Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

## PERANAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PERADILAN PIDANA
Barhamudin 1 dan  Abuyazid Bustomi 2 1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa E-mail: Abuyazidbustomi13@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  the  research  is  to  determine  the  role  of  Komnas  HAM  if  serious  human  rights violations occur in the criminal justice system. This work is based on normative legal methods, i.e. The applicable legislation is currently being studied. The data used in this research are: Secondary  data,  namely.  materials  obtained  from  library  research,  consisting  of:  primary legal  materials,  secondary  legal  materials,  tertiary  legal  materials.  The  results  of  the investigation  show  that  Komnas  HAM  acts  as  an  investigator  of  serious  human  rights violations  and  the  investigation  is  carried  out  by  the  Attorney  General's  Office.  This separation  of  research  and  investigative  duties  also  creates  problems  in  the  relationship between these two institutions when resolving important human rights cases.

## Keywords: Komnas HAM; Serious human rights violations

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  peran  Komnas  HAM  jika  terjadi  pelanggaran HAM  berat  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  metode  hukum normatif,  yaitu.  undang-undang  yang  berlaku saat  ini  dipelajari.  Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah : Data sekunder yaitu. bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang  terdiri  atas:  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Hasil penelitian menunjukkan Komnas HAM berperan sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat dan  penyidikannya  dilakukan  oleh  kejaksaan  Agung.  Pemisahan  tugas  penelitian  dan investigasi  ini  juga  menimbulkan  permasalahan  dalam  hubungan  kedua  lembaga  ini  ketika menyelesaikan kasus-kasus penting hak asasi manusia.
Kata kunci : Komnas HAM;  Pelanggaran HAM berat

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  Ada disertakan berbagai  hak  sebagai  wujud  dari keberadaannya    disebut Hak  asasi manusia. Hak ini  merupakan anugerah Tuhan dan harus  dijunjung  tinggi oleh
pemerintah dan  rakyat  demi  martabat dan harkat  manusia. 1
Sehubungan  dengan    hak  asasi manusia    tidak  bisa  dipisahkan  dari supremasi hukum pada Negara hukum. Bentuk  Negara  hukum  dapat  dibagi menjadi  dua  :  Yang  pertama  adalah supremasi  hukum    yang  didasarkan pada  Negara    hukum  yang  menurut
1 Pasal  1  Angka  1  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
negara-negara  Eropa  kontinental  dan yang  lainnya  adalah  supremasi  hukum yang  didasarkan  pada  Negara  hukum yang  telah  dianut  oleh  Negara  Negara anglo saxon Inggris.
Unsur supremasi hukum mempunyai hubungan langsung dengan unsur  penghargaan    terhadap  hak  asasi manusia,  karena  hukum  mempunyai kedudukan  yang  tertinggi  dan  semua akan  tunduk  pada  hukum  dan  bukan sebaliknya. Hak asasi manusi sebagaimana  diketahui  menjadi  salah satu  unsur    dari  negara  hukum,  baik rechstaat atau rule of law maka negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 juga mengakui  adanya  supremasi  hukum dan  pengakuan  terhadap  hak  dasar manusia.
Dalam  sejarah  pembentukan dan perumusan UUD 1945 telah terjadi perdebatan antara pendiri bangsa
(founding  father)  tentang  dimuatnya hak-hak dasar  yang akan dituangkan di dalamnya. Berdasarkan hasil kompromi  diantara  pendiri  bangsa maka dimuatlah secara terbatas beberapa  pasal  yang  mengatur  atau berhubungan dengan hak dan kewajiban warga Negara 2 yang selanjutnya  dianggap  sebagai  landasan
2 UUD 1945 pasal 27, 28, 29 dan 31
hukum  pengakuan  dan  perlindungan HAM.    Muatannya  tetap  sangat fleksibel    artinya  dapat  dilaksanakan sesuai  dengan  sistem  politik  yang  ada. Namun,  hal  sebaliknya  akan  terjadi ketika  politik  konstituen  dijalankan  di bawah  pemerintahan  otoriter  dan  hak asasi  manusia  tidak  ditangani  secara memadai. 3
Pada  masa  rezim  orde  baru berkuasa secara otoritarian telah menimbulkan  berbagai  pelanggaran dan  pengingkaran  terhadap  hak  asasi manusia.  Dengan  dalih  demi  stabilitas, penguasa  dengan  leluasa  melakukan intervensi  terhadap  hak-hak  penduduk terutama hak hidup, hak mengeluarkan pendapat  dan  hak  asasi  lainnya. Pelanggaran juga dilakukan oleh perseorangan  atau  badan  hukum  privat yang  berlindung  di  bawah  kebijakan penguasa.  Tidak  sedikit  pelanggaran- pelanggaran  itu  masuk  dalam  kategori pelanggaran berat. Hal ini menyebabkan  Indonesia  dilanda  isu pelanggaran HAM yang cukup dahsyat. Kritik  dan  campur  tangan  negara  maju
3 Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan  Hukum Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1998)
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
sangat mengganggu dan sangat merepotkan negara kita. 4
Pemerintah Indonesia
menanggapi tekanan, dan kritik  terkait pelanggaran HAM di Indonesia dengan menetapkan pada tahun 1993 pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 50. Kewenangan Komnas HAN menurut pasal 5 adalah sebagai berikut:
a.  Menyebarluaskan  informasi  hak asasi manusia domestik dan
internasional  kepada  masyarakat Indonesia
dan masyarakat
internasional.
b. Untuk menyelidiki berbagai perjanjian  tentang  hak  asasi  dan tujuannya  membuat  rekomendasi untuk ratifikasi.
c.  Mengawasi  pelaksanaan  hak  asasi manusi dan menyampaikan pertimbangan  serta    rekomendasi kepada perintah mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.
Masa reformasi membawa
perubahan signifikan terhadap permasalahan  HAM  di  Indonesia dengan  lahirnya  Ketetapan  MPR tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang memerintahkan lembaga  negara dan pejabat untuk menghargai,
4 Didik  Supriatna, Lima  Tahun  Konmas  HAM Cacatan  Wartawan (Jakarta:  Forum  Akal Sehati & Inpi Pact, 1999).
melestarikan, menyebarkan pengetahuan tentang hak hak tersebut  kepada  seluruh  rakyat    dan secepatnya    meratifikasi  beberapa konvesi  konvensi  PBB.  Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila untuk secepatnya dicabut.
Baik  dalam  Kepres  No.  50 Tahun  1993  maupun  UU  No.  39 Tahun  1999 mengatur  tentang komnas HAM dalam tugas pengawasan  dan  penegakan  hak asasi manusia apabila diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  Penghormatan  terhadap  hak asasi  manusia  sesuai  dengan  Pasal 76  UU Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan dalam rangka mencapai  tujuannya,  Komnas  HAM melaksanakan tugas penegakan, pengawasan dan mediasi. Permasalahan yang diangkat: Bagaimana peranan   Komnas HAM dalam peradilan pidana?

## B. Tujuan penelitian
Tujuan teoritis dan praktis penelitian    ini  untuk  mengetahui peranan  Komnas  dalam  terjadinya pelanggaran berat HAM dalam peradilan pidana
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

## C. Kegunaan Penelitian
Penelitian  ini  dapat  menambah pengetahuan  serta  pemahaman  lebih jelas  mengenai    Komnas    dan pelanggaran berat HAM di Indonesia.

## D.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan undang undang  yaitu dengan mengkaji berbagai  undang-undang  dan  pendapat dari  para  ahli    yang  dianggap berkompeten  dalam  permasalahan  hak asasi  manusia.  Data  penelitian  ini merupakan  data  Sekunder  yang  terdiri dari :
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu UUD  1945,  Tap  MPR    tentang HAM  dan  peratuan  perundang- undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu buku-buku    tentang  HAM khususnya.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu kamus,  Ensiklopedia,  jurnal,
laporan penelitian dll.
Pengumpulan  data  dalam  studi literatur ini dilakukan melalui
serangkaian kajian, tinjauan, pengutipan  dan  penafsiran  dan  diolah selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif dalam  bentuk  narasi  atau  deskripsi tekstual untuk ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Fungsi dan kewenangan Komnas HAM adalah:
1.  Memantau    pelaksanaan  dan menyiapkan laporan hasil tersebut.
2. Melaksanakan
penyelidikan terhadap kejadian-kejadian di masyarakat  yang  sifat  atau  luasnya menimbulkan  dugaan  pelanggaran hak asasi manusia berat.
3. Panggil pelapor, korban, pihak yang menyampaikan pengaduan, interogasi  mereka,  dan  dengarkan pernyataan mereka.
4. Memanggil saksi untuk memberikan kesaksian  dan  meminta  saksi  yang mengajukan pengaduan untuk memberikan bukti yang diperlukan;
5.  Inspeksi  lokasi  kejadian  yang dianggap perlu.
6.  Dengan  persetujuan  hakim  ketua, meminta pihak yang berkepentingan memberikan  keterangan  tertulis  dan asli.
7.  Melakukan  pemeriksaan  di  tempat meliputi  rumah,  tanah  pertanian, gedung ditempati dengan persetujuan ketua pengadilan.
8. Mengeluarkan dan membuat rekomendasi   mengenai  kasus-kasus tertentu yang sedang diadili berdasarkan persetujuan ketua
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
pengadilan. Apabila terjadi pelanggaran  HAM  dalam  urusan masyarakat
atau prosedur peninjauan kembali pengadilan, maka pendapat Komnas HAM harus disampaikan  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.
Tindak  pidana    terhadap  hak asasi  manusia  mencakup  pelanggaran hukum pidana serta standar internasional  yang  belum  dan  telah dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dalam  arti  sempit,  pelanggaran  HAM hanya  terjadi  jika  tindakan  atau kelalaian tersebut dilakukan pemerintah  atau  negara.  Pelanggaran dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaganya dapat diakibatkan oleh penggunaan kekuasaan atau wewenang  yang  tidak  tepat  atau melanggar  hukum  (detachment  du pouvoir) atau penyalahgunaan kekuasaan  atau  wewenang  (abose  du pouvoir).  Pelanggaran  HAM  yang dilakukan  negara  terjadi  di  bidang  hak sipil dan politik.
Pelanggaran hak dasar  manusia sepenuhnya oleh kekuasaan  yang biasa terjadi  dalam  dua  bentuk.  Pertama adalah  pelanggaran  karena  perbuatan yang merupakan campur tangan negara, dan  yang  kedua  adalah  pelanggaran
karena kelalaian (violence by omission) atau  pelanggaran  terjadi  karena  negara mengizinkan  adanya  kegiatan  ilegal. Pada  zaman  Orde  Baru,  banyak  terjadi pelanggaran  HAM  yang  dipengaruhi atau  disebabkan  oleh  structural  atau negara.  Adanya  proses  standardisasi yang  diatur  oleh  berbagai  undang- undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. 5
Menurut  Lis  Sugondo,  Karena hakim  dan  lembaga  penegak  hukum lainnya  menghadapi  kesulitan  dalam pelanggaran  HAM  berat  ini  tanpa mengetahui unsur pidananya, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa standar internasional mengenai ketentuan genosida  dan  ketentuan  kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan instrumen HAM yang diperlukan untuk diratifikasi.
Mengenai  pengadilan  HAM  di Indonesia  Undang-Undang  HAM  telah mengisyaratkan  tentang  pembentukan dan  kedudukannya.  Pengadilan  HAM harus  dibentuk    empat  tahun  sejak  a undang-undang  HAM  (pasal  104  ayat (2)) dikeluarkan.
Adapun
5 Armen  Yasir,  “HAM  dan  Demokrasi, Seminar  LKMM  Tingkat  Menengah  Wilayah A Sumatera & Jawa,” 2000.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
kedudukannya  berada  dalam  lingkup Peradilan Umum.
Menurut  Yusril  Ihza  Mahendra Pengadilan  adalah  pengadilan  khusus mengadili    pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat    mencakup pembunuhan  dan    pembunuhan  masal atau genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, diskriminasi sistematis  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  nyata  dan  tidak  nyata,  dan pengabaian terhadap ketidakamanan. 6
Pengadilan  khusus Hak  Asasi
Manusia  yang  berkedudukan  di  ibu kota, wilayah administratif, atau perkotaan  dalam  lingkungan  hukum umum, yang wilayah hukumnya merupakan  pengadilan  negeri  yang ditunjuk. Untuk melaksanakan tugasnya  dibentuk    penyelidik  ad  hoc, penuntut  umum  ad  hoc,  dan  hakim  ad hoc  diangkat  dari  kalangan  ahli  dan tokoh  masyarakat  yang  jujur  dan berkomitmen  terhadap  penghargaan dan pembelaan hak asasi manusia. 7
Peraturan  perundang-undangan memberikan  wewenang  dan  peranan khusus  dalam  penyelidikan    terhadap dugaan  telah    terjadinya  pelanggaran
6 Yusril  Ihza  Mahendra, Mewujudkan Supremasi    Hukum  Di  Indonesia ,  Departemen Kehakiman RI, 2002. 7 Yusril Ihza Mahendra
HAM  berat  kepada  Komnas  yang diatur  dalam  Pasal  18  samapai  dengan Pasal 20.
Penyelidikan terhadap pelanggaran  yang  berat  hak  asasi manusia  dilakukan  oleh  Komnas    dan dalam melakukan penyelidikan Komnas  HAM  dapat  membentuk  tim khusus  yang  terdiri  atas  Komnas  dan unsur  masyarakat. 8 Dalam  melakukan penyelidikan menurut Pasal 18, penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut: 9
a. Melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran berat. b. Menerima laporan dan  pengaduan . c.  Melakukan  panggilan  terhadap pelapor, korban, atau pihak pengaduan dan mendengarkan pernyataan mereka.
d.Memanggil  dan  memeriksa  saksi serta mendengarkan keterangannya.
e Konfirmasikan dan kumpulkan informasi  di  lokasi  kecelakaan  dan lokasi lain yang dianggap perlu.
t. Mewajibkan pihak-pihak yang terkena  dampak untuk memberikan informasi tertulis atau dokumen asli yang diperlukan.
8 Pasal 18 UU 26 TAHUN 2000
9 Pasal 19
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
g.  Menindak  lanjuti    perintah  tersebut, penyidik  bisa  melakukan  tindakan sebagai  berikut:  (1)  Periksa  surat itu.  (2)  menggeledah  dan  menyita.
(3) memeriksa baik rumah,
pekarangan,  bangunan,  dan  tempat lain.  (4)  Keterlibatan  ahli  yang terkait penyidikan.
1. Apabila penyelidik mulai melaksanakan  penyeldikan  maka penyelidik  harus  memberitahukan kepada penyidik.
Jika    Komnas  menilai  adanya bukti  permulaan  yang  cukup  maka kesimpulan  temuannya  diserahkan  dan sampaikan  seluruh  temuan  kepada penyidik  dalam  waktu  7  hari  kerja setelah menyampaikan kesimpulan atas temuan  tersebut.  Apabila  penyidik menganggap    penyelidikan      belum lengkap,  penyidik  segera  mengirimkan temuan tersebut beserta petunjuk penyelesaiannya  kepada  penyelidik dalam  waktu  30  hari  terhitung  sejak tanggal  pengembalian  oleh  penyidik dan penyelidik wajib memperbaiki. 10
Dalam  penjelasan  dijelaskan pelanggaran berat merupakan kejahatan yang  mempunyai  dampak    yang  luas, menimbulkan  kerugian  berwujud  dan tidak berwujud dan karenanya
10 Pasal 20
memerlukan  prosedur  penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penyidikan khusus.
Ciri-ciri khusus ketika menangani  pelanggaran  yang  berat antara lain:
a.  Penyelidik  harus  membuat  tim  ad hoc
b.  Penyelidikan  dilaksanakan  oleh Komnas  dan    penyidik  tidak dibenarkan  menerima  laporan  atau pengaduan.
c  Penyidikan,  penuntutan    dan  sidang di pengadilan memerlukan ketentuan batas waktu tertentu.
d.  Ada  ketentuan  menyangkut  korban dan saksi untuk dilindungi.
e.  Perlu  ketentuan  yang  menyatakan tindak  pidana  HAM  berat  tidak mempunyai batas waktu.
Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga akan  berperan  menjadi    penyelidik pelanggaran HAM berat, namun banyak kendala yang dihadapi lembaga tersebut.  Hal  ini  disebabkan  hubungan kelembagaan  yang  dimuat    dalam Undang-Undang yang menunjuk Komnas    sebagai  penyelidik    dan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
penyidikannya
dilakukan oleh Kejaksaan Agung. 11
Eny  Soeprapti,  yang  menjabat sebagai  anggota  Komnas  HAM  pada tahun  2002  hingga  2007  menyatakan, dipisahkannya    fungsi  penyidikan  dan penyidikan  dalam  dua  lembaga  yang berbeda juga menimbulkan permasalahan  dalam  hubungan  kedua badan  tersebut  dalam  menyelesaikan kasus-kasus. 12
Adanya persoalan yang
seringkali menimbulkan pada efektivitas  dan  kelancaran  penyidikan pelanggaran  HAM  berat.  Hambatan yang  menghambat  kelancaran  proses penyidikan: 13
1. Kurangnya ketentuan acara khusus.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat  merupakan  memerlukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,  dan  pengadilan  khusus yang  membutukan  hukum  acara khusus  untuk  pelaksanaan  Undang- undang  ini.  Dengan  adanya  hukum
11 Ifdhal Kasim, “Komnas  Ham  dan Tantangannya  Dewasa  ini,” Jurnal  HAM Dignitas, Elsa m, Jakarta  2011: 81.
12 Enny Soeprapto, Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta 2011.
13 Sriyana,    “Peran  Komnas  Ham  Dalam Pemajuan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia,”  Makalah  kursus  HAM untuk  Pengacara  yang  diselenggarakan  oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007 Jakarta.
acara tertentu dalam Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000, maka  penyidik,  penyidik,  penuntut umum, dan pemeriksa hanya mengandalkan  hukum  acara  yang terkandung  di  dalamnya,  sehingga pengadilan  tidak  dapat  melakukan prosesnya  lebih  mudah.  Adanya undang-undang  acara  khusus  juga mencegah adanya perbedaan penafsiran    diantara  mereka  yang terlibat seperti penyelidik dan penyidik  dalam  proses  penyidikan, misalnya soal sumpah.
2.  Belum  adanya  aturan  tata  cara menyelesaikan jika terjadi perbedaan penafsiran.
Apa  yang  dinilai  Komnas HAM  sebagai  pelanggaran  HAM berat    mengatur  tiga  jenis  tindakan yang  harus  dilakukan  sebagai penyeldik, yaitu :
a.
Menyimpulkan dan menyampaikan temuan kepada penyidik (ayat 1).
b.  Semua  hasil  temuan  harus diserahkan  ke  peyidik  dalam waktu 7 hari kerja sejak penyampaian kesimpulan mengenai hasil penyelidikan (ayat 2).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
c.  Memperbaiki  kekurangan  hasil penyelidikan  dalam  waktu  30 hari apabila pemeriksa menetapkan hasil penelitian tidak cukup (ayat 3).
Setelah  proses  penyelidikan yang  dilakukan    bisa  saja  berbeda pendapat  antara  penyelidik  dengan penyidik tentang ada pelanggaran berat dan  pada  saat  yang  sama  penyidik dapat menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam perkara yang  diselidiki.  Akibatnya    Jaksa Agung  akan  mengeluarkan  perintah penghentian  penyidikan  dan    Komnas HAM  sebagai  penyelidik  tidak  bisa begitu saja menerima
keputusantersebut. Undang-Undang Pengadilan HAM tidak memuat mengenai  mekanisme  atau  badan  yang mampu  menyelesaikan  kemungkinan perbedaan pendapat mengenai kesimpulan atas temuan.
3.  Kurangnya  aturan  prosedural  untuk membentuk pengadilan ad hoc.
Pelanggaran-  pelanggaran  berat yang  terjadi  sebelum  tahun  2000 diadili dan diputus oleh Pengadilan Khusus. Berdasarkan aturan tersebut,  karena  adanya  peristiwa tertentu,  dibentuklah  pengadilan khusus  hak asasi manusia atas  usul
DPR  kepada  presiden.  Pasal  43 ayat  (2)  menyatakan,  apabila  DPR menyampaikan  usul  dibentuknya pengadilan ad hoc atas dasar terjadi pelanggaran  yang  berat,  maka dibatasi  pada  tempat  dan  waktu tertentu.
UU Nomor 2 Tahun 2000 tidak mengatur tentang langkah-langkah yang  harus  dilakukan  sebelum  DPR mengambil tindakan membentuk pengadilan ad hoc. Sebab, dalam Pasal 43  sudah    meyatakan  usulan  harus didasarkan pada dugaan ada pelanggaran berat dan setelah dilakukan  penyelidikan  oleh  Komnas yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  dalam  peristiwa  yang  diselidiki. Komnas  HAM  harus  diberi  wewenang untuk  meminta  DPR  khusus  untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Namun pada tahun 2001 DPR memutuskan  kasus  tertentu  seperti Trisakti,  Semanggi  I,  dan  Semanggi  II tidak  perlu  dilakukan  penyidikan, karena  tindak  pidana  tersebut  bukan merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia yang berat, DPR menilai tidak ada alasan untuk mengusulkan pembentukan pengadilan khusus.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
4.  Tidak  ada  Kewenangan  Melakukan Pemanggilan Paksa.
Berdasarkan  Pasal  89  ayat  (3) Komnas  HAM  berwenang  antara  lain memanggil  pelapor,    saksi,  korban atau  pihak  lain  yang  berkepentingan dalam menjalankan fungsinya.
Sehubungan dengan hal tersebut apabila  orang    dipanggil  tidak  mau hadir atau menolak memberikan keterangan.  Komnas  harus  meminta bantuan ketua pengadilan untuk memenuhi  panggilan  tersebut  dengan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14
5.  ketentuan  mengenai  Korban  dan Saksi untuk dilindungi kurang memadai.
Undang-Undang Pengadilan HAM  memang  benar  menjamin  bebas dari  intimidasi,  pelecehan,  terorisme, serta  kemungkinan  kekerasan  dari pihak  manapun  dan  diberikan  secara cuma-cuma  oleh  negara.  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi dalam  Kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Berat.  Namun  penerapan  PP ini  tidak  cukup  karena  menimbulkan kekhawatiran  bagi  para  korban,  saksi dan pihak lain, karena aparat keamanan
yang memberikan perlindungan (POLRI)  juga  terkadang  terlibat  dalam pelanggaran.
Berdasarkan  penjelasan,  dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelanggaran  berat,  tanggung  jawab penyelidikan  sepenuhnya  berada  pada lembaga  independen,  yaitu  Komnas, dan    Hanya  Komnas  yang  berhak menerima  pengaduan  atau  laporan  dari individu  atau  masyarakat.  Penyidikan atas  pelanggaran  HAM  Berat  yang menjadi  tanggung  jawab  Jaksa  Agung dan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan. Hal ini berbeda dengan kewenangan penyelidik dan penyidik dalam KUHAP,  karena  kedua  belah  pihak berhak menerima laporan atau pengaduan.

## KESIMPULAN
“ Komnas  sebagai  penyelidik tunggal dalam kasus pelanggaran HAM berat,  dan  penyidikannya  dilakukan oleh  Kejaksaan  Agung.  Pemisahan fungsi  investigasi    ini    menimbulkan persoalan pada hubungan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang serius.  Hambatan  dalam    proses penyidikan   yaitu  kurangnya ketentuan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385
acara khusus. Belum adanya aturan tata cara menyelesaikan jika terjadi perbedaan penafsiran antara penyelidik dan  penyidik.  Kurangnya  ketentuan prosedural    membentuk  pengadilan  ad hoc.  Tidak  berwnang  Penyelidik  untuk Melakukan  Pemanggilan  Paksa  dan ketentuan  mengenai  Korban  dan  Saksi untuk dilindungi kurang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Armen  Yasir,  “HAM  dan  Demokrasi,
Seminar LKMM Tingkat
Menengah  Wilayah  A  Sumatera
& Jawa,” 2000.
Didik  Supriatna, Lima  Tahun  Konmas
HAM Cacatan Wartawan ,
Jakarta:  Forum  Akal  Sehati  &
Inpi Pact, 1999.
Enny  Soeprapto, Meninjau  Ulang  UU
No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,
Komnas HAM, Jakarta 2011.
Ifdhal  Kasim,  “Komnas  Ham  dan Tantangannya Dewasa ini,”
Jurnal  HAM  Dignitas,  Elsa m,
Jakarta  2011: 81.
Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan
Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta:
Gama Media, 1998.
Sriyana,    “Peran  Komnas  Ham  Dalam Pemajuan  dan  Perlindungan  Hak
Asasi  Manusia  di  Indonesia,” Makalah  kursus  HAM  untuk Pengacara  yang  diselenggarakan oleh  ELSAM  pada  tanggal  18 Juni 2007 Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yusril  Ihza  Mahendra, Mewujudkan Supremasi  Hukum Di Indonesia ,
Departemen Kehakiman RI, 2002.