## STUDI INTERPRETIF UNTUK MEMAHAMI PERILAKU KEENGGANAN MENGGUNAKAN E-BILLING
Elana Era Yusdita Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun elaradita@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  wajib  pajak enggan  menggunakan  e- billing .  Penelusuran  penyebab  tersebut dilakukan  dengan  paradigma  interpretif  dengan  metode fenomenologi  transendental.  Informan  dalam  riset  ini  adalah pengusaha  UMKM  yang  memiliki  kewajiban  membayar  pajak menggunakan e-billing , namun mewakilkannya kepada orang lain.
Hasil  penelitian  menunjukkan  kesadaran  terdalam  informan pertama  adalah  anggapan  wajar  akan  ketidakmampuan  sistem terelektronisasi  memicu  keengganan  belajar  teknologi  baru, seperti e-billing . Menurut informan kedua, pengalaman mengurus pajak yang berbelit-belit secara manual dan pengalaman masa lalu membuat informan tidak  mau mempelajari cara menggunakan e- billing . Pemerintah dapat mempertimbangkan sistem pembayaran manual  untuk  melayani  wajib  pajak  yang  tidak  menguasai e- billing .

## ASSETS:
Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1
Hlmn. 85-92
Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk:
1 Maret 2017
Tanggal diterima:
31 Maret 2017
Kata Kunci : E-billing ;  Perilaku  wajib  pajak;  Sistem  pajak;
Fenomenologi transendental

## ABSTRACT
This study aims to determine the causes of taxpayers reluctant to use e- billing.  The  cause  search  is  done  by  interpretive  paradigm  with transcendental  phenomenology  method.  Informants  of  this  reseach  are UMKM  entrepreneurs  who  have  the  obligation  to  pay  taxes  using  e- billing,  but  representing  it  to  others.  The  results  show  that  the  inner awareness  of  the  first  informant  is  a  reasonable  assumption  of  the inability  of  the  electronized  system  to  trigger  a  reluctance  to  learn  new technologies,  such  as  e-billing.  According  to  the  second  informant,  the experience  of  manually  managing  taxes  and  past  experiences  made informants unwilling to learn how to use e-billing. The government may consider a manual payment system to serve taxpayers who do not possess e-billing.
Keywords : E-billing; Taxpayer behavior; Tax system;
Transcendental phenomenology

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 85-92

## PENDAHULUAN
Berdasarkan self  assessment  system yang  dianut  oleh  Indonesia,  wajib  pajak memiliki  kewajiban  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengharapkan wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang  yang  sebenar-benarnya  karena  telah  diberi  kebebasan  untuk  menghitung sendiri. Wajib pajak dianggap mandiri karena ialah yang paling mengerti atas kegiatan ekonomi yang ia lakukan.
Penerapan self assessment system membutuhkan kepatuhan pajak sukarela (Saad, 2014).  Kepatuhan  pajak  sukarela  ini  juga  meliputi  keharusan  untuk  memahami undang-undang  perpajakan,  menghitung  dan  membayar  jumlah  pajak  yang  tepat sesuai  peraturan  yang  berlaku,  termasuk  melakukan  pencatatan  yang  benar  (Sapiei dan  Kasipillai,  2013).  Sanggup  maupun  tidak,  segala  ketetapan  DJP  termasuk penerapan sistem perpajakan harus diikuti oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  sebagai  divisi  khusus  di  Kementrian  Keuangan  yang  mengurus  administrasi pajak di Indonesia mengubah sistem pembayaran pajak di Indonesia manual menjadi e-billing pada  1  Januari  2016  berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor SE-11/PJ/2016.
E-billing sebagai sistem pembayaran pajak terelektronisasi memerlukan beberapa langkah. Pertama, wajib pajak membuat kode billing . DJP menyediakan berbagai cara untuk  membuat  kode  billing,  yaitu  melalui  aplikasi  DJP online (SSE1,  SSE2,  SSE3), layanan billing-djp atau di KPP atau KP2KP, Kring Pajak 1500200, melalui teller atau CS  bank  dan  kantor  pos,  internet  banking,  penyedia  jasa  aplikasi  eklektronik  (ASP), menghubungi SMS ID billing *141*500#. Kedua, wajib pajak membayar pajak dengan memakai  kode  billing  melalui  salah  satu  pilihan  cara  pembayaran,  yaitu  teller bank/kantor pos, mini ATM, internet banking dan mobile banking, serta melalui ATM. Sesuai  Surat  Direktur  Jenderal  Pajak  no  S-355/PJ/2016.  DJP  kini  menyediakan kemudahan bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar pajak terutang sesuai PP no 46 tahun 2013 tanpa pembuatan kode billing, yaitu melalui ATM BNI dan BCA. DJP  telah  berupaya  menyediakan  berbagai  alternatif  bagi  wajib  pajak  untuk menyelesaikan kewajibannya.
E-billing adalah sistem pembayaran pajak termutakhirkan dengan menggunakan kode billing. Kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing  atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  setoran  pajak  yang  akan  dilakukan  wajib pajak. Pada awal penerapan sistem pembayaran, wajib pajak membayar langsung ke Kantor  Kas  Negara  (Administratie  Kantoor  Voor  de  Landkassen).  Saat  pembayaran pajak  dapat  dilakukan  melalui  bank,  muncullah  sebutan  Bank  Persepsi.  Cara  ini didasarkan  pada  TUPRP  (Tata  Usaha  Penerimaan  dan  Restitusi  Pajak)  pada  1994, namun pembayaran masih bersifat offline . Sistem pembayaran online baru digagas pada saat terjadi  perubahan offline kepada online banking  system akibat revolusi  perbankan, adanya  kebangkitan  sistem  informasi,  dan  munculnya  DotCom.  DJP  mengeluarkan MP3  (Monitoring  Pelaporan  dan  Pembayaran  Pajak).  Undang-Undang  Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan menggagas Modul Penerimaan Negara (MPN). Bentuk awal dari MPN disebut Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1).  MPN-G1  dipakai  oleh e-billing Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  mekanisme pembayaran pajak lainnya yang selama ini digunakan. Pada saat MPN-G2 muncul, e- billing yang menggunakan alamat website sse.pajak.go.id berubah menjadi e-billing DJP online dengan alamat sse2.pajak.go.id.
Sistem  MPN  G2  ini  disusun  untuk  memperbaiki  sistem  MPN  G1.  Modul Penerimaan  Negara  ini  diklaim  DJP  telah  dapat  menyatukan  sistem  penerimaan negara  yang  terpisah  antara  sistem  perbankan  dan  sistem  penagihan.  Sistem
perbankan merupakan komponen pihak yang menerima pembayaran pajak yaitu bank dan kantor pos, sedangkan sistem penagihan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat  Bea  dan  Cukai,  dan  Direktorat  Jenderal  Anggaran.  Sistem  yang menghubungkan  keduanya  ada  di  dalam  tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan,  sedangkan  pengelolaan  infrastruktur  dilakukan  oleh  Pusat  Sistem Infromasi  dan  Teknologi  Keuangan  Sekretariat  Jenderal.  MPN  G2  ini  diharapkan mendukung pelaksanaan manajemen kas Treasury Single Account yang baik bersifat real time dan handal.
Pergantian  transisi  implementasi  dari  MPN  G1  menuju  MPN  G2  membuat sistem pembayaran pajak melalui non-bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos Persepsi bermekanisme e-billing .  Meskipun  begitu,  pembayaran  pajak  masih  dapat menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  hingga  tanggal  30  Juni  2016.  Mekanisme e- billing secara resmi dan murni diterapkan mulai 1 Juli 2016.
Sistem billing pada e-billing versi pertama dengan kedua juga terdapat perbedaan dengan  adanya  fitur  tambahan  pada  pembuatan billing atas  NPWP  pihak  lain  untuk jenis  pajak  potongan  atau  pungutan,  serta  adanya  pembuatan  billing  untuk  jenis pembayaran  pajak  tanpa  NPWP  untuk  jenis  pajak  tertentu.  Sistem  billing  itu  sendiri merupakan  sistem  yang  menangani  penerbitan  kode  billing  untuk  pembayaran  atau pennyetoran  penerimaan  negara  secara  elektronik,  sehingga  wajib  pajak  tidak  perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual. Selain itu, sistem yang baru tidak terbatas pada mata uang tunggal, namun juga bisa melayani valuta asing. Wajib  pajak  mengeluh  kesulitan  pada  saat  menerapkan e-billing karena  susah mengakses website DJP pada sepanjang waktu (Angkasa, 2017). Tanggapan pihak DJP atas  keluhan  tersebut  adalah  memberikan  saran  agar  wajib  pajak  bersangkutan membuat kode billing sebelum batas waktu pembayaran tiba (Budiarto, 2017). Selain itu, DJP menyarankan jalur pembuatan kode billing selain melalui situs DJP online . Hal ini  menunjukkan  adanya  hambatan  dalam  implementasi e-billing .  Peneliti  tertarik meneliti persepsi wajib pajak yang enggan menggunakan e-billing , tidak hanya sebab yang  tampak  seperti  kesulitan  akses  internet  atau  sebab  teknis  lainnya,  namun menulusuri pengalaman wajib pajak untuk mengupas tuntas penyebabnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  keperilakuan  untuk  menjawab fenomena  dalam  perpajakan  karena  pendekatan  ini  dipandang  dapat  memberi pandangan  yang  lebih  luas  dalam  memahami  perilaku  individu,  yaitu  wajib  pajak (James dan Alley, 2002). Wajib pajak tidak dipandang sebagai penentu laba dan rugi dalam sistem perpajakan sebuah negara, namun sebagai warga negara yang baik yang memegang  prinsip  keadilan  (James  dan  Alley,  2002).  Pendekatan  keperilakuan mengarahkan  peneliti  untuk  melihat  aspek  terbentuknya  perilaku  atau  tindakan tertentu.  Perilaku  seseorang  dipicu  oleh  niat,  sedangkan  niat  memiliki  determinan, antara  lain  sikap  terhadap  sebuah  tindakan  tertentu,  norma  subjektif,  dan  perilaku kontrol  persepsian  (Ajzen,  1991).  Terlepas  dari  kerangka  teori  perilaku  yang  digagas oleh Ajzen (1991), peneliti ingin menelusuri lebih dalam penyebab wajib pajak enggan menggunakan e-billing . Yusdita  (2016)  menemukan  bahwa  beberapa  responden  tidak patuh terhadap peraturan perpajakan karena ketidakmampuan mereka menggunakan sistem  perpajakan  terelektronisasi  dan  jauhnya  jarak  tempat  tinggal  wajib  pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai tempat pelaporan pajak serta bank dan/ atau kantor pos sebagai tempat pembayaran pajak. Alasan ini tidak dapat ditemukan dalam jawaban item kuesioner dengan skala likert tujuh poin, jika Yusdita (2016) tidak mendengar  penuturan  beberapa  responden.  Peneliti  ingin  keluar  dari  struktur  teori

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 85-92
yang kokoh dan melibatkan wajib pajak sebagai pencipta realitas (Chua, 1986). Alasan ini  membuat  peneliti  ingin  mendalami  keengganan  penggunaan e-billing dengan metode interpretif.
Interpretif  merupakan  sebuah  metode  yang  meyakini  bahwa  realitas  ada  di dalam kesadaran manusia yang terbentuk dari pengalaman pribadi (Kamayanti, 2016: 29).  Artinya,  keengganan  penggunaan e-billing ada  karena  sesuatu  dari  pengalaman wajib pajak. Riset ini, dengan menggunakan interpretif, diharapkan dapat membantu dan memaknai alasan di balik suatu aksi sosial (Kamayanti, 2016: 30).
Fokus  interpretif  adalah  informan  sebagai  individu.  Jadi  penelitian  ini menggunakan  informan  wajib  pajak  yang  seharusnya  menerapkan e-billing ,  namun tidak  melaksanakan.  Menurut  PMK  No  243/PMK.03/2014  tentang  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Pasal  18,  WPOP  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  tidak dikecualikan  dari  kewajiban  untuk  menyampaikan  SPT  Masa.  Artinya,  WPOP  yang melakukan  pekerjaan  bebas  murni  menerapkan self  assesment  system karena  tidak menerima  gaji  yang  telah  dipotong  Pajak  Penghasilan  dari  pemberi  kerja.  WPOP dengan karakteristik seperti ini merupakan pengguna wajib e-billing . Peneliti mencari usahawan  yang  berNPWP,  mengetahui  tentang  eksistensi e-billing ,  namun  tidak menggunakannya.  Alternatifnya  adalah  WPOP  usahawan  yang  mengalihkan  tugas pengisian e-billing kepada  orang  lain.  Peneliti  berhasil  menemukan  satu  orang  yang memiliki  karakteristik  seperti  ini,  yaitu  seorang  pengusaha  jasa  sewa  lapak  pasar  di dua  pasar  di  Madiun.  Pengusaha  ini  memiliki  omset  kurang  dari  4,8  M  setahun, sehingga dikenai kewajiban membayar pajak sesuai PP 46, berupa pajak final 1% setiap bulan. Nama informan disamarkan menjadi Tuan D. Pada saat wawancara, istri Tuan D  berada  di  tempat  sama.  Nyonya  N  juga  memberikan  pendapat  dan  menceritakan pengalamannya  pada  saat  wawancara  sehingga  dapat  dikatakan  ada  dua  orang informan  pada  penelitian  ini.  Sebagai  gambaran  informan,  Tuan  D  berusia  73  tahun sedangkan Nyonya N berusia 66 tahun.
Peneliti menggunakan fenomenologi transendental karena ingin memahami apa yang  dialami  oleh  informan  atau  disebut  “aku”  sehingga  “aku”  melakukan pemaknaan  atas  suatu  hal  tertentu  (Kamayanti,  2016:  151)  .  Alur  analisis  data  yang ditempuh  peneliti  adalah  noema,  noesis,  intentional  analysis,  eidetic  reduction (Kamayanti,  2016:  157).  Noema  merupakan  kesadaran  yang  tampak  dari  informan, yang  harus  digali  peneliti  untuk  menghasilkan  noesis.  Intentional  analysis  adalah analisa  yang  dilakukan  peneliti  untuk  menelusuri  noesis  yang  membuat  informan mengalami noema, atau dengan kata lain mencari niatan informan dalam melakukan sesuatu.  Terakhir,  proses  eidetic  reduction  merinci  kesadaran  infroman  yang ditangkap peneliti menjadi lebih detil.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdiri dari beberapa langkah, yaitu  pendekatan  secara  personal  untuk  mengetahui  keadaan  informan  dilakukan dengan  cara  observasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kebiasaan,  kondisi informan  beserta  usaha  yang  dilakukan,  serta  memudahkan  peneliti  memahami  inti percakapan yang peneliti lakukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara tak  terstruktur  dan  mendalam.  Peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  khusus  dalam wawancara  karena  tujuan  mengupas  kesadaran  terdalam  informan.  Informan dipersilahkan  untuk  mengungkapkan  apa  yang  dirasakan  mengenai e-billing untuk kemudian dilakukan bracketing dalam pernyataan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mudahmu Bukan Mudahku
DJP mengklaim dengan sistem pembayaran dan pelaporan terelektronisasi dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ternyata wajib pajak tertentu, sistem terelektronisasi justru dianggap menyusahkan. Wajib pajak ini adalah wajib pajak sudah berusia lanjut dan  tidak  mengikuti  perkembangan  teknologi,  seperti  Tuan  D.  Setali  tiga  uang, Nyonya N, meskipun bukan wajib pajak, namun memiliki karakteristik sama. Nyonya N  tidak  merasa e-billing itu  sulit  (noema)  karena  ketidakpahaman  atas  teknologi ditunjukkan oleh pernyataan:
“ Aplikasi itu apa ?”
Menurut  Nyonya  N,  kriteria  mudah  adalah  sesuatu  yang  ia  mengerti,  tidak pandang  untuk  jenis  aplikasi  apapun.  Nyonya  N  menyamaratakan  segala  yang terelektronisasi merupakan hal susah (noesis).
“ Soalnya  ga  ngerti.  Lhawong  dikasitau  apa  aja  itu  sama  Bank  ABC  (tempatnya menabung) via sms ga ngerti kok .”
Selain  itu  Nyonya  N  juga  menganggap  wajar  ketidakbisaannya  akan  teknologi terkini dengan membandingkan dirinya dengan orang lain ( noesis ).
“ Bapak opo iso ?”
Nyonya N menolak penggunaan e-billing sebagai kesadaran yang tampak karena menganggap  semua  yang  berbau  elektronisasi  adalah  hal  susah.  Nyonya  N  bahkan tidak merasa terbebani oleh ketidakmampuannya karena orang terdekatnya juga tidak menguasai e-billing . Pemahaman “aku” oleh Nyonya N menunjukkan bahwa e-billing wajar tidak digunakan untuk orang tidak paham teknologi.

## Terusiknya Kepercayaan Wajib Pajak
Tuan  D  beranggapan  kemudahan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan merupakan  suatu  kegiatan  yang  tidak  melibatkan  proses  dan  berbagai  macam kegiatan.  Pemakaian e-billing memerlukan  berbagai  langkah  pada  tahap  sosialisasi awal, termasuk menyiapkan NPWP, sarana untuk membuat email, sms, atau ke kantor pajak  langsung.  Pembayaran  pajak  terdahulu,  yang  masih  menempuh  cara  manual, mengharuskan wajib pajak mengisi formulir SSP yang dapat diambil sebelumnya dari KPP.  Pembayaran  dengan  cara  ini  sudah  dianggap  pelaporan  pajak  sekaligus. Kerinduan akan sistem terdahulu diungkapkan Tuan D,
“ Banyak yang protes, minta kembali ke yang dulu. *nada meninggi* Mau bayar pajak aja kok sulit ?!”
Wajib pajak dapat menyimpan banyak SSP untuk diisi di rumah dan langsung menuju  kantor  pos  atau  bank  untuk  membayarkan  pajaknya.  Perbedaannya  antara jalur pembayaran manual dan terelektronisasi jelas terletak pada jalur yang ditempuh. Tuan D mengungkapkan bahwa,
“ Pengennya ya langsung bayar. Bayar ya bayar. Selesai urusannya .”

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 85-92
“ Pokoknya ya gitu itu. (Di)buatin e-billing nya, kalo cuma bayar ya ke kantor pos, saya bisa .”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Tuan D bahkan menghendaki sistem yang paling  sederhana,  yaitu  bayar  tanpa  ada  pencatatan.  Saat  peneliti  menelusuri  lebih lanjut, Tuan D mengungkapkan salah satu perasaan tidak mudahnya muncul karena anggapan  pelaporan  pajak  dilakukan  berulang-ulang,  yang  ternyata  berasal  dari pelaporan  bulanan  dan  tahunan  yang  dianggap  sama.  Tuan  D  belum  memahami bahwa  pelaporan  pajak  tahunan  bermanfaat  untuk  mengonfirmasi  segala  aktivitas yang bersifat ekonomi dan administrasi  pajak yang sudah dilakukan selama setahun untuk mengetahui lebih atau kurang bayar. Menurut Tuan D, pajak itu hanya urusan membayar.
“ Lha susah e sekarang. Disuruh bolak-balik laporan. ”
Saat Tuan D mengurus pajak untuk diri sendiri, ia merasa kesulitan dengan cara yang menurutnya berbelit untuk pajak berdasarkan PP no 46 tahun 2013. Kejadian ini terjadi pada saat Tuan D mengurus SPT Tahunan pertama kali.
“ Pokoknya  dikasitau  harus  ke  loket  yang  mana,  ke  ruang  berapa.  Trus  ditanyain, Bapak/Ibu ini sebenernya keberatan nggak kalo bayar pajak? Ga papa kok sebenarnya kalo mau bayar asalkan ga dikorupsi. Yang golongan 3A yang itu (Gayus) punya milyatan (milyaran). Pas itu juga ditunjukkan harus ke sini dulu baru kemana. Kok angel (sulit) gitu sih, dari sini harus ke sana .” (Tuan D)
Ternyata  Tuan  D  merasakan  berbelit  tidak  hanya  untuk  proses  pelaporan  SPT Tahunan, tapi juga pada saat ada perbaikan SPT. Tuan D menceritakan proses revisi SPT  yang  sampai  tiga  kali  padahal  merasa  sudah  melakukan  berdasarkan  yang diminta oleh fiskus. Tuan D mendapat panggilan lagi ke KPP setelah perbaikan kedua kalinya,  namun  tidak  dilaksanakan  karena  merasa  sudah  menyerahkan  dokumen dengan lengkap. Tuan D merasa jengkel dengan panggilan perbaikan pelaporan pajak yang berulang kali dilaksanakan, namun masih belum dianggap benar (noesis).
Selain itu, ada rasa jengkel atas kasus yang pernah menimpa DJP beberapa tahun lalu sehingga merasa tidak yakin atas kepatuhan yang Tuan D lakukan (noesis). Tuan D bahkan mengalami hal serupa pada saat mengawasi perdagangan di sebuah pasar di Kota Madiun sekitar 30 tahun yang lalu. Kesadaran terdalam informan menunjukkan pengalamannya  yang  mengecewakan  saat  berurusan  dengan  oknum  yang  mengaku petugas pajak. Kejadian 30 tahun lalu tersebut berlokasi di salah satu pasar di Madiun. Petugas  yang  mengaku  dari  dinas  pajak  itu  memungut  pajak  dari  barang  dagangan tertentu.  Saat  pedagang  merasa  keberatan  dengan  tagihan  tersebut,  si  oknum menawarkan pembayaran yang lebih sedikit nominalnya kepada dirinya. Kekecewaan ini membekas di ingatan Tuan D sehingga ia merasa tidak percaya dengan pemerintah hingga  saat  ini,  termasuk  untuk  pengelolaan  dana  pajak.  Pertanyaan  Tuan  D menyiratkan  keinginan  untuk  patuh  dengan  segala  tata  cara  asalkan  pemerintah menjamin  penggunaan  dana  pajak  sesuai  dengan  yang  semestinya,  dari  rakyat  dan untuk rakyat.
Tuan  D  enggan  menggunakan e-billing karena  dipicu  oleh  tata  cara  perpajakan yang  rumit,  sehingga  membuahkan  kesadaran  terdalam  dengan  membandingkan kesulitan yang dialami pada saat pembayaran manual akan berlipat ganda saat Tuan D mengaplikasikan e-billing .  Rasa  segan  itu  juga  dipicu  oleh  imej  buruk  Perpajakan
Indonesia  beberapa  saat  lalu.  Pemahaman  “aku”  oleh  Tuan  D  menunjukkan  bahwa “aku”  wajar  tidak  menggunakan e-billing karena  sudah  merasa  kesulitan  pada  saat menggunakan tata cara manual dan “aku” sangsi bahwa pemerintah bebas korupsi.

## SIMPULAN
Keengganan  menggunakan e-billing menurut  Nyonya  N  adalah  suatu  hal  yang wajar  jika  wajib  pajak  tidak  menguasai  teknologi.  Sedangkan  Tuan  D mempertimbangkan kerumitan tata cara pelaporan pajak manual rekam jejak skandal di  pemerintahan  dan  pengalaman  masa  lalunya  menghadapi  oknum  pajak  untuk memutuskan menggunakan sistem pajak yang terelektronisasi, dalam kasus ini adalah e-billing .  Pemerintah  perlu  memperhatikan  wajib  pajak  yang  merasa  tidak  mampu dengan  sistem  terelektronisasi  dengan  masih  mengadakan  sistem  pembayaran  dan pelaporan  pajak  manual.  Pemerintah,  khususnya  DJP,  perlu  menegaskan  perannya sebagai  badan  yang  khusus  menangani  administrasi  pajak,  sehingga  bebas  korupsi. Kolusi  juga  harus  dijamin  tidak  akan  terjadi  karena  pajak  dikenakan  pada  semua warga negara dengan tidak memandang status apapun.
Peneliti  memperoleh  keterangan  dari  dua  informan  sekaligus  dengan  sekali bertanya.  Hal  ini  menyulitkan  peneliti  melakukan  bracketing,  karena  respon  antara kedua  informan  dapat  saling  mempengaruhi  dengan  saling  sahut  pada  saat wawancara.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  benar-benar  memilih  lokasi wawancara yang membuat informan fokus. Kehadiran pihak ketiga antara peneliti dan informan utama dapat mempersulit analisis data.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.
Angkasa, M. (2017, April 15). Bayar Pajak Kok Susah. Jawa Pos, p. 4. Budiarto, E. (2017, April 28). Bikin Kode Billing Lebih Awal. Jawa Pos, p. 4.
Chua,  W.  F.  (1986).  Radical  Developments  in  Accounting  Thought.  The  Accounting Review, LXI(4), 601–632.
James, S., dan Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. Journal in Finance and Management in Public Services, 2(2), 27–42.
Kamayanti,  A.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
Saad, N. (2014). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ’ View. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109(1), 1069–1075.
Sapiei,  N.  S.,  dan  Kasipillai,  J.  (2013).  Impacts  of  the  Self-Assessment  System  for Corporate Taxpayers. American Journal of Economics, 3(2), 75–81.
Yusdita,  E.  E.  (2016).  Tinjauan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Berdasarkan  Teori  Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal. Universitas Brawijaya.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 85-92