Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PENGHADAP KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK
Oleh: Ratu Chairunissa ratuchrnssa@gmail.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia fajriputra@yahoo.com
Naskah Diterima : 12 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Jurnal  ini  ditulis  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  mengenai kewenangan  Notaris  dalam  hal  melalukan  pengurusan  serta  penahanan sertifikat  hak  atas  tanah  milik  penghadap  yang  dititipkan  kepadanya  dan tanggung  jawab  Notaris  terhadap  penyerahan  sertifikat  hak  atas  tanah  milik penghadap  kepada  pihak  yang  tidak  berhak.  Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  serta  pendekatan  koseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  Notaris  dapat  untuk  menerima  tugas  kepengurusan  dalam  urusan administrasi terkait sertifikat hak atas tanah atas permintaan penghadap dengan mengacu  kepada      Pasal  16  ayat  1  UUJN.  Notaris  dapat  menahan  sertifikat tersebut  jika  terdapat  pembayaran  yang  belum  selesai  sebagai  hak  retensi Notaris.  Notaris  bertanggung  jawab  secara  pidana,  perdata  dan  administrasi terhadap beralihnya sertifikat hak atas tanah milik penghadaap kepada pihak yang tidak berhak tanpa ada nya surat kuasa.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Sertifikat, Penyerahan, Hak.

## Abstract
This journal was written to obtain knowledge about the authority of the Notary in  terms  of  carrying  out  the  management  and  removal  of  the  Land  Rights Certificate  belonging  to  the  plaintiff  entrusted  to  him,  and  the  Notary's responsibility  to  the  land  certificate  of  ownership  of  the  party  who  is  not entitled. This type of research is normative juridical research using a statutory and  conceptual  approach.  The  result  of  this  research  is  that  Notaries  can accept  management  duties  in  administrative  matters  related  to  Land  Rights Certificates at the request of the appeared concerning Article 16 paragraph 1
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
UUJN.  The  Notary  can  hold  the  certificate  if  the  payment  has  not  been completed  as  the  Notary's  retention  rights.  Notaries  are  responsible criminally,  civilly,  and  administratively  for  the  transfer  of  the  Land  Rights Certificate  belonging  to  the  applicant  to  an  unauthorized  party  without  a power of attorney
Keywords: Responsibility, Notary, Certificate, Delivery, Rights
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  prinsip  untuk  menjamin  kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  serta  keadilan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 1 .  Kepastian  hukum  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan masyarakat  khususnya  sektor  pelayanan  jasa  publik  yang  saat  ini  semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini juga berdampak pada Notaris. Notaris merupakan salah satu instrument Negara yang di angkat dan diberhentikan melalui  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 2 . Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga  saat  ini  dirasakan  masih  disegani.  Seorang  Notaris  dianggap  sebagai seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  hukum  dan keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus dapat diandalkan, dipercaya dan memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 3
Disebutkan dalam pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang  lainnya” 4 .  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  memiliki  peran  yang kompleks  karena  berperan  penting  dalam  menghubungkan  antara  kehidupan sosial,  ekonomi  praktikal  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  dunia hukum.  Notaris  sebagai  pejabat  umum (openbaar  ambtenaar) juga
1 Mochtar Kusumaatmadja. Pemantap Cita  Hukum dan Asas-asas  Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang . (Jakarta: Badan Penerbit Iblam,1995), hal 1 2 Budi Untung. 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani . (Yogyakarta: CV.Andi Offset,2015).hal 25
3 Tan Thong Kie. Studi Notariat beberapa mata pelajaran dan serba-serbi praktek Notaris .(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2000) hal 157
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bertanggungjawab membuat bukti tertulis mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 5 .
Bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  bertindak  atas  kewenangan  yang diberikan  pemerintah  juga  harus  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  semua tindakannya  dihadapan  penghadap.  Notaris  harus  bertanggungjawab  atas tindakannya  seumur  hidupnya,  yang  artinya  Notaris  dapat  dituntut  kapan  saja walaupun  telah  purna  jabatan  dari  Notaris 6 .  Pada  prаktiknyа  tidаk  jаrаng ditemukаn Notаris yаng menjаlаnkаn jаbаtаn diluаr ketentuаn yаng telаh diаtur UUJN. Tindakan di luar kewenangan Notaris tersebut tetap harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menjaga perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  bukanlah  yang  mendapatkan  gaji  dari Pemerintah  melainkan  mendapatkan  Honorarium 7 dan  dapat  pula  mendapatkan komisi/upah  dari  jasa  pengurusan 8 .  Notaris  bisa  saja  bertindak  atas  nama penghadap  untuk  mengurus  kepengurusan-kepengurusan  yang  sifatnya administratif  berdasarkan  atas  keinginan  dari  penghadap.  Hal  ini  biasanya merupakan titipan yang diberikan kepada Notaris akibat penghadap yang kurang pengetahuan  mengenai  hukum  atau  tatacara  kepengurusan  yang  bersifat administratif,  atau  keinginan  untuk  dapat  selesai  tanpa  mempersulit  penghadap sehingga  membutuhkan  bantuan  Notaris.  Salah  satunya  adalah  pengecekan sertifikatke Badan Pertanahan Nasional  (selanjutnya disebut BPN). Notaris dalam memproses pengecekan sertifikat kepada BPN dengan membawa bukti akta hak atas tanah tersebut. Sehingga pemilik akta hak atas tanah wajib menitipkan akta hak  atas  tanah  yang  asli  tersebut  kepada  Notaris.  Notaris  yang  telah  menerima titipan maka Notaris akan memberikan suatu bentuk tanda terima berbentuk surat kepada si pemilik sertifikat.
5 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia,  HukumPerjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia . (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006). hal. 261-266.
6 Pasal 1812 dan Pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 36 ayat 1
8 Muhammad  Azmi  Khoirurrijal,et,al. Keabsahan  tindakan  Notaris  menahan  sertifikatmilik  klien dalam hal terjadi kurang bayar komisi jasa pengurusan sertifikat. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 , hal 295
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Surat tanda terima Notaris berisi tandatangan Notaris sebagai penerima sertifikat dan tanda tangan para pihak sebagai penitip sertifikat, selain mengenai batas waktu diatur sesuai dengan kesepakatan antara Notaris dan para pihak. Surat tanda terima Notaris tidak memiliki format dan bentuk yang baku tertentu sehingga dalam hal membuat  surat tanda terima Notaris bebas memilih terkait format dan bentuknya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan profesinya 9 .
Pada  dasarnya  penyimpanan  sertifikat  tidak  dapat  dikatakan  tanpa  suatu  resiko, baik  bagi  Notaris  maupun  bagi  pemilik  sertifikat.  Notaris  dalam  menjalankan kewajibannya  tak  jarang  di  permasalahkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa kepentingannya  dirugikan.  Permasalah  terjadi  apabila  sertifikat  hak  atas  tanah yang  sudah  diserah  terima  kepada  Notaris  diberikan  oleh  Notaris  kepada  pihak yang  tidak  berhak.  Pihak  yang  tidak  berhak  disini  adalah  pihak  yang  tidak memiliki  kaitan  maupun  hubungan  atas  sertifikat  tersebut,  atau  tidak  sesuai dengan nama yang tertera pada surat tanda terima yang sebelumnya dibuat oleh Notaris  maupun  dengan  menggunakan  surat  tanda  terima  namun  tidak  adanya kuasa tertulis di antara mereka.
Kasus  yang  melibatkan  Notaris  menjadi  pihak  Tergugat  dalam  perkara  Notaris yang memberikan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) atas kliennya yang  sebelumnya  dimintakan  jasa  kepengurusan  terhadap  pengecekan  sertifikat tersebut  kepada  orang  yang  bukan  berhak  dapat  dilihat  dalam  perkara  Putusan Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  121/Pid.G/2020/PN.Jmr.  Kasus  ini  dimulai ketika Notaris DA yang dilaporkan karena telah menahan dan SHM Nomor 1248 atas nama  NR oleh  para penghadap yaitu DE dan  JE  sebagai  Penggugat I dan Penggugat  II.  Notaris  DA  sebelumnya  diminta  untuk  melakukan  pengurusan terhadap SHM tersebut dengan pengecekan roya dan keaslian  sertifikat ke BPN dengan bukti surat tanda terima penyerahan sertifikat yang dibuat oleh Notaris DA tertanggal 20 Maret 2020.
Bahwa setelah dilakukan pengecekan sertifikat selesai, maka dengan alasan bahwa para pihak  tidak  dapat  melunasi  biaya  jasa  Notaris  DA,  Notaris  DA  melakukan
9 Kukuh  Leksono  Suminaring  Aditya,et.al. Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Tanda  Terima  Atas Penyerahan Sertpikat Hak Milik , Media Iuris Vol.5 No 2 Juni 2022, hal 292
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
penahanan  atas  SHM  tersebut.  Bahwa  ketika  bulan  April  2020,  para  penggugat diketahui ingin melakukan penjualan terhadap tanah dengan SHM Nomor 1248 tersebut melalui perantara makelar RD sebagai Tergugat I. Pertemuan dilakukan di kantor Notaris DA antara Para Penggugat dengan calon pembeli, namun dalam pertemuan  pertemuan  tersbut  jual  beli  batal  dilaksanakan.  Lalu  pada  bulan Agustus  2020  para  penggugat  ingin  mengambil  dan  menebus  SHM  tersebut kepada  Notaris  DA,  namun  ternyata  SHM  tersebut  telah  diberikan  Notaris  DA kepada RD berdasarkan surat tanda terima sertifikat yang diduga dicuri oleh DA. Pengambilan tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai berita acara serah terima SHM 1248 oleh DA. Atas berpindah tangannya SHM tersebut kepada DA membuat dampak kerugian besar kepada para penggugat. Hal ini dikarenakan DA dengan  itikad  buruk  menggunakan  SHM  tersebut  untuk  dibuatkan  AJB  kepada BH  sebagai pembeli dengan mengaku  sebagai ahli waris Almarhum  NR, yaitu ibu dari para penggugat.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  Jurnal  ini  adalah  penelitian Yuridis  normatif,  yaitu  merupakan  suatu  penelitian  terhadap  kaidah  atau  asas hukum. Metode ini mengacu pada analisis hukum dalam arti law as it is writen in the book , maupun law as it is decide by judge through judicial process 10 . Dengan demikian penelitian ini mempunyai sifat tertutup yaitu hanya terbatas pada hukum positif  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  yurispudensi,  dan  lain-lain 11 .  Data yang  telah  diperoleh  dan  dikumpulkan  dalam  bentuk  bahan  hukum  primer,  dan bahan hukum sekunder. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang hasilnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan  menggambarkan permasalahan  beserta  penyelesaiannya  yang  berkaitan erat dengan penulisan ini.
10 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Cetakan ke- 1, (Jakarta: Kencana,2005). hal 35
11 Iman Jauhari, Metode Penelitian Hukum, (Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, 2008), hal 12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan  Notaris  Dalam  Hal  Melalukan  Pengurusan  Serta Penahanan  Terhadap  Sertifikathak  Atas  Tanahmilik  Penghadap Yang Dititipkan Kepadanya.
Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dituntut untuk memiliki pengetahuan luas dan tanggung jawab yang besar. Notaris memberikan pelayanan kepada  masyarakat  secara  mandiri  dan  tidak  memihak  yang  pengembanannya dihayati  sebagai  semangat  pengabdian  terhadap  sesama  manusia  demi kepentingan  umum 12 .  Notaris  harus  berpegang  teguh  dan  menjunjung  tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Notaris Sebagai pejabat  umum,  hendaklah:”  berjiwa  Pancasila,  taat  kepada  hukum,  sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, berbahasa Indonesia yang baik” 13 . Sehingga perilaku Notaris  di  dalam  ataupun  di  luar  menjalankan  jabatannya  harus  selalu memperhatikan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  yaitu  UUJN  dan  Kode  Etik Notaris.
Notaris dalam jabatanya pada dasarnya memiliki kewenangan atas akta-akta yang dibuat olehnya yang berkaitan dengan pertanahan 14 . Selain memberikan pelayanan hukum,  Notaris  diharapkan  dapat  memberikan  penyuluhan  hukum  sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN khususnya dalam hal pembuatan akta,  sehingga  selain  membuat  akta  autentik  tetapi  Notaris  juga  di  perbolehkan memberikan  pemahaman  mengenai  apa  saja  yang  diperbolehkan  serta  larangan dalam hukum 15 .
Atas dasar kepercayaan antara para pihak dan Notaris biasanya menjadikan para pihak  datang  kepada  Notaris  bertujuan  untuk  mengurus  segala  pekerjaan  yang sifatnya  administratif  disertai  dengan  kesepakatan    atas    biaya    jasa  untuk kepengurusan  tersebut.  Pada  dasarnya  pekerjaan  berada  di  luar  kewenangan
12 Herlien  Budiono.Notaris  dan  Kode  Etiknya.  (Medan:  Upgrading  &  Refreshing  Course  Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007). Hal 3
13 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal.
89 14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1)
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 2
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Notaris namun karena unsur kepercayaan kepada Notaris karena penghadap yang tidak  terbiasa  dengan  proses  administrasi  yang  dianggap  membebani  membuat mereka  mempercayakan  proses  kepengurusan  tersebut  kepada  Notaris  melalui surat kuasa khusus 16 .
Ada  beberapa  alasan  Notaris  memegang  atau  di  titipkan  SertifikatHak  atas tanahyaitu 17 :
1. “Untuk melakukan pengecekan ke BPN
2. Adanya Honorium Notaris yang belum dibayar oleh pihak pembeli dan/atau pihak penjual sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak
3. Developer/pengembang  menitipkan  suatu  sertifikatinduk  untuk  keperluan (pemisahan)  apabila  ada  yang  akan  membeli  tanah  dan  bangunan  yang dibangun oleh pengembang yang bersangkutan.
4. Pihak pembeli belum memenuhi kewajibannya membayar lunas harga tanah yang menjadi objek jual beli”
Penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah oleh Notaris akan menimbulkan suatu peristiwa  terjadinya  perpindahan  bukti  kepemilikan  hak  milik  atas  tanah 18 .
Perpindahan  bukanlah  akibat  dari  terjadinya  peristiwa  jual  beli,  melainkan terhadap  kuasa  untuk  mengurus  kepengurusan-kepengurusan  yang  bersifat administratif  atas  keinginan  dari  penghadap.  Dari  perpindahan  ini  manandakan adanya penguasaan terhadap sertiikat hak milik atas tanah yang berada ditangan Notaris.  Sertifikat  yang  dipegang  oleh  Notaris  sebagai  bentuk  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  melindungi para pihak  yang  berkepentingan di  dalamnya. Sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  16  ayat  1  (UUJN)  bahwa  dalam menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum 19 .
16 Muhammad Azmi Khoirurrijal, et.al. Keabsahan Tindakan Notaris Menahan SertifikatMilik Klien dalam Hal Terjadi Kurang Bayar Komisi Jasa Pengurusan Seripikat , hal 298 17 Baghady Zanjani Al Misbakh,et.al. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Menahan SertifikatDemi Menjaga  Kepentingan  Para  Pihak  Dalam  Pengikatan  Jual  Beli ,  Vol  1  No  003  (2019),  Notary Indonesian, hal 5 18 I Made Dwiki Indra Sukma Budiarsa dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Notaris,Jurnal Kertha Negara Vol.9. No.9 Tahun 2021 hlm 678
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat 1
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pada dasarnya kewenangan untuk menerima titipan sertifikatini tidak diatur baik di  perbolehkan  ataupun  dilarang  di  dalam  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris. Kedudukan  penerimaan  titipan  ini  didasarkan  melalui  kewenangan  Notaris membuat  suatu  akta  autentik  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  sehingga membutuhkan sertifikat hak atas tanah yang pada akhirnya dibutuhkan untuk di periksa oleh Notaris, hal ini sebagaimana diatur d dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UUJN. Tujuan atas penerimaan tugas tersebut oleh Notaris merupakan bentuk  dari  pelaksanaan  efektivitas  serta  efesiensi  dan  prinsip  kehati-hatian Notaris.
Dalam  menerima  sertifikat  tersebut,  berdasarkan  Pasal  1706  KUH  Perdata menentukan bahwa ”Penerima dipercayakan wajib menjaga penyimpanan barang- barang diamankan serta menjaga barang-barang miliknya sendiri”.Artinya Notaris harus  melindungi  barang  seperti  yang  dijelaskan  sebagaimana  yang  ditentukan kedudukan  Notaris  ketika  memperoleh  penyimpanan  sertifikathak  atas  tanah. Selanjutnya  pada  Pasal  1694  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa,  ”pengamanan barang  terjadi,  ketika  seseorang  menerima  objek  orang  lain  dengan  janji  untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam kondisi yang sama”. Melihat dari kewenangan seorang Notaris dalam menyimpan akta, yang diatur di dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  dijelaskan  “Notaris  berwenang  membuat  akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang”.  Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk “membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol  Notaris.”  Artinya,  untuk  menjaga  keautentikan  dari  suatu  akta  dengan melakukan  penyimpanan  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  sehingga  jika  terjadi permasalahan  dikemudian  hari,  maka  dapat  segera  dicek  dan  diketahui  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
cara  mencocokkan  dengan  aslinya.  Jadi  jika  dilihat  dari  uraian  tersebut  diatas, Notaris memiliki wewenang untuk menyimpan suatu minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris.
Namun hal ini berbeda jika melihat dari kasus yang Penulis uraikan sebelumnya, Notaris DA memiliki wewenang untuk melakukan penyimpanan atas SHM dari Para  Penghadap   DE dan JE atas dasar kesepakatan antara  para  penghadap  DE dan  JE  untuk  memberikan  kuasa  kepada  Notaris  DA  dalam  hal  mengurus kepengurusan-kepengurusan  yang  bersifat  administratif  atas  keinginan  dari penghadap, yaitu pengecekan roya dan keaslian SHM Nomor 1248 atas nama NR berdasarkan surat tanda terima penyerahan sertifikat pada Tanggal 20 Maret 2020 tersebut.  Selanjutnya  mengenai  tindakan  Notaris  atas  menahan  sertifikat  milik para  penghadap  merupakan  tindakan retensi.  Tindakan  retensi  sendiri  di  atur  di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (selanjutnya  disebut  KUHD)  yang disebut sebagai hak retensi. Hak Retensi adalah hak yang diberikan kepada orang yang  menjadi  penerima  kuasa  namun  dalam  pembayaran  upah  pemberi  kuasa belum  membayar  lunas  segala  sesuatu  yang  timbul  akibat  pemberian  kuasa tersebut 20 . Dalam Pasal 1812 KUHPerdata tidak disebutkan atas siapa saja yang dapat memiliki hak retensi ini, sehingga setiap orang yang menerima kuasa yang menjadi  perantara  (selanjutnya  disebut  komisioner)  dari  orang  yang  memberi kuasa dapat memiliki hak retensi.
Tindakan Notaris DA atas penahanan sertiikat hak milik para penghadap DE dan JE dikarenakan para penghadap belum melakukan pelunasan adalah perwujudan dari tindakan Notaris sebagai seorang komisioner sesuai dengan apa yang diatur di  dalam  Pasal  76  KUHD  yang  menjelaskan  “komisioner  adalah  seorang  yang menyelenggarakan  perusahaanya  dengan  melakukan-melkukan  perbuatan- perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan  tanggungan  orang  lain  dan  menerima  upahan  atau  provisi  tertentu 21 ”.
Selanjutnya  dalam  larangan  Notaris  yang  tercantum  pada  Pasal  17  UUJN  tidak
20 Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatadata)
21 Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
ada  salah  satu  yang  merujuk  kepada  larangan  Notaris  sebagai  komisioner, sehingga  dapat  dikatakan  tindakan  Notaris  sebagai  komisioner  dapat  dilakukan sepanjang tidak melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

## B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyerahan Sertifikathak Atas Tanahmilik Penghadap Kepada Pihak Yang Tidak Berhak.
Pada  hakekatnya  salah  satu  tujuan  penghadap  datang  kehadapan  Notaris/PPAT adalah  ingin  untuk  melakukan  hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain 22 .
Kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berupa keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,  dipersalahkan  dan  diperkarakan  dan  sebagainya),  fungsi  menerima pembebanan, dan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain 23 . Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum mengacu kepada liability dan responsibility .
Liability sebagai karakter atau menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum 24 . Sedangkan responsibility merupakan  hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan,  kemampuan  dan  kecakapan meliputi  juga  kewajiban  bertanggungjawab  atas  Undang-undang  yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya member ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan.
Dalam  pengertian  dan  penggunaan  praktis,  istilah liability menunjuk  pada pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat  kesalahan  yang dilakukan  oleh  subyek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk  pada pertanggungjawaban politik 25 .
22 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 269.
23 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Edisi  keempat,
(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama). hal 1398
24 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006). hal. 337.
25 ibid
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Mulyosudarmo  membagi  pengertian  pertanggungjawaban  dalam  dua  aspek sebagai berikut:
1. Aspek  internal  yakni  pertanggungjawaban  yang  diwujudkan  dalam  bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain  atau  dengan  perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat 26
Berdasarkan pendapat tentang pertanggungjawaban tersebut maka, terhadap kasus ini  ada  tiga  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  dikenakan  terhadap Notaris/PPAT  yang  melakukan  perbuatan  memberikan  sertifikat  hak  atas  tanah kepada pihak lain yang tidak berhak yaitu:

## 1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  untuk  menentukan  kedudukan  seseorang apakah  ia  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  pidananya  atau  tidak  terhadap tindakan  yang  dilakukan  itu 27 .  Akibat  diberikannya  sertifikat  hak  atas  tanah kepada orang yang bukan berhak, para pihak pemilik  sertifikat akan mengalami kerugian  seperti  adanya  kemungkinan  orang  ketiga  akan  menguasai  atau melakukan  sesuatu  terhadap  tanah  tersebut,  pemilik  tanah  kehilangan  bukti kepemilikan,  pemilik  tidak  dapat  menjual  tanahnya,  serta  adanya  keterbatasan pemilik untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan  kesalahan  jika  pada  waktu  melakukan delict 28 . Sehingga,  seseorang dapat di pidana tergantung pada dua hal yaitu 29 :
26 Suwoto  Mulyosudarmo,  Peralihan  Kekuasaan;  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Pidato Newaksara, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 42.
27 S.R.  Sianturi,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya,  Cet.  IV,  (Jakarta:  Alumni, 1996), hal. 245.
28 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 88.
29 Martiman, Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain  harus  ada  unsur  melawan  hukum,  maka  di  perlukan  adanya  unsur objektif, dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dana tau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, ada unsur subjektif”.
Tuntutan secara pidana kepada Notaris AD dapat dilakukan sepanjang tidak ada alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  perundang-undangan.  Berdasarkan  kasus yang sudah Penulis paparkan sebelumnya Notaris AD yang memberikan sertifikat RD yang padahal ia tidak memiliki sangkut paut sebagai ahli  waris  NR dengan menggunakan  surat  tanda  terima  yang  sebelumnya  dibuat  dan  diberikan  oleh Notaris  AD  kepada  Penghadap  yaitu  DE  dan  JE  tanpa  adanya  surat kuasa.Terhadap kepercayaan Notaris untuk memberikan kepada pihak ketiga perlu di perhatikan, apalagi tanpa adanya surat kuasa namun Notaris tetap memberikan sertifikat hak atas tanah tersebut maka Notaris dapat dianggap tidak dapat menjaga kerahasiaan dan lalai atas jabatannya.
Tanggung jawab pidana Notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan diatur di dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan delik aduan, yang berbunyi “ Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya  atau  pekerjaannya,  baik  yang  sekarang  maupun  yang  dahulu,  ia diwajibkan  menyimpannya,  dihukum  penjara  selama-lamanya  sembilan  bulan atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  9.000,-”.  Menurut  Simons,  ada  beberapa unsur yang menjadi unsur-unsur delik diantaranya yaitu 30 :
1. “Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
3. Melawan hukum (onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).
Melalui  unsur-unsur  delik  ini  jika  dikaitkan  dengan  kasus  tersebut  diatas  maka perbuatan manusia yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh  Notaris DA dan
30 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perbuatan  melawan  hukum  yaitu  dengan  memberikan  sertifikat  hak  atas  tanah penghadap  kepada  pihak  yang  tidak  berhak  tanpa  adanya  surat  kuasa.  Pada dasarnya  orang  yang  Namanya  tercantum  sebagai  pemilik  tanah  dalam  SHM tersebut  haruslah  membuktikan  bahwa  dia  sebagai  pemilik/ahli  waris  dari  akta autentik miliknya.  Untuk dilakukannya kesalahan adanya kesengajaan melakukan kesalahan  di  luar  dari  kewenangan  dan  kewajiban  dalam  jabatannya  menurut ketentuan  yang  berlaku.  Oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab (toerekeningsvatoaar  person) yaitu  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan yang berlaku.

## 2. Pertanggungjawaban Perdata
Tanggung  jawab  hukum  adalah  tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan, kesengajaan  dan  kelalaian  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata  “bahwa  setiap  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya  untuk  mengganti  kerugian  tersebut 31 ”.  Maka  menurut  Pasal  1365 KUHPerdata  tersebut,  pengertian  perbuatan  melanggar  hukum  merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena  kesalahannya menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  perbuatan  hukum  terdiri  atas  3  jenis menurut ilmu hukum yaitu 32 :
a. “Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.”
Kebanyakan  Notaris  menghadapi  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar hukum, karena nama pihak yang mengambil sertifikat tidak tercantum dalam tanda terima,  sehingga  pihak  yang  mengambil  sertifikat  bukanlah  pihak  dalam kesepakatan  penitipan  sertifikat  ( privity  of  contract ).    Mengenai  perbuatan
31 Tan Thong Kie, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, hal.951
32 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
melanggar  hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  unsur-unsurnya meliputi:
a. “Ada perbuatan melawan hukum
b. Ada kesalahan
c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
d. Ada kerugian.”
Pada  kasus  SHM  Nomor  1248  atas  nama  NR  ini,  harusnya  Notaris  DA bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi mengenai sertifikat yang dititipkan kepadanya, namun hal ini terkecuali jika penerima titipan tidak memiliki tanggung jawab  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  dapat  di  kesampingkan  ( force majure ). Namun berbeda kondisi yang mana Notaris DA dapat dikatakan kurang berhati-hati dalam pengembalian sertifikatyang dititipkan kepadanya.  Notaris DA dapat  diajukan  tuntutan  kepada  pengadilan  umum  dalam  perkara  perdata  atas perbuatan  melanggar  hukum (onrechtmatigedaad) karena  menyerahkan  SHM Nomor 1248 atas nama NR milik Penghadap kepada orang yang tidak berhak yaitu RD yang tidak memiliki sangkut paut sebagai ahli waris NR.
Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  khususnya  kelalaian  sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHperdata, “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan,  melainkan  juga  atas  kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan, dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHperdata, “seseorang tidak hanya  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri, melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  orang  yang  menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang yang berada dibawah pengawasannya” 33 .
Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan kekeliruan dan atau kesengajaan Notaris yang merugikan pihak lain dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Notaris bertanggung jawab secara perdata  terhadap  kelalaian  dan  kealpaannya,  sehingga  beralihnya  sertifikat  hak atas tanah milik para penghadap ke tangan pihak yang tidak. Pertanggungjawaban secara  individu  ditujukan  pada  pengembalian  kerugian  keperdataan  para  pihak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dalam  bentuk  sanksi  perdata.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  penggantian  biaya, ganti  rugi  serta  bunga  yang merupakan  sebab  akibat  yang  diterima  Notaris  atas tuntutan  para  penghadap  yang  merasa  dirugikan.  Penggantian  biaya,  ganti  rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara  Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris.

## 3. Pertanggungjawaban Administrasi
Kewenangan Notaris dalam hal menyimpan atau menahan sertfikat hak atas tanah penghadap  tidak  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  UUJN,  sehingga  mengenai pengembalian sertfikat tersebut haruslah sesuai dengan subjek yang ada di dalam Surat  Tanda  Terima  yang  telah  diberikan,  jika  memang  tidak  orang  yang bersangkutan atau merupakan ahli warisnya, maka hendaklah menggunakan suarat kuasa dalam pengambilan sertifikat tersebut.
Terkait  tanggung  gugat  pemerintah  maka  dikenal konsep  kesalahan  pribadi dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi merupakan kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan  atau  nafsunya  dan  kurang  hati-hati  atau  kelalaiannya. Sedangkan kesalahan jabatan terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan hanya berkaitan dengan pelayanan publik 34 .
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa dalam kasus Notaris DA adalah kesalahan  secara  pribadi  yaitu  kurangnya  kehati-hatian  atau  kelalaian  dalam mennjalankan jabatannya. Sehingga perbuatan ini dapat didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf i dan ayat (2), UUJN yaitu Notaris dilarang: “melakukan pekerjaan lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  atau  kepatutan  yang dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  jabatan  Notaris.  Notaris  yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikenai  sanksi berupa:  a.  peringatan  tertulis;  b.  pemberhentian  sementara;  c.  pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.”
34 Phlilipus  M.  Hadjon,  et.al.,  Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance,  (Jakarta:  Universitas Trisakti, 2012), hal. 89-90.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## IV. PENUTUP
Kewenangan  Notaris  untuk  menerima  tugas  kepengurusan  dalam  urusan administrasi terkait sertifikat hak atas tanah terhadap permintaan penghadap pada dasarnya  tidak  diatur  baik  diperbolehkan  ataupun  dilarang  di  dalam  UUJN  dan Kode  Etik  Notaris.  Namun  Notaris  dalam  jabatannya  pada  dasarnya  memiliki kewenangan  atas  akta-akta  yang  dibuat  olehnya  yang  berkaitan  dengan pertanahan. Dengan mengacu kepada  Pasal 16 ayat 1 UUJN dimana Notaris harus memberikan kepastian hukum dan memelindungi para pihak yang berkepentingan di dalamnya, maka atas dasar kepercayaan dan kesepakatan melalui surat kuasa, Notaris dapat melakukan kepengurusan tersebut. Mengenai Notaris yang menahan sertifikat  merupakan  hal  yang  dapat  di  lakukan  Notaris  atas  belum  selesainya pembayaran yang dilakukan oleh penghadap sebagai hak retensi Notaris.
Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi  terhadap kelalaian  dan  kealpaannya,  sehingga  beralihnya  SertifikatHak  atas  tanahmilik penghadaap kepada pihak yang tidak berhak tanpa ada nya surat kuasa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiono,  Herlien. Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia, HukumPerjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia . Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006.
Budiono,  Herlien. Notaris  dan  Kode  Etiknya,  Upgrading  &  Refreshing  Course Nasional , Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , Edisi keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum , cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada. Jauhari,  Iman. Metode  Penelitian  Hukum ,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2008.
Kie, Tan Thong. Studi Notariat beberapa mata pelajaran dan serba-serbi praktek
Notaris , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Pemantap  Cita  Hukum  dan  Asas-asas  Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang . Badan Penerbit Iblam,
Jakarta, 1995.
M.  Hadjon,  Phlilipus.  et.al., Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
Martiman, Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005,  Penelitian  Hukum,  Cetakan  ke-  1,  Kencana,
Jakarta.
Muhammad,  Abdulkadir. Etika  Profesi  Hukum ,  cet.  3,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 2006.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006.
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya , Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996.
Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis
Terhadap Pidato  Newaksara , Jakarta: Gramedia, 1997. Untung, Budi. 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani . CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

## Jurnal
Baghady  Zanjani  Al  Misbakh,  Siti  Hajati  Hoesin,  Pieter  Everhardus  Lamuten, Perlindungan Hukum bagi Notaris yang menahan sertifikatdemi menjaga kepentingan para pihak dalam pengikatan jual beli , Vol 1 No 003 2019, Notary Indonesian.
I Made Dwiki Indra Sukma Budiarsa dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan sertifikat hak milik atas tanah oleh  Notaris Jurnal Kertha Negara Vol.9. No.9 Tahun 2021.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Kukuh Leksono Suminaring Aditya, Valerie Ezra Hutagalung, Julienna Hartono, Indah  Permatasari  Kosuma, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Tanda Terima Atas Penyerahan Sertpikat Hak Milik , Media Iuris Vol.5 No 2 Juni 2022, Universitas Airlangga.
Muhammad  Azmi  Khoirurrijal,  Djumikasih,  Herlindah, Keabsahan  Tindakan Notaris Menahan SertifikatMilik Klien dalam Hal Terjadi Kurang Bayar Komisi  Jasa  Pengurusan  Seripikat,  Jurnal  Hukum  dan  Kenotariatan, Volume 6 Nomor 1 Februari 2022