## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 142

## PENERAPAN PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Novalinda Nadya Putri
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda No. 42 Bandung Tlp/Fax: 022-4220696 Email: Novalinda19001@mail.unpad.ac.id
Naskah Diterima: 03-11-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….
How to cite:
Putri, Novalinda Nadya., (2021). “Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 142-157

## Abstrak
Pada  hakikatnya  Hukum  Pidana  Internasional  itu  bersumber  dari  dua  bidang  hukum  yaitu, Hukum  Internasional  dengan  dimensi-dimensi  pidana  dan  Hukum  Pidana  Nasional  yang mengandung aspek-aspek internasional. Metode penelitian hukum  yang digunakan  yaitu  yuridis normatif.  Maka, asas-asas  hukum  yang  terdapat  didalam  Hukum  Pidana  Internasional  pun akan bersumber  dari  asas-asas  hukum  dari  kedua  bidang  hukum  tersebut.  Paling  tidak  ada  tiga  asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional dan bersifat khusus  yaitu aut  dedere  aut  penere, asas aut  dedere  aut  judicare  dan asas par  in  parem  inhebet  imperium. Asas aut  dedere  aut  judicare merupakan  pengembangan  dari  asas aut  dedere  aut  punere ,  yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam  batas  teritorial  negara  tersebut  atau  diserahkan  atau  diekstradisi  kepada  negara  peminta yang  memiliki  jurisdiksi  untuk  mengadili  pelaku  tersebut.  Dalam  kasus  kejahatan  berat  yang menjadi  perhatian  internasional,  tujuan  dari  kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau  mengadili adalah  untuk  mencegah  pelaku  kejahatan  agar  terlepas  dari  hukumannya  dengan  memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun. Penerapan prinsip aut dedere  aut  judicare hendaknya  dilakukan  lebih  baik  lagi  oleh  berbagai  negara  di  dunia  dalam mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  terutama  dengan  mengutamakan  kewajiban  hukum bukan  melakukannya  dengan  motif  lain  yang  mengesampingkan  kepatuhan  atas  prinsip aut dedere aut judicare.
Kata Kunci: Aut Dedere Aut Judicare, Ekstradisi.

## Abstract
In essence, International Criminal Law comes from two fields of law, namely, International Law with criminal dimensions and National Criminal Law which contains international aspects. The legal  research  method  used  is  normative  juridical.  So,  the  legal  principles  contained  in International Criminal Law will also be sourced from the legal principles of the two fields of law. There  are  at  least  three  principles  of  international  criminal  law  that  are  derived  from international law and are specific in nature, namely aut dedere aut penere, the principle of aut
Akre
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 143
dedere  aut  judicare  and  the  principle  of  par  in  parem  inhebet  imperium.  The  principle  of  aut dedere aut judicare is a development of the principle of aut dedere aut punere, which means that perpetrators  of  international  crimes  can  be  convicted  by  the  country  where  the  locus  delicti occurs  within  the  country's  territorial  borders  or  submitted  or  extradited  to  the  requesting country  which  has  jurisdiction  to  prosecute  the  perpetrator.  In  cases  of  serious  crimes  of international concern, the aim of the obligation to extradite or prosecute is to prevent criminals from  escaping  punishment  by  ensuring  that  they  cannot  find  refuge  in  any  country.  The application of the principle of aut dedere aut judicare should be done better by various countries in the world in prosecuting perpetrators of international crimes, especially by prioritizing legal obligations instead of doing so with other motives that override compliance with the principles of aut dedere aut judicare.
Keywords: Aut Dedere Aut Judicare, Extradite.

## PENDAHULUAN
Pengertian mengenai Hukum Pidana Internasional menurut M Cherif Bassiouni ialah “…. a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along  different  paths  to  become  complementary  and  co-extensive.  They  are  :  the  criminal  law aspects  of  international  law  and  the  international  aspects  of  national  criminal  law ”  (Hukum Pidana  Internasional  adalah  suatu  hasil  pertemuan  dua  disiplin  hukum  yang  telah  muncul  dan berkembang  secara  berbeda  serta  saling  melengkapi  dan  mengisi.  Yaitu  :  aspek-aspek  Hukum Pidana  dari  Hukum  Internasional  dan  aspek-aspek  internasional  dari  Hukum  Pidana) (Atmasasmita, 2006, h. 34).
Menurut  Antonio  Cassese,  Hukum  Pidana  Internasional  adalah  bagian  dari  hukum internasional  yang  melarang  kejahatan-kejahatan  internasional  dan  membebankan  kewajiban kepada  negara-negara  untuk  menuntut  dan  menghukum  sekurang-kurangnya  beberapa  bagian dari kejahatankejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu (I Made Pasek Diantha, 2014, h. 1).
Lebih  lanjut  lagi,  Remmelink  mendefinisikan  Hukum  Pidana  Internasional  sebagai  Hukum Pidana  yang  keberlakuannya  berdasarkan  pada  Hukum  Antarbangsa  dan  tidak  bisa mengesampingkan  prinsip-prinsip  internasional  serta  kebiasaan-kebiasaan  internasional. Pandangan  yang  selaras  dikemukakan  pula  oleh  Otto  Triffterer  bahwa  Hukum  Pidana Internasional  termasuk  sejumlah  ketentuan  internasional  yang  menetapkan  suatu  perbuatan merupakan  kejahatan  menurut  Hukum  Internasional.  Hukum  Pidana  Internasional  berdasarkan sudut pandang ini merupakan bagian dari Hukum Bangsa-Bangsa.
Sejalan  dengan  pendapat  Otto  Triffterer,  keberadaan  Hukum  Pidana  Internasional  dapat dikatakan the bridging science yang menghubungkan dua kepentingan, yaitu kepentingan Hukum Internasional  ( International  Law  Interest )  dan  kepentingan  Hukum  Nasional  ( National  Law Interest )  ketika  menghadapi  suatu  ancaman  dari  kejahatan  transnasional  dan  kejahatan internasional,  kedua  kepentingan  tersebut  merupakan  keterkaitan  yang  saling  mempengaruhi dalam praktik penegakan Hukum Pidana Internasional.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 144
Secara  singkat  Hukum  Pidana  Internasional  diartikan  sebagai  seperangkat  aturan mengenai kejahatan-kejahatan internasional yang penegakan hukumnya dilakukan oleh negara dengan kerja sama  internasional  atau  dapat  juga  dilakukan  oleh  masyarakat  internasional  melalui  lembaga- lembaga penegak hukum internasional baik yang bersifat permanen ataupun sementara ( ad hoc ). Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Hukum  Pidana  Internasional  ialah  sekumpulan kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  mengatur  mengenai  kejahatan  internasional  yang dilakukan oleh subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Parthiana, 2006, h. 29).
Berdasarkan  definisi-definisi  hukum  pidana  internasional  diatas,  maka  dapat  di  jabarkan bahwa pengertian hukum pidana internasional mengandung empat unsur-unsur pokok, yaitu:
1. Hukum Pidana Internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku;
2. Objek  yang  diatur  di  hukum  pidana  internasional  yaitu  berupa  kejahatan  atau  tindak  pidana yang bersifat internasional;
3. Subyek  hukum  pidana  internasional  yaitu  pelaku-pelaku  yang  melakukan  kejahatan  atau tindak  pidana  internasional  serta  dapat  diadili  baik  dalam  kerangka  peradilan  internasional maupun nasional suatu negara;
4. Tujuan  yang  akan  diwujudkan  oleh  Hukum  Pidana  Internasional  yaitu  kerja  sama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pertumbuhan kejahatan internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai dengan asas aut punere aut dedere .
Keberadaan  Hukum  Pidana  Internasional  di  masa  kini  mampu  menangani  berbagai  macam kekurangan-kekurangan  dari  Hukum  Pidana  yang  merupakan  hukum  positif  dari  suatu  negara yang  telah  secara  khusus  dipersiapkan  untuk  menghadapi  berbagai  macam  kejahatan  maupun tindak pidana yang bersifat lintas batas wilayah teritorial suatu negara dengan negara lainnya atau bahkan wilayah internasional.
Di  dalam  pengertian  mengenai  Hukum  Pidana  Internasional  menunjukkan  adanya  unsur sekumpulan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang  kejahatan internasional.  Kaidah-kaidah  dan  asas-asas  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang  kejahatan internasional  tersebut,  dapat  ditemukan  didalam  berbagai  macam  perjanjian  internasional  yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Beberapa perjanjian internasional tersebut secara langsung maupun  tidak  langsung  mengatur  mengenai  kejahatan  internasional,  contohnya  adalah  sebagai berikut  : Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of  Genocide tahun  1948, Convention  on  Offences  and  Certain  Other  Acts  Committed  on  Board  Aircraft tahun  1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, The International Convention on  the  Suppression  and  Punishment  of  the  Crime  of  Apartheid tahun  1973, Convention Against Transnational  Organized  Crime tahun  2000,  termasuk  juga  diantaranya  Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya.
Sejalan dengan perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional di masa kini, setidaknya ada empat (4) fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional yaitu (Rumokoy, 2011, h. 4) agar Hukum  Pidana  Nasional  tiap-tiap  negara  dapat  dipandang  sederajat  satu  dengan  lainnya,  agar
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 145
tidak  ada  intervensi  hukum  antara  negara  merdeka  dan  berdaulat  satu  dengan  yang  lainnya, sebagai  sarana  untuk  pemberian  solusi  bagi  negara  yang  terlibat  konflik  internasional  melalui Mahkamah  Peradilan  Internasional  dan  sebagai  landasan  dalam  penegakan  HAM  internasional. Teori  hukum  alam,  yang  menjadi  dasar  adanya  hukum  yang  berlaku  universal  yang  saat  ini dikenal dengan hukum internasional.
Keempat  fungsi  utama  dari  Hukum  Pidana  Internasional  tersebut  merupakan  fungsi  yang bersifat elementer. Apabila dipaparkan lebih lanjut, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat  satu  dan  lainnya  terhadap  kejahatan  yang  bersifat  transnasional  maupun  internasional. Hukum  Pidana  Internasional  bersumber  pada  dua  bidang  hukum  yang  saling  melengkapi  satu dengan  lainnya,  yaitu  bidang  Hukum  Internasional  yang  terkait  persoalan  pidana  dan  bidang Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi internasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif.  Metode  pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  berusaha mensinkronisasikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  perlindungan  hukum terhadap  norma-norma  atau  peraturan-peraturan  hukum  lainnya  dengan  kaitannya  dalam penerapan  peraturan-peraturan  hukum  itu  pada  prakteknya  di  lapangan  (Asofa,  2001,  h.  15). Pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian  ini.  Metode  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penulisan ini.

## PEMBAHASAN

## Asas Asas Hukum Pidana Internasional
Pada  hakikatnya  Hukum  Pidana  Internasional  itu  bersumber  dari  dua  bidang  hukum  yaitu, Hukum  Internasional  dengan  dimensi-dimensi  pidana  dan  Hukum  Pidana  Nasional  yang mengandung  aspek-aspek  internasional.  Maka,  asas-asas  hukum  yang  terdapat  didalam  Hukum Pidana  Internasional  pun  akan  bersumber  dari  asas-asas  hukum  dari  kedua  bidang  hukum tersebut. Asas-asas dari Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari asas-asas kedua bidang hukum  tersebut  tidak  dapat  dipandang  secara  terpisah  namun  harus  dipandang  sebagai  satu kesatuan yang terintegrasi.
Asas-asas Hukum Pidana Nasional negara-negara tersebut sudah menjadi bagian dari Hukum Kebiasaan  Internasional.  Asas-asas  dari  Hukum  Internasional  yang  paling  utama dalam  Hukum Pidana Internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat sebagai negara yang  merdeka  dan  berdaulat.  Kemudian, dari  asas-asas  tersebut  dapat  diturunkan  lagi  ke  dalam beberapa  asas  lainnya  yang  secara  umum  sudah  diakui  dalam  teori  maupun  praktik  Hukum Internasional.
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 146
Paradigma  pembangunan  sangat  dibutuhkan  agar  terciptanya  situasi  berkemajuan  dan  juga dapat  dimobilisasi  melalui  peran  hukum  (Ramadhani  dan  Ramlan,  2019,  h.  256).  Asas kemerdekaan,  kedaulatan  dan  kesamaan  derajat  sebagai  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat adalah suatu asas yang bertujuan untuk menempatkan negara-negara di berbagai kawasan dunia tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya negara tersebut, namun  memiliki  kedudukan  dan  kedaulatan  yang  sama  antara  yang  satu  dan  lainnya  dimata Hukum Internasional. Adapun turunan dari asas tersebut, antara lain meliputi:
1. Asas  nonintervensi,  yang  pada  dasarnya  suatu  negara  tidak  boleh  melakukan  campur  tangan atas masalah yang terjadi dalam negeri wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara itu menyetujuinya secara tegas.
2. Asas lainnya yang juga penting dalam hal ini adalah terkait dengan asas hidup berdampingan secara  damai.  Asas  hidup  berdampingan  secara  damai  menekankan  kepada  negara-negara dalam  menjalankan  kehidupannya,  baik  secara  internal  maupun  eksternal  supaya  dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
3. Asas  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dimaksudkan  untuk membebani  suatu  kewajiban  internasional  kepada  negara-negara  bahkan  kepada  siapapun untuk  menghormati  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  situasi  dan  kondisi bagaimanapun juga.
Asas-asas  Hukum  Pidana  Internasional  juga  berdasarkan  pada  asas-asas  Hukum  Pidana Nasional  dan  beberapa  asas-asas  lainnya  yang  terdapat  dalam  Hukum  Internasional.  Macam- macam  asas  Hukum  Pidana  Internasional  yang  hingga  saat  ini  masih  dipertahankan  yaitu  asas komplementaritas,  asas  legalitas,  asas  pertanggungjawaban  individu,  asas  pemberlakuan  hukum pidana, asas aut dedere aut punere dan asas aut dedere aut judicare .
Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Pidana Nasional yaitu:
1. Asas Legalitas Bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.
2. Asas  Territorial  Asas  ini  diartikan  bahwa  perundang-undangan  hukum  pidana  suatu  negara berlaku  bagi  semua  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  di  negara  tersebut  baik  oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.
3. Asas Ne Bis In Idem atau principle of double jeopardy Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat  dituntut  lebih  dari  satu  kali  di  depan  pengadilan  atas  perkara  yang  sama.  Asas  ini bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  melindungi  hak  asasi  manusia.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  khususnyaa  yang  berkaitan  dengan  kejahatan-kejahatan  serius terhadap komunitas masyarakat internasional, asas ne bis in idem ini dapat disesuaikan.
4. Asas-asas  Ekstradisi  Dalam  penegakan  hukum  pidana  internasional,  terkadang  pelaku kejahatan  yang  akan  diproses,  diadili,  atau  dieksekusi  tidak  berada  di  wilayah  negara  yang akan  melakukan  proses  tersebut,  tetapi  berada  di  wilayah  lain.  Jika  terjadi  demikian  maka ektradisi  tidak  dapat  dihindari.  Ekstradisi  diartikan  sebagai  penyerahan  seseorang  tersangka
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 147
atau terdakwa atau terpidana oleh negara ditempat mana orang tersebut berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara  yang  diminta.  Sedangkan  ektradisi  internasional  adalah  permintaan  pemerintah  suatu negara terhadap negara lain. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undangundang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.
Asas  hukum  pidana  internasional  yang  bersumber  dari  hukum  internasional  secara  garis besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah:
1. Asas Pacta Sunt Servanda Yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang - undang. Bila dihubungkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapatlah  dipahami  bahwa  perjanjian  internasional  menempati  urutan  teratas  dalam  hirarki sumber hukum pidana internasional.
2. Asas  itikad  baik  atau good  faith (Inggris)  atau geode  trouw (Belanda)  Asas  ini  merupakan salah  satu  prinsip  yang  fundamental  dalam  hukum  internasional  yang  menyatakan  bahwa semua  kewajiban  yang  diembani  oleh  hukum  internasional  harus  dilakukan  dengan  sebaik- baiknya.
3. Asas civitas maxima Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.
4. Asas  timbal  balik/  asas  resiprokal  Asas  resiprokal  mengandung  arti  bahwa  jika  suatu  negara menginginkan  suatu  perlakuan  yang  baik  dari  negara  lain,  maka  negara  yang  bersangkutan tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara.
Pada  kenyataanya  apabila  kepastian  hukum  dikaitkan  dengan  keadilan  hukum,  maka  akan kerap  kali  tidak  sejalan  satu  sama  lain.  Adapun  hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  tidak  jarang kepastian  hukum  mengabaikan  prinsip-prinsip  keadilan  hukum,  sebaliknya  tidak  jarang  pula keadilan hukum menga-baikan prinsip-prinsip kepastian hukum.Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum,  maka  keadilan  hukum  yang  harus diutamakan.Alasannya  adalah,  bahwa  keadilan  hukum  pada  umumnya  lahir  dari  hati  nurani pemberi  keadilan,  sedangkan  kepastian  hukum  lahir  dari  suatu  yang  konkrit.kepastian  hukum dapat  diartikan  sebagai  sebuah  keadaan  yang  pasti  dan  sesuai  dengan  ketetepan  serta  ketentuan dari  tujuan  dibentuknya  suatu  hukum.  Kepastian  hukum  erat  kaitannya  dengan  rasa  aman  dan nyaman,  sebab  hakikat  dari  kepastian  hukum  adalah  menimbulkan  kepastian  terhadap  segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa  ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih  jauh  lagi,  kajian  tentang  kepastian  hukum  erat  kaitanya  dengan  kajian  suatu keabsahan.Kaadaan  yang  pasti  dinilai  sebuah  keadaan  yang  sah  menurut  peraturan  peundang- undangan baik secara formil maupun materil (Ramadhani, 2017, h. 144).
Sedangkan  asas  hukum  pidana  internasional  yang  berasal  dari  hukum  internasional  yang khusus sifatnya adalah:

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 148
1. Aut  dedere  aut  punere berarti  bahwa  pelaku  kejahatan  internasional  diadili  menurut  hukum ditempat  ia  melakukan  kejahatan.  Dengan  kata  lain,  pelaku  kejahatan  internasional  diadili sesuai dengan locus delicti.
2. Aut  dedere  aut  judicare ini  berarti  bahwa  setiap  negara  berkewajiban  mengekstradisi  atau mengadili  dan  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional  serta  berkewajiban  melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional.
3. Par  in  parem  in  hebet  imperium yaitu  kepala  negara  tidak  dapat  dihukum  dengan menggunakan  hukum  negara  lain.  Asas  ini  merupakan  hak  impunitas  atau  kekebalan  dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional
Prinsip Aut  Dedere  Aut  Judicare :  Kewajiban  Untuk  Mengekstradisi  Atau  Mengadili  ( The Obligation To Extradite Or Prosecute )
Paling  tidak  ada  tiga  asas  hukum  pidana  internasional  yang  bersumber  dari  hukum internasional  dan  bersifat  khusus  yaitu aut  dedere  aut  penere, asas aut  dedere  aut  judicare  dan asas par in parem inhebet imperium. Asas aut dedere aut punere diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan.  Dengan  kata  lain,  pelaku  kejahatan  internasional  diadili  sesuai  dengan locus  delicti  / berarti  pelaku  kejahatan  internasional  diadili  menurut  hukum  tempat  di  mana  ia  melakukan kejahatan . Prinsip aut  dedere  aut  judicare merupakan  pengembangan  dari  asas aut  dedere  aut punere ,  yang  berasal  dari  Hugo  Grotius,  yang  berarti  pelaku  tindak  pidana  internasional  dapat dipidana  oleh  negara  tempat locus  delicti terjadi  dalam  batas  teritorial  negara  tersebut  atau diserahkan  atau  diekstradisi  kepada  negara  peminta  yang  memiliki  jurisdiksi  untuk  mengadili pelaku tersebut.
Prinsip aut  dedere  aut  judicare dikemukakan  oleh  Cherif  Bassiouni  yang  berarti  setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional (Neji & Nyong, 2018, h. 8). Menurut Cherif Bassiouni, Prinsip aut dedere aut judicare berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional  serta  berkewajiban  melakukan  kerjasama  dengan  negara  lain  dalam  rangka menahan,  menuntut,  dan  mengadili  pelaku  kejahatn  internasional.  Sangat  mungkin  bahwa kejahatan  yang  terjadi  di  suatu  negara  menurut  hukum  internasional  dikualifikasikan  sebagai kejahatan  internasional,  padahal  menurut  hukum  naional  negara  di  mana  terjadi  kejahatan tersebut hal itu bukan merupakan suatu kejahatan (belum diatur oleh hukum nasional negar yang bersangkutan).  Jika  hal  tersebut  terjadi,  negara  terkait  tidak  dapat  menuntut  atau  mengadili pelaku  kejahatan  internasional  tersebut,  namun  berkewajiban  melakukan  penahanan  untuk kemudian dilakukan ekstradisi terhadap negara yang meminta pelaku kejahatan itu sebagai wujud kerjasama dengan negara lain dalam rangka menegakkan hukum pidana internasional. Disinilah arti penting dari prinsip aut dedere aut judicare.
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 149
Saat  ini  dalam  beberapa  hal  diterapkan  kewajiban  negara  untuk  menuntut  dan  mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan negara lain  di  dalam  menangkap,  menahan  dan  menuntut  serta  mengadili  pelaku  tindak  pidana internasional  atau  yang  dikenal  dengan  prinsip aut  dedere  aut  judicare (Atmasasmita,  2006,  h. 14)
Penerapan  Prinsip Aut  Dedere  Aut  Judicare Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Internasional
Konsep terbaik yang diketahui mengenai  prinsip aut dedere aut judicare yaitu pertama kali dimuat  dalam Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Seizure  of  Aircraft, di  Den  Haag. Prinsip ini telah diterapkan didalam kurang lebih 15 perjanjian multilateral.  Dalam hal ini, suatu negara  berkewajiban  untuk  pertama,  mengambil  tindakan  dalam  menetapkan  yurisdiksi  atas kejahatan  dimana  pelaku  berada  di  wilayah  negara  tersebut  dan  tidak  mengekstradisinya. Selanjutnya, ketika pelaku kejahatan ditemukan di dalam wilayah teritori suatu negara dan negara tersebut  tidak  mengesktradisinya,  negara  tersebut  berkewajiban  untuk  mengadilinya  tanpa pengecualian  dan  apakah  kejahatan  tersebut  dilakukan  di  wilayahnya  atau  bukan,  untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
Unsur-unsur dasar dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili dimasukkan kedalam peraturan  hukum  nasional.  Penyelesaian  yang  efektif  dari  kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau mengadili  memerlukan  tindakan  nasional  yang  diperlukan  untuk  mengkriminalisasi  kejahatan terkait,  menetapkan  yurisdiksi  atas  kejahatan  dan  orang  yang  berada  di  wilayah  Negara, menyelidiki atau melakukan penyelidikan utama, menangkap tersangka dan menyerahkan kasus kepada  otoritas  penuntut  (yang  mungkin  atau  mungkin  tidak  mengantarkan  hingga  lembaga penuntutan) atau ekstradisi, jika permintaan ekstradisi dibuat oleh Negara lain dengan yurisdiksi yang  diperlukan  dan  kemampuan  untuk  mengadili  tersangka.  Beberapa  perjanjian  ekstradisi multilateral  memasukkan  prinsip aut  dedere  aut  judicare kedalamnya.  Sebagai  contohnya, Second Montevideo Convention on Extradition tahun 1933, Arab League Extradition Agreement tahun 1952 dan European Convention on Extradition tahun 1957 .
Menetapkan  yurisdiksi  adalah  langkah  logis  sebelum  mengimplementasikan  kewajiban mengekstradisi  atau  mengadili  pelaku  kejahatan  yang  berada  di  wilayah  suatu  Negara. Hal  ini bertujuan ketika kejahatan diduga dilakukan di luar negeri tanpa hubungan dengan negara forum, kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau  mengadili  akan  mencerminkan  pelaksanaan  yurisdiksi universal,  yang  merupakan  yurisdiksi  untuk  menetapkan  yurisdiksi  teritorial  atas  orang-orang untuk kegiatan ekstrateritorial, di mana baik korban maupun pelaku kejahatan merupakan warga negara  dari  forum  Negara  dan  tidak  ada  kerugian  yang  diduga  disebabkan  oleh  forum kepentingan  nasional  Negara  itu  sendiri.  Akan  tetapi,  kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau mengadili  juga  dapat  mencerminkan  pelaksanaan  yurisdiksi  di  bawah  dasar  lain.  Dengan demikian,  jika  suatu  Negara  dapat  menjalankan  yurisdiksi  atas  dasar  lain,  yurisdiksi  universal tidak  serta  merta  dapat  digunakan  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau mengadili.
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 150
Yurisdiksi  universal  adalah  komponen  penting  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan  yang menjadi  perhatian  internasional,  terutama  ketika  pelaku  kejahatan  tidak  dituntut  di  wilayah tempat  kejahatan  itu  dilakukan. Beberapa  instrumen  internasional,  seperti  empat  Konvensi Jenewa  1949  yang  telah  diratifikasi  secara  luas  dan the  Convention  against  Torture , mensyaratkan pelaksanaan yurisdiksi universal atas pelanggaran yang tercakup dalam instrumen ini  atau  sebagai  alternatif,  mengekstradisi  pelaku  kejahatan  ke  Negara  lain  untuk  tujuan penuntutan.
Penundaan  dalam  memberlakukan  undang-undang  yang  diperlukan  untuk  mengadili  pelaku kejahatan  berdampak  buruk  pada  pelaksanaan  kewajiban  Negara  Pihak  untuk  melakukan penyelidikan  awal  dan  untuk  menyerahkan  kasus  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk tujuan  penuntutan.  Kewajiban  Negara  lebih  dari  sekedar  hanya  memberlakukan  legislasi nasional,  namun  egara  juga  harus  benar-benar  menjalankan  yurisdiksinya  atas  pelaku  kejahatan tersebut, dimulai dengan menetapkan fakta.
Berdasarkan  mahkamah internasional,  kewajiban  untuk  melakukan  pemeriksaan  terdiri  dari beberapa  unsur.  Sebagai  aturan  umum,  kewajiban  untuk  menyelidiki  harus  diinterpretasikan dengan  mempertimbangkan  objek  dan  tujuan  dari  perjanjian  yang  berlaku,  yaitu  untuk  lebih efektif  dalam  memerangi  impunitas.  Kewajiban  tersebut  dimaksudkan  untuk  menguatkan kecurigaan terhadap orang yang bersangkutan. Sebagai tahap awal, dapat dilakukan pembentukan fakta-fakta  yang  relevan,  yang  merupakan  tahapan  penting  dalam  proses  perjuangan  melawan impunitas.
Secepatnya  setelah  pihak  berwenang  memiliki  alasan  untuk  mencurigai  bahwa  seseorang yang  ada  di  wilayah  mereka  mungkin  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  diwajibkan  untuk mengekstradisi  atau  mengadili,  mereka  harus  melakukan  penyelidikan  dan  penyelidikan  awal harus  segera  dimulai.  Ketika  tahapan  ini  tercapai,  paling  lambat,  ketika  pengaduan  pertama diajukan  terhadap  orang  tersebut,  pada tahap  mana  penentuan  fakta  menjadi  keharusan.  Namun demikian,  hanya  menanyai  tersangka  untuk  mengetahui  identitasnya  dan  menginformasikan kepadanya  tentang  dakwaan  dan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pelaksanaan  kewajiban  untuk melakukan penyelidikan awal.
Penyelidikan dilakukan oleh pihak berwenang yang memiliki tugas menyusun berkas perkara dan  mengumpulkan  fakta  dan  bukti  (misalnya,  dokumen  dan  keterangan  saksi  yang  berkaitan dengan  peristiwa  yang  dipermasalahkan  dan  kemungkinan  keterlibatan  tersangka).  Otoritas  ini adalah  otoritas  Negara  tempat  dugaan  kejahatan  dilakukan  atau  Negara  lain  mana  pun  di  mana pengaduan  telah  diajukan  terkait  dengan  kasus  tersebut.  Untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam melakukan penyelidikan pendahuluan, Negara yang wilayahnya terdapat tersangka harus mencari kerjasama  dari  pihak  berwenang  dari  Negara-negara  tersebut.  Penyelidikan  yang  dilakukan  atas dasar  yurisdiksi  universal  harus  dilakukan  menurut  standar  yang  sama  dalam  hal  bukti  seperti ketika Negara memiliki yurisdiksi berdasarkan hubungan dengan kasus yang bersangkutan.
Menurut  mahkamah  internasional,  kewajiban  untuk  mengadili  terdiri  dari  unsur-unsur tertentu.  Kewajiban  untuk  mengadili  sebenarnya  adalah  kewajiban  untuk  menyerahkan  kasus
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 151
tersebut  ke  pihak  pengadilan  yang  berwenang.  Memang,  dari  segi  bukti,  pemenuhan  kewajiban mungkin  atau  tidak  mengakibatkan  berlakunya  proses  pengadilan.  Pihak  berwenang  yang berkompeten  memutuskan apakah  akan memulai  proses  hukum,  dengan  cara  yang  sama  seperti yang  mereka  lakukan  untuk  setiap  dugaan  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  bersifat  serius berdasarkan  hukum  Negara  yang  bersangkutan.  mahkamah  internasional  ( international  justice court )  dan  juga  mahkamah  pidana  internasional  ( international  crime  court )  dapat  mengadili perkara dengan menerapkan asas itu.
Proses  persidangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewajiban  penuntutan  harus dilakukan  tanpa  penundaan,  secepat  mungkin,  khususnya  setelah  pengaduan  pertama  telah diajukan  terhadap  tersangka.  Penuntutan  harus  tepat  waktu  agar  tidak  menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu, tindakan yang diperlukan harus dilakukan dalam batas waktu yang wajar.
Berkaitan  dengan  kewajiban  untuk  mengekstradisi,  hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  kepada suatu  Negara  yang  memiliki  yurisdiksi  dalam  kapasitas  tertentu  untuk  menuntut  dan  mengadili tersangka  berdasarkan  kewajiban  hukum  internasional  yang  mengikat  Negara  yang  wilayahnya orang tersebut berada. Pemenuhan kewajiban ekstradisi tidak dapat digantikan dengan deportasi, rendisi  luar  biasa  atau  bentuk  informal  lainnya  dengan  mengirim  tersangka  ke  Negara  lain. Permintaan  ekstradisi  formal  memerlukan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  penting  yang mungkin  tidak  ada  dalam  bentuk  informal  pengiriman  tersangka  ke  Negara  lain,  seperti  rendisi luar  biasa.  Didalam  hukum  tentang  ekstradisi,  persyaratan  yang  perlu  dipenuhi  termasuk kriminalitas  ganda, ne  bis  in  idem,  nullem  crimen  sine  lege, spesialisasi,  dan  non-ekstradisi tersangka untuk diadili atas dasar asal etnis, agama, kebangsaan atau pandangan politik.
Langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  suatu  Negara  harus  ditafsirkan  dengan mempertimbangkan  objek  dan  tujuan  dari  instrumen  internasional  yang  relevan  atau  sumber kewajiban  internasional  lainnya  yang  mengikat  Negara  tersebut,  menjadikan  perang  melawan impunitas lebih efektif. Perlu juga diingat bahwa, berdasarkan pasal 27 Konvensi  Wina tentang Hukum  Perjanjian,  yang  mencerminkan  hukum  kebiasaan  internasional,  suatu  Negara  Pihak dalam  suatu  perjanjian  tidak  boleh  menggunakan  ketentuan  hukum  internalnya  sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Selain itu, langkah  yang diambil harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar terlepas dari hukumannya dengan memastikan bahwa  mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun.
Kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili berdasarkan suatu perjanjian hanya berlaku untuk  fakta-fakta  yang  terjadi  setelah  berlakunya  perjanjian  tersebut  untuk  Negara  yang bersangkutan, kecuali ada maksud berbeda yang muncul dari perjanjian itu atau telah ditetapkan. Setelah  suatu  Negara  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  yang  berisi  kewajiban  untuk mengekstradisi  atau  mengadili,  negara  tersebut  telah  memiliki  hak,  mulai  dari  tanggal  menjadi pihak  dalam  perjanjian,  untuk  meminta  kepatuhan  Negara  pihak  lain  dengan  kewajiban  untuk

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 152
mengekstradisi  atau  mengadili.  Dengan  demikian,  kewajiban  untuk  mengkriminalisasi  dan menetapkan  yurisdiksi  yang  diperlukan  atas  tindakan  yang  dilarang  oleh  perjanjian  yang  berisi kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili harus dilaksanakan segera setelah Negara terikat oleh perjanjian itu. Namun, tidak ada yang menghalangi Negara untuk menyelidiki atau menuntut tindakan  yang  dilakukan  sebelum  berlakunya  perjanjian  untuk  Negara  tersebut.  Suatu  Negara mungkin  juga  ingin  memenuhi  kedua  bagian  dari  kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau mengadili,  misalnya,  dengan  menuntut,  mengadili  dan  menghukum  pelaku  serta  kemudian mengekstradisi atau menyerahkan pelaku ke Negara lain untuk tujuan menegakkan putusan. Terdapat contoh beberapa Negara baik yang menyetujui permintaan ekstradisi maupun menolak untuk  melakukannya  atau  mengadili  pelaku  kejahatan  dan  tidak  melakukan  ekstradisi. Contoh-contoh ini tidak sebanyak yang diharapkan dan sulit untuk secara definitif dikaitkan dengan  kewajiban  suatu  Negara  untuk  mengekstradisi  atau  mengadili.  Namun,  meskipun sulit  untuk  menunjukkan  bahwa  Negara  bertindak  dengan  cara  tertentu  karena  kewajiban prinsip aut  dedere  aut  judicare ,  setidaknya  yang  paling  jelas  terkait  dengan  kewajiban ekstradit atau penuntutan dibahas di bawah ini:
1. Afghanistan  -  para  pembajak  pesawat  maskapai  internasional  Pakistan.  Telah  terjadi pembajakan  sebuah  pesawat  maskapai  internasional  Pakistan  dengan  100  sandera  rute  ke Kabul, Afghanistan pada tahun 1981 (The Associated Press, 1981, h. 1), rezim Afghanistan memberikan  perlindungan  kepada  para  pembajak.  Hal  ini  diperhatikan  oleh  para  kepala Negara  dari  pihak-pihak  pada  Deklarasi  Bonn  sebagai  "pelanggaran  mencolok"  oleh Negara  Afghanistan  atas  kewajiban  internasionalnya  di  bawah  Konvensi  Den  Haag,  yang telah  menjadi  pihaknya  sejak  1979.  Akibatnya,  negara-negara  tersebut  menjadi  yang diberitahukan oleh maskapai penerbangan Afghanistan, Ariana Airlines, tentang penolakan perjanjian maskapai mereka.
2. Afrika Selatan – mercenaries (tentara bayaran). ( Lelyveld, J, 1982) Menyusul upaya kudeta yang  ceroboh  di  Seychelles  pada  tahun  1981  yang  melibatkan  sejumlah  tentara  bayaran Afrika Selatan, pemerintah Afrika Selatan awalnya memutuskan untuk membebaskan semua kecuali  lima  tentara  bayaran  yang  telah mendarat  di  Afrika  Selatan  setelah  upaya  kudeta. Namun,  penolakan  untuk  mengadili  ini  memicu  tekanan  diplomatik  yang  kuat  dari  banyak Negara  yang  menunjukkan  bahwa  Afrika  Selatan  tidak  hanya  merupakan  pihak  dalam Konvensi  Den  Haag,  tetapi  juga  secara  resmi  mengaitkan  dirinya  dengan  Deklarasi  Bonn tentang  Terorisme  Internasional  tahun  1978.  Akibatnya,  Pemerintah  Afrika  Selatan memutuskan untuk menuntut 45 tentara bayaran karena upaya pembajakan. Seorang hakim Mahkamah  Agung  Afrika  Selatan  menghukum  Kolonel  Mike  Hoare,  pemimpin  operasi tentara  bayaran  kulit  putih  di  Afrika  dengan  10  tahun  penjara  hari  ini  karena  membajak sebuah  pesawat  jet  untuk  melarikan  diri  setelah  kudeta  di  Seychelles.  Hakim  juga menjatuhkan  hukuman  lima  tahun  penjara  kepada  tiga  letnan  Kolonel  Hoare  yaitu  Peter Duffy (40) dari Inggris, Tullio Moneta (32) dan Pieter Doorewaard (28) dari Afrika Selatan.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Tentara bayaran lainnya yang dihukum bersama Kolonel Hoare dijatuhkan hukuman mulai dari enam bulan hingga dua setengah tahun (UPI, 1982, h. 6).
3. Inggris  -  Jenderal  Pinochet,  berbagai  Hakim  House  of  Lords  dalam  kasus  Pinochet mengakui  bahwa  The  Torture  Convention mewajibkan  Inggris  untuk  mengadili  Jenderal Pinochet atas penyiksaan yang telah ia lakukan apabila tidak mengekstradisinya, meskipun tidak  ada  hakim  yang  mengindikasikan  bahwa  kewajiban  ini  juga  ada  dalam  hukum kebiasaan.  Namun,  walaupun  ditemukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  bahwa  Inggris  memiliki yurisdiksi  atas  insiden  atau  penyiksaan  yang  terjadi  setelah  29  September  1989,  Jenderal Pinochet  dikembalikan  ke  Chili tanpa  ekstradisi,  menyusul  keputusan  Menteri  Luar  Negeri untuk  tidak  mengekstradisi  dia  karena  kesehatannya.  Dalam  menjelaskan  keputusan  untuk tidak mengekstradisi Pinochet, menteri luar negeri, Jack Straw, mengindikasikan bahwa dia menganggap  laporan  medis  menunjukkan  bahwa  Pinochet  tidak  layak  untuk  diadili,  dan bahwa  setiap  persidangan  yang  mungkin  terjadi  di  negara  mana  pun  tidak  akan  adil, melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (The European Convention on Human Rights ). Dia juga menunjukkan bahwa, karena pada akhirnya tidak ada perintah ekstradisi  yang  dibuat,  dia  telah  menyerahkan  kasus  tersebut  ke  Pengacara  Umum  dan Direktur  Penuntutan  Umum  sesuai  dengan  kewajiban  dalam  Pasal  7  The  Torture Convention.  Namun,  Pinochet  diizinkan  untuk  segera  kembali  ke  Chili  dan  tidak  ada tuntutan yang diajukan.
4. Inggris  -  Rwandan  genocidaires.  Sebuah  penemuan  menunjukkan  bahwa  beberapa  warga Rwanda  yang  dituduh  terlibat  dalam  genosida  pada  tahun  1994  tinggal  di  Inggris  memicu kekhawatiran pemerintah bahwa Inggris seharusnya tidak dilihat sebagai surga bagi mereka yang  dituduh  melakukan  kejahatan  perang  ( Swain,  J.,  2006). Tidak  ada  undang-undang yang  dapat  melandasi  pengadilan  Inggris  untuk    melakukan  pengadilan  non-nasional  atas kejahatan  genosida,  akan  tetapi  pengadilan  Inggris  memutuskan  untuk  menyetujui permintaan  ekstradisi  Rwanda,  yang  berarti  bahwa  mereka  juga  tetap  akan  menghadapi pengadilan (BBC News , 2006).
5. Italia  - Abdullah  Ocalan.  Setelah  diminta  meninggalkan  sejumlah  negara,  Ocalan  mencari suaka di Italia pada tahun 1998. Pihak berwenang Turki meminta ekstradisinya dari Italia untuk  kejahatan  terorisme,  tetapi  Italia  menolak  dengan  alasan  bahwa  Konstitusinya melarang  ekstradisi  tahanan  ke  Negara  yang  masih  menerapkan  hukuman  mati.  Italia tampaknya  mempertimbangkan  untuk  menjajaki  kemungkinan  membawa  Ocalan  ke pengadilan  pertama  sebelum  dibawa  ke  pengadilan  nasional  atau  internasional,  namun pada  akhirnya,  dalam  menghadapi  kecaman  keras  dari  Turki  karena  menolak  untuk mengekstradisi  Ocalan,  hal  tersebut  menekan  Ocalan  untuk  meninggalkan  negara  itu,  lalu dia melakukan perjalanan ke Rusia, Yunani dan kemudian ke Kenya, di mana dia ditangkap.
6. Inggris  -  Ahmed  Zakayev.  Zakayev  adalah  seorang  pembangkang  Chechnya  yang  dituduh Pemerintah  Rusia  melakukan  kejahatan  perang  dan  yang  ekstradisinya  diminta  dari Denmark  dan  Inggris.  Denmark  menolak  untuk  mengekstradisi  dia  ke  Rusia  pada  bulan
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 154
Desember  2002,  dengan  alasan  bahwa  Rusia  tidak  memberikan  cukup  bukti  untuk mendukung permintaan ekstradisi (BBC News,2002). Tahun berikutnya, pengadilan Inggris menolak  untuk  mengekstradisi  Zakayev  ke  Rusia,  dengan  alasan  bahwa  dia  akan diekstradisi, karena  kemungkinan  besar akan  disiksa  jika kembali  ke  Rusia  dan  bahwa  dia akan  dituntut  karena  kewarganegaraan  dan  opini  politiknya.  Zakayev  kemudian  diberikan suaka di Inggris. Meskipun terus mendapat tekanan dari Rusia, dan meskipun telah menolak untuk  mengekstradisinya,  Inggris  belum  menyerahkan  kasus  tersebut  kepada  otoritas penuntutnya untuk penyelidikan atas kejahatan perang atau pelanggaran terorisme.
7. Swiss  -  Setelah  konflik  Rwanda,  Fulgence  Niyonteze,  yang  melarikan  diri  ke  negara  itu bersama keluarganya, dihukum di Swiss karena kejahatan perang yang dilakukannya dalam konflik  bersenjata  internal.  Hal  ini  menghasilkan  hukuman  pertama  oleh  pengadilan  kota yang  menjalankan  yurisdiksi  universal  berdasarkan  Pasal  Umum  3  dari  Konvensi  Jenewa dan  Protokol  Tambahan  II,  (yang  terakhir  tidak  termasuk  kewajiban  penuntutan  dan ekstradit  seperti  yang  ditemukan  dalam  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Tambahan  I)  . Pengadilan  Kriminal  Internasional  Rwanda  (The  International  Criminal  Tribunal  for Rwanda)  tidak  mengambil  alih  proses  tersebut  dan  Swiss  menolak  untuk  mengekstradisi tertuduh ke Rwanda. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengadili kasus itu sendiri, hukum pidana  militernya  menetapkan  yurisdiksi  universal  atas  pelanggaran  hukum  atau  hukum kebiasaan  perang,  baik  yang  dilakukan  dalam  konflik  bersenjata  internasional  atau  non- internasional. Keputusan Swiss untuk mengadili kasus ini tidak jelas apakah muncul karena dianggap kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili atau karena motivasi lain. Namun, mengingat bahwa kejahatan yang dituntut adalah  yang timbul berdasarkan Pasal  Umum 3 Konvensi Jenewa  dan  Protokol  Tambahan  II,  yang  tidak  satu  pun  merupakan  pelanggaran berat  yang  menimbulkan  kewajiban  konvensional  untuk  mengadili  atau  mengekstradisi. Lebih  lanjut,  The  Swiss  Military  Code dimana tempat  penuntutan  dilakukan  tidak  secara tegas  mengatur  bahwa  yurisdiksi  muncul  di  mana  ekstradisi  tidak  terjadi,  tidak  seperti  di bawah hukum Swiss.
8. Amerika  Serikat  -  Nedjo  Ikonic.  Diidentifikasi  sebagai  bagian  dari  pemeriksaan  di  antara para  imigran  Bosnia  dari  mereka  yang  diyakini  terlibat  dalam  pembantaian  Srebrenica. Nedjo  Ikonic  telah  ditahan  oleh  otoritas  Amerika  Serikat  karena  pelanggaran  imigrasi, terutama  berbohong  tentang  latar  belakang  militernya.  Jika  terbukti  bersalah,  dia kemungkinan besar akan dideportasi, bukan diekstradisi atau dituntut. Setidaknya dua dari mereka  yang  diidentifikasi  oleh  Amerika  Serikat  sebagai  tersangka  penjahat  perang dideportasi kembali ke Bosnia, tempat mereka sekarang menunggu persidangan.
9. Inggris - Faryadi Sarwar  Zardad.  Terdakwa adalah seorang panglima perang Afghanistan yang  dihukum  pada  tanggal  18  Juli  2005  karena  berkonspirasi  untuk  menyiksa  dan menyandera, kejahatan penyiksaan dan penyanderaan telah dikriminalisasi dalam undang- undang  yang  menerapkan  ketentuan  aut  dedere  aut  judicare  dari  Konvensi  menentang Penyiksaan  dan  Konvensi  Menentang  Penyanderaan  (The  Convention  against  Torture  and

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Volume 6 Nomor 1,  Januari – Juli 2020, 142 - 157
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 155
the  Convention  against  the  Taking  of  Hostages ) .  Sebagai  penuntutan  pertama  Inggris berdasarkan ketentuan tersebut, Faryadi Sarwar Zardad dituntut pada 2005 dan divonis 20 tahun penjara ( BBC News , 2016) .
10. Selandia Baru  - Moshe Ya'alon. Pada 27 November 2006, Pengadilan Distrik di Auckland, Selandia Baru mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Moshe Ya'alon, mantan Kepala  Staf  Angkatan  Pertahanan  Israel,  atas  dugaan  pelanggaran  besar  terhadap Konvensi  Jenewa,  yang  merupakan  tindak  pidana  berdasarkan  undang-undang  Selandia Baru.  Namun,  keesokan  harinya,  atas  saran  dari  Jaksa  Agung  Selandia  Baru,  tetap dilakukan  penuntutan  penahanan kepada  Moshe  Ya’alon  sesuai  dengan  kewenangannya  di bawah  undang-undang  domestik.  Jenderal  Ya’alon  kemudian  dapat  menyelesaikan  masa tinggalnya tanpa hambatan di Selandia Baru dan akhirnya dikembalikan ke Israel.
Hadita (2020) mengutarakan p emikiran Hart mengarah pada hukum yang dibuat berdasarkan adanya  otoritas  yang  berwenang  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Kewenangan  hukum  terletak karena  adanya  perintah  dan  sanksi  yang  bersifat  kausalitas.  Kemudian,  d apat  kita  simpulkan bahwa penerapan prinsip aut dedere aut judicare telah dilaksanakan dengan baik oleh beberapa negara,  namun  penulis  seperti  Cassese  masih  menganggap  bahwa  pengadilan  nasional  enggan mengadili  mereka  yang  dituduh  melakukan  kejahatan  internasional,  mungkin  sebagian  karena keterlibatan atau persetujuan negara dalam kejahatan tersebut atau dalam kasus orang asing yang diduga  melakukan  kejahatan,  karena  takut  ikut  campur  dalam  urusan  dalam  negeri  Negara  lain (Cassese. A, 2003, h. 298).

## KESIMPULAN
Prinsip aut dedere aut judicare merupakan pengembangan dari asas aut dedere aut punere , yang  berasal  dari  Hugo  Grotius,  yang  berarti  pelaku  tindak  pidana  internasional  dapat  dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi  kepada  negara  peminta  yang  memiliki  jurisdiksi  untuk  mengadili  pelaku  tersebut. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi  atau  mengadili  adalah  untuk  mencegah  pelaku  kejahatan  agar  terlepas  dari hukumannya dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun. Dari beberapa contoh penerapan prinsip aut dedere aut judicare pada beberapa negara di  dunia  dalam  menangani  kasus-kasus  kejahatan  internasional,  dapat  kita  simpulkan  bahwa penerapannya  telah  lazim  dilaksanakan,  baik  mengekstradisi  pelaku  kejahatan  internasional maupun mengadilinya.

## SARAN
Meskipun  kasus-kasus  individual  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  Negara  telah berpartisipasi  aktif  dalam  mengekstradisi  atau  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  namun keputusan suatu Negara tetap dapat didasarkan pada motif tertentu daripada kepatuhan terhadap kewajiban hukum untuk mengekstradisi atau mengadili, seperti rasa hormat atau etika  daripada

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 156
pertimbangan hukum. Penerapan prinsip aut dedere aut judicare hendaknya dilakukan lebih baik lagi  oleh  berbagai  negara  di  dunia  dalam  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  terutama dengan  mengutamakan  kewajiban  hukum  bukan  melakukannya  dengan  motif  lain  yang mengesampingkan  kepatuhan  atas  prinsip aut  dedere  aut  judicare. Disaat  Negara  bertindak berdasarkan  kewajiban  hukum,  kewajiban  hukum  tersebut  harus  sesuai  dengan  perjanjian  yang relevan daripada kewajiban hukum kebiasaan ( customary law ).
Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 157

## DAFTAR PUTAKA
A., Cassese. (2003) International Criminal Law . Oxford: Oxford University Press.
Asofa, Burhan. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Atmasasmita,  Romli.  (2006). Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional .  Bandung:  Refika Aditama.
Diantha,  I  Made  Pasek.  (2014). Hukum  Pidana  Internasional  Dalam  Dinamika  Pengadilan Pidana Internasional . Jakarta: Prenadamedia Group.
Hadita,  Cynthia.  (2018).  Registrasi  Data  Pribadi  Melalui  Kartu  Prabayar  Dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia (Provision  of  Personal  Information  in Prepaid SIM Card  Regist r ation from  Human Rights Perspective), Jurnal HAM , Vol. 9, No. 2, December.
Lelyveld, J. South Africa To Try Mercenaries In Hijacking . (1982). New York Times.
Neji,  Ndifon  dan  Felix  Nyong.  (2018). Rethinking  Civil  Society  Participation  in  the Implementation  of  the  UN  Convention  Against  Corruption  in  Nigeria .  Journal  of Economics and Sustainable Development, Vol.9, No.16, 2018.
News,  BBC.  (2002).  Denmark  frees  tops  Chechen  envoy.   Diakses  pada  tanggal  17  September 2020 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2539567.stm
News,  BBC.  (2016). UK  deports  warlord  who  tortured  Afghans .  Diakses  pada  tanggal  19 September 2020 https://www.bbc.com/news/world-asia-38304594
News,  BBC. Rwanda  genocide  accused  remanded .  (2006).  Diakses  pada  tanggal  16  September 2020, melalui http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6215865.stm
Parthiana, I Wayan. (2006). Hukum Pidana Internasional . Bandung: Yrama Widya.
Press, The Associated. Hijacked Pakistan Jet Flies To Syria After A Six-Day Standoff In Kabul . (1981). New York Times.
Ramadhani,  Rahmat.  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat  Hak  Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1). 255-270.
Ramadhani, Rahmat., Ramlan. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)  Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Umsu. 4  (2).  255-270. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V4i2.3182.
Rumokoy,  Nike.  K.  (2011). Fungsi  Hukum  Pidana  Internasional  Dihubungkan  Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi . Makalah Dalam Seminar.
Swain, J. UK genocide suspect face Rwanda trial . (2006) The Sunday Times.
UPI. South Africa Sentences Mercenary to 10 Years . (1982). New York Times.