## IMPLEMENTASI  TAHUN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA TENGAH

## Suwanto Adhi

## Abstract
Year of infrastructure is the Central Java Provincial Government’s policy since 2014 which is  expected  to  improve  the  condition  of  infrastructure,  particularly  roads.  Through qualitative  method,  this  research  focused  on  the  meaning  of  infrastructure  year  and  its impact.
The  result  showed  that  the  year  of  the  infrastructure  is  the  policy  of  increasing  budget allocations  for  rehabilitation  and  construction  of  roads  through  budget  of  Central  Java. The  result  of the  policy is  better  roads  conditions.  The  success  of  the  infrastructure  year was supported by the commitment of parliaments in budgeting process and ability of local governments to implement all activities.
Keywords : Policy, Implementation, Infrastructure

## A. PENDAHULUAN
Infrastruktur  merupakan  salah  satu  urusan  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Melihat  pentingnya  pembangunan  infrasrtuktur  maka  Undang- Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menempatkan  urusan pekerjaan  umum  sebagai  satu  diantara  enam  urusan  wajib  yang  berkaitan  langsung dengan  pelayanan  dasar  yang  harus  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu melakukan pembangunan infrasrtuktur dengan baik  sehingga  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  maupun mendukung pembangunan nasional secara lebih luas.
Infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi salah satu  penghambat  kemajuan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Fakta  tersebut  nampak  dalam statistik ditahun 2012 dimana 7,184 km jalan dalam kondisi rusak, 347,385 km dalam kondisi sedang dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sepanjang 2.565,621 km; 240,683 m jembatan dalam kondisi rusak, 5.251,946 m dalam kondisi  sedang  dari  total  panjang  jembatan  25.335  m  pada  tahun  2012.  Demikian halnya  dengan  cakupan  air  bersih  yang  baru  mencapai  40,60%  untuk  kawasan perkotaan  dan  20,30%  untuk  kawasan  perdesaan.  Apalagi  jika  dibandingkan  dengan Provinsi  Jawa  Timur,  DIY,  dan  Jawa  Barat  maka  kondisi  infrastruktur  di  Jawa  Tengah nampak tertinggal.
Statistik  tersebut  tentu  masih  sangat  debatel  melihat  kondisi  yang  dirasakan oleh  masyarakat  dan  potensi  bias  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  yang  muncul akibat aspek kewenangan, metode maupun standarisasi perhitungan. Namun demikian satu hal yang pasti  adalah bahwa  infrastruktur di  Jawa  Tengah adalah persoalan  yang harus segera diselesaikan melalui strategi yang efektif dan efisien.
Dalam  perspektif  perencanaan  kebijakan,  persoalan  tersebut  nampaknya  telah mampu  ditangkap  dengan  baik  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  yang  menjadikan infrastruktur sebagai isu strategis ketiga setelah kemiskinan, pengangguran dalam draf rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD)  2013-2018.  Pembangunan infrastruktur juga telah menjadi salah satu program ungulan dari 11 program unggulan yang ditungakan dalam draf tersebut. Terlebih ketika pada tahun 2014 gubernur telah
menetapkan  sebagai  tahun  infrastruktur.  Tahun  infrastruktur  sebagai  program Pemerintah Provinsi yang diharapkan akan meningkatkan kualitas infrastruktur di Jawa Tengah.
Tahun  infrastruktur  disertai  dengan  peningkatan  belanja  untuk  program  dan kegiatan terkait infrastruktur. Peningkatan belanja infrastruktur pada tahun 2014 telah membawa  peningkatan  terhadap  rasio  belanja  modal  Jawa  Tengah  menjadi  10%. Namun  demikian  dari  peringkat  secara  nasional,  peningkatan  tersebut  belum  mampu menaikkan peringkat secara  mkasimal. jika pada  tahun  2013 Jawa  Tengah menempati peringkat  terrendah  secara  nasional,  di  tahun  2014  rasio  belanja  modal  Jawa  Tengah menempati  peringkat  keempat  terkecil  dan  masih  berada  di  bawah  rata-rata  nasional sebesar  19,56%.  Pada  tahun  2014  alokasi  anggaran  untuk  Program  Peningkatan  Jalan dan  Penggantian  Jembatan  sebesar  Rp  534,  55  milliar  dan  untuk  Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 310, 33 milliar.
Peningkatan  alokasi  anggaran  dalam  rangka  mendukung  tahun  infrastruktur masih terus dilakukan pada tahun 2015. Jika pada tahun 2014 akumulasi dari anggaran infrastruktur mencapai Rp 1,255 triliun maka pada tahun 2015 jumlahnya mencapai Rp 2,572 trilyun dengan kata lain meningkatan lebih dari 100%.
Selain  peningkatan  alokasi  anggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  apa sebenarnya  kebijakan  yang  menyertai  tahun  infrastruktur  tersebut.  Apakah  kemudian tahun  infrastruktur  berdampak  pada  kemajuan  pembangunan  infrasrtuktur  di  Jawa Tengah  dan  bagaimana  dampaknya  terhadap  bidang-bidang  lainnya  yang  kemudian memperoleh  porsi  anggaran  yang  lebih  sedikit.Demikian  halanya  bagaimana  dengan dampak  tahun  infrastruktur  terhadap  pembangunan  infrastruktur  di  Jawa  Tengah apakah kemudian mampu meningkatkan kondisi infrastruktur di Jawa Tengah.
Penelitian ini akan menjawab lima pertanyaan yakni : “Apakah makna dari tahun infrastruktur  yang  dicanangkan  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  Tahun  2014?,  Aapakah bentuk  kebijakan  dari  tahun  infrastruktur  di  Provinsi  Jawa  Tengah?,  Bagaimana pelaksanaan  dari  tahun  infrastruktur  di  Provinsi  Jawa  Tengah?,  Bagaimana  dampak peningkatan  alokasi  anggaran  untuk  infrastruktur  terhadap  alokasi  anggaran  untuk bidang-bidang  strategis  lainnya?  Dan  bagaimana  dampak  dari  tahun  infrastruktur terhadap kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah?”.
Melalui  pendekatan  kualitatif  sebagai  unsur  utama  yang  bersifat  deskriptif analitis  serta  evaluatif.  Yakni  satu  model  penelitian  yang  dimaksud  membuat  analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.
Dalam perspektif Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif merupakan prosedur  peneltian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  (dalam  Moelong  2000: 3).Sumber  data  utama  berasal  dari  wawancara  dengan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah dan DPRD. Sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN
Infrastruktur adalah mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air,  bangunan,  dan  fasilitas  publik  lain  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  manusia  secara  ekonomi  dan  sosial.  Grigg  mengelompokkan  infrasruktur  dalam enam kategori yakni:
1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air)
4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).
Pembangunan  infrastruktur  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak  bisa  dilepaskan  dari kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  urusan  infrastruktur  dalam  sistem desentralisasi  saat  ini.  Tujuan  negara  dalam  menerapkan  kebijakan  desentaralisasi dilihat  Smith  (dalam  Nurcholis,  2007  :  26)  berdasarkan  beberapa  tujuan. Pertama , desentralisasi  diterapkan  dalam  upaya  untuk  pendidikan  politik. Kedua ,  untuk  latihan kepemimpinan  politik. Ketiga ,  untuk  memelihara  stabilitas  politik. Keempat ,  untuk mencegah  konsentrasi  kekuasaan  di  pusat. Kelima ,  untuk  memperkuat  akuntabilitas publik Keenam ,  untuk  meningkatkan  kepekaan  elit  terhadap  kebutuhan  masyarakat. Disamping itu Shabir Chema dan Rondinelli (dalam Syaukani, 2005: 25) menyampaikan paling  tidak  ada  empat  belas  alasan  yang  merupakan  rasionalitas  dari  desentralisasi yang  salah  satunya  adalah  Desentralisasi  dapat  mengantarkan  kepada  adiminstrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki  peluang  untuk  menguji  inovasi,  serta  bereksperimen  dengan  kebijaksanaan yang  baru  di  daerah-daerah  tertentu  tanpa  harus  menjustifikasinya  kepada  seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh daerah yang lain.
Dalam  kepustakaan  Amerika Harold  F.  Alderfer  (1964:176) memandang  prinsip alokasi kekuasaan Pemerintah pusat ke bawah dalam:
1. Deconcentration yang  semata  mata  menyusun  unit  administrasi  ( field  stations ). Tidak  ada  kebijakan  yang  dibuat  di  tingkat  lokal  serta  tidak  ada  keputusan fundamental yang diambil.
2. Decentralization ,  unit-unit  lokal  ditetapkan  dengan  kekuasaan  tertentu  atas bidang  tugas  tertentu.  Mereka  dapat  menjalankan  penilaian,  inisiatif,  dan pemerintahannya sendiri.
Sementara dalam kepustakaan Inggris Conveyers (1964:176), dibedakan atas :
1. Devolution yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal.
2. Deconcentration yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemrintah pusat.
Pendapat ahli lainnya yakni Rondinelli melihat desentralisasisebagai penyerahan perencanaan,  pembuatan  keputusan,  atau  kewenangan  administrasi  dari pemerintah  pusat  kepada  organisasi  wilayah,  pemerintah  darah.  Desentralisasi dibedakan dalam beberapa jenis yakni:
1. Deconcentration yaitu  penyerahan  sejumlah  kewenangan  atau  tanggung  jawab administrasi kepada tingkat lebih rendah.
2. Delegation yaitu perpindahan tanggung jawab fungsi tertentu kepada organisasi tertentu  diluar  struktur  birokrasi  reguler  dan  hanya  dikontrol  oleh  pemrintah pusat secara tidak langsung.
3. Devolution yaitu  pembentukan  dan  penguatan  unit-unit  pemerintahan subnasional  dengan  aktivitas  yang  secara  substansial  berada  di  luar  kontrol pemerintah pusat.
4. Privatization yaitu memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi  nonpemerintah  atau  perusahaan  swasta  yang  independen  dari pemerintah.
Konsep  dan  model  desentralisasi  tersebut  kemudian  akan  membawa  pada hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dipandang dari lima teori yakni:

## 1. Fiscal Equalization Theory
Hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  dapat  menciptakan  keseimbangan dalam  pelaksanaan nation  building dan state  building antar  daerah  dalam penyelenggaraan negara.Pemerintah Pusat berfungsi:
a. Alokasi:  mengalokasikan  dana  yang  tersedia  secara  merata  kepada Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dengan  Peraturan  Perundangan dan memperhatikan perbedaan antara daerah.
b. Distribusi: pembagian sumber daya ekonomi dan pendukungnya.
c. Stabilisasi: menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
2. Financial Autonomy Theory
Diperlukan  otonomi  luas  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah dengan maksud agar daerah mampu dan dapat mengatur dan mengurus rumah tangga  sendiri  dengan  penuh  tanggung  jawab.Daerah  diberi  sumber  keuangan yang  cukup,  disamping  itu  Pemerintah  Pusat  juga  memberikan  bantuan  secara khusus kepada daerah miskin. Hal tersebut berfungsi mengatur bagi pemerintah dan sekaligus menumbuhkan legitimasi kekuasaan.
3. Overall Fiscal Equalization Theory
Pemerintah  memberi  sumbangan  secara  merata  kepada  daerah  dengan memperhitungkan  tidak  saja Financial  Cost ,  tetapi  juga Social  Cost sebagai pengeluaran  Pemerintah  Daerah.  Daerah  yang social  cost -nya  tinggi  akan memperoleh sumbangan yang lebih tinggi (banjir, gempa, wabah penyakit).
4. Revenue Sharing Theory
Antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus terpisah.
Jadi  pembagian  sumber  pendapatan  antara  pemerintah  pusat  dan  Pemerintah Daerah  dipisah  secara  tegas  dan  masing-masing  mempunyai  kebebesan  secara penuh dalam penggunaannya.
5. Central Grants Theory
Pemerintah  pusat  perlu  memberikan  sumbangan  kepada  daerah  dari berbagai sumber keuangan dengan alasan:
a. Untuk menciptakan keseimbangan secara vertikal (antara Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah).
b. Mempromosikan  agar  tercipta  keseimbangan  antara  daerah  untuk memperkecil disparitas antara daerah.
c. Merangsang daerah miskin agar dapat berkembang.
Teori-teori tersebut di atas kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti  misalnya  konsep  dana  transfer  atau  dana  perimbangan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Dana  Perimbangan merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBD  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pembangunan infrastrukur oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari alokasi  anggaran  infrastruktur  melalui  APBD.  Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, APBD memiliki makna penting yakni:
Pertama, otoriasi.  Anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan dan belanja pada tahun anggaran bersangkutan.
Kedua, perencanaan.  APBD  menjadi  pedoman  bagi  manajemen  dalam  merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Ketiga, pengawasan.  APBD  menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sudah  sesuai  denga  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
Keempat, alokasi.  Anggaran  daerah  harus  dapat  diarahkan  untuk  menciptakan lapangan  kerja  /mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya  serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
Kelima, distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Keenam, stabilisasi.  APBD  menjadi  alat  ukur  untuk  memelihara  dan  mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Dengan  demikian  alokasi  anggaran  yang  besar  diharapkan  akan  mampu meningkatkan  kualitas  infrastruktur  di  daerah.    Alokasi  anggaran    infrastruktur  juga menjadi  cermin  perencanaan  pembangunan  infrasrtuktur  pemerintah  daerah.  Jika alokasi  anggaran  sudah  ditingkatkan,  maka  bagaimana  kemudian  implementasi  dari program infrastuktur  menjadi  hal yang  menarik. Apakah peningkatan alokasi tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.
Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para pelasana kebijakan.
Van Meter dan Van Horn memandang bahwa pertama, impelementasi kebijakan akan  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  kebijakan  menyimpang  dari  kebijakan-kebijakan sebelumnya.Kedua,  proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  jumlah  perubahan organisasi yang diperlukan.
George  C  Edward  III  memandang  bahwa  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  empat  faktor  yang  meliputi  komunikasi,  sumber- sumber,  kecenderungan-kecenderungan  dan  struktur  birokrasi  (dalam  Winarno,2002: 126-153). Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni tranmisi, konsistensi,  dan  kejelasan.  Sumber-sumber  merupakan  faktor  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Sumber-sumber  yang  penting  meliputi:  staf  yang  memadahi, wewenang,  dan  fasilitas-fasilitas.  Kecenderungan  dari  para  pelaksana  kebijakan merupakan  faktor  ketiga  yang  memiliki  konsekuensi  penting  bagi  implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, dan hal ini  berarti adanya  dukungan, kemungkinan  besar mereka melaksanakan  kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan.
Faktor  keempat  adalah  struktur  birokrasi.  Edwards  memandang  ada  dua  hal yang  sangat  mempengaruhi  struktur  birokrasi  sebagai  penentu  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Pertama  yakni  prosedur-prosedur  kerja  ukuran  dasar  atau sebagai standard operating procedures. Kedua, fragmentasi dimana struktur organisasi
birokrasi  yang  tersebar  disamping  adanya  tekanan-tekanan  dari  luar  seperti  lembaga legislatif, kelompok kepentingan.
Tahun  infrastruktur  di  Jawa  Tengah  dimaknai  sebagai  tahun  dengan  fokus pembangunan pada infrastruktur khususnya jalan raya. Fokus tersebut diarahkan pada peningkatan  alokasi  anggaran  infrastruktur  yang  berasal  dari  APBD  Provinsi  Jawa Tengah.  Sedangkan  untuk  program  dan  kegiatan  berfokus  pada  program  peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitas jalan dan jembatan, dan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Kebijakan  tersebut  didasarkan  pada  kondisi  jalan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan tuntutan  masyarakat  yang  tercermin  dalam  kebutuhan  masyarakat  yang  diserap  oleh gubernur  pada  saat  proses  kampanye  pemilihan  gubernur.  Kondisi  pada  tahun  2013 menunjukkan  bahwa  86,7  persen  dalam  kondisi  baik  atau  13,3  persen  dalam  kondisi rusak. Namun demikian untuk ruas jalan kabupaten/kota yang strategis masih banyak jalan  dalam  kondisi  rusak.  Dengan  kondisi  tersebut  maka  kemudian  gubernur mengambil kebijakan tahun infrastruktur yang dimulai sejak tahun 2014.
Hasil  dari  tahun  infrastuktur  tersebut  adalah  kondisi  jalan  di  Jawa  Tengah  yang semakin baik. Pada tahun 2014 persentse panjang jalan dengan kondisi  baik mencapai 86,92  persen  dan  pada  tahun  2015  mencapai  88,27  persen.  Persentase  panjang  jalan dengan  lebar  lebih  dari  6  meter  juga  mengalami  peningkatan  dari  50,44  persen  pada tahun  2013  menjadi  55,24  persen  pada  tahun  2014  dan  menjadi  66,46  persen  pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel 1.
Tabel 1
Indikator, Target dan Realisasi Program Infrastruktur Jalan Indikator Capaian 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi Target Realisasi Persentase  jalan  dalam kondisi baik 86,70 86,92 86,92 87,56 88,27 Persentase panjang jalan dengan lebar > 6 m 50,44 54,14 55,24 59 66,46 Persentase panjang jalan sebagai jalan kolektor 67,62 69,60 70,69 72,20 74,80
Sumber data Dinas Bina Marga Jawa Tengah
Demikian halnya dengan persentase panjang jalan kolektor yang meningkat dari 67,62% pada tahun 2013 menjadi 70,69% pada tahun 2014 dan menjadi 74,80% pada tahun  2015.  Dengan  data  sebagaimana  dalam  tabel  1  tidak  saja  target  pembangunan yang tercapai namun realisasi dari pembangunan infrasrtuktur jalan sangat meningkat.
Kebijakan  tahun  infrastruktur  bertumpu  pada  peningkatan  alokasi  anggaran pembangunan  dan  rehabilitas  jalan  dari  APBD  Jawa  Tengah.  Peningkatan  alokasi anggaran  untuk  program  tersebut  dimulai  sejak  tahun  2014  perubahan,  mengingat pada  anggaran  tahun  2014  murni  sudah  ditetapkan  sebelum  gubernur  dilantik.  Pada tahun  2014  realisasi  mencapai  Rp  998,6  milliar  atau  meningkat  92  milliar  dari  target dalam  RPJMD.  Anggaran  tersebut  semakin  besar  pada  tahun  2015  yang  mencapai  Rp 1,88  trilyun  dan  pada  tahun  2016  mencapai  Rp  2,4  trilyun.  Alokasi  anggaran  tahun infrastruktur senantiasa lebih tinggi dari target belanja dalam RPJMD. Kondisi tersebut disebabkan  pada  saat  penetapan  RPJMD  belum  terdapat  rencana  kebijakan  tahun infrastruktur  sehingga  proyeksi  belanja  untuk  program  tersebut  tidak  nampak peningkatan yang begitu besar sebagaimana dalam Tabel 2.
Tabel 2
Alokasi Anggaran Program Infrastruktur Jalan Dari APBD Jawa Tengah
Tahun Realisasi dan Prediksi Target RPJMD 2014 998.683.739.000 906.489.821.000 2015 1.888.824.125.000 1.239.458.419.000 2016 2.429.980.450.000 1.617.491.026.000
Sumber data Dinas Bina Marga Jawa Tengah
Peningkatan  alokasi  anggaran  untuk  program  pembangunan  dan  rehabilitasi jalan  inilah  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  tahun  infrastruktur.  Peningkatan alokasi  anggaran  tersebut  tidak  saja  berangkat  dari  usulan  gubernur  namun  juga adanya  komitmen  dari  DPRD  Jawa  Tengah  yang  memiliki  pandangan  yang  sama terhadap  pembangunan  infrastruktur  di  Jawa  Tengah  melalui  peningkatan  APBD. Dengan  komitmen  bersama  itulah  proses  penganggaran  pembangunan  infrastruktur tidak mengalami kendala.
Salah  satu  dampak  dari  peningkatan  alokasi  anggaran  infrasrtuktur  adalah pengurangan  jumlah  belanja  pada  program  atau  alokasi  lainnya.  Seperti  misalnya pengurangan  pada  belanja  hibah  yang  secara  kebetulan  juga  mengalami  hambatan seiring  diberlakukannya  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah yang mengharuskan syarat penerima hibah harus berbadan hukum.
Keberhasilan  tahun  infrastruktur  juga  ditentukan  oleh  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Bina  Marga  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  telah direncanakan.    Pada  tahun  2014  untuk  program  peningkatan  jalan  dan  jembatan terdapat  tujuh  kegiatan  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  97,10  persen.  Sedangkan untuk  program  rehabilitasi  jalan  dan  jembatan  terdapat  40  kegiatan  dengan  realisasi mencapai  98,15  persen.  Kemampuan  dalam  merealisasikan  inilah  yang  kemudian semakin meningkatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

## C. PENUTUP
Tahun  infrastruktur  merupakan  kebijakan  peningkatan  kualitas  infrastruktur khususnya  jalan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  peningkatan  alokasi  anggaran  APBD untuk  program  pembangunan  jalan  dan  rehabilitasi  jalan.  Kebijakan  tersebut  berawal dari  program  gubernur  yang  didukung  oleh  komitmen  DPRD  dalam  proses penganggaran.  Peningkatan  alokasi  anggaran  untuk  program  rehabilitasi  dan pembangunan jalan telah berhasil meningkatkan kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah. Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Bina  Marga  dalam melaksanakan  seluruh kegiatan terkait  menjadi  pemacu peningkatan alokasi anggaran pada  tahun  selanjutnya.  Salah  satu  dampak  dari  kebijakan  tersebut  adalah berkurangnya sejumlah belanja daerah seperti dana hibah untuk sejumlah alokasi atau jenis belanja hibah.

## D. DAFTAR REFERENSI
Badjuri,  A  &  Yuwono.  Y. Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Strategi. Semarang:JIP UNDIP.2002.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah . Nusamedia. Bandung.2009 Lexi J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung, Rosdakarya, 2002. Nugroho, Rian. Public Policy . Elex Media Komputindo.Jakarta.2009 Nurcholis,  Hanif, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta, Grasindo, 2007.
Patton, M Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2006. Sinambela,  Mahadi  &  Azhari  S, Dilema  Otonomi  daerah  &  Masa  Depan  Nasionalisme Indonesia . Yogyakarta, Balairung & Co, 2003.
Syaukani  dkk, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, 2005.
Tangkilisan, Hessel. Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta, Balairung.2003 Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik .MedPress.Yogyakarta.2002