## IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG LAMDINGIN KOTA

## BANDA ACEH)

## Muhammad Daud
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka-Banda Aceh, E-mail: daud_ut@gmail.com
Abstrak :  Penelitian  yang  berjudul  “Implementasi  Anggaran  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Desa”  (Suatu  Penelitian  di  Gampong  Lamdingin  Kota  Banda  Aceh) dimaksudkan  untuk  mengetahui  proses  implementasi  anggaran  dalam  meningkatkan pembangunan desa di gampong Lamdingin Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  berbentuk  deskriptif,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  observasi  dan  wawancara  dengan  Keuchik    Gampong  Lamdingin  Kota  Banda Aceh. Hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwa proses implementasi anggaran desa dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  mengalokasikan  dana  Gampong/Desa  dengan  baik dan transparan, sikap terbuka dengan masyarakat, membangun Gampong dengan cara gotong royong dan bahu membahu dengan masyarakat Gampong, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi  dalam  membangun  Gampong,  seperti:  memberikan  uang,  memberikan  harta  yang bermanfaat kepada Gampong demi kepentingan bersama, dan menyumbangkan pikiran kepada Gampong  demi  meningkatkan  pembangunan,  pembangunan  infrastruktur  yang  merata  dan kinerja  aparatur  Gampong  yang  pro  rakyat  sehingga  dapat  meningkatkan  pembangunan Gampong khususnya di Lamdingin Kota Banda Aceh.

## Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Meningkatkan Pembangunan
Abstract: The research  with the title” village budget implementation in an effort to boost the development  of  the  village”  (  The  research  is  implemented  in  Gampong  Lamdingin  banda Aceh)  with  the  intention  of  budget  implementation  process  in  order  to  improve  the development  of  the  village  toward  Gampong  Lamdingin  Banda  Aceh.  This  research  used qualitative descriptive method, by doing an observation and interview with Keuchik Gampong Lamdingin Banda aceh as the data collection techniques interviews. Within this research, the researcher  found  that  the  budget  execution  process  as  an  effort  to  boost  rural  development have  done  well  and  transparently,  with  an  open  attitude  toward  the  public,  and  develop  the village  by  way  of  mutual  cooperation  and  word  together  with  the  people  in  the  village.  The high level of public participation in the effort to build the village, such as giving money, giving the treasure that is beneficial  to  the village of mutual interest, as  well as contribute ideas to the  village  for  the  progress  of  the  village.  So  with  uneven  infrastucture  development  and performance  of  theapparatus  Gampong  pro  people  can  improve  the  gampong  development, especially  in  this  case  Gampong  Lamdingin  Banda  Aceh.“Village  Budget  Implementation  in an Effort to Boost Rural Development” Study Case In Gampong Lamdingin Banda Aceh. The research with the title “Village budget implementation in an effort to boost the development of the  Village”(  Study  Case  in  Gampong  Lamdingin  Banda  Aceh)  with  the  intention  of  budget implementation  process in  order to  improve the development  of the village toward Gampong Lamdingin  Banda  Aceh.  This  research  used  qualitative  descriptive  method.  By  doing  an observation  and  interviews  with  Keuchik  Gampong  Lamdingin  Banda  Aceh  as  the  data collection  techniques.  Within  this  research,  the  researcher  found  that  the  budget  execution process  as  an  effort  to  boost  rural  development  have  done  well  and  transparently,  with  an open  attitude  towards  the  public,  and  develop  the  village  by  way  of  mutual  cooperation  and work together with the people in the village. The high level of public participation in the effort
to build the village, such as giving money, giving the treasure that is beneficial to the village of mutual  interest,  as  well  as  contribute  ideas  to  the  village  for  the  progress  of  the  village.  So with  uneven  infrastucture  development  and  performance  of  the  apparatus  Gampong  pro people  can  improve  the  Gampong  development,  especially  in  this  case  Gampong  Lamdingin Banda Aceh.
Keywords: Imlementation, the budget of the village, promote development
Desa adalah suatu wilayah yang memiliki hak otonom  untuk  mengatur  dan  meningkatkan pembangunan  sendiri  dan  masyarakat.  Seiring dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  Pemerintahan  menetapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang  desa.  Undang-Undang  ini  pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintahan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Desa.
Tujuan  utama  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  ini  adalah  untuk  membebaskan pemerintah  pusat  dari  beban-beban  yang  tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga berkesempatan  untuk  mempelajari,  memahami, merespon  berbagai  kecenderungan  global  dan mengambil  manfaat  darinya  (Rosidin,  2010:48). Artinya,  dengan  adanya  otonomi  daerah  tersebut, maka  daerah  memiliki  kesempatan  yang  seluas- luasnya  membangun  struktur  pemerintah  yang sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  sendiri,  serta mampu mengembangkan sistem manajemen yang efektif.
Desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  melaksanakan  pemerintahannya,  karena desa  dapat  dikatakan  sebagai  tolak  ukur keberhasilan  baik  kebijakan,  program,  dan berbagai  perundang-undangan  dari  pemerintah yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik  oleh pemerintah  desa.  Selain  itu,  desa  juga  mampu
melaksanakan program-program nasional, program nasional ini dimulai dari tingkat nasional hingga ke Provinsi.
Melaksanakan  tugas  pemerintahan  desa tentunya didukung dengan kondisi keuangan yang baik  pula,  bukan  hanya  itu  tetapi  dalam membangun  meningkatkan  pembangunan  yang ada di desa, keuangan hal yang diutamakan sesuai denagn  yang  diharapkan  khususnya  bagi masyarakat  yang  ada  di  desa  tersebut.  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  merupakan  bagian  keuangan desa  yang  diperoleh  dari  dana  perimbangan keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota  untuk  dibagikan  kepada  tiap-tiap desa  guna  untuk  meningkatkan  pembangunan  di desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Sumber  keuangan  desa  bukan  hanya  dari pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  melainkan juga  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes),  seperti:  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB) masyarakat desa, dari pasar desa, dan sebagainya. APBDes  merupakan  instrumen  yang  paling penting  yang  dapat  menentukan  terwujudnya  tata pemerintahan  yang  baik  di  desa.  Dimulai  dari kesejahteraan  masyarakat  desa  sampai  dengan pembangunan yang ada di desa.
Terkait  dengan  pelaksanaan  di  desa,  banyak sekali  permasalahan  yang  ada  di  desa  yang berkaitan  dengan  keuangan,  baik  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota  ataupun  dari  APBDes.  Hal  ini
juga disebabkan oleh empat faktor, yaitu: Pertama , desa  memiliki  APBDes  yang  kecil  dan  sumber pendapatannya tergantung bantuan yang kecil pula. Kedua ,  kesejahteraan  masayarakat  desa  rendah.
Ketiga ,  rendahnya  dana  operasional  desa  untuk menjalankan  pelayanan. Keempat ,  bahwa  banyak program  pembangunan  masuk  desa,  tetapi  hanya dikelola oleh dinas.
Anggaran sangat penting dalam meningkatkan  pembangunan  yang  ada  di  desa, dengan adanya pembangunan desa yang maksimal maka  dapat  menciptakan  tata  kelola  yang  baik  di desa tersebut. Kaho (2002:40) mengatakan bahwa ada  empat  hal  yang  paling  penting  dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan,  yaitu: Pertama ,  partisipasi  dalam keputusan  atau  perencanaan. Kedua ,  partisipasi pelaksanaan. Ketiga , partisipasi dalam memanfaatkan  hasil. Keempat ,  partisipasi  dalam mengevaluasi.  Selain  dari  anggaran  desa,  peran dari  masyarakat  juga  sangat  berpengaruh  dalam meningkatkan pembangunan di desa.
Lamdingin merupakan salah satu desa/gampong yang terletak di Kota Banda Aceh, dimana  pembangunan  yang  ada  di  gampong Lamdingin ini tergolong maju apabila dibandingkan  dengan  gampong-gampong  yang lain  di  Kota  Banda  Aceh.  Anggaran  untuk gampong  Lamdingin  mencapai  Rp.  1.4  Miliar untuk  tahun  2017,  sehingga  pembangunan  akan cepat  terwujud.  Selain  itu,  masyarakat  gampong juga  mendukung  program-program  khususnya pembangunan  yang  ada  di  gampong  Lamdingin tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  ini  dengan  mengangkat
judul  “ Implementasi  Anggaran  Desa  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Desa ”  (Suatu Penelitian  di  Gampong  Lamdingin  Kota  Banda Aceh).
Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti lakukan adalah “Bagaimanakah proses implementasi  anggaran  dalam  meningkatkan pembangunan  desa  di  gampong  Lamdingin  Kota Banda Aceh”?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses implementasi  anggaran  dalam  meningkatkan pembangunan  desa  di  gampong  Lamdingin  Kota Banda Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA
Edward  III  dalam  Adrianus  (2015:7) mengatakan  bahwa: Pertama ,  komunikasi, komunikasi  merupakan  proses  penyampaian informasi  dari  komunikator  kepada  komunikasi.
Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti merupakan  proses  penyampaian  informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors )
(Widodo,  2011:97).  Widodo  juga  menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan,  arah,  kelompok  sasaran  (target  group) kebijakan,  sehingga  pelaku  kebijakan  dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan  pelaksanaan  kebijakan,  agar  proses implementasi  kebijakan  bisa  berjalan  efektif  serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi  dalam  implemntasi  kebijakan mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu transformasi  implemntasi  ( transmisi ),  kejelasan
informasi  ( clarity )  dan  konsistensi  ( consistency ).
Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki  agar  informasi  yang  jelas  mudah dipahami, selain itu untuk menghindari  kesalahan interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan,  kelompok sasaran  maupun  pihak  yang  terkait  dalam implemntasi  kebijakan.  Sedangkan  dimensi konsistensi  menghendaki  agar  informasi  yang disampaikan  harus  konsisten  sehingga  tidak menimbulkan  kebingungan  pelaksana  kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
Kedua ,  sumber  daya,  sumber  daya  memiliki peranan  sangat  penting  implementasi  dalam kebijakan.  Sebagimana  yang  disampaikan  oleh Widodo  dalam  Adrianus  (2015:8)  bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan- ketentuan  dan  aturan-aturan  tersebut,  jika  para pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber  daya untuk  melaksanakan kebijakan  secara  efektif  maka  implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini  mencakup  sebagai  berikut:  (1)  sumber  daya manusia  (staff),  impelementasi  kebijakan  tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya  manusia  yang  cukup  kualitas  dan kuantitasnya.  (2)  anggaran  ( Budgetary ),  sangat berkaitan dengan  kecukupan modal atau  investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya  kebijakan,  sebab  tanpa  adanya dukungan  anggaran  yang  memadai,  kebijakan tidak  akan  berjalan  efektif  dan  mencapai  sasaran dan  tujuannya.  (3)  fasilitas  (facility),  merupakan
salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam kebijakan.  (4)  informasi  dan  kewenangan ( information  and  authority )  informasi  sangat penting  sekali  dalam  pelaksanaan  kebijakan, terutama informasi yang relevan sangat dan cukup terkait  bagaimana  mengimplementasikan  suatu kebijakan.  Wewenang  juga  sama  pentingnya dengan  informasi  untuk  meyakinkan  dan menjamin  bahwa  kebijakan  yang  dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
Ketiga , disposisi (disposition), kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.
Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh pelaksana  kebijakan  misalnya  kejujuran  dan komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan implementor  untuk  tetap  berada  dalam  asa program  yang  telah  digariskan,  sedangkan komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana  kebijakan akan  membuat  mereka  selalu  antusias  dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan tanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan.
Terakhir,  Keempat,  struktur  birokrasi ( bureucratic  structure ),  struktur  birokrasi  sangat penting  juga  dalam  implementasi  kebijakan, pasalnya struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan strukur dan birokrasi. Aspek mekanisme  dalam  implementasi  kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap impelementor  dalam  bertidak  agar  dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  struktur  birokraasi yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan aktifitas organisasi menjadi fleksibel.
Hariyono  (2010:21)  mengatakan  bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih baik  bagi  masyarakat,  dan  dilakukan  dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu.
Pembangunan  sama  halnya  seperti  merubah  hal yang  buruk  sehingga  menjadi  lebih  baik  apabila dipandang. Dalam membangun desa perlu adanya kerjasama  yang  baik  antar  masyarakat,  gotong royong  adalah  cara  yang  paling  ampuh  dalam melakukan perubahan desa.
Menurut  Ndraha  dalam  Latif  (2014:97-98) bahwa  ada  beberapa  bentuk  partisipasi,  sebagai berikut: Pertama, partisipasi dalam/melalui kontak dengan  pihak  lain  sebagai  salah  satu  titik  awal perubahan  sosial.  Kedua,  partisipasi  dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap  informasi,  baik  dalam  arti  menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), meniagakan,  menerima  dengan  syarat,  maupun dalam  arti  menolaknya.  Ketiga,  partisipasi  dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan  keputusan.  Perasaan  terlibat  dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam  masyarakat.  Keempat,  partisipasi  dalam pelaksanaan  opearasional  pembangunan.  Kelima, partisipasi  dalam  menerima,  memelihara  dan mengembangkan  hasil  pembangunan.  Keenam, partisipasi  dalam  menilai  pembangunan,  yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksana  pembangunan  sesuai  dengan  rencana dan  sejauhmana  hasilnya  dapat  memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Menurut  Uphof  dalam  Fracisco  (2015:5) bahwa  dalam  kaitannya  dengan  bentuk-bentuk partisipasi,  terdapat  empat  jenis  partisipasi  yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil  serta  penilaian pembangunan  desa.  Selanjutnya,  Kaho  (2002:40) juga  mengatakan  bahwa  dalam  partisipasi masyarakat  proses  pelaksanaan  pembangunan antara  lain:  partisipasi  dalam  pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi  dalam  memanfaatkan  hasil,  dan partisipasi dalam mengevaluasi.
Sumaryadi  (2010:46)  mengatakan  bahwa partisipasi  berarti  peran  serta  seseorang  atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik  dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,  waktu,  keahlian,  modal  dan  atau  materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
Pembangunan  infrastruktur  yang  merata  ini penting  sekali  dilakukan.  Sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Effendi  dalam  Rosalina  (2013:5) bahwa  pentingnya  pembangunan  infrastruktur yang  memadai  yang  berupa  ketersediaan  fasilitas pelayanan  publik,  baik  sarana  pendidikan,  sarana kesehatan,  rumah  ibadah,  listrik,  jalan,  jembatan, transportasi,  air  bersih,  drainase,  teknologi  dan komunikasi  bertujuan  agar  masyarakat  dapat bergerak  lebih  dinamis  dan  mempermudaj kegiatan  ekonomi,  serta  agar  para  investor  mau menanamkan  modal  menjadi  lebih  besar  dan berpengaruh  pada  harga  produk  yang  dihasilkan dan  tentunya  akan  lebih  mahal  dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan
tidak kompetitif.
Sedangkan  Stone  dalam  Rosalina  (2013:5) mengemukakan  pendapat  yang  berbeda  bahwa infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik  yang  dikembangkan  atau  dibutuhkan  oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi, dan pelayanan- pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.
Menurut  Moeheriono  dalam  Irwantoto (2014:9) ada tiga indikator yang diapat digunakan untuk  mengukur  kinerja:  (1)  Responsivitas,  yaitu menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik dalam  menjalankan  misi  dan  tujuannya  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat;  (2) Responsibilitas,  yaitu  pelaksanaan  kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip adminsitrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan  secara  eksplisit; (3) Akuntabilitas,  yaitu menunjuk  pada  seberapa  besar  kebijakan  dan kegiatan  organisasi  publik  yang  diharapkan  dari masyarakat,  bisa  berupa  penilaian  dari  wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.
Gibson  dalam    Irwantoto  (2014:9-10) mengatakan  bahwa  faktor  yang  berpengaruh terhadap  kinerja  seseorang  yaitu:  Pertama,  faktor individu,  yaitu  kemampuan,  keterampilan,  latar belakang  keluarga,  pengalaman  tingkat  sosial; Kedua,  faktor  psikologis,  persepsi,  peran,  sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja; Ketiga, faktor  organisasi,  struktur  organisasi,  desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan ( reward system ).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  peneliti  gunakan  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  kualitatif berbentuk  deskriptif,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara dengan  Keuchik    Gampong  Lamdingin  Kota Banda Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Anggaran Alokasi  Dana  Desa dengan Baik
Pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh dilakukan dengan  baik  oleh  aparatur  yang  ada  di  Gampong Lamdingin,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Anas  Bidin  Nyak  Syech  (Keuchik  Gampong Lamdingin)  bahwa  komunikasi  dengan  perangkat Gampong serta masyarakat yang ada di Gampong Lamdingin  dengan  tujuan  jangan  terjadinya masalah.  Komunikasi  ini  sangat  penting  dalam membangun membangun Gampong.
Selanjutnya,  Keuchik  Gampong  Lamdingin juga  mengatakan  bahwa  selain  komunikasi, implementasi  ini  sifatnya  juga  transparan  kepada masyarakat  yang  ada  di  Gampong,  tidak  perlu ditutupi karena anggaran ini semuanya sumber dari negara.  Jadi  apapun  bentuknya,  akan  kami sampaikan  kepada  masyarakat  agar  tidak  timbul fitnah,  memang  selama  ini  anggaran  yang diberikan Pemerintah Kota sejak menjadi Keuchik selalu  meningkat  setiap  tahunnya  dan  anggaran tersebut  lumayan  besar,  dari  Rp.  1.005.000.000 menjadi  Rp.  1.400.000.000.  (Wawancara  pada tanggal 23 Maret 2017)

## Membangun  Gampong  dengan  Gotong Royong
Ungkapan  yang  dilontarkan  oleh  Keuchik Gampong  Lamdingin  (23  Maret  2017)  bahwa gotong  royong  adalah  hal  yang  paling  efektif dalam  meningkatkan  pembangunan  desa,  karena masyarakat  Gampong  turun  kelapangan  beramai- ramai,  pekerjaan  yang  beratpun  menjadi  ringan apabila dikerjakan secara kebersamaan. Adisasmita (2004:4)  mengatakan  bahwa  adalah  seluruh kegiatan  pembangunan  yang  berlangsung  di  desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

## Partisipasi Masyarakat yang Tinggi
Partisipasi  masyarakat  Gampong  Lamdingin ini  sangat  besar  dalam  melakukan  pembangunan khususnya pembangunan desa. Ada tiga hal pokok yang dijumpai dalam partisipasi masyarakat yaitu: (1)  partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental emosional;  (2)  partisipasi  menghendaki  adanya kontribusi  terhadap  kepentingan  atau  tujuan kelompok;  dan  (3)  partisipasi  merupakan tanggungjawab kelompok.
Di  Gampong  Lamdingin  masyarakatnya sangat  aktif  dalam  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  Gampong,  dimulai  dari  kegiatan  yang kecil  sampai  hal  yang  besarpun  mereka  selalu berpartisipasi.  Artinya,  masyarakat  Gampong Lamdingin  ingin  meningkatkan  pembangunan yang ada di Lamdingin.
Dalam  kebiasaannya,  kebijakan  tidak  akan sukses apabila pelaksanaan tidak dikaitkan dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  di  Kota  Banda  Aceh  khususnya
Gampong  Lamdingin,  masyarakat  juga  diajak untuk  melakukan  partisipasi  tersebut  dengan  cara menyumbangkan  tenaga  atau  harta  terhadap pembangunan yang sifatnya fisik.
Cepatnya  proses  pembangunan  Gampong Lamdingin  tentu  harus  memiliki  partisipasi masyarakat  yang  tinggi.  Partisipasi  aktif memberikan  bantuan  dari  masyarakat  juga diharapkan  seperti memberikan tenaga,  uang, dan harta benda lainnya demi terwujudnya pembangunan  desa  yang  lebih  maksimal  dan sangat  mutlak  diperlukan  dalam  meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi dalam pengambilan keputusan,  yaitu  dalam  pengambilan  keputusan merupakan    peran  aktif  masyarakat  dalam menentukan  kebijakan  apa  yang  akan  diputuskan yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  yang bersangkutan. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam bentuk materi, umumnya bersifat pada wujud yang terlihat jelas seperti partisipasi dalam bentuk modal maupun  sumbangan  uang  secara  sukarela, sumbangan pikiran dari masyarakat itu sendiri.
Partisipasi  dalam  memanfaatkan  hasil,  yaitu partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  dan memanfaatkan  hasil  pembangunan  yang  telah dilaksanakan  secara  optimal  demi  kesejahteraan masyarakat  yang  ada  di  Gampong  Lamdingin. Selain  itu  berperan  dalam  merawat,  memelihara, dan  menjaga  hasil  pembangunan  tersebut  agar hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat digunakan  secara continue dan berlangsung  lama.
Partisipasi  dalam  mengevaluasi,  ini  lebih  pada penilaian  dari  hasil  penggunaan  dan  pemanfaatan pembangunan  sebagai  suatu  pembelajaran  dan bahan pertimbangan kedepannya.

## Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Pembangunan-pembangunan jalan Gampong, fasilitas  umum  lainnya  seperti  tempat  bermain anak-anak,  tempat  olahraga,  dan  sebagainya  di Gampong  Lamdingin  dibangun  secara  merata, adil,  dan  keberlanjutan.  Artinya,  apabila  tidak selesai  tahun  ini  dikarenakan  oleh  kendala  maka akan  dilanjutkan  untuk  tahun  selanjutnya  sesuai dengan  anggaran.  Pembangunan  infrastruktur  ini harus  merata  keseluruh  mukim  yang  ada  di Lamdingin,  apabila  tidak  merata  tentunya  akan berakibat  negatif  juga  bagi  Gampong  Lamdingin, misalnya kecemburuan sosial akibat ketidakadilan pimpinan desa.
Pembangunan  infrastuktur  yang  ada  di Gampong  Lamdingin  seluruh  kondisinya  baik, tidak ada yang cacat, seluruh infrastruktur ini dapat digunakan  dan  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Aparatur  Gampong  yang  paling diutamakan  adalah  fasilitas-fasilitas  umum  yang harus  memadai  dan  lengkap,  agar  masyarakatpun buisa  menikmati  uang  mereka  bagi  yang  telah membayar pajak (Wawancara, 23 Maret 2017).

## Kinerja Pro Rakyat
Jawaban  ini  yang  peneliti  temukan  ketika melakukan wawancara dengan Keuchik Gampong Lamdingin,  bahwa  aparatur  Gampong  harus  pro rakyat  dan  mendukung  seluruh  kegiatan-kegiatan yang baik. Kinerja yang baik merupakan awal dari sebuah  kesuksesan  dalam  mengimplementasikan seluruh  kebijakan  yang  ada  di  Gampong Lamdingin. Selama ini kinerja yang dilakukan oleh pemerintah  Gampong  efektif  dan  efisien,  tanpa adanya  permasalahan  dalam  melaksanakan  tugas. Artinya  kiinerja  Keuchik  dan  aparaturnya  dinilai
sangat baik dan melayani masyarakat.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Amins Dalam  Irwantoto  (2014:9)  bahwa  kinerja dinyatakan  baik  dan  sukses  jika  tujuan  yang diinginkan  dapat  tercapai  dengan  baik.  Selain  itu, juga  diungkapkan  oleh  Sudarto  dalam  Irwantoto (2014:9) bahwa kinerja organisasi yaitu hasil kerja kongkrit  yang  dapat  diukur  dari  organisasi  dan dapat  dipengaruhi  oleh  kinerja  sebagai  alat  ukur, sehingga  ukuran  kinerja  tersebut  dapat  bersifat kuantitatif  atau  kualitatif  dan  tidak  selalu mencerminkan potensi orang.
Keberhasilan  kinerja  yang  dilakukan  oleh aparatur Gampong Lamdingin adalah kemampuan yang  dimiliki  oleh  setiap  aparatur  Gampong, memiliki rasa sosial yang tinggi sehingga mampu merangkul  masyarakat  yang  ada  di  Gampong Lamdingin  tersebut.  Dalam  menciptakan  suasana harmonis  antara  aparatur  Gampong  dengan masyarakat  Gampong,  pihak  aparatur  Gampong selalu mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat dari mulut ke mulut.

## KESIMPULAN
Keuchik  beserta  aparatur  Gampong  lainnya melakukan  implementasi  anggaran  desa  dalam meningkatkan pembangunan Gampong khususnya di  Gampong  Lamdingin  Kota  Banda Aceh.  Hasil penelitian  yang  peneliti  temukan  di  lapangan dalam meningkatkan pembangunan Desa/Gampong  adalah  implementasi  anggaran Gampong  dikelola  dengan  baik,  dan  secara transparan, membangun Gampong dengan gotong royong saling membantu antara satu dengan yang lainnya, partisipasi masyarakat  yang  sangat  tinggi dalam  meningkatkan  pembangunan  Gampong,
memberikan  uang,  menyumbangkan  pikiran  dan sebagainya dalam pembangunan Gampong.
Pembangunan  infrastruktur  yang  merata tanpa adanya diskriminasi antara masyarakat yang satu  dengan  yang  lainnya,  mulai  dari  hal  yang terkecil  hingga  hal  yang  besar  dengan menggunakan anggaran desa secara berkelanjutan berdasarkan  dengan  anggaran  yang  ada.  Terakhir adalah  kinerja  aparatur  Gampong  yang  pro terhadap  rakyat,  selalu  mendukung  dan mensupport.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Raharjo.  (2006). Membangun Desa  Partisipatif .  Yogyakarta:  Graha
Ilmu.
Adrianus, Devaczy, P. John. (2015).
Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Sidahari Kecamatan  Jelai  Hulu  Kabupaten Ketapang. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, 4 (3).
Francisco,  Stepanus.  (2015).  Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa
Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan  Kabupaten  Bengkayang.
Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, 4 (3).
Hariyono,  Paulus.  (2010). Perencanaan
Pembangunan  Kota  dan  Perubahan
Paradigma . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Irwantoto, Adrianus. (2014). Kinerja Organisasi  Pemerintahan  Desa  Dalam
Pembangunan  Di  Desa  Banua  Ujung
Kecamatan  Embaloh  Hulu  Kabupaten Kapuas  Hulu. Jurnal  S-1  Ilmu
Pemerintahan , 3 (4).
Kaho, J.R. (2002). Prospek Otonomi Daerah di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia .
Jakarta: Rajawali Press.
Rosalina,  Maya.  (2013).  Kinerja  Pemerintah Desa Dalam Pembangunan  Infrastruktur Di  Desa  Kuala  Lapang  dan  Desa  Taras Kecamatan  Malinau  Barat  Kabupaten
Malinau. Ejurnal Pemerintahan Integratif, 1 (1): 106-120. Rosidin,  Utang.  (2010). Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi dilengkapi Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dengan
Perubahan-Perubahannya . Bandung:
Pustaka Setia.
Widodo,  Joko.  (2008). Analisis  Kebijakan Publik.  Konsep  dan  Analisis  Proses Kebijakan  Publik .  Malang:  Bayu  Media Publishing.