INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 139-149 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Politik Hukum Di Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu
(Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)
Ihsan Hamdi Armaoyuda 1 , Ismaidar 2 ✉
Panca Budi Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Partai  politik  dibentuk  untuk  menjalankan  kekuasaan  politik  baik  pada  saat  membentuk  suatu pemerintahan maupun pada saat suatu partai politik berperan sebagai oposisi dalam pemerintahan. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan yang didirikan hasil peleburan empat partai Islam, termasuk Masyumi, pada tanggal 5 Januari 1971, sejak saat itu hingga kini Partai Persatuan Pembangunan tetap eksis  dalam  perpolitikan  nasional  sebagai  rumah  besar  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Umat  Islam dalam politik berlambang Ka'bah menjaga dan mengkritisi kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilihnya sebagai judul penelitian untuk mengetahui seperti apa PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik Islam berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, metode penelitian adalah metode kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara,  data  yang  terdapat  di  lapangan  sebagai  bahan  pengisian  skripsi  ini,  yang  tempatnya, penelitian ini berada di wilayah timur Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja partai politik ummat Islam yang dalam penelitian ini fokus pada PPP Labuhanbatu. Penulis mengumpulkan data tertulis dan wawancara kepada fungsionaris DPC PPP Kabupaten  Labuhanbatu,  anggota  legislatif  PPP  periode  2014-2019,  serta  tokoh  masyarakat Labuhanbatu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.
Kata Kunci: Politik, Politik Islam

## Abstract
Political parties are formed to exercise political power either when forming a government or when a political party acts as an opposition in the government. For example, the United Development Party which was founded as a result of the fusion of four Islamic parties, including the Masyumi, on January 5 1971, from that day until now the United Development Party continues to exist in national politics as the mansion of the Islamic ummah in politics with the symbol of the Kaaba guarding and criticize government policies from time to time. This is the reason the author chose it as the title of the research to find out what PPP Labuhanbatu is like in carrying out its function as an Islamic political party based on Law no. 2 of 2011, the research method is a qualitative method where data is obtained based on observations, interviews, data contained in the field as material for filling this thesis, which is the place, this research is in the east of North Sumatra, precisely in Labuhanbatu Regency. This research aims to find out the performance of the Islamic Ummah political party, which in this research focuses on PPP Labuhanbatu. The author collected written data and interviews from Labuhanbatu Regency PPP DPC functionaries,  PPP  legislative  members  for  the  2014-2019  period,  as  well  as  from  Labuhanbatu community figures from various sub-districts in Labuhanbatu Regency.

## Keywords: Political, Islamic Politics

## PENDAHULUAN
Secara harfiah, partai adalah kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partai adalah perkumpulan segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan. Masih dalam kamus yang sama, partai politik didefinisikan sebagai perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan idiologi tertentu. Politik secara istilah menurut Syekh Taqiyudin An-Nabhani, ulama alumnus Al-Azhar, Mesir, melihat pengertian politik dari kata Siyasah. Menurut An- Nabhani, pengertian pokok politik meliputi konsep penguas(hukam, sulthon) pengaturan urusan rakyat (riayah) penerapan aturan, baik di dalam dan luar negeri (tatbiq ahkam), serta koreksi dan kontrol rakyat (Riyan dan Suryani, 2008). Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Tatriyansyah, 2023).  Charles S. Mack mendefinisikan  partai  politik  dalam demokrasi  sebagai  lembaga  otonom,  koalisi  warga  negara  yang  melembaga  yang dioperasikan  dibawah  kendali  bersama  untuk  mencalonkan  kandidat  sebagai  pejabat publik, berkompetisi dengan partai lain dalam pemilihan, dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan  dan  pengaturan  atas  pemerintahan  ( political  party  in  a  democracy  is  an autonomous, institutionalized coalition of citizens that operates under a common label to
nominate candidates for public office, competing with other parties to elect them, for the purpose of gaining control and organization of the government).
Otonom di sini berarti bahwa organisasi partai terpisah dari organisasi partai lain dan dari  pemerintah,  meskipun  operasionalisasinya  diatur.  Melembaga  berarti  bahwa  partai dioperasikan  dibawah  aturan  main  dan  praktik,  formal  ataupun  informal,  yang memungkinkan  pelaku  politik  untuk  membangun  harapan  untuk  masa  depan  dan memfasilitasi  akuntabilitas  kepada  para  pemilih.  Dari  pengertian  partai  politik  menurut beberapa ahli dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk  atas  tujuan  yang  sama  untuk  mencapai  sesuatu  kedudukan  dalam  sebuah pemerintahan.  Sehingga  munculnya  partai  politik  ini  bukan  suatu  hal  yang  dipaksakan, sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.
Politik  dalam  bahasa  Arab  artinya  siyasah  yang  berarti  mengatur,  mengurus,  dan memerintah  (Armaoyuda,  2019).  Siyasah  juga  berarti  pemerintahan  dan  politik,  atau menuntut kebijaksanaan.   Politik kemudian  terserap ke dalam bahasa Indonesia  dengan pengertian  segala  urusan  dan  tindakan  (kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) (Poerwadarminta, 1991). Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam.  Visi  partai  Islam  wajib  berdasarkan  kepada  aqidah  IsIam,  ia  juga  harus  siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan  umat  (Fakhri, 2000). Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi parti Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh  dalam sisi kehidupan mulai  dari  pembinaan moral, pendidikan,  ekonomi,  sosial  dan  politik  sesuai  dengan  kekuatan  partai  untuk  bergerak dalam  setiap  bidang  tersebut.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perlu  pendukung- pendukung setia yang mau bekerja sama.
Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  merupakan  partai  politik  yang  terdiri  dari berbagai  ragam  komponen  organisasi  keislaman.  Di  dalamnya  terdapat  empat  partai peserta pemilu 1971 yang tergabung sebagai respon kebijakan politik pemerintah orde baru untuk  menyederhanakan  sistem  perpolitikan  nasional.  Keempat  partai  tersebut  adalah partai  Nahdlatul  Ulama  (Partai  NU),  Partai  Muslimin  Indonesia  (Parmusi),  Partai  Syarikat Islam  Indonesia  (PSII),  serta  Partai  Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  Indonesia  (PERTI) (Armaoyuda, 2019). PPP dideklarasikan pada tanggal 5 januari 1973 oleh  lima deklarator yang  merupakan  pimpinan  empat  partai  islam  peserta  pemilu  1971  dan  seorang  ketua kelompok Persatuan Pembangunan atau gabungan fraksi-fraksi dari empat partai islam di
DPR, para deklarator  itu adalah KH. Idham Chalid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdltul  Ulama,  H.M.  Syafaat  Mintaredja,  SH  sebagai  ketua  umum  Parmusi,  H.  Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua umum PSII, H. Rusli Halil sebagai ketua umum PERTI dan H. Masjkur sebagai ketua kelompok fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI (Armaoyuda, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum norrmatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarvakat.  Penelitian  hukum  normatif  adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin hukum, peraturan  dan  sistem hukum  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung (Ibrahim, 2008).
Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif  yang  di  lakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( Statute  Approach)  yang  terkait  mengenai  fungsi  partai  politik,  pendekatan  kasus  (Case Approach),  pendekatan  historis  (Historical  Approach),  pendekatan  perbandingan ( Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang merujuk pada kaidah-kaidah (Marzuki, 2017). Tehnik Pengumpulan data data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini  atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti yaitu penelitian ini menjelaskan berdasarkan data Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

## `HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik
Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi: (Chandra, 2020) Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Berdasarkan UU tersebutlah setiap partai politik melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat, begitu juga dengan PPP termasuk partai tertua di Indonesia. PPP merupakan memiliki  ideologi  Islam  yang  mana  berbeda  dengan  partai-partai  lain  yang    bersifat Nasionalis, disini penulis ingin memaparkan hasil penelitian atas skrpsi yang berjudul Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu  (Analisis  Undang-Undang  No.2  Tahun  2011)  yang  penulis  dapatkan  dari struktural  pengurus  PPP  dan  juga  pernyataan  dari  tokoh  masyarakat  atas  kinerja  yang dilakukan PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik berdasarkan UU No.2 Tahun 2011.

## 1. PPP sebagai wadah Pendidikan Politik bagi anggota Masyarakat
Partai  politik  berfungsi  sosialisasi  politik  menurut  Dennis  Kavanagh  dalam  political culture  menjelaskan  bahwa  sebuah  proses  untuk  memasyarakatkan  nilai-nilai  politik kedalam suatu masyarakat (Haryanto et al., 2015). Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses  pengenalan  politik  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses  ini  partai  politik  dapat  dikatakan  telah  melakukan  fungsinya  sebagai  pendidikan politik. Sosialisasi pada masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat. Partai PPP yang berazaskan Islam, maka seharusnya  partai  yang  berlambang  ka’bah  tersebut  haruslah  berlandaskan  Islam disetiap program kerja yang sesuai nilai- nilai Islam dan keputusannya, akan tetapi faktanya di lapangan partai PPP ini tidak ada program kerja yang mengkhususkan atau memantaskan diri sebagai partai Islam sesuai ajaran dan azas azas Islam. Khususnya di bidang pendidikan politik untuk masyarakat muslim di Labuhanbatu.

## 2. PPP sebagai penciptaan iklim kondusif bagi persatuan bangsa.
Partai  Persatuan  Pembangunan  memiliki  cara  tersendiri  dalam  menciptakan  iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu  sendiri,  dan  membuka  kesempa  tan  bagi  para  anggota-anggota  partai  untuk menentukan  pilihannya  sendiri  dalam  memutuskan  pilihan  jikalau  pilihan  itu  bersifat eksternal. Contohnya pada Pemilihan Bupati, Gubernur serta Pemilihan Presiden. Dan untuk keputusan internal partai dalam menentukan program kerja, PPP memusyawarahkan dan setiap keputusan yang diambil pimpinan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Contohnya yaitu dalam memutuskan program kerja (Haryanto et al., 2015).
Penciptaan kondusif yang dilakukan PPP dalam penelitian penulis di lapangan bisa dikatakan  cukup  baik  dikarenakan  tidak  memaksakan  kehendak  dari  keputusan  yang mempunyai  wewenang  dalam  memutuskan  ditubuh  partai  kepada  para  kader  dan  juga masyarakat, PPP menilai bahwa masalah pilihan politik  sering menjadi  konflik di  internal partai maupun masyarakat. PPP menjunjung tinggi niali-nilai hak asasi manusia setiap pesta demokrasi.

## 3. PPP sebagai wadah penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi masyarakat.
Partai  politik  bertugas  menyalurkan  beragam  aspirasi  masyarakat  dan  menekan kesimpang  siuran  pendapat  di  masyarakat.  Keberadaan  partai  politik  menjadi  wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat di  rumuskan  secara  lebih  terstruktur  atau  teratur  (interest  articulation).  Dalam  usahanya untuk  memperoleh  dukungan  luas  masyarakat.  Partai  Persatuan  Pembangunan  dalam menjalankan fungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para kader-kader yang sekarang duduk di DPRD Labuhanbatu. PPP berhasil mengantarkan kader  nya  duduk  di  DPRD  Labuhanbatu  sebanyak  5  kader  yang  mana  dari  lima  daerah pemilihan di Labuhanbatu berhasil setiap daerah pemilihan mendudukan satu orang kader, yang sebagai Pimpinan Fraksi PPP di DPRD yaitu Muniruddin, S.Ag selaku Ketua DPC PPP Labuhanbatu.

## 4. PPP sebagai wadah partisipasi politik masyarakat.
Sebagai partai Islam seharusnya PPP menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang  asli  agar  dapat  melaksanakan  tugasnya  untuk  berpartisipasi  dalam  memunculan generasi  muslim  yang  akan  menjadi  landasan  bagi  tegaknya  agama  Islam.  Keempat, mengembalikan  kejayaan  Islam  menuju  tegaknya  syariat  Allah  di  muka  bumi.  Menurut Hasan  al  Banna,  membentuk  keluarga  yang  Islami  yaitu  membentuk  pasangan  rumah
tangga  yang  berdasarkan  dasar  agama  yang  kuat.  Sebuah  keluarga  yang  berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah  kerusakan  masyarakat  yang  sedang  berlaku  dan  menggantikannya  dengan generasi yang lebih baik.

## 5. PPP sebagai wadah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik
Dalam ilmu politik, rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada  umumnya  dan  pemerintahan  pada  khususnya.  Fungsi  ini  semakin  besar  porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti politik seperti dalam sistem politik  totaliter,  atau  manakala  partai  ini  merupakan  partai  mayoritas  dalam  badan perwakilan  rakyat  sehingga  berwenang  membentuk  pemerintahan  dalam  sistem  politik demokrasi.  Fungsi  rekrutmen  merupakan  kelanjutan  dari  fungsi  mencari  dan mempertahankan kekuasaan.
Faktor  Pendukung  bagi  Partai  Persatuan  Pembangunan  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai Partai Politik
Partai  politik  Islam.  tujuannya  adalah, untuk  meneggakkan  kedaulatan  Tuhan dimuka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia  ini. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa. Yaitu orang-orang  yang  ikhlas  berjuang  untuk  menegakkan  kalimah  Allah  dan  mencari keridhaan-Nya. Orang-orang yang bemiat, mengeksploitasi Islam untuk mencari kekuasaan keduaniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus (Mahendra, 1999).
Faktor-faktor pendukung yang dirasakan PPP labuhanbatu saat ini yakni :
a. Ketokohan partai
Peran  kepemimpinan  dalam  proses  pemilihan  umum  memiliki  kecendrungan  yang sangat  positif,  dari  penelitian  yang  penulis  dapati  berdasarkan  hasil  pemilu  yang  sudah dihadapi PPP di Labuhanbatu, baik legislatif maupun eksekutif dari mulai 2004 sampai 2014. PPP berhasil menempati posisi 5 besar perolehan suara terbanyak, serta pada tahun 2015 berhasil mengusung Dr. Tigor Panusunan Siregar sebagai bupati Labuhanbatu.
b. Hubungan emosional
Hubungan emosional yang dimaksud dalam konteks ini adalah kedekatan dalam hal agama,  organisasi,  idiologi,  suku,  dalam  hal  ini  orientasi  religius  banyak  menjadi  faktor utama. Mayoritas pemilih di Labuhanbatu sering melihat darimana asal kandidat ataupun pimpinan  partai  berasal.  Masyarakat  pemilih  Labuhanbatu  cenderung  memilih  dari kedekatan agama, organisasi, idiologi, maupun suku yang sama. Yang mana kedekatan ini
juga yang menjadi acuan bagi partai-partai lain semisal PKB dengan organisasi NU nya, PAN dengan organisasi Muhammadiyah nya, PPP, PKS, PBB dengan ideologi agamanya. Atas dasar konsep tersebut, maka terdapat hubungan antara pemilih dengan tokoh partai yang berperan pada pimpinan partai politik. Hubungan ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam  memilih  partai  politik.  Hubungan  tersebut  dapat  diukur  berdasarkan  indikator- indikator agama, organisasi, idiologi dan juga suku.
c. Platfrom
Platfrom merupakan program kerja yang hendak dicapai yang disusun berdasarkan isu-isu  politik  yang  paling  mendasar  dan  diperlukan  bagi  masyarakat  pemilih.  Isu-isu tersebut  biasanya  lebih  dekat  pada  aspek  sosial  seperti  kemiskinan,  pendidikan  dan kesehatan.  Kemampuan  tokoh-tokoh  politik  dan  partainya  mengangkat  isu  ini  sangat dibutuhkan  masyarakat  pemilih.  Atas  dasar  konsep  tersebut,  maka  partai  yang  mampu menawarkan  program  yang  menawarkan  solusi  permasalahan  bangsa  akan  membentuk sikap seseorang terhadap partai tersebut sehingga dampaknya akan mempengaruhi dalam keputusan memilih partai tersebut.
d. Citra (image)
Citra  partai  politik  atau  Political  Image  didefinisikan  oleh  Firmanzah  sebagai refresentasi  dan  persepsi  masyarakat  akan  suatu  partai  politik  atau  individu  mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik (Abdul Mu’id, 2017) . Citra partai politik sangat penting dalam pemilihan umum yang  akan menjadi pembeda dengan partai politik  lain dimata masyarakat. Atas  dasar konsep ini dapat  disimpulkan bahwa citra  partai menjadi sebuah identitas partai, citra partai dapat diukur dengan indikator, Pertama : Identitas partai yang akan menjadi pembeda dengan partai lain, Kedua : Memberikan kesan yang positif dibenak masyarakat, Ketiga : Mencerminkan tingkat kepercayaan, Keempat : Mencerminkan kompetensi partai.
e. Ideology
Keterkaitan ideologi suatu partai terhadap ideologi pemilih akan mempengaruhi sikap seseorang  pemilih.  Tentunya  kemudian  akan  mempengaruhi  dalam  keputusan  memilih partai politik. Untuk mengukur sebuah ideologi yang dipegang teguh oleh seseorang dapat dikur  dari  sistem  nilai,  keyakinan,  jargon  maupun  simbol.  Akan  mempengaruhi keputusannya  dalam  menentukan  pilihan  terhadap  partai  politik.  PPP  yang  mengklaim rumah  besar  umat  Islam  yang  mengedepankan  musyawarah  dan  etika  politik  dalam penyelesaian konflik. Sehingga masyarakat menginginkan PPP untuk menjadi partai besar secara  nasional,  dan  untuk  daerah  kabupaten  Labuhanbatu  suara  PPP  setiap diselenggarakan pemilu berhasil menduduki peringkat 4 besar suara terbanyak untuk Pileg,
dan  berhasil mengantarkan calon yang  diusung PPP yakni DR. Tigor Panusunan Siregar S.Ppd. menjadi Bupati Labuhanbatu pada periode 2010- 2015 yang lalu. Ini semua karena tingginya ke eksistensian partai belambangkan ka’bah ini.

## Faktor Penghambat Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik
1. Minim  nya  kader-kader  PPP  di  kursi  DPRD  sehingga  aspirasi  yang  diserap  dan diusulkan selalu kandas karena selalu kalah dalam voting suara.
2. SDM di labuhanbatu masih berkutik dengan budaya lama yakni dengan cara kalau tak kasi uang untuk apa di pilih. Sehingga menyebabkan orang-orang yang berasal dari luar agama Islam yang sebagai pengusaha, mampu membayar per suara demi suara. Sehingga masyarakat tersiksa dengan belenggu finansial.
3. PPP  selalu  dipandang  partai  baik-baik,  dan  apabila  berubah  haluan  sedikit  dalam perpolitikan,  masyarakat  langsung  menjustifikasi  bahwa  PPP  tidak  lagi  partai  Islam padahal kami melakukan itu dikarena ada sebab dan akibat yang mana tidak diketahui masyarakat. Dan untuk partai lain juga melakukan hal yang sama tapi tidak direspon oleh masyarakat (Muniruddin, 2023).

## SIMPULAN
Undang-Undang  No.2  Tahun  2011  pada  pasal  11  mengatur  fungsi  partai  politik dengan sangat sempurna yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni fungsi partai politik sebagai sarana :
1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Dari permasalahan yang sudah penulis ulas, jadi disini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan penting sehubungan dengan permaslahan kajian skripsi ini, yaitu sebagai beriku
PPP dalam menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat luas melalui sosialisasi langsung di tempat keramaian masyarakat yakni pengajian-pengajian dari semua bentuk, mendukung setiap aktivitas-aktivitas anak muda dalam memperingati hari besar Islam. Dengan sosialisasi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan minat diskusi politik yang berkembang di masyarakat dan disitulah menyampaikan visi misi yang dibawa PPP dan bagaimana peta perpolitikan Nasional.
1. Partai Persatuan Pembangunan memiliki cara tersendiri dalam menciptakan  iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi para anggota-anggota partai untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memutuskan pilihan jikalau pilihan itu bersifat eksternal.
2. PPP dalam melakukan penyerapan aspirasi melalui pendekatan kepada masyarakat setiap  kali  agenda  reses,  ketika  aspirasi  ataupun  masukan  dari  masyrakat  akan dihimpun, serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkala.
3. PPP dalam melaksanakan partisipasi politik dikabupaten Labuhanbatu tidak terlalu sulit dikarenakan kesadaran masyarakat sudah menjadi budaya dalam memeriahkan pesta demokrasi dan bahkan jadi obrolan warung kopi bagi masyarakat.
4. PPP labuhanbatu dalam melakukan perekrutan kader partai politik pada saat ini di labuhanbatu  ini  dengan  menggunakan  metode  loyalitas  dan  disertai  dengan kualitas dalam bekerja untuk partai. Yang mana untuk mewujudkan itu, PPP harus menonjolkan  tokoh  pemuda  yang  bisa  merangkul  kaum  muda  agar  berminat mendalami dan mengikuti proses pembelajaran politik dari partai PPP..

## DAFTAR PUSTAKA
A.  ABDUL  MU’ID,  “PENERAPAN  MARKETING  POLITIK  DALAM  PEMILIHAN  KEPALA DAERAH (Studi Kasus Marketing Politik Pasangan Independen Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto  dalam  Pilbup  Kabupaten  Rembang  Tahun  2015).”  Universitas  Wahid Hasyim Semarang, 2017.
F. Tatriyansyah, “IMPLEMENTASI UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  TENTANG  PARTAI  POLITIK  TERHADAP  REKRUTMEN  ANGGOTA  PARTAI POLITIK DI KOTA BANDUNG.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.
H.  C.  Haryanto,  T.  Rahmania,  A.  R.  Mubarok,  A.  B.  Dopo,  H.  Fauzi,  and  E.  Fajri,
“Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik?,” J. Psikol.,
vol. 42, no. 3, pp. 243 – 258, 2015.
I.  H.  Armaoyuda,  “Fungsi  Partai  Persatuan  Pembangungan  Dalam  Menerima  Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
J.  Ibrahim,  “Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang.”  Bayumedia Publishing, cet. Keempat, 2008.
K. A. J. I. CHANDRA, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1 1 UNDANG-UNDANG NOMOR  2  TAHUN  2011  TENTANG  FUNGSI  PARTAI  POLITIK.”  UIN  Raden  Intan Lampung, 2020.
M.  D.  Riyan  and  Y.  Suryani,  Political  quotient:  meneladani  perilaku  politik  para  Nabi. Madani Prima, 2008.
M. Fakhri, “Studi Kritis Standarisasi Partai -Partai Islam.” Jakarta: Taghyir Press, 2000.
M. Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
W. J. S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet.” XII.
Y. I. Mahendra,  “Modernisme  dan fundamentalisme  dalam po litik Islam: perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at -i- Islami (Pakistan),” (No Title), 1999.