INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10804-10820 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Islamisasi Konsep Sustainable Development Goals 2 : Zero Hunger
Khoirul Umam 1 ✉ , Labibah Dian Umami 2 , Nabila Roghba Sa’adati 3
(1) (2)Universitas Darussalam Gontor,
(3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: khoirul.umam@unida.gontor.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Islamisasi biasanya didefinisikan sebagai proses Islamisasi dalam hal iman, keyakinan atau pandangan dunia  dan  dengan  demikian  diterapkan  pada  manusia.  Di  sisi  lain,  pada  tahun  2012  konsepsi  SDGs muncul pada konferensi yang dijadwalkan oleh PBB di Rio de Jainero. Namun, agenda ini dirumuskan setelah  kerusakan  dan  kehancuran  yang  dilakukan  oleh  Barat  sendiri  karena  filosofi  sekularisme, kapitalisme,  komunisme  dan  sebagainya.  Untuk  itu,  dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  mencoba menganalisis terlebih dahulu konsep SDGs yang telah dicanangkan menjadi agenda dunia, khususnya dalam hal ini poin 2 tentang SDGs yaitu, Zero-Hunger. Selanjutnya, penulis akan melakukan tahapan Islamisasi konsep dimulai dengan de-westernisasi, integrasi dan Islamisasi. Hasilnya akan diwujudkan dengan pandangan yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan lima aspek, yaitu zakat, sedekah, pertanian yang bertanggung jawab, fair trade dan bisnis, serta tidak adanya israf dan tabdzir.
Kata Kunci: Islamisasi, Konsep, Nol Kelaparan, SDGs

## Abstract
Islamization is usually defined as the process of Islamizing in terms of faith, creed or worldview and thus applied to human beings. On the other hand, in 2012 the conception of SDGs  appeared at a conference scheduled by the United Nations in Rio de Jainero. However, this agenda was formulated after  the  damage  and  destruction  done  by  the  West  itself  due  to  the  philosophies  of  secularism, capitalism, communism and so on. For this reason, in this paper, the author wants to try to first analyze the concept of SDGs that have been proclaimed to be a world agenda, especially in this case point 2 on SDGs, namely, Zero-Hunger. Furthermore, the author will carry out the stages of Islamization of the concept starting with de-westernization, integration and Islamization. The results will be realized with a  view  that  is  in  accordance  with  Islamic  law  and  the  application  of  five  aspects,  namely  zakat, almsgiving, responsible agriculture, fair trade and business, as well as the absence of israf and tabdzir. Keywords: Islamization, Concept, Zero Hunger, SDGs

## PENDAHULUAN
Islamisasi  biasanya  didefinisikan  sebagai  proses  untuk  mengislamkan  dalam  hal iman, keyakinan atau pandangan dunia dan dengan demikian diterapkan pada manusia. Dalam pengertian ini mirip dengan panggilan untuk Islam atau dakwah. Namun dalam konteks diskusi kami, Islamisasi lebih diperluas untuk merujuk pada proses pendidikan, oleh karena itu termasuk filosofinya, kurikulumnya yang mencakup tujuan, pengetahuan, metode dan penilaian.  Islamisasi atau dakwah, adalah proses yang dimulai dengan misi Nabi  Muhammad  s.a.w.  dan  keberhasilannya  didokumentasikan  dengan  baik  dalam sejarah  (Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas,  1993).  Secara  filosofis,  pendidikan  dalam tradisi  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  penanaman  iman  dan  realisasi  'ubudiyyah (keabdian) dan wakil seseorang.  Dengan demikian, itu adalah kesempatan langka bagi seorang sarjana untuk berbicara tentang istilah Islamisasi pendidikan atau kurikulum pada periode awal peradaban Islam.
Kemegahan  peradaban  Barat  saat  ini  beriringan  dengan  kedigdayaan  ilmu pengetahuan yang berkembang dari filsafat Barat yang sarat akan paham sekularisme, utilitarianisme dan materialisme. Ilmu pengetahuan dengan corak inilah yang sekarang ini menyebar di penjuru dunia. Konsep pemikiran demikianlah yang juga dikonsumsi oleh umat Islam (Majid dan Haliding, 2014). Mereka mempelajari sains Barat tanpa menyadari kaitan  tali-temali  historis  Barat  dan  Ilmu-ilmu  Barat,  sehingga  umat  Islam  pun  ikut terperosok  dalam  hegemoni  Barat  (imperialisme  cultural).  Hal  itulah  yang  kemudian membuat  umat  Islam  tidak  berdaya  di  tengah  kedigdayaan  kebudayaan  Barat  yang sekuler. Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat ilmu dan sains yang berkembang di Barat tidak semestinya harus diterapkan di dunia Muslim. Ilmu bisa dijadikan alat yang
sangat  halus  dan  tajam  bagi  menyebarluaskan  cara  dan  pandangan  hidup  sesuatu kebudayaan. Sebabnya, ilmu dan sains seharusnya tidak bebas- nilai (value-free), tetapi sarat nilai (value laden) (Mohd. Faizal Musa, 2021).
Di lain hal tahun 2012 konsepsi SDGs muncul pada konferensi yang diagendakan oleh PBB di Rio de Jainero. Capaian yang ingin dituju dalam agenda itu adalah mencapai tujuan kolektif yang bersifat universal yang mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: social,  ekonomi  dan  lingkungan  (Ishartono,  2021).  Kedaulatan  pangan  adalah  salah  satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yaitu untuk menghilangkan kelaparan, mencapai  ketahanan  pangan,  meningkatkan  gizi  dan  mempromosikan  pertanian berkelanjutan  (Nation,  2016).  Namun,  agenda  ini  dirumuskan  setelah  kerusakan  dan kehancuran yang diperbuat oleh Barat sendiri dikarenakan falsafah secularism, kapitalism, komunism dan sebagainya. Untuk itu dalam tulisan ini penulis ingin mencoba menganalisis terlebih  dahulu konsep SDGs yang telah dicanangkan menjadi agenda dunia khususnya dalam  hal  ini  adalah  poin  2  pada  SDGs  yakni,  Nol-Kelaparan.  Selanjutnya  penulis  akan melakukan  tahapan  islamisasi  pada  konsep  tersebut  dimulai  dengn  de-westernisasi, integrasi dan islamisasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  pembahasan  yang  digunakan  dalan  penulisan  jurnal  ini  adalah  kualitatif- deskriptif.  Metode  ini  berusaha  mengupas  suatu  masalah,  kemudian  menjabarkan  dan menganalisanya  hingga  memperoleh  kesimpulan  sesuai  tujuan  awal.  Pemilihan  metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalan tulisan ini penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam, memaparkan serta menganalisis terkait Islamisasi Konsep Zero Hunger SDGs. Oleh karena itu, maka relevan jika tugas akhir ini dikupas dengan memakai pendekatan kualitatif-deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
De Westernisasi
Sustainable Development Goals (SDGs)
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  PBB  (SDGs)  adalah  seruan  universal  untuk bertindak  untuk  mengakhiri  kemiskinan,  melindungi  planet  ini,  dan  memastikan  bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. Juga dikenal sebagai Agenda 2030,  SDGs  disepakati  pada  tahun  2015  oleh  Majelis  Umum  PBB.  Mereka  diadopsi  oleh semua Negara Anggota PBB, dan 2030 ditetapkan sebagai batas waktu untuk mencapainya (Development, 2022).
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  sistem  nilai  normatif,  setara  dengan  hak  asasi manusia, demokrasi dan kebebasan (dan itu terkait erat dengan semua sistem ini). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah pernyataan etis, atau moral, yang kuat tentang apa yang harus dilakukan. Kami menyebut pernyataan seperti itu sebagai keharusan moral (Holden, Linnerud, dan Banister, 2017). Kami mengklaim bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga keharusan moral: memuaskan kebutuhan manusia, memastikan keadilan sosial dan menghormati batas-batas lingkungan. Daly (2007) menganggap imperatif etis ini kategoris, menafsirkannya sebagai nilai moral ketika merujuk pada mereka sebagai 'nilai obyektif fundamental, bukan preferensi individu subjektif (Daly, 2007). Keharusan moral untuk memuaskan kebutuhan manusia dan memastikan keadilan sosial  diartikulasikan secara menyeluruh dalam Masa Depan Kita Bersama (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, WCED, 1987, hlm. 43) dan dalam Mengubah Dunia Kita (Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, 2015). Keharusan moral untuk menghormati batas- batas lingkungan - diakui dalam Masa Depan Kita Bersama tetapi tidak dalam Mengubah Dunia Kita - didasarkan pada dua klaim. Pertama, kami setuju dengan Brown Weiss (1992) bahwa,  sebagai  anggota  generasi  sekarang,  kami  memegang  Bumi  dalam  kepercayaan untuk  generasi  mendatang.  Oleh  karena  itu,  tidak  menghormati  batas  lingkungan kemungkinan besar mencegah generasi mendatang memiliki sumber daya penting untuk memenuhi  kebutuhan  mereka.  Kedua,  kami  setuju  dengan  Amartya  Sen  (2009)  bahwa, karena kita jauh lebih kuat daripada spesies lain, kita memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Tanggung jawab ini berarti bahwa kita harus menghormati batas-batas lingkungan dan hanya memenuhi kebutuhan sehinnga tercipta ekuitas (Sen, 2009).
Ekuitas (Equity)
Kebutuhan (Needs)
Batasan (Limits)
Gambar 1.  Dasar Konsep SDGs
Sumber: Amartya Sen (2009)
Sustainable Development Goals
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/ Sustainable  Development  Goals  (SDGs) adalah  pembangunan  yang  menjaga  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat secara  berkesinambungan,  pembangunan  yang  menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020) . Zainal, Mustaffa, dan  Othman  (2019) menyatakan  model  SDGs  merupakan  perpanjangan  dari  Millenium Development  Goals  (MDGs).  MDGs  berakhir  pada  2015  karena  tujuan  tidak  sepenuhnya tercapai.  Jadi,  model  SDGs  dibuat  dan  tujuannya  lebih  luas  sehingga  didasarkan  pada prinsip "No One Left Behind" (Ishartono, 2021). Sementara itu, tujuan SDGs Indonesia yang ditetapkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  adalah  untuk  membangun  Indonesia  dari pinggiran (Ishartono, 2021). Terdapat 17 tujuan dalam SDGs salah satunya tujuan nomor 2 yakni, Zero hunger, tujuan ini menggambarkan bahwa dunia telah sepakat untuk mengakhiri kelaparan dalam bentuk apapun, termasuk Indonesia (Manurung et al., 2022). Menurut PBB dunia akan berkerja sama untuk mengentaskan masalah kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi (Nation, 2016).

## Zero Hunger
Secara global, kelaparan dan kerawanan pangan memiliki penyebab multi-segi dan saling berhubungan. Prevalensi isu-isu ini sangat ditentukan oleh sistem tata kelola yang menyangkut  produksi  dan  pasar  pangan,  pengaturan  hukum  dan  sosial-ekonomi,  dan faktor  lingkungan.  Meningkatkan  skala  produksi  pangan  saja  tidak  akan  cukup  untuk mengatasi kelaparan global. Kemampuan individu atau rumah tangga untuk mengakses makanan  yang  cukup  sangat  terkait  dengan  situasi  ekonomi,  mata  pencaharian,  dan ketahanan mereka untuk mengatasi krisis atau guncangan terhadap sistem lingkungan dan sosial-ekonomi tempat mereka bergantung (Development, 2022).
Secara garis besar yang dimaksud dengan zero hunger dalam SDGs nomor dua adalah menghentikan  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan  perbaikan  gizi  serta mempromosikan  pertanian  berkelanjutan.  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  2 menetapkan untuk: "Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi,  dan  mempromosikan  pertanian  berkelanjutan."  Tetapi  ketahanan  pangan  adalah tantangan yang kompleks, terkait  dengan segala macam masalah pembangunan seperti kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Dengan perkiraan 800 juta orang kelaparan di dunia saat ini (yang berarti bahwa satu dari sembilan tidak mendapatkan cukup makanan untuk menjadi sehat dan menjalani kehidupan yang aktif), hun-ger dan kekurangan gizi adalah
risiko nomor satu bagi kesehatan di seluruh dunia. Jadi betapa realistisnya berpikir kita akan dapat mengakhiri kelaparan pada tahun 2030 (Council, Child, dan Portal, n.d.).
MDG  1  bertujuan  untuk  mengurangi  separuh  proporsi  orang  yang  menderita kelaparan  pada  periode  antara  1990  dan  2015.  Kemajuan  menuju  tujuan  ini  beragam. Menurut Laporan MDG PBB, persentase keseluruhan orang yang kekurangan gizi secara internasional menurun dari 23,2% pada 1990-1992 menjadi 14,9% pada 2010-2012, meskipun ini  masih  merupakan  870  juta  orang  yang  hidup  dalam  kelaparan  (Nation,  2013).  Tidak seperti MDGs yang gagal memasukkan indikator yang berarti untuk mengukur hasil dari kekurangan gizi, SDGs memasukkannya indikator stunting dan wasting. Meskipun upaya yang kredibel oleh berbagai organisasi yang bekerja di bidang nutrisi untuk memasukkan lebih  banyak indikator nutrisi, agenda  SDG tidak memasukkan indikator kunci dan risiko faktor  untuk  mengukur  berbagai  beban  malnutrisi,  seperti  indikator  untuk memperhitungkan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa (Afshin et al., 2019).
Sistem  pangan  global  memiliki  pengaruh  kuat  pada  setiap  dimensi  keberlanjutan. Dunia  menghadapi  tantangan  besar  dalam  memenuhi  peningkatan  permintaan  pangan pada  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  diantisipasi,  sementara  bersaing  dengan degradasi sumber daya alam dan dampak perubahan iklim yang semakin parah. Pemodelan skenario masa depan telah menunjukkan bahwa hanya meningkatkan sistem pangan yang ada  untuk  memenuhi  permintaan  yang  meningkat  ini  akan  merusak  sistem  alam, lingkungan, dan ekologi planet ini, yang menyediakan sumber daya untuk mempertahankan produksi pangan (Willett, W. et al., 2019).
Ada 8 target untuk mencapai zero hunger dalam SDGs antara lain:
1. Memberikan akses universal terhadap makanan yang aman dan bergizi Akses  ini  diperuntukkan  pada  semua  lapisan  masyarakat,  khsusunya  orang miskin dan orang yang rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
2. Mengakhiri segala bentuk malnutrisi
Pada  tahun  2030,  ditargetkan  untuk  mengakhiri  segala  bentuk  malnutrisi,
termasuk mencapai target yang telah disepakati secara internasional pada tahun 2025 untuk mengakhiri stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun dan memnuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui serta manula.
3. Produksi pangan berkelanjutan dan praktik pertanian resilien Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan  praktik  pertanian  tangguh  yang  meningkatkan  produktivitas  dan
produksi,  yang  membantu  memelihara  ekosistem,  yang  memperkuat  kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif meningkatkan kualitas lahan dan tanah .
4. Menjaga keberagaman genetik benih dalam produksi pangan
Pada  tahun  2020,  pertahankan  keanekaragaman  genetik  benih,  tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank  benih  dan  tanaman  yang  dikelola  dan  diversifikasi  dengan  baik  di  tingkat nasional,  regional  dan  internasional,  dan  mempromosikan  akses  dan  keadilan  dan pemerataan  pembagian  keuntungan  yang  timbul  dari  pemanfaatan  sumber  daya genetik  dan  pengetahuan  tradisional  terkait,  sebagaimana  disepakati  secara internasional.
5. Menggandakan produktivitas dan pendapatan produsen makanan skala kecil Hal ini khususnya ditujukan pada perempuan, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melali akses yang aman dan setara, sumberdaya dan input prosuktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk menambah nilai dan pekerjaan non-pertanian.
6. Meningkatkan investasi pada infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, teknologi dan bak benih.
Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian  di  negara-negara  berkembang,  khususnya  negara-negara  kurang berkembang.
7. Mencegah pembatasan perdagangan pertanian, distorsi pasar dan subsidi ekspor. Memperbaiki  dan  mencegah  pembatasan  dan  distorsi  perdagangan  di  pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha.
8. Memastikan pasar komoditas pangan yang stabil dan akses informasi tepat waktu. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan  dan  turunannya  serta  memfasilitasi  akses  tepat  waktu  ke  informasi  pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi gejolak harga pangan yang ekstrim.

## Unsur Sekuler Zero Hunger SDGs
Kera,ngka  kerja  SDG  telah  dipertanyakan  oleh  banyak  orang  (Washington,  2015; Kopnina, 2016). Dalam diskusinya tentang kesalahan SDGs, Easterley berpendapat bahwa dimasukkannya bahasa yang lemah dan "klausa pelarian" menciptakan situasi di mana satu- satunya hal yang dapat disepakati oleh semua penulis "adalah bahwa SDGs tidak benar- benar mengikat mereka pada apa pun" (Easterly, 2015). Dalam banyak kasus, SDGs gagal untuk  melawan  sistem  ekonomi  dan  geopolitik  global  yang  menciptakan  gender  dan ketidakadilan  lainnya  di  tempat  pertama  (O'Manique  dan  Fourie,  2016;  Kopnina,  2016). Meskipun  dokumen  Agenda  2030  (Transforming  Our  World — TOW)  berbicara  tentang transformasi,  kami  berpendapat  bahwa  tidak  mungkin  untuk  mencapai  "win  win"  ketika sistem yang menciptakan kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan ditegakkan. Menang-menang ini tidak dapat dicapai terhadap imajiner yang berkelanjutan, mengingat oxymoron 'pertumbuhan berkelanjutan'.
Menurut  Brown  istilah  “keberlanjutan”  dalam  SDGs  b erpendapat  bahwa  meskipun banyak  upaya  untuk  memberikan  definisinya,  dalam  praktiknya  keberlanjutan  masih merupakan istilah yang 'kosong' dan tidak memiliki isi yang pasti. Kurangnya ketelitian ini tentu saja patut dikritik, terutama ketika hal ini memungkinkan adanya 'isyarat kosong' dari para  politisi dan pengambil keputusan penting  lainnya. Fleksibilitas yang muncul karena tidak  adanya  makna  tetap  dalam  keberlanjutan  telah  memungkinkan  para  elit  untuk menyajikannya dengan cara yang sesuai dengan agenda mereka, seperti yang jelas terjadi pada pendekatan 'pembangunan berkelanjutan' (Brown, 2016).
Wraight memberikan kritik terhadap gagasan ‘tertinggal’ sebagai ‘istilah yang secara inheren sarat nilai’ sehingga cenderung menyalahkan pelaku atau ‘menghargai masyarakat sebagai  “korban” (Tom  Wraight,  2018) . Menurut  Haustein  dan  Tomalin  frasa  tersebut merupakan konstruksi yang digunakan baik oleh SDGs maupun pemerintah populis, yang masing- masing  mendefinisikan  populasi  yang  harus  ‘dikejar’  sesuai  dengan  standar normatif mereka sendiri. Hal ini bukan berarti Modi dan SDGs sedang menjalankan program serupa  atau  menyepakati  hal-hal  yang  dianggap  sebagai  kemajuan  dan  pembangunan. Konstruksi Modi mengenai orang- orang yang ‘tertinggal’ tidak mencakup agama dan etnis minoritas di luar populasi Hindu dan mewakili pek erjaan hegemoni tertentu dari ‘orang - orang yang tertinggal’ (Haustein dan Tomalin, 2021) .
Pemaparan di atas sebagai pemantik yang menunjukkan bahwa agenda dunia SDGs juga masih mempunyai celah yang harus dikritik untuk mencapai kesejahteraan masa depan yang bukan hanya wacana belaka. Selanjutnya saya ingin lebih berfokus pada poin 2 SDGs yakni nol-kelaparan. Dari situ saya akan berusaha meninjau dan menelisik tiap unsur  sekuler
yang ada di agenda SDGs khususnya Nol-Kelaparan. Untuk mengkaji tentang Zero Hunger SDGs perlu melihat interdependensi aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Maka, perlu kiranya melihat penyebab kelaparan sebelum akhirnya PBB mencanangkan agenda dunia SDGs 2.
Pengalaman  krisis  pangan  sempat  melanda  dunia  pada  2007/2008.  Saat  itu  yang menjadi  pemicu adalah melonjaknya harga minyak mentah  dunia. Namun krisis  pangan yang meng-ancam tahun ini lebih banyak karena faktor iklim. Iklim yang makin sulit ditebak membuat negara-negara di dunia lebih mementingkan kebutuhan pa-ngan dalam negeri, ketimbang  melempar  ke  pasar  dunia.  Contohnya,  Rusia  sebagai  salah  satu  produsen gandum  terbesar  dunia  terpaksa  meng-hentikan  ekspornya  akibat  kega-galan  panen. Vietnam dan Thailand sebagai produsen beras juga mulai membatasi pengiriman berasnya ke luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi dengan Cina. Pada 2010 lalu, Negeri Tirai Bambu  ini  terpaksa  membeli  jagung  dari  pasar  dunia  sebanyak  1,7  juta  ton  untuk mengamankan  stok  di  dalam  negeri.  Tahun  2011,  negeri  Tirai  Bambu  ini  sudah  bersiap meng-impor  sebanyak  5  juta  ton.  AS  juga  mulai  ketakutan  ancaman  krisis  pangan. Negerinya Barrack Obama mulai membatasi ekspor jagung dan mengalihkan sebagai bahan baku ethanol.
Di  Indonesia  kelaparan  yang  diakibatkan  oleh  krisis  pangan  merupakan  sebuah implikasi  dari  praktik  privatisasi,  liberalisasi  dan  deregulasi  sebagai  inti  dari  Konsesus Washington. Dimulai dari privatisasi yang akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Lebih besar  dari  itu,  ternyata  negara  dan  rakyat  Indonesia  tidak  lagi  punya  kedaulatan,  yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.(Maryatin 2013) Holt menjelaskan tentang yang terjadi di Eropa bahwa properti  pribadi  dan  dukungan  modal  Negara,  termasuk  agribisnis,  berkuasa  di  setiap tingkat  pemerintahan  (Holt- Giménez ,  2017).  Kemudian  menurut  Parelman  sarana  untuk memproduksi  dan  mengkonsumsi  makanan  diekstraksi  dari  rakyat  ketika  properti diprivatisasi,  dan  sebagai  hasilnya,  tenaga  kerja  harus  dijual  untuk  memberi  makan  diri sendiri.  Kenyataan  ini  paling  mengerikan  ditunjukkan  oleh  penegakan  kandang  melalui penghapusan massal petani selama transisi agrarian di Eropa (Perelman, 2007).
Selanjutnya adalah liberalisasi dimana krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan  praktek  yang  menyerahkan  urusan  pangan  kepada  pasar,  serta  mekanisme perdagangan  pertanian  yang  ditentukan  oleh  perdagangan  bebas  (World  Trade Organization n.d.). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara
ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap  rakyat.  Market  access  Indonesia  dibuka  lebar-lebar,  bahkan  hingga  0  persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidy  dari  negara-negara  overproduksi  pangan  seperti  AS  dan  Uni  Eropa — beserta perusahaan-perusahaannya — malah  meningkat.  Indonesia  pun  dibanjiri  barang  pangan murah,  sehingga  pasar  dan  harga  domestik  kita  hancur  (1995  hingga  kini).  Hal  ini  jelas membunuh petani. Di Afrika Selatan, teknik pertanian industri yang tidak berkelanjutan – Sejarah  Kolonial  menunjukkan  bahwa  pertanian  kecil  telah  diambil  alih  dan  kebijakan neoliberal  telah  memastikan  bahwa  semua  pertanian  tunduk  pada  konglomerat  yang dianggap  efisien  dan  produktif.  Wacana  terkini  mengenai  pembangunan  yang  berfokus pada  perusahaan  kecil  yang  berpartisipasi  dalam  rantai  nilai  dan  pasokan  kemungkinan besar akan mendukung hal yang sama jika hubungan kekuasaan tidak tercermin. Pertanian skala  besar  menghasilkan  lebih  banyak  output  per  hektar  dibandingkan  pertanian  kecil, namun  pertanian  polikultur  kecil  memanfaatkan  sumber  daya  secara  efisien  dan  dapat menghasilkan lebih banyak makanan per hektar dalam jangka panjang (The Worldwatch Institute, 2008).
Terakhir,  deregulasi  dimana  beberapa  kebijakan  sangat  dipermudah  untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Di Indoenesia contohnya UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No.  18/2003  Tentang  Perkebunan,  dan  yang  termutakhir  UU  No.  25/2007  tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini,  upaya privatisasi menuju monopoli atau  kartel  di  sektor  pangan  semakin  terbuka.  Hal  ini  semakin  parah  dengan  tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM  dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.

## Integrasi

## Konsep Zero Hunger dalam Pandangan Islam
Negara  dalam  pandangan  Islam  memiliki  tugas  untuk  melakukan  kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri ( ri’âyah su`ûn al -ummah). M. Faruq an-Nabahan dalam bukunya al-Iqtisad al-Islami menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator yang semestinya melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial (M. Faruq an-Nabahan, 2002). Artinya, Islam mewajibkan  negara  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  pokok  pangan  (selain  kebutuhan pokok sandang dan papan  serta kebutuhan dasar  pendidikan,kesehatan  dan keamanan)
seluruh  rakyat  individu  per  individu  (Hady  Sutjipto,  2003).  Dalil  bahwa  itu  merupakan kebutuhan  pokok  diantaranya  bahwa  imam  Ahmad  telah  mengeluarkan  hadits  dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Segala sesuatu selain naungan rumah, roti t awar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.” Dalam  Islam  negara  harus  memastikan  agar  hukum-hukum  syariat  terkait  dengan nafkan berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya  dan  kebutuhan  orang-orang  yang  berada  dibawah tanggungannnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dia dan keluarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS.  al-Baqarah  [2]:  233).    Jika  belum  terpenuhi  juga  maka  tanggungjawab  itu  beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara).  Rasul saw bersabda (QS. al-Baqarah [2]: 233):
“Aku lebih utama  dibandingkan  orang -orang  beriman daripada diri mereka, siapa  yang  meninggalkan  harta  maka  bagi  keluarganya,  dan  siapa  yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” ( HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)
Disamping  itu,  ketika  kebutuhan  pokok  termasuk  kebutuhan  pokok  pangan  tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat (Mudita Sri Karuni, 2020). Karena itu orang tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat. Zakat yang secara bahasa berarti membersihkan, bertambah dan tumbuh, merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, sebagai kewajiban seseorang muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (mustahik) agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan (Anik dan Prastiwi, 2019).

## Islamisasi Konsep Zero Hunger dalam SDGs
Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mencapai SDG Tanpa Kelaparan harus dilakukan dengan cara yang menghormati keberagaman dan hak- hak semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka (UN Task Force on  Religion  dan  Development,  2018).  Upaya  kolaboratif  antara  pemerintah,  organisasi internasional,  LSM,  dan  lembaga  keagamaan  dapat  membantu  memanfaatkan  prinsip- prinsip ini untuk mencapai kemajuan menuju tujuan mengakhiri kelaparan dan mendorong sistem  pangan  berkelanjutan  dengan  cara  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  Islam  dan komunitas global yang lebih luas. Terkait Islamisasi konsep “Zero Hunger” dalam konteks
SDGs maka penulis mengusulkan adanya pembaruan pada pandangan setiap indivisu untuk bertanggungjawab  terhadap  apa  yang  ada  di  sekitarnya  termasuk  alam,  binatang, tumbuhan sesama manusia dan khususnya pada makanan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan  di  bumi  ini  untuk  menjadi  khalifah fil  ardh  (QS:Al-Baqarah:  30)  dan  untuk melakukan perbaikan di muka bumi (QS: Al-Baqarah: 11) bukannya menjadi perusak di muka bumi.  Maka  jika  pandangan  setiap  manusia  di  muka  bumi  ini  sudah  sama  baru  dapat diterapkan produk dari islamisasi konsep Nol-Kelaparan sebagai berikut:
Gambar 2. Islamisasi Konsep Nol-Kelaparan
Sumber: Penulis
Islam sangat menekankan pada membantu orang-orang yang kurang mampu melalui sedekah,  khususnya  melalui  sedekah  wajib  (Zakat)  dan  pemberian  sukarela  (Sadaqah). Prinsip-prinsip  ini  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  upaya  memerangi  kelaparan  dengan mendorong umat Islam dan organisasi Islam untuk berkontribusi pada program bantuan pangan, mendukung pembangunan pertanian, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Roslan, 2022).
Islam juga Al-Qur'an memberitahu kita bahwa manusia memiliki kecenderungan ke arah keserakahan, dan cinta hal-hal duniawi. (Zaman dan Ph, 2010): (Q3:14) Adil di mata laki- laki  adalah  cinta  akan  hal-hal  yang  mereka  dambakan:  Perempuan  dan  anak  laki-laki; Tumpukan emas dan perak; kuda bermerek (untuk darah dan keunggulan); dan (kekayaan) ternak  dan  tanah  yang  subur.  Demikianlah  harta  kehidupan  dunia  ini;  tetapi  kedekatan dengan Allah adalah sebaik-baik tujuan.
Zero Hunger
Namun,  Al-Qur'an  memperingatkan  kita  untuk  tidak  mengejar  tujuan-tujuan  ini, melainkan untuk kembali kepada Allah. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki potensi untuk naik lebih tinggi dari para malaikat, dan juga potensi untuk menjadi lebih buruk dari binatang. Sebagaimana Al- Quran nyatakan: (Q95:4) “Sesungguhnya Kami telah  menciptakan  manusia  dalam  bentuk  yang  sebaik-baiknya,  kemudian  Kami merendahkannya (menjadi) serendah- rendahnya.” Ini berarti bahwa manusia bisa menjadi serakah, egois, dan serakah, tetapi mereka juga bisa menjadi baik, dermawan, dan murah hati.  Beberapa  ekonom  Islam  seperti  Fahim  Khan    (2003),  (2013);  Zaman  (2010),  (2019) berpendapat bahwa ciri khas konsumsi Islam adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan (Khan, 2014 ; ; Khan,  2013; Zaman, 2010;  Zaman, 2019) . Khususnya dalam konteks  yang  sedang  dibahas  saat  ini  adalah  pada  konsumsi  makanan  yang  sesuai kebutuhan dan menghindari israf dan tabdzir. Prinsip-prinsip Islam dapat memandu praktik pertanian  yang  berkelanjutan  dan  etis.  Misalnya,  ajaran  Islam  menekankan  pengelolaan bumi secara bertanggung jawab (khilafah) dan melarang pemborosan (israf). Hal ini dapat mendorong teknik pertanian berkelanjutan, konservasi air, dan menghindari pemborosan makanan.
Aspek  selanjutnya  yang  perlu  dipenuhi  adalah  perdagangan  dan  bisnis  yang  adil. Perdagangan yang adil bertujuan untuk menciptakan peluang bagi produsen dan pekerja di negara-negara miskin yang secara ekonomi kurang beruntung atau terpinggirkan oleh sistem perdagangan konvensional. Standar perdagangan yang adil merupakan upaya untuk membangun jaminan sosial yang berfungsi melalui struktur perdagangan global. Dalam hal ini, perdagangan yang adil membantu melindungi produsen dan pekerja di negara-negara miskin terhadap ketidakseimbangan dan konsekuensi yang berpotensi merusak dari pasar global  (Khan  dan  Thaut,  2008).  Prinsip  dasar  perdagangan  dari  perspektif  Islam  adalah keadilan. Al-Qur'an pada beberapa kesempatan menyatakan dengan tegas:
"Janganlah  kamu  memperlakukan  dengan  tidak  adil,  dan  kamu  tidak  akan diperlakukan dengan tidak adil" (2:279).
"Allah mengasihi mereka yang adil dan adil." (49:9)
"Janganlah saling memakan harta milik dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur." (4:29)
Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  mendukung  perdagangan  yang  adil,  perilaku  bisnis yang etis, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan makanan diperlakukan secara adil. Hal ini dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi, akses, dan keterjangkauan pangan. Maka, Zero Hunger akan dapat terwujud dengan pandangan yang  sudah  sesuai  dengan  syariat  islam  dan  diterapkannya  kelima  aspek  yakni  zakat,
sedekah,  pertanian  yang  bertanggungjawab,  perdagangan  dan  bisnis  yang  adil,    juga ketiadaan israf dan tabdzir.

## SIMPULAN
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mencapai SDG Tanpa Kelaparan harus dilakukan dengan cara yang menghormati keberagaman  dan  hak-hak  semua  individu,  terlepas  dari  latar  belakang  agama  atau budaya mereka (UN Task Force on Religion dan Development, 2018). Upaya kolaboratif antara  pemerintah,  organisasi  internasional,  LSM,  dan  lembaga  keagamaan  dapat membantu memanfaatkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai kemajuan menuju tujuan mengakhiri kelaparan dan mendorong sistem pangan berkelanjutan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan komunitas global yang lebih luas. Terkait Islamisasi konsep  “Zero  Hunger”  dalam  konteks  SDGs  maka  penulis  mengusulkan  adanya pembaruan pada pandangan setiap indivisu untuk bertanggungjawab terhadap apa yang ada di sekitarnya termasuk alam, binatang, tumbuhan sesama manusia dan khususnya pada  makanan.  Karena  pada  dasarnya  manusia  diciptakan  di  bumi  ini  untuk  menjadi khalifah fil ardh (QS:Al-Baqarah: 30) dan untuk melakukan perbaikan di muka bumi (QS: Al-Baqarah: 11) bukannya menjadi perusak di muka bumi. Maka, Zero Hunger akan dapat terwujud dengan pandangan yang sudah sesuai dengan syariat islam dan diterapkannya kelima aspek yakni zakat, sedekah, pertanian yang bertanggungjawab, perdagangan dan bisnis yang adil,  juga ketiadaan israf dan tabdzir.

## DAFTAR PUSTAKA
Afshin, Ashkan, Patrick John Sur, Kairsten A. Fay, Leslie Cornaby, Giannina Ferrara, Joseph S. Salama, Erin C. Mullany, Kalkidan Hassen Abate, Cristiana Abbafati, Zegeye Abebe, Mohsen Afarideh, Anju Aggarwal, Sutapa Agrawal, Tomi Akinyemiju, Fares Alahdab, Umar Bacha, Victoria F. Bachman, Hamid Badali, Alaa Badawi, Isabela M. Bensenor, Eduardo Bernabe, Sibhatu Kassa K. Biadgilign, Stan H. Biryukov, Leah E. Cahill, Juan J. Carrero, Kelly M. Cercy, Lalit Dandona, Rakhi Dandona, Anh Kim Dang, Meaza Girma Degefa, Maysaa El Sayed Zaki, Alireza Esteghamati, Sadaf Esteghamati, Jessica Fanzo, Carla Sofia e. S. Farinha, Maryam S. Farvid, Farshad Farzadfar, Valery L. Feigin, Joao C. Fernandes, Luisa Sorio Flor, Nataliya A. Foigt, Mohammad H. Forouzanfar, Morsaleh  Ganji,  Johanna  M.  Geleijnse,  Richard  F.  Gillum,  Alessandra  C.  Goulart, Giuseppe Grosso, Idris Guessous, Samer Hamidi, Graeme J. Hankey, Sivadasanpillai Harikrishnan, Hamid Yimam Hassen, Simon I. Hay, Chi Linh Hoang, Masako Horino,
Farhad Islami, Maria D. Jackson, Spencer L. James, Lars Johansson, Jost B. Jonas, Amir Kasaeian,  Yousef  Saleh  Khader,  Ibrahim  A.  Khalil,  Young  Ho  Khang,  Ruth  W. Kimokoti,  Yoshihiro  Kokubo,  G.  Anil  Kumar,  Tea  Lallukka,  Alan  D.  Lopez,  Stefan Lorkowski, Paulo A. Lotufo, Rafael Lozano, Reza Malekzadeh, Winfried März, Toni Meier, Yohannes A. Melaku, Walter Mendoza, Gert B. M. Mensink, Renata Micha, Ted  R.  Miller,  Mojde  Mirarefin,  Viswanathan  Mohan,  Ali  H.  Mokdad,  Dariush Mozaffarian, Gabriele Nagel, Mohsen Naghavi, Cuong Tat Nguyen, Molly R. Nixon, Kanyin L. Ong, David M. Pereira, Hossein Poustchi, Mostafa Qorbani, Rajesh Kumar Rai, Christian Razo- García, Colin D. Rehm, Juan A. Rivera, Sonia Rodríguez - Ramírez, Gholamreza Roshandel, Gregory A. Roth, Juan Sanabria, Tania G. Sánchez -Pimienta, Benn Sartorius, Josef Schmidhuber, Aletta Elisabeth Schutte, Sadaf G. Sepanlou, Min Jeong Shin, Reed J. D. Sorensen, Marco Springmann, Lucjan Szponar, Andrew  L. Thorne-Lyman,  Amanda  G.  Thrift,  Mathilde  Touvier,  Bach  Xuan  Tran,  Stefanos Tyrovolas,  Kingsley  Nnanna  Ukwaja,  Irfan  Ullah,  Olalekan  A.  Uthman,  Masoud Vaezghasemi, Tommi Juhani Vasankari, Stein Emil Vollset, Theo Vos, Giang Thu Vu, Linh Gia Vu, Elisabete Weiderpass, Andrea  Werdecker, Tissa Wijeratne, Walter C. Willett, Jason H. Wu, Gelin Xu, Naohiro Yonemoto, Chuanhua Yu, and Christopher J. L.  Murray.  (2019) ‘ Health  Effects  of  Dietary  Risks  in  195  Countries,  1990 – 2017:  A Systematic  Analysis  for  the  Global  Burden  of  Disease  Study  2017 ’, The  Lancet, 393(10184)(19), pp. 58 – 72, doi: 10.1016/S0140-6736(19)30041-8.
Anik,  A.,  and  I.  E.  Prastiwi.  (2019) ‘ PERAN  ZAKAT  DALAM  MENINGKATKAN PERTUMBUHAN  EKONOMI  MELALUI  PEMERATAAN  ‘EQUITY’, Prosiding  Seminar Nasional \& Ca ll for ….
Bappenas.  (2020) ‘ Pedoman  Teknis  Penyusunan  Rencana  Aksi  -  Edisi  II  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/  Sustainable  Development  Goals  (TPB/SDGs) ’,
Kementerian PPN.
Brown, Trent D. (2016) ‘ Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical Potential ’, Antipode, 48(1), pp. 15 – 33.
Council, Ministerial, Vienna Child, and Arab Development Portal. (n.d) ‘ Zero Hunger by 2030 : The Not-so-Impossible Dream ’.
Daly, Herman.  (2007) ‘ ECOLOGICAL ECONOMICS  AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ’,
Socijalna Ekologija: Journal for Environmental Thought and Sociological Research,
18(3 – 4)(3), pp. 41 – 46.
Development, Advocates for International. (2022) ‘ SDG 2: Zero Hunger a Legal Guide ’.
Easterly, William. (2015) ‘ The Trouble with the Sustainable Development Goals ’, Current
History (New York, N.Y.: 1941), 114(3), pp. 22 – 24, doi: 10.1525/curh.2015.114.775.322. Hady Sutjipto. (2003) ‘ Solusi Islam Terhadap Ketenagakerjaan ’, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 19(4), pp. 425 – 44.
Haustein,  Jörg,  and  Emma  Tomalin. (2021) ‘ Religion,  Populism,  and  the  Politics  of  the Sustainable Development Goals ’, Social Policy and Society, 20(2), pp. 296 – 309, doi:
10.1017/S147474642000072X.
Holden, Erling, Kristin Linnerud, and David Banister. (2017) ‘ The Imperatives of Sustainable Development ’, Sustainable Development, 25(3), pp. 213 – 226, doi: 10.1002/sd.1647.
Holt- Giménez, Eric. (2017) ‘A Foodie’s  Guide  to Capitalism: Understanding  the  Political
Economy of What We Eat ’ .
Ishartono,  Santoso.  (2021) ‘ Sustainable  Development  Goals  (SDGS)  Dan  Pengentasan Kemiskinan ’, Carreteras, 4(232), pp. 8 – 16, doi: 10.1201/9781003080220-8.
Khan,  Ajaz  Ahmed,  and  Laura  Thaut.  (2008) ‘ An  Islamic  Perspective  on  Fair  Trade ’,
(August).
Khan, Fahim. (2013) ‘ Our Approach to Analysis of Consumer Behaviour ’.
Khan,  M.  Fahim.  (2014) ‘ The  Framework  for  Islamic  Theory  of  Consumer  Behaviour ’,
Journal of Islamic Business and Management, 4(1), pp. 17 – 54, doi: 10.12816/0019134. Kopnina,  H.  (2016) ‘ The  Victims  of  Unsustainability:  A  Challenge  to  Sustainable Development  Goals ’, International  Journal  of  Sustainable  Development  &  ….  doi:
10.1080/13504509.2015.1111269.
Majid, Jamaluddin, and Safri Haliding. (2014) ‘ The Need for the Islamization of Knowledge in  Accounting ’, Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic  Economics,  6(1),  pp.  10 – 18,  doi: 10.15408/ijies.v6i1.1366.
Manurung, Elizabeth T., Sylvia F. E. Maratno, Paulina Permatasari, Arif B. Rahman, Reifa Qisthi,  and  Elvy  M.  Manurung.  (2022) ‘ Do  Village  Allocation  Funds  Contribute towards Alleviating Hunger among the Local Community (SDG#2)? An Insight from Indonesia ’, Economies, 10(7), doi: 10.3390/economies10070155.
Maryatin,  Subiyanto.  (2013) ‘ Sebuah  Paradoksal  Krisis  Pangan  Dan  Ironi  Ketahanan Pangan ’, Equilibrium, 1(1), pp. 93 – 117.
Mohd. Faizal Musa. (2021) ‘ Naquib Al-Attas Islamization of Knowledge ’, Singapore: ISEAS
Publishing.
Mudita  Sri  Karuni.  (2020) ‘ Pengaruh  Dana  Zakat  Terhadap  Pembangunan  Manusia  Di
Indonesia ’, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 9(2), pp. 174 – 85.
M.  Faruq  an-Nabahan.  (2002)  al-Iqtishad  al-Islami,  terjemahan  oleh  Muhadi  Zainudin,
‘ Sistem  Ekonomi  Islami,  Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ’ ,
(Yogyakarta: UII Press), cet. III, h. 8
Nation,  United.  (2013) ‘ Eradicate  Extreme  Poverty  and  Hunger ’,  pp. 6 – 15,  doi:
10.18356/f259ea92-en.
Nation,  United.  (2016 )  ‘ Arsenic  and  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development ’,
Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016, pp. 12 – 14, doi: 10.1201/b20466-7.
Perelman, Michael. (2007) ‘ Primitive Accumulation from Feudalism to Neoliberalism ’.
Roslan, Y. Aulia. (2022) ‘ Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia ’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), pp. 792 – 805.
Sen, Amartya. (2009) ‘ The Idea of Justice. Vol. 9 ’, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1993) ‘ Islam and Secularism ’, Kuala Lumpur: Institute of Islamic ….
The Worldwatch Institute. (2008) ‘ State of The World ’ .
Tom  Wraight.  (2018) ‘Populism  and  the  ‘  Left  Behind  ’ :  Towards  a  Clearer Conceptualisation ’, Department  of  International  Economics,  Government  and Business Copenhagen Business School.
UN Task Force on Religion and Development. (2018) ‘ Engaging Religion And Faith-Based Actors On Agenda 2030/The Sdgs 2017 Annual Report Of The United Nations Inter- Agency Task Force On Engaging Faith-Based Actors For Sustainable Development © 2018 -The UN Inter-Agency Task Force on Engaging Faith-Based Acto ’, p. 41.
Washington, Haydn. (2015) ‘ Demystifying Sustainability: Towards Real Solutions ’.
World Trade Organization. (n.d) ‘ Agreement on Agriculture ’, 1995, pp. 43 – 71.
Zainal,  Hafizah,  Mohd  Faisal  Mustaffa,  and  Zakaria  Othman.  (2019) ‘ Zero  Hunger  and Sustainable  Development  Goals:  Model  of  Food  Bank  Centre  By  Lembaga  Zakat Negeri Kedah ’, UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies,
6(2 – 2), pp. 85 – 90, doi: 10.11113/umran2019.6n2-2.385.
Zaman, A. (2010) ‘ Islamic Economics: A Survey of the Literature ’, Islamic Studies.
Zaman, A. (2019) ‘ Launching a Revolution, Based on Islamic Foundations ’, JKAU: Islamic Econ.
Zaman, Asad, and D. Ph. (2010) ‘ Scarcity : East and West ’.