Pelanggaran Prinsip Ik kad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Mari m Khusus di Laut Timor) oleh Australia*
Tiara Ika Winarni**

## Abstrak
Pada tahun 2006, Australia dan Timor Leste menyepaka  Kesepakatan Mari m Khusus Laut Timor (CMATS) sebagai pengaturan sementara mengenai pengelolaan sumber daya alam di ladang Greater Sunrise . Namun enam tahun kemudian, salah seorang mantan agen Dinas Rahasia Intelijen Australia memberikan informasi kepada pemerintah Timor Leste bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal pemerintah Timor Leste mengenai  negosiasi  CMATS  pada  tahun  2004.  Penyadapan  di  dalam  negosiasi  CMATS dianggap  suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk  melaksanakan  prinsip ik kad baik dalam pembentukan perjanjian internasional berdasarkan ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Konvensi Wina 1969 tentang Hukum  Perjanjian  Internasional.  Tujuan  penulisan  ar kel  ini  adalah  untuk  menganalisa penyadapan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip ik kad  baik  di  dalam  proses  negosiasi  CMATS,  sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat dibatalkan.  Penyadapan  dapat  dilihat  sebagai  unsur  penipuan  yang  merupakan  bentuk kecurangan  berdasarkan  Pasal  49  Konvensi  Wina  1969.  Dengan  demikian,  penyadapan merupakan  suatu  bentuk  kecurangan  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban untuk  melaksanakan  prinsip  ik kad  baik  dalam  negosiasi  sebagai  tahap  pembentukan CMATS. Penetapan batas mari m permanen dapat menjadi solusi bagi kedua negara dalam memperoleh  kepas an  hukum  bagi  pengelolaan  ladang  sumber  daya  alam  serta  dapat mengikutsertakan pihak ke ga dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : CMATS, Greater Sunrise , penyadapan, prinsip ik kad baik, sengketa Laut Timor.

## Breach of The Good Faith Principle In Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea Nego a on By Australia

## Abstract
In 2006, Australia and Timor Leste have agreed on Treaty on Certain Mari me Arrangements
44 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Ar kel ini dibuat berdasarkan Skripsi dengan judul “Pelanggaran Prinsip Ik kad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea oleh Australia berdasarkan Hukum Internasional” yang telah dipertahankan dalam ujian sidang Sarjana Hukum pada 10 Desember 2014. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. A p La pulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. selaku  dosen  pembimbing  Penulis  yang  telah  memberikan  bimbingan  serta  arahan  kepada  Penulis  untuk menyelesaikan Skripsi tersebut, serta kepada Bapak Dr. Idris, S.H., M.A., Ibu Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan saran bagi Skripsi Penulis agar dapat menjadi suatu karya tulis yang dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional.
** Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung,  arawinarni@gmail.com, S.H. (Universitas Padjadjaran).
in the Timor Sea (CMATS) as a provisional arrangement in regards to resources management in  Greater  Sunrise  ﬁeld.  However,  6  years  later  a  former  agent  of  Australian  Secret Intelligence  Service  provided  some  informa on  to  the  government  of  Timor  Leste  that Australia has intercepted the internal discussion of CMATS nego a on in 2004. Espionage in the CMATS nego a on deemed as a form of viola on to the obliga on of good faith principle according to UN Conven on on the Law of the Sea and Vienna Conven on on the Law of Trea es 1969 (VCLT). The aim of this ar cle is to analyze intercep on as a breach to the duty of  performing  good  faith  principle  in  the  nego a on  process  and  a  basis  for  the arrangement invalidity. Espionage as a form of decei ul proceedings can be assumed as an element  of  fraudulent  conduct  which  derives  from  fraud  under  Ar cle  49  of  VCLT. Establishment  of  permanent  mari me  boundaries  can  be  applied  as  a  solu on  for  both countries to achieve legal assurance for disputed resource ﬁelds management as well as using the third party as solu on to Timor Sea dispute resolu on.
Keywords: CMATS, Greater Sunrise, espionage, good faith principle, Timor Sea dispute.

## A.  Pendahuluan
Pada 20 Mei 2002 Timor Leste menjadi negara merdeka pertama di abad ke-21 setelah  Pemerintahan  Transisi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  Timor  Timur (UNTAET) mengalihkan fungsi dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada rakyat Timor Leste.¹ Sejak saat itu pemerintah Timor Leste mulai menata urusan dalam  negeri  maupun  hubungan  luar  negerinya,  termasuk  persoalan  mengenai pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berada  di  Laut  Timor.  Bersamaan  dengan kemerdekaan yang diperoleh Timor Leste, Australia dan Timor Leste menyepaka Perjanjian Laut Timor (PLT) untuk menggan kan Perjanjian Celah Timor yang telah berakhir.²
Berkaitan  dengan  disepaka nya  PLT  pada  tahun  2002,  serta  masih  belum disepaka nya  penetapan  batas  mari m  antara  Australia  dan  Timor  Leste, dibentuklah Daerah Pengembangan Minyak Bersama (JDPA)³ di bawah administrasi Otoritas Khusus untuk Laut Timor. Sementara itu, wilayah di luar JDPA berada di wilayah sengketa klaim oleh kedua negara.⁴
¹  Anders B. Johnsson, “Parlemen Nasional Timor-Leste dan Proses Keuangan: Peranan Legisla f dan Pengawasan”,
Seminar Parlemen dan Anggaran Nasional: Legisla f dan Fungsi Pengawasan, Dili-Timor Leste, 8-9 Mei 2003.
²  Susan  Simpson,  “A  Timeline  of  Events  Leading  up  to  Timor-Leste's  ICJ  Claims  Againts  Australia”,  2014, h p://viewfromll2.com/2014/01/25/a- meline-of-events-leading-up-to- mor-lestes-icj-claim-against- australia/, diakses 27 Februari 2014.
³  Is lah  “Daerah  Pengembangan  Minyak  Bersama”  yang  digunakan  oleh  Penulis  berdasarkan  Laporan  La'o Hamutuk Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Leste, “LNG Sunrise di Timor-Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan”.
⁴  Guteriano Neves (et.al.), “LNG Sunrise di Timor-Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan”, Laporan La'o Hamutuk Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Leste, 2008, hlm. 11.
Timor  Leste  dan  Australia  kemudian  melanjutkan  kesepakatan  teknis  PLT melalui Perjanjian Uni sasi Internasional (IUA) pada tahun 2003 dan Perjanjian atas Kesepakatan Mari m Khusus di Laut Timor (CMATS) pada tahun 2006.
CMATS secara khusus membahas mengenai pengoperasian dan pengelolaan ladang minyak Greater Sunrise , yang terletak di luar wilayah JDPA, oleh Australia dan Timor Leste. Masing-masing negara akan menerima 50% pendapatan dari ladang minyak Greater  Sunrise .⁵  CMATS merupakan  pengaturan  sementara,  begitu  juga dengan PLT dan IUA, yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 83 Konvensi  Hukum  Laut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (KHL).  Kedua  negara  sepakat untuk membagi rata pendapatan dari ladang Greater Sunrise yang juga merupakan pembaharuan dari ketentuan dalam IUA sebelumnya.⁷ CMATS mulai berlaku bagi para pihak setelah dilakukan pertukaran nota di Dili, Timor Leste pada 23 Februari 2007.⁸  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  13  CMATS, bahwa:
“This Treaty shall enter into force on the day on which the Government of Australia and the Government of the Democra c Republic of Timor-Leste have no ﬁed each other, in wri ng, that their respec ve requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.” Namun pada tahun 2012, salah seorang mantan agen Dinas Rahasia Intelijen Australia  (ASIS),  memberikan  informasi  kepada  pemerintah  Timor  Leste  bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal pemerintah Timor Leste mengenai negosiasi CMATS yang dilakukan dengan dalih bantuan renovasi dan konstruksi dari Australia bagi ruang kerja kabinet dan perdana menteri Timor Leste pada tahun 2004. Pada saat itu, mantan agen tersebut turut serta dengan menyamar  sebagai  kontraktor  di  dalam  misi  penyadapan  tersebut.⁹  Ia  bertugas untuk meng- install peralatan penyadapan di ruang kerja yang dimaksud, sehingga Australia dapat memperoleh informasi mengenai diskusi internal pemerintah Timor
⁵ Ibid. , hlm. 12.
⁶ Treaty Between Australia and the Democra c Republic of Timor-Leste on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea (“CMATS”), 12 Januari 2006, ATS 12 , Preambule paragraf 3. ( “TAKING INTO ACCOUNT the United Na ons Conven on on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982 and, in par cular, Ar cles 74 and 83 which provide that the delimita on of the exclusive economic zone and con nental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be eﬀected by agreement on the basis of interna onal law in order to achieve an equitable solu on” ).
⁷  Parliament of Australia, “Australia-East Timor Certain Mari me Arrangements Treaty”, dalam Report 85: Trea es Tabled On 6, 7 & 27 February 2007 , 2007, hlm. 40.
⁸  Department  of  Foreign  Aﬀairs  and  Trade,  “Entry  into  Force  of  Greater  Sunrise  Trea es  with  East  Timor,” Alexander  Downer,  Minister  of  Foreign  Aﬀairs,  Australia,  media  release,  2007,  www.foreignminister.gov. au/releases/2007, diakses 13 Juni 2014.
⁹  Peter  Llyod,  “Brandis  Orders  ASIO  Raids  Related  To  East  Timor  Spying  Case”,  2013,  h p://www.abc.net.au/ am/content/2013/s3904457.htm, diakses 27 Februari 2014.
Leste.¹⁰  Hal  itulah  yang  dinyatakan  oleh  mantan  agen  Australia  melalui  surat sumpah  setelah  ia  mengetahui  bahwa  Alexander  Downer,  mantan  Menteri  Luar Negeri yang menjabat saat penyadapan negosiasi tersebut berlangsung, saat ini berprofesi sebagai penasihat perusahaan Woodside melalui perusahaan lobi-nya, Bespoke Approach .¹¹
Berdasarkan  informasi  dari  mantan  agen  ASIS  tersebut,  pemerintah  Timor Leste kemudian mengirimkan nota diploma k kepada Perdana Menteri Australia pada saat itu, Julia Gillard, untuk menginformasikan mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Australia saat negosiasi CMATS serta Timor Leste meminta Australia untuk  dapat  melakukan  diskusi  kembali  terhadap  perjanjian  tersebut.¹²  Namun demikian,  karena  Australia  dak  menghiraukan  nota  diploma k  tersebut  maka Timor Leste kemudian melakukan  ndak lanjut dengan mengajukan pembatalan perjanjian atas dasar  dak dilaksanakannya negosiasi CMATS dengan prinsip ik kad baik¹³  kepada Permanent  Court  of  Arbitra on (PCA),  pada  23  April  2013 berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (b) Annex B Timor Sea Treaty 2002.¹⁴ Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji mengenai kewajiban untuk  melaksanakan  prinsip  ik kad  baik  dalam  proses  negosiasi  pada  fase pembuatan perjanjian pengembangan bersama dan penyadapan sebagai bentuk kecurangan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ik kad baik di dalam  pembentukan  perjanjian  internasional,  sehingga  dapat  mengakibatkan dibatalkannya CMATS. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji mengenai akibat hukum pembatalan CMATS terhadap kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak.

## B.  Kewajiban Untuk Melaksanakan Negosiasi Pengembangan Bersama dengan Prinsip Ik kad Baik
Konsep  pengembangan  bersama  merupakan  suatu  aplikasi  untuk  mengadakan persetujuan  atau  pengaturan  sementara  mengenai  penetapan  batas  mari m apabila  belum  dicapai  kesepakatan  mengenainya  di  antara  negara-negara  yang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan/atau landas kon nennya tumpang  ndih atau berhadapan sebagaimana diatur oleh Pasal 74 KHL mengenai penetapan batas ZEE dan Pasal 83 (KHL) mengenai penetapan batas landas kon nen. Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang iden k, berbunyi:
¹⁰  Susan Simpson, Loc.cit. ¹¹  Peter Lloyd, Loc.cit. ¹²  Susan Simpson, Loc.cit.
¹³  Penggunaan  is lah  “Ik kad  Baik”  ini  sebagai  terjemahan  dari  is lah  “ Good  Faith” yang  digunakan  Penulis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
¹⁴ Timor Leste v. Australia, Pending Cases, Permanent Court of Arbitra on (PCA), 23 April 2013 , h p://www.pca- cpa.org/showpage.asp?pag_id=1403, diakses 27 Februari 2014.
“ Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in  a  spirit  of  understanding  and  coopera on,  shall  make  every  eﬀort  to enter into provisional arrangements of a prac cal nature and, during this transi onal period, not to jeopardize or hamper the reaching of the ﬁnal agreement.  Such  arrangements  shall  be  without  prejudice  to  the  ﬁnal delimita on.”
Pasal tersebut mengandung dua elemen, yakni kewajiban untuk mengadakan segala  usaha  (“ make  every  eﬀort”) untuk  memutuskan  suatu  pengaturan sementara  yang  bersifat  prak s,  serta  larangan  untuk  membahayakan  atau menghambat  pencapaian  mengenai  penetapan  batas.  Elemen  yang  pertama bertujuan  untuk  menyelenggarakan  usaha-usaha  sementara,  sedangkan  elemen kedua bertujuan untuk membatasi ak vitas negara-negara yang bersangkutan di wilayah yang disengketakan.¹⁵ Salah satu bentuk pengaturan sementara tersebut diaplikasikan  ke  dalam  pengembangan  bersama.  Lagoni,  selaku Rapporteur di dalam Komite ZEE Asosiasi Hukum Internasional atau Interna onal Law Associa on (ILA)  di  dalam  ar kel  dan  laporannya  pada  pertemuan  di  Warsawa  tahun  1988, memberikan deﬁnisi pengembangan bersama sebagai:
“Coopera on  between  states  based  on  an  agreement  regarding  the explora on for and exploita on of certain deposits, ﬁelds or accumula ons of nonliving resources that either extend across a boundary or lie in an area of overlapping claims.” ¹⁶
Sehingga  pada  prinsipnya,  pengembangan  bersama  dilaksanakan  melalui kesepakatan  perjanjian  pengaturan  bersama  oleh  negara-negara  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  pengembangan  bersama  yang  dilakukan  oleh negara merupakan suatu bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri  diar kan  di  dalam  Pasal  1  huruf  b  Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum Perjanjian Internasional (Konvensi Wina) sebagai:
“an interna onal agreement concluded between States in wri en form and governed by interna onal law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever par cular designa on.” Sehingga  sebagai  perjanjian  internasional,  pengembangan  bersama  juga tunduk  kepada  Konvensi  Wina  sebagai  kodiﬁkasi  hukum  kebiasaan  mengenai perjanjian internasional.¹⁷ Ketentuan di dalam Konvensi Wina membagi pengaturan serta prosedur dalam perjanjian internasional ke dalam  ga bagian, yakni tentang
¹⁵  Myron H. Nordquist, United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A Commentary , Volume III, Dordrecht : Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 1989, hlm. 815, 984.
¹⁶  Hazel  Fox  (et.al.), Joint  Development  of  Oﬀshore  Oil  and  Gas:  A  Model  Agreement  for  States  for  Joint Development with Explanatory Commentary , London: Bri sh Ins tute of Interna onal and Compara ve Law,
1989, hlm. 43-44.
¹⁷  Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konstektual, Cianjur: IMR Press, 2013, hlm. 209.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
pembuatan perjanjian internasional, tentang berlaku dan mengikatnya perjanjian internasional,  serta  tentang  berakhirnya  perjanjian  internasional.¹⁸  Dalam  tahap pembuatan  perjanjian  internasional,  sebelum  perjanjian  internasional  tertulis dibentuk  selalu  didahului  oleh  proses  perundingan  atau  negosiasi.¹⁹  Sedangkan waktu  berlakunya  dan  mengikatnya  suatu  perjanjian  internasional  ditetapkan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina, yakni tergantung kepada ketentuan dari perjanjian internasional itu sendiri serta kesepakatan negara-negara peserta. Dengan  demikian,  pembentukan  perjanjian  pengembangan  bersama  harus didahului oleh proses negosiasi.
Selain itu, pengembangan bersama sebagai perjanjian internasional juga harus tunduk  kepada  prinsip-prinsip  fundamental  yang  digunakan  dalam  menyusun perjanjian  internasional.  Salah  satu  prinsip  tersebut  ialah  prinsip  ik kad  baik. Prinsip ik kad baik di dalam Konvensi Wina salah satunya terdapat pada Pasal 26 mengenai prinsip pacta sunt servanda , yang berbunyi:
“Every  treaty  in  force  is  binding  upon  the  par es  to  it  and  it  must  be performed by them in good faith.”
Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang telah berlaku mengikat bagi para pihak serta harus dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik. Dengan demikian, prinsip  dalam  ketentuan  Pasal  26  tersebut  hanya  berlaku  terhadap  pemenuhan kewajiban yang telah ada, yakni bagi perjanjian yang telah berlaku.²⁰
Schwarzenberger dan E.D. Brown menyatakan ik kad baik sebagai salah satu dari prinsip-prinsip fundamental yang diakui di dalam hukum internasional guna mengatur  pembentukan  serta  pelaksanaan  kewajiban  di  dalam  hukum internasional.²¹ Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional di dalam Nuclear Test Case sebagai berikut:²²
“One  of  the  basic  principles  governing the  crea on  and  performance  of legal obliga ons, whatever their source, is the principle of good faith.” Prinsip ik kad baik secara universal diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB, yang berbunyi:
“All  Members,  in  order  to  ensure  to  all  of  them  the  rights  and  beneﬁts resul ng  from  membership,  shall  fulﬁll  in  good  faith  the  obliga ons assumed by them in accordance with the present Charter.”
¹⁸  Anthony Aust, Modern Treaty Law And Prac ce, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, hlm. 7.
¹⁹  F.A. Whisnu Situni, Iden ﬁkasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju,
1989, hlm. 35.
²⁰ Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Conven on on the Law of Trea es, Leiden: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2009, hlm. 365.
²¹  Andrew D. Mitchell, “Good Faith in WTO Dispute Se lement”, Melbourne Journal of Interna onal Law, Volume 7 ,
2006, hlm. 4.
²² Nuclear Tests Case (Australia v. France), Merits, ICJ Rep 253, 1974.
Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  prinsip  ik kad  baik  diatur  lebih  lanjut  di dalam Declara on on Principles of Interna onal Law concerning Friendly Rela ons and  Co-opera on  among  States  in  accordance  with  the  Charter  of  the  United Na ons 1970 (Friendly Rela ons Declara on). Hal ini sebagaimana dikemukakan di dalam deklarasi tersebut, bahwa:
“The principle that States shall fulﬁl in good faith the obliga ons assumed by them in accordance with the Charter.
Every State has the duty to fulﬁl in good faith the obliga ons assumed by it in accordance with the Charter of the United Na ons.
Every  State  has  the  duty  to  fulﬁl  in  good  faith  its  obliga ons  under  the generally recognized principles and rules of interna onal law.
Every  State  has  the  duty  to  fulﬁl  in  good  faith  its  obliga ons  under interna onal agreements valid under the generally recognized principles and rules of interna onal law.”
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa,  prinsip  untuk  melaksanakan  ik kad baik  dak hanya terbatas kepada perjanjian internasional tetapi juga diaplikasikan terhadap  seluruh  kewajiban  internasional.²³  Pada  perkembangannya,  prinsip ik kad  baik  muncul  di  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  di  dalam  negosiasi perjanjian  internasional.  Tidak  terkecuali  di  dalam  perjanjian  pengembangan bersama sebagaimana yang dilaksanakan oleh Timor Leste dan Australia melalui CMATS.
Tahap negosiasi di dalam pembentukan perjanjian internasional memiliki peran pen ng bagi penyusunan ketentuan di dalam suatu perjanjian. Kewajiban tersebut dak akan pernah berakhir dan hadir di seluruh bentuk hubungan antar negara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Padillo Nervo di dalam separate opinion North Sea Con nental Shelf Case , bahwa:²⁴ “The obliga on to nego ate is an obliga on of tracto con nuo ; it never ends and is poten ally present in all rela ons and dealing between states.” Dalam hal bernegosiasi untuk menetapkan pengaturan sementara mengenai wilayah yang bersengketa, baik Pasal 74 ayat (3) maupun Pasal 83 ayat (3) KHL telah menetapkan dua elemen, yakni kewajiban untuk mengadakan segala usaha untuk memutuskan  pengaturan  sementara  serta  larangan  untuk  menghambat pencapaian  mengenai  penetapan  batas  secara  permanen.  Kewajiban  untuk melakukan  negosiasi  antar  para  pihak  di  dalam  pengembangan  bersama  juga muncul di dalam kasus North Sea Con ntental Shelf sebagai cikal bakal munculnya konsep  pengembangan  bersama.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh
²³  Anthony Aust, Op.cit. , hlm. 9.
²⁴  Tariq Hassan, “Good Faith in Treaty Forma on”, Virginia Journal of Interna onal Law, Volume 21, No. 3, 1981, hlm. 479.

## Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
Mahkamah Internasional di dalam kasus tersebut, bahwa:²⁵
“The par es are under an obliga on to enter into nego a ons with a view to arriving at an agreement, and not merely to go through a formal process of nego a on as a sort of prior condi on for the automa c applica on of a certain method of delimita on in the absence of agreement; they are under an  obliga on  so  to  conduct  themselves  that  the  nego a ons  are meaningful, which will not be the case when either of them insists upon its own posi on without contempla ng any modiﬁca on of it.” Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tersebut, suatu negosiasi harus dilakukan  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan.  Maka  negosiasi  tersebut  harus dilaksanakan  secara  bermakna  dan  bukan  hanya  sebagai  proses  formal.  Hal  ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Myron H. Nordquist, bahwa kewajiban untuk mengadakan segala usaha untuk menetapkan pengaturan sementara merupakan bentuk kewajiban untuk bernegosiasi.²⁶
Ik kad  baik  sebagai  salah  satu  prinsip  hukum  yang  diakui  di  dalam  hukum internasional  merupakan  pendukung  dari  pokok  negosiasi  mengenai  penetapan batas mari m serta sumber daya alam di wilayah yang bersengketa.²⁷ Di dalam KHL sendiri, ketentuan mengenai ik kad baik tersebut terdapat di dalam Pasal 300 yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh KHL dengan ik kad baik, serta melaksanakan hak, yurisdiksi dan kebebasan tanpa melanggar hak.
Pasal 300 KHL mereﬂeksikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB sebagai ketentuan  universal  mengenai  ik kad  baik.  Selain  itu,  Pasal  300  KHL  juga mengandung aturan fundamental pacta sunt servanda di Pasal 26 Konvensi Wina yang berhubungan dengan perjanjian internasional.²⁸ Pacta sunt servanda, yang merupakan  kewajiban  di  dalam  perjanjian  internasional  serta  hukum  kebiasaan internasional,²⁹ mewajibkan para pihak untuk melaksanakan ketentuan di dalam perjanjian yang telah berlaku dan mengikat bagi mereka dengan ik kad baik.
Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL merupakan suatu bentuk kewajiban yang  mengamanatkan  pembentukan  suatu  pengaturan  sementara  di  dalam pengelolaan sumber daya alam bagi negara-negara yang pantainya berhadapan, namun  penetapan  batas  mari mnya  belum  disepaka .  Dengan  demikian, kewajiban  bagi  negara-negara  anggota  KHL  untuk  membentuk  suatu
²⁵ North Sea Con nental Shelf Cases (Denmark v. Netherlands), Judgment, ICJ Reports, 1969. ²⁶  Myron H. Nordquist, Volume III, Loc.cit.
²⁷  Donald K. Anton, “Arbitra ng the Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea: The Latest Round between Timor-Leste and Australia”, ANU College of Law Research Paper, No. 13-20, 2013.
²⁸  Myron H. Nordquist, United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A Commentary , Volume V, Dordrecht: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 1989, hlm. 152.
²⁹  Andrew D. Mitchell, Loc.cit.
pengembangan  bersama  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip  ik kad  baik sebagaimana diatur oleh Pasal 300 KHL, termasuk di dalam tahap negosiasi.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Bri sh  Ins tute  of  Interna onal  and Compara ve Law , bahwa muatan kewajiban yang diatur di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) tersebut ialah untuk bernegosiasi secara ik kad baik untuk  mencapai  suatu  persetujuan  mengenai  pengembangan  di  wilayah  yang penetapan batasnya yang tertunda.³⁰ Hal ini dikonﬁrmasi oleh dewan arbitrase PCA di  dalam  kasus Guyana  v.  Suriname mengenai  maksud  dari  “segala  usaha”  atau “every eﬀort” di dalam Pasal 74 ayat (3) dan 83 ayat (3) memberikan maksud sebagai berikut:³¹
“…the language in which the obliga on is framed imposes on the Par es a duty to nego ate in good faith.”
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa salah satu kewajiban bagi negara- negara  anggota  KHL  dalam  membentuk  suatu  pengembangan  bersama  adalah untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad baik.

## C.  Penyadapan oleh ASIS sebagai Bentuk Kecurangan di dalam Pembentukan Pengaturan Sementara Mengenai Pengembangan Bersama CMATS
Timor Leste mengajukan pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase sebagai pembatalan CMATS atas dasar  dak dilaksanakannya prinsip ik kad baik di dalam negosiasi CMATS oleh Australia dengan dilakukannya  ndak penyadapan.³² Berkaitan dengan pembatalan atau ke dakabsahan terhadap CMATS, maka  ndak penyadapan tersebut harus dapat dibuk kan sebagai salah satu dasar pembatalan sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi  Wina.  Ketentuan  mengenai  pembatalan perjanjian  internasional  terdapat  pada  Bab  V  dan  dasar-dasar  pembatalan perjanjian internasional diatur pada Pasal 46 - Pasal 53 Kovensi Wina. Salah satu dasar  pembatalan  tersebut  ialah  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  negara  mitra berunding.³³
Berdasarkan Pasal 49 Konvensi Wina, bahwa suatu negara dapat menyatakan ke dakabsahan atau batalnya suatu perjanjian yang telah disetujui apabila terdapat kecurangan  dari  negara  mitra  berunding.  Maka  agar  suatu  perjanjian  dapat
³⁰ Hazel Fox (et.al.), Op.cit. , hlm. 38.
³¹ Arbitral Tribunal Cons tuted Pursuant to Ar cle 287, And In Accordance With Annex VII, of the United Na ons Conven on on the Law of the Sea (Guyana v. Suriname), Award of the Arbitral Tribunal, PCA, 2007, hlm. 153, para. 461.
³²  Australian Minister for Foreign Aﬀairs, “Arbitra on Under the Timor Sea Treaty”, 2013, h p://foreignminister. gov.au/releases/2013/bc_mr_130503.html, diakses 25 Agustus 2014.
³³  Paul Reuteur, Introduc on to the Law of Trea es, London: Kegan Paul Interna onal, 1995, hlm. 173. Lihat juga Kate Michell dan Dapo Akande, “Espionage & Good Faith in Treaty Nego a ons: East Timor v. Australia”, 2014, h p://www.ejiltalk.org/espionage-fraud-good-faith-in-treaty-nego a ons-east- mor-v-australia-in-the- permanent-court-of-arbitra on/, diakses 25 September 2014.
dibatalkan harus terdapat unsur ‘melakukan penipuan’ atau fraudulent conduct di dalam pembuatan perjanjian. Komisi Hukum Internasional atau Interna onal Law Commission (ILC) memberikan kriteria bagi fraudulent conduct , antara lain sebagai pernyataan  palsu  yang  disengaja  ( false  statement ),  kesalahan  tafsir ( misrepresenta ons ), maupun  ndakan yang  dak jujur atau  pu daya ( decei ul proceedings )  lainnya  yang  menyebabkan  negara  mitra  memberikan  persetujuan terhadap  perjanjian,  namun  sesungguhnya  persetujuan  tersebut  dak  akan diberikan  apabila  ndakan  kecurangan  tersebut  telah  diketahui  sebelumnya.³⁴ Selain  itu  Fitzmaurice  menyatakan  bahwa  kecurangan  di  dalam  pembentukan perjanjian internasional dapat berupa:
“[fraud must have] induced, or contributed to inducing, the other party to conclude or par cipate in the treaty, in such a way that that party would not otherwise have done so.” ³⁵
Salah  satu  prak k  yang  berkaitan  dengan  kecurangan  di  dalam  perjanjian internasional  merupakan The  Munich  Agreement  1938 yang  diadakan  oleh Pemerintah Jerman saat masih dikuasai oleh Nazi. Perjanjian tersebut pada awalnya ditujukan untuk mempersatukan kaum minoritas Jerman di Sudetenland, sebuah kota di Cekoslovakia, dengan cara menggabungkan kota tersebut dengan wilayah Jerman  melalui  aneksasi.  Pemerintah  Nazi  melalui  pemimpinnya,  yakni  Hitler, mengajak  Britania  Raya,  Italia,  dan  Perancis  untuk  menandatangani  perjanjian tersebut  tanpa  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dengan  Cekoslovakia.  Namun demikian,  ternyata  Pemerintah  Nazi  dak  pernah  bermaksud  untuk  memenuhi ketentuan  in   perjanjian  tersebut.  Pemerintah  Nazi  sejak  awal  berniat  untuk melakukan  aneksasi  sepenuhnya  terhadap  seluruh  wilayah  Cekoslovakia.³⁶ Perjanjian  tersebut  kemudian  dinyatakan  batal  dan  dak  sah ab  ini o. ³⁷ Berdasarkan  contoh  prak k  tersebut,  karakteris k  kecurangan  ditentukan berdasarkan niat dari negara perunding.
Penyadapan adalah cara mendapatkan bahan keterangan dengan menyadap sistem  komunikasi  pihak  sasaran  yang  dilakukan  secara  rahasia,  tanpa  diketahui oleh  sasaran  atau  pihak-pihak  lain.³⁸  Craig  Forceses  membagi  kegiatan  intelijen tersebut  ke  dalam  ga  pembagian  geograﬁ,  yakni:  domes k  ( territorial );  non-
³⁴  Anthony Aust, Op.cit., hlm. 255. Lihat juga Interna onal Law Commission, “Report of the Interna onal Law Commission  Covering  Its  16th  Session,  727th  Mee ng,  20  May  1964”, Yearbook  of  the  Interna onal  Law Commission, 1964, hlm. 245. ³⁵  Oliver Dorr (eds.), Vienna Conven on on the Law of Trea es A Commentary, Heidelberg: Springer, 2012, hlm. 837. ³⁶  The  Editors  of  Encyclopedia  Britannica,  “Munich  Agreement”,  2013,  h p://www.britannica.com/EBchecked /topic/397522/Munich-Agreement,  diakses  25  September  2014.  Lihat  juga  Interna onal  Law  Commission, “Summary Record of the Fi een Session, 6 may-12 july 1963” , Yearbook of the Interna onal Law Commission , Vol. I, 1963, hlm. 31. ³⁷  Oliver Dorr (eds.), Loc.cit.
³⁸  Y. Wahyu Saronto, Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi , Jakarta: PT Ekalaya Saputra, 2004, hlm. 51.
domes k ( extraterritorial ); dan transnasional sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:³⁹
Tabel 1.
Geography of Spying
Kegiatan  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  ASIS  termasuk  ke  dalam  kategori kegiatan intelijen ekstra territorial karena dilangsungkan oleh agen intelijen suatu negara di wilayah negara lain. Penyadapan oleh ASIS di dalam negosiasi CMATS yang dilaksanakan dengan cara menyusup secara  dak sah ke wilayah teritorial Timor Leste,  serta  dengan  menyamar  sebagai  kontraktor  bagi  program  AusAID, merupakan bentuk  ndakan yang  dak jujur atau  pu daya di dalam bernegosiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Australia telah menunjukkan niat yang  dak baik
³⁹  Craig Forcese, “Spies without Borders: Interna onal Law and Intelligence Collec on”, Journal of Na onal Security Law and Policy, Volume 5, No. 179, 2011, hlm. 183.
di dalam membentuk CMATS dengan berusaha memperoleh informasi mengenai negosiasi internal pemerintah Timor Leste melalui cara yang ilegal yaitu melalui ndak  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  ASIS  di  wilayah  teritorial,  dalam  hal  ini kantor pemerintahan Timor Leste, merupakan  ndakan yang mengancam integritas wilayah atau kemerdekaan poli k suatu negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Hal ini sebagaimana didukung oleh pernyataan dari Ingrid Delupis, bahwa:
“Espionage appears to be illegal under interna onal law in  me of peace if it involves the presence of agents sent clandes nely by a foreign power into the territory of another state. ”⁴⁰
Selain itu, menurut Quincy Wright, penyadapan sebagai bentuk spionase yang dilakukan  di  masa  damai  dengan  memasuki  wilayah  teritorial  negara  lain merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional negara tersebut juga terhadap kewajiban  hukum  internasional  untuk  menghargai  integritas  teritorial  dan kemerdekaan poli k negara lain.⁴¹ Dalam hal ini, Timor Leste mengatur kegiatan intelijen di wilayah nasionalnya melalui Law 9/2008 on the Intelligence System of the  Democra c  Republic  of  Timor  Leste .  Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  undang- undang tersebut menyatakan, bahwa:
(1)  State secrecy shall apply to data and intelligence the dissemina on of which is suscep ble of causing damage to the unity and integrity of the State, to the defence of the democra c ins tu ons provided for in the Cons tu on, to the free exercise of their respec ve func ons by the organs  of  sovereignty,  to  the  internal  security,  to  na onal independence, and to prepara ons for military defence.
(2)  Registra ons, documents, ﬁles and archives of the intelligence services rela ng  to  ma ers  referred  to  in  the  preceding  paragraph  shall  be covered by the State secrecy and shall not be the object of requisi on or examina on by any en ty alien to the services, except the members of the Monitoring Council in exercise of func ons.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  hasil  diskusi  pemerintah  Timor  Leste dianggap sebagai rahasia negara sebagai bentuk pelaksanaan fungsi organ-organ kedaulatan  Timor  Leste.  Penyadapan  oleh  ASIS  terhadapnya  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang melarang hasil negosiasi sebagai  rahasia  negara  untuk  menjadi  objek  pengambilalihan  dan  pemeriksaan oleh en tas asing.
⁴⁰ A. John Radsan, “The Unresolved Equita on Espionage and Interna onal Law”, Michigan Journal of Interna onal Law , Volume 28, No. 597, 2007, hlm. 605.
⁴¹  Quincy  Wright,  “Espionage  and  the  Doctrine  of  Non-Interven on  in  Internal  Aﬀairs”,  dalam  buku Essays  on Espionage and Interna onal Law yang disusun oleh Roland J. Stanger (ed), Ohio: Ohio State University Press, 1982, hlm. 12.
Dengan  demikian,  ndakan  penyadapan  ini  merupakan  bentuk  kecurangan atau fraudulent  conduct oleh  Australia  di  dalam  pembentukan  CMATS  karena ndakan tersebut dilakukan dengan  pu daya serta bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional Timor Leste sendiri. Maka dari itu, Timor Leste dapat memohonkan pembatalan bagi perjanjian tersebut.

## D.  Penyadapan  sebagai  Bentuk  Kecurangan  di  dalam  Pembentukan  CMATS Merupakan Pelanggaran terhadap Prinsip Ik kad Baik yang Mengakibatkan Pembatalan
Ketentuan  Pasal  74  ayat  (3)  dan  Pasal  83  ayat  (3)  KHL  mengandung  elemen kewajiban  untuk  menyelenggarakan  usaha-usaha  pembentukan  pengaturan sementara. Kewajiban di dalamnya termasuk untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad  baik  dalam  rangka  membentuk  pengaturan  sementara  melalui pengembangan bersama. Selain itu, KHL juga menetapkan pelaksanaan kewajiban di dalamnya agar dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik sebagaimana diatur oleh Pasal  300  KHL.  Tentu  saja,  kewajiban  yang  diakomodasi  oleh  Pasal  300  tersebut termasuk  mengenai  pembentukan  pengaturan  sementara  mengenai pengembangan bersama.
Penyadapan  oleh  ASIS  terhadap  negosiasi  CMATS  merupakan  suatu  bentuk kecurangan agar perjanjian dapat dibatalkan. Sebagaimana yang terjadi di dalam prak k The Munich Agreement 1938, bahwa karakteris k kecurangan ditentukan berdasarkan  niat  dari  negara  perunding.  Berdasarkan  niat  dari  Pemerintah  Nazi yang sejak awal akan melanggar kesepakatan dalam perjanjian tersebut dengan menganeksasi Cekoslovakia, maka hal tersebut menunjukan ik kad buruk atau bad faith dari  Pemerintah  Nazi.⁴²  Ik kad  baik  merupakan  unsur  penentu,  yang merupakan  pendukung  dari  pembentukan  kewajiban-kewajiban  posi f  di  dalam suatu  perjanjian.⁴³  Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  kecurangan  di  dalam perjanjian internasional bertalian dengan pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan ik kad baik.
Tindakan penyadapan tersebut merupakan kontribusi terhadap pembentukan CMATS.  Informasi  yang  diperoleh  melalui  penyadapan  kemudian  dipergunakan untuk  merumuskan  ketentuan-ketentuan  di  dalam  CMATS  yang  dianggap  dapat menguntungkan  pihak  Australia.  Selain  itu,  operasi  penyadapan  yang  dilakukan pada  masa  negosiasi  CMATS  melalui  dalih  bantuan  AusAID  bagi  Timor  Leste merupakan suatu bentuk  pu daya. Selain itu, dilakukannya penyadapan di dalam negosiasi  CMATS  mengakibatkan  Australia  memperoleh  keuntungan  informasi mengenai negosiasi internal Timor Leste. Keadaan tersebut menyebabkan terdapat
⁴²  The Editors of Encyclopedia Britannica, Loc.cit . ⁴³  Mark E. Villiger, Op.cit. , hlm. 617.
perbedaan kekuatan negosiasi di antara Timor Leste dan Australia. Akses informasi mengenai  negosiasi  suatu  perjanjian  internasional  yang  diperoleh  melalui penyadapan dapat membatasi kemampuan para pihak untuk bernegosiasi secara bebas  dan  adil.⁴⁴  Oleh  karena  itu,  ndakan  penyadapan  ini  merupakan  bentuk kecurangan atau fraudulent conduct oleh Australia di dalam pembentukan CMATS. Dengan  demikian,  hal  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  prinsip  ik kad baik.⁴⁵
Kecurangan yang dilakukan dengan  ndak penyadapan oleh Australia terhadap negosiasi CMATS dianggap telah melanggar kewajiban untuk bernegosiasi dengan prinsip  ik kad  baik  di  dalam  proses  pembentukan  pengembangan  bersama, sebagaimana yang dimuat oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL, serta yang ditegaskan lebih lanjut oleh Pasal 300 KHL. Lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 9 PLT mewajibkan kedua pihak untuk mencapai suatu pengaturan dengan prinsip ik kad baik yang akan menghasilkan solusi agar endapan dapat dikelola secara efek f serta pembagian hasilnya merata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
“East  Timor  and  Australia  shall  work  expedi ously  and  in  good  faith  to reach  agreement  on  the  manner  in  which  the  deposit  will  be  most eﬀec vely exploited and on the equitable sharing of the beneﬁts arising from such exploita on.”
Dengan mendasarkan kepada penafsiran berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina dengan  pendekatan  kepada  naskah  perjanjian,  kalimat  “ to  reach  agreement ”  di dalam Pasal 9 PLT mereﬂeksikan usaha kedua pihak untuk dapat mencapai suatu pengaturan. Usaha tersebut diimplementasikan melalui  ndakan negosiasi. Selain berdasarkan  naskah  perjanjian,  kalimat  tersebut  juga  mereﬂeksikan  kewajiban negosiasi  berdasarkan  maksud  para  pihak  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam Explanatory Memorandum Petroleum (Timor Sea Treaty) Bill 2003. ⁴⁶ Australia  dan  Timor  Leste  telah  mera ﬁkasi  PLT  ke  dalam  hukum  nasional masing-masing  negara.  Timor  Leste  telah  mera ﬁkasi  PLT  melalui Na onal Parliament  Resolu on No.  2/2003 .  Sedangkan  Australia  mera ﬁkasi  PLT  melalui Petroleum Bill 2003 . Sehingga ketentuan di dalam PLT telah berlaku dan mengikat para pihak, serta wajib dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik.
Penyadapan oleh Australia terhadap negosiasi pemerintah Timor Leste dalam rangka pembentukan CMATS sebagai aplikasi dari ketentuan uni sasi berdasarkan Pasal 9 PLT merupakan suatu bentuk kecurangan. Penyadapan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad
⁴⁴ Kate Michell dan Dapo Akande, Loc.cit. ⁴⁵  Donald K. Anton, Loc.cit.
⁴⁶ House  of  Representa ves,  “Explanatory  Memoranda  Petroleum  (Timor  Sea  Treaty)  Bill”, 2010, h p://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22legisla on%2Fems%2Fr1755 _ems_8b015020-b07d-4628-8ﬀ1-6dc428a39d6c%22, diakses 18 September 2014.
baik  pada  tahap  pembentukan  atau  pembuatan  CMATS  sebagai  perjanjian internasional mengenai pengembangan bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL yang didukung oleh ketentuan Pasal 300  KHL.  Meskipun  CMATS  pada  tahap  negosiasi  masih  belum  mengikat  bagi Australia maupun Timor Leste, namun ketentuan pada perjanjian yang mendahului CMATS, yakni PLT, telah mengikat dan mewajibkan kedua negara untuk di kemudian hari  dapat  mencapai  suatu  pengaturan  yang  baru  dengan  prinsip  ik kad  baik. Bentuk usaha untuk mencapai pengaturan tersebut ialah dengan negosiasi. Sebagai perjanjian yang telah mengikat, maka  mbul kewajiban berdasarkan prinsip pacta sunt  servanda di  Pasal  26  Konvensi  Wina  untuk  Timor  Leste  dan  Australia  agar melaksanakan PLT dengan prinsip ik kad baik, termasuk dalam hal mengadakan usaha untuk mencapai pengembangan bersama melalui negosiasi. Maka dari itu, ndakan  penyadapan  sebagai  bentuk  kecurangan  tersebut  telah  melanggar kewajiban  Australia  untuk  bernegosiasi  dengan  prinsip  ik kad  baik,  baik berdasarkan ketentuan Pasal 9 TST maupun ketentuan Pasal 26 Konvensi Wina.
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  karena  penyadapan  oleh Australia  sebagai  pelanggaran  prinsip  ik kad  baik  termasuk  sebagai  bentuk kecurangan di dalam pembentukan CMATS maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Konvensi  Wina,  CMATS  dapat  dibatalkan.  Karena  CMATS  merupakan  perjanjian bilateral,  maka  ke dakabsahan  tersebut  dak  hanya  mengenai  pembatalan kesepakatan  mengikatkan  diri  terhadap  CMATS  dari  Timor  Leste  saja,  tetapi ke dakabsahan  tersebut  juga  berkaitan  dengan  batalnya  CMATS  secara keseluruhan.⁴⁷  Dengan  demikian,  akibat  hukum  dari  pelanggaran  prinsip  ik kad baik di dalam negosiasi ialah batalnya CMATS. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) Konvensi Wina, bahwa:
“ A treaty the invalidity of which is established under the present Conven on is void. The provisions of a void treaty have no legal force.” Berdasarkan ketentuan di atas, maka perjanjian bilateral akan batal ab ini o atau  sejak  awal  sekaligus  ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  dak  akan  memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul Reuteur yang menyatakan  bahwa  suatu  penyelesaian  sengketa  mengenai  perjanjian internasional akan memberikan dampak bagi perjanjian tersebut bahkan semenjak pertama kali alasan untuk  dak menerapkan perjanjian tersebut muncul. Beliau juga menyatakan apabila perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap  dak dapat memberikan akibat apapun semenjak munculnya dasar pembatalan tersebut.⁴⁸
⁴⁷  Ian Sinclair, The Vienna Conven on on the Law of Trea es Second Edi on , Manchester: Manchester University Press, 1984, hlm. 160. ⁴⁸ Paul Reuteur, Op.cit., hlm. 171.
Dengan dibatalkannya CMATS, maka perjanjian tersebut dipandang sama sekali dak  pernah  ada  serta  ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  dak  lagi  memiliki kekuatan  hukum.⁴⁹  Maka  apabila  CMATS  menjadi  batal,  segala  kegiatan pengelolaan sumber daya alam di ladang Greater Sunrise yang didasarkan kepada ketentuan di dalam CMATS  dak lagi memiliki kepas an hukum. Dengan demikian, pengelolaan ladang Greater Sunrise beserta pembagian pendapatannya kembali diatur oleh ketentuan di dalam IUA.

## E.  Penutup
Tindakan  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  ASIS merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap  integritas  wilayah  serta  kedaulatan  Timor  Leste,  yang  bertentangan dengan prinsip untuk  dak melanggar integritas wilayah dan kemerdekaan poli k sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Piagam  PBB.  Selain  itu,  ndak penyadapan juga dianggap telah melanggar ketentuan di dalam hukum nasional Timor Leste itu sendiri, yakni Pasal 19 Law-9/2008 on the Intelligence System of the Democra c  Republic  of  Timor  Leste yang  melindungi  hasil  negosiasi  internal pemerintah  sebagai  rahasia  negara  dan  mencegah  informasi  tersebut  untuk menjadi objek pemeriksaan en tas asing. Maka dapat disimpulkan, bahwa usaha Australia  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  negosiasi  internal  pemerintah Timor Leste mengenai CMATS bertentangan dengan hukum internasional. Sehingga ndak  penyadapan  terhadap  negosiasi  tersebut  termasuk  ke  dalam  kategori kecurangan atau fraudulent conduct .
Tindakan penyadapan oleh Australia sebagai fraudulent conduct merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip ik kad baik di dalam negosiasi pengembangan bersama sebagaimana diatur oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL. Kewajiban tersebut juga tercantum di dalam Pasal 300 KHL yang berkaitan dengan prinsip pacta sunt servanda di dalam Pasal 26 Konvensi Wina.  Karena  ndak  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  ASIS  tersebut  merupakan bentuk  kecurangan,  maka  dari  itu  apabila  ndak  penyadapan  tersebut  terbuk , Dewan  Arbitrase  CMATS  dapat  mengabulkan  permohonan  Timor  Leste  agar perjanjian  tersebut  dibatalkan  atas  dasar  ketentuan  Pasal  49  Konvensi  Wina mengenai kecurangan. Sehingga batalnya CMATS mengakibatkan segala ketentuan di  dalam  CMATS  dak  lagi  memiliki  kekuatan  hukum  karena  perjanjian  tersebut dipandang  dak pernah ada.
Selama ini, proses negosiasi yang dilakukan oleh Timor Leste dengan Australia selama 12 tahun sering mengalami kendala karena kedua negara bersikukuh untuk mengedepankan kepen ngan nasional masing-masing negara tanpa berkompromi
⁴⁹ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 2, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 450.
terhadap kebutuhan negara mitra. Seringkali kesepakatan yang dicapai  dak secara lapang dada diterima oleh salah satu pihak, karena kesepakatan tersebut dianggap dak menguntungkan. Selain itu, terjadi pula kesepakatan yang dicapai lantaran adanya tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa CMATS serta pembentukan perjanjian mengenai penetapan batas mari m yang akan dibuat oleh Australia dan Timor Leste di kemudian hari agar dilaksanakan dengan menggunakan proses  yang  menghadirkan  pihak  ke ga.  Dengan  begitu,  maka  diharapkan kepen ngan masing-masing negara dapat diakomodasi dan hak-hak kedua negara dapat diperoleh secara adil dengan mendasarkan kepada KHL.
Pengelolaan sumber daya alam di antara Australia dan Timor Leste selama ini masih  diatur  sebatas  pengaturan  sementara  saja,  serta  di  antara  kedua  negara masih  belum  terdapat  kesepakatan  penetapan  batas  mari m  yang  menjadikan kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  di  wilayah  JDPA  maupun ladang Greater Sunrise kekurangan kepas an hukum. Oleh karena itu, kedua negara harus  mulai  mendiskusikan  penetapan  batas  mari m  yang  sah  secara  hukum internasional dengan mendasarkan kepada ketentuan KHL mengenai penetapan lebar landas kon nen dan ZEE kedua wilayah. Dengan ditetapkannya batas mari m di antara kedua negara, maka akan terdapat kepas an hukum mengenai yurisdiksi, kedaulatan,  serta  hak  berdaulat  dari  masing-masing  negara  terhadap  ZEE  dan landas  kon nennya.  Adanya  kepas an  hukum  tersebut  juga  dapat  membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  Australia  maupun  Timor  Leste  dalam mengelola sumber daya alam di wilayah kedua negara tanpa harus khawa r akan ke dakpas an hukum bagi proyek-proyek mereka.
Selain bagi hubungan kedua negara, penetapan batas mari m yang sah juga dapat  memiliki  pengaruh  bagi  penetapan  batas  mari m  bagi  Indonesia.  Hal tersebut karena selama ini penetapan batas mari m antara Australia dan Indonesia dilakukan berdasarkan pengaturan sementara sebagaimana yang dilakukan antara Australia  dan  Timor  Leste.  Dengan  ditetapkannya  penetapan  batas  mari m permanen,  maka  Indonesia  juga  dapat  menyesuaikan  penetapan  batas  mari m permanen miliknya sehingga terdapat kepas an hukum bagi pengelolaan sumber daya alam antara Indonesia dan Australia.
Da ar Pustaka Buku Aust,  Anthony, Modern  Treaty  Law  And  Prac ce, Cambridge  University  Press, Cambridge, 2000. Dorr,  Oliver  (eds.), Vienna  Conven on  on  the  Law  of  Trea es  A  Commentary, Springer, Heidelberg, 2012. F.A.  Whisnu  Situni, Iden ﬁkasi  Dan  Reformulasi  Sumber-Sumber  Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1989. Fox, Hazel (et.al.), Joint Development of Oﬀshore Oil and Gas: A Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary , Bri sh Ins tute of Interna onal and Compara ve Law, London,1989. I  Wayan  Parthiana, Hukum  Perjanjian  Internasional, Bagian  2,  Mandar  Maju,
Bandung, 2002.
Nordquist,  Myron  H., United  Na ons  Conven on  on  the  Law  of  the  Sea  1982  A Commentary , Volume III, Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Dordrecht, 1989.
______________, United  Na ons  Conven on  on  the  Law  of  the  Sea  1982  A Commentary , Volume V, Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Dordrecht, 1989.
Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konstektual, IMR Press, Cianjur, 2013. Reuteur, Paul, Introduc on to the Law of Trea es, Kegan Paul Interna onal, London,
1995.
Sinclair,  Ian, The  Vienna  Conven on  on  the  Law  of  Trea es,  Second  Edi on , Manchester University Press, Manchester, 1984. Stanger,  Roland  J.  (ed), Essays  on  Espionage  and  Interna onal  Law, Ohio  State University Press, Ohio, 1982.
Y.  Wahyu  Saronto, Intelijen  Teori,  Aplikasi  dan  Modernisasi ,  PT  Ekalaya  Saputra,
Jakarta, 2004.

## Dokumen Lain
Anton, Donald K., “Arbitra ng the Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea : The Latest Round between Timor-Leste and Australia”, ANU College of Law Research Paper, No.13-20, 2013.
Arbitral Tribunal Cons tuted Pursuant to Ar cle 287, And In Accordance With Annex VII,  of  the  United  Na ons  Conven on  on  the  Law  of  the  Sea  (Guyana  v. Suriname),  Award  of  the  Arbitral  Tribunal, Permanent  Court  of  Arbitra on, 2007.
Australian Minister for Foreign Aﬀairs, “Arbitra on Under the Timor Sea Treaty”,
2013,  h p://foreignminister.gov.au/releases/2013/bc_mr_130503.html, diakses 25 Agustus 2014.
Department  of  Foreign  Aﬀairs  and  Trade,  “Entry  into  Force  of  Greater  Sunrise Trea es  with  East  Timor,”  Alexander  Downer,  Minister  of  Foreign  Aﬀairs, Australia,  media  release,  2007,  www.foreignminister.gov.au/releases/2007, diakses 13 Juni 2014.
Forcese,  Craig,  “Spies  Without  Borders:  Interna onal  Law  and  Intelligence Collec on”, Journal of Na onal Security Law and Policy, Volume 5, No. 179, 2011.
Hassan, Tariq, “Good Faith in Treaty Forma on”, Virginia Journal of Interna onal Law, Volume 21 No. 3, 1981. House of Representa ves, “Explanatory Memoranda Petroleum (Timor Sea Treaty) Bill”, 2010,  h p://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p; query=Id%3A%22legisla on%2Fems%2Fr1755_ems_8b015020-b07d-4628- 8ﬀ1-6dc428a39d6c%22, diakses 18 September 2014. Interna onal  Law  Commission,  “Report  of  the  Interna onal  Law  Commission Covering  its  16th  Session,  727th  Mee ng,  20  May  1964”, Yearbook  of  the Interna onal Law Commission, 1964.
Llyod, Peter, “Brandis Orders ASIO Raids Related To East Timor Spying Case”, 2013,
h p://www.abc.net.au/am/content/2013/s3904457.htm, diakses 27 Februari 2014.
Mitchell, Andrew D., “Good Faith in WTO Dispute Se lement”, Melbourne Journal of Interna onal Law, Volume 7, 2006.
Neves,  Guteriano  (et.al.),  “LNG  Sunrise  di  Timor-Leste:  Impian,  Kenyataan  dan
Tantangan”, Laporan La'o Hamutuk Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Leste, 2008.
North  Sea  Con nental  Shelf  Cases (Denmark  v.  Netherlands),  Judgement, Interna onal Court of Jus ce (ICJ) Reports, 1969. Nuclear Tests Case (Australia v France), Merits, ICJ Rep 253, 1974. Parlemen Australia, “Australia-East Timor Certain Mari me Arrangements Treaty”,
Report 85: Trea es Tabled On 6, 7 & 27 February 2007 , 2007.
Radsan,  A.  John,  “The  Unresolved  Equita on  Espionage  and  Interna onal  Law”,
Michigan Journal of Interna onal Law , Volume 28, No. 597, 2007.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
Simpson, Susan, “A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste's ICJ Claims Againts Australia”,  2014,  h p://viewfromll2.com/2014/01/25/a- meline-of-events- leading-up-to- mor-lestes-icj-claim-against-australia/,  diakses  27  Februari 2014.
The  Editors  of  Encyclopedia  Britannica,  “Munich  Agreement ”,  2013, h p://www.britannica.com/EBchecked/topic/397522/Munich-Agreement, diakses 25 September 2014.
Timor  Leste  v.  Australia,  Pending  Cases, PCA ,  23  April  2013, h p://www.pca- cpa.org/showpage.asp?pag_id=1403, diakses 27 Februari 2014.

## Dokumen Hukum
Treaty Between Australia and the Democra c Republic of Timor-Leste on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea, 12 Januari 2006, ATS 12.