## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Eva Fitri Yuanita 1 , Mala Sondang Silitonga 2 , Hamka 3
1,2,3 Politeknik STIA LAN Jakarta
Correspondet author : evafitri.bnn@gmail.com Jakarta Pusat, 10260, DKI Jakarta, Indonesia

## Abstract
The aim of this research is to analyze the implementation of the Anti-Drug Family Resilience Policy  at  the  National  Narcotics  Board  of  the  Republic  of  Indonesia.  This  research  uses qualitative  methods  by  conducting  interviews,  observation  and  documentation.  The  data source in this research uses secondary data and primary data. The informants in this research are  policy  makers  in  the  field  of  prevention  and  prevention  practitioners  who  implement family resilience programs with the BNN at both the central and district/city levels. According to the findings of the analysis, the anti-drug family resilience at BNN RI was the issue that was prioritized.  This  was  done  as  an  activity  program  that  adapted  evidence-based  prevention that had been tested internationally. Therefore, it was very appropriate if this was supported by  optimizing  the  anti-drug  family  resilience  policy.  The  National  Narcotics  Board  of  the Republic of Indonesia's anti-drug family resilience policy isn't yet perfect. One of the reasons is that  there  is  not  any  statutory  or  policy  regulations  issued  by  BNN  as  the  leading  sector  in efforts to prevent drugs through strengthening families.
Keywords:  Anti-Drug  Family  Resilience;  evidence-based  prevention;  Policy  Implementation;

## Prevention

## Abstrak
Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  Kebijakan  Ketahanan Keluarga  Anti  Narkoba  di  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan  data primer. Informan pada penelitian ini adalah pemangku kebijakan bidang pencegahan serta praktisi  pencegahan  yang  melaksanakan  program  ketahanan  keluarga  bersama BNN  baik di level pusat hingga kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa  penetapan  prioritas  masalah  yang  didapatkan  adalah  ketahanan  keluarga  anti narkoba  di  BNN  RI  dilaksanakan  dalam  bentuk  program  kegiatan  yang  mengadaptasi pencegahan berbasis bukti yang telah teruji secara internasional sehingga sangat tepat jika hal ini didukung dengan optimalisasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba ke dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh BNN  RI  sebagai  leading  sektor  dalam  upaya  pencegahan  narkoba  melalui  penguatan keluarga.
Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan,  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba,  Pencegahan,

## Program Berbasis Bukti
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Badan Narkotika Nasional sebagai leading sector dalam permasalahan Pencegahan dan  Pemberantasan,  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  memiliki program  tematik  Desa  Bersih  Narkoba  (Bersinar)  yang  merupakan  program  prioritas pembangunan nasional yang menjadi salah satu program dalam upaya pemulihan ekonomi nasional  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being).
Perdagangan  gelap  narkotika  terjadi  di  berbagai  negara  dunia  dengan  dinamika yang  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  meliputi  jenis  narkotika  yang  beredar,  kelompok kejahatan  narkotika  yang  melakukan  peredaran,  dan  modus  operandi  yang  dilakukan. Perkembangan pasar narkotika di dunia mempengaruhi pola jaringan kejahatan peredaran narkotika.  Tingginya  minat  narkotika  jenis  sabu,  setelah  ganja,  membuat  peningkatan produksi  sabu  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Kondisi  permasalahan  penyalahgunaan narkoba  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  trend  penyalahgunaan  narkoba  secara internasional. Indonesia sendiri adalah pasar narkotika yang penting dunia khususnya untuk jenis ATS (Amphetamine Type Stimulants).
Sementara  itu  terkait  perkembangan NPS  (New  Psychoactive  Substance) di  dunia berdasarkan  data Early  Warning  Advisory UNODC  per  Desember  2021  terdapat  1.212  zat psikoaktif  baru  yang  juga  menjadi  ancaman  kesehatan,  akan  tetapi  tidak  berada  dalam peraturan Single  Convention  on  Narcotic  Drugs tahun  1961  maupun  pada Convention  on Psychotropic Substances t ahun 1971. Konteks “baru” ini bukan selalu berarti merupakan zat yang  baru  karena  sebenarnya  sudah  ada  dari  beberapa  dekade  lalu,  akan  tetapi  baru banyak  beredar  di  masyarakat.  Di  Indonesia  sendiri  saat  ini  peraturan  yang  menjelaskan terkait ini adalah Permenkes Nomor 9 dan 10 Tahun 2022 yang mengatur 75 zat baru dari 84 zat yang teridentifikasi masuk ke Indonesia  (Kemenkes, 2022b, 2022a).
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  bertugas dalam  rangka  pencegahan,  pemberantasan,  penyalahgunaan,  dan  peredaran  gelap narkotika  (P4GN)  (RI,  2009).  Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  kelembagaan,  BNN memiliki  Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Grand  Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045. Dokumen ini merupakan perencanaan jangka Panjang BNN  yang  berfokus  pada  upaya  penguatan  institusional  untuk  merespon  perkembangan potensi  ancaman  kejahatan  narkoba  di  tengah  mega-trend  global  yang  sangat cepat.(BNN,  2018).  Grand  Design  BNN  kemudian  menjadi  acuan  atau  rujukan  arah  dan kebijakan  jangka  menengah  BNN  terkait  agenda  penguatan  institusional  dalam  rangka merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkoba.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  BNN  pada  tahun  2021,  diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia pada rentang  usia  15-16  tahun  dalam  setahun  terakhir  adalah  1,95  %  atau  setara  dengan 3.662.646 jiwa (BNN, 2022). Sementara itu data UNODC mencatat pada tahun 2014 bahwa satu  dari  dua  puluh  orang  dewasa  mengkonsumsi  satu  jenis  narkoba  dan  mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016). Pada tahun 2016, UNODC mencatat  bahwa  sekitar  13,8  juta  (56%)  penduduk  usia  antara  15-16  telah  menggunakan kanabis/ganja  (UNODC  2018).  Berdasarkan  data  dari  Indonesia  Drugs  Report,  sepanjang tahun 2021, BNN dan POLRI telah berhasil mengungkap sejumlah 41.084 kasus dengan jumlah total  tersangka  53.405  tersangka  (Puslitdatin,  2022).  Sepanjang  tahun  2021,  BNN  telah mengungkap  85  jaringan  sindikat  narkoba  baik  nasional  maupun  internasional.  Jaringan sindikat  narkoba  internasional  yang  paling  banyak  diungkap  berasal  dari golden  triangle dan golden  crescent .  BNN  juga  mengungkap  kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU) yang berasal dari hasil kejahatan narkotika.
Gambar 1. Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia Sumber: (Puslitdatin, 2022)
Deputi  Bidang  pencegahan  sebagai  satuan  kerja  yang  melaksanakan  upaya pencegahan  penyalahgunaan  narkoba  menyusun  Rencana  Strategis  Deputi  Bidang Pencegahan  sebagai  rujukan  pelaksanaan  kinerja  kedeputian  dengan  merujuk  kepada Peraturan  Kepala  BNN  nomor  6  Tahun  2020-2024.  Deputi  Pencegahan  bergerak  dalam  sisi demand  reduction  melalui  sasaran  strategis  program  dan  kegiatan  yang  berupaya  untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk  berperan  dalam  pencegahan  penyalahgunaan  narkoba  untuk  meningkatnya  daya

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tangkal  keluarga  terhadap  pengaruh  buruk  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba.  Deputi  Bidang  Pencegahan  di  tahun  2020  menyusun  Petunjuk  Pelaksanaan Program  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  sebagai  petunjuk  bagi  satuan  kerja  vertikal  di BNN  serta  Kementerian  /Lembaga  guna  mendukung  implementasi  kebijakan  ketahanan keluarga.  Dalam  petunjuk  pelaksanaan  ini  disebutkan  kegiatan  intervensi  yang  dilakukan dengan  sasaran  keluarga  dapat  berupa  penyuluhan,  seminar,  workshop,  peningkatan lifeskills, employee assistance program dan family gathering.
Dalam bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, UNODC melakukan riset  dan  kajian  dalam  upaya  pencegahan  berbasis  bukti  dengan  melakukan  intervensi pencegahan  bahaya narkoba untuk keluarga,  salah  satunya  mengembangkan The  Strong Families  Programme.  Program  ini  berdampak  positif  setelah  diujicobakan  kepada  keluarga yang  tinggal  di  negara  dengan  latar  belakang  konflik  yaitu  Afganistan  (UNODC,  2019). Program  untuk  keluarga  ini  kemudian  dikembangkan  di  tahun  2019  menjadi  program berjudul  Family  United  dengan  menyasar  keluarga  yang  belum  pernah  menyalahgunakan narkoba  serta  telah  dilakukan  riset  dan  kajian  oleh  UNODC  sebagai  salah  satu  program pencegahan berbasis bukti. Program Family United ini diadaptasi oleh pemerintah Indonesia melalui BNN RI menjadi program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
Studi-studi  dalam  penelitian  sebelumnya  menganalisis  mengenai  pentingnya  keluarga dalam meningkatkan ketahanan anggota keluarga  khususnya  dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba.  Seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh Karin Haar yang melakukan evaluasi dampak jangka pendek dari program keterampilan Strong Families tentang  pengaruh  dari  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  dengan  uji  tiga  skala  Pafas, SDQ,  CYRM.  (Haar  et  al,  2021),  selanjutnya  adalah  penelitian  yang  meninjau  literatur berkaitan  dengan  program  pencegahan  terhadap  penggunaan  narkoba  yang  secara khusus  menargetkan  orang  dewasa  berusia  18-25    tahun  oleh  Shalini  Singh  et.al,  2020, penelitian  lain  dilakukan  oleh  Ijeoma  Opara,  et.al,  2019  yang  menemukan  bahwa  penting dilakukan  penerapan  program  pencegahan  penyalahgunaan  zat  yang  berpusat  pada keluarga,  berbasis  kekuatan  yang  rasial,  etnis,  dan  gender  khusus  untuk  gadis  remaja  kulit hitam  dan  Hispanik  (Opara  et  al.,  2019),  penelitian  selanjutnya  membahas  mengenai Intervensi  pendidikan  universal,  yang  didasarkan  pada  pelatihan  kecakapan  hidup  oleh psikolog klinis berpengalaman selama sebelas sesi untuk siswa dan lima sesi untuk orang tua mereka  dengan  tujuan  mencegah  penggunaan  narkoba  merupakan  hal  penting  bagi sekolah  (Bahramnejad  et  al.,  2020),  penelitian  berikutnya  adalah  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pencegahan  yang  berfokus  pada  keluarga  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  ketahanan  di  antara  pemuda  Afrika-Amerika  yang  merasakan  tekanan keuangan tekanan keuangan keluarga (Lavner et al., 2021).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
Di  Indonesia  sendiri,  ketahanan  keluarga    anti  narkoba  merupakan  salah  satu  program unggulan  yang  dijalankan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  khususnya  pada  Kedeputian Bidang Pencegahan, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional melakukan Kerjasama dengan beberapa  Kementerian  atau  Lembaga  terkait  dengan  program  yang  serupa.  Dalam penelitian  ini,    penekanan  tentang  ketahanan  keluarga  di  fokuskan  kepada  Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sesuai  dengan Lembaga yang menangani  hal tersebut. Salah satu bentuk kolaborasi  antar  lembaga  tentang  ketahanan  keluarga  anti  narkoba salah  satunya melalui  adanya  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  atau  Lembaga  terkait  dengan Badan Narkotika Nasional seperti BKKBN, Kemendikbud, Kemen PPPA, dan organisasi seperti PKK.  Langkah  dan  tindakan  beberapa  lembaga  tersebut  adalah  sebuah  kebijakan  publik dalam menyelesaikan masalah narkoba di lingkungan keluarga.
Kebijakan harus  memberi peluang  diinterpretasikan  sesuai  kondisi  spesifik yang  ada. Sedangkan  menurut  United  Nation  sebagaimana  dikutip  oleh  (Wahab,  2012)  kebijakan adalah  pedoman  untuk  bertindak.  Pedoman  itu  bisa  sederhana  atau  kompleks,  bersifat umum  atau  khusus,  luas  atau  sempit,  kabur  atau  jelas,  longgar  atau  terperinci,  bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa  suatu  deklarasi  mengenai  suatu  dasar  pedoman  bertindak,  suatu  arah  tindakan tertentu,  suatu  program  mengenai  aktivitas-aktivitas  tertentu,  atau  suatu  rencana. Serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat  dari interaksi terstruktur dan berulang  di  antara  berbagai  aktor,  baik  publik/pemerintah  maupun  privat/swasta  yang terlibat  berbagai  cara  dalam  merespons,  mengidentifikasikan,  dan  memecahkan  suatu masalah  yang  secara  politis  didefinisikan,  dan  memecahkan  suatu  masalah  yang  secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.
Menurut  (Knill  &  Tosun,  2008)  mengingat  sifat  pembuatan  kebijakan  ini,  akan  lebih mudah  untuk  memahami  pembuatan  kebijakan  sebagai  model  proses,  yang  juga  sering disebut siklus kebijakan. Memodelkan proses kebijakan sebagai serangkaian kegiatan politik, yang terdiri dari (1) penetapan agenda, (2) perumusan kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi,  dan  (5)  evaluasi.  Setiap  siklus  kebijakan  dimulai  dengan  identifikasi  masalah sosial dan penempatannya dalam agenda kebijakan.
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji me njawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijak an perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya;

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun  untuk  kasus  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  dari  Richard  Matland (1995)  mengembangkan  sebuah  model  yang  disebut  dengan  Model  Matriks  Ambiguitas- Konflik yang menjelaskan bahwa : “Implementasi secara administrative adalah implementasi yang  dilakukan  dalam  keseharain  operasi  birokrasi  pemerintahan.  Kebijakan  di  sini  memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik  adalah  implementasi  yang  perlu  dipaksakan,  karena  walaupun  ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang  mendua,  namun  tingkat  konfliknya  rendah.  Implementasi  secara  simbolik  dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik rendah. Implementasi secara simbolik  dilakukan  pada  kebijakan  yang  mempunyai  ambiguitas  tinggi  dan  konflik  yang tinggi. Matland juga menyebutkan terdapat “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan  implementasi  kebijakan  yaitu  ketepatan  kebijakan,  ketepatan  pelaksanaan, ketepatan  target  dan  ke tepatan  lingkungan,  dan  keempat  “tepat”  te rsebut  masih  perlu didukung  oleh  tiga  jenis  dukungan,  yaitu:  (1)  dukungan  politik,  (2)  dukungan  strategik,  dan (3)  dukungan  teknis.  Kebijakan  ketahanan  keluarga  anti  narkoba  saat  dilakukannya penelitian ini di Deputi Bidang Pencegahan BNN masih belum optimal. Maka dari itu, kondisi tersebut diangkat dalam permasalahan untuk penelitian ini.
UNODC  merupakan  Lembaga  Internasional  yang  membuat  kajian  dan mengeluarkan  kebijakan  terkait  pencegahan  narkoba  dalam  dokumen  Standar Pencegahan  Internasional.  Program  Family  United  dari  UNODC  diadaptasi  oleh  BNN  RI menjadi  Program Ketahanan Keluarga  Anti  Narkoba.  Dengan  tetap  memperhatikan  aspek fidelity  atau  kesesuaian  dengan  modul  aslinya,  program  ini  dikembangkan  oleh  BNN  RI sebagai leading sector  lembaga yang menangani pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan implementasi program di seluruh satuan kerja vertikal bidang pencegahan  sejak  tahun  2019.  penting  bagi  Deputi  Bidang  Pencegahan  BNN  RI  sebagai satuan  kerja  yang  mengampu  masalah  pencegahan  untuk  menyusun  kebijakan  berbasis bukti. Kebijakan yang didasarkan pada data dan penelitian yang komprehensif memastikan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
bahwa  langkah-langkah  yang  diambil  benar-benar  efektif  dan  tepat  sasaran.  Dengan kebijakan berbasis bukti yang diimplementasikan di Deputi Bidang Pencegahan, BNN dapat mengidentifikasi  tren,  faktor  risiko,  dan  metode  pencegahan  yang  paling  efektif.  Hal  ini memungkinkan  BNN  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  dengan  lebih  efisien  dan memberikan respons yang lebih tepat terhadap dinamika penyalahgunaan narkotika.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  melalui  studi  implementasi kebijakan  dengan  memanfaatkan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  terkumpul  melalui  sumber  primer  yakni  wawancara  dan  data  kualitatif  berdasarkan peneltian  terdahulu  (Husein  Umar,  2002).  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  berupa wawancara  kepada  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  yaitu  Direktorat  Advokasi  yang bertugas  untuk  memperkuat  daya  tangkal  keluarga  terhadap  pengaruh  buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indicator kinerja program/kegiatan  yaitu  Indeks  Ketahanan  Keluarga  terhadap  faktor    resiko penyalahgunaan narkoba. Dalam memenuhi target dari indikator kinerja program ini, Deputi Bidang  Pencegahan  BNN  RI  melalui  Direktorat  Advokasi  mengimplementasikan  program pencegahan  bahaya  narkoba  berbasis  bukti  yang  mengadaptasi  Program Family  United yang dikeluarkan oleh UNODC.
Lebih  tegasnya  bahwa  kajian  penelitian  ini  menggunakan  konsep  implementasi kebijakan yang di kembangkan oleh Matland bahwa Variabel Implementasi Kebijakan yang digagas  oleh  Richard  E.  Matland,  (1995)  terdapat  dimensi-dimensi  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  pada  Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia.  Dimensi-dimensi  dimaksud  antara  lain:  Ketepatan Kebijakan; Ketepatan Pelaksana; Ketepatan Target; Ketepatan Lingkungan yang satu sama lainnya saling terkait serta memiliki tiga jenis dukungan: Dukungan Politik; Dukungan Strategis dan Dukungan Teknis. Tentunya sebagai indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan.
Harapannya  adalah  kebijakan  yang  didasarkan  pada  data  dan  penelitian  yang komprehensif  memastikan  bahwa  langkah-langkah  yang  diambil  benar-benar  efektif  dan tepat  sasaran.  Dengan  kebijakan  berbasis  bukti  yang  diimplementasikan  di  Deputi  Bidang Pencegahan, BNN dapat mengidentifikasi tren, faktor risiko, dan metode pencegahan yang paling efektif. Hal ini memungkinkan BNN untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien  dan  memberikan  respons  yang  lebih  tepat  terhadap  dinamika  penyalahgunaan narkotika.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menjawab  2  (dua)  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana implementasi  kebijakan  ketahanan  keluarga  pada  Deputi  Bidang  Pencegahan  dan  2) Bagaimana  strategi  implementasi  kebijakan  ketahanan  keluarga  anti  narkoba  di  Deputi Bidang  Pencegahan  dapat  lebih  optimal  sesuai  dengan  kebijakan  pencegahan  narkoba berbasis bukti.
Pengembangan konsep implementasi kebijakan yang di kembangkan oleh Matland bahwa  Variabel  Implementasi  Kebijakan  yang  digagas  oleh  Richard  E.  Matland,  (1995) terdapat  dimensi-dimensi  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  pada  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia. Dimensi-dimensi  dimaksud  antara  lain:  Ketepatan  Kebijakan;  Ketepatan  Pelaksana; Ketepatan Target; Ketepatan Lingkungan yang satu sama lainnya saling terkait serta memiliki tiga jenis dukungan: Dukungan Politik; Dukungan Strategis dan Dukungan Teknis.
Peneliti  menerapkan  teori  implementasi  Matland  ini  pada  kebijakan  Ketahanan Keluarga  Anti  Narkoba  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  yang  secara khusus  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Advokasi.  Empat  dimensi  implementasi  kebijakan  ini menunjukkan  betapa  pentingnya  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, kompetensi  pelaksana,  sasaran  yang  tepat,  dan  lingkungan  yang  mendukung.  Selain  itu, Matland  menekankan  pentingnya  tiga  jenis  dukungan  untuk  kesuksesan  kebijakan: dukungan  politik,  dukungan  strategis,  dan  dukungan  teknis.  Dengan  memahami  dan mengaplikasikan  dimensi-dimensi  serta  dukungan  tersebut,  implementasi  kebijakan Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  diharapkan  dapat  berjalan  efektif  dan  mencapai  hasil optimal.

## Ketepatan Kebijakan
Salah satu pentingnya penguatan ketahanan keluarga sehingga menjadi salah satu unsur pembangunan nasional. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1992  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga Sejahtera  yang  juga  menggambarkan  pengertian  Ketahanan  Keluarga  sebagai  sebuah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan  fisik-materiil  dan  psikis-mental  spiritual  guna  hidup  mandiri  dan mengembangkan  diri  dan  keluarganya  untuk  hidup  harmonis  dalam  meningkatkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
kesejahteraan lahir batin.
Dalam  resolusi  yang  dibuat  oleh  negara-negara  anggota  perserikatan  bangsa- bangsa  dalam  Resolusi  CND  58/3  menyebutkan  bahwa:  Mempromosikan  pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan bukti ilmiah  sebagai  investasi  dalam  kesejahteraan anak-anak,  remaja,  anak  muda,  keluarga  dan  masyarakat  (International  Prevention Standard,  UNODC-WHO)  Disebutkan  lebih  lanjut  kurangnya  pengetahuan  tentang  zat  dan konsekuensi  penggunaannya  adalah  di  antara  faktor  utama  yang  meningkatkan kerentanan individu. Beberapa faktor yang membuat orang rentan (atau sebaliknya) resilien terhadap  inisiasi  penggunaan  narkoba  berbeda  menurut  usia.  Mempelajari  keterampilan pengasuhan  anak  bagi  orangtua,  menyusun  sebuah  kebijakan  di  lingkungan  pendidikan yang  membuat  anak  tetap  berada  di  sekolah  merupakan  faktor-faktor  kerentanan  dan ketahanan yang telah diidentifikasi selama masa bayi, anak-anak dan remaja awal.
Pentingnya  melakukan  upaya  pencegahan  secara  massif  agar  dapat  berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh, mampu menjangkau  sebanyak  mungkin  individu  terutama  kelompok  usia  remaja  yang  rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Program-program yang telah teridentifikasi efektif dan efisien merupakan referensi bagi pengembangan program pencegahan yang dilaksanakan di  banyak  negara  anggota  Comission  on  Narcotic  Drugs  (CND)  termasuk  Indonesia  yang diwakili  oleh  BNN  RI.  Dalam  setiap  program  berbasis  bukti  yang  dilaksanakan  terdapat  10 manfaat  yang  didapat,  seperti  misalnya  denga  melaksanakan  program  keterampilan keluarga  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  tingkat  penggunaan  zat,  kemiskinan, keterlibatan  dalam  masyarakat,  kesehatan  kerha,  tidak  terlibat  dalam  perilaku  seksual beresiko, Pendidikan, kesehatan mental dan fisik, kekerasan, serta efek generasi. Pemerintah Indonesia  melalui  BNN  RI  yang  melakukan  implementasi  kebijakan  berbasis  bukti  dalam Adaptasi  Program  Intervensi  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  ini  menjadikan  BNN  RI sebagai salah satu negara anggota CND di regional Asean yang telah melakukan adaptasi program  dengan  kajian  dan  riset  terhadap  implementasi  adaptasi  program  berbasis  bukti sesuai dengan Standar Pencegahan Narkoba Internasional tersebut.
Arah  kebijakan  kelembagaan  BNN  RI  terdapat  dalam  dokumen  Rencana  Strategis BNN  RI  tahun  2020-2024  yang  menjadi  pedoman  kebijakan  kelembagaan  BNN  RI  untuk pelaksanaan  kegiatan.  Program  P4GN  yang  dilakukan  oleh  BNN  RI  mengacu  pada Peraturan Pemerintah PPN Nomor 5 Tahun 2019 yaitu program teknis adalah program yang sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  yang  menghasilkan  pelayanan  kepada kelompok sasaran/masyarakat. Tugas dan fungsi yang diimplementasikan menjadi program P4GN  oleh  BNN  RI  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  3  tahun  2019  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Narkotika  Nasional.  Jika  kita  lihat  lebih  lanjut  dalam

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kerangka  logis  BNN  2020-2024  Indikator  kinerja  utama  dari  program  P4GN  Bidang Pencegahan  adalah  Indeks  Ketahanan  Masyarakat  yang  bertujuan  meningkatkan  daya tangkal masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Pencegahan  narkoba  dalam  keluarga  adalah  landasan  penting  dalam  upaya memperkuat  ketahanan  sosial  masyarakat.  Memperkuat  faktor  pelindung,  seperti peningkatan komunikasi intra-keluarga, pemberian pendidikan narkoba, dan pengembangan  keterampilan  sosial,  merupakan  strategi  utama  dalam  menyediakan perlindungan terhadap anggota keluarga dari risiko paparan narkoba. Di sisi lain, menekan faktor  risiko,  seperti  peningkatan  pengawasan  orang  tua,  pencegahan  tekanan  dari lingkungan  sebaya  yang  negatif,  dan  peningkatan  kohesi  keluarga,  menjadi  krusial  dalam mengurangi  kemungkinan  terpapar  lingkungan  yang  mendukung  penggunaan  narkoba. Melalui  pendekatan  ini,  pencegahan  narkoba  dalam  lingkup  keluarga  tidak  hanya bertujuan  melindungi  individu  dari  bahaya  narkotika,  namun  juga  berperan  dalam membangun struktur sosial yang lebih tangguh terhadap ancaman narkotika.
Lebih  lanjut  dalam  dokumen  Rencana  Strategis  BNN  2020-2024  di  bagian  lampiran kamus  indikator  kinerja  Badan  Narkotika  Nasional  2020-2024  yang  menyebutkan  dalam rangka  Sasaran  Strategis/  Sasaran  Program  dan  Kegiatan  Direktorat  Advokasi  yaitu Meningkatnya  daya  tangkal  keluarga  terhadap  pengaruh  buruk  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba  dengan  indikator  kinerja  Indeks  Ketahanan  Keluarga  Terhadap Penyalahgunaan  Narkoba.  Dokumen  Rencana  Strategis  ini  memperlihatkan  bahwa  BNN  RI memiliki  regulasi  dalam  pelaksanaan  program  untuk meningkatkan  daya  tangkal  keluarga terhadap  pengaruh  buruk  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  yang  akan dikembangkan untuk lebih lanjut dalam menyusun Rencana Strategis BNN 2025-2029.

## Ketepatan Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diolah,  ketepatan  kebijakan  yang menggambarkan  dukungan  strategik dari pelaksana  kebijakan  yaitu  pemerinta,  kerjasama antara  pemerintah-masyarakat/swasta  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  dalam implementasi  kebijakan  ketahanan  keluarga  anti  narkoba.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam dokumen  Petunjuk  pelaksanaan  Program  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  Berbasis Sumber Daya Desa (BNN RI, 2020).
Program yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga ini dilaksanakan pada tahun  2020-2024  dengan  pengembangan  lokasi  pelaksanaan  kegiatan  di    wilayah  desa sebagai  bentuk  implementasi  adanya  Desa  Bersih  Narkoba  (Desa  Bersinar)  melalui Penguatan  Ketahanan  Keluarga  Berbasis  Sumber  Daya  Pembangunan  Desa.  Kegiatan  ini merupakan modifikasi antara program desa bersinar dan ketahanan keluarga anti narkoba. Untuk  itu  sinergitas  dan  dukungan  serta  komitmen  dari  stakeholders  (instansi  pemerintah, institusi  swasta,  Lembaga  Pendidikan,  organisasi  masyarakat/kelompok  masyarakat)  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
memiliki  peran  strategis  sangat  penting  dalam  mewujudkan  program  ketahanan  keluarga anti narkoba terimplementasi.
Gambar 2. Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia Sumber: (Puslitdatin, 2022)
Dukungan strategik dalam implementasi program ketahanan keluarga anti narkoba yang  dilakukan  melalui  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  memperkuat  sinergi  antar stakeholder  ini  sehingga  membuat  Program  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  semakin berpeluang lebih luas dapat diimplementasikan di berbagai wilayah setelah dapat potensi dukungan  dari dana  desa yang  salah  satunya  prioritasnya  untuk mendukung  pelaksanaan P4GN.  BNN  Kota  Depok  juga  mendapatkan  dukungan  anggaran  hibah  dari  Pemerintah Kota  Depok.  Kota  Depok  juga  telah  mengeluarkan  Perda  Nomor  13  Tahun  2021  tentang Fasilitasi  P4GN,  dimana  di  dalamnya  menyebutkan  dukungan  partisipasi  masyarakat  pada Bab  V  Pasal  22  dimana  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dalam partisipasi    masyarakat  dalam  upaya  pelaksanaan  P4GN  di  daerah  kota,  bertujuan  untuk meningkatkan  ketahanan  keluarga  untuk  mencegah  bahaya  penyalahgunaan  narkotika, meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  bahaya  penyalahgunaan  narkotika.  Di BNNK Depok sendiri pelibatan beberapa stakeholder, seperti TP PKK, Puspaga dan DP3AP2KB sangat massif dilakukan terkait program ketahanan keluarga anti narkoba ini.

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Ketepatan Target
Menjalankan  rekomendasi  dari  pemetaan  yang  dilakukan  Direktorat  Advokasi  di tahun  2018  ini,  kemudian  dilakukan  penjajakan  dalam  program  pencegahan  bahaya penyalahgunaan  narkoba  yang  memiliki  target  sasaran  keluarga  salah  satunya  dengan UNODC.  Keyakinan  bahwa  “penyalahgunaan  narkoba”  adalah  “penyakit  keluarga” menunjukkan  pentingnya  program  intervensi  yang  melibatkan  berbagai  elemen pencegahan  yang  komprehensif,  antara  lain  dengan  melibatkan  keluarga/orangtua  (K.L. Kumpfer,  2014).  UNODC  telah  merangkum  berbagai  program  intervensi  keluarga  pada tahun  2010.  Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  terhadap  berbagai  program  intervensi keluarga, UNODC mengembangkan The Strong Families Programme yang berdampak positif setelah diujicobakan di Afghanistan (UNODC, 2019).
Dengan menggandeng UNODC serta organisasi mitra, yaitu Tim Penggerak PKK yang memiliki  anggota hingga  tingkat  dasa  wisma (1  orang  dasa  wisma  untuk mendampingi  10 keluarga di tingkat RT) BNN RI memperhatikan aspek ketepatan target dalam implementasi program  tersebut.  Pelatihan  fasilitator  untuk  penguatan  implementasi  program  telah dilakukan  oleh BNN  RI  sejak ujicoba  pertama di  tahun  2019,  hingga  tahun  2024  ini  dengan peserta  penyuluh  narkoba  maupun  staf  pencegahan  dari  internal  BNN  RI  maupun stakeholder lain yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program intervensi ketahanan keluarga  anti  narkoba  akan  tetapi  hal  ini  tetap  perlu  peningkatan  dalam  jumlah pelaksanaan pelatihan fasilitator di internal BNN.
Untuk  memulai  pelaksanaan  kegiatan  serta  mengetahui  ketepatan  target  BNN menggunakan  kuesioner  demografi  yang  berisikan  pertanyaan  terkait  dengan  data  asal dari  peserta  yang  mengikuti  kegiatan.  (Juknis  KKAN  BNN,  2022).  Kuesioner  demografi  ini digunakan oleh fasilitator untuk melihat latar belakang peserta kegiatan (keluarga kandung, keluarga  angkat,  maupun  jenis  keluarga  tunggal),  tingkat  pendidikan  dari  orangtua,  etnis yang  mendominasi  dalam  pelaksanaan  program  yang  memberikan  gambaran  bagi fasilitator untuk implementasi program dilaksanakan.
Selain  menggunakan  kuesioner  demografi,  disebutkan  dalam  buku  petunjuk  teknis pelaksanaan  intervensi  ketahanan  keluarga  anti  narkoba  diimplementasikan  pada Desa/Kelurahan.  Lebih  lanjut  disebutkan  dalam  buku  petunjuk  teknis  tersebut,  BNN  dapat melakukan  sinergi  dengan  stakeholder  terkait  yang  mampu  berkolaborasi  agar  tepat dengan  target  yang  diinginkan,  misalnya  dengan  melakukan  sinergi  bersama  Dinas  PPPA melalui  fasilitator  Puspaga  (Pusat  Pembelajaran  Keluarga),  Dinas  Pendidikan  melalui kerjasama  dengan  guru  bimbingan  konseling,  dengan  Penyuluh  KB,  maupun  Genre  dari BKKBN, kolaborasi dengan Penyuluh Sosial, akademisi, praktisi pencegahan maupun dengan Organisasi TP PKK yang memiliki lini terdekat dengan keluarga yang disebut dasa wisma.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429

## Ketepatan Lingkungan
Dalam  upaya  melawan  peredaran  gelap  narkoba  yang  merusak  bangsa,  BNN  RI menyusun  strategi  pencegahan  melalui  program  yang  memiliki  tujuan  memperkuat ketahanan  keluarga  terhadap ancaman  narkoba.  Proses  pembentukan  kebijakan  ini  tidak hanya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  internal  yang  ada  dalam  organisasi  BNN,  tetapi  juga oleh sejumlah faktor eksternal yang melintasi batas-batas lembaga tersebut.
BNN  RI  memiliki  variabel  endogen  yang  memainkan  peran  penting  dalam pembentukan  kebijakan  anti  narkoba.  Faktor-faktor  seperti  struktur  organisasi,  kemampuan sumber  daya  manusia,  dan  komitmen  institusional  menjadi  variabel  yang  menentukan seberapa  efektif  kebijakan  tersebut  dapat  diimplementasikan.  Seperti  misalnya,  tingkat keterlibatan  penyuluh  BNN  dalam  upaya  pencegahan  bahaya  penyalahgunaan  narkoba atau  menjadi  fasilitator  dalam  implementasi  program  intervensi  ketahanan  keluarga  anti narkoba akan mempengaruhi kelancaran hal tersebut.
Namun  demikian,  proses  pembentukan  kebijakan  anti  narkoba  juga  dipengaruhi oleh  variabel  eksogen  yang  berasal  dari  lingkungan  eksternal  BNN.  Kebijakan  pemerintah pusat,  seperti  arahan  dan  prioritas  nasional  dalam  penanggulangan  narkoba,  turut mempengaruhi  arah  kebijakan  yang  diambil  oleh  BNN.  Selain  itu,  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  dan  pengaruh  internasional,  seperti  perdagangan  narkoba  lintas  batas  dan dukungan  internasional  dalam  penanggulangan  narkoba,  menjadi  faktor  eksternal  yang turut serta mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh BNN RI.
Perubahan arah program pencegahan yang lebih terfokus pada kelompok sasaran tertentu merupakan contoh variabel endogen yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dengan  adanya  perubahan  ini,  BNN  dapat  lebih  efektif  dalam  merespons  kebutuhan masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengembangan instrumen dan metode pelaksanaan yang lebih baik juga merupakan variabel endogen yang berkontribusi pada  efektivitas  implementasi  kebijakan,  karena  hal  ini  memungkinkan  BNN  untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program pencegahan.
Di  sisi  lain,  dukungan  masyarakat  dan  kebijakan  yang  mendukung  merupakan variabel  eksogen yang  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  ketahanan  keluarga anti  narkoba.  Dukungan  ini  dapat  membantu  memperkuat  legitimasi  kebijakan  dan memobilisasi  sumber  daya  tambahan  untuk  mendukung  program  pencegahan.  Selain  itu, kebijakan  yang  mendukung  dari  pemerintah  atau  lembaga  terkait  dapat  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  untuk  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Secara  keseluruhan, variabel endogen dan eksogen saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan ketahanan keluarga  anti  narkoba.  Dengan  memahami  dan  mengelola  kedua  jenis  variabel  ini, Direktorat Advokasi BNN RI dapapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan kebijakan dan

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mencapai tujuan pencegahan narkoba dengan lebih efektif.
Menurut Matland, dimensi dalam implementasi kebijakan ini akan berjalan dengan adanya  Aspek  Dukungan  Strategik,  Dukungan  Teknis  dan  juga  Dukungan  Politik,  yang dijabarkan  sebagai  berikut  pertama  yaitu  Dukungan  Politik  yang  diberikan  kepada pemangku  kebijakan  di  tingkat  nasional  maupun  pemerintah  daerah  seperti  misalnya disebutkan  dukungan  anggaran  dari  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Desa  PDTT maupun  organisasi  PKK  dalam  bentuk  alokasi  anggaran  dan  regulasi  yang  mendukung implementasi  kebijakan  ketahanan  keluarga  anti  narkoba.  Dukungan  kedua  adalah dukungan  strategis  melalui  sasaran  yang  spesifik  dan  terukur  untuk  mengurangi penyalahgunaan  narkoba  dalam  keluarga  sehingga  implementasi  kebijakan  ketahanan keluarga  anti  narkoba  yang  dilakukan  membutuhkan  visi  dan  tujuan  jangka  panjang yang ingin  dicapai  oleh  Deputi  Bidang  Pencegahan  sebagai  satuan  kerja  yang  menangani kebijakan ini. Dukungan strategis ini dapat dilihat dari kepemimpinan yang visioner di dalam menggerakkan  sumber  daya  dan  memotivasi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  mencapai tujuan  kebijakan  yang  saat  ini  menjadi  usulan  pelaksanaan  program  prioritas  nasional  dari Direktorat Advokasi untuk RPJMN 2025-2029. Dukungan selanjutnya adalah dukungan teknis yang  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  advokasi  pelaksanaan  program  intervensi ketahanan keluarga anti narkoba kepada pelaksana kebijakan secara berkelanjutan, salah satu hal yang juga dapat dilakukan adalah dengan memberikan data dan informasi yang akurat terkait kondisi desa/kelurahan maupun keluarga yang terlibat dalam intervensi yang mengisi  kuesioner  demografi  untuk  mengetahui  latar  belakang  dari  peserta  kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba ini.
Rumusan  terkait  dukungan  yang  dijabarkan  oleh  peneliti  dengan  merujuk  teori implementasi Matland ini, sejalan juga dengan karakteristik sistem pencegahan yang efektif yang  terdapat  dalam  Standar  Internasional  Pencegahan  Narkoba  UNODC,  dimana  sistem pencegahan  nasional  akan  berjalan  efektif  akan  membentuk  serangkaian  intervensi  dan dukungan  kebijakan  yang  terintegrasi  berdasarkan  bukti  ilmiah  dengan  menargetkan  usia dan  tingkat  resiko  yang  relevan.  Tujuan  pencegahan  komprehensif  adalah  untuk mendukung  perkembangan  individu  yang  sehat  dan  aman.  Sistem  pencegahan  yang efektif  akan  terdiri  dari  strategi  dengan  didalamnya  dukungan  lingkungan  dan perkembangan,  dengan  komponen  yang  berfokus  pada  informasi.  Untuk  memberikan serangkaian  intervensi  dan  kebijakan  yang  terintegrasi,  dalam  hal  ini  kebijakan  ketahanan keluarga  anti  narkoba,  suatu  sistem  membutuhkan  fondasi  structural  yang  kuat,  sebagai berikut: Adanya kerangka kebijakan dan hukum yang mendukung dan Koordinasi berbagai sektor  dan  tingkat  (nasional,  sub-nasional  dan  kota/kelurahan)  yang  terlibat  (Dukungan Politik),  komitmen  untuk  menyediakan  sumber  daya  yang  memadai  dan  untuk mempertahankan  sistem  dalam  jangka  panjang  (Dukungan  Strategis)  serta  adanya  Bukti

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
dan Penelitian Ilmiah dan Pelatihan Pembuat Kebijakan dan praktisi (Dukungan Teknis).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menggambarkan  skema pencegahan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  BNN  RI  saat  ini  dengan  menghubungkan antara  dukungan-dukungan  yang  terdapat  didalam  implementasi  kebijakan  Matland dengan Karakteristik Sistem Pencegahan yang Efektif dari Standar pencegahan Internasional UNODC menjadi sebuah yang digambarkan dalam skema sebagai berikut:
Gambar 3. Skema pencegahan Narkoba Berbasis Bukti untuk Kebijakan Ketahanan keluarga Anti Narkoba Sumber Data: Diolah oleh peneliti
Selanjutnya, dengan melakukan penelitian ini ditemukan bahwa program ketahanan keluarga  anti  narkoba  yang  telah  didasarkan  pada  riset  dan  merupakan  program pencegahan  berbasis  bukti  memungkinkan  masuk  ke  dalam  matriks  ambiguitas  Matland pada  posisi  dimana  tingkat  ambiguitas  rendah  sedangkan  konflik  rendah.  Dalam  matriks ambiguitas Matland, terdapat empat kuadran yang memetakan tingkat konflik dan tingkat ambiguitas dalam suatu kebijakan atau program. kuadaran yang paling diinginkan adalah kuadran yang memiliki tingkat konflik rendah dan tingkat ambiguitas rendah.
Sementara itu untuk memahami strategi strategi untuk optimalisasi kebijakan berbasis bukti  atau  disebut  dengan evidence-based policy sudah  dilakukan  dalam  implementasi Kebijakan  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  pada  BNN  RI  Untuk  mengetahui  suatu pencegahan  dapat  disebut  berbasis  bukti jika  telah  dirancang  sesuai  dengan  tiga  sumber informasi utama (Carroll et al., 2018) yaitu penelitian ilmiah berkualitas tinggi, pendapat dan pengalaman  professional  para  ahli,  preferensi,  prioritas  dan  nilai-nilai  individu  yang  akan menjadi  target  kebijakan  publik,  implementasi  yang  efektif  adalah  kunci  utama  untuk

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mencapai tujuan yang diharapkan.
Penelitian  terkait  analisis  implementasi  program  intervensi  ketahanan  keluarga  anti narkoba  yang  dilakukan  di  BNN  RI  ini  peneliti  menemukan  bahwa  program  ketahanan keluarga  anti  narkoba  merupakan  program  yang  didukung  oleh  riset  dan  berbasis  bukti, memungkinkan  implementasinya  berjalan  relatif  lancar  karena  adanya  landasan pengetahuan  yang  kuat  dari  riset-riset  dan  bukti-bukti  yang  tersedia.  Hal  ini  dapat mengurangi  tingkat  ambiguitas  dalam  implementasi  program  ketahanan  keluarga  anti narkoba karena  terdapat  pemahaman baru  yang  jelas  tentang  apa  yang  perlu  dilakukan dan  bagaimana  melakukannya.  Di  sisi  lain,  tingkat  konflik  juga  dapat  rendah  karena berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  program  intervensi  ketahanan keluarga  anti  narkoba  ini  dianggap  sebagai  langkah  pencegahan  yang  positif  dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal BNN RI.
Untuk  menjadikan  Kebijakan  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  sebagai  kebijakan berskala  nasional  yang  dapat  diukur  capaian  kinerjanya,  diperlukan  pendekatan  yang komprehensif dan terstruktur. Proses ini dimulai dengan pengembangan legislasi dan regulasi yang  mendukung,  serta  penyusunan  rencana  aksi  nasional  yang  menguraikan  strategi, target,  dan  langkah-langkah  implementasi.  Pelatihan  intensif  bagi  para  fasilitator,  pekerja sosial, dan tenaga kesehatan tentang modul intervensi ketahanan keluarga menjadi krusial, didukung oleh kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Program  Intervensi  Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  yang  merupakan  program pencegahan berbasis bukti, merupakan adaptasi dan pengembangan yang dilakukan oleh BNN  RI  dari  modul  UNODC  berjudul  Family  United.  Sebagai  leading  sector  dalam  upaya pencegahan  bahaya  narkoba,  BNN  RI  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk mengembangkan  strategi  yang  efektif  dan  terukur.  Dalam  upaya  untuk mengetahui  suatu pencegahan  dapat  disebut  berbasis  bukti jika  telah  dirancang  sesuai  dengan  tiga  sumber informasi  utama  yang  disebutkan  oleh  (Carroll  et  al.,  2018)  dapat  dilihat  melalui  penelitian ilmiah  berkualitas  tinggi,  pendapat  dan  pengalaman  professional  para  ahli,  preferensi, prioritas dan nilai-nilai individu yang akan menjadi target.
Namun  dalam  pelaksanaanya  melalui  penelitian  ini  ditemukan  adanya  faktor penghambat  yang  perlu  untuk  dioptimalisasi  agar  mencapai  tujuan  adanya  Kebijakan Ketahanan  Keluarga  Anti  Narkoba  oleh  BNN  RI.  Oleh  karena  itu  penting  untuk  menyusun strategi dalam mengatasi faktor penghambat, yaitu mengoptimalisasi penggunaan sumber daya  yang  ada  dan  memperluas  akses  terhadap  informasi  melalui  kolaborasi  dengan lembaga  penelitian  lainnya.  Melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  internasional  seperti UNODC  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dapat  dilakukan  oleh  BNN  RI,  seperti implementasi  program  intervensi  ketahanan  keluarga  anti  narkoba  yang  saat  ini  dilakukan secara massif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
Untuk mengatasi tantangan ini, BNN RI dapat melakukan fasilitasi dialog antara para ahli  dan  pelaku  lapangan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  penyelenggaraan  forum-forum diskusi,  lokakarya,  dan  pertemuan  lintas  sektor  yang  memungkinkan  pertukaran pengetahuan  dan  pengalaman  antara  kedua  pihak.  Selain  itu,  BNN  RI  juga  dapat mengintegrasikan kearifan lokal dengan temuan ilmiah melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian  dan  universitas/perguruan  tinggi  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang konteks dan budaya Indonesia.
Dengan  cara  ini,  BNN  RI  berharap  dapat  memanfaatkan  pengetahuan  dan pengalaman dari berbagai sumber untuk mengembangkan strategi pencegahan narkoba yang  lebih  efektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia.  Dengan membangun  kapasitas  internal  yang  kuat  dan  memanfaatkan  sumber  daya  eksternal dengan bijak, BNN RI dapat mengatasi tantangan dalam mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti dan diakui secara internasional. Salah satu poin penting dari pendampingan ini  adalah  upaya  advokasi  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Advokasi  yang  telah  berhasil memobilisasi  dukungan  dari  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  stakeholder  dan  mitra,  untuk mendukung  implementasi  program  ini.  Dukungan  dari  berbagai  pihak  ini  menjadi  kunci kesuksesan  dalam  menjangkau  lebih  banyak keluarga  dan  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba.
Evaluasi pelaksanaan kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dapat dilakukan dengan  memperkuat  kapasitas  evaluasi  kebijakan  di  tingkat  nasional.  Badan  Narkotika Nasional  Republik  Indonesia  (BNN  RI)  perlu  meningkatkan  pelatihan  dan  pendidikan  bagi stafnya dalam metodologi evaluasi kebijakan yang berkualitas dan relevan. Selain itu, BNN RI dapat  mempertimbangkan  untuk  mengembangkan  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang lebih terintegrasi dan efisien. Penggunaan alat ukur yang telah terstandar internasional dan berbasis  bukti,  seperti  Strengths  and  Difficulties  Questionnaire  (SDQ),  Parenting  and  Family Adjustment Scales (PAFAS), serta Child and Youth Resilience Measure (CYRM), akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan. Optimalisasi hasil evaluasi dengan menggunakan alat ukur tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kebijakan dan area yang memerlukan perbaikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan,  maka  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan ketahanan  keluarga  anti  narkoba  di  BNN  RI  didukung  oleh  beberapa  faktor,  namun  juga menghadapi sejumlah  hambatan.  BNN  RI  memiliki peran  strategis  dan  landasan  yang  kuat untuk  menjalankan  kebijakan  ini,  dengan  adaptasi  program  Family  United  milik  UNODC menjadi  intervensi  ketahanan  keluarga  anti  narkoba  sebagai  salah  satu  program  prioritas

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
nasional.  Faktor  pendukung  lainnya  termasuk  kolaborasi  antar  lembaga  dan  masyarakat untuk  menciptakan  program  pencegahan  yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Namun, tantangan terbesar meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran,  kesenjangan  pengetahuan  antara  ahli  dan  pelaku  lapangan,  serta pengumpulan  dan  penggunaan  data  evaluasi.  Untuk  mengatasi  hambatan  ini,  strategi prioritas  yang  disarankan  meliputi  penerapan  kebijakan  pencegahan  berbasis  bukti, koordinasi lintas lembaga dengan mitra internasional dan nasional, serta penguatan sumber daya melalui peningkatan kapasitas pegawai dan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Advokasi, D. .2022. Petunjuk Teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Akbar,  M.  F.,  &  Mohi,  W.  K.  .2018.  Studi  Evaluasi  Kebijakan :  Evaluasi  Beberapa  Kebijakan  di Indonesia. Ideas Publishing.
Anderson,  J.  E.  .2003.  Public  Policy  Making:  An  Introduction.  Boston:  Houghton  Mifflin Company. Mifflin Company.
Angkawijaya,  Y.  F.  .2019.  Analisis  instrumen  organizational  commitment :  modified  dengan pendekatan mix method. 8(5), 55.
Bahramnejad, A., Iranpour, A., Karamoozian, A., & Nakhaee, N. .2020. Universal school-based intervention for increasing resilience, and its effect on substance use. Children and Youth Services Review, 118(August), 105378. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105378 Bappenas.  .2017.  Ringkasan  Metadata Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/  Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. In Kementerian PPN / Bappenas.
BNN.  .2020a.  Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
BNN. .2020b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
BNN.  .2021a.  Pertahanan  Aktif  (Active  Defense)  Dalam  Pencegahan  Peredaran  Gelap Narkotika 2020.
BNN. .2021b. War On Drugs Press Release Kinerja BNN RI Tahun 2021. BNN. .2022. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. www.bnn.go.id BPS, B. P. S. .2022. Analisis Profil Penduduk Indonesia. https://www.bps.go.id/
Brownson,  R.  C.,  Fielding,  J.  E.,  &  Maylahn,  C.  M.  .2009.  Evidence-based  public  health:  A fundamental  concept  for  public  health  practice.  Annual  Review  of  Public  Health,  30,
175 – 201. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031308.100134 Carroll,  J.,  Green,  T.,  &  Noonan,  R.  .2018.  Evidence-Based  Strategies  for  Preventing  Opioid Overdose:  What’s  Working  in  the  United  States.  Centers  for  Disease  Control  and Prevention, 1 – 36.
Creswell,  J.  W., &  Clark,  V.  L.  P.  .2011.  Designing  and Conducting  Mixed  Methods Research Third Edition (Third Edit). SAGE Publications Inc.
Creswell, J. W., & Creswell, D. J. .2018. Research Design: Qualitative, Quantitative adn Mixed Methods Approaches Fifth Edition. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol.  53,  Issue  9).  file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John  W.  Creswell  &  J.  David Creswell  -  Research  Design_  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches(2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
Dunn,  W.  N.  .2018.  Public  Policy  Analysis An  Integrated  Approach  Sixth  Edition.  In News.Ge. Taylor & Francis.
Edwards III, G. C. .1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.737-756 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429
EMCDDA.  .2019.  European  Prevention  Curriculum.  In  Publications  Office  of  the  European Union. www.emcdda.europa.eu
Grindle,  M.  S.  .1980.  Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World.  In アジア経済 . Princeton University Press.
Haar, K., El-Khani, A., Mostashari, G., Hafezi, M., Malek, A., & Maalouf, W. .2021. Impact of a Brief  Family  Skills  Training  Programme  (“strong  families”)  on  Parenting  Skills,  Child Psychosocial  Functioning,  and  Resilience  in  Iran:  A  Multisite  Controlled  Trial. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health,  18(21). https://doi.org/10.3390/ijerph182111137
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J.,
& Auliya, N. H. .2017. Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April).
HPIO. .2013. Guide to evidence-based prevention. December.
Kemenkes, R. .2022a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
Kemenkes, R. .2022b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Knill,  C.,  &  Tosun,  J.  .2008.  Policy  Making.  Environmental  Policy  in  the  EU:  Actors,  Institutions and Processes, 209 – 226. https://doi.org/10.4324/9780203109823-25
Knoepfel,  P.,  Nahrath,  S.,  &  Varone,  F.  .2007.  Institutional  Regimes  for Natural  Resources:  An Innovative  Theoretical  Framework  for  Sustainability  (2007).  Environmental  Policy Analyses, January. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73149-8
Kumpfer,  K.  L.  .2014.  Family-Based  Interventions  for the  Prevention  of  Substance  Abuse  and Other  Impulse  Control  Disorders  in  Girls.  ISRN  Addiction,  2014,  1 – 23. https://doi.org/10.1155/2014/308789
Kumpfer, K. L., & Alvarado, R. .1995. Strengthening Families to Prevent Drug Use in Multi-Ethnic Youth. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Lavner,  J.  A.,  Barton,  A.  W.,  Adesogan,  O.,  &  Beach,  S.  R.  H.  .2021.  Family-Centered Prevention Buffers The Effect Of Financial Strain On Parenting Interactions, Reducing Youth  Conduct  Problems  In  African  American  Families.  Journal  of  Consulting  and Clinical Psychology, 89(9), 783 – 791. https://doi.org/10.1037/ccp0000680 Lesondak, D. .2018. Fascia, what it is and why it matters. CDC. Marciniak,  A. .2017.  “Prevention  of  Evil,  Production  of  Good”:  Jeremy  Bentham’s  Indirect Legislation  and  its  Contribution  to  a  New  Theory  of  Prevention.  History  of  European Ideas, 43(1), 83 – 105. https://doi.org/10.1080/01916599.2016.1251719 NHS. .2018. Prevention is Better Than Cure. GOV.UK.
Nugroho,  R.  .2017.  Public  Policy  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  dan  Manajemen Politik Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Opara,  I.,  Lardier,  D.  T.,  Reid,  R.  J.,  &  Garcia- Reid,  P.  .2019.  “It  All  Starts  With  the  Parents”:  A Qualitative  Study  on  Protective  Factors  for  Drug-Use  Prevention  Among  Black  and Hispanic  Girls.  Affilia  -  Journal  of  Women  and  Social  Work,  34(2),  199 – 218. https://doi.org/10.1177/0886109918822543
Puslitdatin, B. .2022. Indonesia Drugs Report 2022. RI. .2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 1, no 1.

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.737-756                                                          Eva Fitri Yuanita. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.429 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
RI,  R.  I.  .2017.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
RI, R. I. .2020. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
Sabatier,  P., &  Mazmanian,  D.  .1980.  Conceptual  Framework,  The  Implementation  of Public Policy: A Framework of Analysis, Universitas of California and Pomona College. Policy Studies Journal, 8(4), 538 – 560.
Singh,  S.,  Balhara,  Y.  P.  S.,  Gupta,  P.,  &  Christodoulou,  N.  G.  .2020.  Primary  and  secondary prevention  strategies  against  illicit  drug  use  among  adults  aged  18 – 25:  a  narrative review. Australasian Psychiatry, 28(1), 84 – 90. https://doi.org/10.1177/1039856219875048
Smith,  T.  B.  .1973.  The  policy  implementation  process.  Policy  Sciences,  4(2),  197 – 209. https://doi.org/10.1007/BF01405732
Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. .2019. Metode Systematic Literature  Review  untuk  Identifikasi  Platform  dan  Metode  Pengembangan  Sistem Informasi di Indonesia. 1(2).
UNODC. .2002. Action to Promote Effective Crime Prevention. UNODC. .2019. Family United Supplementary Materials. UNODC. .2021. International Standards on Drugs Use Prevention Second Updated Edition. Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  .1975.  The  Policy  Implementation  Process.  Sage Publication, Inc. https://doi.org/10.1177/009539977500600404 Wahab,  S.  A.  .2012.  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara.
Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. .2020. Metoldologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research R&D. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.