## PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DI BALI SEBAGAI KONEKTIVITAS INDUSTRI PARIWISATA

## I Made Agus Mahendra
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115 Email: made.agusmahendra@gmail.com
Abstrak – Pengembangan  kawasan  Perkotaan    dewasa    Ini  Semakin  Pesat,  berbagai  komponen kota menjadi sebuah keberhasilan dalam pengembangan dan penataan Kota terpadu.Perencanaan   kota   merupakan    suatu   kegiatan   untuk   merumuskan  suatu  kebijakan  yang dapat digunakan untuk membuat sebuah rencana kota kedepannya. Perencanaan kota akan menjadi lebih  baik,  jika  terdapat  keselarasan  dan  saling  memahami  antara  kekuatan pemerintah  dan  swasta yang  saling  melengkapi  satu  sama  lainnya. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  rasionalistik dengan data yang diolah secara kualitatif. Data berupa literatur dan peta dikumpulkan untuk melihat tanda-tanda  dan  temuan  di  lapangan.  Kemudian  menyusun  konsepsualisasi  teoritik  berdasarkan teori-teori  yang  ada  dari  variabel  penelitian.Perencanaan  secara  keseluruhan  tidak  dapat  hanya dilakukan  oleh  satu  atau  beberapa  orang  saja  melainkan  harus  secara  sinergitas  bersama  dengan semua  pemangku  kepentingan.Disisi  pemerintahan,  perencanaan  kota  harus  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  daerah  perkotaan  dan  wilayah  tertentu,  yang  berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan  kualitas  lingkungan.  Perencanaan  kota  juga  harus  sesuai  dengan  budaya  dan  keadaan  sosial masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut. Karena pada hakekatnya perencanaan kota di buat untuk  memberikan  keamanan,kenyamanan,  memberikan  kemudahan,  bahkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  mendiami  kota  tersebut. Konektivitas  jalur  antar  Kota  yang  baik dapat  memberikan  kontribusi  besar  Terhadap  tujuan  Pariwisata  di  Masing-masing  Kota/Daerah. Kedepan  Akan  menjadi  sebuah  karya  Besar jika  Pengembangan  Kawasan  Perkotaan  Di  Pulau  Bali sebagai  konektivitas  jalur  Industri  Pariwisata  yang  terintegrasi  dalam  satu  buah  guideline Perencanaan Kota
Kata kunci: Kota, Perencanaan Kota , Industri Pariwisata , Pariwisata bali
Abstract - Development of Urban Areas Today More Rapidly, various components of the city become a  success  in  the  development  and  structuring  of  an  integrated  City.  City  planning  is  an  activity  to formulate a policy that can be used to make a city plan in the future. Urban planning will be better, if there is harmony and mutual understanding between government and private forces that complement each other. This study uses a rationalistic approach with data that is processed qualitatively. Data in the  form  of  literature  and  maps  were  collected  to  see  signs  and  findings  in  the  field.  Then  compile theoretical  conceptualization  based  on  existing  theories  of  the  research  variables.  Planning  as  a whole  cannot  only  be  done  by  one  or  several  people  but  must  be  synergistic  with  all  stakeholders. The  role  of  government,  city  planning  must  be  in  accordance  with  the  legislation  applies  to  certain urban  and  regional  areas,  which  are  related  to  health,  safety  and  community  welfare,  land  use, distribution of parcels and environmental quality. Urban planning must also be in accordance with the culture and social conditions of the people living in the city. Because in essence city planning is made to  provide  security,  comfort,  provide  convenience,  and  can  even  improve  the  welfare  of  the  people who  inhabit  the  city.  Good  intercity  connectivity  can  provide  a  major  contribution  to  tourism destinations  in  each  city  /  region.  In  the  future,  it  will  be  a  great  work  if  the  development  of  urban areas on the island of Bali as a connectivity path for the tourism industry is integrated into one urban planning guideline . Keywords: City, City Planning, Tourism Industry, Tourism Bali

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  lebih  dari  setengah  populasi dunia  hidup  di  daerah  perkotaan,  dan kecenderungan  ini  meningkat  dengan  cepat, termasuk  di  negara  berkembang  dan    kota berkembang (lihat
Kourtit,
2015).
Kecenderungan ini, telah menjadikan
semakin banyak parameter penting pembangunan  perkotaan  yang  berkelanjutan (Kashef,  2016).  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  mengusulkan  konsep  'lingkungan hidup'  pada  tahun  1961,  mengingat  bahwa lingkungan hidup yang sesuai harus memenuhi  setidaknya  empat  dasar  kondisi:
keamanan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kenyamanan  (Higasa  &  Hibata,  1977).  Evans (2002)  menekankan  khususnya  pentingnya keberlanjutan  saat  mempertimbangkan  kota yang layak huni.
Penelitian  yang  dilakukan  tentang pengembangan  kawasan  Perkotaan  dengan berbagai  penekanan  yang  diangkat    seperti dilakukan  oleh  Joseph  Cho-Yam  Lau(  2012) menyatakan  Studi  ini  menunjukkan  bahwa Model  perencanaan  transportasi  perkotaan yang  berkelanjutan  dapat  digunakan  untuk memperkirakan  kebutuhan    dasar  akan perjalanan,  untuk  mengidentifikasi  tuntutan perjalanan dari orang yang tidak mampu   dan masyarakat menyarankan agar kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki seluruh perjalanan  untuk  mencapai  akses  yang  sama untuk  semua  Model  perencanaan  ini  bisa digunakan untuk menyempurnakan perencanaan  model  transportasi  perkotaan yang konvensional, yang menempatkan terlalu banyak  tekanan  pada  sisi  penawaran  dan penyediaan sarana transportasi untuk memenuhi  perkiraan  permintaan  perjalanan Davide  Genelettia  et  al(  2017)  menyatakan tentang  pendekatan  penerapan  perencanaan yang  berkelanjutan  di  pinggiran  kota.  Apa yang muncul dari tinjauan tersebut adalah citra beragam  dari  jenis  pinggiran  kota,  sulit  untuk dikurangi dan dikelompokkan. Sebagai konsekuensinya, perencanaan dan alur penelitian menjadi beragam. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa penelitian pinggiran kota bukanlah perencanaan  yang  berkelanjutan,  dan  bahwa pendekatan  yang  digunakan  lebih  berfokus pada  pemecahan  masalah  spesifik  konteks daripada menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk perencanaan berkelanjutan. (Rui  Alexandre  Castanhoa  et  all,2017) Mènyatakan Umumnya, meningkatkan aksesibilitas transportasi, juga untuk menumbuhkan  a  transportasi  berkelanjutan, memerlukan  implementasi  inovasi  /  indikator kreatif dan konsep aksesibilitas yang merespons  tantangan  sebenarnya  Melalui penelitian  ini  pentingnya  aksesibilitas  sebagai Ukuran  kualitas  interaksi  antar  transportasi sistem  di  wilayah  CBC  telah  ditunjukkan. Apalagi  aksesibilitas  telah  terbukti  bermanfaat bagi  perencana  transportasi,  untuk  menilai dan  menentukan  prioritas,  dan  juga  untuk menentukan  peringkat  daerah  berdasarkan skala  regional.  Dalam  penelitian  ini  juga menyatakan  bahwa  faktor  penting  untuk pengembangan wilayah adalah mempertimbangkan  kebijakan  yang  akan diambil.Dalam  hal  ini,  aksesibilitas  dan
konektivitas  menjadi  sangat  penting  bagi pembuat kebijakan pada tingkat yang berbeda,  menargetkan  tiga  skala  geografis yaitu : (1) aksesibilitas di dalam area CBC; (2) antara  negara    Eropa  (3)  antara  Negara  Uni Emirat  Arab  dan  wilayah  lainnya  di  Dunia.  Di dalam  Perhatian  temuan  yang  diperoleh, diidentifikasi  dengan  jelas  bahwa  aspek semacam  itu  perlu  dilakukan  pertimbangan dalam kebijakan pembangunan CBC, mengingat hal yang sama tingkat kemampuan mereka  untuk  mempromosikan  ekonomi  yang layak  dan  daya  tariknya  dari  daerahnya masing-masing, dimana penghuni dan pengunjung dapat menikmati akses konektivitas  yang  baik  antara,perumahan, layanan,  alam  dan  aset  budaya  secara berkelanjutan.  Johannes  Mueller  et  al  (2017) pada  penelitiannya  menyatakan    strategi  baru desain perkotaan dengan tujuan untuk mengatasi  perspektif  teknologi  urban  saat  ini dengan metode perencanaan menuju pendekatan
perencanaan partisipatif.
Kelemahan  perencanaan  partisipatif  yang  kita fokuskan  adalah  representasi  rendahnya proses  intensif  dari  kegiatan    lokakarya  dan tatap muka.
Berdasarkan    beberapa  penelitian  yang telah dikemukakan,maka penulis akan melakukan penelitian terhadap strategi
Pengembangan Kawasan Kota sebagai
konektivitas industri pariwisata yang
berkelanjutan.  Pemilihan  topik  penelitian  ini didasarkan kepada masih banyaknya pariwisata  yang  belum  terintegrasi  kepada kawasan  perkotaan  sebagai  roda  penggerak perekonomian. Pada tingkat kota dan pemerintah  daerah,  strategi    Pengembangan pembangunan  dan  rencana  pembangunan kota  memprioritaskan    kepada  konektivitas antar  titik-titik  wisata  yang  menjadi  daya  Tarik wisatawan yang berkunjung. mendorong sinergi  dan  interaksi  di  antara  beberapa kawasan  perkotaan  yang  terpisah  untuk menyatukan  konsep  strategi    keberlanjutan fungsi  kawasan..  Perluasan  perkotaan  dan rencana  pengisian  kegiatan  yang  tumbuh  dari dalam  kawasan  (infill)  dapat  meminimalkan biaya  transportasi  dan  sebagai  konektivitas industri pariwisata di sebuah daerah perkotaan Spektrum  metode  perencanaan  konektivitas yang  terintegrasi    dapat  memberikan  sebuah strategi  baru  dalam  pengembangan  kawasan perkotaan

## RUMUSAN MASALAH
1.  Apa  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh konektivitas terhadap perkembangan
kawasan perkotaan   yang memiliki tujuan wisata ?
2. Bagaimana strategi pengembangan`kawasan perkotaan terhadap konektivitas industri parwisata 3.  Seberapa besar industri`pariwisata berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perkotaan ?

## TUJUAN
1.  Mengetahui  pengaruh  yang  ditimbulkan oleh  konektivitas  terhadap  perkembangan kawasan perkotaan   yang memiliki tujuan wisata
2.   Mengetahui strategi pengembangan`kawasan perkotaan terhadap  konektivitas  industri  pariwisata yang berkelanjutan 3.  Mengetahui Seberapa
besar
industri`pariwisata  berpengaruh  terhadap perkembangan kawasan perkotaan.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  rasionalistik  dengan  data  yang diolah  secara  kualitatif.  Data  berupa  literatur dan  peta  dikumpulkan  untuk  melihat  tanda- tanda  dan  temuan  di  lapangan.  Kemudian menyusun konsepsualisasi teoritik berdasarkan  teori-teori  yang  ada  dari  variabel penelitian.
Dalam  penelitian  ini  juga    dilakukan  proses deduksi yaitu    usaha  menjelaskan  atau meramalkan  tentang adanya fakta/ kejadian di lokasi  penelitian  menurut  landasan  teori  yang sudah  diperoleh.  Ini  juga  digunakan  untuk menyusun konseptualisasi teoritik untuk melihat kesatuan holistik permasalahaan yang ada pada kawasan Perkotaan Di Pulau Bali.
Tabel  1 Operasional Variabel Variabel Sub Variabel Indikator Pengembangan Kawasan Perkotaan Infrastruktur Ketersediaan Fasilitas kebersihan Ketersediaan sarana Prasarana jalan Aksesibilitas Transportasi Keterhubungan spot –spot
Fasilitas dan Pelayanan Kelengkapan kualitas SDM Sistem keterhubungan kawasan Elemen institusi Dukungan Pemerintah Sasaran Pencapaian Konektivitas pariwisata Perkembangan kawasan perkotaan yang merata

## PEMBAHASAN
Perencanaan kota
merupakan suatu   kegiatan   untuk   merumuskan  suatu kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk membuat  sebuah  rencana  kota  kedepannya. Perencanaan  kota  akan  menjadi  lebih  baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami  antara  kekuatan  pemerintah  dan swasta  yang  saling  melengkapi  satu  sama lainnya.  Perencanaan  secara  keseluruhan tidak  dapat  hanya  dilakukan  oleh  satu  atau beberapa  orang  saja,.Dari  sisi  pemerintahan, perencanaan  kota  harus  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah  perkotaan  dan  wilayah  tertentu,  yang berkaitan  dengan  kesehatan,  keamanan,  dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan.  Perencanaan  kota  juga  harus sesuai  dengan  budaya  dan  keadaan  sosial masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  kota tersebut. Karena pada hakekatnya
perencanaan  kota  di  buat  untuk  memberikan keamanan,kenyamanan, memberikan
kemudahan,  bahkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  mendiami kota tersebut.
Budaya  Merupakan    sebuah  kunci untuk mempromosikan pembangunan kembali perkotaan yang berkelanjutan, dengan melestarikan  identitas  perkotaan,  menarik aktivitas    dan  pengunjung  ,  serta  membina kualitas hidup (UNESCO,2015).
Pariwisata  mempunyai  peran  yang  sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping  sektor  migas.  Sebagai  sumber devisa,  pariwisata  menyimpan  potensi  yang sangat  besar.  Melihat  trend  pariwisata  tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang pemerintah untuk
menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan dampak pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam  pengembangan  ekonomi  upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta  akan  berdampak  terhadap  kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat  lokal.  Pengembangan  kawasan wisata mampu membarikan kontribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah,  membuka peluang  usaha  dan  kesempatan  kerja  serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan  alam  dan  hayati.  Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan  secara  umum  menjadi  relevan jika  pengembangan  pariwisata  itu  sesuai dengan  potensi  daerah.  Dengan  demikian maka pembangunan pariwisata harus didasarkan  pada  kriteria  keberlanjutan  yang artinya  bahwa  pembangunan  dapat  didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus  layak  secara  ekonomi  adil  secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

## Kajian Pustaka
Pola-Pola Perkembangan Kota Sesuai
dengan
perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami  peningkatan,  maka   tuntutan  akan kebutuhan  kehidupan  dalam  aspek  ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami  peningkatan,   yang  semuanya  itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang  perkotaan  yang  lebih  besar.  Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan  terbatas,  maka  meningkatnya  kebutuhan ruang  untuk  tempat  tinggal  dan  kedudukan fungsi-fungsi  selalu  akan  mengambil  ruang  di daerah  pinggiran  kota (fringe  area). Gejala penjalaran  areal  kota  ini  disebut  sebagai “invasion” dan proses perembetan kenampakan  fisik  kota  ke  arah  luar  disebut sebagai  “ urban  sprawl”  (Northam  dalam Yunus, 1994).
Secara  garis  besar  menurut Northam dalam  Yunus  (1994 )  penjalaran  fisik  kota dibedakan  menjadi  tiga  macam,  yaitu  sebagai berikut :
a) Penjalaran  fisik  kota  yang mempunyai  sifat  rata  pada  bagian  luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan
konsentris (concentric
development).
b)      Penjalaran fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan  penjalaran  yang  tidak  sama pada  setiap  bagian  perkembangan  kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (ribbon/linear/axial development). c)       Penjalaran  fisik  kota  yang  tidak mengikuti  pola  tertentu  disebut  sebagai perkembangan yang meloncat (leap frog/checher board development).
Jenis penjalaran fisik
memanjang/linier  yang  dikemukakan  oleh Northam sama  dengan  Teori  Poros  yang dikemukakan  oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi  memiliki  mobilitas yang  tinggi,  sehingga  perkembangan  fisiknya akan  lebih  pesat dibandingkan  daerah-daerah di antara jalur transportasi.
Pola  pemekaran  atau  ekspansi  kota mengikuti  jalur  transportasi  juga  dikemukakan oleh  Hoyt  dalam Daldjoeni  (1998 ),  secara lengkap  pola  pemekaran  atau  ekspansi  kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut :
1)      Perluasan mengikuti pertumbuhan  sumbu  atau  dengan  kata  lain perluasannya  akan  mengikuti  jalur  jalan transportasi  ke  daerah-daerah  perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau “star shape”.
2)      Daerah-daerah hinterland di luar kota  semakin  lama  semakin  berkembang  dan akhirnya  menggabung  pada  kota  yang  lebih besar.
3)      Menggabungkan kota inti dengan  kota-kota  kecil  yang  berada  di  luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.
Menurut Northam dalam Yunus
(1994), mengenai  perkembangan  fisik  kota secara
konsentris, Branch
(1995 ) mengemukakan  enam  pola  perkembangan fisik kota, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan  morfologi  kota  serta  jenis penjalaran  areal  kota  yang  ada,  menurut Hudson  dalam  Yunus  (1994) mengemukakan beberapa  model  bentuk  kota,  yaitu  sebagai berikut :
a)      Bentuk  satelit  dan  pusat-pusat baru.  Bentuk  ini  menggambarkan  kota  utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin  sedemikian  rupa,   sehingga  pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.
b)      Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh ”ribbon development”.
c)       Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.
d)      Bentuk linier bermanik, pertumbuhan  areal-areal  kota  hanya  terbatas di  sepanjang  jalan  utama  dan  pola  umumnya linier.  Pada  pola  ini  ada  kesempatan  untuk berkembang  ke  arah  samping  tanpa  kendala fisikal.
e)      Bentuk  inti/kompak,  merupakan bentuk  perkembangan  areal  kota  yang biasanya  didominasi  oleh  perkembangan vertikal.
f)       Bentuk  memencar,  merupakan bentuk dengan kesatuan morfologi yang besar dan  kompak  dengan  beberapa  ”urban cente rs”, namun masing-masing pusat mempunyai  grup  fungsi-fungsi  yang  khusus dan berbeda satu sama lain.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  yang dikemukakan  di  atas,  tentang  pola-pola perkembangan  fisik  kota,  pada  dasarnya memiliki  banyak  persamaan.  Namun  secara umum  pola  perkembangan  fisik  kota  dapat dibedakan  menjadi  perkembangan  memusat, perkembangan  memanjang  mengikuti  pola jaringan  jalan  dan  perkembangan  meloncat membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.
Dalam  mengkaji  perkembangan  fisik suatu  kota, menurut  Hagget  (1970) dapat mengacu pada teori difusi atau teori penyebaran/penjalaran  yang  mempunyai  dua model  yang  masing-masing  memiliki  maksud yang  berbeda.  Model-model  tersebut  adalah model  difusi  ekspansi  dan  model  difusi relokasi, dengan penjelasan berikut ini :
1)      Model difusi ekspansi
(expansion  diffusion)  adalah  suatu  proses penyebaran informasi, material dan sebagainya  yang  menjalar  melalui  suatu populasi  dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain. Dalam  proses  difusi  ekspansi  ini  informasi atau  material  yang  didifusikan  tetap  ada  dan kadang-kadang  menjadi  lebih  intensif  di tempat  asalnya.  Salah  satu  contoh  proses difusi ekspansi adalah terjadinya pertambahan jumlah  penduduk  dalam  kurun  waktu  tertentu yang  dibedakan  dalam  dua  periode  waktu. Dengan  demikian  dalam  ekspansi  ruang terdapat  pertumbuhan  jumlah  penduduk, material dan ruang hunian baru.
2)      Model difusi yang lainnya adalah difusi  relokasi  (relocation  diffusion)  adalah suatu  proses  yang  penyebaran  keruangan, yaitu  informasi  atau  material  yang  didifusikan meninggalkan  daerah  asal  dan  berpindah  ke daerah yang baru.
Untuk  lebih  jelasnya  kedua  metode difusi tersebut dapat dilihat pada Gambar  6 di bawah ini :

## Teori Desain Spasial Kota
Menurut  Tracik  (1986)  dalam  suatu lingkungan  permukiman  ada  rangkaian  antara figure  ground,  linkage  dan  palace.  Figure ground  menekankan  adanya  public  civics space  atau  open  space  pada  kota  sebagai figure.
Melalui  figure  ground  plan  dapat  diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void  yang  merupakan  elemtal  kawasan  atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat  dipengaruhi  oleh  figure  bangunan- bangunan yang melingkupinya, dimana tampak  bangunan  merupakan  dinding  ruang luar,  oleh  karena  itu  tata  letak,  bentuk  dan fasade  sistem  bangunan  harus  berada  dalam sistem  ruang  luar  yang  membentuknya. Komunikasi  antara  privat  dan  publik  tercipta secara  langsung.  Ruang  yang  mengurung (enclosure)  merupakan  void  yang  paling dominan,  berskala  manusia  (dalam  lingkup sudut  pandang  mata  25-30  derajat)  void adalah  ruang  luar  yang  berskala  interior, dimana  ruang  tersebut  seperti  di  dalam bangunan, sehingga ruang luar yang enclosure  terasa  seperti  interior.  Diperlukan keakraban  antara  bangunan  sebagai  private
domain  dan  ruang  luar  sebagai  public dominan yang menyatu.
a. Dalam ¨lingkage theory¨ sirkulasi merupakan  penekanan  pada  hubungan pergerakan  yang  merupakan  kontribusi yang  sangat  penting.  Menurut Fumihiko
Maki ,  Linkage  secara  sederhana  adalah perekat, yaitu suatu kegiatan yang menyatukan  seluruh  lapisan  aktivitas  dan menghasilkan  bentuk  fisik  kota,  dalam teorinya dibedakan menjadi tiga tipe ruang kota  formal,  yaitu  : Composition  form,
Megaform dan groupform .  Teori  linkage yang  dapat  diterapkan  dalam  kajian  ini adalah  group  form  yang  merupakan  ciri khas dari bentuk-bentuk spasial kota yang mempunyai  kajian  sejarah.  Linkage  ini tidak  terbentuk  secara  langsung  tetapi selalu  dihubungkan  dengan  karakteristik fisik  skala  manusia,  rentetan-rentetan space  yang  dipertegas  oleh  bangunan, dinding,  pentu  gerbang,  dan  juga  jalan yang  membentuk  fasade  suatu  lingungan perkampungan. Linkage  theory ini  dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan arahan  dalam  penataan  suatu  kawasan (lingkungan). Dalam konteks urban design,  linkage  menunjukkan  hubungan pergerakan  yang  terjadi  pada  beberapa bagian  zone  makro  dan  mikro,  dengan atau  tanpa  aspek  keragaman  fungsi  yang berkaitan  dengan  fisik,  historis,  ekonomi, sosial, budaya dan politik (danarti Karsono, 1996).
b.           Menurut Shirvani  (1985), linkage menggambarkan keterkaitan elemen bentuk  dan  tatanan  masa  bangunan, dimana  pengertian  bentuk  dan  tatanan massa bangunan tersebut akan meningkatkan fungsi kehidupan dan makna  dari  tempat  tersebut.  Karena konfigurasi dan penampilan massa bangunan dapat membentuk,
mengarahkan,  menjadi  orientasi  yang mendukung elemen linkage tersebut.
c. Figure  ground  theory  dan  linkage  theory ditekankan  pada  konfigurasi  massa  fisik  , dalam  place  theory  ditekankan  bahwa integrasi  kota  tidak  hanya  terletak  pada konfigurasi  fisik  morfologi,  tetapi  integrasi antara aspek fisik morfologi ruang dengan masyarakat atau manusia yang merupakan  tujuan  utama  dari  teori  ini, melalui  pandangan  bahwa  urban  design pada dasarnya bertujuan untuk memberikan  wadah  kehidupan  yang  baik untuk  penggunaan  ruang  kota  baik  publik maupun privat.
d. Place  theory dalam  spasial  design yaitu  pemahaman  tentang culture dan
karakteristik  suatu  daerah  yang  ada menjadi ciri khas untuk digunakan sebagai salah  satu  pertimbangan  agar  penghuni (masyarakat) tidak merasa asing di dalam lingkungannya. Sebagaimana tempat mempunyai  masa  lalu  ( linkage  history ), tempat juga terus berkembang pada masa berikutnya.  Artinya,  nilai  sejarah  sangat penting dalam suatu kawasan kota. Aspek spesifik lingkungan menjadi indikator yang sangat  penting  dalam  menggali  potensi, mengatur tingkat perubahan serta kemungkinan  pengembangan  di  masa datang,  teori  ini  memberikan  pengertian bahwa  semakin  penting  nilai-nilai  sosial dan  budaya,  dengan  kaitan  sejarah  di dalam suatu ruang kota

## Perencanaan Pariwisata
Kebijakan  pariwisata  memberikan  filsafat dasar  untuk  pembangunan  dan  menentukan arah  pengembangan  pariwisata  di  destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada  aktivitas  wisata.  Dalam  pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan.  Menurut  Inskeep  (1991:29), terdapat  beberapa  pendekatan  yang  menjadi pertimbangan dalam
melakukan
perencanaan pariwisata, diantaranya:
1. Continous Incremental ,  and Flexible Approach , dimana perencanaan dilihat sebagai  proses  yang  akan  terus  berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada.
2. System  Approach ,  dimana  pariwisata dipandang  sebagai  hubungan  sistem  dan perlu  direncanakan  seperti  dengan  tehnik analisa sistem.
3. Comprehensive  Approach ,  berhubungan dengan  pendekatan  sistem  diatas,  dimana semua  aspek  dari  pengembangan  pariwisata termasuk  didalamnya  institusi  elemen  dan lingkungan  serta  implikasi  sosial  ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
4. Integrated Approach , berhubungan dengan pendekatan  sistem  dan  keseluruhan  dimana dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan  dimana  pariwisata  direncanakan dan  dikembangkan  sebagai  sistem  yang terintegrasi  dalam  seluruh  rencana  dan  total bentuk pengembangan pada area. 5. Environmental and sustainable
development approach ,
pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni  dalam  cara  dimana  sumber penurunan  kualitas  dan  diharapkan  tetap
dapat  lestari  sehingga  analisa  daya  dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
6. Community  Approach ,  pendekatan  yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy  (1991)  menekankan  pada  pentingnya memaksimalkan  keterlibatan  masyarakat  lokal dalam  perencanaan  dan  proses  pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan
yang diinginkan
dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan dan  manajemen  yang  dilaksanakan  dalam pariwisata  dan  manfaatnya  terhadap  sosial ekonomi.
7. Implementable Approach , kebijakan pengembangan  pariwisata,  rencana,  dan rekomendasi  diformulasikan  menjadi  realistis dan  dapat  diterapkan,  dengan  tehnik  yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk  pengembangan,  program  aksi  atau strategi,  khususnya  dalam  mengidentifikasi dan mengadopsi
8. Application of systematic planning approach ,  pendekatan  ini  diaplikasikan dalam perencanaan  pariwisata  berdasarkan logika dari aktivitas
Menurut Godfrey & Clarke “ Goals and Objectives ”  yang  realistis  adalah  inti  untuk pengembangan pariwisata yang bersukses .
Tourism Action Steps menyangkut siapa, apa, dimana  dan  bagaimana  yang  menjelaskan bagaimana caranya goals and objectives akan dilaksanakan.
Tindakan pariwisata
menyatakan  apa  yang  akan  dilakukan,  kapan akan dilakukan dan oleh siapa. Tourism Action Steps harus  jelas  dan  mempunyai  jangka  waktu yang  ditentukan  dan  tujuan  yang  diharapkan. Pelaksanaan tindakan itu dapat didelegasikan secara  individu  atau  berkelompok.  Menurut Godfrey  and  Clarke  proses  membentuk strategi  pariwisata  terdiri  dari  tiga  langkah, yaitu:
1. Identifying  Opportunities  and  Constraints ( Based  on  an  evacuation  of  supply  and demand ).
2. Setting  development  Goals  and  Objective ( Addressing  issues  needing  attention  in  the short, medium and longer term ).
3. Define a series of action steps ( Designed to achieve  the  goals  and  objectives  within  some specified time frame ).
Pengembangan  kawasan  Perkotaan dewasa    Ini  Semakin  Pesat,  berbagai komponen  kota  menjadi  sebuah  keberhasilan dalam  pengembangan  dan  penataan  Kota terpadu.  Perencanaan  kota,  seperti  yang
didefinisikan  oleh  Taylor  (1998)  dan  banyak dikutip,  adalah  proses  teknis  dan  politik  yang berhubungan dengan pengendalian penggunaan  tanah  dan  desain  lingkungan perkotaan,  termasuk  di  dalamnya  jaringan trasportasi, untuk membimbing dan memastikan  perkembangan  pemukiman  yang tertib    di    masyarakat.  Ini  telah  terjadi  sejak awal peradaban, namun sebenarnya perencanaan modern (perencanaan modernis) mulai  diperkenalkan  tahun    1850  (Benevolo, 1967; UN-Habitat, 2009). Pentingnya Perencanaan  kota  telah  diakui  oleh  kedua peneliti    tersebut  seperti  di  Hall  (2000,  2002) dan  Taylor  (1998)  dan  kenyataannya  semua kota  yang  berkembang  dan  terorganisir dengan baik telah mengalami tahap pengembangan  berdasarkan  rencana  yang baik.  Namun,  masalahnya  adalah  bahwa perencanaan  kota dipandang lemah  dan  tidak efektif    di  banyak  tempat  (Belsky  et  al.,  2013; Bertaud, 2004; UN-Habitat, 2009; Dunia Bank, 2009).  Hal  ini  membuat  kota-kota    mejadi kurang  berkembang  dan  tidak  terintegrasi dengan baik
konektivitas terhadap perkembangan kawasan  perkotaan      yang  memiliki  tujuan wisata
Perencanaan kota merupakan suatu   kegiatan   untuk   merumuskan  suatu kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk membuat  sebuah  rencana  kota  kedepannya. Perencanaan  kota  akan  menjadi  lebih  baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami  antara  kekuatan  pemerintah  dan swasta  yang  saling  melengkapi  satu  sama lainnya.  Perencanaan  secara  keseluruhan tidak  dapat  hanya  dilakukan  oleh  satu  atau beberapa  orang  saja,.Dari  sisi  pemerintahan, perencanaan  kota  harus  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah  perkotaan  dan  wilayah  tertentu,  yang berkaitan  dengan  kesehatan,  keamanan,  dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan.  Perencanaan  kota  juga  harus sesuai  dengan  budaya  dan  keadaan  sosial masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  kota tersebut. Karena pada hakekatnya perencanaan  kota  di  buat  untuk  memberikan keamanan,kenyamanan, memberikan kemudahan,  bahkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  mendiami kota tersebut.
Perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung  seperti  infrastruktur  dan  amenity core  merupakan  sebuah  hal  yang  mutlak
untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam dan  kebudayaan  yang  menjadi  daya  tarik kawasan  pariwisata  yang  secara  signifikan akan  merangsang  minat  wisatawan  untuk berkunjung.  Namun  disisi  lain,  elemen  lain yang  tidak  dapat  dikesampingkan  adalah keterlibatan  masyarakat  yang  merupakan bagian dari stakeholder dan juga sebagi pihak yang  akan  merasakan  dampak  langsung pengembangan kawasan tersebut baik dampak  postitf  maupun  negative  yang  akan ditimbulkan. Inskeep & Gunn (1994), mengemukakan bahwa suatu kawasan  wisata yang  baik  dan  berhasil  bila  secara  optimal didasarkan  kepada  beberapa  aspek  yaitu:  1)
Mempertahankan/ menjaga kelestarian lingkungannya; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;  3)  Menjamin  kepuasan  pengunjung; 4)  Meningkatkan  keterpaduan  dan  unit pembangunan  masyarakat  di  sekitar  kawasan dan zone pengembangannya Konsep pembangunan  pariwisata  Tourism  Area  Life Cycle of Evolution” oleh Butler, yang dikatakan oleh Butler 1980 dalam, bahwa terdapat enam tingkatan  atau  tahapan  dalam  pembangunan pariwisata  terdapat  enam  tahapan  yang penting, yaitu : 1) Tahap Penemuan (Exploration);2) Tahap Pelibatan (Involvement); 3)Tahap Pengembangan (Development); 4) Tahap Konsolidasi (Consolidation); 5) Tahap Stagnasi
(Stagnation);  6)  Tahap  Penurunan  atau
Peremajaan (Decline/Rejuvenation) strategi
pengembangan`kawasan perkotaan  terhadap  konektivitas  industri pariwisata
Strategi  Pengembangan  Pariwisata Core Strategy (Strategy Utama) Core strategy atau  strategi  utama  pengembangan  wisata yang  terdiri  dari  costumer  strategy  dengan menjelaskan  brand  image  strategy  yaitu dengan  menjelaskan  obyek  dan  produk unggulan  dengan  tema-tema  tertentu  yang kompetitif. Dalam pengembangan Core Strategy  ada  beberapa  komponen  yaitu  :  1) Strategi PengembanganPerwilayahan Pariwisata; 2) Strategi Pengembangan Transportasi  dan  Infrastruktur;  3)  Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata
Strategi  pengembangan  kota  tidak lepas  dari  adanya  Kebijakan  pariwisata  yang memberikan filsafat mendasar  dalam  strategi pembangunan  kota  untuk      menentukan  arah pengembangan pariwisata di masa yang akan datang.  Sebuah  destinasi  dapat  dikatakan
akan  melakukan  pengembangan  wisata  jika sebelumnya  sudah  ada  aktivitas  wisata. Dalam    strategi  pelaksanaan  pengembangan, perencanaan  merupakan  factor  yang  perlu dilakukan dan dipertimbangkan.Menurut Inskeep (1991:29), ada  beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam  melakukan perencanaan  pariwisata  (Inskeep  1991:29), diantaranya:
1. Continous  Incremental ,  and Flexible Approach , dimana perencanaan dilihat sebagai  proses  yang  akan  terus  berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada.
2. System  Approach ,  dimana  pariwisata dipandang  sebagai  hubungan  sistem  dan perlu  direncanakan  seperti  dengan  teknik analisa sistem.
3. Comprehensive  Approach ,  berhubungan dengan  pendekatan  sistem  diatas,  dimana semua  aspek  dari  pengembangan  pariwisata termasuk  didalamnya  institusi  elemen  dan lingkungan  serta  implikasi  sosial  ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
4. Integrated  Approach ,  berhubungan  dengan pendekatan  sistem  dan  keseluruhan  dimana pariwisata  direncanakan  dan  dikembangkan sebagai  sistem  dan  keseluruhan  dimana pariwisata  direncanakan  dan  dikembangkan sebagai  sistem  yang  terintegrasi  dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
5. Environmental
and sustainable
development approach ,
pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan mempunyai manajemen dalam cara dimana sumber daya alam  dan  budaya  tidak  mengalami penurunan kualitas  dan  diharapkan  tetap dapat  lestari sehingga  analisa  daya  dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
6. Community  Approach ,  pendekatan  yang didukung  dan  dikemukakan  juga  oleh  Peter Murphy  (1991)  menekankan  pada  pentingnya memaksimalkan  keterlibatan  masyarakat  lokal dalam  perencanaan  dan  proses  pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan dan  manajemen  yang  dilaksanakan  dalam pariwisata  dan  manfaatnya  terhadap  sosial ekonomi.
7. Implementable Approach , kebijakan pengembangan  pariwisata,  rencana,  dan rekomendasi  diformulasikan  menjadi  realistis dan  dapat  diterapkan,  dengan  tehnik  yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk  pengembangan,  program  aksi  atau strategi,  khususnya  dalam  mengidentifikasi dan mengadopsi.
8. Application of systematic planning approach ,  pendekatan  ini  diaplikasikan dalam perencanaan  pariwisata  berdasarkan logika dari aktivitas
Pengaruh industri`pariwisata terhadap perkembangan kawasan perkotaan.
Namun perlu disadari dan diperhatikan bahwa perkembangan  pariwisata  ini  tidak  selamanya menguntungkan  bagi  kehidupan  ekonomi. Dampak  negatif  yang  mungkin  muncul  adalah terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi masyarakat.  Misalnya  pertumbuhan  ekonomi kota  tidak  seimbang  dengan  pertumbuhan otonomi pedesaan artinya pertumbuhan ekonomi  kota  jauh  lebih  baik  dari  masyarakat desa.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena  kota lebih    banyak  fasilitas  yang  memberi  banyak kemudahan para wisatawan. Sedang masyarakat  sekitar  obyek  wisata  tidak  begitu saling mempengaruhi secara mendalam.
Bali  yang  dinyatakan  sebagai  daerah  tujuan wisata  pertama  di  Indonesia  memiliki  atraksi- atraksi budaya yang sangat menarik, Kaitanya dengan  perkembangan  pariwisata,  khususnya di daerah perkotaan Bali  memberikan dampak sosial  budaya  terhadap  masyarakat  disekitar kawasan wisata. Secara garis besar ditunjukkan  bahwa  perkembangan  pariwisata ini  membawa  dampak  terjadinya  perubahan- perubahan sosial. Perubahan ini justru karena wisatawan  mancanegara yang datang dengan budayanya itu secara tidak langsung menyebabkan terjadi proses akulturasi
Perkembangan  suatu  perkotaan  telah menyebabkan terjadinya perubahan
penggunaan  lahan  yang  berdampak  pada keberadaan RTH sebagai salah satu ekosistem  kota  menjadi  kurang  diperhatikan, walaupun  keberadaan  RTH  diharapkan  dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaa n  (Zoer’aeni,  1995).  Tahap  awal perkembangan  kota,  sebagian  besar  lahan merupakan  ruang  terbuka  hijau.  Namun, dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang dan  lahan  untuk  menampung  penduduk  dan aktivitasnya,  menyebabkan  ruang  terbuka hijau  tersebut  cenderung  mengalami  konversi guna  lahan  menjadi  kawasan  terbangun. Peningkatan  kebutuhan  lahan  tersebut  dapat ditinjau  dari  dua  fenomena  utama  di  daerah perkotaan,  yaitu  ekspansi  daerah  terbangun pada  daerah  non  terbangun  dan  terjadinya densifikasi  bangunan  pada  daerah  terbangun (Suharyadi, 2011)
.
Dampak  pariwisata  yang  lain adalah    tampak pada  perencanaan  tata  ruang  perkotaan  di
daerah bali. Yang sebagian besar mengakomodasi kepentingan industri pariwisata  dengan  perubahan  tata  ruang  dari kawasan  hijau  menjadi  kawasan  perumahan komersialisasi  lahan  dan  peningkatan  jumlah akomodasi  pariwisata  hotel  berupa  hotel, home  stay  dan  kondominium  mini  yang menyebabkan  perkembangan  pembangunan perkotaan semakin tidak terkendali Dampak pariwisata
ini akan berdampak  sangat  luas  dan  signifikan  dalam pengembangan ekonomi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta  akan  berdampak  terhadap  kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat  lokal.  Pengembangan  kawasan wisata mampu membarikan kontribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah,  membuka peluang  usaha  dan  kesempatan  kerja  serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan  alam  dan  hayati.  Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan  secara  umum  menjadi  relevan jika  pengembangan  pariwisata  itu  sesuai dengan  potensi  daerah.  unsur-unsur  budaya yang  dimiliki.Untuk  daerah  wisata  yang  sudah terlanjur  bercampur  dengan  budaya luar  yang telah  beradaptasi  disana  maka  dipetakanlah ruang-ruang  tersebut  sebagai  daya  tarik tersendiri  sebagai  keberlanjutan  pariwisata kedepannya

## KESIMPULAN
1.  Pengaruh yang ditimbulkan oleh
konektivitas terhadap perkembangan kawasan perkotaan. Konektivitas kawasan kota serta pariwisata memainkan peranan penting dalam interaksi hubungan antara ruang perkotaan, jaringan transportasi, konektivitas pariwisata , serta peningkatan kualitas  kota  dari  segala  aspek.  Aktivitas penduduk  membutuhkan  sarana  dan prasarana  penunjang,  terutama  untuk pergerakan  mereka  dari  satu  fungsi kegiatan  ke  fungsi  kegiatan  lainnya.  Oleh karena  itu  selayaknya  pertumbuhan  dan perkembangan  kota  diimbangi  dengan pertumbuhan
dan
perkembangan prasarana jalan sebagai media
pergerakan  penduduk.  Jaringan  jalan perkotaan didesain sedemikian rupa memiliki  hirarki  yang  tersusun  secara sistematis  dalam  menampung  pergerakan penduduk.Konektivitas jaringan jalan akan mengalami  perubahan  sesuai  dengan dinamika pergerakan yang ditampungnya.
.
2.  Strategi pengembangan`kawasan perkotaan  terhadap  konektivitas  industri parwisata  Strategi  pengembangan  kota tidak lepas dari adanya Kebijakan pariwisata  yang    memberikan  filsafat mendasar  dalam  strategi  pembangunan kota untuk menentukan arah pengembangan  pariwisata  di  masa  yang akan  datang.  Sebuah  destinasi  dapat dikatakan akan melakukan
pengembangan  wisata  jika  sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam  strategi pelaksanaan pengembangan,
perencanaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.
Strategi  pengembangan  kota  tidak lepas  dari  adanya  Kebijakan  pariwisata yang    memberikan  filsafat  mendasar dalam    strategi   pembangunan  kota  untuk menentukan arah pengembangan pariwisata  di  masa  yang  akan  datang. Sebuah  destinasi  dapat  dikatakan  akan melakukan  pengembangan  wisata  jika sebelumnya  sudah  ada  aktivitas  wisata. Dalam
strategi
pelaksanaan pengembangan,  perencanaan  merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.
Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting  dalam  pembangunan  Indonesia khususnya  sebagai  penghasil  devisa negara  di  samping  sektor  migas.  Sebagai sumber  devisa,  pariwisata  menyimpan
potensi yang sangat besar
3.  Industri`pariwisata  berpengaruh  terhadap perkembangan kawasan perkotaan Pertumbuhan
dan perkembangan kawasan  perkotaan  sangat  terkait  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  elemen pendukungnya. Secara umum kota dibentuk  dari  beberapa  elemen  yang tersusun  dalam  struktur  ruang  kota dengan  pola  dan  bentuk  tertentu.  Bentuk, struktur, dan pola kota dapat berubah dari waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  dinamika kegiatan  yang  diwadahinya.  Kegiatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika penduduk, pertumbuhan penduduk  menjadi  salah  satu  variabel penentu dalam perubahan kondisi perkotaan.
Dengan demikian maka pembangunan pariwisata  harus  didasarkan  pada  kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam  jangka  panjang  sekaligus  layak  secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat serta diperlukan adanya pemetaan-pemetaan atau mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di
Bali  menjadi  wilayah  yang  cukup  matang  dan kuat  nilai-nilai  eksotik  yang  ditawarkan  tanpa menghilangkan

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2010.  Pembangunan
Kota Optimum, Efisien, dan Mandiri. Yogyakarta: Graha Ilmu. Branch,  Melville.  1995:  Perencanaan  Kota Komprehensif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.Yogyakarta Budiharjo,  Eko.  1998  :  Sejumlah  Masalah Pemukiman Kota. Bandung :
Penerbit Alumni, Bandung
Budihardjo, Eko, 1997, Tata Ruang Perkotaan,
Penerbit Alumni, Bandung
Djunaedi,  Achmad,  1994,  Kajian  Teoritik
Pembangunan Kota Baru di Indonesia, Makalah Seminar Perencanaan  dan  Perancangan Kota  Baru  tanggal  17  November 1994,  Universitas  Tarumanagara, Jakarta Karyoedi,  Mochtarram,  1993,  Pengembangan Kota Baru di Indonesia, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. Analisis Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI
Press.
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosda karya.
M  Sastra,  Suparno.,  &  Marlina,  Endy.  2006. Perencanaan  Dan  Pengembangan Perumahan. Yogyakarta : ANDI.
Pamudji,  S,  1985,  Pembinaan  Perkotaan  di Indonesia, PT. Bina Aksara,
Jakarta
Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumah.
2005.  Perencanaan  Pembangunan Daerah.  Jakarta  :  PT  Gramedia
Pustaka Utama.
Sobirin.  2001.  Distribusi  Permukiman  dan Prasarana  Kota  :  Studi  Kasus Dinamika  Pembangunan  Kota  di Indonesia, dalam Dimensi Keruangan  Kota  Teori  dan  Kasus. Jakarta : UI Press.
Surtiani,  Eny  Endang.  (2006).  Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Terciptanya Kawasan  Permukiman  Kumuh  Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga). Tesis. Semarang : Magister Teknik Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota Program Pasca Sarjana – Universitas Diponegoro Semarang. Sujarto,  Djoko,  1991,  Aspek  Kepranataan Pembangunan  Kota  Baru,  Jurnal
Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,
Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung Sujarto,  Djoko,  1991,  Perencanaan  Kota  dan Kebijakan  Perencanaan  Kota  di Indonesia, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung
Sujarto,  Djoko,  1993,  Perkembangan  Kota Baru,  Jurnal  Perencanaan Wilayah dan  Kota,  Departemen  Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi
Bandung, Bandung Sujarto,  Djoko,  1993,  Kinerja  dan  Dampak Tata  Ruang  dalam  Pembangunan Kota  Baru.  Studi  Kasus  Kota terpadu Bumi Bekasi Baru, Desertasi  Bidang  Ilmu  Teknik  ITB, Bandung
Yunus,  Hadi  Sabari,  2001,  Struktur  Tata Ruang  Kota,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta
Yunus,  Hadi  Sabari,  2005,  Klasifikasi  Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Yunus,  Hadi  Sabari,  2008,  Manajemen  Kota. Perspektif Spasial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Yunus, Hadi Sabari. 1982. Klasifikasi Permukiman Kota (Tinjauan Makro).  Yogyakarta  :  Universitas Gadjah Mada.
Yunus,  Hadi  Sabari.  1999.  Struktur  Tata Ruang  Kota.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 26  Tahun  2008  Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2011  Tentang  Rumah Susun.