penjualan bersih  dan  pendapatan  usaha  Rp.  236,94  miliar.  Angka  ini  turun  30,67%  dari periode sama 2018 Rp. 341,74 miliar. 8 Meski begitu, seiring menurunnya beban pokok pendapatan, rugi bersih COWL juga membaik dari Rp. 205,25 miliar menjadi
6 IDN Financials, PT. Cowell Development, <https://www.idnfinancials.com/id/cowl/pt-cow - ell-development-tbk>, dikunjungi pada 16 Juli 2021.
7 Aprilia Ciptaning, Cowell Development Pailit, <https://www.trenasia.com/bagaimana-cow- ell-development-dapat-pailit>, 19 Juli 2020, dikunjungi pada 16 Juli 2021.
8 ibid
Rp. 25,89 miliar. 9 Namun perseroan harus menanggung utang bank hingga Rp1,99 triliun. Angka ini terdiri dari utang bank jangka pendek Rp. 220,77 miliar dan utang bank jangka panjang Rp1,77 triliun. 10
Dalam Putusan No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Cowel telah memenuhi  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  mengatur:  “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat- syarat untuk mengajukan Permohonan Pailit adalah sebagai berikut:
1.  Debitor ( in casu Termohon Pailit) memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor;
2.  Debitor ( in casu Termohon Pailit) tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Seperti yang diketahui mulai dari awal tahun 2020 hingga saat ini wabah Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi di Indonesia mengakibatkan faktor  tidak  berjalannya  bisnis  atau  usaha  milik  PT.  Cowell  yang  mengakibatkan keadaan keuangan dan usaha menjadi tidak baik. Penyangkalan yang dilakukan oleh PT. Cowell untuk menghindari karena adanya pandemi Covid-19 yang mana menurut teori masuk tergolong keadaan kahar tidak dapat dilaksanakan. Putusan majelis hakim untuk mengabulkan pailit kepada PT. Cowell tidak dapat dihindarkan karena memenuhi pasar dan unsur UU Kepailitan dan PKPU tanpa melihat kondisi force majeure . Covid-19 memang kondisi force majeure , karena merupakan bencana yang bersifat non-alam yang datangnya tidak dapat diduga dan diluar dari suatu kehendak manusia. Tetapi, dalam kasus-kasus yang ada perusahaan yang dinyatakan pailit, tidak ada satupun penyangkalan akibat pandemi covid-19 yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga untuk dilakukan tangkisan tersebut mekipun kondisi covid-19 merupakan force majeure.
Dalam  kasus  PT.  Cowell  dan  kasus  perusahaan  lainnya  yang  mengalami kendala pombayaran hutang tidak dapat melakukan penyangkalan adanya pandemi,
9 ibid.

## 2078 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
yang dapat dilaksanakan adalah upaya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau rekstruisasi. Langkah tersebut dapat dilaksanakan untuk menghindari penundaan upaya pailit suatu perusahaan. Secara teori, restrukturisasi merupakan suatu langkah penyelesaian sengketa  baik yang telah berada di pengadilan atau masih di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan melalui suatu konsep dan konstruksi langkah ‘penyehatan terstruktur’ yang disepakati bersama, sebagai  dasar perubahan terhadap kesepakatan berbisnis terdahulu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 1855 KUH Perdata jo. Pasal 1858 KUH Perdata. Secara strategi, langkah restrukturisasi dalam masa Covid-19 ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
1) Melalui strategi pendekatan Business to business , langsung dengan kreditur yang bersangkutan;
2) Melalui  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  melalui  Peraturan  OJK  No.11 Tahun 2020;
3) Melalui UU Kepailitan dan PKPU.
Langkah restrukturisasi melalui strategi pendekatan business to business atau kekeluargaan , bersifat lebih langsung dan informal antara debitur dan krediturnya. 11
Walaupun dalam praktik langkah restruktusasi ini dilakukan lebih pribadi dengan hasil yang lebih cepat, tetapi dalam keadaan tertentu, sering tidak mudah dan tidak  pasti.  Khususnya  bila  kreditur  tersebut  datang  dari  perusahaan  berbasis kepemilikan asing, atau berbasis kepemilikan negara atau persero, yang memiliki kebijakan restrukturisasi internal yang sering tidak mudah untuk dipenuhi oleh debitur. Demikian pula ketika melibatkan banyak jumlah kreditur. Debitur harus memastikan pendekatannya terhadap seluruh jenis krediturnya berhasil. Jika ada satu saja cari para kreditur tersebut menolak usulan restrukturisasi yang diajukan, akan berpotensi tidak amannya pelaksanaan proposal restrukturisasi yang telah berhasil dicapai dengan kreditur lainnya. Debitur yang menolak usulan restrukturisasi dapat tetap melakukan tindakan eksekusi jaminan kebendaan, atau Pengadilan Niaga.
11 Herman Ruslim, 'Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi' (2008) Vol. 03 No. 01 Kompetensi Jurnal Manajemen dan Bisnis.[1].
Alternatif untuk merestrukturisasi utang terbuka berdasarkan Peraturan OJK  No.  11  Tahun  2020,  mengajukan  gugatan  hukum,  termasuk  permohonan pernyataan pailit melalui akan tetapi kesempatan restrukturisasi tersebut hanya terbatas pada debitur-debitur pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami ketidakmampuan sementara akibat dari Covid-19, yang nominalnya terbatas hingga Rp.10 miliar saja. Artinya fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh semua jenis kreditur. Jikapun dapat, tetap saja mekanisme penyelesaiannya akan dilakukan secara one to one dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur. 12
Walaupun fasilitas restrukturisasi utang tidak sebanyak yang dimiliki oleh  Hukum  Kepailitan  negara-negara Common Law lainnya, Undang- Undang  Kepailitan  menyediakan  dua  cara  bagi  debitur  untuk  dapat mengajukan  permohonan  restrukturisasi, yaitu:
1) Melalui  permohonan  PKPU  berdasarkan  Pasal  222  UU  Kepailitan  dan PKPU; atau
2) Melalui  pengajuan  usulan  perdamaian  setelah  debitur  dinyatakan  pailit berdasarkan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.
Selanjutnya, langkah pengajuan permohonan restrukturisasi utang melalui PKPU dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 13
1) Debitur  dapat  mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap  dirinya  sendiri secara sukarela  (voluntary  PKPU)  berdasarkan  Pasal  222  Ayat  (1) UU Kepailitan dan PKPU;
2) Mengajukan  PKPU  sebagai  reaksi  terhadap  pengajuan  permohonan  pailit yang diajukan oleh krediturnya berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU; atau
3) Pengajuan  permohonan  PKPU  oleh  kreditur  terhadap  debitur  tersebut
12 Hednriawan, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan' (2021) Vol. 27 No. 2 Jurnal Dinamika. [276]. 13 Juditia Damlah, 'Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004' (2017) Vol. 6 No. 2 Jurnal Lex Crimen. [94].

## Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.
Berbeda dengan kedua strategi restrukturisasi berbasis business to business yang dijelaskan sebelumnya di atas, pemohonan restrukturisasi utang melalui PKPU secara otomatis berpengaruh terhadap hak tagih dari seluruh kreditur yang  dimiliki  oleh  debitur  pemohon  PKPU.  Artinya,  ketika  permohonan  PKPU yang diajukan debitur diterima Pengadilan Niaga, maka suka atau tidak suka, seluruh kreditur yang ada tidak lagi dapat melakukan penagihan utang, mengajukan gugatan perdata, tindakan eksekusi, termasuk eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditur separatis, selama maksimum 270 hari atau selama masa PKPU. Artinya, secara hukum, langkah untuk melakukan restrukturisasi utang dilakukan bersama- sama ( collective restructuring ) dengan seluruh kreditur yang telah mendaftar tepat waktu dan membuktikan keabsahan piutangnya. 14 Karena langkah restrukturisasi melalui Undang-Undang Kepailitan berakibat collective restructuring , maka hasil dari dukungan mayoritas kreditur melalui pemungutan suara ( voting ) akan mengikat seluruh kreditur baik yang menolak dalam voting atau yang tidak mendaftarkan tagihan, atau tidak memberikan suara dalam rapat pemungutan suara tersebut berdasarkan Pasal 286 dan Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  kecuali terhadap kreditur separatis yang menolak kesepakatan restrukturisasi utang tersebut.
Pengajuan proposal restrukturisasi melalui mekanisme UU Kepailitan, dapat mengakibatkan deklarasi insolvent oleh Pengadilan Niaga, apabila permohonan restrukturisasi tersebut ditolak oleh mayoritas krediturnya. 15 Akan tetapi, konsekuensi yang sama juga akan terjadi jika mekanisme penyelesaian atas fakta ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap krediturnya diselesaikan diluar mekanisme yang disediakan oleh UU Kepailitan, karena fakta
14 F.  Yudhi  Priyo  Amboro,  Restrukturisasi  Utang  terhadap  Perusahaan  Go  Public  dalam Kepailitan dan PKPU (2020) Vol. 49 No. 1 Jurnal Masalah-Masalah Hukum.[6].
15 Ricardo Simanjuntak, Resturisasi Utang, upaya menghindari kebangkrutan akibat pandemi, hukumonline, < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f02fc6fd426b/restrukturisasi-utang- -upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak?page=all>, 06 Juli 2020, diakses pada 26 Mei 2021.
ketidakmampuan tersebut akan memicu langkah hukum yang tidak berhenti dari berbagai kreditur yang dimilikinya, termasuk langkah eksekusi jaminan kebendaan yang dimiliki kreditur separatis, yang akan mengakibatkan ketergangguan aktivitas bisnis yang lebih dalam dan memburuk lagi bagi debitur tersebut. 16
Oleh  karena  itu,  secara  regulasi  dalam  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaarn Utang dan secara praktik dalam kasus yang terjadi di PT. Cowell. Keadaan Covid-19 merupakan force Majeure , tetapi keadaan tersebut tidak dapat menjadi dasar suatu penyangkalan permohonan pailit. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan penundaan pembayaran utang sesuai Pasal 222 UU Kepailitan. Kasus selain PT. Cowell juga dalam keadaan pandemi Covid-19 tidak dapat mendalilkan force majeure untuk melakukan penyangkalan permohonan pailit, seperti perusahaan Giant, Matahari dan Centro. 17 Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan mengenai dasar penyangkalan force majeure dalam UU PKPU. Jika memang Perusahaan memenuhi syarat untuk dipailitkan berdasarkan UU Kepailitan Pasal 2, dasar penyangkalan force majeure tidak dapat digunakan sebagai penyangkalan ataupun tangkisan permohonan pailit, hal ini sesuai kasus pailit PT. Cowell Putusan No. 21/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang tidak dapat menggunakan keadaan pandemi Covid-19 sebagai penyangkalan atau tangkisan untuk menghindari pailit.

## Kesimpulan
Keadaan Covid-19 merupakan force Majeure, tetapi keadaan tersebut tidak dapat menjadi dasar suatu penyangkalan permohonan pailit berdasarkan UU Kepailitan  dan  PKPU.  Hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  penundaan pembayaran  utang  sesuai  Pasal  222  UU  Kepailitan.  Kasus  perusahaan  yang dinyatakan pailit dalam keadaan pandemi Covid-19 tidak dapat mendalilkan
16 ibid.
17 Kompas,  3  Perusahaan  Besar  Tutup  Gerai,  < https://www.kompas.com/tren/ read/2021/05/26/150500265/3-perusahaan-ritel-besar-yang-tutup-gerai-di-tengah-pandemi-covid- 19-mana?page=all> , Kompas.com, 26 Mei 2021, diakses pada 17 Juli 2021.

## 2082 Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
force majeure untuk melakukan penyangkalan permohonan pailit. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan mengenai dasar penyangkalan force majeure dalam  UU  PKPU.  Jika  memang  Perusahaan  memenuhi  syarat  untuk  dipailitkan berdasarkan UU Kepailitan Pasal 2, dasar penyangkalan force majeure tidak dapat digunakan sebagai penyangkalan ataupun tangkisan permohonan pailit.

## Daftar Bacaan

## Buku
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis (Penerbit PT  Citra  Aditya 2007).
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pustaka Reka Cipta 2013).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005).
Zainal Azikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia (PT Radj Grafindo Persada 2001).

## Jurnal
F. Yudhi  Priyo Amboro,  ‘Restrukturisasi  Utang  terhadap  Perusahaan  Go  Public dalam Kepailitan dan PKPU’ (2020) 49 Masalah-Masalah Hukum.
Herman  Ruslim,  ‘Merger,  Akuisisi,  dan  Restrukturisasi’  (2008)  3  Kompetensi Jurnal Manajemen dan Bisnis.
Hednriawan, ‘Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan’ (2021) 27 Jurnal Dinamika.
Juditia  Damlah,  ‘Akibat  Hukum  Putusan  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004’ (2017) 6 Jurnal Lex Crimen.

## Laman
Be rnadetha  Aurelia  Oktavira.  Hak  Rakyat  Saat  Covid-19  Ditetapkan  Sebagai Bencana Nasional, https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19- ditetapkan-sebagaibencana-nasional/ , Diakses pada 10 Maret 2021.
IDN Financials, PT. Cowell Development, https://www.idnfinancials.com/id/cowl/ pt-cowell-development-tbk, diakses pada 16 Juli 2021.
Aprilia Ciptaning, Cowell Development Pailit, https://www.trenasia.com/ bagaimana-cowell-development-dapat-pailit, 19 Juli 2020, diakses pada 16 Juli 2021.
Ricardo Simanjuntak, Resturisasi Utang, upaya menghindari kebangkrutan akibat pandemi, hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5f02fc6fd426b/restrukturisasi-utang--upaya-menghindari-kebangkrutan- akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak?page=all, 06 Juli 2020, diakses pada 26 Mei 2021.
Kompas,  3  Perusahaan  Besar  Tutup  Gerai, https://www.kompas.com/tren/ read/2021/05/26/150500265/3-perusahaan-ritel-besar-yang-tutup-gerai- di-tengah-pandemi-covid-19-mana?page=all ,  Kompas.com,  26  Mei  2021, diakses pada 17 Juli 2021.

## Aries Saifullah: Dampak Pandemi Covid-19...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--