Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafruddin Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com, rajareza@gmail.com, tengku@gmail.com, vriandri@gmail.com, syafruddin@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  perkembangan  penerapan  hukum  pidana  di  Indonesia  keberadaan  anak  yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah  karena  pelaku  kejahatan  itu  adalah  anak  yang  secara  hukum  belum  cakap  hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara  Hukum,  Bagaimana  Kejahatan  Anak  Dibawah  Umur  Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum. Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum bahwa dalam Pasal UU No. 23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  1  memberikan  batasan  usia  anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan. Kejahatan  Anak  Dibawah  Umur  Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum  bahwa berkaitan  dengan  kejahatan  anak  dibawah  umur  ini  biasanya  terjadi  tindak  pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya.  Konteks  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sangat  penting  mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency . Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan  aturan  dan  norma  yang  dilakukan  oleh  anak  apabila  dilakukan  orang  dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

## Kata Kunci: Anak, Kejahatan, Sosiologi Hukum
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia E-mail: yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita- cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. 1
Sebelum  anak-anak  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  dewasa,  maka  sebelumnya, terlebih  dahulu  anak-anak  tersebut  akan  mengalami  masa-masa  atau  dunia  anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk danmempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  baik  fisik,  mental,  sosial  dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  atas  hak-haknya  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi.
Karena  itu  kualitas  anak  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  proses  dan  bentuk  perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan  sebagai  manusia  seutuhnya,  sehingga  mempunyai  kemampuan  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  yang  rasional,  bermanfaat  dan bertanggung  jawab.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi,  serta berhak  perlindungan  dari  tindak  pidana  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  atas  kebebasan. harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 2
Dalam  perkembangan  penerapan  hukum  pidana  di  Indonesia  keberadaan  anak  yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Kejahatan  Anak  Dibawah  Umur  Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum.  Peter  Mahmud Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi. 3 Dalam  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  juga  prosedur  penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya hukum itu sendiri. 4
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang
1 Ruben  Achmad, Upaya  Penyelesaian  Masalah  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Kota  Palembang , Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.
2 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
4 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001), hlm. 57.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
c. Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Kasus- kasus  yang  di  telaah  merupakan  kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. 5
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau  membahas  lebih  hal-hal  yang  telah  diteliti  pada  bahan-bahan  hukum  primer yaitu :
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti  serta  data  tertulis  yang  terkait  dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum,  dan  berbagai  kamus  lain  yang  relevan.Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan  metode  melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang  berfungsi  sebagai  penunjang  bukan  sebagai  alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.
5 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning  Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum
Pasal  UU  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  1  memberikan batasan  usia  anak  yakni  seorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun.  Isi  Pasal  itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi  pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh  karena itu, batasan dalam  penelitian  ini  lebih  berorientasi  dan  menitik  beratkan  pada  batasan  usia  dalam memberikan  pengertian  tentang  anak.  Secara  umun,  pengertian  anak  mengalami perkembangan  secara  variatif.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa pengertian  anak  adalah  sebagai  manusia  yang  masih  kecil. 6 Dalam  sumber  lain  dijelaskan bahwa  anak  adalah  keadaan  manusi  normal  yang  masih  muda  usia  dan  sedang  menentukan identitasnya  serta  sangat  labil  jiwanya,  sehingga  sangat  mudah  dipengaruhi  lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin. 7
Apabila  mengacu  pada  aspek  psikologis,  pertumbuhan  manusia  mengalami  fase-fase perkembangan  kejiwaan,  yang  masing-masing  ditandai  dengan  ciri-ciri  tertentu.  Untuk menentukan  kriteria  seorang  anak,  disamping  ditentukan  atas  dasar  batas  usia,  juga  dapat dilihat  dari  pertumbuhan  dan  perkembangan  jiwa  yang  dialaminya.  Dalam  hal  fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:
1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa  remaja,  antara  umur  13-20  tahun.  Masa  remaja  adalah  masa  dimana perubahan  cepat  terjadi  dalam  segala  bidang;  pada  tubuh  dari  luar  dan  dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa  dewasa  muda,  antara  umur  21-25  tahun.  Pada  masa  dewasa  muda  ini  pada umumnya  masih  data  dikelompokkan  kepada  generasi  muda.  Walaupun  dari  segi perkembangan  jasmani  dan  kecerdasan  telah  betul-betul  dewasa,  pada  kondisi  ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.
Sementara  itu,  Ter  Haar  mengemukakan  bahwa  saat  seseorang  menjadi  dewasa  adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya  atau  ibu  bapak  mertuanya  untuk  berumah  lain  sebagai  laki-bini  muda  yang merupakan  keluarga  yang  berdiri  sendiri.  Selanjutnya,  Soedjono  Dirjosisworo  menyatakan bahwa  menurut  hukum  adat,  anak  dibawah  umur  adalah  mereka  yang  belum  menentukan tanda-tanda  fisik  yang  konkret  bahwa  ia  dewasa.  Dari  pendapat  Ter  Haar  dan  Soedjono Dirjosisworo  tersebut  ternyata,  menurut  hukum  adat  Indonesia,  tidak  terdapat  batasan  umur yang  pasti,  sampai  umur  berapa  seseorang  masih  dianggap  sebagai  anak  atau  sampai  umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. 8
Guna  menghilangkan  keragu-raguan  tersebut,  pemerintah  Hindia  Belanda  memuat peraturan yang dimuat  dalam Staatblad, No. 54,  Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara  lain  menjelaskan  bahwa  untuk  menghilangkan  keragu-  raguan,  maka  jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang
6 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735
7 Marsaid, Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Maqasid  AsySyari’ah) , (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
8 Ibid., hlm 57.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai- berai  dan  tidak  kembali  lagi  di  bawah  umur;  (3)  yang  dimaksud  dengaan  perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut  diatas,  maka  disebut  anak  di  bawah  umur  (minderjarig)  atau  secara  mudah  disebut anak-anak. 9
Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:
1. Pasal  1  ayat  (6)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1985  (LN  Tahun  1985  No.  2), tentang  pemilu;  jo.  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2003  (LN  Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.  93),  tentang  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden  adalah  batas  usia  anak berhak  untuk  memilih  berusia  17(tujuh  belas)  tahun,  hak  dipilih  sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; 10 3. Menurut  ketentuan  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu  dibubarkan  sebelum  umurnya  genap  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  maka  ia  tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada  di  bawah  perwalian  atas  dasar  dan  dengan  cara  sebagaimana  diatur  dalam bagian  ketiga,  keempat,  kelima,  dan  keenam  bab  sebelum  kedewasaan  dan perwalian; 11
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang- undang  ini  tidak  langsung  mengatur  tentang  masalah  ukuran  kapan  seseorang digolongkan  anak,  tetapi  secara  tersirat  tercantum  dalam  Pasal  6  ayat  2  yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun  harus  mendapat  izin  dari  orang  tua.  Dalam  Pasal  7  ayat  1  memuat  batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun; 12 5. Dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak,  memberikan  pengertian  bahwa  anak  adalah  seseorang  yeng belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2002 tentang  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksud  dengan  anak,  ialah  orang  yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 13
7. Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan;
8. Dalam  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003,  tentang  Tindak  Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 14
9 Ibid., hlm 58.
10 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur , (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm 14.
11 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hlm 82.
12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
13 Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi , kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.
14 Ibid., hlm 15.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang  Hak  Asasi  Manusia,  batas  usia  seseorang  dikatakan  anak  adalah  18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum  dewasa  adalah  apabila  belum  berumur  16  (enam  belas)  tahun,  tetapi  Pasal ini  sudah  dicabut  dengan  Pasal  67  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997.  Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun.  Adapun  menurut  Pasal  287  KUHP,  batas  usia  dewasa  bagi  seorang  wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.
Di samping batasan usia maksimum  anak yang ditentukan oleh undang-undang di  atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentua hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:
1. Dalam  pandangan  hukum  Islam,  untuk  membedakan  antara  anak  dan  dewasa  tidak didasarkan  pada  kriteria  usia.  Dalam  ketentuan  hukum  Islam  hanya  mengenal perbedaan  antara  masa  anak-anak  dan  masa  baligh.  Seseorang  yang  dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami  oleh  orang  dewasa,  seorang  wanita  dikatakan  sudah  baligh  apabila  ia  telah mengalami haid atau menstruasi
2. Begitu  juga  dalam  pandangan  masyarakat  adat,  ukuran  kedewasaan  dapat  dilihat dengan  ciri-ciri:  (1)  dapat  bekerja  sendiri  (mandiri),  (2)  cakap  untuk  melakukan  apa yang  disyaratkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bertanggung  jawab,  dan  (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki- laki,  kedewasaan  anak  wanita  berada  di  usia  14-15  tahun  dan  anak  laki-laki  berada diusia 16-17 tahun.
Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut  syari’at  islam  didasarkan  atas  dua  perkara,  yaitu  kekuatan  berpikir  dan  pilihan (iradah  dan  ikhtiar).  Oleh  karena  itu  kedudukan  anak  kecil  hingga  sampai  memiliki  kedua perkara  tersebut.  Hasil  penyelidikan  para  fuquaha  menyatakan  bahwa  masa  tersebut  ada  3 (tiga), yaitu:
1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir
Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan  para  fuquaha.  Pada  masa  tersebut  seseorang  anak  dianggap  tidak mempunyai  kemampuan  berpikir  dan  disebut  dengan  “anak  belum  tamyiz” sebenarnya kemampuan  berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir  kadang-kadang  bisa  timbul  sebelum  usia  3  (tiga)  tahun  dan  kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.
2. Masa kemampuan berpikir lemah Masa  ini  dimulai  sejak  usia  7  (tujuh)  sampai  mencapai  kedewasaan  (baligh)  dan kebanyakan  fuquaha  membatasinya  dengan  usia  15  (lima  belas)  tahun.  Imam  Abu Hanifah  membatasi  kedewasaan  kepada  usia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
3. Masa kemampuan berpikir penuh Masa  ini  dimulai  sejak  seseorang  anak  mencapai  usia  kecerdikan  atau  dengan perkataan  lain,  setelah  mencapai  usia  15  (lima  belas)  tahun  atau  18  (delapan  belas)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tahun,  pada  masa  ini  menurut  kalangan  fuquaha  seseorang  dapat  dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah- jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya. 15

## 2. Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum
Dari  sudut  sejarah,  sosiologi  hukum  untuk  pertama  kalinya  diperkenalkan  oleh  seorang Itali  yang  bernama  Anzilotti  pada  tahun  1882.  Sosiologi  hukum  pada  hakekatnya  lahir  dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil- hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili  sekelompok ahli  pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat.  Ilmu  ini  diarahkan  untuk  menjelaskan  hukum  positif  yang  berlaku  (artinya  isi  dan bentuknya  yang  berubah-ubah  menurut  waktu  dan  tempat)  dengan  bantuan  faktor-faktor kemasyarakatan. 16
Sosiologi  Hukum  adalah  cabang  kajian  khusus  dalam  keluarga  besar  ilmu-ilmu  sosial yang  disebut  Sosiologi.  Kalaupun  Sosiologi  Hukum  juga  mempelajari  hukum  sebagai seperangkat  kaidah  khusus,  maka  yang  dikaji  bukanlah  kaidah-kaidah  itu  sendiri  melainkan kaidah-kaidah  positif  dalam  fungsinya  yang  diperlukan  untuk  menegakkan  ketertiban  di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya. 17
Dibalik  semua  itu,  tidak  perlu  dipertentangkan  konsepsi  dasar  bagaimana  Hukum ataupun  Sosiologi  mendeterminasi  setiap  pemahaman  yang  berlaku  didalam  terminologi masing-masing.  Ada  kekhawatiran  akan  muncul  segmentasi  metodologis yang  semakin membuka  jarak  egosentris  kedua  disiplin  tersebut  semakin  melebar.  ada  pemaknaan  yang sangat  berarti  ketika  konstruksi  pemahaman  Sosiologi  Hukum  dibangun  dengan mengakulturasikan hukum pada ranah subtansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait. Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan terdeterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termarjinalkan tapi sebaliknya mampu menjadi  disiplin  yang  memiliki  integritas  dan  kerangka  pikir  yang  konstruktif  serta metodologi  yang  semakin  baik.  Sering  yang  terjadi  pada  kajian-kajian  yang  selalu  menafsir secara subjektifitas integritas dari Sosiologi Hukum, sebagaimana dikuti.
Ada  beberapa  faktor  sebagai  penyebab  kurangnya  perhatian  para  Sosiolog  terhadap hukum: 18
1. Para  Sosiolog  mengalami  kesulitan  untuk  menyoroti  sistem  hukum  semata-mata sebagai  himpunan  kaedah-kaedah  yang  bersifat  normatif  sebagimana  halnya dengan  para  yuris.  Para  Sosiolog  sulit  menempatkan  diri  dalam  normatif  karena Sosiologi merupkan suatu disiplin yang kategoris.
2. Pada  umumnya  para  Sosiolog  dengan  begitu  saja  menerima  pendapat  bahwa hukum  merupakan  himpunan  peratuaran-peraturan  yang  statis.  Hal  ini  tercermin pada  pertanyaan-pertanyaan  yang  biasanya  diajukan  para  ahli  hukum;  hukum apakah  yang  mengatur  Perpajakan,  hukum  apakah  yang  mengatur  penanaman modal asing dan lain sebagainya.
15 Andi  Oghi  Sandewa, Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  1A  Palembang  Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam , (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.
16 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum , PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 109
17 Wignjosoebroto,  Soetandyo..  Hukum:  Paradigma,  Metode  Dan  Masalah.  Lembaga  Studi  Dan  Advokasi Masyarakat  (Elsam),  Perkumpulan  Untuk  Pembaruan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  Dan  Ekologi  (Huma). Jakarta Zaini,2002, hlm 213
18 Mastur, Peranan  Dan  Manfaat  Sosiologi  Hukum  Bagi  Aparat  Penegak  Hukum ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum Qisti, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang 2013. hlm 67
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Sosiolog  sering  mengalami  kesulitan  untuk  menguasai  keseluruhan  data  tentang hukum  yang  demikian  banyaknya  yang  pernah  dihasilkan  oleh  beberapa  generasi ahli-ahli hukum.
4. Lambatnya  perkembangan  Sosiologi  Hukum  adalah  kesulitan-kesulitan  terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.
Sosiologi  Hukum  diperlukan  dan  bukan  merupakan  penanaman  yang  baru  bagi  suatu ilmu  pengetahuan  yang  telah  lama  ada.  Dalam  kajian  Soejono  Soekanto,  suatu  fakta  yang merupakan  penghalang  besar  terhadap  hubungan  antara  Sosiologi  dengan  Hukum  dan  pada kahirnya  menyebabkan  lambatnya  perkembangan  Sosiologi  Hukum  adalah  kesulitan- kesulitan  terjadinya  hubungan  antara  para  Sosiolog  dengan  para  ahli  hukum,  karena  kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.
Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu persyaratan  mutlak  bagi  terjadinya  dan  berhasilnya  komunikasi  antara  pihak-pihak  tersebut. Hal itu menyebabkan ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehinga sulit untuk mengadakan pendekatan yang interdisipliner. Sulitnya komunkasi antara seorang Sosiolog  dengan  ahli  hukum  dipertajam  dengan  kenyataan,  bahwa  masing-masing mempunyai pusat perhatian yang berbeda.
Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda denan pengetahuan yang  non-ilmiah,  untuk  itu  Sosiologi  Hukum  sebagai  ilmu  pengetahuan  memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi yaitu:
1. Sosiologi Hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.
2. Sosiologi  Hukum  harus  memiliki  aktivitas  berupa  metode  ilmiah  paling  tidak menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan dan survey.
3. Sosiologi  Hukum  sebagai  ilmu  harus  merupakan  produk  pengetahuan  yang sistematis. 19
Untuk lebih mengkonseptualisasikan Sosiologi Hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian Sosiologi Hukum dari beberapa ahli terkemuka:
1. Soejono  Soekanto  Sosiologi  Hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang secara  analitis  dan  empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (Sociology of Law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. R.  Otje  Salman  Sosiologi  Hukum  adalah  ilmu  yan  mempelajari  hubungan  timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
4. H.L.A.  Hart  menurut  Hart,  suatu  konsep  hukum  mengandung  unsur-unsur kekuasaan  yang  terpusatkan  kepada  kewajiban  tertentu  di  dalam  gejala  hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. 20
5. C.J.M.  Schuyt,  mengemukakan  bahwa  yang  menjadi  pusat  perhatiannya  adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup  serta  bagaimana  peranan  nisbi  hukum  untuk  mengubah  pembagian  yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya  struktur  kelas  di  dalam  masyarakat  sehingga  karenanya  muncullah persoalan  ketidakadilan  dan  ketidakmerataan.  “Salah  satu  tugas  sosiologi  hokum
19 Utsman,  Sabian,  Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum,  Makna  Dialog  Antara  Hukum  Dan  Masyarakat.  Pustaka Pelajar. Yogyakarta2013.. Hlm 87
20 Ali,  Prof.  Dr.  H.  Zainuddin,  Sosiologi  Hukum,    Sinar  Grafika.  Jakarta.  Anwar,  Yesmil.  2008.  Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Grasindo,2005. Hlm 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tidak  lain  dengan  mengungkapkan  sebab  musabab  ketimpangan  antara  tata  tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat dalam kenyataan”. 21
6. George  Gurvitch  (1961)  seorang  professor  terkemuka  bidang  Sosiologi  Hukum yang  berasal  dari  Universitas  Sorbonne,  secara  runtut  mendefenisikan  sebagai berikut:  “Sosiologi  hokum  ialah  bagian  dari  sosiologi  umat  manusia  yang menelaah kenyataan social sepenuhnya dari hokum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hokum  menafsirkan  kelakuan  danmanifestasi  material  hukum  ini  menurut  makna batinnya  seraya  mengilhami,  Sosiologi  Hukum  khususnya  bertindak  dari  pola hukum  ke  lambang  yang  ditetapkan  sebelumnya,  seperti  hukum,  prosedur  dan saksi-saksi  yang  re-organisasi,  sampaipada  lambang-lambang  hukum  semata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta merta. dari yang  tersebut  belakangan  ini  Sosiologi  Hukum  betindak  kepada  nilai-nilai  dan gagasan  hukum,  dan  kepada  kepercayaan  serta  lembaga-lembaga  kolektif  yang bercita-cita  akan  nilaiini  dan  memahami  gagasan  ini  dan  mewujudkan  dirinya dalam  fakta  -fakta  normative  yang  serta  merta  sumber  kesahan  (validity),  yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum”. 22
Menurut  Achmad  Ali,  yang  mengutip  dari  Friedman,  sosiologi  hukum  beranjak  dari asumsi dasar “ The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavoir is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences ”.
Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang  menggunakan  hukum  adalah  manusia.  Perilaku  mereka  adalah  perilaku  sosial.  Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya,  Achmad  Ali  mengatakan  bahwa  dengan  menggunakan  pandangan-pandangan sosiologi  terhadap  hukum,  kita  akan  menghilangkan  kecenderungan  untuk  senantiasa mengidentikkan  hukum  sebagai  undang-undang  belaka  (seperti  yang  dianut  oleh  kalangan kaum positivistis atau legalistis).
Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu :
1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum. 23
Berkaitan  dengan  batas  usia  minimal  anak  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara pidana (criminal  responsibility) ,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa,  perlu  adanya batasan  usia  bagi  anak  untuk  melindungi  hak  konstitusional  anak  terutama  hak  terhadap perlindungan  dan  hak  untuk  berkembang.  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyatakan  batas usia anak sebagai  kriteria pertanggungjawaban  pidana terhadap anak, maka dapat  dikatakan bahwa status perkawinan bukanlah menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia 18 tahun.
Harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya  perjanjian  internasional  yaitu Convention  on  the  Right  of  the  Child (CRC). 24 Perlindungan,  pelayanan,  pemeliharaan  dan  asuhan  merupakan  hak  setiap  anak,  termasuk pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Hak-hak  tersebut  perlu  dipenuhi  karena  aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak.
21 Utsman,  Sabian, Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum,  Makna  Dialog  Antara  Hukum  Dan  Masyarakat ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013,Hlm 2
22 Ibid., hlm 1
23 H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Cet. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65
24 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
UU  SPPA  mengatur  mengenai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  terdiri  atas anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan tindak  pidana”.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Negara  Indonesia  sangat memprihatinkan.  Sembilan  dari  sepuluh  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  akhirnya menginap  di  hotel  prodeo  karena  umumnya,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak mendapat  dukungan  dari  pengacara  maupun  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  dinas sosial. 25
UU  SPPA  mengatur  secara  tegas  mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar serta merupakan bentuk perlindungan hukum. Keadilan Restoratif menurut UU SPPA merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  Tahun  1945)  menegaskan  bahwa  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”, hal  ini  menjadikan  pengertian  anak  yang  sama  pada  setiap  Instrumen  hukum  sangatlah penting,  akan  terdapat  ketidakpastian  hukum  apabila  terdapat  kasus  pidana  yang  pelakunya merupakan anak usia dibawah 18 tahun dan sudah kawin, sehingga perlindungan hukumnya, sesuai perlindungan yang didapatkan oleh orang dewasa pada umumnya.
UU Perlindungan Anak dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena apabila disesuaikan  dengan  undang-undang  ini,  pelaku  tindak  pidana  tersebut  masih  dikategorikan sebagai  anak  karena  UU  Perlindungan  Anak  hanya  menjadikan  usia  sebagai  batasan pengertian  anak.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  dibatasi  berdasarkan  umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya
Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dalam  hal ini anak yang berkonflik dengan hukum.  Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat ketentuan  Internasional  yaitu United  Nations Rules  for  the  Protection  of  Juveniles  of  Their Liberty (Adopted by General Assembly Resolution 45/113 of 14 December 1990) , dalam Rule 11 huruf a ditegaskan bahwa, “A juvenile is every person under the age of 18. The age limit below  which  it  should  not  be permitted  to  deprive  a  child  of  his  or  her  liberty  should  be determined by law”. Ketentuan tersebut, menegaskan bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child) sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Republik Indonesia  dengan Keputusan Presiden  Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak).  Hak  anak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  tanpa  diskriminasi  merupakan  hak  konstitusional  yang harus  didapatkan  oleh  seluruh  anak  Indonesia,  sudah  saatnya  manajemen  pemerintahan
25 Seven  Al len,  “Kata  Pengantar,”  dalam:  Purnianti, et.al . Analisa  Situasi Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , (Jakarta: Unicef, 2003), hlm. 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
meninjau  ulang  prioritas-prioritas  kebijakannya  untuk  memastikan  setiap  anak  Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
Berkaitan  dengan  kejahatan  anak  dibawah  umur  ini  biasanya  terjadi  tindak  pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya.
Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  yang  dibedakan  dengan  orang  dewasa,  hal  ini dikarenakan  semua  perbuatan  yang  dari  orang  dewasa  merupakan  suatu  kejahatan,  namun bagi  anak-anak  merupakan delinquency . 26 Delinquency merupakan  perbuatan  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  dan  norma  yang  dilakukan  oleh  anak  apabila  dilakukan  orang  dewasa dikualifikasikan  sebagai  tindak  kejahatan.  Penentuan  batasan  usia  anak  didasarkan  pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak

## KESIMPULAN
Pengertian  Anak  Di  Bawah  Umur  Secara  Hukum  bahwa  dalam  Pasal  UU  No.  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Kejahatan  Anak  Dibawah  Umur  Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum  bahwa  berkaitan dengan  kejahatan  anak  dibawah  umur  ini  biasanya  terjadi  tindak  pidana  pemerkosaan, pencurian,  pembegalan,  dan  lain  sebagainya.  Namun,  apabila  dilihat  dari  aspek  sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sangat  penting  mengkualifikasikan  antara pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  yang  dibedakan  dengan  orang  dewasa,  hal  ini dikarenakan  semua  perbuatan  yang  dari  orang  dewasa  merupakan  suatu  kejahatan,  namun bagi anak-anak merupakan delinquency . Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan  aturan  dan  norma  yang  dilakukan  oleh  anak  apabila  dilakukan  orang  dewasa dikualifikasikan  sebagai  tindak  kejahatan.  Penentuan  batasan  usia  anak  didasarkan  pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak

## REFERENSI
Ahmad  Fauzan, Peradilan  Umum,  Peradilan  Khusus,  dan  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta: Kecana, 2009.
Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, Sosiologi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Anwar, Yesmil, Pengantar Sosiologi Hukum , Jakarta: Grasindo, 2005.
Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam , Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014. Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur , Bandung: Alumni, 2014.
H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Cet. Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Marsaid, Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Maqasid AsySyari’ah) , Palembang: NoerFikri, 2015.
26 Widodo,  2011, Prisonisasi  Anak  Nakal:  Fenomena  dan Penanggulangannya ,  CV.  Aswaja  Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mastur, Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2013.
Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang , Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005.
Seven  Allen,  “Kata  Pengantar,”  dalam:  Purnianti, et.al . Analisa  Situasi Sistem  Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , Jakarta: Unicef, 2003. Utsman,  Sabian, Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum,  Makna  Dialog  Antara  Hukum  Dan Masyarakat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Widodo, Prisonisasi  Anak  Nakal:  Fenomena  dan Penanggulangannya ,  Yogyakarta:  CV Aswaja Pressindo, 2011.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi  Masyarakat  (Elsam),  Perkumpulan  Untuk  Pembaruan  Hukum  Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma) , Jakarta: Zaini, 2002. Yesmil  Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum ,  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak