## Wajah Hukum

## Pencatatan Sita Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

## Muhammad Aditya Pattikraton, Ana Silviana
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Correspondence Email: aditya.mm99@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pencatatan  penyitaan  sertifikat  hak  atas  tanah  di  kantor pertahanan kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implikasi  hukum  penyitaan  sertifikat  hak  atas  tanah  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Pemblokiran  dan  Penyitaan  mengakibatkan  pemegang  sertifikat  untuk  sementara  tidak  dapat  melakukan peralihan  hak  atau  pembebanan  hak  atas  tanahnya  sampai  dengan  pencabutan  sertifikat  perampasan  tanah  itu. Penyitaan sertifikat mengakibatkan ditangguhkannya hak atas tanah untuk sementara waktu dan sekaligus akan membekukan kepemilikan tanah. Selanjutnya  mengenai  faktor penghambat penyitaan sertifikat hak atas tanah, pada saat pencatatan dilakukan secara manual, sering terjadi penyitaan dokumen penyitaan yang diajukan oleh Kementerian  Pertanian  belum  lengkap.  pemohon,  serta  kurangnya  pemahaman  hukum  terkait  penyitaan kedudukan  hukum  pidana,  kasus  penyitaan  dan  penyitaan  karena  surat  paksa.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah agar  Kantor  Pertanahan  lebih  eksis  dalam  mensosialisasikan  mekanisme  pencatatan  sita  pada  instansi  terkait seperti Polda, Kejaksaan, Pengadilan dan  masyarakat karena klasifikasi pidana sita, sita perkara dan penyitaan karena surat paksa.
Kata Kunci : Pendaftaran Sita, Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan.
Abtract. This study aims to determine the recording of confiscation of certificates of land rights in the defense office of the city of Bandar Lampung. The method in this study uses a normative and empirical approach.  The results  of  this  study  indicate  that  the  legal  implication  of  confiscation  of  land  title  certificates  based  on  the Regulation  of the Minister of Agrarian  and Spatial  Planning /  Land Agency Number 13 Year 2017  Regarding the Procedure of Blocking  and Confiscating is resulting  the certificate holder temporarily unable to make the transfer of rights or the imposition of rights on his land until the revocation of the certificate of seizure of the land.  Confiscation  of  certificates  results  in  the  suspension  of  land  rights  for  the  time  being  and  will simultaneously freeze ownership  of land. Furthermore, regarding the inhibiting  factor for confiscation of land rights certificates, when recording is done manually, it is often the case that confiscation of seizure documents filed by the Ministry of Agriculture is not yet complete. the petitioner, as well as the lack of legal understanding related  to  legal  standing  confiscation  of  criminal,  confiscated  cases  and  confiscation  due  to  forced  letters. Suggestion  of  this  research  is  that  the  Land  Office  should  be  more  existent  in  disseminating  information regarding  the  mechanism  of  confiscation  recording  at  related  institutions  such  as  the  Regional  Police, Prosecutors, Courts and the public because the classification of criminal confiscation, confiscation of cases and confiscation due to forced letters.
Keywords: Confiscation Registration, Land Rights, Land Office.

## PENDAHULUAN
Tanah  adalah  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  bangsa  Indonesia  yang  juga merupakan  kekayaan  nasional  yang  harus  dipelihara,  dijaga,  dan  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  bagi kelangsungan hidup bangsa. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)  menentukan  bahwa  “bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Hal  tersebut diimplementasikan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  “UUPA”) 1 .  Esensi pokok yang terkandung dalam UUPA  adalah  hubungan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  dengan  tanah  serta  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya. 2
1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria
2 Julius  Sembiring,  "Hak  menguasai  negara  atas  sumber  daya  agraria.", BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan 2.2 (2016): 119-132.
Untuk membuktikan suatu kepemilikan atas tanah digunakan sertipikat hak atas tanah, dimana sertipikat tersebut bukan satu-satunya alat bukti yang bersifat mutlak tetapi adalah alat bukti awal yang setiap  saat  dapat  digugurkan  pihak  lain  yang  terbukti  memang  lebih  berwenang 3 .Dalam pelaksanaannya  walaupun  pendaftaran  tanah  sudah  dilakukan,  namun  tetap  tidak  pernah  surut terjadinya  sengketa-sengketa  pertanahan  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  bahkan  sampai  pada pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan,  yang  mengakibatkan  terjadinya  pemblokiran  sertipikat  hak  atas tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan 4 .
Suatu permohonan pemblokiran dan sita terhadap sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh pihak  pengadilan,  misalnya  disebabkan  oleh  adanya  gugatanterkait  adanya  hutang  piutang,  pailit, sertipikat ganda, atau masalah perjanjian kerjasama. Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik debitur/penjamin hutang, dilaksanakan dengan  menerbitkan  Surat  Pemblokiran  yang  ditandantangani  oleh  Kepala  Kantor  Pelayanan kekayaan  Negara  dan  lelang  (KPKNL)  dan  ditujukan  kepada  instansi  yang  berwenang  atau  Kantor Pertanahan  untuk barang  jaminan  atau  kekayaan  lain  dari  debitur  adalah  hak  atas  tanah.  Inisiatif pembeli  karena  belum  melakukan  balik  nama,  untuk  mencegah  penyalahgunaan  sertipikat  hak  atas tanah  oleh  penjual.  Inisiatif  salah  satu  dari  ahli  waris  untuk  melakukan  permohonan  blokir  karena tanah  warisan sedang  bermasalah,  untuk  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dari  ahli  waris  yang lain. Atas dasar permohonan pemilik hak atas tanah, karena sertipikat hak atas tanah hilang, sehingga pemilik memohonkan kepada Kantor Pertanahan untuk diblokir sertipikat hak atas tanah yang hilang tersebut.
Pencatatan  Sita  adalah  tindakan  administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang ditunjuk  untuk  mencatat  adanya  sita  dari  lembaga  peradilan,  penyidik  atau  instansi  yang  berwenang lainnya.  Sita  Perkara  adalah  penyitaan  terhadap  Buku  Tanah,  Surat  Ukur  atau  data  lainnya  yang diajukan  oleh  juru  sita  pengadilan  atau  pihak  yang  berkepentingan  meliputi penggugat  atau  tergugat dalam  rangka  perlindungan  terhadap  objek  perkara 5 .  Sita  Pidana  adalah  penyitaan  terhadap  Buku Tanah, Surat Ukur atau data lainnya yang diajukan oleh penyidik yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam peradilan dengan Berita Acara Penyitaan dan tanda terima barang yang disita. Sita Penyesuaian adalah  permohonan  sita  yang  kedua/ketiga  dan  seterusnya yang  bertujuan  untuk  menyesuaikan  pada sita sebelumnya dan objek sita secara nyata telah dipertanggungkan kepada pihak lain 6 .
Berangkat dari deskripsi kasus dan penjelasan tersebut diatas, adapun pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan, sehingga segala bentuk perubahan dapat dihentikan sementara untuk kelancaran penyelesaian sengketa, pemeliharaan  data  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan,  tertib  administrasi  dan mewujudkan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  yang  berkentingan.  Permasalahan  hukum terjadi  ketika  terdapat  pencatatan  blokir  oleh  Kantor  Pertanahan  yang  dimohonkan  dan  dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentinganyang berdampak pada terhambat serta terancamnya pembatalan transaksi jual beli yang akan dilaksanakan antara pembeli  yang beritikad baik dengan pihak penjual. Pencatatan blokir pada  buku tanah  yang dimohonkan oleh pihak  yang berkepentingan atas sertipikat hak atas tanah, masih menjadi permasalahan hukum karena di satu sisi tujuan pemblokiran Sertipikat hak  atas  tanah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pihak yang berkepentingan tetapi di sisi lain tujuan pemblokiran hak atas tanah dapat merugikan pemegang hak yang sebenarnya  apabila telah  sepakat  atas transaksi jual beli hak  atas tanah  serta  sedang dalam proses balik nama kepada pihak lain (pembeli yang beritikad baik).
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga  mampu  menguraikan  pembahasan  dengan  tepat,  maka  disusun  beberapa  permasalahan.
3 Moch  Isnaeni,  "Benda  Terdaftar  dalam  Konstelasi  Hukum  Indonesia.", Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 7.13 (2000): 47-64.
4 Kartiko Harnadi, “ Model Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari Dan Penyelesaiannya Pada  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya  Kabupaten  Pringsewu” ,  Volume  2,  Nomor  2,  Juli- Desember 2018, Cepalo, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampun, hlm. 2
5 Sholin  Erbin  Mart  Rajagukguk,  Lintje  Anna  Marpaung,  and  Herlina  Ratna  Sumbawa  Ningrum, "Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  Dan  Sita  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung.", PRANATA HUKUM 14.2 (2019): 192-207.
6 Sumarja, F. X, "Hukum Pendaftaran Tanah (versi lengkap)." (2010).
Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  implikasi  hukum  pencatatan  sita  sertifikat  hak  atas  tanah  berdasarkan  Peraturan Menteri Agraria Dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor  13 Tahun 2017 Tentang        Tata  Cara Blokir Dan Sita?
2. Apa  sajakah  faktor  penghambat  terhadap  sita  sertifikat  hak  atas  tanah  berdasarkan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Blokir Dan Sita?

## METODE
Pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  secara  normatif  dan  pendekatan  secara empirik.  Pendekatan  secara  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan dan  mempelajari  peraturan-peratuan  hukum  yang  berlaku  yang  erat  kaitannya  dengan  permasalah penelitian  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen resmi,  dan  sumber  lain yang  erat kaitannya dengan permasalahan  yang diteliti. Pendekatan secara empiris,  yaitu  pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara  kepada  pihak  yang  berkompeten  di  lokasi  penelitian dan mengumpulkan  informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi Hukum Pencatatan Sita Sertifikat Atas Tanah
Pemblokiran  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  atas  dasar  seperti:  1)  tanah  tersebut menjadi  sengketa  yang  dilanjutkan  dengan  sita  jaminan  yang  dimohonkan  oleh  Hakim  Pengadilan kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  diblokir  hak  atas  tanah  tersebut  sampai  adanya putusan  pengadilan, 2) dalam rangka pengamanan piutang negara, maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan pemblokiran  barang  jaminan  dan  atau  harta  kekayaan  lain  milik  debitur/penjamin  hutang,  3)  serta pemblokiran  hak  atas  tanah  dapat  terjadi  karena  sertifikat  hak  atas  tanah  hilang,  maka  untuk menghindarkan sertifikat tersebut disalahgunakan oleh pihak yang beritikad kurang baik, maka pemilik sertifikat hak atas tanah yang  hilang  tersebut  melakukan  permohonan  pemblokiran  terhadap  hak  atas tanah, dengan terlebih dahulu melaporkan kehilangan sertifikat tersebut kepada pihak kepolisian, dan atas dasar surat pelaporan kehilangan dari  kepolisian  tersebut, maka dapat dimohonkan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Blokir  dilakukan  berdasarkan  permohonan  pihak  yang  merasa  berkepentingan  ketika kepentingannya  tersebut  terganggu,  kemudian  dicatat  dalam  Buku  Tanah  yang  ada  di  Kantor Pertanahan kabupaten/kota wilayah administrasi pertanahan setempat dan akan hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali diikuti dengan putusan sita jaminan dan berita acara eksekusi permohonan  blokir.  Pencatatan  sita  jaminan  dapat  juga  dilakukan  Kepala  Kantor  Pertanahan  atas permohonan dari Kantor Kejaksaan, Kantor Kepolisian, atau    Kantor Lelang.
Catatan sita di buku tanah dan daftar umum lainnya dalam perkara perdata maupun pidana hanya dapat  dibatalkan  atau  diangkat  sita  setelah  perkaranya  dihentikan  atau  perkaranya  sudah  diputuskan hakim  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dibuktikan  dengan  surat  perintah  angkat  sita sesuai dengan salinan resmi berita acara eksekusi panitera pengadilan bersangkutan.
Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor 13 Tahun   2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita 7 , menjelaskan bahwa:
(1) Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:
a. Juru sita pengadilan; atau
b. Pihak  yang  berkepentingan  meliputi  penggugat  atau  tergugat,  untuk  kepentingan  penyelesaian perkara di pengadilan.
(2) Permohonan pencatatan sita perkara dilengkapi dengan melampirkan:
a. Penetapan  sita  dari  Ketua  Pengadilan  yang  menerangkan  secara  jelas  mengenai  subyek  hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah yang diletakkan sita; dan/atau
b. Putusan  pengadilan  yang  menyatakan  sah  dan  berharga  sita  terhadap  hak  atas  tanah obyek
7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor 13 Tahun  2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita
perkara.
Implikasi  hukum  terhadap  tanah  yang  berada  dalam  keadaan  disita  mengakibatkan  hak  atas tanah  tersebut  tidak  dapat  dialihkan  dan/atau  dibebani  hak  tanggungan,  tetapi  hak  atas  tanah  yang berada  dalam  keadaan  disita  dapat  di  roya,  diperpanjang  dan/atau  diperbaharui  dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para pihak yang berperkara dan/atau penyidik.
Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir memberikan kepastian hukum  terhadap  masyarakat  yang  akan  melakukan  penyelesaian  masalah  diluar  pengadilan  atas prosedur,  tata  cara,  serta  syarat  dan  secara  formil  memberikan  pencerahan  dan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa pertanahan 8 .

## Hambatan Pencatatan Sita Sertifikat Hak Atas Tanah
Karaktar yuridis yang spesifik dari sistem pendaftaran akta ( Registration of deeds ) atau sistem pendaftaran  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif)  ini  adalah  bahwa  dokumen  tertulis  atau  akta yang dibuat oleh para pihak (pemilik yang mengalihkan), yang dilakukan atas bantuan pejabat umum yang  berwenang  (seperti  Notaris  atau  pejabat  lain  seperti  ahli  hukum)  didaftarkan  kepada  pejabat yang  diberikan  wewenang  untuk  itu  agar  dicatatkan  haknya  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  yang baru,  dan  oleh  pejabat  pencatat  tersebut  dicatatkan  dalam  register  (pencatatan  buku  tanah),  tanpa melakukan  penelitian  atas  kebenaran  akta  atau  dokumen  tertulis  yang  diserahkan  sehingga  hasilnya tidak  akurat.  Adanya  jaminan  yang  diberikan  kepada  pemilik  yang  sebenarnya,  dengan  kata  lain bahwa kesempatan bagi pemilik atau yang berhak atas sebidang tanah untuk mengadakan perlawanan atau  tuntutan  hukum  terhadap  pihak-pihak  lain  yang  telah  mendaftarkan  bidang  tanah  tersebut hanyalah  isapan  jempol  karena  pada  kenyataannya  sistem  ini  tidak  memberikan keuntungan apapun bagi pemilik. Proses gugatan pengadilan yang berbelit-belit memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang  besar  kadang  tidak  setimpal  dengan  hasil  yang  diperoleh  sehingga  masih  dirasakan  merugikan bagi pengguna keadilan.
Sisi lemah dari sistem pendaftaran tanah stelsel publisitas positif ini antara lain:
1. Pertama,  bahwa  setiap  pendaftaran  hak  dan  peralihan  hak  dalam  sistem  positif  ini  memerlukan pemeriksaan  yang  sangat  teliti  dan  seksama  sebelum  orang  tersebut  didaftarkan  sebagai  pemilik dalam  daftar  ini.  Disini  para  petugas  pendaftaran  harus  memainkan  peranan  yang  sangat  aktif disamping  peralatan  yang  cukup.  Mereka  harus  meneliti  apakah  hak  yang  akan  didaftar/ dipindahkan  tersebut  dapat  didaftarkan,  dan  mengenai  segala  persyaratan  formil  yang  harus dipenuhi oleh orang yang akan mendaftarkan haknya;
2. Kedua,  dalam  sistem  pendaftaran  positif  ini,  karena  peran  aktif  dari  petugas  dalam  hal penelitian secara  terinci  membutuhkan  dan  menyebabkan  memakan  waktu  lama  serta panjang,  sehingga menimbulkan kesan dipersulit;
3. Ketiga, sistem ini sangat merugikan bagi mereka para pihak yang benar-benar berhak. Bagi mereka yang berhak, tidak menutup kemungkinan akan tetap kehilangan hak atas sebidang tanah atas suatu putusan  yang  jelas  dimenangkan  mereka  akan  tetapi  akan  tetap  kehilangan  haknya  diluar perbuatannya dan diluar kesalahannya;
4. Keempat,  dalam  penyelesaian  persoalan  maka  segala  apa  yang  sebenarnya  menjadi  wewenang Pengadilan ditempatkan dibawah kekuasaan administrative .
Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan kebijakan hukum pertanahan dalam melindungi hak  atas  tanah  bagi  rakyat  terhadap  penguasaan,  penggunaan,  pemilikan  dan  pemanfaatan  tanah seperti marakanya aktifitas permohonan blokir.
Kendala yang sering sekali timbul pada saat dilakukannya pencatatan sita adalah seperti:
1. Tidak  lengkapnya  dokumen  penetapan  sita  dari  Ketua  Pengadilan  yang  menerangkan secara  jelas mengenai subyek hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah yang diletakkan sita;
2. Tidak kuatnya legal standing dari pemohon pencatatan sita baik dari penggugat maupun tergugat, dalam hal untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan;
3. Belum lengkapnya persyaratan permohonan seperti berkas permohonan.
8 Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Implikasi hukum dari dilakukannya pencatatan sita sertifikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Blokir  Dan  Sita  mengakibatkan  pemilik  sertipikat  untuk  sementara  tidak  dapat  melakukan peralihan hak atau pembebanan hak pada tanahnya sampai dilakukan pencabutan sita sertipikat hak atas tanah tersebut. Sita sertifikat mengakibatkan ditangguhkannya hak atas tanah untuk sementara waktu  dan  secara  serentak  akan  membekukan  hak  milik  atas  tanah.  Keberadaan sita  tanah  juga mempengaruhi  kecakapan  dari  seorang  subyek  hukum  untuk  melakukan  perjanjian  atas  tanah tersebut.
2. Faktor  penghambat  terhadap  sita  sertifikat  hak  atas  tanah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  Dan  Sita adalah  ketika  pencatatan  dilakukan  secara  manual  maka,  sering  sekali  terjadi  belum  lengkapnya berkas  pencatatan  sita  yang  di  ajukan  oleh  pemohon,  serta  masih  minimnya  pemahaman  hukum terkait dengan legal standing sita pidana, sita perkara dan sita karena surat paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sumarja, F. X. "Hukum Pendaftaran Tanah (versi lengkap)." (2010).

## Jurnal
Sembiring,  Julius.  "Hak  menguasai  negara  atas  sumber  daya  agraria." BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan 2.2 (2016): 119-132.
Isnaeni,  Moch.  "Benda  Terdaftar  dalam  Konstelasi  Hukum  Indonesia." Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 7.13 (2000): 47-64.
Harnadi, Kartiko. "Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya pada  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya  Kabupaten  Pringsewu." Cepalo 2.2 (2018): 85-92.
Rajagukguk,  Sholin  Erbin  Mart,  Lintje  Anna  Marpaung,  and  Herlina  Ratna  Sumbawa  Ningrum.
"Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  Dan  Sita  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung." PRANATA HUKUM 14.2 (2019): 192-207.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nomor  13  Tahun 2017  Tentang  Tata
Cara Blokir Dan Sita