Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 116
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 31th January 2021 Accepted 23th Febuary 2021 Published 11th March 2021
10.35472/jsat.v5i1.409

## Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera
Baiq Rindang Aprildahani * , Chrisna Trie Hadi Permana,  Surya Tri Esthi Wira Hutama
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera
* Corresponding E-mail: rindang.aprildahani@pwk.itera.ac.id
Abstract : The  stream  of  sustainable  city-region  pinpoints  the  need  to  build  an  enhanced  life  support  system.  While  it  is expected  to  provide  adequate  foods  for  the  current  and  future  generation,  the  agriculture  sector  is,  nevertheless,  facing  a challenge to sustain amidst the current massive urban sprawl. The study presents a case study of Western Indonesia, which is considered as one of the vast growing regions. The growth of urban centres creates a centrifugal force, resulting in a leapfrog development towards the outskirts, which usually causes the loss of prime agricultural lands. Existing planning documents were also unable to control the sprawling phenomenon, which impact at the current setback of farmers’ well -being. Previous studies show  that  the  ability  of  peri-urban  agriculture  to  accommodate  self-provision  of  food  and  to  ensure  adequate  income  for farmers appear as the most prominent motivation which encourage farmers to stay engaged in farming sectors (Adrianto et al., 2013). Overall, this study uses qualitative analysis to investigate opportunities to preserve agriculture land by find out the requirement  of  agriculture  land for  farmer’s  well  being .  This  research comparing  the  minimum  wage  of  each  province  in Sumatera and the income of farmers from agricultural production, so it is known that farmers on the island of Sumatra must have an average land area of 0.85 hectares to achieve welfare.
Keywords: Requirement of land, F armer’s well -being,  Agriculture land, Paddy fields
Abstrak: Teori wilayah kota yang berkelanjutan menunjukkan kebutuhan  untuk membangun sistem pendukung kehidupan yang lebih baik. Meskipun diharapkan dapat menyediakan pangan yang cukup untuk generasi saat ini dan masa depan, sektor pertanian  menghadapi  tantangan  untuk  bertahan  di  tengah  masifnya  urban  sprawl.  Penelitian  ini  menyajikan  studi  kasus Indonesia  bagian  barat  yang  dianggap  sebagai  salah  satu  daerah  berkembang  yang  sangat  luas.  Pertumbuhan  pusat-pusat perkotaan  gaya  sentrifugal  ditandai  dengan  perkembangan  pesat  menuju  pinggiran  yang  menyebabkan  hilangnya  lahan pertanian.  Dokumen  perencanaan  yang  ada  tidak  dapat  mengendalikan  fenomena  sprawl  tersebut  yang  berdampak  pada menurunnya kesejahteraan petani. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan pertanian pinggiran kota untuk mengakomodasi kebutuhan pangan sendiri dan memastikan pendapatan yang memadai bagi petani muncul sebagai motivasi yang paling mendorong petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian (Adrianto et al., 2013). Secara keseluruhan, studi ini menggunakan  analisis  kualitatif  untuk  mengetahui  peluang  pelestarian  lahan  pertanian  dengan  mengetahui  kebutuhan  luas lahan  minimum  untuk  petani  mendapatkan  kesejahteraan.  Penelitian  ini  membandingkan  antara  upah  minimum  setiap provinsi  di  Sumatera  dan  pendapatan  petani  dari  produksi  hasil  pertanian  yang  sehingga  diketahui  bahwa  petani  di  Pulau Sumatera harus memiliki rata-rata luas lahan 0,85 Ha untuk mencapai kesejahteraan.
Kata Kunci : Kebutuhan lahan, Kesejahteraan petani, Lahan pertanian, Lahan padi
Open Access

## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 117
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).

## Pendahuluan
Fakta  bahwa  sebagian  besar  kaum  miskin  dunia  tinggal  di daerah pedesaan terkait dengan petani yang tidak memiliki tanah. Saat ini, kesejahteraan petani menjadi sorotan dalam perkembangan pertanian global. Mayoritas negara di bagian dunia  utara  memiliki  standar  kehidupan  ekonomi  yang relatif  lebih  tinggi,  petani  tanpa  lahan  dan  subsistem  (juga populer  disebut  petani  kecil)  masih  menghadapi  kesulitan [1].  Mereka  terjebak  dalam  jaringan  yang  terbatas, kurangnya  inovasi,  dan  sedikit  daya  tawar  dalam  rantai pasokan  makanan,  karena  mereka  biasanya  merupakan bisnis  keluarga,  hanya  memiliki  sedikit  aset,  dan  lambat dalam kemajuan teknologi  [1][2]. Di Eropa Timur misalnya, untuk  peternakan  penggembalaan,  total  luas  yang dibutuhkan  untuk  memastikan  pendapatan  minimum  bagi kesejahteraan  petani  adalah  53,7  ha,  sedangkan  untuk pertanian  tanaman  lapangan,  total  luas  yang  dibutuhkan adalah 65 ha [3]. Kondisi ini didasarkan pada rata-rata tanah yang dimiliki/ disewakan oleh para petani di negara-negara Eropa,  termasuk  lebih  dari  50  ha  di  negara-negara  yang lebih  maju  seperti  Denmark,  Luxembourg,  Prancis,  dan Inggris;  dan  kurang  dari  5  ha  di  lebih  banyak  negara berkembang seperti Malta, Rumania, Siprus, dan Yunani [3].
Situasinya  serupa,  bahkan  lebih  menantang  di  bagian selatan  dunia,  di  mana  mayoritas  negaranya  dikategorikan sebagai  masih  berkembang  dan  miskin  [4].  Tidak  hanya gagal  mengembangkan  kapasitas  jaringan  dan  inovasi, banyak  petani  juga  menghadapi  kesulitan  akibat  kebijakan ekonomi  yang  tidak  mendukung,  persaingan  terbuka  dari industri  pertanian  dan  pengolahan  modern,  dan  tertekan oleh implikasi pembangunan perkotaan seperti transformasi struktural,  urbanisasi,  dan  perumahan  pinggiran  kota. ekspansi  [5].  Oleh  karena  itu,  banyak  petani  yang  terus menerus  kehilangan  tanahnya  dan  berjuang  untuk memenuhi kebutuhan dasar demi kesejahteraan keluarganya [4][6].
Rata-rata tanah yang dimiliki / disewa oleh petani di bagian selatan dunia jauh lebih rendah, yaitu sekitar 1 ha. Di India, banyak  petani  hanya  memiliki  rata-rata  luas  lahan  0,8  ha, situasi  ini  berlaku  untuk  tanaman  dan  peternakan  [7].  Di Thailand, meski rata-rata lahan yang dimiliki petani, diukur dari  proporsi  lahan  pertanian  per  rumah  tangga  petani menurut  FAO,  rata-rata  bisa  mencapai  4  ha,  namun faktanya  menunjukkan  bahwa  banyak  petani  sebenarnya hanya  memiliki  kurang  dari  1  ha  [8].  Lebih  buruk  lagi  di Indonesia, rata-rata kepemilikan petani kurang dari 0,5  ha, terdiri  dari  sekitar  16%  petani  dengan  kurang  dari  0,1  ha
dan  40%  petani  dengan  kepemilikan  lahan  antara  0,1-0,5 menurut  sensus  pertanian  tahun  2013  [9].  Keadaan  ini terutama terjadi pada pertanian tanaman [10].
Meskipun masalah perluasan dan perluasan perkotaan telah berlangsung  selama  lebih  dari  dua  dekade,  pendekatan perencanaan  untuk  memberikan  solusi  yang  efektif  bagi pembangunan  pinggiran  kota  yang  berkelanjutan  tetap menjadi  tantangan  yang  membuat  sektor  pertanian  terus menerus dicermati. Banyak ahli menilai kebijakan yang ada belum  matang  namun  belum  menghasilkan  dampak  positif yang  menjamin  keseimbangan  antara  perkotaan  dan pedesaan  serta  sektor  pertanian  dan  industri  di  banyak wilayah  perkotaan  di  seluruh  dunia  [5].  Berbagai  konsep perencanaan  kota  diperkenalkan  sebagai  pendekatan  yang diinginkan  untuk  mengontrol  perluasan  dan  perluasan  di banyak  kota,  termasuk  konsep  kota  padat,  penahanan perkotaan,  dan  jalur  hijau  perkotaan,  tetapi  tidak  satupun dari  mereka  menunjukkan  hasil  yang  efektif  dalam  jangka panjang [11]. Ekspansi dan perluasan perkotaan tampaknya berjalan  lebih  cepat  daripada  inovasi  pembuat  kebijakan dan perencana. Pertumbuhan pusat-pusat kota secara terus menerus menciptakan gaya sentrifugal yang mengakibatkan perkembangan pesat menuju pinggiran kota, yang biasanya menyebabkan  hilangnya  lahan  pertanian  utama  dan memperburuk  kemunduran  kesejahteraan  petani  saat  ini. Situasi  ini  bahkan  lebih  sulit  di  negara  berkembang, termasuk Indonesia [5].
Kesejahteraan  dikaitkan  dengan  proses  dinamis  manusia dalam mempertahankan kehidupan dan perkembangannya. Ini  multidimensi,  memungkinkan  indikator  seperti  tingkat pendapatan,  aset  dan  kekayaan,  status  sosial  dan kekuasaan,  serta  pengetahuan  dan  kreativitas,  sebagai penentu  utama  [1][12].  Indikator  utamanya  bervariasi, bergantung pada standar hidup negara secara keseluruhan. Di  negara  yang  lebih  maju,  sosial,  soft  skill,  dan  sistem pendidikan  memegang  peranan  penting,  sedangkan  di negara  berkembang,  apalagi  negara  terbelakang,  aspek esensial  seperti  kondisi  ekonomi,  aset,  infrastruktur,  dan akses  kredit  menjadi  faktor  krusial  kesejahteraan.  Melihat kasus  India,  misalnya,  tingkat  kesejahteraan  petani ditentukan oleh pendapatan harian mereka dan akses kredit ke lembaga keuangan formal [13]. Di Ghana, kesejahteraan petani  terkait  erat  dengan  kepemilikan  ukuran  lahan  dan jaringan  bisnis  petani  [14].  Di  Cina,  dalam  perspektif  yang sedikit berbeda, banyak penelitian yang menekankan akses ke  kemajuan  teknologi  (termasuk  TIK)  dan  peningkatan pengetahuan  sebagai  salah  satu  faktor  terpenting  untuk kesejahteraan  petani  [15].  Sedangkan  di  Asia  Tenggara,
e-ISSN: 2581-0545
Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera
seperti  Thailand  dan  Indonesia,  tingkat  kesejahteraan petani masih dipengaruhi oleh ketersediaan lahan tanaman, stabilitas  pasar  pertanian,  dan  akses  infrastruktur  dasar [16][17].
Makalah  kami  beralih  ke  wacana  seputar  kesejahteraan petani dari perspektif ketersediaan lahan untuk kepemilikan dan  persewaan,  karena  ini  diakui  sebagai  persyaratan esensial dasar untuk kesejahteraan petani di banyak tempat di  dunia  [12].  Organisasi  Pangan  dan  Pertanian  Dunia menyoroti  kemampuan  petani  untuk  memastikan  lahan tanaman  mereka  tersedia  dan  produktif  dalam  jangka panjang  memengaruhi  kualitas  hidup  mereka  [4].  Hal  ini terutama  terjadi  di  daerah  yang  teknologi  dan pengetahuannya  masih  kurang  [2][18].  Semakin  banyak petani mempertahankan lahan pertanian dengan kepemilikan  atau  sewa,  semakin  banyak  pendapatan  yang bisa  didapat.  Hubungan  ini  disebabkan  oleh  sifat  produksi tradisional.  Produksi  tradisional  mengacu  pada  kegiatan bercocok  tanam  yang  bersifat  konvensional,  semata-mata bergantung  pada  luas  areal  tanaman,  dan  ketersediaan prasarana  pendukung.  Mekanisme  produksi  mereka berfokus  pada  intensifikasi  pertanian,  tumpang  sari,  rotasi tanaman,  dan  tutupan  tanaman  [19].  Dalam  hal  ini,  petani dapat  memperluas  lahannya  dan  menjadi  lebih  kuat. Mereka  mengalihkan  peran  mereka  dari  pekerja  menjadi pemilik tanah untuk rekan kerja, kerabat, atau orang-orang di  sekitarnya.  Mereka  juga  memperoleh  lebih  banyak penghasilan  dan  hidup  dalam  kondisi  yang  lebih  baik [16][20].
Kebijakan terkait sektor pertanian  pada sepuluh provinsi di Pulau  Sumatera  sebagian  besar  berpedoman  pada Kebijakan  Nasional  Indonesia.  Dalam  periode  saat  ini, misalnya, kebijakan tata ruang dan pembangunan pertanian belum  sepenuhnya  terintegrasi,  sehingga  menyebabkan banyak keputusan yang kontradiktif baik di tingkat nasional maupun lokal dalam penyusunan rencana tata ruang untuk infrastruktur  perkotaan  dan  lahan  pertanian  [21].  Undang- Undang Nomor 41  Tahun 2009 tentang Kebijakan Nasional Lahan Pertanian Berkelanjutan [22] yang mengatur tentang niat  untuk  mengembangkan  lahan  pertanian  berkelanjutan terus mendapat banyak tantangan, bahkan dari para petani sendiri. Banyak petani yang memutuskan untuk melepaskan tanahnya  karena  alasan  ekonomi,  dan  oleh  karena  itu, mereka  menjadi  aktor  sebenarnya  yang  menentukan konversi  lahan  pertanian  menjadi  fungsi  perkotaan.  Sulit bagi  pemerintah  dan  perencana  untuk  mengontrol keputusan  petani,  sementara  pada  saat  yang  sama,  baik pemerintah  maupun  perencana  tidak  dapat  memberikan insentif  yang  cukup  bagi  mereka.  Penelitian  sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan pertanian pinggiran kota
untuk  mengakomodasi  kebutuhan  pangan  sendiri  dan memastikan pendapatan yang memadai bagi petani muncul sebagai  motivasi  paling  menonjol  yang  mendorong  petani untuk tetap bergerak di sektor pertanian [23]. Penting juga bagi pengambil kebijakan dan perencana  untuk  melibatkan petani  dalam  berbagai  forum  kerjasama,  agar  mereka merasa  dimanja,  diakomodasi,  dan  didukung,  sehingga mereka bersedia untuk terus berkarya di sektor ini.
Dengan  menerapkan  metode  penelitian  kualitatif,  studi  ini bekerja  untuk  mengidentifikasi  luas  minimum  lahan pertanian  (terutama  sawah)  per  kapita  yang  harus dipertahankan  oleh  pembuat  kebijakan  dan  perencana perkotaan  untuk  memastikan  kesejahteraan  petani  secara keseluruhan.  Topik  ini  penting  karena  ketersediaan  lahan merupakan  faktor  terpenting  penentu  pendapatan  petani, selain  kualitas  lahan,  cara  bertani,  peralatan,  dan  lokasi lahan pertanian [24]. Secara teoritis, kepemilikan pertanian bisa  layak  dengan  pemiliknya  berpenghasilan  rendah.  Jika pertanian bukan lagi pekerjaan utamanya, usaha pertanian (atau  usaha)  masih  dapat  berfungsi,  memberikan  sebagian kecil  pendapatan  kepada  pemiliknya.  Namun  demikian, penelitian  ini  mengasumsikan  bahwa  pertanian  masih merupakan  pekerjaan  utama  petani,  dan  oleh  karena  itu, pemilik  berupaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya  dan keluarganya  dengan  pendapatan  yang  setidaknya  setara dengan  rata-rata  pendapatan  yang  diperoleh  rata-rata pekerja  [3].  Tanpa  pendapatan  yang  cukup,  petani cenderung  menjual  tanahnya  dan  beralih  pekerjaan  ke sektor  lain.  Bagaimanapun,  tren  perpindahan  pekerjaan seperti  itu  akan  menantang  ketahanan  sektor  pertanian dalam jangka panjang.
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  sektor  pertanian  dan petani di Indonesia Bagian Barat, Pulau Sumatera. Pulau ini memiliki  daratan  yang  sangat luas  sekitar  480.793,28  km2. Lahan  pertanian  sendiri  berupa  persawahan,  peternakan, dan  kategori  pertanian  lainnya  termasuk  yang  terluas  di pulau  ini,  dengan  luas  sekitar  22.527,74  km2  pada  tahun 2019  [25].  Luas  lahan  pertanian  telah  menyusut  sekitar 23.854,1 km2 dan situasi ini akan terus berlanjut menyusul aktivitas  ekspansi  perkotaan  besar-besaran  di  sejumlah wilayah  metropolitan  di  pulau  tersebut,  yang  meliputi  tiga besar  terbesar,  Medan  Raya,  Pekanbaru  Raya,  dan Palembang  Raya.  Namun  Sumatera  telah  lama  dianggap sebagai  salah  satu  penyumbang  komoditas  pertanian terbesar  bagi  Indonesia,  dengan  Provinsi  Lampung  dan Sumatera Selatan sebagai dua daerah sentra pertanian [26].
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 119
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

## Metode
Pada  proses  pengolahan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini akan berorientasi pada data sekunder terkait data  pertanian  di  Pulau  Sumatera.  Besar  kecilnya  lahan pertanian  yang  diperlukan  untuk  memperoleh  pendapatan minimum  bergantung  pada  jenis  produk  pertanian, spesialisasi,  dan  karakteristik  wilayah [3].  Faktor manajemen  keuangan  seperti  biaya  produksi,  hasil, pendapatan,  profitabilitas,  efisiensi  teknis  dan  skala dianggap  sebagai  penentu  sekunder  [27].  Ukuran  lahan pertanian yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan adalah  faktor  sangat  penting  [20].  Berbagai  penelitian menunjukkan  bahwa  rata-rata  lahan  pertanian  yang diperlukan untuk kesejahteraan petani bersifat kontekstual.
Berkenaan  dengan  upaya  memahami  kesejahteraan petani,  maka  dilakukan  studi  melalui  faktor  kuncinya yaitu  kepemilikan  tanah.  Tujuan  keseluruhan  adalah untuk  mengidentifikasi  luas  lahan  pertanian  yang diperlukan  untuk  memperoleh  pendapatan  minimum bagi  kesejahteraan  petani,  dengan  melihat  studi  kasus di  Pulau  Sumatera.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut, terdapat  tahapan  kajian  yang  dilakukan.  Pertama dengan mengidentifikasi nilai produksi sektor pertanian yang  fokus  pada  kasus  pertanian  tanaman  pangan, yaitu padi. Kedua dengan mengidentifikasi pengukuran kesejahteraan  secara  keseluruhan  di  wilayah  tersebut. Terakhir dengan melakukan analisis kebutuhan minimal lahan  pertanian  (khususnya  sawah)  yang  mampu menjamin  kesejahteraan  petani  pada  sepuluh  provinsi di  Pulau  Sumatera.  Penelitian  ini  secara  keseluruhan menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan data sekunder,  terutama  dari  Badan  Pusat  Statistik.  Oleh karena  itu,  akan  diketahui  rata-rata  kepemilikan  luas lahan,  upah  minimum  dan  kebutuhan  lahan  pertanian untuk  mencapai  kesejahteraan  petani  di  Pulau Sumatera.

## Hasil dan Diskusi

## 1. Nilai Produksi Padi
Produksi  padi  di  Pulau  Sumatera  termasuk  tinggi  apalagi Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sebagai  dua  dari  delapan  provinsi  lumbung  padi  Indonesia [25].  Tabel  1  menunjukkan  detail  luas  lahan,  produksi  dan produktivitas padi di Pulau Sumatera menurut provinsi pada tahun  2018  dan  2019.  Angka  produktivitas  usaha  tanaman padi  merupakan  salah  satu  faktor  pertimbangan  yang berperan  dalam  menentukan  kebutuhan  lahan  bagi
kesejahteraan  petani.  Berdasarkan  tabel  1,  rata-rata produktivitas padi di Pulau Sumatera sebesar 43.61 Ku/Ha. Produktivitas tanaman padi paling tinggi berada di Provinsi Naggroe  Aceh  Darussalam,  sedangkan  produktivitas  paling rendah  berada  di  Provinsi  Bangka  Belitung.  Jika  dinilai  dari angka  produktivitas  pertanian  saja,  dapat  dimungkinkan bahwa  Provinsi  Naggraoe  Aceh  Darussalam  akan membutuhkan  luas  lahan  lebih  sedikit  untuk  mencapai standar kebutuhan lahan bagi kesejahteraan petani.
Gambar 1. Distribusi Produktivitas Padi di Pulau Sumatera (Kg/Ha)
Tabel 1. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2018 dan 2019
Provinsi Luas Lahan (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (ton) Aceh 310 012,46 55,30 1 714 437,60 Sumatera Utara 413 141,24 50,32 2 078 901,59 Sumatera Barat 311 671,23 47,58 1 482 996,01 Riau 63 142,04 36,56 230 873,97 Jambi 69 536,06 44,57 309 932,68 Sumatera Selatan 539 316,52 48,27 2 603 396,24 Bengkulu 64 406,86 46,03 296 472,07 Lampung 464 103,42 46,63 2 164 089,33 Kep. Bangka Belitung 17 087,81 28,56 48 805,68 Kep. Riau 356,27 32,30 1 150,80 Sumber: Executive Summary of Rice Harvest and Production Areas in Indonesia, 2019 [25]
e-ISSN: 2581-0545
Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera
Nilai produksi padi tersebut bagi petani setelah dirupiahkan ternyata  jauh  dari  harapan.  Tabel  2.  menunjukkan  rincian nilai  produksi  dan  biaya  produksi  per  musim  tanam  per hektar  budidaya  tanaman  padi  Tahun  2017.  Ongkos/biaya Produksi adalah total biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas padi per musim tanam. Total  ongkos  tersebut  hanya  mencakup  kegiatan  produksi hingga  kualitas  standar  (tidak  termasuk    kegiatan    pasca panen)  dan  sudah  memasukan  perkiraan  sewa  lahan  milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas  sewa,  perkiraan  upah  pekerja  tidak dibayar/keluarga,  dan    perkiraan    bunga    kredit    modal sendiri/bebas  bunga  yang  dihitung  dengan  cara  imputasi. Data  dalam  table  tersebut  didapatkan  dari  hasil  Survei Struktur Ongkos Padi/Palawija yang dilakukan di 34 provinsi di  Indonesia  dan  survei  dilaksanakan  melalui  wawancara terhadap  165.885  sampel  rumah  tangga.  Total  biaya produksi  padi  per  musim  tanam  per  hektar  luas  panen untuk padi sawah sebesar 73% dan padi ladang sebesar 79% dari  total  nilai  produksi.  Komponen  biaya  produksi  usaha tanaman  padi  yang  terbesar  adalah  upah  pekerja  dan  jasa pertanian.  Selain  itu,  komponen  biaya  produksi  yang  juga relatif  besar  adalah  pengeluaran  untuk  sewa  lahan  dan pupuk. Sementara itu, nilai pendapatan bersih produksi per hektar per musim tanam untuk sebesar padi sawah sebesar 27% dan  padi ladang sebesar 21% dari total nilai produksi. Jika  dirata-ratakan  dari  nilai  pendapatan  bersih  produksi padi  sawah  dan  padi  ladang,  didapatkan  persentase keuntangan  usaha  tanaman  padi  adalah  24%  dan persentase biaya produksi tanaman padi adalah 76%.

## Tabel  2.  Nilai  Produksi  dan  Biaya  Produksi  Padi  Per  Musim  Tanam  Per Hektar Tahun 2017
Deskrifsi Padi Sawah Padi Ladang Nilai (000 rupiahs) % Nilai (000 rupiahs) % A. Produksi 18,514.8 4 100 10,739.79 100 1. Utama 18,437.6 5 99.58 10,600.49 98.70 2. Ikutan 77.19 0.42 139.30 1.30 B. Ongkos Produksi 13,559.3 0 73 8,455.71 79 1. Bibit/Benih 514.36 3.79 401.96 4.75 2. Pupuk 1,278.00 9.43 710.59 8.40 3. Pestisida 569.55 4.20 296.59 3.51 4. Tenaga kerja dan Jasa Pertanian 6,615.19 48.79 5,074.31 60.01 a. Tenaga kerja dibayar 2,282.09 16.83 1,701.36 20.12 b. Tenaga kerja 1,946.97 14.36 2,776.71 32.84
Deskrifsi Padi Sawah Padi Ladang Nilai (000 rupiahs) % Nilai (000 rupiahs) % tidak dibayar c. Jasa Pertanian 2,386.13 17.60 596.24 7.05 5. Sewa lahan/perkiraan sewa lahan 3,472.36 25.61 1,204.78 14.25 6. PBB/perkiraan PBB 80.10 0.59 48.37 0.57 7. Bunga pinjaman/perkiraa n bunga pinjaman 35.48 0.26 16.90 0.20 8. Retribusi/punguta n/iuran 78.30 0.58 23.46 0.28 9. Premi asuransi 1.77 0.01 3.58 0.04 10. Sewa/perkiraan sewa alat 398.81 2.94 236.57 2.80 11. Penyusutan 211.39 1.56 163.91 1.94 12. Bahan bakar 127.90 0.94 107.96 1.28 i. Bahan Bakar Minyak (BBM) 123.43 0.91 104.66 1.24 ii. Bahan Bakar Gas (BBG)/elpiji 4.47 0.03 3.30 0.04 13. Lainnya 176.09 1.30 166.73 1.97 C. Pendapatan 4,955.54 27 2,284.08 21 E. Informasi Tambahan 1. Biaya per Kg (000 Rupiah) 2.93 3.39 2. Harga Produsen per Kg 3.98 4.25 3. Produktivitas (ku/ha) 46.34 24.93 . 4. Keuntungan petani per bulan per hektar (000 Rupiah) 1,238.88 571.02 Sumber: Surve y Result of Padd y Cultivation Cost Structure 2017 [28]
Nilai  produksi  adalah  total  nilai  produksi  dalam  nominal uang  yang  dihasilkan  rumah  tangga  dari  usaha  satu  hektar komoditas  padi  per  musim  tanam.  Total  nilai  produksi tersebut  sudah  mencakup  nilai  produksi  utama  dalam kualitas  standar  dan  nilai  produksi  ikutan.  Berdasarkan informasi  pendukung  yang  disimpukan  oleh  BPS  diatas, sudah  jelas  bahwa  pendapatan  petani  per  bulan  per  ha untuk  padi  sawah  sebesar  Rp.  1,238,880  dan  untuk  padi ladang  sebesar  Rp.  571,020  masih  jauh  dibawah  Upah Minimum Provinsi Pulau Sumatera (Tabel 3). Walaupun padi dapat  ditanam  sepanjang  tahun,  namun  pada  dasarnya
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 121
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
petani  menanam  padi  berdasarkan  ketersediaan  air,  yang dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  periode  tanam (Sumarno, 2008) yaitu (1) Musim tanam utama, pada bulan November,  Desember,  Januari,  Februari  dan  Maret;  (2) Musim tanam gadu, pada bulan April, Mei, Juni, Juli; dan (3) Musim  tanam  kemarau,  pada  bulan  Agustus,  September, dan  Oktober.  Berdasarkan  keterangan  tersebut,  musim tanam dapat dirata-ratakan menjadi empat bulan.

## 2. Pengukuran Kesejahteraan Petani
Tujuan  utama  penelitian  adalah  menentukan  kebutuhan luas  lahan  usaha  tanaman  padi  untuk  memenuhi kesejahteraan  petani.  Oleh  karena  itu,  penentuan  ukuran kesejahteraan petani adalah langkah yang harus  dilakukan. Dikarenakan  kapasitas  saat  ini,  penelitian  mengutamkan penggunaan  data  sekunder  terutama  data  dari  hasil  survei pemerintah.  Dalam  hal  pengukuran  kesejahteraan, didapatkan  pembanding  berupa  kebutuhan  hidup  layak (KHL)  berdasarkan  ukuran  pemerintah.  Berdasarkan  KHL tersebut,  angka  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP) ditentukan dengan  memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi [29].
Dalam  penetapnnya,  setiap  nilai  UMP  merupakan  hasil kebijakan  dari  rekomendasi  Dewan  Pengupahan  Provinsi dan ditetapkan oleh gubernur. Dewan Pengupahan Provinsi merupakan  perwakilan  dari  birokrat,  akademisi, buruh  dan pengusaha  yang  disesuaikan  dengan  hasil  data  lapangan terkait informasi harga kebutuhan  oleh pegawai, karyawan dan  buruh.  Berdasarkan  penentuan  dan  berbagai pertimbangan,  sehingga  terdapat  perbedaan  UMP  pada setiap  provinsi  di  pulau  Sumatera.  Sebagia  upaya penyetaraan  perhitungan  pada  kajian  ini,  penentuan  UMP nantinya  akan  disesuaikan  dengan  waktu  musim  tanam yang diasumsikan empat bulan.
Tabel 3. Kebutuhan Nilai Produksi Padi Per Musim Tahun 2019
Provinsi Upah Minimim Provinsi Per Bulan (rupiah) Upah Minimum Provinsi Per Musim (rupiah) Biaya Produksi Padi Per Musim (rupiah) Kebutuhan Nilai Produksi Minimum Padi Per Musim (rupiah) Aceh 2,916,810 11,667,240 8867102.4 20,534,342 Sumatera Utara 2,303,403 9,213,612 7002345.12 16,215,957 Sumatera Barat 2,423,889 9,695,556 7368622.56 17,064,179 Riau 2,040,000 8,160,000 6201600 14,361,600
Provinsi Upah Minimim Provinsi Per Bulan (rupiah) Upah Minimum Provinsi Per Musim (rupiah) Biaya Produksi Padi Per Musim (rupiah) Kebutuhan Nilai Produksi Minimum Padi Per Musim (rupiah) Jambi 2,289,228 9,156,912 6959253.12 16,116,165 Sumatera Selatan 2,805,751 11,223,004 8529483.04 19,752,487 Bengkulu 2,976,705 11,906,820 9049183.2 20,956,003 Lampung 2,662,025 10,648,100 8092556 18,740,656 Kep. Bangka Belitung 2,769,683 11,078,732 8419836.32 19,498,568 Kep. Riau 2,241,269 8,965,076 6813457.76 15,778,534 Sumber: Hasil Analisis, 2020
Gambar  2.  Distribusi  UMP  Per  Musim  Padi  di  Pulau  Sumatera (Rupiah/Musim) Source: Statistik Indonesia 2020 [30]
Harapan  nilai  produksi  minimum  tanaman  padi  per  musim tanam  2019  didapatkan  dari  penambahan  antara  angka UMP per musim tanam 2019 dan ongkos produksi tanaman padi  per  musim  tanam  2019.    Sebelumnya  nilai  ongkos produksi tanaman padi per musim tanam 2019 dihitung dari ketetapan  76%  untuk  persentase  biaya  produksi  tanaman padi  pada  perhitungan  pada  tabel  2.  Provinsi  di  Pulau Sumatera  dengan  angka  harapan  nilai  produksi  minimum tanaman  padi  per  musim  tanam  2019  tertinggi  adalah Provinsi  Bengkulu.  Sedangkan,  nilai  harapan  terendah adalah  Provinsi  Riau  karena  memiliki  nilai  UMP  terendah. Hal  tersebut  menggambarkan  kesenjangan  standar kehidupan  berdasarkan  nilai  upah  minimum  pada  provinsi
e-ISSN: 2581-0545
Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera
di  Pulau  Sumatera.  Jika  didasarkan  pada  persebaran harapan  nilai  produksi  minimum  per  musim  tanam  saja, petani di Provinsi Riau akan membutuhkan luas lahan yang paling kecil untuk pemenuhan kesejahteraan petani.

## 3.  Kebutuhan  Lahan  Padi  Minimum  untuk  Kesejahteraan Petani
Setelah  menentukan  tolak  ukur  standar  kesejahteraan petani  berdasarkan  UMP,  selanjutnya  perlu  untuk mengkonversikannya  menjadi  kebutuhan  lahan.  Hal  ini untuk mengukur kebutuhan lahan yang harus dikelola oleh petani  untuk  mencapai  standar  kehidupan  yang  layak. Terdapat beberapa hal lain yang mempengaruhi kebutuhan lahan  petani  dalam  memenuhi  standart  kehidupan  layak, yaitu  tingkat  produktivitas  hasil  pertanian  dan  harga  hasil pertanian.  Dalam  hal  tanaman  padi,  harga  hasil  pertanian yang  dipakai  adalah  harga  gabah  kering  panen  di  tingkat penggilingan karena harga tersebut sudah mencakup harga di  tingkat  petani  dan  biaya  ke  penggilingan.  Hal  tersebut karena  perhitungan  harapan  nilai  produksi  minimum  per musim  tanam  sebelumnya  sudah  mencakup  biaya  seluruh produksi.

## Gambar 3. Distribusi Rata-Rata Harga Gabah di Pulau Sumatera Tahun 2019
(Rp/Kg)
Sumber: Statistics of Grain Producers in Indonesia 2019 [26]
Berdasarkan  Statistik  Harga  Produsen  Gabah  di  Indonesia Tahun 2019, didapatkan rata-rata harga gabah kering panen di  tingkat  penggilingan  untuk  Pulau  Sumatera  adalah  Rp. 5,031.  Persebaran  rata-rata  harga  gabah  terendah  berada pada  Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan  Rp  4,395  /  Kg. Sedangkan, persebaran harga gabah paling tinggi berada di Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan  harga  Rp  6.467  /  Kg.
Melalui  penilaian  terhadap  variable  rata-rata  harga  gabah, tentu berdampak pada tingkat kesejahteraan petani melalui penjualan hasil produksi petani.
Setelah sebelumnya dihasilkan angka harapan nilai produksi minimum  tanaman  padi  per  musim  tanam  2019,  maka angka tersebut dibagi dengan rata-rata harga gabah kering panen  di  tingkat  penggilingan  2019  sehingga  dihasilkan angka harapan produksi minimum tanaman padi per musim tanam  2019.  Kemudian  kebutuhan  luas  lahan  minimum tanaman padi 2019 disimpulkan dari hasil pembagian antara angka harapan produksi minimum tanaman padi per musim tanam  2019  dengan  angka  produktivitas  tanaman  padi 2019.  Tabel  4  menunjukkan  detail  hasil  perhitungan  untuk setiap  provinsi  di  Pulau  Sumatera.  Dari  kesepuluh  provinsi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan  luas  lahan  tertinggi  untuk  memenuhi kesejahteraan  petani  dengan  nilai  1.41  Ha.  Angka  tertinggi tersebut dipengaruhi  oleh nilai produktivitas tanaman padi dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki produktivitas paling  rendah.  Sedangkan,  Provinsi  Sumatera  Barat membutuhkan luas lahan terendah dengan nilai hanya 0.63 Ha.  Angka  terendah  tersebut  dipengaruhi  oleh  nilai tuntutan  UMP  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  tidak  terlalu tinggi dibanding provinsi lainnya.
Tabel  4.  Kebutuhan  Lahan  Pertanian  untuk  Kesejahteraan  Petani  Padi Tahun 2019
Provinsi Rerata Harga Gabah di Penggili ngan (Rupiah / Kg) Produk tivitas (Kg/Ha ) Kebutuhan Nilai Produksi Padi Minimum Per Musim (Rupiah) Kebutuhan Produksi Padi Minimum Per Musim (kg) Kebutuha n Lahan Padi Minimum (ha) Aceh 4,928.40 5.530 20,534,342 4166.533236 0.753442 Sumatera Utara 4,797.87 5.032 16,215,957 3379.824197 0.671666 Sumatera Barat 5,629.36 4.758 17,064,179 3031.282164 0.637092 Riau 4,494.89 3.656 14,361,600 3195.094874 0.873932 Jambi 5,319.89 4.457 16,116,165 3029.416984 0.679699 Sumatera Selatan 4,395.09 4.827 19,752,487 4494.216737 0.931058 Bengkulu 4,667.67 4.603 20,956,003 4489.606849 0.975365 Lampung 4,778.31 4.663 18,740,656 3922.025988 0.841095 Kep. Bangka Belitung 4,834.15 2.856 19,498,568 4033.505026 1.412292 Kep. Riau 6,466.67 3.230 15,778,534 2439.97819 0.755411 Sumber: Hasil Analisis, 2020
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 123 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Gambar 4. Distribusi Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani (Ha/petani) Sumber:Hasil Analisis, 2020
Adapun rata-rata kebutuhan luas lahan minimum tanaman padi  2019  untuk  Pulau  Sumatera  adalah  0.85  Ha.  Angka tersebut masih jauh dari kenyataan luas lahan kepemilikan petani  saat  ini.  Data  dari  sensus  pertanian  terakhir  yang dilakukan  di  Indonesia,  didapatkan  bahwa  ada  tahun  2013 hanya  terdapat  44%  rumah  tangga  petani  yang  memiliki lahan usaha tani ≥ 0.5 Ha. Sedangkan, sisanya adalah petani gurem  atau  petani  yang  mengusahakan  lahan  pertanian  < 0.5 Ha. Jumlah petani bukan gurem tercatat meningkat dari tahun 2003, namun  diperkirakan naiknya dikarenakan hasil penjualan  lahan  dari  petani  gurem  karena  petani  gurem tidak  mampu  bertahan  dengan  pendapatan  sebagai  petani sehingga  lebih  memilih  beralih  profesi  usaha.  Hal  tersebut diperkuat  dengan  jumlah  rumah  tangga  petani  yang menurun dari tahun 2003.
Tabel  5.  Rumah  Tangga  Petani  Berdasarkan  Klasifikasi  Kepemilikan  Luas Lahan di Indonesia Tahun 2003 dan 2013
Klasifikasi Luas Lahan (Ha) Rumah Tangga Petani Pertum buhan (%) 2003 % 2013 % <0.1 9,380,300 30.03 4,338,894 16.60 -53.75 0.1-0.1999 3,602,348 11.53 3,550,180 13.58 -1.45 0.2-0.4999 6,816,943 21.83 6,733,362 25.76 -1.23 0.5-0.9999 4,782,812 15.31 4,555,073 17.43 -4.76 1-1.9999 3,661,529 11.72 3,725,849 14.26 1.76
Klasifikasi Luas Lahan (Ha) Rumah Tangga Petani Pertum buhan (%) 2003 % 2013 % 2-2.9999 1,678,358 5.37 1,623,428 6.21 -3.27 ≥3 1,309,896 4.19 1,608,728 6.16 22.81 Jumlah 31,232,184 100.00 26,135,469 100.00 -16.32 Sumber: Analysis of Food Crops Business Households in Indonesia from Agricultural Census 2013 [9]

## Kesimpulan
Pertumbuhan pusat-pusat perkotaan dengan gaya sentrifugal  ditandai perkembangan pesat menuju pinggiran ( urban  sprawl )  telah  menyebabkan  hilangnya  lahan pertanian.  Hal  tersebut  berakibat  pada  berkurangnya kepemilikan  lahan  pertanian,  sehingga  memperburuk kesejahteraan  petani.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa rata-rata  lahan  pertanian  padi  minimum  untuk  menjamin kesejahteraan petani di seluruh pulau Sumatera adalah 0,85 Ha.  Dimana  kebutuhan  luas  lahan  yang  paling  tinggi  untuk mencapai kesejahteraan berada di Provinsi Bangka Belitung dengan  1,41  Ha  dan  paling  rendah  berada  di  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  0,63  Ha.  Keberadaan  luas  rata – rata  dari  petani  di  Pulau  Sumatera  berada  jauh  dari  rata- rata  kepemilikan  tanah  petani  di  Indonesia.  Berdasarkan Statistik Pertanian, tercatat total petani yang memiliki lahan pertanian  lebih  dari  0,5  ha  hanya  44%,  sedangkan  sisanya adalah petani kecil dengan luas kurang dari 0,5 ha. Kondisi ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  lahan  pertanian sebagai faktor utama dari produksi tidak dapat mendukung kesejahteraan para petaninya.
Dalam  mendukung  upaya  tersebut  diperlukan  kebijakan yang  dapat  mengendalikan  fenomena  yang  meluas tersebut.  Dimana  para  petani  mampu  mengakomodasi kebutuhan  sendiri  dan  memastikan  pendapatan  yang memadai  sebagai  motivasi  untuk  tetap  bertahan  di  sektor pertanian.

## Konflik Kepentingan
Tidak ada konflik untuk dideklarasikan.

## References
[1] European  Parliament  Research  (2018) Small Farmers [What Europe Does For You] , Article .
e-ISSN: 2581-0545
Kebutuhan Lahan Padi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera
[2] Milton,  C.  C.  (2003)  ‘Innovating  Conservation
Agriculture:  The  Case  of  No- Till  Cropping’, Rural
Sociology , 68(2), pp. 278 – 304.
[3] Nipers, A., Pilvere , I., Krievina, A. (2015). Sizes Of Farmland Necessary For Earning Minimum Income and  Investment  Required  For  Farms  Of  Various Specializations  In  Latvia.  Engineering  For  Rural Development Jelgava, 20.-22.05.
[4] FAO  (2015) The  economic  lives  of  smallholder farmers , Food  and  Agriculture  Organization  of  the United  Nations .  Rome:  United  Nations.  doi: 10.5296/rae.v6i4.6320.
[5] Parnell,  S.  and  Oldfield,  S.  (2014) The  Routledge Handbook  on  Cities  of  the  Global  South .  London: Routledge. doi: 10.4324/9780203387832.
[6] Ayambire, R. A. et al. (2019). ‘A review of practices for  sustaining  urban  and  peri-urban  agriculture: Implications  for  land  use  planning  in  rapidly urbanising  Ghanaian  cities’, Land  Use  Policy .
Elsevier,  84(February  2018),  pp.  260 – 277.  doi:
10.1016/j.landusepol. 2019.03.004.
[7] The  Business  Line  (2018)  ‘Average  farm landholding  size  shrinks  to  1.1  ha’, Agri  Business , 17 August. Available at: https://www.thehindubusinessline.com/economy/ agri-business/average-farm-landholding-size- shrinks-to-11-ha/article24719240.ece.
[8] Pochanasomboon,  A.,  Attavanich,  W.  and  Kidsom, A.  (2020)  ‘Impacts  of  Land  Ownership  on  the Economic  Performance  and  Viability  of  Rice Farming’, Land , 9(71), pp. 1 – 18.
[9] Centre  of  Statistical  Bureau  of  the  Republic  of Indonesia. (2013). Analysis of Food Crops Business
Households  in  Indonesia  from  Agricultural  Census 2013
[10] Susilowati,  S.  H.  and  Maulana,  M.  (2012)  ‘Farm Business  Land  Size  and  Farmers  Welfare: Smallholders  Existence  and  Agrarian  Reform Urgency’, Analisis  Kebijakan  Pertanian ,  10(1),  pp.
17 – 30.
[11] Jabareen,  Yosef  Rafeq.  (2006).  Sustainable  Urban Forms – Their  typologies,  Models  and  Concepts .
Journal of Planning Education and Research. vol 26
\: 38-52
[12] Saxby,  H.,  Gkartzios,  M.  and  Scott,  K.  (2018) ‘“Farming on the Edge”: Wellbeing and Participation  in  Agri- Environmental  Schemes’,
Sociologia  Ruralis ,  58(2),  pp.  392 – 411.  doi:
10.1111/soru.12180.
[13] Kumar,  A. et  al. (2020)  ‘Access  to  credit  and economic well-being of rural households: Evidence from  Eastern  India’, Journal  of  Agricultural  and Resource  Economics ,  45(1),  pp.  145 – 160.  doi: 10.22004/ag.econ.298439.
[14] Lu,  W.  and  Horlu,  G.  S.  A.  (2017)  ‘Economic  well - being  of  rural  farm  households  in  Ghana: A perspective  of  inequality  and  polarisation’, Journal of Rural Studies . Elsevier Ltd, 55, pp.  248 – 262. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.08.013.
[15] Ma,  W. et  al. (2020)  ‘Impact  of  Internet  use  on economic well-being of rural households: Evidence from  China’, Review  of  Development  Economics , 24(2), pp. 503 – 523. doi: 10.1111/rode.12645.
[16] Sunderlin,  W.  D. et  al. (2001)  ‘Economic  crisis, small farmer well-being, and forest cover change in Indonesia’, World  Development ,  29(5),  pp.  767 – 782. doi: 10.1016/S0305-750X(01)00009-2.
[17] Kosanlawit,  S.,  Soni,  P.  and  Shivakoti,  G.  P.  (2017) ‘The  relationship  between  effective  and  equitable water allocation, local rice farmer participation and economic  well- being:  Insights  from  Thailand’s Chiang  Mai  Province’, Water  (Switzerland) ,  9(5). doi: 10.3390/w9050319.
[18] Magala, D. B., Najjingo Mangheni, M. and Miiro, R. F.  (2019)  ‘Actor  social  networks  as  knowledge sharing mechanisms in multi-stakeholder processes: a case of coffee innovation platforms of Uganda’, Journal  of  Agricultural  Education  and Extension .  Taylor  &  Francis,  25(4),  pp.  323 – 336. doi: 10.1080/1389224X.2019.1629971.
[19] Markussen,  T. et  al. (2018)  ‘The  Happy  Farmer: Self-Employment  and  Subjective  Well-Being  in Rural  Vietnam’, Journal  of  Happiness  Studies . Springer  Netherlands,  19(6),  pp.  1613 – 1636.  doi: 10.1007/s10902-017-9858-x.
[20] Väth,  S.  J.,  Gobien,  S.  and  Kirk,  M.  (2019)  ‘Socio - economic  well-being,  contract  farming  and property  rights:  Evidence  from  Ghana’, Land  Use Policy .  Elsevier,  (81  April  2017),  pp.  878 – 888.  doi: 10.1016/j.landusepol.2017.04.023.
[21] Irawan, B., Purwoto, A., Saleh, C., Supriatna, A., & Kirom,  N.  A.  (2000). Pengembangan  Model Kelembagaan  Reservasi  Lahan  Pertanian .  Pusat Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Badan
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 116-125 | 125
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor. [22] Undang-Undang  No.  41  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
[23] Adrianto,  D.  W.,  Aprildahani,  B.  R.,  Subagiyo,  A. (2012). Tackling the Sprawl, Protecting the Parcels
– an  Insight  to  the  Community’s Preference  on Peri-Urban  Agricultural  Preservation. Spaces  and Flows:  An  International  Journal  of  Urban  and ExtraUrban Studies.
[24] Puddu M., Bartolini F., Viaggi D. (2012). Simulation of  Land  Use  and  Investment  Behaviour  under Different Policy Scenarios. Factor Markets. Working Paper, No. 27, July 2012, 30 p.
[25] Centre  of  Statistical  Bureau  of  the  Republic  of Indonesia.  (2019). Executive  Summary  of  Rice Harvest and Production Areas in Indonesia 2019
[26] Centre  of  Statistical  Bureau  of  the  Republic  of Indonesia.  (2019).  Price  Statistics  of  Grain Producers in Indonesia 2019
[27] Latruffe,  L.  and  Piet,  L.  (2014)  ‘Does  land fragmentation  affect  farm  performance?  A  case study  from  Brittany,  France’, Agricultural  Systems . Elsevier
Ltd, 129, pp. 68 – 80. doi:
10.1016/j.agsy.2014.05.005.
[28] Centre  of  Statistical  Bureau  of  the  Republic  of Indonesia.  (2017).  Surve y Result  of  Padd y Cultivation Cost Structure 2017
[29] Peraturan  Pemerintah  tentang  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi No. 13 Tahun 2012
[30] Centre  of  Statistical  Bureau  of  the  Republic  of Indonesia. (2020). Indonesia Statistics 2020