## PENYELENGGARAAN PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## Waluyo Zulfikar1)

## 1)Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

## Abstrak
Permasalahan  penyelenggaraan  pengaturan  penanaman  modal  di  pemerintah provinsi  Jawa  Barat  harus  dapat  diatasi  dan  diselenggarakan  secara  baik  kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal  berdasarkan  data  di  lapangan  masih  belum  berjalan  optimal,  Kondisi tersebut  justru  menjauhkan  konsep  pengaturan  penanaman  modal  dari  konsep ideal,  Aturan  baku  mengenai  kelembagaan  dan  wewenang  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan  analisis  secara  mendalam  dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif  kualitatif  dimana  hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  keberadaan Peraturan  Daerah  tentang  Penanaman  Modal  di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan landasan  hukum  bagi  Pemerintah  provinsi  Jawa  Barat  dalam  melakukan  upaya mensejahterakan  khususnya  di  bidang  Penanaman  Modal.  Sedangkan    untuk masyarakat  atau  badan  hukum  dengan  adanya  Perda  tersebut  lebih  kuat mendapatkan    kepastian  hukum  dalam  malaksanakan  kegiatan  di  bidang Penanaman  Modal  hasil  penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  Pemerintah Daerah  dan/atau  unsur  legislatif  baik  secara  bersama  maupun  sendiri-sendiri berkewajiban  untuk  segera  menyusun  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan  sebagai  amanat  perundang- udangan.
Kata Kunci : Perizinan, Penanaman Modal, Provinsi Jawa Barat

## Abstract
The problem of this research is explore implementing investment arrangements in West  Java  provincial  government  must  be  resolved  and  implemented  properly  to the community. However, in practice, the implementation of investment regulation based  on  data  in  the  field  is  still  not  running  optimally,  this  condition  actually keeps  the  concept  of  investment  regulation  away  from  the  ideal  concept,  the standard rules regarding the institution and authority of the One Stop Investment Service and Integrated Services have triggered various problems in the investment process existing capital in the province of West Java. The researcher conducted an in-depth analysis using a qualitative descriptive analysis method where the results of this study concluded that the existence of the Regional Regulation on Investment in West Java Province is a legal basis for the West Java Provincial Government in making efforts to prosper, especially in the field of investment. As for the public or legal entities,  with the  existence  of  this  regional  regulation it  is  stronger to obtain legal  certainty  in  carrying  out  activities  in  the  field  of  investment.  The  results  of this study recommend that the Regional Government and / or legislative elements both  jointly  and  individually  are  obliged  to  immediately  compile  a  Draft  Regional
Regulation  on  Planting.  Capital  in  West  Java  Province  is  a  form  of  providing  legal protection and welfare for the community and as a statutory mandate.
Keywords: Licensing, Investment, West Java Province

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini
semakin ketat, apalagi belakangan muncul Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan
diberlakukan  pada  akhir  tahun 2015.  MEA  merupakan  istilah  lain dari  pembentukan  pasar  tunggal di Asia Tenggara
yang memungkinkan satu negara menjual  barang  dan  jasa  dengan mudah  ke  negara-negara  lain  di seluruh  Asia  Tenggara  sehingga kompetisi  akan  semakin  ketat. Karena  itu,  kebijakan  penanaman modal  harus  diarahkan  untuk menciptakan daya saing
perekonomian nasional yang
mendorong integrasi perekonomian  Indonesia  menuju ekonomi  global.  Dalam  upaya memajukan
daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan,
Pemerintah
berkomitmen untuk terus
meningkatkan  iklim  penanaman modal yang kondusif dengan terus
mengembangkan kegiatan- kegiatan ekonomi yang bisa mengubah  keunggulan  komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
Komitmen  Pemerintah  tersebut, antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,  sebagaimana  tercantum dalam tujuan negara dalam
Pembukaan Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  yang menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan kesejahteraan umum  agar  tercapai  diperlukan upaya.  Salah  satu  upaya  tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan  diseluruh  bidang kehidupan masyarkat, yang dilaksanakan  berorientasi  pada pertumbuhan dan pemerataan untuk keadilan bagi seluruh rakyat  Indonesia,  yang  dalam pelaksanaannya membutuhkan pendanaan  yang  besar.  Namun pada sisi lain pemerintah memiliki
keterbatasan kapasitas dalam
pendanaan. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pemerintah memberikan  kesempatan  kepada para  penanam  modal  (Investor) yang  berasal  dari  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  untuk menamakan dananya dalam pembangunan  untuk  mendukung terwujudnya  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi    sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan berkualitas.
Investor  dari  dalam  negeri  dan luar  negeri,  yang  menanamkan modalnya  tersebut,  membutuhkan situasi dan kondisi yang kontributif dan positif untuk pengembangan  usahanya.  Karena itu, beberapa faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi tersebut,  antara  lain  meliputi, pertama ,  adanya  jaminan  hukum dan  kepastian  hukum. Kedua , meningkatkan kapasitas infrastruktur  fisik  dan  pendukung lainnya  yang  memadai. Ketiga ,
Pemerintah mendorong pembangunan  sistem  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di bidang  penanaman  modal  yang lebih efektif dan akomodatif
terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem- sistem perizinan sebelumnya, sebagaimana  ditindaklanjuti  oleh
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dengan mengundangkan
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan  pelayanan perizinan terpadu, Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; b. bahwa  untuk  harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  sinkronisasi terhadap
penataan kelembagaan  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun  2010  sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  dan huruf  b,  perlu  menetapkan
Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pelayanan publik
menurut
Undang-Undang  25  Tahun  2009 diartikan  sebagai  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, maka kualitas  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah ini  menjadi  salah  satu  indikator dari kualitas
Pemerintahan Daerah. Provinsi  Jawa  Barat  juga  telah mengundangkan
Peraturan Daerah  Nomor  21  tahun    2011
tentang  Penanaman  Modal  dengan dasar pertimbangan bahwa:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945,  perlu  dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi
ekonomi;
b. bahwa  penanaman  modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan  Daerah  dan penciptaan  lapangan  kerja, sehingga  perlu  diwujudkan kemudahan  pelayanan  dan iklim penanaman modal yang  kondusif  dan  promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan
realisasi penanaman modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan  pada  huruf  a dan b, serta untuk memberikan jaminan
kepastian hukum, pelayanan  dan  perlindungan penanaman modal, perlu menetapkan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat tentang Penanaman Modal; Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal  dapat  diatasi,  antara  lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi
Pemerintah dan Daerah,  penciptaan  birokrasi  yang efisien, kepastian hukum di bidang  penanaman  modal,  biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang,  diharapkan  realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.
Merujuk pada uraian diatas, salah satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah dengan melakukan reformasi  dalam  bidang  hukum investasi, berupa reformasi peraturan perundang-undangan dalam  penanaman  modal  yang
lebih responsif terhadap perkembangan  dan  tuntutan  para penanam  modal.  Provinsi  Jawa Barat  dalam  hal  ini  berencana melakukan  perubahan  terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011  tentang  Penanaman  Modal. Kebijakan penanaman modal pada zaman reformasi menghasilkan antara  lain  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  (UUPM)  dan berbagai  peraturan  perundangan lainnya maupun pelaksanaan UUPM  dan  peraturan  perundang- undangan  dibidang  penanaman modal terus digulirkan oleh pemerintah. Di dalam penyelenggaraan pembangunan
memerlukan  modal  yang  cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun masyarakat  luas,  terutama  pihak swasta.  Pembangunan  ekonomi yang  di  dalamnya  melibatkan pihak  swasta  berupa  penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kegiatan  ekonomi. Hal  ini  dikarenakan  penanaman modal  merupakan  langkah  awal
dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara  terkait  erat  dengan  tingkat penanaman
modal. Untuk mencapai  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  diperlukan tingkat  penanaman  modal  yang tinggi.
Peraturan perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  UUPM yang  dimaksud  diatas,  antara  lain meliputi: (a) Undang-Undang
Nomor  39  Tahun  2009  tentang Kawasan  Ekonomi  Khusus  (UU KEK);  (b)      Peraturan  Presiden Nomor  27  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP);  (c)  Peraturan  Presiden Nomor  90  Tahun  2007  Tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal  (BKPM);  dan  (3)  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2012 tentang Rencana Umum
Penanaman  Modal  (Perpres  No.  16
Tahun 2012). Rencana Umum Penanaman Modal
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi  untuk  mensinergikan dan mengoperasionalisasikan
seluruh kepentingan sektoral
terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih  dalam  penetapan  prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Arah kebijakan penanaman  modal  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Lampiran Perpres  No.  16  Tahun  2012  dan diperkuat dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman  Modal  No.  9  Tahun 2012,  meliputi  7  (tujuh)  elemen utama, yaitu:
1. Perbaikan
Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman  Modal  yang Berwawasan  Lingkungan ( green investment );
5. Pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan,  dan  Insentif
Penanaman Modal; dan
7. Promosi
Penanaman
Modal.
Disamping  itu,  diatur  mengenai adanya keharusan bagi
pemerintah Provinsi menyusun
rencana umum  penanaman modal Provinsi yang mengacu pada Perpres  No.  16  Tahun  2012,
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. Penyusunan RUPM  Provinsi  tersebut,  menurut
Pasal  4  ayat  (4)  Perpres  No.  16
Tahun 2012 ditetapkan oleh
Gubernur. Frasa ”ditetapkan”
dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai Peraturan  Peraturan  Gubernur.
Dengan  Demikian  Rencana  Umum Penanaman  Modal  (RUPM)  diatur
dalam Peraturan Gubernur Tentang Rencana Umum Penanaman  Modal  Provinsi  Jawa Barat.  Subtansi  yang  akan  diatur dalam Peraturan Gubernur
tersebut,  mengacu  pada  Pasal  2 Perpres  No.  16  Tahun  2012, meliputi:
1. Pendahuluan;
2. Asas dan Tujuan;
3. Visi dan Misi;
4. Arah
Kebijakan
Penanaman  Modal,  yang terdiri dari: a. perbaikan iklim penanaman modal;
b. persebaran penanaman modal;
c. fokus  pengembangan pangan,  infrastruktur, dan energi;
d. penanaman modal yang berwawasan
lingkungan (green investment); e. pemberdayaan  usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi (UMKMK);
f. pemberian fasilitas,
kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal; dan
g. promosi penanaman
modal.
5. Peta Panduan ( Roadmap ) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:
a. fase pengembangan penanaman modal yang
relatif    mudah  dan  cepat menghasilkan;
b. fase percepatan pembangunan
infrastruktur dan  energi;
c. fase pengembangan industri skala besar; dan d. fase pengembangan ekonomi berbasis
pengetahuan.

## 6. Pelaksanaan
Penyusunan  RUPM  sebagaimana yang  diamanahkan  Perpres  No.  16 Tahun  2012  untuk  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat seperti yang telah dijelaskan diatas, merupakan dokumen perencanaan  penanaman  modal jangka panjang, dan berlaku sampai  dengan  Tahun  2025,  dan merupakan  bagian  integral  dari perencanaan  sebagaimana  yang
tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP)  Provinsi  Jawa  Barat  dan
Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  (RPJM)  Provinsi  Jawa Barat.
Berdasarkan uraian di atas, sebelum menyusun RUPM Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam  Peraturan  Daerah  Tentang Penanaman Modal, terlebih dahulu perlu  dilakukan  kajian  sebagai dasar  secara  akademik  untuk mengevaluasi  peraturan  daerah sehingga  relevan  dengan  dinamika sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan Jawa Barat.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu
Berdasarkan  identifikasi  masalah yang dikemukakan di latar belakang,  tujuan  penelitian  ini meliputi:
1. Merumuskan permasalahan
yang dihadapi dalam penanaman modal. 2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Penanaman  Modal  sebagai dasar  pemecahan  masalah terkait  penanaman  modal  di Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa Barat.
Metodologi yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, menggunakan  pendekatan  analisa deskriptif. Dilihat
dari permasalahan yang menjadi
fenomena  dalam  penelitian  ini, dituntut untuk
mampu merumuskan rekomendasi sebagai bahan penyusunan dokumen kebijakan  dalam  Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat. Diharapkan  dengan  pendekatan analisa
deskriptif dapat melahirkan  output  Penelitian  yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  terbangunnya keterpaduan  dan  konsistensi  arah perencanaan  penanaman  modal, dalam  penyusunan  RUPM,  maka Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat memperhatikan  7  (tujuh)  arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres  Nomor  16  Tahun  2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, yaitu:
a. Perbaikan  Iklim  Penanaman

## Modal
Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku,  baik  kondisi  yang  ada saat  ini  maupun  kondisi  yang diharapkan,  yang  mempengaruhi tingkat  resiko  maupun  tingkat pengembalian  penanaman  modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam  modal  (investor)  untuk melakukan  kegiatan  penanaman modal,  baik  berupa  penanaman modal  baru  maupun  perluasan penanaman  modal  yang  telah berjalan.  Iklim  penanaman  modal bersifat  dinamis,  artinya  setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika  bisnis  dan  waktu.Selain itu,  iklim  penanaman  modal  pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan  sangat  diwarnai  oleh  situasi dan kondisi
perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan  memberi  arah  penekanan
yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. 1
b. Penguatan
Kelembagaan

## Penanaman Modal
Ketentuan  dalam  Pasal  26 angka  2  Undang–undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  (UU  PM)  secara jelas telah menyebutkan menyebutkan  bahwa  pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
dilakukan oleh lembaga atau instansi  yang  berwenang  dibidang penanaman  modal  yang  mendapat pendelegasian  atau  pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan  ditingkat  pusat  atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan  dan  nonperizinan  di provinsi atau kabupaten/kota.
Merujuk  pada  Pasal  26  ayat (3)  UU  PM  ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  27 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan
1 Lampiran Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012
tentang
Pedoman
Penyusunan  Rencana  Umum  Penanaman Modal  Provinsi  dan  Rencana  Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
Terpadu  Satu  Pintu  di  Bidang Penanaman  Modal,  dalam  Pasal  1 angka  4  menyatakan:  Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu, yang selanjutnya  disingkat  PTSP  adalah kegiatan  penyelenggaraan  suatu perizinan  dan  nonperizinan  yang mendapat pendelegasian
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  yang  selanjutnya  disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan  suatu  perizinan dan  nonperizinan  yang  mendapat pendelegasian  atau  pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 2
PTSP  di  bidang  penanaman
modal bertujuan untuk membantu penanam modal
dalam
memperoleh
kemudahan pelayanan,  fasilitas  fiskal,  dan informasi  mengenai  penanaman modal,  dengan  cara  mempercepat, menyederhanakan  pelayanan,  dan meringankan  atau  menghilangkan biaya  pengurusan  perizinan  dan nonperizinan. 3
Ruang lingkup PTSP di bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang
diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. 4
c. Bidang  Usaha  yang  Tertutup
dan Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan bidang  usaha  yang  tertutup dan terbuka dengan persyaratan  (Daftar  Negatif

## Investasi/DNI)
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
3 Pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
4 Pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Secara subtansi UUPM,
mengatur  bidang-bidang  usaha yang dapat diterapkan penanaman modal adalah pertanian, kehutanan, kelautan, industri manufaktur, jasa (termasuk
perbankan),  dan  pertambangan bahwa,  pada  dasarnya,  semua bidang usaha ekonomi dapat diterapkan penanaman modal, kecuali yang memang telah ditentukan oleh perundang- undangan  sebagai  bidang  yang tidak  boleh  dimasuki  penanaman modal.
Dalam Pasal 12 UU PM telah ditentukan  tiga  golongan  bidang usaha.  Ketiga  golongan  bidang usaha  itu,  meliputi:  (a)  bidang usaha  terbuka;  (b)  bidang  usaha tetutup;dan(c) bidang usaha terbuka dengan persyaratan. 5
Bidang  usaha  yang  terbuka merupakan  bidang  usaha  yang diperbolehkan  untuk  penanaman modal  oleh  penanam  dalam  negeri maupun  luar  negeri. 6 Sementara itu,  bidang  usaha  yang  tertutup merupakan  bidang  usaha  tertentu
5 Salim  H.  S.  dan  Budi  Sutrisno, op . cit ., hal. 54.
6 Ibid
yang  dilarang  diusahakan  sebagai kegiatan penanaman modal. 7
Di  dalam  Pasal  12  ayat  (2) UU  PM  telah  ditentukan  daftar bidang  usaha  yang  tertutup  bagi penanaman  modal,  baik  untuk investasi domestik maupun investasi  asing,  yang  meliputi:  (a) produksi senjata; (b) mesiu; (c) alat peledak;  (d)  peralatan  perang;  dan (e)  bidang  usaha  yang  secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang.
Ketentuan  lebih  lanjut  Pasal 12  ayat  (2)  UU  PM  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Daftar Bidang  Usaha  Terbuka  Dengan Persyaratan  di  Bidang  Penanaman
Modal. Dalam Lampiran I
Peraturan  Presiden  Nomor  36
Tahun  2010  telah  diatur  rinci tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup,  terdapat  dua  puluh daftar bidang usaha yang tertutup, baik  untuk  investasi  domestik maupun  investasi  asing.  Kedua
7 Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Presiden Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Daftar Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Daftar Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
puluh  daftar  bidang  usaha  yang tertutup untuk investasi yaitu: 8
1. Budidaya ganja;
2. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in
Endangered  Species  of Wild  Fauna  and  Flora
( CITES );
3. Pemanfaatan (pengambilan)
koral/karang  dari  alam
untuk bahan bangunan/kapur/kalsiu m dan
souvenir/perhiasan, serta  koral  hidup  atau koral  mati  ( recent  death coral ) dari alam;
4. Industri minuman
mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman
mengandung malt );
8 Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun  2010,  tentang  Daftar  Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  yang  Terbuka Dengan
Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal.
5. Industri  pembuat chlor
alkali dengan proses merkuri;
6. Industri bahan kimia yang dapat merusak
lingkungan  seperti:  (a)
halon dan  lainnya;  (b)
penta
chlorophenol,
dichloro diphenyl trichloro elhane  (DDT),  dieldrin, chlordane,  carbon  tetra,
chloride, methyl chloroform, methyl
bromide, chloro fluoro carbon (CFC)
7. Industri bahan kimia schedule I konvensi senjata kimia ( sarin ,
soman , tabun  mustard , levisite , ricine , saxitoxin ,
VX , dan lain-lain);
8. Penyediaan
dan
penyelenggaraan terminal darat; 9. Penyelenggaraan
dan
pengoperasian  jembatan timbang;
10. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
11. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor; 12. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran;
13. Vassel  traffic  information system ( VTIS );
14. Jasa pemanduan lalu lintas udara;
15. Manejemen dan Penyelenggaraan  Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
16. Museum pemerintah;
17. Peninggalan  sejarah  dan purbakala (candi, keratin, prasasti, bangunan kuno, dan sebagainya);
18. Pemukiman/lingkungan adat;
19. Monument; dan
20. Perjudian/Kasino.
Daftar  bidang  usaha  yang tertutup dalam Peraturan Presiden Nomor  36  Tahun  2010  ini  jauh lebih  sedikit  bila  dibandingkan
dengan  daftar  bidang  usaha  yang dinyatakan tertutup dalam Peraturan  Presiden  Nomor  111 Tahun 2007,
dimana pada Peraturan  Presiden  Nomor  111 Tahun  2007  terdapat  23  bidang usaha  yang  dinyatakan  terutup. Hal  ini  dikarenakan  terdapat  tiga bidang  usaha  yang  dikeluarkan dari  daftar  bidang  usaha  yang tertutup,  yakni:  (a)  objek  ziarah, seperti: tempat peribadatan, petilasan, dan makam; (b) lembaga penyiaran publik radio dan televisi;  dan  (c)  industri  siklamat dan sakarin.
Bidang  usaha  yang  tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan- tujuan  non  komersial  seperti, penelitian  dan  pengembangan  dan mendapat  persetujuan  dari  sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. 9

## c. Persaingan Usaha
Persaingan usaha yang sehat
bertujuan untuk mengendalikan  perilaku  monopoli, dengan  dasar  pemikiran  bahwa kompetisi  atau  peraingan  usaha
9 Salim  H.S.  dan  Budi  Sutrisno, op . cit ., hal. 56.
adalah  baik  dan  sehat  untuk mengefisiensikan dunia usaha sehingga
menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi  dapat  menekan  harga serendah mungkin. 10
Persaingan juga dapat mengoptimalkan  proses  prduksi dan  distribusi  barang  dan  jasa sehingga  iklim  usaha  menjadi kondusif.  Selain  itu,  Persaingan Usaha  yang  sehat  merupakan konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan
hubungan  bisnis.  Dalam  hal  ini Negara  dengan  masyarakat  yang ekonominya terbuka terhadap persaingan  akan  memiliki  tingkat harga  yang  lebih  rendah,  produk yang  lebih  baik  dan  pilihan  yang lebih  luas  bagi  konsumennya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat di dunia bisnis. 11
Selain itu, persaingan usaha merupakan  faktor  penting  dari iklim  penanaman  modal  untuk
10 Agung Sujatmiko, Aspek Yuridis Lisensi Merek  dan Persaingan Usaha, April 2008,
Jurnal  Hukum Pro  Justitia ,  Volume  26,
No 2, hlm 94
11 Ibid
mendorong  kemajuan  ekonomi, maka 12 :
1. Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat ( level
playing field ), sehingga menjamin  adanya  kepastian kesempatan  berusaha  yang sama di masing-masing pelaku usaha.Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang  secara  sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan
ekonomi  pada  perorangan atau kelompok tertentu.
2. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan
terhadap  kegiatan-kegiatan yang bersifat anti- persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian
wilayah  dagang,  dan  strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing;
12 Lampiran  Peraturan  Kepala  BKPM
No.  9  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana  Umum  Penanaman  Modal
Kabupaten/Kota
3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk  Pemerintah  terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan  usaha,  termasuk kompleksitas  praktek  dan aturan  persaingan  usaha  di negara lain.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan  DNI  selain  merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan  salah  satu  instrumen peraturan perundang-undangan
yang  digunakan  oleh  Pemerintah dalam rangka pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat  di aspek  hulu.  Untuk  itu,  mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di
Provinsi Jawa Barat, maka Pemprov  Jawa  Barat  melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal,
pembinaan serta pengawasan
dalam rangka memastikan pelaksanaan  kegiatan  penanaman modal  sesuai  perizinan  yang  telah diberikan.

## d. Hubungan Industrial
Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UU PM, disebutkan bahwa
perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan
tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Dengan disebutkan secara  eksplisit,  dalam  pasal  ini, maka, diharapkan perusahaan asing  atau  penanaman  modal asing mampu menciptakan lapangan  kerja  dan  memberikan kesejahteraan masyarakat.
Menyerap  tenaga  kerja  dalam negeri  akan  selalu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional, dengan diberdayakanya tenaga kerja  indonesia.  Namun  demikian menurut Pasal 10 ayat (2) UU PM, disebutkan bahwa perusahaan penanaman modal berhak menggunakan  tenaga  ahli  warga negara  asing  untuk  jabatan  dan keahlian  tertentu  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Ketentuan tersebut, pada  kenyatanya  membuat  peran tenaga  kerja  Indonesia  berkurang, semua lahan pekerjaan yang strategis  ditempati  oleh  tenaga kerja  asing  saja,  karena  cendrung dipercaya  oleh  perusahaan  asing, dan  dianggap  lebih  expert  (ahli).
Padahal  menrurut  Pasal  10  ayat (3)  UU  PM,  disebutkan  bahwa perusahaan penanaman modal wajib  meningkatkan  kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia  melalui  pelatihan  kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan adanya pelatihan kerja ini, maka tenaga kerja Indonesia, dapat menempati posisi-posisi penting  yang  ada  diperusahaan, kemudian diharapkan setelah menempati  posisi  yang  strategis, maka  tenaga  kerja  Indonesia  yang telah mempunyai keahlian tersebut mampu membuat lapangan  kerja  sendiri,  sehingga mendorong  kesejahteraan.  Namun dalam  prakteknya,  pelatihan  kerja yang  diberikan  oleh  perusahaan asing  tak  lain  hanya  pelatihan yang bersifat non-strategis, sehingga tidak dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan  dari  pelatihan  kerja untuk  membuat  lapangan  kerja baru.

## e. Sistem Perpajakan
Sebagai  bagian  dari  salah satu sisitem perpajakan, diterbitka Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal  di  Bidang-Bidang  Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Subtansi Peraturan Pemerintah  tersebut,  merupakan penyempurnaan yang berupa perluasan  cakupan  bidang-bidang tertentu  dan/atau  daerah  tertentu yang memperoleh fasilitas.
Ketentuan  dalam  Pasal  3 dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pemberian  Insentif  dan  Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  di Daerah  tersebut  berisi  antara  lain pemberian insentif yang
bentuknya berbagai macam,
antara lain: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi  daerah;  pemberian  dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.
Sementara  itu,  pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa: penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;  penyediaan  sarana  dan prasarana;  penyediaan  lahan  atau lokasi;  pemberian  bantuan  teknis;
dan/atau  percepatan  pemberian perizinan.
Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  di
Daerah mengemukakan bahwa pemberian  insentif  dan  pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman  modal  yang  sekurang- kurangnya  memenuhi  salah  satu kriteria sebagai berikut: (1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan; (2)
menyerap  tenaga  kerja  lokal;  (3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; (4)
memberikan kontribusi bagi
peningkatan  pelayanan  publik;  (5) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (6) berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;  (7)  termasuk  alih teknologi;    (8)  melakukan  industri pionir; (8) berada di daerah terpencil,  daerah  tertinggal,  atau daerah perbatasan; (9)
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,  dan  inovasi;  (10) bermitra  dengan  usaha  mikro,
kecil,  menengah,  atau  koperasi;
atau (11) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Selanjutnya Pasal 7
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  2008  tentang  Pedoman Pemberian  Insentif  dan  Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  di Daerah  mengungkapkan  bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau  pemberian  kemudahan penanaman modal di daerah
diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain: (1) tata cara memperoleh  pemberian  insentif dan  pemberian  kemudahan;  (2) kriteria  pemberian  insentif  dan pemberian  kemudahan;  (3)  dasar penilaian  pemberian  insentif  dan pemberian  kemudahan;  (4)  jenis usaha  atau  kegiatan  penanaman modal
yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; dan (5) bentuk-
bentuk  insentif  dan  kemudahan yang  dapat  diberikan  dan  6) pengaturan pembinaan dan pengawasan.
f. Persebaran Penanaman Modal
Persebaran penanaman modal selain pengembangan penanaman  modal  yang  fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas di Provinsi
Jawa  Barat,  Pemerintah  provinsi Jawa  Barat  perlu  merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan  ekonomi  melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman  modal  berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Jawa Barat. Arah  kebijakan  pemerintah daerah Jawa Barat untuk mendorong persebaran penanaman modal apabila memenuhi  kriteria  investor  yang akan mendapat
fasilitas penanaman modal ditentukan dalam  Pasal  18  ayat  (3)  UU  PM yang akan mendapat fasilitas penanaman  modal.  Kriteria  itu meliputi: 13
a. Menyerap banyak
tenaga kerja;
b. Termasuk skala
prioritas tinggi;
13 Ibid.
c. Termasuk
pembangunan infrastruktur;
d. Melakukan alih teknologi;
e. Melakukan industri pionir;
f. Berada di daerah
terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan
inovasi;
i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau
koperasi; atau
j. Industri yang menggunakan  barang modal atau mesin atau  peralatan  yang diproduksi  di  dalam
negeri.
f. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
( Green Investment )
Ketentuan  dalam  Pasal  22 ayat  (4)  UU    PM  merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan
tersebut, bermakna bahwa
penanaman  modal  atau  investasi harus  dihentikan  jika  ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( Green Investment ) Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor  5  Tahun  2006,  telah mengamanatkan
peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025.
Arah  kebijakan  penanaman
modal yang berwawasan lingkungan  ( green  investment )  di
Jawa Barat adalah:
a. Perlunya bersinergi dengan  kebijakan  dan program
pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas  transportasi,  dan limbah;
b. Pengembangan  sektor- sektor  prioritas  dan teknologi  yang  ramah lingkungan;
c. Pengembangan ekonomi  hijau  ( green economy );
d. Pemberian fasilitas,
kemudahan  dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya- upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk  pencegahan pencemaran, pengurangan
pencemaran lingkungan;
e. Peningkatan
penggunaan  teknologi yang ramah
lingkungan yang terintegras; f. Pengembangan
wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan. Pemda Jabar bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk  lebih  membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman  modal  di sektor pionir yang memperkenalkan teknologi  baru,  ramah energi
dan lingkungan,
mengedepankan
inovasi  dan  penelitian dan pengembangan
dalam  rangka  upaya penemuan teknologi
baru yang ramah
lingkungan.
g.  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi
Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah,  dan  Koperasi  yang
merupakan  salah  satu  penggerak penting dalam perekonomian Jawa Barat  serta  penyedia  lapangan kerja  terbesar,  tetapi    masih dihadapkan pada masalah-
masalah klasik
seperti infrastruktur, perizinan, dan pembiayaan.  Ketiga  hal  tersebut membuat  sektor  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi semakin  lemahnya  daya  saing. Belum lagi akan menghadapi MEA pada akhir tahun 2015.
Wilayah yang secara tradisional  menjadi  ikon  UMKM seperti  Cigondewah,  Cihampels, Cibaduyut  kota  Bandung  provinsi Jawa  Barat  dan  lain  sebagainya; saat  ini  sudah  mulai  meredup. Lemahnya aksesibilitas mereka terhadap sumber pembiayaan juga membuat mereka harus terperosok pada  dana  reternir.  Saya  yakin pemerintah  propinsi  dan  Bank Indonesia sudah
tahu jalan
keluarnya,  yang  harus  segera
dilakukan adalah melaksanakannya  dalam  bentuk
kebijakan yang berfihak, dan koperasi seyogyanya memiliki
posisi  strategis  dari  skema  yang dibuat dalam keberpihakan itu. 14 Berkaitan dengan itu penting artinya, membangun
linkage usaha mikro, kecil,
menengah,  dan  koperasi  dengan usaha besar, mendukung terlaksananya  sektor  riil  yang sehat  ditingkatan  akar  rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli yang berkeadilan, penguataan
kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan percepatan pembangunan  ekonomi  daerah, bangun  ekonomi  pedesaan  secara efektif  melalui  pengamanan  mata rantai  usaha  mereka,  dan  perkuat balai-balai latihan kerja agar Jawa Barat  menjadi  pemasok  tenaga kerja terampil yang mampu
14 Rully  Indrawan, Tantangan  Ekonomi Bagi Gubernur Terpilih , (makalah)  diakses dari http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGg QFjAH&url=http%3A%2F%2Frullyindraw an.files.wordpress.com%2F2013%2F03%2 Ftantangan-ekonomi-bagi-gubernur terpilih.docx&ei=EMI9Uey9N4vRrQeWnY HgAw&usg=AFQjCNEizZfFUnawnvwtE5J1 KNKoxJ8NHA&bvm=bv.43287494,d.bmk , tanggal 11 maret 2013, Pukul 18.53 Wib
menciptakan lapangan
kerja sendiri.
Penguatan ekonomi akar
rumput  menjadi  penting  karena dua alasan strategis, yakni, pertama,  alasan  sosiologis  yakni perlu  dihindari  masyarakat  Jawa Barat  menjadi  penonton  dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. dan  kedua,  alasan  ekonomi,  yakni senyatanya  masalah  utama  Jawa Barat  saat  ini,  juga  masalah nasional,  adalah  tingginya  angka kesenjangan pendapatan yang tinggi. 15
h. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif

## Penanaman Modal
Selain  itu,  pada  tahun  yang
sama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman
Modal  di  Bidang-Bidang  Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Subtansi Peraturan Pemerintah  tersebut,  merupakan
penyempurnaan yang berupa perluasan  cakupan  bidang-bidang
15 Ibid
tertentu  dan/atau  daerah  tertentu yang memperoleh fasilitas.
Ketentuan  dalam  Pasal  3 dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pemberian  Insentif  dan  Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  di Daerah  tersebut  berisi  antara  lain pemberian
insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain: pengurangan,
keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi  daerah;  pemberian  dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.
Sementara  itu,  pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa: penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;  penyediaan  sarana  dan prasarana;  penyediaan  lahan  atau lokasi;  pemberian  bantuan  teknis; dan/atau  percepatan  pemberian perizinan.
Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  di Daerah mengemukakan bahwa
pemberian  insentif  dan  pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman  modal  yang  sekurang- kurangnya  memenuhi  salah  satu kriteria sebagai berikut: (1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan; (2) menyerap  tenaga  kerja  lokal;  (3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; (4)
memberikan kontribusi bagi
peningkatan  pelayanan  publik;  (5) memberikan kontribusi dalam
peningkatan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (6) berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan;  (7)  termasuk  alih teknologi;    (8)  melakukan  industri pionir; (8) berada di daerah terpencil,  daerah  tertinggal,  atau daerah
perbatasan; (9) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,  dan  inovasi;  (10) bermitra  dengan  usaha  mikro, kecil,  menengah,  atau  koperasi; atau (11) industri yang
menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## i. Promosi Penanaman Modal
Promosi dapat diartikan sebagai  salah  satu  mata  rantai
sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market  yaitu potential  investor, potential buyer dan potential tourist bagi  pariwisata,  yang  dilakukan dalam dan di luar negeri.
Bagi Pemerintah Daerah, promosi sebagai instrumen pembangunan, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah. Promosi
Pemerintah  Daerah,  adalah  suatu aspek  dalam  bauran  pemasaran,
berfungsi sebagai sarana komunikasi dari OPD dan pemangku  kepentingan  investasi dengan  target  market,  yang  dalam konteks ini adalah potential investor, potential buyer dan potential  tourist bagi  pariwisata,  di dalam dan di luar negeri.
Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau  menggunakan  media  seperti memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website , blog khusus,  milis email dan  melalui  media  promo  yang dikemas  dalam  bentuk  CD,  film atau  media  lainnya  seperti  koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.
Selain  menggunakan  media, promosi  pada  umumnya  sering dilakukan secara langsung melalui: a. Kegiatan pameran ( exhibition );
b. Penggunaan sarana
(tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan
pemasaran;
c. Kegiatan pengiriman & atau  penerimaan  misi (dagang, investasi,
wisatawan); dan d. Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasiona l) Pada prinsipnya setiap Organisasi Perangkat Pemda Jabar dapat  melaksanakan  promosi  baik secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dengan  memperhatikan ketentuan perundang-undangan
yang  berlaku  dan  target  serta sasaran  pembangunan  yang  telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9  Tahun  2008  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun  2005-2025  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  Nomor  9  Tahun  2008 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2005- 2025. Dan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8  Tahun  2017  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

## KESIMPULAN
Dari uraian sebelumnya dan indikator-indikator kajian
tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal  di  Provinsi  Jawa Barat  merupakan  landasan hukum bagi Pemerintah provinsi  Jawa  Barat  dalam
melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan
hukum dengan adanya
Perda  tersebut  lebih  kuat mendapatkan    kepastian hukum
dalam malaksanakan  kegiatan  di bidang Penanaman Modal.
b. Peraturan  Daerah  tentang
Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan amanat Undang-Undang c. Materi muatan dari Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penanaman
Modal  di  Provinsi  Jawa
Barat  mengatur    secara jelas  dan  tegas  tentang penanaman modal.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  uraian  dan kesimpulan di atas, dapat dirokemendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama  maupun  sendiri-sendiri
berkewajiban untuk segera
menyusun  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Penanaman  Modal di  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai wujud  pemberian  perlindungan hukum  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat  dan  sebagai  amanat. Naskah  Akademik  ini  merupakan masukan untuk penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan  dalam  Kurun Waktu  Pelita  I–Pelita  IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis  dan  Sosiologis), Gunung  Agung,  Jakarta, 2002.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,
Pengantar Metode
Penelitian  Hukum  ,  PT.
Raja  Grafindo    persada, Jakarta: 2006.
A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid Thalib,
Wewenang Mahkamah  Konstitusi  dan
Aplikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2006. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  yang Bersih  dan  Bertanggung Jawab,  Jurnal  Pro  Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992. Bambang  Sunggono,  Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 1997. Bambang Waluyo, Metode Penelitian  Hukum,  Sinar
Grafika, Jakarta,1998.
BR.  Atre,  Legislative  Drafting:
Principles  and  Techniques, Universal  Law  Publishing Co., 2001.
Budiman  NPD,  Ilmu  Pengantar
Perundang-Undangan UII press Yogyakarta, 2005. Cecep Sucipto, SKM, M.Sc. Teknologi  Pengolahan  Daur Ulang Sampah, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012. Damanhuri, Enri. Diktat Pengolahan Sampah, Program Studi Teknik Lingkungan : Institut Teknologi Bandung. 2010. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Edisi  III,  Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Gusman, D, Kajian Yurüﬁs Peraturan Daerah Kota Padang Dalam Upaya Mengrrrangi  KKN  Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam jurnal Ilmiah  Tambun,  Vol.  VIII, No.3,  September-Desember 2009 dalam http://isjd.pdii.lipi.go.id/ad min/jurnal/8309483494.p df. Hamid  S.  Attamini,  Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan  dan Peraturan Kebijakan, Makalah  pada  Pidato  Dies
Natalis PTIK Ke-46, Jakarta
17 Juni 1992.
Henry  Campbell  Black,  Black”s Law  Dictionary,  Amerika Serikat:  West  Publishing Co., 1978.
Idrus  A.  Paturusi,  dkk.  Hasil Penelitian    Esensi  Dan
Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi  Daerah,    DPD  RI dan Universitas Hasanuddin, 2009. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang- Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Kelsen,  Hans,  General  Theory  of Law  and  State,  New  York, Russell & Russell, 1945
Mahfud  M.D,  Membangun  Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: 2006 Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.  Yogyakarta:  Andi, 2002.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan,
Yogyakarta, Kanisius, 1998. Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang  Perencanaan  dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan  di  Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum  Tertulis  Nasional, (disertasi), Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997. Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum.  Prenada  Media, Jakarta, 2005. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Makalah), Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa tahun. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,  Perihal  Kaedah Hukum,  Cetakan  Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, Pembentkan Peraturan Negara Di Indonesia, 2010. Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati  (peny.),  Risalah Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  28  Mei  1945  –  22 Agustus 1945, (Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum, Bandung: Alumni, 1996.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana Nurbani,  Penerapan  Teori Hukum Pada Penelitian dan
Disertasi, Rajawali Pers, cetakan  ke-2,    Jakarta, 2013. SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud, Pokok-Pokok Hukurn Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987. SNI  19-2454-2002,  Tata  Cara Operasional Pengolahan Sampah  Perkotaan,  Badan Standarisasi Nasional Indonesia, 2002. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma  Metode dan  Dinamika  Masalahnya, Editor  ,Ifdhal  Kasim  et.al., Elsam  dan  Huma,  Jakarta, 2002.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum UI Press, Jakarta, 1986, Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1991. W.  Riawan  Tjandra  dan  Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting  Teori  dan  Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009. Yuliandri, Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan
Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009. Yusriyadi. TebaranPemikiran Kritis Hukum  dan  Masyarakat. Surya Pena Gemilang. Malang, 2010. Zainuddin  Ali,  Sosiologi  Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008