Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 5 Mei 2020

## PERAN  BADAN  PENANGGULANGAN  BENCANA  DAERAH  DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GRESIK
Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur Email: ayuanggita03@gmail.com, alifaasta@gmail.com dan diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id.

## Abstrak
Bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong yang sudah tidak dapat  menampung  debit  air  yang  masuk.  Dampak  luapan  Kali  Lamong  tersebut menggenangi  sebagian  wilayah  Kabupaten  Gresik  khususnya  yang  terjadi Kecamatan  Balongpanggang,  Benjeng,  Cerme,  Menganti,  Wringinano  dan Kedamaian.  Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian  yang  cukup  besar  di masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam  meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  dan  dengan  pengoptimalan manajemen  bencana.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Gresik  dalam  tanggap darurat  bencana  banjir  yang  ada.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif,  yang  mana  menggambarkan  suatu  kejadian  atau upaya yang dilakukan oleh BPDB Kabupaten Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan BPBD  Kabupaten Gresik untuk memperoleh  informasi  yang  akurat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran Badan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Gresik  dalam  tanggap  darurat bencana  berpedoman  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  tentang penyelenggaran  penanggulangan  bencana.  Tanggap  darurat  bencana  tersebut meliputi  pengkajian  secara  cepat  dan  tepat,  program  pengerahan  sumber  daya manusia, program pengerahan peralatan dan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban,  dan  pemulihan  dini  yang  telah  dilakukan  dengan  baik  dengan  bekerja sam  dengan  pihak-pihak  terkait  agar  penanggulangan  becana  dapat  berjlalan lancar.
Kata kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manajemen Bencana,

## Tanggap Darurat Bencana

## Pendahuluan
Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3  dari  total  luas  wilayahnya  (Simarmata,  2017).  Negara  Indonesia  memiliki  wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa. Secara geografis Indonesia merupakan salah satu  wilayah  yang  rawan  terhadap  bencana  alam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  letak geografis  Indonesia  yang  berada  diantara  Benua  Asia  dan  Australia  serta  diantara Samudara  Pasifik  dan  Hindia  dan  juga  berada  pada  pertemuan  tiga  lempeng  tektonik aktif  utama  dunia  yaitu  lempeng  Indo-Australia  di  bagian  selatan,  Eurasia  di  bagian
utara  dan  lempeng  Pasifik  di  bagian  timur  yang  rawan  terhadap  terjadinya  bencana dengan  frekuensi  yang  cukup  tinggi.  Sehingga  memerlukan  penanggulangan  bencana yang  sistematis,  terpadu  dan  terkoordinasi.  Menurut    (Faizana  et  al.,  2015)    Bencana alam  adalah  salah  satu  fenomena  yang  dapat  terjadi  setiap  saat,  dimanapun  dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian  harta  benda  maupun  korban  jiwa  manusia.  Selain  itu  menurut  (Hamida  & Widyasamratri,  2019) mendefinisikan  bencana  sebagai  kekuatan  alam  yang  bukan  di bawah  kontrol  manusia  dan  menyebabkan  bencana  yang  menimbulkan  kerusakan  dan kematian.  Penyebab  bencana  alam  dapat dibagi  menjadi  dua  yaitu  bencana  alam  yang disebabkan alam itu sendiri seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin puting  beliung,  dan  lain-lain.  Sedangkan  bencana  alam  yang  disebabkan  oleh  aktivitas manusia  yaitu  banjir,  kebakaran  hutan,  wabah  penyakit,  ledakan  hama, dan  lain-lain. Terjadinya  bencana  alam  sudah  pasti  membawa  konsekuensi  bagi  manusia,  dan lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana alam dapat disebabkan karena kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia itu sendiri. Kerugian yang  disebabkan  bencana,  misalnya  kerusakan  lingkungan,  pemukiman  penduduk, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa.
Secara geografis Jawa Timur dianggap memiliki potensi terjadi bencana seperti banjir,  tanah  longsor,  angin  puting  beliung,  gempa,  tsunami  dan  sebagainya.  Hampir seluruh  daerah  di  Jawa  Timur  merupakan  daerah  rawan  bencana.  Hal  tersebut  dapat diketahui dari banyaknya jumlah kejadian bencana yang terjadi di Jawa Timur, berikut adalah data yang menunjukkan jumlah bencana alam yang terjadi:

## Gambar 1 Jumlah Kejadian Bencana Alam 2019  (BNPB, 2019)
Dari data diatas menunjukkan bahwa potensi bencana alam di Jawa Timur cukup tinggi,  terutama  pada  musim  penghujan  yang  biasanya  terjadi  angin  puting  beliung, tanah  longsor  dan  juga  banjir.  Banjir  adalah  salah  satu  bencana  yang  sering  terjadi, khususnya  pada  daerah-daerah  bantaran  sungai  ataupun  daerah  yang  memiliki  daerah ketinggian  rendah . Penyebab  banjir  dapat  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  banjir  yang disebabkan  perbuatan  manusia,  yaitu  kebiasaan  yang  tidak  bisa  menjaga  lingkungan dengan baik. Sebagai contoh adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke
sungai,  yang  tanpa  mereka  sadari  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  bencana  banjir dikarenakan  aliran  sungai  tidak  bisa  mengalir  dengan  lancar.  Kemudian  banjir  yang disebabkan oleh bencana alam contohnya adalah, akibat curah hujan yang sangat tinggi dalam kurun waktu yang lama, sehingga mengakibatkan debit air sungai meningkat dan juga  sistem  drainase  yang  tidak  dapat  menampung  derasnya  air  hujan  yang  turun, sehingga mengakibatkan banjir di suatu daerah.
Kabupaten  Gresik  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Jawa  Timur  yang  sering mengalami  bencana  banjir.  Bahkan  banjir  sudah  menjadi  bencana  rutin  yang  melanda Kabupaten  Gresik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  meluapnya  Kali  Lamong.  Kali  Lamong merupakan  salah  satu  sungai  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik.  Secara  administratif Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Kali  Lamong  berada  diwilayah  Kabupaten  Lamongan, Mojokerto,  Gresik  dan  Kota  Surabaya.  Pada  musim  penghujan,  sungai  Kali  Lamong tidak bisa menampung semua debit air yang masuk, sehingga mengakibatkan banjir di daerah DAS Kali Lamong. Salah satu DAS Kali Lamong yang sering mengalami banjir adalah  Kabupaten.Gresik.  Wilayah  pada  Kabupaten  Gresik  yang  selalu  mengalami bencana  banjir  yaitu:  Kecamatan  Balongpanggang,  Benjeng,  Morowudi,  Cerme, Menganti, dan Driyorejo
Sepanjang  tahun  2019,  Kabupaten  Gresik  telah  beberapa  kali  dilanda  banjir sehingga  menyebabkan  masyarakat  yang  tinggal  dibantaran  sungai  menjadi  resah. Dikarenakan  banjir  yang  terjadi  menyebabkan  kerugian  yang  cukup  besar,  kerugian tersebut  seperti  kerusakan  rumah,  jalan  raya,  jalan  poros  desa,  sawah,  bahkan  sampai menimbulkan  korban  jiwa.  Pada  pertengahan  tahun  2019,  bencana  banjir  Kabupaten Gresik tergolong cukup besar karena merendam empat wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Kecamatan yang terdampak banjir yaitu, Kecamatan Cerme, Menganti,  Benjeng  dan  Balongpanggang,  hal  ini  dibuktikan  dari  berita  sumber: (Suarajatim.id,  2020).  Berikut  adalah  data  bencana  banjir  yang  terjadi  di  Kabupaten Gresik yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 1

## Jumlah Kejadian Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik Tahun 2019
No Bulan Kecamatan sekitar Daerah Aliran Sungai Kali Lamong Cerme Benjeng Menganti Balong Panggang Kedamean Driyorejo Duduk Sampeyan 1. Januari 1 1 1 2. Februari 2 2 3. Maret 3 2 2 5 4. April 2 2 1 3 1 1 5. Mei 1 1 1 1 1 6. Juni 7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November 12. Desember Jumlah 8 6 5 5 3 6 1 Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, 2019
Menurut data dari BPBD  Kabupaten Gresik yang didapati peneliti sebagaimana tabel  diatas,  banjir  Kali  Lamong  yang  terjadi  pada  Bulan  Maret  2019  merupakan kejadian  yang  paling  ekstrem,  karena  dampak  yang  ditimbulkan  cukup  parah.  Banjir yang terjadi telah merendam tujuh kecamatan terparah, 54 desa, 16 sekolah, 24 tempat ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 14 gedung  pemerintahan, 1 pasar, 9,991 rumah, 3,950 M jalan  raya,  22,525  M  jalan  poros  desa,  50,950  M  jalan  lingkungan,  2,290  Ha  sawah, 2,397 Ha tambak, 46,758 warga terdampak, dan 4 korban jiwa. Setiap tahun luapan Kali Lamong menggenangi dan bahkan merendam beberapa wilayah seperti diatas. Dengan demikian  perlu  adanya  manajemen  resiko  bencana  banjir  yang  ditangani  oleh  pihak yang  terlibat  dan  berkepentingan  atas  pengelolaan  Kali  Lamong.  Masalah  banjir  yang terjadi  ini  perlu  ditangani  dengan  serius  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  baik  sosial maupun  ekonomi  bagi  masyarakat  dan  tidak  menimbulkan  dampak  yang berkepanjangan.
Terdapat  empat  faktor  utama  yang  dapat  menimbulkan  bencana-bencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu:
1. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya ( hazards ).
2. Sikap  atau  perilaku  yang  mengakibatkan  penurunan  sumberdaya  alam ( vulnerability ).
3. Kurangnya  informasi  atau  peringatan  dini  ( early  warning )  yang  menyebabkan ketidaksiapan.
4. Ketidakberdayaan  atau  ketidakmampuan  dalam    menghadapi  ancaman  bahaya. (Bencana, 2007).
Mengingat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  adanya  bencana  banjir  cukup memprihatinkan,  maka  diperlukan  adanya  upaya  penanggulangan  bencana  oleh pemerintah  dalam  mengantisipasi  dan  melindungi  dari  berbagai  macam  ancaman bencana  tersebut  maka  pemerintah  membentuk  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB).  Dalam  hal  ini  masyarakat  sebagai  objek  dan  subjek  pelaksanaan penanggulangan  bencana  termasuk  dalam  pengurangan  resiko  bencana  yang mempunyai hak yang sama dalam mencapaikan pendapat yang dapat digunakan sebagai acuan prioritas pemerintah dalam penanggulangan bencana (Ariyanto, 2018).
Badan  penanggulangan  bencana  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk mengurangi resiko dampak bencana alam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut (Faturahman,  2018)  penanggulangan  bencana  telah  membawa  perubahan  paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Paradigma yang dulu lebih bersifat responsif, namun  sekarang  dirubah  tidak  hanya  responsif  tetapi  juga  memperhatikan  preventif, sehingga  resiko  bencana  bisa  diminimalisir.  Dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana  tersebut  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menjadi  penanggung  jawab penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  ditingkat  nasional  maupun  daerah  dengan menerbitkan  Peraturan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan  Bencana Daerah, 2008).
BPBD  Kabupaten  Gresik  dibentuk  sebagai  upaya  pemerintah  dalam penanggulangan  bencana  secara  menyeluruh  mulai  dari  saat  sebelum  terjadi  bencana, kemudian saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana, hal ini yang disebut sebagai manajemen bencana. Salah satu bentuk penanggulangan bencana yaitu tanggap darurat bencana  yang  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  terjadinya bencana yang bertujuan menangani dampak dari bencana yang terjadi. Dengan adanya manajemen  bencana  tersebut  diharapkan  mampu  mengantisipasi  dan  meminimalisir ancaman  bencana.  Seperti  yang  dikemukakan  dalam  jurnal  (Deby  et  al.,  2019)  bahwa peran  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Gresik  sangat  berpengaruh dalam  penanggulangan  bencana  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik.  (Ramadhan  & Matondang, 2016) mengatakan untuk mencapai penanggulangan bencana  yang efektif, efisien  BPBD  Gresik  dirancang  sedemikian  rupa  agar  dilakukan  penanggulangan bencana secara menyeluruh, tidak hanya tanggap darurat tetapi memberikan penekanan pada  semua  aspek  penanggulangan  bencana  yang  berfokus  pada  manajemen  resiko bencana.  (Brian  &  P,  2010)  menjelaskan  bahwa Effective  risk  management  requires balancing  several,  sometimes  competing,  goals,  such  as  protecting  public  health  and ensuring  cost  control,  y ang  berarti  manajemen  resiko  bencana  yang  efektif membutuhkan penyeimbangan beberapa tujuan, mengutamakan keselamatan masyarakat  dan  mengontrol  pengendalian  biaya.  Dalam  ini  Badan  Penanggulangan Bencana  Kabupaten  Gresik  berfokus  pada      bagaimana  cara  mengurangi  ancaman (Hazards) dan  Kerentanan  ( Vulnerability) yang  dimiliki,  serta  meningkatkan kemampuan (Capacity )  masyarakat  dalam  menghadapi  setiap  ancaman  (Sadat,  2016). Sehingga  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Gresik  diharapkan memiliki  daya  tanggap  yang  baik  dan  selalu  meningkatkan  kemampuannya  dalam  hal kapasitas  SDM,  kapasitas  lembaga,  ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  jaringan kerjasama. Hal tersebut diperlukan untuk melindungi segenap masyarakat sekitar daerah bencana  agar  dapat  menekan  angka  korban  jiwa,  kerugian  materi.  Dengan  adanya Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Gresik  sebagai  garda  terdepan dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir, diharapkan mampu tercipta profesionalitas dalam aktualisasi manajemen bencana yang terjadi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  peran Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dalam  manajemen  bencana  saat  tanggap darurat bencana banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  Menurut  (Furlog, Lovelace  &  Lovelace,  2000)  dikutip  (Yuwanto,  2012:83-84)  yang  menjelaskan  bahwa penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  suatu fenomena.  Serta  berikut  adalah  ciri-ciri  penelitian  deskriptif  yaitu,  penelitian  yang bertujuan  memaparkan  situasi  atau  peristiwa,  penelitian  ini  tidak  mencari  atau
menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji  hipotesis  atau  membuat  prediksi,  karakteristik data  diperoleh  dengan  ukuran-ukuran  kecenderungan  pusat  ( central  tendency) atau ukuran  sebaran (dispersion )  dengan  tujuan  untuk  memberikan  gambaran  lengkap mengenai kenyataan sosial atau suatu fenomena, dengan cara mendeskripsikan beberapa variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti antara fenomena yang diuji. Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  memiliki  tujuan  untuk  memaparkan  peran  BPBD Kabupaten  Gresik  dalam  tanggap  darurat  bencana  banjir  di  Kabupaten  Gresik.  Fokus dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui  peran  BPBD  dalam  tanngap  darurat penanggulangan  bencana  banjir  di  Kabupaten  Gresik.  Lokus  penelitian  Badan Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Gresik,  dengan  menggunakan  dasar  teori berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  7  tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana.  Proses  penanggulangan  bencana  meliputi tahap  pra  bencana,  tanggap  darurat  bencana,  pasca  bencana,  dan  peneliti  mefokuskan pada satu aspek tanggap darurat bencana saat terjadinya bencana.
Data- data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari dari data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan pegawai  BPBD  Gresik  sebagai  aktor  utama  dalam  menangani  kasus  bencana  banjir  di Kabupaten  Gresik,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber-sumber  tertulis seperti dokumen, laporan, dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini  menggunakan  observasi,  wawancara,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  data  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman  (2014:8)  dalam terjemahan  (Rohidi,  2009)  yaitu  analisis  data  kualitatif  dilakukan  melalui  beberapa tahap,  meliputi:  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Manajemen  bencana  adalah  kegiatan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengendalikan  bencana  dan  keadaan  darurat,  sekaligus  memberikan  kerangka  kerja untuk  menolong  masyarakat  dalam  keadaan  beresiko  tinggi  agar  dapat  menghindari ataupun pulih dari dampak bencana (Sinaga, 2015). Manajemen  bencana adalah suatu proses  yang  harus  diselenggarakan  terus  menerus  oleh  segenap  pribadi,  kelompok, dan  komunitas  dalam  mengelola  seluruh  bahaya  (hazards)  melalui  usaha-usaha meminimalkan  akibat  dari  bencana  yang  mungkin  timbul  dari  bahaya  tersebut (mitigasi)  dikutip  (Hidayah,  2015).  Selanjutnya    pendapat  lain  juga  dikemukan  oleh Kusumasari  (2015)  dikutip  (Sukmana,  2018) menyatakan  bahwa  secara  umum menejemen bencana ( disaster management ) merupakan rangkaian fase penanggulangan bencana  yang  meliputi:  (1)  Fase  Mitigasi (Mitigation );  (2)  Fase  Kesiap-siagaan (Preparedness); (3)  Fase  Tanggap  darurat (Emergency  respons) ;  dan  (4)  Fase Pemulihan (Recovery).
Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana  adalah  serangkaian  upaya  yang  meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan
rehabilitasi.  Kegiatan  penanggulangan  bencana  bertujuan  untuk  mengurangi  dari ancaman bencana. Proses penanggulangan bencana meliputi tahap:
a. Pra bencana
Penyelenggaran penanggulangan bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun  2007  dapat  dilakukan  sebelum  bencana  terjadi  melalui  beberapa  kegiatan, yaitu  kesiapsiagaan  bencana,  peringatan  dini  dan  mitigasi  bencana.  Kesiapsiagaan bencana  merupakan  hal  mendasar  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  terjadinya bencana  melalui langkah-langkah  yang  berdaya  guna,  dengan  adanya  kesiapsiagaan tersebut masyarakat akan lebih waspada dan siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Selain  itu  dilakukannya  mitigasi  bencana  yang  merupakan  suatu  usah  untuk mengurangi  resiko  bencana,  baik  dilkakukan  dengan  cara  peningkatan  kemampuan dalam menghadapi bencana, pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan untuk menunjang  penanggulangan  bencana  agar  dampak  yang  ditimbulkan  dari  bencana tersebut dapat diminimalisir.
b. Tanggap Darurat Bencana
Menurut  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007,  tanggap  darurat  bencana merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  terjadi  bencana  untuk menangani  dampak  yang  ditimbulkan  dari  bencana  tersebut.  Tanggap  darurat bencana  dapat  dilakukan  dengan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta  benda, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan  yang  aman,  serta  pemulihan  sarana  dan prasarana.  Tetapi  BPBD  Kabupaten  Gresik  dalam  menjalankan  tupoksinya  selain berlandaskan pada UU No. 24 Tahun 2007, juga berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten  Gresik  Nomor  7  tahun  2012,  Tanggap  Darurat  Bencana  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  segera  pada  saat  kejadian  bencana untuk  menangani  dampak  buruk  yang  ditimbulkan,  meliputi  kegiatan  evakuasi korban,  penyelamatan  nyawa  dan  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
c. Pasca Bencana
Pasca  bencana  dapat  dilakukan  dengan  adanya  rehabilitasi  dan  juga rekonstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, rehabilitasi adalah perbaikan  dan  pemulihan  semua  aspek  pelayanan  publik  atau  masyarakat  sampai tingkat  yang  memadai  pada  wilayah  pasca  bencana  dengan  sasaran  utama  untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan  kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi dikemukakan oleh B.N  Marbun  adalah  pengembalian  sesuatu  ketempatnya  yang  semula;  penyusunan atau  penggambaran  kembali  dari  bahan-bahan  yang  ada  dan  disusun  kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (Muzwardi, 2016).
Peneliti  memfokuskan  pembahasan  manajemen  bencana  hanya  pada  satu aspek,  yaitu  saat  terjadi  bencana  atau  tanggap  darurat.  Dalam  hal  ini  bencana  yang dimaksud adalah banjir kali lamong di  Kabupaten Gresik,  yang kemudian dikaitkan dengan  peran  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dalam  manajemen  bencana banjir Kali Lamong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun
2012  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  (Peraturan  Daerah Kabupaten  Gresik  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana, 2012). Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi yang tidak  bisa  dipisahkan  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya.  Dalam  hal  ini  peran  BPBD Kabupaten  Gresik  dalam  tanggap  darurat  bencana  adalah  serangkaian  upaya  yang mencakup  kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta  benda,  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pengurusan  pengungsi,  penyelamatan,  serta  pemulihan  sarana  dan prasarana.
Pada  tahap  ini  terdapat  langkah-langkah  yang  harus  segera  dilakukan  agar dampak dari kejadian bencana banjir yang terjadi tidak menimbulkan kerugian yang semakin  besar.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  Bidang  Kedaruratan  dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik.
Tanggap  darurat  bencana  dilakukan  saat  terjadinya  bencana  untuk  menangani dampak-dampak  yang  ditumbulkan,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti dengan BPBD Kabupaten Gresik mengenai tanggap darurat bencana meliputi:

## 1. Pengkajian secara cepat dan tepat
Pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  merupakan  suatu  tindakan  pengambilan data  di  lapangan  pada  saat  terjadinya  bencana.  Data  tersebut  berupa  data  jumlah korban,  data  identitas  korban,  data  kerusakan,  dan  sebagainya.  Hal  ini  dilakukan untuk menentukan tindakan apa saja yang perlu dilakukan dan juga untuk memenuhi kebutuhan  saat  terjadinya  tanggap  darurat  bencana.  Dalam  pengkajian  secara  cepat dan  cepat  BPBD  Kabupaten  Gresik  terus  berkoordiasi  dengan  pemerintah  setempat guna sebagai validitas BPBD dalam menerjunkan personel ke lapangan.
Berdasarakan  data  yang  dihimpun  dari  BPBD  Kabupaten  Gresik  selama tahun  2019  terjadi  beberapa  kali  banjir  dengan  Maret  sebagai  bajir  terekstrim  yang terjadi pada tahun tersebut. Cakupan lokasi dari dampak terjadinya banjir  merendam tujuh  kecamatan  di  Kabupaten  Gresik  dengan  lima  diantaranya  dengan  keadaan terparah  yaitu  Kecamatan  Cerme,  Menganti,  Benjeng,  Balongpanggang,  dan Driyorejo,  dengan  banyaknya  daerah  yang  terkena  dampak  banjir  menyebabkan 12.988  KK  tergenang  banjir,  kerusakan  saran  prasarana  umum  seperti  sekolah, tempat  ibadah,  fasilitas  kesehatan,  gedung  pemerintahan,  dan  pasar.  Selain  itu tambak dan sawah merupakan salah satu yang memiliki kerugian besar.
Dengan  banyaknya  dampak  yang  ditimbulkan  maka  pemerintah  dalam  hal ini  BPBD  menentukan  tindakan  apa  yang  harus  diambil  secara  cepat  agar  tidak menimbulkan  kerugian  yang  lebih  banyak.  BPBD  menjalankan  perannya  dalam penangangan  darurat  bencana  sebagai  komando,  pelaksana,  dan  koordinator  ketika berada dilapangan. Saat terjadinya bencana BPBD telah siap dengan peralatan yang dibutuhkan  seperti  perahu  karet  yang  dapat  digunakan  untuk  mengevakuasi masyarakat,  pelampung  yang  wajib  dibukan  pada  saat  melakukan  evakuasi  korban, dan  alat  pendukung  lainnya.  Selain  itu  BPBD  dan  juga  OPD  lainnya  juga menyiapkan  kebutuhan  dasar  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  saat  terjadinya bencana,  seperti  posko  bantuan, air  bersih,  tempat  pengungsian,  dan  juga  makanan.
Selain  menyediakan  kebutuhan  dasar,  BPBD  Kabupaten  Gresik  juga  melakukan pemantauan  terhadap  sarana  dan  prasana  umum  yang  terkena  dampak  bencana banjir. Dengan adanya pengkajian cepat dan tepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Gresik dapat mengevaluasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi.

## 2. Program Pengerahan Sumberdaya Manusia
Pengerahan sumber daya manusia yaitu memanfaatkan potensi sumber daya para  anggota  BPBD  yang  berkompeten  dalam  penanggulangan  bencana.  Tindakan yang  dilakukan  BPBD  Kabupaten  Gresik  yaitu  mengerahkan  sumber  daya  manusia yang  potensial.  Menurut  pemaparan  hasil  wawancara  dengan  pihak  BPBD Kabupaten  Gresik  dalam  mengerahkan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  BPBD Kabupaten  Gresik  tentunya  para  anggota  yang  ditunjuk  dalam  keadaan  sehat jasmani/  rohani,  telah  mengikuti  pelatihan,  dan  sudah  berpengalaman  di  bidang kedaruratan  bencana.  BPBD  Kabupaten  Gresik  terus  berupaya  meningkatkan kapasitas  aparatur  dimana  dalam  meningkatkan  kapasitas  aparatur  harus  ada spesifikasi  kompetensi  yang  dikeluarkan  oleh  LSP  yang  dimana  para  anggota/ pegawai betul-betul kompeten di bidangnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan  keterampilan  dalam  menghadapi  bencana.  Hal  ini  dirasa  sangat  penting  karena untuk memperlancar proses kegiatan evakuasi korban saat terjadi bencana.
BPBD  Kabupaten  Gresik  sendiri  telah  mempunyai  pasukan  yang  akan dikerahkan  saat  terjadi  bencana.  Pasukan  tersebut  adalah  Tim  Reaksi  Cepat  (TRC) dan  Tim  Kaji  Cepat  (TKC).  Tim  Reaksi  Cepat  mempunyai  tugas  untuk  merespon dengan  segera  ketika  terjadi  bencana,  kemudian  melakukan  pendataan  korban, bagaimana situasi dan kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan oleh korban terdampak  bencana,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  SKPD  terkait  untuk penanganan  respon  setelah  menerima  laporan  adanya  kejadian  bencana, penyelamatan  korban,  tindakan  evakuasi,  penyediaan  kebutuhan  dasar,  dan penyediaan  dapur  umum.  Sedangkan  Tim  Kaji  Cepat  datang  ke  lokasi  bencana setelah  mendapat  instruksi  dari  Tim  Reaksi  Cepat  yang  bertugas,  Tim  Kaji  Cepat memiliki  tugas  untuk  mengkaji/  menilai  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  bencana yang  terjadi.  Ketika  terjadi  bencana  maka  BPBD  Kabupaten  Gresik  akan  langsung mengirim  Tim  Reaksi  Cepat  dan  Tim  Kaji  Cepat  dengan  memanfaatkan  segala fasilitas  yang  ada  seperti  mobil ranger ,  perahu  karet,  pelampung,  dan  sebagainya. Staf pegawai BPBD Kabupaten Gresik mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat dalam pelaksanaan kedaruratan bencana banjir sudah sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  seperti  yang  terdapat  dalam  Peraturan Kepala  BNPB  No.  9  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Tetap  Tim  Reaksi  Cepat  Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Program Pengerahan Peralatan dan Logistik
Selain  melakukan  pengerahan  sumber  daya  yang  memadai  saat  melakukan tindakan  kedaruratan  bencana  banjir  di  lokasi,  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik juga melakukan kegiatan  pendukung  selain  pengerahan  sumber  daya  manusia,  yaitu  dengan
memberikan  bantuan  atau  sumbangan  kepada  korban  bencana  banjir.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  staf  pegawai  BPBD  Kabupaten  Gresik,  bahwa  pemberian bantuan  logistik  pada  korban  bencana  banjir  harus  tepat  sasaran,  artinya    BPBD Kabupaten  Gresik  telah  melakukan survey ke  lokasi  terdampak  banjir  dan mengambil  keputusan  siapa  saja  yang  berhak  menerima  bantuan.  Masyarakat  yang menjadi  korban  bencana  banjir  tentunya  mengalami  kerugian  harta  benda,  oleh karena  itu  untuk  membantu  mereka  dari  musibah  tersebut,  maka  diperlukan pemberian  bantuan  kebutuhan  dasar  minimal  selama  3  hari  maupun  bahan  material sebagai  stimulus  atau  pendorong  agar  masyarakat  korban  bencana  dapat  bertahan hidup  seperti  dalam  keadaan  normal  sebelum  terkena  bencana.  Oleh  karena  itu perlunya  BPBD  Kabupaten  Gresik  memiliki buffer  stock atau  persediaan  logistik yang  senantiasa  siap  diberikan  kepada  korban  bencana  banjir.  Dalam  hal  bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ini BPBD Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  APBN/  APBD,  dan mendapatkan  bantuan  dari  pihak  swasta  juga.  Dalam  keadaan  tanggap  darurat bencana,  pemberian  bantuan  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Gresik  sesuai standar  minimal,  yang  meliputi:    1).  Penampungan/  tempat  hunian  sementara,  2). Pangan, 3). Sandang, 4). Kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi, 5). Pelayanan kesehatan, 6). Sarana kegiatan ibadah.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  staf  pegawai  BPBD  Kabupaten  Gresik dalam  wawancaranya  dengan  penulis,  dikatakan  bahwa  pemerintah  akan menyediakan posko bencana dilokasi yang aman, dan didaerah wilayah  yang tinggi sehingga  dapat  mencegah  apabila  sewaktu-waktu  banjir  datang  kembali.  Namun masyarakat  korban  bencana  juga  diperbolehkan  jika  ingin  mengungsi  ke  rumah saudaranya  yang  aman,  untuk  makanan  kebutuhan  sehari-hari  di  sekitar  posko bencana  disediakan  satu  unit  truk  dapur  umum  untuk  memasak  dan  pihak  BPBD Kabupaten Gresik juga menyumbang makanan tambahan gizi dan makanan siap saji. Kemudian  untuk  pakaian  sehari-hari  harus  tetap  bersih  meskipun  sedang  dalam keterbatasan agar masyarakat korban bencana banjir tetap terjaga kebersihannya  dan tidak  sakit-sakitan,  maka  ada  beberapa  pakaian  yang  diberikan  oleh  BPBD Kabupaten  Gresik  yaitu  seperti family  kit ,  selimut,  perlengkapan  bayi,  pakaian  dan lain-lain.  Sumbangan  ini  berasal  dari  bantuan  dari  pihak  swasta  dan  pihak  relawan juga. Korban bencana banjir yang dipengungsian juga disediakan layanan kesehatan. Masyarakat terdampak bencana bisa memeriksakan kesehatannya dan diberikan obat secara  gratis  jika  diperlukan.  Dalam  hal  ini  BPBD  Kabupaten  Gresik  bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Gresik.
4. Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Penyelamatan dan evakuasi korban merupakan suatu tindakan penyelamatan yang  dilakukan  dengan  pemindahan  penduduk  dari  daerah  yang  rawan  bencana menuju  darah  yang  lebih  aman.  Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan dengan  BPBD  Kabupaten  Gresik,  pada  saat  proses  penyelamatan  dan  evakuasi korban,  petugas  dari  BPBD  Kabupaten  Gresik  akan  mendatangi  lokasi  banjir  untuk
melakukan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban  ataupun  harta  benda.  Dalam  hal  ini biasanya  BPBD  akan  bekerja  sama  dengan  tim  SAR  untuk  bersiaga  apabila  ada kejadian kejadian yang tidak diinginkan seperti korban yang hilang terbawa arus atau ada korban yang harus dievakusi.  BPBD  sebagai komando dalam menginstruksikan proses penyelamatan dan evakuasi korban. Bagi korban yang selamat, petugas BPBD Kabupaten Gresik akan memberikan himabuan kepada masyarakat untuk mengungsi ke  tempat  yang  lebih  aman,  bisa  untuk  ke  rumah  saudara  ataupun  ke  tempat pengungsian yang telah disiapkan. Biasanya warga diungsikan ke tempat yang lebih tinggi seperti balai desa atau ke mushola yang lokasinya aman dari ancaman banjir. Proses  penyelamatan  dan  evakuasi  korban  biasanya  dilakuakn  pada  daerah  yang memiliki  potensi  yang  berbahaya  sehingga  BPBD  akan  mengevekuasi  seluruh masyarakat dan juga harta benda yang masih bisa diselamatkan.
BPBD yang dibantu dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan ataupun TNI akan mendirikan posko kesehatan yang mana masyarakat yang telah di evakuasi akan menerima pertolongan pertama untuk memastikan keadaaanya baik-baik saja.  Selain itu,  pada  saat  terjadinya  bencana,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pelayanan  kesehatan menjadi  utama  untuk  diperhatikan.  Karena  biasanya  pada  saat  terjadinya  banjir banyak  yang  mengeluhkan  kondisi  kesehatannya  seperti  gatal-gatal,  diare,  dan  lain sebagainya.
5. Pemulihan Dini
Pemulihan dini merupakan suatu tindakan mengembalikan dan memperbaiki suatu  kondisi  menjadi  lebih  baik.  Pada  saat  terjadinya  banjir,  BPBD  Kabupaten Gresik  akan  memberikan  karung  yang  berisikan  pasir  untuk  digunakan  dalam perbaikan  tanggul,  hal  tersebut  dilakukan  agar  air  sungai  tidak  meluap  lagi  ke permukiman penduduk.
Pemulihan dini terkait fungsi sarana dan prasarana vital pada lokasi bencana banjir dilakukan untuk tetap berlangsungnya kegiatan kehidupan masyarakat seperti sedia kala. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan segera oleh lembaga terkait yaitu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Pemulihan  sarana  dan  prasarana  dilakukan dengan  perbaikan  lingkungan  bencana,  seperti  membersihkan  jalan-jalan  dari  sisa banjir,  memperbaiki  fasilitas  umum  seperti  sekolah,  fasilitas  kesehatan,  gedung pemerintahan agar proses pelayanan publik dapat dijalankan seperti sebelumnya.
Pemulihan  dini  dapat  dilakukan  secara  gorong  royong  oleh  warga msyarakat, BPBD, TNI, relawan dan lain-lain untuk mempercepat proses perbaikan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Selain pada sarana dan prasaran umum, pemulihan juga dilakukan pada rumah-rumah warga yang  terkena  arus  banjir  yang  biasanya  mengalami  kerusakan  kecil,  sedang,  hingga parah. Biasanya pemerintah akan memberikan banuan kepada korban bencana untuk dapat memperbaiki rumah mereka dengan besaran uang tertentu.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat: merupakan suatu tindakan pengambilan data di lapangan  pada  saat  terjadinya  bencana.  Data  tersebut  berupa  data  jumlah  korban, identitas  korban,  kerusakan,  dan  sebagainya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menentukan tindakan  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  dan  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  saat terjadinya  tanggap  darurat  bencana.  BPBD  menentukan  tindakan  apa  yang  harus diambil  secara  cepat  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  banyak.  BPBD menjalankan  perannya  dalam  penangangan  darurat  bencana  sebagai  komando, pelaksana,  dan  koordinator  ketika  berada  dilapangan.  Dengan  adanya  pengkajian cepat  dan  tepat  yang  dilakukan  BPBD  Kabupaten  Gresik  dapat  mengevaluasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi.
2. Program  Pengerahan  Sumber  Daya  Manusia:  dalam  mengerahkan  sumber  daya manusia yang ada di BPBD  Kabupaten Gresik tentunya para anggota  yang ditunjuk dalam  keadaan  sehat  jasmani/  rohani,  telah  mengikuti  pelatihan,  dan  sudah berpengalaman  di  bidang  kedaruratan  bencana.  BPBD  Kabupaten  Gresik  terus berupaya  meningkatkan  kapasitas  aparatur  dimana  dalam  meningkatkan  kapasitas aparatur  harus  ada  spesifikasi  kompetensi  yang  dikeluarkan  oleh  LSP  yang  dimana para  anggota/  pegawai  betul-betul  kompeten  di  bidangnya  sehingga  dapat meningkatkan  pelayanan  dan  keterampilan  dalam  menghadapi  bencana.  Hal  ini dirasa  sangat  penting  karena  untuk  memperlancar  proses  kegiatan  evakuasi  korban saat terjadi bencana.
3. Program  Pengerahan  Peralatan  dan  Logistik:  Pemberian  bantuan  kepada  korban bencana  banjir  harus  tepat  sasaran,  artinya  pihak  BPBD  Kabupaten  Gresik  telah melakukan  survey  ke  lokasi  terdampak  banjir  dan  mengambil  keputusan  siapa  saja yang berhak menerima bantuan. Dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemberian bantuan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gresik sesuai standar minimal, yang meliputi:  1). Penampungan/ tempat hunian sementara, 2). Pangan, 3).  Sandang, 4). Kebutuhan  air  bersih,  air  minum  dan  sanitasi,  5).  Pelayanan  kesehatan,  6).  Sarana kegiatan ibadah.
4. Penyelamatan dan Evakuasi Korban:  Merupakan suatu tindakan penyelamatan yang dilakukan  dengan  memindahkan  penduduk  dari  daerah  yang  rawan  menuju  daerah yang  lebih  aman.  Petugas  dari  BPBD  Kabupaten  Gresik  akan  mendatangi  lokasi banjir  untuk  melakukan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban  ataupun  harta  benda. Dalam  hal  ini  biasanya  BPBD  akan  bekerja  sama  dengan  tim  SAR  untuk  bersiaga apabila  ada  kejadian  kejadian  yang  tidak  diinginkan  seperti  korban  yang  hilang terbawa arus atau ada korban yang harus dievakusi.
5. Pemulihan Dini: merupakan suatu tindakan mengembalikan dan memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik. BPBD Kabupaten Gresik akan memberikan karung yang berisikan  pasir  untuk  perbaikan  tanggul.  Pemulihan  dini  terkait  fungsi  sarana  dan prasarana  vital  pada  lokasi  bencana  banjir  dilakukan  untuk  tetap  berlangsungnya
kegiatan  kehidupan  masyarakat  seperti  sedia  kala.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan dengan  segera  oleh  lembaga  terkait  yaitu  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah. Journal  of  Management  Review , 2 (1),  161. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118
Bencana, B. K. P. (2007). Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir . Pelaksana Harian Bakornas PB.
Brian,  J.  B.,  &  P,  W.  M.  (2010).  The  importance  of  multiple  performance  criteria  for understanding trust in risk managers. Risk Analysis , 30 (7), 1099–1115.
Deby,  C.  A.,  Cikusin,  Y.,  &  Pindahanto,  R.  (2019).  Peran  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  Dalam  Tahap Kesiapsiagaan  (Studi  Pada  Kantor  BPBD Kota Batu). Jurnal Respon Publik , 13 (3), 34–41.
Faizana, F., Nugraha, A. L., & Yuwono, B. D. (2015). Pemetaan Resiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang. Geodesi Undip , 4 (1), 223–234.
Faturahman,  B.  M.  (2018).  Konseptualisasi  Mitigasi  Bencana  Melalui  Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (2), 2018.
Hamida,  F.  N.,  &  Widyasamratri,  H.  (2019).  Risiko  Kawasan  Longsor  dalam  Upaya Mitigasi Bencana Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Pondasi , 24 (1), 67– 89.
Hidayah,  K.  (2015).  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Di  Era  Otonomi  Daerah (Kajian  Terhadap  Penanganan  Kasus  Luapan  Lumpur  Lapindo  Brantas)  (Disaster Management  Policies  In  The  Era  Of  Regional  Autonomy  (Study  on  Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)). Jurnal Borneo Administrator , 11 (3), 298– 315. https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.204
Muzwardi, A. (2016). Kerjasama Korea Selatan –Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam  (Rekontruksi  Aceh  Pasca  Tsunami  Samudera  Hindia). Andalas  Journal  of International  Studies  (AJIS) , 5 (2),  178.  https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.178- 193.2016
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (2012).
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  3  Tahun  2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (2008). Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota MedandalamPenanggulangan BencanaAlam. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , 4 (2), 176–185.
Rohidi, T. R. (2009). Analisis Data Kualitatif. In Qualitative data Analysis . UI Press.
Sadat,  A.  (2016).  Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencan  Daerah  dalam Pengurangan  Resiko  Bencana  Di  Kota  Baubau. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 1 (1), 2503–4685.
Simarmata,  P.  (2017).  Hukum  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Hak  Indonesia  Menurut Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 2 (2), 108–123.
Sinaga, S. N. (2015). Peran Petugas Kesehatan dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam. Jurnal Ilmiah Integritas , 1 (1), 1–7.
Suarajatim.id.  (2019). Kali  Lamong  Meluap,  Empat  Kecamatan  di  Gresik  Terendam Banjir . Suarajatim.Id.
Sukmana,  O.  (2018).  Pengetahuan  Manajemen  Bencana  Dan  Kearifan  Sosial  Di
Kabupaten Malang. Sosio Konsepsia , 7 (3), 190–204.
https://doi.org/10.33007/ska.v7i3.1417
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2007).
Yuwanto, L. (2012). Pengantar Metode Penelitian Eksperimen . Dwiputra Pustaka Jaya.