## PROBLEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)NO. 02 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(STUDI ORMAS ISLAM DI KOTA METRO)

## Choirul Salim
Institut Agama Islam Negeri Metro
Email: Schoirulsalim@gmail.com

## Abstract
Before Perppu Number 2 of 2017 concerning Community Organizations was  ratified  into  Law  Number  6  Year  2017,  there  were  pros  and  cons related to the contents of the Perppu. We know that Perppu Number 2 of 2017 was passed into law through a voting mechanism. There are seven factions  of  political  parties  that  receive  Perppu  Number  2  of  2017 concerning CSOs which are concluded as laws, namely the PPP, PDI-P, Golkar,  PKB,  Hanura,  Democrat,  and  Nasdem  factions.  However,  the Democratic  Faction,  PPP  and  PKB  received  conditionally  the  Perppu, which required the DPR and the Government to immediately revise the Perppu  that  had  just  been  approved  as  the  Law.  After  the  issuance  of Perppu  No.  2  of  2017  and  the  dissolution  of  HTI,  there  was  legal resistance  by  filing  a  judicial  review  by  several  Community Organizations such as the Islamic Defenders Front (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Hidayatullah  Association  and  Indonesian  Youth  and HTI  itself  which  first  submitted  judicial  review  to  the  Constitutional Court  .  From  the  above  descriptions,  the  pros  and  cons  are  related  to Perppu  No.  2  of  2017  concerning  Civil  Society  Organizations  also occurs in Islamic Organizations in Metro City.
Keywords : Problems with Perppu, Community Organizations

## Abstrak
Sebelum  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2017 terjadi pro kontra berkaitan dengan isi muatan Perppu tersebut. Kita ketahui bahwa Perppu  Nomer  2  Tahun  2017    disahkan  menjadi  undang-undang melalui  mekanisme voting .  Ada  tujuh  fraksi  partai  politik  yang menerima  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Ormas  yang dirapatkan  sebagai  undang-undang  yaitu  fraksi  PPP,  PDI-P,  Golkar, PKB,Hanura,  Demokrat,  dan  Nasdem.  Namun  Fraksi  Demokrat,  PPP dan  PKB  menerima  secara  bersyarat  Perppu  tersebut,  yakni mengharuskan  supaya  DPR  dan  Pemerintah  segera  melakukan  revisi Perppu  yang  baru  saja  disetujui  menjadi  Undang-undang  itu.  Setelah dikeluarkannya  Perppu  No.  2  Tahun  2017  dan  dibubarkannya  HTI, terjadi  perlawanan  hukum  dengan  mengajukan  judial  review  oleh beberapa    Organisasi  Masyarakat  seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI), Dewa  Dakwah  Islamiyah  (DDI),  Perkumpulan  Hidayatullah  dan Pemuda  Indonesia  serta  HTI  sendiri  yang  lebih  dahulu  mengajukan judial review ke Mahkamah Konstitus. Dari beberapa uraian di atas, pro kontra  berkenaan  dengan  Perppu  No.  2  Tahun  2017  Tentang  Ormas juga terjadi pada Organisasi-Organisasi Islam di Kota Metro.
Kata kunci : Problematika Perppu, Organisasi Masyarakat

## Pendahuluan
Pada saat negara dalam keadaan normal, adanya Undang- undang  selalu  melalui  proses  pembentukan  oleh  Presiden  yang kemudian diajukan ke DPR untuk proses persetujuan. Sedangkan Perppu  dibentuk  oleh  Presiden  tanpa  persetujuan  DPR  karena
adanya kegentingan yang memaksa, di mana penjelasan Pasal 22 UUD  1945  menyebutkan  sebagai nood  verordeningsrecht (hak
Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa).
Peraturan ini ditetapkan sebagai regulasi Undang-undang yang berfungsi mengatur materi, namun karena situasi mendesak sehingga  tidak  mungkin  ditangguhkan  sampai  adanya  sidang DPR  untuk  membicarakan  Rancangan  Undang-undang    yang mengatur  materi  tersebut,  maka  untuk  mengatasi  keadaan  itu agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, terpaksa pemerintah  bertindak  cepat  yaitu  menetapkan  peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya kuasa  serta derajat seperti  Undang-undang  tanpa  terlebih  dahulu  melalui persetujuan DPR
Selama diadakan proses pembahasan di DPR, Rancangan Undang-undang  yang  tidak  lain  berasal  dari  materi  Perppu tersebut  dinyatakan  tetap  mempunyai  daya  kekuatan  sebagai salah satu regulasi yang mengikat secara umum sampai tiba saat dinyatakan  disetujui  dan  diterima  atau  justru  ditolak  oleh  DPR menjadi  Undang-undang.  Apabila  rancangan  perppu  tersebut disetujui  oleh  DPR,  maka  Perppu  tersebut  menjadi  Undang- undang,  sedangkan  apabila  ditolak  oleh  DPR  maka  Perppu tersebut harus dicabut. 1
Penandatanganan  Perppu  No.  2  Tahun  2017  Tentang Ormas  oleh  Presiden  pada  tanggal  10  Juli  2017  dan  sudah  di sahkan  oleh  DPR  sebagai  UU  No.  16  Tahun  2017  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
1 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-Undangan,  (Yogyakarta: Kanisius,1998), h. 151.
(Perppu)  No.  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan melalui  Rapat  Paripurna.  Rapat  Paripurna  yang  diadakan  gagal untuk mencapai musyawarah mufakat, sehingga Perppu tersebut disahkan  menjadi  undang-undang  melalui  mekanisme voting .
Ada  tujuh  fraksi  partai  politik  yang  menerima  Perppu  No.  2 Tahun  2017  Tentang  Ormas  yang  dirapatkan  sebagai  undang- undang yaitu fraksi PPP, PDI-P, Golkar, PKB,Hanura, Demokrat, dan  Nasdem. Namun Fraksi Demokrat, PPP dan PKB menerima secara  bersayarat  Perppu  tersebut,  yakni  mengharuskan  supaya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi Perppu yang baru saja disetujui menjadi Undang-undang itu.
Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN  tidak  menyetujui  Perppu  Ormas  tersebut  karena  dianggap tidak  sesuai  dengan  asas  negara  hukum. 2 Setelah  Perppu  No.  2 Tahun  2017  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas) disahkan,  terjadi  kontroversi  di  kalangan  masyarakat  terutama bagi para pengurus dan segenap anggota Ormas di Indonesia.
Salah  satu  diantara  perubahan  Perppu  ini  adalah perluasan  definisi  dari  paham  yang  tidak  memiliki  sinkronisasi atau  sepaham  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  di berlakukannya  asas contrarius  actus (kewenangan  pemerintah selaku  pembuat  keputusan  untuk  memberikan  keputusan  untuk memberikan  evaluasi  hingga  mencabut  keputusan  yang dibuatnya),  yang  memungkinkan  pemberian  sanksi  administrasi berupa  pencabutan  status  su-rat  keterangan  terdaftar  atau
2 http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan- pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormasx diunduh pada tanggal 16 Desember 2017.
pencabutan status badan hukum oleh pemerintah 3 terhadap orga- nisasi  kemasyarakatan  yang  sengaja  dan  secara  langsung  atau tidak  langsung  melanggar  keten-tuan  yang  terkandung  dalam Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) 4 .
Pengaturan sanksi lebih tegas dalam Perppu No. 2 Tahun 2017.  Terkait  dengan  sanksi  administratif,  penerapan  azas contraries actus terdapat dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b  Perppu  No.  2  Tahun  2017  yang  intinya  menyatakan  Menteri Hukum  dan  HAM  berwenang  mencabut  status  badan  hukum ormas karena Menkumham yang memberikan atau menerbitkan status  badan  hukum  ormas.  UU  Ormas  sebelum  dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak mengatur ketentuan ini. 5
Selain sanksi administrasi, Perppu No. 2 Tahun 2017 juga mengatur  sanksi  pidana  yang  merupakan  substansi  baru  dalam UU Ormas. UU Ormas sebelum dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017  tidak  mengatur  ketentuan  ini.  Perppu  No.  2  Tahun  2017 menyisipkan  bab  baru  di  antara  BAB  XVII  dan  BAB  XVIII  yaitu BAB XVIIA tentang Ketentuan Pidana yang mengatur Pasal 82A yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  menjadi  anggota  dan/  atau pengurus  ormas  yang  dengan  sengaja  dan  secara langsung  atau  tidak  langsung  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c
3 Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4 Ibid., Pasal 28 A ayat (1),(2) dan (3) 5 Novianti, Kontroversi  Perppu  Tentang  Perubahan  Undang-Undang Organisasi  kemasyarakatan dalam  Majalah  Info  Hukum  Singkat,  Vol.  IX No.14 Tahun 2017, h. 1.
dan  huruf  d  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Setiap  orang  yang  menjadi  anggota  dan/  atau pengurus  Ormas  yang  dengan  sengaja  dan  secara langsung  atau  tidak  langsung  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan  huruf  b,  dan  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(3) Selain  pidana  penjara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  yang  bersangkutan  diancam  dengan  pidana tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan pidana.
Pengaturan  pidana  minimal  khusus  dalam  Pasal  82A
Perppu  No.  2  Tahun  2017  memberikan  ancaman  pidana  yang cukup  berat  bagi  anggota  dan  pengurus  ormas  yang  melanggar ketentuan larangan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017. Perppu No. 2  Tahun  2017  juga  memuat  pasal  peralihan  yang  menyebutkan bahwa  pada  saat  perppu  ini  mulai  berlaku  semua  peraturan perundangan  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  UU  Ormas dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017. 6
Setelah  dikeluarkannya  Perppu  No.  2  Tahun  2017, Kementerian  Hukum  dan  HAM  mencabut  status  badan  hukum ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Pencabutan  status  badan
6 Ibid., h. 3.
hukum  tersebut  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut  dinyatakan  bubar  sesuai  dengan  Perppu  No.  2  Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum merupakan tindakan tegas yang  diberikan  kepada  ormas  HTI  sebagai  upaya  mencegah munculnya  penyimpangan  atas  ideologi  Pancasila  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 7
Setelah  dikeluarkannya  Perppu  No.  2  Tahun  2017  dan dibubarkannya  HTI,  terjadi  perlawanan  hukum  dengan mengajukan judial  review oleh  beberapa  Ormas  seperti  Front Pembela  Islam  (FPI),  Dewa  Dakwah  Islamiyah  (DDI), Perkumpulan  Hidayatullah  dan  Pemuda  Indonesia  serta  HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan judial review ke MK. 8
Ormas-ormas  di  atas  oleh  Pemerintah  dianggap  sebagai ormas  Islam  yang  ajarannya  keras  dan  kaku  dan  mengusung syariat Islam dalam aktivitasnya, sehingga di kategorikan sebagai ormas  islam  garis  keras  seperti  HTI  dan  FPI  walaupun  hal  ini masih  perlu  diperdebatkan,  karena  mereka  tidak  menerima stempel  garis  keras  apalagi  disebut  radikal  dan  mereka menganggap  organisasinya  berhaluan  garis  lurus.  Misalnya  HTI
7 Ibid., h. 2.
8 http://www.Voaindonesia.com/a/aksi-iringi-judicial-review-tolak- perppu-ormas-/3963975.html diunduh  tanggal 15 Agustus 2018.
menolak  jika  disebut  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  yang anti terhadap Pancasila. 9
Jika  benar  bahwa  keluarnya  Perppu  No.2  Tahun  2017 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  diperuntukkan  untuk Ormas-Ormas  yang  dikategorikan  radikal  atau  setidaknya  oleh pemerintah  dianggap  menyimpang  dari  ideologi  Pancasila  dan membahayakan  keutuhan  NKRI,  maka  hal  itu  dapat  dimaklumi dan  dibenarkan  secara  yuridis.  Berbeda  dengan  Ormas  Islam mengedepankan  toleransi  sesama  pemeluk  agama  dan  pemeluk agama  lain,  secara  filosofi  agama  islam  adalah  agama  yang mengajak orang untuk menciptakan kedamaian dan kemaslahatan untuk semua umat manusia. 10
Dalam  tulisan  in,  penulis  akan  menyoroti  bagaimana problematika  Perppu  No.  2  Tahun  2017  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan,  khususnya  Ormas  Islam  yang  ada  di  Kota Metro.

## Pembahasan

## Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon dan istilah  latin  yaitu  Organum  yang  berarti  alat,  bagian,  anggota, atau  badan. 11 Organisasi  Kemasyarakatan  yang  selanjutnya disebut  Ormas  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk
9 http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/08370001/hizbut.tahrir.indonesia. bantah.anti-pancasila, diunduh tanggal 15 Agustus 2018.
10 Imam  Mahdi, Pembubaran  Ormas  “Radikal”  Dalam  Perspektif Perundang-undangan  (Kajian  Khusus  Perppu  No.  2  Tahun  2017) ,  Jurnal Nuansa, Vol.X No. 2 Tahun 2017, h. 141.
11 Manulang, Dasar-Dasar  Manajemen, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1983), h. 67.
oleh masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi, kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tqjuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasai  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 12
Organisasi  masyarakat  (ormas)  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  atau  dalam  istilah  lainnya    sebagai    Non- Governmental  Organization  (NGO)    memegang  peranan penting  sebagai  pilar  demokrasi  yang  mewujudkan  masyarakat sipil  ( civil  society )  yang  kuat  dan mampu  memperjuangkan hak- hak  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara.  Ormas  dan  LSM merupakan  organisasi  yang  didirikan  oleh  individu  atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang  aktivitas  atau  kepentingan  publik  tanpa  bermaksud mengambil keuntungan finansial.
Ormas  dan  LSM  merupakan  organisasi  legal  di  mata hukum  yang  bekerja  tanpa  adanya  ketergantungan  dari pemerintah,  atau  setidaknya  pengaruh  dari  pemerintah  tidak diberikan  secara  langsung.  Pada  kasus  dimana  Ormas  dan  LSM mendapatkan  dana  dari  pemerintah,  tetap  tidak  boleh  ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis  organisasi  yang  terbentuk  antara  lain  LSM,  yayasan  sosial,
12 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  20  1  3  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan .
organisasi  keagamaan,  organisasi  Kepemudaan,  dan  organisasi yang didasarkan atas profesi. 13
Di  Indonesia,  keberlangsungan  Ormas  dan  LSM  telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan.  Dalam pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945,  terdapat  suatu jaminan bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  untuk  berserikat  dan berkumpul, mengeluarkan pikiran  dengan  lisan  maupun  tulisan dan  sebagainya.  Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk membangun  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Setiap  orang memiliki  hak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat.
Maksud  dari  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul berdasarkan UUD 1945  antara lain  membentuk koperasi  sebagai sarana  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi,  membentuk  badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan  berpendapat  tetaplah  harus  merujuk  pada  asas  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Artinya,  bentuk-bentuk  institusi  dan organisasi  yang  ada  harus  tunduk  dan  patuh  pada  konstitusi, sistem  hukum,  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia. 14
Hak Asasi Manusia (HAM)
13 Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  Menopang  Pembangunan  di Indonesia,  Jurnal  Sosioglobal,  (Bandung:  Departemen  Sosiologi  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran), vol 1, No.1 Tahun 2016, h. 50.
14 Ibid., h.
Secara  etimologi,  hak  merupakan  unsur  yang  berkaidah terhadap norma-norma yang berlaku berfungsi sebagai pedoman dan  alat  untuk  melindungi  kebebasan  serta  menjadi  media penjamin terciptanya
peluang bagi manusia dalam memperjuangkan harkat serta martabatnya. Adapun asasi berarti segala  sesuatu  yang    bersifat  fundamental.  Istilah  hak  asasi manusia  sendiri  berasal  dari  istilah droit  I’home (Perancis), menslijke  recten (Belanda), fitrah (Arab) dan human right (Inggris).
Istilah  yang  sering  digunakan  seperti human  right pada  awalnya berasal dari right of human yang menggantikan istilah yaitu natural right yang  selanjutnya  oleh  Ellenor  Roosevelt  diubah  dengan istilah yang lebih representatif seperti human right yang memiliki konotasi lebih netral dan universal. 15
Menurut Teaching  Human  Right yang  dipublikasikan  oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang senantiasa ada dan melekat  pada  setiap  manusia,  yang  tanpa  adanya  hak  asasi tersebut  manusia  sukar  dapat  hidup  sebagai  manusia. 16 Karena manusia  diciptkan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan seperangkat  hak  yang  menjamin  derajatnya  sebagai  manusia. Hak-hak  tersebut  kemudian  disebut  sebagai  hak  asasi  manusia, yaitu  hak  yang  diperoleh  sejak  lahir  atau  bahkan  sejak  dalam kandungan  sebagai  manusia  yang  merupakan  karunia  Sang Pencipta. 17 Karena  setiap  manusia  disiptakan  kedudukannya
15 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  pasca Amandemen UUD 1945, (KENCANA, 2010) h. 281. 16 Ubaedillah  dan  Rozak, Pendidikan  Kewarganegaraan, ( Civic  Education ): pancasila, Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 91.
17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran negara RI Tahun 1999 No. 165. Tambahan Lemabaran negara RI No. 3886.
sederajat  dengan  hak-hak  yang  sama,  maka  prinsip  persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.
Pada  Konferensi  Dunia  tentang  HAM  1993,  beberapa pemerintah  yang  turut  dalam  konferensi  tersebut  menegaskan dalam  Deklarasi  Wina    bahwa  HAM  adalah  hak  yang  dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak asasi  manusia  itu  merupakan  hakikat  tanggung  jawab  pertama pemerintah.  HAM  didasarkan  pada  prinsip  dasar  bahwa  semua orang  mempunyai  martabat  kemanusiaan  hakiki,  tanpa memandang  jenis  kelamin,  ras,  warna  kulit,  bahasa,  asal-usul kebangsaan,  umur,  kelas.  agama  atau  keyakinan  politik,setiap manusia memiliki hak untuk menikmati hak yang melekat dalam dirimereka. 18
Standar  HAM  internasionai  telah  ditetapkan  sejak  1948 dalam  Deklarasi  Semesta  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau  United  Nations Universal  Declaration of  Human  Rights  dikodifikasikan  pada 1966  dalam  Kesepakatan Internasionai  Hak  politik  dan  sipil  (International  Convenant  on Civil and Political Rights) serta Kesepakatan Internasional terkait Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (International  Convenant  on Economic, Social and Cultural Rights). HAM dalam Kesepakatan 1966  dibagi  dalam  dua  kelompok  utama,  yaitu  hak  politik  dan sipil  atau  International  Convenant  of  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau International Convenant  of  Economic.  Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR). Hak  politik  dan  sipil  mencakup  semua  hak  yang  melindungi
18 Margareta,  Schulerdan  Dorothy  Q, Hak  Asasi  Manusia  Kaum Perempuan: Langkah demi Langkah , (Jakarta: LBH APIK, 2001), h 12.
individu  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  keamanan  fisik dengan  eksekusi  sewenang-wenang,  penyiksaan,  perlakuan  dan hukuman yang kejam, merendahkan atau tidak manusiawi.
Hak  politik  dan  sipil  juga  mampu  melindungi  warga negara  terhadap  penganiayaan  oleh  pejabat  negara  melalui pengakuan  di  depan  hukum,  praduga  tak  bersalah,  jaminan pengadilan  terbuka  yang  adil  dan  tidak  pernah  memihak, pelarangan  undang-undang  berlaku  surut  ke  belakang,  dan perlindungan terhadap tindakan penangkapan, proses penahanan sewenang-wenang  atau  deportasi.  Hak  atas  kewarganegaraan dan memiliki rumah disuatu negara juga dilindungi oleh hak atas kebangsaan, kebebasan bergerak, dan memilih tempat tinggal.
Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam Piagam PBB, dimana pengakuan atas landasan kebebasan harkat martabat yang melekat dan  hak-hak yang sama dan  tidak dapat dicabut  dari  semua  anggota  umat  manusia  serta  keadilan  dan perdamaian dunia. Konvenan ini merupakan hak hukum, bukan sekedar dalil  moral  yang tidak memiliki kewajiban hukum. Hak ini  bersifat  universal,  karena  didasarkan  pada  pengakuan  atas kesamaan umat manusia tanpa perbedaan, serta merupakan hak internasional  dan  menjadi  dasar  struktur  perdamaian  dunia. 19
Saat  ini  Konvenan  Internasional  Hak  Politik  dan  Sipiltelah diratifikasi oleh 141 negara atau telah mencapai 95% dari negara- negara  anggota  PBB  yang  berjumlah  159  negara.  Kovenan  Hak Sipil  dan  hak  Politik  pada  secara  fundamental  berisikan
19 Vratislav  Pechota, Konvenan  Hak  Sipil  dan  Politik:  Sejarah  dan Perkembangnnya, Dalam  Ifdal  Kasim ,  Hak  Sipil  dan  Politik:  Esai-esai  Pilihan Baku 1 , (Jakarta: ELSAM, 2001), h.1-2 .
ketentuan  yang  berkenaan  engan  pembatasan  penggunaan kewenangan oleh aparatur negara versifat represif, secara umum esensi yang terkandung di dalamnya juga kerap disebut  dengan hak-hak negatif ( negative rights ). Artinya, hak-hak serta kebebasan yang  telah  dijamin  di  dalamnya  sebagai  esensi  akan  mampu terpenuhi secara otomatis, apabila peran negara terkesan dibatasi atau terlihat minus. Apabila negara berperan intervensionis, maka tak dapat dielakkan hak-hak serta kebebasan yang diatur sebagai esensi di dalamnya akan dilanggar oleh negara. 20
Hak-hak  yang  terdapat  dalam  Konvenan  Hak  Sipil  dan hak Politik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu non-derogabie dan derogable. Hak-hak  dalam non-derogable bersifat  pasti  yang tidak  boleh  dikurangi  sama  sekali  oleh  negara  walaupun  dalam keadaan  dan  kondisi  darurat  sekalipun.  Berbagai  jenis  hak-hak yang  direpresentatifkan  ini  antara  lain:  hak  atas  hidup  (right  to life), hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery), hak  bebas  dari  penyiksaan  (rights  to  be  free  from  torture),  hak bebas  dari  pemidanaan  yang  berlaku  surut  ,  hak  bebas  dari penahanan  karena  gagal  memenuhi  perjanjian  (utang),  hak  atas kebebasan  berpikir,  keyakinan  dan  agama,  dan  hak  sebagai subjek hukum. Apabila pelanggaran yang berkenaan dengan hak non-derogable dilakukan oleh negara, maka negara akan dianggap telah  melakukan  pelanggaran  HAM  yang  sangat  serius gross violation of human right. 21
20 Ifdal  Kasim,  , Hak  Sipil  dan  Politik:  Esai-esai  Pilihan  Buku  1 ,  (Jakarta: ELSAM, 2001), h. x-xi 21 Ibid., h. xil-xiii.
Hak-hak  yang  masuk  ke  dalam  kategori  hak  derogable atau  segenap  hak  relatif  yakni  hak-hak  yang  boleh  dibatasi  dan dikurangi  negara  perihal  pemenuhannya.  Hak-hak  yang termasuk  dalam derogable adalah  hak  atas  kebebasan  berkumpul secara  damai,  hak  atas  kebebasap  berserikat,  termasuk membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  buruh  dan  hak memperoleh freedom dan  bebas  menyatakan  pendapat  atau berekspresi,  termasuk  kebebasan  dalam  proses  transformasi informasi  baik  itu  mencari  maupun  membagikan  dalam  tataran universal tanpa memperhatikan batasan sama sekali.
Negara tidak dapat mengurangi begitu saja hak derogable , pembatasan  tersebut  tidak  boleh  melewati  batasan  dari  yang ditetapkan  Konvenan  Hak  Sipil  dan  hak  Politik.  Disamping  Itu, negara  yang  melakukan  pengurangan  hak  tersebut  diwajibkan menyampaikan  alasan-alasan  mengapa  pembatasan  dilakukan kepada  semua  anggota  negara  yang  telah  mengesahkan Konvenan Hak Sipil dan hak Politik. Pemajuan dan perlindungan atas  HAM  hakikatnya  merupakan  adalah  bentuk  implementasi dari  amanat  konstitusional  bagi  seluruh  unsur  elemen penyelenggara  pemerintah.  Indonesia  telah  memiliki  beberapa produk  hukum  formal  yang  mengatur  tentang  HAM,  di antaranya  yaitu:  UUD  1945  Amandemen  kedua,  TAP  MPR  No. XVII /MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,  UU  No.  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Mengeluarkan  pendapat  di  Hadapan  Umum,  UU  No.  26  Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan   Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Civil
And  Political  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak
Sipil Dan hak Politik). 22
Di  Indonesia non-derogable  rights dirumuskan  dalam  UUD
NKRI 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi 23 :
Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di hadapan  hukum,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk  tidak  disiksa,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat  dikurangi  sedikitpun  dalam  keadaan  mendesak sekalipun.
Di dalam ICCPR, hak-hak yang mutlak sekali tidak boleh dikurangi  dan  diganggu  gugat  karena  sangat  fundamental 24 , yaitu:  hak  untuk  hidup  (Pasal  6);  hak  terbebas  dari  penyiksaan (Pasal  7);  hak  terbebas  dari  perbudakan  (Pasal  8);  hak  terbebas dari  penahanan karena gagal  memenuhi  perjanjian utang, (Pasal 11); hak terbebas dari pemidanaan yang berlaku surut (Pasal 15); hak  sebagai  subyek  hukum  (Pasal  16);  dan  hak  atas  kebebasan berpikir memilih, keyakinan dan agama (Pasal 18). 25
HAM di Indonesia bukan semata hanya berkaitan dengan hak  fundamental  manusia  yang  harus  dipenuhi  salah  satunya oleh  negara,  akan  tetapi  timbal  alik  simbiosis  mutualisme  juga
22 Mexsasai  Indra, Dinamika  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (PT.  Refika Aditama, 2011), h. 172.
23 Tap  MPR  No.  XVII/  MPR/  1998  tentang  HAM  dan  UU  No.  39  Tahun 1999 tentang HAM.
24 Miftakhul  Huda,  “Kamus  Hukum  Non-Derogable  Rights” ,  Majalah
Konstitusi No. 43, Agustus 2010, h. 101.
25 ICCPR, The  European  Convention  of  Human  Rights dan American Convention on Human Rights.
terjadi seperti  kontrol hak seperti moral,  etika dan sopan santun dalam  berperilaku  warga  negara  juga  menjadi  titik  tekan tersendiri.  Selain  itu,  kewajiban  bela  negara  terhadap  ancaman baik dari luar maupun di dalam negeri harus menjadi hak negara yang  didapatkan  dari  warga  negara  itu  sendiri.  Sedangkan pemerintah  berkewajiban  untuk  menghormati,  melindungi, menegakkan,  dan  memajukan  HAM  yang  telah  diatur berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional. 26
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  28  UUD  1945 pemerintah telah mengundangkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organsisasi  Kemasyarakatan  dan  UU  No.  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum.  Di dalam  kedua  Undang-Undang  tersebut  telah  dicantumkan  hak- hak  setiap  warga  negara  sebagai  bentuk  perlindungan pemerintah  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  namun demikian,  di  dalam  rangka  perlindungan  hak  asasi  manusia tersebut  setiap  warga  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi hak asasi orang lain.
Berdasarkan  Deklarasi  HAM  ASEAN  di  Bangkok menegaskan  bahwa  Deklarasi  HAM  Universal  dalam  konteks ASEAN  harus  mempertimbangkan  kekhusuan  yang  bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama. Sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan  diwujudkan bertententangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.
26 Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 38 ayat (1).
Perkembangan  perlindungan  Hak  asasi  Manusia  (HAM) sebahaimana  diuraikan,  baik  dari  aspek  nasional,  regional maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia  dalam  keadaan  normal  (damai)  dan  dalam  keadaan darurat ( emergency) . Di dalam hukum nasional, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan  Bahaya  yang merupakan  keadaan  yang  mengecualikan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pengecualin  tersebut  secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai pengganti undang-undang”.
Merujuk  pada  artikel  4  ICCPR  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah termasuk “ threatens the life of the nation and the existence of which is officially  proclaimed (ancaman  terhadap  masa  depan  kehidupan bangsa  Indonesia  dan  keberadaan  Negara  Republik  Indonesia). Penilaian  atas  ancaman  terhadap  kehidupan  bangsa  Indonesia dan  eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan merujuk  pada  artikel  4  ICCPR  dan  dikuatkan  dengan  Pasal  22 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam  rangka  melindungi  hak  asasi  manusia  dengan  alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.
Keadaan  darurat  yang  dapat  mengancam  kedaulatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  antara
lain  kegiatan  Ormas  tertentu  yang  telah  melakukan  tindakan permusuhan  antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  melalaui  media  elektronik ataupun  tidak  memakai  media  elektronik,  yang  menimbulkan kebencian  baik  terhadap  kelompok  tertentu  maupun  terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut  merupakan  tindakan  potensial  menimbulkan  konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang  sulit  untuk  dicegah  dan  diatasi  aparat penegak hukum. 27

## Demokrasi
Demokrasi  adalah  sebuah  istilah  yang  sangat  popular. Istilah  demokrasi  sejatinya  menjadi  konsen  pembicaraan  sentral dari  semua  kaum  baik  terdiri  dari  nasionalis,  politisi,  akademisi dan  seluruh  elemen  masyarakat  lainya.  Istilah  ini  juga  di dambakan  semua  orang  terutama  yang  mempunyai  kesadaran politik,  untuk  mewujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Kepercayaan  kuat  masyarakat  terhadap  demokrasi  yang dipercaya  merupakan  sistem  yang  sangat  proporsional  bagi terciptanya  kemaslahatan  bersama,  meskipun  demokrasi sebenarnya  justru  memiliki  nilai  yang  cukup  besar  dan  mahal dalam proses pelaksanaanya sehingga hal tersebut sedikit banyak akan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik. 28
Istilah demokrasi adalah dari bahasa Yunani, yakni demos artinya rakyat dan cratein artinya memerintah. Dengan demikian
27 Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
28 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 22.
demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lincoln mengatakan bahwa democracy is the goverment of the people, by the people and for the  people. Dari  pengertian  di  atas  dapat  dikemukakan,  bahwa demokrasi  adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, maka  dalam  semua  kegiatan  pemerintahan,  rakyat  atau perwakilannya ikut serta di dalamnya.
Arti  penting  demokrasi  sangat  fundamentalis  dan bagaimanapun  juga  segala  sesuatu  yang  mengusung  demokrasi berarti memberikan kendali penuh oleh warga untuk mengawasi, mengatur,  mengelola  serta  mengontrol  organisasi  negara  di tangan  mereka  sendiri  atau  dengan  kata  lain  praktik  demokrasi sepenuhnya  dititik  beratkan  hanya  untuk  warga  atau  rakyat tanpa  memandang  adanya  kelompok  elit  yang  menjadi  tokoh sentral politis dalam suatu sistem pemerintahan di suatu negara. Sekedar  menunjukkan  betapa  rakyat  diletakkan  pada  posisi penting dalam asas demokrasi ini. 29
Negara  hukum  dengan  mengusung  sistem  demokrasi adalah  satu  kesatuan  yang  mengikat.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya titik temu antara negara hukum yang sepenuhnya tunduk dengan  hukum,  dengan  demokrasi  sebagai  bentuk  kedaulatan rakyat  yang  menciptakan  hukum  tersebut.  Negara  hukum  dan demokrasi menjadi one of thing that completely each other atau satu hal yang saling memenuhi datu sama lain.
29 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi  Politik  dan  Kehidupan  Ketatanegaraan, (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 2003), h. 19.
Negara  hukum  tanpa  sistem  demokrasi  jelas  akan kehilangan esensi makna begitupun sebaliknya, demokrasi tanpa adanya  payung  hukum  yang  menaungi  maka  akan  sia-sia. Menurut  Magnis  Suseno  sebagaimana  dikutip  oleh  Ni’matul huda  dalam  bukunya,  demokrasi  yang  bukan  negara  hukum bukan  demokrasi  dalam  arti  yang  sesungguhnya.  Demokrasi merupakan  cara  yang  paling  aman  untuk  mempertahankan kontrol atas negara hukum. 30
Setidaknya  ada three  value yang  sangat  ideal  yang mendukung  demokrasi  sebagai  suatu  gagasan  kehidupan  yaitu keadilan  ( justice ),  kemerdekaan  ( freedom ),dan  persamaan ( equality ).  Ide  –ide  tersebut  direalisasikan  melalui  perwujudan simbol-simbol  dan hakikat  dari  nilai-nilai  dasar  demokrasi  yaitu sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari realita hidup yang sepadan  dengan  nilai-nilai  itu  sendiri. 31 Sementara  itu,  Keith Graham  mengatakan 32 ,  demokrasi  memiliki  standar  inti,  yaitu persamaan, kebebasan dan kerakyatan. Dari standar inti itu, maka penegakan hukum dan penerapan kebijakan dalam suatu negara yang  mengususng  sistem  demokrasi  sama  sekali  tidak  bisa dipisahkan satu sama lain.
Pasalnya penerapan kebijakan ini merupakan bentuk dari upaya  kontrol  negara  bersifat  konotatif  terhadap  hak  dan kewajiban  warga  negara  secara  menyeluruh  tanpa  memandangt
30 Muntoha, Negara  Hukum  Indonesia,  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Dasar 1945, cet ke-1, (Yogyakarta: kaukaba, 2013),h.3. 31 Batasan  ini  merupakan  batasan  umum,  menurut  Muhadjir  Darwin  nilai ide-ide demokrasi meliputi: 1) kebebasan, 2)keadilan, 3)Representasi politik, 4) artikulasi politik dan 5) mekanisme hubungan saling mengontrol.
32 Keith  Graham  dalam  Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata Negara Indonesia,... h. 70.
perbedaan  cara  pandang,  pola  pikir,  suku,  agama,  dan  budaya. Selain  itu,  bentuk  aksi  nyata  dari  pemerintah  untuk  melindungi hak dan kewajiban warga negara demi terciptanya perlindungan yang masif dan aktif secara intens.
Dengan  demikian,  kekuasaan  yang  diperoleh  melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia  sebagai  pemilik  kedaulatan  terhadap  dirinya  sendiri sebagai  cikal  bakal  terbentuknya  konsepsi  kedaulatan  rakyat, sangat mungkin dipastikan akan menjadi bentuk kekuasaan yang demokratis karena atas rakyatlah sebagai landasan legitimasinya. Problematika  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017  Bagi  Organisasi Masyarakat Islam Di Kota Metro.
Dari  permasalahan  di  atas,  penulis  melakukan  penelitian dengan  melakukan  wawancara  dengan  Pengurus  Organisasi- organisasi  Masyarakat  Islam  di  Kota  Metro.  penulis  melakukan penelitian  terhadap  6  (enam)  ormas  dari  beberapa  ormas  yang ada  di  Kota  Metro  yaitu  Ormas  NU,  Muhammadiyah,  Dewan Dakwah  Islamiyah  Indonesia,  Lembaga  Dewan  Dakwah  Islam Indonesia  (LDII),  Badan  Kontak  Majelis  Taklim  (BKMT)  dan Kesatuan  Amal  Masyarakat  Islam  Lampung  (KAMIL)  Kota Metro.
Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  bahwa  adanya perbedaan  pendapat  atau  problem  pada  masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Metro terkait dengan Perppu  No.2  Tahun  2017  tentang  Organisasi  masyarakat  yang sekarang disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017.
Penelitian  yang  sudah  dilakukan  diperoleh  data  bahwa Ormas  NU,  Muhammadiyah,  Lembaga  Dewan  Dakwah  Islam Indonesia (LDII) dan Kesatuan Amal Masyarakat Islam Lampung (KAMIL)  Kota  Metro  tidak  menyoalkan  dan  tidak  ada  problem terkait  Perppu  No.2  Tahun  2017  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  yang  sekarang  disahkan  menjadi  UU  No.16 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Perppu  Ormas  selama  masih dalam koridor Pancasila UUD 1945 serta untuk menjaga keutuhan NKRI.  Berbeda  hal  nya  dengan  Dewan  Dakwah  Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Metro dalam menyikapi Perppu tersebut.
Di  antara  problem  Dewan  Dakwah  Islamiyah Indonesia(DDII) Kota Metro yaitu  menyoalkan Pemerintah atau Presiden  mengelurkan  Perppu  dalam  hal  ini  adalah  Perppu  No. 02  Tahun  2017  Tentang  Ormas.  Alasannya  pertama,  pada dasarnya  negara    saat  ini  masih  dalam  keadaan  aman.  Artinya dalam mengukur kondisi suatu negara itu genting atau tidaknya yaitu kondisinya diketahui dan disepakati oleh pendapat umum.
Alasan  kedua,  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Kota  Metro menyayangkan  apabila  pembubaran  ormas  tidak  lagi  melalui proses    pengadilan.  Karena  di  Perppu  No.  2  Tahun  2017  yang sekarang  sudah  disahkan  menjadi  UU  No.  16  Tahun  2017, Menteri  hukum  dan  HAM  punya  kewenangan  langsung membubarkan ormas tanpa melalui jalur pengadilan. Sedangkan sanksi pencabutan ormas pada Undang-Undang yang lama yaitu UU  No.  17  Tahun  2013,  sanksi  pencabutan  badan hukum  ormas harus  melewati  proses  pengadilan.  Dari  problematika  di  atas Dewan  Dakwah  Islamiyah  mengajukan  Judicial  Review  ke Mahkamah Konstitusi.
Selain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ormas seperti Front  Pembela  Islam  (FPI),  Perkumpulan  Hidayatullah  dan Pemuda  Indonesia  serta  HTI  lebih  dahulu  mengajukan judial review ke  MK  terkait  dengan  permasalahan  yang  hampir  sama dengan yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tetapi Judicial review yang diajukan HTI tidak dapat diterima oleh Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  39/PUU-IX/2017  yaitu  berkaitan  dengan pengujian  materil  atas  norma  Pasal    59  ayat  4  huruf  c,  Pasal  61 ayat (3), Pasal  80 (A) dan Pasal  82 (A) ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)
Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Juducial  Review yang  diajukan  oleh  HTI  Setelah Kementerian  Hukum  dan  HAM  mencabut  status  badan  hukum ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Pencabutan  status  badan hukum  tersebut  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut  dinyatakan  bubar  sesuai  dengan  Perppu  No.  2  Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum merupakan tindakan tegas yang  diberikan  kepada  ormas  HTI  sebagai  upaya  mencegah munculnya  penyimpangan  atas  ideologi  Pancasila  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Adanya  pro  kontra  terhadap  Perppu  No.02  Tahun  2017 Tentang  Ormas  yang  sebelum  menjadi  UU  No.  16  Tahun  2017. Menurut  penulis  itu  hal  yang  wajar  dikarenakan  di  Indonesia
menjamin  kebebasan  berpendapat  yang  merupakan  salah  satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, sesuai  dengan  Pasal  28  ayat  (1).  Selain  itu  kebebasan  untuk mengeluarkan  pendapat,  berserikat,  berkumpul  bahkan  untuk berorganisasi  merupakan  sebuah  keniscayaan  dari  hak  warga negara yang dijamin negara berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945  yaitu  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat”.  Sementara  Pasal sebelumnya    yaitu  Pasal  28E  ayat  (2)  juga  menjelaskan  bahwa Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi.  Beberapa  faktor  penting  penegak  negara  demokrasi yakni  negara  yang  berdiri  dalam  konsepsi  hukum,  adanya masyarakat  madani  ( civil  society) ,  infrastruktur  politik  yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (ormas), adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam  negara  demokrasi  adalah  adanya  jaminan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  untuk  berserikat  yang  terefleksikan  dengan berdirinya  ormas.  Ormas  ini  diharapkan  sebagai  wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. 33
Kritik terhadap Perppu No. 02 tahun 2017 Tentang Ormas yang  sekarang  di  sahkan  menjadi  UU  No.  16  Tahun  2017 merupakan  salah  satu  upaya  kritikan  dari  beberapa  Ormas  di
33 Dian  Kus  Pratiwi, Implikasi  Yuridis  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan    Atas  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013    tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum , Padjadjaran, Vol.4 No. 2 Tahun 2017, h. 281
kota  Metro,  karena  menurut  ormas  yang  kontra  Perppu  No.02 Tahun  2017  Tentang  Ormas  beranggapan  bahwa  Perppu  ini membatasi kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945.

## Kesimpulan
Pro  Kontra  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu)  No.02  Tahun  2017  tentang  Organisasi Masyarakat  merupakan  salah  satu  ciri  negara  Indonesia  adalah negara  demokrasi.  Perbedaan  pemahaman  terhadap  isi  muatan dalam  Perppu  tersebut  merupakan  perbedaan  penafsiran terhadap keadaan negara, apakah negara saat ini dalam keadaan aman  ataukah  negara  saat  ini  dalam  kedaan  genting  sehingga pemerintah  bisa  mengeluarkan  Perppu  Organisasi  Masyarakat. Selain alasan tersebut, dengan Perppu Ormas ini pemerintah bisa membubarkan  organisasi  masyarakat  tanpa  melalui  proses pengadilan  berbeda  dengan  Undang-Undang  Ormas  yang  lama yaitu  UU  No.  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan.  Sehingga  ada  penafsiran  dari  beberapa Organisasi  Islam  yang  kontra  bahwa  Perppu  No.02  Tahun  2017 Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  seakan  akan  membatasi kebebesan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945. Sedangkan bagi  Organisasi  Islam  yang  Pro  terhadap  Perppu  ini  adalah Perppu  ini  dibuat  oleh  pemerintah  tentunya  pemerintah  sudah mempertimbangkan alasan penting mengeluarkan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Ormas.

## Daftar Pustaka
Afan  Gaffar,  Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Bambang  Suteng,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Penerbit:

## Erlangga, 2006
Dian Kus Pratiwi, Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013    tentang Organisasi  Kemasyarakatan  di  Indonesia, Jurnal  Ilmu
Hukum , Padjadjaran, Vol.4 No. 2 Tahun 2017
Henry  B.  Mayo  dalam  Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ilmu
Politik, Gramedia: Jakarta, 1996.
Ifdal  Kasim,  Hak  Sipil  dan  Politik:  Esai-esai  Pilihan  Baku  1,
Jakarta: ELSAM, 2001.
Imam  Mahdi, Pembubaran  Ormas  “Radikal”  Dalam  Perspektif Perundang-undangan  (Kajian  Khusus  Perppu  No.  2  Tahun 2017) , Jurnal Nuansa, Vol.X No. 2 Tahun 2017
Imas  Solihah, Menyoal  Organisasi  Organisasi  Kemasyarakatan
(Ormas)  Anti-Pancasila dalam  Jurnal  Rechtsvinding,
Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  (Pusat  Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2016).
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi
Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. Margareta,  Schulerdan  Dorothy  Q,  Hak  Asasi  Manusia  Kaum Perempuan:  Langkah  demi  Langkah,  Jakarta:  LBH  APIK, 2001. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang- Undangan,Yogyakarta: Kanisius,1998
Mexsasai  Indra,  Dinamika  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT.
Refika Aditama, 2011
Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia: Jakarta, 1982. Mochamad  Parmudi,  Kebangkitan  Civil  Sosiety  di  Indonesia dalam  at-Taqaddum,  (emarang:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo, 2017
Muntoha,  Negara  Hukum  Indonesia,  Pasca  Perubahan  Undang- Undang Dasar 1945, cet ke-1, Yogyakarta: kaukaba, 2013 Titik  Triwulan  Tutik,  Konstruksi Hukum  Tata Negara  Indonesia pasca Amandemen UUD 1945,KENCANA: 2010
Restu  Kartiko  Widi,  Asas  Metodologi  Penelitian,  (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010
Soerjono  Soekamto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  UI
Press,1984
Ubaedillah  dan  Rozak,  Pendidikan  Kewarganegaraan,(Civic
Education):  pancasila,  Demokrasi,HAM,  dan  Masyarakat
Madani,Jakarta: Kencana, 2013,
Perppu  No.  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  17
Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perpp u-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormasx http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/ 25/oydd52330-yusril-uu-ormas-bisa-jadi-masalah-serius-bagi- umat-islam