El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan

## Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn
Mohd Kalam Gamal Akhyar Annisa Purnama Edward

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email:  annisapurnamaed@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  keberadaan  ahli  waris  yang menerima  hibah  dari bibi semasa hidupnya, sehingga  pada saat pembagian warisan  ahli  waris  lainnya  mengganggap  penerima  hibah  tidak  berhak mendapatkan  warisan  lagi.  Aturan  perundang-undangan  Pasal  211  KHI yang  menyatakan  hibah  dari  orangtua  kepada  anak  dapat  diperhitungkan sebagai  warisan.  Namun  dalam  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, majelis hakim telah memutus perkara bahwa ahli  waris  penerima  hibah  berhak  mendapatkan  warisan  lagi.  Subtansi kajian  ini  tentang  kedudukan  penerima  hibah  sebagai  ahli  waris  dalam mendapatkan  harta  warisan  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  serta pertimbangan  hukum  hakim  pada  putusan  Nomor  18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. Metode  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam kajian  ini  serta  mengumpulkan  data  melalui  penelitian  field  research (penelitin lapangan) dan library research (penelitian kepustakan). Dari hasil kajian bahwa si penerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn tidak  terhalang  untuk  mendapatkan  warisan.  Ddalam  pembagian  warisan, perlu  diperhatikan  apakah  ahli  waris  penerima  hibah  berhak  mendapat warisan  lagi  atau  tidak  perlu  mendapatkan  warisan  lagi  karena  hibah  nya sudah  cukup  sebagai  harta  peninggalan.  Ahli  waris  yang  menerima  hibah pada  putusan  Nomor  18/Pdt.G/2018/MS.Ttn  berhak  untuk  memperoleh warisan,  hal  tersebut  dikarenakan  hibah  yang  sudah  didapatkannya  tidak sesuai  dan  masih  kurang  dari  bagian  warisan  yang  seharusnya  dia  terima sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak untuk menerima warisan.
Kata Kunci: Hibah, Warisan, Kedudukan ahli waris

## Pendahuluan
Pelaksanaan hibah sering membawa dampak persengketaan, hal ini seperti yang  terjadi  di  Tapaktuan  tepatnya  di  Gampong  Padang.  dalam  pemberian  hibah dari bibi kepada keponakannya  yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak  keluarga.  Hal  ini  seperti  yang  terjadi,  bibi  tersebut  menghibahkan  harta miliknya  kepada  keponakannya  sebelum  ia  meninggal  dunia.  Bibi  tersebut  sudah
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
menganggap  keponakan  ini  seperti  anak  sendiri,  di  saat  ia  mulai  sakit-sakitan keponakan  tersebut  yang  merawat  dan  menjaganya,  dari  itu  beliau  menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terimakasih karena telah menjaganya.
Penghibahan  dari  bibi  kepada  keponakannya  sesuai  dengan  rukun  dan syarat  hibah,  sehingga  hibah  tersebut  sah.  Namun  setelah  pelaksanaan  hibah tersebut  pihak  saudara  kandung  dari  keponakan  yang  menerima  hibah menyengketakan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap ia juga berhak mendapatkan  bagian  harta  dari  pemberi  hibah.  Sengketa  hibah  waris  tersebut menyebabkan  renggangnya  tali  silaturrahmi  antara  si  penerima  hibah  dengan saudara  kandungnya.  Sengketa  hibah  tersebut  diselesaikan  dengan  mengajukan gugatan  ke  Mahkamah  Syari‟iyah,  di  mana  Mahkamah  Syari‟iyah  adalah pengadilan  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  hibah. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan  sebagai  dasar  dalam  menjatuhkan  putusan  yang  adil bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  yang  mana  dalam  putusan  ini  terdapat kesenjangan  pemberian  hibah  terhadap  ahli  waris.  Berdasarkan  Pasal  211  KHI menyatakan  bahwa  hibah  dari  orangtua  kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup.  Dan  pemberian-pemberian  itu  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan. Menimbang  bahwa  berdasarkan  besaran  bagian  harta  hibah  yang  di  berikan  bibi kepada Tergugat hanya 1/3 hartanya yang sah, sedangkan 2/3 lagi sah sebagai harta warisan  yang  harus  dibagikan  kepada  ahli  waris  lainnya.  Menimbang,  bahwa  apa saja  yang  telah  lahir  sesudah  dinyatakan  sah  hibah  tersebut  1/3  dan  2/3  lagi  sah sebagai  harta  warisan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 dan Buku  Tanah  Nomor  72  tanggal  11  Januari  1995  atas  nama  Tergugat  1  (terkait dengan  objek  sengketa  tersebut)  tidak  dapat  dipertahankan  dan  tidak  punya kekuatan  hukum  karena  tidak  sesuai  lagi.  Menimbang  bahwa  besaran  bagian masing-masing  ahli  waris,  berdasarkan  pasal  176  kompilasi  hukum  Islam  di Indonesia  yang  berbuunyi:  anak  perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat separoh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki- laki  adalah  2:1  dengan  anak  perempuan.  Menimbang,  bahwa  terhadap  angka  17 Petitum gugatan mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta ( uitvoerbaar bij voorrad ) meskipun tergugat, turut tergugat I turut tergugat II melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa,  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah memberikan  petunjuk  untuk  menjadi  pedoman  melalui  beberapa  surat  edaran antara  lain  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  Tanggal  21  juli  2000  SEMA  Nomor  4 Tahun  2001  Tanggal  20  Agustus  2001,  yang  pada  prinsipnya  pengadilan  tidak menjatuhkan  putusan  serta-merta  guna  menghindari  resiko  yang  sangat  sulit  yang mungkin  timbul  kelak.  Apalagi  dalam  kasus  ini  syarat-syarat  penjatuhan  itu  tidak
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
terpenuhi. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa  permintaan  penggugat  Konvensi  tentang  penjatuhan  putusan  serta-merta ( uitvoerbarr bij voorraad). Kajian ini menarik dikaji terkait Kedudukan Ahli Waris Sebagai  Penerima  Hibah  serta  membuat  analisa  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Syari‟iyah Tapaktuan Nomor   18/pdt/G.2018/MS.Ttn

## Tinjauan  Terhadap  Hibah  dan  Warisan  Berdasarkan  Hukum  yang  Berlaku
Di Indonesia

## Terminologi Hibah
Hibah merupakan kata benda (mashdar) dari kata kerja wahaba yang berarti pemberian  yang  tidak  ada  gantinya.  Hibah  menurut  istilah  merupakan  akad  yang berimplikasi  kepada  kepemilikan  tanpa  ada  ganti  pada  waktu  masih  hidup,  serta bersifat  sukarela.  Suatu  pemberian  yang  diberikan  kepada  orang  lain  yang memerlukan  dan  diniatkan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  disebut  dengan shadaqah, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut hadiah, apabila tidak maka disebut sebagai hibah. Sedangkan hibah ialah pemberian harta yang dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras disebut dengan ‘aṭiyyāh . 1
Sedangkan  pengertian  hibah  menurut  bahasa  berasal  dari  bahasa  arab al- hibah yang  berarti  pemberian  atau  hadiah.  Kemudian  kata  hibah  dipakai  dengan maksud  memberikan  kepada  orang  lain  baik  berupa  harta  ataupun  bukan.  Secara terminologi  (syara‟)  jumhur  ulama  mendefinisikan  hibah  ialah  akad  yang mengakibatkan  pemilikin  harta  tanpa  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. 2
Dari definisi di atas dapat diambil pengertian hibah adalah suatu akad yang berisi  pemberian  harta  kepada  orang  lain  tanpa  imbalan.  Antara  lain  tujuan  hibah ini  ialah  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah,  di  mana  orang  yamg  diberi  bebas menggunakan  harta  tersebut.  Sedangkan  apabila  seseorang  memberikan  hartanya kepada  orang  lain  untuk  dimanfaatkan  tetapi  tidak  sebagai  hak  milik  maka  itu disebut sebagai ‘āriyah (pinjaman). Adapun suatu pemberian disertai imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli. 3
Dalam hukum  perdata pengertian hibah dapat  dilihat pada Pasal  1666  BW yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah sewaktu  hidupnya  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,
1 Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama  RI, Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia, (Jakarta:  Badan  Litbang  dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 317.
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, hlm. 159
3 Ibid, hlm. 159.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan itu. 4
Dalam  hukum  adat  yang  dimaksud  dengan  hibah  ialah  harta  kekayaan seseorang yang dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Hibah itu  sering  terjadi  pada  saat  anak-anaknya  mulai  berdiri  sendiri  atau  mulai membentuk  keluarganya  sendiri.  Tujuan  dilakukannya  hibah  dalam  hukum  adat adalah  untuk  menghindari  permasalahan  yang  mungkin  akan  terjadi  di  antara anggota  keluarga.  Hibah  tersebut  juga  dapat  dilakukan  karena  adanya  pemberi hibah  yang  sangat  sayang  kepada  anak  angkatnya  serta  kurangnya  pemahaman terhadap hukum Islam sehingga ia menghibahkan seluruh harta kekayaannya. 5
Dalam  prakteknya  hibah  akan  sempurna  apabila  rukun  dan  syaratnya terpenuhi, rukun hibah menurut hukum Islam  sebagai berikut:
a. Adanya orang yang menghibahkan
b. Adanya penerima hibah
c. Adanya objek yang akan dihibahkan
d. Adanya ijab dan qabul 6
Selain  dari  pada  rukun  hibah  maka  juga  diperlukan  syarat-syarat    hibah. Syarat-syarat hibah mencakup tiga unsur, yaitu pemberi hibah penerima hibah dan barang yang dihibahkan. Untuk setiap unsur memiliki syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Syarat pemberi hibah:
1) Pemilik harta
2) Memiliki hak  mutlak atas harta yang dihibahkan (bukan milik orang lain  atau barang curian)
3) Baligh (karena perbuatan anak kecil belum bisa dihukumi/naqish/ahliyah
4) Atas  kehendak  sendiri  bukan  paksaan.  Sebab,  hibah  adalah  akad yang salah satu syaratnya adalah keridhaan.
b. Syarat penerima hibah:
Harus hadir saat pelaksanaan akad hibah. Jika penerima hibah ini tidak ada  sama  sekali  atau  ada  tapi  samar-samar,  seperti  janin  yang  masih didalam  rahim,    maka  akadnya  batal.  Jika  penerima  hibahnya  anak  kecil yang belum baligh atau orang gila, maka wali atau orang yang mengurusnya menjadi wakil walaupun orang itu bukan kerabatnya.
c. Syarat barang yang dihibahkan:
1) Harus ada dengan  nyata
2) Memiliki nilai
4 Tim  Redaksi  Bip, 3  Kitab  Undang-Undang  KUHPer-KUHP-KUHAP  beserta penjelasannya , (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 464.
5 Tamikiran  S  dalam  Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.
6 Asriadi  Zainuddin,  “Perbandingan  Hibah  Menurut  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam”, Al-Himayah, Vol. 1 No.1, Maret 2017, hlm. 99.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
3) Barang  yang  bisa  dimiliki.  Kepemilikannya  bisa  berpindah  dari seseorang  kepada  yang  lainnya.  Tidak  sah  hibah  jika  barang  yang dihibahkan berupa air disungai, ikan dilaut, burung dilangit.
4) Bukan barang yang menyatu dengan barang yang lain milik pemberi hibah,  seperti  hibah  tanaman,  pepohonan  dan  bangunan  tanpa menghibahkan  tanahnya.  Ketika  hibah  dilaksanakan,  maka  barang tersebut  harus  dipisahkan  dari  barang  untuk  kemudian  jadi  milik pemberi hibah.
5) Milik  pribadi  bukan  milik  bersama  karena  pindahnya  kepemilikan tidak sah kecuali atas milik pribadi  yang terpisah dari  barang milik bersama seperti dalam proses menggadai.
Para  ulama  fiqh sepakat  bahwa  hukum  hibah  itu  sunnah,  hal  ini  didasari oleh nash al-Qur‟an dan hadis Nabi.
a. Dalil al-Qur‟an
1) QS. an-Nisa ayat 4 َهْبِط نِإَف ۚ ًةَهْحِو َّهٍِتبَقُدَص َءآَسِّىنااُُتاَء ََ
بًئْي ِرَّم بًئْيِىٌَ ُي ُُْهَكَفبًسْفَو ًُْىِّم ٍءْيَش  ْهَع ْمُكَن Artinya : berikanlah  maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian,  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  sebagai  makanan  yang sedap lagi baik akibatnya (QS:4/4).
2) QS. al-Baqarah ayat 177
ِف ََ َهْيِنِءآَّسنا ََ ِمْيِبَّسنا َهْبا ََ هْيِكبَسَمْنا ََ َّمبَتَيْنا ََ َّب ْرُقْنا ََِِذ ًِِّبُح َّهَع َلبَمْنا َّتاَء ََ .... ِةبَق ِّرنا ّ Artinya: memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,  orang-orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya ...(QS:2/177). 7
Dalam Al-Qur‟an dan Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah  memberikan  harta  kepada  orang  lain  yang  betul-betul  membutuhkannya. 8
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
b. Dalil Hadis
Allah telah mensyari‟atkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan  ikatan  cinta  antar  manusia.  Abu  Hurairah  ra.  Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda “saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian  akan  saling  mencintai ”. Nabi  saw.  Biasa  menerima  hadiah  dan
7 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, hlm. 159.
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. 9

## c. KHI
Di  dalam  KHI  juga  terdapat  dasar-dasar  hukum  yang  mengatur  hibah antara lain sebagai berikut:
1) Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang- kurangnya  21  tahun  dapat  menghibahkan  1/3  harta  dari  harta  yang dimilikinya.
2) Pasal  211  menyatakan  bahwa  hibah  dari  orangtua  kepada  anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3) Pasal  212  menyatakan  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali kecuali hibah orangtua kepada anak.
4) Pasal  213  menyatakan  bahwa  pemberian  hibah  dari  pemberi  hibah yang sudah mendekati ajal.
5) Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing. 10
d. KUHPerdata
Dasar  hukum  yang  dipakai  dalam  melaksanakan  hibah  menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut.
1) Pasal  1666  berisi  menyatakan  bahwa  penghibahan  adalah  suatu persetujuan  menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma-cuma,  tanpa dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan  seseorang  yang menerima  penyerahan  barang  itu.  Undang-undang  hanya  mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
2) Pasal  1667  menyatakan  bahwa  penghibahan  hanya  boleh  dilakukan terhadap  barang-barang  yang  sudah  ada  pada  saat  penghibahan  itu terjadi.  Jika  hibah  itu  mencakup  barang-barang  yang  belum  ada, maka  penghibahan  batal  sekedar  mengenai  barang-barang  yang belum ada.
3) Pasal  1668  menyatakan  bahwa  penghibah  tidak  boleh  menjanjikan bahwa  ia  tetap  berkuasa  untuk  menggunakan  hak  miliknya  atas barang  yang  dihibahkan  itu,  penghibahan  demikian  sekedar mengenai barang itu dipandang tidak sah.
4) Pasal  1669  menyatakan  bahwa  penghibah  boleh  memperjanjikan bahwa  ia  tetap  berhak  menikmati  atau  memungut  hasil  barang bergerak  atau  barang  tak  bergerak,  yang  dihibahkan  atau menggunakan  hak  itu  untuk  keperluan  orang  lain,  dalam  hal demikian  harus  diperhatikan  ketentuan-ketentua  Bab  X  buku  kedua kitab Undang-undang ini.
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jil 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 500.
10 Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet.8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 387.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
5) Pasal 1670 menyatakan bahwa, suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan  dengan  membuat  syarat  bahwa  penerima  hibah  akan melunasi  utang  atau  beban-beban  lain  di  samping  apa  yang dinyatakan  dalam  akta  hibah  itu  sendiri  atau  dalam  daftar dilampirkan.
6) Pasal  1671  menyatakan  bahwa  penghibah  boleh  memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara  barang  yang  dihibahkan.  Jika  ia  meninggal  dunia  sebelum menggunakan  uang  itu,  maka  barang  dan  uang  itu  tetap  menjadi milik penerima hibah.
7) Pasal  1672  menyatakan  bahwa  penghibah  boleh  member  syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang  yang  diberi  hibah  atau  ahli  warisnya  meninggal  dunia  lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri. 11
Terkait hibah untuk ahli waris, sebagian besar ulama sepakat dibolehkannya hibah  kepada  ahli  waris,  sebagaimana  dalam  kitab  bidayatul  mujtahid.  Menurut para  jumhur  ulama,  bahwa  boleh  hukumnya  secara  ijma‟  bagi  seseorang  untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya  disaat  dia  dalam  keadaan  sehat.  Maka  sekiranya  hibah  itu  lebih utama diberikan kepada anak-anaknya dibanding kepada orang lain.
Muhammad  bin  Hasan  dan  beberapa  pengikut  Abu  Hanifah  mengatakan bahwa  menyumbangkan  seluruh  harta  tidak  diperbolehkan,  walaupun  didalamnya mengandung  kebaikan.  Jika  ada  yang  melakukannya,  maka  orang  tersebut dianggap bodoh serta harus dicegah perbuatannya.
Masalah tersebut di taḥqῑq oleh penulis kitab Rauḍah Naḍῑyah . Ia menulis: “Jika orang itu mampu bersabar atas kemiskinan, maka ia boleh menyumbangkan hartanya  sebanyak  mungkin  atau  bahkan  seluruhnya.  Tetapi  jika  kemudian  justru membuatnya  meminta-minta  dan  menyusahkan  orang  lain,  maka  ia  tidak diperbolehkan  untuk  menyumbangkan  seluruh  harta  atau  bahkan  sebagian  besar hartanya”.  Pendapat  tersebut  adalah  pendapat  yang  mencakup  hadis-hadis  yang menyatakan  tidak  boleh  menyumbangkan  harta  lebih  dari  1/3  dengan  dalil-dalil yang membolehkannya. 12

## Konsep Warisan
Pewarisan  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  pewaris, baik berupa harta (uang) atau hal lainnya, seperti persangkutan utang piutang, baik utang  piutang  tersebut  berkaitan  dengan  pokok  hartanya  (seperti  harta  yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus  ditunaikan  (misalnya  pembayaran  kredit  atau  mahar  yang  belum  diberikan
11 Tim Redaksi Bip, 3 Kitab Undang-Undang Hukum , hlm. 465.
12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jil 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm 504.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
kepada istrinya). Sehingga pada prinsipnya, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. 13
Pengertian dari waris secara umum adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada  orang-orang  yang  masih  hidup  (ahli  waris)  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  yang  menjadi  syarat-syarat  waris  berupa  pewaris  (yang  wafat)  dan  ahli waris (yang hidup), harta warisan, serta tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan.  Harta  yang  diwariskan  merupakan  perkara  yang  harus  ada  karena  harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. 14
Menurut Hukum Islam, ahli waris dikelompokkan sebagai berikut:
a. Ahli Waris Sababiyah
Ahli  waris  sababiyah  adalah  ahli  waris  yang  berhak  menerima  bagian harta  warisan  karena  adanya  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris. Sehingga  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  ahli  waris  sababiyah terbatas pada suami dan istri saja.
b. Ahli Waris Nasabiyah
Ahli waris nasabiyah adalah ahli ahli waris yang berhak menerima harta warisan  karena  adanya  hubungan  nasab  (darah/keturunan).  Ahli  waris nasabiyah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
1) Ahli waris keturunan dari pewaris menurut garis keturunan lurus ke bawah.
2) Ahli waris yang menurunkan pewaris menurut garis keturunan lurus ke atas.
3) Ahli  waris  yang  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  pewaris menurut garis keturunan menyamping.
c. Ahli Waris Laki-laki Yang termasuk kedalam ahli waris laki-laki adalah:
1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3) Ayah.
4) Kakek dan seterusnya ke atas.
5) Saudara laki-laki kandung.
6) Saudara laki-laki seayah.
7) Saudara laki-laki seibu.
8) Kemenakan  laki-laki  kandung  (anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
9) Kemenakan  laki-laki  seayah  (anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
13 Ibid, hlm. 33.
14 Muhammad  Thaha, Hukum  Waris  Pembagian  Warisan  Berdasarkan  Syariat  Islam , (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm.9.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
12) Saudara  sepupu  laki-laki  kandung  (anak  laki-laki  paman  kandung) dan  seterusnya  ke  bawah  dari  garis  laki-laki  termasuk  di  dalamnya anak  paman  ayah,  anak  paman  kakek  dan  seterusnya  dan  anak keturunannya dari garis laki-laki.
13) Saudara  sepupu  laki-laki  seayah  (anak  laki-laki  paman  seayah)  dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman  ayah,  anak  paman  kakek  dan  seterusnya  dan  anak keturunannya dari garis laki-laki.
14) Suami.
15) Laki-laki yang memerdekakan budak.
d. Ahli Waris Perempuan Yang termasuk kedalam ahli waris perempuan adalah
1) Anak perempuan.
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3) Ibu.
4) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya dari garis perempuan.
5) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya dari garis laki-laki.
6) Saudara perempuan kandung.
7) Saudara perempuan seayah.
8) Saudara perempuan seibu.
9) Istri.
10) Orang yang memerdekakan budak.
e. Ahli Waris Aṡhābul Furūḍ
Ahli  waris  aṡhābul  furudl  atau  disebut  juga  dengan  ahli  waris żawil  furūḍ merupakan ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditentukan bagian- bagiannya secara limitatif.
f. Ahli Waris „Ashabah
Ahli  waris  'ashabah  merupakan  ahli  waris  yang  akan  menerima  seluruh harta  warisan  jika  tidak  ada  ahli  waris  dzawil  furudl  sama  sekali.  Jika  ada  ahli waris żawil furūḍ, „ashabah akan mendapatkan sisanya.
g. Ahli Waris Żawil Arḥām
Ahli waris żawil arḥām adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan  pewaris,  tetapi  tidak  termasuk  ke  dalam  golongan  ahli  waris żawil  furūḍ dan „ashabah.
Ahli waris yang termasuk dalam ahli waris żawil arḥām adalah:
1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
2) Kemenakan  laki-laki  atau  perempuan  yang  merupakan  anak  dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
3) Kemenakan  perempuan  yang  merupakan  anak  dari  saudara  laki-laki kandung atau seayah.
4) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah).
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
5) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu).
6) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).
7) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
8) Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu).
9) Nenek buyut (ibunya kakek).
10) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman).
11) Kemenakan  dari  saudara  laki-laki  seibu  (anak-anak  dari  saudara  laki- laki seibu). 15
Tinjauan  Terhadap  Kedudukan  Ahli  Waris  Penerima  Hibah  Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/ Ms.Ttn.

## Gambaran Umum Mahkamah Syariah Tapaktuan
Gedung  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  beralamat  di  Jalan  T.  Ben Mahmud  Desa  Air  Berudang  Kecamatan  Tapaktuan,  Kabupaten  Aceh  Selatan, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.
Kondisi Geografis :
1. Koordinat gedung kantor: 3.271116,97.165781
2. Batas-batas gedung kantor -Utara: Jl. T. Ben Mahmud
-Selatan: Rumah
-Timur: Musholla
-Barat: Laut
3. Ketinggian Daerah berada pada 0-25 meter diatas permukaan laut
4. Kota Tapaktuan beriklim tropis basah
Kondisi  Demografis :
Mayoritas penduduk Kota Tapaktuan adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Kluet,  suku  Batak,  dan  suku  Jawa.  Bahasa  Aneuk  Jamee  dan  bahasa  Aceh digunakan  oleh  masyarakat  Kota  Tapaktuan,  namun  bahasa  Indonesia  tetap menjadi  bahasa  ibu,  sebagai  bahasa  bisnis,  Sekolah,  Pemerintah,  Universitas,  dan Kantor.  Agama  Islam  adalah  Agama  mayoritas  masyarakat  Tapaktuan  dan  rakyat Aceh umumnya.
Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  sebagai  salah  satu  instansi  yang melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:
1. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
15 Suryati, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm.79.
4. Kepres  Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Syar‟iyah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  KMA/070/SK/X/2004 tanggal  06  Oktober  2004  tentang  pelimpahan  sebagian  Kewenangan dari Peradilan Umum Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun  2002 tentang Peradilan Syai‟at Islam
7. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  tahun  2002 tentang Peradilan Syari‟at Islam
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006  Tentang Pemerintahan Aceh
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah Syar‟iyah adalah lembaga Peradilan Syari‟at Islam di Nanggroe Aceh  Darussalam  sebagai  pengembangan  dari  Peradilan  Agama  yang  diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor  18  tahun  2001,  Kepres  Nomor  11  tahun  2003  dan  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  tahun  2002.  Adapun  tugas  pokok  dan fungsi Mahkamah Syar‟iyah sebagai berikut.
1. Bidang Yudisial
a. Kekuasaan  dan  Kewenangan  Mahkamah  Syar‟iyah  dan  Mahkamah Syar‟iyah  Provinsi  adalah  kekuasaan  dan  kewenangan  Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan  lain  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  dalam bidang ibadah dan syari‟at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.
b. Dalam  melaksanakan  amanat  dari  Pasal  25  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2001  dan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam    Nomor 10  tahun  2002  telah  memberikan  kewenangan  terhadap  Mahkamah Syar‟iyah  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara pada tingkat pertama.
Kekuasaan  dan  kewenangan  tersebut  akan  dilaksanakan  secara  bertahap sesuai  dengan  kemampuan  kompetensi  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia dalam  kerangaka  sistem  Peradilan  Nasional.  Dan  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat.

## Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Kedudukan  Penerima  Hibah  dalam Mendapatkan Warisan
Penghibahan  dilakukan  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  hibah,  sehingga hibah  tersebut  sah.  Namun  setelah  bibi  tersebut  meninggal  dunia,  pihak  saudara kandung  dari  keponakan  yang  menerima  hibah  menyengketakan  hibah  tersebut, karena  pihak  saudara  menganggap  ia  juga  berhak  mendapatkan  bagian  harta  dari pemberi  hibah.  Sengketa  hibah  waris  tersebut  menyebabkan  renggangnya  tali silaturrahmi antara si penerima hibah dengan saudara kandungnya. Sengketa hibah tersebut  diselesaikan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Syar‟iyah,  di
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
mana  Mahkamah  Syar‟iyah  adalah  pengadilan  yang  berwenang  untuk  memeriksa dan  mengadili  sengketa  hibah.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Syari‟ah  Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn,  menyatakan  bahwa  hibah  tersebut  sah  sepertiga  dan  dua pertiga  lagi  sah  sebagai  harta  warisan  yang  harus  dibagikan  kepada  ahli  waris lainnya.  Berdasarkan  Pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  pemberian  hibah  dari orangtua  kepada  anak  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  KUHPerdata  juga turut  mengatur  tentang  perhitungan  hibah  sebagai  warisan,  pada  Pasal  924 dinyatakan  bahwa  segala  hibah  antara  yang  masih  hidup,  sekali-kali  tidak  boleh dikurangi,  melainkan  apabila  ternyata,  bahwa  segala  barang-barang  yang  telah diwasiatkan,  tak  cukup  guna  menjamin  bagian  mutlak  dalam  suatu  warisan. Apabila  kendati  itu  masihlah  harus  dilakukan  pengurangan  terhadap  hibah-hibah antara  yang  masih  hidup,  maka  pengurangan  ini  harus  dilakukan  mulai  dengan hibah  yang  terkemudian,  lalu  dari  ini  ke  hibah  yang  lebih  tua  dan  demikian selanjutnya.
Sehubungan  dengan  tindakan  Rasulullah  SAW.,  Asy-Sya'bi  meriwayatkan bahwa  Nu'man  bin  Basyir  berkata,  bapakku  telah  memberikan  suatu  pemberian kepadaku. Lalu ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepadanya, datanglah kepada Rasulullah SAW, dan jadikanlah beliau sebagai saksi. Dia pun datang kepada Nabi SAW, dan menceritakan cerita itu kepadanya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan  suatu  pemberian  kepada  Nu'man.  Dan  Amrah  memintaku  agar menjadikanmu  sebagai  saksi  atas  hal  itu.  Beliau  berkata,  “apakah  kamu  memiliki anak selainnya ?. Dia berkata, ya. Beliau berkata, dan semuanya kamu beri sesuatu yang sama dengan apa yang kamu beri kepada Nu'man?. Dia berkata, tidak. Beliau berkata, ini bentuk kezaliman”. 16
Mujahid  menyebutkan  bahwa  Nabi  SAW  bersabda,  "sesungguhnya  hak mereka atasmu adalah agar kamu berlaku adil antara mereka, sebagaimana hakmu atas mereka adalah agar mereka berbakti kepadamu."
Ibnu  Qayim  berkata  hadis  ini  merupakan  suatu  perincian  keadilan  yang diperintahkan  Allah  SWT.  dalam  kitab-Nya,  yang  mana  langit  dan  bumi  tercipta, dan  yang  di  atas  nya  syari'at  ditegakkan.  Hadis  ini  lebih  sesuai  dengan  Al-Qur'an daripada semua qiyas  yang  ada di  atas  bumi. Dan hadis  ini memberikan  petunjuk yang  sangat  jelas  yang  mana  "setiap  orang  lebih  berhak  atas  hartanya  daripada anaknya  dan  seluruh  manusia",  yang  petunjuknya  samar.  Ketika  dikatakan  bahwa dia  lebih  berhak  atas  hartanya,  itu  berarti  dia  boleh  melakukan  tindakan  apa  saja terhadap  hartanya  sesuai  kehendaknya.  Dan  petunjuk  yang  samar  ini  diqiyaskan pada  pemberian  harta  kepada  orang  asing.  Ulama  mazhab  Hanafi,  Syafi'i,  Maliki, dan  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  menyetarakan  anak-anak  adalah  hal  yang dianjurkan, dan pengutamaan sebagian dari mereka di makruhkan. 17
Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang boleh  diberikan  hanya  sepertiga  dari  harta  yang  dimiliki  sebagaimana  yang  telah
16 Ibid, hlm. 506.
17 Ibid, hlm. 507.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
diatur dalam pasal 210 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Menurut  perspektif  fiqih  Islam,  KHI,  dan  KUHPerdata,  adalah  bahwa  si penerima  hibah  tidak  terhalang  untuk  mendapatkan  warisan.  Hanya  saja  dalam pembagian  warisan  perlu  diperhatikan  apakah  ahli  waris  penerima  hibah  berhak menerima  harta  warisan  lagi  atau  tidak  perlu  menerima  harta  warisan  lagi . 18
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan si penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor  18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn.  ahli  waris  penerima  hibah  berhak  mendapatkan warisan,  karena  hibah  yang  diterimanya  kurang  dari  bagian  warisan  yang seharusnya  dia  dapatkan  sebagai  ahli  waris,  sehingga  setelah  menerima  hibah  dia juga berhak mendapatkan warisan.

## Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn.
Majelis  Hakim  yang  mengadili  perkara  Nomor  18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn dalam  pertimbangan  hukum  menyatakan  bahwa  proses  dikeluarkan  Akta  hibah Nomor  20/2012,  bertanggal  27  April  2012  tersebut  dibuat  dihadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut ketentuan hukum Islam adalah cacat formil karena  hibah  tersebut  sudah  melebihi  1/3  dari  keseluruhan  harta  hak  milik Penghibah. Akta hibah tersebut lahir tanpa diketahui oleh para ahli waris pemberi hibah,  yang  dimana  seharusnya  diperlukan  persetujuan  dari  para  ahli  waris  si pemberi  hibah  agar  dapat  melindungi  hak-hak  keperdataan  ahli  waris  lainnya. Proses pembuatan akta hibah tersebut telah melanggar pasal 210 Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  “orang  yang  sudah  berumur sekurang-kurangnya  21  Tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan  dapat menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki”.
Menurut  fakta  yang  Para  Penggugat  temui  pada  buku  tanah  atau  berupa Sertifikat  Nomor  Hak  Milik  No.  72  bertanggal  11  Januari  1995  atas  nama pemegang hak  yaitu si pemberi hibah dan Sertifikat tersebut sedang diproses oleh Tergugat  untuk  membalik  nama  atas  nama  Tergugat  melalui  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Aceh  Selatan  selaku  Turut  Tergugat  II.  Dalam  hal  ini perbuatan  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  II  adalah  perbuatan  melawan  hukum (onrechmatige daad).
Oleh  karena  tindakan  Tergugat,  Turut  Tergugat  I  dan  Turut  Tergugat  II yang telah mengalihkan obyek tanah terperkara atau obyek tanah yang difaraidhkan atas  nama  Tergugat,  secara  hukum  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan tidak  dibenarkan  oleh  ketentuan  hukum  dan  sangat  bertentangan  dengan  hukum kebiasaan serta adat istiadat.
18 Umar  Haris  Sanjaya, Kedudukan  Ahli  Waris  yang  Penerima  Hibah  dari  Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. hlm. 231.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
Tergugat  juga  memberikan  jawaban  sangkalan  terhadap  gugatan  yang menyatakan  bahwa  berdasarkan  Buku  Tanah  Hak  Milik  No.  72  bertanggal  11 Januari  1995  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Aceh Selatan tidak benar. Sedangkan buku tanah hak milik Tergugat adalah Nr. 27/1982 tanggal  25  Februari  1982  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Aceh Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 72/82.
Selanjutnya,  PPAT  yaitu  Camat  Kecamatan  Tapaktuan  Kabupaten  Aceh Selatan  dalam  kesaksiannya  menyebutkan    bahwa  pelaksanaan  proses  balik  nama terhadap  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  72  tanggal  11  Januari  1995  atas  nama Penghibah,  adalah  berdasarkan  Akta  Hibah  No:  20/2012  tanggal  27  April  2012 yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  yaitu  Camat  Tapaktuan  selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan  adanya Penerima hibah dan Penghibah  yang masih hidup  pada saat itu, dan turut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yang sah, yaitu Keuchik Gampong Padang dan kepala lorong Gampong Padang yang turut menanda tangani akta hibah tersebut. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995  atas  nama  Penghibah  dengan  demikian  membuktikan  tanah  objek  perkara adalah  hak  dari  Penghibah  semasa  hidupnya  telah  dihibahkan  kepada  Tergugat berdasarkan  Akta  Hibah  Nomor  20/2012  tanggal  27  April  2012  yang  dibuat dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  di  Kecamatan  Tapaktuan  adalah sah  dan  berkekuatan  hukum  dan  patut  dipertahankan,  karena  diterbitkan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  pertimbangan  diatas  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  yang dibenarkan sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta benda penghibah, maka oleh karena  itu  Majelis  Hakim  tidak  membatalkan  hibah  tersebut  secara  keseluruhan, akan tetapi hanya 2/3 dari harta yang dihibahkan penghibah menjadi harta warisan. Mengenai  besaran  masing-masing  ahli  waris  berdasarkan  pasal  176  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat  separoh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka  bersama-sama mendapat  dua  pertiga  bagian  dan  apabila  anak  perempuan  bersama  dengan  anak laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan  anak perempuan.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan  dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn
Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  Nomor  18/Pdt.G/2018/MS-Ttn  pada  tanggal  11  Januari  2018 dengan amar putusan sebagai berikut.
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi para Tergugat Seluruhnya Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan para  Penggugat sebagian.
2. Menetapkan  penghibah  telah  meninggal  dunia  pada  hari  senin,  tanggal  30 Oktober  2014.  Dengan  meninggalkan  ahli  waris  pengganti  yaitu  para Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan  sah  hibah  1/3  (sepertiga  harta)  dan  membatalkan  hibah  2/3 (dua pertiga) harta yang dihibahkan kepada Tergugat oleh Pemberi hibah.
4. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) tanah sebagai harta warisan dari penghibah di Kelurahan  Padang  Kec.  Tapaktuan  Kab.  Aceh  Selatan,  dengan  batas-batas sebagai berikut:
Utara  : Berbatas dengan parit dan Jalan setapak Timur  : Berbatas dengan tanah rumah
Barat  : Berbatas dengan Ruko Selatan : Berbatas dengan Jalan Sudirman
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah:
a. Tergugat 1/6 bagian
b. Penggugat I 2/6 bagian
c. Penggugat II 1/6 bagian
d. Penggugat III 2/6 bagian
6. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  2/3  harta  warisan  kepada  ahli waris pengganti secara natura apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual dimuka  umum  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  hasilnya  diserahkan kepada ahli waris pengganti.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut sesuai dengan bagian yang tercantum.
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.971.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng.
Pertimbangan  dan  amar  putusan  hakim  tersebut  diatas  berdasarkan penilaian  hakim  terhadap  alat  bukti  dan  saksi-saksi  telah  sesuai  menurut  Hukum Acara Perdata. Hakim yang mengadili perkara tersebut pada Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan  telah  tepat  dan  benar  dalam  menyimpulkan  perkara  ini  dengan mencermati  fakta-fakta,  mempertimbangkan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi,  seluruh pertimbangan  hukum  dalam  memutuskan  perkara  tersebut  telah  tepat  dan  benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya.
Perbuatan melawan hukum antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat dalam setiap proses tahapan persidangan dapat mempertahankan haknya sebagian. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis  Hakim di  atas ternyata perkara ini  bukanlah pada  sertifikat  hak  miliknya,  melainkan  pada  obyek  kewarisan.  Terlepas  apakah harta itu sudah mempunyai surat atau belum.
Saksi,  Camat  Kecamatan  Tapaktuan  dalam  kesaksiannya  menyebutkan sesuai  dengan  gugatan  para  Penggugat  yang  tidak  dibantah  yaitu  pelaksanaan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas  nama  Penghibah,  adalah  berdasarkan  Akta  Hibah  Nomor  20/2012  tanggal  27
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
April 2012  yang diterbitkan oleh Pejabat  yang berwenang  yaitu Camat Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah benar tidak menghadirkan  ahli waris lainnya sebagai saksi melainkan Keuchik Gampong Padang dan ketua lorong. Dengan demikian proses balik nama tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
Penggugat  dalam  fakta  sidangnya  menerangkan  bahwa  Penghibah  telah menghibahkan  seluruh  hartanya  kepada  Tergugat  dan  didukung  oleh  bukti  bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksi. Dalam persidangan saksi-saksi tersebut diperiksa satu  persatu  secara  terpisah  sesuai  ketentuan  pasal  171  RBg  dibawah  sumpahnya saksi-saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  atas  dasar  pengetahuan  yang dilihat  dan  didengar  sendiri  sesuai  pasal  308  Rbg.  Dan  keterangan  tersebut  saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan pasal 309 RBg. Dan mendukung dalil  gugatan  para  Penggugat,  dengan  demikian  keterangan  saksi-saksi  tersebut telah memenuhi  syarat  formil  dan materil. Sesuai  dengan  gugatan para Penggugat dan  tidak  dibantah  oleh  Tergugat.  Ternyata  berdasarkan  pokok  masalahnya  ada pada  hibah  yang  dilakukan  oleh  Penghibah  kepada  Tergugat  yang  melebihi  batas maksimal  1/3  harta  benda  Penghibah.  Berarti  masalahnya  muncul  jauh  sebelum sertifikat  hak  milik  tersebut  dibalik  nama  atas  nama  Tergugat.  Dengan  demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hibah diatur dalam Bab VI pasal 210 ayat (1) “Orang  yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun  berakal  sehat  tanpa adanya  paksaan  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.
Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana  para  pihak  berkewajiban  membuktikan  dalil  gugatan  atau  bantahannya, Penggugat  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,  dan  Tergugat  juga  tidak membantah  gugatan  para  Penggugat.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Tapaktuan  telah  mengadili  berdasarkan  fakta  sidang,  sehingga  putusannya  telah sesuai dengan hukum acara perdata.
Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  dalam  kesimpulan  akhirnya menyatakan  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hibah  yang  dilakukan  oleh Penghibah  hanya  1/3  hartanya  yang  sah,  sedangkan  2/3  lagi  sah  sebagai  harta warisan.  Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  apa  saja  yang  lahir  sesudah dinyatakan  sah  hibah  tersebut  1/3  dan  2/3  lagi  sah  harta  warisan  berdasarkan hukum  yang  berlaku,  Mengenai  besaran  bagian  masing-masing  ahli  waris berdasarkan pasal  176 Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia  yang berbunyi  Anak perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat  separoh  bagian,  bila  dua  orang  atau lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian  dan  apabila  anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding  satu  dengan  anak  perempuan.  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim menyatakan  bahwa  Akta  Hibah  Nomor  20/2012  tanggal  27  April  2012  dan  Buku Tanah  Nomor  72  tanggal  11  Januari  1995  atas  nama  Tergugat  (terkait  dengan sengketa  objek  tersebut)  tidak  dapat  dipertahankan  dan  tidak  punya  kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…

## Kesimpulan
Kedudukan  penerima  hibah  sebagai  ahli  waris  dalam  mendapatkan  harta warisan  ditinjau  dari  perpspektif    hukum  Islam  adalah  sesuai  dengan  Kompilasi Hukum  Islam  yang  menganut  prinsip  hibah  yang  boleh  diberikan  hanya  sepertiga dari  harta  yang  dimiliki  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  210  KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan  sebagai  warisan.  Menurut  perspektif  hukum  Islam    bahwa  si penerima  hibah  tidak  terhalang  untuk  mendapatkan  warisan.  Hanya  saja  dalam pembagian  warisan  perlu  diperhatikan  apakah  ahli  waris  penerima  hibah  berhak menerima harta warisan lagi atau tidak perlu menerima harta warisan lagi .
Pertimbangan  hukum  hakim  pada  putusan  Nomor  18/Pdt.  G/2018/MS-Ttn adalah Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana  para  pihak  berkewajiban  membuktikan  dalil  gugatan  atau  bantahannya, Penggugat  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,  dan  Tergugat  juga  tidak membantah  gugatan  para  Penggugat.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Tapaktuan  telah  mengadili  berdasarkan  fakta  sidang,  sehingga  putusannya  telah sesuai  dengan  hukum  acara  perdata.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Tapaktuan  telah  mengadili  berdasarkan  fakta  sidang,  sehingga  putusannya  telah sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan dalam kesimpulan  akhirnya  menyatakan  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hibah yang  dilakukan  oleh  Penghibah  hanya  1/3  hartanya  yang  sah,  sedangkan  2/3  lagi sah sebagai harta warisan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa saja yang lahir  sesudah  dinyatakan  sah  hibah  tersebut  1/3  dan  2/3  lagi  sah  harta  warisan berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  Mengenai  besaran  bagian  masing-masing  ahli waris.  Menetapkan  bagian  masing-masing  ahli  waris  pengganti  dari  Penghibah, Tergugat  1/6  bagian, Penggugat  I 2/6  bagian, Penggugat  II 1/6  bagian, Penggugat III 2/6 bagian

## Daftar Pustaka
Achyar, Gamal, Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan , Banda Aceh: Awsat, 2018. Ade  Apriani  Syarif,  skripsi  dengan  judul  “Tinjauan  Terhadap  Penarikan  Hibah
Orang  Tua  Terhadap  Anaknya  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama Pinrang  Nomor:  432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”,  Universitas  Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017. Ainy  Arifah,  dengan  judul  Skripsi  “Studi  Tentang  Pertimbangan  Hakim  Dalam
Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010.
Ali,  Muhammad, Pembagian  Waris  Menurut  Islam ,  Jakarta:  GEMA  INSANI, 2007.
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Asriadi  Zainuddin,  “Perbandingan  Hibah  Menurut  Hukum  Perdata  dan  Hukum Islam”, Al-Himayah, Vol. 1 No.1, Maret 2017.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2002.
Dwi Cahyani, Tinuk, Hukum Waris Dalam Islam , Malang: UMM Press, 2018. Fifin  Zuhrotunnisa,  dengan  judul  Skripsi  “Pembatalan  Hibah  (Studi  Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PAJS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTAJK)”,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatulah pada Tahun 2017.
Fitriliana,  dengan  judul  Skripsi  “Pembatalan  Hibah  dibawah  Tangan  Oleh  Ahli
Waris  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Mahkamah Syari‟iyah Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun
Ghazali, Abdurrahman, Fiqh Muamalat, Jakarta, Prenada Media, 2010. Harun, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan
Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek https://pn- tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan- perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/
diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15:00 Wib. https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html,  diakses  pada  tanggal  24 Desember 2020 pukul 19:00 Wib. M Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
Maulana  Yusuf  Seknun,  dengan  judul  Skripsi  “Penyelesaian  Sengketa  Hibah  di Pengadilan  Makassar  (Studi  Kasus  Putusan  No.  1497/Pdt.G/2012/PA. Mks)”, Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014.
Moeong,  Lexy  J, Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2010).
Muchlisin  Riadi, Pengertian,  Jenis,  Penyebab  dan  Penyelesaian  Sengketa , https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan- penyelesaian-sengketa.html?m=1 diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 15:30 Wib.
Musyarofah Irmawati Shofia, skripsi demgan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara  Pembatalan  Akta  Hibah”,  Universitas  Muhamaddiyah  Surakarta pada Tahun 2010.
Muthiah, Aulia, Hukum Waris Islam , Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
Nurhijrah  Haerunnisa  S,  dengan  judul  Skripsi  “Tinjauan  Hukum  Tanah  Hibah Yang  Disengketakan  Akibat  Tidak  Adanya  Bukti  Akta  Hibah  Di  Dusun Pattiroang  (Perbedaan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam)”,  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017. Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama
RI, Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
Mohd  Kalam,  Gamal  Akhyar  &  Annisa  Purnama  Edward, Kedudukan  Ahli  Waris  Sebagai Penerima Hibah…
R.,  Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2004.
Rozalinda, Fiqh  Ekonomi    Syari’ah  Prinsip  dan  Implementasinya  pada
SektorKeuanganSyari’ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
S, Tamikiran, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, jil. 3, Jakarta: Al-I‟Thishom, 2011. Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, jil. 4, Surakarta: Insan Kamil, 2016. Saebani,Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2008. Simanjuntak, Komis, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2012. Suryati, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: ANDI, 2017. Team  Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1Tahun  1974 tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung:  Citra  Umbara, 2017.
Thaha,  Muhammad, Hukum  Waris  Pembagian  Warisan  Berdasarkan  Syariat
Islam , Solo: Tiga Serangkai, 2007.
Tim  Redaksi  BIP, 3  Kitab  Undang-Undang  KUHPer-KHUP-KUHAP  beserta penjelasannya, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
Umar Haris Sanjaya, Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
Zera  Agustina,  dengan  judul  Skripsi  “Penarikan  Harta  Hibah  Menurut  Hukum Islam dan KUH Perdata”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun
2013.
Zuhriah, Erfaniah , Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, UIN Malang Press, 2009.