Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)
Mahbub Junaidi Luluk Nur Hidayati
Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul „Ulum Lamongan
junaid@unisda.ac.id luluknur@gmail.com

## Abstrak
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  masyarakat  lebih  memilih  akad rahn dalam  menyelesaikan permasalahan  ekonomi  yang  dihadapinya.  Salah  satu  alasan  yang  melatar  belakangi dilaksanakannya  gadai  oleh  masyarakat  adalah  karena  proses  gadai  tidak  memakan  waktu yang lama. Salah satu praktek gadai adalah gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pelangwot  Kecamatan  Laren  Kabupaten  Lamongan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menghadapi  masalah  ekonomi,  mereka  terbiasa  melakukan  gadai  sawah  antar  kerabat  dekat ataupun  tetangga.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  gadai  sawah  yang  terjadi  di  Desa Pelangwot sangat  berdampak bagi  perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya  adalah para  petani  dapat  membayar  biaya  pendidikan,  mencukupi  biaya  kebutuhan  makan  sehari- hari  dan  mendapat  tambahan  modal  untuk  usaha.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah penggunaan  sawah  sebagai  barang  jaminan,  mengakibatkan  petani  kehilangan  mata pencaharian  sehingga  pendapatannnya  menurun  dan  kesenjangan  sosial  antara rahin dan murtahin semakin  meningkat.  Apabila  dilihat  dari  segi  ekonomi  Islam  pelaksanaan  gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.  Semua  rukun  sudah  terpenuhi,  tetapi  sebagian  syaratnya  belum  terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis.
Kata Kunci: Gadai, Rahn, Gadai Sawah.

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  mempunyai  daya  atur  yang  luas.  Aturan-aturan  tersebut bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist selaku dua sumber hukum  utama dalam ajaran  Islam. Ajaran Islam membaginya dalam dua aspek yaitu ubudiyah dan muamalah. 1
Menurut Rahmad, ubudiyah adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. 2 Hal-hal  dalam  bidang ubudiyah yang  dilakukan  umat  Islam  adalah  seperti  sholat, zakat,  haji  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  muamalah  adalah  bidang  yang  mengatur hubungan  manusia  dalam  masyarakat  mengenai  kebendaan  dan  hak-hak  serta  penyelesaian
1 Rahmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.
2 Idem ., 13.
persengketaan-persengketaan  yang  mungkin  terjadi. 3 Abdul  Majid  juga  berpendapat  bahwa muamalah  adalah  peraturan-peraturan  Allah  yang  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup bermasyarakat  untuk  menjaga  kepentingan  manusia. 4 Dari  kedua  definisi  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  muamalah  adalah  bidang  yang  berhubungan  dengan  sesama  manusia. Hal-hal  yang dilakukan oleh manusia dalam bidang muamalah adalah seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, maupun hutang piutang dengan jaminan. 5
Hutang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah ar- rahn. Secara etimologi rahn berarti tetap atau lama. 6 Sedangkan menurut syara’ , rahn adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat  dijadikan sebagai  pembayaran dari  barang  tersebut. 7 Menurut  ulama  Syafi‟i rahn adalah  menjadikan  suatu  benda  sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. 8 Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa rahn adalah  suatu  jenis  perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.
Dasar hukum ar-rahn adalah surat Al-baqarah ayat 283 yang artinya: 9
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  Dan  janganlah  kamu  para  saksi  menyembunyikan persaksian.  Barang  siapa  yang  menyembunyikannya,  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Sedangkan landasan hadist yang dijadikan dasar rahn adalah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan pada orang Yahudi. 10
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  masyarakat  lebih  memilih  akad rahn dalam menyelesaikan  permasalahan  ekonomi  yang  dihadapinya.  Salah  satu  alasan  yang  melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai tidak memakan
3 Idem .,  14.  Baca  juga  Ismail  Nawawi, Fiqh  Muamalah  Klasik  Dan  Kontemporer ,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2017)
4 Abdul  Majid, Pokok  Pokok  Fiqh  Muamalah  dan  Hukum  Kebendaan  dalam  Islam ,  (Bandung:  IAIN  SGD, 1986), 1.
5 Rahmad Syafe‟i, Fiqh ,..., 18.
6 Idem. , 159.
7 Zainuddin  Ali, Hukum  Gadai  Syariah ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008),  12.  Dibaca  juga  Qamarul  huda, Fiqh Muamalah , (Jogjakarta: Teras, 2011), 91.
8 Rahmad Syafe‟i, Fiqh ,..., 160.
9 Qamarul huda, Fiqh Muamalah ,..., 92.
10 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7 . Edisi 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, Cet ke-3, 2001), 130.
waktu  yang  lama.  Selain  itu,  masyarakat  dapat  segera  menyelesaikan  masalah  yang dihadapinya hanya dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya tanpa harus takut kehilangan  barang  tersebut,  karena  pada  akhirnya  saat  ia  mengembalikan  pinjaman  yang diambilnya,  ia  dapat  langsung  mengambil  kembali  barang  yang  dijaminkannya. 11 Jaminan adalah barang yang diserahkan kepada orang yang menerima gadai. 12 Barang yang jaminkan dalam  gadai  adalah  barang  yang  sah.  Oleh  karena  itu  tidak  sah  menggadaikan  barang pinjaman atau barang yang ada dalam tanggungan orang lain. Jaminan dalam gadai umumnya berupa  berbagai  jenis  benda  yang  memiliki  harga  tertentu  seperti  bangunan,  ladang,  emas, perak dan elektronik. 13 Bahkan sekarang sawah juga sering dijadikan sebagai jaminan.
Gadai  sawah  pun  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Pelangwot.  Untuk  menghadapi masalah  ekonomi,  mereka  terbiasa  melakukan  gadai  sawah  antar  kerabat  dekat  ataupun tetangga.  Mereka  menganggap  proses  gadai  tersebut  lebih  mudah  dan  cepat  apabila dibandingkan dengan meminjam pada koperasi ataupun bank. Gadai sawah oleh masyarakat Pelangwot dilakukan oleh berbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit  hingga  petani  besar  berlahan  luas.  Proses  gadai  tersebut  terjadi  apabila  A membutuhkan  uang,  lalu  B  meminjaminya  uang,  A  kemudian  menyerahkan  sawah  sebagai jaminannya dan B mengelolah sawah sampai uangnya dikembalikan.
Meskipun gadai sawah yang dilakukan masyarakat Pelangwot mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, tetapi pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil.  Ketidakadilan  tersebut  dikarenakan  dalam  pelaksanaannya,  akad  gadai  seringkali mensyaratkan  pemberian  hak  pakai  terhadap  barang  yang  dimiliki rahin .  Ada  juga  yang meskipun rahin tidak  mensyaratkan  perizinan  memanfaatkan  barang  tetapi  pihak murtahin tetap  memanfaatkan  barang  gadaian  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi  sampai rahin dapat mengembalikan utangnya pada murtahin .
Praktik  gadai  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Pelangwot  juga  tidak  dapat dikategorikan  membantu,  seperti  yang  disyariatkan  oleh  hukum  Islam,  karena  konsep  ini merugikan  salah  satu  pihak  dan  bisa  dikategorikan  sebagai  riba.  Dan  segala  bentuk  hutang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. 14
Metode
11 Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melakukan observasi di desa-desa sekitar tempat tinggalnya.
12 Zainuddin Ali, Hukum,..., 13.
13 Idem., 14.
14 Muhammad Al Fitra Haqiqi, Harta Halal Harta Haram , (Jombang: Lintas Media, 2011), 182.
Menurut  Sugiono  jenis  penelitian  dibagi  menjadi  2,  yaitu  penelitian  kuantitatif  dan penelitian kualitatif. 15 Menurut K.Yin yang dikutip oleh Iskandar penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratis dan deskriptif. 16
Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  peneliti  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  dengan metode  deskriptif.  Yaitu  dengan  cara  menggambarkan  secara  cermat  dan  sistematis  semua fakta  yang  ada  pada  masyarakat  Pelangwot  dalam  melakukan  praktik  gadai  supaya  lebih mudah  untuk  dipahami dan  disimpulkan.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  kondisi  ataupun  peristiwa  dalam  suatu  populasi  pada waktu  tertentu. Selaras  dengan  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  proses  gadai  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Pelangwot  dan  menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakatnya.

## Hasil
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gadai  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Pelangwot sangat  berdampak  bagi  perekonomian  masyarakatnya,  baik  dampak  positif  maupun  negatif. Dampak positif dengan  adanya  gadai  adalah para petani dapat  membayar biaya pendidikan, mencukupi  biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat  tambahan  modal untuk  usaha. Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  penggunaan  sawah  sebagai  barang  jaminan mengakibatkan  petani  kehilangan  mata  pencaharian  sehingga  pendapatannnya  menurun  dan kesenjangan  sosial  antara rahin dan murtahin semakin  meningkat.  Apabila  dilihat  dari  segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur  yang  terkandung  didalamnya.  Meskipun  semua  rukun  sudah  terpenuhi,  tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis. Pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh murtahin dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsul adl dan ta’awun yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam.

## Pembahasan

## Konsep Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  memiliki  sifat  dasar  sebagai  ekonomi Rabbani dan Insani .  Disebut ekonomi Rabbani karena  syarat  dengan  arahan  nilai-nilai Ilahiah .  Lalu  ekonomi  Islam dikatakan memilki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. 17
15 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan, ( Bandung: Alfabeta), 13.
16 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . (GP Press: Jakarta. 2009), 76.
17 Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam , (Jakarta:Kencana, 2007), 12.
Ekonomi  islam  mempunyai  dasar  dan  prinsip  yang  kuat,  oleh  sebab  itu  Ekonomi Islam sekarang berkembang dengan pesat. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam Ekonomi Islam: 18
a. Berbagai  jenis  sumber  daya  dipandang  sebagai  pemberian  atau  titipan  Allah  kepada manusia
b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
d. Ekonomi  Islam  menolak terjadinya akumulasi  kekayaan  yang dikuasai  oleh segelintir orang saja
e. Ekonomi  Islam  menjamin  pemilikan  masyarakat  dan  pengguanaannya  direncanakan untuk kepentingan orang banyak
f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti
g. Zakat harus dibayarkan atas kekayan yang telah memenuhi batas (nisab)
h. Islam melarang segala macam bentuk riba.

## Nilai-nilai Ekonomi Islam
Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid (keesaan Allah), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian) khilafah (pemerintahan), ma’ad (hasil). 19
Kelima  dasar  ini  menjadi  inspirasi  untuk  menyusun  proporsi-proporsi  dan  teori  ekonomi Islam.
1. Gadai
a. Pengertian gadai
Menurut istilah Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batas  waktu  tertentu  (jika  telah  sampai  waktunya  tidak  dibayar,  barang  itu  menjadi  hak orang yang memberi pinjaman). 20 Dalam bahasa Arab gadai disebut ar-rahn yang artinya tetap,  kekal  dan  jaminan. 21 Sebagian Ulama  Luhgat memberi  arti al-habsu yang  artinya (tertahan). 22 Istilah rahn menurut  Imam  Ibnu  Mandur  diartikan  apa-apa  yang  diberikan sebagai  jaminan  atas  suatu  manfaat  barang  yang  digunakannya. 23 Ulama  Syafi‟i  dan
18 Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 3.
19 Hendri  Hermawan, Norma  dan  Nilai  dalam  Ilmu  Ekonomi  Islam. (Skripsi:    Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, 2013).
20 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum,.., 286.
21 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Utama, 2007), 251.
22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ,  terj. Kamaludin (Bandung:Al Maarif, Cet.ke-7, 1995), 139.
23 Ruslan  Abdul  Ghofur,  “ Al-Adalah” dalam  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol  12,  No.  3,  Juni  (Jakarta:  Paramadina, 2015), 499.
Hambali  dalam  arti  akad  menjadikan  materi  (barang)  sebagai  jaminan  utang,  yang  dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang. 24

## b. Dasar hukum gadai
Ar-rahn diperbolehkan  dalam  bermuamalah  atas  dasar  Al-Qur‟an  dan  hadist.  Berikut merupakan rinciannya: 25
1) Al Qur‟an
a) Al Baqarah ayat 282 26 .
b)
Al-Baqarah ayat 283. 27

## 2) Hadist
Dibolehkannya ar-rahn selain di dalam Al-qur‟an juga dapat didasarkan pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat dibolehkannya ar-rhn dalam Qur‟an.
Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari ulumul Mukmin Aisyah R.A berkta:
“Dari  Aisyah  R.A,  bahwa  Rasullullah  SAW  pernah  membeli  bahan  makanan  dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (H.R. Bukhari).
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional
Melalui  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2002 tantang Rahn . 28 Berikut merupakan hal-hal yang termuat dalam rahn :
a) Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
b) Marhun dan mafaatnya tetap menjadi milik rahin .
c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin , namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin
d) Besarnya  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e) Penjualan Marhun :
(1) Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera melunasi utangnya
(2) Apabila  rahin  tetap  tidak  dapat  melunasi  utang,  maka  marhun  dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ,.., 139.
25 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah, 2017), 288.
26 QS. Al-Baqarah 282
27 QS. Al-Baqarah 283.
28 Fatwa DSN MUI tentang Rahn dari Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah , (Jakarta:Kencana, 2012), 290.
(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi uatang, biaya pemeliharan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan
(4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekuarangannya  menjadi kewajiban rahin .
c. Rukun dan syarat gadai
Rukun akad rahn terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang),  marhun  (barang  yang  digadaikan)  dan marhun  bih (hutang)  serta  ijab  qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul. 29
Adapun syarat gadai adalah sebagai berikut: 30

## 1) Rahin dan Murtahin
Tentang  pemberi  dan  penerima  gadai  disyaratkan  keduanya  merupakan  orang  yang cakap  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  syariat Islam yaitu berakal dan baligh.
2) Sighat
a) Sighat tidak  boleh  berkaitan  dengan  syarat  tertentu  dan  juga dengan  suatu  waktu dimasa depan.
b) Rahn mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
c) Marhun bih (hutang) menyangkut adanya hutang bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan  hutang  yang  tetap  dengan  kata  lain  hutang  tersebut  bukan  merupakan hutang  yang  bertambah-tambah  atau  hutang  yang  mempunyai  bunga,  sebab seandainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian yang mengandung  unsur  riba,  sedangkan  perbuatan  riba  bertentangan  dengan  ketentuan syariat Islam.
d. Pemanfaatan barang gadai
Berikut merupakan pendapat Ulama mengenai pemanfaatan marhun (barang gadai):
1) Rahin memanfaatkan marhun
29 Dirnyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008),  267.  Dibaca  juga Ismail  Nawawi, Fiqh  Muamalah,..., 199.  Dibaca  juga  Syiah  Khosyiah, Fiqh  Muamalaha  Perbandingan , (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 190.
30 Chairuman  Hasibu  dan  Suhrawardi, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  Pustaka  Media,  2009),143. Dibaca  juga  Idris  Ahmad,  “ Fiqh  Muamalah  dalam  Era  Globalisasi”, dalam  jurnal  Fiqh  Muamalah,  Vol.7, No.  5,  Agustus,  (Bandung:  Paramadina,  1999),  10.  Dibaca  juga  Sayyid  Sayabiq, Fikih  Sunnah, (Bandung: Pustaka, 1997), 168.
Jumhurul  ulama  selain  syafi‟iyah  berpendapat  bahwa rahin tidak  boleh memanfaatkan marhun . 31 Sedangkan  ulama  Syafi‟iyah  berpendapat  bahwa rahin boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari marhun. 32 Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari marhun adalah  milik rahin dan  tidak  bisa  dikaitkan  dengan  uang  yang ditanggungnya. 33
2) Murtahin memanfaatkan Marhun
Jumhurul  ulama  selain  hanabila  berpendapat murtahin tidak  boleh  memanfaatkan barang  jaminan. 34 Kecuali rahin tidak  mau  membiayai  barang  jaminan  tersebut.
Dalam  hal  ini murtahin dibolehkan  mengambil  manfaat  sekedar  untuk  mengganti biaya  ongkos  pembiayaan.  Ulama  hanabila  berpendapat  bahwa  murtahin  boleh memanfaatkan  barang  jaminan.  Pengambilan  manfaat  atas  barang  yang  digadaikan ditekankan  pada  biaya  atau  tenaga  untuk  pemeliharaan  sehingga  bagi  yang memegang barang jaminan berkewajiban memberikan makan apabila barang gadaian itu adalah hewan dan harus memberikan bensin apabila berupa kendaraan, jadi yang diperbolehkan  disini  adalah  upaya  pemeliharaan  terhadap  barang  gadaian  yang  ada pada dirinya. 35
e. Berakhirnya akad gadai
Berakhirnya rahn, menurut Syafi‟i  Antonio  yang dikutip  oleh Nur Rianto berakhirnya akad rahn adalah sebagai berikut: 36
1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. Rahin membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin 4. Pembebasan hutang dengan cara apapun
5. Pembatalan oleh murtahin
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan m urtahin
7. Meninggalnya rahin atau murtahin .
Konsep Masyarakat Desa
31 Rachmad Syafe‟i, Fiqih Muamalah,..., 172. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah ,..., 308.
32 Syiah Khosiyah, Fiqh Mauamalah ,..., 195.
33 Ibid ., 375. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah ,..., 308.
34 Rachmad  Syafe‟i,  Fiqih  Muamalah,...,  173.  Dibaca  juga  Imam  Mustofa, Fiqh  Mu’amalah  komntemporer, (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2016), 200.
35 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 109.
36 Nur Rianto, Lembaga ,..., 290. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah ,..., 313.
Masyarakat  desa  adalah  masyarakat  yang  kehidupannya  masih  banyak  dikuasai  oleh adat  istiadat  lama. 37 Adat  istiadat  adalah  sesuatu  aturan  yang  sudah  mantap  dan  mencakup segala  konsepsi  sistem  budaya  yang  mengatur  tindakan  atau  perbuatan  manusia  dalam kehidupan  sosial  hidup  bersama,  bekerja  sama  dan  berhubungan  erat  secara  tahan  lama, dengan  sifat-sifat  yang  hampir  seragam.  Istilah  desa  dapat  merujuk  arti  yang  berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki 3 unsur yaitu: 38
1) Daerah dan letak dalam arti tanah
2) Penduduknya dalam arti jumlah, struktur umur, mata pencaharian
3) Tata kehidupan dalam arti corak, pola tata pergaulan dan ikatan warga desa.
a. Ciri-Ciri Masyarakat Desa 39
1) Lingkungan dan orientasi terhadap alam
2) Ukuran komunitas kecil
3) Kepadatan penduduknya rendah
4) Diferensiasi sosial rendah
5) Pelapisan Sosial rendah
b. Masalah Perekonomian Dalam Masyarakat
Berikut masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian di desa: 40
1) Masalah terbatasnya lapangan pekerjaan di desa
2) Kemiskinan
3) Instabilitas ekonomi.
c. Solusi Permasalahan Dalam Perekonomian Masyarakat. 41
1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2) Pengembangan kemampuan dalam permodalan
3) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat

## Gambaran Umum Desa Pelangwot
a. Sejarah desa
Sejarah  desa  Pelangwot  tidak  terlepas  dari  sejarah  masyarakat  Pelangwot  di  Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Pesa ini awalnya bernama “PLANG”, kemudian pada tahun
37 http://fajriarifwibawa.blogspot.co.id/2015/04/makalah-ekonomi-pedesaan.html, diakses 13-04-2018
38 Rahardjo Disasmito, Membangun Desa Partisipatif , (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 34.
39 Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1984), 66.
40 Djoko dan Dadang, “ Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa” , Kompas, 27 september 2001.
41 Rohimah  dan  Afifatur,  “ Memperkuat  Basis  Ekonomi  Desa  Melalui  Pemberdayaan  Kelompok  Masyarakat” , Kompas. 13 Agustus 2001 .
1903  berubah  menjadi  “PELANGWOT”  dengan  petinggi  seumur  hidup  yang  bernama “ASTRO”.  Beliau  terkenal  orang  yang  dermawan,  baik  dan  bijaksana 42 .  Oleh  sebab  itu masyarakat  sangat  menghormatinya.  Beliau  juga  banyak  mengupayakan  perubahan- perubahan  agar  desanya  lebih  maju  dan  berkembang.  Perubahan-perubahan  mengarah  ke berbagai sektor diantaranya pendidikan, kesehatan dan sosial.
b. Aspek geografis dan demografi
Wilayah  desa  Pelangwot  terletak  pada  wilayah  dataran  tinggi  ±  156  m  dpl,  serta  suhu berkisar  antara  7º21-7º31  Lintang  Selatan.  Dengan  kordinat  antara  110º10-111º40  Bujur Timur dengan luas  6767,824 km 2 atau 5225 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut: 43 a. Sebelah Utara : Wilayah Hutan Kec. Brondong b. Sebelah Selatan : Desa Bulutigo Kec. Laren c. Sebelah Barat : Desa Gelap Kec. Laren d. Sebelah Timur : Desa Laren Kec. Laren
Berdasarkan  data  RPJM  desa  Pelangwot  terdiri  atas  4  dusun,  yaitu  Pelangkumpo, Pelangasri,  Lengor  Dan  Kalimondo.  Dengan  jumlah  masyarakat  5.914  orang  diantaranya laki-laki berjumlah 2.050 orang dan perempuan berjumlah 3.864 orang. 44

## 1. Pelaksanaan gadai di desa pelangwot
Berikut merupakan skema terjadinya gadai sawah:
1

## 2
Keterangan:
1. Meminta pinjaman dan pemberian jaminan
2. Memberikan pinjaman dan penerimaan jaminan
Sementara  itu  berkaitan  dengan  praktek  gadai  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Pelangwot peneliti  menyimpulkan  berdasarkan  keterangan  dari  masyarakat  terdapat  beberapa permasalahan/kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, diantaranya: 45
a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan
Masalah  ini  muncul  karena  hasil  dari  pengelolaan  sawah  sebagai  barang  jaminan  tidak dibagi  rata.  Bahkan rahin terkadang  tidak  diberi  sedikitpun  dari  hasil  keuntungan
42 RPJMDESA Tahun 2013-2019, 8.
43 Idem ., 8.
44 Statistik Desa Pelangwot Tahun 2016-2018, 12.
45 Wawancara dengan Murtahin dan Rahin pada tanggal 5-10 Mei 2018.
Rahin Murtahin
pengelolaan sawah oleh murtahin . Hal  tersebut  muncul, karena menurut murtahin bahwa rahin tidak  memiliki  hak  atas  sawah  yang  dijadikan  jaminan.  Sehingga  pemanfaatan sawah  sepenuhya  hak  si  murtahn  dan  hasil  dari  pengelolaanpun  sepenuhnya  milik murtahin .
b. Berlarut-larutnya gadai
Hal  ini  muncul  ketika  batas  waktu  yang  diberikan murtahin kepada rahin jatuh  tempo. Kemudian rahin tidak  mampu  mengembalikan  hutangnya  sesuai  batas  waktu  yang diberikan  si murtahin .  Kemudian  pihak murtahin menahan  barang  jaminan  sampai rahin melunasi  hutangnya.  Sehingga  sering  mengakibatkan  gadai  tersebut  berlangsung  sampai bertahun-tahun.  Hal  inilah  yang  sering  menimbulkan  konflik  antara  kedua  belah  pihak. Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan  yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.
2. Dampak praktik gadai terhadap perekonomian masyarakat
a. Dampak positif
a) Rahin dapat membayar biaya pendidikan
b) Rahin dapat memenuhi biaya kehidupan sehari-hari
c) Rahin dapat menambah modal untuk usaha
b. Dampak negatif
a) Penggunaan  sawah  sebagai  barang  jaminan  mengakibatkan  petani  kehilangan  mata pencaharian sehingga pendapatannnya menuru
b) Meningkatnya kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin
c) Hubungan sosial antara murtahin dan rahin akan menjadi kurang baik.
3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot Praktik  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Pelangwot  apabila  dilihat  dari  segi hukum  gadai  sudah  memenuhi  semua  rukun  gadai,  yaitu  sudah  adanya rahin , murtahin , barang  jaminan,  hutang,  dan  ucapan  (sighat  gadai).  Dan  apabila  dilihat  dari  segi  syarat- syarat  sebagian  sudah  terpenuhi  sesuai  dengan  hukum  gadai,  meskipun  sebagian  lagi masih dipertanyaan kebenarannya dalam ajaran Islam, bagian-bagian itu antara lain: 46 a. Ketika terjadinya ucapan ( sighat akad )
Berupa  tidak  adanya  saksi  dan  bukti  tertulis  saat  melakukan  akad  gadai  sawah.  Hal  ini bertentangan dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282-283.
46 Kesimpulan peneliti saat melakuan wawancara pada pelaku gadai sawah di desa Pelangwot

## b. Pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh murtahin
Peneliti  menyimpulkan  sebagian  besar  ulama  berpendapat  bahwa  barang  jaminan  tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari rahin dan pemanfaatan hanya boleh dilakukan apabila  sesuai  dengan  biaya  yang murtahin keluarkan  untuk  barang  jaminan  tersebut. Meskipun marhun dipegang  oleh murtahin ,  namun  barang  jaminan  tidak  boleh  tertutup dari  pemiliknya  yaitu rahin .  Seperti  hadist  dari  Abu  Hurairah  r.a  dar  Nabi  Muhammad saw, bersabda yang artinya:
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia hanya memperoleh  manfaat  dan  menanggung  resikonya.”  (HR.  Al-Hakim,  Al-Daraquthnt  dan Al-Hakim). 47
c. Gadai sawah di Desa Pelangwot masih belum sesuai dengan prinsip adl dan ta’awun.
Berbicara  mengenai  etika  ekonomi  Islam,  sudah  jelas  secara  garis  besar  dasar  etika bermuamalah  dalam  Islam  adalah  atas  dasar  tolong-menolong,  tidak  saling  merugikan, saling ridlo, dan saling percaya. Bila dilihat dari segi etika ekonomi Islamnya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Pelangwot masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 2.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  praktik  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Pelangwot  belum  dikategorikan  memegang  prinsip  etika  tolong-menolong,  dikarenakan gadai sawah ini masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu murtahin. Sedangkan bagi rahin dengan  adanya  barang  jaminan  yang  di  manfaatkan  oleh  murtahin,  membuat rahin lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dimanfaatkan penuh oleh murtahin dan tidak ada bagi hasil antara rahin dan murtahin .

## Kesimpulan
Gadai  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Pelangwot  kebanyakan  terjadi  karena  alasan ekonomi.  Salah  satu  alasan  yang  melatar  belakangi  dilaksanakannya  gadai  oleh  masyarakat adalah  karena  proses  gadai  tidak  memakan  waktu  yang  lama.  Selain  itu,  masyarakat  dapat segera  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya  hanya  dengan  menjaminkan  barang berharga  yang  dimilikinya  tanpa  harus  takut  kehilangan  barang  tersebut,  karena  pada akhirnya  saat  ia  mengembalikan  pinjaman  yang  diambilnya,  ia  dapat  langsung  mengambil kembali  barang  yang  dijaminkannya.  Mekanisme  dari  gadai  sawah  ini  terjadi  ketika  A
47 Mardani, Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah , (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2014), 90.
membutuhkan  uang,  lalu  B  meminjaminya  uang,  A  kemudian  menyerahkan  sawah  sebagai jaminannya dan B mengelolah sawah sampai uangnya dikembalikan.
Selanjutnya  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gadai  sawah  yang  terjadi  di Desa  Pelangwot  sangat  berdampak  bagi  perekonomian  masyarakatnya,  baik  dampak  positif maupun  negatif.  Dampak  positif  dengan  adanya  gadai  adalah  para  petani  dapat  membayar biaya  pendidikan,  mencukupi  biaya  kebutuhan  makan  sehari-hari  dan  mendapat  tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan  mengakibatkan  petani  kehilangan  mata  pencaharian  sehingga  pendapatannnya menurun dan kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin semakin meningkat.
Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur  yang terkandung didalamnya. meskipun semua rukun  sudah  terpenuhi  tetapi  sebagian  syaratnya  belum  terpenuhi  diantaranya  adalah  ketika terjadi  akad  tidak  ada  saksi  dan  bukti  tertulis,  pemanfaatan  marhun  yang  berlebihan  oleh murtahin dan  praktik  tersebut  belum  sesuai  dengan  unsul  adl  dan  ta‟awun  yang  terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam. Gadai sawah tersebut justru mengandung unsur kedzaliman antar  sesama.  Dalam  hal  barang  jaminan  yaitu  sawah  dimanfaatkan  penuh  oleh murtahin selama  masa  perjanjian,  sementara  itu  pihak murtahin juga  akan  tetap  mendapat pengembalian uang secara utuh dari rahin pada saat jatuh tempo. Jadi disini pihak murtahin mendapatkan keuntungan  yang berlipat  ganda dari kegiatan  gadai  tersebut,  sementara pihak rahin  harus  mengembalikan  uang  secara  penuh  dan  kehilangan  penghasilan  dari  sawah dimana sawah tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

## Saran
Sebaiknya rahin atau  masyarakat  Pelangwot  sebelum  melakukan  pelaksanaan  gadai sawah lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan  ajaran  Islam.  Disarankan rahin meminjam  uang tanpa melakukan  gadai sawah apabila memang mata pencaharian utama berasal dari sawah tersebut, dan melakukan akad sewa saja.
Sebaiknya murtahin benar-benar  menunjukkan  sikap  tolong-menolong  dalam pelaksanaan  gadai  sawah  ini.  Meluruskan  niat  untuk  menolong  keadaan rahin yang  sedang mengalami  kesulitan.  Karena  dalam  kasus  ini rahin yang  menggadaikan  sawahnya  terdesak oleh kebutuhan hidup dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat.
Sebaiknya  pemerintah  desa  setempat  mengadakan  penyuluhan  bagaimana  tata  cara gadai  sawah  dengan  benar  menurut  ajaran  Islam  dengan  mendatangkan  ahli  dalam  bidang
muamalah,  kemudian  membuat  peraturan  apabila  hendak  melakukan  gadai  sawah  harus didampingi oleh pihak pemerintah desa.

## Daftar Rujukan
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Ash Shiddieqy,  M. Hasbi. 2001. Koleksi  Hadis-Hadis Hukum 7 Edisi 2Cet.ke-3 . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera.
Disasmito, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Djoko dan Dadang. 2001. Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa , Kompas: 27 september 2001.
Djuwaini, Dirnyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ghofur,  Ruslan  Abdul.  2015. Al-Adalah dalam  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol  12,  No.  3,  Juni Jakarta: Paramadina.
Haqiqi, Muhammad Al Fitra. 2011. Harta Halal Harta Haram . Jombang: Lintas Media.
Harinaldi. 2005. Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains. Jakarta:Erlangga.
Hasibu, Chairuman dan Suhrawardi. 2009. Hukum Perjanjian Dalam Islam . Jakarta: Pustaka Media.
Hermawan,  Hendri.  2013. Norma  dan  Nilai  dalam  Ilmu  Ekonomi  Islam. Skripsi:    Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro.
Huda, Qamarul. 2011. Fiqh Muamalah . Jogjakarta: Teras.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . Jakarta: GP Pers.
Khosyiah, Syiah. 2014. Fiqh Muamalah Perbandingan . Bandung: Pustaka Setia.
Koentjaraningrat.  1984. Masyarakat  Desa  di  Indonesia. Jakarta:  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia.
Majid,  Abdul.  1986. Pokok  Pokok  Fiqh  Muamalah  dan  Hukum  Kebendaan  dalam  Islam , Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
Mardani. 2014. Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
Muslich, Ahmad Wardi. 2017. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah.
Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Nasution, Mustafa Edwin. 2007. Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana. Nawawi, Ismail. 2017. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia. Nizar, Muhammad. 2012. Pengantar Ekonomi Islam. Pasuruan: Kurnia Advertising.
Rohimah  dan  Afifatur.  2001. Memperkuat  Basis  Ekonomi  Desa  Melalui  Pemberdayaan Kelompok Masyarakat. Kompas. 13 Agustus 2001.
Sabiq, Sayyid. 1995. Fiqih Sunnah cet.7, terj. Kamaludin. Bandung:Al Maarif.
Sugiono, t.t., Metode Penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Suhendi, Hendi. 2016. Fiqih Muamalah . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Surakhmad, Winarno. 2009. Penghantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Rosdakarya.
Syafi‟i, Rahmad. 2001. Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.