DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
Received: 22 November 2022 Accepted: 28 January 2023 Published: 30 January 2023

## Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terorisme di Kamboja
Beny Abukhaer Tatara 1* , Titis Margiyati 2 , Fauzia Gustarina Cempaka Timur 3 1,2,3, Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
* benyabukhaertatara@gmail.com

## Abstract
Various counter-terrorism efforts have been carried out by the Cambodian government, resulting in Cambodia being  ranked  135th  on  the  Global  Terrorism  Index  as  a  country  affected  by  terrorist  action  with  a  score  of  0.00, meaning  there  are  no  more  threats  or  acts  of  terrorism  in  Cambodia.  This  research  aims  to  analyze  the  counter- terrorism efforts that have been carried out by the Government of Cambodia. This research uses a qualitative research method  with  a  literature  study  approach.  The  results  of  the  research  show  that  in  Cambodia,  there  are  7  (seven) terrorist groups, both domestic and foreign, namely: the Khmer Rouge; Cambodian Freedom Fighters /CFF; Khmer Front  Movement;  the  Khmer  National  Unity  Front  /  KNUF;  Khmer  National  Liberation  Front  /  KNLF;  Empire Movement, and the Jemaah Islamiah / JI through the Om Al Qura Foundation. The strategy taken by the Government of Cambodia to address terrorism includes: the formation of counter-terrorism laws, the formation of special counter- terrorism forces and closing access to terrorism financing. In addition, at the ASEAN regional level, the Cambodian government has established cooperation with ASEAN countries in addressing terrorism through information exchange, joint training, and extradition. Meanwhile, at the international level, Cambodia also cooperates in counter-terrorism with the United States and Australia.
Keywords: strategy, counter-terrorism, Cambodia

## Abstrak
Berbagai  upaya  kontra-terorisme  telah  dilakukan  pemerintah  Kamboja,  hingga  akhirnya  Kamboja berdasarkan Global  Terrorism  Index menempati  peringkat 135  negara  terdampak  aksi  terorisme  dengan  skor  0,00 artinya tidak ada lagi ancaman maupun aksi terorisme di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kontra-terorisme  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kamboja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di  Kamboja tercatat ada 7 (tujuh) kelompok  teroris  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yaitu  :  Khmer  Merah  ( the  Khmer  Rouge );  Pejuang Kemerdekaan Kamboja ( Cambodian Freedom Fighters / CFF); Gerakan Front Khmer ( Khmer Front Movement ); Front Persatuan Nasional Khmer ( the Khmer National Unity Front / KNUF); Front Pembebasan Nasional Khmer ( Khmer National  Liberation  Front  / KNLF);  Gerakan  Kekaisaran  ( Empire  Movement )  dan  Jamaah  Islamiah  (the  Jemaah Islamiah / JI) melalui Yayasan Om Al Qura (the Om Al Qura Foundation ). Strategi yang telah diambil oleh Pemerintah Kamboja  untuk  menanggulangi  terorisme  meliputi:  pembentukan  undang  undang  penanggulangan  terorisme, pembentukan pasukan khusus  penanggulangan  terorisme  dan  menutup  akses  pendanaan terorisme.  Selain  itu,  pada tingkat  regional  ASEAN,  pemerintah  Kamboja  membentuk  kerjasama  dengan  negara  –  negara  ASEAN  dalam menanggulangi  terorisme  melalui  pertukaran  informasi,  latihan  bersama  dan  ekstradisi.  Sedangkan  pada  tingkat internasioanl Kamboja juga melakukan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Amerika Serikat dan Australia.
Kata kunci:  strategi, kontra-terorisme, Kamboja

## 1. Pendahuluan
Awal abad ke-21 seperti saat sekarang ini, telah muncul isu yang sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan politik ekonomi global saat ini yaitu terkait terorisme. Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, namun klimaks
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
dari menguatnya gejala  ini  adalah meletusnya tragedi  WTC  dan Pentagon, AS,  pada tanggal  11 September 2001 lalu. Pasca serangan bunuh diri yang menewaskan lebih dari 6.000 orang dengan menabrakkan pesawat komersial ke lambang kedigdayaan ekonomi dan militer AS tersebut, telah menyadarkan  masyarakat  dunia  akan  bahaya  dan  ancaman  terorisme  global  (Subagyo,  2015). Sebagai  sebuah  isu  global,  ancaman  terorisme  telah  menyerang  berbagai  negara  di  berbagai belahan  dunia.  Di  Eropa,  Sejak  tahun  2013,  jumlah  kasus  terorisme  di  Uni  Eropa  mengalami peningkatan.  Menurut  laporan  BBC,  dari  tahun  2011  hingga  2018,  kasus  terorirsme  terbanyak terjadi di Spanyol dengan jumlah 343 kasus. Di posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan total 329 kasus, kemudian Prancis dengan 327 kasus, dan Belgia sebanyak 301 kasus (Hutasoit et al., 2021). Di tempat lain terorisme juga terjadi di tengah-tengah konflik sosial politik, yang becampur dengan isu-keagamaan seperti di Nigeria, Somalia, Libya, Maroko, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu kemudian melebar kenegara-negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordan, Libanon di Timur-Tengah, Afghanistan, Pakistan, India di  Asia Selatan, Indonesia, Filipina dan Thailand  di  Asia  Tenggara  (Yunanto  et  al.,  2017).  Di  Kawasan  Asia  Tenggara,  terorisme merupakan  salah  satu  masalah  serius  mengingat  Asia  Tenggara  dianggap  sebagai  salah  satu kawasan  yang  berpotensi  menyimpan  radikalisme  dan  Terorisme.  Serangan-serangan  terorisme yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara telah mengganggu stabilitas keamanan setiap negara yang  berada  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Korompis,  2020).  Konflik  intern  di  negara  kawasan tersebut, bisa saja memancing jaringan internasional untuk melakukan aksi-aksi teror di kawasan tersebut. Sebagai contoh aksi terror yang di lakukan oleh kelompok Khmer Rouge di Kamboja dan gerilyawan Moro di Philipina Selatan (Simanjuntak, 2012).
Kamboja  adalah  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang  terletak  di  bagian  selatan Semenanjung  Indochina  dengan  luas  wilayah  sekitar  182.000  meter  persegi  dan  memiliki  dua bentuk geografis yang berlainan, yaitu yang pertama dataran rendah (Delta Mekong dan Tonle Sap yang  merupakan  danau  besar  urat  nadi  Kamboja)  dan  yang  kedua  kawasan  pegunungan  yang terletak di Barat Daya, Utara dan Timur Laut Kamboja dengan sebagian besar diliputi oleh hutan rimba dan bukit – bukit pegunungan mengelilingi dataran rendah Kamboja (Widya, 2008). Kondisi tersebut  menjadikan  tantangan  tersendiri  bagi  keamanan  transnasional  Kamboja  seperti penyelundupan senjata, penyelundupan imigran, penyelundupan narkoba dan terorisme. Meskipun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat  ini  beroperasi  di  negara  tersebut,  pemerintah  Kamboja  tetap  berhati-hati  terhadap  ancaman regional  dan  telah  mengklasifikasikan  terorisme  sebagai  salah  satu  masalah  keamanan transnasional utama. Pemerintah merujuk kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk  digunakan  sebagai  “tempat  berlindung”  karena  kedekatan  geografisnya  dengan  serangan baru-baru  ini  dan  kedekatannya  dengan  area  jaringan  operasi  teroris  oleh  kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia (Ear dalam Asia-Pacific Center for Security Studies, 2010).
Sejak  penarikan  pasukan  Vietnam  pada  awal  1990-an,  negara  tersebut  telah  melihat peningkatan pengaruh Wahhabi di antara Cham Muslim, dan telah menerima dana dari sekolah- sekolah  Wahhabi  di  Timur  Tengah.  Kelompok-kelompok  militan  dapat  mengeksploitasi meningkatnya radikalisasi Muslim Cham dan terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Kamboja juga merupakan pusat pencucian uang terkemuka, terutama untuk obat-obatan terlarang dari Burma dan  Laos.  Kehadiran  JI  terkait  Al  Qaeda  di  Asia  Tenggara  menunjukkan  bahwa  Kamboja  bisa menjadi  lokasi  yang  nyaman  untuk  kegiatan  teroris  dan  menjadi  salah  satu  “batu  loncatan potensial” di Asia Tenggara untuk ekstremisme agama. Selain itu, sejak 1990-an, negara-negara Indochina  seperti  Kamboja,  Laos,  Vietnam,  Myanmar,  dan  Thailand  telah  digunakan  oleh kelompok  teroris  transnasional  Al-Qaeda  sebagai  basis  dan  sasaran  serangan  teroris.  Kamboja pertama kali berada di bawah pengawasan ketat internasional pasca 11 September setelah diketahui
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
bahwa  Al-Qaeda  dan  kelompok  Jamaah  Islamiah  (JI)  yang  terkait  dengan  Al  Qaeda  di  Asia Tenggara  menggunakan  Phnom  Penh  sebagai  lokasi  untuk  pengiriman  uang  yang  signifikan. Ditambah dengan data bahwa antara tahun 2002-2003, Hambali yang merupakan seorang dalang bom Bali 2002, dilaporkan mengungsi ke Kamboja. Kaum radikal dari Arab Saudi, Pakistan, dan Malaysia juga diduga menggunakan Kamboja sebagai basis (Gunaratna & Kam, 2016). Sebagai negara  yang  berada  dalam  satu  kawasan  di  Asia  Tenggara,  Indonesia  perlu  waspada  akan perkembangan  isu  Terorisme  di  Kamboja  mengingat  sejarah  membuktikan  teroris  yang  pernah melakukan aksinya di Indonesia pernah berada di Kamboja, selain itu Kamboja juga dijadikan basis kelompok  teroris.  Selain  itu,  perlu  juga  dipelajari  terkait  keberhasilan  Kamboja  melepaskan negaranya dari ancaman Terorisme. Hal in sesuai dengan data Global Terrorism Index (Institute for Economics & Peace, 2020) yang menempatkan Kamboja di peringkat ke 135 negara terdampak aksi terorisme dengan skor 0,00 artinya tidak ada lagi aksi terorisme dan ancaman Terorisme di Kamboja saat ini. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja dalam upaya kontra-terorisme.

## 2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang dijawab melalui pemahaman, bukan dengan hipotesis, karena inti dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena, bukan membuktikan suatu fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan penulis, antara lain: pertama , bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua , data perpustakaan “siap pakai”  artinya  peneliti  tidak  terjun  langsung  ke  lapangan  karena  peneliti  berhadapan  langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga , bahwa data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari data pertama di lapangan. Keempat , bahwa kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Data – data dikumpulkan dari sumber sekunder dari buku dan hasil penelitian yang terkait kemudian dianalisis peneliti untuk diinterprestasikan dalam penelitian ini. Menurut Creswell (Creswell & Poth, 2018), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dokumen kualitatif seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan, dan dokumen lain yang  relevan dengan penelitian. Hal  ini dilakukan dengan mengkaji dan/atau menelusuri beberapa jurnal, buku, dan dokumen (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik) serta sumber  data  dan/atau  informasi  lain  yang  dianggap  relevan  dengan  penelitian  atau  penelitian. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  Miles,  Huberman  & Saldana  (2014)  terdiri  dari  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,    dan  penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Ancaman Terorisme di Kamboja Ancaman Terorisme dari Dalam Negeri
Ancaman teroris dalam negeri memiliki tujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Data aksi dan ancaman terorisme di Kamboja dalam kurun waktu 2005 – 2013 menunujukkan bahwa ada sekitar 77 aksi dan ancaman terorisme yang terjadi di Kamboja (Anshori, 2018). Adapun kelompok teroris  yang  ada  di  Kamboja  antara  lain  Khmer  Merah  ( the  Khmer  Rouge )  dan Pejuang Kemerdekaan  Kamboja  ( Cambodian  Freedom  Fighters /  CFF)  (Yahzunka  et  al.,  2018).  serta kelompok  yang  lebih  kecil  seperti  Front  Persatuan  Nasional  Khmer  ( the  Khmer  National  Unity
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
Front / KNUF), Front Pembebasan Nasional Khmer ( Khmer National Liberation Front / KNLF) dan Gerakan Kekaisaran ( Empire Movement ) (Gunaratna & Kam, 2016). Pertama kelompok Khmer Merah ( the Khmer Rouge ). Asal-usul ancaman teroris Kamboja dimulai dari kelompok Khmer Merah. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke tahun Perang Saudara 1970-1975, dengan munculnya kelompok Khmer Merah dan penyebaran kelompok taktik teroris terhadap  tentara  Kamboja.  Dipimpin  oleh  Perdana  Menteri  saat  itu  Jenderal  Lon  Nol,  tentara Kamboja melemah karena harus berperang di  dua sisi  yaitu untuk  melawan Vietnam  Utara dan kelompok Khmer Merah. Pada April 1975, Khmer Merah merebut kekuasaan. Dipimpin oleh Pol Pot, nama Kamboja diubah menjadi Demokratik Kampuchea. Pol Pot menerapkan komunisme di Kamboja, mengubah politik, ekonomi, dan masyarakat negara itu. Selama tiga tahun pemerintahan teror mereka, Khmer Merah membawa kehancuran bertahap ke negara itu dan membunuh sekitar 1,7 juta orang (Gunaratna & Kam, 2016), sehingga Khmer Merah tercatat sebagai salah satu rezim paling brutal  dalam sejarah dunia modern dan Khmer Merah merupakan  bentuk  terorisme yang dilakukan  oleh  negara  terhadap  warganya  dengan  kebijakan  politik  otoriter  (Jahroni  &  Makruf, 2016). Selain itu, Khmer Merah juga telah dicap sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 8 Oktober 1997 dan kemudian dihapus pada 8 Oktober 1999 (Bureu of Counterterrorism US Department of State, 2022).
Partai Komunis Khmer didirikan di Kamboja, pada tahun 1951. Gerakan komunis Kamboja adalah cabang dari Tentara Rakyat Vietnam yaitu Vietnam Utara yang didirikan untuk melawan penjajahan  Prancis  selama  tahun  1940-an.  Kemudian  membentuk  Tentara  Revolusioner Kampuchea  pada  Januari  1968.  Sejak  itu,  nama  tersebut  kemudian  diidentifikasi  dengan  Partai Komunis Kampuchea ( the Communist Party of Kampuchea / CPK), milik faksi tertentu di antara kelompok  sayap  kiri  Kamboja.  Pada  tahun  1981,  berubah  nama  menjadi  Partai  Demokrat Kampuchea. Pada tahun 1975, Khmer Merah merebut kekuasaan dan pada tahun 1976, membentuk konstitusi baru dengan bendera baru di bawah nama resmi, Kampuchea Demokratik. Rezim Khmer Merah  adalah  salah  satu  rezim  paling  kejam  di  abad  ke-20,  bertanggung  jawab  atas  eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa, yang mengakibatkan kematian sekitar 1,7 juta orang (DACHS, 2011). Pasca  kematian  Pol  Pot  selaku  pemimpin  Khmer  Merah  pada  tahun  1998,  muncul  tiga  tren terorisme di Kamboja. Pertama, tak lama setelah Khmer Merah menyerahkan pasukan terakhirnya pada tahun 1999, para anggotanya mengambil posisi yang setara di Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Kedua, mantan anggota Khmer Merah ini diduga terlibat dalam serangan teroris terhadap partai oposisi politik utama Kamboja. Pada tahun 1997, empat granat dilemparkan ke rapat umum oposisi, yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai 150 orang. Pada periode menjelang pemilihan komune 2002, pola kekerasan dan intimidasi oleh pemerintah diamati, karena lebih dari 20 kandidat partai oposisi menjadi sasaran serangan. Ketiga, ada juga serangkaian serangan oleh organisasi  teroris  berbasis  asing,  yang  menunjukkan  Khmer  Merah  telah  menjalin  hubungan transnasional di bagian lain dunia untuk mendukung tujuan mereka. Pada tahun 2000, Kamboja diserang oleh sekelompok teroris, yang disebut Pejuang Kemerdekaan Kamboja ( the Cambodian Freedom  Fighters  /  CFF) yang  berbasis  di  California,  kelompok  ini  melancarkan  serangan terhadap  instalasi  pemerintah  di  ibu  kota  Phnom  Penh,  menewaskan  empat  orang  dan  melukai puluhan lainnya. Tempat-tempat umum seperti depot bahan bakar dan tempat hiburan juga menjadi sasaran (Gunaratna & Kam, 2016).
Kedua,  Pejuang  Kemerdekaan  Kamboja  ( the  Cambodian  Freedom  Fighters  / CFF).  Para Pejuang  Kemerdekaan  Kamboja  (CFF)  digambarkan  oleh  Departemen  Luar  Negeri  AS  sebagai "kelompok  teroris"  yang  memiliki  tujuan  politik  untuk  menggulingkan  Pemerintahan  Kamboja (Simanjuntak, 2012). Para Pejuang Kemerdekaan Kamboja (CFF) juga dikenal sebagai Cholana Kangtoap Serei Chea Kampochea di Khmer, adalah organisasi yang berbasis di California yang
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
didirikan pada tahun 1998 oleh seorang warga AS bernama Chun Yasith. Meskipun ada berbagai laporan tentang jumlah anggota CFF, menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS tahun 2002, kelompok  itu  diperkirakan  tidak  lebih  dari  100  pejuang  bersenjata.  Pemberontak  beroperasi terutama  di  timur  laut  Kamboja,  dekat  perbatasan  Thailand  dan  didanai  oleh  kontribusi  dari masyarakat  Kamboja-Amerika  (United  States  Bureau  of  Citizenship  and  Immigration  Services, 2003). CFF didirikan di perbatasan Kamboja-Thailand dekat Poipet. Departemen Luar Negeri AS telah  menjelaskan  CFF  sebagai  kelompok  teroris  yang  berusaha  menggulingkan  pemerintah Kamboja. Pemimpin kelompok adalah mantan anggota oposisi utama Kamboja Sam Rainsy Party (SRP) dan setelah kudeta berdarah pada tahun 1997 mengumpulkan dukungan terhadap Perdana Menteri Hun Sen. Ada berbagai laporan tentang ukuran yang tepat dari CFF namun pada tahun 2010  FBI  divisi  Los  Angeles  menyatakan  bahwa  pada  November  2000,  Chhun  dilaporkan memimpin  sekitar  200  anggota  CFF  bersenjata.  Pemberontak  beroperasi  terutama  di  timur  laut Kamboja  dekat  perbatasan  Thailand  dan  didanai  oleh  kontribusi  dari  masyarakat  Kamboja- Amerika. CFF mengatur “Operasi Gunung Berapi,” yang melibatkan melakukan serangkaian aksi teroris skala kecil yang ditujukan pada sasaran empuk seperti bar karaoke dan klub malam. Sekitar 70  pejuang  CFF,  dipersenjatai  dengan  senapan  AK-47,  granat  dan  roket,  menyerang  beberapa gedung  pemerintah  termasuk  Kementerian  Pertahanan  dan  Pangkalan  E70  Angkatan  Bersenjata Kerajaan Kamboja di distrik Dangkor.
CFF menjadi berita utama pada November 2000 ketika mengklaim bertanggung jawab atas serangan terkoordinasi terhadap beberapa fasilitas Pemerintah di Phnom Penh di mana sedikitnya delapan orang tewas dan 14 lainnya terluka. Sebelum serangan November 2000, lima anggota CFF ditangkap  pada  April  1999  karena  merencanakan  untuk  meledakkan  depot  bahan  bakar  di  luar Phnom Penh dengan menggunakan senjata anti-tank. Serangan itu digagalkan oleh polisi Kamboja dan  lima  anggota  ditangkap.  Pada  tahun  2001,  CFF  menargetkan  gedung  -  gedung  pemerintah dalam serangan granat. Pada tahun 2001, Chhun dinyatakan bersalah atas konspirasi, terorisme dan menjadi anggota kelompok bersenjata ilegal. Anggotanya yang lain juga diadili di pengadilan dan sekitar 76 dari mereka dipenjara. Pada tahun 2010, pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Chhun Yasith atas empat tuduhan, berkonspirasi untuk membunuh di negara asing,  berkonspirasi  untuk  menghancurkan  properti  publik  di  negara  asing,  bersekongkol  untuk melanggar tindakan netralitas, dan bersekongkol untuk menggunakan Weapon of Mass Destruction (WMD) di negara asing (Gunaratna & Kam, 2016).
Ketiga, Front Pembebasan Nasional Khmer (the Khmer National Liberation Front / KNLF). Front  Pembebasan  Nasional  Khmer  (KNLF)  adalah  kelompok  teroris  lokal  yang  dikenal  juga sebagai  Gerakan  Pembebasan  Harimau  ( the  Tiger  Liberation  Movement ).  atau  Gerakan  Kepala Harimau ( the Tiger Head Movement ). Kelompok ini didirikan pada tahun 2005, KNUF diyakini beroperasi  di  provinsi  Mondulkiri,  dipimpin  oleh  Som  Ek,  mantan  anggota  Front  Pembebasan Nasional  Rakyat  Khmer  yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda  yaitu  Thailand  dan  Kamboja (Gunaratna  &  Kam,  2016).  Pada  tahun  2009,  lima  tersangka  dari  Gerakan  Kepala  Harimau diperiksa atas dugaan keterlibatan mereka dalam merencanakan bom. Pada tahun 2007, kelompok ini  juga  dituduh  terlibat  dalam  serangan  bom  di  monumen  Persahabatan  Kamboja-Vietnam  dan menargetkan outlet - outlet pemerintah dan media pada tahun 2009 (Chamroun, 2009).
Keempat,  Gerakan  Front  Khmer  ( Khmer  Front  Movement ).  Gerakan  Front  Khmer  adalah kelompok  bersenjata  yang  berbasis  di  provinsi  Takeo  Selatan  di  Kamboja.  Sebagian  besar anggotanya  adalah  etnis  Khmer  Krom  dan  berasal  dari  wilayah  Delta  Mekong  bagian  bawah Vietnam selatan yang kadang-kadang dikenal sebagai Kampuchea Krom. Khmer Krom Vietnam secara etnis mirip dengan kebanyakan orang Khmer Kamboja. Namun, ketika mereka pindah ke Kamboja,  mereka  dianggap  sebagai  orang  Vietnam.  Tujuan  kelompok  ini  adalah  untuk
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
membebaskan  Khmer  Krom  dari  kelompok  etnis  minoritas  di  Vietnam.  Ini  terdaftar  sebagai kelompok teroris etno-politik (Gunaratna & Kam, 2016).
Kelima, Front Pembebasan Nasional Khmer (Khmer National Liberation Front) . Pada Maret 2013, polisi Thailand menangkap enam pria Khmer Krom atas tuduhan terorisme dan mendeportasi mereka ke Kamboja. Tiga dari enam pria tersebut yaitu Yorn Kimsrun, Thach Kuong dan Yorn Yoeub  merupakan  biksu  Buddha.  Keenam  pria  itu  diidentifikasi  sebagai  anggota  Front Pembebasan  Khmer,  sebuah  kelompok  pembangkang  yang  berbasis  di  Denmark,  dan  telah melarikan diri ke Thailand untuk mencari suaka politik. Keenam pria itu didakwa karena diduga membentuk  kelompok  bersenjata  untuk  menggulingkan  pemerintah  Kamboja  serta mendistribusikan  materi  anti-pemerintah,  memiliki  bahan  peledak,  dan  membentuk  Front Pembebasan Nasional Khmer, yang dilarang oleh hukum Kamboja. Pada tahun 2014, pengadilan Kamboja  menghukum  lebih  dari  13  orang  yang  terkait  dengan  KNLF  atas  rencana  untuk menggulingkan pemerintah. Orang-orang itu juga dituduh membentuk angkatan bersenjata yang berbasis di Thailand dan berencana meledakkan bom di gedung-gedung pemerintah di Kamboja, tetapi  hubungan  ini  dilempar  sendiri  karena  tidak  cukup  bukti.17  Tujuan  utama  KNLF  adalah menciptakan  angkatan  bersenjata  untuk  digulingkan.  pemerintah  dan  kelompok  tersebut  telah diklasifikasikan sebagai kelompok teroris isu tunggal (Gunaratna & Kam, 2016).
Keenam,  Gerakan  Kekaisaran (Empire  Movement). Gerakan  Kekaisaran  dimulai  oleh sekelompok Muslim Cham. Gerakan itu dituduh pada 2007 menciptakan kelompok pemberontak dengan  rencana  untuk  mengambil  alih  bagian  dari  Thailand  dan  Vietnam.  Pihak  berwenang Kamboja menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam rencana untuk merekrut ratusan orang untuk  merebut  kembali  wilayah  Kamboja  dan  Cham  yang  hilang  berabad-abad  yang  lalu (Gunaratna & Kam, 2016).

## Ancaman Terorimse dari Luar Negeri
Selain ancaman teroris  dalam negeri, menurut  Stefanie Kam  (Gunaratna  &  Stefanie Kam, 2016)  ada  satu  kelompok  teroris  dari  luar  yang  menjadi  ancaman  terorisme  di  Kamboja,  yaitu Jamaah  Islamiah  ( the  Jemaah  Islamiah /JI)  melalui  Yayasan  Om  Al  Qura (the  Om  Al  Qura Foundation ).  Jika  teroris  dalam  negeri  bertujuan  untuk  mengambil  alih  kekuasaan,  sedangkan teroris dari luar negeri bertujuan untuk menyebarkan paham/ideologi. Terorisme Kelompok Islam Radikal tiba di Kamboja, setidaknya secara simbolis ketika sekolah agama Om Al-Qura di provinsi Kandal  digerebek  dan  ditutup  pada  28  Mei  2003  dengan  tuduhan  memiliki  hubungan  dengan terorisme  Islam  radikal,  khususnya Jamaah  Islamiyah. Dua orang guru Thailand dan satu  orang Mesir ditangkap dan didakwa melakukan percobaan aksi terorisme di Kamboja. Semua guru asing dan tanggungan mereka di sekolah diminta untuk meninggalkan Kamboja dalam waktu 72 jam. Sehubungan  dengan  tuduhan  ini,  organisasi  Om  Al-Qura  dilarang  di  Kamboja  dan  dengan demikian sekolah lainnya di provinsi Kampong Chhnang juga ditutup. Tindakan cepat Pemerintah Kamboja ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah AS (Kok-Thay Eng, 2013). Jamaah Islamiyah (JI) telah berinvestasi dalam jaringan sekolah di seluruh Asia Tenggara melalui seorang pria bernama Zubair, seorang Malaysia yang belajar di Karachi, Pakistan. Melalui lembaga pendidikan ini, JI berupaya menciptakan rasa kebersamaan yang lebih luas. Yayasan Om Al-Qura di  Kamboja  adalah  salah  satu  contoh  sekolah  yang  digunakan  untuk  mendanai  terorisme.  Itu digunakan  oleh  Al  Qaeda  untuk  menyalurkan  dana  yang  signifikan  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun  untuk  Jemaah  Islamiyah  yang  terkait  dengan  Al  Qaeda  dengan  kedok  sebuah  lembaga pendidikan. Berbasis di Arab Saudi, yayasan Om Al-Qura yang terkait dengan JI memiliki kantor di  Bosnia,  Somalia,  Thailand  selatan,  dan  Kamboja.  Kantor  tersebut  terdaftar  pada  tahun  2003 sebagai organisasi amal yang memberikan dukungan kepada kelompok teroris. Om Al-Qura juga mengoperasikan sekolah Islam, sekolah Al Mukara di Kamboja. Yang terletak di pinggiran Phnom
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
Penh, Al Mukara mempekerjakan sebagian besar guru asing dan menerima sebagian besar dana dari Saudi. Sekolah tersebut didirikan seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan populasi Muslim Kamboja yang kecil, yang telah dihancurkan di bawah Khmer Merah dari tahun 1975 hingga 1978 (Gunaratna & Kam, 2016).
Meskipun sejarah mencatat terdapat paling tidak ada tujuh kelompok teroris yang ada di Kamboja baik dari dalam negeri maupun luar negeri, namun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat ini beroperasi di negara tersebut (Asia-Pacific  Center  for  Security  Studies,  2010).  Hal  ini  sesuai  dengan  data Global  Terrorism Index (Institute for Economics & Peace, 2020) yang menempatkan Kamboja di peringkat ke 135 negara  terdampak  aksi  terorisme  dengan  skor  0,00  artinya  tidak  ada  lagi  ancaman  dan  aksi terorisme di Kamboja saat ini. Meskipun demikian, Pemerintah Kamboja mewaspadai kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk digunakan sebagai “tempat berlindung” karena kedekatan  geografisnya  dengan  serangan  baru-baru  ini  dan  kedekatannya  dengan  area  jaringan operasi teroris oleh kelompok-kelompok teroris transnasional.

## 3.2. Kebijakan Pemerintah Kamboja dalam Menanggulangi Terorisme
Dalam  hal  penanggulangan  terorisme,  Pemerintah  Kamboja  telah  membentuk  Undang  – Undang Penanggulangan  Terorisme  (Law on Counter Terrorism Kingdom  of Cambodia, 2007). Adapun  tujuan  Undang  –  Undang  tersebut  adalah  Pertama,  untuk  memberikan  hukuman  atas tindakan  tertentu,  sesuai  dengan  (a)  13  konvensi  dan  protokol  PBB  tentang  pemberantasan Terorisme, (b) Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan terorisme, dan (c) 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus dari Financial Action Task Force on Money Laundering . Kedua,  sepanjang  Undang-Undang  ini  tidak  mengatur  hal-hal  lain  yang  diperlukan  untuk memerangi  terorisme,  berlaku  undang-undang  lain,  termasuk  Undang-Undang  Anti  Pencucian Uang  dan  Pendanaan  Terorisme.  Ketiga,  Undang-Undang  ini  memberikan  mekanisme, sebagaimana  disyaratkan  oleh  konvensi,  protokol,  resolusi  dan  rekomendasi  tersebut,  untuk kerjasama hukum internasional dalam kontra-terorisme, seperti ekstradisi dan bantuan timbal balik. Pembekuan  properti  organisasi  dan  perorangan  yang  terdaftar  oleh  komite  yang  dibentuk berdasarkan Resolusi  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1267,  dan  penyitaan harta benda dan harta benda teroris  yang tercemar dan badan hukum  yang dimiliki atau dikendalikan oleh teroris.
Dalam hal menutup akses pendanaan terorisme, prioritas rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah  Kamboja  menurut  Komite  Koordinasi  Nasional  Anti  Pencucian  Uang  dan Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme (2018) meliputi    :  Pertama,  meninjau  dan  memutakhirkan Strategi  Nasional  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  dan Tambahannya  2013-2017  berdasarkan  risiko  yang  teridentifikasi.  Kedua,  memperkuat  kerangka hukum dan kelembagaan dari masing-masing sektor. Ketiga, memperkuat kerja sama dalam negeri dalam  memerangi  TPPU/TPPT.  Keempat,  membangun  kapasitas  penegak  hukum  dan  otoritas kompeten lainnya. Kelima, meningkatkan kesadaran akan risiko yang teridentifikasi untuk semua entitas  pelapor  dan  public.  Pemerintah  Kamboja  juga  membentuk  pasukan  khusus  untuk menanggulangi  terorisme  yaitu The  Cambodian  National  Counter-Terrorism  Special  Force (NTCSF). Pemerintah Kamboja telah mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap teroris, yang dibuktikan dengan kebijakan negara yang represif menyusul runtuhnya Khmer Merah. Pada tahun 1994,  Kamboja  menerapkan  undang-undang  baru  yang  melarang  Khmer  Merah  dan  menuduh kelompok  tersebut  atas  serangkaian  pelanggaran  seperti  tindakan  yang  berkontribusi  pada pemisahan  diri,  tindakan  yang  berusaha  untuk  menghancurkan  pemerintah,  dan  tindakan  yang mendorong atau memprovokasi warga untuk menggunakan angkatan bersenjata melawan negara.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638

## 3.3. Upaya Pemerintah Kamboja dalam Kerjasama Kontra Terorisme di ASEAN
Pada tahun 1992, Kamboja meratifikasi empat konvensi internasional untuk memberantas terorisme dan menandatangani satu lagi tentang penindasan pendanaan untuk terorisme. Kamboja juga sedang dalam proses mengaksesi tujuh konvensi internasional penting lainnya yang penting bagi upaya anti-teroris regional. Pada tahun 2010, Kamboja juga meratifikasi Konvensi ASEAN tentang  Kontra-Terorisme  (ACCT),  yang  menandakan  kepatuhan  efektifnya  terhadap  semua Konvensi  dan  Protokol  PBB  yang  relevan  mengenai  Kontra-Terorisme.  Sebagai  bagian  dari Inisiatif  Operasi  Perdamaian  Global  AS–PBB  2010,  Kamboja  juga  menjadi  tuan  rumah  latihan pemeliharaan  perdamaian  multinasional  berskala  besar.  Pada  bulan  September,  NCTC  menjadi tuan  rumah  Kelompok  Kerja  Sektor  Area  Pasifik  dengan  perwakilan  dari  negara-negara  mitra ASEAN.  Lokakarya  tersebut  menyediakan  forum  untuk  meningkatkan  kerja  sama  kontra- terorisme,  penanggulangan  bencana,  dan  berbagi  informasi  dalam  lingkungan  multilateral antarlembaga.  Di  bidang  kontra-terorisme,  Kamboja  juga  telah  bekerja  sama  dengan  Thailand dalam keamanan lintas batasnya. Pada Juli 2010, pihak berwenang Kamboja menangkap dua warga negara Thailand dan mengembalikan mereka ke Thailand, di mana mereka menghadapi tuntutan pidana atas dugaan peran mereka dalam meledakkan granat di luar kantor pusat partai politik di ibu kota Thailand, Bangkok (Gunaratna & Kam, 2016). Kamboja juga aktif menjalin Kerjasama dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme (Kementerian Pertahanan RI, 2016).
Selain  kerjasama  regional  ASEAN,  Kamboja  juga  telah  bekerja  sama  dengan  AS  dalam berbagi informasi dan intelijen serta dalam menghentikan pendanaan teroris yang selanjutnya dapat mendukung jaringan teroris di wilayah tersebut. Kamboja terus bekerja dengan AS dan Australia untuk  membangun  kemampuan  kontra-terorismenya.  Pemerintah  Kamboja  juga  telah meningkatkan  pelatihan  kontra-terorisme  dan  kerja  sama  internasionalnya  dengan  AS  selama bertahun-tahun  untuk  menggagalkan  peluang  yang  diberikan  kepada  teroris  yang  mungkin mengeksploitasi mereka untuk melakukan serangan. Pasukan Khusus Kontra-Terorisme Nasional Kamboja telah menerima kontra- pelatihan terorisme dari Pasukan Khusus AS.

## 4. Kesimpulan
Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak luput dari ancaman dan aksi  terorisme.  Kamboja  tercatat  ada  7  (tujuh)  kelompok  teroris  dari  dalam  maupun  luar  negeri yaitu : Khmer Merah ( the Khmer Rouge ); Pejuang Kemerdekaan Kamboja ( Cambodian Freedom Fighters / CFF); Gerakan Front Khmer ( Khmer Front Movement ); Front Persatuan Nasional Khmer ( the Khmer National Unity Front / KNUF); Front Pembebasan Nasional Khmer ( Khmer National Liberation  Front  / KNLF);  Gerakan  Kekaisaran  ( Empire  Movement )  dan  Jamaah  Islamiah  (the Jemaah  Islamiah  /  JI)  melalui  Yayasan  Om  Al  Qura (the  Om  Al  Qura  Foundation ).  Meskipun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat ini beroperasi di negara tersebut, namun pemerintah Kamboja tetap mewaspadai kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk digunakan sebagai “tempat berlindung” bagi kelompok  teroris  transnasional.  Strategi  yang  telah  diambil  oleh  Pemerintah  Kamboja  untuk menanggulangi  terorisme  seperti:  pembentukan  undang  undang  penanggulangan  terorisme, pembentukan pasukan khusus penanggulangan terorisme dan menutup akses pendanaan terorisme. Selain  itu,  pada  tingkat  regional  ASEAN,  pemerintah  Kamboja  membentuk  kerjasama  dengan negara  –  negara  ASEAN  dalam  menanggulangi  terorisme  melalui  pertukaran  informasi,  latihan bersama dan ekstradisi. Sedangkan pada tingkat internasioanl Kamboja juga melakukan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Amerika Serikat dan Australia.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638

## 5. Saran
Perlu adanya penelitian lanjutan terkait perbandingan upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah  Kamboja  dan  pemerintah  Indonesia  sehingga  dapat  menjadi  bahan  referensi  dan evaluasi kedua belah pihak dalam upaya kontra terorisme.

## Daftar Pustaka
Anshori,  P.  (2018). Peran  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  dalam  Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara . Universitas Diponegoro. Asia-Pacific Center for Security Studies. (2010). Issues for Engagement : Asian Perspectives on Transnational Security (D. Fouse (ed.)). Asia-Pacific Center for Scurity Studies. Bailey, K. D. (2007). Methods of Social Research (4th ed.). The Free Press.
Bureu of Counterterrorism US Department of State. (2022). Foreign Terrorist Organizations . US Department of State. https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design; Choosing among five approach (3rd ed.). Sage Publications, Inc. DACHS. (2011). The Khmer Rouge Regime . Gunaratna, R., & Kam, S. (2016). Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific . Imperial Press. Herdiansyah, H. (2011). Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu - Ilmu Sosial . Salemba Empat. Hutasoit, I. R., Yonas, A. R., & Nugrahani, H. S. D. (2021). Penanganan imigran dan terorisme di Uni Eropa. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia , 7 (4), 507–516. Institute for Economics & Peace. (2020). Global Terrorims Index 2020 : Measuring the Impact of Terrorism . Jahroni,  J.,  &  Makruf,  J.  (2016). Memahami  Terorisme :  Sejarah,  Konsep,  dan  Model .  Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
Kementerian Pertahanan RI. (2016). RI dan Kamboja Lanjutkan Pembahasan MoU Pertahanan . https://www.kemhan.go.id/2016/08/11/ri-dan-kamboja-lanjutkan-pembahasan-mou- pertahanan.html
Law  on  Counter  Terrorism  Kingdom  of  Cambodia,  (2007).  https://www.icj.org/wp- content/uploads/2013/04/Cambodia-Law-on-Counter-Terrorism-2007-eng.pdf Kok-Thay Eng. (2013). From the Khmer Rouge to Hambali : Cham Identities in a Global Age . The State University of New Jersey.
Komite  Koordinasi  Nasional  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme. (2018). Cambodia  National  Money  Laundering  And  Terrorist  Financing  Risk  Assessment Report .
https://www.nbc.org.kh/cafiu/download/ Sanitized_NRA/Sanitized_NRA_Full_Version.pdf
Korompis,  H.  R.  H.  (2020). Strategi  Indonesia  Dalam  Menangani  Terorisme  Melalui  ASEAN Convention on Counter Terrorism ( ACCT ) . Universitas Bosowa Makassar. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis :  A  Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
Simanjuntak,  R.  F.  (2012).  Motivasi  Amerika  Serikat  Memberikan  Bantuan  Militer  Kepada Kamboja Tahun 2010-2012 (Studi Kasusu : Terorisme Khmer Rouge). Repository Universitas Riau , 2012 , 1–15. Subagyo, A. (2015). Teroris (Me) : Aktor dan Isu Global Abad XXI . Penerbit Alfabeta. United States Bureau of Citizenship and Immigration Services. (2003). Cambodia: Information on Cambodian Freedom Fighters (CFF) . https://www.refworld.org/docid/3f51e6f94.html Widya, P. (2008). Proses Rekonsiliasi Damai Kamboja 1982-1991 . Universitas Indonesia.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1638
Yahzunka, F., Siswoyo, M., & Ali, Y. (2018). Analisis kerjasama penanggulangan terorisme brunei darussalam di kawasan ASEAN. Jurnal Prodi Peperangan Asimetris , 4 (1), 23–44. Yunanto,  S.,  Damayanti,  A.,  &  Novitasari,  I.  (2017). Ancaman  dan  Strategi  Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia . Institute for Peace and Security Studies (IPSS). Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.