INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7066-7078 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Umrah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku
Muhammad Rizki Alhamid 1 ✉ , M.A.Rahawarin 2 , Hendry Selanno 3
Universitas Pattimura Ambon
Email: rezkialhamid@gmailcom 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kebijakan  pelayanan  umrah  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dari aspek  aspek effectiveness (efektifitas), efficiency (efisiensi), adequacy  (kecukupan),  equity  (keadilan),  responsiveness  (responsivitas)  dan  appropriateness (ketepatan). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Teknik  analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  (1) Aspek efektifitas sudah terpenuhi yakni kebijakan pelayanan umrah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  kepada  jamaah  umrah,  (2)  Aspek  efisiensi  sudah terpenuhi yakni mampu menggunakan seluruh sumber daya yang ada  secara optimal sehingga efisien dari segi waktu dan biaya, (3) Aspek kecukupan sudah terpenuhi yakni telah mengutamakan kecukupan pelayanan umrah, (4) Aspek keadilan sudah terpenuhi yakni telah mengimplementasikan aspek  keadilan dalam pelayanan umrah, (5) Aspek responsivitas sudah terpenuhi melalui  jaminan dan kepastian sistem pelayanan  umrah  dalam  merespons  dengan  baik  terhadap  perubahan  lingkungan  dan  kebutuhan jamaah, (6) Aspek ketepatan sudah terpenuhi sesuai prinsip penting yang membantu menjaga integritas ibadah umrah dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam serta tata krama yang berlaku.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Umrah

## Abstract
This research aims to evaluate the Umrah service policy at the Regional Office of the Ministry of Religion of Maluku Province from the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. This research use desciptive qualitative approach. The data analysis technique in this research  uses  the  Miles  and  Huberman  model.  The  results  of  the  research  conclude  that  (1)  The effectiveness aspect has been fulfilled, namely the Umrah service policy has succeeded in achieving its main objective, namely providing convenience and comfort to Umrah pilgrims, (2) The efficiency aspect has been fulfilled, namely being able to use all existing resources optimally so that it is efficient in terms of time and costs, (3) The adequacy aspect has been fulfilled, namely prioritizing the adequacy of Umrah services, (4) The justice aspect has been fulfilled, namely the implementation of the justice aspect in Umrah services, (5) The responsiveness aspect has been fulfilled through guarantees and certainty of the  Umrah  service  system  in  responding  well  with  changes  in  the  environment  and  needs  of  the congregation, (6) The accuracy aspect has been fulfilled according to important principles that help maintain the integrity of the Umrah pilgrimage and ensure that the services provided are in accordance with Islamic norms and values as well as applicable etiquette.
Keywords: Policy Evaluation, Implementation of Umrah

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  di  bawah  naungan  Kementrian  Agama.  Tepatnya  dalam kendali  Direktorat  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah.  Teknis  dan  aturan-  aturan, yang berkaitan dengan pelaksaan ibadah haji dapat ditemukan pada Undang- Undang no. 8 tahun 2019. Di dalamnya, secara garis besar, menyebutkan bahwa memberikan pelayanan, perlindungan,  pembinaan,  dan  mewujudkan  kemandirian  penyelenggaraan  haji  adalah tugas dan kewajiban pemerintah (Ardani & Castrawijaya, 2023).
Pemerintah  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Kementerian  Agama  Provinsi  Maluku  adalah Instansi  Vertikal  Kementerian  Agama  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab langsung kepada Menteri Agama. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku mempunyai tugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Agama  dalam  Wilayah  Provinsi berdasarkan  kebijakan  Menteri  Agama  dan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan. Salah  satu  tugas  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Maluku  adalah  memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
Untuk tercapainya pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan kerjasama yang kondusif dari  berbagai  pihak  yang  terkait.  Pihak  pemerintah  Kementrian  Agama  dan  Pemerintah Daerah,  serta  pihak  swasta  yang  menyelenggarakan  bimbingan  terhadap  calon  jemaah. Namun  demikian,  salah  satu  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Kanwil  Kementerian  Agama
Provinsi  Maluku  adalah  membatasi  perizinan  bagi  biro  dan  agen  travel  haji  dan  umrah, sehingga masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah umrah tersebut. Padahal, dalam penyelenggaraan ibadah umrah diperlukan suatu kerjasama  dan koordinasi  dari  semua  pihak, sehingga  dapat tercipta suasana pelayanan yang  kondusif.  Suasana  kondusif  tersebut  dapat  dicapai  apabila  pihak  penyelenggara Ibadah  umrah  mampu  memberikan  pembinaan,  pelayanan  dan  perlindungan  kepada jemaah  umrah.  Pembinaan  meliputi  pelayanan  administrasi,  tranportasi,  kesehatan  dan akomodasi;  perlindungan  meliputi  keselamatan,  keamanan  dan  asuransi;  perlindungan memperoleh  kesempatan  untuk  menunaikan  ibadah  umrah,  serta  penetapan  biaya penyelenggaraan  ibadah  yang  terjangkau  oleh  jemaah  umrah.  Sehubungan  dengan  itu, penyelenggara  ibadah  umrah  berkewajiban  melaksanakan  pembinaan,  pelayanan  dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan jemaah umrah. Pelayanan umrah merupakan proses panjang, sejak pemeriksaan kesehatan, pendaftaran  jemaah,  penyiapan  dokumen,  bimbingan  manasik,  pemberangkatan, penginapan di Tanah Suci, pelaksanaan ibadah umrah hingga proses pemulangan kembali ke tanah air.
Meskipun tugas pelayanan jemaah umrah ini sudah dilakukan setiap tahunnya, namun melihat  kondisi  lapangan,  mencermati,  evaluasi  pelaksanaan  pemberangkatan  dan pemulangan jemaah pada tahun-tahun sebelumnya, mendorong petugas untuk lebih arif dan  bijaksana  dalam  menghadapi  jemaah  yang  semakin  kritis  dan  sadar  akan  hak  dan kewajibannya. Kesemuanya itu sebagai perwujudan untuk memberikan pelayanan prima. Bila  hal  tersebut  berhasil  dengan  baik,  tentu  saja  akan  menjadi  “kesan  pertama  yang menyenangkan”, dan akan sangat membantu bagi  proses pelayanan berikutnya, sampai tahap pemulangan para jemaah dari Tanah Suci nantinya.  Kenyataan di lapangan masih banyak  ditemukan  permasalahan  yang  menghambat  dalam  pelaksanaan  ibadah  umrah diantaranya pelayanan yang  berbelit-belit dan kegiatan bimbingan yang tidak efisien.
Penelitian  terkait  dengan  kebijakan  haji  dan  umrah  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti.  Hasil penelitian (Hilman et al., 2022) mengungkapkan bahwa evaluasi pihak KBIH tidak  hanya  melakukan  rapat  evaluasi  terkait  kegiatan  manasik  haji  saja  namun  juga mengorek dari para calon jemaah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan bimbingan ini.  Demikian pula (Anam, 2020) menjelaskan bahwa begitu banyak biro penyelenggara umrah dan semakin bertambahnya peminat ibadah umrah sehingga besar tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima pada biro perjalanan Haji dan Umrah.
Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya
implementasi.    Keberhasilan  implementasi  kebijakan  atau  program  menurut  Akib  (2013), dapat  dikaji berdasarkan  proses implementasi (perspektif  proses) dan hasil yang dicapai (perspektif  hasil).  Implementasi  kebijakan  dapat  dianggap  berhasil  ketika  telah  nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Evaluasi merupakan aspek internal dari proses manajemen (Wulandari & Utami, 2022). Hal ini dilakukan karena  ingin mengetahui apa yang berjalan sesuai rencana, jika semua tindakan input yang dilakukan memberikan hasil dan konsekuensi yang diinginkan. Dalam konteks  organisasi  dan  administrasi,  evaluasi  atau  penilaian  dapat  digambarkan  sebagai proses  menilai  dan  membandingkan  hasil  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  (Rachman, 2019).
Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pelaksanaan umrah ini  merujuk pada  William N.  Dunn  dalam  (Abdal,  2021)  dimana  evaluasi  kebijakan  publik,  dalam  tahapan pelaksanaannya  menggunakan  pengembangan  beberapa  indikator  untuk  menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik.  Nugroho  menjelaskan  bahwasannya  evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan dapat  dipercaya  mengenai  kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai,  dan kesempatan  telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik.  Adapun  kriteria  evaluasi  dapat dilihat  dari  aspek effectiveness  (efektifitas),  efficiency  (efisiensi),    adequacy  (kecukupan), equity (keadilan), responsiveness  (responsivitas) dan appropriateness (ketepatan).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan  karena  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  tentang kebijakan pelaksanaan umrah. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada  pemikiran  atau  pandangan  respoden.  Dengan  demikian  peneliti  akan  bisa memperoleh  penjelasan  dan  pengertian  yang  mendalam  dan  menyeluruh  tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik (utuh). Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan Agustus-Oktober 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Maluku.  Sumber  data  dalam  penelitian  deskriptif  adalah  kata-kata  dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan  orang-orang  yang  diamati  atau  diwawancarai  merupakan  sumber  data  utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pegawai di  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku  yang menangani pelaksanaan umrah sebagai informan penelitian. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam ( dept interview) dengan informan kunci yakni  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2007), dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yakni  hasil  wawancara, pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen  dan  sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Evaluasi kebijakan pelayanan umrah di Kanwil Kemenag Provinsi Maluku adalah suatu proses untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan layanan umrah. Evaluasi ini  penting untuk memastikan bahwa layanan umrah dapat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah.  Adapun kriteria evaluasi dapat dilihat dari aspek effectiveness  (efektifitas),  efficiency  (efisiensi),    adequacy  (kecukupan),    equity (keadilan), responsiveness  (responsivitas) dan appropriateness (ketepatan).

## 1. Aspek Effectiveness (Efektifitas)
Evaluasi kebijakan pelayanan umrah dari aspek efektivitas merupakan langkah penting dalam  memastikan  bahwa  program  tersebut  memberikan  manfaat  maksimal  kepada masyarakat  yang  telah  menunaikan  ibadah  umrah.      Untuk  mengukur  efektivitas,  perlu dilakukan  pemantauan  terhadap  sejauh  mana  kebijakan  pelayanan  umrah  berhasil mencapai  tujuan  utamanya,  yaitu  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  kepada jamaah  umrah.    Dalam  prakteknya,  keamanan  dan  kenyamanan  jemaah  umrah    dapat dijelaskan dari tiga  sisi yakni sebelum  keberangkatan,  setelah  berada  di Tanah Suci dan kepulangan Jemaah umrah.
Berdasarkan  cek  dan  ricek  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  sebelum  berangkat, jemaah  sebaiknya  mempertimbangkan  asuransi  perjalanan  yang  mencakup  aspek kesehatan dan perlindungan perjalanan lainnya. Ini dapat memberikan rasa aman ekstra dalam hal terjadi situasi darurat selama perjalanan.  Demikian pula dengan persiapan rohani yang    merupakan  bagian  dari  kenyamanan  sebelum  keberangkatan.  Jemaah  sebaiknya merenungkan  dan  mempersiapkan  diri  secara  spiritual  untuk  menjalani  ibadah  umrah
dengan  sepenuh  hati.    Selain  itu  pula,  jemaah  wajib  memastikan  semua  dokumen perjalanan,  seperti  paspor,  visa,  dan  tiket  pesawat,  dalam  keadaan  baik  dan  tersimpan dengan aman. Termasuk menukar mata uang jika diperlukan, agar jemaah tidak mengalami masalah keuangan selama perjalanan.
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  keamanan  dan  kenyamanan jemaah  umrah  sebelum  berangkat  diupayakan  melalui  persiapan  yang  baik  sebelum berangkat sehingga jemaah umrah dapat merasa lebih aman dan nyaman saat menjalani perjalanan spiritual ke tanah suci. Ini memungkinkan Jemaah untuk lebih fokus pada ibadah dan mendapatkan manfaat spiritual yang diinginkan.
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  penting  untuk  mencapai keseimbangan  antara  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  perjalanan  umrah,  sehingga jemaah dapat menjalani ibadah dengan penuh ketenangan dan fokus pada aspek spiritual tanpa  merasa  cemas  atau  terganggu  oleh  masalah  keamanan  atau  kenyamanan. Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa dengan memahami dan mempersiapkan diri  terhadap  aspek-aspek  keamanan  dan  kenyamanan  saat  kepulangan,  jemaah  Umrah dapat  menjalani  perjalanan  pulang  dengan  tenang,  sekaligus  membawa  pulang pengalaman spiritual yang berharga dari tanah suci.

## 2. Aspek Efficiency (Efisiensi)
Efisiensi  adalah  konsep  yang  merujuk  pada  kemampuan  untuk  melakukan  suatu tindakan  atau  aktivitas  dengan  cara  yang  paling  ekonomis  atau  hemat  sumber  daya, menghasilkan  hasil  yang  diinginkan  dengan  menggunakan  jumlah  sumber  daya  yang minimal. Dalam konteks berbagai bidang, efisiensi mengacu pada tingkat efektivitas dalam mencapai  tujuan  atau  hasil  dengan  memaksimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang tersedia.  Evaluasi  kebijakan  pelayanan  umrah  dari  aspek  efisiensi  dapat  membantu pemerintah atau badan terkait untuk memastikan bahwa layanan umrah berjalan dengan cara yang optimal dan efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  pula  bahwa  efisiensi  dari  segi  waktu  yakni dibutuhkan sekitar  3-10 hari pelayanan,  mulai permohonan izin, kelengkapan dokumen hingga pemberangkatan.  Sedangkan dari segi biaya yang dibutuhkan kisaran antara  Rp.30 juta hingga Rp.58 juta, tergantung pada provider penyelenggara Umrah dan Umroh , jenis paket umroh dan fasilitas yang disediakan.
Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku mampu menggunakan seluruh sumber daya yang ada  secara optimal sehingga efisien dari segi waktu dan biaya.  Peningkatan  efisiensi ini dapat membantu Kanwil Kemenag Provinsi
Maluku  mencapai hasil yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang optimal yang    mengarah  pada  peningkatan  produktivitas,  penurunan  biaya,  dan  peningkatan kualitas  dalam  konteks  pelayanan.  Evaluasi  efisiensi  kebijakan  pelayanan  umrah  harus merupakan  upaya  berkelanjutan  karena  perubahan  dalam  industri  dan  kebijakan  sering terjadi.  Dengan  terus  memantau  dan  meningkatkan  efisiensi,  pelayanan  umrah  dapat menjadi lebih efisien dan efektif bagi para pemohon dan masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah.

## 3. Aspek Adequacy (Kecukupan)
Evaluasi kebijakan pelayanan umrah dari aspek kecukupan (adequacy) berfokus pada sejauh mana pelayanan umrah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi jamaah, serta sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang relevan. Evaluasi yang penting  untuk  memastikan  bahwa  jamaah  mendapatkan  pengalaman  umrah  yang memadai.  Salah  satu  indikaor  kecukupan  adalah  analisis  terhadap  permintaan  dan kebutuhan Jemaah.   Berdasarkan data diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah  mengutamakan  kecukupan  pelayanan  umrah  untuk  memastikan  bahwa  jamaah mendapatkan  pengalaman  yang  sesuai  dengan  harapan  dan  juga  untuk  memenuhi persyaratan keagamaan dan hukum yang relevan. Keberhasilan dalam hal ini  meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara umrah baik Biro perjalanan maupun Kanwil Kemenag Provinsi Maluku itu sendiri.

## 4. Aspek Equity (Keadilan)
Evaluasi kebijakan pelayanan umrah dari aspek equity atau keadilan adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan adil dan merata kepada seluruh masyarakat.  Aspek keadilan dalam pelayanan umrah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang harus diterapkan dalam seluruh proses umrah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  hingga  manfaat  yang  diperoleh  oleh  jamaah.  Keadilan  dalam  pelayanan umrah  melibatkan  kesetaraan  akses,  perlindungan  hak-hak,  dan  distribusi  manfaat  yang merata kepada semua kelompok masyarakat.
Hasil wawancara juga menunjukan bahwa  pelayanan umrah pada Kanwil  Kemenag Provinsi Maluku telah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa manfaatnya  merata  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Keadilan  sosial  juga  berarti  bahwa kebijakan umrah tidak hanya menguntungkan sekelompok kecil  orang atau  perusahaan. Selain itu,  Kanwil Kemenag Provinsi Maluku  juga telah memastikan bahwa  regulasi dan aturan  hukum  terkait  pelayanan  umrah  diterapkan  dengan  adil  dan  tegas.  Ini  termasuk
penegakan  hukum  terhadap  biro  perjalanan  yang  melanggar  peraturan  dan  merugikan jamaah.
Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah mengimplementasikan aspek  keadilan dalam pelayanan umrah dan menjamin bahwa keadilan merupakan prinsip penting untuk menjaga integritas dan martabat proses umrah. Prinsip ini membantu memastikan bahwa umrah dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan yang tidak adil.  Selain itu pula, diketahui  bahwa  evaluasi  kebijakan  pelayanan  umrah  dari  aspek equity  adalah  proses berkelanjutan  yang  memerlukan  komitmen  untuk  menjaga  keadilan  akses  dan  manfaat dalam pelaksanaan umrah. Langkah-langkah yang telah  dilakukan  oleh  Kanwil Kemenag Provinsi Maluku menjamin  bahwa kebijakan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan menguntungkan seluruh masyarakat.

## 5. Aspek Responsiveness (Responsivitas)
Evaluasi  kebijakan  pelayanan  umrah  dari  aspek responsiveness  atau  responsivitas adalah penting untuk memastikan bahwa pelayanan umrah dapat menanggapi kebutuhan, harapan,  dan  aspirasi  jamaah  dengan  efektif.  Responsivitas  mengacu  pada  kemampuan suatu sistem pelayanan untuk merespons dengan cepat dan efisien terhadap permintaan, masukan, dan perubahan yang timbul dari para pemangku kepentingan.
Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah mengimplementasikan aspek  responsivitas dalam pelayanan umrah melalui  jaminan dan kepastian sistem pelayanan umrah dalam merespons dengan baik terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan jamaah. Dengan responsivitas yang baik, sistem ini akan lebih efektif dalam memenuhi harapan jamaah dan menjaga tingkat kepuasan yang tinggi.
6. Aspek Appropriateness (Ketepatan)
Aspek  "appropriateness"  dalam  pelayanan  umrah  merujuk  pada  sejauh  mana pelayanan umrah sesuai dengan norma, nilai, etika, dan standar yang relevan dengan tugas atau aktivitas yang terlibat dalam umrah. Dalam konteks pelayanan umrah, appropriateness menekankan  pentingnya  mengikuti  norma  dan  nilai-nilai  Islam,  etika,  serta  aturan  yang relevan dengan umrah, baik dari segi agama maupun tata karma.
Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah  mengimplementasikan  aspek appropriateness  dalam  pelayanan  umrah  dengan prinsip penting yang membantu menjaga integritas ibadah umrah dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam serta tata krama yang berlaku.

## Pembahasan
Penyelenggaan  ibadah  umrah  memerlukan  manajemen  yang  baik  dan  benar  agar tertib, aman dan lancar, karena itu peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap  jemaah  umrah  diupayakan  melalui  penyempurnaan  sistem  dan  manajemen penyelenggaraan  ibadah  umrah  yang  betul-betul  efektif  dan  efisien  dengan  pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan  dari  tahun  ketahun  agar  tidak  terulang  kembali  kesalahan  dan  atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.
Khususnya  dalam  penyelenggaraan  ibadah  umrah  diperlukan  suatu  kerjasama  dan koordinasi dari  semua pihak,  sehingga dapat tercipta suasana  pelayanan yang kondusif. Suasana  kondusif  tersebut  dapat  dicapai  apabila  pihak  penyelenggara  Ibadah  umrah mampu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah. Pembinaan meliputi  pelayanan  administrasi,  tranportasi,  kesehatan  dan  akomodasi;  perlindungan meliputi  keselamatan,  keamanan  dan  asuransi;  perlindungan  memperoleh  kesempatan untuk  menunaikan  ibadah  umrah,  serta  penetapan  biaya  penyelenggaraan  ibadah  yang terjangkau oleh Jemaah.
Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah umrah berkewajiban melaksanakan pembinaan,  pelayanan  dan  perlindungan  secara  baik  dengan  menyediakan  fasilitas  dan kemudahan yang diperlukan jemaah umrah. Pelayanan umrah merupakan proses panjang, sejak  pemeriksaan  kesehatan,  pendaftaran  jemaah,  penyiapan  dokumen,  bimbingan manasik, pemberangkatan, penginapan di Tanah Suci, pelaksanaan ibadah umrah hingga proses pemulangan kembali ke tanah air. Simpul-simpul pelayanan yang cukup panjang itu, yang menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara adalah “palayanan pemberangkatan dan  pemulangan  jemaah,  dengan  mempertimbangkan  efisiensi  namun  tetap  terjaganya keamanan, keter tiban, kelancaran dan kenyamanan”.
Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pelaksanaan umrah ini  merujuk pada  William N. Dunn dalam  (Abdal, 2021); (Bajuri,  2015); (Anam, 2020);(Gunawan, 2020);(Mamonto & Ramadani, 2019); (Nazaruddin et al., 2020) dimana evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya  menggunakan  pengembangan  beberapa  indikator  untuk  menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik.  Nugroho  menjelaskan  bahwasannya  evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan dapat  dipercaya  mengenai  kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai,  dan kesempatan  telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik.  Adapun  kriteria  evaluasi  dapat
dilihat  dari  aspek effectiveness  (efektifitas),  efficiency  (efisiensi),    adequacy  (kecukupan), equity (keadilan), responsiveness  (responsivitas) dan appropriateness (ketepatan).
Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku mampu menggunakan seluruh sumber daya yang ada  secara optimal sehingga efisien dari segi waktu dan biaya.  Peningkatan  efisiensi ini dapat membantu Kanwil Kemenag Provinsi Maluku  mencapai hasil yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang optimal yang    mengarah  pada  peningkatan  produktivitas,  penurunan  biaya,  dan  peningkatan kualitas  dalam  konteks  pelayanan.  Evaluasi  efisiensi  kebijakan  pelayanan  umrah  harus merupakan  upaya  berkelanjutan  karena  perubahan  dalam  industri  dan  kebijakan  sering terjadi.  Dengan  terus  memantau  dan  meningkatkan  efisiensi,  pelayanan  umrah  dapat menjadi lebih efisien dan efektif bagi para pemohon dan masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah mengutamakan  kecukupan  pelayanan  umrah  untuk  memastikan  bahwa  jamaah mendapatkan  pengalaman  yang  sesuai  dengan  harapan  dan  juga  untuk  memenuhi persyaratan keagamaan dan hukum yang relevan. Dari  aspek  keadilan dalam pelayanan umrah dan menjamin bahwa keadilan merupakan prinsip penting untuk menjaga integritas dan martabat proses umrah. Selain itu pula,  diketahui bahwa evaluasi kebijakan pelayanan umrah dari aspek equity adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen untuk menjaga keadilan akses dan manfaat dalam pelaksanaan umrah.
Dari  aspek    responsivitas  dalam  pelayanan  umrah  melalui    jaminan  dan  kepastian sistem pelayanan umrah dalam merespons dengan baik terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan jamaah. Kanwil Kemenag Provinsi Maluku juga telah mengimplementasikan aspek  appropriateness dalam pelayanan umrah dengan  prinsip penting yang membantu menjaga integritas ibadah umrah dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam serta tata krama yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan    (Abdal,  2021),  (Essa,  2022),    (Anam,  2020),  (Rachman,  2019)  bahwa  dalam penyelenggaran  ibadah umrah diperlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar. Karena  itu peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah umrah  diupayakan  melalui  penyempurnaan  sistem  dan  manajemen  penyelenggaraan ibadah  umrah  yang  betul-betul  efektif  dan  efisien  dengan  pelayanan  tenaga  yang profesional di bidangnya. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ketahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.
Berkenaan  dengan  kebijakan  tentang  implementasi  penyelenggaraan  umrah, diharapkan didapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi, fakta yang mendukung, serta  tindakan  yang  telah  dan  akan  dilakukan  dalam  memecahkan  permasalahan  yang dihadapi.  Untuk  kepentingan  tersebut  agar  diperoleh  informasi  yang  relevan  maka diperlukan langkah - langkah pendekatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dunn (2022) yaitu langkah-langkah pendekatan yang bersifat designatif, evaluatif, atau advokatif dengan menggunakan  prosedur  analisis  yang  umum  yaitu  deskriptif,  frekuensi,  evaluasi  dan prespektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  diperoleh  kesimpulan mengenai  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  umrah  pada  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku sebagai berikut :
1. Aspek  efektifitas  sudah  terpenuhi  yakni  kebijakan  pelayanan  umrah  berhasil mencapai  tujuan  utamanya,  yaitu  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan kepada jamaah umrah.
2. Aspek  efisiensi  sudah  terpenuhi  yakni  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Maluku  mampu menggunakan seluruh sumber daya yang ada  secara optimal sehingga efisien dari segi waktu dan biaya.
3. Aspek  kecukupan  sudah  terpenuhi  yakni  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Maluku  telah mengutamakan  kecukupan  pelayanan  umrah  untuk  memastikan  bahwa  jamaah mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan harapan dan juga untuk memenuhi persyaratan keagamaan dan hukum yang relevan.
4. Aspek  keadilan  sudah  terpenuhi  yakni  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Maluku  telah mengimplementasikan  aspek    keadilan  dalam  pelayanan  umrah  dan  menjamin bahwa keadilan merupakan prinsip penting untuk menjaga integritas dan martabat proses umrah.
5. Aspek responsivitas sudah terpenuhi yakni Kanwil Kemenag Provinsi Maluku telah mengimplementasikan  aspek    responsivitas  dalam  pelayanan  umrah  melalui jaminan  dan  kepastian  sistem  pelayanan  umrah  dalam  merespons  dengan  baik terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan jamaah.
6. Aspek  ketepatan  sudah  terpenuhi  yakni  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Maluku  telah mengimplementasikan  aspek appropriateness  dalam  pelayanan  umrah  dengan prinsip penting yang membantu menjaga integritas ibadah umrah dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam serta
tata krama yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Dalam Upaya  Meningkatkan  Pelayanan  Jemaah  Haji  Di  Kabupaten  Garut. Jurnal  Inovasi Penelitian, 2(1), 129 – 136. https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/612
Akib, H. (2013). Implementasi Kebijakan Apa Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik UNM Makassar, 1(1), 1 – 10.
Anam, R. K. (2020). Evaluasi Pelayanan Prima Sistem Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT.Sahid Gema Wisata. Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 3(1),
45 – 56.
Ardani, B., & Castrawijaya, C. (2023). Evaluasi Model CIPP Program Sertifikasi Pembimbing
Haji Dan Umrah. Jurnal Manajemen Dakwah, 11(1), 1 – 22. https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803
Bajuri,  D.  (2015).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik Perangkat  Desa  Pagandon  Kecamatan  Kadipaten  Perangkat  Desa  Pagandon Kecamatan  Kadipaten  Kabupaten  Majalengka  Kabupaten  Majalengka. Cendekia:Jurnal Imu Administrasi Negara, 6(1), 145 – 170.
Essa, M. (2022). Analisis Kinerja Pelayanan Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Membangun Citra Positif (Studi Kasus Pada Daqu Travel). Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 2(2), 180 – 192.
Gunawan,  B.  (2020).  Strategi  Pelayanan  Ibadah  Umroh  dalam  Peningkatan  Kepuasan Jamaah  PT.  Duta  Mahkota  Indonesia  Tahun  2014-2017. Multazam :  Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 2(1), 45 – 57.
Hilman, F. A., Hanadiviyah, H., & ... (2022). Evaluasi Strategi Bimbingan Manasik Haji di Tengah Pandemi Covid-19. MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra, 1(4), 63 – 74.
http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur/article/view/17524%0Ahttp://journal. uinsgd.ac.id/index.php/mabrur/article/download/17524/6939
Mamonto, W., & Ramadani, R. (2019). Kebijakan Perlindungan Jamaah Haji Khusus dan Umroh Di Sulawesi Selatan. Petitum, 7(2), 82 – 99.
Nazaruddin,  N.,  Hidayat,  R.,  &  Andreas,  R.  (2020).  Analisis  Strategi  Pemasaran  Dan Pelayanan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji Dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada PT. Makkah Multazam Safir Dan Al
Madinah).
Nizham
Journal of Islamic Studies, 8(1), 96 – 112.
https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2090
Rachman, S. S. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem E-Hajj Dalam Proses Pemvisaan Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 27 – 39.
Wulandari, & Utami, K. (2022). Evaluasi Pelayanan Tour Leader Terhadap Jamaah Umrah Pada PT. Al Hijaz Tahun 2019. Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 2(1),
91 – 103..