## BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI LAMPUNG DAN KEGAGALAN CALON PETAHANA
PADA PILKADA DI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015
Oleh: Hertanto  &Handi Mulyaningsih 

## ABSTRACT
In Indonesia, women were elected as governors, regents, mayors and deputy regional head is still small.  The same phenomenon occurred in Lampung during the election period of 2005-2014, not a single female candidate was elected as regional head and deputy regional head.  New on the elections in 2015 elected two women as East Lampung Regent (Chusnunia Chalim) and Vice Regent of Pesisir Barat (Erlina).
The purpose of this study to determine the factors Chusnunia Chalim victory (and a couple Zaiful Bokhari) in local elections in East Lampung district in 2015.  Theoretical framework  used  to  explain  the  modalities  of  political  contestation  of  the  election, assuming  that  the  candidate  that  wins  must  have  the  capital  that  includes  political capital, social capital, and economic capital.  This study used a descriptive approach qualitative research informants the winning team mate Chusnunia Chalim and Zaiful Bokhari, Commissioner of the East Lampung Regency, local community leaders, and some leaders of political parties bearers and supporters of the candidate.  Discussion of  the  results  showed  that  women's  involvement  in  political  elections  and  local governments  began to  seem real.   Chusnunia because social capital  is  consolidated with the political capital of the bearers of political parties (PKB and PD) and the PDI- P supporters of political parties.  This victory more dominant factor in social capital and strengthened by the  political  capital  that appears  at  times the last round of  the campaign.    Social  capital  is  obtained  from  the  ethnic  affiliation  of  voters  with candidates and religious culture of the majority of the population of East Lampung. Meanwhile, the advantage of the element of political capital gained from the failure of incumbent candidates in the voting stage.  So that prospective incumbent and its main bearers of political parties, PDI-P, shift support to Chusnunia.
Keywords: Local  political  contestation; Social Capital,  Politics, Economics; Regent Women

## PENDAHULUAN
 Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 Dosen  pada  Jurusan  Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung.  Saat  ini sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019.
Partisipasi  perempuan  dalam proses politik pemilihan kepala daerah (pilkada)  masih  rendah.    Jumlah  dan keterpilihan  perempuan  belum  banyak dalam pilkada.
Di Indonesia,
perempuan yang terpilih sebagai gubernur,  bupati,  dan  wakil  kepala daerah masih sedikit.  Berdasarkan data komisi  pemilihan  umum  (KPU)  di tingkat  daerah,  hanya  46  orang perempuan pemenang Pilkada Serentak di 264 daerah (KPU RI, 2015).  Dalam Pilkada 2015 ini, hanya 45 daerah yang melahirkan perempuan pemimpin, yakni di 39 kabupaten dan 6 kota.  Ada 24  orang  perempuan  yang  terpilih sebagai  kepala  daerah,  dan  22  orang perempuan yang terpilih sebagai wakil kepala  daerah.  Angka  ini  terlampau kecil,hanya 17 persen,bila
dibandingkan  dengan  banyak  daerah yang dimenangkan laki-laki. Jika dibandingkan dengan jumlah kepala dan wakil kepala daerah yang  memenangkan  pilkada,  ada  46 perempuan  dari  528  orang   atau  8,7 persen  yang  memenangkan  Pilkada  di 264  daerah.    Keterpilihan  perempuan calon  kepala  daerah  tak  mencapai
separuh dari jumlah pencalonan. Berdasarkan  data  tersebut,  hanya  46 perempuan kepala daerah yang terpilih dari 124 perempuan yang mencalonkan diri  sebagai  kepala  daerah.  Angka tersebut menunjukkan keterpilihan perempuan  hanya  mencapai  37,1 persen,  jadi  tidak  sampai  separuhnya. Mereka  menang  dengan  perolehan suara rata-rata 57,44 persen.  Sementara dalam keterpilihan wakil kepala daerah, 33,33 persen perempuan terpilih sebagai wakil kepala daerah (22 dari 66 perempuan  yang  mencalonkan  diri). Rata-rata  kemenangannya  berada  di kisaran 44,57 persen (Perludem, 2015).
Perempuan kepala daerah terpilih  didominasi  oleh  petahana  dan kader  partai,  sekitar  12  dari  24 perempuan  (50  persen).    Jumlah  ini paling  banyak  dibanding  dengan  latar belakang  lain,  seperti  perempuan kepala  daerah  terpilih  yang  berlatar belakang mantan anggota DPR/DPRD/DPD. Sementara
perempuan wakil kepala daerah didominasi oleh mantan anggota DPR/DPD/DPRD.  Sebanyak 9 dari 22 (40,91  persen)  perempuan  berlatar
belakang mantan anggota
DPR/DPD/DPRD.    Di  posisi  kedua, sebanyak  6  dari  22  (36,36  persen) perempuan adalah kader partai.
Sementara perempuan yang mempunyai  hubungan  kekerabatan
dengan elit berjumlah 8 dari 22 (27,27 persen).
Namun, jumlah perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2017 menurun  jika  dibandingkan  dengan Pilkada  2015.   Pada  pilkada  yang digelar  di  101  daerah  ini,  calon perempuan yang jadi pemenang berdasarkan  hasil real  count hanya  13 orang  (Titi  Anggraini,  2017).    Total calon perempuan yang ikut berkompetisi sebanyak 40 orang.  Pada pilkada  sebelumnya  yang  diikuti  269 daerah,  jumlah  calon  perempuan  yang berkompetisi  sebanyak 123 orang, dan yang berhasil terpilih 35 orang.  Meski dari sisi  persentase keterpilihan terjadi kenaikan,  dari  sisi  jumlah  baik  yang mencalonkan  maupun  yang  terpilih terjadi  penurunan.  Di  antara  calon perempuan yang menang tersebut yakni Neneng Hasanah (calon bupati Bekasi),
Idza  Priyanti  (calon  bupati  Brebes), Karolin  Margret  Natasa  (calon  bupati Landak),  Dewanti  Rumpoko  (calon bupati  Batu),  Masnah  (calon  bupati Muaro  Jambi),  dan  Winarti  (calon bupati Tulangbawang, Lampung).
Menurut Titi Anggraini (2017), salah  satu  penyebab  calon  perempuan sedikit yang terpilih adalah mekanisme pilkada  yang  hanya  mengenal  satu putaran (kecuali DKI Jakarta).  Kondisi ini  membuat  partai  politik  berpikir pragmatis  dan  hanya  berorientasi bagaimana memenangkan pilkada. Akibatnya, partai hanya melirik calon- calon  yang  mempunyai  elektabilitas, popularitas,  dan  kemampuan  finansial yang mumpuni untuk dimajukan sebagai  calon.  Akhirnya  perempuan menjadi terpinggirkan ketika parameter utama dalam pencalonan adalah elektabilitas,  popularitas,  dan  modal finansial tersebut. Menurut Sigit Pamungkas (2011), ketika sudah masuk pada tahap pemilihan, faktor keterpilihan kandidat perempuan sangat  tergantung  pada  keterampilan dan  kemampuannya  mengakumulasi dukungan.    Faktor  lain  yang  juga
mungkin berpengaruh pada ketidakterpilihan calon perempuan adalah  budaya  politik  setempat  yang kadang tidak menempatkan perempuan sebagai alternatif pemimpin.
Fenomena yang sama terjadi di Lampung selama periode pilkada tahun 2005-2014,  tidak  ada  satu  pun  calon perempuan  terpilih  sebagai  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah;  baik sebagai  gubernur,  wakil  gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, maupun wakil  walikota.  Baru  pada  pilkada tahun  2015  terpilih  dua  perempuan sebagai Bupati Lampung Timur (Chusnunia Chalim) dan Wakil Bupati Pesisir Barat (Erlina). Dengan demikian,  mereka  adalah  kepala  dan wakil kepala daerah perempuan pertama  di  Lampung  yang  terpilih melalui pilkada. Oleh karena itu, fokus kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui faktor-faktor  kemenangan  Chusnunia Chalim (dan pasangan Zaiful Bokhari) pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  di Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun 2015.
Para  kandidat  yang  mengikuti kontestasi  di  dalam  pilkada  harus
memiliki  modal  yang  meliputi  modal politik,  modal  sosial,  dan  modal ekonomi.  Asumsinya,  pasangan  calon kepala  daerah  yang  memiliki  peluang besar  terpilih  manakala  memiliki akumulasi  lebih  dari  satu  modal. Semakin  besar  pasangan  calon  yang mampu  mengakumulasi  tiga  modal: politik,  sosial,  dan  ekonomi;  semakin besar  berpeluang  terpilih  sebagai kepala  daerah.    Sementara  pada  sisi masyarakat,perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh aspek-aspek rasionalitas  dan  emosionalitas,  seperti sosial  ekonomi,  afiliasi  etnis,  tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain (Bismar, 2011).

## TINJAUAN TEORITIK

## Modalitas dalam Kontestasi Politik
Pemilihan kepala daerah (pilkada)  adalah  arena  politik  yang dinamis  dimana  terdapat  pertarungan- pertarungan guna memperebutkan posisi-posisi dan jabatan-jabatan politik.  Pertarungan  tersebut  sangat berkaitan  erat  dengan  kepemilikan
modal  ( capital ).    Pilkada  merupakan salah  satu  proses  demokrasi  secara prosedural  untuk  memilih  pemimpin daerah dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.
Didalam  demokrasi  lokal  ini,  semua warga  yang  memenuhi  syarat  undang- undang  memiliki  kesempatan  yang samauntuk mencalonkan diri. Pasangancalon (paslon) kepala daerahmencari  dukungan  partai  politik atau masyarakat, menawarkan program-program  politik,  dan  ikut berkompetisi  dalam  pilkada  apabila telah  ditetapkan  sebagai  calon  oleh KPU setempat.
Namun dalam kenyataan,
kesempatan  itu  sebenarnya  tidak  sama antara  satu  warga  dengan  yang  lain karena kemampuan modal yang dimiliki  setiap  orang  dalam  kontestasi pilkada berbeda-beda. Di dalam proses pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan  memilih  orang  dan  kompetisi
antarkandidat, kandidat yang kemungkinan  memenangkan  pilkada manakala memiliki
modalitas terstruktur.    Modal  utama  yang  harus dimiliki  para  kandidat  yang  hendak
mengikuti  kontestasi  didalam  pilkada, yaitu  modal  politik,  modal  sosial,  dan modal  ekonomi  (Marijan,  2010:  184). Pasangan  calon  kepala  daerah  itu memiliki peluang besar terpilih manakala  memiliki  akumulasi  lebih dari  satu  modal,  semakin  besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang  terpilih  sebagai  kepala daerah.    Peluang  terpilihnya  pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang  kompleks,  maka  tidak  bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

## 1. Modal Politik (Political Capital)
Modal  politik  berarti  adanya dukungan  politik,  baik  dari  rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang  dipandang  sebagai  representasi dari  rakyat  (Marijan,  2010:  184).  . modal politik ini memiliki makna yang sangat penting karena pilkada langsung menggunakan mekanisme ‘ party system ’ (Berman dalam Marijan, 2010).
Kandidat  dalam  pilkada  memerlukan dukungan  politik  yang  diusung  dari partai  politik  (parpol)  atau  koalisi
parpol.    Kandidat  akan  berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai  politik  yang  mendapatkan  kursi di  DPRD  dan  suara  hasil  pemilu legislatif.    Fungsi  partai  politik  dalam pilkada sebagai sarana untuk memobilisasi  dukungan  bagi  kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan  organisasi-organisasi  politik untuk memperoleh dukungan politik, di samping karena pengaruh figur kandidat terhadap pemilih.
Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal  politik  sebagai  pendayagunaan keseluruhan  jenis  modal  yang  dimiliki seorang  pelaku  politik  atau  sebuah lembaga  politik  untuk  menghasilkan tindakan  politik  yang  menguntungkan dan  memperkuat  posisi  pelaku  politik atau  lembaga  politik  bersangkutan. Casey  lebih  lanjut  memerinci  adanya empat  pasar  politik  yang  berpengaruh pada  besaran  modal  politik  yang dimiliki  oleh  seorang  pelaku  politik atau  sebuah  lembaga  politik.  Pasar politik  pertama  adalah  pemilu  karena pemilu  adalah  instumen  dasar  untuk
pemilihan  pemimpin  dalam  sistem demokrasi.  Pasar  politik  kedua  adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan- kebijakan  publik.  Pasar  politik  ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara  pelaku  politik  dan  lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik.  Pasar  politik  keempat  adalah pendapat atau pandangan umum ( public opinion )  mengenai  pelaku  politik  atau lembaga politik itu.
Dengan demikian, modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk  merealisasikan  hal-hal  yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan.    Intinya,  modal  politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap  keberhasilan  kontestasinya dalam  proses  politik  seperti  pemilihan umum.

## 2. Modal Sosial (Social Capital)
Di  dalam  ilmu  politik,  konsep modal  sosial  umumnya  dikaitkan dengan  relasi  antarwarga  negara  dan
antara warga negara dengan
pemimpinnya dalam membentuk bangunan  negara  demokrasi  (Putnam dalam  Marijan,  2010).  Modal  sosial berkaitan  dengan  bangunan  relasi  dan kepercayaan  ( trust )  yang  dimiliki pasangan  calon  dengan  masyarakat pemilihnya  (Marijan,  2010:  185). Selain  dukungan  kandidat  dari  parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin  memperoleh  dukungan  dari kekuatan-kekuatan  nonpolitik  seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya (Haryanto, 2005: 72).
Dalam  konteks  politik  lokal banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan- jabatan  strategis  yang  mempunyai peran  penting  dan  pengaruh  terhadap kelompok  dan  masyarakat  di  daerah tersebut.    Menurut  Nurhasim,  dkk (2003), elit politik lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat  lokal  yang  membuat  dan menjalankan  kebijakan  politik.    Elit politiknya  seperti  gubernur,  bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, maupun  pemimpin-pemimpin  partai yang ada di tingkat daerah. Sedangkan,
elit  nonpolitik  lokal  adalah  seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis  dan  mempunyai  pengaruh untuk  memerintah  orang  lain  dalam lingkup masyarakat.  Elit nonpolitik ini seperti  elit  keagamaan,  elit  organisasi masyarakat,  kepemudaan,  profesi  dan lain sebagainya (Nurhasim, dkk, 2003: 8).
Pengaruh ketokohan dan popularitas,  latar  belakang  pendidikan dan  pekerjaan  kandidat  serta  jaringan yang  terhadap  elit-elit  sosial  tersebut akanmenentukan  pemenangan  pilkada, karena  untuk  membangun  relasi  dan kepercayaan  dari  masyarakat  kandidat harus  memiliki  pengaruh  tersebut. Sejumlah ahli menyampaikan pandangan  berbeda  tentang  modal sosial  tetapi  memiliki  korelasi  seperti diolah Mefi Hermawati (2002).
Menurut Robert Putnam (2000), modal sosial  adalah suatu mutual  trust antara anggota  masyarakat  dan  masyarakat terhadap  pemimpinnya.    Modal  sosial didefinisikan  sebagai  institusi  sosial yang  melibatkan  jaringan  ( networks ), norma-norma ( norms ), dan kepercayaan  sosial  ( social  trust )  yang
mendorong  kepada  sebuah  kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan  bersama.    Pendapat  ini mengandung  pengertian  diperlukan ikatan/jaringan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas.  Putnam juga melonggarkan makna assosiasi horisontal,  tidak  hanya  yang  memberi desireable  outcome (hasil  pendapatan yang  diharapkan)  melainkan  juga undesirable outcome (hasil tambahan).
Pierre Bourdieu dalam
Haryatmoko  (2003),  mendefinisikan modal  sosial  sebagai  “sumber  daya aktual  dan  potensial  yang  dimiliki seseorang  berasal  dari  jaringan  sosial yang  terlembagakan  serta  berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan  perkenalan  timbal  balik  (atau dengan  kata  lain:  keanggotaan  dalam kelompok  sosial)  yang  memberikan kepada  anggotanya  berbagai  bentuk dukungan  kolektif.    Pendapatnya menegaskan  tentang  modal  sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya  dalam  entitas  sosial
tertentu  (paguyuban,  kelompok  arisan, asosiasi tertentu).
James
Coleman (1988) mendefinisikan  modal  sosial  sebagai suatu  yang  memiliki  dua  ciri,  yaitu merupakan  aspek  dari  struktur  sosial serta  memfasilitasi  tindakan  individu dalam  struktur  sosial  tersebut.    Dalam pengertian  ini,  bentuk-bentuk  modal sosial  berupa  kewajiban  dan  harapan, potensi  informasi,  norma  dan  sanksi yang  efektif,  hubungan  otoritas,  serta organisasi  sosial  yang  bisa  digunakan secara  tepat  dan  melahirkan  kontrak sosial.    Modal  sosial  bagi  Fukuyama (2002) adalah kapabilitas yang muncul dari  kepercayaan  umum  di  dalam sebuah  masyarakat  atau  dibagian- bagian tertentu darinya.
3. Modal Ekonomi (Economical

## Capital)
Modal  ekonomi  berangkat  dari pemahaman  terhadap  benda  yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan  dengan  uang/mata  uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula  berupa  investasi  yang  diberikan seseorang  pada  pihak  lain,  kemudian
dipertukarkan dengan keuntungan berupa  barang  atau  uang/jasa  politik. Modal  ekonomi  memiliki  makna penting  sebagai  “penggerak”  dan “pelumas”  mesin  politik  yang  dipakai (Marijan,  2010:  187).  Di  saat  musim kampanye dibutuhkan uang yang besar untuk  membiayai  berbagai  kebutuhan seperti  mencetak  poster,  spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika  calon  itu  bukan  berasal  dari partai yang dicalonkannya.
Modal  politik  dan  ekonomi saling  berkaitan  dalam  iklim  politik yang  menekankan  kepada  interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek)  antara  pemilih  dan  calon politik  (Sahdan  dan  Haboddin,  2015). Waktu  yang  pendek  dalam  sosialisasi diri,  mendorong  calon  menggunakan modal  ekonomi  sebagai  jalur  pintas. Kondisi  ini  banyak  terjadi  di  negara- negara berkembang  yang masih dalam proses  transisi  menuju pemilu  rasional dan penciptaan pemilih rasional.
Karena  itu,  kandidat  juga  memerlukan dukungan  ekonomi  yang  berasal  dari
para  pelakuekonomi  dan  pengusaha untuk  pemenangan  pilkada.  Dana  ini bisa  berasal  dari  sumbangan  pasangan kandidat  sendiri  dan  sumbangan  dari para  simpatisan  (donatur)  baik  secara perseorangan  maupun korporasi.  Dana politik  juga  bisa  diartikan  sebagai wujud  konkrit  dari  partisipasi  dan dukungan masyarakat terhadap pasangan kandidat kepala daerah.
Menurut Sahdan dan Haboddin (2015), proses politik pilkada membutuhkan  biaya  dan  ongkos  yang sangat  mahal.    Mahalnya  ongkos pilkada disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:  pertama,  pasangan  calon  kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan  politik.    Partai  politik  yang akan dijadikan kendaraan dalam pemilihan kepala daerah mengharuskan pasangan  calon  untuk  menyetor  dana sumbangan  hingga  miliaran  rupiah (Marijan, 2010). Kedua, model kampanye  politik  yang  dilakukan  oleh pasangan  calon  membutuhkan  banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak  maupun  elektronika.    Ketiga,
membeli  pemilih  ( vote  buying )  untuk
membujuk pemilih dengan
menggunakan  praktek  politik  uang.
Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses
pentahapan pilkada (Muhammad Amin, 2014).

## METODE KAJIAN
Kajian ini menggunakan menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menggambarkan  dan  menafsirkan hasil analisis datauntukmenjawab permasalahan  yang  dikaji  (Bogdan,
1975). Kajian difokuskan untuk mendapatkan gambaran dan
keterangan-keterangan  secara  jelas dan  faktual  tentang  kemenangan Chusnunia Chalim (dan pasangan Zaiful Bokhari)  pada  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Kabupaten  Lampung  Timur Tahun 2015.
Tempat atau lokasi yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah Kabupaten  Lampung  Timur  antara September  sampai  November  2016. Informan  penelitian  ditujukan  kepada
tim pemenangan dan petugas penghubung pasangan Chusnunia Chalim  dan  Zaiful  Bokhari,  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten Lampung  Timur,  petugas  pemilihan dan pengawas kecamatan, tokoh masyarakat  setempat,  dan  beberapa pimpinan parpol
pengusung/pendukung pasangan calon.
Pengumpulan  data  utama  lebih banyak menggunakan wawancara mendalam  dengan  para  informan tersebut.    Sumber  data  lain  diperoleh dari  pengamatan  dan  dokumentasi resmi  dari  KPU  Kabupaten  Lampung Timur dan KPU Provinsi Lampung.

## PEMBAHASAN KAJIAN

## A. Pilkada Lampung Timur 2015
Pilkada  serentak  tahun  2015  di Lampung  terselenggara  pada  lima kabupaten  dan  dua  kota  yang  diikuti oleh  27  pasangan  calon,  tiga  di antaranya calon perempuan (Chusnunia Chalim, Erlina, dan Megasari).  Dua di antaranya terpilih sebagai bupati (Chusnunia  di  Lampung  Timur)  dan wakil bupati (Erlina di Pesisir Barat).
Pemilihan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  di  Kabupaten Lampung  Timur  diselenggarakan  pada tanggal  9  Desember  2015.  Pilkada  ini diikuti  oleh  dua  pasangan  calon,  yaitu nomor  urut  satu  Yusran  Amirullah berpasangan  dengan  Sudarsono  dan Chusnunia Chalim berpasangan dengan Zaiful  Buchari.  Pasangan  Yusran
Amirullah dan Sudarsono diusung/didukung oleh Partai Nasional Demokrat  (NASDEM),  Partai  Golkar (PG),  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan  (PPP),  dan  Partai  Hati Nurani Rakyat (HANURA). Sedangkan pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Buchari diusung/didukung oleh Partai
Kebangkitang Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat (PD).
Berdasarkan  hasil  penetapan KPU  Kabupaten  Lampung  Timur, pasangan  nomor  urut  satuYusran Amirullah dan Sudarsono mendapatkan 232.  455  suara (46,83  persen). Sedangkan  pasangan  nomor  urut  dua Chusnunia  Chalim  dan  Zaiful  Buchari mendapatkan  263.  926  suara  (53,17
persen). Rapat pleno perhitungan suara yang  dilakukan  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  (KPUD)  Lampung Timur hari Kamis Tanggal 17
Desember  2015  menetapkan  pasangan Chusnunia  Chalim-Zhaiful  Bokhari sebagai  pemenang  pemilihan  bupati tahun 2015.

## B. Faktor-Faktor Kemenangan
Profil Bupati Lampung Timur
Chusnunia Chalim adalah anggota  DPR  RI  dari  fraksi  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  selama hampir  dua  periode  dari  daerah pemilihan  (dapil)  Lampung  II,  2009- 2014  dan  2014-2019.    Chusnunia merupakan  alumnus  Fakultas  Syariah, Universitas Islam Negeri (IAIN) Walisongo,  Semarang  dan  magister Ilmu  Politik,  Universitas  Nasional, Jakarta.  Perempuan  kelahiran  12  Juli 1982  ini  berusia  33  tahun  pada  saat dilantik  sebagai  bupati.  Bagi  warga Lampung  pada  umumnya,  namanya mungkin  relatif  kurang  dikenal,tapi sangat  dikenal  oleh  warga  masyarakat Lampung  Timur.  Chusnunia  pernah menjabat  Wakil  Sekretaris  Jenderal
Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  PKB 2009-2014. Ia juga pernah menjadi Staf Khusus  Menteri  Tenaga  Kerja  Erman Soeparno  dan  Bendahara  Umum  PKB pada 2007-2008 (Dimas, 2017).
Sedangkan wakil Bupati
Lampung  Timur,  Zaiful  Bokhari, seorang pengusaha yang menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur
periode 2008-2016 dan menjadi anggota  DPRD  Kabupaten  Lampung
Timur periode 2014-2019 (KPU Lampung Timur, 2015).

## Modal Politik
Modal  politik  Chusnunia  dan pasangannya  tidak  besar  karena  hanya diusung/didukung  oleh  dua  parpol kategori  menengah  (PKB  dan  PD), dibandingkan  dengan  lawannya  yang diusung/didukung  oleh  lima  parpol yang salah satu satunya tergolong besar (Partai  Golkar).  PKB  di  DPRD Lampung  Timur  berjumlah  7  kursidan Partai Demokrat hanya 5 kursi. Jadi bila direpresentasikan  pada  jumlah  pemilih dua partai tersebut tidak signifikan bagi kemenangan
Chusnunia dan
pasangannya.  Artinya  modal  politik bukan  menjadi  penentu  kemenangan mereka.
Hanya kedua pasangan pemenang pilkada tersebut diuntungkan  oleh  gagalnya  calon petahana  untuk  ikut  berlaga  pada tahapan pencoblosan. Semula, ada tiga pasangan  calon  pilkada  Lampung Timur  tahun  2015  yang  ditetapkan KPU  setempat  sebagai  calon  kepala daerah  dan  wakilnya.    Namun,  pada saat  menjelang  pelaksaan  kampanye, calon  wakil  bupati  pasangan  Erwin Arifin  (bupati  petahana)  Erwin  Arifin (bupati  petahana)  nomor  urut  3 meninggal  dunia,  yaitu  Prio  Budi Utomo.    Berdasarkan  keputusan  KPU Kabupaten  Lampung  Timur  atas  dasar Peraturan  KPU  nomor  9  Tahun  2015 tentang pencalonan, maka KPU Kabupaten
Lampung
Timur memutuskan untuk menggugurkan pasangan  Erwin  Arifin  dan  Prio  Budi Utomo.    Sehingga  KPU  Lampung Timur  pun  menggugurkan  pencalonan Erwin Arifin, tanpa dapat menggantikan  calon  wakilnya  yang wafat  tersebut.    Calon  petahana  Erwin
Arifin  diusung  PDI-P  dan  koalisi lainnya PKS dan PAN.  Pada akhirnya
Erwin dan PDI-P mengalihkan dukungan  kepada  Chusnunia  dan pasangannya  pada  saat-saat  terakhir menjelang  hari  pencoblosan.  PDI-P adalah parpol pemenang pemilu legislatif  tahun  2014  di  Lampung Timur  dengan  perolehan  sembilan  (9) kursi  di  DPRD  setempat.  Sedangkan PKS  dan  PKB  menempati  rangking kedua dengan masing-masing memperoleh tujuh (7) kursi di DPRD.
Pada awalnya persaingan sengit antarcalon  di  pilkada  Lampung  Timur tahun  2015  adalah  antara  calon petahana  Erwin  Arifin  dan  penantang kuatnya  sekaligus  rival  ‘abadinya’ Yusran  Amirullah  (Partai  Nasdem). Arus opini umum hanya mengarah pada dua  pasangan  calon  tersebut  yang kemunginan akan memenangkan pilkada  Lampung  Timur  daripada kepada  Chusnunia  dan  pasangannya. Pasangan  terakhir  ini  hanya  dianggap sebagai  pelengkap  dalam  persaingan dan  kompetisi  antarkandidat  pada pilkada Lampung Timur. Tetapi meninggalnya  pasangan  Erwin,yang
menyebabkan gagalnya calon petahana ini untuk mengikuti tahapan berikutnya,  mengubah  peta  dukungan politik. Kubu pasangan Yusran Amirullah  dan  Sudarsono  merasa paling  optimis  akan  memenangkan pilkada  setelah  pesaing  utamanya digugurkan oleh KPU Lampung Timur. Apalagi  akhirnya  pasangan  Yusron- Sudarsono  ini  mendapatkan  dukungan dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN) setelah gagal mendukung calon petahana.
Secara politik lokal, Chusnunia
merupakan pendatang baru dibandingkan lawannya yang sudah dua kali terlibat sebagai calon pada pilkada Lampung Timur. Lain dari itu, persepsi sebagian masyarakat Kabupaten Lampung  Timur  menganggap  bahwa kapasitas  seorang  perempuan  belum mampu memimpin suatu wilayah.

## Modal Sosial
Terpilihnya Pasangan
Chusnunia-Zaiful  menjadi  Bupati  dan Wakil  Bupati  Kabupaten  Lampung
Timur berbekal modal sosial yang baik. Dalam  bentuk  modal  sosial  yang dimiliki  Pasangan  Chusnunia-Zaiful,
Masyarakat Kabupaten Lampung Timur  mengenal  sosok  Chusnunia Chalim  sebagai  aktivis  politik  yang ramah dan memiliki sifat kesederhanaan  serta  memiliki  tingkat sosialisasi yang tinggi terhadap masyarakatnya.    Chusnunia  Chalim merupakan  putri  pertama  KH.  Abdul Chalim  (Almarhum)  yang  berlatar belakang  dari  kalangan  pesantren Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  dihormati di kalangan pesantren serta masyarakat setempat.
Pasangan Chusnunia-Zaiful
memanfaatkan  jumlah  massa  dari kalangan  organisasi  kemasyarakatan (ormas) keagamaan NU ini, antara lain kelompok  ibu-ibu  pengajian  (Fatayat), dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dan organisasi  sayap  lainnya.    Sebagian besar  penduduk  Kabupaten  Lampung Timur  bergerak  di  sektor  pertanian yang  menganut  tradisi  NU.    Sebagian besar dari mereka adalah etnis keturunan Jawa sama seperti
Chusnunia.    Kemenangan  calon  lebih
dominan didukung oleh jaringan keluarga,  kekerabatan,  keorganisasian sosial  keagamaan,  dan  kesamaan  etnis antara calon dengan mayoritas pemilih di Lampung Timur.
Berdasarkan  pada  pembahasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa modal  sosial  merupakan  kekuatan paling  dominan  yang  dimiliki  oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful dibandingkan  dari  lawannya  yaitu Pasangan  Yusron-Sudarsono  karena masyarakat  di  Kabupaten  Lampung Timur  sebenarnya  sudah  mengenal lebih  lama  dibandingkan  pasangan Yusron-Sudarsono.

## Modal Ekonomi
Modal  ekonomi  yang  dimiliki oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful sebagai  dana  kampanye  tidak  besar dibandingkan lawannya yaitu pasangan Yusron-Amirullah,  pasangan  terakhir ini  lebih  siap  untuk  melakukan kampanye  mencetak  brosur,  poster, juga  untuk  bayar  partai  politik  yang akan  dijadikan  kendaraan  politik,  dan lainnya.
Berdasarkan  data  dari  KPU Kabupaten  Lampung  Timur  tentang Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran Dana  Kampanye  (LPPDK)  pasangan Yusron-Sudarsono periode 25 Agustus 2015  sampaidengan  5  Desember  2015
Model  LPPDK-1,  pasangan  Yusron- Sudarsono memiliki total modal sebesar  Rp  1.  280.  342.  206  yang diantaranya  sebesar  Rp  550.  000.  000 bersumber dari dana sumbangan simpatisan. Tabel 1.  Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 No. Nama Pasangan Calon Total Dana Kampanye Total Dana yang digunakan/ dikeluarkan 1. Yusron-Sudarsono Rp 1. 280. 342. 206,- Rp 949. 500. 441,- 2. Chusnunia-Zaiful Rp 650. 000. 000,- Rp 274. 500. 000,- Sumber: Dimas, 2017: 87. Pasangan Yusron-Sudarsono memiliki modal lebih besar dibandingkan dengan pasangan Chusnunia-Zaiful, hal ini yang membuat  pasangan  Chusnunia-Zaiful memiliki kendala dalam bentuk ekonomi. Berdasarkan penjelasan
diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kampanye dapat gagal mungkin hanya karena anggaran untuk  membiayai  program      tersebut tidak      memadai    sehingga      pelaku kampanye  tak   bisa berbuat total.
Pasangan
Chusnunia-Zaiful mempunyai  modal  sebesar  Rp  605.
000.  000  diantaranya  bersumber  dari dana sumbangan simpatisan sebesar Rp 110.  000.  000.    Berdasarkan  data  dari KPU Kabupaten Lampung Timur 2015 tentang  Laporan  Dana  Kampanye Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari  periode  27  Agustus  sampai dengan  16  Oktober  2015  Model
LPSDK(Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), pasangan Chusnunia-Zaiful
mendapatkan  dana  sumbangan  dari para  simpatisan  (donatur)  sebanyak empat  orang  dari  penyumbang  data perseorangan.
Tabel 2.  Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Chusnunia-Zaiful
No. Identitas Penyumbang Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana 1 . Anggota DPRD Provinsi Lampung Rp 30. 000. 000 Penghasilan Pribadi 2 . Anggota DPRD Lampung Timur Rp 15. 000. 000 Penghasilan Pribadi 3 . Wiraswasta Rp 50. 000. 000 Uang Pribadi 4 . Anggota DPRD Lampung Timur Rp 15. 000. 000 Penghasilan Pribadi Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (dalam Dimas, 2017) Sebagian besar modal ekonomi pasangan calon Chusnunia-Zaiful
digunakan  pada  saat  melaksanakan kampanye. Ongkos politik yang dikeluarkan  relatif  tidak  terlalu  besar, karena  pasangan  calon  merupakan kader  internal  masing-masing  parpol pengusungnya.    Sehingga  tidak  uang ada  sewa  “kendaraan  dan  mahar” politik    kepada  parpol  pengusung. Dengan  demikian,  modal  ekonomi yang  dimiliki  pasangan  tidak  cukup menunjang  bagi  kemenangan  pilkada, dibandingkan dengan kepemilikan modal  ekonomi  dari  pasangan  calon lawannya.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, faktor  kemenangan  Chusnunia  lebih dominan  pada  modal  sosial  dan ditambah  modal  politik  yang  muncul pada  saat-saat  putaran  terakhir  masa kampanye. Modal sosial diperoleh dari afiliasi etnis pemilih dengan calon dan kultur  keagamaan  dari  mayoritas penduduk Lampung
Timur. Sedangkan, keuntungan dari segi modal politik diperoleh dari gagalnya petahana  dalam  tahapan  pemberian suara.  Sehingga  calon  petahana  dan parpol  pengusung  utamanya,  PDI-P, mengalihkan dukungan kepada Chusnunia.
Dari segi  gender secara  umum, Chusnunia  memiliki  dukungan  yang sangat  kuat  dari  kalangan  pemilih perempuan.    Faktor  gender  ini  yang pada awal-awal tahap pilkada dianggap akan  menjadi  kendala  terbesar  bagi Chusnunia ternyata tidak signifikan.
Sementara menurut peniliti Perludem, Maharddhika (2015),menilai perempuan  yang  berlatar  belakang kader partai,  seperti  Chusnunia, cukup signifikan angka keterpilihannya.  Ada 12 perempuan terpilih dari 19 perempuan  (63,16  persen)  berlatar belakang kader partai yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada  pilkada  2015.  Ini  menunjukkan mesin  partai  bekerja  baik  di  daerah dimana perempuan kader partai tersebut mencalonkan. Sehingga parpol dituntut  untuk  tidak  lagi  mencalonkan perempuan dengan hanya semata-mata mempertimbangkan elektabilitas tinggi tetapi  mulai  mencalonkan  perempuan yang  berkualitas.  Partai  memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas. Kualitas
perempuan  bisa  ditingkatkan  dengan upaya  mendorong  perempuan  untuk hadir  dalam  struktur  pengurus  harian serta  terlibat  dalam  setiap  perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan internal partai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada pilkada 2015 di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan  sudah  tampak  nyata. Kemenangan  calon  lebih  dominan karena modal sosial yang dikonsolidasikan dengan modal politik dari  parpol  pengusung  (PKB  dan  PD) dan  parpol  pendukung  PDI-P.  Figur calon  bupati  sebagai  sosok  yang berlatar  belakang  dari  kalangan  santri dan  merupakan  keturunan  dari  kyai besar  salah  satu  pendiri  Nahdlatul Ulama di Lampung Timur, merupakan modal  sosial  yang  menjadi  kekuatan terbesar  dari  Chununia  Chalim  untuk menarik simpatik di kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Kekuatan figur ini
memanfaatkan dukungan dari
organisasi  masyarakat  (ormas)  di bidang  keagaaman  yaitu  Nahdlatul Ulama  (NU),  kelomppok  ibu-ibu pengajian  (Fatayat),  dan  Gerakan Pemuda Ansor.

## DAFTAR PUSTAKA
Bismar  Arianto.    2011.    “Analisis
Penyebab  Masyarakat  Tidak Memilih dalam Pemilu”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan ,  Vol.    1,  No.    1,
Hlm.  1-60. Bogdan,  R.    and  Taylor,  S.  J.    1975. Introduction to Qualitative
Research Methode .  New York: John Willey and Sons, 1975.
Coleman,  James.    (1988).    "Social Capital  in  the  Creation  of Human  Capital". American Journal of Sociology Supplement 94: S95- S120. Dimas  Surya  Adi  Pamungkas.    2017. “Analisis  SWOT  Terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia  Chalim  Dan  Zaiful
Bokhari Pada Pemilihan Kepala Daerah  Kabupaten  Lampung Timur  Tahun  2015”.    Skripsi. Bandar  Lampung:  Universitas
Lampung
Fukuyama, Francis, 2002, Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan  Kemakmuran, (terj. Ruslani),  Yogyakarta:  Penerbit Qalam. Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar) , Yogyakarta: JIP UGM. Haryatmoko, 2003. “Menyingkap Kepalsuan  Budaya  Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu,”  dalam  Majalah BASIS, Edisi Khusus, November-Desember 2003, hlm. 10-11.
Kacung Marijan.  2010. Sistem Politik Indonesia .  Jakarta: Kencana.
Maharddhika, 2015.  “Evaluasi Pilkada Serentak  2015”, Jurnal  8 , http://perludem. org/2016/03/30 /jurnal-8- evaluasi-pilkada-serentak- 2015/
Muhammad Amin.  2014.  “Golput don Politik  Uang  dalam  Pemilu”.
Suara  Muhammadiyah ,  Edisi Nomor  07,  Tahun  Ke-99,  1-15 April 2014.  Hlm.  22-23.
Mefi Hermawanti.  2002. “Penguatan
dan Pengembangan Modal
Sosial Masyarakat Adat” , Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat  di  Nusa  Tenggara  timur, Yogyakarta: IRE. Nurhasim,  Moch,  dkk,  2003, Konflik antar  Elit  Politik  Lokal  dalam Pemilihan Kepala Daerah , Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI. Putnam, Robert D. , 2002.
Democracies  in  Flux:  The Evolution  of  Social  Capital  in Contemporary Society, Oxford University Press. Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, (Ed), 2009, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia ,
Yogyakarta: IPD.
Sigit Pamungkas.  2011. Partai Politik:
Teori dan Praktik di Indonesia . Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Sudirman  Nasir.    2009. SBY  antara
modal politik dan modal simbolik ,  dalam http://pemilu . liputan6.  com/kolom.    diakses
18  April  2016  Pukul  16:38
WIB.
Titi  Anggraini.    2017.    “Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2017 Menurun”. Tempo. co . tanggal 28 November 2016.

## Dokumen
KPU  RI.  2017. http://www.  kpu.  go. id/index. php/pages/detail/2016/846 .
KPU Lampung Timur, 2015.  Laporan
Penerimaan  Sumbangan  Dana Kampanye  Pasangan  Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Lampung  Timur Tahun  2015,  Model  LADK, LPSDK, LPPDK-PARPOL KPU Lampung Timur, 2015. “Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan  Suara  di  Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Tahun  2015,”  Model DB-  KWK.  KPU  Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2016.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  (Perludem),  2015.
“Keterwakilan  Perempuan  di Pilkada 2015 Hanya 7 Persen”.
Trbunnews.  com.    Tanggal  13 September 2015.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.