## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Misnar Syam 1* , Zahara 2 , Devianty Fitri 3 , Neneng Oktarina 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Email: 1 misnarsyam@law.unand.ac.id , 2 deviantyfitri@law.unand.ac.id , 3 zaharatanjung@yahoo.com , 4 nenengoktarina@rocketmail.com
Corresponding Author: misnarsyam@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 06/03/2023 Direvisi, 21/03/2023 Dipublikasi, 14/04/2023 Dalam  prakteknya  perjanjian  leasing  ini  banyak  terjadinya  wanprestasi  yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang  dipilih  oleh  lessee  (konsumen)  adalah  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Putusan  BPSK  dalam  penyelesaian  sengketa leasing  ini  sering  diajukan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK  ke  Pengadilan Negeri,  dan  putusan  Pengadilan  Negeri  selalu  membatalkan  putusan  BPSK dengan  pertimbangan  BPSK  tidak  berwenang  memutus  perkara  antara perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen  karena  hubungan  hukum  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  merupakan  perjanjian  bersama  dengan penyerahan  harta  secara  fidusia.  Menurut  Mahkamah  Agung  sengketa  leasing tidak  termasuk  dalam  sengketa  konsumen,  sementara  konsumen  mengajukan gugatannya  ke  BPSK.  Sengketa  leasing  sebagai  sengketa  di  bidang  lembaga keuangan  diatur  dalam  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Sengketa  leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang  telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana  yang  diatur  dalam  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Adapun sarannya  adalah  Adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan,  sehingga  tidak  ada  kerancuan  dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa leasing.
Kata Kunci: Sengketa Leasing; Penyelesaian Sengketa Konsumen Abstract Keywords: Leasing Disputes; Consumer Dispute Resolution In practice, this leasing agreement often occurs in default which causes disputes between the lessor and the lessee. The dispute resolution chosen by the lessee (consumer) is through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). BPSK decisions in resolving leasing disputes are often objected to BPSK decisions to the District Court, and District Court decisions always cancel BPSK decisions on  the  grounds  that  BPSK  is  not  authorized  to  decide  cases  between  finance companies  and  consumers  because  the  legal  relationship  between  consumers and  business  actors  is  a  joint  agreement  with  the  delivery  fiduciary  assets. According to the Supreme Court, leasing disputes are not included in consumer disputes,  while  consumers  filed  a  lawsuit  with  BPSK.  Leasing  disputes  as disputes  in  the  field  of  financial  institutions  are  regulated  in  POJK  Number 1/POJK.07/2014  concerning Alternative  Dispute  Resolution  Institutions  in  the Financial  Services  Sector,  leasing  disputes  are  consumer  disputes  in  the financial services sector which already have special rules for resolving disputes
outside the court through LAPS as stipulated in POJK Number 1/POJK.07/2014 Concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.  The  suggestion  is  that  there  is  harmonization  of  laws  and  regulations related  to  consumer  protection,  especially  regarding  consumer  dispute resolution outside the court, so that there is no confusion in its implementation. The  judges  must  better  understand  and  implement  the  applicable  laws  and regulations, especially in the settlement of leasing disputes.

## PENDAHULUAN
Bank sebagai lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan  baik  yang  bersifat  komersial  maupun  pengembangan  bisnis.  Bank  sebagai lembaga  pembiayaan  ini  mempunyai  keterbatasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi masyarakat  tersebut.  keterbatasan  itu  antara  lain  jangkauan  penyebaran  kredit  yang  belum merata,  keharusan  debitor  untuk  menyerahkan  jaminan  dan  kemampuan  modal  bank  itu sendiri. 1
Banyaknya  kendala  memperoleh  dana  dari  bank,  maka  dibutuhkan  lembaga  keuangan lain sebagai alternatif, yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu alternatif  sumber  dana  yang  menawarkan  bentuk-bentuk  pembiayaan.  Salah  satu  bentuk pembiayaan itu adalah sewa guna usaha (selanjutnya disebut leasing ).
Istilah leasing berasal dari kata lease yang artinya sewa menyewa dan merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam dunia bisnis istilah ini berkembang dalam bentuk khusus yang  disebut  dengan leasing dan  fungsinya  berubah  menjadi  salah  satu  jenis  pembiayaan. 2 Tujuan utama dari leasing adalah memperoleh hak untuk memakai benda dari hak milik orang lain. 3
Pasal 1 angka (5) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa leasing adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi  ( operating  lease )  untuk  digunakan  penyewa  guna  usaha ( lessee ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
Penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan leasing ini disebabkan konsumen tidak memahami  isi  perjanjian  yang  ditandatanganinya.  Hal  ini  terjadi  karena  konsumen  tidak diberikan  salinan  perjanjian/dokumen  terkait  dengan  perjanjian  leasing.  Masalah  lain  yang sering terjadi adalah adanya penarikan paksa kendaraan akibat keterlambatan pembayaran yang diikuti dengan pemaksaan terhadap konsumen untuk menandatangani berita acara penyerahan objek  leasing  yang  telah  dijadikan  jaminan  fidusia.  selain  itu,  konsumen  harus  membayar denda dan biaya lainnya yang tidak diinformasikan di awal oleh pelaku usaha dan perlakuan tidak mengenakan atau sewenang-wenang dari juru tagih yang betindak selayaknya juru sita pengadilan atau penegak hukum.
Persoalan yang muncul dalam perjanjian leasing pada umumnya adalah wanprestasi. Hal ini terjadi karena banyak konsuemn yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.  ketika  telah  terjadi  wanprestasi  konsumen  dalam  arti  tidak  mampu  membayar cicilannya  (macet),  maka  perusahaan leasing berdasarkan  kuasa  untuk  menjual,  melakukan
1 Sunaryono, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.
2 Munir Fuady, 2014, Hukum Tentang Pembiayaan , Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.
3 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Cetakan-2, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 141.
penjualan terhadap objek jaminan fidusianya sehingga akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak leasing dengan  konsumennya.  Berdasarkan  data  Direktorat  Pemberdayaan  Konsumen Kementerian  Perdagangan,  sengketa  pembiayaan leasing terjadi  dalam  kurun  waktu  2018 sampai pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.905 dengan rincian tahun 2018 sebanyak 571 kasus, tahun 2019 sebanyak 417 kasus, tahun 2020 sebanyak 367 kasus dan tahun 2021 sebanyak 550 perkara yang diajukan ke BPSK.
Penyelesaian sengketa konsumen ini menurut Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan 2) penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dapat dilakukan  dengan  cara  mengajukan  gugatan  perdata  dengan  prosedur  gugatan  secara individual,  gugatan  perwakilan/ class  actions ,  gugatan  lembaga  swadaya  masyarakat  atau gugatan oleh pemerintah atau institusi terkait. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan  dengan  cara  damai  diantara  para  pihak  yang  bersengketa  tanpa  melibatkan  pihak ketiga dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsialiasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK bahwa Pemerintah membentuk  BPSK  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Tugas  dan kewenangan BPSK telah ditegaskan dalam Pasal 52 UUPK, terdapat 13 tugas dan wewenang BPSK.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  cara  damai  diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsialiasi, mediasi dan arbitrase. Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri  paling  lambat  empat  belas  hari  kerja  setelah  menerima  putusan  tersebut.  Suatu penafsiran pasal yang sangat kontradiktif. Apabila suatu putusan bersifat final dan mengikat tentu seharusnya tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan menginat sifat final dan mengikat tersebut.
Pengajuan  keberatan  putusan  BPSK  ini  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia. Dan untuk tidak menghambat bagi pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan  terhadap  upaya  keberatan ini  dan  memperlancar pemeriksaan  serta  mengisi kekosongan  hukumnya  maka Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  01  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan  Badan Penyelesaian    Sengketa    Konsumen  (selanjutnya    disebut  Perma  Nomor  1  tahun  2006). Menurut Pasal 1 angka (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 yang dimaksud dengan “keberatan adalah  upaya  bagi  pelaku  usaha atau  konsumen  yang  tidak  menerima  putusan  BPSK.” Pengajuan  kebertan  putusan  BPSK  kepada  pengadilan  negeri  ini  hanya  dapat  dilakukan terhadap  putusan  arbitrase. 4
Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UUPK harus menjadi dasar  pengaduan/permohonan/gugatan  yang  diajukan  ke  BPSK.  Kenyataan  dalam  praktik
4 Berdasarkan tahapan yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketanya maka dapat dikatakan  bahwa  penyelesaian  ini  sama saja  dengan  jalur  litigasi,  perbedaannya  hanya  terletak  pada  tidak dikenalnya  upaya  hukum  banding  terhadap  putusannya,  sehingga  putusan  BPSK  jika  ada  pihak  yang keberatan dapat mengajukan  kasasi kepada  Mahkamah  Agung. Lihat Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi  Hukum  Positif  dan Ekonomi  Syariah, Pustaka Baru Press,  Yogyakarta, hlm 217-2018.
BPSK  ikut  menangani  semua  kasus  yang  diajukan,  terlepas  areanya  sudah  di  luar  keempat pasal  tersebut. 5 Mahkamah  Agung  menganulir  keputusan  BPSK  terkait  sengketa leasing pertimbangan  bahwa  BPSK  mengadili  di  luar  kewenangannya  dan  menguatkan  putusan pengadilan negeri.
Contohnya seperti seorang konsumen di Palangka Raya yang menggugat Finance terkait kredit  dua  kendaraan.  Konsumen  tidak  berkenan  finance  tersebut  menarik  dua  kendarannya karena  telat  membayar  kredit.BPSK  Palangka  Raya  memutuskan  finance  tersebut  harus membayar kerugian konsumen, karena dua mobil tersebut tidak beroperasi sebesar Rp 446 juta. Dalam  putusannya  MA  menganulir  putusan  BPSK  tersebut.  Majelis  hakim  kasasi  menilai kasus tersebut  bukanlah kasus sengketa konsumen, melainkan kasus wanprestasi,  oleh karena itu sengketa tersebut seharusnya diselesaikan di pengadilan umum. 6
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya, khusus untuk Sumatera Barat sebagai  salah  satu  provinsi  yang  sedang  berkembang  perekonomiannya,  didapatkan  fakta bahwa pengajuan  keberatan  putusan  BPSK  ke  pengadilan  negeri  di  Sumatera  Barat  setiap tahunnya  mengalami  penurunan  sebagaimana  data  yang  diperoleh  dari  Badilum MA yang diperoleh  Bulan  Oktober  2018.  Pemeriksaan  pengajuan  keberatan  putusan  BPSK  di pengadilan-pengadilan negeri di Sumatera Barat pada tahun 2016-2017  sedikit dan  mengalami penurunan. Dari  76  (tujuh puluh enam) perkara  pengajuan keberatan terhadap  putusan  BPSK hanya 8 (delapan) atau hanya 11 % yang dimenangkan oleh konsumen  dan  89 %  dimenangkan oleh  pelaku usaha.  89 %  dari  putusan  BPSK  dibatalkan  oleh  pengadilan  negeri  dengan alasan  BPSK  tidak  berwenang  mengadili  perkara  tersebut  karena  dasar  gugatannya wanprestasi. “Gugatan wanprestasi merupakan kewenangan dari pengadilan  negeri,  karena hubungan  hukum  yang  terjadi  anatara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  adalah  dengan perjanjian  (kontraktual).” 7 Hal   ini  sesuai   dengan  pendapat   Prof. Dr.  Takdir  Rahmadi, SH.MH  yang menyatakan  bahwa :”sengketa-sengketa  yang  timbul  antara  debitor  dengan kreditor (perjanjian kredit)  dengan bank  atau  leasing bukan  termasuk  sengketa  konsumen, dengan kata lain sengketa-sengketa yang lahir karena adanya  wanprestasi bukan  kewenangan BPSK untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutusnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh : a) karena masalah  kreditor  (hubungan kontraktual) itu komplek; b) sumber daya manusia di BPSK yang berasal dari berbagai displin ilmu seperti ekonomi, pertanian dan  sebagainya, sehingga  secara akademik  tidak  berwenang  memeriksa, memutus dan  mengadili  sengketa  wanprestasi.” 8 Sengketa    yang    terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  disebabkan  karena wanprestasi tidak merupakan sengketa konsumen, sehingga  penyelesaian  sengketanya harus ke pengadilan  negeri.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat gambaran bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan UUPK tentang ranah penyelesaian sengketa leasing termasuk  dalam  sengketa  konsumen  yang  merupakan  kewenangan  BPSK  atau  merupakan kewenangan  dari  peradilan  umum.  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai konsep sengketa leasing dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen.
5 Ibid.
6 www.news.detik.com , “ Tok! 127 Keputusan sengketa Konsumen Dianulir MA ”, 4 Oktober 2017, diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 19.00 WIB
7 Wawancara dengan Dr Haswandi, SH.MH, Ketua Badilum MA, tanggal 1 Oktober 2018.
8 Wawancara  dengan Prof.Dr. Takdir  Rahmadi, SH.MH, Hakim MA RI, tanggal  2 Oktober 2018.

## METODE PENELITIAN
Dari  paparan  di  atas  maka  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana pengaturan  sengketa leasing sebagai  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  dalam  konteks penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  batasan  sengketa leasing dikaitkan  dengan  sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  di  atas,  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk menemukan  jawaban  tentang  pengaturan  sengketa leasing dan  batasan  sengketa  leasing dikaitkan dengan sengketa konsumen menurut UUPK. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen terkait dengan sengketa leasing dalam konteks sengketa konsumen. Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  praktisi  hukum,  hakim,  masyarakat maupun akademisi.
Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Penelitian hukum merupakan  proses  menemukan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Dalam  melakukan penelitian hukum  ini dipergunakan bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.
Teknik  pengumpulan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  ( library  research ),  melalui  penelusuran  dan  pengumpulan  bahan-bahan  primer dan  bahan-bahan  hukum  sekunder  serta  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dijawab yaitu sengketa leasing dalam konteks sengketa konsumen.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Sengketa Leasing Sebagai Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Leasing  sebagai  alternatif  teknik  pembiayaan  dewasa  ini  mempunyai  peranan  penting dalam  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia.  Leasing  belum  diatur  dalam  peraturan  yang berbentuk undang-undang. Sekarang ini peraturan leasing belum diatur dalam bentuk peraturan setingkat  undang-undang.  Leasing  diatur  dalam  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Menurut  Pasal  1  angka  (5)  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  leasing  disebut  dengan finance  lease  dan  operating  lease . Finance lease atau sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan  pembiayaan untuk  digunakan debitur selama jangka waktu  tertentu, yang  mengalihkan  secara  substansial  manfaat  dan  risiko  atas  barang  yang  dibiayai.  Istilah operating  lease  tidak  diberikan  pengertiannya  menurut  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018 Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan.  Menurut  POJK  ini  sewa pembiayaan  ini  termasuk  kategori  kegiatan  pembiayaan  investasi 9 dan  pembiayaan multiguna 10 .
9 Pasal  1  angka  (2)  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta  jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
10 Pasal  1  angka  (4)  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan,  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  multiguna  adalah  pembiayaan  barang  dan/atau  jasa  yang diperlukan  oleh  debitur  untuk  pemakaian/konsumsi  dan  bukan  untuk  keperluan  usaha  atau  aktivitas  produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
Leasing  ini  juga  dikenal  dengan  nama  sewa  guna  usaha,  yang  digolongkan  sebagai perjanjian  tidak  bernama  atau  innominaat.  Perjanjian  leasing  harus  memenuhi  persyaratan sahnya  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Perjanjian merupakan salaha satu sumber perikatan. Menurut Subekti perikatan adalah :” suatu  perhubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  yang  lain,  pihak  yang  lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. 11 Selain itu perikatan dapat dimaksudkan sebagai suatu  hubungan  hukum  dalam  lapangan  harta  kekayaan  antara  dua  orang  atau  lebih  dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.
Dalam perjanjian leasing minimal adal 2 (dua) pihak yaitu penyewa ( lessor ) dan yang menyewakan atau ( lesse ). Hubungan antara lessor dengan lesse adalah hubungan timbal balik, menyangkut  pelaksanaan  kewajiban  dan  peralihan  suatu  hak  atau  tuntutan  kewajiban  dari kenikmatan  menggunakan  fasilitas  pembiayaan.    Dalam  pelaksanaan  perjanjian  leasing  ini kemungkinan untuk terjadi wanprestasi di antara para pihak dapat terjadi. Wanprestasi ini dapat terjadi dapat disebabkan karena:
1. Lesse menunda-nunda pemnbayaran sewa yang seharusnya dibayar atau baru mnembayar setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
2. Lesse tidak  membayar  denda  atas  keterlambatannya  membayar  sewa  atau  terlambat membayar denda tersebut;
3. Dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau lagi membayar uang sewa;
4. Melakukan tindakan-tindakan yang dengan nyata melanggar perjanjian leasing tanpa izin dari lessor , contoh mengalihkan objek leasing kepada pihak lain tanpa seizin lessor .
Ketika terjadinya wanprestasi ini, maka kemungkinan timbulnya sengketa antara pihak lessor  dengan  pihak  lesse  dapat  terjadi,  di  mana  tidak  tercapainya  kata  sepakat  untuk menyelesaiakan  wanpretasi  yang  terjadi.  Sengketa  leasing  ini  sekarang  diatur  dalam  POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.  Pengertian  sengketa  menurut  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  pada  Pasal  1  angka  (13) menyatakan: “sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam  kegiatan  penempatan  dana  oleh  konsumen  pada  lembaga  jasa  keuangan  dan/atau pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui  proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan”.
Pengertian  lembaga  jasa  keuangan  menurut  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa “lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya”.  Pengertian  lembaga  pembiayaan  menurut  POJK  Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada  Pasal  1  angka  (9)  menyatakan  bahwa  pengertian  lembaga  pembiayaan  adalah:  ”badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal
11 R.Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  lembaga pembiayaan”.
Pengertian  konsumen  diatur  dalam  pasal  1  angka  (11)  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014 Tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan,  yang menyatakan  bahwa  “konsumen  adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di  lembaga  jasa  keuangan  antara  lain  nasabah  pada perbankan,  pemodal  di  Pasar  Modal,  pemegang  polis  pada  perasuransian,  dan  peserta  pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.
Pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka (12) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa “pengaduan  adalah  penyampaian  ungkapan  ketidakpuasaan  konsumen  yang  diebabkan  oleh adanya  kerugian  atau  potensi  kerugian  finansial  pada  konsumen  yang  diduga  terjadi  karena kesalahan  atau  kelalaian  lembaga  jasa  keuangan  dalam  kegiatan  penempatan  dana  oleh konumen  pada  lembaga  jasa  keuangan  dan/atau  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk lembaga jasa keuangan”.
Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan adalah:
1. Pengaduan wajib diselesaiakan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan;
2. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa  keuangan  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui pengadilan;
3. Penyelesaian engketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
4. Lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  dimuat  dalam  Daftar  Lembaga  Alternatif Penyeleaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK;
5. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini bersifat rahasia;
6. Semua  lembaga  jasa  keuangan  wajib  menjadi  anggota  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa;
7. Lembaga  jasa  keuangan  wajib  melaksanakan  putusan  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa;
8. Penyelesaian sengketanya meliputi mediasi, ajudikasi dan arbitrase.
9. Prinsip  atau  asas  penyelesaian  sengketanya  adalah  aksesibilitas,  independensi  ,  keadilan, efesiensi dan efektifitas.
Prinsip  yang  dianut  dalam  penyelesaian  sengketa  lembaga  keuangan  termasuk  di dalamnya penyelesaian sengketa leasing melalui LAPS adalah:
1. Prinsip  aksesibilitas  yaitu  a)  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  memiliki  skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen; b) lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  mengembangkan  strategi  komunikasi  untuk  meningkatkan  akses konsumen terhadap layannan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman  konsumen  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  oleh lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa;  c)  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
2. Prinsip independensi adalah a) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas  yang  memastikan  bahwa  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  telah memenuhi  persyaratan  untuk  menjalankan  fungsinya;  b)  lembaga  alternatif  penyelesaian
sengketa  dilarang  memberikan  hak  veto  kepada  anggotanya;  c)  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  berkonsultasi  dengan  pemangku  kepentingan  yang  relevan  dalam menyusun  atau  mengubah  peraturan  sebelum  mengimplementasikannya;  d)  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  mempunyai  sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu.
3. Prinsip  keadilan  adalah  a)  lembaga  alternatif  penyeleaian  sengketa  memiliki  peraturan dalam  pengambilan  putusan,  dengan  ketentuan  sebagai  berikut  ;  i)  mediator  benar-benar bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  rangka  mempertemukan  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian; ii) ajudikator dan arbiter dilarang mengambil putusab berdasarkan informasi yang tidak diketahui para pihak; iii) ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya; b) lembaga alternatif penyelesaian sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan.
4. prinsip efisiensi dan efektifitas adalah : a) peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketanya; b)  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  mengenakan  biaya  murah  kepda  konsumen dalam  penyelesaian  sengketa;  c)  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  memiliki peraturan  penyelesaian  sengketa  yang  memuat  ketentuan  yang  memastikan  bahwa anggotanya  mematuhi  dan  melaksanakan  setiap  putusan  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa; d) lembaga alternatif penyelesaian sewngketa mengawasi pelaksanaan putusan.

## B. Batasan Sengketa Leasing Dikaitkan Dengan Sengketa Konsumen
Sengketa atau konflik berasal dari Bahasa Inggris yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan,  percekcokan  atau  pertentangan,  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  dengan  istlah geding atau process . Sengketa atau konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak  dapat  dikomunikasikan  dengan  baik.  Para  ahli  ada  yang  membedakan  antara  istilah sengketa dengan konflik ini.
Menurut  Abu  Rohmad,  istilah  sengketa  atau  konflik  seringkali  digunakan  secara bergantian, namun pada dasarnya dua istilah ini secara terminologi memiliki karakteristik yang berbeda.  Tidak  setiap  konflik  menimbulkan  sengketa,  sebaliknya  setiap  sengketa  adalah konflik. 12 Menurut  Laura  Nader  dan  Harry  Tood  memberikan  pengertian  konflik  (conflict) sebagai perselisihannya yang hanya melibatkan kedua belah pihak saja, sedangkan sengketa (dispute) merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga. 13
Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert  yaitu suatu keadaan di mana dua  orang  atu  lebih  terlibat  pertentangan  secara  terang-terangan.  Secara  teoritis  dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu konflik kepentingan ( conflict of interest ) dan klaim atas hak ( claim of  right ). 14 Merrils  menggunakan  istlah  sengketa  sebagai  suatu  perselisihan  khusus  terkait fakta, hukum atau kebijakan di mana dua pihak saling berhadapan antara yang mengklaim dan
12 Abu Rohmad, 2008, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang, hlm. 9.
13 Laura Nader dan Harry Tood dalam Ihromi, 1993, Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan  Dalam  antropologi  Hukum,  dalam  Antropologi  Hukum:  Sebuah  Bunga  Rampai ,  Yayasan  Obor, Jakarta, hlm. 210-211.
14 Vilhelm  Aubert  dalam  L.M  Friedman,  1975, The Legal  System:  A Social Science  Perspective ,  Russel Sage Foundation, New York, hlm. 179.
yang  menolak. 15 B.N  Marbun  memberikan  pengertian  sengketa  sebagai  pertikaian, perselisihan, atau sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,  perbantahan, yang  bisa  meningkat  menjadi  sengketa  hukum. 16 J.C.T  Simorangkir  memberikan  istilah sengketa sebagai persoalan atau perkara. 17
Pengertian  sengketa  menurut  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  adalah  persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ), atau suatu kepercayaan bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak  dicapai  secara  simultan  (serentak). 18 Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau  percekcokan  yang  terjadi  antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  lainnya  dan/atau  antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda. 19
Pengertian  sengketa  atau  konflik  adalah  adanya  perbedaan/pertentangan  atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama.  Sengketa  dapat  terjadi  dalam  kegiatan  sosial  dan  kegiatan  perdagangan  atau  bisnis. Sengketa  yang  terjadi  dalam  kegiatan    bisnis  dapat  terjadi  pada  tahap  sebelum  perjanjian disepakati,  contohnya  mengenai  objek  perjanjian,  harga  atau  isi  perjanjian.  Pada  tahap pelaksanaan perjanjian, contohnya ada salah satu pihak yang wanprestasi.
Pada  dasarnya,  suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  tapi  kadang-kadang dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menjadikan sengketa sulit untuk diselesaikan. Faktor-faktor  tersebut  adalah  :1)  permasalahan  prinsip,  seperti  nilai,  etik,  atau  preseden penyelesaian  permasalahan;  2)  konsekuensi  yang  besar;  3)  satu  yang  menang  dan  satu  satu yang kalah; 4) transaksi tunggal; 5) tidak terorganisir, tidak bersatu, kepeminpinan yang lemah; 6) pihak ketiga yang bersikap tidak netral dan 7) kedudukan yang tidak berimbang.
Pengertian  sengketa  konsumen  tidak  ditemui  dalam  UUPK  tetapi  dapat  dilihat  dalam Pasal  1  angka  8  Kepmenperindag  No  350/MPP/Kep/12/2001  yang  menyatakan  bahwa sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan pengertian “ konsumen adalah setiap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Dalam  naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Tahun 2020  (selanjutnya  disebut  RUU  PK),  pengertian  konsumen  adalah  konsumen  akhir  yang merupakan  orang  perorangan  atau  badan  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  , memanfaatkan jasa dengan tidak tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa lain. Pengertian ini  lebih menjelaskan bahwa yang menjadi subjek dalam perlindungan  konsumen adalah konsumen akhir, dimana dalam UUPK pengertiannya lebih umum. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa  konsumen  dalam  kepustakaan  ekonomi  terdiri  dari  konsumen  akhir  dan  konsumen
15 Ibid .
16 B.N Marbun, 2006, KamusHukum Indonesia , Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 285.
17 J.C.T. Simorangkir, 1995, Kamus Hukum , Cetakan ke-5, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 157.
18 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, Konflik Sosial , Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 9-10.
19 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini,  2017, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , Cetakan ke-5, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 137.
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam pengertian ini yang menjadi subjek hukumnya adalah orang perorangan dan badan, dimana badan ini bisa berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.
Istilah konsumen dalam juga ditemukan dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  angkutan  Umum,  istilah konsumen  disebut  dengan  pengguna  jasa  dan  penumpang.  Pengertian  pengguna  jasa  diatur pada Pasal 1 angka (22) berbunyi: ”pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.” Pengertian penumpang diatur dalam Pasal 1 angka  (25)  yang  berbunyi:  “penumpang  adalah  orang  yang  berada  di  kendaraan  selain pengemudi  dan  awak  kendaraan”.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  Pasal  1  angka  (15) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  pihak  lain.  Dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) dalam  Pasal  1  angka  (15),  yang  dimaksud  dengan  konsumen  adalah  pihak-pihak  yang menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di  lembaga  jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Black’s Law Dictionary memberikan definisi konsumen yaitu “ a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products  for  personal rather than  business  purpose”. 20 Artinya  konsumen  adalah orang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa maksud atau untuk dijual kembali; orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi daripada bisnis. Pengertian ini sama dengan yang dianut oleh UUPK. Dalam Texs Book on  consumer  Law, konsumen  adalah:  “ one  who  purchases  goods  or  service ”. 21 Artinya, konsumen  adalah  orang  yang  membeli  barang  atau  jasa.  Pengertian  ini  lebih  luas,  sehingga setiap orang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai  pelaku usaha dan/atau pebisnis.
Di  Amerika  Serikat,  pengertian  konsumen  meliputi  korban  produk  yang  cacat  yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Di Eropa  pengertian  konsumen  berdasarkan product  liability  directive sebagai  pedoman  bagi negara  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  (MEE)  yang  merupakan  peraturan  dalam  perlindungan konsumen.  Berdasarkan product  liability  directive yang  disebut  dengan  konsumen  adalah pihak  yang  menderita  kerugian  baik  kematian  atau  cidera  atau  kerugian  berupa  kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri. 22
20 Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 335.
21 David Ougthon dan John Lowry, 1997, Text Book on Consumer Law , Blackstone Press Limited, London, hlm. 1-2.
22 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia , Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.
Pengertian  sengketa  menurut  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  pada  Pasal  1  angka  (13) menyatakan: “sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam  kegiatan  penempatan  dana  oleh  konsumen  pada  lembaga  jasa  keuangan  dan/atau pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui  proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan”. Dari pengertian ini maka penyeleaian sengketa leasing terlebih dahulu harus diselesaikan oleh LAPS.
Dalam  prakteknya  penyelesaian  sengketa  leasing  ini  dilakukan  oleh  BPSK,  karena konsumen tidak mengetahui bahwa ketika terjadi sengketa leasing maka lembaga penyelesaian di  luar  pengadilan  dilakukan  oleh  LAPS.  BPSK  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa konsumen  yang  diamanatkan  oleh  UUPK  tetap  menyelesaiakan  sengketa  leasing  sebagai sengketa  konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Kepmenperindag  No 350/MPP/Kep/12/2001.
Ketika  terjadi  upaya  keberatan  terhadap  putusan  BSPK  dalam  sengketa  leasing  yang diajukan lessor ke pengadilan negeri, putusan BPSK dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa leasing karena dianggap tidak berwenang  mengadili  sengketa  leasing.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Surat Direktorat Jendral standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen pada angka 3 huruf (a) menyebutkan bahwa: “ Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Oleh  karena  itu,  jika  dalam  perjanjian terdapat  klausula  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  apabila  terjadi  sengketa  akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut  seperti  mentaati  undang-undang.”  Dari  Pasal  ini  maka  BPSK  secara  absolut  tidak memiliki  kewenangan  (kompetensi  absolut)  untuk  menyelesaiakan  sengketa  atas  perjanjian tersebut.  BPSK  baru  memiliki  kewenangan  menyelesaian  sengketa  atas  perjanjian  tersebut apabila:
1. Para  pihak  dalam  perjanjian  sepakat  untuk  membatalkan  klausula  bahwa  apabila  terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
2. Setelah  klausula  yang  disebut  di  angka  (1)  dibatalkan,  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak  yang  bersengketa,  para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaiakan  sengketa  tersebut  di BPSK.
Artinya BPSK berwenang mengadili sengketa leasing jika memenuhi kriteria di atas. Jika hal  ini  dikaitkan  dengan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  maka  kewenangan  penyelesaian  sengketa leasing  adalah melalui LAPS, sehingga pertimbangan hakim bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa leasing
Menurut  Pasal  2  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, jika terjadi sengketa leasing maka pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan. Jika tidak tercapai keepakatan penyelesaian  maka  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  menyeleaiakan  sengketa  di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh  LAPS.  LAPS  dimuat  dalam  Daftar  LAPS  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Penyelesaian sengketa melalui LAPS bersifat rahasia.

## Penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat berupa:
1. Mediasi;
2. Ajudikasi;
3. Arbitrase.
Sengketa  leasing  sebagai  sengketa  di  bidang  sektor  jasa  keuangan  juga  diatur  dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan sebagai sengketa konsumen yang penyelesaian sengketanya diselesaikan pada LAPS.  Dari  amanat  UUPK  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan diselesaikan melalui BPSK dan UU OJK yang memuat tentang POJK 23 juga mengamanatkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diselesaiakan melalui LAPS. Hal ini menjadi rancu dalam penyelesaian sengketanya di masyarakat, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukumnya.
Dalam  konteks  UUPK  sengketa  leasing  juga  termasuk  ke  dalam  sengketa  konsumen, walaupun secara tegas dalam UUPK tidak diberikan pengertian tentang sengketa konsumen, dan rujukan dalam ditemui dalam Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini yang memberikan  kewenangan  kepada  BPSK  untuk  menyelesaiakan  sengketa leasing .  UU  OJK dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur tentang Jasa keuangan mengatur  tentang penyelesaian sengketanya. Leasing termasuk sengketa di sektor jasa keuangan. Menurut asas peraturan  perundang-undangan  yaitu Lex  Specialis  Derogat  Generalis yaitu  hukum  yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal yang sama, maka yang berlaku  adalah  yang  khususnya.  Oleh  sebab  itu  sengketa leasing ,  jika  diselesaikan  di  luar pengadilan merupakan kewenangan dari LAPS. Hal ini juga sesuai dengan kedudukan UUPK sebagai  peraturan di  bidang perlindungan konsumen sebagai  peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa Keuangan,
2. Sengketa  leasing  merupakan  sengketa  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  yang  telah mempunyai  aturan  khusus  dalam  penyelesaian  sengketanya  di  luar  pengadilan  melalui LAPS  sebagaimana  yang  diatur  dalam  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

## Saran
Dari pembahasan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
23 POJK  menurut  Pasal  1  angka  (11)  UU  OJK  adalah  “peraturan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  Dewan Komisaris mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.
1. Adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.
2. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu Rohmad, 2008, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang. Ahmadi  Miru,  2013, Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Di  Indonesia , Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
B.N Marbun, 2006, Kamus Hukum Indonesia , Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Bryan  A.  Garner,  2004, Black’s  Law  Dictionary, Eight  Edition,  West  Publishing,  St.  Paul Minnesota.
David  Ougthon  dan  John  Lowry,  1997, Text  Book  on  Consumer  Law ,  Blackstone  Press Limited, London.
Friedman, Lawrence M, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective , Russel Sage Foundation, New York.
Ihromi,  1993, Beberapa  Catatan  Mengenai  Metode  Sengketa  yang  Digunakan  Dalam antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai , Yayasan Obor, Jakarta.
J.C.T. Simorangkir, 1995, Kamus Hukum , Cetakan ke-5, Bumi Aksara, Jakarta. Munir Fuady, 2014, Hukum Tentang Pembiayaan , Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung. Richard  Burton  Simatupang,  2003, Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis ,  Cetakan-2,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2017, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Cetakan ke-5, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan  Perundang-undangan
UUD 1945 KUHPerdata HIR/RBg Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  35/POJK.05/2018  tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha ( Leasing ).

## Jurnal, Website
www.news.detik.com ,  “ Tok!  127  Keputusan  sengketa  Konsumen  Dianulir  MA ”,  4  Oktober 2017, diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 19.00 WIB.