## PENERAPAN SANKSI YANG TEPAT TERHADAP PENGGUNA SEPEDA YANG MELANGGAR ATURAN LALU LINTAS
Fransiska Rambu Kudu 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 FakultasHukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rambusisca@gmail.com 1 , soeskandihari@gmail.com 2

## Abstrak
Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  suatu  permasalahan  yang  kerap  kali  terjadi  dan  mampu membahayakan  keselamatan  para  pengguna  jalan  lainnya.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi, penggunaan  sepeda  pun  turut  meningkat.  Hal  ini  menjadi  pemicu  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para  pengguna  sepeda  motor  di  jalur  jalan  raya.  Peningkatan pengguna  sepeda  yang  masih  belum  diiringi  dengan  rasa  kesadaran  dan  keselamatan  dalam berkendara dan sering kali justru mengabaikan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Kurangnya rasa  kedisiplinan  juga  menyebabkan  para  pengguna  menjadi  acuh  terhadap  peraturan  tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang tepat bagi  pengendara  pengguna  seped  agar  mampu  menaati  peraturan  lalu  lintas  yang  berlaku berdasarkan undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut dapat diterapkan di kehidupan masyarakat.

## Abstract
Traffic violations are the problem that often occurs and can endanger other road users’ safety. Along with  technological  development,  the  number  of  bicyclists  has  also  increased.  This  enhancement became a trigger for violations committed by bicyclists on the highway. The enhancement of bicyclists is not accompanied by a sense of awareness and safety in driving and often ignores the traffic rules that  have  been settled.  Not  only  that,  the  lack  of  a sense  of  discipline  also  causes  the  bicyclists  to become perfunctory to the traffic rules. Based on these explanations, the objective of this research is to find out the most appropriate punishment for the bicyclists that break the traffic rules, so they could obey the traffic rules that applied based on the law and how these laws can be applied in society.

## PENDAHULUAN
Transportasi darat merupakan salah satu prasarana yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Apabila keberadaan alat transportasi darat tidak ada atau langka, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang berlandaskan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Selain  itu,  sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  tentu  saja  akan  mengupayakan  dan mengikuti perkembangan di berbagai bidang. Perkembangan tersebut antara lain di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Adanya perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari .
Transportasi  darat  merupakan  jenis  transportasi  yang  paling  banyak  diminati  dan menjadi kebutuhan pokok bagi banyak manusia pada masa sekarang ini. Tujuan diciptakan alat  transportasi  darat  adalah  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  dan  memudahkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
masyarakat. Kemudahan tersebut dapat dicapai melalui implementasi transportasi darat yang handal,  aman,  berkualitas,  dan efisien,  dengan  tetap  mengupayakan tarif  yang terjangkau. Salah  satu  transportasi  darat  adalah  sepeda.  Sepeda  adalah  transportasi  darat  yang  dapat digunakan  oleh  masyarakat  dari  berbagai  kalangan  usia.  Tentu  saja  hal  ini  didasari  karena sepeda  merupakan  alat  transportasi  darat  yang  cukup  terbilang  murah,  mudah  untuk digunakan  dan  menjadi alat  transportasi  yang  juga  ramah  lingkungan.    Banyak  orang  yang menggunakan sepeda juga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, manfaat yang  diperoleh  melalui  penggunaan  sepeda  sebagai  alat  transportasi  darat  justru  menjadi boomerang bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah pengguna pesepeda juga  diiringi  oleh  pertambahan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  signifikan,  sehingga menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan  jaringan  jalan  dan  fasilitas  lalu  lintas  bagi seluruh pengguna jalan. Akibatnya, sesama pengguna jalan justru menjadi tidak disiplin dan mengabaikan  hal-hal  penting  terkait  lalu  lintas.  Permasalahan  tentang  lalu  lintas  selalu menjadi masalah yang rumit bagi para pengendara transportasi darat.
Sebagai  suatu  negara  hukum,  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk  menyediakan peraturan-peraturan  yang  mampu  menjadi  pedoman  bagi  seluruh  masyarakat  dalam melakukan suatu tindakan. Di dalam mengatur arus lalu lintas, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang tata tertib dalam berkendaara yang baik dan benar sesuai jalurnya. Selain  itu,  keberadaan  hukum  menjadi  salah  satu  acuan  penting  untuk  menciptakan  suatu hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  sendiri  terbentuk  berdasarkan  berbagai  ikatan  yang dimiliki  oleh  setiap  invidu  dalam  masyarakat,  yang  selanjutnya  membentuk  hak  dan kewajiban. Keberadaan hukum juga dapat menjadi suatu dasar dalam melakukan perumusan atas  berbagai  peristiwa  tertentu,  sehingga  membentuk  suatu  syarat  untuk  menjadi  suatu hubungan hukum.
Berkaitan  dengan  sebuah  sistem  hukum  yang  berlaku,  terlebih  dahulu  diketahui mengenai arti dari sebuah sistem tersebut. Didalam suatu sistem tentu saja terdapat sebuah ciri – ciri  tersendiri,  yang  berasal  dari  komponen – komponen  yang  saling  bergantungan dengan satu dan lainnya. Tujuan hukum adalah sebagai sarana untuk bisa memenuhi tata cara yang baik dan damai atau lebih tepatanya yaitu mendapatkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian yang sama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Berdasarkan  pantauan  yang  dilakukan  oleh  sloops.com  di  sejumlah  traffic  light  di onogiri (26/7/2020), mayoritas pesepeda terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satu pelanggaran yang mereka lakukan adalah terus melaju di jalan raya meskipun rambu lalu lintas sedang menunjukkan warna merah, yang mana artinya adalah wajib berhenti. Hal ini terbukti dilakukan oleh sekelompok pesepeda dari arah Sukoharjo yang melintas di pertigaan depan  Kantor  Kecamatan  Selogiri,  Wonogiri.  Kondisi  itu  membuat  salah  satu  pengendara sepeda motor dibuat geleng-geleng kepala karena ketidakpatuhan para pesepeda. Pantauan di  traffic  light  perempatan  Krisak  yang  berada  di  sekitar  Terminal  Giri  Adipura,  Krisak, Singodutan, Selogiri, Wonogiri menunjukkan fakta yang sama. Bahkan, saat di lajur kiri jalur arah Sukoharjo ada truk berhenti karena lampu menyala merah, ada perempuan yang justru menuntun sepedanya agar tetap bisa melintas di sebelah kiri truk. Setelah bisa melewati truk pesepeda itu menunggangi sepedanya lagi dan melanjutkan perjalanan. Ironisnya, tindakan itu  diikuti  seorang  anak  yang  juga  ikut  bersepeda  bersamanya.  Hal  ini  didapatkan  saat melakukan pengamatan di traffic light perempatan Wonokarto atau dekat RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
Sebagai  pengguna  jalan,  masyarakat  tentu  selalu  berhubungan  dengan  rambu  lalu lintas. Rambu lalu lintas tersebut mengatur dan memberikan arahan kepada para pengguna jalan, termasuk pemilik dan pengguna transportasi darat. Pengguna jalan yang melaju di area jalan  raya  dengan  jumlah  yang  banyak  di  setiap  harinya  menimbulkan  permasalahan  lalu lintas  seperti  terjadinya  kecelakaan.  Kecelakaan  dapat  terjadi  kelalaian  pengemudi  atau sebaliknya.  Keberadaan  rambu  dan  hukum  terkait  lalu  lintas  menjadi  suatu  panduan  yang mengkolaborasikan  hak, kebebasan, dan rasa tertib yang diharapkan oleh masyarakat dari sesama pengguna jalan raya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, diperlukan upaya yang tegas dari para aparat penegak hukum, sehingga rasa aman dan tenang dapat diwujudkan. Hal ini juga  menjadi  salah  satu  bentuk  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  yang  akan  menciptakan keadilan.
Peraturan terkait keselamatan lalu lintas telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  di  mana  peraturan  ini  ditetapkan melalui  rapat Paripurna DPR  RI  tanggal  22  Juni  2009.  Peraturan tersebut  mengatur  terkait ketertiban, ketentraman, dan kebebasan yang mampu dicapai oleh seluruh pengguna jalan ketika menaati seluruh peraturan lalu lintas yang ada. Padal pasal 76, diatur terkait jenis-jenis
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
sanksi yang akan diterima oleh pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti peringatan  tertulis,  denda,  hingga  pembekuan  izin  dan/atau  pencabutan  izin  mengemudi. Selain itu, peraturan terkait keselamatan lalu lintas  juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  No.  26  Tahun  2015  tetang  Standar  Keselamatan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Peraturan  tersebut  juga  telah  mengatur  terkait  sanksi  atau hukuman yang akan diterima oleh para pelanggar lalu lintas.
Berbagai pelanggaran lalu lintas kini tidak hanya dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor,melainkan juga para pengguna sepeda di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pesepeda tersebut memicu permasalahan keselamatan para pengguna jalan lainnya. Salah satu faktor penyebab para pengguna sepeda tidak menaati aturan lalu lintas  dikarenakan  aturan  atau  undang  -  undang  yang  telah  diatur  tidak  membuat  para pengguna  sepeda  takut  dan  disiplin.  Sebagai  sesama  pengguna  transportasi  darat  yang menggunakan  jalur  jalan  raya  maka  perlu  diterapkannya  sebuah  aturan  yang  mengatur tentang sanksi yang tepat bagi para pengguna sepeda yang telah melanggar aturan lalu lintas.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metodologi  yang  digunakan  adalah  hukum  normative  atau normative legal research , yang berfokus pada pengkajian kekosongan norma. Penelitian jenis hukum  normatif  ini  melibatkan  studi  literatur  atau  kepustakaan,  dengan  melakukan penelaahan  terhadap  berbagai  prinsip  dan  doktrin  hukum.  Pemahaman  mengenai keterkaitan antara ilmu hukum dan hukum positif dilakukan melalui penelaahan tersehadap berbagai unsur hukum yang disebut sebagai “gegevens van het recht” (Soerjono Soekanto, 2015).

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah  dipaparkan,  masalah  yang  dirumuskan  di  dalam penelitian ini adalah:
Apakah sanksi yang tepat bagi para pengguna sepeda yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas?

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Di  Indonesia,  permasalahan  terkait  pelanggaran  peraturan  lalu  lintas  terdiri  dari beberapa  pandangan,  yaitu  keamanan  dan  keselamatan  bgi  para  pengguna  jalan. Pelanggaran peraturan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat diabaikan dan harus segera diselesaikan. Urgensi tersebut ditimbulkan oleh kurangnya sikap dan budaya disiplin berlalu lintas yang dimiliki oleh pengguna jalan di Indonesia. Bahkan, kecelakaan lalu lintas  yang  disebabkan oleh faktor  kelalaian  manusia  mencapai 86%,  di mana  hal  tersebut lebih besar dibandingkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan darat yang hanya sebesar 6%. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan  oleh  para  pengguna  jalan  raya,  seperti  tidak  menaati  rambu  lalu  lintas, kecepatan yang melebihi batas maksimal di suatu wilayah, dan lainnya.
Di samping permasalahan yang disebabkan oleh para pengguna jalan, faktor lainnya yang mempengaruhi maraknya pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya ketegasan dari pihak berwajib dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam mewujudkan kepatuhan hukum terhadap  undang-undang  lalu  lintas.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  hal  ini  adalah kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib  berlalu  lintas.  Upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan  dengan tegas  mampu  dalam meningkatkan  kedisiplinan  para  pengguna  jalan  ketika  berlalu  lintas.  Hal  tersebut  dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi yang tegas bagi para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran  lalu  lintas,  sehingga  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  pelakunya  dan membentuk masyarakay yang memiliki persepsi rasa segan dalam melakukan pelanggaran. Persepsi  ini  ditimbulkan  melalui  pemberian  contoh  perilaku  dan  kebiasaan  yang  pada akhirnya mampu mewujudkan kebudayaan yang taat dalam berlalu  lintas dengan baik dan benar.
Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  masih  belum  diimplementasikan  dan ditransmisikan dengan baik  kepada masyarakat. Hal  ini  menyebabkan  kurangnya wawasan masyarakat  terhadap  berbagai  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  dalam  berlalu  lintas  untuk menciptakan perilaku berlalu lintas yang tertib dan aman. Implementasi dari undag-undang tersebut baru sebatas sosialisasi yang berupa pemberian informasi. Sosialisasi tersebut belum mampu  untuk  memberikan  dampak  yang  signifikan  dan  menanamkan  kesadaran  kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi dan menerapkan budaya tertib berlalu lintas.
Kepatuhan  adalah  gambaran  dari  suatu  pengaruh  sosial,  di  mana  hal  ini  mampu memberikan pengaruh bagi individu lain dalam hal melakukan hal yang diminta kepadanya. Kepatuhan dapat tercapai apabila pihak yang meminta atau memberikan perintah memilik suatu kekuasaan atau otoritas.
Secara  umum,  sepeda  adalah  alat  transportasi  darat  yang  memiliki  berbagai kelebihan, seperti kemudahan dalam penggunaannya, di mana sepeda dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya itu, sepeda juga menjadi daya tarik  masyarakat  karena  mampu  membantu  manusia  dari  segi  kesehatan  karena  bisa digunakan untuk berolaraga atau dengan tujuan lainnya yang berbeda-beda. Keberadaan alat transportasi darat seperti sepeda ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal area  pedesaan  ataupun  perkotaan.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  karena  dimanapun  kita berada,  kita  tidak  luput  dari    peredaran  masyarakat  yang  menggunakan  sepeda  dalam kehidupan  sehari-hari  yang  juga  melintas  di  jalur  jalan  raya.  Keuntungan  lainnya  adalah karena harganya yang lebih terjangkau dan ramah dikantong.
Pada  dasarnya,  sebagian  besar  masyarakat  sangat  bergantung  dengan  alat transportasi darat untuk dapat memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Namun, karena sebagian besar masyarakat juga memiliki tingkat ekonomi yang masih tergolong rendah, tidak semua masyarakat  mampu  memiliki  kendaraan  seperti  mobil  ataupun  sepeda  motor.  Sehingga, masih  banyak  masyarakat  yang  akhirnya  memilih  menggunakan  alat  transportasi  sepeda untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan teknologi informasi turut meningkatkan intensitas kegiatan di perkotaan. Intensitas inilah yang akhinya menimbulkan  tingginya sarana   transportasi  yang  memadai  dan  sangat padat di  jalur  jalan raya.
Sebagian  orang  memilih  menggunakan  sepeda  sebagai  aksi  untuk  berolaraga.  Para pengguna sepeda tentu saja memiliki jalur khusus yang dipergunakan untuk para pengguna sepeda  dan  kendaraan  lain  yang  tidak  bermesin  yang  memerlukan  tenaga  manusia. Pemisahan  jalur  ini  berfungsi  untuk  memisahkan  antara  sepeda  dengan  kendaraan  lainya seperti motor dan mobil sehingga para pengendara sepeda tidak perlu lagi masuk ke jalur lalu lintas jalan  raya  secara bercampur.  Tujuannya adalah  untuk  memberikan  pencegahan  atas kasus kecelakaan lalu lintas yang kemungkinan dapat terjadi apabila sepeda dijadikan satu dengan kendaraan yang lainnya. Pemisahan jalur ini juga telah tertuang di dalam Undang -
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 122 Ayat (1) poin C,  di  mana  ditegaskan  bahwa  pengendara  yang  menggunakan  kendaraan  yang  tidak bermotor, dilarang untuk menggunakan kendaraannya di jalur yang sama dengan kendaraan bermotor. Kendaraan yang tidak bermotor telah memiliki jalur khusus. Oleh karena itu, sudah jelas  bahwa  pengguna  sepeda  yang  berada  di  jalan  raya,  bukan  jalur  khusus,  dinyatakan melakukan sebuah pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
Walaupun  sudah ditetapkan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  pelanggaran lalu lintas, tetapi masih saja terdapat pengendara sepeda yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Kasus – kasus mengenai pengendara sepeda yang melanggar aturan tentu saja menjadi problematika di dalam implementasi peraturan lalu lintas. Bukti nyata terkait kasus pelanggaran  lalu  lintas  sering  kita  jumpai  melalui  media  massa.  Pengguna  jalan  seperti pengguna sepeda motor atau mobil juga  turut merasa kurang nyaman dan terganggu atas kejadian – kejadian  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  pengguna  sepeda.  Kejadian – kejadian  yang telah terjadi ini tidak boleh dibiarkan, karena telah ditetapkan di dalam undang – undang yang mengatur  tentang  pelanggaran  tersebut.  Sanksi  bagi  pengguna  sepeda  telah  ditetapkan dalam  undang-undang,  seperti  sanksi  berupa  denda  dengan  membayar  uang  sebesar Rp100.000,00,  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 Ayat (1) Poin C. Selain itu, para pengguna sepeda yang melanggar lalu lintas dapat dijatuhi hukuman atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Pasal  211.  Adapun  bentuk-bentuk  pelanggaran  sesuai  Pasal  211  antara  lain merintangi,  membahayakan,  melanggar  ketertiban  dan  keamanan  lalu  lintas,  atau  yang menyebabkan  kerusakan  di  jalan  raya.  Namun,  berdasarkan  berbagai  peristiwa  yang  telah terjadi  dan  diamati,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penjatuhan  sanksi  kepada  pengguna sepeda  yang  melanggar  lalu  lintas  masih  belum  bisa  memberikan  mereka  efek  jera.  Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus dalam undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang tepat bagi para pengendara sepeda yang melanggar aturan lalu lintas.  Hal ini ditinjau dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda saat melaju di jalan raya,  seperti  menerobos  lampu  merah  yang  seharusnya  tidak  boleh  untuk  dilanggar  bagi pengguna jalan, tidak menggunakan jalur khusus yang telah disediakan, hingga pengendara sepeda yang menggunakan jalur flyover yang seharusnya dipergunakan hanya untuk mobil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
saja.  Berdasarkn  kejadian – kejadian  tersebut,  maka  diperlukannya  sebuah  aturan  yang mengatur tentang sanksi bagi pengendara sepeda.
Berkaitan  dengan  pelanggaran  lalu  lintas,  maka  perlu  dibuatnya  peraturan  tentang penerapan   undan-undang yang mengatur lalu lintas bagi para pengguna sepeda di jalan raya. Upaya  ini  menjadi  alternatif  bagi  para  pihak  yang  berwenang  atau  penegak  hukum  untuk memberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang  diperbuat  para  pengguna sepeda. Sanksi yang tepat yang harus diterapkan terhadap pengguna sepeda yang melanggar aturan  lalu  lintas  ini,  seperti  dengan  memberikan  sanksi  berupa  tilang  kepada  pengguna sepeda seperti yang diterapkan pada pengguna transportasi darat lainnya. Selain itu, sepeda juga dapat dilengkapi dengan STNK dan penggunanya harus memiliki SIM. Sehingga, jika para pengguna  sepeda  yang  tidak  dilengkapi  dengan  STNK  atau  SIM  sebagaimana  dengan  alat transportasi darat lainnya, maka mereka juga dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

## KESIMPULAN
Alat transportasi darat merupakan sebuah jantung bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap individu memerlukan transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.  Salah  satu  jenis  alat  transportasi  darat  yang  marak  diminati  oleh  masyarakat  adalah sepeda.  Aturan  lalu  lintas  juga  diperlukan bagi  pengguna  jalan, tanpa  terkecuali  pengguna sepeda. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas yang berlaku penting untuk ditaati. Sanksi untuk pengguna  sepeda  yang  melanggar  peraturan  lalu  lintas  dapat  berupa  denda  dan  telah tertuang pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal  122  ayat  (1)  poin  C.  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa,  apabila  pengguna  sepeda melanggar  peraturan  lalu  lintas,  maka  berkewajiban  untuk  membayar  denda  sebesar Rp100.000,00.  Namun,  implementasi  dari  pembayaran  denda  tersebut  tidak  cukup  untuk membuat  para  pengguna  sepeda  menaati  peraturan  lalu  lintas  yang  berlaku.  Hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  sikap disiplin dalam  diri  pesepeda dan  kurang  tegasnya  aparat penegak hukum sehingga sanksi tersebut masih belum efisien. tetapi meskipun masih banyak juga para pengguna sepeda yang tidak menaati aturan tersebut.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  sebuah  Undang – Undang  yang  mengatur  terkait penanaman  sikap  disiplin  dari  pengguna  sepeda  dan  ketegasan  aparat  penegak  hukum.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Undang – undang tersebut dapat membahas tentang aturan lalu lintas bagi pengguna sepeda yang  melanggar  aturan,  seperti  pengenaan  sanksi  tilang  atau  pembuatan  sim  bagi  para pengguna  sepeda.  Dengan  demikian,  harapannya  para  pengguna  sepeda  tidak  bersikap semena – mena dan selalu menaati aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
(Godwin Tunde, 2012)Godwin Tunde,  et al. (2012). Kepatuhan Berlalu Lintas. Book Section ,
3.
Jiwangga, A. S. (2017). Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto) . 3 , 4 – 14. Marpaung, R. W. (2017). PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan) . Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal , 8 (1), 108. https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581
Yuanda, A. C. W., Dewilly, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. ’Adalah , 4 (3), 63 – 72. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255
(Yuanda et al., 2020)(Jiwangga, 2017)(Pinayungan et al., 2018)