Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad

## DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA JAMBI
Oleh : Kemas Abdul Somad 

## ABSTRAK
Otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh  yang  diberikan  kepada kabupaten  dan  kota  serta  otonomi  daerah  terbatas  kepada propinsi,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  mengakui hak-hak  yang  dimiliki  dalam  mengelola  segala  aspirasi, tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakatnya.  Hal  ini  juga sekaligus  mendorong  timbul  dan  tumbuhnya  kreativitas daerah dalam mengelola segala sumber daya yang terdapat di daerah  untuk kepentingan  dan  kesejahteraan  seluruh masyarakat.Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  1999  diharapkan  sebagai momentum  tegaknya  kedaulatan  rakyat  melalui  pemilihan para  pemimpin  secara  langsung.  Selain  itu  perlu  diantisipasi kecendrungan  global  dan  regionalisasi  yang  membawa peluang  sekaligus  tantangan  baru  dalam  perumusan  stategi pembangunan daerah dan semua itu bisa diantisipasi memalui kebijakan  pembangunan  yang  berbasis  kekhasan  Daerah (endogenous  development).Tampilan  Otonomi  Daerah  yang begitu  paradoks  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pendekatan politik kekuasaan dalam menyusun Undang-Undang Pemerintah  Daerah  baik  Undang-Undang  22  Tahun  1999 maupun  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  yang motivasi utamanya umtuk menghindari diri dari
sintegrasi,sementara  semangat  untuk  membangun  demokrasi ditingkat lokal tidak mendapatkan porsi yang memadai
Kata Kunci: Desentralization, Government, Law
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad

## A. Pendahuluan
Kontruksi  yuridis  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menggelar pusat kekuasaan dari elit politik pusat kepada elit politik  daerah  sebagai  bentuk  akomodasi  politik  kekuatan terhadap usaha memisahkan diri dari NKRI yang sebagiannya dikomandani  oleh  elit  politik  daerah,  sementara  kontruksi yang  mampu  menciptakan  tatanan  yanhg  cheks  and  balance antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dilupakan  oleh Undang-Undang  ini.  Otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh yang  dimiliki  kabupaten  dan  kota  maka  segala  potensi keanekaragaman yang dilimiki daerah akan dapat dikembangkan  dan  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  demi kesejahteraan masyarakat.
Kekayaan  dan  keanakaragaman  sumber  daya  alam yang  dimiliki  setiap  daerah  merupakan  aset  yang  tidak ternilai  harganya.Pengelolaan  kekayaan  sumber  daya  alam daerah khususnya bidang kehutanan membutuhkan dukungan dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh. Desentrasikan  kebijakan  dan  pengelolaan  kehutanan  akan dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  menggali  dan memanfaatkan  serta  menjaga  kelestarian  sumber  daya  alam secara optimal
Desentralisasi atau otonomi daerah telah
memberikan  peluang  yang  cukup  besar  bagi  pemerintah
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
daerah untuk mereformasi sistem pemerintahannya, melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang kehutanan, otonomi daerah
diwujudkan  salah  satunya  dalam  bentuk  pemberian wewenang  kepada  bupati  untuk  mengeluarkan  izin-izin pengusahaan hutan skala kecil.Dengan desentralisasi kehutanan  diharapkan  dapat  dijawab  berbagai  permasalahan dalam  pengelolaan  hutan  yang  dialami  selama  ini.  Melalui desentralisasi  kehutanan  dapat  dilakukan  perencanaan  dan penetapan  regulasi  pengelolaan  hutan  secara  lebih  spesifik melalui dengan karakteristik masing-masing daerah.
Hal  ini  dimungkinkan dengan  dilibatkan  dan diberikannya  kewenangan  yang  memadai  bagi  daerah (pemerintah,masyarakat,dan dunia usaha) dalam
merencanakan,  penetapan  regulasi  dan  pengelolaan  hutan tersebut.Pengelolaan hutan melalui sistem desentralisasi juga akan  memberikan  kesempatan  bagi  pengembangan  otonomi daerah.  Diberikannya  kewenangan  kepada  daerah  dalam mengelola  hutan  berarti  mendukung  penyelenggaraan otonomi  daerah  dimana  diakuinya  hak-hak  daerah  untuk mengelola  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.  Hal  ini  juga memberikan  hak  kepada  daerah  untuk  memanfaatkan  hutan sebagai sumber pendapatan daerah.
Dengan  demikian  kebutuhan  finansial  daerah  untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan.Selanjutnya dengan desentralisasi
kehutanan dapat ditingkatkan pemanfaatan sumber daya alam hutan  secara  optimal.  Hal  ini  dapat  dilakukan  karena melibatkan  secara  langsung  unsur  daerah  (  pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha  )  dalam  perencanaan  dan pengelolaan hutan, karena pemerintah daerah dan masyarakat mungkin  lebih  mengetahui  dan  memahami  karakteristik sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.
Keterlibatan  dan  keikutsertaan  daerah  dalam pengelolaan  hutan  dalam  kerangka  desentralisasi  kehutanan diharapkan  dapat  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan.  Karena  pemerintah  bertanggung  jawab  kepada masyarakat  melalui  institusi  perwakilan  rakyat,  maka  setiap kebijakan  yang  dimabil  oleh  pemerintah    dalam  pengelolaan hutan  akan  diawasi  oleh  masyarakat.  Maka  kemungkinan lahirnya  kebijakan  pengelolaan  hutan  yang  membahayakan kelestarian dan keseimbangan alam dapat dieleminir.
Seperti  halnya  diberbagai  wilayah  daerah  lainnya, pemerintah kabupaten Muara Jambi juga menyambut peluang tersebut  dan  juga  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan daerah  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor    19  Tahun  2002
tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan  (IUPHHKM),  Peraturan  Daerah  Nomor  21 Tahun  2002  tentang  Retribusi  Hasil  Hutan  (RHH)  dan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  izin Pemanfaatan  Kayu  Tanaman  Rakyat  (IPKTR).  Akan  tetapi semenjak  terbitnya  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :
P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  P.51/Menhut-2/2006 tentang  Penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  Usul  Kayu (SKAU)  untuk  pengangkutan  hasil  hutan  yang  berasal  dari hutan  hak,  maka  Peraturan- Peraturan  Daerah  diatas  tidak berlaku lagi.
Semua  kewenangan  dan  aturan  yang  berhubungan dengan  kehutanan  harus  didasari  Peraturan  Menteri Kehutanan tersebut.  Untuk  memperkuat  penyelenggaraan otonomi  daerah  dibidang  kehutanan,  Pemerintah  Kabupaten Muara Jambi Membentuk Kantor Kehutanan dan Perkebunan
melalui Peraturan Daerah. Dalam Perkembangannya
Pemerintah  Pusat  menilai  adanya  penyimpangan  dalam pelaksanaan  wewenang  administratif  baru  yang  diberikan kepada daerah.
Perdebatan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  akhirnya  berujung  pada  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Peraturan  Daerah  yang intinya  menunda  dan  menarik  kembali  kewenangan  yang telah  diberikan  kepada  para  Bupati  untuk  menerbitkan  izin pemanfaatan  kayu  skala  kecil.  Salah  satu  yang  menjadi sorotan  terhadap  pelaksanaan  izin  pemanfaatan  hutan  adalah
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
adanya kecenderungan Pemerintah Daerah yang menganggap sumber  daya hutan  sebagai  sumber  untuk  memperoleh pendapatan dengan jalan yang lebih mudah..

## B. Perumusan Masalah
Untuk  menghindari  agar  penulisan  jurnal  ini pembahasannya  tidak  terlalu  jauh  menyimpang  dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi  rumusan  permasalahannya sebagai  berikut  : bagaimana  kontribusi  desentralisasi  kehutanan  terhadap Pendapatan Anggaran Daerah ? dan bagaimana kontribusinya bagi masyarakat ?

## C. Pembahasan
Secara  etimologis  istilah  “desentralisasi”  berasal  dari bahasa  latin  yang  berarti de =  lepas  dan centrum =  pusat. Dengan  demikian  dapat  diartikan  desentralisasi  secara singkat  melepaskan  dari  pusat.  Dari  sudut  ketatanegaraan yang  dimaksud  dengan  desentralisasi  adalah  pelimpahan kekuasaan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).
Sedangkan  menurut  Webster  didalam  kamusnya merumuskan desentralisasi sebagai berikut :
“Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan,  mengeluarkan  dari  pusat  atau  tempat konsentrasi”. (Victor Situmorang :1993).
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Desentralisasi merupakan praktik yang telah mendunia.  Ia  merupakan  bagian  dari  strategi  setiap  institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia  adalah  strategi  untuk  menjadi  kompetititf.  Demikian  pula bagi  sebuah  negara,  desentralisasi  menjadikannya  terbagi menjadi  bagian-bagian  kecil  yang  terintegrasi  dan  bergerak efesien mengatasi tantangan global.
Desentralisasi  merupakan  sistem  pengolahan  yang berkebalikan dengan  sentralisasi.  Jika  sentralisasi  adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian  dan  pelimpahan.  Rondinelli  dan  Cheema mengatakan desentralisasi adalah :
“..........the transfer of planning, decission making, or administrative  authority from  the  central  government to  its  field  organizations  locala  administrative  units, semi  authonomous  and  parastatal  organizations”. (Sarundajang : 1999).
Adapun    tujuan  desentralisasi  dapat  dirumuskan  dari berbagai segi yakni:
1. Dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetep tegak dan  utuhnya  negara  kesatuan  republik  indonesia berdasarkan  pancasila  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang dikontruksikan  dalam  system  pemerintahan  pusat  dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
2. Dari  segi  formal  dan  konstitusional  yang  bertujuan  untuk melaksanakan  ketentuan  dan  amanat  Undang-Undang
Dasar 1945.
3. Dari segi operasional  yang bertujuan untuk meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan  terhadap  masyarakat  serta  untuk  meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
4. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih  memperlancar  dan  menertibkan  pelaksanaan  tata pemerintahan  dan  dapat  terselenggara  secara  efisien  dan produktif. (Cormentyna :1993).
Bentuk  desentralisasi  ada  empat  yaitu  :  desentralisasi menyeluruh (Comprehensive  local  government  system), system  kemitraan (partnership  system),  system  ganda (dual system),  dan  system  administrasi  terpadu (intgrated administrative  system).  Lebih  lanjut  penjelasan  ini  memang tidak  cukup  membuat  perbedaan  yang  jelas  dari  masing- masing sistem. Dikatakan bahwa :
1. Sistem  pemerintahan  daerah  menyeluruh (Comprehensive
local  Government  System) dalam  hal  ini  pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (Multi Purpose Local Authorities). Aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan  oleh  aparat  pemerintah  pusat.  Kesempatan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
berprakarsa atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat daerah maupun bagi aparat  pusat.  Aparat  daerah  melakukan  pelayanan  tugas- tugas  aparat  pusat  terjadi  pemindahan  atau  transformasi tugas-tugas dari aparat pusat kepada aparat daerah.
2. Partnership  system, yaitu  beberapa  jenis  pelayanan dilaksanakan  langsung  oleh  aparat  pusat  dan  beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.
3. Dual  system,  yaitu  aparat  pusat  melaksanakan  pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat daerah.
4. Integrated  Administrative  system, yaitu  aparat  pusat melakukan  pelayanan  teknis  secara  langsung  dibawah pengawas  seorang  pejabat  koordinator.  Aparat  daerah hanya punya kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan. (Sarundajang :1999).
Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah  tingkat  atasnya kepada  daerah  menjadi  urusan  rumah  tangganya.  Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya  asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah  untuk  menangani  urusan-urusan  tertentu  sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
Jenis  asas  desentralisasi  adalah  :  (Bayu  Surianingrat: 1995)
1. Desentralisasi Jabatan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Berupa  pemencaran  kekuasaan  dari  atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian  atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu, desentralisasi  semacam  ini  disebut  juga  sebagai “dekonsentrasi”.
2. Desentralisasi Kenegaraan
Berupa  penyerahan  kekuasaan  untuk  mengatur daerah  dalam  lingkungannya  sebagai  usaha untuk  mewujudkan  asas  demokrasi  dalam pemerintahan  negara.  Didalam  desentralisasi  ini rakyat  secara  langsung  mempunyai  kesempatan untuk turut serta (participation) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
Desentralisasi  di  bidang  kehutanan  merupakan upaya  pelimpahan  wewenang  dan  urusan  dari  pemerintah pusat kepada kepala daerah propinsi dan kabupaten. Dengan mendekatnya  proses  pengambilan  kebijakan  dengan  sumber daya  alam  dan  masyarakat  serta  stakeholder  lainnya  yang secara  langsung  mendapatkan  dampaknya,  diharapkan  bisa lebih  mewujudkan  pengelolaan  hutan  lestari,  adil,  dan demokratis  serta  membantu  mengeluarkan  masyarakat setempat  dari  jerat  kemiskinan.  Kebijakan  otonomi diharapkan  dapat meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  mengelola  seumber  daya  hutan  dan  memberikan kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  setempat dalam memperoleh akses dan manfaat sumber daya hutan.
Hutan  merupakan  suatu  ekosistem  yang  dicirikan dengan  suatu  tajuk  penutupan  pepohonan  yang  lebih  kurang rapat  dan  ekstensif,  lebih  khusus  suatu  komunitas  tanaman yang  utamanya  terdiri  dari  pepohonan  dan  vegetasi  berkayu
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
lainnya, yang tumbuh lebih kurang bersama-sama secara erat biasanya  paling  tidak  dengan  10%  penutupan  tajuk  oleh pepohonan.(Roberston : 1971)
Wilayah  Kabupaten  Muara  Jambi  terletak  diantara titik  koordinat  1’15’00” – 2’01’00’  Lintang  Selatan  dan 103’15’00” - 104’20’00”  Bujur  Timur  dengan  luas  wilayah kabupaten  524.600  ha  (5.246  km2)  dan  jumlah  penduduk 306.754 jiwa.
Berdasarkan  wilayah  administrasinya,  Kabupaten Muara Jambi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut
: (BPS Ma.Jambi :2007) - Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Sebelah Selatan : Propinsi Sumatera Selatan - Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Sebelah Barat : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pertumbuhan    penduduk  Kabupaten  Muara  Jambi menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  sesuai  dengan letak  wilayah  yang  merupakan  hinterland  dari  kota  Jambi. Hal  ini  disebabkan  oleh  Pertumbuhan  alami  yang  juga diakibatkan  oleh  adanya  arus  migran  baik  berasal  dari transmigrasi  maupun  yang  berasal  dari  perpindahan penduduk dari kota Jambi.
Kabupaten  Muara  Jambi  yang  semula  merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Batanghari merupakan daerah
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
penerima transmigrasi dimana penempatannya mulai dilakukan sejak tahun 1994/1995.
Mayoritas  penduduk  Kabupaten  Muara  Jambi menggantungkan  hidupnya  dari  pekerjaan  pertanian  dan selebihnya  adalah  Pegawai,  pedagang,  pertukangan,  dan buruh.  Penduduk  yang  bekerja  sebagai  petani  umumnya bekerja  dilahan  sawah,  tegalan/ladang  dan  kebun  karet maupun campuran.
Pemanfaatan  hutan  yang  bersifat  sentralistik  selama ini  telah  membawa  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi kelestarian  alam  dan  lingkungan  serta  sistem  sosial  ditengah masyarakat daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang  telah  mulai  dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  saat  ini  maka  diperlukan  juga  adanya desentralisasi pengelolaan kehutanan.
Pengelolaan  hutan  melalui sistim  desentralisasi  juga akan  memberikan  kesempatan  bagi  pengembangan  otonomi daerah.  Diberikannya  kewenangan  kepada  daerah  dalam mengelola  hutan  berarti  mendukung  penyelenggaraan otonomi  daerah  dimana  diakuinya  hak-hak  daerah  untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.
Hal  ini  juga  memberikan  hak  kepada  daerah  untuk memanfaatkan  hutan  sebagai  sumber  pendapatan  daerah. Dengan  demikian  kebutuhan  finansial  daerah  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan  dan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan  hutan.  Selanjutnya  dengan  desentralisasi kehutanan  dapat  ditingkatkan  pemanfaaatan  sumber  daya alam hutan secara optimal.
Hal  ini  dapat  dilakukan  karena    melibatkan  secara langsung  unsur  daerah  (pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia usaha)  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  hutan.  Karena pemerintah daerah dan masyarakat mungkin lebih mengetahui  dan  memahami  karakteristik  sumber  daya  alam yang dimiliki daerahnya.
Keterlibatan dan keikutsertaan daerah dalam
pengelolaan  hutan  dalam  kerangka  desentralisasi  kehutanan diharapkan  dapat  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan.  Karena  Pemerintah  daerah  bertanggung  jawab kepada masyarakat melalui institusi perwakilan rakyat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan  hutan  akan  diawasi  oleh  masyarakat.  Maka Kemungkinan  lahirnya  kebijakan  pengelolaan  hutan  yang membahayakan  kelestarian  dan  keseimbangan  alam  dapat dieleminir.
Kemudian melalui desentralisasi pengelolaan kehutanan juga dapat mengurangi konflik-konflik
kepentingan antara pusat dan daerah serta pemerintah dengan masyarakat  yang  terjadi  selama  ini.  Karena  konflik  yang timbul  selama  ini  lebih  banyak  disebabkan  oleh  sentralisasi
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
pengelolaan  kehutanan  dimana  daerah  tidak  diikutsertakan dalam  berpartisipasi.  Melalui  desentralisasi  pengelolaan hutan  selama  ini  dan  selanjutnya  dapat  diakomodasikan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.
Melalui pengawasan  yang dilakukan oleh masyarakat sebagai  pemberi  mandat  bagi  pemerintah  daerah  dalam meneyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan  dapat  diupayakan  adanya  akuntabilitas dari  setiap  kebijakan  dan  regulasi  yang  diambil  oleh pemerintah daerah.
Masyarakat  melalui  DPRD,  Pers  maupun  LSM  dapat senantiasa  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan hutan yang menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, dan akhirnya  pada  saatnya  desentralisasi  pengelolaan  kehutanan akan  dapat  menolong  tumbuhnya  perekonomian  masyakarat dab  pengembangan  dunia  usaha  didaerah.  Melalui  prinsip keadilan  dan  pemerataan  dunia  usaha  di  daerah  akan dikembangkan dan dlindungi dari upaya monopoli dari pihak yang berkuasa.
Untuk  dapat  mewujudkan  desentralisasi  pengelolaan kehutanan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu  dilakukan  peninjauan kembali  terhadap  kebijakan  dan regulasi  tentang  kehutanan  yang  ada  selama  ini.  Disamping menyesuaikan  kebijakan  dan  regulasi  lama  yang  ditetapkan sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
juga  mungkin  perlu  peninjauan  kembali  terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  1998  tentang  Perhutani  dan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan sehingga dapat sesuai dan sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Kontribusi Desentralisasi Kehutanan Terhadap

## Pendapatan Asli Daerah
Selama  ini  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah oleh  Pemerintah  Daerah  juga  telah  terjadi  dilema  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Pemerintah  Daerah  perlu memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
menjalankan  program-program  pembangunannya sedangkan disisi  lain  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Muara  Jambi  harus mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  kehutanan  berasal dari  pemungutan  Jasa  Pemeriksaan  dan  Pengukuran  Kayu Bulat  (JPPKB)  yaitu  tahun  2007  adalah  1.261.328.045. Kendala  Jasa  Pemeriksaan  dan  Pengukuran  Kayu  Bulat (JPPKB)  antara  lain  disebabkan  banyaknya  industri  Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang tidak aktif/tidak beroperasi karena sulitnya mendapatkan bahan kayu bulat.
Guna  pemenuhan  bahan  baku  industri  maka pemerintah  daerah  Kabupaten  muaro  jambi  memberikan rekomendasi rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBI) untuk  mendapatkan  pasokan  bahan  baku  dari  izinnyang  sah yang  berasal  dari  kabupaten  lain.  Dan  industri  penerima
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
bahan  baku  kayu  bulat  akan  dikenakan  biaya  administrasi atau jasa pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat.
Alternatif  pemenuhan  bahan  baku  dari  kayu  tanaman yang  berasal  dari  hutan  hak  belum  dapat  dilakukan  karna sulitnya  memenuhi  persyaratan  alas  titel  untuk  hutan  hak yang ditetapkan berdasarkan permenhut No. 51 yaitu berupa: sertifikat,  girik,  leter  C,  Hak  Guna  Hak  pakai.  Pemungutan retribusi leges tahun 2007 adalah Rp. 27.481.500,-
Selain  itu,  peningkatan  pendapatan  administrasi daerah berasal dari pemungutan provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  dan  Dana  Reboisasi.  Provisi  Sumber  Daya  Hutan untuk  Kabupaten  Muara  Jambi  sebesar  Rp.1.789.895.840,- yang berasal dari bagi hasil Iuran Hasil Hutan (IHH) sebesar Rp.1.581.331.099,- ditambah  dengan  bagi  hasil  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  tahun  2007  sebesar Rp.199.564.741,-.
Untuk kegiatan pemungutan/penerimaan Dana
Reboisasi  (DR),  Pemungutan/Penerimaan  Dana  Reboisasi (DR)  yang dimaksud adalah penerimaan dalam  bentuk Dana Alokasi  Khusus  Dana  Reboisasi  (DAK-DR).  Penerimaan DAK-DR  tahun  2007  adalah  sebesar  Rp.2.981.058.625,-. Penerimaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi  (DAK-DR)  luncuran  tahun  2006.  Penurunan Pendapatan  Asli  Daerah  kelemahannya  adalah  maraknya ilegal  loging,  kapasitas  perangkat  daerah  dalam  mengelola
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dengan tuntutan  adanya  sistem  manajemen  yang  bertanggung  jawab dan  menganut  prinsip-prinsip  transparansi,  efisien  dan efektif.

## Kontribusi adanya Desentralisasi Hutan bagi Masyarakat
Pemanfaatan  hutan  dan pengelolaan  hutan  bertujuan untuk  memperoleh  manfaat  yang  optimal  bagi  kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.Penanfaatan  kawasan  hutan  dapat  dilakukan pada  semua  kawasan  hutan  kecuali  pada  cagar  alam,serta zona inti dan zona rimba. (Undang-Undang  Nomor 41 Pasal 24).
Kabupaten Muara Jambi memiliki kawasan yang kaya akan  keanekaragaman  hayati  yang  menyediakan  produk  dan jasa  kepada  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  hutan.
Walaupun demikian aktivitas masyarakat/pemangku
kepentingan yang dapat mengancam kekayaan dan kelestarian hutan
1. Penambahan  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  sekitar hutan.
2. Perburuan liar satwa
3. Penebangan liar
Dengan berlakunya desentralisasi di sektor
kehutanan  masyarakat  sekitar  hutan  mempunyai  peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat hasil hutan. Sehingga
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
aktivitas  masyarakat  yang  mengancam  kekayaan  dan kelestarian  hutan  tersebut  dapat  di  eleminir.  Masyarakat, perorangan,  dan  perusahaan  berbadan  hukum  dapat memperoleh izin konsesi untuk pemanfaatan hasil hutan.
Setelah  dilakukan  penelitian,  adanya  suatu  dampak
yang positif dari desentralisasi kehutanan terhadap
masyarakat adalah :
1. Pemerintah  Daerah  memperoleh  kewenangan  yang  lebih luas  untuk  menentukan  kebijakan  kehutanan  yang  sesuai dengan kondisi setempat.
2. Birokrasi  dan  pengurusan  administrasi  lebih  singkat  dan cepat.
3. Masyarakat  ikut  terlibat  langsung  didalam  pengelolaan hutan.
4. Masyarakat  mendapatkan  keuntungan  perekonomian secara  langsung  dari  sumber  daya  hutan  yang  ada disekitarnya.
5. Masyarakat memperoleh manfaat sosial dan sarana umum.
Sedangkan dampak negatifnya adalah :
1. Intensifnya  konflik  antar  instansi  pemerintah,  akibat belum  jelasnya  pembagian  kewenangan/urusan  bidang kehutanan (misalnya antara Pemerintah Daerah atau Dinas
Kehutanan dengan Pemerintah Pusat/Departemen Kehutanan).
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
2. Distribusi manfaat dari dampak ekonomi izin pemanfaatan hutan tidak merata keseluruh masyarakat.
3. Terjadinya  Konflik  antar  masyarakat,  dan  antara masyarakat dengan investor.
4. Berubahnya persepsi masyarakat terhadap tanah atau tanah ulayat.
Dalam  Pengelolaan  Tata  Ruang  dengan  berlakunya Otonomi  Daerah,  kewenangan  urusan  dalam  bidang pertanahan juga mengalami perubahan. Berdasarkan
Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003,  Pemerintah Kabupaten  atau  Kota  berwenang  melaksanakan  beberapa urusan pertanahan sebagai berikut :
- Pemberian izin lokasi,
- Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan,
- Penyelesaian sengketa tanah garapan,
- Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan,
- Penetapan objek dan subjek tanah
- Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah,
- Penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong,
- Pemberian izin membuka tanah,
- Perencanaan penggunaan tanah diwilayah Kabupaten atau Kota.
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Sekalipun  ada  pelimpahan  wewenang,  Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi yang merupakan instansi vertikal  Badan  Pertanahan  Nasional  di  daerah,  masih mempunyai wewenang dalam hal proses sertifikasi tanah.
Pengendalian  yang  masih  terus  berlanjut  dari Pemerintah  Pusat  tersebut  hanya  menyisakan  kewenangan yang  kecil  bagi  pemerintah  kabupaten  dalam  urusan administrasi  pertanahan.  Meskipun  Keputusan  Presiden diatas  memberikan  kewenangan  yang  besar  bagi  pemerintah kabupaten atau kota dalam mengendalikan urusan pertanahan.
Dalam kaitannya dengan penerbitan izin pemanfaatan hutan,  Badan  Pertanahan  Nasional  berperan  di  dalam memberikan  rekomendasi  dan  surat  tanda  pendaftaran  tanah calon  lokasi  pemanfaatan  hutan,  yakni  dengan  memberikan masukan  kepada  Bupati  dan  menjadi  anggota  di  dalam  tim yang dibentuk oleh Bupati.
Jika  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  pasal  7  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa kewenangan daerah tidak mencakup kewenangan bidang lain seperti pendayagunaan sumber alam. Izin pemanfaatan hutan seharusnya  diberikan  pada  areal  yang tidak  dialokasikan untuk kegiatan budidaya kehutanan, dan tidak diberikan pada areal yang sudah dibebani hak.
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar pihak tidak terlalu memperdulikan status kawasan hutan yang dialokasikan  dalam  izin  pemanfaatan  hutan.  Ketika  suatu kawasan  telah  diperuntukkan  untuk  sebuah  pengelolaan  atau pemanfaatan  hutan,  status  kawasan  tersebut  menjadi  tidak jelas.
Disatu  sisi,  SK  Menteri  menyatakan  bahwa  izin pemanfaatan  hutan  hanya  dapat  diberikan  pada  kawasan hutan  produksi, hutan  lindung,  hutan  hak  atau  di  hutan produksi  yang  dapat  dikonversi.  Ketentuan  yang  sama menetapkan  bahwa  selesai  masa  konversi,  areal  tersebut diarahkan  untuk  dikembangkan  menjadi  perkebunan.  Dilain pihak,  terdapat  pandangan  umum  diantara  para  pihak  bahwa izin  pemanfaatan  hutan  dimaksudkan  untuk  memanfaatkan sumber  daya  kayu  dengan  sistem  yang  sama  seperti  izin pengusahaan hutan skala besar.
Hal  ini  berarti  bahwa  kemungkinan  terjadinya tumpang  tindih  areal  dapat  diperkecil,  jika  rekomendasi  dari Kantor Kehutanan  tentang  lokasi  calon  areal  benar-benar dijadikan  pedoman  dalam  menerbitkan  izin  untuk  mengatasi masalah  tumpang  tindih  areal  antara  pemegang  izin pemanfaatan hutan perusahaan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa motivasi pemerintah daerah melakukan upaya tersebut bukan  hanya  didasarkan  atas  keprihatinan  atas  konflik  yang meningkat  antara  pemegang  izin  pemanfaatan  hutan  dengan
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
pemilik  konsesi  lainnya,  tetapi  juga  terkait  dengan  tekanan dari Departemen Kehutanan yang mulai meminta pemerintah daerah untuk menghentikan semua penerbitan izin.
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  izin  pemanfaatan hutan  tersebut  sudah  berada  dilokasi  yang  sesuai  menurut aturan.  Tetapi,  diindikasikan  terjadinya  penyimpangan  izin, misalnya  penebangan  kayu  diluar  blok  yang  lebih  tinggi. Potensi  konflik  lahan  antara  pemegang  izin  pemanfaatan hutan  dengan  masyarakat  setempat  dan  antar  kelompok masyarakat  timbul  akibat  alokasi  izin  pemanfaatan  hutan yang  tidak  tepat.  Persoalan  batas  desa,  klaim  lahan, perselisihan  soal  keuntungan  dari  hasil  kayu,  semuanya mengarah pada konflik antar pihak dalam memperoleh akses dan manfaat dari sistem konsesi yang baru.

## D. Penutup
Pengelolaan  hutan  melalui  sistem  desentralisasi  akan memberikan  kesempatan  bagi  pengembangan  otonomi daerah.  Diberikannya  kewenangan  kepada  daerah  dalam mengelola  hutan  berarti  mendukung  penyelenggaraan otonomi  daerah  dimana  diakuinya  hak-hak  daerah  untuk mengelola  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.  Hal  ini  juga memberikan  hak  kepada  daerah  untuk  memanfaatkan  hutan sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Dengan  demikian kebutuhan finansial daerah untuk membiayai
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan.
Namun jika kita melihat dengan  banyaknya peraturan perundangan kontradiktif  yang  mengatur  kepemilikan  dan penguasaan  lahan  hutan  dan  adanya  kebutuhan  untuk memberikan  akses  sumber  daya  hutan  kepada  masyarakat setempat, maka upaya-upaya maksimal perlu dilakukan untuk segera  menata  kembali  status  dan  kawasan  hutan.  Jika kesejahteraan  masyarakat  menjadi  sasarannya,  maka  perlu upaya  diarahkan  untuk  memperkuat  hak-hak  properti masyarakat.  Kepastian  hak  dan  akses  terhadap  sumber  daya hutan  perlu  diberikan,  dan  tidak  selalu  harus  dalam  bentuk hak  kepemilikan (ownership),  seperti  yang  selama  ini dipertentangkan. Bentuk pengakuan terhadap hak pengusahaan  dan  pengelolaan  sumber  daya,  yang  tidak mengubah status kawasan hutan, dapat menjadi alternatif.

## E. Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Jambi, Muara Jambi Dalam Angka 2007, Kabupaten Muara Jambi.2009. Bayu  Surianingrat, Pamong  Praja  dan  Kepala  Wilayah, Rhineka Cipta.Jakarta.1995.
Roberston, Predicting  Rainfall  Erosion  Losses.  A  Guide  to
Conservation  Planning.Agr.Hndbk  No.537,USDA, Washington DC, 1971.
Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Sinar Harapan, Sinar Harapan.Jakarta.1999
Desentralisasi Dalam Pengelolaan Hutan .....– Kemas Abdul Somad
Victor  Situmorang  dan  Cormentyna  Sitanggang, Hukum
Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika. Jakarta.1993 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagai  Pengganti  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :P.33/Menhut-II/2007 tentang  Perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri
Kehutanan  Nomor:  P.51/Menhut-2/2006  tentang
Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul Kayu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kemasyarakatan Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2002  tentang  Retribusi
Hasil Hutan
Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat