## PROFESIONALITAS  DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

## Hasan  Basri
Prodi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia
Abstract: Constitution  Number 6 the year 2014 concerning Villages, villages are given the authority by the central government to regulate and develop their own regions by utilizing the available resources,  both  natural  and  human  resources.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the professionalism and accountability of village officials in the implementation of village fund allocations in Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency. The research method was carried out  with  a  descriptive  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  by  observation  and interviews,  this  is  based  on  self-reports  or  self-reports,  or  at  least  on  personal  knowledge  and beliefs. researchers conducted interviews with informants regarding the implementation of village fund allocations. The results showed that the professionalism of village officials in implementing the allocation of village funds in Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency, as measured  by  six  indicators  that  determine  professionalism  can  be  said  to  have  been  fulfilled, although not yet optimal. However, the indicators of work discipline can be said to be less fulfilled and need to be improved. Regarding the accountability of the village apparatus in implementing the allocation of village funds in Kampung Bener Ayu, which is measured through five determining indicators it can be said that it has been carried out well as a whole. It’s just that the implementation of good governance has not been maximized by not involving the private sector in the implementation of village fund allocations in Bener Ayu.
Abstrak:  Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  diberi  kewenangan  dari pemerintah pusat, supaya daerah mampu mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui profesionalitas  dan Akutanbilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan  alokasi  dana  kampung di  Kampung  Bener Ayu  Kecamatan Wih  Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hal ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung. Hasil penelitian menunjukan, profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui  indikator  yang  menentukan  profesionalitas  dapat  dikatakan  sudah  terpenuhi  walaupun belum maksimal. Pada disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Hanya saja penerapan good governance yang belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu.
Kata kunci: Profesionalitas, akuntabilitas, aparatur kampung, dana desa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh peme- rintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.
11
Undang-undang tersebut diatas, Kampung menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem pe- nyelenggaran pemerintahan. Melalui Kampung, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelim- pahan wewenang kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pada akhirnya kepada pemerintah Kampung. Kampung merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pe- laksanaan kebijakan yang dikeluarkan peme-
rintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah Kampung yang mengakibatkan peran serta pemerintah Kampung sangat me- nentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Pemerintah Kampung atau yang biasa disebut aparatur Kampung dibebankan fungsi dari pe- merintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah untuk cakupan wilayah terkecil. Karena perannya yang menggantikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut itulah sebabnya aparatur Kampung harus me- miliki kapasitas profesionalitas dan akuntabilitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah di Kampung.
Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah Kampung dan pembangunan Kampung, di- butuhkan bantuan dana dari pemerintah yang saat ini salah satunya berupa Alokasi Dana Kam- pung (ADK). Penyebutan alokasi dana Kampung tiap daerah di Indonesia berbeda, hal tersebut mengikuti  peraturan  Bupati/Walikota  yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Bener Meriah penyebutan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019. Peraturan Bupati tersebut, maksud diberi- kannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai program pemerintahan kampung dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pe- laksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pe- laksanaan Pembinaan Masyarakat.
Pengelolaan alokasi dana kampung dijadikan satu akibat belum adanya aturan yang baku di Bener Meriah terkait pelaksanaan alokasi dana kampung dari sisi pertanggungjawaban. Karena itu program-program yang dilaksanakan juga merupakan program gabungan antara dana yang bersumber dari alokasi dana kampung dan alo- kasi dana desa. Oleh karena itu, pelaksanaan dana desa dapat menjadi cerminan pelaksanaan alokasi danakampung di Bener Meriah khusus- nya Kampung Bener Ayu. Karena sebagian besar Alokasi Dana Kampung diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADK, pelaksanaan ADK, hingga pertanggung-
jawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya di- harapkan dengan ADK ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bener Ayu.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Ta- hun 2014, aparatur Kampung Bener Ayu juga wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfataan alokasi dana Kampung dapat berjalan maksimal dengan aparatur Kampung Bener Ayu yang me- miliki kapasitas dalam pengelolaan dana Kam- pung tersebut baik dalam pembuatan program maupun administrasi Pertanggungjawaban Kam- pung yang berkaitan Profesionalitas dan akunta- bilitas tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu mem- butuhkan keahlian dan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.
Profesionalitas apabila dilihat dari turunan kata, yaitu turunan dari kata profesi. Berdasarkan pemahaman makna katanya, profesionalitas me- rupakan kata bendayang memiliki makna seba- gai kata yang menunjukkan kualitas keprofesian seseorang ataupun organisasi. Yuwono (2011) pekerjaan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Pendapat lain dari Kurniawan (2005) profe- sionlitas  adalah suatu kemampuan dan keteram- pilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Kata profesionalitas lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatuprofesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.
Menurut Darmastuti (2006) profesional dipahami sebagai suatu sifat yangdimiliki sese- orang secara teknis dan operasional yang ditetap- kan dalam batas-batasetika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional setidaknya seseorang dikaitkan de- ngan kode etik perilaku dan kode etikprofesi sebagai standar moral yang berlaku dalam pro- fesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu komit-
men tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis.
Sementara itu, menurut Paul dalam Adisas- mita (2011) akuntabilitas dibagi menjaditiga macam, yaitu: a. Democratic Accountability Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative danpolitic accountabi- lity. Pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada pimpinan instansi masing-masing.Dalam kontek ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah kepim- pinan tingkat tinggi secara hirarki. b. Professio- nal Accountability Dalam akuntabilitas pro- fesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan  norma-norma  danstandar  pro- fesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat. c. Legal Accounta- bility Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan kepengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai- mana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akunta- bilitas legal.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Firdaus (2012) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data dan dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman responden melalui interview dan focus group. Lokasi Penelitian Kampung Bener Ayu Kabupaten Bener Meriah. Ada 2 jenis data, yaitu: Data Primer dan Skunder, adapun Teknik pengumpulan data, Observasi  menurut Nasution dalam Sugiyono (2009) observasi Me- lalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat
profesionalitas dan akuntabilitas aparatur Kam- pung Bener Ayu dalam pelaksana analokasi dana kampung. Wawancara, Esterberg dalam Sugiyono (2009) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik ter- tentu. Dokumen studi dokumen merupakan pe- lengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik Analisis Data, Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) terdapat tiga komponen analisis data yaitu: Reduksi data mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data, penyajian data bermanfaat untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian ter- tentu dari penelitian. Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan alokasi dana kampung sudah komitmen sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan konsisten terhadap pelaksanaan sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  telah  di- tetapkan. Komitmen pemerintah kampung Bener Ayu harus mengacu kepada aturan-aturan hukum sebagai dasar utama pelaksanaan alokasi dana kampung, dasarnya adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung yang telah disempurna- kan dari Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang pemerintah kampung, konsitensi aparatur kam- pung Bener Ayu berpedoman kepada aturan bersama Qanun Reje Kampung yang ditetapkan bersama Petue Kampung dan tokoh masyarakat, komitmen dan kosinstensi pelaksanaan aturan pemerintah kampung Bener Ayu dari hasil wa- wancara dengan Ibu Nova Nuranda, SH Pj. Reje Kampung adalah sebagai berikut, “pelak- sana bedel kampung Bener Ayu dimana aparatur kampung  harus  berpedoman  kepada  aturan pemerintah kabupaten Bener Meriah yakni  Pe- raturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2016  Tentang  Standar  Biaya  Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bener Meriah, yang hanya dibagikan ketiap kam- pung  penerima  alokasi  dana  kampung”
(Wawancara tanggal 12 Mei 2019). Pernyataan Bedel Bener Ayu komitmennya tentang pelak- sanaan alokasi dana kampung sudah terlaksana dan tetap konsisten dengan aturan pemerintah Kabupaten Bener Meriah komitmen dan kon- siten bedel lainnya adalah bagaimana Reje de- fenitif dapat terpilih.
Pelaksanaan wewenang apakah sudah di- laksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan. Dalam Qanun  Kabupaten  Bener  Meriah  Nomor:  4 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung ke- kosongan reje kampung harus diisi oleh Bedel yang dilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah (wawancara tanggal 12 Mei 2019). Kewangan sekaligus oleh PJ. Bapak Bupati Bener Meriah, pertama saya harus melaksanakan Alokasi Dana Desa  dan APBKampung  yang  dialokasikan kedalam bidang Penyelengaraan pemerintah kampung, bidang Pembagunan kampung, bidang Pembinaan Mayarakat dan bidang pemberdyaan masyarakat  sekaligus mempertanggungjawab- kan kepada Bupati melalui pemerintah keca- matan Wih Pesam.
Dari pernyataan diatas berkeyakinan dengan mengajak aparatur sudah cukup beritegritas tidak perlu adanya penandatanganan seperti yang di- lakukan pemerintahan dikabupaten. Disini bedel cukup profesionlitas dalam merapatkan aparatur kampung Bener Ayu. Ketepatan dan kecepatan aparatur kampung melihat kearifan lokal yang ada di kampung agar pemberdayaan masyarakat kampung tepat guna dan pelaksanaannya yang cepat. Ketepatan dibidang pembangunan kalau memperhatikan rencana kegiatan pembangunan pada Rencana Anggaran Biaya  (RAB) sudah mencapai pada sasaran dan tujuan dan kalau dilihat dari kecepatan pelaksanaan pembangu- nan dalam pemanfaatan waktu belum maksimal artinya molor dari jadwal yang ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat dari pengamatan dilapangan contohnya kegiatan  pembangunan Rapat Beton dalam jadwal dikerjakan bulan Juli dan selesai bulan September tapi kenyataannya selasi akhir bulan Nopember.
Kapasitas aparatur kampung Bener Ayu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung harus maksimal dikerenakan anggaran
dana  desa  cukup  besar  wawancara  dengan Banta kampung. Pada tahap pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan masih memiliki keterbatasan baik dalam pelaksanaan rapat TPK, menyampai- kan usulan pencairan dana belum lagi kepada proses pengadaan barang dan jasa, Ketua TPK beserta Anggota sering tidak sependapat, dan saya Banta beserta Bendahara sewaktu mempe- rivikasi berkas pengadaan barang harus membuat ulang berita acara pengadaan barang, Negoisasi dan serah terima dengan pihak ketiga yakni Toko Penyedia Barang” (Wawancara tanggal 13 Juli
2019)
Penyataan banta kampung hampir dapat dipastikan  pelaksanaan  kegiatan  ketepatan sasaran dapat tercapai akan tetapi dari sisi waktu tidak dapat berjalan cepat dikerenakan masih banyak ditemukannya pekerjaan yang melewati batas waktu yang telah disepakati antara TPK dengan  PTPKK  hal  tersebut  hampir  dapat dipastikan (sumber daya manusianya) aparatur kampung Bener Ayu masih minim. Aparatur kam- pung patuh kepada aturan, norma dan prinsip- prinsip yang ada agar pelaksanaan alokasi dana kampung selalu mengikuti peraturan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, masih banyak apa- ratur kampung yang belum siap mengelola alokasi dana kampung yang diberikan pemerintah ter- sebut karena kurangnya sosialiasi terkait penge- lolaan alokasi dana kampung dan pembuatan surat pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini berakibat pada pengetahuan aparatur kam- pung yang minim terhadap alokasi dana kam- pung dan akhirnya berdampak pada profesio- nalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Selain itu, tingkat pen- didikan yang kurang dari aparatur kampung juga akan berpengaruh terhadap profesionalitas apa- ratur kampung. Kemampuan analitik aparatur kampung yang didapat melalui ilmu pengetahuan dan pelaksanaan alokasi dana kampung meng- gunakan teknologi agar pelaksanaan alokasi dana kampung semakin mudah. “Selaku Banta Kampung harus banyak belajar dalam teknologi dan kami sudah dilatih menggunakan Aplikasi Sistem Imformasi Keuangan Desa/kampung dan saya sangat sulit berhadapan dengan aparatur yang langsung dibawah koordinasi saya kerena
prioritas dikampung Bener Ayu yakni di bidang pemberdayaan  masyarakat  dengan  kegiatan penguatan kelompok pertanian seperti kelompok pertanian cabe dan tomat disini kita prioritas pengadaan peralatan berupa benih,mulsa, pupuk dan obat-obatan”(Wawancara tanggal 18 Sep- tember 2019). Pertanggungjawaban terhadap program-program yang dibuat dan dilaksanakan terkait pelaksanaan alokasi dana desa dengan berpedoman pada kebijakan yang ada.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 ten- tang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans- migrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana  Desa  tahun  2015.  Dari  peraturan  ke- bijakan tersebut program kegiatan harus ada pedoman yang dapat diikuti seperti Penyele- nggaraan pemerintahan, pembagunan, pember- dayaan dan pembinaan masyarakat. “Penyeleng- gara pemerintahan kampung di Bener Ayu di wajibkan menjalankan program-program di bi- dang  Pembangunan  Kampung,  juga  bagian Pembinaan kepada masyarakat dan juga idang pemberdayaan kepada masyarakat, di karena- kan kesemuanya ini adalah perintah, aturan yang harus dijalankan dan tentu harus yang prioritas”. (Wawancara tanggal 10 Novemver 2019)
Pertangungjawaban  terhadap  kebijakan yang diambil dalam mengelola alokasi dana desa yang  tersedia  dengan  mempertimbangkan dampak baik dan buruk dimasa depan. bersifat prinsip akan menjadi dasar dan harus tercermin di dalam tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak akan berguna apabila tidak terwujudnya dalam tindakan yang ada. Sesuai Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: Transparan, Akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin Anggaran. Apabila keempat asas ini dapat dijalankan dengan baik maka dampak baik dan buruk dimasa depan dapat terlihat dengan jelas.
memegang laptop pun tidak pernah dan jangan- kan mereka saya sendiri masih butuh waktu untuk mengimput data usulan masyarakat”  (Wawan- cara tanggal 13 Juli 2019).
Akuntabilitas Aparatur Kampung Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung Di Kam- pung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabu- paten Bener Meriah, dalam pelaksanaan alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan hukum atau kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan jujur untuk menghindari adanya penya- lahgunaan wewenang. Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka rencana APBKampung  yang  telah  disepakati  kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Reje tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung, sebagaimana disampaikan Banta Kampung Bener Ayu sebagai berikut:” Ber- dasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang akan dilaksanakan dalam satu tahun,setelah disetujui oleh Petue selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Reje tentang APBKampung. Peraturan Kampung tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kampung selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertang- gungjawabkan oleh Reje. Aturan tersebut baru muncul tahun 2019 sehingga kita masih sama- sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan kampung.”
Pertangungjawaban  aparatur  kampung terhadap pelaksanaan alokasi dana kampung yang dikelola secara efektif dan efisien. Secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan Alokasi Dana Kampung dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADK  didasarkan  pada  skala  prioritas  yang ditetapkan pada musrenbangkam tingkat Dusun. Karena itu, tidak dibolehkan dibagi merata pada setiap dusun, pada kampung Bener Ayu, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak atau prioritas kampung yang bersangkutan. Ibu Nova “Me- ngajak masyarakat supaya fokus pada skala
Pertangungjawaban terhadap penggunaan dana alokasi dana kampung agar tidak adanya penyalahgunaan dana. Bendahara Kampung Bener Ayu yang berada dibawah koordinasi Banta bertanggungjawab kepada reje (Bedel) tugas pokoknya adalah menata usahakan keuangan kampung  pada  buku  kas  umum,  buku  kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak dan mengumpulkan bukti pembayaran wawancara dengan Banta kampung Bener Ayu tanggal 8 November 2019 menyatakan sebagai berikut; “ Bendahara dan kaur kampung lainnya ditugaskan oleh Bedel memverifikasi setiap pengeluaran keuangan kampung dan menandatanggani setiap pengeluaran keuangan kampung dan melapor- kannya kepada Bedel” (Wawancara dengan Bedel tanggal 8 November 2019) Dalam pera- turan pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 pasal 63 ayat 1 berbunyi Pelaksana kewilayahan me- rupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan  sedang pada ayat 2 menyebutkan  Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
Pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung berusaha  profesional dalam hal pelak- sanaan alokasi dana desa sambil menunjukan bahan pelatihan kegiatannya di tahun 2015 banta juga  berupaya  keras  untuk  mempedomani prosedur hukum dalam pelaksanaan alokasi dana desa.
Gambar  3.1  Dasar  Hukum  Pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa
Komitmen dan konsistensi diartikan sebagai keteguhuan hati dalam mentaati azas-azas di
dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  telah ditetapkan oleh sekelompok organisasi atau ba- dan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Komitmen pemerintah kampung Bener Ayu harus mengacu kepada  aturan-aturan  hukum  sebagai  dasar utama  pelaksanaan Alokasi  DanaKampung dasarnya adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung yang telah disempurnakan dari Qanun Nomor  2  tahun  2009  tentang  pemerintah kampung, konsistensi aparatur kampung Bener Ayu berpedoman kepada aturan bersama Qanun Reje Kampung yang ditetapkan bersama Petue Kampung dan Tokoh Masyarakat.
Pelaksanaan wewenang sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan. Wewenang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga legalitas dalam kegiatan tidak akan diragukan atau dipertanya- kan. Kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggungjawab apabila ada penyimpa- ngan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang disertai dengan tanggung jawab untuk mendorong semangat akuntabilitas bagi para aparatur kampung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintah kampung kekosongan reje kampung harus diisi oleh Bedel yang dilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah.
Aparatur kampung sudah memiliki integritas dalam pelaksanaan alokasi dana kampung agar tujuan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana kampung dapat terlaksana. Integritas ada- lah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggung- jawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Seseorang mempunyai integritas baik merupakan orang yang tidak akan diragu- kan lagi serta sangat konsisten di dalam perkata- annya dan perbuatannya. Integritas tentu akan diperlukan untuk mendorong sebuah praktik- praktik yang dapat diterima oleh akal sehat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan integritas yang tinggi seorang pegawai akan selalu bertindak jujur dan pada akhirnya akan men-
dorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aparatur kampung melihat ke- arifan lokal yang ada di kampung agar pember- dayaan kampung tepat guna dan pelaksanaannya yang cepat.Ketepatan artinya mengena sasaran, mencapai tujuan, ketelitian dan bebas kesalahan. Sedangkan kecepatan artinya menggunakan waktu yang lebih pendek. Di dalam  kecepatan maupun dalam kecepatan memberikan kepastian dalam arti waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada stakeholder. Ketepatan sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat.Ketepatan dan kecepatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengunaan waktu dan sumber daya.
Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  masih memiliki kelemahan untuk mempergunakan jadwal pelaksanaan kegiatanseharusnya usulan pencairan dana untuk tahap keduanya sudah dipersiapkan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dengan cepat tersedia, karena ketua  PTPPK  dapat  memprosesnya  dengan progres kegiatan dilapangan dengan adminitrasi yang diajukan untuk tahap berikutnya, artinya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan baik.
Dalam  peraturan  pemerintah  nomor  43 tahun 2014 pasal 63 ayat 1 berbunyi Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan  sedang pada ayat 2 menyebutkan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. pasal 103 dan pasal 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Reje Kampung juga berkewajiban menyampaikan laporan pertang- gungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kam- pung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Peme- rintahan kampung kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa pasal 37 sampai dengan pasal 42, dapat disimpulkan bahawa Reje Kampung menyampai- kan laporan pertanggungjawaban realisasi pe- laksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBKampung terdiri dari  pendapatan, belanja, dan pembia- yaan, pertanggungjawaban dalam bentuk pela- poran yang akan direalisasi dalam sebuah pe- laksanaan APBKampung  akan  ditetapkan melalui Peraturan kampung. Peraturan kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi dalam pelaksanaan APBKampung.

## SIMPULAN
Profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui indikator diantaranya; Pertama Komitmen dan konsistensi terlaksana dengan baik, kedua wewenang dan Tanggungjawab juga sudah berjalan dengan baik, ketiga integritas dapat dikatakan sudah berinteg- ritas, keempat Ketepatan dan Kecepatan Apa- ratur Kampung melaksankan kegiatan dengan tepat dan cepat, kelima pada indikator disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Keenam penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi masih memerlukan banyak belajar dan pelatihan yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Mengenai akunta- bilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan  Wih  Pesam  Kabupaten  Bener Meriah, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik  secara  keseluruhan.  Penerapan good governance juga belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu. Pelak- sanaannya, terdapat kendala yang terjadi terkait profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kam- pung. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu: kurang kesiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang  tersebut, aparatur kampung
belum disiplin dalam pembuatan laporan pertang- gungjawaban dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program.

## DAFTAR RUJUKAN
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Manajemen
Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Darmastuti, Rini. 2006. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: Gava Media.
Firdaus,  M Aziz.  2012. Metode  Penelitian. Tangerang: Jelajah Nusa.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2003. Pokok-Pokok  Etika  Profesi  Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kusnadi, H, dkk. 2002. Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku).Malang: Unibraw.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun,  Mohamad.  2006. Pengukuran
Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Moleong,  Lexy J.  2005. Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muhammad, Abdul kadir. 2001. Etika Profesi
Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Ratminto & Atik. 2012. Manajemen Pelayanan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rismawaty.  2008. Kepribadian  dan  Etika
Profesi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama. Septriono, Ferdi Andika. 2013. Profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam  Penegakkan  Produk  Hukum Daerah.  Bandar  Lampung:  Universitas Lampung
Setiyono,  Budi.  2014. Pemerintahan  dan Manajemen  Sektor Publik. Yogyakarta:
CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryabrata,  Sumadi.  2012. Metodologi
Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. Tresiana,  Novita.  2013. Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandar  Lampung:  Lembaga
Penelitian Universitas Lampung.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep,
Aplikasi  dan  Implementasinya  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung:
Penerbit Mandar Maju.
Widjaja, H.A.W. 2002. Pemerintahan Desa dan  Administrasi  Desa.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.