Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## CONFLICT CONSUMPTION OF SALT LAND
(QUALITATIVE DESCRIPTIVE STUDY IN SALT FARMERS DEMANDING RIGHTS TO LAND BY PT. SALT)
KONFLIK PEREBUTAN LAHAN GARAM ( STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA MASAYARAKAT PETANI GARAM YANG MENUNTUT HAK ATAS LAHAN OLEH PT. GARAM )
Diska Ariesta Fajriani Guru SMA Negeri 1 Kalianget Sumenep diarfa_rd@yahoo.co.id
(*) Corresponding Author
How to Cite: Rio  (2020). Title of article. Santhet, 4(2),                                                                          doi: 10.36526/js.v3i2.

## Abstract
Received :  15 september 2019 Revised   :    5 Oketober  2020 Accepted :  25 Oktober 2020
Keywords: Conflict; Salt Farmer; mediation; The  conflict  that  was  happened  in  a  salt  land  had  been  taking  place  for many year ago and flipped again at july 2009. This matter was cocked by strunggle the land is a 1975 to the owner of the land. So, it cocked a conflict between two of side, it’s a happened between a salt farmer were united Al –
Jihad Foundation.  Based from the result of this research concluded that the conflict happened between salt farmer not only happened unilaterally but it’s happened too between salt farmer in Pinggir Papas then caused cracked a connection  kindsip  sosial  between  the  farmers.  The  problem  is  cocked distribution a land done with no wise by the defending the land. Is solving the  problem  have  been  done  the  way  mediation  meeting  which  involved many out sider, but until yhis moment this is not. Find an agreement from the side of  salt farmer.
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## PENDAHULUAN
Madura  adalah  salah  satu  pulau terbesar  di  Indonesia  yang  terkenal  eksotis karena  kealamiannya  dengan  pesona  alam, budaya dan masyarakatnya. Mulai kerapan sapi, seni tarian dan musik tradisional, serta arsitektur bangunan  kerajaan  atau  keraton  di  Sumenep. Pulau  Madura  yang  merupakan  salah  satu wilayah yang memiliki dominansi potensi lokal di bagian  kekayaan  laut  sangat  menunjang  dalam hal  penyokong  perekonomian  masyarakat sehingga Madura dekat dengan identitas sebagai pulau  penghasil  garam.  Mayoritas  mata pencaharian  masyarakat  di  sektor  pemanfaatan
kekayaan  laut  diantaranya  adalah  nelayan  yang berjumlah  36.521orang,  petani  rumput  laut sebanyak 6.325 orang. Dilihat dari sisi yang lain pemanfaatan air laut tersebut nantinya juga bisa diproduksi  menjadi  garam,  oleh  sebab  itulah orang  Madura  sebagian  besar  dalam  profesinya sebagai  petani  garam  yang  mana  juga memanfaatkan air laut untuk dijadikan garam .

## Konflik Atas Lahan Garam
Resistensi  petani  merupakan  suatu reaksi  defensif  akibat  tidak  terjaminnya kehidupan  petani.  Dengan  tidak  terjaminnya kehidupan  petani,  maka  resistensi  tersebut  di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
pakai  sebagai  survival  stategy,  dalam menghadapi  ketidakpastian.  Mereka  menggarap resistensi  melalui  reklaiming  tanah  tersebut sebagai  satu-satunya  aksi  politik  yang  tepat, efektif  konkrit  yang  dimiliki  bergaining  position bagi  perbaikan  ekonomi  dan  penghidupan mereka di kemudian hari, terlebih secara historis mereka  mempunyai  hak  terhadap  Bekas  lahan pegaraman  tersebut,  yang  di  berikan  leluhur mereka. Jauh sebelum aksi reklaiming itu terjadi, sebenarnya  para  petani  telah  berupaya  unutk mendapatkan  tanah  merekan  melalui  prosedur dan  mekanisme  hukum  yang  berlaku,  namun karena  akses  untuk  itu  buntu  dan  tidak  ada kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Secara ekonomi faktor inilah yang merangsang resistensi mereka, karena akan menentukan kesejahteraan mereka nantinya. Menurut Herlambang Perdana,
Reklaiming  adalah  salah  satu  bentuk  gerakan sosial. Sebagai gerakan sosial, reklaiming sangat terkait dengan dnamika politik makro. Reklaiming berkaitan  langsung  dengan  terbuka  atau tertutupnya  struktur  politik  nasional.  Keberadaan gerakan  reklaiming,  dilatarbelakangi  oleh
munculnya berbagai kelompok
yang mendominasi,  baik  secara  ekonomi  maupun politis,  berusaha  mengklaim-lebih  tepatnya melakukan  penjarahan  terhadap  hak  atas sumberdaya  alam  yang  dimiliki.  Kelahiran gerakan  reklaiming,  dapat  dikatakan  sebagai conditio  sine  qua  non  yang  dipicu  oleh  kejadian yang sama sebelumnya yaitu, perampasan paksa hak  atas  kepemilikan  sumberdaya  alam  rakyat. Namun  demikian,  jika  ditarik  lebih  keatas  apa yang menyebabkan petani terlibat dalam sebuah gerakan  sosial,  diantaranya  gerakan  reklaiming.
Ada  banyak  teori  dan  perspektif  yang  bisa memberikan  jawaban  terhadap  pertanyaan tersebut diantaranya 1) perspektif moral ekonomi, 2)  perspektif  ekonomi  politik,  3)  perspektif historis,  4)  perspektif  teori  radikal,  dan  4) perspektif teori revolusi sosial.
Terkait dengan hal tersebut maka teori konflik  menilai  keteraturan  yang  terdapat  dalam masyarakat  itu  hanyalah  disebabkan  karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas  oleh  golongan  yang  berkuasa.  Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi yang mana keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya  sebagai  berikut,  distribusi  kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi  faktor  yang  menentukan  konflik  sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu  tanda  dari  adanya  berbagai  posisi  dalam masyarakat.  Struktur  yang  sebenarnya  dari konflik-konflik  harus  diperhatikan  di  dalam susunan  peranan  sosial  yang  dibantu  oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapat  dominasi.  Tugas  utama  menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.
Kekuasaan  dan  wewenang  senantiasa menempatkan  individu  pada  posisi  atas  dan posisi  dalam  sturktur.  Karena  wewenang  itu adalah  sah,  maka  setiap  individu  yang  tidak tunduk  terhadap  wewenang  akan  dikenakan sanksi.  Dengan  demikian  masyarakat  disebut oleh  Dahrendorf  sebagai  persekutuan  yang terkoordinasi  secara  paksa  (imperatively coordinated associations). Oleh karena kekuasaan  selalu  memisahkan  dengan  tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat  selalu  terdapat  dua  golongan  yang
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
saling  bertentangan.  Masing-masing  golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan  secara  substansial  dan  secara langsung  di  antara  golongan-golongan  itu. Pertentangan  itu  terjadi  dalam  situasi  dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status-quo sedangkan golongan  yang  dikuasai  berusaha  untuk mengadakan perubahan-perubahan.
Pertentangan  kepentingan  ini  selalu  ada  setiap waktu  dan  dalam  setiap  struktur.  Dalam  situasi konflik  seorang  individu  akan  menyesuaikan  diri dengan  peranan  yang  diharapkan  oleh golongannya  itu,  yang  oleh  Dahrendorf  disebut sebagai peranan laten (Ritzer, 2003: 27).
Kedua  golongan  tersebut  dalam permasalahan  konflik  disini  adalah  pihak  petani garam  dengan  PT.  Garam  dimana  keduanya memiliki  kepentingan  yang  saling  bertentangan. PT.  Garam  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) adalah  pemegang kekuasaan atas aset lahan  garam  yang  diklaim  tersebut.  Sementara para  petani  yang  tergabung  dalam  kelompok berupaya  mengambil  alih  kembali  lahan  yang semula diakui sebagai wariasan leluhur.
Dahrendorf    membedakan  golongan yang  terlibat  konflik  itu  atas  dua  tipe  yaitu Kelompok  semu  (quasi  group)  dan  kelompok kepentingan(interest  group).  Kelompok  semu merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau  jabatan  dengan  kepentingan  yang  sama yang  terbentuk  karena  munculnya  kelompok kepentingan.  Sedangkan  kelompok  yang  kedua yakni  kelompok  kepentingan  terbentuk  dari kelompok  semu  yang  lebih  luas.  Kelompok kepentingan  ini  mempunyai  struktur,  program, tujuan  serta  anggota  yang  jelas.  Kelompok
kepentingan  inilah  yang  menjadi  sumber  nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.
Dahrendorf    berpendapat  bahwa konsep-konsep  seperti  kepentingan  nyata  dan kepentingan  laten,  kelompok  kepentingan  dan kelompok  semu,  posisi  dan  wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk menerangkan  bentuk-bentuk  dari  konflik.  Di bawah  kondisi  ideal,  tidak  ada  lagi  variabel  lain yang  diperlukan  untuk  dapat  menerangkan sebab-sebab  timbulnya  konflik  sosial.  Dalam kondisi  yang  tidak  ideal  memang  masih  ada beberapa  faktor  yang  dapat  berpengaruh  dalam proses  terjadinya  konflik  sosial.  Di  antaranya kondisi  teknik  dengan  personal  yang  cukup. Kondisi politik dengan suhu yang normal, kondisi sosial  dengan  adanya  rantai  komunikasi.  Faktor lain  menyangkut  cara  pembentukan  kelompok semu. Kalau pembentukannya  cukup acak  serta benar-benar  ditentukan  oleh  kesempatan  maka konflik kelompok tidak akan muncul.
Aspek  terakhir  teori  konflik  Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial.  Konflik  menurutnya  memimpin  ke  arah perubahan  dan  pembangunan.  Dalam  situasi konflik  golongan  yang  terlibat  melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam  struktur  sosial.  Kalau  konflik  itu  terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat  radikal.  Begitu  pula  kalau  konflik  itu disertai  oleh  penggunaan  kekerasan  maka perubahan struktural akan efektif.
Analisis Dahrendorf
akhirnya menyimpulkan  bahwa  pembagian  kelas  sosial berdasarkan  pemilikan  faktor  produksi  tidak dapat lagi digunakan karena ada faktor lain yang lebih  penting yakni  terpisahnya  faktor
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
kepemilikan dengan faktor pemegang kekuasaan.
1. Pada  dasarnya  konflik  seperti  yang menjadi  perhatian  Lewis  A.  Coser tertuju  pada  bagaimana  konflik sebenarnya  memiliki  fungsi  yang  atau menguntungkan suatu sistem dan tidak harus  merusak  atau  disfungsional. Beberapa  asumsi  dasar  Teori  Konflik Lewis A. Coser adalah sebagai berikut : Konflik  yang  terjadi  antara  kelompok dalam (in-group) dengan kelompok luar (out-group)  secara  langsung  akan mengakibatkan  kekompakan  di  antara kelompok  dalam.  Artinya  konflik  itu akan memperkuat solidaritas kelompok.
2. Konflik  yang  hanya  menyangkut  nilai- nilai  pinggiran  dan  tidak  merembet  ke nilai-nilai dasar justru akan
memperkuat solidaritas kelompok.
3. Konflik  yang  muncul  secara  terbuka tidak  lebih  berbahaya  daripada  konflik yang  muncul  secara  tertutup.  Kecuali bila  yang  tertutup  ini  memiliki  saluran- saluran  konflik  yang  berfungsi  sebagai pengaman  (savety  valve)  sehingga konflik  itu  tidak  sampai  menjadi  besar. Coser  (1956:  41)  melihat  katup penyelamat  (Savety  valve)  demikian berfungsi  sebagai  “  jalan  keluar  yang meredakan  permusuhan  “,  yang  tanpa itu  hubungan-hubungan  di  antara pihak-pihak  yang  bertentangan  akan semakin tajam.
Dalam  membahas  berbagai  situasi konflik  Coser membedakan  konflik yang realistis dari  yang  tidak  realistis.  Konflik  yang  realistis
berasal  dari  kekecewaan  terhadap  tuntutan- tuntutan  khusus  yang  terjadi  dalam  hubungan dan  dari  perkiraan  kemungkinan  keuntungan partisipan,  dan  yang  ditujukan  pada  objek  yang dianggap  mengecewakan.  Di  pihak  lain,  konflik yang  tidak  realistis  adalah  konflik  yang  “bukan berasal  dari  tujuan-tujuan  saingan  yang antagonistis,  tetapi  dari  kebutuhan  untuk meredakan  ketegangan,  paling  tidak  dari  salah satu pihak” (Coser 1959: 49).
Konflik antara kedua  kubu yaitu  petani garam  yang  berhadapan  langsung  dengan penguasa  perusahaan  sekaligus  yang  saat  ini mengusai  aset  lahan  adalah  salah  satu  konflik yang disfungsional, namun jika dikaitkan dengan teori  konflik  Lewis  A.  Coser  juga  sebenarnya menarik  suatu  bentuk  keuntungan  dalam  hal solidaritas dan kekompakan petani yang selama ini  tergabung  dalam  wadah  atau  yayasan  yang memperjuangkan hak atas lahan garam mereka. Mereka para petani tidak akan segan apabila ada pihak  yang  berusaha  merusak  apa  yang  sudah menjadi  ladang  penghasilan  mereka  khususnya di bidang olah garam. Terbukti pada saat petugas dari  PT.  Garam  berusaha  merusak  dan menurunkan  kincir  angin,  serentak  dari  semua warga  masyarakat  petani  garam  desa  sekitar sigap  dalam  bertindak.  Semua  petani menguatkan  barisan  menentang  tindakan  dari petugas PT. Garam yang dianggap tidak pantas dilakukan  sebelum  ada  putusan  dari  Pengadilan Negeri.
Guna  membuktikan  fungsi  konflik, Coser  membahas  fungsi  terhadap  solidaritas sosial  dan  dinamika  kelompok,  baik  kelompok kecil  maupun  kelompok  besar  dengan menggunakan  terminologi  in-group  dan  out-
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
group.  Dalam  masing-masing  kelompok  itu, kohesi  sosial  (keeratan  hubungan  sosial)  akan muncul  ketika  masing-masing  menghadapi konflik.

## METODE PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan politik yang
menekankan  konsep  kekuasaan.  Dengan pendekatan  tersebut  peneliti  dapat  melihat mengenai  strategi  pembentukan  PDRI  yang dilakukan  oleh  pemimpin-pemimpin  Republik Indonesia.  Robson  (dalam  Surbakti,  1992:50). Menyatakan  bahwa  kekuasaan  merupakan kemampuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang  mempengaruhi,  kekuasaan  juga  sebagai interaksi  antara  pihak  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi yang lain  mematuhi.  Teori  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  teori  Konflik.  Dalam masyarakat  selalu  terdapat  konflik  antara kepentingan  dari  mereka  yang  memiliki kekuasaan  otoritatif  yang  berupa  kepentingan untuk  memelihara  atau  bahkan  mengukuhkan status-quo  dari  pola  hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Apabila kepentingan untuk merubah  status-quo  disertai  tindak  kekerasan akan  menyebabkan  perubahan  struktur  yang tiba-tiba.

## PEMBAHASAN
Sumenep  adalah  salah  satu  deretan daerah kabupaten di Madura yang dikelilingi oleh lautan. Dengan luas perairan laut ± 50.000 km2. Sebagai  kabupaten  paling  timur  di  Madura  ini, Sumenep mempunyai potensi daerah khususnya
hasil  garam  yang  diproduksi  oleh  rakyat  secara tradisional.  Pada  umumnya  masyarakat  petani garam adalah mereka yang berdomisili tidak jauh dari  laut.  Seperti  contohnya  di  desa  Kalianget, Pinggir  Papas,  Karanganyar,  dan  Nambakor yang sebagian besar menjadi sentral pembuatan garam terbesar di Sumenep.
Sedangkan  untuk  proses  pembuatan garam  tradisional  rakyat  yaitu  memasukkan  air laut  ke  dalam  tambak,  setelah  itu  air  laut diuapkan hingga tersisa butir garam. Butir garam kasar dikeruk dan dipisahkan dari sisa air tambak dan  di  masukkan  ke  dalam  karung  .Musuh tambak garam adalah hujan. Jika hujan maka air garam  tidak  bisa  dipakai  maka  diulang  lagi prosesnya.  Hanya  cukup  bermodalkan  tambak garam,  kincir  dan  alat-alat  penunjang  lainnya. Musim  kemarau  dan  terik  matahari  merupakan faktor  pendukung  keberhasilan  dan  kualitas garam  ini.  Proses  pembuatan  garam  yang berlangsung  sekitar  5  bulan  ini  membutuhkan kerja  yang  intensif.  Aliran  air  laut  ke  lahan pegaraman melalui proses penyaringan sehingga menghasilkan  kualitas  air  laut  yang  baik  dan bebas  dari  pencemaran.  Setelah  seminggu biasanya  para  petani  mulai  bisa  memanen  hasil garam  yang  kemudian  dibungkus  dalam  sak karung  yang  nantinya  para  petani  tersebut menjualnya kepada juragan.
Hal  tersebut  berlangsung  terus- menerus  seperti  biasanya  namun  hingga akhirnya  munculnya  suatu  bentuk  disintegrasi atau  konflik  atas  lahan  garam  antara  petani garam  dengan  PT.  Garam  yang  mengklaim bahwa  lahan  tersebut  adalah  aset  dari  PT. Garam.  "TANAH  ini  milik  rakyat."  Tulisan  itu mencolok  di  papan  yang  terpancang  tegar  di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
pintu  masuk  kawasan  lahan  pegaraman  di daerah  Karanganyar,  Kecamatan  Kalianget, Kabupaten  Sumenep.  Di  samping  papan  itu terbentang poster, "Pegawai PT. Garam dilarang masuk,  polisi  dan  TNI  jangan  mau  disogok." (Serambi Madura).
Itulah  cara  masyarakat  Karanganyar dan  Pinggir  Papas  melakukan  reklaiming  atas lahan  pegaraman  sekitar  4.000  hektar  yang  kini dikuasai  PT.  Garam  (Persero).  Lebih  kurang 3.000  jiwa  masyarakat  yang  melakukan reklaiming itu tergabung dalam  kelompok Tanah
Leluhur. Dasar reklaiming-nya adalah
seharusnya tanah itu dikembalikan kepada rakyat tanggal 7 Agustus 1986.
Dalam  sejarah  kepemilikannya  pada tanggal 3 Agustus 1936, klebun atau kepala desa dua  desa  itu  masing-masing  Sastro  Wijoyo  dan Sastro  Sudirso  menyerahkan  lahan  itu  kepada Bupati  Sumenep  Kanjeng  Raden  Samadikun. Jika  sudah  50  tahun  akan  dikembalikan  ke petani.  Salah  satu  tokoh  petani  di  desa  Pinggir Papas  menegaskan  bahwa  bukti  yang  sudah dimiliki  itu  sah,  Oleh  karena  itu  sudah  menjadi keharusan bahwasanya mereka  mempunyai hak atas  tanah  warisan  leluhur  tersebut  (Anwar Hudijono).
Pada  tahun  1986,  masyarakat  sudah mulai  menggunjingkan  secara  lirih-lirih.  Tetapi tidak  ada  yang  berani  terang-terangan  karena masih  kuatnya  represi  rezim  saat  itu.  Apalagi untuk melakukan protes secara terbuka, risikonya terlalu  besar.  Pengalaman  sudah  mencatat, harus masuk tahanan, diintimidasi, diteror. Akan dengan  mudah  mendapat  stigma  sebagai  PKI atau  anti  pembangunan,  anti  pemerintah. Merupakan tipikal Orde Baru, setiap suara rakyat
atas keadilan dan kebenaran dipersepsi sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan terhadap negara
Baru  pada  tahun  1998  bersamaan dengan  gelora  reformasi  yang  ditandai  dengan merosotnya  kepercayaan  rakyat  terhadap negara,  rakyat  mulai  berani  menggugat.  Rakyat mencoba negosiasi langsung dengan PT. Garam, unjuk  rasa  ke  DPRD  dan  Pemda,  memasang pancang  reklaiming  sampai  melakukan  blokade karyawan PT. Garam.
Di  sebagian  areal  itu,  ada  kelompok lain  yang  mengklaim.  Mereka  adalah  bekas pemilik tanah seluas 982 hektar yang dibebaskan tahun  1975  oleh  PT.  Garam.  Dari  sekitar  800 petani,  sebanyak  170  diantaranya  tergabung dalam  Yayasan  Al-Jihad.  Lainnya  bergerak dalam  Kelompok  Gapura,  Kelompok  Delapan maupun  diam  sama  sekali  menunggu  hasil perjuangan  kawan-kawannya.  Pada  tahun  1975 tanah pegaraman milik petani itu dibebaskan oleh PT.  Garam  dengan  alasan  untuk  modernisasi. Para  petani  Karangnyar  masih  ingat  bagaimana saat  itu  rakyat  menolak.  Sebab,  itulah  satu- satunya alat produksi mereka.  Rakyat menangis berusaha keras mempertahankan.
Bayangan  mengalami  degradasi  sosial terbukti nyaris secara absolut. Dari petani pemilik lahan  menjadi  petani  penggarap  atau  bahkan buruh  olah  pegaraman  maupun  buruh  angkut. Lahan  itu  memang  menjanjikan  rezeki  yang besar. Lahan produktif bisa menghasilkan 90-100 ton  per  hektar.  Kalau  dibuat  rata-rata,  lahan  di kawasan itu menghasilkan 70 ton per hektar. Jika harga  garam  sekarang  Rp  250.000  per  ton, berarti  per  hektar  menghasilkan  uang  Rp  17,5 juta  per  musim.  Untuk  itulah  kalau  tanah  itu
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
diserahkan  kepada  petani,  petani  sanggup memberikan ke PEMDA per tahun Rp 500.000.
Tanah  bagi  mereka  juga  memiliki  nilai religi.  Merupakan  amanat  leluhur  untuk melestarikan budaya dan kehormatan. Tanah itu merupakan tempat semayam  jasad leluhur yang harus  dijaga  kesakralannya.  Tradisi  di masyarakat  itu,  kuburan  leluhur  berada  di pekarangan dekat rumah. Sehingga jika tanah itu digusur  untuk  lahan  pegaraman,  otomatis  akan menggusur kuburan leluhurnya.
Rakyat  menerima  uang  pembebasan itu  dengan  menangis  untuk  itulah  rakyat  hanya bisa  pasrah.  Sampai-sampai  lahan  dan  uang ganti  rugi  juga  dipotong.  Salah  seorang  petani mengaku  bahwasanya  tanahnya  yang  lebih 12.000  meter  persegi  hanya  dihitung  11.000 meter  persegi.  Diperkirakan,  total  luas  tanah yang  dibebaskan  sekitar  1.350  hektar  tetapi dihitung  cuma  982  hektar.  Sisanya  dibagi-bagi sebagai  barang  rayahan.  Sehingga  muncul pemilik-pemilik  baru  di  luar  desa  tersebut.  Uang ganti  rugi  yang  diterima  rakyat  sebagian  besar hanya  sekitar  50  persen.  Dari  sejumlah  bukti pembayaran  dan  akta  jual  beli  terlihat pemotongan itu. Ada yang di akta jual beli tertulis Rp 1,2 juta, tetapi di kuitansi hanya Rp 528.000. Mereka  tidak  berani  mempermasalahkan potongan  itu  karena  pada  dasarnya  menerima saja dengan terpaksa dan ketakutan.
Untuk  meredakan  kegelisahan  rakyat, PT.  Garam  menerbitkan  SK  Nomor  1222  tahun 1975 yang isinya selama modernisasi pegaraman belum  dilaksanakan,  petani  pemilik  tanah diperbolehkan menggarap
lahannya.
Keterhiburan  petani  tidak  lama.  Setahun kemudian PT. Garam menerbitkan SK 370 tahun
1976 yang isinya membatalkan SK 1222. Rakyat pegaraman  itu  terserpih-serpih  dalam  pelbagai kelompok.  PT.  Garam  punya  andil  besar  dalam menyusun
skenario pemecahbelahan masyarakat  dan  konflik  horizontal.  Reklaiming pertama  dilakukan  Kelompok  Delapan,  berasal dari bekas pemilik yang dibebaskan tahun 1975. Belum  apa-apa  sudah  pecah  karena  sebagian menerima  60  hektar  garapan  lahan  dari  PT Garam,  lainnya  menolak.  Yang  menerima kemudian  pecah  karena  soal  pembagian  lahan. Yang menolak akhirnya membentuk Yayasan Al- Jihad.
Al-Jihad  tidak  mau  menempuh  jalur ekstra-legal  seperti  menguasai  tanah  lebih  dulu, baru proses legalisasinya menyusul. Di samping alasan  normatif  melanggar  norma  keagamaan, hal itu juga untuk menghindari konflik horizontal. Sebagian  besar  tanah  yang  diklaim  itu  kini  di tangan  penyewa.  Jika  mengambil  alih  tanah  itu bukan  hanya  berhadapan  dengan  PT  Garam, tetapi  juga  berhadapan  dengan  penyewa. Dirusaknya  kantor  Yayasan  Al-Jihad  dan demonstrasi  terhadap  tokoh-tokoh  Al-Jihad  oleh kalangan  penyewa,  adalah  bukti  bahayanya konflik  horizontal.  Tak  bisa  dipungkiri,  Al-Jihad sebenarnya  juga  belum  punya  strategi  yang konkret.  Lantaran  itulah,  bekas  pemilik  lain  di Gapura hampir seluruhnya tidak mau bergabung ke  Al-Jihad.  Mereka  memilih  kuasai  lahan  dulu, proses  hukum  menyusul,  seperti  meniru  pola Simojayan.  Kelompok  Gapura  memang  sudah berhasil  menguasai  lahan,  tetapi  hasilnya sebanyak  5.000  karung  disita  PT.  Garam  yang juga  mengerahkan  tenaga  masyarakat  untuk melakukan penyitaan.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Tanah Leluhur dan Al-Jihad diam-diam juga  saling  curiga.  Sama-sama  khawatir  yang menang  akan  mengambil  hak  atas  tanahnya karena  posisi  lahan  memang  tumpang  tindih. "Inilah  susahnya,  mestinya  untuk  menghadapi PT.  Garam  sebagai  musuh  bersama,  mereka bisa  bersatu,"  kata  Raut  Faiq  Ja'far,  anggota DPRD  Sumenep.  Petani  juga  tidak  memiliki ideologi  yang  jelas.  Di  beberapa  daerah,  ada ideologi yaitu tanah untuk keadilan semua rakyat. "Tetapi di sini, tanah baru untuk diri sendiri. Maka kalau sudah mendapat hak garap, diam, bahkan melawan yang lain. Tidak adanya akidah ini sulit menyusun  perjuangan  bersama,"  kata  Arifin. (http://zkarnain.tripod.com/).
Di  lain  pihak  ada  semacam  konflik horizontal  yaitu  perseteruan  antara  yayasan  Al- Jihad dengan bekas pengelola lahan pegaraman satu  di  desa  Sarokah  kecamatan  Saronggi Sumenep  yang  hingga  kini  belum  menemukan kata  sepakat.  Atas  dasar  itu  PT.  Garam kemudian  mencabut  kontrak  lahan  pegaraman. Kedepan,  pengelolaan  lahan  akan  ditangani langsung  oleh  PT.  Garam.  Keputusan  untuk mencabut  kontrak  lahan  pegaraman  satu  Desa Sarokah Kecamatan Saronggi Sumenep, setelah kedua  belah  pihak  yaitu  yayasan  Al-Jihad  dan bekas  yayasan  tidak  mau  menyerahkan pengelolaan  lahan  pegaraman  milik  PT.  Garam Kalianget.
Padahal, PT. Garam sudah melakukan pemutusan  kontrak  dengan  yayasan  Al-Jihad, namun  pengurusnya  tidak  mau  menyerahkan pengelolaan  lahan  ke  bekas  yayasan  yang menyewa  pengelolaan  lahan  pegaraman  ke  PT. Garam.  Bahkan  kubu  yayasan  Al-Jihad  terus menghalang-halangi  kubu  bekas  yayasan  yang
akan  menggarap  lahan.  Pengurus  yayasan  Al- Jihad  menganggap  punya  kewenangan  yang sama untuk mengelola lahan pegaraman satu.
Bahkan  pertemuan  antara  kubu  bekas yayasan dan yayasan Al-Jihad sempat ditangani Polres  Sumenep.  Kedua  belah  pihak  sepakat untuk menyelesaikan kasus rebutan pengelolaan lahan  secara  hukum.  Sedangkan  untuk pengelolaan  lahan  sementara  waktu  diserahkan ke  kubu  bekas  yayasan.  Namun  pengurus yayasan  Al-Jihad  kembali  menghalangi  kubu bekas  yayasan  yang  akan  melakukan pengelolaan  lahan  pegaraman  satu  milik  PT. Garam  Kalinget  Sumenep.  Akibat  persoalan tersebut,  PT.  Garam  kemudian  mengambil  alih kembali  pengelolaan  lahan  pegaraman  satu. Pejabat PT. Garam mengancam akan melakukan penyitaan  besar-besaran  bila  pengurus  yayasan Al-Jihad memaksa untuk melakukan pengelolaan lahan yang ada, termasuk akan mengambil hasil produksi garam dari lahan pegaraman satu.
Juru  bicara  kubu  bekas  yayasan, Rahmat  Hidayatullah  menegaskan,  pengurus yayasan  Al-Jihad  menolak  keras  menyerahkan pengelolaan lahan pegaraman, meski PT. Garam sudah  melakukan  pemutusan  kontrak  dengan yayasan  Al-Jihad.  Kepala  bagian  hukum  PT. Garam  Kalianget,  pihaknya  akan  kembali mengambil  lahan  pegaraman  satu  yang  sedang dipermasalahkan  kedua  kubu,  yaitu  pengurus yayasan  Al-Jihad  dan  bekas  yayasan.(  TV Madura Channel, selasa 28 Juli 2009).
Pertemuan  penyelesaian  sengketa kontrak  lahan  pegaraman  antara  bekas  pemilik lahan  dengan  Yayasan  Petani  Garam  Al-Jihad mengalami  jalan  buntu,  pasalnya  bekas  pemilik
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
lahan  tidak  mengakui  keberadaan  yayasan tersebut.
Salah  seorang  bekas  pemilik  lahan Syaiful Rahman menyatakan mosi tidak percaya terhadap  Yayasan  Al-Jihad  tentunya  kami lakukan,  sebab  dalam  pembagian  lahan pegaraman  itu  ternyata  tidak  dilakukan  secara arif,  sehingga  pihaknya  tidak  mengakui keberadaan  Yayasan  itu.  Alasan  pihaknya  tidak mengakui  Yayasan  Al-Jihad,  mengingat  sesuai dengan  Undang-Undang,  bahwa  PT.  Garam dalam  menyewakan  lahannya  kepada  petani tidak  melibatkan  Yayasan,  namun  langsung  ke PT.  Garam.  Syaiful  Rahman  mengatakan,  pihak bekas pemilik lahan menyatakan akan keluar dari Yayasan  dan  untuk  tahap  proses  pangajuan kontrak lahan pegaraman langsung kepada pihak PT.  Garam,  tidak  melalui  Yayasan.  "Kita  keluar dari  Yayasan  Al-Jihad  dan  pengurusan  kontrak lahan  langsung  ke  PT.  Garam,  sehingga  tidak perlu melalui Yayasan," tegasnya. Sementara itu, Ketua  Yayasan  Al-Jihad,  Imam  Sutardjo mengungkapkan,  bekas  pemilik  lahan  yang menyatakan  tidak  mengakui  adanya  Yayasan dengan membuat surat pernyataan tidak menjadi persoalan, sebab keputusan itu berada di tangan mereka  dan  pihaknya  tidak  merasa  keberatan. Yang  jelas,  sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil pertemuan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan  pihak  PT.  Garam  sebagai  pemilik  lahan (www.sumenep.go.id, Selasa 28 Juli 2009).
Petani  garam  di  desa  Pinggir  Papas Kecamatan Kalianget Sumenep meminta kepada pejabat  PT.  Garam  hendaknya  bisa  menahan diri.  Tidak  melakukan  perbuatan  yang memancing terjadinya konflik di bawah. Harapan tersebut  diinginkan  petani  garam  yayasan  Al-
Jihad,  mengingat  sengketa  pengelolaan  lahan pegaraman  tersebut  terjadi  dengan  kubu  bekas yang juga warga desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Sumenep.
Persoalan
pengelolaan lahan pegaraman  satu  di  desa  tersebut  terus memanas,  setelah  kedua  belah  pihak menginginkan  pengelolaan  lahan  pegaraman dimaksud  bisa  segera  ditangani.  Persoalan rebutan  pengelolaan  lahan  pegaraman  satu  ini mencuat,  setelah  pejabat  PT.  Garam  Kalianget Sumenep  memutuskan  kontrak  pengelolaan lahan pegaraman satu dengan kubu yayasan Al- Jihad.  Dan  selanjutnya  lahan  pegaraman  satu tersebut  oleh  pihak  PT.  Garam  disewakan  ke kubu bekas, namun karena masa kontrak belum habis  dalam  hal  ini  kubu  Al  -Jihad  terus mempertahankan lahan dimaksud.
Persoalan pengelolaan lahan pegaraman  satu  tersebut  sekarang  diproses  di Pengadilan  Negeri  Sumenep,  karena  kedua belah  pihak  sama-sama  bersikukuh  untuk pengelolaan  lahan  yang  ada.  Karena  tidak  mau mengalah,  pejabat  PT.  Garam  kemudian berencana  untuk  melakukan  bekasekusi  lahan yang  ada.  Namun  hal  itu  ditentang  oleh  kubu yayasan  Al-Jihad,  dengan  dalih  karena  belum ada  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  Sumenep. Kepala  bagian  hukum  PT.  Garam  Kalianget, menegaskan  pihaknya  sudah  berkali-kali mengirim surat kepada warga desa Pinggir papas Kecamatan Kalianget Sumenep untuk melakukan kontrak  pengelolaan  lahan  pegaraman  satu langsung  dengan  PT.  Garam,  namun  sebagian dari mereka tetap memilih kontrak dengan pihak kedua  yaitu  yayasan  A-  Jihad  (  TV  Madura Channel, Kamis 20 Agustus 2009).
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Selain  itu  akhir-akhir  ini  aksi  sepihak juga  dilakukan  oleh  pihak  dari  PT.  Garam. Sengketa  lahan  pegaraman  antara  Yayasan  Al- Jihad  dengan  PT.  Garam  tampaknya  semakin memanas.  Pada  hari  jumat  tanggal  31  juli kemarin  PT.  Garam  bertindak  anarkis  terhadap sarana pengolahan garam di lahan yang digarap petani  Al-Jihad.  Sedikitnya  delapan  kincir  angin diturunkan secara paksa oleh enam petugas PT. Garam.  Kejadian  ini  sempat  memancing  emosi para  petani  garam.  Sehingga  perang  mulut  pun tidak  bisa  dielakkan.  Untung  saja,  petani  garam yang  bekerja  saat  itu  lebih  banyak  dari  kaum wanita  sehingga  tidak  mengakibatkan  bentrok fisik. Lokasi kejadian ini adalah  di lahan integral Desa  Nambakor,  Kecamatan  Saronggi.  (Radar Madura, Sabtu,1 Agustus 2009).
Sedangkan  di  lokasi  lain  aksi  serupa juga  terjadi  di  Desa  Pinggir  Papas,  Buktinya untuk  kesekian  kali  puluhan  pekerja  PT.  Garam melakukan  usaha  penurunan  kincir  angin  dan pergantian  pekerja  lahan  pegaraman  di  desa Pinggir  Papas.  Oleh  sebab  itulah  ratusan kelompok petani dari Yayasan Al-Jihad menjaga di  sekitar  lokasi  tersebut  sebab  kebetulan  lokasi penurunan  kincir  angin  dan  pergantian  pekerja berdekatan  dengan  pemukiman  warga.  Para petani  menyesalkan  tindakan  tersebut  karena dinilai tidak bermartabat sebab sengketa lahan ini masih  dalam  proses  hukum.  Oleh  karenanya selama  masih  belum  final,  PT.  Garam seharusnya  tidak  boleh  melakukan  cara-cara kekerasan. Ditegaskan pula bahwa jika nantinya konflik  tersebut  berkepanjangan,  maka  PT. Garam  harus  bertanggung  jawab.  Jika  masih belum  ada  keputusan  sidang  bahwa  lahan tersebut  berhak  digarap  oleh  PT.  Garam  maka
Al-Jihad  tetap  akan  mempertahankan  lahan tersebut.  Di  pihak  lain  PT.  Garam  juga mengklaim  bahwa  lahan  yang  dikuasai  petani dari Yayasan Al-Jihad merupakan hak resmi dari PT. Garam. Terkait usaha penurunan kincir angin dan  pergantian  pekerja  PT.  Garam  telah mengeluarkan  surat  edaran  dan  sosialisasi kepada bekas pemilik karena pada aturannya PT. Garam  akan  melakukan  kontrak  langsung dengan  bekas  pemilik  tidak  melalui  yayasan.( Radar Madura, Kamis 20 Agustus 2009).
Mengingat  kesejahteraan  para  petani garam  yang  hanya  menggantungkan  hidupnya pada  musim  garam.  Salah  satu  petani  garam mengatakan  bahwasanya  kalau  sudah  musim hujan  seperti  ini,  petani  garam  hanya  bisa menunggu.  Kalau  mujur,  nanti  ada  yang  minta tolong  memanggil.  Ratusan  kepala  keluarga petani garam yang hanya terampil bertani garam, ketika musim hujan tidak bisa lagi bekerja. Setiap hari  mereka  hanya  menghabiskan  simpanan uang  atau  barang,  yang  mereka  dapatkan selama musim kemarau.

## PENUTUP
Akibatnya,
kemiskinan dan kesengsaraan  erat  dalam  kehidupan  keseharian mereka.  Masalah  kompleks  petani  sejak pembebasan  lahan  oleh  PT.  Garam  adalah perekonomian  petani  bekas  pemilik  lahan menjadi  hancur,  pengangguran  merajalela karena  ketidakpastian  dari  sengketa  lahan tersebut,  anak-anak  putus  sekolah,  dan  bekas pemilik  hanya  menjadi  buruh  penggarap  dan buruh angkut hasil garam PT. Garam. Hal inilah yang  memicu  masyarakat  petani  garam  untuk merebut  kembali  lahan  yang  sebelumnya  diakui miliknya.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.2         Oktober 2020 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## DAFTAR PUSTAKA
Polama  M.  Margaret.  2004.  Sosiologi kontemporer. Jakarta : Rajawali Ritzer    C.  George.  2003.  Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Soekanto  SOerjono,  Lestarini  Ratih.  1988. Fungsionalisme  dan  Teori  KOnflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta : Sinar Grafikah
Harian  Koran  Radar  mAdura,  sabtu  1 Agustus 2009 madura Channel Kamis 20 Agustus 2009.