Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
Mahardika Burhan Universitas Hasanuddin Makassar mahardikaburhan@gmail.com
Kartini Universitas Hasanuddin Makassar hanafikartini@fe.unhas.ac.id
Darwis Said Universitas Hasanuddin Makassar darwissaid@yahoo.com

## Abstract
This study aims to examine and analyze the  effect of financial independence and capital expenditure on financial performance with economic growth as the moderating variable. The population in this study is the district / city of South Sulawesi Province as many as 24 districts / cities with the observation year 2016 to 2020. This type of sample uses a saturated sample where the population is the sample. The data was processed using the panel data regression statistical test method. The results of this study indicate that: First,  financial  independence  has  a positive  and  significant  effect  on  the  financial  performance  of  local governments. Second, capital expenditure has a significant positive effect on the financial performance of local governments. Third, economic growth strengthens in moderating self-reliance on regional financial performance.  Fourth,  economic  growth  strengthens  capital  expenditures  on  the  government's  financial performance in the districts/cities of South Sulawesi Province.
Keywords: Financial Independence, Capital Expenditure, Financial Performance, Economic Growth.

## A. PENDAHULUAN
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun organisasi.  Jika  pencapaian  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan,  maka  kinerja  yang dilakukan  dapat  dikatakan  telah  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan,  Kinerja  Keuangan  adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat  penting  untuk  diukur.  Analisis  pengukuran  kinerja  keuangan  pada  dasarnya  dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja pemerintah  sangat  penting  untuk  dilihat  dan  diukur.  Keberhasilan  suatu  pemerintahan  di  era otonomi  daerah  dapat  dilihat  dari  berbagai  ukuran  kinerja  yang  telah  dicapainya,  salah  satu

## Volume 18 Nomor 2, Desember 2022
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
bentuknya  adalah  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Anggaran  dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone ) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki  peran  penting  sebagai  alat  stabilisasi,  distribusi,  alokasi  sumber  daya  publik, perencanaan  dan  pengendalian  organisasi  serta  penilaian  kinerja  (Mahmudi,  2019).  Agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan hal ini akan berpengaruh kepada kinerja organisasi.

## Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Mengacu  pada  realisasi  belanja  daerah  di  kabupaten/kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan menunjukkan kenaikan belanja daerah di setiap tahun mulai dari tahun 2016  sebasar 6,9 Triliun sampai dengan di tahun 2020 sebesar 9,9 Terliun. dimana untuk mendanai pengeluaran yang ada, pemerintah daerah masih harus bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat  dari  relatif  rendahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  dominannya  transfer  dari pemerintah pusat.
Dalam penelitian Mahardika dan Artini, (2014) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana  perimbangan.  Dalam  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Suci  dan  Asmara,  (2014) Penelitain tersebut dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2001 – 2011. Namun, penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Wardani dan Sutrisna, (2019) menjelaskan bahwa  variable  Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  Pertumbuhan
0 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000 6.000.000.000.000 8.000.000.000.000 10.000.000.000.000 2016 2017
2018 2019 2020 BELANJA DAERAH 6.930.978.668. 8.892.158.631. 9.322.152.987. 9.491.447.901. 9.986.089.214. PAD 3.449.561.308. 3.679.083.943. 3.948.349.252. 4.138.631.215. 3.890.209.264. BANTUAN PEMERINTAH 3.634.772.147. 5.384.310.267. 5.414.579.005. 5.395.449.386. 6.404.442.514.

## SULAWESI SELATAN (TRILIUN RUPIAH)

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
Ekonomi  yang  dilakukan  pada  4  kawasan  kota  Denpasar,  Badung,  Gianyar  dan  Tabanan  pada tahun 2011 – 2016.
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP)  (2005) No. 58/2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/  pengadaan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan  pelayanan  publik.  Belanja  modal  meliputi  antara  lain  adalah  belanja  modal  tanah,  belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya Badrudin dkk. (2012)
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa belanja modal dapat ditingkatkan pemerintah daerah pada  tahun  2016  sampai  dengan  2018,  namun  di  tahun  2019  mengalami  penurunan  persentase realisasi dan anggaran belanja modal  yang  sangat signifikan sebesar 41% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 sebesar 43%.  Walaupun Anggaran dapat digunakan sebagai alat  motivasi  dengan  menjadikan  nilai-nilai  nominal  yang  tercantum  sebagai  target  pencapaian akan tetapi anggaran juga menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya, Dapat dilihat pada tahun 2019 hingga 2020 realisasi belanja modal mengalami penurunan yang menunjukkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kekayaan daerah.
Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah mengungkap beberapa determinan. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk.,(2016) semakin meningkatnya alokasi belanja modal maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah.  Sari  dkk.,  (2020:223)  Mengatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  belanja  modal  secara parsial  berdampak  secara  relevan  ke  Kinerja  Keuangan  di  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Utara.  Penelitian  yang  dilakukan  Sari  dan  Mustanda,  (2019:4782),  Mulyani  dan Wibowo, (2017:65) dan Leki dkk., (2018:168) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  keuangan.  Artinya  belanja  modal  rendah  maka  rasio  efisiensi  yang  dihasilkan tinggi, hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan baik. Sedangkan penelitian  yang dilakukan oleh  Antari  dan  Sedana,  (2018:1106)  menemukan  hasil  yang  berbeda  bahwa  belanja  modal berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Bali, sejalan  dengan  penelitian  Fernandes  dan  Putri,  (2022:206),  Darwanis  dan  Saputra,  (2014:194), Nugroho  dan  Rohman,  (2012:11)  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  negatif  atau  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
pemerintah  daerah  tersebut  belum  sepenuhnya  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya.
Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  bernilai  positif  dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami  peningkatan, maupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP ( Gross Domestic Product ) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan produktivditas nasional dengan  dana  investasi  dalam  maksimalisasi  total  produksi  dapat  mendorong  tingkat  laju pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Holung dkk., (2021) perbedaan dari penelitian sebelumnya  adalah pada penelitian ini variabel kemandirian keuangan, belanja modal sebagai variabel indepeden dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi sedangkan dalam penelitian sebelumnya belum menggunakan variabel moderasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.
Mengacu pada realisasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata masih  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggarannya,  dimana  Pendapatan  Asli daerah  belum  mampu  untuk  menutupi  total  belanja  daerahnya  dan  Peningkatan  belanja  modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu kemandirian daerah akan terwujud bila kemampuan keuangan  atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan asli  daerah  semakin  membaik  adapun  daerah  yang  masih  kekurangan  akan  diberikan  bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat berbagai sumber potensial pendapatan asli daerah menjadi  indikator  bagi  pengukuran  tingkat  kemampuan  dan  kemandirian  daerah  itu  sendiri. Melihat  fenomena  yang  terjadi  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  “Pengaruh  Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi Studi pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan”.

## B.  METODE
Penelitian dilakukan pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2020  dengan  jumlah  observasi  sebanyak  120  unit  analisis  (24  x  5  tahun).  Metode

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh/ sensus terhadap seluruh populasi agar kesimpulan yang diambil dapat lebih menggambarkan karakteristik elemen populasi yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan optimalisasi  perencanaan  anggaran  di  masa  mendatang  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di  Sulawesi  Selatan,  yang  terdiri  dari  24  kabupaten/kota  untuk  tahun  2016  sampai  2020. Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi menjadi sampel yaitu  berjumlah  120  sampel.  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  atau subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan  Sugiyono  (2019).  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  periode 2016-2020 yang berjumlah 24 Kabupaten/Kota.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Statistik  deskriptif  merupakan  gambaran  jawaban  responden  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  simpangan  baku  (standard deviation)  yang  disajikan  dalam  tabel masing-masing  variabel  eksogen,  moderasi, dan  variabel endogen.  Hasil  analisis  deskriptif  dari  variabel-variabel  yang  diteliti  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic KK 120 0,052 0,799 0,17165 0,011004 0,120543 BM 120 0,085 0,365 0,22380 0,005383 0,058969 KK1 120 0,040 0,391 0,11746 0,005315 0,058224 Valid N ( listwise ) 120
Berdasarkan hasil statistic deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kemandirian keuangan memiliki nilai terendah 0,52 dan nilai tertinggi 0,799 dengan nilai rata-rata 0,17165 serta nilai standar deviasi 0,011004. Belanja modal memiliki nilai terendah 0,085, nilai tertinggi 0,365 dengan  nilai  rata-rata  0,22380  dan  standar  deviasi  0,058969.  Kinerja  Keuangan  memiliki  nilai
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
minimum sebesar 0,040 nilai maximum sebesar 0,391, nilai rata-rata sebesar 0,11746 dan nilai standar deviasi 0,058224.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Tujuan  dari  uji  normalitas  mengetahui  apakah  data  berdistribusi  normal  atau  tidak. Berdasarkan pada uji normalitas dengan pendekatan Kolmogorov  Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 2. Uji Normalitas
Dari  hasil  output  di atas  dilihat  bahwa  nilai  KS  sebesar  0,061  dan  Asymp.  Sig  (2-tailed) sebesar  0,200  dengan  level  Significant  sebesar  5%  sehingga  dapat  kesimpulan  bahwa  data terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikoloniearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independent).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  independen.  Uji  asumsi  multikoloniearitas  dapat  dilakukan  dengan menghitung nilai toleransi dan nilai VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai tolerance >0.10 dan VIF <10, maka dapat di simpulkan tidak terdapat multikoloniearitas, begitu juga sebaliknya yaitu nilai  tiplerance  <0,10  dan  VIF  >10,  maka  dapat  disimpulkan terdapat  multikoloniearitas.  Hasil penelitian yang baik menunjukkan tidak terjadi multikoloniearitas pada hasil penelitian. Hasil uji asumsi multikoloniearitas pada penelitian ini terjadi pada tabel berikut.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 120 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,01098097 Most Extreme Differences Absolute 0,061 Positive 0,061 Negative -0,037 Test Statistic 0,061 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 c,d
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 ( Constant ) 0,025 0,004 5,741 0,000 KK 0,476 0,008 0,985 56,273 0,000 0,992 1,008 BM 0,048 0,017 0,048 2,756 0,007 0,992 1,008
a. Dependent Variable: KK1
Output  di  atas  mengatakan  bahwa  variabel  independen  tidak  memiliki  korelasi  dengan variabel  independen  lainnya,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  tabel coefficients  memiliki  nilai  tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 yaitu Kemandirian Keuangan memiliki nilai tolerance sebesar 0,992 dan nilai VIF sebesar 1,008. Belanja modal memilik nilai tolerance sebesar 0,992 dan nilai VIF sebesar 1,008. Sehingga diasumsikan data dalam pengujian ini tidak terkena multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  penyimpangan  asumsi klasik autokorelasi atau korelasi yang terjadi antara residual pada saat pengamatan lain pada model regresi. Penelitian  ini menggunakan alat uji autokorelasi yaitu uji Run-test. Uji Run-test adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Berikut adalah hasil uji Run-test untuk data pada penelitian ini.
Table 4. Uji Autokorelasi
Runs Test Unstandardized Residual Test Value a -0,00051 Cases < Test Value 60 Cases >= Test Value 60 Total Cases 120 Number of Runs 53 Z -1,467 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,142
Hasil pengujian di atas dapat diasumsikan bahwa tidak ada autokorelasi pada pengujian ini dapat dilihat dari significant sebesar 0,142 > 5%.
4. Uji Heteroskedastiisitas

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
Uji  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Glesjer.  Uji  glesjer dilakukan  dengan  cara  meregresi  nilai  absolut  residual  dari  model  yang  diestimasi  terhadap variabel independen. Adapun kriteria dalam uji ini yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka  tidak  ada  heteroskedastisitas  antara  variabel  independen  terhadap  nilai  absolut  residual. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas:
Tabel 5. Uji Heteroskedastiisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) ,082 ,019 4,354 ,000 KK ,009 ,007 ,113 1,228 ,222 BM -,034 ,060 -,052 -,567 ,572

## a. Dependent Variable: ABS_RES
Berdasarkan  hasil  dari  output  di  atas  nilai  significant  untuk  constant  sebesar  0,000. Kemandirian keuangan sebesar 0,222. Belanja modal sebesar 0,72. dapat disimpulkan bahwa nilai sig > 5% maka data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas.

## 1. Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 0,025 0,004 5,741 0,000 KK 0,476 0,008 0,985  56,273 0,000 BM 0,048 0,017 0,048 2,756 0,007
KK1 = 0,025 +  0,476  + 0,048 + e
Persamaan regresi di atas dapat diketahui angka koefisien menunjukkan sebagai berikut:
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
1) Konstanta  sebesar  0,025  menyatakan  bahwa  apabila  variabel  independen  dianggap konstan maka kinerja keuangan adalah 0,025.
2) Koefisien kemandirian keuangan (X1) mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan  yaitu  sebesar  0,476  yang  berarti  jika  terdapat  kenaikan  1%  kemandirian keuangan akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,476.
3) Koefisien belanja modal (X2) mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan yaitu  sebesar  0,048  yang  berarti  jika  terdapat  kenaikan  1%  belanja  modal  akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,048.
Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda Moderasi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 0,120 0,006 20,327 0,000 Moderasi 1 4,919 0,372 0,897 13,213 0,000 Moderasi 2 -3,640 0,443 -0,557 -8,209 0,000

## KK1 = 0,120 + 4,919 + (– 3,640) + e
1) Konstanta  sebesar  0,120  menyatakan  bahwa  apabila  variabel  independen  dianggap konstan maka kinerja keuangan adalah 0,120.
2) Koefisien reputasi model moderasi X1  mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan  yaitu  sebesar  4,919  yang  berarti  jika  terdapat  kenaikan  1%  kemandirian keuangan akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 4,919.
3) Koefisien reputasi model moderasi X2 mempunyai hubungan negatif dengan kinerja keuangan yaitu sebesar -3,640 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% reputasi belanja modal akan menurunkan kinerja keuangan sebesar -3,640.

## D.  PEMBAHASAN
Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh  Positif  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  hipotesis  1  yang  diajukan  diterima.  Dengan demikian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Kemandirian  Keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka kinerja

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya  kemandirian  daerah.  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  menggali  sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek  keuangan  diharapkan  bisa  melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.
Kemandirian  keuangan  daerah  mengindikasikan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.
Penelitian ini sesuai dengan teori goal setting dimana teori ini menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan pestasi kerja (kinerja), yang diikuti  dengan  kemampuan  dan  keterampilan  kerja.  Dengan  pendekatan goal  setting  theory ,  laporan keuangan  pemerintah  daerah  diasumsikan  sebagai  tujuan  pemerintah  daerah,  sedangkan  variabel kemandirian keuangan adalah sebagai faktor penentu. faktor-faktor ini sangat baik diterapkan di instansi sehingga tujuan kemandirian keuangan pemerintah daerah tercapai.
Kemandirian keuangan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.  Semakin  tinggi  kemandirian  keuangan,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli  daerah.  Semakin  tinggi masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan  bahwa  timgkat  kesejahteraan masyarakat  semakin  tinggi.  Semakin  tinggi  PAD  maka  akan  menambah  dana  pemerintah  daerah  yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, semakin mandirinya suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengelola sumber daya dan potensi-potensi daerahnya secara ekonomis.
Hasil penelitian ini juga sesuai dangan teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki yang menyebutkan bahwa “semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi”, dalam kemandirian keuangan, pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Kondisi ini memotivasi Pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah baik pajak  daerah  maupun  retribusi  daerah  sehingga  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  meningkat.  Hal  ini mengindikasikan bahwa kondisi Kemandirian keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anynda dan Hermando, (2021) mengungkapkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

## Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  yang  digunakan  sebagai  investasi  untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya belanja modal, maka semakin tinggi kinerja  keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka  memberikan  palayanan  kepada  masyarakat  yang  manfaatnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.
Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori Goal setting , menjelaskan bahwa penetapan  tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan pestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan  kemampuan  dan  keterampilan  kerja.  Dengan  pendekatan goal  setting  theory ,  laporan  keuangan pemerintah  daerah  diasumsikan  sebagai  tujuan  pemerintah  daerah,  sedangkan  variabel  belanja  modal adalah  sebagai  faktor  penentu.  Jika  faktor-faktor  ini  secara  baik  diterapkan  di  instansi  maka  tujuan pemerintah daerah akan tercapai.
Dalam penelitian ini belanja modal yang dialokasikan pemerintah mampu menarik motivasi publik untuk  berkontribusi  dalam  pembangunan.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kenyataan  Pemerintah  Daerah dengan  semakin  meningkatnya  alokasi  belanja  modal,  maka  semakin  tinggi  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  rangka  memberikan  palayanan  kepada  masyarakat  yang  manfaatnya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan  efisiensi  diberbagai  sektor  dan  produktivitas  masyarakat  menjadi  semakin  tinggi  dan  pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Hal ini yang menyebabkan belanja modal secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  Tahir  dkk.,  (2019)  yang  membuktikan  bahwa  belanja  modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kota Makassar. Andirfa dkk., (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten atau kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan  Badjra dkk., (2017),  Sari dkk., (2020), dan  Amrozi,  (2016)  yaitu  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah.
Pertumbuhan  Ekonomi  Memoderasi  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  terhadap  Kinerja Keuangan.
Pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat  memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
Hasil  signifikasi  sebesar  0,000  yang  berarti  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memoderasi  kemandirian keuangan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah.  dalam  goal  setting  theory  atau  teori  penetapan  tujuan mempunyai  empat  mekanisme  dalam  memotivasi  individu  untuk  mencapai  kinerja.  Pertama,  penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, tujuan  dapat  membantu  mengatur  usaha  yang  diberikan  oleh  individu  untuk  mencapai  tujuan.  Ketiga, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja individu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  aktivitas  berbagai  kegiatan  ekonomi  yang  terjadi  dalam kehidupan perekonomian pemrintah daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir  memberi  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  pemerintahan maupun  pembangunan  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Artinya  peningkatan  maupun penurunan  nilai perekonomian Kabupaten atau Kota dari tahun  ke  tahun dalam 5 tahun terakhir mampu mengurangi  tingkat  ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerahnya  terhadap  bantuan  keuangan  dari pemerintah pusat.
Hasil  interaksi  antara  kemandirian  keuangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  bertanda  positif  dan signifikan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bersifat quasi moderasi (moderasi semu) artinya  variabel  pertumbuhan  ekonomi  selain  sebagai  variabel  moderasi  juga  sebagai  prediktor.  Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Nur’ainy  dkk.,  (2013)  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota di jawa barat. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu  tujuan  penting  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat. Disisi lain, temuan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Tolosang, (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Kota Tomohon.

## Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  hipotesis  4  yang  diajukan  ditolak.  Teori pertumbuhan ekonomi neo klask menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Dari teori pertumbuhan ekonomi diatas, sehingga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh  belanja modal terhadap  kinerja  keuangan  provinsi  Sulawesi  selatan.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjadi  acuan  utama dalam  proses  penyusunan  APBD  dan  alokasi  belanja  modal,  tetapi  ada  sejumlah  faktor  tertentu  yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.

## Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi
Penelitian  yang  dilakukan  Sari  dkk.,  (2017)  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten atau  kota Bali.  Nurzen, (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  kabupaten/  kota  jawa  timur.  Hasil  ini  tidak  sejalan dengan  Penelitan  yang  dilakuka  Aryani  dan  Hari,  (2019)  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota Sumatera Selatan. Wertianti dan Dwirandra, (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Kota Provinsi Bali.

## E.  KESIMPULAN
Berbasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh kemandirian keuangan dan  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  moderasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Terdapat  pengaruh  antara  kemandirian  keuangan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi  Sulawesi  selatan.  Adanya  pengaruh  positif  antara  kemandirian  keuangan  terhadap  kinerja keuangan  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  kemandirian  keuangan  maka  akan  semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi selatan.
Adanya pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi selatan. Adanya  pengaruh  positif  antara  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  nilai  belanja  modal  maka  akan  semakin  membantu  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi selatan.
Pengaruh kemandirian  keuangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan  ekonomi sebagai  variabel  moderasi.  Interaksi  antara  kemandirian  keuangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  bertanda positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  menunjukkan  bahwa  kenaikan pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  mempengaruhi  kemandirian  keuangan  daerah  dan  hal  ini  mengandung makna bahwa aktivitas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan perekonomian pemrintah daerah  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Sulawesi  selatan  dalam  5  tahun  terakhir  memberi  pengaruh  yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam pemerintahan maupun pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Interaksi  antara  belanja  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi  bertanda  negatif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjadi  acuan  utama  dalam proses  penyusunan  APBD  dan  alokasi  belanja  modal,  tetapi  ada  sejumlah  faktor  tertentu  yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi

## DAFTAR PUSTAKA
Amrozi, A. I. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi , 1(1): 1–12.
Andirfa, M., Basri, H., dan Majid, M. S. A. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 5(3): 30–38.
Antari,  N.  P.  G.  S.,  dan  Sedana,  I.  B.  P.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-Jurnal  Manajemen  Unud ,  7(2): 1080–1110.
Anynda, N. S., dan Hermando, S. B. 2021. Pengaruh kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmu dan riset akuntansi , 9(10): 1–20.
Aryani,  P.  R.,  dan  Hari,  K.  K.  2019.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD,  DAU  Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Sumatera  Selatan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 24(2): 84–97.
Badjra, I. B., Mustanda, I. K., dan Abundandt, N. 2017. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan dana  Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Provinsi  Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia , 6(1): 29–40.
Badrudin, dan Rudy. 2012. Ekonomi Otonomi Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Darwanis, D., dan Saputra, R. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh). Jurnal  Dinamika  Akuntansi  dan  Bisnis ,  1(2): 183–199.
Fernandes, J., dan Putri, S. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020. Jurnal Revenue , 3(1): 198–209.
Holung, R. L., Kawung, G. M. V., dan Tumangkeng, S. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. Juenal EMBA , 9(1): 869–877.
Leki,  Y.,  T.,  N.  A.,  dan  I.,  S.  J.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18(5): 164–174.
Mahardika, I. G. N. S., dan Artini, L. G. S. 2014. Analisis Kemandrian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 3(3): 733–749.
Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . STIM YPKN.
Mulyani,  S.,  dan  Wibowo,  H.  2017.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Intergovernmental  revenue  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). Kompartemen , 15(2): 35–43. Nugroho, F., dan Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal Of Accounting , 1(2): 1–14.
Pengaruh Kemandirian Keuangan dan  Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

## Sebagai Variabel Moderasi
Nur’ainy,  R.,  Desfitrina,  dan  Utomo,  R.  B.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Jawa Barat. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 5(7): 8–9.
Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Ilmu dan Riset Akuntansi , 5(4): 1–16.
Presiden  Republik  Indonesia  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Sari,  D.  G.  Y.  A.,  Kepramareni,  P.,  dan  Novitasari,  N.  L.  G.  2017.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Se-Bali. Jurnal  Krisna ,  9(1): 15–29.
Sari, N. M. D. P., dan Mustanda, I. K. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen , 8(8): 4759–4787.
Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., dan Banjarnahor, W. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbagan Terhadap Kinerja Keuangan. Journal of Economic, Business and Accounting , 4(1): 219–223.
Suci,  S.  C.,  dan  Asmara,  A.  2014.  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pembangunan , 3(1): 8–22.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta. Tahir,  I.,  Mas’ud,  M.,  dan  Plyriadi,  A.  2019.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Makassar. Jurnal Riset Bisnis , 93(1): 66–74.
Tolosang, K. D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 18(3): 79–92.
Wardani,  P.  R.  O.,  dan  Sutrisna,  I.  K.  2019.  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. E- Jurnal EP Unud , 8(6): 1361–1389.
Wertianti, I. G. A. G., dan Dwirandra, A. A. N. B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi , 4(3): 567–584.