Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)
M. Badri a) , M. Hubeis b) , Maksum b)
a) Alumni Mayor Komunikasi Pembangunan b) Staf  Pengajar Mayor Komunikasi Pembangunan, FEMA IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga

## Abstrak
This research is aimed at knowing communication empowerment for opinion leaders in the post-disaster handling of the  Yogyakarta  earthquake,  especially  in  Bantul  Regency.  The  analysis  was  held  to  find  out  the  opinion  leader's personal  characteristics,  opinion  leader's  communication  behavior,  community  group,  opinion  leader's communication empowerment  in the post-disaster handling and also the influence of the opinion leader's personal characteristics,  opinion  leader's  communication  behavior,  community  group,  for  opinion  leader's  communication empowerment    in  the  post-disaster  handling  of  the  Yogyakarta  earthquake.  This  research  was  designed  as  survey methods,  using  simple  random  sampling  methods  for  91  respondents.  The  analysis  was  done  by  descriptive frequency, Chi-Square and  multiple  regression.  The result shown  that  opinion  leader's occupation  has  influence  to the basic social service in the opinion leader's communication empowerment in disaster handling. Opinion leader's salary  has  influence  to  the  program  information.  Personage  has  influence  to  the  basic  social  service.  Opinion leader's responses to mass media has influence to the victim rescue stage. Community group has real influence to the empowerment disaster handling communication. Group structure occupation has strong influence to the temporary housing. Group building has strong influence to the reconstruction housing. Group cohesion has strong influence to all  activity  of  the  empowerment  disaster  handling  communication.  Group  atmosphere  has  strong  influence  to  the temporary housing. Group pressure influence to the mental rehabilitation only. Group direction has strong influence to  the  temporary  housing.  The  communication  empowerment  for  opinion  leaders  is  necessary  to  make  the  post- disaster handling program successful.
Keyword: communication empowerment; opinion leaders; disaster handling; earthquake .

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  rawan bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  tsu- nami,  gunung  meletus,  tanah  longsor, badai  dan  banjir.  Bencana  tersebut  da- tang  hampir  setiap  tahun,  yang  terbesar antara  lain  gempa  bumi  dan  tsunami  di Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  26 Desember  2004,  serta  gempa  bumi  di Yogyakarta 27 Mei 2006. Bencana alam geologis  yang  sering  terjadi  yaitu gempa  bumi,  merupakan  fenomena alam  yang  sulit  diprediksi  kedatangan- nya  sampai  sekarang.  Indonesia  sangat rawan gempa karena dekat dengan lem- peng-lempeng  aktif  yang  saling  ber- hubungan  satu  sama  lain  dan  karena adanya gunung-gunung berapi aktif.
Berbagai  permasalahan  sering  mun- cul  dalam  penanganan  bencana,  yang
menunjukkan  bahwa  negara  ini  tidak siap  menghadapi  musibah  tersebut.  Hal itu disebabkan Indonesia belum memili- ki manajemen penanggulangan bencana yang  baik.  Sebagai  contoh,  penanganan bencana  di  NAD  terdapat  kelemahan dalam proses komunikasi dan informasi yang  mengakibatkan  koordinasi  pena- nganannya menjadi tumpang tindih. Pa- dahal  jika  sejak  awal  pemerintah  di- dukung semua elemen masyarakat dapat mempergunakan sarana komunikasi yang  memadai,  niscaya  hal  tersebut  ti- dak  akan  terjadi.  Masalah  komunikasi dalam  penanganan  tragedi  tsunami  cu- kup  vital  karena  menyangkut  komuni- kasi dalam penanganan internal bencana dan  mengkomunikasikannya  kepada masyarakat (Suryo, 2005).
Buruknya  komunikasi  dan  koordi- nasi penanganan bencana NAD tersebut berdampak terhadap belum tertatanya

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
mekanisme transisi ke tahap rehabilitasi dan  rekonstruksi  di  ujung  fase  tanggap darurat  pada  25  Maret  2005  (BRR NAD-Nias,  2005).  Kondisi  tersebut  ke- mudian  membuka  kesadaran  bersama bahwa manajemen bencana di Indonesia masih  jauh  dari  harapan.  Pemahaman terhadap manajemen bencana selama ini terabaikan dan dianggap bukan prioritas karena  bencana  hanya  datang  sewaktu- waktu.  Berdasarkan  pengalaman  terse- but  maka  pemerintah  dan  masyarakat perlu  memiliki  kesadaran  membangun kerjasama  dalam  manajemen  bencana melalui  komunikasi  yang  efektif,  ter- utama  dalam  penanganan  pasca  ben- cana.
Bencana  alam  terbesar  setelah  tsu- nami di NAD dan Nias yaitu gempa bu- mi  yang  terjadi  di  Yogyakarta.  Data Media Center Pemda DIY menyebutkan jumlah  korban  di  Yogyakarta  sebanyak 4.715 orang  meningggal  dunia,  19.381 orang  luka  berat,  dan  8.422  orang  luka ringan. Kemudian 109.100 rumah rusak berat  dan  roboh,  123.930  rumah  rusak sedang,  dan  174.988  rumah  rusak  ri- ngan.  Untuk  fasilitas  umum  1.180  tem- pat  ibadah,  2378  sekolah,  dan  216 bangunan  pemerintah  mengalami  keru- sakan  baik  berat  maupun  ringan.  Dari lima  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Yog- yakarta  kerusakan  paling  parah  dialami Kabupaten Bantul (Pemda DIY, 2006).
Kabupaten  Bantul  mengalami  ke- rusakan  paling  parah  karena  dekat  de- ngan  pusat gempa.  Dari  keseluruhan jumlah korban dan kerusakan, di Kabu- paten  Bantul  terdapat  4.280  korban meninggal dunia, 12.023 luka berat dan 28.939  bangunan  roboh.  Berdasarkan data  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa penanganan bencana di Kabupaten Ban- tul  memerlukan  waktu  lama.  Pemerin- tah  melalui  Bappenas  menetapkan  ke- bijakan  penanganan  bencana  sampai dengan  Desember  2008.  Kebijakan  ter- sebut didasarkan pada tiga program uta-
ma,  yaitu  (1)  tanggap  darurat,  (2)  reha- bilitasi, dan (3) rekonstruksi (Bappenas, 2006).
Untuk  mengoptimalkan  partisipasi masyarakat  dalam  penanganan  bencana diperlukan  komunikasi  timbal  balik  an- tara  pelaksana  penanganan  bencana  de- ngan  pemuka  pendapat.  Pemuka  pen- dapat  sebagai  orang  yang  mewakili anggota  masyarakat  diharapkan  ber- fungsi  sebagai  mediator  antara  masya- rakat  dengan  pelaksana  penanganan bencana. Hal ini juga dirumuskan dalam Kerangka  Kerja  Hyogo  2005 – 2015 (Wuryantari,  2005)  yang  menyebutkan bahwa  baik  komunitas  dan  pihak  ber- wenang  di  tingkat  lokal  harus  diber- dayakan dalam mengelola dan meredam risiko  bencana  dengan  mempunyai  ak- ses terhadap informasi, sumberdaya dan pihak  berwenang  yang  diperlukan  da- lam melaksanakan aksi-aksi pengurang- an risiko-risiko bencana.

## 1.2. Perumusan Masalah
Pada  tahap  awal  penanganan  pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta ter- dapat  beberapa  kelemahan  antara  lain ketidakjelasan  peraturan  pemerintah, koordinasi  penanganan  bencana  yang lemah,  munculnya  pertarungan  aspirasi masyarakat  lokal  dengan  pemerintah. Dari  persoalan  tersebut  kemudian me- munculkan  ketidakpercayaan  masyara- kat  terhadap  pemerintah  sebagai  pe- ngambil  kebijakan.  Kebijakan  pemerin- tah  pusat  yang  tidak  konsisten  menjadi persoalan dilematis bagi pemerintah da- erah.  Kekecewaan  warga  korban  ben- cana  diluapkan  kepada  pemerintah  dae- rah  dengan  protes  dan  aksi  unjuk  rasa (Arga, 2006).
Untuk  wilayah  Kabupaten  Bantul yang merupakan daerah paling parah di Yogyakarta,  banyak  pekerjaan  yang perlu  segera  dituntaskan  untuk  men- dorong percepatan penanganan bencana.
Hal  ini  juga  ditegaskan  para  tokoh  ma- syarakat  dan  birokrat  di  Bantul  bahwa untuk  percepatan  pemulihan  harus  ada kekuatan  di  dalam  masyarakat  untuk bangkit  dan  adanya  sikap  tidak  terlalu banyak  berharap  terhadap  bantuan  dari lembaga donor (Rozaki, 2007).
Melihat  permasalahan dalam  pena- nganan  bencana  tersebut,  maka  perlu dilakukan  penelitian  tentang  pemberda- yaan  komunikasi  pemuka  pendapat  da- lam  penanganan  bencana.  Pemuka  pen- dapat  adalah  sumber  informasi  atau pendapat  bagi  para  pengikutnya. Sehu- bungan  dengan  itu,  maka  permasalahan penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  be- rikut:  (1) Bagaimanakah  karakteristik personal pemuka pendapat di Kabupaten Bantul?,  (2) Bagaimanakah  komunikasi pemuka pendapat di Kabupaten Bantul? (3)  Bagaimanakah  keragaan  kelompok di  Kabupaten  Bantul?  (4)  Bagaimana- kah  pemberdayaan  komunikasi  pemuka pendapat  dalam  penanganan  bencana gempa  bumi  di  Kabupaten  Bantul?  dan (5) Seberapa besar pengaruh karakteris- tik  personal  pemuka  pendapat,  perilaku komunikasi pemuka pendapat dan kera- gaan  kelompok terhadap  pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam pe- nanganan  bencana  gempa  bumi  di  Ka- bupaten Bantul?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1) Mengetahui  karakteristik  personal  pe- muka  pendapat  di  Kabupaten  Bantul, (2) Mengetahui perilaku komunikasi pe- muka  pendapat  di  Kabupaten  Bantul, (3)  Mengetahui  keragaan  kelompok  di Kabupaten Bantul, (4) Menetapkan fak- tor-faktor  pemberdayaan  komunikasi pemuka  pendapat  apakah  yang  diper- lukan dalam  penanganan  bencana  gem- pa  bumi  di  Kabupaten  Bantul  dan  (5) Menganalisis  pengaruh  karakteristik personal pemuka pendapat, perilaku ko- munikasi  pemuka  pendapat  dan  kera-
gaan  kelompok  terhadap  pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam pe- nanganan bencana  gempa  bumi  di  Ka- bupaten Bantul.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Komunikasi
Pengertian  komunikasi  secara  u- mum  dapat  dilihat  dari  dua  segi,  yaitu secara  etimologis dan  terminologis.  Se- cara etimologis komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat komunikasi  terdapat  kesamaan  makna. Secara terminologis, komunikasi berarti proses  penyampaian  suatu  pernyataan oleh  seseorang  kepada  orang  lain.  Da- lam  pengertian  paradigmatis,  komu- nikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk  memberi  tahu  atau  untuk  me- ngubah  sikap,  pendapat,  atau  perilaku, baik  langsung  secara  lisan,  maupun tidak  langsung  melalui media  (Effendy, 2002). Untuk memahami pengertian ko- munikasi  secara  efektif,  para  peminat komunikasi  sering  mengutip  paradigma yang  dikemukakan  oleh  Harold  Lass- well.  Paradigma  Lasswel  menunjukkan bahwa  komunikasi  meliputi  lima  unsur yaitu  komunikator  (communicator,  sou- rce,  sender),  pesan  (message),  media (channel, media), komunikan (coomuni- cant, communicatee, receiver, recipient) dan  efek  (effect,  impact,  influence) (Effendi, 2004).
Mulyana  (2002)  mencatat  setidak- nya  ada  tiga  kerangka  pemahaman  me- ngenai  komunikasi,  yakni  komunikasi sebagai  tindakan  satu-arah,  komunikasi sebagai  interaksi  dan  komunikasi  seba- gai  transaksi.  Sebagai  tindakan  satu- arah  mengisyaratkan  penyampaian  pe- san  searah  dari  seseorang  (atau  suatu lembaga)  kepada  seseorang  (sekelom- pok  orang)  lainnya,  baik  secara  lang- sung  (tatap-muka)  ataupun  melalui  me- dia,  seperti  surat  (selebaran),  surat  ka- bar, majalah, radio, atau televisi. Komu-

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
nikasi  sebagai  interaksi  menyetarakan komunikasi  dengan  suatu  proses  sebab- akibat  atau  aksi-reaksi,  yang  arahnya bergantian.  Dalam  komunikasi  transak- sional,  komunikasi  dianggap  telah  ber- langsung  bila  seseorang  telah  menaf- sirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun perilaku nonverbalnya.

## 2.2. Pemberdayaan
Secara konseptual, pemberdayaan a- tau pemberkuasaan (empowerment) ber- asal  dari  kata  “ power ”  (kekuasaan  atau keberdayaan).  Ide  utama  pemberdayaan bersentuhan  dengan  konsep  mengenai kekuasaan.  Kekuasaan  seringkali  di- kaitkan  dengan  kemampuan  membuat orang lain melakukan apa yang diingin- kannya, terlepas dari keinginan dan mi- natnya yang berkaitan dengan pengaruh dan  kontrol  (Suharto,  2005). Pende- katan  pemberdayaan  masyarakat  titik beratnya  adalah  penekanan  pada  pen- tingnya  masyarakat  lokal  yang  mandiri sebagai  suatu  sistem  yang  mengorga- nisir  dirinya  sendiri.  Pendekatan  pem- berdayaan  masyarakat  yang  demikian diharapkan  dapat  memberi  peranan  ke- pada  individu  bukan  sebagai  obyek,  te- tapi  justru  sebagai  subyek  pelaku  pem- bangunan  yang  ikut  menentukan  masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005).
Menurut  Hubeis  (2001)  pemberda- yaan  masyarakat  (community  empower- ment)  adalah  perwujudan  dari  pengem- bangan  kapasitas  (capacity  building) masyarakat  yang  bernuansa  pada  pem- berdayaan  sumberdaya  manusia  (SDM) melalui  pengembangan  kelembagaan pembangunan  mulai  dari  tingkat  pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sosial  ekonomi  rakyat, prasarana  dan  sarana,  serta  pengemba- ngan  sistem  3  P  : Pendampingan yang dapat  menggerakkan  partisipasi  total masyarakat; Penyuluhan yang  dapat
merespons  dan  memantau  perubahan- ubahan  yang  terjadi  di  masyarakat;  dan Pelayanan yang berfungsi  sebagai  un- sur  pengendali  ketepatan  distribusi  aset sumberdaya  fisik  dan  non-fisik  yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk kon- teks  Indonesia  saat  ini,  menurut  Setyo- wati  (2005)  dibutuhkan  strategi  komu- nikasi    sistematis  berorientasi  pada  ma- syarakat dengan menyerahkan produksi, pengelolaan  dan  pengendalian  media kepada  masyarakat,  sehingga  aspirasi, kebutuhan  dan  masalahnya  tercermin dalam  media  itu  dan  akan  lebih  banyak berkesempatan untuk memperoleh sum- ber-sumber  komunikasi  yang  ada.  Stra- tegi  ini  merupakan  upaya  yang  sung- guh-sungguh  untuk  memberdayakan masyarakat  yang  paling  bawah  seka- lipun.

## 2.3. Pemuka Pendapat
Di  dalam  suatu  masyarakat  biasa- nya ada orang-orang tertentu yang men- jadi  tempat  bertanya  dan  meminta  na- sehat  anggota  masyarakat  lainnya  me- ngenai  urusan-urusan  tertentu.  Orang- orang  tersebut  mungkin  menduduki  ja- batan  formal,  tetapi  pengaruh  itu  ber- laku secara informal. Orang-orang yang memiliki  kemampuan  untuk  mempe- ngaruhi  orang  lain  seperti  itu  disebut tokoh  masyarakat,  pemuka  pendapat, pemimpin informal atau sebutan lainnya yang  sejenis  (Rogers  dan  Shoemaker, 1981). Para  pemimpin  pendapat  boleh jadi  berasal  dari  tingkat  sosial,  ekono- mi dan pekerjaan mana saja. Dalam se- tiap  lapisan  masyarakat  yang  berbeda, terdapat  pemimpin  pendapat  yang  ber- beda (Tubbs dan Moss, 2001).
Pemuka  pendapat  adalah  orang yang  mempunyai  keunggulan  dari  ma- syarakat kebanyakan. Maka sepantasnya jika  mempunyai  karakteristik  yang membedakan  dirinya  dengan  yang  lain. Beberapa  karakteristik  yang dimaksud
adalah  (1)  Lebih  tinggi  pendidikan  for- malnya  dibandingkan  dengan  anggota masyarakat  lain;  (2)  Lebih  tinggi  status sosial  ekonominya;  (3)  Lebih  inovatif dalam  menerima  dan  mengadopsi  ide baru;  (4)  Lebih  tinggi  pengenalan  me- dianya;  (5)  Kemampuan  empatinya  le- bih besar; (6) Partisipasi sosialnya lebih besar;  (7)  Lebih  kosmopolit  (mempu- nyai wawasan dan pengetahuan yang le- bih luas) (Nurudin, 2005).

## 2.4. Manajemen Bencana
Manajemen  bencana  adalah  se- kumpulan  kebijakan  dan  keputusan- keputusan  administratif  dan  aktivitas- aktivitas  operasional  yang  berhubungan dengan  berbagai  tahapan  dari  semua tingkatan bencana. Prasetyo (2004) me- ngatakan  pemulihan  (recovery)  kondisi masyarakat  pasca  bencana  akan  lebih solid,  bila  mencoba  membangun  mana- jemen bencana  (disaster  management), agar  siklus  normalisasi  kehidupan  ter- masuk  rehabilitasi  tercapai  dengan  ren- tang waktu yang lebih pendek. Menurut UNDP  (1992)  pengkajian  bencana
adalah  proses  dari  penentuan  dampak dari  suatu  bencana  pada  suatu  ma- syarakat. Prioritas  pertama  adalah  me- netapkan kebutuhan untuk tindakan-tin- dakan  emergensi  yang  bersifat  segera guna  menyelamatkan  dan  melanjutkan kehidupan  dari  yang  selamat.  Prioritas kedua adalah untuk mengidentifikasikan kemungkinan-kemungkinan  pemberian fasilitas  dan  mempercepat  pemulihan dan pembangunan.
Manajemen  bencana  perlu  dilaku- kan  dengan  mekanisme  internal,  yaitu mendudukkan  masyarakat  sebagai  sub- yek. Manajemen ini tidak menempatkan masyarakat  pada  posisi  lemah,  bodoh dan  salah,  nampaknya  menjadi  suatu kebutuhan.  Metode  partisipatif  merupa- kan  salah  satu  pendekatan  yang  dapat dilakukan  untuk  mendukung  mekanis- me  internal.  Asas  yang  melandasi  me- kanisme  ini  adalah  “pemberdayaan”, yaitu  memperhatikan  kapasitas  awal masyarakat  dan  kegiatan  dibangun  un- tuk  masyarakat  agar  dapat  mengem- bangkan  kapasitasnya  sendiri  (Paripur- no, 2001).
Gambar  1.  Pengaruh  karakteristik  Personal,  Perilaku  Komunikasi  dan  Keragaan Kelompok  terhadap  Pemberdayaan  Komunikasi  Pemuka  Pendapat  dalam Penanganan Bencana.
K a r a k t e r i s t i k   P e r s o n a l   ( X 1 )
X 1 . 1 U m u r X 1 . 2 J e n i s   K e l a m i n X 1 . 3 P e n d i d i k a n X 1 . 4 P e k e r j a a n X 1 . 5 P e n d a p a t a n X 1 . 6 K e t o k o h a n P e m b e r d a y a a n   K o m u n i k a s i P e m u k a   P e n d a p a t   d a l a m P e n a n g a n a n   B e n c a n a   ( Y ) Y 1 P e n y e l a m a t a n   k o r b a n .
Y 2 P e n y e d i a a n   h u n i a n   s e m e n t a r a Y 3 I n f o r m a s i   p r o g r a m .
Y 4 P e l a y a n a n   s o s i a l   d a s a r . Y 5 R e h a b i l i t a s i   m e n t a l .
Y 6 P e m b a n g u n a n   k e m b a l i p e r u m a h a n .
Y 7 P e r b a i k a n   p r a s a r a n a   d a n   s a r a n a d a s a r Y 8 P e m u l i h a n   s i s t e m p e r e k o n o m i a n . P e r i l a k u K o m u n i k a s i   ( X 2 ) X 2 . 1 R e s p o n s   t e r h a d a p   m e d i a m a s s a X 2 . 2 I n t e n s i t a s   p e r t e m u a n d e n g a n   p e l a k s a n a p e n a n g a n a n   b e n c a n a X 2 . 3 S i k a p   t e r h a d a p   o p i n i   p u b l i k K e r a g a a n   K e l o m p o k   ( X 3 ) X 3 . 1 S t r u k t u r   k e l o m p o k X 3 . 2 P e m b i n a a n   k e l o m p o k X 3 . 3 K e k o m p a k a n   k e l o m p o k X 3 . 4 S u a s a n a   k e l o m p o k X 3 . 5 T e k a n a n   k e l o m p o k X 3 . 6 T u j u a n   k e l o m p o k

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

## 3. Metodologi Penelitian

## 3.1. Kerangka Berpikir dan Hipotesis
Untuk  mengetahui  peran  komuni- kasi,  pemuka  pendapat  dalam  pena- nganan  bencana  ini  perlu  dilakukan penelitian  dengan  mengkaji  beberapa peubah  terkait  dengan  penelitian.  Pe- ubah-peubah  yang  dimaksud  meliputi karakteristik  personal  pemuka  penda- pat,  perilaku komunikasi  pemuka  pen- dapat  dan  keragaan  kelompok  sebagai peubah bebas. Peubah tidak bebas ada- lah pemberdayaan  komunikasi  pemuka pendapat  dalam  penanganan  bencana. Kerangka pemikiran penelitian ini disa- jikan pada Gambar 1.
Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar  1,  dapat  disusun  hipotesis  be- rikut: (1) Karakteristik personal pemuka pendapat  berpengaruh  nyata  terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pen- dapat  dalam  penanganan  bencana,  (2) Perilaku  komunikasi  pemuka  pendapat berpengaruh  nyata  terhadap  pemberda- yaan  komunikasi  pemuka  pendapat  da- lam  penanganan  bencana  dan  (3)  Ke- ragaan kelompok masyarakat berpenga- ruh  nyata  terhadap  pemberdayaan  ko- munikasi  pemuka  pendapat  dalam  pe- nanganan bencana.

## 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupa- ten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  dengan  alasan  daerah  ter- sebut  mengalami  kerusakan  paling  pa- rah  dibandingkan  kabupaten  lainnya. Waktu yang digunakan untuk penelitian selama enam bulan (Maret – September 2007).

## 3.3. Desain Penelitian
Desain  penelitian  berupa  metode survei dengan kuesioner sebagai alat pe- ngumpulan data pokok. Kerlinger
(1996)  mengatakan  bahwa  penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada  populasi  besar  maupun  kecil,  te- tapi data yang dipelajari adalah data dari contoh  yang  diambil  dari  populasi  ter- sebut,  sehingga  ditemukan  kejadian- kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar  variabel  sosiologis  maupun  psi- kologis.

## 3.4. Populasi dan Contoh
Populasi  penelitian  adalah  pemuka pendapat  di  Kecamatan  Sewon,  Kabu- paten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Per- timbangan  pemilihan  lokasi  penelitian, antara  lain  kecamatan  tersebut  menga- lami kerusakan cukup parah, banyaknya masyarakat yang menjadi korban, lokasi penelitian  dapat  dijangkau  dan  adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pem- berian  bantuan  dan  penanganan  benca- na. Populasi pemuka pendapat di Keca- matan  Sewon,  yaitu  455  pemuka  pen - dapat, yang tersebar di empat desa, yai- tu  di  Desa  Pendowoharjo  110  orang, Timbulharjo  109  orang,  Bangunharjo 119  orang  dan  Panggungharjo  117 orang. Pengambilan  contoh  dilakukan dengan  teknik non-probability  sampling yang  menggunakan  cara  purposif.  Sam- pling ini menurut Riduwan (2006) cocok untuk  studi  kasus  tunggal  yang  repre- sentatif  diamati  dan  dianalisis.  Dalam penelitian  ini  ditetapkan  contoh seba- nyak 20% dari populasi yang ada di em- pat  desa  di  Kecamatan  Sewon. Jumlah contoh dalam penelitian ini sebanyak 91 orang pemuka pendapat.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1.  Karakteristik  Personal  Pemuka Pendapat
Hasil  penelitian menunjukkan  bah- wa usia responden antara 21 - 65 tahun, dengan  usia  rataan  41  tahun  yang  ter- golong  usia  produktif.  Sebagian  besar responden  merupakan  umur  dengan  ke-
adaan di atas usia rataan (53,8%). Jum- lah  responden  dalam  penelitian  ini sebanyak 69,2% pria dan 30,8% wanita. Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  peran kaum  perempuan  di  tengah  masyarakat sudah  cukup  baik.  Sejalan  dengan  per- kembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tek- nologi,  menyebabkan  semakin  terbu- kanya peran perempuan di berbagai sek- tor kehidupan.
Pendidikan  responden  terdiri  dari SD  5,5%,  SLTP  7,7%,  SLTA  41,8%, Diploma  14,3%  dan  Sarjana  30,8%. Kondisi  responden  yang  sebagian  besar berpendidikan  SLTA  sampai  sarjana menunjukkan  faktor  pendidikan  mem- pengaruhi  ketokohan  seseorang  di  ma- syarakat.  Hal ini  juga  berkaitan  dengan kemampuan  dalam  menerima  dan  me- nyampaikan  informasi  kepada  masya- rakat.
Jenis  pekerjaan  responden  yaitu PNS  24,2%,  Petani  20,9%,  Pegawai Swasta  30,8%  dan  Wiraswasta  24,2%. Responden  yang  paling  banyak  bekerja di  sektor  swasta  seperti  pegawai  di perusahaan  dan  instansi  swasta.  Jumlah petani  lebih  sedikit  karena  di  lokasi penelitian,  petani  biasanya  berpendidi- kan relatif lebih rendah dan kurang me- miliki akses sebagai pemuka pendapat.
Pendapatan  responden  berkisar  Rp 420.000 - Rp 10.000.000,  sehingga diperoleh pendapatan rataan Rp
1.629.165,  dan  jumlah  responden  yang memiliki  pendapatan  di  bawah  rataan 62,6% dan di atas rataan 37,4%.
Distribusi menurut ketokohan dalam masyarakat  menunjukkan  tokoh  politik 22,0%,  tokoh  agama  16,5%,  tokoh pemuda  16,5%,  tokoh  wanita  16,5%, tokoh  sosial  16,5%  dan  tokoh  pen- didikan  (12,1%).  Berdasarkan  persepsi responden,  ada  beberapa  tokoh  masya- rakat  yang memiliki  peran  ganda  atau memiliki lebih dari satu ketokohan. Na- mun  dalam  penelitian  ini  yang  dilihat salah  satu  ketokohan  yang  lebih  domi- nan.

## 4.2. Perilaku Komunikasi
Sebagian besar responden menonton televisi  antara  3 – 5  jam  dalam  satu minggu (49,5%). Respons pemuka pen- dapat terhadap radio kurang begitu baik, karena  sebagian  besar  responden  men- dengar  radio  <  3  jam  (48,4%).  Namun bagi pemuka pendapat, surat kabar men- jadi  media  penting  sebagai  sumber  in- formasi  karena  74,7%  responden  mem- baca surat kabar antara 3 – 5 jam dalam satu minggu.
Sebagian  besar  responden  meman- faatkan  media  massa  untuk  menambah pengetahuan, terutama surat kabar yang mencapai  87,4%.  Kemudian  untuk  sa- rana  hiburan  umumnya  memanfaatkan radio (18,4%), begitu juga untuk mengi- si  waktu  luang  (41,4%).  Informasi penyaluran  bantuan  sebagian  besar  di- peroleh  dari  siaran  radio  (50%),  karena radio lokal secara rutin menyiarkan per- kembangan  penyaluran  bantuan  kepada masyarakat.  Informasi  tentang  rehabili- tasi  dan  rekonstruksi  sebagian  besar  di- peroleh dari televisi (26,2%). Kemudian surat kabar mempunyai peranan penting dalam  menginformasikan  kebijakan  pe- nanganan bencana (51,9%).
Responden  di  lokasi  penelitian  me- lakukan  pertemuan  dengan  pelaksana penanganan  bencana  antara  1 - 7  kali dalam satu minggu dengan rataan perte- muan  2  kali. Responden  sebagian  besar melakukan  pertemuan    kurang  dari rataan  (52,75%)  dengan  tujuan  mencari informasi  (59,3%).  Tempat  berkomuni- kasi  sebagian  besar  di  posko  LSM (27,5%).  Menurut  responden,  jadwal pertemuan  yang  paling  efektif  adalah hari kerja (51,6%) pada pagi hari antara jam 08.00 – 12.00 (34,1%).
Responden  sebagian  besar  bersikap positif terhadap opini masyarakat (71,4%).  Penanganan  bencana  yang  di- lakukan oleh pemerintah didukung oleh pemuka  pendapat  (69,2%).  Pemuka pendapat  juga  mendukung  penanganan

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
bencana  oleh  LSM  (69,2%).  Prosedur penanganan bencana di lokasi penelitian dinilai  sesuai  oleh  pemuka  pendapat (86,8%)  karena  dilaksanakan  sesuai  de- ngan prosedur dan aturan yang berlaku. Cara  penanganan  bencana  menurut  se- bagian  besar  pemuka  pendapat  lebih baik dilakukan secara langsung (53,8%).

## 4.3. Keragaan Kelompok
Struktur  kelompok  menunjukkan, keterlibatan  responden  dalam  pengam- bilan keputusan di kelompoknya terma- suk  kategori  kuat  (66,15%)  karena  pe- muka  pendapat  mempunyai  peranan penting  dalam  pengambilan  keputusan di  setiap  rapat  kelompok  masyarakat terkait  dengan  penanganan  bencana. Pembagian  kerja  kelompok  juga  me- miliki  skor  tinggi  (63,95%).  Namun komunikasi  timbal  balik  hanya mem- punyai skor cukup (58,02%).
Dalam  pembinaan  kelompok,  ba- nyaknya  aktivitas  dan  kesibukan  me- nyebabkan  sebagian  responden  tidak memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  ber- partisipasi  dalam  setiap  kegiatan  ke- lompok,  sehingga  partisipasi  responden dalam  kegiatan  kelompok  masyarakat hanya memperoleh skor cukup (59,12%).  Karena  tidak  dapat  berpar- tisipasi  secara  penuh  dalam  kegiatan kelompok,  maka  responden  juga  tidak mempunyai  pengaruh  sangat  kuat  ter- hadap  kelompok  (56,48%).  Namun responden  mengaku  mendapatkan  ba- nyak manfaat dari kelompok (68,79%).
Karena  sering  mengadakan  perte- muan  kelompok  masyarakat  maka  ke- terbukaan informasi memiliki skor ting- gi (75,16%) dalam kekompakan kelom- pok.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam rapat-rapat  kelompok  semua  permasa- lahan  dan  informasi  terbaru  dikemuka- kan,  sehingga  diketahui  oleh  semua anggota. Kesamaan kondisi sebagai kor-
ban bencana alam membuat masyarakat bekerjasama  bahu-membahu  meringan- kan  beban,  sehingga  kerjasama  dalam masyarakat  relatif  kuat  (65,71%).  Na- mun  dalam  kelompok  masyarakat  tidak selalu  terjadi  kesamaan  pandangan (54,94%)  karena  masing-masing  indi- vidu  mempunyai  pendapat  yang  ber- beda.
Suasana  kelompok  menunjukkan, kebebasan  berpartisipasi  dalam  kelom- pok  memiliki  skor  kuat  (65,27%)  kare- na semua anggota dapat berperan dalam kegiatan  kelompok,  sehingga  tingkat motivasi responden tinggi (68,57%), su- asana  kekeluargaan  dan  gotong-royong yang  dijunjung  tinggi  oleh  kelompok, maka  solidaritas  memiliki  skor  kuat (72,30%).  Dalam  tekanan  kelompok, tidak  selalu  ada  penghargaan  terhadap yang  berbuat  baik  atau  menjadi  pah- lawan  bagi  kelompoknya.  Hal  ini  me- nyebabkan  penghargaan  dalam  kelom- pok  memiliki  skor  cukup  (43,07%),  se- dangkan  persaingan  antar  anggota  ke- lompok  tidak  terlalu  terlihat  di  lokasi penelitian  (36,48%).  Proses  hukuman dalam  kelompok  juga  lemah  (31,20%) karena masyarakat lebih mengutamakan musyawarah  dan  kekeluargaan  dalam menyelesaikan permasalahan.
Tujuan kelompok menunjukkan, ke- terbukaan  tujuan  kelompok  memiliki skor kuat (64,39%) karena sebagian be- sar responden yang aktif dalam kegiatan kelompok  mengetahui  tujuan  kelom- poknya.  Meskipun  demikian  tidak  se- mua  responden  mengaku  selalu  memi- liki  kesamaan  tujuan  dengan  kelompok (54,94%).  Hal  ini  disebabkan  tujuan kelompok  ditetapkan  berdasarkan  suara mayoritas  dalam  kelompok,  sehingga anggota  kelompok  harus  mengikutinya demi  solidaritas  dan  persatuan  kelom- pok.  Walaupun  terdapat  perbedaan,  du- kungan  terhadap  tujuan  kelompok  me- miliki skor tinggi (72,74%).
4.4.   Pemberdayaan Komunikasi

## Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Dalam  penyelamatan  korban,  ko- munikasi  pemuka  pendapat  yang  me- miliki  skor  tertinggi  yaitu  pendirian posko bantuan (85,05%) dan koordinasi dengan  relawan  (83,07%).  Komunikasi dalam  penyelamatan  korban  dilakukan dalam pendataan  korban  dan  pencarian bantuan  seperti  relawan,  bantuan  medis dan  bahan  makanan  untuk  korban bencana.  Komunikasi  ini  penting  dila- kukan  untuk  pemerataan  distribusi  ban- tuan  berdasarkan  tingkat  kerusakan  dan kebutuhan  korban  bencana  melalui posko-posko  darurat  yang  didirikan  di lokasi bencana.
Skor tertinggi dalam penyediaan hu- nian  sementara  adalah  pencarian  ban- tuan  (83,07%)  dan  distribusi  bantuan (81,97%) di pengungsian. Proses komu- nikasi dalam penyediaan hunian semen- tara dilakukan pemuka pendapat dengan memberikan data jumlah pengungsi dan kebutuhan  masyarakat  kepada  pelak- sana  penanganan  bencana.  Komunikasi dilakukan  melalui  tatap  muka  di  posko pemerintah  maupun  LSM.  Selain  tatap muka  komunikasi  juga  dilakukan  me- lalui  radio-radio  amatir  (Orari)  yang masih berfungsi di lokasi bencana. Dari penyampaian  pesan-pesan  pemuka  pen- dapat  tersebut,  pelaksana  penanganan bencana  kemudian  mengirimkan  ban- tuan  berupa  tenda-tenda  darurat,  bahan makanan dan obat-obatan.
Dalam informasi program peran pe- muka  pendapat  sebagai  penyampai  as- pirasi  masyarakat  (82,63%)  dan  pen- tingnya forum komunikasi antara pemu- ka  pendapat,  masyarakat  dan  pelaksana penanganan bencana (82,19%) memiliki skor tertinggi. Proses komunikasi dalam informasi  program  dilakukan  melalui koordinasi  sejak  tahap  perencanaan  re- habilitasi dan rekonstruksi. Dalam rapat tersebut  pemuka  pendapat  menampung
aspirasi  dari  masyarakat  korban  ben- cana,  kemudian  oleh  pemuka  pendapat disampaikan  kepada  pelaksana  pena- nganan  bencana.  Forum  komunikasi antara  masyarakat,  pemuka  pendapat dan  pelaksana  penanganan  bencana  ini untuk  menciptakan  komunikasi  yang efektif  sehingga  proses  penanganan bencana  tepat  sasaran  dan  dapat  meng- akomodir kepentingan masyarakat.
Dalam pelayanan sosial dasar, koor- dinasi  dalam penyediaan  layanan  sosial dasar (80,87%) dan keterlibatan pemuka pendapat  dalam  pelaksanaan  layanan sosial  dasar  (79,78%)  memiliki  skor tertinggi.  Komunikasi  pada  pelayanan sosial  dasar  dilakukan  karena  masyara- kat mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan  yang  layak  pasca  bencana dan  berkewajiban  membangun  kembali wilayahnya.  Pemenuhan  kebutuhan  itu dilakukan  dengan  memanfaatkan  sum- berdaya  lokal  dan  bantuan  dari  pihak luar. Berdasarkan koordinasi dengan pe- muka  pendapat,  pelaksana  penanganan bencana  memberikan  bantuan  pelaya- nan  sosial  dasar  kepada  masyarakat. Mekanisme  penyaluran  bantuan  dilaku- kan  melalui  pemuka  pendapat agar  me- rata dan tepat sasaran.
Keberlanjutan  pelaksanaan  reha- bilitasi  mental  (81,97%)  dan  pencarian bantuan  rehabilitasi  mental  (81,75%) menempati  skor  tertinggi  dalam  rehabi- litasi  mental.  Komunikasi  pada  masa rehabilitasi  mental  dilakukan  pemuka pendapat  dengan  menampung  aspirasi masyarakat melalui rapat kelompok ma- syarakat.  Hal  itu  dilakukan  karena  ben- cana mempengaruhi kestabilan jiwa dan mengakibatkan trauma pada diri masya- rakat. Pemuka pendapat menampung as- pirasi  masyarakat  untuk  mengetahui kebutuhan dan mencari jalan keluarnya. Kegiatan  rehabilitasi  mental  dilakukan dengan  memanfaatkan  sumberdaya  lo- kal,  yaitu  penceramah  agama  yang  ada di  lingkungannya.  Apabila  sumberdaya lokal tidak mencukupi kemudian

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
pemuka  pendapat  meminta  bantuan  ke- pada pelaksana penanganan bencana un- tuk  menyediakan  relawan  baik  itu  psi- kiater maupun penceramah agama.
Kegiatan  pembangunan  kembali perumahan, dengan skor tertinggi dalam menciptakan  keadilan  dalam  pem- bangunan perumahan (83,51%) dan per- hatian  terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat (83,29%). Komunikasi pada tahap pembangunan kembali perumahan berdasarkan  program  pemerintah  yang menetapkan  kebijakan  pembangunan perumahan  kepada  korban  bencana. Program  tersebut  kemudian  disosialisa- sikan  kepada  pemuka  pendapat,  ter- utama  yang  terlibat  sebagai  fasilitator sosial  dan  pimpinan  kelompok  masya- rakat  di  lingkungannya  dengan  meli- batkan  fasilitator  teknis  dan  Konsultan Manajemen  Kecamatan  (KMK).  Pemu- ka  pendapat  kemudian  menyampaikan program  tersebut  kepada  masyarakat melalui rapat kelompok yang dilakukan secara rutin satu kali dalam satu minggu untuk  mensinergikan  program  pemerin- tah  dengan  aspirasi  masyarakat,  serta pengumpulan data-data kerusakan.
Skor  tertinggi  perbaikan  prasarana dan sarana dasar pada perhatian pemuka pendapat  terhadap  aspirasi  masyarakat (83,07%)  serta  perencanaan  dan  koor- dinasi  (79,34%).  Komunikasi  pada  per- baikan  prasarana  dan  sarana  dasar dilakukan  berdasarkan  program  peme- rintah  melalui  pelaksana  penanganan bencana.  Program  tersebut  kemudian disosialisasikan  kepada  pemuka  penda- pat  untuk  disampaikan  kepada  masya- rakat.  Pemuka  pendapat  yang  banyak
dilibatkan biasanya  yang  aktif  di  struk- tur pemerintahan desa.
Sosialisasi dititikberatkan pada tek- nis  perbaikan  prasarana  dan  sarana  da- sar.  Komunikasi  antara  pelaksana  pe- nanganan bencana dengan pemuka pen- dapat dilakukan pada tahap perencanan, pelaksanaan dan pengawasan.
Pada pemulihan sistem perekonomi- an  skor  tertinggi  yaitu  dalam  hal  per- hatian  terhadap  aspirasi  masyarakat (81,31%)  dan  perencanaan  (80,43%). Komunikasi  pada  pembangunan  sistem perekonomian  dilakukan  berdasarkan program  pemerintah  melalui  pelaksana penanganan  bencana.  Program  tersebut kemudian  disosialisasikan  kepada  pe- muka  pendapat  untuk  mengetahui  be- sarnya  kerusakan  fasilitas  perekono- mian  di  wilayahnya.  Pemuka  pendapat yang  banyak dilibatkan  biasanya  yang aktif di struktur pemerintahan desa serta yang  bergerak  di  dunia  usaha.  Sosia- lisasi  meliputi  teknis  pemulihan  serta pertimbangan pembukaan lapangan usa- ha bagi masyarakat.

## 4.5.  Pengaruh  Karakteristik  Personal
Pemuka  Pendapat  terhadap  Pem- berdayaan  Komunikasi  Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Hasil uji Khi-kuadrat (  2 ) pada taraf 5% menunjukkan bahwa :
Pekerjaan  berpengaruh  nyata  terha- dap  pelayanan  sosial  dasar,  pendapatan berpengaruh  nyata  terhadap  informasi program  dan  ketokohan  berpengaruh nyata  terhadap  pelayanan  sosial  dasar. Hasil  uji  tersebut  dapat  dilihat  pada hasil olahan data Tabel 1.
Tabel 1 Pengaruh Karakteristik Personal Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta
PEUBAH BEBAS (X) PEUBAH TIDAK BEBAS (Y) Penyela matan Korban Penyedi aan Hunian Sement ara Inform asi Progra m Pelayanan Sosial Dasar Rehabilitasi Mental Pembang unan Kembali Perumaha n Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Pemulihan Sistem Perekonom ian Umur 0,871 0,645 0,217 0,063 0,436 0,223 0,142 0,571 Jenis Kelamin 0,063 0,455 0,461 0,131 0,942 0,134 0,405 0,514 Pendidikan 0,882 0,435 0,060 0,204 0,067 0,064 0,052 0,497 Pekerjaan 0,078 0,188 0,264 0,043* 0,156 0,115 0,343 0,359 Pendapatan 0,570 0,337 0,013* 0,273 0,066 0,167 0,136 0,056 Ketokohan 0,653 0,245 0,396 0,032* 0,798 0,086 0,588 0,247
Ket  *   = Signifikan pada taraf nyata α 0,05
 = Signifikan pada taraf nyata α 0,01
Pelayanan  sosial  dasar  merupakan kegiatan  untuk  membantu  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  men- jadi  korban  bencana.  Pemuka  pendapat yang  pekerjaannya  semakin  baik  maka mempunyai kesempatan lebih besar un- tuk  berperan  dalam  kegiatan  tersebut. Pendapatan berpengaruh nyata terhadap sosialisasi  informasi  program,  karena pemuka  pendapat  yang  pendapatannya tinggi  mempunyai  banyak  peluang  un- tuk  melakukan  sosialisasi  informasi program  penanganan  bencana  kepada masyarakat.  Keadaan  personal  res- ponden  yang  rata-rata  memiliki  penda- patan tinggi mempermudah akses terha- dap informasi.
Seseorang  ditokohkan  oleh  masya- rakat  antara  lain  karena  kemampuan empati  dan  partisipasi  sosialnya  yang lebih  besar,  sehingga  ketokohan  berpe- ngaruh  nyata  terhadap  pelayanan sosial dasar. Pelayanan sosial dasar ini dilaku- kan karena kesadaran pemuka pendapat untuk  meringankan  penderitaan  masya- rakat  di  lingkungannya  akibat  bencana. Peran tersebut dilakukan karena pemuka pendapat  memiliki  akses  komunikasi dengan pelaksana penanganan bencana.
4.6.  Pengaruh  Perilaku  Komunikasi Pemuka  Pendapat  terhadap  Pem- berdayaan  Komunikasi  Pemuka Pendapat dalam Penanganan
Bencana
Hasil uji Khi-kuadrat (  2 ) pada taraf 5%  menunjukkan  bahwa  hanya  respons terhadap  media  massa  yang  berpenga- ruh  nyata  terhadap  penyelamatan  kor- ban. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Respons  terhadap  media  massa mempunyai  pengaruh  nyata  terhadap penyelamatan  korban  pasca  bencana. Artinya semakin tinggi respons pemuka pendapat  terhadap  media  massa  mem- pengaruhi  perannya  dalam  penyelamat- an korban. Hal ini cukup beralasan, ka- rena  dalam  masa  tanggap  darurat  ter- utama penyelamatan korban kondisi pe- nuh  dengan  kepanikan, sehingga  ditun- tut  untuk  bergerak  cepat.  Dalam  situasi demikian  yang  dibutuhkan  adalah  ke- tanggapan  dan  sikap  manusiawi  untuk menyelamatkan  masyarakat  yang  ter- luka.  Kemampuan  melakukan  penyela- matan  korban  berkaitan  dengan  penge- tahuan  yang  diperoleh  dari  media massa.  Pengetahuan  tersebut  diperoleh dari  siaran  media  massa  yang  menam- pilkan  atau  menceritakan  kegiatan  pe- nyelamatan  korban,  baik  melalui  berita

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
atau  film.  Efek  tersebut  kemudian  tere- kam  dan  menjadi  pengetahuan  bagi  pe-
nyelamatan korban bencana
Tabel 2 Pengaruh Perilaku Komunikasi Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta
PEUBA H BEBAS (X) PEUBAH TIDAK BEBAS (Y) Penyela matan Korban Penyedi aan Hunian Sementa ra Informasi Program Pelayanan Sosial Dasar Rehabilita si Mental Pembang unan Kembali Perumaha n Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Pemuliha n Sistem Perekono mian Respon sTerhada p Media Massa 0,010* 0,133 0,875 0,894 0,622 0,958 0,523 0,240 Intensitas Pertemua n dengan Pelaksan a 0,184 0,054 0,792 0,207 0,699 0,205 0,871 0,846 Sikap terhadap Opini Publik 0,277 0,467 0,739 0,525 0,287 0,287 0,783 0,744
Keterangan: *  nyata pada taraf 5% dengan pembanding Asimp. Sig < 0,05, maka tolak Ho (berpengaruh nyata)
4.7 Pengaruh Keragaan Kelompok Masyarakat  terhadap  Pemberdaya Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Uji Khi-kuadrat (  2 ) terhadap kera- gaan  kelompok  masyarakat  dengan pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat  dalam  penanganan  bencana menunjukkan  banyak  pengaruh  nyata antara  dua  peubah  tersebut  pada  taraf 5%.  Hasil  uji  dapat  dilihat  pada  hasil olahan data Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dije- laskan bahwa struktur kelompok masya- rakat  berpengaruh  nyata  terhadap  pe- nyelamatan  korban,  penyediaan  hunian sementara, pelayanan sosial dasar, pem- bangunan  kembali  perumahan  dan  pe- mulihan  sistem  perekonomian.  Artinya semakin  tinggi  struktur  kelompok  ma- syarakat,  maka  semakin  berpengaruh terhadap  kegiatan  penanganan  bencana tersebut.  Adanya  keterlibatan  pemuka pendapat dalam pengambilan keputusan
dan  pembagian  kerja  kelompok  me- nyebabkan besarnya peran pemuka pen- dapat dalam berbagai aktivitas penanga- nan  bencana.  Namun  karena  komuni- kasi  timbal  balik  dalam  kelompok  rela- tif  rendah,  maka  struktur  kelompok  ti- dak  berpengaruh  terhadap  informasi program,  rehabilitasi  mental,  serta  per- baikan prasarana dan sarana dasar.
Pembinaan  kelompok  berpengaruh nyata  terhadap  penyediaan  hunian  se- mentara,  informasi  program,  pelayanan sosial  dasar,  pembangunan  kembali  pe- rumahan  dan  pemulihan  sistem  pereko- nomian.  Besarnya  manfaat  kegiatan  ke- lompok  bagi  pemuka  pendapat  menye- babkan  pengaruh  terhadap  kegiatan  pe- nanganan  bencana  tersebut.  Kurangnya partisipasi  responden  dalam  kegiatan dan  pengambilan  keputusan  kelompok menyebabkan  pengaruh  pembinaan  ke- lompok terhadap rehabilitasi mental dan perbaikan  prasarana  dan  sarana  dasar tidak begitu terlihat.
Tabel 3 Pengaruh  Keragaan  Kelompok  Masyarakat  terhadap  Pemberdayaan  Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta
PEUBAH BEBAS (X) PEUBAH TIDAK BEBAS (Y) Penye lamat an Korba n Penyedi aan Hunian Sement ara Informasi Program Pelaya nan Sosial Dasar Rehabilit asi Mental Pembangun an Kembali Perumahan Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Pemulihan Sistem Perekonomi an Struktur Kelompok 0,023 * 0,009* 0,097 0,020* 0,097 0,036* 0,607 0,011* Pembinaan Kelompok 0,059 0,005* 0,039* 0,007* 0,051 0,004* 0,223 0,031* Kekompakan Kelompok 0,001 * 0,000* 0,001* 0,001* 0,000* 0,000* 0,015* 0,000* Suasana Kelompok 0,113 0,002* 0,072 0,007* 0,034* 0,003* 0,374 0,004* Tekanan Kelompok 0,080 0,517 0,051 0,084 0,010* 0,409 0,753 0,077 Tujuan Kelompok 0,089 0,002* 0,301 0,180 0,019* 0,057 0,192 0,203
Ket  *   = Signifikan pada taraf nyata α 0,05
 = Signifikan pada taraf nyata α 0,01
Kekompakan  kelompok  berpenga- ruh  nyata  terhadap  semua  aktivitas  pe- nanganan  bencana  yaitu  penyelamatan korban,  penyediaan  hunian  sementara, informasi  program,  pelayanan  sosial dasar,  rehabilitasi  mental,    pembangun- an  kembali  perumahan,  perbaikan  pra- sarana  dan  sarana  dasar,  serta  pemuli- han  sistem  perekonomian.  Kondisi  ini memperlihatkan  bahwa  semakin  tinggi kekompakan  kelompok  mempengaruhi pemberdayaan komunikasi pemuka pen- dapat  dalam  penanganan  bencana.  Ke- adaan demikian terjadi karena tingginya keterbukaan  informasi  dalam  kelompok dan adanya kerjasama yang baik.
Suasana kelompok berpengaruh nyata  terhadap  penyediaan  hunian sementara,  pelayanan  sosial  dasar, rehabilitasi  mental,    pembangunan kembali  perumahan  dan  pemulihan sistem perekonomian. Tingginya solidaritas dalam kelompok menjadikan suasana kelompok berpengaruh
terhadap permasalahan mendasar dalam penanganan  bencana  tersebut.  Hal  ini terjadi  akibat  sikap  kekeluargaan  yang masih dimiliki oleh masyarakat. Namun demikian,  suasana  kelompok  ini  tidak
mempengaruhi hal-hal lain terkait peran pemuka  pendapat  dalam  penanganan bencana,  seperti  informasi  program  dan perbaikan prasarana dan sarana dasar.
Tekanan kelompok hanya berpenga- ruh  nyata  terhadap  rehabilitasi  mental. Rendahnya  penghargaan  dalam  kelom- pok  menyebabkan  tidak  adanya  penga- ruh  nyata  terhadap  pemberdayaan  ko- munikasi pemuka pendapat dalam pena- nganan  bencana.  Sedangkan  persaingan dan  hukuman  tidak  mempengaruhi  pe- nanganan  bencana,  karena  kegiatan  ter- sebut dilakukan secara suka rela dan ka- rena rasa kekeluargaan masyarakat. Ra- sa  kekeluargaan  tersebut  menyebabkan peran-peran  pemuka  pendapat  semakin terbuka karena tanpa beban tekanan da- lam kelompok.
Tujuan  kelompok  berpengaruh  nya- ta terhadap penyediaan hunian sementa- ra  dan  rehabilitasi  mental.  Tingginya dukungan  terhadap  tujuan  kelompok menyebabkan  peran  pemuka  pendapat dalam  kebutuhan  mendasar  masyarakat tersebut  meningkat.  Hal  itu  juga  didu- kung oleh keterbukaan dalam kelompok masyarakat. Meskipun demikian, karena masih  ada  ketidaksamaan  tujuan,  maka

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
kegiatan  penanganan  bencana  lainnya tidak terpengaruh.
4.8.  Pengaruh  Karakteristik  Personal, Perilaku  Komunikasi  dan  Kera- gaan  Kelompok  Terhadap  Pem- berdayaan  Komunikasi  Pemuka Pendapat dalam Penanganan

## Bencana
Berdasarkan  hasil  yang  signifikan tersebut  kemudian  dilakukan  analisis tambahan  dengan  regresi  linear  ber- ganda  untuk  memperkuat  pentingnya pengaruh  peubah  ketokohan,  intensitas pertemuan  dengan  pelaksana  penanga-
nan  bencana  dan  kekompakan  kelom- pok terhadap peubah penting dalam pe- nanganan  bencana  seperti  penyediaan hunian  sementara,  informasi  program, pelayanan sosial dasar dan pembangun- an  kembali  perumahan  dalam  bentuk skala  interval  1-3.  Hasil analisis  regresi linear  berganda  tersebut  menunjukkan bahwa  ketokohan,  intensitas  pertemuan dengan  pelaksana  penanganan  bencana dan  kekompakan  kelompok  hanya  ber- pengaruh nyata terhadap penyediaan hu- nian  sementara. Besarnya  pengaruh  ter- sebut  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.

## Tabel 4
Pengaruh Ketokohan, Intensitas Pertemuan Dengan Pelaksana Penanganan Bencana dan Kekompakan Kelompok Terhadap Penyediaan Hunian Sementara.
No Peubah Bebas (X) Penyediaan Hunian Sementara (Y2) Coef  Sig. Annova 1. Ketokohan (X1.6) 0,183 0,077 F     = 4,378 Sig. = 0,006* 2. Intensitas pertemuan (X2.2) 0,162 0,115 3. Kekompakan kelompok (X3.3) 0,285 0,005*
Keterangan: *  signifikan pada taraf nyata α 0,05
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  keko- mpakan  kelompok  memiliki  pengaruh besar  terhadap  penyediaan  hunian sementara dengan nilai nyata 0,005. Hal ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat korban  bencana  membutuhkan  kekom- pakan  untuk  mempercepat  proses  pe- nanganan  bencana.  Dalam  penelitian  i- ni,  kekompakan  kelompok  mencermin- kan rasa  keterikatan  (memiliki)  res- ponden  terhadap  kelompoknya,  sehing- ga  pemuka  pendapat  bersama  masyara- kat  bekerjasama  memulihkan  kondisi- nya,  dari  korban  bencana  menjadi  ma- syarakat yang kembali hidup normal. Meskipun  tidak  semua  peubah  bebas berpengaruh nyata,  tetapi  secara  bersa- ma-sama ketokohan, intensitas pertemu- an dengan pelaksana penanganan benca- na  dan  kekompakan  kelompok  berpe- ngaruh nyata terhadap penyediaan huni- an  sementara.  Dengan  demikian  dapat
dijelaskan bahwa bila tokoh masyarakat banyak  terlibat  dalam  penanganan  ben- cana  di  lingkungannya,  kemudian  men- jadi  fasilitator  sosial  dan  kompak  de- ngan  kelompoknya  maka  proses  pena- nganan bencana dilingkungannya relatif lebih cepat dan berhasil.

## 5. Simpulan Dan Saran
5.1. Simpulan
1. Usia  pemuka  pendapat  merupakan usia  produktif  dengan  perbandingan persentase  pria  dan  wanita  cukup  re- presentatif. Sebagian besar responden bekerja  sebagai  pegawai  swasta  de- ngan  tingkat  pendidikan  dan  rataan pendapatan  cukup  tinggi.  Berdasar- kan  keaktifan  dan  partisipasinya  di masyarakat,  ketokohan  yang  banyak berperan yaitu tokoh sosial.
2. Pemuka  pendapat  merespons  media massa  antara  3 – 5  jam  dalam  satu minggu dengan tujuan menambah pe- ngetahuan dan mendapatkan informa- si  kebijakan  penanganan  bencana, dan rataan komunikasi dengan pelak- sana  penanganan  bencana  dua  kali dalam satu minggu untuk mencari in- formasi. Pemuka pendapat merespons positif opini yang berkembang di ma- syarakat  serta  mendukung  penanga- nan bencana yang dilakukan pemerin- tah  dan  LSM.  Prosedur  penanganan bencana  dianggap  sudah  sesuai,  na- mun  mereka  lebih  memilih  penyalu- ran  bantuan  langsung  dengan  alasan lebih tepat sasaran.
3. . Keragaan  kelompok  memiliki  rataan skor tinggi, terutama kekompakan ke- lompok,  suasana  kelompok  dan  tuju- an  kelompok.  Kondisi  ini  menunjuk- kan  keberadaan  kelompok  masyara- kat  sangat  penting  untuk  mendukung kegiatan penanganan bencana. 4. Pemuka  pendapat  banyak  terlibat  da-
lam komunikasi penanganan bencana. Hasil analisis pemberdayaan komunikasi  pemuka  pendapat  dalam penanganan  bencana  memiliki  rataan skor  tinggi.  Faktor  komunikasi  yang berperan  yaitu  sebagai  komunikator dan  komunikan  bagi  pelaksana  pena- nganan  bencana  dan  masyarakat sesuai dengan perannya dalam kegiatan penanganan bencana. Kondisi  ini  menunjukkan  peran komunikasi pemuka pendapat diperlukan dalam penanganan bencana,  karena  dapat  menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan  program  pelaksana  penanganan bencana.
5. Pemberdayaan  komunikasi  pemuka pendapat  dalam  penanganan  bencana dipengaruhi  oleh  keragaan  kelompok masyarakat. Peubah karakteristik per- sonal  dan  perilaku  komunikasi  pe- muka  pendapat  memiliki  banyak  pe- ubah  yang  tidak  berpengaruh  nyata.
Namun  secara  bersama-sama  peubah penting  dalam  penanganan  bencana seperti  ketokohan,  intensitas  perte- muan  dengan  pelaksana  penanganan bencana  dan  kekompakan  kelompok berpengaruh terhadap penyediaan hu- nian sementara.

## 5.2. Saran
1. . Komunikasi  pemuka  pendapat  harus diberdayakan  dalam setiap  kegiatan penanganan  bencana,  karena  pemuka pendapat  banyak  berperan  dan  mem- perlancar  proses  penanganan  ben- cana.  Peran  pemuka  pendapat  ter- sebut  bagi  masyarakat  sebagai  sum- ber  informasi  serta  penghubung  as- pirasi  masyarakat  kepada  pelaksana penanganan bencana. Sebaliknya bagi pelaksana  penanganan  bencana,  pe- muka pendapat sebagai sumber infor- masi  untuk  pertimbangan  penentuan kebijakan  pelaksanaan  penanganan bencana  serta  menyampaikannya  ke- pada masyarakat.
2. . Melihat  sering  terjadinya  bencana alam  di  Indonesia,  sebaiknya  peme- rintah  maupun  LSM  yang  memiliki program  penanganan  bencana  dapat berkomunikasi  dengan  pemuka  pen- dapat, agar program penanganan ben- cana  tersebut  lebih  tepat  sasaran  dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Untuk  melaksanakan  manajemen  ko- munikasi penanggulangan bencana yang  efektif  perlu  didukung  manaje- men  organisasi  penanggulangan  ben- cana  partisipatif  yang  bersifat  struk- tural,  operasional  dan  koordinatif. Manajemen  organisasi  dan  komuni- kasi  penanggulangan  bencana  terse- but  harus  dirancang  dengan  meli- batkan  masyarakat  melalui  pemuka pendapat  sejak  perencanaan,  pelak- sanaan hingga pertanggungjawaban.

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

## Daftar Pustaka
Arga,  D. 2006. Quo  Vadis  Kebijakan Penanganan  Bencana  Yogyakarta. Dokumen  http://www.walhi-jogja.- or.id.  Akses 15 Desember 2006. Bappenas. 2006. Sistem Koordinasi dan Pelaksanaan  Kegiatan  Pasca  Gem- pa  di  Provinsi  DIY-Jateng.  Presen- tasi Direktur Kewilayahan II Bappe- nas, Jogja, 14 Juli 2006. BPS  Kabupaten  Bantul,  2006. Bantul dalam  Angka  2005. Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Bantul,  Yog- yakarta.
BRR  NAD-Nias,  2005. Meletakkan Fondasi  Membangun  Harapan.  La- poran Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana  Rehabilitasi  dan  Rekon- struksi  Nanggroe  Aceh  Darussalam dan  Nias. BRR  NAD-Nias,  Banda Aceh.
Effendy,  O.  U.  2002. Dinamika  Komu- nikasi.  Remaja  Rosdakarya,  Ban- dung.
___________.  2004. Ilmu  Komunikasi. Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hubeis,  A.V.S. 2001. Tantangan  dan Prospek  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  dalam  Otonomi  Dae- rah.  dalam  Prosiding  Seminar Pem- berdayaan  Sumberdaya  Manusia Menuju  Terwujudnya  Masyarakat Madani.  Bogor:  Pustaka  Wirausaha Muda.
IDEP.  2005. Penanggulangan  Bencana
Berbasis Masyarakat. Bali: Yayasan
IDEP.
Kerlinger,  F.  N.  1996. Asas-asas  Pene-
litian Behavioral (Terjemahan).
Yogyakarta: Gadjah Mada Universi- ty Press. Mulyana,  D.  2002. Ilmu  Komunikasi.
Suatu  Pengantar.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nurudin.  2005. Sistem  Komunikasi  In- donesia. Jakarta: Raja Grafindo Per- sada.
Paripurno,  E.  T.  2001.  “Manajemen Bencana  Berbasis  Komunitas:  Se- per ti  Apa  ?”  Bahan  Diskusi  pada Lokalatih  Manajemen  Bencana  Ku- lonprogo,  Daerah  Istimewa  Yogya- karta  pada  Tanggal  30 – 31 Januari 2001. Pemda  DIY.  2006. Info  Gempa  DIY. Dokumen  http://www.pemda-diy.- org. Akses 15 Desember 2006.
Prasetyo,  H.  2004. Manajemen  Benca- na.  Dokumen  http://www.walhi.or.- id. Akses 21 Nopember 2006. Riduwan. 2006. Metode dan Teknik Me- nyusun Tesis. Bandung: Alfabeta. Rogers,  E.  M.  dan  F.  F.  Shoemaker. 1981. Memasyarakatkan Ide-ide Ba- ru (Terjemahan).  Surabaya:  Usaha Nasional.
Rozaki,  A.  2007. APBD  Partisipatif Pascagempa. Dokumen http://www- .ireyogya.org. Akses 2 Januari 2007 Setiana,  L.  2005. Teknik  Penyuluhan dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia. Setyowati,  Y.  2005. Komunikasi  Parti- sipatif:  Pendekatan  Pengembangan Masyarakat.  Dalam Komunikasi

## Pemberdayaan. Yogyakarta: AMPD
Press.
Suharto,  E.  2005. Membangun  Masya- rakat Memberdayakan Rakyat. Ban- dung: Refika Aditama.
Suryo,  R.  2005. Komunikasi  Bencana. Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 4 Januari 2005.
Tubbs,  S.  L.  dan  S.  Moss.  2001. Human Communication: Konteks-konteks Ko- munikasi (Terjemahan). Remaja Ros- dakarya, Bandung.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana. Dokumen  DPR  RI.  Http://www.- dpr.go.id. Akses 27 Desember 2007.
UNDP.  1992. Tinjauan  Umum  Mana-
jemen  Bencana.  Modul  Pelatihan Manajemen Bencana
UNDP/UNDRO, Jakarta. Wuryantari, T. 2005. Membangun Keta- hanan  Bangsa  dan  Komunitas  ter- hadap  Bencana (Terjemahan).  Ja- karta: MPBI.