## ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALANGKA RAYA

## Billy Muliadi

## ABSTRAK
Proses  perijinan  dan  penanaman  modal  yang  cepat  merupakan  keinginan  bagi  para masyarakat  maupun  investor  agar  segera  melakukan  produksi  maupun  investasi  di  suatu daerah.  Oleh  karena  itu  perlu  diterapkannya  suatu  sistem  yang  dapat  mempercepat  proses perijinan  tanpa  harus  melakukan  melakukan  banyak  hal  tetapi  dapat  mempercepat  proses perijinan maupun penanaman modal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat atau investor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penerapan electronic  government pada  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  dan  Penaman  Modal  Kota  Palangka  Raya  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  dalam  mencapai  pelayanan  prima  dan  mengarah  kepada terwujudnya good  governance di  bidang  pelayanan  perijinan  dan  penanaman  modal  dalam lingkup Kota Palangka Raya.
Hasil penelitian menujukan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan electronic goverment yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan electronic government pada proses pelayanan serta adanya situs yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyampaikan informasi perkembangan perijinan serta adanya perencanaan dan anggaran yang untuk peningkatan penerapan eletronic government lebih  lanjut.  Dari  hasil  penelitian  juga  dapat  disimpulkan  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  penerapan electronic  government dalam  Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau  pegawainya  dan  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  dalam  memanfaatkan  sarana yang telah disediakan.
Kata kunci : Electronic Govenment , Layanan Publik

## ABSTRACT
Permitting  process  and  rapid  investment  in  a  desire  for  the  public  and  investors  are advised  to  conduct  production  and  investment  in  the  region.  Therefore  it  is  necessary  the implementation of a system that can speed up the permitting process without having to do a lot of things but can accelerate the process of licensing and investment so  it can give satisfaction to  the  public  or  investors.  This  study  aims  to  describe  the  application  of  the  electronic government at the agency services Integrated Licensing and investment of palangkaraya city in improving public services in achieving the excellent service and lead to the realitation of good governance in the field of crait  services and investments within  Palangkaraya city.
The results of the study addressed that in an effort to improve public services through the implementation of electronic goverment conducted by the Agency for Integrated Licensing Services  and  Investment  Palangkaraya  can  be  quite  good.  This  can  be  seen  with  the implementation of electronic government in the service process and the existence of sites that can be accessed by the public as a means to inform the development of licensing as well as the planning  and  budget  to  increase  further  the  application  of  eletronic  government.  From  the results of the study also concluded inhibiting factor in the application of electronic government in the Integrated Licensing Service Agency and Investment Palangkaraya, namely the lack of human resources or its employees and the lack of dissemination to the public in using the means provided.

## Keywords : Electronic Government, Public Services

## PENDAHULUAN
Electronic  government atau e-gov merupakan  bentuk  dari  implementasi  penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e-gov ernment merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dari Good Governance . E-government adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  guna pelaksanaan  pemerintahan  yang  efisien  dan  murah,  dengan  meningkatkan  pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan ( Caldow, disitasi Indarajit, 2006 ). E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah ( seperti : Wide Area  Network,  Internet  dan  mobile  computing )  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk mentransformasikan  hubungan  dengan  masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang berkepentingan,  dalam  prakteknya, e-government adalah  penggunaan  internet  untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat  ( http://www.worldbank.org,  disitasi  Indrajit, 2006 ).
Paradigma  pelayanan  publik  yang  berberbelit,  lambat  dan  tidak  memiliki  kepastian menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif maka oleh karena itu pendekatan tentang Good  Governance dalam  penerapan Electronic  Goverment dapat  dijadikan  solusi  sebagai penerobos  batas-batas  birokrasi  sehingga  terciptanya  pelayanan  yang  berorientasi  pada efisiensi dan efektifitas pelayanan seperti yang diharapkan pada penerapan Good Governance . Lembaga  Administrasi  Negara  (2000),  mendefinisikan good  governance sebagai penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan efektif  dengan  menjaga  “kesinergisan”  interaksi  yang  konstruktif  di  antara  domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000,  merumuskan  arti good governance sebagai  berikut  :  “Kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.
Penerapan nyata e-govovernment sendiri juga sudah didorong oleh pemerintah dengan munculnya  Inpres  no.  06  tahun  2001  tentang  telematika  (telekomunikasi,  media  dan informatika)  yang  menyatakan  bahwa  aparatur  negara  harus  menerapkan Electronic government dalam  lingkungan  instansi  masing-masing  guna  mewujudkan good  government dan mendorong demokrasi di Indonesia. Kemudian untuk mendukung langkah pemerintahan dalam  menerapkan e-gov ini  dikeluarkan  Inpres  no.  03  tahun  2003  tentang  kebijakan  dan strategi  nasional  pengembangan E-government ,  hal  ini  wujud  keseriusan  pemerintah  dalam pengembangan  dan  penerapan E-gov di  Indonesia.  Untuk  menjamin  transparansi  dalm pelaksanaan e-gov sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance maka  pemerintah  telah menerbitkan UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi landasan dalam penyelenggaran pemerintahan yang menjamin setiap warganegara berhak atas informasi yang bersifat umum dan bisa diakses oleh warga negara.
Kota  palangka  raya  juga  tidak  mau  ketinggalan  dalam  penerapan E-gov ini  sendiri dengan  harapan  memberikan  pelayanan  yang  optimal  serta  dapat  memperoleh  pelayananan efektif  dan  efisien  maka  pemerintahan  kota  palangka  raya  menujuk  UP2T  (unit  pelayanan perizinan  terpadu)  dengan  mengeluarkan  peraturan  walikota  nomor  79  tahun  2001.  Namun dalam  perkembangannya  sesuai  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  yang  lebih baik,  maka  pada  tanggal  28  April  2005  lahirlah  Peraturan  Walikota  Nomor  17  Tahun  2005
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan  pada  Dinas  Pendapatan  Kota  Palangka  Raya,  dan  Peraturan  Walikota  Nomor  35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota  Palangka  Raya  Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.
Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa pelayanan terpadu menerima wewenang dalam pemberian perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan,  serta  ditambah  dengan  adanya  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  yang  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengelola investasi di daerahnya.
Maka  Badan  pelayanan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  kota  palangkaraya juga  telah  mengeluarkan  Peraturan  Kepala  nomor  3  tahun  2012  tentang  pedoman  tata  cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang bertujuan untuk memperoleh data realisasi pengembangan  serta  hambatan  yang  dihadapi  perusahaan,  melakukan  bimbingan  dan penyelesaian hambatan, melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas  fiskal  dan  melakukan  tindak  lanjut  atas  hasil  pemeriksaan  lapangan  terhadap perusahaan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal juga tidak mau ketinggalan dalam peningkatan kinerja dan efisiensi serta memberikan pelayanan prima yang dapat dilihat pada  visi  dan  misi  dari  Badan  pelayanan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  yaitu pelayanan  prima  ( exellent  Service )  yang  diartikan  dalam  Visi  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai pemberian pelayanan yang optimal dari segi kecepatan proses  perizinan,  pelayanan  yang  ramah,  serta  sarana  yang  mendukung  keamanan  dan kenyamanan masyarakat.
Adapun  misi  dari  badan  pelayanan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  adalah meningkatankan pelayanan perizinan / nonperizinan dan penanaman modal, mengembangkan pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  sarana  pendukung  peningkatan  kualitas  pelayanan dan mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
Dari  jabaran  visi  dan  misi  badan  pelayanan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  diatas maka  terdapat  proses  yang  cukup  menarik  untuk  dilihat  yaitu  proses  perizinan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  pengembangan  pelayanan  yang  berkualitas,  tetapi apakah  memang  dalam  praktek  pelayanan  ada  terdapat  proses  IT  yang  tentu  hal  ini  akan menyangkut pada  proses efisiensi dan efektifitas pelayanan.
IT  yang  masuk  dalam  proses  pelayanan  memang  akan  sangat  membantu  proses pelayanan  itu  sendiri  jika  unsur-unsur  penerapan  IT  dalam  proses  pelayanan  itu  terpenuhi, maka proses pelayanan itu dapat dikaji atau di analisis dengan teori-teori yaitu teori yang utama adalah  teori E-government yang  merujuk  kepada  penerapan E-gov pada  proses  pelayanan dimana  pada  setiap  pelayanan  di  proses  dengan  komputerisasi  agar  tercipta  efisiensi  dan efektifitas pelayanan yang dalam penerapannya nanti akan menghasilkan pelayanan yang baik. Dalam mewujudkan pelayanan yang baik maka teori yang dirujuk adalah teori Good Governce yang  salah  satu  indikatornya  adalah  efisiensi  dan  efektifitas  guna  mewujudkan  apa  yang menjadi  visi  dan  misi  dari  badan  pelayanan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  kota palangka raya yaitu mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
Sesuai  dengan  latar  belakang  di  atas  maka  teori  yang  digunakan  dan  dimasukan kedalam tinjauan pustaka adalah teori Pelayanan Publik, Good Governance , Pelayanan Prima dan Electronic  Goverment .  Maka  menurut  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Sedangkan  menurut  Awang  Anwaruddin  (Jurnal  Ilmu  Adminmistrasi  Vol  1  No.  1,  2004), mengatakan bahwa Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Istilah Governance menunjukkan  suatu  proses  di  mana  rakyat  bisa  mengatur ekonominya,  institusi  dan  sumber-sumber  sosial  dan  politiknya  tidak  hanya  dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi, kohesi dan untuk kesejahteraan rakyat.  Menurut United  Nations  Development  Program (UNDP)  mendefinisikan good governance sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  di  antara  negara,  sektor  swasta dan society . Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai  berikut  :  “Kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan  yang  sangat  terbaik,  karena  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  berlaku  atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yag berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu (Swastika, 2005: 3).
Electronic  government menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencapai  indikator good governance dengan cepat yaitu dengan implementasi e-gov diharapkan prinsip – prinsip dari good governace dapat diterapkan dan berjalan dalam birokrasi. Menurut Bank Dunia ( World Bank )  mendefinisikan e-government sebagai  berikut  : “e-government  refers  to  the  use  by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government” (Indarjit, 2004: 2). Sedangkan didalam Instruksi Presiden No. 3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan e-government menjelaskan  bahwa  pengembangan e-government merupakan  upaya  untuk  mengembangkan penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penggunaan tipe deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan fenomena / peristiwa yang  ada  di  dalam  penerapan electronic  government di  Badan  Perizinan  Terpadu  dan Penanaman  Modal  Kota  Palangka  Raya  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  publik  yang menggunakan teknologi informasi di dalam pelaksanaannya.
Lokasi penelitian di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso Komplek lingkungan BAPEDA Kota Palangka Raya  Kalimatan  Tengah,  sebagai  unsur  SKPD  yang  menjalankan  urusan  serta bertanggungjawab di dalam pelaksanaan perizinan dan penanaman modal Kota Palangka Raya. Pemilihan lokus didasarkan kepada alasan bahwa Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya merupakan salah satu SKPD yang menerapkan konsep electronic
government di dalam kegiatan pelayanannya, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan penerapan e-gov di SKPD tersebut.
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer  secara  khusus  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk  menjawab  pertanyaan  riset  atau penelitian.Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok,  hasil  observasi  terhadap  suatu  benda  (fisik),  kejadian,  atau  kegiatan,  dan  hasil pengujian.  Kemudian  Data  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  peneliti  secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Electronic  government di  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya.
Electronic  government merupakan  salah  satu  cara  dalam  meningkatkan  pelayanan dengan memperbaiki alur pelayanan yang dinilai lamban dan kurang efisien, sehingga dengan penerapan electronic  government dapat  memberikan  dampak  yang  positif  didalam  alur pelayanan sendiri maupun kepada masyarakat sebagai sasaran pelayanan.
Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kota  Palangka  Raya merupakan Badan yang memiliki tugas dan wewenang yang banyak berkaitan langsung dengan masyarakat  maka  kinerja  pelayanan  yang  memuaskan  dan  senantiasa  selalu  ditingkatkan merupakan keinginan utama dari dari semua instansi atau badan tidak terkecuali BPPTPM Kota Palangka Raya.
Sebagai  wujud  dari  keinginan  untuk  selalu  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  maka  BPPTPM  Kota  Palangka  Raya  telah  menerapkan  sistem  IT  dalam  alur pelayanan guna meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh BPPTPM Kota Palangka Raya,  untuk  melihat  hal  itu  diperlukan  indikator  dalam  menganalisa  bagaimana  penerapan electronic government dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Indikator yang dapat melihat hal itu yaitu seperti yang dikemukakan oleh hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004 : 15) dan Moon (2008 : 168) yaitu :
1. Support ( Dukungan )
2. Capacity ( Kemampuan )
3. Value ( Manfaat )
4. Willingness ( Keseriusan )
5. Local Culture ( Budaya Lokal )
Berdasarkan hasil dari data primer maupun data sekunder berdasarkan elemen sukses penerapan Electronic  Government diatas,  maka  peneliti  melihat  terdapat  faktor  yang mendukung penerapan eletronic government ini dan ada faktor yang dapat menghambat dari penerapan eletronic government yang akan didiskusikan di bawah ini.
Faktor Pendukung Penerapan Electronic Government
Faktor-faktor pendukung penerapan electronic goverment berdasarkan 5 elemen sukses penerapan e-gov yaitu support, capacity, value, willingness, local culture :
1. Adanya Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 48 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di  Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yang menjadi dasar dalam perencanaan yang dilakukan oleh setiap  bidang  masing-masing  terutama  pada  Bidang  Layanan  Informasi,  Informasi Teknologi  dan  Pengaduan  Masyarakat  yang  salah  satunya  mengurusi  tentang
pengembangan dan penerapan pelayanan berbasis  IT sebagai  wujud dari  penerapan e- gov . Serta didalam RENSTRA BPPTPM Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sudah ada  perencanaan  pengembangan  sistem  lebih  lanjut  dan  akan  terus  ditingkatkan  dari tahun ke tahun.
2. Adanya  Program  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  BPPTPM  Kota  Palangka  Raya khususnya  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Layanan  Informasi,  Informasi  Teknologi  dan Pengaduan  Masyarakat  kepada  pegawai  di  lingkungan  BPPTPM  Kota  Palangka  Raya serta  pihak  terkait  yang  bekerja  sama  dengan  Kantor  Pengelola  Data  Elektronik Kabupaten Sragen.
3. Tersedianya ivent-ivent seperti  pameran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  guna mendirikan stand BPPTPM Kota palangka Raya.
4. Tersedianya anggaran yang di alokasikan pemerintah daerah dalam penerapan e-gov ini.
5. Adanya perangkat IT yang cukup dan mampu mendukung penerapan e-gov ini.

## Faktor Penghambat Penerapan Elektronic Government
Berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  faktor  penghambat  penerapan e-gov yaitu sebagai berikut :
1. Belum tersedianya perencanaan secara lebih detail seperti blueprint dalam penerapan E- government dalam BPPTPM Kota Palangka Raya.
2. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah maupun badan itu sendiri sehingga adanya ketidaktahuan masyarakat secara khusus yang memang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti layanan informasi terkait tugas dan wewenang BPPTPM Kota Palangka Raya.
3. Secara teknis tenaga ahli khusus dibidang IT kurang memadai, hal ini cukup menyulitkan bagi  penerapan e-gov di  BPPTPM  Kota  palangka  Raya  sehingga  dalam  pembuatan sistem IT atau pengadaan sarana harus melibatkan pihak ke tiga.
4. Belum  tersedianya detail perencanaan  atau Blueprint dari  penerapan e-gov ini  dalam BPPTPM Kota Palangka Raya.
5. Kesadaran  masyarakat  yang  kurang  memanfaatkan  fasilitas  yang  telah  ada  hal  terkait dengan kurangnya sosialisasi BPPTPM Kota Palangka Raya kepada masyarakat dalam menggunakan sarana IT dan website yang telah ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang diangkat serta telah dilakukannya tahap-tahap penelitian, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :
1. Merujuk  kepada  Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional Pengembangan e-government, bahwa  pengembangan e-government melalui  4  tingkat yaitu : (1) tingkat persiapan, (2) tingkat pematangan, (3) tingkat pematangan, (4) tingkat pemanfaatan. Maka penerapan e-gov yang ada di BPPTPM Kota Palangka Raya sampai pada  tingkat  persiapan,  yang  sesuai  pada  rincian  didalam  Inpres  No.  3  Tahun  2003 tentang Kebijakan Nasional Pengembangan e-government.
2. Pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat  yang dilakukan oleh BPPTPM Kota Palangka Raya khususnya dengan penerapan e-gov belum mencapai manfaat yang dinginkan  sehingga  masih  perlu  peningkatan  lebih  lanjut  guna  mencapai  manfaat penerapan e-gov di dalam pelayanan yang baik.
3. Berdasarkan  elemen-elemen  sukses  penerapan e-gov yaitu Support,  Capacity,  Value, Willingness dan Local  Culture. Ada  beberapa  elemen  yang  terpenuhi  dan  ada  elemen yang  belum  terpenuhi.  Faktor-faktor  didalam  elemen-elemen  tersebut  yang  terpenuhi yaitu :
a. Terdapat peraturan yang memberikan kewenangan pengembangan dan penerapan e-gov di BPPPTPM Kota Palangka Raya.
b. Adanya anggaran yang cukup dalam penerapan e-gov di BPPTPM Kota Palangka Raya.
c. Adanya fasilitas yang memadai guna menunjang penerapan e-gov ini.
d. Adanya penerapan e-gov ini memberikan manfaat  yang dirasakan langsung oleh pegawai di lingkungan BPPTPM Kota Palangka Raya. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terpenuhi yaitu :
a. Belum  tersedianya  perencanaan  yang  lebih detail seperti blueprint mengenai penerapan e-government di BPPTPM Kota Palangka Raya.
b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kurang dimanfaatkannya sarana yang telah ada untuk di akses masyarakat.
c. Kurangnya  sumber  daya  manusia  khususnya  tenaga  ahli  di  bidang  IT  yang menyulitkan dalam penerapan e-gov ini.
4. Sesuai dengan visi BPPTPM Kota Palangka Raya yaitu didalamnya memuat pelayanan prima  sebagai  visinya.  Berdasarkan  salah  satu  unsurnya  yaitu  Kecepatan,  dengan hkususnya penerapan e-gov ini terjadi peningkatan kecepatan pelayanan, hal ini menjadi salah satu tujuan BPPTPM Kota Palangka Raya dengan cara penerapan e-government ini dapat menuju pelayanan prima tersebut.
5. Berdasarkan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu  Profesionalitas,  Akuntabilitas, Transparansi,  Pelayanan  Prima,  Demokrasi,  Efisiensi,  Supremasi  Hukum  dan  Dapat Diterima  oleh  Seluruh  Masyarakat  terdapat  beberapa  prinsip  yang  dapat  terpenuhi dengan  penerapan e-gov di  BPPTPM  Kota  Palangka  Raya  yaitu  prinsip  Trasparansi, Pelayanan Prima, Efisiensi dan efektivitas. Tetapi perlu secara intesif dari BPPTPM Kota Palangka  Raya  sendiri  agar  penerapan  e-government  ini  dapat  terus  ditingkatkan  agar dapat mencapai prinsip-prinsip di atas bahkan semua prinsip Good Governance .

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  penarikan  kesimpulan  peneliti  memberikan  saran kepada BPPTPM Kota Palangka Raya yaitu :
1. Dihaparkan  BPPTPM  Kota  Palangka  Raya  dapat  membuat  kerangka  penerapan e- governmet secara lebih detail berupa blueprint yang disusun dari RENSTRA BPPTPM Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan mengacu dari Instriksi Presiden No. 3 Tahun 2013  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-government ,  yang didalamnya terdapat tahap dan tingkatan pengembangan e-government .
2. Meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  sarana  informasi yang  telah  tesedia  seperti  iklan  di  media  cetak  ataupun  elektronik,  reklame,  baliho, bahkan hingga hal yang kecil seperti stiker jika perlu.
3. Memanfaatkan ivent-ivent yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  proaktif memberikan informasi kepada pengunjung.
4. Dalam hal teknis meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan BPPTPM Kota Palangka Raya dengan melakukan berbagai pelatihan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing secara berkesinambungan, serta tenaga khusus.
5. Mematangkan  perencanaan  serta  inovasi  didalam  sistem  pelayanan  agar  dapat mengarahkan pelayanan kepada tujuan utama setiap pelayanan yaitu tercapainya semua unsur-unsur Pelayanan Prima bahkan diharapkan nantinya semua prinsip-prinsip Good Governance sekaligus dapat terwujud sebagai tolak ukur Pelayanan Publik yang terbaik diberikan oleh BPPTPM Kota Palangka Raya kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. http://kppt.palangkaraya.go.id/. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Ahmad. (2012, Maret 27). http://rakaraki.blogspot.com/2012/03/sistem-elektronik- government-e.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Annajwa, R. (2012, Desember 28). http://rasyidahannajwa.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar- good-governance.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government . Di Kabupaten Pati. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Fathurrohman, M. (2012, Desember 2) .http://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/12/22/good-governance/. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Hamzah, S. (2010). http://siradjhamzahinstitut.blogspot.com/2010/10/konsep-good- governance.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Indrajit, R. E. (2004). Electronic Government. Yogyakarta: Andi.
Indrajit, R. E. (2005). E-Government In Action. Yogyakarta: Andi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan
Irul,  T.  (2012,  November  30).  http://gakgaulbanget.blogspot.com/.  (Diakses  pada  tanggal  6 Januari 2015)
Modul Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya
Nainggolan,  L.  (2012,  Oktober  31).  http://listi-lumbanraja.blogspot.com/2012/10/prinsip- prinsip-good-governance.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Nazmudin,  A.  (2012,  Februari  13).  http://anazmudin.blogspot.com/2012/02/definisi-good- governance.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Peraturan Daerah Kota Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  48  Tahun  2012  Tentang  Uraian  Tugas  Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya
Putri, Arbiana. 2011. Penerapan Electronic Government ( E-Gov ) di Kabupaten
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018
Restu.  (2011,  Januari  2).  http://restuisthebest.blogspot.com/2011/01/mewujudkan-good- governance-melalui-e.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Semarang. Skripsi . Universitas Diponegoro.
Silahudin.  (2010,  Mei  17).  http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan- publik.html. (Diakses pada tanggal 28 November 2014)
Sri Purwandani, Maesaroh, Rihandoyo. 2011. Analisis Penerapan Electronic Government