## STUDI KEBERADAAN TAP MPR RI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Jefirstson Richset Riwukore 1) , Fellyanus Habaora 2)
1) Program Magister Manajemen Universitas Indo Global Mandiri
2) Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
1) Jalan Jenderal Sudirman, No. 629, Palembang, Kode Pos 30129
2) Jl. Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16680
Email: jefririwukore@gmail.com 1), habaorafhomas@yahoo.co.id 2)

## ABSTRAK
Studi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang  dilakukan  dengan  teknik  literatur  review  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik  Indonesia  merupakan produk  hukum  formil  dari  lembaga  tertinggi  negara  pra  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Namun  pascaamandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 memberi konsekuensi perubahan status Majelis Pemusyarawatan Rakyat Republik Indonesia  dari  lembaga  tertinggi  negara  menjadi  lembaga  tinggi  negara.  Konsekuensi  dari  amandem tersebut adalah TAP MPR RI tidak lagi menjadi rujukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang  ditegaskan  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pengaturan  Perundang- Undangan.  Namun  setelah  direvisi  dan  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  memberikan  implikasi  hukum  bahwa  TAP  MPR  RI menjadi  rujukan  bagi  peraturan  perundangan  di  bawahnya  seperti  Undang-Undang,  Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah.
Kata kunci: TAP MPR, Undang-Undang, Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).  Namun  pasca  amandemen  UUD  NRI  1945  memberi konsekuensi perubahan status MPR RI dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan status tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dimana sebelum amandemen berbunyi  “Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyarawatan Rakyat”. Sedangkan pasca amandemen, Pasal tersebut menjadi “Kedaulatan berada ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Demikian  juga  Pasal  3  UUD  NRI 1945  hasil  amandemen  tidak  lagi  ada  kewenangan  menetapkan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN).
Periode  sebelum  amandemen  UUD  NRI  1945,  kewenangan  MPR  untuk  menetapkan  GBHN menyebabkan  keberadaan  TAP  MPR(S)  sebagai  salah  satu  pengaturan  perundang-undangan.  TAP MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  menetapkan  TAP  MPR  sebagai  salah  satu  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  UUD  NRI  1945.  Secara  umum  implikasi  dari  perubahan  UUD  NRI  1945 memberikan konsekuensi pada kedudukan dan kewenangan MPR , antara lain:
1. MPR RI memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
2. MPR RI cenderung menjadi joint sesion antara anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang memiliki fungsi sebagai lembaga konstituante.
3. MPR RI tidak lagi memiliki kewenangan yang bersifat mengatur keluar (regelling) atau grundnorm (aturan dasar  negara  seperti  GBHN)  melainkan  hanya  memiliki  kewenangan membuat  ketetapan yang bersifat keputusan (beshickking).
Konsekuensi  perubahan  kedudukan  dan  kewenangan  MPR  RI  menyebabkan  perdebatan  produk yang dihasilkan oleh MPR melalui TAP MPR RI sebagai hukum peraturan perundang-undangan atau undang-undang.  Manan  et  al.  (1997)  menjelaskan  bahwa  banyak  kalangan  yang  menganggap  jika peraturan  perundang-undangan  sama  dengan  undang-undang.  Undang-undang  adalah  bagian  dari peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  terdiri  dari  undang- undang  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  lain.  Sedangkan  hukum  bukan  hanya  undang- undang melainkan termasuk juga beberapa kaidas hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.  Sistem  hukum  di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang  kita  miliki  sangat ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sebagai contoh TAP MPR sangat ditentukan oleh pengaturan  kedudukan  dan  kewenangan  MPR  sebelum  dan  sesudah  amandemen.  Berdasarkan  hal tersebut maka perlu dilakukan studi dengan tujuan  untuk memahami keberadaa TAP MPR RI dalam konsep negara hukum Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan  Perundang-Undangan  hasil  revisi  dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Peraturan  Perundang-Undangan.  Hal  ini  dilakukan  karena  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tidak memasukan TAP MPR dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Tetapi setelah direvisi menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  TAP  MPR  RI  dimasukan  kembali  dalam  hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. METODE MELAKSANAKAN KEGIATAN
Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data maupun informasi yang diperoleh, kemudian diintepretasi dengan dukungan literatur (pustaka) utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.  Kemudian  didukung  oleh  literatur penunjang  seperti  sumber  dari  buku-buku,  jurnal,  internet, makalah, dan sebagainya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  piramida  hukum  ( stufentheorie )  Hans  Kelsen  yang  dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky melalui theorie  von  stufenufbau  der  rechtsordnung mengelompokkan  susunan  norma  hukum  dasar, terdiri  atas:  norma  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm ),  aturan  dasar  negara ( staatsgrudgesetz ), Undang-Undang formal ( formellgesetz ), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom  ( verordnung  en  autonome  satzung ).  Attamimi  (1990:359)  menyatakan  bahwa  Pancasila  dan Pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamentalnorm; Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR RI, dan Konvensi  Ketatanegaraan  merupakan staatsgrudgesetz; Undang-Undang  merupakan formellgesetz ; dan  Peraturan  Pemerintah  sampai  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah  (Gubernur,  Walikota,  Bupati) merupakan verordnung  en  autonome  satzung .  Namun  kategorisasi  yang  dilakukan  oleh  Attamimi tersebut  dilakukan  saat  MPR  RI  masih  berstatus  sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  tidak  dapat dikategorikan  lagi  saat  ini  karena  pasca  amandemen  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  MPR  RI  sebagai lembaga tinggi negara.
TAP  MPR  RI  saat  era  reformasi  dianggap sebagai  legitimasi  kepentingan  dan  kekuatan  penguasa melalui  penerbitan  peraturan-peraturan  tertentu  sehingga  memicu  gerakan  yang  disebut sunset clouse , yaitut: upaya sedikit demi sedikit untuk menghapus TAP MPR RI sebagai sumber hukum dalam sistem  peraturan  perundang-undangan  Indonesia.  TAP  MPR  (S)  RI  pun  akhirnya  dihapus  melalui mekanisme  Sidang  Umum  (SU)  MPR  RI  di  tahun  2003.  Mahfud  MD  menyebut  dengan  istilah  “sapu jagat” karena TAP MPR yang menyapu semua TAP MPR (S) yang pernah ada untuk diberi status baru. Puncak  dari  agenda sunset  clouse dan sapu  jagat adalah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak menggolongkan TAP MPR sebagai sumber hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa TAP MPR dapat diterbitkan oleh MPR RI lagi sebagai sumber hukum materil (bahan pembuatan hukum) tetapi bukan sebagai sumber hukum formal  (peraturan  perundang-undangan).  TAP  MPR  RI  dapat  diterbitkan  untuk  penetapan  yang bersifat  beschikking  (kongkrit  dan  individual)  seperti  TAP  MPR  RI  Tentang  Pengangkatan  Presiden,
TAP MPR RI Tentang Pemberhentian Presiden, dan sebagainya. TAP MPR RI sebagai sumber hukum materil  maka  bisa  menjadi  bahan  hukum  seperti  halnya  nilai-nilai  keadilan  yang  tumbuh  dan berkembang  di  dalam  masyarakat,  keadaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  warisan  sejarah,  dan budaya bangsa, dan lain sebagainya. Tetapi TAP MPR RI yang telah dihilangkan sebagai sumber hukum pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2003 dan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dimasukkan  kembali  lagi  sebagai  sumber  hukum dalam  hirarki  Peraturan  Perundang-Undangan  melalui  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan TAP MPR RI memiliki hirarki lebih  tinggi  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasca  dimasukkan  lagi  TAP  MPR  RI  dalam  hirarki  perundang-undangan  menimbulkan  diskursus diantara para ahli hukum tatanegara dan perundang-undangan karena TAP MPR RI dengan sendirinya (ex-officio)  menjadi  rujukan  dalam  pembentukan  dan  penerapan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berada di bawahnya (UU, Perppu, PP, Perpres, dan Perda). Silang pendapat diantara pakar hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan tentang TAP MPR RI yang sebelumnya tidak digunakan  sebagai  rujukan  perundang-undangan  namun  digunakan  kembali  sebagai  rujukan perundang-undangan di Indonesia saat ini.
Pakar  hukum  tatanegara  dan  perundang-undangan  golongan  konservatif  menyatakan  bahwa keberadaan TAP MPR RI dalam hirarki perundang-undangan memberikan ruang bagi MPR RI  untuk kembali merumuskan ketentuan yang mengikat publik. Padahal di Sidang Umum MPR RI Tahun 2003 telah  diputuskan  atau  ditetapkan  bahwa TAP  MPR  RI  tidak  lagi  mengatur  keluar  (mengikat  publik), namun hanya berlaku secara internal MPR RI. Ketentuan yang mengikat publik hanya melalui produk Undang-Undang,  sedangkan  MPR  RI  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  ketentuan yang bersifat mengatur (regeling).
Sedangkan  pakar  hukum  tatanegara  dan  perundang-undangan  golongan  moderat  menyatakan bahwa  perubahan  UUD  1945  membawa  konsekuensi  kewenangan  MPR  RI  tidak  lagi  membuat ketentuan  yang  mengatur  keluar  selain  kedalam.  MPR  RI  merupakan  lembaga  yang  eksis  ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, dan kewenangan MPR RI untuk membentuk UU tidak tertuang dalam UUD pasca amandemen keempat. Dengan demikian TAP MPR RI hanya menjadi sumber hukum materil bukan sebagai sumber hukum formal. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal penjelasan menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Pemusyarawatan  Rakyat  adalah  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Sementara  dan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan  Pasal  4  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor:  I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 tanggal  7  Agustus  2003,  sehingga  pakar  hukum  tatanegara  dan  perundang-undangan  golongan moderat  menyatakan  tidak  ada  alasan  golongan  konservatif  menolak  TAP  MPR  RI  kembali  menjadi hirarki perundang-undangan di Indonesia.
Ketentuan TAP MPR RI Nomor: I/MPR/2003 menetapkan bahwa 139 TAP MPR (S) yang telah ada sejak tahun 1966 sampai dengan 2002 dikelompokkan menjadi 6 (enam) pasal, yaitu:
1. Pasal 1 yang menetapkan ada 8 Ketetapan MPR/MPRS yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Pasal  2  yang  menetapkan  ada  3  Ketetapan  MPRS/MPR  RI  yang  dinyatakan  berlaku  dengan ketentuan.
3. Pasal  3  yang  menetapkan  ada  8  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  dinyatakan  tetap  berlaku  sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.
4. Pasal 4 yang menetapkan ada 11 Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang.
5. Pasal 5 yang menetapkan ada 5 Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai ditetapkannya  Peraturan  Tata  Tertib  yang  baru  oleh  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
6. Pasal  6  yang  menetapkan  ada  104  Ketetapan  MPRS/MPR  yang  tidak  perlu  dilakukan  tindakan hukum  lebih  lanjut,  baik  karena  bersifat  final  (enimalig),  telah  dicabut,  maupun  telah  selesai dilaksanakan.
Dengan  demikian  maka TAP  MPR  yang  masih  berlaku  hanya tertuang dalam  Pasal 2  dan  Pasal 4 sehingga total TAP MPR yang masih berlaku sejumlah 14 TAP MPR, yaitu:
Pasal 2 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 berbunyi:
Ketetapan Mejelis Permusyarawatan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  di  bawah  ini  dinyatakan  tetap  berlaku  dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.
1. Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia  Nomor XXV/MPRS/1966  tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia,  Pernyataan  Sebagai  Organisasi Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan  Larangan  Setiap  Kegiatan  untuk Menyebarkan atau Mengembangan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap  berlaku  dengan  ketentuan  seluruh  ketentuan  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/MPR/1998  tentang Politik  Ekonomi  dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi,  dinyatakan  tetap  berlaku  dengan  ketentuan Pemerintah  berkewajiban  mendorong  keberpihakan  politik  ekonomi  yang  lebih  memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi  sebagai pilar  ekonomi  sesuai  hakikat  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
3. Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  V/MPR/1999  tentang Penentuan  Pendapat  Pendapat  di  Timor-Timur  tetap  berlaku  sampai  dengan  terlaksananya ketentuan  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.
Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003, berbunyi :
Ketetapan    Majelis    Permusyawaratan    Rakyat  Sementara    dan    Ketetapan    Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  di  bawah  ini  tetap  berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
1. Ketetapan    Majelis    Permusyawaratan    Rakyat  Sementara    Republik    Indonesia    Nomor XXIX/MPRS/1966  tentang  Pengangkatan  Pahlawan Ampera  tetap  berlaku  dengan  menghargai Pahlawan  Ampera  yang  telah  ditetapkan  dan sampai  terbentuknya  undang-undang  tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
2. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara    Negara    yang    Bersih  dan    Bebas    Korupsi,    Kolusi,    dan    Nepotisme  sampai terlaksananya  seluruh  ketentuan  dalam Ketetapan tersebut.
3. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan    Otonomi    Daerah,  Pengaturan,    Pembagian,    dan    Pemanfaatan  Sumber    Daya Nasional    yang    Berkeadilan,    serta  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam  Kerangka Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia  sampai    dengan    terbentuknya    undang-undang  tentang Pemerintahan    Daerah    sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  18,  18A,  dan  18B  UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  III/MPR/2000 tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  V/MPR/2000 tentang Pemantapan  Persatuan  dan  Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  VI/MPR/2000 tentang Pemisahan    Tentara    Nasional    Indonesia  dan    Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia  sampai terbentuknya  undang-undang  yang terkait.
7. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  VII/MPR/2000 tentang Peran  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sampai terbentuknya  undang-undang  yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan  Pasal  10 ayat    (2)    dari    Ketetapan    tersebut  yang  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan    Majelis    Permusyawaratan    Rakyat  Republik    Indonesia    Nomor    VIII/MPR/2001 tentang  Rekomendasi  Arah  Kebijakan Pemberantasan  dan  Pencegahan  Korupsi, Kolusi,  dan Nepotisme  sampai  terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
11. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  IX/MPR/2001 tentang Pembaruan    Agraria    dan    Pengelolaan  Sumber    Daya    Alam    sampai    terlaksananya  seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
Namun  Pasal  2  ayat  (3)  TAP  MPR  Nomor  I/MPR/2003  Tentang  Ketetapan  MPR  RI  Nomor V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur secara otomatis tidak berlaku lagi akibat norma  yang  diatur  didalamnya  tidak  berlaku  lagi.  Demikian  juga  11  TAP  MPR  yang  sudah  tidak berlaku lagi akibat telah dibentuknya UU (Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003) maka TAP MPR yang masih dianggap berlaku hanya sejumlah 2 (dua) saja akibat status hukumnya tidak bisa dicabut atau diganti melalui Undang-Undang. Hal ini yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
TAP MPR yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi tidak dapat diberlakukan kembali dan dijadikan sebagai sumber hukum formil karena hukum yang tinggi tidak bisa didelegitimasi oleh undang-undang yang  berada  di  bawahnya,  seperti  undang-undang  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Meskipun demikian akan muncul tafsir hukum jika TAP MPR bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan atau Undang-Undang yang bertentangan dengan TAP MPR. Kekuasan kehakiman yang diakui di Indonesia jika terdapat pertentangan Undang- Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  maka  dilakukan  uji  materil  di  Mahkamah  Konstitusi, atau  jika  terjadi  pertentangan  antara  produk  hukum  di  bawah  Undang-Undang  dengan  Undang- Undang maka dapat diujikan ke Mahkamah Agung. Sedangkan tatacara pengujian TAP MPR terhadap UU atau UU terhadap TAP MPR belum diatur secara khusus dalam hirarki perundangan di Indonesia. Meskipun demikian pada Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebenarnya tersirat pengaturan uji materil  yang  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  dalam  TAP  MPR  tersebut mensejajarkan  kedudukan  TAP  MPR  dengan  produk  undang-undang  yang  diharuskan  untuk  dibuat sebagai pengganti norma yang diatur dalam TAP MPR sebelumnya. Namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian pada Pasal 2  TAP MPR  Nomor I/MPR/2003 karena pada Pasal tersebut tidak  mengisyaratkan  perubahan  atau  pencabutan  melalui  Undang-Undang  sebagaimana  yang diisyaratkan pada Pasal 4.

## 4. KESIMPULAN
Kedudukan dan  kewenangan  MPR  RI  pasca  amandemen  UUD  NRI  1945  cenderung  menjadi  joint sesion antara anggota DPR RI dengan DPD RI yang memiliki fungsi konstituante hanya mengubah dan menetapkan  UUD  NRI  1945.  Sedangkan  pasca  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  memberikan  implikasi  hukum  bahwa  TAP MPR RI menjadi rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kegiatan penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan. Semoga hasil studi ini menjadi ladang amal dan dapat bermanfaat bagi semua. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Direktur Rumah Aspirasi Jeriko Center Kupang
2. Yayasan Jeriko Center Kupang
3. Bapak dan Ibu serta seluruh relawan peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi,  H.,  1990, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun  Waktu  Pelita  I  –  Pelita  IV  (Disertasi) ,  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Manan,  B.,  Magnar.,  Kuntana.,  1997, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Penerbit Alumni, Bandung.
Simamora,  J.,  2013, Problem  Yuridis  Keberadaan  TAP  MPR  Dalam  Hirarki  Peraturan  Perundang- Undangan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 .  Jurnal  Legislasi  Nasional. Vol.10(3):219-230.
Tutik,  T.T.,  2012, Analisis  Kedudukan  dan  Status  Hukum  Ketetapan  MPR  RI  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.20(1):1-20.
Wicaksono, D.A., 2013, Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia , Jurnal Konstitusi, Vol.10(1):143- 178.