## SEBUAH UJIAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KESUSILAAN
(Kasus Video Mesum)
Oleh :
Triwanto, SH. Sp. Not. MH *)
Abstrct  :    The purpose of law enforcement is often faced with the exam in its implementation,  especially  related  regulations  in  it  are  still  in debate   and proving to be deepening as well as actors who have a high resistance
Key  words : Examination of law enforcement, Crime morality

## PENDAHULUAN
Norma  hukum  mempunyai  tujuan  mengatur  tata  kehidupan  dalam masyarakat.  Dengan  sarana  hukum  tersebut,  diharapkan  dalam  masyarakat tercipta  kondisi  yang  tertib,  aman,  dan  berkeadilan  sehingga  kepentingan manusia dapat terlindungi. Sebagaimana diungkapkan (Sudikno Mertokusumo ,1999:71) bahwa dalam  fungsinya  sebagai perlindungan  kepentingan manusia, hukum  mempunyai  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Tujuan  pokok hukum  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan ketertiban  dan  kesimbangan.  Dengan  terciptanya  ketertiban  di  masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi.
Walaupun  dalam  kehidupan  masyarakat  terdapat  beberapa  norma yang  mengatur  perilaku  manusia  selain  norma  hukum,  seperti  norma kesusilaan,  kesopanan  dan  agama,  norma  hukum  sangat  dibutuhkan kehadirannya dalam rangka memenuhi dan melengkapi norma-norma tersebut. Sering  kali  terjadi  kekosongan  norma  dalam  kehidupan  masyarakat  karena suatu  peristiwa  yang  dianggap  bertentangan  dengan  tata  tertib  masyarakat, namun belum ada norma yang mengatur. Norma hukum kemudian hadir untuk melengkapinya.  Di  lain  waktu,  kadang  kala  terjadi  suatu  peristiwa  yang bertentangan  dengan  hati  nurani  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  norma kesusilaan, kesopanan, atau agama, namun belum diatur oleh norma hukum.
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Norma  hukum  kemudian  hadir  untuk  memastikan  bahwa  norma- norma  yang  Jain  periu  dipaksakan  penerapannya.  Dengan  demikian,  norma hukum  diperlukan  karena  kemungkinan  ada  beberapa  aspek  kehidupan masyarakat  yang  belum  diatur  dalam  norma  selain  norma  hukum.  Selain  itu, biasanya  ketaatan  manusia  terhadap  ketiga  norma  selain  norma  hukum bergantung  pada  aspek  internal  seperti  karena  keimanan,  keinsyafan,  dan kesadaran.  Sanksinya  pun  biasanya  kurang  tegas.  Oleh  karena  itu,  norma hukum  hadir  dengan  membawa  sifat  asli  yaitu  memaksa  dan  dengan  sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu bidang  dari  norma  hukum  yang memiliki sanksi paling tegas di antara bidang hukum yang lain. Bahkan sering dikatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  hukum  yang  kejam  dan  tidak manusiawi.  Dengan  ketegasan  inilah  kemudian  ternyata  hukum  pidana  paling laku  digunakan  untuk  menanggulangi  suatu  perbuatan  yang  dianggap bertentangan dengan ketertiban dan keadilan.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  (Sudarto,  1990:12),  fungsi  khusus dari  hukum  pidana  adalah  melindungi  kepentingan  hukum  yang  hendak memperkosanya rechtsguterschutz dengan sanksi  berupa pidana . Kepentingan hukum  itu  misalnya  harta,  nyawa,  martabat  atau  kehormatan,  kesusilaan,  dan lain  sebagainya.  Hukum  pidana  melindungi  kepentingan  hukum  harta  dengan cara  melarang  orang  mengambil  barang  milik  orang  lain.  Sedangkan  hukum pidana  melindungi  kepentingan  hukum  berupa  nyawa  dengan  cara  melarang orang membunuh, menyiksa atau melukai orang lain.
Salah  satu  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum pidana adalah perasaan kesusilaan masyarakat. Oleh  karena itu, hukum pidana kemudian  melarang  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  berakibat terganggunya  perasaan  kesusilaan,  seperti  pemerkosaan,  pencabulan, perzinaan, dan sebagainya
Kasus  yang  sedang  heboh  adalah  video  adegan  hubungan  intim  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  yang  mirip dengan  penyanyi  Ariel  dari  grup band
Peterpan  ,  Luna  Maya  dan  Cut  Tari,  artis  yang  sedang  tersohor  dan  menjadi idola di negeri ini.
Kasus tersebut telah menimbulkan reaksi-reaksi yang luar biasa, mulai dari  media  massa  yang  tak  henti-hentinya  memberitakan  opini  serta perkembangan  kasus,  tanggapan  berbagai  pihak  bahkan  hingga  Presiden sempat  berkomentar,  hujatan-hujatan  difacebooker  hingga  aksi  masa  oleh kelompok  tertentu,  kegelisahan  orang  tua  hingga  tindakan  razia  handphone oleh  guru di  beberapa  sekolah  yang  cukup  meresahkan,  hingga  proses  hukum yang berlarut-larut.
Perdebatan  justru  muncul  ketika  para  ahli  hukum  melibatkan  diri sebagai  kuasa  hukum  pada  dua  kubu  yang  berbeda  kepentingan.  Sebut  saja Advokat Farhat Abbas dari LSM Hajar dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang menjadi korban akibat beredarnya video porno tersebut, telah melaporkan  Ariel,  Luna  dan  Tari  dengan  desakan  agar  para  pemain  dalam video  porno  tersebut  dipidanakan.  Tidak  hanya  dengan  KUHP,  UU  ITE  dan UU  Pornografi,  bahkan  Farhat  juga  mengandakan  UU  No.  1/drt/1951  agar perbuatan  pemain  video  porno  bisa  dipidanakan  berdasarkan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat.  Sementara  kuasa  hukum  dari  pihak  Ariel  yaitu  Boy Alfrian  Bondjol  bertahan  pada  pembelaan  bahwa  kliennya  adalah  korban pembunuhan karakter.

## PEMBAHASAN
A. Kejahatan Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia
Istilah  pornografi  tidak  dikenal  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  sumber  hukum  pidana  materiel  utama Indonesia.  Namun  demikian,  dalam  beberapa  pasal  disebutkan  tindak  pidana- tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  masalah  pornografi  ini,  baik  berupa kejahatan maupun pelanggaran. Termasuk dalam kategori kejahatan disebutkan dalam  Buku  II  tentang  Kejahatan,  Pasal  281  s.d.  283  bis  Bab  XIV  tentang Kejahatan  terhadap  Kesusilaan.  Sedangkan  yang  termasuk  dalam  pelanggaran
disebutkan  dalam  Buku  III  tentang  Pelanggaran,  Pasal  532  dan  533  Bab  VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.
Sebagai  gambaran,  tindak  pidana-tindak  pidana  mengenai pornografi dalam KUHP tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini
Pasal Tindak Pidana Pidana 281 Dengan  sengaja  melanggar  kesusilaan secara terbuka Penjara  maksimal  2  tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4.500 282(1)  Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan gambar, atau benda yang  melanggar  kesusilaan,  disiarkan, dipertunjukkan,  ditempelkan,  membuat
tulisan,  gambar,  atau  benda  tersebut, memasukkan  dan  meneruskannya  ke
dalam negeri, mengeluarkan dari negeri,memiliki persediaan,mengedarkan,menawarkan atau menunjukkan Penjara  maksimal  1  tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-
282 (2)  Menyiarkan,mempertunjukkan,menempel
kan  tulisan,gambar,  atau  benda,  disiar kan, dipertunjukkan, ditempeikan, membuat  tulisan,  gambar,  atau  benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan  dart  negeri,  memiliki persediaan,  mengedarkan,  menawarkan atau  menunjukkan  (dilakukan  tanpa sengaja) Penjara maksimal sembilan  bulan  atau  denda maksimal Rp. 4.500,- 282 (3)  Jika tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat Penjara maksimal 2tahun 8 bulan atau 283(1)  (1)  dilakukan  sebagai  pencarian  atau kebiasaan Menawarkan, memberikan,menyerahkan,memperlihatk an  tulisan,  gambar  atau  benda  yang melanggar  kesusilaan,  alat  pencegah
kehamilan  bagi  orang  yang  belum dewasa  (belum  berumur  17  tahun),  jika isi  tulisan,gambaran,  benda  atau  alat  itu telah diketahui. denda maksimal Rp. 75.000,-Penjara  maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp.9.000,- 283 (2)  Menawarkan, memberikan, menyerahkan,  memperlihatkan  tulisan, gambar  atau  benda  yang  melanggar kesusilaan, alat pencegah  kehamilan bagi
orang  yang  belum  dewasa  (belum berumur  17  tahun),  jika  ada  alasan  kuat
baginya untuk menduga bahwa tulisan,gambar  atau  benda  tersebut  yang melanggar kesusilaan Penjara  maksimal  4  bulan atau  denda  maksimal  Rp. 9.000,-
283 bis  Tindak  pidana  dalam  Pasal  282  dan  283 untuk  pekerjaannya  dan  melakukan kejahatan tersebut belum lampau waktu 2 tahun Pidana  tambahan  berupa pencabutan  haknya  untuk menjalankan pekerjaannya
Dengan  aturan  semacam  ini  maka  terdapat  beberapa  kelemahan yuridis yang dimiliki KUHP, yaitu:
1. Pasal-pasal  kesusilaan  dalam  KUHP  tersebut  tidak  memuat  mengenai batasan-batasan  perbuatan  sehingga  dikategorikan  melanggar  kesusilaan aanstoteljk van de eerbaarheid .
Sedangkan  istilah  melanggar  kesusilaan  atau aanstotelijk  van  de eerbaarheid yang  dipakai  KUHP  ternyata  sangat  relatif  yang  tergantung pada  ruang  dan  waktu  dan  secara  subyektif  dapat  menimbulkan  berbagai macam  penafsiran.  Misalnya  pemahaman  mengenai  model  pakaian  di pedalaman Papua tidak dapat begitu saja disamakan dengan pemahaman di masyarakat  Aceh.  Hal  ini  berarti  ada  aspek  mengenai  batasan  kesusilaan yang  belum  diselesaikan.  Kelemahan  secara  yuridis  ini  berimbas  pada lemahnya  penegakan  hukum law  enforcement atas  tindak  pidana kesusilaan ini.
2. Ancaman  pidana  bagi  para  pelanggar  tindak  pidana  ini  sangatlah  lemah, terutama  pidana  dendanya.  Kelemahan  ini  dimiliki  oleh  KUHP  secara umum,  mengingat  KUHP  yang  aslinya  bemama Wetboek  van  Strafrecht ini dibuat pada masa kolonial Belanda.
3. Subyek  hukum  yang  dikenal  dalam  KUHP  adalah  perorangan.  Artinya, yang  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana  adalah  manusia  alamiah. Sedangkan  subyek  hukum  berupa  badan  hukum rechtpersoon belum dikenal  dalam  KUHP.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  kasus  mengenai  media massa  yang  menampilkan  pornografi  maka  yang  dapat  dijerat  dengan pidana  adalah  orang-orang  yang  ada  dalam  perusahaan  pers  yang bersangkutan. Sedangkan perusahaannya tidak dapat dikenai pidana.
Dengan  adanya  kelemahan-keiemahan  ini,  maka  biasanya  pihak penyidik memperkuat dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) hingga yang lebih khusus lagi yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 32 jo. Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) bisa saja diterapkan terhadap Kejahatan Cybernporn .

## B. Perdebatan Soal Pemaknaan Hukum
Sebenarnya  tidak  ada  permasalahan  mengenai  bagaimana  menjerat kasus  penyebaran cyberporn dengan  aturan  hukum  pidana  yang  ada  di Indonesia.  Pasal-pasal  tentang  delik  kesusilaan  seperti  Pasal  282  atau  283 KUHP,  Pasal  27  ayat  (1)  jo.  Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2008  (UU ITE)  hingga  yang  lebih  khusus  lagi  yakni  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  (1)  atau Pasal  32  jo.  Pasal  6  UU  No.  44  Tahun  2008  (UU  Pornografi)  bisa  saja diterapkan  terhadap  kasus-kasus cyberporn. Nampaknya  pihak  penyidik  dari Kepolisian  dalam  usahanya  menyelesaikan  kasus  video  porno  dengan  pemain mirip artis idola Ariel-Luna-Tari, juga tidak akan jauh dari kisaran pasal-pasal tersebut.
Perdebatan justru muncul ketika para ahli hukum melibatkan diri sebagai kuasa hukum  pada  dua  kubu  yang  berbeda  kepentingan.  Sebut  saja  Advokat  Farhat Abbas  dari  LSM  Hajar  dengan  mengatasnamakan  kepentingan  masyarakat yang menjadi korban akibat beredarnya video porno tersebut, telah melaporkan Ariel,  Luna  dan  Tari  dengan  desakan  agar  para  pemain  dalam  video  porno tersebut dipidanakan. Tidak hanya dengan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi, bahkan Farhat  juga  mengandaJkan  UU  No.  1/drt/1951  agar  perbuatan  pemain video  porno  bisa  dipidanakan  berdasarkan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Sementara  kuasa  hukum  dari  pihak  Ariel  yaituBoy  Alfrian Bondjol bertahan pada pembelaan bahwa kliennya adalah korban pembunuhan karakter.  Disamping  itu  Boy  dengan  lantang  mengatakan  bahwa  Pasal  282 KUHP dan Pasal 27  ayat (1) UU  ITE hanya berlaku bagi pengedar atau orang yang  menyebarkan  pornografi  sedangkan  penjelasan  Pasal  4  UU  Pornografi menyebutkan  bahwa  seseorang  tidak  bisa  dipidana  bila  membuat  pornografi untuk  diri  sendiri.  Dengan  kata  lain  Kuasa  Hukum  Ariel  tidak  mau
memberikan penafsiran selain apa yang telah dirumuskan dalam teks peraturan. Hal  ini  lebih  nampak  ketika  ia  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  bisa  saja aturan  hukum  yang  ada  diterapkan  terhadap  kasus  kliennya  namun  harus dilakukan perubahan dulu di DPR.
Perdebatan  tersebut  nampak  wajar-wajar  saja,  apalagi  yang  berdebat  adalah para  advokat  tersebut  khususnya  terkait  dengan  pemaknaan  hukum.  Farhat yang  dalam  kasus  ini  memposisikan  dirinya  sebagai  pihak  yang  melayani kepentingan masyarakat, memaknai  hukum secara luas sehingga meliputi pula aspek  moral,  etika  dan  kultur  sehingga  aturan  yang  terkait  harus  ditafsirkan secara  kontekstual.  Ini  adalah  gaya  atau  cara  berhukum  khas  yang  lazim dipergunakan  oleh  aktivis  LSM  dalam  mengadvokasi  masyarakat.  Sedangkan Boy  dan  O.C.  Kaligis  yang  dalam  kasus  ini  bertindak  sebagai  Kuasa  Hukum Ariel,  untuk  kepentingan  kliennya  selaku  individu  yang  memiliki  hak  asasi, cara  memaknai  hukum  lebih  bersifat  tekstual  dan  bertumpu  pada  logika formalistik. Ini adalah gaya atau cara berhukum khas yang lazim dipergunakan oleh para Advokat Profesional dalam membela klien.
Sementara  itu  pihak  kepolisian  setelah  mendalami  kasusnya  akhirnya  telah menetapkan  Ariel  sebagai  tersangka  dengan  jeratan  UU  Pornografi  dan  tidak menutup  kemungkinan  juga  akan  menerapkan  pasal-pasal  dalam  UU  ITE  dan KUHP.  Dari  kacamata  positivistik  memang  ada  persoalan  yuridis  dalam penerapan  ketiga  undang-undang  tersebut  terhadap  Nazriel  Irham  alias  Ariel Paterpan  dan  kemungkinan  juga  terhadap  Luna  Maya  dan  Cut  Tari.  Terkait dengan  asas  legalitas  UU  Pornografi  dan  UU  ITE  yang  diundangkan  pada tahun  2008  akan  bermasalah  bila  diberlakukan  surut  terhadap  kasus  video porno  yang  diperkirakan  dibuat  pada  tahun  2005  atau  2006  (ada  pula  yang memperkirakan tahun 2009). Sementara itu Pasal 282 KUHP juga terdapat titik lemah  terkait  dengan  unsur  "menyiarkan,  mempertunjukkan  ...  di  muka umum".

## C. Perdebatan Masalah Pembuktian
Kehadiran  teknologi  telematika  telah  mengubah  realitas  dari hardreality dan softreality menjadi virtualreality. Dalam  realitas  dunia  maya sangat  dimungkinkan  rekayasa  multimedia  yang  makin  lama  semakin sempurna  didukung  dengan  teknologi artificial digital.  Dengan  menggunakan software tertentu  semakin  sulit  membedakan  mana  yang  asli  mana  yang  aspal dan mana yang palsu.
Sekalipun demikian pada sisi  yang lain teknologi digital forensic atau computer forensic juga terus menerus dikembangkan. Disamping teknologinya yang  semakin  diakses,  dari  sisi  SDM-nya  kiranya  juga  semakin  banyak  yang secara  substansial  memiliki  kualifikasi  sebagai  ahli  telematika  termasuk  di bidang teknologi pembuktian kasus-kasus cyber crime.
Dalam  kasus cyberporn yang  diduga  melibatkan  tiga  artis  idola  yaitu Ariel-Luna-Cut  Tari  sekalipun  yang  bersangkutan  membantah  keterlibatannya dan  dalam  hukum  acara  pidana  memang  tidak  memerlukan  pengakuan tersangka  /  terdakwa,  namun  dengan  bantuan  ahli  telematika  dan  ketersediaan Laboratorium  Forensik  Komputer  yang  dimiliki  oleh  Mabes  Polri,  rasanya tidak sulit untuk mengungkap kasus tersebut.
Dari sisi hukum pembuktian sebenarnya juga tidak ada persoalan yang rumit terutama setelah alat bukti elektronik diakui dalam UU ITE maupun UU Pornografi.  Dalam  kasus cyberporn hasil  rekaman    elektronik  berserta metadata dan berbagai informasi yang berkaitan dapat dijadikan alat bukti yang sah.
Masalahnya  lebih  terletak  pada  aspek  sosio-kultural  masyarakat Indonesia  yang  masih  bersifat transisional dari  masyarakat  agraris  menuju masyarakat  industri  yang  belum  tuntas  dan  kini  dipaksa  menuju  masyarakat informasi.  Dalam  keadaan  transisional  ini  terjadi  banyak  kegagapan  karena ketidaksiapan  dalam  mengupayakan  persyaratan  standar  dalam  memasuki  era baru  dalam  perkembangan  peradaban  dunia  akibat  perkembangan  IPTEK. Sekalipun  IT Information  Technology telah  menjadi  menjadi  bagian  dalam kehidupan masyarakat di Indonesia namun hal tersebut tidak sebanding dengan
sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang  belum  sepenuhnya  menguasai teknologi  informasi  atau gaptek .  Kesenjangan  ini  menyebabkan  banyak masyarakat  Indonesia  yang  tidak  memahami  perubahan  paradigma  dalam  era cyber space.
Dalam  kenyataannnya  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang terjebak  pada  pemahaman  keliru  terkait  dengan  permasalahan  teknologi informasi.  Contoh  yang  sederhana  saja  masih  ada  oranmg  yang  merespon persoalan  yang muncul di dunia maya  yang bersifat virtual , dengan perspektif dunia nyata yang serba fisik dan butuh formalitas.
Keadaan  yang  demikian  sering  dimanfaatkan  oleh  ahli  hukum  yang berpandangan  legal  Luna  –Ariel  –  Tari,  dimana  ketika  dua  pakar  Telematika yaitu  KRMT  Roy  Suryo  dan  M  Salahuddien  didepan  media  menyatakan kaslian  video porno tersebut, langsung dilawan oleh  kuasa  Hukum Ariel  yaitu OC.  Kaligis  yang  mempertanyakan  kapasitas  Roy  Suryo  terkait  dengan  latar belakang pendidikan dan profesi Roy.
Kaligis  menolak  pernyataan  dan  kesaksian  Roy  karena  ijasah  Roy  bukan  dari pendidikan  telematika  dan  Roy  tidak  masuk  dalam  Asosiasi  Digital  Forensik yang berpusat di USA. Menurut hemat penulis pendapat Kaligis tersebut amat berbau  formalistik  yang  sudah  usang  di  era  informasi  global  dimana pengetahuan  dan  keahlian  bisa  diakses  dari  media  apapun  artinya  tidak  harus dari  pendidikan  formal.  Dalam  dunia  telematika  sendiri  tersedia  banyak fasilitas e-learning yang dikelola komunitas IT dengan bertumpu pada filosofi:
Knowledge  is  power.  Share  it  and  it  will  multiply. Demikian  pula  masalah kapasitas  atau  keahlian  seseorang  tidak  ditentukan  oleh  profesi,  jabatan  atau keanggotaan  dari  asosiasi  tertentu  namun  lebih  terletak  pada  pengakuan  dari cyber community.
Dalam  masyarakat  transisional  yang  serba  tanggung  kadang-kadang  memang muncul  fenomena  yang  barangkali  unik  karena  seringkali  justru  tidak nyambung dengan  kemajuan  teknologi.  Beberapa  pernyataan  terbuka  yang sempat  menjadi  bahan  perdebatan  terkait  dengan  pembuktian  kasus  ini
mencerminkan  keunikan  tersebut,  misalnya  pernyataan  Tifatul  Sembiring selaku  Menkominfo  yang  mendesak  agar  Ariel,  Luna  dan  Cut  Tari  membuat pengakuan  yang  menegaskan  diri  mereka  yang  ada  dalam  video  porno  atau bukan. Pernyataan Farhat Abbas lebih kontroversial lagi ketika menantang agar Ariel,  Luna  dan  Cut  Tari  melakukan  Sumpah  Pocong  untuk  menguji kejujurannya. (Hukumonline.com, tanggal 1 September 2009.

## D. Penegakan Hukum Diuji
Hukum modern dengan sifat legal-positivistik nya dalam implementasinya  di  negara  berkembang  ternyata  menjadi  tidak  benar-benar netral  sebagaimana  yang  dikonsepkan  dalam  teorinya.  Hukum  positif  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  sarat  dengan  muatan  kepentingan sejak dalam proses formulasinya seringkali menimbulkan banyak lubang untuk dimainkan dalam tahap aplikasinya.
Hukum  pidana  yang  dalam  bangku  perkuliahan  sering  digambarkan sebagai  pedang  bermata  dua,  dalam  banyak  kasus  di  Indonesia  justru  lebih sering  nampak  seperti  pisau  dapur  yang  tajam  di  bagian  bawah  sehingga nampak  garang  terhadap  masyarakat  kelas  bawah  namun  tumpul  pada  bagian atasnya  sehingga  nampak  amat  santun  bagi  kalangan  kelas  atas.  Hal  dapat dibuktikan  pada  berbagai  kasus  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Pada kasus-kasus  yang melibatkan wong cilik, sebut saja  dalam  kasus Mbok Minah perkara pencurian tiga buah kakao, kasus Lanjar perkara kecelakaan lalulintas, kasus  Kadana  perkara  pembunuhan,  kasus  Prita  perkara  pencemaran  nama baik,  kasus  kriminalisasi  petani  yang  bersengketa  dengan  perusahaan perkebunan  dll.  Dimana  hukum  pidana  nampak  begitu  cepat  bereaksi  dan hampir  selalu  berujung  pada  putusan  penjatuhan  pidana  penjara.  Sementara dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan the  have antara  lain  pejabat,  pengusaha, selebritis  hukum  pidana  nampak  amat  lamban  dan  tidak  berdaya  serta seringkali hilang di tengah proses atau berujung pada putusan bebas.
Sebelum  diberlakukannya  UU  Poraografi  pelaku  video  porno  yang kebetulan  tergolong bukan  siapa-siapa contohnya  pelaku  video  Bandung Lautan  Asmara  nampak  sedemikian  mudah  dipidana  dengan  pasal-pasal  delik
kesusilaan  dalam  KUHP.  Sementara  dalam  kasus  serupa  yang  dilakukan  oleh artis dan pejabat sebut saja video mesum Maria Eva dan Anggota DPR bahkan ditahanpun  tidak  dan  lebih  aneh  lagi  belum  lama  ini  Maria  Eva  sempat  akan dicalonkan  dalam  pemilihan  Bupati  Sidoarjo.  (Suarakaryaonline.com.,  1  Juli 2004)
Menjelang  RUU  Poraografi  hendak  disahkan  menjadi  UU  Pornografi banyak  terjadi  penolakan  oleh  elemen  masyarakat,  terutama  dari  kalangan budayawan  dan  pekerja  seni,  karena  substansi  RUU  tersebut  dinilai  terlalu garang    sehingga  mengancam  eksistensi  keragaman  budaya.  Karena konten video porno yang menghebohkan jelas-jelas bukan termasuk karya seni, bukan bagian  dari  budaya  bangsa,  bukan  pula  diperuntukkan  untuk  materi  ilmu pengetahuan  sehingga  UU  Pornografi  pulalah  yang  salah  satunya  dijadikan dasar ketika Polisi menetapkan Ariel sebagai tersangka.
Sebagai  penyanyi  papan  atas  Ariel  pasti  memiliki barganing  power yang  kuat  dalam  menghadapi  perkara  ini,  termsuk  untuk  menyewa  lawyer berkelas  untuk  membelanya  terutama  terkait  dengan  hak-hak  privasinya. Beberapa  perdebatan  hukum  dan  masalah  alotnya  penyelesaian  kasus  video porno  ini.  Dalam  keadaan  inilah  penegakan  hukum  diuji  dalam  mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan.
Untuk  penyelesaian  kasus  yang  nampak  cukup  alot  ini  diperlukan keberanian  dari  aparatur penegak  hukum  untuk  membebaskan  diri  dari  sistem penegakan  hukum  yang  bersifat legal-positivistik dan  terus-menerus  mencari terobosan-terobosan  ketika  menghadapi  kebuntuan  hukum  positif.  Pertama, aparatur  penegak  hukum  harus  melihat  kasus  ini  dalam  perspektif  yang  utuh sehingga  bisa  memperlakukan  mereka  yang  terlibat  dalam  pembuatan  dan penyebaran  video  porno  tokoh  idola  tersebut  secara  berimbang,  antara  lain adanya  keseimbangan  antara  posisi  pemain  video  porno  sebagai  korban  dan pelaku,  adanya  keseimbangan  antara  hak  individual  pelaku  seperti  hak  atas privasi  dan  hak  kolektif  masyarakat  seperti  hak  perlindungan  bagi  anak-anak. Kedua, aparatur penegak hukum harus terbuka terhadap segala bentuk alat dan barang bukti, antara lain bahwa alat dan barang bukti tidak boleh digantungkan
pada  aspek  legalitas  formal  namun  harus  lebih  dipertimbangkan  pada  aspek konten  dan  bobot  subtansinya.  Ketiga,  aparatur penegak  hukum  harus  mampu menafsirkan  rumusan  dan  unsur-unsur  aturan  yang  relevan  secara  kontekstual integratif hingga pada akar maknanya.

## PENUTUP
Sebagaimana  telah  disebutkan  oleh  (Barda  Nawawi  Arief,  1998:133) bahwa  criminal  law  reform  atau  legal  substance  reform  harus  disertai  pula dengan  pembaharuan  budaya  hukum  masyarakat legal  culture  reform dan pembaharuan  struktur  atau  perangkat  hukumnya legal  structure  reform . Berkaitan  dengan  masalah  ini  maka  persoalan  pornografi,  erotisme,  tabu,  dan cabul,  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  dengan  legislasi  perundang-undangan mengenai  pornografi.  Pornografi  juga  menyangkut  masalah  sosial  dan  cukup kompleks.  Ketegasan  aparat  hukum  dalam  membasmi  pelaku-pelaku pornografi dan keterllibatan masyarakat dalam berperan menolak segala bentuk erotisme dan pornoisme sangat membantu menanggulangi kejahatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  1988. Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Harapan.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1997. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka .
Engelbrecht.  1960. Kitab  Undang-Undang,  Peraturan -Peraturan  serta Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten  en  Verordeningen Benevens de  Grondwet  van 1945  van de Republiek Indonesie . Jakarta : Soeroengan.
Mertokusumo,Sudikno.  1999. Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar. Yogyakarta :  Liberty.
Nawawi  Arief,  Barda.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana .Bandung : Citra Aditya Bakti.
Rahardjo,Satjipto. 1991. llmu Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I . Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
Mertokusumo,Sudikno.  1999. Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar. Yogyakarta :  Liberty.
www.hukumonline.com,tenggal 8 Juli 2004.
www.suarakaryaonline.com, tanggal 1 September 2004. www.ombudsmanonline.com, tenggal 1 September 2004.