## FAKTOR PEMICU DAN PENENTU KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI SUMATERA BARAT
(Pendekatan Sosial dan Ekonomi)

## Joan Marta
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat jomarta01@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  socio-economic  conditions  as  a  trigger factor and determining the feasibility of splitting of district and municipalities in West Sumatra.  This  study  uses  weighting  and  scores  for  each  of  the  socio-economic variables.  Based  on  the  analysis,  there  is  potential  for  expansion  in  the  7  (seven) district  in  West  Sumatra,  this  occurs  most  likely  driven  by  the  extent  of  the  area owned,  so  that  public  services  received  by  the  public  to  be  less  than  the  maximum. Besides the area factor here too there are ethnic differences in factors (culture) which can  promote  regional  expansion.  Of  the  seven  districts  that  have  the  possibility  of splitting the area when viewed in terms of feasibility level, the Pesisir Selatan District and  District  Sijunjung  have  a  very  viable  category  in  terms  of  ability  and  local financial  and  human  resources  quality,  while  four  other  districts  get  qualify  for  the split.
Keywords: Regional autonomy, Decentralization, Pemekaran wilayah, new autonomous  region
Abstak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  faktor  sosial-ekonomi sebagai  faktor  pemicu  dan  penentut  kelayakan  pemekaran  wilayah  pada  daerah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pembobotan  dan  skor  untuk  masing-masing  variabel  sosial-ekonomi  yang  diteliti. Berdasarkan  analisis,  potensi  pemekaran  terdapat  di  7  (tujuh)  daerah  Kabupaten  di Propinsi  Sumatera  Barat,  hal  ini  terjadi  kemungkinan  besar  didorong  oleh  luasnya daerah  yang  dimiliki,  sehingga  pelayanan  publik  yang diterima  masyarakat  menjadi kurang  maksimal.  Disamping  faktor  luas  daerah  disini  juga  terdapat  faktor perbedaan  etnis  (budaya)  yang  bisa  mendorong  terjadinya  pemekaran  daerah.  Dari ketujuh  daerah  kabupaten  yang  mempunyai  kemungkinan  terjadinya  pemekaran daerah  bila  ditinjau  dari  segi  tingkat  kelayakan,  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan Kabupaten  Sijunjung  memiliki  kategori  sangat  layak  dari  segi  kemampuan  dan keuangan daerah serta kualitas SDM, sedangkan empat kabupaten lainnya mendapat kategori layak untuk dimekarkan.
Kata  kunci:  Otonomi  daerah,  Desentralisasi,  Pemekaran  wilayah,  Daerah  Otonom Baru
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Otonomi  Daerah  yang  kemudian direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah,  keinginan  masyarakat  di  daerah  untuk  melakukan  pemekaran  wilayah meningkat tajam. Menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri,  sampai  tahun  2009  telah  terbentuk  sebanyak  205  Daerah  Otonom  Baru (DOB)  yang  terdiri  dari  7  Propinsi,  164  Kabupaten,  dan  34  Kota.  Perkembangan yang  cepat  ini  jelas  menimbulkan  perubahan  yang  drastis  dalam  penataan  dan administrasi pemerintahan yang selanjutnya memberikan  dampak cukup  besar  baik bagi keuangan negara maupun tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pemekaran    wilayah    pada    prinsipnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  dengan  meningkatkan  serta mempercepatan pelayanan, kehidupan  demokrasi,    perekonomian    daerah,    pengelolaan    potensi    daerah, keamanan  dan  ketertiban,  dan  hubungan  yang  serasi  antar daerah  dan  pusat. Pada   hakekat    tujuan   pemekaran  wilayah  sebagai  upaya  peningkatan  sumberdaya secara  berkelanjutan,  meningkatkan  keserasian  perkembangan  antar wilayah  dan antar    sektor,    memperkuat    integrasi  nasional  yang  secara  keseluruhan  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  (PP  No.  129 Tahun  2000)
Dalam  kajian  ilmu  perencanaan  dan  pengembangan  wilayah,  kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan  antar  wilayah  atau  desa-kota.  Keberimbangan  pembangunan  yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam,  manusia,  sosial  dan  buatan)  akan  terdistribusi  secara  merata  sehingga kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud.  Akan  tetapi,  fakta  menunjukkan  bahwa tujuan  luhur  pemekaran  wilayah  seringkali  mengalami  kesalahan  pemaknaan, sehingga  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  mengalami  kemandekan,  bahkan cenderung gagal total.
Hasil  survey  lembaga  penelitian  juga  menunjukkan  lebih  dari  80%  daerah pemekaran  belum  dapat  memperlihatkan  peningkatan  pembangunan  daerah setempat  sehingga  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pemekaran  daerah  belum mencapai  tujuan  otonomi  daerah  (World  Bank,  2003).  Di  samping  belum  dapat meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  daerah  setempat,  di  sisi  lain  pemekaran daerah  justru  menimbulkan  konflik  keuangan  seperti  yang  terjadi  dikabupaten Mamasa  propinsi  Sulawesi  Barat,  perebutan  pulau  Berhala  antara  propinsi  Riau Kepulauan  dan  propinsi  Jambi,  perebutan  salah  satu  pulau  di  kepulauan  Seribu antara  propinsi  DKI  Jakarta  dan  propinsi  Banten.  Berbagai  persoalan  tersebut merupakan  sebagian  permasalahan  yang  menyangkut  pelaksanaan  prinsip desentralisasi/otonomi dan pemekaran daerah.
Kenyataan  tersebut  merupakan  dilema  atas  realitas  pemekaran  atau  usulan pemekaran wilayah dengan fungsi desentralisasi sendiri, yang memerlukan kearifan dari  para  pengambil  kebijakan  untuk  secara  hati-hati  dalam  meresponnya.  Namun, pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Kemendagri  setelah  melakukan  evaluasi  terhadap kabupaten/kota  yang  baru  dengan  kebanyakan  hasilnya  tidak  memuaskan  atau kinerjanya  lamban,  maka  diputuskan  bahwa  usulan  mengenai  pemekaran  wilayah ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Ada  berbagai  alasan  yang  mendorong  meningkatnya  keinginan  untuk melakukan  pemekaran  daerah.  Secara  formal,  keinginan  itu  dipicu  guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas yang cukup besar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran  daerah  tersebut  juga  dipicu  oleh  aspek  keuangan  daerah  dan  politis. Aspek  keuangan  muncul  sebagai  akibat  dari  perubahan  sistem  alokasi  keuangan negara untuk daerah yang diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Blane, 2001)
Propinsi  Sumatera  Barat  yang  saat  ini  memiliki  19  daerah  kabupaten/kota juga tidak terlepas dari persoalan pemekaran daerah. Faktanya salah satu daerah di propinsi  ini  yaitu  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Kabupaten  Pesisir  Selatan  memiliki luas  5.749,89  km2,  yang  memanjang  dari  utara  ke  selatan  dengan  panjang  pantai 234  km.  Posisi  daerah  yang  memanjang,  mengakibatkan  jarak  satu  daerah  dengan daerah  lainya  menjadi  jauh.  Sebagai  contoh,  dari  Lunang  Silaut  ke  ibu  kota kabupaten,  Painan  berjarak  171  km  dengan  waktu  tempuh  dengan  kenderaan bermotor  mencapai  empat  sampai  dengan  lima  jam  perjalanan  menggunakan kendaraan  pribadi.  Pessel  merupakan  kabupaten  terluas  di  Sumatra  Barat.  Jumlah penduduk  sebanyak  433.181  jiwa  dengan  jumlah  kepala  keluarga  97.977.  Dari  sisi penduduk, Pessel berada satu tingkat dibawah kota Padang.
Berdasarkan  kondisi  geografis  wilayah  di  atas,  maka  sejak  tahun  1999 masyarakat  daerah  selatan  dari  kabupaten  Pesisir  selatan  yakni  (kecamatan indropuro,  tapan  dan  lunang  silaut)  mempunyai  keinginan  kuat  untuk  pemekaran wilayah  dan  telah  membentuk  presidium  guna  memfasilitasi  rencana  tersebut dengan  mengusulkan  pembentukan  daerah  kabupaten  baru  bernama  “Renah Indojati” (Koran Singgalang edisi 24 November 2010)
Kondisi  di  atas  menjadi  dasar  pentingnya  untuk  menganalisis  persoalan pemekaran  wilayah  di  Propinsi  Sumatera  Barat.  Suatu  daerah  diperkirakan  akan dapat  dimekarkan  bila  terdapat  potensi  pemekaran  dan  juga  cukup  layak  untuk dimekarkan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  ada  dua  aspek  utama  yang  perlu diperhatikan terkait dengan pemekaran wilayah tersebut yaitu faktor sosial ekonomi sebagai pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah.
Dengan  pemahaman  kondisi  tersebut  maka  paling  tidak,  dasar  untuk melakukan kajian terhadap aspek sosial ekonomi sebagai faktor pemicu pemekaran dan  tingkat  kelayakan  pemekaran  daerah  di  Propinsi  Sumatera  Barat  akan  menjadi tematik yang sangat penting. Sehingga diharapkan dari penelitian ini, minimal dapat dipahami  aspek  penting  sebagai  pemicu  pemekaran  dan  tingkat  kelayakan pemekaran daerah di Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu problem yang perlu di cari solusinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kondisi faktor  sosial  ekonomi  sebagai  pemicu  pemekaran  wilayah  pada  daerah  kabupaten dan  kota  di  Propinsi  Sumatera  Barat  serta  kondisi  faktor  sosial  ekonomi  sebagai tingkat  kelayakan  pemekaran  wilayah  pada  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Propinsi Sumatera Barat.

## TINJAUAN LITERATUR Ukuran Pemerintahan Daerah
Perdebatan  mengenai  bagaimana  ukuran  yang  ideal  bagi  pemerintahan daerah  dan  kriterianya  berujung  pada  permasalahan  bagaimana  restrukturisasi  dan reformasi terhadap pemerintahan daerah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai berbagai  tujuan  yang  dicita-citakan.  Secara  umum,  terdapat  tiga  pemikiran  utama ( schools  of  thought )  dalam  menjawab  pertanyaan  normatif  bagai  mana  ukuran optimal pemerintah daerah yang seharusnya, yaitu traditional reform school , public choice school , dan Neo-Marxist school (Trueblood dan Honadle, 1994).

## Traditional Reform School
Ukuran  bagi  pemerintahan  daerah  dalam  pemikiran traditional  reform school dari fenomena adanya kecenderungan kota-kota di Amerika pada awal abad ke-20  dalam  menciptakan  dan  membangun  wilayah-wilayah  di  pinggiran  kotanya, yang  sering  disebut  pemerintahan  termekarkan  ( “fragmented”  government ) (Studenski, 1930 dan Jones, 1942). Fenomena tersebut ditanggapi dengan pemikiran yang justru memiliki kecenderungan dalam mendukung penggabungan pemerintahan daerah atau mempertahankan pemerintahan yang ada.
Fields (1983) dan Swianiewicz (2002) merangkum berbagai preposisi yang mendukung  adanya  penggabungan  antar  pemerintahan  daerah  diantaranya  :  (a). Pemerintahan  daerah  yang  terkonsolidasi  lebih  efektif  dan  efisien  dibandingkan dengan  beberapa  pemerintahan  daerah  yang  kecil.  Efisiensi  dadapat  dari penghapusan  duplikasi  pelayanan,  pegawai,  peralatan  dan  perlengkapannya.  Lebih lanjut,  pemerintahan  daerah  yang  lebih  besar  dapat  menikmati economies  of  scale atau  rendahnya  per  unit  biaya  dari  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah;  (b). Penggabungan  pemerintahan  daerah  membantu  menghilangkan spillovers atau eksternalitas  yang  terjadi.  Banyak  jenis  pelayanan  pemerintah  daerah  membawa manfaat  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  luar  wilayahnya  (umumnya  disekitarnya) yang  tidak  mengeluarkan  biaya  untuk  pelayanan  tersebut  atau  tidak  terlibat  dalam usaha  pendistribusiannya. Spillovers ini  dapat  dihilangkan  dengan  memasukkan wilayah  disekitarnya  dalam  wilayah  yang  dilingkupinya,  sehingga seimbang  antara wilayah  penarikan  pajak  dengan  wilayah  pemberian  pelayanan.  Apabila penghapusan yang sempurna terhadap spillovers adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka  pemerintahan  daerah  dengan  wilayah  yang  lebih  besar  akan  lebih  dapat mengatasi masalah dibandingkan dengan beberapa pemerintahan daerah yang kecil; (c).  Lingkungan  untuk  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  jangka  panjang akan mengalami perbaikan. Pemerintahan yang tunggal di suatu wilayah lebih dapat mengkoordinasikan  berbagai  kebijakan  dan  keputusan  dengan  baik  dibandingkan dengan  beberapa  pemerintahan  daerah  yang  kecil.  Teori  menyatakan  bahwa pemerintahan daerah dengan fungsi yang besar dapat menstimulasi ketertarikan dan partisipasi publik melalui pemilihan kandidat dengan kualitas yang lebih baik dalam pemerintahan/dewan  setempat.(Dahl  dan  Tufte,  1973).  Hal  ini  terkait  dengan  fakta bahwa  kekuatan  dan  prestise  berhubungan  dengan  pusat  pemerintahan  daerah (dengan  wilayah) yang lebih  besar  (Goldsmith  dan  Rose,  2000);  (d).  Pemerintahan daerah  yang  terkonsolidasi,  dengan  satu  pemerintahan,  akan  lebih  memudahkan masyarakat  untuk  mengerti  dan  memanfaatkannya.  Pengambilan  keputusan  dan
tanggung jawab pelayanan lebih jelas ditentukan dan dimengerti; (e). Wilayah yang terkonsolidasi memberikan ruang bagi publik yang lebih besar untuk interest groups sebagai  wujud  dan  representasi  dari  masyarakat  yang  plural  ( pluralist  society ). Dalam  masyarakat  yang  besar,  lebih  mudah  untuk  memberantas  nepotisme  atau berbagai  pelanggaran  politik  yang  lainnya,  dan  membantu  masyarakat  untuk mempengaruhi  politik  lokal  ketika  periode  pemilu.  Salah  satu  potensi  yang berbahaya  adalah  lahirnya  kelompok  yang  dominan,  yang  kemungkinannya  relatif kecil di wilayah yang besar. Goldsmith dan Rose (2000) menyatakan bahwa terdapat keterwakilan yang lebih baik dari berbagai kelompok minoritas dalam pemerintahan daerah  yang  besar,  dimana  pemerintahan  yang  besar  umumnya  lebih  liberal.  (f). Penyesuaian wilayah konsolidasi dengan wilayah sumber daya. Beban pajak dalam masyarakat seharusnya seimbang melalui penciptaan pemerintahan yang lebih jelas dengan  wilayah  yang  dibutuhkan.  Daerah  yang  luas  mengurangi  ketergantungan terhadap  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat,  sehingga  dapat  membuat  pemerintah daerah lebih fleksibel dalam pembuatan dan pilihan terhadap kebijakan; (g). Dalam pemerintahan daerah yang besar, terdapat juga kemungkinan yang lebih besar dalam penguatan  masayarakat  sipil.  Dalam  komunitas  yangbesar,  terdapat  kesempatan yang lebih besar dalam pembuatan jaringan dan organisasi secara suka rela, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), dan lain-lain.

## Public Choice School
Pemikiran  dari traditional  reform mendapatkan  kritikan  yang  cukup  tajam sejak dipublikasikannya artikel “ A Pure Theory of Local Expenditure” oleh Charles Tiebout (1956).  Secara alami  pemikiran public choice mendapatkan manfaat untuk berkembang  pesat  sejak  pemikiran traditional  reform kehilangan  popularitasnya (Trueblood  dan  Honadle,  1994)  karena  berkembangnya  kekecewaan  terhadap ketidaktanggapan pemerintah daerah yang besar di sebahagian besar perkotaan dan tingginya keinginan wilayah sekitarnya untuk menjadi daerah otonom.
Tiebout  melihat  bahwa  penggabungan  wilayah  dapat  dianalogkan  sebagai monopoli  ekonomi  yang  dapat  mengeksploitasi  pendapatan  (misal  melalui  pajak). Pemekaran  wilayah  dianalogkan  sebagai  model  ekonomi  persaingan  sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya  untuk  mengekspresikan  preperensinya  untuk  setiap  jenis  pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda.
Argumentasi oposisi terhadap penggabungan wilayah, selain dari pemikiran public  choice ,  juga  datang  dari  adanya  ide  lokalisme  (Jones  dan  Stemart,  1983). Walaupun  berangkatan  dari  sumsi  teori  yang  berbeda,  namun  keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu small is beautiful . Berikut ada beberapa argumentasi yang mendukung adanya pemekaran wilayah, diantaranya (Swianiewicz,  2002)  :  (a).  Hubungan  antara  aparat  pemerintah  (baik  eksekutif, legislatif,  maupun  yudikatif)  dan  masyarakatnya  lebih  dekat  dan  para  politisi  lebih akuntabel  kepada  komunitas  lokalnya  ketika  unit  yang  kecil.  Berdasarkan argumentasi  ini,  kepercayaan  sosial  didasarkan  kepada  kekuatan  ikatan  personal dalam  komunitas  kecil  (Denters,  2002);  (b).  Dalam  unit  yang  kecil,  masyarakat dapat “ vote with their feet” (Tiebout, 1956), seperti dalam memilih preferensi rasio
pajak  daerah  dan  penyediaan  barang  dan  pelayanan  publiknya.  Menurut  model klasik  Tiebout,  masyarakat  akan  melakukan  migrasi  (memilih  tempat  tinggal)  ke daerah  dimana  rasio  dari  pajak  yang  dibayarkan  terhadap  pelayanan  yang  diterima mendekati  preferensi  pribadinya.  Pemekaran  wilayah  dapat  menurunkan  biaya migrasi  dan  meningkatkan  kesempatan  untuk  mengurangi  gap  antara  kebijakan publik  yang  dijalankan  dan  preferensi  pribadi  masyarakat;  (c).  Komunitas  kecil biasanya  lebih  homogen  sehingga  lebih  mudah  mengimplementasikan  kebijakan yang  sesuai  dengan  preferensi  sebahagian  besar  masyarakatnya.  Masyarakat memiliki insentif lebih besar untuk berpartisipasi dalam komunitas yang lebih kecil, karena suara individu memiliki bobot yang lebih besar; (d). Pemerintah daerah yang kecil  memiliki  birokrasi  yang  rendah.  Dalam  beberapa  fungsi, economies  of  scale tertutupi  oleh  adanya  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  koordinasi  dan mamajemen  pemerintahan daerah  yang  besar,  seperti misalnya  fungsi  administrasi. Argumentasi  dari economies  of  scale dianggap  tidak  relevan  ketika  terdapat kemungkinan  untuk  membagi  tanggung  jawab  penyediaan  layanan  kepada  pihak swasta;  (e).  Pemekaran  mendukung  adanya  persaingan  antar  pemerintahan  daerah dalam  mendatangkan  modal  ke  daerahnya  masing-masing,  dimana  hal  ini  akan meningkatkan  produktifitas;  (f).  Pemekaran  mendukung  berbagai  eksperimen  dan inovasi.  Jika  suatu  wilayah  memiliki  beberapa  pemerintahan  daerah  yang  kecil, maka lebih mudah untuk melakukan berbagai eksperimen dengan bermacam-macam kebijakan dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman pemerintahan daerah lain disekitarnya.

## Neo-Marxist school
Pemikiran  Neo-Marxist  memiliki  kecendrungan  tidak  mempermasalahkan penentuan  bagaimana  ukuran  optimal  pemerintahan  daerah  yang  seharusnya. Menurut pemikiran ini, hal yang penting dibahas adalah bagaimana pola penentuan kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  hubungannya  dengan  pembangunan  ekonomi daerah. Markusen (1976), Cox (1980), dan Nartowicz (1980) merupakan para pakar yang mendukung pemikiran ini.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  analisa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pada  dasarnya adalah  dari  sisi  permintaan  ( Demand  Side ).  Hal  ini  sengaja  dipilih  mengingat keinginan  untuk  melakukan  pemekaran  daerah  pada  umumnya  datang  dari permintaan masyarakat sendiri yang kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi  di  daerah,  seperti  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  kemudian  diusulkan kepada  Pemerintah  Pusat.  Permintaan  ini  didorong  oleh  adanya  faktor  pemicu pemekaran  yang  terdapat  di  daerah  tersebut.  Sedangkan  pertimbangan  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  DPR  dalam  memberikan  persetujuan  pada umumnya  mengacu  pada  tingkat  kelayakan  pemekaran  yang  terdapat  pada  daerah tersebut.  Berdasarkan  pendekatan  tersebut,  maka  kerangka  analisa  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melihat  pada  dua  aspek  utama  yaitu  faktor pemicu pemekaran dan tingkat kelayakan pemekaran daerah.
Dalam  hal  ini,  suatu  daerah  diperkirakan  akan  dapat  dimekarkan  bila terdapat  potensi  pemekaran  dan  juga  cukup  layak  untuk  dimekarkan.  Akan  tetapi
bila pada suatu daerah terdapat potensi pemekaran tetapi belum cukup layak, maka pemekaran  belum  dapat  dilakukan.  Tentunya  walaupun  terdapat  kelayakan,  tetapi bila  tidak  ada  faktor  pemicu,  atau  sama-sama  tidak  ada  faktor  pemicu  dan kelayakan, maka pemekaran daerah tidak akan dapat dimekarkan.
Faktor  pemicu  pemekaran  dianalisa  dengan  menggunakan  4  (empat) variabel  utama  yaitu  ;  perbedaan  agama,  perbedaan  etnis  (budaya),  ketimpangan ( disparitas ) pembangunan ekonomi antar daerah dan luas daerah. Sedangkan faktor kelayakam  pemekaran  daerah  dianalisa  dengan  menggunakan  3  variabel  yaitu; kemampuan  keuangan  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan  kualitas  sumber daya  manusia  daerah.  Dengan  demikian  secara  keseluruhan  analisa  pemekaran dalam penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) unsur sosial-ekonomi sebagai variabel analisys . Guna mewujudkan analisa yang lebih objektif dan mengurangi subjektifitas, masing-masing  variabel  ditampilkan  secara  kuantitatif  walaupun  untuk  variabel sosial  ukuran  yang  digunakan  tidak  terlalu  tepat  karena  keterbatasan  data  untuk dapat  menangkap  makna  yang  seharusnya  terkandung  dalam  variabel  tersebut. Untuk  dapat  melakukan  penggabungan  semua  variabel  dari  masing-masing  faktor pemicu  dan  kelayakan  pemekaran  daerah  tersebut,  metodologi  yang  digunakan adalah  dengan  menentukan  bobot  dan  skor  dari  masing-masing  variabel  sehingga dapat di analisis secara kuantitatif.

## Pembobotan
Bobot yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah seperti terlihat pada  Tabel  1.  Dalam  penentuan  bobot  dan  skor  perlu  dilakukan  kesepakatan (konsensus)  tentang bobot dan skor yang digunakan dalam analisa ini. Kesepakatan ini  akan  sangat  tergantung  pada  seberapa  jauh  bobot  dan  skor  tersebut  masuk  akal (logis)  dan  mencerminkan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat  (Sjafrizal,  2008). Seperti  terlihat  pada  Tabel  1,  untuk  faktor  pemicu  pemekaran  daerah,  variabel ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar  daerah  dan  luas  daerah  diberikan  bobot lebih  besar  (30%)  dibandingkan  dengan  variabel  perbedaan  agama  dan  etnis  yang diberikan  bobot  20%.  Alasannya  adalah  karena  perbedaan  agama  dan  perbedaan etnis  diperkirakan  akan  menjadi  sensitif  bilamana  diikuti  oleh  ketimpangan pembangunan  ekonomi  yang  selanjutnya  akan  menimbulkan  kecemburuan  sosial. Sedangkan  luas  daerah  juga  diberikan  bobot  lebih  besar  (30%)  karena  hal  ini mempunyai  implikasi  besar  terhadap  hubungan  sosial  ekonomi  daerah  dan kemampuan pemerintah melaksanakan pelayanan publik.
Untuk  faktor  kelayakan  pemekaran  daerah,  variabel  kemampuan  keuangan daerah  diberikan  bobot  yang  lebih  besar  (40%)  dibandingkan  dengan  variabel pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  keduanya diberi  bobot  30%.  Alasanya  adalah  karena  kemampuan  keuangan  daerah diperkirakan  akan  sangat  menentukan  tingkat  kelayakan  pemekaran  suatu  daerah karena  hal  ini  berpengaruh  langsung  bagi  kemampuan  daerah  untuk  melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Sjafrizal, 2008)
Tabel 1. Bobot Faktor Pemicu dan Kelayakan Pemekaran Daerah Menurut Faktor Penentu.
Faktor Pemicu Pemekaran Bobot 1. Ketimpangan Pembangunan 2. Luas Daerah 3. Perbedaan Agama 4. Perbedaan Budaya 30 30 20 20 Faktor Kelayakan Pemekaran Bobot 1. Kemampuan Keuangan  daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 40 30 30
Sumber : Sjafrizal (2008)

## Skor
Skor yang digunakan dalam penelitian ini bergerak dari 1 sampai dengan 3 dengan pengertian bahwa semakin tinggi skor yang diberikan berarti semakin besar pula  pengaruhnya  terhadap  kemungkinan  terjadinya  pemekaran  daerah.  Demikian pula  sebaliknya.Pemberian  skor  untuk  pembentukan  provinsi  menggunakan Pembanding  Provinsi,  pembentukan  kabupaten  menggunakan  Pembanding Kabupaten  dan  pembentukan  kota  menggunakan  Pembanding  Kota.  Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 66% besaran/nilai  rata-rata,  pemberian  skor  2  apabila  besaran/nilai  rata-rata  indikator lebih besar atau sama dengan 33% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 33% besaran/nilai rata-rata.
Tabel 2. Total Nilai Indikator Menurut Faktor
Kategori Faktor Pemicu Kategori Faktor Kelayakan Total Nilai Seluruh Indikator Keterangan Sangat Ada Pemicu Sangat Layak 250 s/d 300 Rekomendasi Ada Pemicu Layak 200 s/d 249 Rekomendasi Tidak Ada Pemicu Tidak Layak Kecil dari 199 Ditolak
Sumber : PP. 78 Tahun 2007, Data Diolah
Pengambilan  kesimpulan  tentang  besar  kecilnya  faktor  pemicu  dan  tingkat kelayakan  pemekaran  daerah  tersebut  memerlukan  penggabungan  nilai  variabel yang terdapat pada faktor pemicu dengan faktor kelayakan sehingga diperoleh suatu nilai  yang  disebut  nilai  indikator.  Nilai  indikator  adalah  hasil  perkalian  skor  dan bobot  masing-masing  indikator.  Adanya  faktor  pemicu  dan  faktor  kelayakan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori
Berdasarkan  tabel  di  atas  rekomendasi  untuk  pemekaran  daerah  hanya diberikan jika daerah tersebut dengan kondisi sangat ada  dan ada pemicu dan sangat layak dan layak untuk dimekarkan.

## Defenisi Operasional Perbedaan Agama
Variabel perbedaan agama diukur dengan menggunakan proporsi penduduk antara penganut agama mayoritas daerah dengan agama lain. Bila proporsi tersebut sangat tinggi, berarti perbedaan agama pada daerah yang bersangkutan sangat kecil ( homogen ) sehingga diperkirakan tidak ada faktor pemicu pemekaran daerah. Akan tetapi bila proporsi tersebut tidak terlalu tinggi berarti terdapat perbedaan kehidupan beragama yang cukup besar ( heterogen ) di daerah tersebut.

## Perbedaan Etnis
Pengukuran  variabel  perbedaan  etnis  ini  dapat  dilakukan  adalah  dengan jalan  menghitung  proporsi  penduduk  etnis  asli  daerah  setempat  dari  jumlah penduduk  keseluruhan.  Dengan  demikian,  bila  proporsi  etnis  asli  cukup  dominan, maka  faktor  pemicu  pemekaran  daerah  diperkirakan  akan  sangat  kecil  sekali  atau tidak  ada  sama  sekali.  Akan  tetapi  bila  proporsi  antara  etnis  asli  daerah  dengan pendatang  tidak  terlalu  besar,  ini  berarti  bahwa  kondisi  budaya  daerah  cukup beragam ( heterogen )

## Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah
Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan  menghitung  Indeks  Williamson  (IW)  menggunakan  data  PDRB  perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama.
Luas Daerah variabel luas daerah merupakan luas masing-masing daerah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  dapat  diukur  berdasarkan  Rasio Kapasitas  dan  Kebutuhan  Fiskal  Daerah.  Kapasitas  Fiskal  Daerah  pada  dasarnya merupakan  penjumlah  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai  tugas  pokok  pemerintahan  dan kegiatan  pembangunan  daerah  bersangkutan  diluar  dari  kebutuhan  untuk  gaji aparatur  daerah.  Sedangkan  Kebutuhan  Fiskal  merupakan  jumlah  dana  yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan pada  daerah  bersangkutan yang  besarnya  sangat  ditentukan  oleh jumlah  penduduk, luas  daerah  dan  variabel  lain  terkait.  Dengan  demikian,  bila  Rasio  Kapasitas  dan Kebutuhan Fiskal tersebut sama dengan 1 atau lebih, maka daerah tersebut dikatakan mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  cukup  kuat  untuk  melakukan  pemekaran daerah, dan begitu juga sebaliknya bila Rasio tersebut berada dibawah 1.

## Pertumbuhan Ekonomi
Indikator  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dalam  penelitian  ini  dapat diukur melalui peningkatan nilai PDRB antar waktu atas dasar harga konstan.

## Kualitas Sumberdaya Manusia
Pengukuran  kualitas  sumberdaya  manusia  daerah  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan  Indek  Pembangunan Manusia  (IPM)  yang merupakan  kombinasi dari tiga unsur utama yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Pemicu Pemekaran Daerah
Faktor  yang  cenderung  memicu  timbulnya  keinginan  untuk  melakukan pemekran daerah pada umumnya timbul dari aspek sosial ekonomi seperti perbedaan agama, budaya dan perbedaan tingkat pembangunan dan kemakmuran antar daerah (Sjafrizal, 2008).
Untuk  Mendapatkan  kesimpulan  tentang  kecenderungan  masing-masing Kabupaten/Kota  di  Sumatera  barat  untuk  melakukan  pemekaran  daerah,  maka keempat  faktor  diatas  perlu  digabungkan.  Proses  penggabungan  keempat  faktor pemicu  pemekaran  wilayah  dilakukan  dengan  memberikan  bobot  dan  skor  untuk masing-masing faktor seperti telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Untuk lebih rincinya, pemberian bobot dan skor dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Bobot dan Skor Faktor Pemicu Pemekaran Menurut Variabel Penentu
Variabel Saatuan Interval Bobot Skor 1. Perbedaan Agama 2. Perbedaan Budaya 3. Ketimpangan Pembagunan 4. Luas Daerah Persen
Persen Indeks Km 2 32,06 32,06 – 64,12 64,12 30,07 30,07 – 60,14 60,14 0,03 0,03 – 0,05 0,05 742,06 742,06 – 1484,12 1484,12 20 20 30 30
3 2
1 3 2 1 1 2 3 1 2 3

## Sumber : BPS, Data Diolah
Selanjutnya  gabungan  dari  hasil  perkalian  bobot  dan  skor  pada  masing- masing  variabel  pemicu  pemekaran  menjadi  total  nilai  indikator  yang  dirinci  pada Tabel 4.

## Tabel 4. Total Nilai Indikator Menurut Faktor
Kategori Faktor Pemicu Total Nilai Seluruh Indikator Keterangan Sangat Ada Pemicu 250 s/d 300 Rekomendasi Ada Pemicu 200 s/d 249 Rekomendasi Tidak Ada Pemicu Kecil dari 199 Ditolak
Sumber : PP 78 Tahun 2007, Data Diolah
Hasil  Perhitungan  pada  Tabel  5.  memperlihatkan  bahwa  terdapat  7  daerah kabupaten  di  Sumatera  Barat  mempunyai  faktor  pemicu  untuk  melakukan pemekaran  daerah  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten  Pesisir Selatan,  Kabupaten  solok,  Kabupaten  sijunjung,  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  50 Kota, dan Kabupaten Pasaman.
Tabel 5. Nilai faktor Pemicu Pemekaran daerah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat 2010
Kabupaten/Kota Variabel Pemicu Pemekaran Daerah Perbedaan Agama (20)* Perbedaan Budaya (20)* Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (30)* Luas Daerah (30)* Total Nilai (100) Potensi Pemekar an Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 1. Kab. Kep. Mentawai 2 40 1 20 2 60 3 90 210 ADA 2. Kab. Pesisir Selatan 1 20 1 20 3 90 3 90 220 ADA 3. Kab. Solok 1 20 1 20 3 90 3 90 220 ADA 4. Kab. Sijunjung 1 20 1 20 3 90 3 90 220 ADA 5. Kab. Tanah Datar 1 20 1 20 3 90 2 60 190 TIDAK 6. Kab. Padang Pariaman 1 20 1 20 3 90 2 60 190 TIDAK 7. Kab. Agam 1 20 1 20 3 90 3 90 220 ADA 8. Kab. 50 Kota 1 20 1 20 3 90 3 90 220 ADA 9. Kab. Pasaman 1 20 2 40 3 90 3 90 240 ADA 10. Kab. Solok Selatan 1 20 dtt** 2 90 3 90 - - 11. Kab. Dharmasraya 1 20 dtt** 3 90 3 90 - - 12. Kab. Pasaman Barat 1 20 dtt** 3 90 3 90 - - 13. Kota Padang 1 20 1 20 3 90 1 30 160 TIDAK 14. Kota Solok 1 20 1 20 2 60 1 30 130 TIDAK 15. Kota Sawahlunto 1 20 1 20 2 60 1 30 130 TIDAK 16. Kota Padang Panjang 1 20 1 20 2 60 1 30 130 TIDAK 17. Kota Bukittinggi 1 20 1 20 3 90 1 30 160 TIDAK 18. Kota Payakumbuh 1 20 1 20 2 60 1 30 130 TIDAK 19. Kota Pariaman dtt** 3 90 1 30 - - Sumatera Barat -
Sumber : Data Diolah, 2010 *angka dalam kurung adalah bobot masing-masing variabel ** data tidak tersedia Nilai adalah bobot dikali Skor
Kecendrungan  terjadinya  pemekaran  daerah  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai dipicu oleh variabel perbedaan agama dan luas daerah. Untuk Kabupaten Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Sijunjung,  Kabupaten  Agam  dan Kabupaten  50  Kota  dipicu  oleh  variabel  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  dan luas  daerah.  Sedangkan  untuk  Kabupaten  Pasaman  kecendrungan  terjadinya pemekaran  derah  dipicu  oleh  variabel  perbedaan  budaya,  ketimpangan pembangunan dan luas daerah.

## Faktor Kelayakan Pemekaran Daerah
Setelah  menganalisa  ada  atau  tidaknya  faktor  pemicu  pemekaran  daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, tahapan selanjutnya adalah menganalisa beberapa  faktor  penting  yang  menentukan  tingkat  kelayakan  pemekaran  suatu daerah terutama dari segi ekonomi dan keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan  keuangan  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kualitas  sumber  daya manusia yang terdapat pada daerah yang bersangkutan.
Untuk  dapat  menggabungkan  ketiga  variabel  tersebut,  sehingga  dapat diperoleh  kesimpulan  tentang  tingkat  kelayakan  pemekaran  pada  masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, maka proses penggabungan ketiga faktor penentu  kelayakan  pemekaran  wilayah  dilakukan  dengan  memberikan  bobot  dan skor  untuk  masing-masing  faktor  seperti  telah  dijelaskan  pada  bagian  metode penelitian.  Untuk  lebih  rincinya,  pemberian  bobot  dan  skor  dapat  dilihat  pada Tabel6.

## Tabel 6. Bobot dan Skor Faktor Penentu kelayakan Pemekaran
Menurut Variabel Penentu Variabel Saatuan Interval Bobot Skor 1. Kemampuan Keuangan Daerah 2. Pertumbuhan ekonomi daerah 3. IPM
Indeks
Persen Indeks 0,5 0,5 – 1,0 1,0 3,00 3,00 – 5,00 5,00 65,00 65,00 – 70,00 70,00 40 30 30
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Sumber : Sjafrizal dan BPS, Data Diolah
Selanjutnya  gabungan  dari  hasil  perkalian  bobot  dan  skor  pada  masing- masing  variabel  pemicu  pemekaran  menjadi  total  nilai  indikator  yang  dirinci  pada Tabel 7.
Tabel 7. Total Nilai Indikator Menurut Faktor Kategori Faktor Kelayakan Total Nilai Seluruh Indikator Keterangan Sangat Layak 300 Rekomendasi Layak 250 s/d 299 Rekomendasi Tidak Layak Kecil dari 249 Ditolak Sumber : PP. No. 78 Tahun 2007, Data Diolah
Hasil  perhitungan  tentang  kemampuan  masing-masing  daerah  untuk melakukan  pemekaran  dapat  dilihat  pada  Tabel  8.  Perlu  dicatat  bahwa  tingkat kelayakan  pemekaran  daerah  ini  bersifat  dinamis,  karena  perhitungan  didasarkan pada  data  yang  dapat  berubah  setiap  tahunnya.  Namun  demikian,  perubahan  masa yang  akan  datang  ditentukan  oleh  kondisi  pada  masa  lalu  dan  saat  ini.  Dengan demikian, walaupun disadari bahwa tingkat kelayakan ini dapat berubah setiap saat, tetapi  kecendrungan  pada  masa  depan  diperkirakan  tidak  akan  terdapat  perbedaan yang terlalu jauh dari kondisi yang terjadi saat ini.

## Analisis Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Setelah  dilakukan  analisa  terhadap  faktor-faktor  penting  yang  dapat menyebabkan terjadinya pemekaran daerah yaitu faktor pemicu (Tabel 5) dan faktor kelayakan  (Tabel  7)  pada  masing-masing  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat,  maka tahapan  selanjutnya  akan  digabungkan  kedua  unsur  tersebut  untuk  mengetahui apakah pada daerah tersebut diperkirakan akan terjadi pemekaran atau tidak.
Dalam analisis ini, pemekaran daerah diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan  datang,  jika  pada  daerah  tersebut  terdapat  faktor  pemicu  sekaligus  juga mempunyai tingkat kelayakan yang cukup. Bila hanya salah satu dari faktor tersebut yang  memenuhi  kriteria  maka  diperkirakan  dimasa  yang  akan  datang  tidak  terjadi pemekaran daerah.
Berdasarkan  analisis  Tabel  9.  Potensi  pemekaran  tersebut  akan  terdapat  di daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Sijunjung, Kabupaten  Agam,  Kabupaten  50  Kota,  dan  Kabupaten  Pasaman.  Pada  daerah Kabupaten  Pesisir  selatan,  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Agam  dan  Kabupaten  50 Kota kemungkinan pemekaran ini terjadi kemungkinan besar didorong oleh luasnya daerah yang dimiliki, sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi kurang  maksimal.  Kemudian  pada  Kabupaten  Sijunjung  dan  Kabupaten  Pasaman, disamping  faktor  luas  daerah  disini  juga  terdapat  faktor  perbedaan  etnis  (budaya) yang bisa mendorong terjadinya pemekaran daerah.

## Tabel 8. Nilai faktor Penentu Kelayakan Pemekaran daerah Menurut
Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten/Kota Variabel Pemicu Pemekaran Daerah Kemampuan Keuangan Daerah (40)* Pertumbuhan Ekonomi Daerah (30)* IPM (30)* Total Nilai (100) Kelayakan Pemekaran Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 1. Kab. Kep. Mentawai 2 80 2 60 2 60 200 TIDAK 2. Kab. Pesisir Selatan 3 120 3 90 3 90 300 SANGAT LAYAK 3. Kab. Solok 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 4. Kab. Sijunjung 3 120 3 90 3 90 300 SANGAT LAYAK 5. Kab. Tanah Datar 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 6. Kab. Padang Pariaman 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 7. Kab. Agam 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 8. Kab. 50 Kota 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 9. Kab. Pasaman 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 10. Kab. Solok Selatan 2 80 3 90 2 60 230 TIDAK 11. Kab. Dharmasraya 2 80 3 90 2 60 230 TIDAK 12. Kab. Pasaman Barat 3 120 3 90 2 60 270 LAYAK 13. Kota Padang 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 14. Kota Solok 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 15. Kota Sawahlunto 3 120 1 30 3 90 240 TIDAK 16. Kota Padang Panjang 3 120 3 90 3 90 300 SANGAT LAYAK 17. Kota Bukittinggi 3 120 3 90 3 90 300 SANGAT LAYAK 18. Kota Payakumbuh 2 80 3 90 3 90 260 LAYAK 19. Kota Pariaman 3 120 3 90 3 90 300 SANGAT LAYAK
Sumber : Data Diolah, 2010 *angka dalam kurung adalah bobot masing-masing variabel ** data tidak tersedia Nilai adalah bobot dikali Skor
Dari  ketujuh  daerah  kabupaten  yang  mempunyai  kemungkinan  terjadinya pemekaran  daerah  bila  ditinjau  dari  segi  tingkat  kelayakan,  Kabupaten  Pesisir Selatan  dan  Kabupaten  Sijunjung  memiliki  kategori  sangat  layak  dari  segi kemampuan dan keuangan daerah serta kualitas SDM, sedangkan empat kabupaten lainnya mendapat kategori layak untuk dimekarkan.
Sangat disadari bahwa hasil perhitungan ini bersifat relatif, tergantung pada pemberian skor dan bobot untuk masing-masing variabel yang di analisis. Bila skor dan bobot dirubah maka perhitungan jumlah daerah yang dapat dimekarkan otomatis juga  akan  berubah.  Ini  berarti  perlu  kesepakatan  (konsensus)  bersama  tentang penetapan skor dan bobot yang akan digunakan. Disamping itu penelitian ini adalah penelitian  pendahuluan  dan  baru  meninjau  kemungkinan  pemekaran  daerah  dari aspek sosial dan ekonomi. Sedangkan aspek lainnya yang juga sangat penting, yaitu pertahanan  dan  keamanan,  politik,  pemerintahan,  demografi  dan  lain-lainya  yang belum  diperhitungkan.  Sehingga  perhitungan  yang  dihasilkan  masih  bersifat sementara.

## Tabel 9. Potensi Pemekaran Daerah dan Perkiraan Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
No Kabupaten/Kota Potensi Pemekaran Tingkat Kelayakan Tambahan Daerah Baru Jumlah Kabupaten/ Kota 1 Kab. Kep. Mentawai ADA TIDAK - 1 2 Kab. Pesisir Selatan ADA SANGAT LAYAK 1 2 3 Kab. Solok ADA LAYAK 1 2 4 Kab. Sijunjung ADA SANGAT LAYAK 1 2 5 Kab. Tanah Datar TIDAK LAYAK - 1 6 Kab. Padang Pariaman TIDAK LAYAK - 1 7 Kab. Agam ADA LAYAK 1 2 8 Kab. 50 Kota ADA LAYAK 1 2 9 Kab. Pasaman ADA LAYAK 1 2 10 Kab. Solok Selatan - TIDAK - 1 11 Kab. Dharmasraya - TIDAK - 1 12 Kab. Pasaman Barat - LAYAK - 1 13 Kota Padang TIDAK LAYAK - 1 14 Kota Solok TIDAK LAYAK - 1 15 Kota Sawahlunto TIDAK TIDAK - 1 16 Kota Padang Panjang TIDAK SANGAT LAYAK - 1 17 Kota Bukittinggi TIDAK SANGAT LAYAK - 1 18 Kota Payakumbuh TIDAK LAYAK - 1 19 Kota Pariaman - SANGAT LAYAK - 1 Jumlah 6 25
Sumber : BPS 2010

## Implikasi Kebijakan
Pemekaran    wilayah    pada    prinsipnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  dengan  meningkatkan  serta mempercepatan pelayanan, kehidupan  demokrasi,    perekonomian    daerah,    pengelolaan    potensi    daerah, keamanan  dan  ketertiban,  dan  hubungan  yang  serasi  antar daerah  dan  pusat. Pada   hakekat    tujuan   pemekaran  wilayah  sebagai  upaya  peningkatan  sumberdaya secara  berkelanjutan,  meningkatkan  keserasian  perkembangan  antar wilayah  dan
antar    sektor,    memperkuat    integrasi  nasional  yang  secara  keseluruhan  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  (PP  No.  129 Tahun  2000)
Dalam  kajian  ilmu  perencanaan  dan  pengembangan  wilayah,  kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan  antar  wilayah  atau  desa-kota.  Keberimbangan  pembangunan  yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam,  manusia,  sosial  dan  buatan)  akan  terdistribusi  secara  merata  sehingga kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud.  Akan  tetapi,  fakta  menunjukkan  bahwa tujuan  luhur  pemekaran  wilayah  seringkali  mengalami  kesalahan  pemaknaan, sehingga  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  mengalami  kemandekan,  bahkan cenderung gagal total.
Dari  hasil  penelitian  ini  faktor  pemicu  utama  adanya  potensi  pemekaran daerah  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  adalah  luas  daerah  dan  perbedaan  etnis (budaya). Hasil ini sesuai dengan pemikiran public school dimana alasannya adalah karena  wilayah  yang  besar  akan  cenderung  menyebabkan  pelayanan  publik  tidak dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  merata  keseluruh  pelosok  daerah.  Sementara tugas  pokok  pemerintah  daerah  adalah  memberikan  pelayanan  publik  kepada seluruh  masyarakat  di  daerahnya.  Dalam  rangka  memperbaiki  pelayanan  kepada masyarakat,  maka  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  adalah  melakukan pemekaran  daerah  sehingga  luas  daerah  menjadi  lebih  kecil  dan  jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif. Selanjutnya kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran  warga  masyarakat  lain  dengan  budaya  berbeda,  maka  sering  kali  terjadi ketegangan  sosial  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  adanya ketidaksamaan  ( heterogenitas )  etnis  dan  sosial-budaya  merupakan  unsur  penting yang dapat memicu terjadinya pemekaran daerah.
Kemudian  layak  atau  tidaknya  suatu  daerah  yang  punya  potensi  untuk dimekarkan  dapat  dilihat  dari  kesiapan  daerah  tersebut  dalam  mengelola  sumber- sumber  keuangannya  dan  kualitas  sumber  daya  masyarakatnya  sebagai  aparatur pemerintah  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  dalam  rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Walaupun  disadari  saat  ini  proses  pemekaran  daerah  sedang  dalam  tahap pengkajian  ulang  dimana  banyak terdapat masalah-masalah  dalam  pelaksanaannya, namun  tidak  tertutup  kemungkinan  pada  daerah  yang  memiliki  potensi  untuk dimekarkan  dan  memiliki kesiapan  dalam  berbagai  aspek  untuk  hal tersebut,  maka proses pelaksanaan pemekaran tersebut bisa dengan segera di pertimbangkan. Dalam hal  ini  pihak  legislatif  sebagai  wakil masyarakat  memumpunyai  peran  yang  sangat besar sebagai fasilitator terhadap usulan-usulan dari daerah-daerah yang mempunyai potensi dan kesiapan untuk dimekarkan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan;  (a).  faktor  pemicu  pemekaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa terdapat 7 daerah  kabupaten  di  Sumatera  Barat  mempunyai  faktor  pemicu  untuk  melakukan pemekaran  daerah  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten  Pesisir
Selatan,  Kabupaten  solok,  Kabupaten  sijunjung,  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  50 Kota,  dan  Kabupaten  Pasaman.  (b).  Dari  hasil  analisis  faktor  tingkat  kelayakan pemekaran  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  berdasarkan kemampuan ekonomi, keuangan dan SDM daerah  memperlihatkan bahwa 5 daerah kabupaten/kota  memiliki  kategori  sangat  layak  untuk  dimekarkan  yaitu  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Sijunjung,  Kota  Padang  Panjang,  Kota  Bukittinggi, dan Kota  Pariaman.  Selanjutnya  10  daerah  memiliki  kategori  layak  untuk  dimekarkan yakni  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten  Padang  Pariaman, Kabupaten  Agam,  Kabupaten  50  Kota,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk kategori tidak layak dimekarkan mencakup 4 daerah yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto. (c). Dari hasil analisis penggabungan faktor pemicu dan tingkat kelayakan maka daerah yang memiliki  potensi  untuk  dimekarkan  ada  6  daerah  yakni  Kabupaten  Pesisir  Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman.

## DAFTAR RUJUKAN
A. Dwiyanto (Editor). Laporan Penelitian. World Bank – PSKEK - UGM. Yogyakarta. 2003 Armstrong  H  dan  Taylor  J.  2000. Regional  Economics  And  Policy .  Blackwell Publishers,Third Edition, 2000 Aziz,  Iwan  Jaya.  1994. Ilmu  Ekonomi  Regional  dan  Beberapa  Aplikasinya  di  Indonesia (Regional Economics and Its Some Applications in Indonesia) . Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Fujita, M., Krugman, P., and Venables, A. (1999), The Spatial Economy: cities, regions and international trade . MIT Press. Isard,  Walter.  1960. Methods  of  Regional  Analysis:  An  Introduction  to  Regional  Science . Cambridge and London: M.I.T Press Lewis  D.  Blane.  2001. The  New  Indonesian  Equalization  Transfer .  BIES.  Vol  37,  no.  3,  p 325-343. Lewis D. Blane and Jasmin Chakeri. 2004. Central Development Spending in the Regions : Post-Decentralization . BIES. Vol 40, p 379-394 Moh. Khusaini. 2006. Kajian Desentralisasi Fiskal Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Publik, Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dan  Kesejahteraan  Masyarakat .  Disertasi  dalam mengambil program doctor pada PPS UB 2006. Muta’ali, Luthfi. 2000. Teknik Analisis Regional. Yogyakarta: MPKD UGM. Nugroho, I., dan R.Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah. Jakarta : Penerbit LP3ES. Parr,    Hohn    B.    1999. Growth    Pole    Strategies    in    Regional    Economic    Planning:    A Retrospective View . Carfax Publishing. P4N UGM 1997. Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan , Yogyakarta: UGM Peraturan    Pemerintah    Nomor    78  Tahun    2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan Penghapusan Penggabungan Daerah Riachardson  Harry.,W.  1977. Dasar-Dasar  Ilmu  Ekonomi  Regional .  (terjemahan:  Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta. Singarimbun, M. 1982. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta. Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional . Baduose Media, Padang. Swianiewicz,  Pawel  (Ed).  2002. Consolidation  or  Fragmentation?  The  Size  of  Local Government  in    Central  and  Eastern  Europe.  Local  Government  and  Public Service Reform Initiative , Open society Institute (OSI). Budapest, Hungary.
Tarigan,  Robinson.  2002. Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Pendekatan  ekonomi  dan ruang . Depdiknas, Dirjen PT, Medan. Tarigan,  Robinson,  M.R.P.  2004. Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi. Bumi  Aksara. Jakarta Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. Trueblood, Michael A dan Beth Walter Honadle. 1994. An Overview of Factors Affecting the Size  of  Local  Government .  Staff  Paper  Series.  Departement  of  Agriculture  and Applied Economics, College of Agriculture, University of Minnesota, USA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. Winarno,  B.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Penerbit  Media Pressindo.