RESEARCH ARTICLE published: 31 January 2021 DOI 10.21070/jas.v5i1.1429

## Pola  Pengelolaan  Good  Corporate
Governance Badan Layanan Umum
Good  Corporate  Governance  Management Patterns Public Service Agency
Amira Nurlatifa* 1 , Bambang Suratman dan Hariyati
Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
ISSN 2548-3501 (online)
Edited by: Eny Maryanti
Reviewed by: Supriyati.. *Correspondence:
Amira Nurlatifa amira.18004@mhs.unesa.ac.id
Received: 29 April  2020 Accepted: 10 January 2021
Published: 31 January 2021 Citation: Nurlatifah, Suratman dan Hariyati (2021) Pola  Pengelolaan Good  Corporate  Governance Badan Layanan Umum
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  meaning  of  good  corporate governance,  the  application  of  the  management  patterns  of  good  corporate governance in universities and the obstacles faced by good corporate governance in universities.  This  research  is  a  qualitative  research  which  is  literature  study.  The results of the study reveal that good corporate governance has the meaning of a good governance  system,  especially  important  in  universities  based  on  the  principles  of good  governance  in  universities,  such  as  the  principle  of  accountability  which  is manifested in positive and negative independence without pressure from any party, as well as the principle of equality and fairness to stakeholders. Apart from this, there are internal problems, one of which is due to the inadequate duties and functions of special  institutions  dealing  with  development.  Meanwhile,  external  problems  occur due  to  the  rapid  development  of  science  and  technology  that  does  not  yet  fulfill sufficient capacity to implement good governance in the management of education in Indonesia
Keywords: Good Corporate Governance, Public Srvice Agency, Higher Education
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengertian  dari  good  coorporate governance, penerapan pola pengelolaan good coorporate governance pada perguruan tinggi  serta  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  good  coorporate  governance  pada perguruan  tinggi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  good  coorporate  governance  memiliki  makna sistem tata kelola yang baik khususnya penting dalam universitas  berlandaskan prinsip- prinsip  Good  Governance  di  PT  seperti  prinsip  akuntabilitas  diwujudkan  kompensasi positif  dan  negatif,  prinsip  transparansi  dengan  pelaksanaan  audit  eksternal,  prinsip pertanggungjawaban dengan terwujudnya Dewan Pengawas, prinsip kemandirian tanpa tekanan  dari  pihak  manapun,  serta  prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran  terhadap stakeholders.  Selain  hal  tersebut  terdapat  permasalahan  internal  salah  satunya disebabkan  belum  optimalnya  tugas  dan  fungsi  lembaga  khusus  menangani pengembangan. Sedangkan permasalahan eksternal terjadi karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat terselenggaranya good governance dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.
Keywords: Good Corporate Governance, Badan Layanan Umum, Perguruan Tinggi .
DOI 10.21070/jas.v5i1.1118

## 30
Journal of accounting Science/ jas.umsida.ac.id/index.php/jas January 2021 | Volume 5 | Issue 1

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  satu  sektor  yang  sangat penting, yang akan selalu mengalami pembaharuan, menyesuaikan, dan  mengikuti perkembangan zaman. Peraturan yang  mengatur  pendidikan  tinggi  adalah  Undang-Undang No.12 Tahun 2012 yang merupakan dasar legal, pengaturan dan tatakelola  penyelenggaraan  seluruh  pendidikan  tinggi  (PT)  di Indonesia  yang  memberikan  otonomi  sepenuhnya  kepada perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  memerlukan  pengelolaan yang baik demi kepentingan masyarakat luas terutama bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Konsep  pengelolaan  yang saat  ini  sedang  digalakkan  terutama  dalam  penyelenggaraan perusahaan public adalah konsep Good Coorporate Governancee  atau GCG.  Pada  universitas/perguruan  tinggi konsep  pengelolaan  koorporasi  yang  solid  yang  diterapkan adalah Good  University  Governance atau  GUG  (Hambani, 2015).
University  Governance (UG)  merupakan  salah  satu elemen penting dari reformasi di perguruan tinggi, yang sering disebut Good  University  Governance (GUG)  untuk  "best practices"-nya  serta  dinilai  sebagai  elemen  penting  bagi perguruan  tinggi  agar  dapat  mengantisipasi,  mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan (Henard dan Mitterle, 2010). Akomodir internasiolisasi PT adalah tujuan dari GUG, peningkatan daya saing,  peningkatan  kualitas  manajemen  internal,  peningkatan kualitas proses pembelajaran, dan agar tercapainya kinerja yang diharapkan ( Henard dan Mitterle, 2010; Salmi, 2009). Muchlis  (2012) Dunia  pendidikan  menduduki  situasi yang  penting  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  globalisasi  dan tuntutan transparan serta keterbukaan, mengakibatkan kepedulian  terhadap  praktik  pendidikan  dan  pengembangan strategi  dari  pemerintah  yang  menjadikan  pendidikan  sebagai kerangka  penting  dalam  pembangunan  ekonomi.  Hai  ini bertujuan guna menanggapi berkembangnya persaingan di pasar pendidikan,  pengembangan  tuntutan  guna  privatisasi  di  dunia pendidikan,  meningkatkan  individualisme  kompetitif  dalam praktik  pendidikan  serta  pengembangan  strategi  untuk menjadikan  pendidikan  dalam  pengembangan  ekonomi lokomotif.
Selanjutnya, inti dari suatu industri adalah pendidikan (berdasarkan  tinjauan  ekonomi  tentang  pendidikan).  Tinjauan ini  menghasilkan  tuntutan  pada  dunia  pendidikan  untuk membuat  tata  kelola  universitas  yang  baik  berdasarkan penerapan  pada  dunia  bisnis.  Namun  dalam  penerapannya dibutuhkan  kehati-hatian  karena  dunia  bisnis  dan  dunia pendidikan mempunyai perbedaan yang mendasar berdasarkan filosofi masing-masing (Rhini Fatmasari, 2017 ). University  Governance (UG)  merupakan  salah  satu elemen penting dari reformasi di perguruan tinggi, yangsering disebut Good  University  Governance (GUG)  untuk  "best practices"-nya  serta  dnilai  sebagai  elemen  penting  bagi perguruan  tinggi  agar  dapat  mengantisipasi,  mendesain,
melaksanakan,  memantau, dan  menilai  efisiensi  dan  efektivitas kebijakan (Henard dan Mitterle, 2010). Akomodir internasiolisasi  PT  adalah  tujuan  dari  GUG,  peningkatan  daya saing,  peningkatan  kualitas  manajemen  internal,  peningkatan kualitas proses pembelajaran, dan agar tercapainya kinerja yang diharapkan (Henard dan Mitterle, 2010; Salmi, 2009).
Penerapan tata kelola keuangan di universitas sementara masih  sangat  bervariasi.  Keberhasilan  implementasi  sistem manajemen  termasuk  tata  kelola  keuangan  dipengaruhi  oleh banyak pihak serta dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  “Untuk  mewujudkan  tata kelola universitas yang baik, universitas diharapkan melakukan berbagai  upaya  guna  meningkatkan  transparansi  serta akuntabilitas umum, banyak faktor yang memengaruhi: budaya organisasi,  kompetensi  manajemen,  komitmen  organisasi, kepemimpinan, efektivitas audit internal, dan penerapan sistem akuntansi ”(Januri, 2015).
Sudah  saatnya  perguruan  tinggi  menerapkan good corporate  governance dalam  pengelolaan  penyelenggaraan pendidikan.  Karena  organisasi  PTN  berbeda  dengan  organisasi Bisnis  pada  umumnya,  maka  implementasi  GCG  di  PTN  lebih tepat  disebut  dengan good  university  governance .  GUG merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara  atau  korporasi.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan Good  Coorporate  Governance pada  Perguruan  Tinggi  dan Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi Good  Coorporate Governance pada Perguruan Tinggi.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi pustaka  ( library  research )  yang  menggunkan  buku-buku  dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang  terdapat  di  dalam  teks  yang  diteliti (Mantra,  2008:  30). Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang  secara  jelas,  objektif,  sistematis,  analitis  dan  kritis mengenai pola pengelolaan keuangan pada badan layanan umum yang  berhubungan  dengan good  university  governance yang terdiri  dari  5  prinsip  yaitu accountability , transparency , responsibility , independency ,  serta fairness terhadap  pola pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  yang  didasarkan pada    Manual  Pengelolaan  Satker  BLU  Bidang  Layanan Pendidikan  (2013)  serta  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara. Pendekatan  kualitatif  yang  didasarkan  pada  langkah  awal yang ditempuh  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

## 31
January 2021 | Volume 5 | Issue 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan adanya pola BLU yang diterapkan oleh setiap instansi pemerintah  yang  secara  fungsional  dalam  penyelenggaraan kegiatan yang mempunyai sifat operasional. Instansi tersebut dapat berasal dari dan menduduki pada berbagai jenjang eselon atau  non  eselon.  Berdasarkan  hal  tersbut,  diperlukan penyesuaian  dengan  melihat  ketentuan  peraturan  pemerintah dan  peraturan  pelaksanaan  bagi    organisasi  dan  struktur instansi pemerintah yang hendak menerapkan PPK-BLU.

## Good Corporate Governance
Governance terdiri dari berbagai jenis organisasi, publik atau privat, non-profit atau for-profit ,  sektor  dan  industri  yang disesuaikan  pada  karakteristik  masing-masing  organisasi (Quyen,  2014).  Pengaturan  secara  mandiri  oleh  universitas melalui  bentuk  dan  proses  kostitusional  disebut  sebagai University governance (Shattock, 2006). Governance of Irish Universities (2007) menjelaskan GUG sebagai berikut: “ A  robust  system  of  governance  is  vital  in  order  to  enable organizations  to  operate  effectively  and  to  discharge  their responsibilities as regards transparency and accountability to those  they  serve.  Given  their  pivotal  role  in  society  and  in national  economic  and  social  development,  as  well  as  their heavy  reliance  on  public  as  well  as  private  funding,  good governance  is  particularly  important  in  the  case  of  the universities ”.
Governance menekankan  pada  pelaksanaan  fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi institusi  lain,  yaitu  LSM,  perusahaan  swasta  maupun  warga negara.  Bahkan  institusi  non  pemerintah  ini  dapat  saja memegang  peran  dominan  dalam governance tersebut,  atau bahkan  lebih  dari  itu  pemerintah  tidak  mengambil  peran apapun  “ governance  without  government ”  (Wibawa,  2006). “Implementasi GUG diperguruan tinggi adalah dalam rangka pengelolaan  intitusi  yang-  solid  dengan  tetap  menjungjung tinggi cita-cita bangsa dalam mencerdaskan warga negara dan meningkatkan nilai dan kualitas institusi. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dasar fungsi dan peran Tri Dharma PT adalah kewajiban  Perguruan  Tinggi  untuk  menyelenggarakan Pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat” (UU  No.  12  Tahun  2012,  Pasal  1  Ayat  9)  itulah  maka pengelolaan sebuah institusi PT berbeda dengan pengelolaan korporasi  maupun  sebuah  negara.  Terdapat beberapa koridor tertentu yang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur ( values ), baik dalam hal akademik maupun social values yang wajib dijaga didalamnya. Beberapa hal lainnya dalam proses menyelenggarakan  PT  harus  digunakan  sebagai  alat  sebagai pendukung  tercapainya  tujuan  dasar  tersebut  (Anwar  dan Pratolo, 2012).
Maka, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa good  governance memiliki  makna  sistem  tata  kelola yang  kuat  sangat  penting  untuk  memungkinkan  lembaga  atau organisasi  diwujudkan  dengan  usaha  dan  semangat  kerja oleh semua pihak, yang ditandai dengan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas,  partisipasi,  efisiȋensi  dan  efekktivitas  sistem pengelolaanya. Mengingat peran suatu lembaga atau oragnisasi tersebut  mereka  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat  dan dalam  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  nasional,  serta ketergantungan mereka yang besar pada pendanaan publik dan swasta, tata kelola pemerintahan yang baik khususnya penting dalam universitas yang sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2012 serta  fungsi  dan  peran  Tri  Dharma  PT  merupakan  kewajiban Perguruan  Tinggi  untuk  menyelenggarakan  Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Agar  semua  apa  yang  diperlukan  oleh  manajemen perguruan tinggi dan mengendalikan anggran maka ditetapkan unit utama sebagai pihak yang menanggung jawab program atau annggaran  yang  terdiri  dari  tig  ahal  penting  yaitu  (1)  proses proses perencanaan dan penganggaran; (2) proses pelaksanaan anggaran; serta (3) proses pelaporan dan pertanggungjawaban
Pada  tahap  pertama  yaitu  Penyusunan  Rencana  Bisnis dan  Anggaran  (RBU)  BLU  dilaksnakan  melalui  ketentuan sebagai  berikut:  (1)  Penyusunan  rencana  strategis  bisnis  lima tahunan  yang  mengacu  pada  rencana  strategis  kementerian negara/lembaga;  (2)  Penyusunan  RBA  tahunan  yang berpatokan pada rencana strategis bisnis;  (3) Penyusunan RBA didasarkan pada basis kinerja; (4) Menghitung akuntansi biaya melalui standar biaya yang ditentukan oleh pemimpin BLU; (5) Setidaknya  disajikan  perhitungan  biaya  langsung  dan  biaya tidak langsung; (6) Pada bagian hal belum tersusunnya standar biaya oleh BLU, BLU memakai standar biaya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan wewenang masing-masing.
Selanjutnya  pada  tahap  kedua  yaitu  Pelaksanaan Anggaran  BLU  terdiri  dari:  (1)  pendapatan  pada  BLU dilaksanakan  dengan  ketentuan  penerimaan  anggaran  yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU;  (2)  pengelolaan  kas  pada  BLU  dilaksanakan  melalaui praktek  bisnis  sehat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; (3) pengelolaan piutang BLU diselenggarakan  melalui  penyerahan  barang,  jasa;  (4) pengelolaan  utang  BLU  pengelolaan    dan  penyelesaiannya dilakukan dengan tertib.
Tahap
terakhir yaitu
Pelaporan
dan Pertanggungjawaban  Keuangan    BLU  dilakukan  dengan ketentuan sebagai berikut: (1) setiap terjadi transaksi keuangan pada BLU wajib diakuntansikan dan dilampirkan bukti/dokumen  pendukungnya  serta  pengelolaan  dilakukan dengan  tertib;  (2)  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  BLU dilaksanakan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai terbitan  oleh  asosiasi  profesi  akuntansi  Indonesia;  (3)  tidak adanya  standar  akuntansi,  BLU  bisa  melakukan  penerapan

## 32
January 2021 | Volume 5 | Issue 1
standar akuntansi industri yang spesifik sesudah disetujui oleh Menteri  Keuangan;  (4)  dikembangkan  dan  diterapkannya sistem  akuntansi  oleh  BLU  yang  dengan  pokok  standar akuntansi  yang  diberlakukan  sesuai  jenis  pelayanannya  dan penetapan oleh menteri atau pimpinan lembaga.
Good  University  Governance tidak  hanya  memiliki sifat tunggal terhadap prerogatif administratif saja, namun juga bersifat  terhadap  responsibilitas  dan  upaya  bersama,  dimana partisipasi dilibatkan dalam keseluruhan komponen konstituen universitas.  Seperti  halnya  pendapat  Soaib  (2009)  bahwa dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  konsep  “ good governance ”  pada  institusi  perguruan  tinggi  dapat menggunakan good university governance . Penerapan prinsip- prinsip  dilakukan  melalui  beberapa  penyesuaian  berdasarkan nilai-nilai  yang  wajib  dijunjung  tinggi  dalam  pelaksanaan khususnya  perguruan  tinggi  dan  pendidikan  secara  umum melalui  basis  pada  tujuan  mengembangkan  pendidikan  dan keilmuan  akademik  serta  mengembangkan  manusia  secara utuh.  Berdasarkan  hal  diatas  memunculkan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  melalui  nilai-nilai  yang  menjadi  sasarnya, dianatara lain adalah:

## Accountability
Meyer  (2010)  menyatakan  dalam  konsep  fenomologi mengenai institutional theorynya bahwa terbentuknya institusi sebabkan  oleh  kompleksitas  dan  keberagaman  peran,  fungsi dan  heterogenitas  unsur  yang  disatukan  di  dalam  sebuah wadah,  yang  dinamakan  institusi.  Ferry  (2010)  penerapan akuntabilitas  antara  lain  meliputi:  “(1)  kompensasi  positif adalah  penghargaan  yang  diberikan  kepada  setiap  pegawai, misalkan saja para pegawai dan dosen yang aktif menulis buku terdapat penghargaan untuk menulis buku, kemudian bagi para dosen yang aktif ke luar negeri akan diberikan fasilitas biaya transportasi  dan  lain-lain:  (2)  kompensasi  negatif  yang dimaksud  adalah  penjatuhan  sanksi  atau  hukuman  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai  di  lingkungan. Pelanggaran  tersebut  mulai  dari  pelanggaran  ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat.”

## Transparancy
Penyedia  dan  keterbukaan  informasi  bagi stakeholders merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  oleh Universitas  sehingga  posisi  dan  pengelolaan  korporasi (perguruan tinggi) dapat dicerminkan sebagai kondisi riil dan harapan  terhadap  perguruan  tinggi  di  masa  mendatang,  serta kebutuhan akan pemeliharaan legitimasi organisasi. Bagaimana  mekanisme  yang  dilalui  organisasi  berusaha menyelaraskan praktik dan karakteristiknya dengan nilai-nilai sosial  dan  budaya  menjadi  terlembaga  dalam  organisasi khusus. Ferry (2010) penilaian terhadap penerapan transparansi,  antara  lain  meliputi:”  (1)  pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dan kegiatan yang digunakan sebagai
salah  satu  dokumen  penting  dalam  siklus  perencanaan, pemantauan  dan  umpan  balik  untuk  tahun  berikutnya  sebagai bentuk  transparansi  kepada public ;  (2)  transparansi  atas  UKT bertujuan  untuk  mempermudah  akses  pendidikan  tinggi  bagi seluruh masyarakat; (3) pelaksanaan audit eksternal dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi atas semua aspek yang berhubungan  dengan  penyediaan  dan  penyampaian  informasi keuangan  agar  dapat  terpeliharanya  kepercayaan  dari masyarakat.”

## Responsiveness
Suatu  tempat  bagi    individu  secara continue melakukan pencarian  cara penciptaan realitas dan ialah proses selalu ada dan  tanpa  henti  dan  berkesinambungan  dinamakan  organisasi pembelajaran.  Dalam institutional  theory ,  March  dan  Olsen (dalam  Peters,  2000)  berpendapat  “institusi  dapat  bersifat adaptive bila  interaksi,  struktur  dan  perubahan  pada  sistem lingkungan  menjadi  lebih  kompleks.  Universitas  merespons dinamika university governance berdasarkan prinsip kepedulian responsiveness yang  membuat  Universitas  sebagai  institusi yang dapat menjadi jawaban kebutuhan dan pengembangan dan pertumbuhan knowledge”
Sedangkan  Ferry  (2010)  penerapan  responsibilitas  antara  lain meliputi:  “(1)  dilaksanakannya  program  kemitraan  daerah, dimana  program  ini  adalah  salah  satu  program  seleksi  masuk PT dengan ketentuan calon mahasiswa dikirim oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kesepakatan bersama; (2) Dewan Pengawas dapat mewakili penerapan prinsip responsibilitas, hal ini dikarenakan Dewas merupakan salah satu satuan fungsional yang ditunjuk langsung oleh Menteri”.

## Independency
Pada  kontek  ini,  supermasi  hukum  dimaksudkan  bahwa  (1) terdapat  undang-undang  dan  peratutan  berkaitan  dengan dilaksanakannanya  pendidikan  tingi;  (2)  terdapat  pula  sistem reward and punishment yang jelas dampak dari adanya undang- undang  dan  peraturan  yang  dilaksanakan;  (3)  system  untuk mengawasi  dan  memantau  lembaga  penegak  hukum diselenggarakan  secara  independen,  obyektif,  dan  sederhana untuk diakses publik; (4) disosialisasikan peraturan perundang- undangan  kepada  seluruh stakeholder ;  dan  (5)  pada pelaksanaan  perguruan  tinggi,  PTN  Badan  Layanan  Umum wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang disahkan. Sedangkan Ferry (2010) “penerapan responsibilitas antara lain meliputi: (1); conflict of Interest dapat diartikan sebagai sebuah konflik kepentingan yang terjadi ketika individu atau organisasi yang  terlibat  dalam  berbagai  kepentingan  yang  mungkin  bisa merusak  motivasi  kerja  para  pegawai    (2)  larangan  aktivitas politik  dimaksudkan  untuk  menjamin  kelancaran  pelaksanaan tugas,  menjaga  iklim  kerja  yang  kondusif  dan  memelihara kondisi kerja serta perilaku yang professional”.

## 33
January 2021 | Volume 5 | Issue 1

## Fairness
Prinsip kesetaraan dan kewajaran di Universitas dapat dilakukan  dengan  menjaga  dengan  para  staf  pegawai  dan pengajar,  yaitu  dengan  diperlakukannya  karyawan  sebagai sumber  daya  yang  bernilai  melalui  sistem knowledge  based management sesuai  dengan  konsep human  resource accounting yang  mengungkapkan  bahwa  manusia  sebagai sumber  daya  yang  berharga  bagi  organisasi  (Parasmewaran dan Jothi, 2005).
Sedangkan Ferry (2010) penerapan responsibilitas antara lain meliputi:  “(1)  kesetaraan  dan  kewajaran  antar  pegawai  yaitu dengan memperlakukan semua pegawai sesuai asas kewajaran dan kesetaraan serta tidak membeda-bedakan antara pegawai satu  dengan  pegawai  lainnya  tanpa  memperhatikan  latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, dan cacat tubuh; (2) SPP  proporsional  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan bagi  para  mahasiswa  yang  memiliki  ekonomi  di  bawah  rata- rata untuk tetap dapat menikmati layanan PT”.
Maka,  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan good governance pemerintahan yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi lebih menekankan  kepada  seluruh  aspek,  dimulai  dari  kualitas pelayanan  publik  hingga  melaporkan  harta  kekayaan  bagi penyelenggara negara. Sedagkan untuk keperluan manajemen perguruan  tinggi  dalam  pengendalian  anggaran  harus ditetapkan unit utama sebagai penanggungjawab program/anggaran  yang  dipimpin  oleh  pimpinan  unit  utama (Dekan/Kepala  Biro/Ketua  Lembaga/Direktur)  yang  terdiri dari  tiga  bagian  penting,  yaitu:  (1)  proses  perencanaan  dan penganggaran;  (2)  proses  pelaksanaan  anggaran;  serta  (3) proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Hambatan  Good Coorporate Governance pada Perguruan Tinggi
Pada dasarnya semua tujuan pasti memiliki hambatan di dalam proses mewujudkannya, begitupun di dalam proses penerapan BLU  yang  tentunya  juga  terdapat  kendala  yang  terjadi. Beberapa masalah yang sebenarnya menunjukkan ketidakkonsistenan  pemerintah  dalam  membuat  peraturan perundangan  yang  ditakutkan  pada  kemudian  hari  akan menimbulkan kendala. Masalah-masalah ini yang berasal dari internal  hingga  eksternal  dapat  dikhawatirkan  dapat mengganggu proses kerja BLU secara meyeluruh.

## Permasalahan Internal
Permasalahan  yang  terjadi  pada  lingkup  internal pendidikan meliputi permasalahan yang berhubungan dengan strategi  pembelajaran, peran guru,  dan kurikulum.  Selain hal tersebut  terdapat  permasalahan  yang  lain  seperti  sistem kelembagaan, profesionalisme guru dan strategi pembelajaran. Permasalahan internal yang pertama adalah sistem lembagaan
dengan adanya dualisme atau bahkan dikotomi antar pendidikan umum dan pendidikan agama sebagai permasalahan yang serius karena belum bisa ditemukan solusi hingga sekarang (Ahmad, 2015).
Selain  hal  tersebut,  terdapat  permasalahan  yang  lain, yaitu  profesionalisme  guru  merupakan  komponen  penting dalam  kegiatan  pendidikan  dan  proses  pembelajaran  adalah pendidik  atau  guru.  Betapapun  kemajuan  teknologi  telah menyediakan berbagai macam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas  proses  pembelajaran,  namun  posisi  guru  tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Lebih jauh lagi Suyanto (2007) berpendapat  bahwa  guru  yang  profesional  harus  memiliki kualifiakasi  dan  ciri-ciri  tertentu,  yaitu:  harus  memiliki landasan  pengetahuan  yang  kuat,  harus  berdasarkan  atas kompetensi individual, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, adanya kesadaran profesional yang tinggi, memiliki prinsip kode etik, memiliki sistem seleksi profesi.
Permasalahan  yang  terakhir  adalah  mengenai  strategi tenaga  pendidik  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik serta pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran  baru  (Suyanto,  2007).  Maka,  berdasarkan pemaparan  beberapa  ahli  dapat  disumpulkan  terdapat  banyak permasalahan  yang  terjadi  di  lingkup  internal  seperti permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran  guru,  dan  kurikulum,  strategi  tenaga  pendidik,  adanya kesadaran  profesional yang  tinggi,  memiliki  prinsip  kode  etik serta memiliki sistem seleksi profesi.

## Permasalahan Eksternal
Permasalahan yang terjadi pada lingkup eksternal sesungguhnya  sungguh  kompleks  mencakup  dimensi  sosial, politik,  ekonomi,  budaya  dan  bahkan  juga  dimensi  global. Permasalahan  yang  pertama  yaitu  globalisasi  penting  untuk disoroti  karena  sangat  kuat  pengaruhnya  pada  segenap  sektor kehidupan.  Di  era  digital  telah  terjadi  pergeseran  paradigma tentang  keunggulan  suatu  negara  dari  keunggulan  komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam kepada keunggulan kompetitif  bertumbu  pada  sumber  daya  manusia  yang berkualitas (Kuntowijoyo, 2001).
Sedangkan permasalahan kedua yaitu perubahan sosial merupakan  peristiwa  yang  tidak  bisa  dielakkan  meskipun  ada perubahan sosial yang berjalan cepat dan ada pula yang berjalan lambat.  Sebagai  konsekuensi  dari  perkembangan  ilmu perkembangan dan teknologi yang semikian pesat. Kenyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuansi dari perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat, maka perubahan sosial berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya  pembaruan  dan  laju  perubahan  pendidikan.  Sebagai akibatnya,  fungsi  pendidikan  sebagai  konservasi  budaya

## 34
January 2021 | Volume 5 | Issue 1
menajdiih  menonjol,  tetapi  tidak  mampu  mengantisipasi perubahan sosial secara akurat (Karim, 1991).
Maka,  berdasarkan  pendapat  dari  beberapa  ahli  dapat disumpulkan  terdapat  banyak  permasalahan  yang  terjadi  di lingkup  eksternal  seperti  globalisasi  penting  untuk  disoroti karena  sangat  kuat  pengaruhnya  pada  segenap  sektor kehidupan, perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan

## KESIMPULAN
Sebagaimana  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui pengertian  dari good  coorporate  governance ,  penerapan  pola pengelolaan good coorporate governance pada perguruan tinggi serta hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan good  coorporate  governance pada  perguruan  tinggi.  Dan berdasarkan  paparan  dan  pembahasan  hasil  penelitian  yang telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: Good governance memiliki makna sistem  tata  kelola  yang  kuat  sangat  penting  untuk memungkinkan  lembaga  atau  organisasi  diwujudkan  dengan usaha  dan  semangat  kerja  oleh  semua  pihak,  yang  ditandai dengan  adanya  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi, efisiȋensi  dan  efekktivitas  yang  sejalan  dengan  UU  No.  12 Tahun 2012 serta fungsi dan peran Tri Dharma PT merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU terdiri dari tiga  bagian  penting,  yaitu:  (1)  proses  perencanaan  dan penganggaran; (2) proses pelaksanaan anggaran; serta (3) proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip dilakukan melalui beberapa penyesuaian berdasarkan nilai-nilai yang  wajib  dijunjung  tinggi  dalam  pelaksanaan  khususnya perguruan tinggi dan pendidikan, terdapat lima prinsip yaitu: (1) prinsip  akuntabilitas  diwujudkan  kompensasi  positif  berupa insentif  kepada  para  pegawai,  kompensasi  negatif  berupa penjatuhan  sanksi  atau  hukuman;  (2)  prinsip  transparansi dengan  melaksanakan  pelaksanaan  audit  eksternal  oleh  KAP; (3) prinsip pertanggungjawaban dengan upaya yang dilakukan pelaksanaan program kemitraan daerah serta Dewan Pengawas sebagai  satuan  fungsional  Menteri;  (4)  prinsip  kemandirian tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;  (5) prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran  terhadap stakeholders agar setiap stakeholders terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam  bentuk  usaha  untuk  kepentingan  pribadi  maupun benturan kepentingan atau praktik Universitas yang tidak sehat.
Penerapan good  governance dalam  pengelolaan  di Indonesia secara umum belum sepenuhnya memenuhi harapan dan terdapat permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Permasalahan  internal  dapat  terjadi  dikarenakan  sistem
lembagaan  dengan  adanya  dualisme,  profesionalisme  guru  dan strategi  tenaga  pendidik  mempunyai  pengaruh  yang  sangat signifikan terhadap pola pembelajaran. Sedangkan permasalahan eksternal  yaitu  globalisasi,  perubahan  sosial  merupakan peristiwa  yang  tidak  bisa  dielakkan  meskipun  ada  perubahan sosial  yang  berjalan  cepat  dan  ada  pula  yang  berjalan  lambat merupakan konsekuansi dari perkembangan ilmu perkembangan dan  teknologi  yang  demikian  pesat  belum  memenuhi  kapasitas yang  memadai  untuk  dapat  terselenggaranya good  governance dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

## REFERENCES
Anwar, Misbahul., Suryo Pratolo. (2012). Penerapan Model tata Kelola  Keuangan  Perguruan  Tinggi  yang  Baik  untuk Mewujudkan Good University Governance (studi pada PTM se-Indonesia) . Brătianu, Constantin dan Florina Pînzaru. (2015). Challenges for the  University  Intellectual  Capital  in  the Knowledge Economy .  Management  Dynamics  in  the  Knowledge Economy  Vol.3  no.4,  pp.  609-627.  ISSN  2392-8042 (online). Faculty of Management (SNSPA).
Darmawati,  Deni,  Khomsiyah,  dan  Rika  Gelar  Rahayu.  2004. Hubungan  Corporate  Governance  dengan  Kinerja Perusahaan . SNA VII.391-407.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementrian  Keuangan. (2013). Manual  Pengelolaan  Satker  BLU  Bidang Layanan Pendidikan .
Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. (2009). Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .  (Makalah  disampaikan  pada  Diskusi  tentang Pola  Pengelolaan  Badan  Layanan  Umum  Dalam Rangka  Penyusunan  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Jaminan  Produk  Halal  di  Deputi  Perundang- Undangan Setjen DPRRI.
Ferry Fambia Anggriawan. (2010). Good Corporate Governance in the Public Service Agency (Case Study at University of Brawijaya Malang) . Hadi,  S.  (1995). Metodologi  Research  Jilid  3.  Metodologi Research Jilid 3 . Yogyakarta. Andi Offset. H.A.R  Tilaar.  (2012). Perubahan  Sosial  dan  Pendidikan Pengantar  Pedagogik  Transformatif  untuk  Indonesia . Jakarta. Rineka Cipta.
Henard, Fabrice., Mitterle, Alexander. (2010). Governance and Quality Guidlines in Higher Education . OECD. Higher  Education  Authority-Irish  Universities  Association (HEA-IUA). (2007). Governance of Irish Universities- A  Governance  Code  of  Legislation,  Principles,  Best Practice  and  Guidlines .  National  Development  Plan 2007-2013.

## 35
January 2021 | Volume 5 | Issue 1
Januri,  Fitriani  Saragih,  Eka  Nurmala  Sari.  (2015). Factors Affecting Good university governance: The Concept of Theoretical. International  Journal  of  Scientific Engineering and Research (IJSER). Index Copernicus Value: 62.86. Impact Factor: 3.791.
John Fielden, (2008). Global Trends in University Governance. Education  Working  Paper .  Series  Number  9.  The World Bank.
Kaihatu,  Thomas  S.  2006. Good  Corporate  Governance  dan Penerapannya  di  Indonesia .  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, Maret 2006: 1-9.
Leni  dan  Rosmita  Rasyid.  (2010). Implikasi  Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada  Perusahaan  Bank .  Jurnal  Akuntansi  tahun XIV/januari/2010.
Lukman,  Mediya.  (2013). Badan  Layanan  Umum,  dari Birokrasi  Menuju  Korporasi .  Jakarta.  PT  Bumi Aksara.
Mantra,  Bagoes.  Ida.  (2008). Filsafat  Penelitian  &  Metode Penelitian Sosial . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Meyer, John. W., (2010). World Society, Institutional Theories, and  the  Actor .Annu.  Rev.Sociol.  2010.  36:1–20  First published online as a Review in Advance on February 19,  2010.  Department  of  Sociology,  Stanford University, Stanford, California.
Miles,  R.E.,  and  Snow,  C.C.  1978. Organizational  Strategy, Structure, and Process . MCGraw-Hill. New York. Muchlis  R  Luddin.  (2012).  Oligarki  Kebijakan  Pendidikan, Jakarta: Bina Bangsa Nusantara.
Muhi, A.H. (2010). Implementasi Nilai-nilai Good Governance di  Perguruan  Tinggi .  Sekolah  Pascasarjana  UPI. Bandung.
Muktiyanto,  Ali.  (2016). Good  University  Governance  dan Kinerja  Program  Studi:  Pengaruh  penerapan akuntansi manajemen, teknik manajemen, dan pilihan prioritas strategi sebagai model mediasi fit . Disertasi. Universitas Indonesia.
Parasmewaran and Jothi (2005). Human Resource Accounting. Department of Commerce,T.S.A.A.S.T College, Perur, Coimbatore, Tamil Nadu.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peters,  B.  Guy,  (2000). Institutional  Theory:  Problems  and Prospects.  Department  of  Political  Science,  Institute for Advanced Studies (IHS) . Stumpergasse 56, A-1060
Vienna.
Quyen,  Do  Thi  Ngoc.  (2014). Developing  university governance  indicators  and  their  weighting  system
using  a  modified  delphi  method .  Procedia-Socia  and Behavioral Sciences 141, 828-833. Rhini  Fatmasari.  (2017). Good  university  governance,  Is  It Necessary? . Asian Journal of Education and e-Learning (ISSN: 2321 – 2454). Volume 05– Issue 03, June.
Salmi, J. (2009). The growing accountabilitu agenda in tertiary education:  progress  or  mixed  blessing?”  Education Working Paper Series N 16. World Bank. Washington, DC.
Sari,  Maylina  Pramono  dan  Raharja.  (2011). Peran  Audit Internal  dalam  Upaya  Mewujudkan Good  Corporate overnance  pada  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  di Indonesia . Saur, Timothy D. (2008). The Pursuit of Competitive Advantage and The Strategic Behaviour of Firms in Adopting Self- Service  Technology .  The  University  of  Southern Mississipi, Dissertation. Proquest.
Shattock, Michael. (2006). Managing and Good Governance in Higher  Education .  Maidenhead,  Berkshire:  Open University Press.
Soaib,  Asimiran  (2009). Governance  of  Public  Universities  in Malaysia .  Unpublished  PhD  Thesis,  Faculty  of Eductaion, University of Malaya.
Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31  Juli  2002  tentang  penerapan  Good  Corporate Governance pada BUMN.
Susi  Hambani,  Martin  Roestamy,  dkk.  (2015). Akuntabilitas Pengelolaan  Pajak  Universitas  Swasta  Melalui Penerapan  Prinsip Good-  Univerșity  Governnance . Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 1.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang Perguruan tinggi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Wijatno, Serian. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi secara Efisien,  Efektif  dan  Ekonomis  untuk  Meningkatkan Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Mutu  Lulusan . Salemba Empat. Jakarta.