## Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn Di KSPPS Karomah Balongpanggang di Era Pandemi (Covid 19)
Moh. Ah. Subhan ZA.

## Misbahul Khoir
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan ma.subhan.za@gmail.com misbah.coy@gmail.com

## Abstrak
Pembiayaan  Rahn  merupakan  pembiayaan  yang  paling  dominan  di  KSPPS  Karomah.  Dari alasan  tersebut  penelitian  ini  memilih  objek  KSPPS  Karomah  yang  ada  di  Desa  Pacuh Kecamatan Balongpangang Kabupaten Gresik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang detail dan terkini untuk mengenai mekanisme pembiayaan rahn dengan menggunakan agunan ATM dan Buku Tabungan serta kontribusinya baik secara internal  terhadap  perkembangan  koperasi,  SHU  maupun  manfaatnya  bagi  anggota  dan masyarakat  sekitar  pada  umumnya.  Menariknya,  meskipun  KPSPS  Karomah  baru  berdiri tahun  2018,  namun  sudah  memiliki  anggota  yang  banyak,  terutama  untuk  pembiayaan rahnnya  dan  telah  menggunakan  aplikasi online yang  sangat  efektif  serta  memudahkan pengelolaan  keuangan  di  KSPPS  Karomah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif berbasis  lapangan  dengan  menjadikan  data  lapangan  seperti  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  sebagai  data primer.  Dengan melakukan proses pengorganisasian data,  reduksi data,  penyajian  data,  analisis  dan  kemudian  mencari  kesimpulan.  Dari  penelitian  ini  dapat diketahui  mekanisme  dan  prosedur  pencairan  pembiayaan  akad  Rahn  dengan  menggunakan agunan  ATM  dan  buku  tabungan  di  KSPPS  Karomah  dan  dianalisis  menggunakan  SWOT. Hasilnya  ternyata  sangat  efektif  dan  jumlah  anggota  bisa  cepat  berlipat  ganda  dan  cepat berkembang karena ada sinergi  (kohesi data Debitur) atau anggota koperasi dengan anggota PKH yang ada dan program sosial BPNT.
Kata kunci: Pembiayaan Rahn, Efektifitas, Prosedur

## Pendahuluan
Secara  umum,  lembaga  keuangan  syariah  adalah  suatu  perusahaan  yang  usahanya  bergerak  di bidang  jasa  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  yaitu  prinsip  yang menghilangkan  unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  agama  Islam,  kemudian  menggantikannya  dengan akad-akad  tradisional  Islam  atau  yang  lazim  disebut  dengan  prinsip  syariah.  Atau,  lembaga  syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. 1
Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  di  Gresik  yang  sangat  menarik  untuk  diteliti adalah  KSPPS  Karomah  Pacuh  Balongpanggang  Gresik.  Dimana,  disana  dalam  transaksi  penyaluran dana ada beberapa akad yaitu akad rahn, murabahah, musharakah, mudarabah dan ijarah serta Qordul hasan  (tabarru‟) . Dari  sekian  banyak  produk  yang  disediakan  bertujuan  untuk  menyediakan pembiayaan dan pinjaman cepat dan aman bagi para anggota koperasi yang membutuhkan. Disamping itu juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.
Salah  satu  produk  yang  ditawarkan  di KSPPS  Karomah  Pacuh  Balongpanggang  Gresik  adalah produk  pembiayaan  gadai  (rahn).  Pilihan  transaksi  yang  sering  digunakan  oleh  masyarakat  yang menghadapi  masalah  ini  adalah  menggadaikan  barang-barang  yang  berharga. 2 Namun  uniknya  di koperasi syariah ini yang dijadikan sebagai anggunan dan digadaikan adalah ATM dan Buku Tabungan (Butab)  yang  sepengetahuan  peneliti  belum  ada  dan  belum  diterapkan  di  koperasi  syariah  manapun sebelumnya.
Dimana  kebanyakan  koperasi-koperasi  syariah  pada  umumnya  lebih  menekankan  transaksi penyaluran  dana  melalui  akad  murabahah  (jual  beli)  ketimbang  menggunakan  akad  rahn  (gadai) dikarenakan  kesulitan  mengukur,  menaksir  marhun  (jaminan)  dan  juga  menyulitkan  anggota  yang ingin melakukan pembiayaan di koperasi karena terkendala pada marhun yang akan dijadikan jaminan mereka pada koperasi syariah terutama bagi masyarakat ekonomi lemah (kurang mampu) dikarenakan kebanyakan tidak memiliki asset/marhun yang bisa digunakan sebagai jaminan ( marhun ) di akad rahn. Namun,  fenomena  yang  peneliti  temukan  di  KSPPS  Karomah  justru  akad  rahn  menjadi  minat terbesar anggota dalam mendapatkan modal usaha (penyaluran dana koperasi ke anggota). Kok bisa? padahal kebanyakan anggotanya adalah tergolong masyarakat ekonomi lemah. Inilah, yang mengawali kami untuk  melakukan penelitian guna menemukan jawaban yang  memuaskan dan bisa mengungkap
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1. 2 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 275.
fakta-fakta  yang  ada  dan  layak  menjadi  konsumsi  pengetahuan  kekininan  khususnya  dalam perkembangan ekonomi syariah yang lagi buming di Indonesia saat ini.
Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  yang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak, yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  berutang  atau  oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang memberikan  kekuasaan  kepada  orang  yang  berpiutang  itu  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 3
Menurut Moekijat, prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 4 Menurut Mulyadi prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  terjadi  berulang-ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.
Prosedur  pencairan  pinjaman/  pembiayaan  merupakan  bagian  dari  pelayanan  yang  diberikan oleh pihak lembaga syariah. Apabila pelayanan yang diberikan itu memuaskan dan prosedur pencairan pembiayaan  itu  mudah  dilakukan  maka  akan  menarik  minat  anggota  untuk  memilih  pembiayaan  di Lembaga  Keuangan  Syariah  tersebut.  Minat  merupakan  kesukaan  (kecenderungan  hati)  kepada sesuatu.  Minat  dapat  diartikan  suatu  keinginan  yang  timbul  dari  suatu  perhatian  seseorang  terhadap barang, benda atau dapat juga dikatakan dorongan ingin melakukan kegiatan tertentu.
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan  untuk  memberikan  perhatian  kepada  orang  atau  objek,  aktivitas  atau  situasi  yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang. 4
Bagi  dunia  perekonomian  baik  pengusaha  kecil  dan  menengah,  serta  masyarakat  yang  berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan fiancial selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan.  Dengan  keterbatasan financial itu  sendiri  diharapkan  adanya  akses  dari  masyarakat (anggota) kepada KSPPS Karomah untuk memberikan pembiayaanpembiayaan yang jumlahnya relatif
3 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 399. 4 Moekijat, Kamus Manajemen
4 Abdul  Rahman  Shaleh  Dan  Muhbib  Abdul  Wahab, Psikologi  Suatu  Pengantar  (Dalam  Perspektif  Islam) (Jakarta: Pernada Media, 2004), 263.
terjangkau,  syarat-syarat  yang  lebih  mudah,  dan  prosedur  yang  tidak  berbelit-belit  namun  tetap menerapkan prinsip syariahnya.
Tujuan  setiap  perusahaan  atau  suatu  lembaga  keuangan  adalah  memperoleh  keuntungan  yang maksimal  dan  mempertahankan  atau  bahkan  berusaha  meningkatkannya  untuk  jangka  waktu  lama. Oleh  karena  itu,  salah  satu  cara  agar  menarik  anggota  pada  produk  pembiayaan  gadai  (rahn)  yang ditawarkan oleh KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik adalah melihat prosedur yang mudah dan tidak rumit.
Berangkat dari latar belakang di atas,  maka ada dua pertanyaan (masalah yang harus dijawab), yakni:  Bagaimana  prosedur  pembiayaan  gadai  ( rahn )  di  KSPPS  Karomah  Pacuh  Balongpanggang Gresik di Era Pandemi Covid 19 dan bagaimana Efektifitas prosedur pencairan pembiayaan terhadap minat anggota dalam memilih produk gadai ( rahn ) di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik di Era Pandemi Covid 19?

## Kajian Literatur

## Konsep Rahn: Pengertian dan Dasar Hukum
Secara etimologis ar-rahn berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, ar-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan)  atau  dibayarkan  harganya  jika  tidak  dapat  mengembalikannya. 5 Ar-Rahn merupakan perjanjian  penyerahan  barang  yang  digunakan  sebagai  agunan  untuk  mendapatkan  fasilitas pembiayaan.  Beberapa  ulama  mendefinisikan  rahn  sebagai  harta  yang  oleh  pemiliknya  digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. 6
Rahn adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu  membayar  utangnya  saat  jatuh  tempo.  Apabila  uang  hasil  penjualan  barang  jaminan  tersebut melebihi jumlah  utang,  maka  sisanya  harus dikembalikan  kepada  pengutang,  namun  bila  kurang  dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas. 7
Dalam  Islam,  rahn  diperbolehkan  berdasarkan  al-Quran  dan  hadis  Rasulullah  SAW.  Rahn  atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak,
5 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, 171.
6 Ismail, Perbankan Syarah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 209. 7 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konteporer (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 193.
tidak  dapat  dilunasi.  Hak  pemberi  pinjaman  akan  muncul  pada  saat  debitur  tidak  mampu  melunasi kewajibannya.  Akad  rahn  diperbolehkan  karena  banyak  kemaslahatannya  (faedah  maupun  manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.
1. Dasar Hukum Rahn
a. Al-Quran
Dasar hukum Rahn salah satunya adalah al-Qur‟an dalam surat al-Baqarah ayat 283. Ayat ini memiliki makna bahwa apabila bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka  dianjurkan  untuk  menulisnya,  yang  dipersaksikan  dua  orang  saksi  laki-laki  atau  satu seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. 8
b. Al-Hadits
Kemudian  dalam  sebuah  H.R  Bukhari  menceritakan  bahwa  Nabi  SAW  pernah  membeli makanan  dari  seorang  yahudi  dengan  harga  yang  diutang,  sebagai  tanggungan  atas  utangnya itu Nabi menyerahkan baju besihnya. Dalam hadits lain diriwayatkan berasal dari Ibnu „Abbas r.a  dinyatakan  bahwa  ketika  Nabi  SAW  wafat,  baju  besinya  masih  dalam  keadaan  menjadi tanggungan utang 20 sha‟ (± 50kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR.  Tarmidzi). 9 Kaum  muslimin  juga  sudah  bersepakat  ( ijma’ )  mengenai  diperbolehkannya rahn . Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang. 10
Ketentuan  hukum  gadai  syariah  dalam  hal  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah  berpegang pada  fatwa  DSN  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang  rahn  yang menyatakan  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam bentuk rahn diperbolehkan. 11
2. Rukun Rahn
Transaksi  rahn  antara  anggota  dengan  bank  syariah/lembaga  keuangan  syariah  akan  sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat islam.
a. Rahin (anggota) Anggota harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
8 Lely  Ana  Ferawati  Ekaningsih, Lembaga  Keuangan  Syariah  Bank  &  Non  Bank ,  (Surabaya,  Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), 2016), 110.
9 Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank , 110.
10 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konteporer , 195.
11 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 401.
b. Murtahin (Bank  Syariah/  Lembaga  Keuangan  Syariah)  Bank  atau  lembaga  keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
c. Marhu n  Bih  (Pembiayaan)  Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  murtahin  harus  jelas  dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin.
d. Marhu n  (Barang  Jaminan)  Marhun  atau  al-marhun  merupakan  barang  yang  digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran dibeberapa tempat.
6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. 12
e. Sighat (ijab-qabul) yaitu akad kontrak yang dilakukan antara anggota dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.
3. Syarat Rahn
a. Rahin dan murtahin
1) Cakap  bertindak  hukum,  menurut  jumhur  ulama  adalah  orang-orang  yang  telah baligh  dan  berakal.  Oleh  karena  itu  tidak  sah  rungguhan  anak  kecil  dan  orang  gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup  berakal.  Oleh  sebab  itu,  menurut  mereka,  anak  kecil  yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
2) Layak  untuk  melakukan  transaksi pemilikan.  Setiap orang  yang  sah  melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengolahan harta.
b. Sighat (ijab-kabul)
1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
2) Rahn  mempunyai  sisi  pelepasan  barang  dan  pemberian  utang,  seperti  halnya  akad jual beli.
12 Ismail, Perbankan Syarah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 211.
c. Marhu n bih (utang)
1) Merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
2) Memungkinkan  pemanfaatannya.  Apabila  suatu  yang  menjadi  utang  tidak  bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.
3) Dapat  dikuantifikasikan  atau  dapat  dihitung  jumlahnya.  Apabila  tidak  dapat  diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
4) Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.
d. Marhu n (barang yang digadaikan)
Menurut  ulama  Syafi‟iyah,  gadai  dapat  dikatakan  sah  dengan  dipenuhinya  tiga syarat.  Pertama,  harus  berupa  barang  karena  utang  tidak  bisa  digadaikan.  Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai. 13
4. Berakhirnya akad rahn
Akad rahn dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:
a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. Rahin membayar utangnya.
c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin
d. Pembebasan utang.
e. Pembatalan oleh murtahin.
f. Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin.
g. Memanfaatkan  barang  rahn  dengan  penyewaan,  hibah,  atau  sedekah,  baik  dari  pihak rahin maupun murtahin. 14
5. Prosedur
Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi prosedur adalah Suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  terjadi berulang-ulang.  Menurut  Irra  Crisyanti  prosedur  adalah  Tata  cara  kerja  yaitu  rangkaian
13 Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 285.
14 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah , 290.
tindakan,  langkah  atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh  seseorang  dan  merupakan  cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. 15
6. Karakteristik Bisnis Syariah
Menurut  Yusanto,  M.T.  dan  Widjayakusuma,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa karakteristik bisnis syariah, yaitu sebagai berikut:
a. Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain)
b. Tidak makan riba
c. Tidak wanprestasi/ingkar janji
d. Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram
e. Tidak suap
f. Tidak menipu
g. Tidak korupsi
h. Tidak zalim

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2010; 6).
1. Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  instrumen  utamanya  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Sumber  data  primer adalah observasi dan wawancara sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik bola salju ( snowball sampling ). Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi dari sumber lain yang dianggap  memiliki  keterkaitan  dengan  tema  tersebut,  seperti  kebijakan  desa,  koran,  majalah, dokumen, dan lainnya.
2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian kualitatif ini akan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara Mendalam ( In-depth Interview ) atau FGD ( Focus Group Discussion ), Dokumentasi, dan Triangulasi.
3. Analisis Data
15 L Amelia, “pengertian Prosedur”, dalam https://repository.widyatama.ac.id , diakses pada 27 Maret 2019.
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data  terdiri  dari  sejumlah  komponen.  Dalam  penelitian ini,  peneliti  akan  menggunakan  langkah-langkah  analisis  data  yang  ditawarkan  oleh  Creswell (John  W.  Creswell,  2012;  274-278).  Langkah  tersebut    bisa  digambarkan  melalui  tahapan berikut:
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng- coding data.
4. Mempertimbangkan petunjuk-petunjuk detail yang dapat membantu proses coding 5. Deskripsi yang akan disajikan dalam laporan
6. Interpretasi dan memaknai data

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Prosedur pembiayaan akad rahn di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik.
Pembiayaan rahn di  KSPPS  Karomah  terdiri  dari  dua  akad  yakni  akad qardh dan  akad ijarah dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:
1. Rahn pada pembiayaan biasa
Pengajuan:
a. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan  ke KSPPS Karomah
b. Pengelola  menjelaskan  produk  pembiayaan  di  KSPPS  Karomah  kepada  anggota  atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
c. Anggota atau calon anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya, seperti surat-surat berharga.
d. Survei serta kemudian;
e. Realisasi Pembiayaan
2. Rahn pada pembiayaan talangan haji
Calon  anggota  atau  anggota  KSPPS  Karomah  mengajukan  pembiayaan  talangan  haji  dan melengkapi  persyaratan  pendaftaran  haji  kepada  pihak  pengelola,  persyaratannya  antara  lain: surat identitas diri dan surat-surat berharga yang sesuai. Kemudian pengelola KSPPS Karomah memproses pendaftaran tesebut, adapun prosesnya antara lain:
a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan KSPPS Karomah
b. Mengisi  formulir  pembiayaan  talangan  haji  serta  menandatangani  formulir  pembukaan simpanan KSPPS Karomah dan formulir pengajuan pembiayaan talangan haji
c. Customer  service  atau  kasir  melakukan  register  calon  anggota  ke  dalam  sistem  KSPPS Karomah
d. Calon  anggota  atau  anggota  pembiayaan  talangan  haji  melakukan  penandatanganan aplikasi pembukaan simpanan Bank Syariah
e. Menyerahkan biaya setoran awal untuk pendaftaran talangan haji ke bagian kasir
3. Penerapan pembiayaan akad rahn di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik.
Dalam  penerapan  akad  rahn  yang  dilakukan  di  KSPPS  Karomah  di  wilayah  kecamatan Balongpanggang  Gresik  dan  sekitarnya.  Kebanyakan  pembiayaan rahn dipilih  untuk mendapatkan modal usaha dengan menggunakan jaminan ATM.
a. Syarat pengajuan pembiayaan rahn di KSPPS Karomah:
1) Jujur, amanah dan bertanggung jawab.
2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain.
3) Siap disurvei.
4) Foto copy KTP suami istri/orang tua  2 lembar.
5) Foto Copy Kartu keluarga 1 lembar
b. Jaminan di KSPPS Karomah
Bagi  anggota  menyerahkan  kartu  ATM  dan  buku  tabungan  sebagai  jaminan  dan apabila ATM/Butab di ambil/dipinjam buat pencairan,  maka akan di tukar dengan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai jaminan sementara sampai dikembalikan-nya lagi jaminan yang dimaksud. 16 Khusus untuk anggoata yang berasal dari KPM PKH dan KPM BPNT tidak  diperkenankan  untuk  menggunakan  ATM  dan  Buku  Tabungan  Bantuan  Sosial sebagai jaminan sesua dengan aturan Kementerian Sosial tahun 2020.
c. Realisasi Pembiayaan
1) Sebelum pencairan dilakukan nasabah terlebih dahulu melakukan pembayaran ujroh ke bagian kasir.
2) Pencairan  pembiayaan  dilakukan  dengan  cara  pihak  KSPPS  Karomah  menyerahkan sejumlah  uang  yang  sesuai  dengan  yang  terterah  pada  akad  nasabah,  setelah  akad dibacakan dan nasabah sudah mendatangani akad tersebut, berkas dibeserahkan kepada manajer untuk ditanda tangani. 17
16 Novi Dewi Lestari, wawancara, Gresik, 17 Maret 2010 17 Sri Wahyuni Oktaviani, wawancara, Gresik, 17 Maret 2020 22 Nanda, wawancara, Gresik, 17 Maret 2020.
d. Pengarsipan
Permohonan,  akad  dan  jaminan  dijadikan  satu  untuk  di  arsipkan,  dan  disimpan diberangkas.  Yang  bertugas  dalam  pengarsipan  adalah  admin.  Adapun  tahapantahapan pemberkasan antara lain adalah:
1) Permohonan pembiayaan
2) Persyaratan pembiayaan
3) Jaminan
4) Permohonan persetujuan pembiayaan
5) Akad perjanjian
6) Jadwal angsuran
7) Untuk anggota lama buku ansuran dilampirkan Dimasukkan dalam map jadi satu. 22

## Hasil Analisis yang dilakukan
Dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat kami tuliskan hasilnya sebagai berikut:
1. Kelebihan KSPPS Karomah;
a. Menggunakan  produk    pembiayaan rahn (gadai)  yang  mudah  persyaratannya  yakni  cukup rekomendasi dari ketua kelompok atau pendamping.
b. Jumlah  anggotanya  bisa  cepat  banyak  karena  ada  sinergitas  (keterpaduan  data  Debitur)  atau anggota koperasi dengan anggota PKH maupun bansos BPNT yang ada.
c. Akad Rahn di  KSPPS  Karomah  justru  menjadi  daya  tarik  nasabah  khususnya  dari  kalangan keluarga  pra  sejahtera  karena  dimudahkan  tanpa  persyaratan  yang  ribet  dan  pelayanan  cepat, bahkan  ada  pula  produk  yang  cuman  menggunakan  kepercayaan  dengan  sistem  tanggung renteng antar anggota kelompok Kube.
d. Angsuran yang telat tidak dikenakan denda/sangsi dan ada toleransi sampai 3 bulan ke depan.
e. Menyediakan  pembiayaan  dan  pinjaman  cepat,  mudah  dan  aman  bagi  anggota  dan  calon anggota  khususnya  prioritas  bagi  KPM  PKH  yang  membutuhkan.  Disamping  itu  juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.
2. Kekurangan KSPPS Karomah;
a. Belum  bisa  memaksimalkan  situs  web  yang  dimiliki  dan  kekurangan  SDM  pengelola  yang mumpuni di bidang ekonomi syariah.
b. Aplikasi  transaksi  keuangan  dan  pelaporan  masih  menyewa  di  Usid  Sidogiri  dan  belum  bisa apalagi sampai memiliki server sendiri.
c. Di  antara  pengurus  dan  anggota  belum  punya  sertifikat  DSN  dari  anggota  pendiri  sendiri sehingga menggunakan jasa dari anggota baru.
d. Khusus  untuk  KPM  PKH  atau  KPM  BPNT  dilarang  untuk  menggunakan  ATM  dan  Buku Tabungan Bantuan Sosial sebagai Jaminan sesua dengan aturan Kementrian Sosial Terbaru pada tahun 2020.
3. Peluang KSPPS Karomah;
a. Bisa  berkembang  cepat  dan  bisa  pesat  (besar)  jika  bisa  bermitra  dengan  pendamping  PKH (PPKH) yang ada di setiap kabuaten/kota.
b. Persyaratan  keanggotaan  baru  mudah  dijangkau  oleh KPM  PKH  maupun KPM Non  PKH jika ingin bergabung dan menjadi anggota KSPPS Karomah.
c. Mempercepat besarnya modal dari anggota dengan membuka cabang-cabang di daerah lainnya.
4. Ancaman/Tantangan KSPPS Karomah;
a. Masih banyaknnya  masayarakat dan KPM PKH yang meminjam di bank titil (rentenir) karena prosesnya cepat meski dengan bunga yang tinggi dan angsuran yang berat.
b. Kesadaran  akan  pentingnya  berkoperasi  dan  berani  memulai  usaha  yang  masih  rendah dikalangan KPM PKH dan masyarakat awwam pada umumnya.
c. Ada beberapa oknum perangkat/kepala desa yang kurang menghendaki adanya KSPPS Karomah karena  dianggap  menyaingi  BUMDESnya  dan  kurang  percaya  dengan  pengelolaan  di  KSPPS Karomah.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan: Pertama, t erkait dengan prosedur  pembiayaan  akad  Rahn  di  KSPPS  Karomah  adalah  sebagai  berikut:  Pembiayaan rahn di KSPPS Karomah terdiri dari dua akad yakni akad qardh dan akad ijarah dan dipakai dalam dua macam pembiayaan,  1) Rahn pada  pembiayaan  biasa,  2) Rahn pada  pembiayaan  talangan  haji.  Adapun Prosedurnya sangat sederhana dan mudah, anggota atau calon anggota ketika mengajukan pembiayaan dengan  akad  Rahn  cukup  menyetorkan  fotocopy  KK  dan  KTP,  selanjutnya  diproses  paling  lambat  3 hari  sudah  bisa  dicairkan  sesuai  urutan  pengajuan,  dengan  jaminan  menggunakan  KTP  Asli  dan kepercayaan untuk pembiyaan dibawah 5 juta dan jaminan lain yang relevan untuk pembiayaan 5 juta ke atas. Akad pembiayaan Rahn adalah produk paling mendominasi dan populer di KSPPS Karomah karena  pada  dasarnya  menitikberatkan  pada  saling  percaya  ( Trust )  dan  aman  artinya  ketika  nda  bisa mengangsur  jaminan  yang  ada  bisa  dipakai  mencairkan  untuk  menutupi  bila  ada  kendala/kesulitan
mengangsur  tiap  bualannya.  Kebanyakan  pembiayaan rahn dipilih  untuk  mendapatkan  modal  usaha dengan.    KSPPS  Karomah  justru  menjadi  daya  tarik  nasabah  khususnya  dari  kalangan  keluarga  pra sejahtera  karena  dimudahkan  tanpa  persyaratan  yang  ribet  dan  pelayanan  cepat,  bahkan  ada  pula produk  yang  hanya  menggunakan  kepercayaan  dengan  sistem tanggung  renteng antar  anggota kelompok Kube.

## Daftar Rujukan
Anisyah,  Janua  Nur.  2017  “Analisi  Sistem  Dan  Prosedur  Penjualan  Dan  Penerimaan  Kas  Dalam Mendukung  Pengendalian  Intem  (Studi  Pada  PT.  Astra  Internasional,  Tbk  Auto  2000  Kediri Suharmadji)”, Jurnal Administrasi Bisnis , No. 1, Vol. 52, November, 2017.
Asri,  Rizki  Komala.  “Pengaruh  Tingkat  Margin  Dan  Prosedur  Pembiayaan  Terhadap  Keputusan Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Mura>bahah Pada BPRS Mitra
Agro Usaha Bandar Lampung”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
Bungin, M. Burhan. 2008, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta: Kencana.
Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan. 2016 KSPPS Praktek dan Kasus. Jakarta: Rajawali Pers.
Indriantoro,  Nur.  2014, Metode  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  &  Manajemen  Edisi  Pertama, Yogyakarta: BPFE.
Ismail. Perbankan Syariah , 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jauhariatuzzuhdiyah.  “Pengaruh  Prosedur  Pembiayaan  Arum  Haji  Terhadap  Keputusan  Anggota Dalam  Menggunakan  Jasa  Pada  Pegadaian  Syariah  (Study  Kasus  Pegadaian  Syariah  Cabang Blauran  Dan  Pegadaian  Syariah  Cabang  Sidoarjo)”.  Skripsi—  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel Surabaya, 2018.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Marwah, 2009.
Mardani. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia, Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2015.
Moekijat, Kamus Manajemen , Bandung: Mandar Maju, 1990.
Muhammad Nafik H. R  Zakik, Muhammad Nafik H. R. Ekonomi dan Keuangan Islam, Jawa Timur:
Tim Radha Karya, 2015.
Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Konteporer, Jakarta: PT Rajagafindo Persada, 2016.
Rianto, Nur. Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2016.
Standar Operasional Prosedur (SOP), Dokumentasi , Lamongan, 01 Februari 2019.
Sterendisa, Melen. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Terhadap Produk
Gadai ( Rahn ) Di PT. Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang”. Skripsi— UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.
................ Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2014.
................ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.
Sungadji,  Etta  Mamang  dan  Sopiah. Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  dalam  Penelitian , Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
Wulandari, Dwitya Pratiwi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasbah Untuk Menggunakan Layanan Mobile  Banking Pada  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Lubuk  Pakam”. Skripsi—Universitas Negeri Sumatera Utara, 2018.

## Wawancara
Harum, wawancara, Gresik, 11 Maret 2020
Toni  Purwanto, wawancara  manajer  KSPPS  Karomah, Gresik,  16  Maret  2020  Nanda, wawancara,
Gresik, 16 Maret 2020