Volume 8 No. 1, Juni 2022
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
JournalHomepage:
journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta
Auralia Althooffany Wahyudi 1 , Balqis Mira Firdausy 2 , Niken Rahmita Sari 3
1,2,3 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Indonesia. Email: auralia.althooffany@ui.ac.id 1 , balqis.mira@ui.ac.id 2 , niken.rahmita@ui.ac.id 3

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords : Smart City, e-Government, Bureaucratic Reform, Jogja Smart Service
Kata kunci : Smart City, e-Government, Bureaucratic Reform, Jogja Smart Service
How to cite: Wahyudi, A. A., Firdausy, B. M., & Sari, N. R. (2022). Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 8 (1), 27-43.
This article aims to describe the efforts of the Yogyakarta Government in improving the quality  of  public  services  through  the  Jogja  Smart  Service  (JSS)  application.  The background of this writing is because the public services provided by the state apparatus still have many weaknesses. So that the needs of the community are still not fully met. On  the  other  hand,  the  continuation  of  bureaucratic  reform  requires  many  local governments to improve several areas of change, one of which is public services. The Yogyakarta government responded to this by presenting a service application via online to make it easier for the local community. This writing uses a descriptive qualitative method with an explanation that refers to the understanding of the Smart City concept and bureaucratic reform. The method of data collection is done by document study and analyzed by interpretive method. This study indicates that the Yogyakarta Government has a commitment to innovate public services by introducing service applications via online namely Jogja Smart Service (JSS). Application innovation is carried out to meet the demands of the bureaucratic reform agenda which is expected to improve the quality of public services.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  mengenai  upaya  Pemerintah  Yogyakarta dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  melalui  aplikasi  Jogja Smart Service (JSS). Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah karena pelayanan publik yang diberikan  oleh  para  aparatur  negara  masih  terbilang  memiliki  banyak  kelemahan. Sehingga kebutuhan untuk masyarakat masih belum terpenuhi secara maksimal. Di sisi lain, keberlangsungan reformasi birokrasi menuntut banyak pemerintah daerah untuk memperbaiki  beberapa  area  perubahan  yang  salah  satunya  adalah  pelayanan  publik. Pemerintah  Yogyakarta  menyikapi  hal  tersebut  dengan  menghadirkan  aplikasi pelayanan  via  online  untuk  memudahkan  masyarakat  setempat.  Penulisan  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  penjelasan  yang mengacu  pada  pengertian  dari  konsep  Smart  City  serta  reformasi  birokrasi.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  dianalisis  dengan  metode interpretative. Penelitian ini mengindikasi Pemerintah Yogyakarta memiliki komitmen untuk melakukan inovasi pelayanan publik dengan memperkenalkan aplikasi pelayanan via online yakni Jogja Smart Service (JSS). Inovasi aplikasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan  agenda  reformasi  birokrasi  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan publik.

## Pendahuluan
Setiap  pemerintahan,  setidaknya  memiliki  dua  tugas  pokok  yang  harus dilakukan  dengan  baik,  benar,  dan  berkualitas.  Baik  dalam  artian  memberikan kebaikan;  benar  dalam  artian  sesuai  dengan  standar  keilmuan;  serta  berkualitas dalam artian sesuai dengan kebutuhan publik. Adapun dua tugas pokok tersebut adalah  membangun  kebijakan  publik  dan  memberikan  pelayanan  publik (Nugroho,  2015).  Pemerintah  Indonesia  menjadi  salah  satu  dari  banyak pemerintahan yang mengedepankan tugas dan fungsinya pada dua tugas pokok tersebut.  Sebagaimana  yang  dilihat,  berbagai  jenis  kebijakan  serta  bentuk pelayanan  “bertaburan”  disuguhi  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk masyarakatnya.
Sayangnya dua tugas pokok tersebut acap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat,  terutama  pada  pelayanan  publik.  Dalam  tingkat  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah,  pelayanan  publik  masih  menuai  banyak  sekali kelemahan.  Mulai  dari  jenis  pelayanan  sampai  pihak  yang  melayani — sebut  saja para  aparatur  sipil  negara.  Mengetahui  hal  tersebut,  tidak  heran  jika  segelintir masyarakat tersebut menilai bahwa pelayanan dari pemerintah belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh mereka.
Keluhan serta kritikan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi titik awal mula bagi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki yang dimaksud masyarakat. Mengetahui bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang akhirnya mempertaruhkan nama baik dari aparatur pemerintah itu sendiri. Di sisi lain pula, kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan bagi pemerintah yang terus  menurun  persentasenya.  Sebagaimana  berdasarkan  survey  menurut Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kian menurun; yang kini telah menyentuh angka  51  persen.  Jika  dibandingkan  tahun  lalu,  angka  tersebut  lebih  rendah (Nugraheny, 2021).
Dalam  mengatasi  hal  tersebut,  sebenarnya  banyak  cara  yang  dapat dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  untuk  memperbaiki  kinerjanya  dalam melayani masyarakat. Mulai dari memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas aparatur,  dan  hal  lainnya.  Salah  satu  upaya  yang  menjadi  daya  tarik  dan  erat dengan kehidupan di era sekarang adalah pemanfaatan teknologi dan informasi.
Dewasa kini, kehadiran teknologi dan informasi menjadi kebutuhan pokok manusia untuk seluruh aspek kehidupan dari hal kecil hingga hal besar. Saat ini manusia  dapat  dengan  sangat  mudah  mendapatkan  informasi  dan  pelayanan dengan  hanya  mengandalkan  teknologi  dan  informasi.  Tidak  heran  jika  inovasi berbasi teknologi dan informasi sudah bertebaran di berbagai sektor — pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan politik sekali pun.
Kehadiran teknologi dan informasi menyadarkan pemerintah akan adanya peluang yang dapat diisi untuk memperbaiki memperbaiki kinerjanya atas kritikan dan  keluhan  dari  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  dengan  memperbaharui
sistematika  pelayanan  dalam  rangka  meningkatkan  kepuasan  dan  kepercayaan masyarakat.
Penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  dipergunakan pemerintah  dalam  upaya  pemberian  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  kepada masyarakat  tersebut  dikenal  dengan  istilah  e-Government.  Penegasannya tercantum  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Grand Design  Reformasi  Birokrasi.  Salah  satu  bentuk  implementasinya  adalah  dengan membentuk Smart City (Menpan.go.id, 2016).
Indonesia  dengan  kondisi  geografisnya  yang  begitu  luas  serta  sistem otonomi  daerah  yang  dianut,  menjadikan  urusan  ini  sebagai  ajang  bagi  para pemerintah  daerah  untuk  mendukung  tujuan  pemerintah  pusat  dengan menicptakan  berbagai  inovasi.  Salah  satu  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang akhirnya  menjadi  pilot  project  kehadiran  konsep  Smart  City  adalah  Kota Yogyakarta.
Melalui  implementasi  konsep  Smart  City  tersebut,  Pemerintah  Kota Yogyakarta  meyakinkan  diri  untuk  memajukan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi. Salah satunya adalah perihal penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Yogyakarta memahami bahwa di era globalisasi, berbagai hal dapat lebih memudahkan banyak pihak.  Terutama  dalam  urusan  pemerintahan.  Hal  tersebut  yang  kemudian menjadikan  Pemerintah  Yogyakarta  mengetahui  bahwa  dengan  implementasi Smart City, perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi jalan untuk membukan reformasi birokrasi; yang pada akhirnya dapat lebih menyesuaikan dan memudahkan masyarakat, terutama dalam urusan pelayanan.
Penerapan  Smart  City  oleh  Pemerintah  Yogyakarta  diinisiasikan  dengan diciptakannya  sebuah  aplikasi  yang  dapat  memudahkan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  Jogja.  Penulisan  ini  akan  secara  detail  mengenalkan  aplikasi  terkait serta  tertarik  untuk  untuk  mengevaluasi  perihal  aplikasi  tersebut  dalam  upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Untuk itu penelitian ini  mengajukan  pertanyaan  penelitian  berikut  “Bagaimana  aplikasi  Jogja  Smart Service meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilay ah Kota Yogyakarta?”

## Kajian Literatur
Penelitian  terdahulu  menjadi  dasar  acuan  dalam  melakukan  penelitian  di kemudian hari. Adapun hasil dari penelitian terdahulu dibentuk dan diringkas ke dalam  kajian  literatur  singkat  guna  melihat  kesamaan  dan  kelebihan  penelitian terdahulu. Pada penelitian ini kajian literatur yang digunakan seputar Smart City di Indonesia.
Penelitian  pertama  adalah  karya  yang  ditulis  oleh  Hasibuan  dan  Sulaiman (2019) yang menjelaskan bahwa dalam perwujudan Smart City di Kota-kota besar di  Indonesia  membutuhkan  kesamaan  paradigma  dan  kerja  sama  natar  pihak.
Termasuk  keberadaan  regulasi  yang  menjadi  landasannya.  Melalui  penerapan Smart  City, permasalahan  yang  sifatnya  konseptual  dapat  menjadi  lebih  mudah diatasi.  Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  penjelasan  dari  konsep  sampai implementasinya  pada  fakta  lapangan  sangat  komprehensif,  sehingga  mudah untuk dipahami (Hasibuan & Sulaiman, 2019).
Penelitian kedua dilakukan oleh Widiyastuti et al. (2021) bertujuan membuat model  dan  indikator smart  city yang  terintegrasi  dengan  karakteristik  kota  dan kabupaten  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  model  dari Smart  City Sustainable  City  Framework yang  merupakan  model  pengukuran  diri  terhadap tingkat kematangan dari enable smart city, tingkat prioritas dimensi smart city, serta tingkat ketersediaan data indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah setemoat. Kelebihan pada penelitian ini adalah dapat terbilang sebagai penelitian baru dengan penjelasan yang  luar biasa; yang dapat  menjadi ide dan saran bagi kebanyakan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  (Widiyastuti,  Nupikso,  Putra,  & Intanny, 2021).
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Suciawathi  et  al  (2018)  yang  melihat kesesuaian pada konsep smart city dan penerapan tata kelola pemerintahan yang diterapkan di Kota Denpasar. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep smart city secara  rinci.  Kelebihan  pada  penelitian  ini  adalah  pembahasan  perihal implementasi smart  city dan  tata  kelola  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  dibahas secara rinci berdasarkan data yang ada (Sucitawathi et al., 2018).
Mengacu  pada  tiga  penelitian  terdahulu  di  atas,  adapun  dijumpai  banyak sekali perbedaan yang pada akhirnya dapat menjadi bahan kajian dan informasi tambahan dalam penyusunan peneltiian ini. Mulai dari metode, tujuan, dan konsep tambahan lainnya. Namun secara khusus, perbedaan yang begitu terlihat adalah terkait  objek  penelitian  yang  digunakan,  kebanyakan  penelitian  terdahulu menjadikan  konsep smart  city sebagai  konsep  acuan  atas  implementasinya  pada suatu objek. Pada penelitian ini konsep smart city ditekankan sebagai pengantar atas terwujudnya reformasi pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Istimwa Yogyakarta.

## Reformasi Birokrasi
Pemerintah  diharapkan  dapat  melakukan  perubahan  besar  dalam  bidang birokrasi  agar  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  respon  atas  dinamika lingkungan yang sangat dinamis, hal ini dikenal dengan reformasi birokrasi.
Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  perubahan  sistem  birokrasi  dari orientasi kepentingan negara menjadi orientasi pelayanan masyarakat. Perubahan tersebut  ditujukan  untuk  menciptakan  birokrasi  dan  sistem  pemerintahan  yang berinovasi untuk memperbaiki kualitas (Sukowati, 2012).
Salah satu penelitian berupa jurnal menjelaskan perihal reformasi birokrasi di Indonesia. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan
sebagai  bentuk  langkah  perbaikan  atas  permasalahan  yang  timbul  dari kompleksitasnya  birokrasi;  yang  menyebabkan  disfungsi  atas  penyelenggaraan tugas pemerintahan. Indonesia juga merupakan salah satu dari banyak negara yang melaksanakan  reformasi  birokrasi  sejak  tahun  1998  dengan  lahirnya  berbagai bentuk  peraturan  perundangan  untuk  memperbaiki  kinerja  birokrasi  (Haning, 2018).
Dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  terdapat  delapan  area  perubahan reformasi  birokrasi  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 11 tahun 2015, diantaranya adalah:
1. Manajemen  perubahan,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  untuk  mengubah sistem,  pola  pikir,  dan  budaya  kerja  menjadi  lebih  baik  agar  sesuai  dengan sasaran yang ditetapkan
2. Penataan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan untuk  meningkatkan efektifitas  pengelolaan  peraturan  perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah
3. Penataan  dan  penguatan  organisasi,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  untuk mengubah  organisasi  menjadi  lebih  proporsional  yang  berjalan  sesuai kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
4. Penataan  tata  laksana,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur
5. Penataan  sumber  daya  manusia,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  berintegritas,  netral,  kompeten, profesional, dan sejahtera
6. Penguatan  akuntabilitas  kinerja,  yaitu  perubahan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7. Penguatan pengawasan, yaitu perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  yang  bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KKN)
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu perubahan yang dilakukan untuk memberikan  pelayanan  yang  prima  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat

## Partisipasi Masyarakat
Menurut  Adisasmita,  partisipasi  masyarakat  adalah  pemberdayaan masyarakat,  mengikutsertakan  peran  sertanya  dalam  kegiatan  mulai  dari penyusunan  perencanaan  sampai  implementasi  program  kebijakan,  serta merupakan  bentuk  aktualisasi  kesediaan  dan  kemauan  masyarakat  untuk berkontribusi. Selain itu Adisasmita juga mengatakan, pada dasarnya  partisipasi berprinsip  pada  menuntut  masyarakat  agar  diberdayakan,  kemudian  diberikan kesempatan  dan  diikutsertakan  dalam  proses-proses  birokrasi  mulai  dari  tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik (Fadhil, 2013).
Konsep  partisipasi  masyarakat,  penelitian  ini  menekankan  adanya  peran masyarakat dalam berpartisipasi pada penggunaan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Selain itu sebagai penekankan adanya peran masyarakat di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni pelayanan publik.

## ICT (Information and Communication Technology)
Information and Communication Technology atau yang dikenal sebagai Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  dapat  didefinisikan  berdasarkan  dua  aspek  yang berkaitan, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
Teknologi  informasi  mencakup  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya (Hasibuan et al., 2020).
Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa information  and communication technology adalah media atau alat bantu yang dipergunakan untuk mentransfer  data  untuk  memperoleh  data  atau  informasi  ataupun  memberikan informasi  kepada  khalayak  dengan  mempergunakan  alat  untuk  berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah (Susanto, 2020).
Terdapat 3 peran teknologi informasi dan komunikasi (Hasibuan et al., 2020), yakni:
1. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  menggantikan  peran  manusia. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa dengan hadirnya teknologi informasi maka dapat melakukan adanya otomasi terhadap suatu tugas atau suatu proses
2. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  memperkuat  peran  manusia.  Hal  ini dimaksudkan  bahwa  hadirnya  teknologi  dapat  mempermudah  manusia dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau suatu proses
3. Teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Hal ini dipahami bahwa hadirnya teknologi berperan dalam melakukan  perubahan-perubahan  dalam  melaksanakan  sekumpulan  tugas atau proses (Hasibuan , et al., 2020).
Penggunaan  konsep  dari  ICT  ini  ditujukan  untuk  menjadi  pengantar  atas pembahasan dari aplikasi JSS yang merupakan realiasasi dan bentuk nyata atas ICT dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Yogyakarta. Selain itu juga dijadikan informasi tambahan perihal peran dari ICT itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, terutama penyelenggaraan pemerintahan.

## e-Government
e-Government didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  informasi, khususnya internet yang ditujukan untuk memberikan layanan publik dengan cara yang  lebih  aman,  berorientasi  kepada  pelanggan,  hemat,  lebih  baik  dari
penyelenggaraan pemerintah lainnya, serta dalam pelaksanaannya mempengaruhi hubungan natara masyarakat, sektor bisnis, dan lembaga publik  (Holmes, 2001).
Penerapan e-Government dinilai dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintah dengan tujuan agar transparansi pemerintahan menjadi lebih baik dan adanya peningkatan dari partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan (Turban, 2017).
Penerapan e-Government sangat beragam, mengetahui bentuk dan tugas dari penyelenggaraan pemerintahan juga yang sangat beragam. Salah satunya adalah terkait penerapan smart city . Hal tersebut dikarenakan perwujudan smart city yang juga mengandalkan teknologi informasi sejalan dengan konsep dari e-Government serta  adanya  keresahan  dari  pemerintah  yang  ingin  mewujudkan  daerah  atau wilayahnya agar lebih mudah penyelenggaraannya, sehingga memanfaatkan dua konsep tersebut yang memang erat dengan teknologi informasi.

## e-Service
E-service seringkali  disebut  sebagai  bentukan  baru  dari  pelayanan  yang bersifat  tradisional  dan  juga self  service .  Dengan  adanya e-Service masyarakat dengan  mudah  dapat  mengaksesnya  dari  rumah  hanya  dengan  menggunakan gawai  yang  terhubung  dengan  koneksi  internet.  Menurut  Hasan,  Shebab,  dan Peppard  (2011)  mengatakan  bahwa  pengertian  dari e-Service sebagai  penyediaan layanan melalui jaringan elektronik seperti internet (Muallidin, 2015). Terdapat tiga komponen e-Service yaitu (a) penerima layanan; (b) pemberi layanan; (c) saluran layanan (Napitupulu, 2016).
Prananto  mengidentifikasikan  6  faktor  sukses e-Services yang  terdiri  dari (Napitupulu, 2016):
1. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai;
2. Koordinasi antar departemen/unit;
3. Dukungan politik;
4. Visi dan strategi pemerintah & perundang-undangan;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik;
6. dan Manajemen perubahan.

## Smart City
Perkembangan  zaman  yang  berubah  sangat  cepat,  menuntut  pemerintah sebagai  pengelola  negara  serta  masyarakat  selaku  target  sasaran  untuk  dapat merespon dengan baik agar tujuan yang  telah ditetapkan dapat  tercapai dengan efektif dan efisien. Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan  baik  dalam  lingkungan  pemerintah  maupun  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari  telah  mendorong  beberapa  kota  di  Indonesia  untuk
8(1), 27-43: Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik …
menciptakan  keterhubungan  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  ada untuk  mendukung  kesinambungan  kehidupan  di  perkotaan.  Hal  tersebut  salah satunya diwujudkan dengan adanya konsep pembangunan perkotaan yang dikenal dengan smart city .
Konsep smart city sendiri memiliki enam elemen, yaitu sebagai berikut (Greco & Bencardino, 2014).:
1. Smart people; menekankan pada pengembangan akan kualitas masyarakat yang adaptif dengan perubahan.
2. Smart  environment; menekankan  pada  tata  kelola  lingkungan  yang  bersifat berkelanjutan, nyaman, dan memadai bagi masyarakat.
3. Smart  government; menekankan  pada  kesiapan  pemerintah  dalam penyelenggaraan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu berdaya saing
4. Smart  economy; menekankan  pada  kualitas  yang  menghasilkan  inovasi  dan menghadapi persaingan.
5. Smart  mobility; menekankan  pada  kemampuan  mengembangakn  tasnformasi dan pembangunan sebagi penguatan sistem infrastruktur kota.
6. Smart  living; menekankan  pada  jaminan  kualitas  hidup  yang  memadai  bagi masyarakat.
Elemen  tersebut  dapat  menjadi  unsur  yang  mendorong  terwujudnya penerapan smart city dan dapat menggambarkan definisi smart city. Keberfungsian dari elemen tersebut dapat menjadi dasar keberhasilan dalam pencapaian tujuan atas  terselenggaranya smart  city yang  mana  harus  memiliki  prakondisi  atas kesiapan yang relatif sepadan agar dalam pelaksanaan pun dapat berjalan dengan seimbang dalam mengadopsi teknologi informasi (Herdiana, 2019).
Dalam praktiknya, smart city lebih menekankan kepada pendekatan top-down , dalam artian adanya otoritas untuk mendorong dan menekan elemen-elemen yang ada untuk menjalankan fungsinya sesuai peran yang telah disusun dalam konsep smart  city,  yaitu  institusi  negara  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan. Implikasinya  kepada  peran  pemerintah  sebagai  regulator  yang  menetapkan instrumen  keberfungsian  elemen-elemen smart  city tersebut,  pemerintah  pula dengan  instrumen  kebijakan  yang  dimilikinya  harus  memastikan  adanya  aturan yang  rinci,  kaku  dan  instruksional  agar  semua  elemen  mampu  bersinergi mewujudkan konektivitas dan integrasi.

## Metode Penelitian
Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif yang mana dalam penulisan  makalah  ini  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  beberapa pendekatan  seperti  digunakannya  kerangka  teori  sebagai  acuan  penjelasan  dan menghimpun beberapa data dari internet berupa berita.
Teknik pengumpulan data yang tim penulis gunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi literatur berupa data sekunder, seperti menggunakan
data-data  publikasi  elektronik,  dokumen,  dan  lain  sebagainya  yang  mendukung tulisan jurnal ini.
Dalam penyusunan essai ini, tim penulis juga membuat batasan penulisan agar dapat mengetahui fokus utama yang akan dibahas dimana batasannya adalah mengenai penerapan Jogja Smart Service sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam area pelayanan publik.

## Hasil dan Pembahasan

## Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Yogyakarta
Reformasi birokrasi sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, yakni upaya  perubahan  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  orientasi  pelayanan masyarakat. Pemerintah Yogyakarta merupakan satu dari banyak pemerintah yang melangsungkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya.
Reformasi birokrasi dalam konsepnya memiliki setidaknya delapan area yang dapat menjadi sasaran untuk diperbaiki. Pemerintah Yogyakarta mengedepankan area pelayanan publik sebagai sasarannya.
Adapun  yang  dilakukan  oleh  Yogyakarta  dapat  diimplementasikan  dalam beberapa bentuk arah perubahan yang paling signifikan, diantaranya adalah:
1. Manajemen  Perubahan;  terlihat  pada  pemerintah  kota  Yogyakarta memutuskan  untuk  membuat  Jogja  Smart  Services  (JSS)  sebagai  bentuk realisasi atas keresahannya dalam pelayanan publik, yakni dengan perubahan pelayanan  berbasis  elektronik  dengan  mengandalkan  perangkat  teknologi informasi.
2. Penataan  dan  Penguatan  Organisasi;  aplikasi  Jogja  Smart  Services  (JSS) merupakan  tindak  lanjut  dari  layanan  pengaduan  yang  dimulai  sejak  tahun 2003.  Tindak  lanjut  tersebut  menghasilkan  aplikasi  yang  dibuat  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  menyediakan  layanan  berupa informasi serta pengaduan, layanan data dan informasi, mitra pemerintahan kota,  layanan  umum,  serta  kedaruratan.  Layanan  tersebut  masih  memiliki program  turunan  yang  sangat  membantu  masyarakat  dalam  pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

## Jogja Smart Service (JSS) sebagai Realisasi e-Government dan e-Service
Adanya  perkembangan  ICT  mengharuskan  pemerintah  untuk  memiliki sistem yang terintegrasi dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Terlebih lagi, kini kota  menjadi  sebuah  kawasan  yang  memiliki  permasalahan  yang  kompleks berkaitan  dengan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakatnya. Dengan hadirnya hal tersebut, maka pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kebutuhan  mendasar  yang  dirasa  mampu  untuk  memberikan  rasa  nyaman  dan
aman  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  kota  tersebut.  Salah  satu  upaya efektif  sebagai  pemecahan  masalah  yang  kompleks  tersebut  adalah  penerapan konsep Smart City.
Pengimplementasian  konsep Smart  City di  kota  Yogyakarta  tertuang  pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang e-Government. Pada peraturan tersebut,  memuat  pula  tahapan  roadmap  pengembangan E-Government dalam ruang lingkup Kota Yogyakarta, di antaranya (1) penguatan infrastruktur jaringan, (2) penguatan infrastruktur sistem informasi, (3) integrasi data dan pengembangan aplikasi, (4) data warehouse, dan (5) kebijakan menuju Smart City (BPK RI, 2015).
Dalam  upaya  pengimplementasian roadmap pengembangan e-Government dalam  ruang  lingkup  Kota  Yogyakarta  tersebut,  pemerintah  kota  Yogyakarta memanfaatkan  kehadiran  ICT  untuk  mengintegrasikan  seluruh  infrastruktur dalam  pemberian  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat meluncurkan sebuah aplikasi mandiri pada tanggal 7 Oktober 2018 yang bernama Jogja Smart Service (JSS) . Aplikasi tersebut berbasis single window dan single sign on dan  dapat  diakses  melalui Play  Store yang  ada  di  dalam  sistem Android .  Dalam mengakses aplikasi Jogja Smart Service (JSS) , masyarakat hanya perlu login dengan menggunakan nama dan nomor NIK untuk dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta (Tribunnews.com, 2018)
Pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS) terdapat layanan yang sudah terhubung dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Layanan tersebut antara lain:
1. Informasi  serta  Pengaduan;  Layanan  berupa  penampungan  informasi  dan pengaduan  yang  mencakup  seluruh  wilayah  Kota  Yogyakarta.  Layanan  ini tetap  berjalan  seirama  dengan  layanan  pengaduan  konvensional  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Layanan  Data  dan  Informasi;  Memuat  berbagai  layanan  data  dan  informasi yang  menyeluruh  berkaitan  dengan  wilayah  Pemerintah  kota  Yogyakarta. Layanan dan informasi dapat berupa event, objek wisata, permasalahan, serta lowongan pekerjaan.
3. Mitra  Pemerintah  Kota;  Layanan  JSS  memuat  berbagai  macam  mitra  yang bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Informasi  yang  tercakup didalamnya dapat berupa informasi mengenai mitra tersebut dan dapat diakses secara online.
4. Layanan Umum; Layanan umum yang bersifat administratif dapat diakses oleh pengguna JSS. Layanan ini memuat layanan kependudukan yang  mencakup pelayanan  online  sampai  pada  tingkat  kelurahan  maupun  kecamatan. Informasi mengenai pendidikan hingga mengenai pajak.
5. Kedaruratan;  Fitur  yang  paling  sering  diakses  oleh  publik  ialah  fitur kedaruratan. Fitur yang diadopsi dari forum Facebook bernama Info Cegatan Jogja  ini  merupakan  fitur  yang  dirancang  guna  melaporkan  kejadian  yang bersifat darurat dan membutuhkan penanganan cepat.
Volume 8 No. 1, Juni 2022 pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476

## Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Jogja Smart Service (JSS)
Aplikasi Jogja  Smart  Service (JSS)  merupakan  aplikasi  sederhana  yang diluncurkan pada HUT ke-71 Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan diluncurkannya aplikasi  ini  adalah  lebih  mengarah  pada  ingin  memudahkan  masyarakat Yogyakarta dalam hal pelayanan (Suryana, 2018). Disamping itu, aplikasi yang erat disapa dengan JSS juga merupakan sarana tambahan untuk menginformasikan dan memberikan  pelaporan  kejadian  kedaruratan  di  luar  jalur  telepon.  Hal  tersebut dikarenakan sebelumnya Yogyakarta hanya menyediakan sarana pelaporan secara konvensional sehingga membuat  Pemerintah Yogyakarta melahirkan inovasi JSS untuk mempermudah sistem pelaporan (Warta Jogja, 2021).
Kemudian, JSS juga merupakan wadah yang menyimpan berbagai informasi aktual  perihal  Kota  Yogyakarta.  Dalam  hal  ini,  informasi  yang  diberikan  adalah informasi mengenai perkembangan Kota Yogyakarta di setiap harinya. Informasi yang  disajikan  langsung  diolah  atau  diatur  oleh  Pemerintah  Yogyakarta  untuk meyakinkan masyarakat bahwa kualitas informasi yang disajikan bukan hoax . Lalu yang terakhir, hal yang menguntungkan dari JSS yaitu merupakan bentuk aplikasi pelayanan yang memiliki respon cepat kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Hal tersebut  dikarenakan  diberlakukan  sistem  satu  pintu  yang  mana  mulai  dari pelaporan  sampai  penyelesaiannya  masyarakat  hanya  dengan  menggunakan gawai  dan  internet  yang  ada  serta  merupakan  pelayanan  yang  bisa  diakses langsung  oleh  masyarakat  secara  mandiri  (Portal  Pemerintah  Kota  Yogyakarta, n.d.)
Melanjutkan  atas  fakta  tersebut,  menunjukkan  bahwa  JSS  tidak  akan  dapat berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  tanpa  adanya  partisipasi  masyarakat  di dalamnya.  Aplikasi  JSS  diperuntukkan  untuk  memudahkan  masyarakat, sayangnya  masyarakat  Kota  Yogyakarta  belum  sepenuhnya  menyadari  hal tersebut. Masih banyak dari masyarakat yang menilai pelayanan yang dilakukan secara langsung — tanpa mengandalkan aplikasi JSS tersebut, jauh lebih mudah. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara yang diperoleh melalui berita elektronik berupa Harian Merapi sebagaimana berikut (admin Harian Merapi, 2020).
“…Diakuinya  ada  sebagaian  masyarakat  yang  masih  senang  atau  lebih  mantap mengakses pelayanan publik dengan datang kantor layanan Pemkot Yogyakarta. Dia menegaskan  dalam  penerapan  smart  city  tidak  memaksakan  ke  masyarakat.  Tapi memberikan  pilihan  yang  mudah,  efektif,  dan  efisien  karena  tidak  semua  orang memiliki waktu untuk mengakses layanan publik secara langusng”
Melanjutkan  hal  di  atas,  sayangnya  partispasi  masyarakat  tidak  begitu terlihat.  Pemerintah  Yogyakarta  yang  menyadari  hal  tersebut  berupaya  dengan berbagai hal agar aplikasi pelayanan berbasis elektronik tersebut secara nyata dapat memudahkan  masyarakatnya.  Salah  satunya  adalah  dengan  mengandalkan sosialisasi per wilayah melalui dinas sosial serta memasang beberapa iklan, baik di koran,  radio  wilayah,  maupun  tv  saluran  khusus  Yogya.  Ditambah  di  masa pandemi  yang  pada  akhirnya  “menuntut”  masyarakat  untuk  mampu  bergerak
secara  daring.  Hal  tersebut  yang  kemudian  juga  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah Yogya dalam peningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi JSS tersebut (Rusqiyati, 2021).

## Implementasi Smart City melalui Aplikasi Jogja Smart City (JSS)
Aplikasi  Jogja  Smart  Services  (JSS)  menjadi  sebuah  media  interaktif  bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Sesuai dengan trend teknologi dan kian maraknya penggunaan smartphone oleh  kalangan  masyarakat  maka  Pemerintah  Kota Yogyakarta mengemas aplikasi “jogja smart service” menjadi sebuah aplikasi yang menarik dan mudah digunakan.
Aplikasi ini sementara dapat diunduh melalui platform Android, namun tidak menutup  kemungkinan  akan  ada  pengembangan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Komunikasi  Informatika  dan  Persandian  Kota  Yogyakarta  agar  dapat  dinikmati oleh pengguna IOS maupun sistem operasi lain. Aplikasi JSS akan dikembangkan layaknya  Balai  Kota  di  dunia  maya.  Seluruh  layanan  publik  yang  sebelumnya dilaksanakan di Balaikota, kelak dapat diakses dalam satu aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan program smart city dari sisi teknologi informasi. Saat ini  sudah  terdapat  berbagai  layanan  yang  terintegrasikan  dalam  JSS,  seperti perizinan online, antrian puskesmas, termasuk pantauan CCTV secara realtime di beberapa titik strategis.
Implementasi Smart  City melalui  JSS  dapat  diukur  dan  dianalisis  melalui elemen yang sebelumnya telah disebutkan. Adapun keenam elemen tersebut jika divisualisasi pada kondisi nyata adalah sebagai berikut:
1. Smart people; masyarakat Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah disinggung pula  sebelumnya,  yakni  masih  bergantung  pada  pelayanan  yang  sifatnya langsung.  Maka  pada  konteks smart  people ini  sebenarnya  pemerintah  masih perlu  meningkatkannya  secara  berkala,  mulai  dengan  pelatihan  atau penyuluhan penggunaan teknologi informasi agar kemudian penggunaan JSS dapat lebih mudah bagi masyarakat.
2. Smart environment; Kota Yogyakarta menurut beberapa data, telah memfasilitasi masyarakat  setempat  untuk  kemudian  mengakses  internet  dengan  mudah. Adapun  titik  yang  memiliki  akses  internet  diidentifikasi  sebanyak  356  titik (Rusqiyati,  2021).    Melalui  titik  sebanyak  itu,  penggunaan  JSS  akan  lebih mendukung di sekitar daerah Yogyakarta.
3. Smart  government; pemerintah  Kota  Yogyakarta  ketika  meluncurkan  aplikasi JSS di tengah-tengah masyarakat menunjukkan kesiapannya atas perwujudan smart  city .  Hal  tersebut  benar  adanya,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Wakil Wali kota Yogyakarta (Setiawan, 2021).
4. Smart economy; Gubernur Yogyakarta dorong smart economy sebagai salah satu syarakat  dari smart  city melalui  peningkatkan  investasi,  perluasan  lapangan usaha serta jaminan layanan belanja daring bagi UMKM. Bahkan Yogyakarta
diusung  menjadi  ujung  tombak  dari  ekonomi  digital  tingkat  daerah  atas upayanya tersebut (KOMINFO, 2019).
5. Smart  mobility; pengembangan  pada  elemen  ini  terlihat  dari  upaya  Kota Yogyakarta  yang  mengedepankan  integrasi  akan  kendaraan  publik  serta pembangunan yang ditujukan untuk mendukung aktivitas masyarakat (Kaledi, Dewanti, & Herwangi, 2019)
6. Smart living; Pemerintah Kota Yogyakarta tekankan pada peningkatan budaya dan kesejahteraan masyarakat dan keamanannya (Tim PSPPR UGM, 2016).
Dari keenam elemen di atas, pada akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta memiliki upaya dan target besar, bahkan harapan akan terwujudnya smart city yang dimulai dari aplikasi ringan seperi JSS. Berbagai benefit di kemudian hari  yang  diharapkan  dapat  memudahkan  dan  memajuka  masyarakat  Yogya karena implementasi smart city yang tengah dilangsungkan.

## Tampilan aplikasi JSS
Sebagai  tambahan  dalam  penelitian  ini,  berikut  merupakan  tampilan  dari aplikasi JSS yang dapat diakses dengan menggunakan smartphone.
(1) (2)
(3)
Gambar 1. (1) Tampilan laman beranda aplikasi JSS. (2) Tampilan laman laporan aplikasi JSS. (3) Tampilan laman berita aplikasi JSS
(Sumber : screen capture dari gawai penulis)

## Kesimpulan
Keberlangsungan  reformasi  birokrasi  menuntut  pemerintah  pusat  untuk mengerluarkan  kebijakan  perihal  implementasi  e-Government  untuk  tatanan pemerintah yang lebih baik dengan mengandalkan teknologi dan informasi. Tidak menutup  kemungkinan  untuk  pemerintah  daerah  yang  ada  pun  ikut menerapkannya di daerah masing – masing termasuk Pemerintah Yogyakarta.
Berbagai  cara  dan  upaya  dilakukan  untuk  terwujudnya  implementasi  dari Grand Design yang dibuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 soal e-Government. Ditambah dengan adanya inovasi dari negeri sebrang  soal Smart City, Yogyakarta memberanikan diri untuk menjadi pilot project akan hal tersebut. Hingga  pada  akhirnya  tercetus  aplikasi  sederhana  sebagai  instrument  untuk membantu perwujudan pencapaian tujuan tersebut, yakni JSS (Jogja Smart Service).
Dengan  adanya  delapan  area  perubahan  yang  salah  satunya  adalah peningkatan  kualitas  pelayanan,  Pemerintah  Yogyakarta  dengan  aplikasi sederhananya  berupaya  untuk  mewujudkan  konse  Smart  City  dalam keberlangsungan e-Government.
Melalui  konsep  smart  city  dan  beberapa  konsep  tambahan  lainnya,  serta kondisi  atas  fakta  lapangan  menurut  data  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan bahwa aplikasi JSS merupakan langkah awal yang cukup konkret untuk memulai perwujudan  smart  city.  Mengacu  pada  beberapa  elemen  lainnya,  membuktikan pula  bahwa  pemerintah  Yogyakarta  cukup  memadai  untuk  melancarkan seluruhnya sebagaimana konsep terkait.
Kesimpulan  tersebut  masih  didasarkan  pada  data  yang  tersedia,  yakni melakukan  metode  studi  dokumen.  Mengetahui  bahwa  penelitian  dilakukan selama  masa  pandemi.  Dalam  catatan  lain,  penelitian  ini  hakikatnya  dapat diperdalam  dengan  mengevaluasi  aplikasi  JSS  dengan  melibatkan  masyarakat Yogyakarta  sebagai  pengguna.  Hal  tersebut  menjadi  catatan  tersendiri  dalam penelitian ini untuk perbaikan ke depannya.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis data dapat disarankan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  sosialisasi  dan  penyuluhan  dengan  ntensitas  tinggi  kepada masyarakat guna meningkatkan penggunaan aplikasi JSS.
2. Mengembangkan  akses  unduh  JSS  tidak  hanya  untuk  gawai  yang  sejenis android, melainkan sejenis IOS pun dapat mengunduh aplikasi JSS
3. Memperkenalkan  JSS  tidak  hanya  sebagai  aplikasi  pelayanan  publik  secara online melainkan juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat
4. Menjadikan  JSS  sebagai  instrumen  dalam  perwujudan  konsep  Smart  City  di Kota Yogyakarta dengan menyediakan berbagai fitur lainnya.

## Referensi
Andriani, N. M. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaan Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 3(46), 1-3.
BPK RI. (2015). Database Peraturan. Retrieved from Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2015: HYPERLINK https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17583
Fadhil,  F.  (2013,  Juli).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan di Keluarahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2(2), 254-255.
Greco, I., & Bencardino, M. (2014). The Paradigm of the Modern City: Smart And Senseable Cities For Smart, Inclusive and Sustainable Growth . ICCSA.
Haning,  M.  T.  (2018,  Juni).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1), 25-37.
Hasibuan  ,  A.,  Jamaludin,  Yuliana,  Y.,  Sudirman,  A.,  Wirapraja,  A.,  Hwee,  T.  S.,  .  .  . Simarmata,  J.  (2020).  E-Business  :  Implementasi,  Strategi,  dan  Inovasinya.  Yayasan Kita Menulis.
Hasibuan, A. & Sulaiman, O. K. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian  Masalah  Perkotaan  Kabupaten/Kota,  di  Kota-Kota  Besar  Provinsi Sumatera Utara. Jurnal UISU - Buletin Utama Teknik, 14(2), 127-135.
Harian  Merapi.  (2020,  Maret  5).  harianmerapi.com.  Retrieved  April  17,  2020,  from https://www.harianmerapi.com/yogyakarta/2020/03/05/91611/jogja-smart- service-diunduh-125-perhari
Herdiana,  D.  (2019,  Juni).  Pengembangan  Konsep  Smart  Village  bagi  Desa-Desa  di Indonesia. IPTEK-KOM, 21(1), 1-16.
Holmes, D. (2001). E-Gov: e-Business Strategies for Government. London: Nicholas Brealey Pub
Kaledi,  S.,  Dewanti,  &  Herwangi,  Y.  (2019).  Strategi  Pengembangan  Smart  Mobility Berbasis  Transportasi  Publik  di  Kota  Yogyakarta.  REGION  (Jurnal  Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif), 14(1), 113-123.
Kemenpanrb.  (2010).  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-2025.  Retrieved  April  18,
2020, from rbkunwas.menpan.go.id:
https://rbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/reformasi-birokrasi_perpres- nomor-81-tahun-2010-tentang-grand-design-reformasi-birokrasi-2010-2025-.pdf
KOMINFO.  (2019,  April  25).  Yogyakarta  Akan  Jadi  Ujung  Tombak  Ekonomi  Digital.
Retrieved Maret 27, 2022, from kominfo.go.id:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/18279/yogyakarta-akan-jadi-ujung- tombak-ekonomi-digital/0/berita_satker
Menpan.go.id.  (2016,  September  2).  Smart  City,  Solusi  Tingkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik.  Retrieved  from  https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menpanrb- smart-city-solusi-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik
Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum, 16(3), 380.
Muallidin, I. (2015). Konsep, Kerangka Pikir dan Nilai: E-government dan E-service.
Nugroho, R. (2015). Policy Making. Jakarta: PT Gramedia.
Napitupulu,  D.  (2016).  Kajian  Faktor  Sukses  Sistem  Layanan  Berbasis  Elektronik  (E- Services) di Lembaga Pemerintah. Forum IPTEKIN, 6(3), 409-424.
Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1(1), 2.
Nugraheny,  D.  E.  (2021,  Desember  4).  Survei  IPO:  Tingkat  Kepercayaan  Masyarakat Terhadap  Kinerja  Jokowi  Terus  Merosot  Artikel  ini  telah  tayang  di  Kompas.com dengan judul "Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot", Klik untuk baca: https://nasional.kom. Retrieved Februari 25, 2022, from
nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/12/04/12531531/survei-ipo-tingkat- kepercayaan-masyarakat-terhadap-kinerja-jokowi-terus?page=all
Portal Pemerintah Kota Yogyakarta. (n.d.). jss.Yogyakarta.go.id. Retrieved April 18, 2020, from https://jss.jogjakota.go.id/faq/index/1
Pratama,  N.  B.  (2018).  Pengembangan  Konsep  Smart  City  Melalui  Aplikasi  Jogja  Smart Services  di  Pemerintahan  Kota  Yogyakarta.  Retrieved  from  Research  Gate: https://www.researchgate.net/publication/329871239_Pengembangan_Konsep_Sm art_City_Melalui_Aplikasi_Jogja_Smart_Services_Di_Pemerintah_Kota_Yogyakarta_ Oleh
Rusqiyati, E. A. (2019, November 11). https://jogja.antaranews.com/berita/473094/upaya-pemkot-yogyakarta- meningkatkan-layanan-publik-saat-pandemi.  Retrieved  Maret  27,  2022,  from jogja.antaranews.com:
https://jogja.antaranews.com/berita/401519/seluruh- layanan-publik-yogyakarta-ditargetkan-dapat-diaskes-melalui-aplikasi-jss
Rusqiyati,  E.  A.    (2021,  Januari  30).  sehingga  perlu  ada  kontribusi  secara  langsung  dari masyarakat perihal penggunaannya. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir yakni sejak  terealisasinya  JSS,  perkembangan  pengunduh  JSS  kian  bertambah  setiap harinya. Informasi terakhir di dapat pada tanggal 5 . Retrieved Maret 27, 2022, from antaranews: https://jogja.antaranews.com/berita/473094/upaya-pemkot- yogyakarta-meningkatkan-layanan-publik-saat-pandemi
Rusqiyati,  E.  A.    (2021,  Februari  3).  Layanan  wifi  publik  dapat  diakses  di  356  titik  di Yogyakarta. Retrieved Maret 27, 2022,
from antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/1980600/layanan-wifi-publik-dapat-diakses- di-356-titik-di-yogyakarta
Sucitawathi, I. D., Joniarta, W., & Dewi, Y. (2018). Konsep “Smart City” Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 9-15.
Susanto. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada E-Business. In A. Hasibuan,  Jamaludin,  Y.  Yuliana,  A.  Sudirman,  A.  Wirapraja,  T.  S.  Hwee,  J. Simarmata,  E-Business  :  Implementasi,  Strategi,  dan  Inovasi  (p.  35).  Yayasan  Kita Menulis.
Setiawan, S. D. (2021, Desember 6). Wujudkan Yogya Sebagai Smart City Terus Didorong.
Retrieved Maret 27, 2022, from republika.co.id:
https://www.republika.co.id/berita/r3on6n380/wujudkan-yogya-sebagai-smart- city-terus-didorong
Sukowati,  P.  (2012).  Retrieved  Maret  27,  2022,  from  eprints.unmer.ac.id: https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/273/2/CHAPTER%201.pdf
Suryana, W. (2018, Juni 11). JSS, Satu Aplikasi Berisi Banyak Layanan di Kota Yogyakarta.
Retrieved Maret 27, 2022, from repubkika.co.id:
https://www.republika.co.id/berita/pa5lk1399/jss-satu-aplikasi-berisi-banyak- layanan-di-kota-yogyakarta
Widiyastuti, I., Nupikso, D., Putra, N. A., & Intanny, V. A. (2021, Juni). Smart Sustainable City Framework: The Sustainable and Integrative Smart City Proposed Model. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 22(1), 13-30.
Tim PSPPR UGM. (2016). psppr.ugm.ac.id. Retrieved Maret 27, 2022, from psppr.ugm.ac.id: https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper- Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf
Tribunnews.com.  (2018,  Desember  12).  Yogya  Luncurkan  Aplikasi  Jogja  Smart  Service Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Yogya Luncurkan Aplikasi Jogja  Smart  Service,  https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/12/yogya- luncurkan-aplikasi-jogja-smart-service.
Retrieved
from
https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/12/yogya-luncurkan-aplikasi- jogja-smart-service
Turban.  (2017).  In  F.  S.  Negara,  Esai  Keuangan  Negara,  Sumbangsih  Pemikiran  untuk Negeri (p. 267). Yogyakarta: Diandra Kreatif.
Warta Jogja. (2021, Desember 6). JSS Inovasi Digital Dukung e-Goverment Pemkot Yogya.
Retrieved Maret 27, 2022,
from warta.jogjakota.go.id:
https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/18349