Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9555

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Widya Kartika 1 , Amy Yayuk Sri Rahayu 2
Universitas Indonesia 1,2 widya.kartika21@ui.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi Forum Konsultasi Publik (FKP) serta memberikan pengetahuan baru dalam perspektif  implementasi  kebijakan  sektor  publik.    Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif  dengan  studi  literatur  dan  wawancara  untuk  menganalisis implementasi  FKP  hingga tahun 2022. Model  implementasi  kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel konten kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP masih membutuhkan  perbaikan  termasuk  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  anggaran,  dan waktu.  Simpulan  penelitian  ini  bahwa  hambatan  birokrasi  dan  koordinasi  dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dalam  forum,  sementara  kapabilitas  pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan FKP.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Partisipasi Publik, Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, Peraturan Menteri Panrb No 16 Tahun 2017

## ABSTRACT
The aim of this research is to identify the factors influencing the implementation of the Public  Consultation  Forum  (FKP)  and  to  provide  new  insights  into  the  perspective  of implementing  public  sector  policies.  This  study  utilizes  a  qualitative  approach  with literature  review  and  interviews  to  analyze  the  implementation  of  FKP  up  to  the  year 2022.  The  policy  implementation  model  used  is  Merilee  S.  Grindle's  model,  which includes variables content of policy and context of implementation. The research findings indicate that the implementation  of  FKP policies still requires improvement,  including limitations in human resources, budget, and time. The conclusion of this research is that bureaucratic obstacles and coordination can influence decision-making within the forum, while the leadership capabilities of  institutions and the quality of  coordination among work units are key to the success of FKP implementation.

## Keywords: Guidelines for Organizing Public Consultation Forums, Ministerial
Regulation No. 16 of 2017, Policy Implementation, Public Participation.

## PENDAHULUAN
Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan merupakan
prinsip  penting  dalam  menjaga  kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang  baik.  Di  Indonesia,  prinsip partisipasi  publik  dalam  pengambilan kebijakan  diakui  dalam  berbagai  aturan hukum,  termasuk  UUD  1945  dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  pasal  96  yang  mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dimana masyarakat berhak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dengan memberikan masukan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mencakup pedoman pelaksanaan kegiatan suatu demokrasi dalam negara, menggunakan  partisipasi  publik  adalah suatu  keniscayaan.  Dalam  negara  yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi maka tidak melibatkan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat, hal tersebut dapat memberikan suatu tantangan yang besar bagi  negara  tersebut  (Muhammadiah, 2013).
Paradigma  dalam  pembangunan partisipasi  merupakan  hal  yang  baru untuk  negara  maju  atau  negara  yang berkembang, tetapi bagi negara Indonesia  paradigma  saat  ini  masih dikenal dengan pendekatan aktual untuk didiskusikan dan
dilaksanakan (Ernawati,  2002).  Partisipasi  publik dapat  dilakukan  dalam  berbagai  tahap pengambilan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.  Pada  tahap  perencanaan, partisipasi  publik  dilakukan  untuk
mendapatkan  masukan  dan  aspirasi masyarakat  mengenai  kebutuhan  dan prioritas  pembangunan.  Pada  tahap pelaksanaan,  partisipasi  publik  dapat berupa pengawasan dan pemantauan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program  atau  kebijakan  yang  telah disusun. Sedangkan pada tahap evaluasi,
partisipasi publik dilakukan untuk mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi dari  program  atau  kebijakan  yang  telah dilaksanakan.
Dari  berbagai  bentuk  partisipasi publik,  yang  umum  dilakukan  untuk melibatkan  publik  dalam  perumusan kebijakan ialah melalui forum konsultasi publik  yang  memfasilitasi  dialog  dan diskusi  secara  formal  antar stakeholder untuk  menampung  aspirasi  masyarakat yang  selanjutnya  diolah  dan  dituangkan ke dalam rancangan kebijakan. Terdapat satu  yang  menjadi  syarat  agar  dapat mewujudkan  ketertiban  sosial  dalam kegiatan untuk mengambil suatu kebijakan  publik  dengan  melibatkan masyarakat dalam peran dan memberikan kekuatan politik (Syakwan, 2007;
Ridwan, 2012)
Berdasarkan  Indeks  Demokrasi Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  BPS Tahun  2021,  pada  variabel  “Partisipasi Politik  dalam  Pengambilan  Keputusan dan  Pengawasan”  memiliki  nilai  paling rendah  diantara  variabel  lainnya  sampai tahun  2020,  serta  mengalami  penurunan dari  tahun  2019.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tingkat  partisipasi  publik  dalam pengambilan keputusan rancangan kebijakan masih rendah. Padahal, melalui PermenpanRB Nomor 16/2017, pemerintah  telah  menyusun  mekanisme dan pedomen penyelenggaraan konsultasi publik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap rancangan kebijakan. Seperti dijelaskan dalam PermenPANRB 16/2017, Forum Konsultasi Publik (FKP) bertujuan untuk
mewadahi  pemahaman  hingga  berbagi solusi  antara  penyelenggara  pelayanan dan  masyarakat,  dalam  hal  pembahasan rancangan,  penerapan  dampak,  dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh  kebijakan  yang  efektif  dalam rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.
Penyebab masih rendahnya tingkat keberhasilan  konsultasi  publik  dapat ditelusuri  dari  bagaimana  implementasi PermenpanRB Nomor 16/2017 dilakukan  selama  ini.  Implementasi kebijakan  itu  sendiri  menurut  Grindle (2017)  merupakan  proses  administrasi politik  dan  pemerintahan.  Sedangkan menurut Situmorang (2016) implementasi kebijakan merupakan satu dari  sekian  tahap  kebijakan  publik sekaligus  menjadi  variabel  terpenting yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap keberhasilan
kebijakan dalam menyelesaikan isu-isu kebijakan. Kebijakan yang
diimplementasikan  diharapkan  berjalan sesuai  dengan outcome yang  ditentukan yaitu  berhasil  mengatasi  isu  kebijakan secara  tepat.  Dalam  hal  implementasi kebijakan,  Grindle  menyebutkan  bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan publik ditentukan  oleh  tingkat  implementasi kebijakan  itu  sendiri,  yang  terdiri  dari konten kebijakan dan konteks implementasi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik  Tahun  2022  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  PANRB  ditemukan
bahwa masih terdapat banyak kekurangan  dalam  implementasi  FKP.
Tujuan penyelenggaraan Forum Konsultasi  Publik  (FKP)  salah  satunya adalah  untuk  menyediakan  wadah  agar masyarakat  dapat  memberikan  timbal balik terhadap suatu kebijakan yang akan ditetapkan  atau  yang  sudah  ditetapkan sehingga  terdapat  perbaikan  ke  depan.
Namun,  instansi  pemerintah  yang  telah melaksanakan  FKP  sejak  tahun  2017  – 2022  masih  rendah  yaitu  40%  dari seluruh  unit  penyelenggara  pelayanan publik.
0

## Gambar 1. Jumlah Instansi Pemerintah
Dari  total  630  IP  (Kementerian, Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah)  yang melaksanakan  FKP  hingga  tahun  2022 adalah 253 IP.
Pemahaman  instansi  pemerintah terhadap tujuan dan manfaat penyelenggaraan  FKP  dinilai  masih belum  sesuai,  hal  ini  karena  FKP  hanya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi  faktor  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga  manfaat  lainnya  belum  efektif dilakukan.  Hal  ini  berdampak  pada kualitas  penyelenggaraan  FKP  yang dinilai  belum  mencapai  level outcome. Bahkan banyak instansi pemerintah yang menilai  bahwa  FKP  dilaksanakan  untuk syarat  memenuhi  faktor  akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP tidak akan berdampak apabila hanya sampai pada tahap penyelenggaraan,  sementara  hasil  atau output yang diharapkan dari FKP itu tidak ditindaklanjuti. Hingga saat ini,
Kementerian PANRB menerima Laporan
Hasil Penyelenggaraan FKP yang dilakukan  oleh  masing-masing  IP  dan masih  banyak  diantaranya  yang  perlu
253 IP Melaksanakan FKP 40% 377 IP Belum Melaksanakan FKP 60%

## JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH
253 IP Melaksanakan FKP 377 IP Belum Melaksanakan FKP
menjadi  perhatian  seperti output FKP yang  belum  ditindaklanjuti,  baik  yang membutuhkan penanganan internal organisasi  maupun  yang  membutuhkan kolaborasi antar instansi pemerintah.
Pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Herman  (2021)  terkait  dengan implementasi  partisipasi  publik  dalam pembentukan peraturan daerah menunjukkan  bahwa  hadirnya  perda yang  tidak  mengakomodir  seluruh kepentingan  masyarakat,  dan  tingkat partisipasi masyarakat yang kurang akan menuai masalah baru dikalangan
masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih komprehensif.
Namun  pada  penelitian  lainnya yang  dilakukan  oleh  Iswari  &  Alri. (2020) terkait dengan partisipasi masyarakat  melalui  Konsultasi  Publik Dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan Daerah  Di  Kota  Solok  Tahun  2018 menunjukkan  bahwa  bahwa  masyarakat telah  berperan  aktif  dalam  proses pembentukan peraturan daerah.
Perbedaan hasil implementasi fórum  konsultasi  publik  sebagai  wadah partisipasi publik menunjukkan terdapat faktor-faktor  yang  mempengaruhi  suatu keberhasilan  implementasi  kebijakan. Pada  penelitan  yang  dilakukan  oleh Fitorian  dan  Yuliani  (2020)  terkait efektivitas  FKP  yang  dilakukan  secara virtual  dan  tatap  muka  menghasilkan output yang berbeda dimana ketika FKP dilakukan  secara  virtual  partisipasi masyarakat  dalam  fórum  lebih  rendah dari  FKP  tatap  muka.  Meskipun demikian  fokus  dan  manfaat  dari  FKP tersebut tetap tersampaikan dengan baik.
Dari  penelitian  terdahulu  tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi publik dalam fórum konsultasi  publik  masih  bervariasi  yang dipengaruhi  beberapa  faktor  salah satunya adalah
ketidakyakinan masyarakat  bahwa  partisipasi  mereka
akan mempengaruhi proses kebijakan.
Namun, penelitian mengenai evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor  16  Tahun  2017  yang  mengatur mengenai  FKP  secara  khusus  masih kurang.  Kesenjangan  dalam  literatur  ini menekankan perlunya penelitian tambahan  mengenai  penerapan  praktis kebijakan  tersebut,  dampaknya  terhadap pembentukan  forum  konsultasi  publik, dan elemen-elemen yang membantu atau menghambat  keberhasilan  implementasi kebijakan tersebut.
Berdasarkan tinjauan capaian implementasi penyelenggaraan FKP oleh Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik (UPP) yang masih belum maksimal sejak kebijakan tersebut ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan  tersebut  selama  ini.  Analisis implementasi  FKP    belum  pernah dilakukan  sebelumnya,  sehingga  tulisan ini  akan  memberikan  pengetahuan  baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik. Sehingga pertanyaan yang muncul  adalah  bagaimana  implementasi FKP selama ini dilakukan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara untuk
menganalisis implementasi Forum Konsultasi  Publik  (FKP)  hingga  tahun 2022.  Studi  literatur  yang  digunakan dalam suatu penelitian dengan penggunaan  kajian  teoritis  dan  beberapa referensi  merupakan  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  literatur  ilmiah. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  kajian  berbagai  sumber  data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai  studi  literatur  dan  penelitian terdahulu.  Seperti  artikel  jurnal  ilmiah, buku  maupun  laporan  riset.  Peneliti menggunakan  data  primer  dan  data
sekunder  informasi  dari  media  massa, situs  resmi  pemerintah,  dan  laporan kinerja  pemerintah.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data  kualitatif  seperti  informasi  berupa kata,  kalimat,  bagan,  gambar,  grafik, serta angka frekuensi dan tabel.

## HASIL PENELITIAN
UPP Penyelenggara FKP memahami bahwa FKP bertujuan
sebagai wadah dialog antara pemerintah sebagai pemberi layanan dengan masyarakat  sebagai  penerima  layanan. FKP pada UPP lebih banyak dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Namun,
selama perkembangannya,
FKP dilaksanakan juga sebagai wadah
sosialisasi peningkatan standarisasi pelayanan hingga partisipasi masyarakat dalam  penyusunan  kebijakan  yang melibatkan publik.
Berdasarkan laporan
yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  PANRB, 630  IP  di  Indonesia  memahami  tujuan dari  penyelenggaraan  FKP.  Pemerintah melalui  Kementerian  PANRB  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri PANRB  No  19  Tahun  2022  yang
menginstruksikan agar instansi pemerintah  wajib  menyelenggarakan FKP serta menyampaikan pelaksanaannya kepada Menteri PANRB.  Instruksi  ini  sebagai  upaya untuk mendorong penyelenggaraan FKP
yang  efektif  sebagai  wadah  partisipasi masyarakat juga untuk mengukur kualitas pelaksanaan FKP.
Hal  ini  seperti  yang  disampaikan oleh  informan  dari  Pemprov  D.I. Yogyakarta    dimana ”Tujuan  FKP sendiri itu istilahnya sebagai wadah ya. Untuk  mendapatkan  feedback  dari masyarakat, dari stakeholders, atau dari pengguna  layanan,  bahkan  bahan  dari swasta.  Nah  tujuannya  FKP  sendiri
sebenarnya  kan  untuk  mewadahi  dialog antara instansi pemerintah dan masyarakat  atau  stakeholders  terkait dengan  kebijakan  publik  yang  akan diambil.”. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan FKP sebanyak 183 IP pada  tahun  2021.  Pada  tahun  2022,
Kementerian PANRB menetapkan target IP yang menyelenggarakan FKP  sebesar 187  IP  (30%  dari  total  IP)  dan  realisasi akhirnya  mencapai  253  IP  (40,60%  dari total IP) dengan rincian Kementerian/Lembaga 88 IP dan Pemerintah  Daerah  165  IP.  Peningkatan target  ini terus ditingkatkan setiap tahun oleh Kementerian PANRB dimana tujuan akhirnya adalah 630 IP telah melaksanakan  FKP  dengan  masing- masing UPP.  FKP tidak hanya berfungsi sebagai wadah interaktif untuk mengumpulkan  masukan  dari  berbagai pihak.  Prinsip-prinsip  partisipasi  publik dalam  New  Public  Service  (NPS),  yang menekankan  kolaborasi  dan  keterlibatan masyarakat,  tercermin  dalam  fokus  FKP pada  kebijakan  publik,  SOP,  dan pencatatan sipil, serta upaya meningkatkan  efektivitas  target  dengan melibatkan aktif publik.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  temuan  penelitian  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan FKP tersebut. Grindle (1980)
menjelaskan  bahwa  faktor  tersebut diantaranya  Isi  Kebijakan  dan  Konteks
Implementasi.

## Isi Kebijakan Kepentingan yang Dipengaruhi
Implementasi  kebijakan  FKP  di Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  16 Tahun  2017,  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor, salah satunya adalah kepentingan
yang  terlibat  dalam  proses  tersebut. Komitmen  organisasi,  seperti  yang ditunjukkan  oleh  Badan  POM  dan instansi terkait, memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan  ini  dijalankan.  Meskipun kompleksitas  kebijakan  dan  persyaratan implementasi  yang  beragam  menjadi tantangan,  komitmen  untuk  mengikuti arahan  pemerintah  tetap  menjadi  faktor penting dalam melaksanakan FKP.
Partisipasi  selektif  dari  instansi terkait juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Beberapa instansi mungkin hanya memilih sebagian kegiatan  atau  pelayanan  publik  yang akan diikutsertakan dalam forum konsultasi seperti yang terjadi pada UPP di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  sementara yang  lain  mungkin  lebih  terbuka  untuk mengikutsertakan semua aspek
pelayanan  publik  yang  relevan.  Hal  ini menunjukkan bahwa
kepentingan internal dan eksternal memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan  ini  dijalankan  dan  seberapa inklusif forum tersebut.
Pemanfaatan FKP
sebagai pengungkit  dalam  laporan  kinerja  juga memiliki  dampak  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan  ini.  Beberapa unit kerja di Badan POM menggunakan forum  tersebut  sebagai  alat  untuk melaporkan  kinerja  mereka  terkait pemenuhan  standar  layanan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  FKP  tidak  hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban atau proses  formal,  tetapi  juga  sebagai kesempatan untuk memperlihatkan pencapaian  dan  komitmen  institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas.

## Jenis Manfaat
Manfaat FKP seperti yang tertuang dalam  PermenPANRB  16/2017,  secara umum  adalah  menyelaraskan  kapasitas penyelenggara layanan dengan ekspektasi masyarakat, atau mengurangi
efek negatif kebijakan terhadap kesejahteraan  publik.  Salah  satu  faktor yang signifikan adalah kebutuhan layanan yang disampaikan kepada masyarakat.  Pemahaman  yang  baik terhadap  jenis  layanan  yang  diberikan menjadi  krusial  dalam  mengelola  forum ini. Kebutuhan yang jelas akan layanan- layanan tertentu akan mendorong partisipasi masyarakat dalam FKP
tersebut.  Misalnya,  jika  layanan  yang dibutuhkan adalah terkait dengan infrastruktur, maka partisipasi masyarakat yang terkait langsung dengan infrastruktur akan meningkat.
Partisipasi  aktif  dari  masyarakat juga  menjadi  faktor  penting  dalam implementasi  FKP.  Masyarakat  yang merasa terlibat dan memiliki peran dalam memberikan  masukan  serta  menjadi bagian  dari  proses  konsultasi,  akan melihat  forum  tersebut  sebagai  sebuah wadah  yang  relevan  dan  penting  bagi kepentingan  mereka.  Sebagai  contoh, ketika masyarakat merasa bahwa suaranya  didengar  dan  dihargai  dalam pembuatan keputusan terkait lingkungan hidup,  mereka  akan  lebih  cenderung untuk  berpartisipasi  dalam  FKP  terkait isu-isu  lingkungan  (Masriyani,  2017; Hamdani, 2020).
Persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap FKP juga memengaruhi implementasinya.  Memahami  harapan dan  kebutuhan  masyarakat  membantu merancang  forum  yang  lebih  sesuai  dan efektif  dalam  menyampaikan  layanan atau  produk  yang  diinginkan.  Dengan demikian,  pendekatan  yang  melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan FKP dapat membantu meningkatkan tingkat
kepuasan  dan  partisipasi  dalam  forum konsultasi publik tersebut.
Kualitas layanan atau produk yang disampaikan  kepada  masyarakat  juga menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat  kepuasan  dan  partisipasi  dalam
FKP. Pastikan layanan atau produk yang berkualitas  akan  memberikan  dampak positif terhadap efektivitas implementasi FKP.  Misalnya,  jika  FKP  bertujuan untuk mengkonsultasikan rencana
pembangunan infrastruktur, maka kualitas rencana tersebut haruslah tinggi agar masyarakat merasa bahwa partisipasinya memiliki nilai yang nyata dan berdampak positif bagi pembangunan di lingkungan mereka.

## Besaran Perubahan yang diharapkan
Tujuan  FKP  dilakukan  adalah untuk mencapai pemahaman serta solusi antara  penyelenggara  layanan  dan masyarakat, termasuk dalam pembahasan  rancangan,  implementasi, dampak,  dan  evaluasi  kebijakan  yang diberlakukan oleh penyelenggara layanan.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencapai  kebijakan  yang  efektif  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  layanan publik.  Keterbukaan  dan  akuntabilitas dalam  proses  konsultasi  dan  pembuatan keputusan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi  FKP.  Memastikan  bahwa proses  konsultasi  dilakukan  secara terbuka  dan  transparan,  serta  hasilnya akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, akan
meningkatkan kepercayaan  dan  partisipasi  masyarakat dalam  forum  tersebut.  Transparansi dalam  proses  pengambilan  keputusan juga  dapat  membantu  mengurangi potensi  konflik  dan  meningkatkan tingkat  penerimaan  terhadap  kebijakan yang dihasilkan.
Kemitraan  dan  kolaborasi  dengan instansi  terkait menjadi  aspek lain yang berpengaruh. Kolaborasi dengan Kementerian  PANRB  dan  Ombudsman RI,  misalnya,  memperluas  jangkauan dan  mendukung  peningkatan  kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, proses  FKP  menjadi  lebih  kaya  dengan
masukan  yang  lebih  luas  dan  mendalam dari berbagai pihak yang terlibat. Sebagai contoh  di  Badan  POM,  memanfaatkan teknologi  dengan website dan  FKP  di JDIH  untuk  menerima  masukan  dari masyarakat  terkait  rancangan  peraturan. Kemudahan akses ini memberikan peluang  kepada  pemangku  kepentingan yang tidak memiliki pemahaman teknologi  untuk  tetap  berpartisipasi dengan memberikan penjelasan terperinci baik  secara  daring  maupun  dalam pertemuan langsung.

## Kedudukan Pengambilan Keputusan
Dorongan  dan  komitmen  dari pimpinan  menjadi  faktor  utama  yang memengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh unit kerja dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dorongan tersebut  menciptakan  kesadaran  akan pentingnya  FKP  sebagai  alat  untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga  mendorong  unit  kerja  untuk aktif terlibat dalam pelaksanaannya.
Implementasi  FKP  tidak  selalu berjalan  lancar  karena  adanya  dinamika di dalamnya. Forum tersebut merupakan wadah  yang  dinamis  di  mana  berbagai pihak  dapat  berdiskusi  dan  mencapai mufakat, namun sering kali memerlukan upaya ekstra untuk  menyatukan visi dan memperoleh  persetujuan  dari  semua pihak  terkait.  Proses  ini  membutuhkan waktu  dan  kesabaran  untuk  mencapai kesepakatan  yang  dapat  diterima  oleh semua  pihak.  Hal  ini  mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dalam forum.
Hambatan birokrasi dan koordinasi
juga  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan FKP. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar unit kerja dapat menghambat pengambilan keputusan  yang  efisien  dan  cepat. Pemangkasan  birokrasi  dan  peningkatan efisiensi  melalui  penggunaan  teknologi dapat membantu mengatasi hambatan ini,
2024. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 7(1): 222-234
sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih lancar.

## Pelaksana Program
Kapabilitas  pimpinan  lembaga menjadi faktor penting yang memengaruhi  langkah-langkah  yang diambil oleh unit kerja dalam menjalankan  FKP.  Kehadiran  dorongan ini bukan hanya menciptakan kesadaran akan  pentingnya  FKP,  tetapi  juga memastikan bahwa hal tersebut dianggap sebagai komitmen nyata dalam peningkatan pelayanan publik.
Birokrasi dan koordinasi antar unit kerja  sering  menjadi  tantangan  utama dalam  pelaksanaan  FKP.  Upaya  untuk mengatasi hambatan ini melalui pemangkasan birokrasi dan peningkatan efisiensi dengan memanfaatkan
teknologi  menjadi  strategi  yang  vital. Selain itu, pentingnya kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan  forum  tanpa  kendala  yang berarti.

## Sumber Daya yang Mendukung
Pengadaan dana dan sarana pendukung  juga  perlu  dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sarana pendukung, seperti tempat yang nyaman, fasilitas  parkir  yang  memadai,  koneksi internet  yang  stabil,  serta  dukungan teknis dan administratif, dapat meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi jalannya  FKP.  Dengan  dukungan  dana dan  sarana  pendukung  yang  memadai, proses pelaksanaan forum dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.
Ketersediaan  dana  yang  memadai memungkinkan  lembaga  terkait  untuk menyediakan  fasilitas  yang  diperlukan, seperti  tempat  yang  sesuai  standar, infrastruktur teknologi, dan fasilitas lain yang mendukung jalannya Sumber Daya yang  Mendukung.  Dengan  kata  lain, ketersediaan anggaran sangatlah penting
untuk  memastikan  bahwa  FKP  dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal.
Keberadaan  sumber  daya  manusia
(SDM) yang memiliki kualitas dan telah menjalani  pelatihan  yang  memadai  juga merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan  kebijakan  ini.  SDM  yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan  kebijakan  dan  mengatasi berbagai  kendala  yang  mungkin  timbul selama FKP. Dengan adanya SDM yang terlatih,  peserta  FKP  dapat  diberikan bimbingan  yang  lebih  baik,  sehingga proses  konsultasi  dapat  berjalan  dengan lancar dan efisien.
Pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi peserta yang kurang akrab dengan teknologi juga perlu  diperhatikan.  Pendampingan  dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi,  sehingga  dapat  lebih  mudah berpartisipasi dalam FKP dan menyampaikan  masukan  dengan  jelas dan efektif. Konteks Implementasi Kekuasaan, Kepentingan serta Strategi Para Aktor yang Terlibat Para aktor yang terlibat dalam FKP, termasuk pemerintah pusat (KemenPANRB),  pemerintah  daerah (UPP), dan masyarakat, memiliki kepentingan yang beragam dalam mendapatkan  informasi,  memberikan masukan,  dan  mempengaruhi  kebijakan pelayanan publik. UPP memiliki kepentingan dalam memperoleh panduan dan  rekomendasi  dari  KemenPANRB untuk  melaksanakan  forum  tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada implementasi  kebijakan  FKP,  dinamika kekuatan  antara  pusat  (KemenPANRB) dan  daerah  (UPP)  turut  mempengaruhi prosesnya.
Institusi yang mampu mengalokasikan  sumber  daya  dengan efisien  dan  memastikan  dukungan  yang
memadai untuk kegiatan FKP cenderung lebih  berhasil  dalam  implementasinya.
Terdapat perbedaan dalam
penyelenggaraan  FKP  antara  tingkat pusat  dan  daerah,  terutama  terkait anggaran  dan  sumber  daya  manusia. Namun,  keterbatasan  ini  dapat  diatasi dengan  memanfaatkan  pihak  ketiga  dan kerja sama dengan stakeholder lain.
Perbedaan  instansi  pemerintah dalam memandang kebijakan FKP dapat dilihat  dari  penilaian  kinerja  yang melibatkan  peningkatan  IPP  menjadi target  dalam  SKP  (Sasaran  Kinerja Pegawai)  seperti  yang  dilakukan  di Badan  POM.  Peningkatan  pelayanan publik menjadi salah satu concern utama dalam  penilaian  kinerja,  yang  diukur dengan IPP di berbagai level unit kerja. Kementerian
PANRB
melakukan penilaian  terhadap  unit-unit  kerja  di Badan POM terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Hal ini juga diberlakukan di Pemprov DI Yogyakarta, namun belum mengikat. Pentingnya  unsur  FKP  masuk dalam penilaian kinerja dan target dalam institusi pemerintah mempengaruhi kualitas  implementasi  FKP.  Penilaian kinerja  yang  menjadi  target  dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), termasuk peningkatan pelayanan publik, menjadi  fokus  utama  dalam  penentuan keberhasilan
implementasi FKP. Institusi  yang  memiliki  mekanisme penilaian  kinerja  yang  kuat  cenderung lebih  mungkin  untuk  secara  aktif melibatkan  masyarakat  melalui  FKP untuk meningkatkan pelayanan publik.

## Karakteristik Institusi dan Rezim
FKP dianggap bukan hanya
sebagai  acara  seremonial,  tetapi  juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri, menambah wawasan, dan melakukan  evaluasi  serta  perbaikan terhadap  kebijakan  yang  ada.  Hal  ini menunjukkan bahwa karakteristik rezim
yang mendorong perubahan dan peningkatan dalam penyelenggaraan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan dalam implementasi FKP. Karakteristik dan gaya kepemimpinan  pimpinan  di  tingkat daerah  juga  mempengaruhi  pelaksanaan FKP.  Responsivitas  terhadap  masukan,
pendekatan acara, dan efektivitas penyelenggaraan dipengaruhi oleh
karakteristik  pimpinan  tersebut.  Contoh Badan  POM  dan  Pemprov  DKI  Jakarta, BPOM  menunjukkan  kepentingannya dalam  memastikan  bahwa  perspektif masyarakat dipertimbangkan dalam pembuatan  kebijakan.  Keterlibatan  aktif berbagai unit kerja Badan POM menandakan  komitmen  mereka  dalam memperbaiki nilai pelayanan yang mereka  berikan.  Pemprov  DKI  Jakarta salah  satunya  melalui  Dinas  UMKM melaksanakan  berbagai  strategi  yang meliputi  upaya  sosialisasi,  pengumpulan data, peningkatan partisipasi aktor terlibat,  dan  penyesuaian  pelaksanaan forum.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Meskipun  FKP  dirancang  untuk mendapatkan  masukan  dan  timbal  balik dari  masyarakat,  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas  dari  instansi  pemerintah terhadap masukan tersebut dapat bervariasi. Ada kasus di mana FKP hanya dipandang sebagai formalitas atau pemenuhan  tugas  semata,  tanpa  adanya tindak  lanjut  yang  nyata  dari  instansi pemerintah.  Hal  ini  dapat  mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi  publik  dan  mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
Tingkat  kepatuhan,  responsivitas,
dan keterlibatan instansi pemerintah serta pimpinan  institusi  memiliki  dampak langsung terhadap efektivitas dan kualitas  proses  konsultasi  publik,  serta akhirnya,
terhadap implementasi
kebijakan  yang  dihasilkan.  Penting  bagi
instansi pemerintah untuk meningkatkan tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas mereka  serta  memastikan  keterlibatan aktif pimpinan institusi dalam memfasilitasi  proses  konsultasi  publik yang lebih efektif dan partisipatif.
Terdapat  beberapa  kendala  yang muncul  dalam  menindaklanjuti  FKP antara  lain  ketiadaan  sumber  daya  dan belum menjadi skala prioritas. Selain itu, belum  adanya platform tindak  lanjut FKP  cukup  menyulitkan stakeholders untuk  memantau  progres  dan  tindak lanjut putusan FKP.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  adalah kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan  tujuan  kebijakan.  Implementasi FKP  sesuai  dengan  PermenPANRB 16/2017  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan dan konteks implementasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pada  isi  kebijakan  implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai  faktor  termasuk  komitmen organisasi  dan  partisipasi  selektif  dari instansi  terkait.  Pemanfaatan  FKP sebagai  alat  untuk  melaporkan  kinerja juga  memengaruhi  implementasinya, menunjukkan  bahwa  forum  ini  bukan hanya  formalitas  tetapi  juga  sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manfaat FKP meliputi menyelaraskan  kapasitas  penyelenggara layanan  dengan  ekspektasi  masyarakat dan  meminimalisir  dampak  negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan  atau  produk  yang  disampaikan kepada masyarakat memengaruhi implementasi dan efektivitas FKP.
Sebagian besar UPP telah memahami  bahwa  tujuan  FKP  adalah untuk  mencapai  pemahaman  dan  solusi antara  penyelenggara  layanan  dan masyarakat,  dengan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  proses  konsultasi.
Kemitraan dan kolaborasi dengan instansi  terkait  serta  dorongan  dari pimpinan juga memengaruhi implementasi FKP. Dorongan dan komitmen  dari  pimpinan  menjadi  faktor utama  yang  memengaruhi  langkah- langkah  yang  diambil  oleh  unit  kerja dalam  melaksanakan  FKP.  Hambatan birokrasi  dan  koordinasi  juga  dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan dalam  forum.  Kapabilitas  pimpinan lembaga  dan  kualitas  koordinasi  antar unit kerja menjadi kunci dalam
pelaksanaan FKP. Birokrasi dan koordinasi antar unit kerja sering menjadi tantangan  utama,  yang  dapat  diatasi dengan  pemangkasan  birokrasi  dan peningkatan efisiensi. Ketersediaan anggaran  dan  sarana  pendukung,  serta keberadaan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  terlatih,  sangat  penting dalam  pelaksanaan  FKP.  Ketersediaan dana dan SDM yang memadai memastikan  bahwa  forum  konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal. Sementara pada konteks implementasi  pada  ditemukan  bahwa para  aktor  yang  terlibat  dalam  FKP, termasuk  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah, dan masyarakat, memiliki kepentingan yang beragam dalam mendapatkan  informasi,  memberikan masukan,  dan  mempengaruhi  kebijakan pelayanan  publik.  Perbedaan  dalam alokasi sumber daya dan dukungan antara tingkat  pusat  dan  daerah  memengaruhi implementasi  FKP,  namun  dapat  diatasi melalui  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga dan stakeholder lainnya. Penilaian kinerja  yang  mengintegrasikan  unsur FKP  menjadi  target  dalam  SKP  institusi pemerintah mempengaruhi kualitas implementasi  FKP  dan  menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam  meningkatkan  pelayanan  publik.
FKP dianggap sebagai kesempatan untuk peningkatan dan evaluasi kebijakan yang
ada,  menunjukkan  bahwa  karakteristik rezim  yang  mendorong  perubahan memiliki  pengaruh  signifikan  dalam implementasi  FKP.  Karakteristik  dan gaya kepemimpinan pimpinan di tingkat daerah  memengaruhi  responsivitas  dan efektivitas penyelenggaraan FKP, dengan  keterlibatan  aktif  unit  kerja menandakan komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah
terhadap  masukan  dari  FKP  dapat bervariasi,  mempengaruhi  kepercayaan masyarakat  terhadap  proses  konsultasi publik  dan  efektivitas  implementasi kebijakan.  Kendala  seperti  ketiadaan sumber daya dan belum menjadi prioritas utama  serta  kurangnya platform tindak
lanjut FKP dapat menyulitkan stakeholders dalam  memantau  progres dan tindak lanjut putusan FKP.
Dengan  memperhatikan  faktor- faktor  tersebut,  Kementerian  PANRB selaku pemangku kebijakan dapat memperkuat  upaya  sosialisasi  dan bmbingan  teknis  implementasi  FKP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat  serta  kualitas  pelayanan publik  yang  dihasilkan.  Penting  bagi pemerintah  pusat  untuk  memperkuat pengawasan  dan  penilaian  sehingga pelaksanaan  kebijakan  dapat  mencapai hasil  akhir  yang  diinginkan  melalui berbagai  bentuk  koordinasi  dan  kerja sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun,  A.  (2011).  Revitalisasi  Forum
Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.  MIMBAR.  XXVII(2). 183-191. https://repository.unsap.ac.id/index .php/fisipunsap/article/view/284/2
57
Anshari,  M.,  &  Lim,  S.  A.  (2017).  E- Government with Big Data Enabled through  Smartphone  for  Public Services: Possibilities and Challenges. Taylor  &  Francis Online.  International  Journal  of Public  Administration.  40 (13). 1143-1158. https://doi.org/10.1080/01900692.2
016.1242619 Damanik,  M.  P.  (2016).  Kerangka  Kerja Pengembangan  Konsultasi  Publik Elektronik di Lembaga Pemerintahan. Jurnal JTIK: Jurnal Teknologi Ingormasi dan Komunikasi. 5 (2). 81-92. https://jurnal.kominfo.go.id/index.p hp/jtik/article/view/754/541 Damanik,  M.  P.,  Santosa,  P.  I.,  & Nugroho,  H.  A.  (2015).  Kerangka Implementasi Layanan E- Consultation Sebagai Sarana Konsultasi Publik Melalui Internet. In Seminar Nasional Ilmu Komputer  (SNIK  2015).  163-158. Diakses dari: https://ilkom.unnes.ac.id/snik/prosi ding/2015/25.%20Marudur%20Pan dapotan.pdf .
Dunn,  W.  N.  (2017). Public  policy analysis: An introduction. Prentice- Hall. New Jersey Dye, T. R. (1987). Understanding Public Policy. Prentice Hall. New Jersey Ernawati,  E.,  Kurniawan,  T.  (2002).
Partisipasi  Publik,  Konsep  dan
Metode. MIMBAR:  Jurnal  Sosial Dan  Pembangunan.  18 (1).  1-30. https://doi.org/10.29313/mimbar.v1 8i1.61
Fishkin, J. S. (2006). Strategies of Public Consultation. IAJ:  The  Integrated Assessment  Journal.  6 (2).  57-72. https://iaj.journals.publicknowledg eproject.org/index.php/iaj/article/d ownload/1081/945
Fitoriani,  K.,  &  Yuliani,  R.  (2021).
Efektivitas  Pelaksanaan  Konsultasi
Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama  Masa  Pandemi  Covid-19 Studi  Kasus:  Proyek  Kerjasama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Sektor PUPR. Jurnal Analis Kebijakan , 5 (1), 61-70. https://doi.org/https://doi.org/10.3 7145/jak.v5i1.479 Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation  in  The  Third World . Princeton University Press.
USA
Grindle,  M.  S.  S.  and  Thomas,  J.  W.
(1991). Public  Choice  and  Policy Reform: The Political Economy of Reform  in  Developing  Countries. MD:  Johns  Hopkins  University Press. Baltimore
HamdaniR.  S.  (2020).  Proyek  Lintas
Batas Administrasi: Analisis Partisipasi  Publik  dalam  Proses Perencanaan  Ibu  Kota  Negara
Republik  Indonesia. Journal  of
Regional  and  Rural  Development Planning  (Jurnal  Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) , 4 (1), 43-62. https://doi.org/10.29244/jp2wd.20 20.4.1.43-62 Hasibuan,  R.  (2019).  Partisipasi  Publik dalam  Proses  Kebijakan  di  Masa Reformasi. Jurnal  Trias  Politika. 3 (1). 10–21. DOI: https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2 407 Hendryadi, H., Suratna, S., Suryani, S., & Purwanto, B. (2019). Bureaucratic Culture,  Empowering  Leadership, Affective Commitment, and Knowledge  Sharing  Behavior  in Indonesian  Government  Public services. Taylor & Francis. Cogent Business  &  Management.  6 (1).
https://doi.org/10.1080/23311975. 2019.1680099 Herman,  A.  A.  (2021).  Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah  di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan  Undang-Undang  No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Diakses dari: https://jurnal.iainponorogo.ac.id/in dex.php/syakhsiyyah/article/view/3 503/3124
Huda,  N.  matul,  &  Heryansyah,  D.
(2019).  Kompleksitas  Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal  dalam  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia. Jurnal Hukum
Ius  Quia  Iustum , 26 (2),  238–258. https://doi.org/10.20885/iustum.vo l26.iss2.art2
Iswari,  F.,  &  Alri,  Y.,  Mira,  M.  (2020).
Partisipasi  Masyarakat  Melalui Konsultasi  Publik  dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Daerah  di Kota Solok Tahun 2018. Pagaruyuang  Law  Journal.  3 (2). 213-231. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.18 77 Masriyani,  M.  (2017).  Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Proses  Pembahasan  dan  Penetapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah pada DPRD Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari  Jambi.  17 (2).  67-84. https://media.neliti.com/media/publ ications/225340-implementasi- partisipasi-masyarakat-dala-
155bf96e.pdf Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan  Kebijakan  Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6 (2), 195– 224.
https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6. 2.195-224 Muhammadiah,  M.  (2013).  Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan  Good  Governance Otonomi  Daerah. Otoritas  Jurnal Ilmu  Pemerintahan.  3 (1).  57-66.
2024. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 7(1): 222-234
https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1. 61 Ridwan, Z., Yasir, A. (2012). Perumusan Kebijakan  dan  Peraturan  Daerah dengan  Mekanisme  Konsultasi Publik. Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum. 6 (2). http://dx.doi.org/10.25041/fiatjusti sia.v6no2.327 Syakwan, L. (2007). Partisipasi Masyarakat  Dalam  Kebijakan
Publik. DEMOKRASI. 6 (1). 73-78. https://ejournal.unp.ac.id/index.ph p/jd/article/view/1133
Wahyunengseh,  R.  D.  (2018).  Forum
Konsultasi Publik: Aktivis Masyarakat  Sipil  atau  Klient Penguasa. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi  Pubik.  12 (2).  32-42. https://doi.org/10.20961/sp.v12i2. 26986