## RELOKASI INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG
Oleh: Bagja Waluya *)

## Abstrak
Kabupaten Bandung sudah terkenal dengan industri tekstilnya. Selain itu juga  berkembang  industri  garmen  sebagai  industri  lanjutannya  dan industri-industri  yang  tidak  berkaitan  dengan  tekstil  lainnya.  Peran industri  terhadap  perekonomian  Kabupaten  Bandung  pun  cukup  besar, baik terhadap pendapatan daerah maupun ketersediaan lapangan kerja. Perkembangan  industri  yang  membawa  berkah  dari  sudut  ekonomi  ini, ternyata juga membawa dampak lain. Terhadap lingkungan, industri ini membawa  dampak  negatif  misalnya  terhadap  persediaan  air.  Dengan banyaknya industri yang membuat sumur artesis ini, maka laju produksi (discharge)  air  tanah  lebih  besar  dari  laju  pengisiannya  (recharge). Akibatnya, permukaan air tanah makin lama makin dalam.
Untuk mengurangi dampak tersebut salah satunya dengan memindahkan industri  (relokasi  industri)  yang  disertai  dengan  rencana  yang  matang baik  mengenai  perkembangan  kawasan  industri  baru,  maupun  wilayah- wilayah yang seharusnya ditutup untuk industri.
Kata kunci: Relokasi, Industri, Water Supply.
*) Bagja Waluya, S.Pd, adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI

## 1. Pendahuluan
Catatan  sejarah  perkembangan  perindustrian  di  Indonesia, Kabupaten  Bandung  merupakan  salah  satu  wilayah  industri  yang terpenting  di  negara  ini.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  Bandung sebagai  ibukota Provinsi  Jawa Barat merupakan salah satu kota besar di Indonesia  yang  memiliki  lokasi  strategis  untuk  tumbuh  dan berkembangnya  sektor  industri.  Aktivitas  perekonomian  yang  tinggi, letaknya  yang  berdampingan  dengan  Jakarta  sebagai  pusat  pemasaran, kondisi morfologi yang relatif datar, ketersediaan air yang berlimpah, dan jumlah  penduduk  yang  banyak  merupakan  faktor-faktor  lokasi  yang diharapkan bagi keberadaan industri.
Faktor-faktor  lokasi  tersebut  sangat  menentukan  karakteristik industri  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Kabupaten  Bandung. Ketersediaan  jumlah  tenaga  kerja  yang  besar  dengan  kualifikasi pendidikan  yang  rendah  banyak  tersedia  di  wilayah  ini.  Dengan demikian,  industri  yang  berkembang  pun  merupakan  industri  yang bersifat  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak,  seperti  industri  tekstil dan garment. Tingkat pendidikan dan keahlian bukan merupakan tuntutan utama  pada  kedua  industri  tersebut.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  di dalam  proses  produksinya  tidak  atau  kurang  terdapat  pengerjaan  yang rumit sehingga memerlukan keahlian yang tinggi. Sebagian besar tenaga kerjanya  adalah  berpendidikan  SD  dan  SMP,  hanya  sebagian  kecil  saja dari mereka yang berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.
Industri-industri  yang  sangat  terkenal  di  wilayah  ini  selama sejarah  perkembangan  industri  seperti  Patal  Padalarang,  Patal  Banjaran, dan  Patal  Majalaya.  Sejak  tahun  lima  puluhan,  kota  Majalaya  di Kabupaten  Bandung  sudah  terkenal  dengan  industri  tekstilnya. Perkembangan  selanjutnya  ternyata  menunjukkan  kota-kota  lain  di sekitarnya  pun  berkembang  menjadi  kota  industri.  Kita  sebut  saja Kecamatan  Cimahi  Selatan,  Leuwigajah  (keduanya  sekarang  masuk daerah  batas  kota  Cimahi),  Dayeuhkolot,  Banjaran,  Cikancung,  dan sebagainya.  Industri  yang  berkembang  pun  ternyata  tidak  hanya  tekstil. Kini, ada industri garmen sebagai industri lanjutannya. Juga berkembang industri-industri  yang  tidak  berkaitan  dengan  tekstil  seperti  industri
makanan dan mainan, kimia, kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya, industri barang-barang dari logam, dan industri lainnya.
Kegiatan  industri  yang  dilaksanakan  di  suatu  wilayah  tentunya dapat  menimbulkan  beberapa  dampak  bagi  kehidupan  manusia  dan lingkungan  sekitarnya,  baik  saifatnya  positif  maupun  negatif.  Pengaruh kegiatan  industri  yang  positif,  dalam  arti  mendukung  ke  arah kemakmuran  dan  kesejahteraan  umat  manusia  hendaknya  terus dikembangkan,  sedangkan  yang  sifatnya  negatif  perlu  dihindari  atau diminimalisasi.  Beberapa  pengaruh  positif  kegiatan  industri  antara  lain kegiatan  ekonomi  sektor  industri  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dalam jumlah  yang  banyak,  meningkatkan  devisa  bagi  negara,  tidak  selalu menggantungkan diri terhadap barang-barang impor, dapat membangkitkan ekonomi penduduk sekitar kawasan industri.
Keberadaan  industri-industri  di  Kabupaten  Bandung  berperan sangat  besar  terhadap  peningkatan  perekonomian.  Kabupaten  Bandung adalah  salah  satu  dari  sedikit  kabupaten  di  Jawa  Barat  yang  produk domestik  brutonya  terutama  berasal  dari  sektor  industri.  Industri  yang menyediakan  lapangan  kerja,  memberikan  pemasukan  bagi  PAD  dalam bentuk  PBB  yang  lebih  tinggi,  memberikan  pemasukan  dari  berbagai retribusi dan sebagainya.
Adapun  pengaruh  negatif  yang  dapat  timbul  antara  lain:  sering kali pembuangan limbah cair yang dialirkan ke sungai atau badan-badan air  lainnya  menimbulkan  pencemaran  air,  apabila  tidak  dinetralkan terlebih dahulu, asap pabrik sebagai sisa pembakaran dapat menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan bahang kota atau kenaikan suhu udara di  wilayah  perkotaan,  kegiatan  industri  terkadang  mengakibatkan kebisingan  atau  polusi  suara,  kesehatan  manusia  dapat  terganggu  oleh polusi  udara,  air  dan  tanah.  Berkembangnya  industri  di  perkotaan terkadang  mengakibatkan  gejala  urbanisme  pada  tenaga  kerja  yang berasal dari daearah pedesaan yang sering kali bersifat negatif.
Demikian  halnya  dengan  keberadaan  industri-industri  di Kabupaten Bandung, selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi suatu permasalahan terutama terhadap kelestarian dan pencemaran  lingkungan di sekitarnya.

## 2. Masalah
Perkembangan  industri  yang  membawa  berkah  dari  sudut ekonomi ini, ternyata juga membawa dampak lain. Terhadap lingkungan, industri  ini  membawa  dampak  negatif  misalnya  terhadap  persediaan  air di Kabupaten Bandung.
Industri  yang  berkembang  di  Kabupaten  Bandung  ini,  banyak yang  membutuhkan  air  dalam  jumlah  yang  banyak.  Cara  yang  paling murah  untuk  mendapatkan  air  adalah  dengan  memanfaatkan  air  tanah dalam  bentuk  sumur  artesis.  Dengan  banyaknya  industri  yang  membuat sumur  artesis  ini,  maka  laju  produksi (discharge) air  tanah  lebih  besar dari laju pengisiannya (recharge) . Akibatnya, permukaan air tanah makin lama makin dalam.
Berdasarkan  data  tahun  1997,  permukaan  air  tanah  di  Cimahi Selatan,  Leuwigajah,  dan  Cibeureum  adalah  98,25  meter.  Ini  berarti, untuk  mendapatkan  air,  kita  harus  mengebor  sampai  kedalaman  lebih besar dari 98,25 meter. Padahal permukaan air tanah di wilayah tersebut pada tahun 1928 adalah 18,5 meter. Artinya air keluar dalam bentuk mata air,  tanpa  harus  digali.  Hal  sama  terjadi  di  wilayah-wilayah  industri lainnya  seperti  Dayeuhkolot  tahun  1997  (-43,20)-(-84,20),  tahun  1958 +4,30;  Majalaya  tahun  1997  (-34,64)-(-51,45),  tahun  1980  +2,80; Banjaran  dan  Pameungpeuk,  tahun  1997  (-12,29)-(-34,12),  tahun  1980 +4,20; dan seterusnya.
Keadaan ini membuat air di wilayah tersebut menjadi sangat sulit didapat. Hal ini tidak saja dirasakan oleh industri yang memang menjadi penyebabnya  tetapi  terutama  dirasakan  oleh  penduduk.  Penduduk menjadi  sukar  untuk  mendapatkan  air,  karena  sumurnya  kering.  Air permukaan  (air  sungai,  kolam,  situ,  dan  sebagainya)  juga  sukar  didapat karena banyak yang pada waktu tertentu menjadi kering. Jika pun ada air, seringkali  tercemar  limbah  industri.  Akibatnya,  penduduk  banyak  yang menderita penyakit seperti gatal-gatal. Demikian halnya dengan air untuk pertanian.  Sudah  barang  tentu  ini  menjadi  masalah  yang  sangat  besar mengingat air merupakan kebutuhan pokok manusia.
Kondisi  ketersediaan  air  tanah  yang  sangat  kritis  di  Kabupaten Bandung  dan  sekitarnya,  dapat  dilihat  pada  peta  sebaran  dan  kondisi Water Supply di Jawa barat.
Apabila kita melihat peta tersebut, maka kondisi ketersediaan air tanah di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya berada pada tingkat mendekati  kritis  dan  kritis.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya konversi lahan di wilayah ini yang terjadi secara besar-besaran dari lahan terbuka hijau  menjadi  pemukiman termasuk di dalamnya  sektor industri dengan  berdirinya  pabrik-pabrik  besar  yang  membutuhkan  cadangan ketersediaan  air  yang  besar  pula.  Lebih  jelasnya  data  dan  gambaran perubahan  penggunaan  lahan  di  wilayah  Kabupaten  Bandung  dapat
SEBARAN DAN KONDISI WATER SUPPLY DI JAWA BARAT
NO TATA GUNA LAHAN % PERUBAHAN LUAS (HA) 1 Pemukiman 26.64% 24,326.22 2 Lahan Terbuka -38.75% -21,333.56 3 Sawah -43.37% -84,866.88 4 Hutan -55.05% -81,080.36 5 Kebun dan Teh 43.80% 85,481.34 6 Tegalan dan belukar 79.10% 106,612.06
NOTASI dilihat  pada  Peta  Sebaran  Perubahan  Luas  Penggunaan  Lahan  di  DAS
Citarum berikut ini:
Tahun 2001 Tahun 2004
Sebaran Perubahan luas penggunaan lahan DAS Citarum (2001-2004)
Perubahan luas penggunaan lahan DAS Citarum (2001-2004)

## 3. Relokasi
Untuk  mengurangi  dampak  di  atas,  caranya  adalah  dengan mengurangi discharge air,  dan  menambah recharge -nya.  Mengurangi discharge air  yang  cukup  kentara  adalah  dengan  menghentikan pengambilan air untuk industri. Caranya, pertama, mengganti pemenuhan kebutuhan  air  tanah  dengan  mengalirkan  air  permukaan  (air  sungai, waduk, dan sebagainya) ke wilayah-wilayah industri. Cara kedua adalah memindahkan  industri  ke  tempat  dimana  didapat  air  permukaan. Kelihatannya  cara  kedua  inilah  yang  dinilai  lebih  menguntungkan  oleh Pemkab  Bandung.  Hal  ini  terlihat  dalam  RTRW  (Rencana  Tata  Ruang Wilayah) Kabupaten Bandung 1998-2007.
Dalam  RTRW  dinyatakan,  setelah  tahun  2000  direncanakan relokasi  industri  dengan  cara  membangun  kawasan  industri  di  Cililin 1.000  ha  dan  Cipeundeuy  1.800  ha.  Kedua  lokasi  tersebut  dinilai menguntungkan  menjadi  kawasan  industri.  Alasannya,  lokasinya  hanya berjarak  4  km  dari  Tol  Cikampek-Padalarang-Cilenyi  dan  dekat  dengan aglomerasi  industri  di  Cimahi-Batujajar.  Kemudian,  kawasannya  relatif datar,  terdapat  sumber  daya  air  permukaan  dalam  debit  yang  besar, terletak  di  hilir  sungai  Citarum  sehingga  limbah  airnya  tidak  akan mengganggu  masyarakat,  dan  terdapat  bukit  yang  dapat  digunakan sebagai lokasi reservoir air, sehingga air dapat dialirkan secara gravitasi, jadi  murah.  Lalu,  penggunaan  tanahnya  sekarang  berupa  sawah  tadah hujan  dan  kebun/pertanian  kering,  sehingga  potensinya  relatif  kurang. Wilayah ini cocok untuk dikembangkan menjadi wilayah perkotaan.
Bahwa  di  kedua  tempat  tersebut  terdapat  sumber  daya  air permukaan  dan  terletak  di  hilir,  masih  dipertanyakan.  Sekarang,  di musim kemarau debit air sungai Citarum sangat kecil, dan  letaknya pun masih  di  hulu.  Limbahnya  dapat  mengganggu  perikanan  di  Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur serta keperluan air untuk penduduk sungai di Pantura.
Kedua  kawasan  tersebut  kelihatannya  akan  ditata  dengan  baik sehingga  tidak  merusak  lingkungan,  karena  dalam  RTRW  dinyatakan bahwa  kawasan  juga  dilengkapi  dengan  reservoir  air,  instalasi pengolahan  limbah  cair  dan  instalasi  pengolahan  limbah  padat.  Dengan
demikian  terlihat,  bahwa  dibangunnya  kedua  kawasan  industri  tersebut telah dapat memecahkan masalah dengan baik.

## 4. Tinjauan
Tinjauan sepintas memperlihatkan, dengan dilakukannya relokasi industri  ke  Cililin  dan  Cipeundeuy  tersebut,  masalah  dalam  kegiatan industri teratasi. Akan tetapi benarkah demikian?
Seperti  dinyatakan  sendiri  dalam  RTRW  Kabupaten  Bandung, sebetulnya  gagasan  untuk  mengembangkan  kawasan  industri  ini  telah muncul  sejak  tahun  1989.  Akan  tetapi  gagasan  tersebut  tak  pernah terwujud, karena masih kurangnya minat investor. Investor lebih tertarik untuk membangun di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, karena lokasinya lebih menguntungkan. Persoalannya sekarang, jika pada tahun 1989 saja ketika  ekonomi  sedang  "booming"  investor  sudah  tidak  tertarik,  apalagi sekarang, ketika ekonomi terutama industri sedang sangat lesu. Jika pada tahun  1989  saingannya  hanya  wilayah  sekitar  Jabotabek,  maka  kini terdapat saingan yang sangat kuat untuk industri tekstil dan garmen dari Vietnam.
Apalagi  adanya  aturan  WTO  yang  menghapuskan  semua  kuota, maka  industri  Indonesia  (dalam  hal  ini  Kab.  Bandung)  harus  bersaing keras  di  pasar  internasional.  Industri  makanan  dan  minuman  harus bersaing  keras  dengan  Thailand  yang  memang  pembangunannya dititikberatkan  pada  pembangunan  pertanian.  Secara  umum  seluruh industri  di  Asia  Tenggara  khususnya  Asia  umumnya,  harus  bersaing keras  dengan  Cina.  Cina  merupakan  negara  yang  menarik  untuk perkembangan  industri  karena  upah  yang  rendah,  etos  kerja  yang  tinggi birokrasi yang bersih, serta sumber sumber daya alam yang banyak.
Dengan  persaingan  yang  begitu  tingi  maka  perkembangan industri di Indonesia sedang dalam masa sulit. Oleh karena itu, jika pada tahun 1989 saja sudah sulit untuk membangun kawasan industri, apalagi sekarang.  Persoalan  lain  adalah  pada  "nasib"  wilayah-wilayah  industri yang  sekarang  ada.  Dalam  RTRW  tahun  1989-2007  dikatakan  bahwa pengembangan  kawasan  industri  di  Cililin/1.000  ha,  dan  Cipeundeuy 1.600 ha,  merupakan relokasi. Hal  ini  berarti  bahwa terjadi pemindahan lokasi  industri  ke  Cililin  dan  Cipeundeuy.  Jika  melihat  masalah  yang
sekarang  ada,  maka  berarti  industri  yang  berpindah  adalah  industri  dari wilayah Banjaran, Majalaya, Leuwigajah, dan sebagainya yang sekarang sudah memunyai masalah lingkungan yang parah.
Apabila  betul  relokasi  tersebut  berasal  dari  wilayah-wilayah  di atas, maka  muncul 2 pertanyaan. Pertama, apakah  betul  bahwa  industri- industri  di  wilayah  di  atas  bersedia  pindah  ke  kawasan  industri  baru? Pemindahan  lokasi  industri  memerlukan  biaya  yang  sangat  mahal. Walaupun  di  wilayah-wilayah  sekarang  diberi  disinsentif  misalnya dengan  cara  meningkatkan  harga  air  tanah,  tetap  harus  ada  suatu cost- benefit  analysis untuk  memastikan  bahwa  lokasi  kawasan-kawasan industri  baru  lebih  menguntungkan. Ini  adalah cost-benefit analysis dari sudut  industri  secara  individu.  Pemkab  pun  harus  membuat cost-benefit dari  menaikan  harga  air  tanah  dengan cost dari  kerusakan  lingkungan. Apabila cost- nya  lebih  besar, maka cara  yang paling  mungkin ditempuh adalah  dengan  menutup  sama  sekali  wilayah-wilayah  tersebut  untuk penggunaan  industri. Industri diharuskan  berelokasi ke kawasan  industri Cililin dan Cipeundeuy.
Pertanyaan kedua, apabila betul wilayah-wilayah industri tersebut akan ditutup, bagaimana "nasib" wilayah-wilayah yang ditinggalkannya? Sekarang,  wilayah-wilayah  itu  dasar  ekonominya  industri.  Jika  industri pindah  dari  sana,  apa  dasar  ekonominya  yang  baru?  Hal  ini  harus diperhitungkan  dan  direncanakan  dengan  matang  oleh  pemkab.  Kalau tidak,  wilayah  ini  akan  merupakan  wilayah  yang  secara  sosial-ekonomi bermasalah, serta secara fisik merupakan wilayah kumuh.
Pertanyaan  lain  adalah  apakah  betul  pemkab  akan  merelokasi industri  atau  membuka  kawasan  industri  baru?  Hal  ini  dipertanyakan karena menurut RTRW 1998 di Kabupaten Bandung akan terdapat 1.000 ha kawasan industri di Cililin, 1.600 ha kawasan industri di Cipeundeuy, serta  wilayah-wilayah  zona  prioritas  industri  di  Rancaekek,  Majalaya, Cicalengka,  Cikancung,  Cimahi  Selatan,  Padalarang.  Berarti  minimal terdapat  2.600  Ha,  ditambah  wilayah  industri  yang  sekarang  sudah berkembang.  Menurut  Perda  tahun  2001  mengenai  RTRW  Kabupaten Bandung,  jumlah  luas  wilayah  industri  adalah  1.500  ha  di  kawasan industri Cipeundeuy, 400 ha di kawasan industri Margaasih, 2.500 ha di kawasan  industri  terpadu  di  Tegalluar  (Bojongsoang),  serta  zona-zona
industri  di  wilayah-wilayah  industri  yang  sekarang  sudah  berkembang. Jika dijumlahkan  seluruhnya  mencapai 5.011 ha.  Kedua  jumlah  tersebut merupakan angka yang besar sekali, karena pada tahun 1999 penggunaan lahan  untuk  industri  hanya  1.845  ha,  ditambah  sekira  1.000  ha  di  Kota Bandung. Jelas bahwa peruntukkan lahan industri sebesar 5.011 Ha untuk 10 tahun yang akan datang adalah suatu pemborosan.
Dengan  demikian  jika  betul  kawasan-kawasan  industri  tersebut akan  dibangun,  beberapa  wilayah  atau  zona  industri  yang  sekarang mengalami  gangguan  lingkungan  yang  parah  harus  ditutup.  Jika  betul ditutup, kita kembali ke pertanyaan No. 2 di atas.

## 5. Penutup
Dengan  melihat  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  relokasi  industri  di Kabupaten Bandung bukan merupakan masalah sederhana. Hal ini harus disertai  dengan  rencana  yang  matang  baik  mengenai  perkembangan kawasan industri baru, maupun wilayah-wilayah yang seharusnya ditutup untuk industri.
Pertimbangan  untuk  penutupan  wilayah  industri  lama,  harus dikaji  dengan  cermat,  dan  hasilnya  dapat  dimasukkan  dalam  revisi RTRW  yang  sekarang  sudah  seharusnya  dilakukan.  Rencana  rinci,  baik kawasan  industri  baru,  maupun  wilayah  yang ditinggalkan oleh  industri, harus  disusun.  Jelasnya,  jika  industri-industri  dalam  kegiatan produksinya  hanya  memperhitungkan  keuntungan  finansial,  maka relokasi  merupakan  hal  yang  merugikan  karena  mereka  harus mengeluarkan  biaya  besar  untuk  berpindah  dan  membangun  kembali  di lokasi  baru  tersebut.  Akan  tetapi,  jika  industri-industri  tersebut  lebih memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka sebetulnya kerugian  jauh  lebih  besar  lagi  karena  kerusakan  lingkungan menimbulkan  dampak  yang  tidak  hanya  bagi  keberlangsungan  produksi industri  tetapi  juga  telah  menjadi  permasalahan  berbagai  sektor kehidupan.  Untuk  itu,  perkembangan  industri  yang  berbasis  lingkungan harus  dikedepankan  guna  mengurangi  dampak  negatifnya.  Selama  ini, banyak  industri  yang  belum  memasukkan  dampak  dan  kelestarian lingkungan sebagai salah satu faktor biaya produksinya.

## Daftar Pustaka
Bale, 1977, Industry Geography . New York. BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2006. Bandung. Idris Abdurachmat & Enok Maryani, 1998, Geografi Ekonomi , Bandung:
Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Bandung. John  W.Alexander,  1963, Economic  Geography, New  York:  Prentice
Hall Inc.
Siti  Sutriah  Nurzaman,  Soal  Relokasi  Industri  di  Kabupaten  Bandung,
Artikel  Pikiran  Rakyat,  Kamis  26  Februari  2004, Bandung:  PT. Granesia.