## RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG MAFQUD
TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)
Ahmad Khotim STAI At Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang Email: akhodjala.tbi@gmail.com

## Abstract
In the thought of Imam  Syafi'i there are those who argue that if a husband or wife who  is mafqud has to wait for four years and according to the Law and the Compilation of Islamic Law, they have  to wait  for a  period of 2 years.  The  time  period between  these two  opinions is  very  long in comparison. This is because the sophistication of the transportation and information systems that are  present  in  this modern  era  provides  a  quick opportunity to find  out the whereabouts  of the mafqud. In contrast to the past, when  they were  not familiar with transportation and information systems. So here it is seen which is more  relevant to follow between the thoughts of Imam  Syafi'i or the Law and the Compilation of Islamic Law. This paper examines the Relevance of Imam Syafi'i's Thoughts about Mafqud to Unseen Divorce Case Studies at the Jombang Religious Court. This study aims  to find out the  opinion of Imam  Syafi'i regarding  mafqud  and  the  decision of the  Jombang Religious Court  regarding  mafqud  divorce. In  this study, the authors  used  a descriptive  research method, namely research  that attempts to describe and analyze the problem in as much detail as possible. The type of research used is library research by tracing the theories contained in the library and the field. The results of the research show that there is no single argument from the Koran and hadith which mentions the time limit for determining the age of a missing person, only the opinion of a friend, namely Umar  bin Al-Khatab. But Umar's  opinion is only for wives who  have lost their husbands. In addition, it can also be known the consequences of mafqud that can happen to people around him or his heirs and he becomes a demand to settle it. Because law is dynamic,  it will change from time to time following the changing era.
Keywords : Imam Syafi'i, Mafqud, Judge's Decision,  Unseen Divorce

## Abstrak
Dalam pemikiran Imam Syafi’i ada yang berpendapat  bahwa  apabila suami atau  istri yang mafqud harus  menunggu  selama  empat  tahun  dan  menurut  Undang-Undang  serta  Kompilasi Hukum Islam adalah harus menunggu  dengan  jangka  waktu  selama 2 tahun.  Jangka  waktu anta ra kedua  pendapat  ini sangat  lama jika dikomparasikan.  Ini karena  canggihnya  sistem transportasi dan  informasi  yang  hadir  pada  era  modern  ini  memberikan  kesempatan  yang  cepat  untuk mengetahui  keberadaan  si mafqud . Berbeda  dengan  waktu dulu yang yang masih belum mengenal sistem transportasi  dan informasi. Maka di sini di lihat manakah  yang lebih relevan untuk  diikuti antara  pemikiran  Imam Syafi’i atau  Undang -Undang  dan  Kompilasi Hukum Islam. Dalam tulisan ini meneliti tentang  Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i tentang Mafqud Terhadap  Perceraian  Ghaib Studi  Kasus di Pengadilan  Agama  Jombang.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pendapat Imam  Syafi’i  tentang mafqud dan  putusan  Pengadilan  Agama  Jombang  mengenai  perceraian mafqud . Dalam penelitian  ini, penulis menggunakan  metode  penelitian  deskriptif yaitu penelitian yang  berusaha  menggambarkan  dan  menganalisis  permasalahan  sedetail  mungkin.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan menelusuri  teori-teori  yang  terdapat  di  perpustakaan  dan  lapangan.  Hasil  penelitian menunjukkan  tidak  ada  satu  dalil  Al-Quran  dan  hadits  yang  menyebut  batas  waktu  penetapan
masa orang  hilang,  yang  terdapat  hanyalah  pendapat  sahabat  yakni Umar  bin Al-Khatab.  Tetapi pendapat  Umar  hanyalah  untuk  istri  yang  kehilangan  suami.  Selain  itu,  dapat  diketahui  juga konsekuensi  dari mafqud yang  bisa terjadi  terhadap  orang  sekeliling  atau  ahli warisnya  dan  ia menjadi  satu  tuntutan  untuk  menyelesaikannya.  Karena  hukum  bersifat  dinamis  akan  berub ah dari waktu  ke waktu  mengikuti  era perubahan  zaman.
Kata kunci : Imam Syafi’i , Mafqud , Putusan  Hakim, Cerai  Ghaib.

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan menurut hukum  Islam  adalah akad yang  sangat kuat  untuk menaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik. 1 Putusnya sebuah pernikahan adalah suatu jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang sudah tidak  bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum  yang  digunakan  dalam  UU  perkawinan  untuk  menjelaskannya  yaitu dengan  sebutan “perceraian” atau  berakhirnya  hubungan pernikahan  antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama  ini hidup sebagai suami isteri. 2 Pada dasarnya undang-undang perkawinan di  Indonesia menganut asas mempersempit terjadinya peceraian. Hal ini dapat di lihat dari pasal 1 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk  keluarga bahagia dan kekal.  Kemudian pasal  39 dijelaskan pula bahwa perceraian hanya bisa di lakukan didepan pengadilan. Hal ini dapat diartikan  bahwa meskipun  hak talak  berada di tangan suami  maka  tidak  serta merta suami bebas mengucap talak, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi isteri. 3
Dalam  pasal  38  UU  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3)  Atas  putusan  pengadilan. 4 Terutama  pada  kasus  perceraian  dapat  terjadi
1 Departemen  Agama  R.I.  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam. Komplikasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta,2000,  hlm. 14
2 Amir  syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Di  Iindonesia (antara  fiqh  munakahat  dan undang-undang  perkawinan),  (Jakarta:  Kencana,  2006), hlm. 189-190
3 http://digilib.uinsby.ac.id/21109/8/Bab201.pdf .  Diakses pada  hari  ahad  tanggal  13- 12-2021
4 Sayid Sabiq. Fiqh as-sunnah, (Beirut:  Dal el-fikr, 1983), juz II. hlm. 135
karena akibat  ikrar  talak  atau  berdasarkan gugatan perceraian. Namun dalam keadaan  tertentu  terdapat  hak-hak  yang  menghendaki  putusnya  perkawinan. Apabila  dalam  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan  maka  kemudhorotan yang akan terjadi. Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan  yang  paling  dibenci  oleh  syariat  karena  akan  menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. 5
Di Indoesia lembaga yang berwewenang memberi rekomendasi mengenai hal  penyelesaian  perkara  perceraian  bagi  yang  beragama  Islam  adalah pengadilan  Agama,  yang  mempunyai  wilayah  kekuasaan  untuk  menangani perkara  perdata  khusus,  dan  Pengadilan  Negeri  yang  mempunyai  wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Isteri di beri hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:
1. Suami melanggar ta’lik  talak  atau perjanjian lain yang diucapkan  Ketika akad nikah
2. Khulu’ isteri  meminta  dengan membayar uang  iwad  (talak  ini  sering  di sebut talak tebus)
3. Fasakh isteri  mengajukan  permintaan  cerai  karena  alasan  suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)
4. Syiqaq, perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu  seorang  hakim  dari  pihak  suami  dan  seorang hakim  dari  pihak isteri. 6
Dari  uraian diatas,  dapat  kita  pahami  bahwa  jika  suami  ghaib  seorang isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan
5 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3894/1/IDHAM%20A BDUL%20FATAH%20R..pdf .  Diakses pada  tanggal  11-12-2021
6 M.A Tahami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta:  Raja Grafindo,  2010). Hlm.
alasan  pelanggaran  ta’lik  talak,  sebab ta’lik  talak  ini  diadakan  dengan  tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami. 7
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) bagian ke tiga tentang kewajiban  suami pasal 80. Namun jika  suami hilang dan tidak  diketahui keberadaanya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu. Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah mafqud. Dalam  permasalahn mafqud pada  dasarnya  ada  hak  yang seharusnya  di  terima  oleh  pihak  yang  di  tinggalkan  dan  kewajiban  yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah  satu pihak  maka  kewajiban  dan  hak  itu  tidak  dapat  diwujudkan,  hal ini dapat  menimbulkan  terjadinya fasakh dalam  perkawinan.  Devinisi mafqud itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki  berita, tidak  diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud merupakan salah satu alasan terjadinya  perceraian  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). 8
Dalam menyikapi  masalah mafqud KHI  memberikan  batasan menunggu selama  2  tahun.  Jika  dalam  waktu  tersebut  tetap  tidak  ada  kabar  mengenai suaminya tersebut maka  ia diperkenankan menjalani iddah selama  4 bulan 10 hari,  maka  isteri  halal  untuk  menikah  lagi.  Kemudian  bilamana  setelah pernikahannya  dengan  orang lain  kemudian  suaminya  yang mafqud tersebut kembali lagi, maka suami yang mafqud tersebut sudah tidak berhak atas isterinya (tidak memiliki khiyar atau pilihan) karena isterinya sudah menjadi isteri orang lain, baik isterinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum. 9
Dalam menetapkan  status mafqud ,  apakah masih  hidup atau  meninggal dunia,  para  fuqaha cenderung memandangnya  dari  segi  positif,  yaitu  dengan menganggap orang yang  hilang  itu  masih  hidup.  Akan  tetapi  anggapan masih
7 Lihat  di  skripsi Widiansah  Uun. putusan  hakim  dengan  suami  ghaib di  pengadilan agama pacitan studi kritisperspektif KHI. (skripsi STAIN Ponorogo,  2015)
8 http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf
9 http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf
hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.
Ada  dua  pertimbangan  hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  mencari kejelasan status mafqud . Pertama adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang  dibenarkan  oleh  syariat  dan  yang  dapat  menetapkan  suatu  ketetapan hukum Sebagaimana dalam kaidah:
ِِتِباَثلا ِِةَنِيَبلاِبِِتِباَثلاَكِِةَنَياَعملاِب
Artinya:
yaitu  sesuatu  yang  tetap  berdasarkan  bukti  sama  seperti  yang  tetap berdasarkan kenyataan.
Kedua adalah berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Para ahli  fikih  telah  menetapkan hukum bagi orang yang hilang  yakni;  isteri  orang itu  tidak  boleh dikawinkan  dan hartanya  tidak boleh diwariskan,  serta  hak-haknya  tidak  boleh dibelanjakan  atau  ditukarkan sampai ia (orang yang hilang itu) diketahui dengan jelas keadaan dan statusnya, apakah ia telah mati  atau masih hidup, atau menunggu beberapa waktu sampai menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mati.  Hakimlah yang berhak menetapkan status kematian orang yang hilang.
Menurut golongan Imam Syafi’i orang yang hilang dapat di anggap mati, jika  orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun. 10
Adapun  Imam  Syafi’i  dalam  kasus mafqud nya  suami  memiliki  dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam qaul qadim dan dalam qaul jadid. Dalam qaul qadim beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi’i memberikan khiyar
10 Lihat  skripsi  Sarip  Aziz, status  hukum  perkawinan  perempuan  pada  saat  suami mafqud . Universitas  Islam negeri  walisongo
atau pilihan bilamana mafqud datang setelah perkawinan isterinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami isteri. Mafqud diperkenankan memilih antara mengambil isterinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam qaul jadid nya, Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu  khusus  bagi  isteri  yang  suaminya mafqud .  Isteri  tidak  diperkenankan menjalani  iddah  sebelum  adanya  kejelasan  ataupun  keyakinan  akan  matinya suami yang mafqud tersebut. Apabila sudah diyakini kematianya dan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba mafqud datang kembali maka perkawinannya  dengan  suami  kedua  di fasakh karena  adanya  salah  sangka terhadap diri suaminya yang pertama .
Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan sumber hukum  yang  digunakan  oleh  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  serta  perbedaan metode istinbath antara keduanya, yang mana Imam  Malik  menggunakan qaul sahabat  Umar, sedangkan  Imam  Syafi’i  dalam qaul  qadim nya  selain menggunakan qaul sahabat Umar yang sedikit  berbeda dalam periwayatannya, juga beliau dalam istinbath hukumnya menggunakan qiyas, yakni meng qiyas kan suami  yang mafqud dengan suami  yang impoten  dan miskin  dalam  kaitannya tidak  bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya.  Sedangkan Imam  Syafi’i dalam qaul jadid menggunakan sumber alq ur’an, hadist serta qaul sahabat Ali R.A serta dalam istinbath hukumnya menggunakan metode istishab yang mana selagi tidak ada dalil (bukti  maupun saksi)  akan kematian mafqud maka  ia tetap  dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat  Imam  Syafi’i  dalam qaul  jadid cenderung  lebih  relevan  di  banding pendapat  lain  dari  sisi  putusnya  tali  perkawinan  serta  lebih  relevan  pula diterapkan pada zaman sekarang, zaman kemajuan dan  teknologi. 11
Salah  satu  penyebab  terjadinya  cerai  gugat  ialah  seorang  suami meninggalkan salah satu pihak dengan tidak  mempunyai sebab apa pun, dalam jangka  waktu  yang  lama,  tidak  ada  kabar  beritanya,  tidak  dikatahui  dimana
11 Lihat sripsi Sarip  Aziz, status hukum perkawinanperempuan  pada saat suami mafqud. Universitas  Islam negeri  walisongo. Di akses pada  hari rabu tanggal  17-12-2020
keberadaanya dan tidak diketahui juga masih hidup atau telah meninggal dunia seseorang itu ( mafqud ).
Penentuan lamanya seseorang itu mafqud tidak di atur secara jelas dalam Al- Qur’an  dan  Hadits.  Ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukkan  jangka waktu  seseorang itu  di  anggap mafqud .    Begitu  pula  dalam  aturan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).    Pasal  116  huruf b  KHI  menyebutkan  bahwa  perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain  selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Penyelesaian perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam  itu  diajukan  ke  Pengadilan  Agama setempat.  Pengadilan Agama  kabupaten  Jombang  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman menyelesaikan  perkara-perkara  perdata  dalam  masyarakat  daerah  tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik  (BPS) menyebutkan bahwa perkara perceraian di seluruh  Indonesia  pada  tahun  2015  mencapai  347.256  perkara.  Sedangkan Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  tingkat  perceraian  tertinggi  yakni  mencapai 87.149 perkara. 12
Dijelaskan  bahwa  apabila  seorang isteri  telah  kehilangan  suami  dalam waktu 4 tahun ataupun lebih, maka dibenarkan seorang isteri itu untuk menikah dengan  laki-laki  lain  setelah  hubungan  perkawinan  dengan  suami  lamanya diputuskan oleh mahkamah.
Di antara contoh-contoh kasus mafqud yang umum adalah seperti seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya  yang  dihubungi  tidak  mengetahui  keberadaannya,  karena  menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke Negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.
Dalam  menyelesaikan  persoalan  tentang  perkara  ghaib  ataupun  tidak diketahui  alamatnya,  Pengadilan  Agama  mempunyai  prosedur  pelaksanaan dalam menyelesaikannya. Perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui
12 Badan  Pusat  Statistik,  http/www.bps.go.id/LinkTableDinamis/View/id/8 93. Diakses pada  tanggal  02 desember  2020
tempat  tinggalnya  di  Indonesia  harus  dipanggil  alamat  yang  terakhir  dengan menambah  kata- kata  “sekarang  tidak  diketahui  alamatnya  di  Republik Indonesia”.  Pemanggilan  dilaksanakan  dengan  cara diumumkan  melalui  surat kabar  atau  media  massa  lain  yang  telah  ditetapkan  oleh  pengadilan,  yang dilakukan  sebanyak  dua  2  kali  dengan  tenggang  waktu  satu  bulan  antara pengumuman      pertama  dan      kedua,  selanjutnya  tenggang  waktu  antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 sampek 4 bulan. 13

## B. METOD PENELITIAN
Terkait  dengan  jenis  penelitian  dalam  peneliti  ini,  maka  peneliti menggunakan  penelitian  Kualitatif  ( library  research )  dengan  pendekatan normatif. 14 Penelitian  kualitatif  digunakan  apabila  data-data  yang  dibutuhkan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak  perlu di  kuantifikasi.  Metode kualitatif  digunakan  untuk  kepentingan  yang  berbeda bila  di  banding  dengan metode kuantitatif  seperti bila  masalah peneliti  belum jelas,  untuk  memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi social, memahami perasaan  orang,  untuk  mengembangkan  teori,  untuk  memastikan  kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 15
Sedangkan pendekatan normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiyah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya,  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan Pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Dan  pendekatan  normatif  ini  penulis golongkan  lagi  ke  dalam  pendekatan  perudang-undangan,  yakni  pendekatan yang  digunakan  untuk  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  yang
13 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama (Bogor:    Ghalia Indonesia,  2014), hlm. 100
14 Lihat  Rianto  Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta:  Granit,  2004).  h. 61
15 Sugiono. metode  penelitian kuantitatif, kualitatif  dan  R  dan  D ,  (bandung:  Alfabeta, 2017)  hlm. 24-25
dihasilkan sebagai kerangka reformasi hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,  khususnya  peraturan  perundang-undangan  atau  produk  hukum lainya yang terkait langsung dengan peradilan Agama.
Adapun  metode  pendekatan  yang  penulis  gunakan  adalah  pendekatan yuridis.  Pendekatan  teologi  di  pakai  untuk  memahami  dan  menggali  suatu masalah melaui kerangka ilmu ketuhanan. Dengan pendekatan normatif peneliti berusaha memahami  Agama  dengan  menggunakan  kerangka  ilmu  ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan di anggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainya. 16
Dan  akhirnya  peneliti  menggunakan  pendekatan  komparatif  secara vertikal,  horisontal, dan diagonal. 17 Cara kerja komparatif  vertikal  ini  berguna untuk mengukur sejauh mana kekuatan metodologi yang dipakai dalam istinbath hukum  ketika  menetapkan  putusan  dalam  perceraian  ghaib,  Komparatif horisontal berfungsi menjelaskan peningkatan maupun penurunan dari sebuah penjelasan atau membandingkan beberapa penjelasan dan perbandingan antara vertikal-horisontal  merupakan  komparatif  diagonal,  sehingga  membuahkan petunjuk tentang ada tidaknya upaya perceraian ghaib menurut Imam Syafi’i dan putusan  pengadilan  dalam  memutuskan  perkara  perceraian  ghaib  ini menjadikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Mafqud Menurut Imam Syafi’i
Imam Syafi’i  adalah  salah  seorang ulama  yang  sangat  masyhur. Setiap orang  yang  memperhatikannya  akan  tertarik  untuk  mengetahui  lebihdalam pribadinya,  perilakunya  serta peninggalannya yang  telah  membuatorang yang memperhatikannya  menghormati,  memuliakan  dan  mengagungkannya. 18 Ia
16 Lihat Sekripsi, oleh Muhammad  muflikhul khitam……… hlm. 19
17 ِ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta:  UI Press. 1986), cet. III, hlm. 5, 261.
18 Mustofa Muhammad  asy- Syak’ah, Islam bi Laa Madzaahib , (Biarut:  Dar al-nahdah  al- ‘Arabiyyah), h lm. 349.
ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salahseorang dari empat imam madzhab  yang  terkenal  dalam  Islam.  Ia  hidup  dimasa  pemerintahan  khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al- Ma’mun dariDinasti Abbasiyah. 19 Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M. 20 Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al - Syafi’i.  Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah.
Imam Syafi’i mendefiniskan mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat,  tidak  diketahui  kabar  dan  keberadaannya  secara  pasti,  serta  tidak dikatahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Suami yang hilang yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia  berada  dan  kapan  dia  akan  kembali.  Kepergian  suami  mungkin  karena kesengajaan dengan motif melarikan dari akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena lainya.
Sedangkan  dalam  pengertian  hukum  waris mafqud adalah  ialah  orang yang  hilang  dan  telah  terputus  informasi  tentang  dirinya  sehingga  tidak  di ketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah masih hidup atau sudah wafat. 21 Muhammad Toha Abul ‘Ula  Kholifah mengatakan  bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasinya tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. 22
Menurut  istilah mafqud bisa  diterjemahkan al-gahib ,  kata  ini  secara bahasa memiliki  arti ghaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Hilang yang tidak terputus karena ada berita atau informasi tentangnya.
19 Dirjen Lembaga  Islam Depaq  RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta:  Depag  RI), h. 326.
20 Abdur  Rahman,  Kodifikasi Hukum Islam”, (Jakarta:  Rineka Cipta,  1993), h. 159
21 Amir Syarifuddun, Hukum Kewarisan dalam Islam , cet 2 (Jakarta:  Kencana  2005), hlm.
16
b. Hilangnya terputus yaitu sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya. 23
Jadi  pengertian-pengertian  tentang mafqud diatas,  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa mafqud adalah  orang  yang  telah  pergi  meninggalkan keluarganya tanpa ada kejelasan tentang keadaan dan keberadaannya dan juga tidak  ada  kepastiannya  apakah  orang itu  masih  hudup atau  sudah  meninggal dunia,  atau  pun  dia  dikatahui  keberadaanya  namun  kepergiannya  itu menyebabkan kesulitan bagi keluarganya.
Mengenai hal  batasan waktu  perceraian mafqud di  dalam  hukum  Islam berbicara  tentang  suami  yang  hilang  atau  biasa  disebut  dengan  suami  yang mafqud merupakan permasalahan yang masuk dalam ijtihad dikarenakan tidak adanya nash yang  jelas  yang  membicarakan  secara  perinci  tentang mafqud berhubungan dengan kedudukan sebagai subyek hukum. 24
Imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri orang yang hilang harus menunggu suaminya selama 4 tahun, kemuadian melakukan iddah wafat.    Hartanya tetep menjadi  milik  suaminya  walaupun  hilangnya  lama  sekali,  sehingga  berat sangkaan bahwa  suami  yang hilang  itu  sudah meinggal.  Kematian  orang yang hilang  bisa  digambarkan  seperti  melihat  kawan-kawan  sebayanya  sudah meninggal atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti ia tidak  lagi hidup menurut adat.  Dalam menentukan lamanya  ini  Imam  Syafi’i berbeda pendapat ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun. 25
Dalam  penjelasan yang  lain,  Imam  Syafi’i  mengatakan  apabila  seorang isteri  mengetahui  secara yakin  atas kematian  suaminya  atau menceraikannya maka dia hendaknya melakukan iddah sejak meninggalnya suaminya atau yang menceraiknnya,  tidak  diketahui  kabar  beritanya,  sang  isteri  diperbolehkan
23 Kamus  Yunus, Kamus  Bahasa  Arab ,  hlm.  304  (lihat  skripsi. Idgham  Abdul  Fattah, Putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Tangerang  Dalam  Perkara  Cerai  Talak  Dengan  Alasan  Isteri Mafqud, UIN Jakarta,  2010,  hlm. 40)
24 Mawardiy, Aby al-Hasan  Ali bin Muhammad  bin Habib al-Basriy, Al-Hawiy al-kabir fi Fiqh al- imam Syafi’ i, (Beirut:  Dar al-kutub  al- ‘Imiyah, tt.), hlm. 316-317
25 Syaltut  Mahmud, fikih  tujuh  madzhab ,  ja’fari,  maliki,  syafi’I  hambali,  hazami , (Bandung:  Pustaka  Setia, 2000), hlm. 148
mengajukan fasakh setelah  menunggu  selama  4  tahun  kemudian  melakukan iddah wafat dan selanjunya isteri tadi  bisa nikah dengan laki-laki  lain.  Adapun landasan  yang  beliau  gunakan  yaitu;  yang  artinya  diriwayatkan  dari  Saif  al- Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin al-qatab  berkata; orang perempuan manapun  yang  kehilangan  suaminya  serta  tidak  mengetahui  keberadaannya, maka ia menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat 4 bulan 10 hari. 26
Dalam  persoalan  hukum  positif  Indonesia,  mengenai  hilangnya  suami dapat  menjadi  alasan  terjadinya  perceraian,  yaitu  dengan  alasan  suami meninggalkan  isteri  selama  2  tahun  berturut-turut.  Dalam  pasal  19  PP  No.  9 tahun  1975  huruf  b  atau  dalam  pasal  116  KHI  huruf  b  disebutkan  bahwa perceraian dapat  terj adi  karena  alasan”  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lainya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan”. 27
Pandangan  hukum  positif  mengenai  tentang  suami  hilang  menurut undang-undang  menurut  pasal  199  kitab  Undang-undang  Perdata,  suatu perkawinan  dapat  diputus  karena  kematian,  tidak  hadirnya  suami  atau  isteri selama  10  tahun  yang  di  susul  oleh  perkawinan  baru isteri  atau  suami,  oleh keputusan hakim setelah pisah ranjang dan oleh perceraian. Nah perceraian ini pada pasal 208 BW menegaskan bahwa perceraian perkawinan dengan I’tikad buruk sekali-kali  tidak dapat terjadi hanya dengan alasan persetujuan bersama yang dijadikan  alasan untuk  bercerai  secara  limitatife  yakni  ditetapkan  dalam pasal  209  BW  yakni;  yang  pertama  zina,  kedua  meninggalkan  tempat  tinggal bersama  dengan  buruk,  ketiga  dikenakan  hukuman  penjara  5  tahun  atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan pernikahan, yang terakhir
26 Syaltut  Mahmud, fikih tujuh …. hlm. 249
27 Redaksi  New  merah  Putih, Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 , (Yogyakarta:  New Merah  Putih, 2009),  hlm. 60
yakni  penganiayaan yang  dilakukan  oleh sang suami  terhadap isteri,  sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka yang berbahaya. 28

## 2. Pelakasaan Mafqud Di Pengadilan Agama Jombang
Pengadilan Agama  Jombang yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili suatu perkara tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis hakim telah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara-perkara  gugat  cerai  nomor: 1888/pdt.G/2020/PA/Jbg dan nomor 1958/pdt.G/2020/PA/Jbg yang diajukan oleh penggugat, Adapun nama-nama dalam kasus ini  tidak menggunakan nama asli jika terdapat kesamaan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Putusan  perkara  Pengadilan  Agama  Jombang  mengenai  perkara perceraian ghaib  ia  menggunakan dasar hukum  berupa Al-Qur ’ an  dan  Hadist, undang-undang serta KHI. Menurut undang- undang serta KHI boleh bercerai jika suami mafqud maka  kurang  lebih  2  tahun  berturut-turut  baru  boleh  untuk mngajukan cerai ke pengadilan setempat namum pada zaman sekarang seiring perkembangan  zaman  sebelum  2  tahun  itu  pun  sudah  mengajukan  cerai  di pengadilan.  Hakim  mengabulkan  permintaan  setelah  menimbang  dan  melihat kasus  dan  bukti-bukti  yang  cukup  maka  hakim  akan  memutuskan  perkara tersebut dengan seadil-adilnya.
Dasar  hukum  hakim  dalam  mengambil  keputusan  untuk  memutuskan suatu perkara adalah dengan menggunakan Al-q ur’an dan hadis. Putusan perkara perceraian ghaib berkisar antara 400 hingga 477 pertahunnya. Menurut bapak dulloh:
“dasar hukum hakim  itu dengan menggunakan Al - Qur’an dan hadist serta di lihat juga permasalahanya maka hakim dapat memutuskan suatu perkara tersebut” 29
Setelah permohonan dikabulkan  dan putisan  memperoleh hukum  tetap dari  pengadilan  yang  menentukan  hari  persidangan  dan  ikrar  talak  dengan
28 Karna  Rusdiana  dan  Jaenal  Aripin, Perbandingan Hukum Perdata , lengkap  penelitian UIN Jakarta  dengan  UIN Jakarta  Press, Jakarta,  hal 39 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  I
29 Wawancara  pribadi panitera  Pengadilan  Agama  Jombang  pada tanggal  30 April 2021
memanggil  suaminya  yang mafqud atau  yang  mewakilkan  guna  untuk menghadiri  persidangan,  maka  dalam  waktu  6  bulan  ditetapkan  sidang penyaksian ikrar talak, suami atau yang mewakilinya tidak  melaksanakan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama yang di atur dalam UU 7/1989 pasal 70.
Panitera  mengeluarkan akta  cerai setelah  putusan  memperoleh hukum tetap  maka  panitera wajib  mengeluarkan  dan memberikan  akta  cerai  sebagai surat bukti  cerai kepada semua pihak dan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberikan kepada semua pihak.  Mengirimkan  satu Salinan satu putusan kepada pegawai  pencatatan  nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  para pihak perkawinan mereka dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari.
Berikut  pendapat bapak Dulloh :
“ pada intinya pengajuan permohonan gugatan awal sama seperti umumnya di pengadilan-pengadilan  Agama setempat yang sudah dijelaskan  yang pada intinya  sama  mulai  dari  syaratan  pendaftaran  cerai  gugat  biasa  dengan syaratan  cerai  gugat  ghaib,  hanya  saja  yang  membedakan  pada  kasus  ini dalam  persyaratan  pendaftarannya  terdapat  surat  keterangan  ghaib  dari kepala  desa  setempat  (khusus untuk tergugat  atau  termohon yang  tidak diketahui alamatnya)” . 30
3. Analisa  Pemikiran  Imam  Syafi’i  Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib
Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: “ umar memutuskan hukum bagi suami yang menghilang dan tiada kabar beritanya, yakni hendaklah isterinya menunggu selama 4 tahun. Jika kemudian tetap tidak ada kabar maka wali  dari pihak tergugat   atau termohon menceraikannya, kemudian  apa bila  isteri  yang ditinggalkan oleh suaminya maka ia menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, dan setelah itu ia boleh menikah lagi.”
Umar memerintahkan wanita yang ditinggalkan suaminya tersebut agar ia menunggu selama 4 tahun, setelah  itu,  umar merintahkannya untuk  menjalani iddah selam 4 bulan 10 harisetelah itu ia boleh menikah lagi jika suaminya tidak
30 Wawancara  pribadi  panitera  Pengadilan  Agama  Jombang  pada  tanggal  30 April 2021
kunjung datang. Apabila suaminya datang kembali makasuami yang pertama tadi di beri pilihan  oleh umar antara menerima pengembalian mahar dari isterinya atau kembali mengabil isterinya untuk dijadikan  isteri kembali. 31
Penulis  melihat  dari  segi  sosial  kemasyarakatan,  di  mana  konteks kemasyarakatan  saat  ini  berbeda dengan zamannya  para fukaha,  pada zaman Imam  Syafi’i  dan  para  fukaha  lainya  alat  komunikasi  yang  digunakan  masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kendaraan seperti unta, kuda, atau keledai.  Berbeda  sangat  jauh  dengan  zaman  seperti  saat  ini.  Zaman  di  mana perkembanga teknologi informasi sudang sangat maju, sehingga seseorang dapat dengan  mudah  di  cari  melalui  mesin  pencarian  seperti  google,  atau platform media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan lain-lain,  selain itu  pada  zaman  saat  ini  alat  transformasi  juga  berkebang  sangat    luar  biasa contuhnya seperti mobil, motor, dan pesawat. Sehingga kejelasan kabar maupun keberadaan suami atau isteri  yang mafqud atau menghilang  bisa dengan cepat ditemukan  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dan transportasi sudah sangat maju ini maka menurut penulis waktu 4 tahun yang ditentukan oleh Umar, ulama klasik, dalam madzhab Imam Syafi’i, hambali, maliki, dalam qaul qadimnya juga sudah relevan lagi digunakan, yaitu berdasarkan kaidah fikih:
a. Tidak diingkari perubahan hukum karena adanya perubahan zaman. 32
b. Berubahnya fatwa (hukum) dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (adat istiadat).
Maka  menurut  penulis  untuk  masa  sekarang  untuk  menentukan  masa penantian  seorang  isteri  yang  ditinggalkan  suaminya  lebih  baik  diserahkan kepada ijtihad majelis hakim, di mana majelis hakim dengan mencari bukti-bukti yang  kuat  serta  telah  melakukan  pencarian mengenai  suami  atau  isteri  yang hilang tersebut maka suami atau isteri yang mafqu dapat dianggap mati.
31 Syaikh Husain bin ‘Audah al -awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis , menurut Al-Quran dan sunnah , (Jakarta:  Pustaka  Imam Syafi’i, 2008), hlm. 337-339
32 Ahmad  bin  Muhammad  az-zarqa, Syarh  Qawa’id  fiqhiyah, (Damaskus,  Dar  al-Qalam, 1989). Cet  2, hlm. 227
4. Analisa  Tentang  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jombang Tentang Perceraian Ghaib Mafqud
Dalam mengambil keputusan seorang hakim memakai dasar hukum yang menitik  beratkan  pada  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  dengan pertimbangan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya yang  sudah  tidak  bisa  dibenahi  lagi  atau  sudah  tidak  tentram  lagi  dan  tidak terbina dengan baik,  guna menghindari mudharat yang lebih besar serta untuk mengakhiri  penderitaan lahir dan batin bagi penggugat  maupun tergugat yang tidak bisa lagi dipertahankan.
Selanjutnya,  dalam  memutuskan  suatu  perkara  majelis  hakim  yang dipimpin  oleh ketua  majlis  dituntut  untuk  memberikan keputusan pada  setiap perkara yang telah diajukan ke pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan  mempertimbangkan  realitas  sosial  dimana  perkara  tersebut  terjadi. Dengan demikian hakim diperbolehkan untuk menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di luar ketentuan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan dalam setiap perkara yang diadili, meskipun alasan tersebut secara tekstual  bertentangan  dengan  KHI  pasal  116  point  (b)  namun  secara konstekstual  dengan melihat  banyaknya alasan dan pertimbangan telah  sesuai dengan KHI pasal 116 point (f) karena dalam penafsiran para majelis hakim  itu berbeda-beda  melihat  dari  sebuah  perkara  yang  ada.  Pada  intinya  dalam penentuan  hak  perempuan  hakim  lebih  mengutamakan  pada  keadilan  dan kemaslahatan penggugat.
Sebagaimana ketentuan  yang tercantum  pada pasal  5 ayat  (1)  Undang- Undang  No.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  menyebutkan, bahwasannya seorang hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  baik  yang  hidup  dalam  masyarakat. Berdasarkan  pasal  tersebut  berarti  seorang  hakim  tidak  hanya  sekedar mengambil  hukum  dari  sebuah  “kotak”,  namum  seorang  hakim  diberi keleluasaan  oleh  undang-undang  untuk  berijtihad.  Dengan  pertimbangan
keadilan,  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  agar tidak  menyalahi  sebuah aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum.
Dengan demikian,  apapun yang  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  pada  perkara  nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg  dan  nomor:  1958/pdt,G/2020/PA.jbg,  memang dibenarkan  dan  dituntut  untuk  menangani  perkara-perkara tersebut  dengan seadil-adilnya.  Perkara  tersebut  diputus  berdasarkan  ketentuan  yang  dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  dan  KHI  serta  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengingat bahwa seorang hakim diperbolehkan berijtihad dengan  pemikirannya  sendiri  secara  merdeka,  mandiri  berdasarkan  konteks sosial,  yang  didukung  oleh berbagai macam  dalil  dan  fakta  yang  benar-benar telah terbukti guna menciptakan hukum yang belum ada dalam undang-undang.

## D. KESIMPULAN
Analisis  hukum  Islam  dari  pemikiran  Imam  Syafi’i  terhadap  putusan majelis hakim sepanjang memenuhi syarat kebenaran dan bukti-bukti yang jelas. Maka  majelis hakim  Pengadilan  Agama  Jombang  pada  nomor:
1888/pdt.G/2020/PA.jbg  dan  nomor:  1958/pdt.G/2020/PA.jbg  tentang  gugat cerai karena suami mafqud dan cerai talak karena isteri mafqud, dimana menurut Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  isteri  yang  suaminya mafqud yang  tidak diketahui keberadaanya harus menunggu sampai 4 tahun dan isteri baru boleh mengajukan fasakh kepada  hakim,  kemudian  melakukan  iddah  wafat.  Dan pendapat lain  isteri menunggu sampai adanya keyakinan kematian suami  yang mafqud atau suami yang menceraikannya, sehingga tidak  ada keraguan tentang keberadaanya. Pada  perkembangan zaman  saat  ini  semua  diserahkan  kepada majelis hakim agar hakim mencari bukti-bukti  yang nyata maka hakim lah yang memutuskan perkara tersebut. Dan perkara pada nomor:
1958/pdt.G/2020/PA.jbg sudah memenuhi syarat menurut undang-undang, dan KHI. Oleh  karena itu hakim  dalam memutuskan perkara suami atau isteri  yang
mafqud haruslah  berdasarkan  keyakinan  dan  bukti-bukti  yang  autentik  yang dapat di terima oleh hukum syara’.
Putusan  pengadilan  pada nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg dan  nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg  tentang  gugatan  cerai  dan  talak  ini,  hakim mengabulkan  permohonan  cerai  tersebut  yang  diajukan  penggeugat  dan pemohon, hakim memberi alasan percraian yang diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI. Selain itu adanya fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa tergugat pada nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg ini menghilang dari rumahnya kurang lebih 1 tahun 4 bulan,  sehingga majelis  hakim  mencari bukti-bukti  yang outentik  maka hakim memutuskan untuk mengabulan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat. Dan pada  putusan  nomor:  1958/pdt,G/2020/PA.jbg  seorang  isteri  meninggalkan suaminya selama 8 tahun 4 bulan maka sudah sesuai dengan pasal-pasal di atas maka  hakim  memutukan  untuk  mengabulkan  talak  cerai  yang  diajukan  oleh pemohon karena isteri meninggalkan suami tanpa pamitan dan lari dengan laki- laki  lain  dan  bukti-bukti  sudah  ada,  maka  hakim  mengabulkan  telak  cerai tersebut.  Adapaun  dasar  hukum  hakim  memutuskan  suatu  perkara  adalah dengan Al- qur’an, hadist, undang -undang dan komplikasi hukum Islam dan bukti autentik dan sesuai dengan syara’.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghozali. 2010. Fiqih Munakahat . Jakarta: Kencana Prenada Media. Abu Zaid, Faruk. 1986. Hukum Islam  antara Tradisional  dan  Modernis , Jakarta: Bulan Bintang.
Ali  as-Sabhuni,  Muhammad.  1992  . Hukum  Waris  dalam  Syariat  Islam  cet  II . Bandung: Diponegoro.
Al-Jaziri,  Abdurahman, Kitab  Al-Fiqh  ala  Al-Mazahib  Al- arba’ah ,  (Bairut: Dar al- kutub al-ilmiyah, tth), jus IV
Al- qur’an  tajwid  kode  transliterasi  perkata,  terjemah  perkata,  Cipta  Bangsa Segara, Bekasi, 2013
Al-zuhaili, Wahbah, Fiqh Al-Islam qa Adillatu, (Bairut: Dar Fakr t, th), juz 6 Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal  Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam  Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU no 1/1974  sampai KHI . Jakarta: Prenada Media.
Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, Jakarta: Bumi Aksara.
Chalil, Moenawar. 1996. Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab . Jakarta: Bulan Bintang.
Departemen  Agama  R.I.  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta, 2000)
Departemen Agama  RI, Kompilasi  Hukum Islam ,  (Jakarta: Kompilasi  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
Ghofur  Anshori,  Abdul.  2006. Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  Undang- Undang Nomor 3. (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan)
Ghofur Anshori, Abdul.  2011. Hukum Perkawinan  Islam  (Perspektif  Fikih  dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press.
Karna  Rusdiana  dan  Jaenal  Aripin, Perbandingan  Hukum  Perdata, lengkap penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, Jakarta, Ahmad Rofiq, Hukum Perdata
Khairul Umam. 1999. Fiqih Mawaris . Bandung: Pustaka Setia.
M.A Tahami dan Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat . Jakarta: Raja Grafindo.
Mawardiy,  Aby  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basriy, Al-Hawiy  al- kabir fi Fiqh Al- Imam Syafi’i , (Beirut: Dar al-kutub Al-Imiyah, tt.) Muhammad  Asy- Syak’ah,  Mustofa, Islam  bi  Laa  Madzaahib ,  (Biarut:  Dar  al- nahdah al-Arabiyyah)
Muhtar, Kamal. 1974. Asas-asas Hukum Islam Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. Mujahidin,  Ahmad. 2014. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan  Agama. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nasution  Hotnida.  2004. Relasi  Suami  Istri Dalam  Islam,  Pusat  Study Wanita. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
Rahman, Abdur. 1993. Kodifikasi Hukum Islam .  Jakarta: Rineka Cipta.
Sabiq, Sayid. 1983. Fiqh as-sunnah. Beirut: Dal el-fikr.
Said, Umar, Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama  di Indonesia, Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama
Syarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan  di  Iindonesia  (antara  fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan) . Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, Amir. Hukum Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Pekawinan .
Warson,  Al-Munawir.  1997. Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia  Terlengkap . Yogyakarta: Pustaka Progressif.
Yunus, Mahmud. 1989. Kamus Arab-indonesia .  Jakarta: PT Hidakarya Agung.