## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRES BULELENG)
Oleh :
Kadek Raditya 1 dan Saptala Madala 2
(kadekraditya092@gmail.com) (saptamandala@unipas.ac.id)
Abstrak : Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan Negara Oleh karena itu , setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan    baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara. Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 yang  merupakan  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  mengenai Perlindungan  Anak.  Perubahan  tersebut  adalah  untuk  mempertegas  tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak  untuk  memberikan  efek  jera,  serta  untuk  mendorong  adanya  langkah  konkret untuk  memulihkan  kembali  secara  fisik,  psikis  dan  juga  sosial  anak  sebagai  korban dan  atau  anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual  sebagai  langkah  antisipatif  supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan di Unit perlindungan Perempuan dan Anak di  Polres  Buleleng.  Dari  hasil  yang  diperoleh,  penelitian  ini  menunjukan  bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang  melatar  belakangi  pelecahan  seksual  di  Polres Buleleng diantaranya adalah Pergaulan bebas, faktor penggunaan minuman/alkohol,  faktor  faktor  dari  lingkungan/tempat  tinggal,  penyalahgunaan teknologi  yang  tidak  bijak  dan  faktor  peranan  korban  sendiri.  Oleh  karena  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng memberikan Perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  pelecehan  seksual  yang  diatur  dalam  UU  No.  35 Tahun  2014  perubahan  atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  UU  No.  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  UU  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  adalah  dengan  cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak, anak korban tindak  pidana  pelecehan  seksual  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan Seksual

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki    strategis  dan  mempuayai  ciri  serta  sifat  yang  khusus,  memerlukan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimban. (Mohammad Taufik, 2013:15)
Oleh  karena  itu  setiap  anak  perlu  diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkemberng secara optimal baik secara fisik, mental, dan juga sosial serta berahlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembinaan dan bimbingan  oleh  orang-orang  terdekat  baik  itu  orang  tua  dan  keluarga  sangat diperlukan  karena  berpengaruh  bagi  kelangsungan  hidup  anak.  Maka  dari  itu untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, kedisiplinan dan tanggung jawab orang tua tidak boleh diabaikan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan hingga lahir dan  juga  berkembang,  anak  mempunyai  hak  untuk  hidup  dan  mendapat perlindungan  baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan  dan  perlindungan  hukum  baik  itu  dari  hukum  Nasional  maupun  hukum Internasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  10  Desember  1948.  Ketentuan  mengenal hak asasi manusia di Indonesia ini selain tercantum pada Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu  untuk  masalah  hak  anak  juga  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak ( Comention on The Right of The Child ), yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang menggatur hal- hal  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  anak.  Konvensi  ini  merupakan  konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian dari  instrumen  internasional  yang  luas  dan  ditanda  tangani  oleh  192  negara. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ( Conrvention on The Riglut of The Child ).
Dengan  meratifikasi  konvensi  ini,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  hak-  hak  anak  yang  mengalami  kekerasan  khususnya  kekerasan seksual. (Gulton,  Maidin  ,  2012:  28)  Dunia  anak  yang  seharusnya  diwarnai dengan  kegiatan  bermain,  belajar,  dan  mengembangkan  minat  serta  bakatnya untuk  masa  depan,  namun  pada  kenyataannya  banyak  terjadi  kekerasan  baik  itu kekerasan  fisik  maupun  kekerasan  seksual.  (Huraerah.  2006  :  12)  Dalam  hal  ini yang  disebut  dengan  kekerasan  fisik  terhadap  anak  seperti  :  dipukul,  ditendang maupun  disiksa  dengan  berbagai  cara,  sementara  yang  dimaksud  dengan kekerasan  seksual  adalah  keterlibatan  anak  dalam  kegiatan  seksual  yang  tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pormografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
Secara umum pengertian dari kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seseorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai  batasan  umur  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  hukum  negara  yang bersangkutan  dimana  orang  dewasa  atau  anak  lain  yang  usianya  lebih  tua  atau orang  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  lebih  dari  anak  memanfaatkannya untuk  kesenangan  seksual  atau  aktivitas  seksual  ( CASAT  Programe,  Child Development  Institute;  Boyscouts  of  America;  Komnas  PA ).  Kekerasan  seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius mengingat akibat yang timbul dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang  berkepanjangan.  Trauma  yang  nantinya  dialami  oleh  anak  dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan  berkembang  secara  wajar.  Kekerasan  terhadap  anak  bisa  terjadi  kapan  dan dimana saja serta bisa dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Kekerasan seksual  terhadap  anak  adalah  pelangaran  moral  dan  hukum,  serta  dapat  melukai secara  fisik  dan  psikoiogi.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan/pelecehan, serta incest. Siapapun bisa  menjadi  pelaku  dari  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  karena  tidak  adanya karakteristik khusus.
Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  mungkin  dekat  dengan  anak,  yang
dapat  berasal  dari  berbagai  kalangan.  Pedofilia  sebutan  istilah  untuk  pelecehan seksual  pada  anak,  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga  cenderung memodifikasi target yang beragam, siapapun bisa menjadi target pelaku kekerasan seksual,  bahkan  anak  ataupun  saudaranya  sendiri.  Maka  dari  itu  perlu  adanya perlindungan  terhadap  anak  agar  anak  tersebut  tidak  terus  menjadi  korban  dari kekerasan  seksual  khususnya  korban  dari  pelecehan  seksual.  Perlindungan  anak tersebut berarti melindungi potensi sumber daya manusia dari ancaman pelecehan seksual  dan  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  adil dan  makmur,  materi  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara RI Tahun 1945. (N-hriana. 2011:76)
Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma  yang  berkepanjangan.  Trauma  yang  dialami  anak  akan  dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga nantinya anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan  baik  dalam  masa  kandungan  maupun  sudah  dilahirkan. Anak  juga berhak  atas  perlindungan-perlindungan  di  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal  2  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang  -  Undang  No.  4  Tahun  1979)  Tentang Kesejahteraan  Anak.  Pelecehan  seksual  adalah  segala  bentuk  perilaku  yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan  atau  membuat  tidak  senang  pada  orang  yang  dikenai  perlakuan  itu. Atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlihat dalam suatu  hubungan  seksual  atau  menempatkan  seseorang  sebagai  objek  perhatian seksual yang tidak menginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipa-hami sebagai merendahkan  dan  menghinakan  pihak  yang  dilecehkan  sebagai  manusia. (Mertokusumo, 2005:1-2)
Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak- anak  semakin  meningkat,  hal  ini  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap  nyawa,  harta  benda  akan  tetapi  kejahatan  terhadap  kesusilaan  semakin
meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual dan pelecehan hingga  kini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  baik  yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Berbagai pelecehan seksual akhimya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan  baik  atau  sudah  kenal  akrab  dengan  korban,  baik  hubungan  keluarga maupun  tetangga,  ataupun  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  sudah  saling mengenal sebelumnya.
Meskipun  telah  ada  aturan  yang  mengatur  dan  memberikan  perlindungan secara nyata terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, namun masih saja terjadi  tindak  pidana  pelecehan  seksual  khususnya  terhadap  anak  yang  menjadi korban  dalam  4  (empat)  tahun  terkahir  ini  walaupun  tidak  terjadi  secara segnifikan.  Khususnya  di  Kabupaten  Buleleng  yang  merupakan  kabupaten  yang dijuluki  sebagai  kota  pendidikan,  dengan  julukan  tersebut  seharusnya  anak sebagai  generasi  muda  yang  menjadi  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang berpotensi  nantinya  untuk  membangun  Kabupaten  Buleleng  menjadi  kota  yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Dewasa ini di Kabupaten Buleleng masih saja terjadi kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual terutama anak yang menjadi korbannya.  Menurut  data  Unit  PPA  Polres  Buleleng  anak  sebagai  korban  tindak pidana  seksual  tahun  2016  sampai  tahun  2019,  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir terjadi 8 kasus pelecehan seksual anak, dan 9 kasus persetubuhan anak.
Kasus anak sebagai korban Pencabulan (pelecehan seksual) berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih saja terjadi walaupun sudah ada aturan yang  jelas  mengaturnya.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  pelecehan  seksual  bukan  hanya  terbatas  pada hukuman  pelaku,  namun  juga  perhatian  terhadap  psikis  anak  setelah  terjadinya tindak pidana tersebut. Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga perlindungan anak  seperti  LSM  dan  Balai  Permasyarakatan  (BAPAS)  juga  menyebabkan kurang  optimalnya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  lebih  lanjut  untuk  menulis  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul
‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual” (Di Wilayah Hukum Polres Buleleng). Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah sebagaai berikut :
a. Faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual terhadap anak di Polres Buleleng ?
b. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  akibat  terjadinya  pelecehan seksual ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam  hal  ini  secara  nyata  hukum  yang  ada  benar-benar  dijalani  dan  dijadikan sebagai  landasan  oleh  masyarakat.  Dalam  ilmu  hukum  jika  dikaji  dari  segi penelitian  maka  hukum  dapat  dikaji  dari  dua  sisi  yakni  sisi  normatif  dan  sisi empirisnya.  Dalam  penelitian  dengan  menggunakan  metode  hukum  empiris penelitian  hukum  dilakukan  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat. Ciri  dari  penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  penelitian  yang  beranjak  dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Penelitian hukum empiris didasarkan pada  kenyataan  di  lapangan  atau  melalui  observasi/pengamatan  langsung,  yang artinya penelitian di lakukan untuk menemukan atau mengetahui fakta-fakta serta data  yang  dibutuhkan  terkumpul  lalu  dikonfersikan  dengan  identifikasi  masalah dan  tentunya  akan  menuju  pada  penyelesaian  masalah.  Penelitian  ini  termasuk kedalam  penelitian  hukum  empiris  karena  hendak  mengetahui  perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng.
Dari sifat penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriftif,  dimana  deskriftif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  tujuannya untuk  menyajikan  gambaran  lengkap  mengenai  seting  sosial  atau  dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,
dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian ini menggambarkan tentang  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng.
Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  skripsi/penelitian  ini,  maka  penulis melakukan  penelitian  di  Wilayah  Polres  Buleleng.  Pengumpulan  data  dan informasi  terkait  skripsi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Unit  PPA  Polres Buleleng, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Data  lapangan,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
b. Data  kepustakaan,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  atau bahan  kepustakaan  seperti  buku-buku  hukum,  junal,  artikel  atau  hasil penelitian  dan  literatul  lainnya  yang  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian.
Jenis  data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bahan  hukum  primer  ( primary  law  material )  terdiri  dari  peratura perundang-undangan  dan  yurisprudensi.  Adapun  bahan  hukum  primer yang  digunakan  terkait  dengan  lingkup  permasalahan  adalah    dari peraturan  prundang  -  undangan  yang  didapat  dari  UUD  1945,  Kitab Undang  -  Undang  Hukum  Pidana  (  KUHP  ),  Kitab  Undang  -  Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  Undang  -  Undang  No  74  Tahun  1974  tentang Kesejahteraan Anak,  Undang  -  Undang  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
b. Bahan  hukum  sekunder  ( secondary  law  material )  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  umumnya  adalah  seperti  buku-buku  teks  ilmu  hukum dan  jurnalilmiah  terpublikasi.  Adapun  bahan  hokum  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  media  perantara  atau  secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip
baik  yang  dipublikasikan  maupun  yang  tidak  dipublikasikan  secara umum.  Dengan  kata  lain,  peneliti  membutuhkan  pengumpulan  data dengan  cara  berkunjung  ke  perpustakaan,  pusat  kajian,  pusat  arsip  atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian serta dalam penelitian  ini  data  akan  diperoleh  dari  penelaahan  studi  kepustakaan berupa  karya  ilmiah,  peraturan  perundang  -  undangan,  dokumentasi  dari beberapa  instansi  dan  data  -  data  yang  sudah  didokumentasikan  dalam sumber  hukum  dan  tentunya  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang akan diteliti.
c. Selain  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  terdapat  pula bahan  hukum  tertier  ( tertiary  law  material )  untuk  menunjang  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan.  Adapun bahan  hukum  tertier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kamus hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  kamus  bahasa  inggris, ensiklopedia, serta situs internet sebagai media online yang memuat berita terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Dalam  teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  studi  dokumen dengan    mengkaji  dan  mempelajari  seperti  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  yang kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, serta wawancara atau interview dari narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini Cening swantari selaku kanit idik IV (PPA)  Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng  untuk dapat mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan.
Penelitian  ini  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dimana  data  yang disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka  melainkan  data-data  yang  wujudnya  dalam bentuk  kata-kata  dengan  penyusunan  yang  sistematis.  Langkah-langkah  dari analisis  kualitatif  yaitu  data  yang  terkumpul  diolah  yang  selanjutnya  akan  di kategorikan  atau  diklasifikasikan  dengan  data  lain,  lalu  dilakukan  interpretasi untuk memahami kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, setelah itu dilakukan penafsiran  dari  prespektif  peneliti  setelah  memahi  seluruh  kualitas  data,  setelah dilakukan  analisis  kualitatif  maka  data  akan  disajikan  secara  deskriftif  kualitatif
yang sitematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Polres  Buleleng  dalam  melakukan  pelayanan  masyarakat  dibantu  dengan satuan fungsi yang memiliki 5 satuan fungsi antara lain Fungsi Intelkam, Satuan Fungsi  Reserse  Kriminal  dan  Narkoba,  Satuan  Fungsi  Lantas,  Satuan  Fungsi Sabhara  dan  Satuan  Fungsi  Bimmas.  Satuan  Fungsi  Reserse  Krirninal  memiliki smiktur organisasi tersendiri yang dipimpin oleh Kasat Reserse Krirninal dibantu dengan Kepala Bagian Operasional dan Unit Pidana Umum, Unit Tindak Pidana Tertentu,  Unit  Tindak  Pidaüa  Korupsi  dan  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  anak yang masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit.
Unit  PPA  (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak)  merupakan  salah  satu  unit yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Poires Buleleng yang ada pada Unit IV dan IV unit yang ada dan tugas pokoknya melakukan penanganan khusus terhadap kekerasan  perempuan  dan  anak  serta  menangani  kasus  kekerasan  dalarn  rumah tangga  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang,  berlaku  sama  seperti tindak pidana umum lainnya, memberikan pelayanan, menerima pengaduan atau laporan  terhadap  tindak  pidana  atau  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  baik  selaku  korbanlpelapor,  selaku  saksi  ataupun  selaku terlapor/tersangka.  Penanganan  perkara  pidana  anak  yang  berhadapan  dengan hukum yang dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku tindak pidana, selaku saksi, selaku saksi korban
ditangani  khusus  oleh  penyidik  anak  yang  ada  di  Unit  PPA  yang    terdiri  dan  6 (enam) penyidik dengan dipimpin seorang Kepala Unit PPA, begitu juga terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah Polsek jajaran Poires Buleleng dapat ditangani oleh penyidik Polsek dan atau dilimpahkan ke Unit PPA.
Polres  Buleleng  Penanganan  perkara  tindak  pidana  pelecehan  seksual terhadap Anak terlebih dahulu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)  dan  setelah  diterima  di  unit  SPKT  selanjutnya  pelapor  atau  korban diarahkan ke Satuan Reserse Kriminal pada Unit Pelayanan Perempuan dan anak untuk dipelajari untuk menentukan peristiwa apa yang terjadi. Setelah di ketahui
peristiwa  yang  terjadi  kemudian  dilakukan  permintaan  keterangan  baik  dan pelapor  dan/atau  korban,  atau  anak  korban  danlatau  orang  tua/wali,  serta dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP.
Untuk  masalah  pelecehan  seksual  ini  Penanggulangan  yang  dilakukan  oleh pihak  kepolisian  yang  lebih  tepatnya  pada  unit  Polres  Buleleng  adalah  dengan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan adalah di berbagai tempat seperti sekolah- sekolah  atau  tempat-tempat  perkuliahan,  ibu-ibu  PKK  (Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga),  untuk  sejauh  pihak  unit  BINMAS  sedang  melakukan program-program untuk meninjau langsung serta melakukan sosialisasi pada kos- kosan  perempuan  maupun  laki-laki  yang  terbilang  rawan  dalam  melakukan pelecehan  seksual.  Pada  kesempatan  kali  ini  Penulisan  hanya  terfokus  untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pelecehan seksual di kalangan remaja dan bagaimana bentuk penanggulangan preventif dan represif dari  pihak  kepolisian  terhadap  pelecehan  seksual  yang  terjadi  untuk  itu  penulis melakukan penelitian pada bagian Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) tepatnya di  Unit  PPA  (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak)  dan  juga  pada  bagian SATBINMAS (Pembinaan Masyarakat).
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Polres Buleleng.
Untuk  mengetahui  faktor  mendorong  atau  penyebab  sesorang  melakukan kejahatan,  kita  meninjau  hal-hal  yang  terdapat  dalam  kriminologi.  Karena kriminologi  sebagai  gejala  masyarakat.  Tindak  Pidana  Pelecehan  seksual  sangat banyak  terjadi  dikalangan  masyarakat  yang  bentuk  pelecehan  seksualnya  baik dalam  bentuk  visual,  verbal,  dan  fisik.  Data  mengenai  tindak  pidana  pelecehan seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  dalam  kurun  waktu tahun 2016-2019, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:
Data jumlah kasus pelecehan seksual dari tahun 2016 sampai tahun 2019  di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng
No Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual 2016 2017 2018 2019 1 Tindak Pidana pencabulan 4 8 4 10 2 Tindak Pidana persetubuhan 5 8 9 12 3 Tindak Pidana kekerasan 3 4 8 10 4 Tindak Pidana melarikan Anak gadis 3 5 8 - Jumlah 15 25 29 32
Berdasarkan  dari  keseluruhan  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan seksual sebagai berikut :
a. Pergaulan  bebas  yang  membuat  pelaku  terbiasa  dengan  keadaan disekelilingnya.
b. Faktor lingkungan yang memberikan banyak pengaruh dalam bentuk tingkah laku  kriminal,  sebab  pengaruh  sosialisasi  seseorang  tidak  akan  lepas  dari pengaruh lingkungan.
c. Kurangnya  pemahaman  terhadap  hukum  sehingga  banyak  orang  melakukan sesuatu  tanpa  mengetahui  dampak  yang  ditimbulkan  dari  akibat  suatu perbuatannya.
d. Perkembangan  tekhnologi  yang  semakin  canggih  penyebab  terjadinya  suatu kejahatan pelecehan seksual
Dari  data  tersebut  dapat  diamati  bahwa  selama  empat  tahun  terakhir,  kasus tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  Polres  Buleleng  berada  pada tren  peningkatan  jumlah  kasus,  artinya  kasus  tindak  pidana  pelecehan  seksual pada  anak  masih  menjadi  masalah  yang  perlu  perhatian  dan  penanganan  secara serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.
Cening Swantari menyatakan , dari  total 96  kasus yang terlapor pada Unit PPA  Polres  Buleleng,  bahwa  hanya  35  (tiga  puluh  lima)  kasus  yang  lanjut  ke tahap pengadilan karena 61 kasus lainnya di selesaikan diluar pengadilan, dalam
hal  ini  pihak  korban  dan  pelaku  sepakat  untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut secara  kekeluargaan  akan  tetapi  ada  beberapa  perjanjian  yang  harus  disepakati oleh pelaku. Pelaku di minta untuk menandatangani surat perjanjian yang memuat bahwa  pelaku  harus  menikahi  korban  pada  saat  korban  telah  berumur  18  tahun dan pelaku diminta untuk membayar restitusi senilai Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta  Rupiah)  kepihak  keluarga  korban.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis terhadap  Kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Buleleng  yang beralamat di Jalan Pramuka No.1 Singaraja pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020, Cening  Swantari  menjelaskan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak pelecehan seksual dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Beliau  mengatakan  bahwa:  Segala  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dilaksnakan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  proses  pelaksanaannya  melibatkan berbagai pihak. Anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban.
Menanggapi  hasil  wawancara  tersebut  diatas,  menurut  Cening  Swantari selaku  Kepala  Unit  PPA  di  Polres  Buleleng,  menyatakan  bahwa  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  anak  korban  pelecehan  seksual  yakni  sebagai berikut:
a. Identitas korban dirahasiakan
b. Dalam  proses  pemeriksaan,  korban  tidak  di  datangkan  langsung  kekantor polisi, melainkan korban di datangi langsung di rumahnya.
c. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum.
d. Anak  korban  tindak  pidana  pelecehan  seksual  memperoleh  segala  bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Perlindungan  Hukum  Yang  Dilakukan  Unit  PPA  Polres  Buleleng Terhadap Anak Yang  Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual.  (Studi di Polres Buleleng)
Perlindungan  terhadap  anak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan kesempatan yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  dalam  berbagai  bidang kehidupan,  sehingga dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap Anak  oleh  pemerintah  harus didasarkan  pada  Prinsip  Hak  Anak  yaitu penghormatan,  pemenuhan,  dan perlindungan  atas  hak  anak. Pemerintah  telah  mengesahkan  UURI  Nomor  23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Menurut    Cening  Swantari  selaku  Kepala  Unit  PPA  di  Polres  Buleleng, menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual adalah :
a. Pekerja Sosial
Peran pekerja sosial adalah berupaya untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat  dapat  berfungsi  secara  sosial  disertai  dengan  penerapan  kemampuan mendasar,  yaitu  pengetahuan,  keahlian,  dan  nilai  yang  akan  membentuk  pribadi dari  pekerja  sosial  dalam  melaksanakan  pendekatan  terhadap  kliennya.  Peran pekerja sosial adalah sebagai berikut. (Suharto, 2010:227)
1) Peran sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang diperlukan
2) Peran  sebagai  konselor  dengan  berupaya  untuk  memberikan  peluang  agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terhambat.
3) Peran sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik
4) Peran sebagai melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
5) Peran sebagai perunding ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerja sama.
6) Peran  melindungi  klien  dari  orang-orang  yan  berisiko  terhadap  kehidupan sosialnya
7) Peran membantu klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
8) Peran  memberikan  perhatian  pada  masalah  atau  hal-hal  yang  berpotensi menjadi masalah.

## b. Dokter Psikeater
Dari hasil wawancara dengan Cening Swantari Pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter psikeater pada korban kasus pelecehan seksual antara lain pemeriksaan semen untuk membuktikan adanya kontak seksual serta pemeriksaan untuk  penyakit  menular  seksual, seperti  infeksi Neisseria  gonorrheae, sifilis, Chlamidia trachomatis,  Trichomonas  vaginalis ,  dan  HIV.  Pada pemeriksaan semen,  selain  untuk  menunjukkan  adanya kontak  seksual,  dapat  juga  dilakukan pemeriksaan DNA  untuk  mencari  pelaku,  terutama  bila  pelaku  tidak diketahui. Pemeriksaan semen paling baik dilakukan dalam 24 jam setelah kontak seksual, namun padaanak remaja dapat dilakukan hingga 72 jam setelah kontak.
Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
b. Rehabilitasi social
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  disidang pengadilan.
c. P2TP2A
Bentuk layanan yang dilakukan oleh P2TP2A ada 2 yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan  litigasi  misalkan  perkosaan,  pencabulan/pelecehan  seksual,  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Sedangkan  layanan  non-litigasi  misalnya  konsultasi permasalahan  yang  tengah  dihadapi,  mediasi  antara  suami  dan  istri,  orang  tua  dan anak yang sedang mempunyai masalah. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum  maka  ada  2  cara  yang  dilakukan  yaitu  mendampingi  secara  langsung  dan mendampingi  secara  tidak  langsung.  Mendampingi  langsung  artinya  di  sepanjang proses  peradilan  korban  akan  didampingi  langsung  oleh  pendamping  P2TP2A  yang bertindak  sebagai  kuasa  hukum.  Sedangkan  mendampingi  secara  tidak  langsung
artinya  dalam  bentuk  konsultasi  dalam  menghadapi  proses  peradilan,  membuatkan konsep gugatan dan sebagainya.
Menurut  Cening  Swantari  selaku  Kepala  Unit  PPA  di  Polres  Buleleng mengatakan  adapun  perlindungan  menjadi  hak-hak  anak  korban  tindak  pidana pelecehan seksual sebagai berikut :
1. Memberikan Bantuan Hukum
Cening  Swantari  selaku  Kepala  Unit  PPA  di  Polres  Buleleng  menjelaskan dalam  Pasal  59  A  yaitu  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a) Penanganan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi  secara fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan lainnya.
b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
c) Pemberian  bantuan  sosial  bagi  Anak  yang  berasal  dari  Keluarga  tidak mampu.
d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Cening  Swantari  mengatakan  UURI  Perlindungan  Anak  menegaskan  secara limitatif bahwa korban berhak mendapat bagi korban dari keluarga tidak mampu.
Semestinya  kata  “berhak”  diganti  menjadi  kata  “wajib”,  sehingga  bermakna sebagai  perintah  kepada  pejabat  yang  terlibat  dalam  perlndungan  hukum  bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual untuk mencari penasihat hukum.
Berbeda  dengan  korban  yang  kepentingan  telah  diwakilkan  kepada  jaksa, sehingga  dalam  prakteknya  korban  jarang  didampingi  penasihat  hukum.  Tetapi khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  berhak  mendapat  bantuan  hukum,  sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat kurang anak korban kejahatan kekerasan  seksual  didampingi  oleh  penasihat  hukum,  tetapi  semua  korban  pada proses  pemeriksaan  tetap  mendapatkan  pendampingan  dan  hakim  yang mempimpin  persidangan  selalu  menanyakan  baik  kepada  penuntut  umum  dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.
Di  dalam  Pasal  64  yaitu  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b) Pemisahan dari orang dewasa.
c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
f) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
g) Pemberian advokasi sosial.
h) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
i) Pemberian pendidikan.
j) Pemberian pelayanan kesehatan dan
k) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Rehabilitasi
Menurut Cening Swantari S.H Rehabilitasi anak sudah diatur dalam Peraturan Departemen  Sosial  (selanjutnya  disingkat  Depsos)  Republik  Indonesia  Tahun 2004  :  4  tentang  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (selanjutnya  disingkat LKSA). Dalam depsos, LKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
Secara  teknis  upaya  rehabilitasi  merupakan  suatu  upaya  untuk  memulihkan kondisi  psikologis  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual,  adanya kekekhawatiran  terhadap  trauma  yang  bias  mempengaruhi  perkembangan psikologis  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Salah  satu  hal  teknis  yang  bisa dilakukan  adalah  dengan  persuasif  dengan  cara  rekreasional  atau  memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pebentukan pola pikir positif yang
lebih  berorientasi  masa  depan,  penghindaran  publikasi  atas  identitasnya  dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.
3. Pencegahan
UURI  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak. Rangkaian  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  AKBP  I  Made  Sinar  Subawa, S.I.K.,N.H  bagian  Hukum  Polrestabes  polres  Buleleng  pada  hari  senin  25  Mei pukul 11.50 bahwa :
“Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak Kepolisian dalam  upaya  preventif,  berkoordinasi  dengan  stake  holder  yang  memiliki kewenangan  yang  sama  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Singaraja  melalui Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perindungan  Anak  dengan  melakukan pembentukan  satuan  pelayanan  mulai  dari  tiap  kecamatan  untuk  sosialisasi perlindungan  anak  dari  semua  tindak  kekerasan  termasuk  kekerasan  seksual termasuk  dalam  upaya  penanganan  yang  mencoba  menerapkan  pendekatan restorative  justice ,  suatu  pendekatan  yang  menitikberatkan  pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual”.
Dari hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwa dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak dibutuhkan partipasi dan peran aktif antara pihak dalam  upaya  pencegahan  baik  upayaupaya  preventif  atau  pencegahan  maupun upaya-upaya represif atau pada ranah penindakan.
Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan  dengan  hukum  berhak  untuk  dirahasiakan  bantuan  hukum  dan bantuan  lainnya  juga  berhak  didapatkan  oleh  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:
Pasal  81  UURI  No.35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  menyatakan bahwa:
1. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di  tegakkan  dengan  tidak  mengesampingkan  kebebasan  mengeluarkan  pendapat dan pembelaan dimana keputusanya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.  Oleh  karena  itu  perlindungan  anak  perlu  diusahakan  suatu  kondisi  di mana  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya,  dan  sedapat mungkin  harus  di  usahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## PENUTUP
1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak  pelecehan seksual di Polres  Buleleng  meliputi  Pergaulan  Bebas  ,  Faktor  alcohol,  Lingkungan  / tempat  tinggal  ,  Faktor  penyalahgunaan  teknologi  yang  tidak  bijak,  Faktor dan Peranan korban.
2. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dalam UURI no. 35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UURI  nomor.  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak belum diterapkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Gultom,  Maidin.  2012. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
Makarao,  Mohammad  Taufik,  dkk.  2013. Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Rineka Cipta, Jakarta, 2013. Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:
Liberty
N-hriana. 2011. Hukum dan Keadilan Masyarakat . Setara Press
Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa. Bandung