## i. PENdaHULUaN
Populisme Islam merupakan pendekatan yang banyak dipakai dalam studi gerakan, politik, dan demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana Hadiz (2016) telah memaparkan kebangkitan populisme Islam di Indonesia, Jati (2013) berargumen bahwa populisme Islam tumbuh subur di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Sebagai sebuah gerakan populis, populisme Islam berawal dari Timur Tengah kemudian berkembang ke Turki dan Indonesia (Hara, 2017). Dewasa ini, gerakan populis sendiri hadir dalam kontestasi antara masyarakat dan negara dalam proses demokrasi. Gerakan populis, mendefinisikan sebuah pertentangan antara masyarakat dan negara. Bagi Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka gerakan populis
termanifestasikan melalui pertentangan antara masyarakat Muslim dengan penguasa atau sistem yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Aksi damai 411 dan 212 yang kemudian diakhiri dengan gerakan ber tagline Reuni Akbar Alumni 212 pada dasarnya menunjukkan gerakan populis Islam sebagai kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Eksistensi masyarakat sipil dalam demokratisasi memang sangat dibutuhkan bagi konsolidasi demokrasi itu sendiri.
Berbeda dengan demokrasi di negara- negara Barat yang dianggap telah dewasa (mapan), demokrasi di Indonesia masih muda dan terus tumbuh. Mulai dari era demokrasi liberal sampai demokrasi pancasila era reformasi, kedewasaan demokrasi di Indonesia terus diuji. Pasca orde baru, muncul harapan mengenai demokrasi substantif di Indonesia. Peralihan era orde baru kepada era reformasi membuktikan kekuatan sebuah gerakan

## GNPf MUi: stratEGi PEMBiNGKaiaN daN KEBErHasiLaN GEraKaN POPULis isLaM di iNdONEsia
Muhamad Luthfi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta luthfismuhamad@gmail.com
rusydan fathy Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia rusydanfathy@gmail.com
Mohammad faisal asadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mohfaisalasadi@gmail.com
aBstraCt
Armed with a social movement approach, this paper discusses the framing strategy in the success of the Islamic populist movement in Indonesia. Islamic populism coloring political life and democracy in Indonesia in recent years. As with other forms of populist movements, Islamic populism in Indonesia manifests itself in mass movements or actions that show protest or resistance to certain regimes and government systems. The emergence of the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI/Guard National Movement for Indonesian Religious Leader) includes the 411, 212 movement, and the grand reunion of 212 alumni is a manifestation of the rise of Islamic populism in Indonesia.
Kata Kunci: Islamic Populism, Social Movement, Framing Srategy, GNPF MUI
dalam merubah tatanan. Pada gilirannya, geliat reformasi di Indonesia diekspresikan melalui tumbuh suburnya berbagai macam aktifisme dan gerakan kelompok masyarakat, termasuk  kelompok Islam. Semarak reformasi dan demokrasi bangsa Indonesia, memungkinkan kontestasi ideologi terbuka secara lebar. Dalam ruang demokratik itulah masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengalami dan memberi penilaian sejauh mana otentitas dan efektifitas sebuah era baru bagi kemaslahatan publik. Sejak era reformasi, keran aspirasi dalam perpolitikan terbuka lebar bagi kelompok masyarakat khsusnya  salafi  (Hidayat,  2012).  Begitupun dengan kelompok-kelompok berbasis Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Dalam dua dekade terakhir, keberadaan kelompok-kelompok tersebut memberikan checks  and  balance  system – mengontrol negara dan kebijakannya. Keadaan tersebut menunjukkan eksistensi masyarakat sipil sebagai gerakan akar rumput yang berhadap- hadapan ( vis-à-vis ) dengan otoritas negara. Namun demikian, spektrum atau fagmentasi dalam gerakan populis Islam di Indonesia agaknya tidak bisa disamakan dengan model populisme global. Mengacu kepada Hara (2017), populisme sayap kiri di Amerika Latin dan populisme sayap kanan di Eropa dan Amerika memiliki agenda dan gagasan ideologis yang jelas. Sementara populisme di Indonesia, memiliki variasi dalam mainstreams populisme kiri, kanan, maupun populisme Islam yang berkembang di Timur Tengah. Fenomena gerakan Aksi Bela Islam 411, 212, dan Reuni Akbar alumni 212 menunjukkan karakteristiknya sendiri sebagai sebuah populisme Islam di Indonesia. Jika pra reformasi, kontestasi ideologi nasionalis, agama, komunis merupakan murni perdebatan ideologis dialektis, tidak demikian pasca reformasi. Meskipun komunis jelas sudah di banned oleh orde baru, fragmentasi
lebih beragam kemudian berkembang justru di dalam kubu nasionalis dan agama (Islam). Narasi-narasi yang kemudian muncul sekiranya dapat dibedakan: nasionalis agama, Islam kanan yang mengarah kepada institusionalisasi agama Islam maupun implementasi penerapan syariat Islam, dan Islam kiri yang lebih soft. Gerakan Aksi Bela Islam dianggap bersifat lebih pragmatis alih-alih bersifat ideologis. Baik kelompok Islam kanan maupun Islam kiri tergabung dalam satu kesatuan di bawah payung GNPF MUI untuk melawan elite yang mereka anggap bermasalah 1 . Namun demikian, meskipun narasi yang dibangun jelas adalah Islam, gerakan-gerakan tersebut dianggap juga sebagai eite driven – ditunggangi untuk mencapai tujuan tertentu.
Terlepas dari perdebatan kajian populisme Islam di Indonesia, agaknya pendekatan gerakan sosial akan secara khusus menganalisis fenomena gerakan tersebut melalui kerangka strategi pembingkaian. Gerakan sosial merupakan konsepi sentral sebuah perilaku kolektif dari kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, lazimnya sebuah gerakan sosial memiliki serangkaian strategi pembingkaian yang tepat. Strategi pembingkaian bermakna sebagai proses konstruksi untuk menyelaraskan atau menemukan titik temu makna sebuah peristiwa. Pada gilirannya, hal tersebut diarahkan kepada mobilisasi massa dalam aksi kolektif guna memastikan kesuksesan sebuah gerakan sosial.
Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka bagian awal paper ini mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan populisme guna menjawab pertanyaan apakah gerakan Aksi Bela Islam termasuk di
1 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) merupakan gerakan sosial politik yang dinisiasi kelompok Islam di Indonesia dalam rangka mengwal fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kasus dugaan penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok pad atahun 2016 yang lalu.
dalamnya. Bagian inti paper ini menjelaskan berbagai bentuk strategi pembingkaian yang digunakan dalam gerakan tersebut. Sebagai penutup, paper ini mencoba menemukan benang merah dan persinggungan antara populisme Islam dan gerakan sosial dalam fenomena Aksi Bela Islam. Diharapkan, hasil kajian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya studi mengenai populisme Islam dan gerakan sosial di Indonesia.
ii.  MEtOdE PENELitiaN
Paper ini menggunakan pendekatan kua litatif guna memahami dan mengeks- pla nasi fenomena gerakan Aksi Bela Islam secara men dalam khususnya strategi pem- bing kaian yang dilakukan HTI dan FPI yang  terafiliasi  dalam  GNPF  MUI.  Jenis peneli tian yang dipakai adalah studi kasus deskriptif yang berarti bahwa, penelitian ini menganalisa dan memaparkan data- data kualitatif berupa pernyataan informan. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data primer dalam paper ini adalah wawancara mendalam tidak terstruktur. Artinya, paper ini hanya menggunakan panduan wawancara sebagai pedoman yang tidak rigid atau kaku. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi literatur terhadap kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian ini.
Analisis data yang digunakan dalam paper ini merupakan analisis data kualitatif dengan beberapa tahapan: reduksi dan coding, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dan codding data adalah upaya untuk mengeliminasi, menajamkan, dan menggolongkan data ke dalam tema-tema tertentu dengan berpegang kepada kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan masalah. Penarikan kesimpulan merupakan upaya mengkonfigurasikan  dan  menguji  validitas data-data yang telah direduksi dan di coding.
iii. PEMBaHasaN
a.  GNPf MUi: fragmentasi dan Populisme islam di indonesia
Populisme lahir sebagai ekspresi langsung dari keresahan rakyat dan protes terhadap sistem demokrasi perwakilan yang semakin elitis dan oligarkis (Hara, 2017: 106). Populisme tersebut dipahami sebagai respons terhadap masalah yang terkait dengan penindasan kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi oleh rezim otoriter (Canovan, 1981; Jati, 2013; Hara, 2017). Populisme dapat dipahami sebagai kebangkitan kekuatan rakyat untuk mencapai tujuan, yaitu mendirikan negara demokratis menggantikan pemerintahan otoriter seperti rezim Orde Baru.
Gerakan populis merupakan sebuah narasi ideologis untuk memunculkan aksi nyata menentang penguasa atau rezim tertentu. Gerakan populis merepresentasikan kekuatan masyarakat yang bersumber dari akar rumput. Dalam perkembangannya, menurut Hara (2017), gerakan populis adalah manifestasi pertentangan antara pure  people melawan corrupt  elite. Dalam konteks Indonesia, populisme bukanlah hal baru. Gerakan populis muncul dalam setiap pergantian rezim pemerintahan di Indonesia. Pasa masa orde lama, muncul gagasan Nasionalis Agama Komunis (Nasakom) untuk melawan kolonialisme, sedangkan pada masa orde baru, muncul reformasi 1998 untuk menumbangkan rezim otoriter Suharto (Kusumo, 2018). Pasca orde baru hingga sekarang, gerakan populis melekat ke dalam figur-figur  yang  dianggap  populis  dengan kebijakannya yang dianggap populer seperti Basuki Tjahaya, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto (Hara, 2017; Kusumo, 2018). Jika melihat akar sosio-historis dalam konteks global, terdapat tiga bentuk populisme di dunia yang umum diperbincangkan: populisme sayap kiri radikal, populisme sayap kanan radikal, dan populisme Islam yang dimulai dari Timur Tengah kemudian berkembang ke Turki dan Indonesia
(Hara, 2017) 2 .  Gerakan populis sayap kiri berkembang di Amerika Latin bersama retorika anti imperialis dan menawarkan sosialisme sebagai jalan alternatif. Gerakan populis sayap kanan berkembang di Amerika dan Eropa dengan menuduh para elit penguasa telah menghancurkan sistem negara kesejahteraan dan mengancam integrasi karena hanya menguntungkan segelintir elit di puncak kekuasaan. Gerakan populis Islam  berkembang  dengan  mendefinisikan secara jelas dan mudah mengenai wacana siapa musuh dan siapa kawan. Menurut Hara (2017), perbedaan di antara ketiga bentuk populisme tersebut adalah bagaimana mereka mendefinisikan pure  people dan corrupt  elite. Dengan demikian, masing-masing gerakan populis akan berbeda dalam memberikan definisi tersebut.
Gerakan populis Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerakan populis yang berasal dari Timur Tengah. Berakhirnya masa orde  baru  memuluskan  Infliltrasi  gerakan
Islam transnasional tersebut ke negara- negara Muslim termasuk Indonesia (Wahid,
2 Bentuk populisme Islam, dalam perkembangannya juga kerapkali dikaitkan dengan term radikal. Lihat Jati (2013) Radicalism  in  the  Perspective  of  Islamic  Populism:  Trajectory  of Political Islam in Indoneia.
2009). Namun demikian, ekspansi gerakan Islam transnasional tersebut juga membawa dampak buruk yang mengancam demokrasi di Indonesia –radikalisme (Wahid, 2009; Jati, 2013). Di satu sisi, pasca keruntuhan orde baru, keran demokrasi mengucur deras membuat tumbuh subur organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Kemunculan berbagai organisasi- organisasi  Islam  tersebut  merefleksikan eksistensi kekuatan masyarakat sipil dalam konteks demokratisasi. Di sisi lain, persinggungan atau pengaruh ideologi gerakan Islam transnasional yang masuk ke dalam tubuh beberapa organisasi Islam di  Indonesia  seperti  Wahabi/Salafi,  Jamaah islamiyah, Hizbut Tahrir, dan Laskar Jihad justru mengancam demokrasi (Wahid, 2009; Hidayat, 2012; Lim, 2011; Jati, 2013). Terkait hal tersebut, studi Lim (2011) menunjukkan beberapa organisasi Islam beserta isu utama yang mereka angkat pasca jatuhnya Soeharto (orde baru):
Pergeseran kontestasi ideologi terjadi dalam sejarah gerakan populis di Indonesia. Narasi ideologis nasionalis, agama, dan komunis menunjukkan relasi antar kelas di Indonesia yang bersatu padu menentang

## Organisasi islam Pasca Orde Baru dan isu Politiknya
Organisasi islam isu Utama Gerakan tipe tindakan Hizbut Tahrir Indonesia Negara Islam dan Kekhalifahan Tindakan tanpa kekerasan seperti seminar, demonstrasi, sosialisasi, dan sebagainya Front Pembela Islam Implementasi Syariat tetapi tidak untuk mendirikan negara Islam Tindakan kekerasan seperti menyerang club malam dan diskotik Laskar Jihad Kristenisasi dan Konspirasi Barat dan Yahudi di Indonesia Tindakan kekerasan seperti serangan semi militer dalam konflik regional (Poso, Maluku, Solo, dan sebagainya) Majelis Mujahidin Melengkapi implementasi syariat di Indonesia dan mendirikan negara Islam dan Kekhalifahan Tindakan kekerasan Jamaah Islamiyah Negara Islam dan Kekhalifahan Tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri Hamas Indonesia Konflik Israel-Palestina da perjuangan kemerdekaan Palestina Tindakan tanpa kekerasan
Sumber: Lim, 2011.
bentuk kolonialisme. Terdapat kejelasan tujuan yang dibawa Sukarno kala itu dengan memadukan ketiga idoelogi yang pada dasarnya merupakan tiga kekuatan besar dalam kontestasi idoelogi di Indonesia saat itu. Pada masa orde baru, segala bentuk idelogi yang dianggap mengancam penguasa akan ditindak dengan tegas. Dengan cara-cara yang represif, negara berusaha mengontrol masyarakat secara penuh dan membungkam geliat-geliat atau potensi gerakan populis. Komunisme di Indonesia menjadi bukti bagaimana orde baru berhasil menjegal ideologi. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku kepada kelompok-kelompok dengan idoelogi nasionalis dan Islam, mereka berada di bawah kontrol dan pengawasan penuh penguasa saat itu. Segala bentuk tindakan represif dan otoriter yang diberlakukan orde baru akhirnya membuat keresahan masyarakat memuncak. Gerakan populis akhirnya muncul ke permukaan berwujud reformasi 1998 menggulingkan Suharto dan rezim orde barunya.
Pasca reformasi, terjadi fragmentasi yang luar biasa terhadap kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok yang mendapat pengaruh dari Timur Tengah (Wahid, 2009; Lim, 2011). Bagi kelompok-kelompok tersebut, rezim otoriter dan ketimpangan ekonomi, meskipun menjadi salah satu narasi yang diangkat, tetapi tidak menjadi narasi utama. Narasi yang dibawa kelompok-kelompok sebagaimana temuan Lim (2011) menempatkan isu negara Islam, Kekhalifahan, dan impementasi Syariat Islam sebagai narasi utama. Kelompok- kelompok tersebut secara jelas dan mudah mendefinisikan  lawannya:  Barat,  Yahudi, Kristen, dan sistem demokrasi. Ideologi yang dibawa kelompok-kelompok tersebut agaknya cenderung merefleksikan aliran Islam kanan –fundamentalis dan konservatif (Wahid, 2009; Muslim, 2012). Dalam konteks Indonesia, fragmentasi bahkan terjadi lagi di dalam tubuh aliran Islam kanan tersebut. Sementara itu, aliran Islam lain lazim disebut sebagai
Islam kiri yang dianggap lebih moderat (Wahid, 2009; Muslim, 2012) –agaknya juga mengalami fragmentasi.
Muslim (2012) menyimpulkan: Antara Islam Kanan dan Islam Kiri memiliki perbedaan yang sangat fundamental, pemahaman Islam kiri dalam memahami ajaran agama dan memahami Al- Qur‘an dengan cara yang kontekstual bahkan tidak jarang menggunakan pendekatan hermeunetika yang selama ini berkembang untuk tafsir bibel. Dalam  hal bernegara, kelompok Islam Kiri memandang bahwa Indonesia  sudah  negara  yang  final  dengan berlandaskan UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila. Sementara, kelompok Islam Kanan memiliki pemahaman yang sangat literal terhadap ajaran Islam, dan berkeinginan untuk mendirikan negara Islam atau setidaknya akan memberlakukan Syari‘at Islam. Munculnya gerakan Islam Kanan, atau Fundamentalisme Islam di Indonesia sebenarnya jauh melebihi gerakan reformasi yang menggulingkan rezim otoriter Soeharto. Meski demikian, gerakan tersebut muncul ke permukaan secara dramatis bersamaan dengan tumbangnya Soeharto di tahun 1998. Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai organisasi yang mengatas namakan agama Islam dan berjuang untuk menegakkan syari‘at. Sementara, gerakan Islam Kiri juga tidak jauh berbeda. Meski saat orde baru gerakan ini sudah muncul kepermukaan, tapi secara frontal, gerakan ini lahir pasca reformasi, sebagai jawaban atas munculnya islam fundamentalis. (h.237).
Penerimaan terhadap perbedaan – toleransi agaknya menjadi ukuran dalam menentukan apakah suatu kelompok beraliran kanan atau kiri. Bagi Islam kanan, sikap tidak toleran dapat ditunjukkan secara frontal maupun sembunyi-sembunyi sedangkan bagi Islam kiri, mereka nampak lebih bersikap inklusif, toleran, dan luwes dalam memandang perbedaan (Wahid, 2009). Kelompok aliran Islam kiri tidak memiliki masalah dan menyepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya yaitu Pancasila, sedangkan
bagi kelompok aliran Islam kanan, mereka bertujuan mendirikan negara Islam atau Kekhalifahan (Wahid, 2009). Namun demikian, seperti telah disampaikan, bahwa fragmentasi pun terjadi di masing-masing aliran tersebut. Fragmentasi tersebut misalnya terjadi pada dua kutub yang berbeda perihal tujuan. HTI misalnya, arah tujuan mereka jelas menginstitusionalisasikan Islam ke dalam bentuk Kekhalifahan. Sementara FPI, pada dasarnya setuju dengan bingkai NKRI, tetapi menginginkan implementasi Syariat Islam secara total. Bagi mereka yang bertujuan menginstitusionalisasikan Islam, kembali terfragmentasi karena memiliki versi Islamnya –versi kekhalifahannya masing- masing.
Sebagaimana Mujani (2007) menyimpul- kan bahwa Islam Indonesia memiliki kera- ga man sikap, persepsi, dan perilaku soal hubungan Islam dengan politik. Ia menje- laskan bahwa keragaman tersebut memiliki variasi yang terbentang dari yang paling kanan (islamisme) sampai yang paling kiri (liberalisme). Terkait dengan itu, HTI dan FPI yang  terafiliasi  di  dalam  GNPF  MUI,  dapat dikatakan berada pada kutub aliran Islam kanan. Keduanya dianggap Islam radikal, atau setidaknya Islam konservatif. Padahal, seperti telah dijelaskan di atas, baik HTI maupun FPI adalah dua fragmentasi berbeda dalam aliran Islam kanan, tetapi kemudian tergabung dalam sebuah gerakan bersama.
Dalam aksi 411 dan 212, terlihat bagaimana seluruh elemen yang mewakili berbagai kelompok Islam baik kiri maupun kanan bersatu. Agaknya, GNPF MUI merupakan  refleksi  keberhasilan  mobilisasi massa dalam sebuah gerakan. Namun demikian, ada kecurigaan bahwa Aksi Bela Islam tersebut, alih-alih bersifat ideologis ternyata lebih bersifat pragmatis. Banyak yang menaruh kecurigaan bahwa gerakan tersebut mengandung banyak kepentingan berbeda dari banyak aktor dan kelompok yang tergabung di dalamnya. Terlepas dari itu, ketika partai-partai Islam di Indonesia
memang tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan saluran politik dari aliansi populisme Islam yang terkonsolidasi, eksistensi kelompok miskin perkotaan dapat menjadi kekuatan untuk mobilisasi yang dilakukan populisme Islam (Mudhofir, Yasih, dan Hakim, 2017: 48). Selain itu, menurut Hadiz (2016), partai politik, organisasi massa, paramiliter, dan kelompok teroris digunakan juga sebagai kendaraan untuk mobilisasi sosial populisme Islam baru – New  Islamic  Populism . Dikatakan bahwa karakteristik utama dari populisme Islam baru: 1) Sering dipimpin oleh unsur-unsur kelas menengah perkotaan, dan 2) Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, tetapi menemukan diri mereka terjebak (Hadiz, 2016: 34).
Hadiz (2016) menyimpulkan bahwa dunia hanyalah cerminan dari munculnya kecenderungan populis di Barat. Baginya, apa yang membuat populisme Islam baru berbeda dengan populisme di Barat adalah upayanya untuk membangun aliansi lintas kelas yang kuat, bukan hanya sebuah kelompok yang homogen. Evolusi populisme Islam baru karena itu berkaitan erat dengan masalah utama dislokasi sosial, marginalitas, dan ketidakpastian (Hadiz, 2016).
Argumentasi Hadiz (2016) benar adanya dengan mengacu kepada konteks Indonesia dan dinamika kelompok sosial di perkotaan –menyorot masyarakat kelas menengah perkotaan yang dianggap tidak stabil (Mudhofir, et.al, 2017; Kusumo, 2018). Namun demikian, konsepsi Hadiz (2016) tentang populisme gaya baru agaknya diragukan mengingat hanya sebagian unsur saja yang terpenuhi dari karakteristik yang Ia paparkan. Gerakan Aksi Bela Islam, menurut Kusumo (2018) dianggap merupakan pupulisme Islam semu ( pseudo  Islamic  populism ). Aksi Bela Islam, di satu sisi memenuhi unsur populisme Islam gaya baru sebagaimana (Hadiz, 2016), yaitu terciptanya aliansi multikelas meliputi kelompok Islam moderat, kelompok Islam moderat-konservatif, kelompok Islam garis keras, masyarakat miskin perkotaan
(korban penggusuran), dan kelompok sekuler (Kusumo, 2018: 109). Namun demikian, di sisi lain, hal tersebut agaknya tidak sepenuhnya menggambarkan populisme Islam gaya baru sebagaimana dimaksud Hadiz (2016) karena Aksi Bela Islam tidak bertahan lama –dimana aksi-aksi berikutnya tidak lagi melibatkan keseluruhan aliansi yang terlibat sejak awal –ditambah dengan transformasi yang
kemudian terjadi dalam tubuh GNPF MUI menjadi GNPF MUI (Kusumo, 2018).
Terlepas dari perdebatan tersebut, pen- dekatan yang digunakan dalam menganalisa gerakan populis merupakan kuncinya. Ber- kenaan dengan itu, Gidron dan Bonikowski (2013) menjelaskan tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian populisme, yaitu ideologi politik, gaya politik, dan strategi politik:
Kesimpulan Hadiz (2016) tentang popu- lisme Islam baru agaknya menggunakan pendekatan strategi politik sebagaimana dijelaskan Gidron dan Bonikowski (2013). Hal itu terlihat dari metode yang dipakai, yaitu analisis perbandingan sejarah dengan studi kasus populisme Islam dan Timur Tengah. Selain itu, Hadiz (2016) juga secara gamblang menempatkan gerakan sosial dan mobilisasi massa dalam konteks populisme. Oleh sebab itu, sejalan dengan Gidron dan Bonikoswki (2013) dan Hadiz (2016), kajian ini lebih mengedepankan perspektif gerakan sosial
untuk melihat strategi pembingkaian yang dilakukan oleh GNPF MUI dalam Aksi Bela Islam yang mereka inisiasi. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan melihat seperti apa bentuk-bentuk atau strategi pembingkaian yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan khususnya yang terafiliasi dalam HTI dan FPI untuk menyukseskan Asli Bela Islam tahun 2016-1017 yang lalu.

## B. stratEGi PEMBiNGKaiaN GNPf MUi: PErsPEKtif GEraKaN sOsiaL
1. Diagnostic, Pragnostic, dan Motivational
Framing : Proses awal Pembingkaian GNPF-MUI berperan penting dalam memobilisasi massa dengan jumlah besar pada Aksi Bela Islam. Menjadi menarik minat banyak orang—umat Islam—yang merasa jengkel untuk kemudian bersedia turun ke jalan melakukan demonstrasi, tentunya dilewatkan melalui penjajakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama sebagai masalah umat Islam di Indonesia oleh GNPF-MUI. Dalam teori gerakan sosial, penjajakan ini sebagai bentuk strategi pembingkaian ( framing ) GNPF- MUI untuk memobilisasi umat Islam turun ke jalan melakukan aksi bersama. Pembingkaian merupakan penafsiran situasi dan kondisi tertentu yang dianggap bermasalah dengan mengajukan atribusi tentang siapa dan apa yang harus dipermasalahkan sehingga menuntut orang bertindak bersama untuk melakukan perubahan, menegosiasikan

## Karakteristik tiga Pendekatan dalam Penelitian Populisme
Definisi Populisme Unit analisis Metode relevan idelogi Politik Seperangkat ide yan saling terkait tentang alam, politik, dan masyarakat Partai dan pemimpinnya Kualitatif atau teks otomatis analisis, sebagian besar dari partisan literatur Gaya Politik Cara untuk membuat klaim tentang politik; karakteristik wacana Teks, Pidato, Wacana publik tentang politik Analisis tekstual interpretatif strategi Politik Form bagi mobilisasi dan organisasi Partai (fokus kepada struktur), Gerakan Sosial, Pemimpin Analisis perbandingan sejarah, Studi Kasus Sumber: Gidron dan Bonikowski (2013).
pemahaman bersama (Benford dan Snow, 2000:615).
Hasil pemilu 2014, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo mendapat legitimasi hukum. Organisasi masyarakat Islam—seperti FPI dan HTI—dan pribadi- pribadi umat Islam yang menaruh perhatian terhadap kekosongan pemimpin DKI Jakarta telah dibuat khawatir. Kekhawatiran muncul karena jabatan gubernur akan segera diisi oleh  figur  nonmuslim.  Kekhawatiran  ini berpulang pada keyakinan keagamaan tentang  diharamkannya  figur  nonmuslim menjadi pemimpin umat Islam. Eko Herdanto selaku anggota HTI mengutarakan, “Hizbut Tahrir  memandang  pada  kepemimpinan  kepala daerah  (provinsi  DKI  Jakarta)  ke  atas  itu  wajib muslim ...” (Wawancara 23 November 2017). Kekhawatiran yang sama terhadap pemimpin yang bukan Islam datang dari Ketua Fron Mahasiswa Islam (FMI)-FPI Ali Alatas, “ ... yang namanya negeri ... masyarakatnya mayoritas muslim  maka  pemimpinnya  harus  dari  muslim ...  kita  menyuarakan  diharamkannya  pemimpin nonmuslim ...” (Wawancara 16 November 2017). Kekhawatiran terhadap bakal calon gubernur DKI Jakarta, yang nonmuslim mendapat penolakan keras dari organisasi keislaman. Ketidaksetujuan organisasi keislaman diwujudkan dengan cara menghembuskan kalimat “Tolak pemimpin kafir dan haram pemimpin kafir.” Konfrontasi organisasi-organisasi Islam dengan Calon Gubernur DKI Jakarta memberikan sebuah pengertian kepada khalayak umum bahwa pemimpin nonmuslim sebagai masalah umat Islam. Penentangan ormas Islam terhadap masalah tersebut dilewatkan melalui penyuaraan tolak pemimpin kafir. Identifikasi masalah yang dilakukan aktor gerakan melibatkan pemahaman terhadap situasi dan kondisi tertentu, dalam teori pembingkaian disebut pembingkaian diagnostik (Benford dan Snow,2000:615). Dengan kata lain, aktor gerakan dalam (proses awal) Aksi Bela
Islam diinisiasi oleh kelompok-kelompok kepentingan.
Pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur di Pilgub DKI menggiringnya mengeluarkan pernyataan politis yang membawa Surah Al-Maidah ayat 51 kepada warga DKI pada saat berpidato. Sentimen organisasi-organisasi Islam terhadap sosok Basuki Tjahaja Purnama disuarakan kembali, tetapi kini hadir dalam kasus pelibatan Al-Maidah ayat 51. Eko Herdanto secara tegas menilai Basuki Tjahaja Purnama sebagai penista agama, “... yang kita sampaikan adalah mengenai haramnya pemimpin kafir dan tegakkan hukum bagi orang kafir yang menistakan  agama  Islam  ...  menistakan  agama, menistakan  nabi  dan  menistakan  Allah  SWT  ...” (Wawancara 28 November 2017).
Insiden Al-Maidah menjadi medium yang efektif mendapat dukungan khalayak umum— di kalangan umat Islam—untuk menolak (calon) pemimpin potensial yang bukan Islam. Hanif Ahmat Asrhorullah perwakilan HTI memberi keterangan terhadap polemik Al-Maidah, “... haram pemimpin kafir dan tolak pemimpin kafir” yang dimana memang ini adalah sasaran  yang  paling  empuk  untuk  menghajar tubuh Ahok dan menguntungkan tubuh islam ...” (Wawancara 29 November 2017). Peristiwa Al- Maidah mempengaruhi elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama di Pilgub DKI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hanya sekitar 24,6 persen pada bulan November 2016 (https://www.merdeka. com/politik/polemik-al-maidah-bikin- elektabilitas-ahok-makin-terjun-bebas.html, 28 Maret 2019).
Ketidakpantasan mengemban jabatan Gubernur DKI, permasalahan yang diangkat juga menyinggung kepribadian Basuki Tjahaja Purnama. Basuki Tjahaja Purnama dianggap sebagai sosok arogan ketika berhadapan dengan mereka (warga DKI) yang dipimpinnya, sewaktu menjabat wakil gubernur dan jabatan gubernur pengganti. “Bukan masalah penistaan terhadap agama yang
kami persoalkan ... melainkan persoalan lain seperti halnya  kasus  Sumber  Waras,  reklamasi  teluk Jakarta,  penggusuran  rumah  tidak  manusiawi dan  sifatnya  Ahok  yang  sangat  arogan,” ucap Ali Setio (Wawancara 29 November 2017). Kasus Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta pernah menyeretnya ke dalam meja hijau, namun hasil persidangan meloloskan Basuki Tjahaja Purnama dari kasus hukum yang menjeratnya. Keterangan bernada serupa terlontar dari Ali Alatas (Wawancara 16 November 2017), “...ketika  diterpa  kasus Sumber Waras dan lain-lain. Dia tetap lolos karena memang begitu kebalnya orang tersebut ....” Sampai pada titik ini, penolakan organisasi-organisasi Islam terhadap pemimpin nonmuslim dilicinkan dengan insiden Al-Maidah. Melalui insiden ini, para organisator Islam berusaha mempersamakan persepsi kepada khalayak umum bahwa figur  Basuki  Tjahaja  Purnama  sangatlah bermasalah. Penistaan terhadap agama Islam menjadi masalah sentral, di samping gaya kepemimpinan yang tidak beretika dan kebal hukum-formal.
Penistaan terhadap agama (Islam) harus mendapat penindakkan tegas dari aparat penegak hukum. Namun, anggapan kebal hukum pada diri Basuki Tjahaja Purnama berarti ada ketidakadilan di sini. Ketidakadilan hukum di negeri ini perlu diperjuangkan agar penista agama mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sejauh penguraian di atas, langkah strategis organisasi-organisasi Islam hanya bisa dilakukan dengan aksi turun kejalan oleh seluruh umat Islam. Apabila aksi bersama tidak terealisasikan, penista agama bisa dibebaskan dari pernyataan yang jelas- jelas menistakan Al-Quran. Kekhawatiran ini muncul di kalangan organisator Islam karena melihat pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang mana Basuki Tjahaja Purnama selalu lolos dari kasus-kasus hukum. Jalan satu-satunya adalah menyatukan umat Islam untuk bela agamanya. Hanif (Wawancara 29 November 2017) dengan
tegas menerangkan, “...bagaimana  untuk menghamtam Ahok yang dimana Ahok itu sudah  besar  dia  megang  media,  megang  militer, mengang  seluruh  aparatur-aparatur  negara  ....” Inisiasi Aksi Bela Islam bukan hanya sebatas aspirasi pemrosesan hukum penista agama dipercepat, namun Aksi Bela Islam dilakukan untuk mengawal tegaknya keadilan hukum di negeri ini. Memang benar, suatu aksi kolektif diperlukan adanya artikulasi solusi atas permasalahan yang sedang dipersoalkan atau setidaknya sebuah rencana oleh aktor-aktor gerakan supaya menarik perhatian banyak orang menjadi partisipan, Benford dan Snow menyebutnya pembingkaian pragnostik (Benford dan Snow, 2000: 616).
Ketua FMI-FPI Ali Alatas memberi keterangan bahwa aksi massa ini diberi nama Aksi Bela Islam, sebagai berikut.
“... diadakannya Aksi Damai 411 itu untuk membela agama Islam yang kitab sucinya telah dinistakan oleh sang penista agama sehingga fokus dalam aksi tersebut Aksi Bela Agama (Islam) dan kita bersatu padu di dalam NKRI ini melawan orang-orang yang dilindungi oleh kuasa, boleh bebas ketika melakukan penistaan agama Islam ... Tegakkan hukum yang sebenar-benarnya terhadap sang penista agama ... sehingga knonsep utamanya yaitu bela agama ....” (Wawancara 16 November 2017).
Ali Seto juga mengutarakan betapa pentingnya umat Islam harus membela agamanya yang telah dinistakan oleh orang kafir, sebagai berikut.
“... membangkitkan ghiroh umat muslim untuk selalu membela agama yang dicintainya ... kewajiban bagi seorang muslim untuk membela agamanya, itulah moto yang benar ketika aksi damai 411 ... sehingga anggota FPI hukumnya wajib melakukan jihad ... jika mereka merasa cinta akan agamanya dan juga mereka benci terhadap penista agama, maka mereka harus turun ....” (Wawancara 19 November 2017).
Kewajiban membela Islam dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, salah satunya adalah demonstrasi. Bagi seorang
muslim sudah diwajibkan membela agamanya, “... Islam berada di tengah segalanya apabila Islam itu  dilecehkan  maka  kita  wajib  turun  tangan membela  agama  kita  yang  kita  muliakan,” ujar anggota Dewan Pimpinan Pusat-HTI Umar Sadi (Wawancara 4 Desember 2017). Jadi, keterlibatannya dalam demonstrasi dinilai sudah membela agama Islam. Ketua ICMI, Abidin menerangkan, “... hukumnya fardhu ‘ain (wajib) karena itu merupakan sebuah ibadah dalam  membela  agama  islam” (Wawancara 5 Desember 2017). Hanya dengan aksi bersama, penegakkan hukum yang adil di negeri ini bisa terjadi.
Meskipun Basuki Tjahaja Purnama dianggap kebal hukum, tetapi upaya penegakkan hukum tidaklah surut dari para organisator Islam. Terdapat keyakinan keagamaan bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada mereka yang berada di jalan yang diridhoi-Nya. Keyakinan keagamaan ini menggugah optimisme akan penyelesaian secara tuntas kasus Al- Maidah melalui prosedur hukum. Sekretaris Badan Amil Zakat-FPI Ali Seto menuturkan (Wawancara 19 November 2017), “... orang yang berjuang di jalan Allah SWT apapun hasilnya intinya kita berjuang dulu dan kita tetap optimis sehingga  hasil  akhirnya  ...  sang  penista  agama ditangkap dan dipenjara.”
Aksi bersama dilakukan secara damai, begitulah yang didengung-dengungkan kepada khalayak umum. Nazirul mengungkapkan (wawancara 18 November 2017), “... aksi tersebut  para  dai  selalu  mengumandangkan aksi  damai,  tidak  ada  kekerasan,  tidak  ada  caci maki  dan  menghina  bahkan  tidak  ada  rumput dan  pohon  yang  dipatahkan  ....” aktor yang mendengungkan kata damai berasal dari tokoh-tokoh agama yang memiliki kharisma di hadapan umat. Sebagaiana juga keterangan Wakil Sekretaris Umumu Bidang Jihad-HTI Nazirul, “...  menuntut sang penista agama dan harus turun aksi damai 411 ...” (18 November 2017). Seruan-seruan damai setidaknya menjauhkan persepsi kebanyakan orang tentang kegiatan berdemonstrasi yang
kerapkali berujung pada aksi-aksi anarkis di antara para demonstran. Terlebih lagi, seruan-seruan damai terlontar dari para tokoh agama yang menjadi panutan umat sekaligus diperlakukan sebagai guru agama. Dengan begitu menanggalkan rasa kekhawatiran akan terjadinya bentrokan massa dengan aparat keamanan yang menciptakan situasi huru- hara. Pemberian motivasi perlu dilibatkan dalam rangka memobilisasi massa dalam aksi kolektif (Porta dan Diani, 2006:76). Alasan untuk ikut aksi bersama dilewatkan melalui kosa kata bela Islam dan damai. Pemberian alasan ini disebut Benford dan Snow sebagai pembingkaian motivasi (2000: 617).
Frame Alignment Process : teknis Gerakan Organisasi Islam seperti HTI dan FPI menolak keras pemimpin nonmuslim  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ali Alatas Pimpinan Front Mahasiswa Islam (FMI)-FPI mengakuinya (Wawancara 16 November 2017), “... bahkan kita menyuarakan diharamkannya  pemimpin  non-muslim  di mayoritas muslim khususnya Indonesia.” Pengakuan Ali Alatas bukan mengungkapkan sentimen pribadinya, namun afiliasinya pada FPI. Sementara Hanif sebagai anggota HTI menuturkan, “Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu melihat jangka panjangnya itu adalah bagaimana syariat  bisa  diterapkan,  itu  dengan  adanya khilafah, mungkin kalau yang lain itu perspektifnya berbeda.” Sebagai organisasi beraliran kanan dalam peta politik Islam di Indonesia, HTI jelas berorientasi memformalkan Islam dalam kehidupan bernegara. Hal ini tentu saja mendasari penolakan HTI terhadap pemimpin nonmuslim. Kedua organisasi ini menolak  keras  pemimpin  kafir,  tetapi  FPI belum sepenuhnya dapat disamakan dengan HTI dalam hal ideologi organisasi. Berbeda dari HTI dan FPI, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Abidin, lebih memperhatikan kasus penistaan agama dan kinerja Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin DKI. Menuntut Basuki Tjahaja Purnama yang telah melakukan penistaan
agama (Islam). Pernyataan ini terkandung dalam keterangan Abidin sebagai berikut.
Perlunya perbaikan ekonomi, kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, perlunya persatuan dan kesatuan umat dalam memilih pemimpin, yang ketiga perlunya masyarakat DKI Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang mengerti problematika yang ada di ibu kota dan memiliki kompetensi dalam bidang pemerintahan ... Yang terpenting framing yang diangkat yakni tentang penistaan agama. (Wawancara 5 Desember 2017).
Meskipun berbeda ideologi organisasi, keterlibatan organisasi-organisasi Islam dalam Aksi bela Islam dipersatukan oleh kesamaan tujuan gerakan, meminta pertanggungjawaban hukum atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. Umar Sadi selaku anggota HTI menegaskan, “... umat ingin bersatu dalam  artian  disini  umat  ingin  bersatu  padu  ... pada  aksi  tersebut  organisasi  yang  dinaunginya disingkirkan  terlebih  dahulu  demi  kepentingan bersama  dalam  rangka  membela  agama  yang dicinta” (Wawancara 4 Desember 2017). Belum lagi dengan adanya panggilan ammar ma’ruf nahi munkar (mengerjakan yang baik meninggalkan yang buruk) menyatukan umat Islam di tengah perbedaan orientasi politik Islam masing-masing ormas Islam. Membela agama hukumnya wajib bagi seorang muslim diungkapkan oleh para partisipan Aksi: “...  sebuah  ibadah  dalam  membela  agama islam,” tegas Abidin; Umar Sadi mengatakan, “... apabila islam itu dilecehkan maka kita wajib turun  tangan  membela  agama  kita    yang  kita muliakan ” (Wawancara 4 Desember 2017); Nazirul menuturkan, “... membela agama islam yang  dicintai  ...  karena  Al-Quran  dilecehkan.” (Wawancara 18 November 2017).
Terbentuknya aksi kolektif diinisiasi oleh para aktor lintas organisasi di mana satu sama lain saling terhubung karena ada orientasi tujuan yang sama dari kegiatan aksi tersebut. Orientasi tujuan yang sebangun menjadi penting karena mengesampingkan perbedaan seperangkat nilai dan kepentingan masing- masing organisasi. Inilai yang dimaksud Snow, Rechrord, Worden, dan Benford
(1986) sebagai frame alignment (penyejajaran bingkai). Penuntutan hukum sang penista agama menghubungkan Organisasi keislaman di Indonesia dalam satu bingkai orientasi tujuan Aksi Bela Islam, seperti FPI, HTI, ICMI, dan lain-lain. Dalam prosesnya, penyejajaran bingkai bekerja pada empat elemen dasar, yaitu penjembatanan bingkai ( frame bridging ), penguatan bingkai ( frame  amplification ), perluasan  bingkai ( frame  extension ), dan transformasi bingkai ( frame transformation ), (Snow, et al. 1986). Aksi Bela Islam diinisiasi oleh para organisator-lintas organisasi Islam di Indonesia—FPI, HTI, ICMI, dan lain sebagainya. Ketua ICMI Abidin menuturkan, “aksi  itu  timbul  dan  dimotori  oleh  ormas-ormas Islam yang berada di bawah naungan GNPF-MUI ...” (Wawancara 5 Desember 2017). GNPF- MUI sebagai manifestasi kerja sama antara organisator-lintas organisasi Islam. Ali Alatas mengungkapkan dalam keterangannya sebagai berikut.
... sehingga dengan berjalannya waktu kita semua ormas islam di Indonesia melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah aksi untuk menentang Ahok ... kita rapat koordinasi lagi untuk membahas aksi yang lebih besar yang diberi nama Aksi Damai 411 (Aksi Bela Islam Jilid 1) yang booming diperbincangkan dan aksi tersebut berada dibawah naungan GNPF-MUI. (Wawancara 16 November 2017)
Lebih dari itu, GNPF-MUI menaungi partisipan gerakan yang memiliki orientasi tujuan sebangun—termasuk komunitas- komunitas Islam dan pribadi-pribadi tanpa  afiliasi.  Oleh  karena  itu,  GNPF-MUI memainkan peran mengerahkan umat Islam untuk berdemonstrasi. Keberhasilan GNPF- MUI memobilisasi umat Islam dalam jumlah besar tidak bisa lepas dari strategi penyebar luasan isu insiden Al-Maidah yang dimainkan di antara organisator yang berkoalisi.
Insiden Al-Maidah adalah bentuk penistaan agama Islam yang kemudian menghimbau umat Islam untuk sadar dan meminta kesediaannya ikut aksi turun
ke jalan. Pernyataan ini selaras dengan keterangan anggota HTI Eko Herdianto, “... (Aksi) 411 memikat umat muslim seluruh Indonesia ... Hizbut Tahrir sendiri datang ketengah-tengah masyarakat untuk menyuarakan akan adanya aksi damai 411 ...” (Wawancara 28 November 2017). Penistaan agama Islam menjadi masalah yang paling dikedepankan di khalayak umum. Hal ini juga diakui oleh Abidin dalam keterangannya, “...  lebih  tepanya  penistaan agama yang dilakukan ahok” (Wawancara 5 Desember 2017). Masalah penistaan agama menjadikan umat Islam bersatu turun ke jalan ikut aksi. Bersatunya umat Islam untuk membela agamanya diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Umum Bidang Jihad-FPI Nazirul, “saya  bersyukur  hikmah  dari  adanya  penistaan agama tersebut Allah bisa mempersatukan seluruh ummat muslim diindonesia ...” (Wawancara 18 November 2017). Sang penista seraya menjadi musuh bersama umat Islam yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan hukum.
Meskipun Aksi Bela Islam dinisiasi oleh para organisator-lintas organisasi Islam, tetapi tidak mengurungkan kelompok keisla- man  dan  pribadi-pribadi  tanpa  afiliasi  turut serta berjuang menuntut sang penista agama untuk diadili secara hukum. Keikutsertaan mereka didorong oleh rasa kecewa yang sama seperti yang dialami para organisator pengusung aksi karena agamanya dinistakan. Untuk menampung rasa kecewa umat Islam, para organisator-lintas organisasi mengu- sung pembentukan sebuah organisasi Islam- GNPF-MUI—yang bisa mengakomodir hara- pan mereka, yaitu memenjarakan sang penista agama melalui tahapan hukum yang adil. Kelompok keislaman dan pribadi-pribadi tanpa  afiliasi  dipandang  McCharty  sebagai “kelompok sentimen” (Snow, et al, 1986). Organisasi gerakan perlu menjalin hubungan dengan kelompok sentimen karena mereka memiliki potensi untuk dikerahkan dalam kegiatan aksi bersama. Menurut Snow, et al, (1986:467) mereka terkadang meluapkan rasa kekecewaannya hanya dalam
bentuk opini semata, karenanya diperlukan kendaraan berupa organisasi gerakan untuk meluapkan rasa kekecewaan mereka dalam bentuk tindakan dalam kerangka pengejaran kepentingannya. Kesebangunan gagasan organisasi gerakan dengan kelompok sentimen menggugah kesediaan mereka untuk ikut serta dalam aksi kolektif yang kemudian disebut penjembatanan bingkai ( frame bridging ) (Snow, et al, 1986: 468). Dalam prosesnya, konstruksi keseba ngu- nan gagasan penistaan agama oleh GNPF- MUI kepada khalayak umum bersentuhan dengan persoalan teknis. Persoalan teknis ini menyoal keahlian para organisator- organisator memperluas isu penistaan agama melalui  berbagai  media  yang  dinilai  efisien dan efektif. Saluran penyebarluasan isu penistaan agama dilakukan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, Cyber Muslim, door to door, khutbah Jumat, website resmi, organisasi, dan secara personal. Berhasil tidaknya penjembatanan bingkai dikondisikan oleh jangkauan organisasi gerakan dan penyebaran informasi (Snow, et.al, 1986).
Para organisator-lintas organisasi juga menyerukan ketidakadilan hukum di Indonesia. Asumsi bahwa hukum di Indonesia kurang mengikat mereka yang memiliki relasi kekua saan dengan otoritas penguasa negara di Republik ini. Hal ini berlaku pada pribadi Basuki Tjahaja Purnama. Ali Alatas meng ungkapkannya dengan tegas, “... disini terdapat  ketidakadilan  karena  terdapat  orang yang telah minghina agama islam, menghina al- qur’an ... cuman dibiarkan bebas ...” (Wawancara 16 November 2017). Sekretaris Bidang Amil Zakat-FPI Ali Seto menyatakan bahwa sejauh ini, kegiatan Aksi Bela Islam melibatkan seruan ketidakadilan hukum, sebagaimana keterangan Ali Seto sebagai berikut.
Tegakkan keadilan itu yang terus kita kumandangkan di sepanjang jalan ketika melakukan aksi damai 411 dan jangan sampai tebang pilih, jangan hanya dia orang yang berduit maka dia akan dilolosakn dari proses hukum sedangkan ibu-ibu yang
mencuri sebatang kayu dan juga mencuri makanan lantas dia dihukum dan dipenjara. (Wawancara 19 November 2017).
Hukum menjadi tumpul ketika dikenakan kepada mereka yang memiliki otoritas kekuasaan. Seruan-seruan ketidakadilan yang dimainkan adalah salah satu daya dorong umat Islam untuk melibatkan diri dalam Aksi bela Islam.
Menurut Snow, et al, (1986: 469) klari- fikasi  atas  masalah  mendorong  aktor-aktor ikut serta dalam gerakan sosial karena ma sa lah  ketidak pastian  dukungan  selalu ada pada aktor potensial. Oleh karena itu, diperlukan penje lasan masalah yang sedang dipersoalkan—penguatan bingkai atau frame ampli fication . Snow, et al, (1986) kemudian membedakan penguatan bingkai menjadi dua macam, yaitu penguatan nilai ( value amplification ) dan penguatan keyakinan ( belief amplification ). Ketidakadilan hukum menjadi salah satu penguatan nilai dalam Aksi Bela Islam. Penguatan nilai diasosiasikan dengan pencapaian tujuan akhir dalam sebuah organisasi gerakan sosial (Snow, et al, 1986: 469). Anggapan kebal hukum setidaknya membuat keraguan di antara organisator- lintas organisasi tentang berjalannya pemrosesan hukum Basuki Tjahaja Purnama apabila demonstrasi tidak melibatkan banyak umat. Di samping mendobrak ketidakadilan hukum di Indonesia, Aksi Bela Islam bertujuan menyeret Basuki Tjahaja Purnama ke dalam penjara melalui prosedur hukum. Oleh karena itu, Aksi Bela Islam menjadi pengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama sampai selesai dalam rangka menjemput keadilan hukum di Indonesia. Ketua ICMI Abidin menuturkan, “... meminta untuk menghukum Ahok dengan adil dan transparan jangan sampai ada hukum yang runcing ke bawah tumpul ke atas ...” (Wawancara 5 Desember 2017). Frame  amplification GNPF-MUI tidak berhenti hanya dengan melibatkan isu ketidakadilan hukum di Indonesia pada permasalahan penistaan agama. Ali Alatas
seperti ingin mengungkapkan kedan emergency karenanya memerlukan kesedian umat ikut aksi, “kalau orang muslim tidak wajib untuk ikut aksi, tetapi yang kita wajibkan yaitu bela agama islam” (Wawancara 16 November 2017). Snow et al. (1986) memberi pengertian penguatan keyakinan ( belief  amplification ) sebagai seperangkat ideasional yang dipromosikan kepada publik untuk mendukung aktor mengejar nilai-nilai yang diinginkan. Situas emergency merupakan penguatan keyakinan berguna meningkatkan kadar keseriusan masalah yang sedang di persoalkan. Snow et al. (1986:470) menjelaskan bahwa penguatan keyakinan bekerja pada keyakinan terhadap derajat keseriusan masalah, sebab-akibat, streotipe lawan atau target, kemungkinan adanya perubahan, dan signifikansi mengambil bagian dalam aksi kolektif. Aksi Bela Islam merupakan representasi kemarahan umat Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan Tjahaja Purna- ma yang mengutip Al-Maidah di dalam pidatonya telah menyakiti perasaan umat Islam di Indonesia. Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan Al-Quraan. Umar Sadi menuturkan, “kesalahan mendasar- nya terletak pada penistaan agama yang dilakukan Ahok (panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama ketika itu) (Wawancara 4 Desember 2017). Oleh karena itu, pernyataan mengutip Al-Maidah mengakibatkan kemarahan umat Islam. Isu penistaan agama paling menonjol di antara yang lainnya, namun isu ketidakadilan yang diangkat menarik untuk diperhatikan dalam Aksi Bela Islam. Aksi Bela Islam dengan isu ketidakadilan menampilkan target lain, selain penista agama itu sendiri. Target Aksi Bela Islam dalam kaitannya dengan ketidakadilan hukum di Indonesia ialah aparat penegak hukum yang didesak untuk bekerja secara profesional. Ali Seto menerangkan bahwa, “yang  pasti  utama  dan  paling  utama itu sang penista agama, kemudian para penegak hukum  yang  mana  mereka  dengan  kewajiban harus menegakkan hukum seadil-adilnya dan
tidak  tebang  pilih” (Wawancara 19 November 2017). Hukum di Indonesia dianggap tidak kondusif untuk meminta pertanggungjawaban pernyataan Basuki Tjahaja Purnama secara hukum. Namun, dengan semangat membela Islam yang diapi-apikan kepda khalayak umum memberikan sebuah pengertian bahwa keterlibatan dalam Aksi Bela Islam akan menemui titik terang karena Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi mereka yang membela agama-Nya. Pernyataan ini sesuai dengan keterangan Nazirul Wakil Sekretaris Bidang Jihad-FPI, “... Jadi kemarin itu kami yang ingin menolong agama Allah dengan secara aksi” (Wawancara 18 November 2017). Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dala aksi bersama memungkinkan Basuki Tjahaja Purnama mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara lainnya ketika berhadapan dengan hukum. Dengan begitu, sang penista agama mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan kemudian keadilan hukum di indonesia ditegakkan.
Term bela Islam dilekatkan pada masalah penistaan agama dengan narasi kewajiban bagi seorang muslim untuk membela agamanya. Narasi ini setidaknya membuat umat Islam Indonesia dan khususnya di Jakarta dihadapkan pada situasi sulit yang mengharuskan untuk menentukan pilihan, melibatkan diri atau tidak dalam aksi. Ali Seto menegaskan, “masalah  penistaan  agama itu  merupakan  sebuah  kewajiban  bagi  seorang muslim  untuk  membela  agamanya  ...jika  meeka merasa  cinta  akan  agamanya  dan  juga  mereka benci terhadap penista agama maka mereka harus turun  lapangan” (19 November 2017). Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk membela agama yang dicintainya ketika mendapat perlakuan buruk, baik dari orang Islam sendiri maupun nonmuslim.
Aksi Bela Islam telah mapan melalui berbagai tahapan proses pembingkaian dengan isu-isu sentral sebagaimana telah dijelaskan. Kendati demikian, agaknya Aksi Bela Islam yang diinisiasi GNPF MUI
memerlukan isu-isu lain sebagai penguatan – sebagaimana Snow, et al, (1986) – perluasan bingkai ( frame  extension ). Perluasan bingkai dapat dipahami sebagai upaya memperluas cakupan sudut pandang sebuah masalah – bersifat insidentil bagi tujuan utama tetapi sangat penting bagi para pengikut potensial (Snow, et al, 1986). Dalam kerangka penyejajaran bingkai, maka perluasan bingkai juga merupakan unsur penting dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam sebuah gerakan.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka figur  Basuki  Tjahaja  Purnama  menjadi perhatian khalayak luas. Termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan olehnya, otomatis mengundang banyak pro dan kontra. Permasalahan kota Jakarta yang tak kunjung tuntas penyelesaiannya, terutama perihal marginalisasi masyarakat miskin kota rupanya diangkat sebagai isu perluasan dalam Aksi Bela Islam. Beberapa masalah seperti kasus Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta, dan Betonisasi yang berujung relokasi warga pada akhirnya dianggap sebagai wujud kebijakan sepihak Basuki Tjahaja Purnama yang menindas masyarakat miskin kota. Ali Seto mengungkapkan:
Bukan hanya masalah penistaan agama yang kami persoalkan dalam aksi damai … melainkan persoalan lain seperti halnya kasus Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran rumah yang tidak manusia dan sifatnya Ahok yang sangat arogan. (Wawancara 29 November 2017).
Isu-isu yang menyinggung urusan marginalisasi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah sudah barang tentu mampu mendulang dukungan dari kelompok masyarakat tersebut. Isu-isu demikian diperkuat kembali dengan rasa sentimen terhadap  pribadi  figur  Basuki  Tjahaja Purnama yang dilabel kasar dan arogan. Belum lagi menyangkut urusan ketidakadilan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semakin mendorong partisipasi lintas kelas yang menyukseskan mobilisasi massa dalam

## Aksi Bela Islam yang dijembatani oleh GNPF
MUI. Abidin menjelaskan: Penjarakan Ahok sesuai hukum yang berlaku di Indonesia … pemerintah harus berpihak kepada masyarakat muslim, jangan sampai memarginalkan masyarakat muslim … kita dengan tegas menolak pemerintah yang tidak pro masyarakat muslim dan sering melakukan tindakan (kebijakan) diskriminatif yang sering menjual aset-aset negara ke Asing, Aseng, Asong. (Wawancara 5 Desember 2017).
Masalah kemiskinan dan ketimpangan yang melekat pada persoalan atau isu marginalisasi masyarakat akibat kebijakan bukan hanya menjadi sorotan di Jakarta melainkan nasional. Dominasi keberadaan kelas menengah muslim di Indonesia menajdi faktor penting terkait dengan diangkatnya isu marginalisasi dalam Aksi Bela Islam. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perluasan bingkai telah dilakukan dengan sangat jitu dalam gerakan Aksi Bela Islam. Bagaimanapun, upaya memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam sebuah gerakan sangat perlu untuk memperhatikan seluruh elemen atau kelompok masyarakat termasuk kelompok masyarakat kelas menengah (mencakup masyarakat miskin perkotaan). Segala bentuk beserta tahapan strategi pembingkaian dalam Aksi Bela Islam telah berhasil memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama. Dengan demikian, tujuan dari organisasi gerakan – GNPF MUI telah selesai. Namun, persoalan dan isu-isu sebagaimana telah dibeberkan, yang digunakan dalam proses memobilisasi untuk menarik partisipasi kelompok lintas kelas tidak berhenti sampai disitu. Oleh sebab itu, GNPF MUI kemudian berubah nama menjadi GNPF Ulama dalam rangka terus menagwal dan memperjuangkan misi yang lebih luas. Disampaikan oleh Yusuf Muhammad Martak selaku ketua GNPF Ulama yang menggantikan Bachtiar Natsir (ketua GNPF MUI), “GNPF  Ulama  memandang  perlu mengawal fatwa ulama secara umum … Sehingga GNPF  MUI  berubah  menjadi  GNPF  Ulama  yang
bertekad akan tetap istiqomah mengawasi fatwa ulama.” (https://tribunnews.com/amp/ nasional/2018/03/13/gnpf-mui-berubah- nama-jadi-gnpf-ulama-untukperjuangkan- misi-yang-lebih-luas, 30 Maret 2018). Perubahan nama tersebut lantas menyeret GNPF Ulama ke dalam opini dan analisis khalayak bahwa GNPF Ulama mengafiliasikan diri kepada beberapa partai politik di Indonesia. Hal demikian tentu berkenaan dengan panggung demokrasi yang akan digelar di Indonesia tahun 2019 ini. Sebagai respon mengenai apa yang berkembang tersebut, GNPF Ulama menampiknya sebagaimana diungkapkan Sekjend GNPF Ulama, Muhammad Al Khaththah, “Tujuan gerakan  ini  tak  berubah,  yakni  tetap  mengawal fatwa  …  isi  fatwa  itu  di  antaranya  memilih pemimpin dalam Islam … memilih pemimpin yang memperjuangkan kepentingan umat Islam sebagai hukum  wajib.” (https://tirto.id/agenda- politik-di-balik-gnpf-ulama-alumni-212-cJKe, 30 Maret 2019).
Kendati demikian, komunikasi GNPF Ulama dan hubungan yang terjalin dengan beberapa tokoh nasional sebagaimana disebut Hara (2017) sebagai figur populis di Indonesia, seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo serta partai-partai politik seperti Gerindra dan PKS sudah kadung tanggung membuat stigma GNPF Ulama sebagai wadah yang ditunggangi elite politik untuk mengejar kepentingan- kepentingan lain. Terlepas dari perdebatan tersebut, dinamika transformasi yang terjadi dalam tubuh GNPF MUI menjadi GNPF Ulama lazim terjadi – sebagaimana dijelaskan Snow, et.al, (1986: 474) – frame transformation, yaitu perubahan  sistematis  terhadap  aktifitas, kejadian, dan biografi yang sudah bermakna dari sudut pandang beberapa kerangka utama dalam kerangka kerja lainnya.

## iV. PENUtUP
Aksi Bela Islam—jili 1 atau pun 2 – mereresentasikan kemarahan umat Islam di Indonesia atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip Al-Maidah. GNPF-
MUI hadir menaungi partisipan aksi lintas- organisasi Islam, lintas-komunitas Islam, dan pribadi-pribadi  tanpa  afiliasi.  Pengerahan massa dalam Aksi bela Islam berasal dari kelompok-kelompok Islam dan pribadi tanpa afiliasi. Peranan yang dimainkan organisator- organisator GNPF-MUI mengondisikan kesediaan para partisipan potensial untu ikut aksi bela agama. Para organisator mendefinisikan  insiden  Al-Maidah  sebagai penistaan agama. Meskipun ada isu lain yang dilekatkan pada masalah penistaan agama, seperti ketidakadilan hukum, kepribadian Basuki Tjahaja Purnama sampai persoalan kinerja yang buruk dari seorang Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin DKI. Dalam proses mobilisasi massa, di antara organisator GNPF-MUI membingkai sedemikian rupa masalah penistaan agama kepada khalayak umum. Basuki Tjahaja Purnama dianggap kebal terhadap hukum. Oleh karena itu, penyelesaian masalah penistaan agama dilakukan melalui demonstrasi. Demonstrasi bukan dalam pengertian independen di antara organisasi- organisasi Islam, melainkan melibatkan umat Islam di Indonesia. Demonstrasi terhadap sang penista agama diidentikan dengan membela agama Islam. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk membela agamanya ketika mendapat perlakuan buruk dari orang yang bukan Islam. Niat baik membela agama menginisiasi para organisator mengemas Aksi bela Islam dalam suasana damai tanpa melupakan tututan-tuntutan yang sudah disepakati bersama.
Perbedaan ideologi organisasi-organisasi Islam tidak menyulitkan untuk bekerja sama dalam satu organisasi gerakan—GNPF-MUI. Mereka dipersatukan oleh insiden Al-Maidah yang melibatkan orientasi tujuan yang sama, meminta pertanggungjawaban Basuki Tjahaja Purnama atas perbuatannya di depan hukum. GNPF-MUI menaungi para partisipan gerakan untuk meluapkan rasa kekecewaan mereka atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. Di antara organisator GNPF-MUI memainkan
kelihaiannya merekrut partisipan gerakan melalui saluran-saluran yang dianggap efektif  dan  efisien.  Tanpa  pernyebarluasan isu penistaan agama sebagai masalah umat Islam kepada khalayak umum, Aksi bela Islam dengan massa dalam jumlah besar dikhawatirkan tidak sesuai harapan.
Isu-isu lain yang menyorot beberapa kebijakan Basuki Tjahaja Purnama seperti penggusuran membuat penggiringan kesepahaman dan mobilisasi partisipan gerakan kian sukses. Keberadaan kelas menengah muslim di Indonesia yang dominan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam rangkaian strategi pembingkaian GNPF MUI. Tujuan gerakan tersebut akhirnya membuahkan hasil – GNPF MUI berubah nama menjadi GNPF Ulama dengan cakupan misi yang lebih luas.
Apa yang kami garis bawahi dalam kajian ini adalah bahwa gerakan Aksi Bela Islam merupakan bagian dalam pembahasan mengenai populisme di Indonesia. Namun demikian, perspektif gerakan sosial melalui teori strategi pembingkaian mampu secara komprehensif menggambarkan proses menuju keberhasilan dari gerakan ini. Terlepas dari kompleksitas peta politik Islam dalam fenomena populisme Islam, rangkaian proses dan tahapan strategi pembingkaian juga memiliki kompleksitasnya sendiri. Titik temu dua pendekatan tersebut, yaitu populisme Islam dan strategi pembingkaian terletak pada mobilisasi massa dan partisipasi lintas organisasi dan lintas kelas yang ditempatkan sebagai strategi politik. Bagaimanapun, lebih jauh kajian ini juga ingin menunjukkan dinamika relasi penguasa dan masyarakat dalam konteks konsolidasi demokrasi.

## daftar PUstaKa

## Buku dan artikel Jurnal:
Benford, D Robert dan David A. Snow. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assesment. Annual Review of Sociology . 26 (2000) Canovan, Margaret. 1981. Populism. New York:
Junction Books.
Gidron dan Bonikowski. 2016. Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda. Working Paper Series, Weatherhead Center  for  International  Affairs  Harvard University, N0.13-0004.
Hadiz, Vedi R. 2016. Islamic  Populism  in
Indonesia and the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
Hara, Abubakar Eby. 2017. Populism in Indonesia and its Threats to Democracy. Advances  in  Social  Science,  Education  and Humanities Research (ASSEHR), Vol.129.
Hidayat, Daddy. 2012. Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Sebuah Studi terhadap Kemunculan dan Perkembangannya di Era Reformasi. Jurnal  Sosiologi  MASYARAKAT,
Vol.2, Juli 2012.
Jati, Wasisto R. 2013. Radicalism in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political islam in Indonesia. Jornal  of  Indonesia  Islam, Vol.7, No.2, Desemeber 2013.
Kusumo, Rangga. 2018. Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. Jurnal Politik, Vol. 4, No.1, Agustus 2018. Lim, Merlyna. 2011. Radical Islamism in Indonesia and Its Middle Eastern Connection. Meria Journal , Vol.15, 2011.
Mudhofir,  Abdil  Mughis.  Diatyka  Widya Permata. dan Luqman Nul Hakim. 2017. Populisme Islam dan Tantangan
Demokrasi di Indonesia. Prisma, Vol. 36, No. 3, 2017.
Mujani, Syaiful. 2007. Muslim Demokrat: Islam, Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muslim, Muhammad. 2012. Islam Kanan Versus Islam Kiri di Indonesia. Jurnal Al’Adalah, Vol.16, No.2, November 2012.
Porta, Della Donatella dan Mario Diani. 2006. Social  Movement  An  Introduction . New Jersey: Blackwell Publishing.
Snow, David A. et.al. 1986. Frame Alignment Processes, Microbilization and Movement Participation. American Sociological Review . Vol.51, No.4, Agustus 1986.

## Wawancara:
Wawancara dengan Abidin, 5 Desember 2017.
Wawancara dengan Ali Alatas, 16 November 2017.
Wawancara dengan Ali Setio, 29 November 2017.
Wawancara dengan Eko Herdianto, 28 November 2017.
Wawancara dengan Hanif Ansharullah, 29 November 2017.
Wawancara dengan Nazirul, 18 November 2017. Wawancara dengan Umar Sadi, 4 Desember 2017.
Media Online: https://merdeka.com/politik/polemik-al- maidah-bikin-elektabilitas-ahok-makin- terjun-bebas.html. Diakses pada 28 Maret 2019.
https://tirto.id/agenda-politik-di-balik-gnpf- ulama-alumni-212-cJKe. Diakses 30 Maret 2019.
h t t p s : / / t r i b u n n e w s . c o m / a m p / n a s i o n a l / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 3 / g n p f - m u i - berubah-nama-jadi-gnpf-ulama- untukperjuangkan-misi-yang-lebih-luas. Diakses 30 Maret 2019.
-