## ANALISIS  STRATEGI PENYEDIAAN  PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Demak)

## ANALYSIS OF PROVISION STRATEGY OF SUBSIDIZED FERTILIZERS TO FARMERS IN DEMAK DISTRICT, CENTRA JAVA PROVINCE

## Wiwik Dewi Sumbarwati
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro email: dewiwiwik44@yahoo.com
Diterima: 18 Desember 2015, Direvisi: 1 Februari 2016, Disetujui: 23 Februari 2016

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  faktor  strategis  internal  dan  eksternal,  menentukan komponen strategis penentu keberhasilan dan menentukan prioritas strategi penilaian masyarakat berkaitan dengan sarana produksi yang menjadi salah satu  kebutuhan utama petani di Kabupaten Demak. Penelitian dilakukan dengan metode Purposive sampling. Pengumpulan informasi responden  menggunakan kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan key person. Tujuan penelitian pertama dan  kedua  dianalisis  menggunakan  analisis  SWOT  (  Strength-Weakness-Opportunity-Threat)  dan  tujuan ketiga  dianalisis  menggunakan  AHP  (Analitycal  Herarchy  Process).  Berdasarkan  hasil  pembobotan  pada analisis  SWOT,  interaksi  faktor  internal  dan  eksternal  diperoleh  alternatif  strategi  pilihan  dengan  bobot tertinggi  pada  kombinasi  Strategi  Strength-Opportunity  (SO).  Pada  analisis  AHP  dimulai  dengan penyusunan hirarki model AHP, tujuan hirarkinya adalah  “ Analisis Strategi Pupuk bersubsidi sampai ke Petani”  ,  yang  terbagi  pada Level  1  merupakan    Alternatif    kriteria  penilaian      perencanaan  hasil  Focus Group  Discussion  (FGD)  ;    Level  2  merupakan  Alternatif  Kriteria  Arah  Strategi  yang  merupakan  hasil analisis SWOT SO Analisis Strategi Pupuk Bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.
Kata kunci: Strategi, Pupuk Bersubsidi, RDKK, Sistem tertutup.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  define  internal  and  external  strategic  factors,  determine  the  component decisive  strategic  success  and  determine  priority  community  assessment  strategy  related  to  the  means  of production which became one of the main needs of farmers Development in Demak. Research was done by the method of Purposive sampling.Collection of information using a questionnaire respondents, Focus Group Discussion  (FGD)  and  in-depth  interviews  with  key  person.  The  purpose  of  the  first  and  second  study analyzed  using  SWOT  (Strength  Weakness-Opportunity-Threat)  and  the  third  goal  is  analyzed  using  AHP (Analitycal  Herarchy  Process).  Based  on  the  results  of  the  SWOT  analysis,  weighting  the  interaction  of internal and external factors obtained alternative strategy options with highest weights on a combination of Strength-Opportunity  Strategies  (SO).  AHP  analysis  on  starting  with  the  preparation  of  model  AHP hierarchy with the goal hierarchy “subsidized Fertilizer Strategy Analysis to the Farmers” is on a Level 1 assessment criteria is an alternative approach to the planning of the results of the Focus Group Discussion (FGD);  Level  2  is  the  Alternative  criteria  for  Subsidized  Fertilizer  Strategy  Direction  up  to  the  farmers Development  in Demak is SWOT Analysis Results SO.
Keywords : strategy, Subsidized Fertilizer

## PENDAHULUAN
Pembangunan Pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan  pembangunan  ekonomi, apalagi  semenjak  sektor  pertanian  ini menjadi penyelamat perekonomian
nasional karena
pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain
pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan  yang  mendasari  pentingnya pertanian  di  Indonesia;  (1)  potensi sumberdaya  alamnya  yang  besar  dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapat- an  nasional  cukup  besar,  (3)  besarnya penduduk yang menggantungkan hidup- nya  pada  sektor  pertanian  dan  (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Zaenal, 2008).
Peranan  sektor  pertanian  jika dilihat  secara  komprehensif  sebagai penyediaan pangan masyarakat  mampu berperan secara strategis dalam penciptaan  ketahanan  pangan  nasional,
menghasilkan bahan baku untuk peningkatan bagi produk sektor industri dan jasa, menghasilkan atau menghemat devisa  yang  berasal  dari  ekspor  atau produk  subtitusi  impor,  merupakan pasar  yang  potensial  bagi  produk- produk  sektor  industri,  sektor  pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Hendrawan,  2011).  Pemerintah  dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional  pupuk  sangat  penting  dalam peningkatan  produktifitas  dan  produksi hasil  pertanian,  pupuk  sangat  menen- tukan dalam pencapaian sasaran
produksi pangan nasional. Begitu
pentingnya sehingga pupuk harus tersedia  sesuai  dengan  enam  prinsip tepat yaitu tepat jenis,  tepat mutu,  tepat jumlah,  tepat waktu,  tepat tempat, dan tepat  harga.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  pemerintah  dalam  rangka penyediaan pupuk subsidi untuk mencapai  prinsip  6  (enam)  tepat tersebut.
Pemerintah berupaya untuk menyediakan  sarana  produksi  berupa
pupuk ini dalam jumlah yang mencukupi  dengan  diimbangi  harga yang  terjangkau  bagi  petani.  Hal  inilah yang  mendasari  pemerintah  member- lakukan  subsidi  pupuk  bagi  petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah  agar  mampu  memberikan insentif  bagi  petani  dalam  meningkat- kan  produksi  dan  produktifitas  pangan, serta  peningkatan  pendapatan  petani. Pupuk  selain  berperan  dalam  mening- katkan produktivitas juga meningkatkan mutu hasil komoditas pertanian, melalui penerapan  teknologi  budidaya  yang tepat  dengan  menggunakan  sarana produksi yang direkomendasikan.
Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada  penerapan  pemupukan  berimbang dan  organik  sesuai  standar  teknis teknologi  pemupukan  yang  dianjurkan dimasing-masing wilayah spesifik lokasi (Spudnik, 2011). Sebagian besar kemampuan permodalan  petani  sangat  terbatas, untuk  itu  Pemerintah  memfasilitasi penyediaan  pupuk  bersubsidi  untuk Sektor  Pertanian  yang  diperuntukan bagi  petani,  pekebun,  peternak  yang mengusahakan lahan dengan total luasan  maksimal  2  (dua)  hektar    atau petambak  dengan    luasan    maksimal  1 (satu)  hektar  setiap  musim  tanam  per keluarga (Permentan, 2013). Sedangkan jumlah alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi  berdasarkan  Rencana  Defi- nitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK) yang  disusun  oleh  kelompok  tani  di bawah  bimbingan  Penyuluh  Pertanian Lapangan  (PPL),  hasil  penyusunan RDKK  direkap  dan  dilaporkan  secara berjenjang  dari  kelompok  tani,  tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten,  tingkat  provinsi  hingga tingkat  pusat  melalui  Direktorat  Jendral Prasarana  Sarana  Pertanian    Jakarta  (
Dirjen PSP, 2013). Agar dalam pelaksanaan    pupuk  bersubsidi  dapat berjalan lancar maka ditetapkan Peraturan yang memuat tentang
Kebutuhan  dan Harga Eceran Tertinggi (  HET)  Pupuk  Bersubsidi  untuk  Sektor Pertanian    (Permentan,  2013).  Perma- salahan  utama  saat  musim  tanam  yaitu pupuk  subsidi  sulit  didapatkan  petani. Oleh karena itu  sehingga perlu  strategi yang  tepat  agar    pupuk  bersubsidi sampai ke petani dengan mengacu pada enam  tepat  yaitu  tepat  jenis,  mutu, jumlah, tempat, waktu dan harga.

## Perumusan masalah
Kabupaten Demak sebagai penyangga pangan Jawa Tengah khususnya  dan  penyangga  pangan nasional    pada  umumnya,  dalam  upaya peningkatan produksi dan  produktifitas hasil  pertanian  maka  pupuk  berperan sangat penting sebagai kebutuhan pokok sehingga  keberadaannya  strategis  di masyarakat.
Kondisi  saat  ini  menunjukkan bahwa perkembangan program pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah  belum  efektif  mengingat masih banyaknya persoalan yang timbul pada  tataran  implementasinya.  Ada beberapa  yang    hal  yang  sering menjadikan permasalahan pupuk bersubsidi sampai ke petani tidak sesuai sasaran  dan  tujuan  utama  pemerintah dalam  memberikan  subsidi  pupuk  yaitu :  (1)  Alokasi  pupuk  bersubsidi  belum sepenuhnya dicukupi sesuai  RDKK, (2) Pasar  pupuk  domestik  masih  bersifat dualistik,  tanpa  diikuti  dengan  penga- wasan  dan  penerapan  sangsi  secara ketat, sehingga menyebabkan terjadinya perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke  pasar  non  subsidi,(3)  maraknya ekspor  pupuk  secara  illegal  seiring dengan  meningkatnya  harga  pupuk  dari pasar  dunia  serta  melemahnya  nilai tukar  rupiah  terhadap  dollar  Amerika Serikat,(4) adanya rasa fanatisme petani terhadap  merk  pupuk  tertentu,  dan  (5) administrasi    penyaluran  pupuk  ber- subsidi  masih  kurang  tertib  sehingga penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi  masih    banyak  terjadi  di
tingkat penyalur   resmi       ( lini IV ), (6)    adanya  kendala    keterlambatan produsen  maupun  distributor  dalam pengiriman  pupuk  bersubsidi    yang disebabkan  karena  faktor  iklim,  jalan rusak  atau  jalan  dalam  perbaikan, volume  Gudang  Penyangga  terbatas, Gudang  Penyangga  belum  optimal menjalankan  fungsinya,  (7)    keterbatas- an modal petani sehingga masih banyak ditemui  petani  dalam  membeli  pupuk bersubsidi  dengan  system    yarnen  ( dibayar setelah panen), (8)  Tim Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida kurang  optimal    dalam  mem-berikan sangsi    kepada  oknum  yang  menyalah- gunakan pupuk bersubsidi, (9) Kebijakan  pemerintah  yang  sering berubah-ubah secara mendadak.
Berdasarkan  permasalahan di atas maka perlu  dilakukan  yang  tepat  agar  pupuk bersubsidi  sampai  ke  petani  dengan prinsip enam tepat.
Untuk  mengetahui    strategi penyediaan  pupuk bersubsidi sampai ke petani  di  Kabupaten  Demak    sesuai enam  tepat  yaitu  tepat  jumlah,  jenis, mutu,  waktu,  tempat  dan  harga,  maka perlu  diinventarisasi  faktor  strategis internal  dan  eksternal.    Faktor  Strategis Internal  meliputi  sumberdaya  alam  dan sumberdaya manusia dalam hal ini yang berkaitan  dengan  pupuk  bersubsidi dapat diidentifikasi sebagai berikut ; (1) Ketersediaan  lahan  pertanian  (sawah, tegal,  tambak,  kebun),  (2)  Komitmen penyalur  resmi  dalam  melaksanakan penyaluran  pupuk  bersubsidi  ke  petani, (3) ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani.  Sedangkan  Faktor  Strategis Eksternal  meliputi  dukungan  pemerin- tah, inovasi baru tekonologi  tepat  guna, dan regulasi kebijakan pupuk bersubsidi.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka  dapat  diidentifikasikan  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa  yang  menjadi  faktor  strategis internal dan eksternal untuk menentukan penyediaan pupuk
bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak?
2. Komponen  strategi  apa  yang  dapat dilakukan  agar  penyediaan  pupuk bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak?
3. Prioritas  strategi  apa  yang  dapat dilakukan  agar  penyediaan  pupuk bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak?

## Tujuan Penelitian
1. Menentukan faktor strategis internal  dan  eksternal  penyediaan pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani di Kabupaten Demak.
2. Menentukan  komponen  strategi yang dapat dilakukan agar penyediaan pupuk bersubsidi sampai  ke  petani  di  Kabupaten
Demak.
3. Menentukan  Prioritas  strategi  yang dapat  dilakukan  agar    penyediaan pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani di Kabupaten Demak
Tinjauan Pustaka 1. Arah dan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Menurut  (Rachman,2009)  dalam rangka  pencapaian  ketahanan  pangan nasional, diperlukan dukungan
ketersediaan  prasarana  dan  sarana produksi,  terutama  ketersediaan  pupuk. Memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket kebijakan  Desember  1998,  yaitu  :  (1) menghapus  perbedaan  harga  pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan  maupun  tanaman  perkebunan,
(2) menghapus subsidi pupuk,(3)
menghilangkan  monopoli  distributor tunggal  dalam  penyaluran  pupuk,(4) menghapus  holding  company  untuk mendorong    berkembangnya  kompetisi yang  sehat  antar  produsen  pupuk,  dan (5) menghapus quota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk.
Memasuki  era  Reformasi  1998, mekanisme  penyaluran  pupuk  kepada
pasar  bebas  dimana  pemerintah  sempat mencabut    program    subsidi    pupuk pada    periode  1998-2002.  Akan  tetapi disadari  bahwa  pasar  pupuk  nasional tidak  siap  untuk  langsung  menghadapi mekanisme  pasar  bebas,  sehingga  pada periode  berikutnya  sejak  tahun  2002 sampai dengan sekarang program pupuk bersubsidi diberlakukan untuk mengatasi  kebutuhan  petani,  khususnya di sektor pertanian. Pada tahun anggaran 2013, kebijakan subsidi diarahkan  melalui  Kebijakan  subsidi yang efisien dengan penerima subsidiyang  tepat  sasaran,  melalui pengendalian  besaran  subsidi  energy dan  subsidi  non  energy,  menyediakan tambahan  anggaran  untuk  antisipasi subsidi tepat sasaran, penajaman penetapan  sasaran  dan  penyaluran dengan  memanfaatkan  data  kepen- dudukan yang tepat dan valid khususnya pupuk  bersubsidi  dengan  mencemati data RDKK.
2. Perencanaan Pupuk Bersubsidi Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijakan  di  bidang  pupuk  dengan maksud  agar  terwujud  iklim  yang kondusif  bagi  penyediaan  pupuk  di Indonesia,  sehingga  petani  mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan
pupuk  harus  berdasarkan  kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk  Rencana  Definitif  Kebutuhan Kelompok  (RDKK)  untuk  satu  tahun. RDKK  merupakan  alat  pesanan  Pupuk bersubsidi.  yang  disusun  berdasarkan musyawarah  anggota  kelompok  tani dibimbing Petugas Pertanian Lapangan
3. Pengadaan  dan  Distribusi  Pupuk Bersubsidi
Sistim  distribusi  dapat  diartikan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dan
konsumen  dalam  rangka  menyalurkan
produk/jasa  agar  sampai  ke  tangan konsumen  secara  efisien  dan  mudah dijangkau  (Spudnik,2011).  Pengadaan dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  dari produsen  ke  gudang  unit  pengantongan pupuk  (UPP)  di  pelabuhan  (Lini  I  dan Lini  II).  Dari  UPP  pupuk  kemudian didistribusikan  lagi  ke  gudang  lini  III Gudang  Penyangga  Pupuk  atau  disebut Gudang Produsen di tingkat Kabupaten, kemudian didistribusikan lagi ke gudang  distributor  ditingkat  Kecamatan lini IV (AKB, 2011).
Pengangkutan  dari  gudang  lini III  ke  gudang  lini  IV  distributor umumnya  menggunakan  transportasi darat,  menggunakan  jalur  distribusi sebagaimana diatur menurut
Menperindag  Nomor  15  Tahun  2013 Pupuk  bersubsidi  tersedia  di  Lini  II Gudang  Penyangga  Produsen  sebanyak kebutuhan  tiga  (3)  minggu  sebelum pemakaian,  di  gudang  distributor  2 minggu sebelum pemakaian dan tersedia  di  gudang  pengecer  resmi  satu (1) minggu sebelum pemakaian. Sehingga  produsen  menyediakan  pupuk bersubsidi  di  gudang  penyangga  pupuk (GPP  lini  II)  minimal  mengacu  Surat Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian sebagai  tindak  lanjut  Peraturan  Bupati yang  memuat  jadwal  alokasi  pupuk bersubsidi per bulan per Kecamatan.Apabila  alokasi  jadwal  per bulan tidak mencukupi dilakukan relokasi  oleh  Kepala  Dinas  Pertanian Selaku  Ketua  I  Komisi  Pengawasan Pupuk  dan  Pestisida  (  KP3)  Kabupaten dan  Koordinator  Pengguna  Pengawas Pupuk Bersubsidi Kabupaten.

## 4. Penggunaan Pupuk Bersubsidi
Menurut  (Tim  Subsidi,  2013) Penggunaan  pupuk  oleh  petani  pada sebagian  lokasi  terdapat  kebiasaan memupuk  dengan      dosis  melebihi rekomendasi.  Penggunaan  pupuk  yang berlebihan atau kurang akan menurunkan  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan  pupuk.  Selain  pengaruh
musim  jenis  komoditas  yang  ditanam juga  sering  menyebabkan  kebutuhan pupuk  tidak  sama  dengan  rencana  yang dituangkan di RDKK sehingga kebutuhan pupuk pasti berubah. Mengutip  hasil  Analisis  Kebijakan Pertanian Tahun 2009 bahwa empat hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan pupuk yaitu :
a. Tepat jenis yaitu memilih kombinasi jenis  pupuk  berdasarkan  komposisi unsur  hara  utama  dan  tambahan berdasarkan  sifat  kelarutan,  sifat sinergis  dan  antagonis  antar  unsur hara dan sifat tanahnya.
b. Tepat  waktu  dan  frekuensi  yang ditentukan  oleh  iklim/curah  hujan, sifat fisik tanah dan unsur hara yang terkandung dalam kemasan pupuk.
c. Tepat  Cara  yaitu  cara  pemberian yang  ditentukan  berdasarkan  jenis pupuk, umur tanaman, jenis tanah.
d. Tepat  dosis  yaitu  dosis  pupuk  yang diperlukan berdasarkan analisa statushara  tanah  dan  kebutuhan tanaman.
Penerapan  empat  tepat  tersebut dapat  tercapai  apabila  didukung  oleh perencanaan  kebutuhan  pupuk  yang tepat  dan  dirinci  berdasarkan  sifat-sifat tanah, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, luas lahan dan pemilikannya dan komoditas  yang  diusahakan  petani  dan kelompok tani. Penggunaan pupuk yang berlebihan  ternyata  tidak  berdampak pada  peningkatan  hasil  usaha  tani  padi, pemberian subsidi pupuk berguna untuk mengurangi biaya usaha tani.
5. Pengawasan Pupuk Bersubsidi
Fasilitasi Penyediaan Pupuk bersubsidi  sebagai  salah  satu  upaya untuk  membantu  ketersediaan  pupuk bagi petani,
perlu dilakukan pengawasan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Khusus  untuk penyediaan  pupuk  pemerintah  telah menerapkan subsidi pupuk yang
menyebabkan  harga  pupuk  relatif  lebih murah  dan  dapat  dijangkau  oleh  daya beli  petani.  Dengan  memperhatikan kondisi  daya beli dan tingkat  kesadaran petani  dalam  menerapkan  pemupukan berimbang  adalah  dengan  memberikan pengawasan, pendampingan sejak
perencanaan, pelaksanaan distribusi dan aplikasi  pupuk  di  tingkat  lapang  secara terus menerus.
Seiring dengan meningkatnya  permintaan  akan  pupuk, Pemerintah  terus  berupaya  menyem- purnakan  regulasi  dibidang  pupuk  agar petani  dapat  memenuhi  sesuai  dengan azas  6  tepat  termasuk  dalam  hal  mutu dan  efektifitasnya.  Upaya  Pemerintah dalam  menyempurnakan  regulasi  dibi- dang pupuk tercermin dengan diberlakukannya  Keputusan  Menteri Pertanian  No.  09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An –organik dan telah dilakukan revisi  melalui    Peraturan  Menteri Pertanian  No  08/Permentan/SR.240/2/ 2007.  Beberapa  kebijakan  deregulasi dibidang  pupuk  pada  hakekatnya  untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam penyediaan pupuk didalam negeri. Dengan deregulasi tersebut telah mendorong  semakin  banyaknya  pupuk yang  terdaftar  atau  memperoleh  ijin edar dari menteri pertanian.

## METODE PENELITIAN 1. Analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk  mengetahui  faktor  internal  dan eksternal  penggunaan  pupuk  bersubsidi sampai  ke  petani  dalam  mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Demak.  Analisis  SWOT  dilakukan dengan  menggunakan  matriks  SWOT dan  menghasilkan  empat  alternatif strategi  yang  mampu  menggambarkan secara  jelas  bagaimana  peluang  dan ancaman eksternal yang  dihadapi  serta kekuatan  dan  kelemahan Internal yang dimilikinya.
Penelitian dilakukan
untuk
Menganalisis Strategi Pupuk Bersubsidi
Sampai  ke  petani  dengan    prinsip  6 (enam)  tepat    yaitu  tepat  jenis,  jumlah, waktu,mutu,  tempat  dan  harga,  dalam mendukung  program  nasional    surplus beras 10 juta ton beras pada tahun 2014, Program  peningkatan  produksi  pangan padi  jagung  kedelai  (pajale)  sebesar 20%  dari  tahun  sebelumnya  dan Program mewujudkan Kedaulatan Pangan Jawa Tengah. Penelitian diawali dengan  mengumpulkan  data  untuk mengetahui  perencanaan,  pengadaan, penyaluran, penggunaann dan pengawasan pupuk bersubsidi di
Kabupaten  Demak.  Informasi  yang dikumpulkan  dari  responden  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  meng- gunakan  daftar  kuesioner  yang  telah disiapkan terlebih dahulu. Pengumpulan informasi dari responden juga dilakukan dengan  cara Focus  Group  Discussion ( FGD )  dan  wawancara  mendalam dengan key person.
2. Analytical Hierarchy Process
(AHP) Dalam penelitian ini AHP dipakai untuk memberikan bukti kuantitatif  dari  perumusan  Strategi Pemberdayaan  Masyarakat  Agribisnis dalam Mendukung strategi pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten  Demak,  untuk  memperkuat hasil  FGD/  Wawancara  mendalamnya sehingga memperoleh prioritas alternatif strategi hasil Analisis SWOT.
Konsep  AHP  adalah  merubah nilai  kualitatif  menjadi  nilai  kuantitatif, sehingga  keputusan  yang  diambil  lebih obyektif  (Septiani  W,  2009).  Tujuan penerapan  dalam  penelitian  ini  adalah merumuskan  Analisis  Strategi  Pupuk bersubsidi sampai ke petani di
Kabupaten Demak.
Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  adalah  salah  satu  bentuk  model pengambilan    keputusan    yang    pada dasarnya    berusaha    menutupi    keku- rangan    dari  model  pengambilan  kepu- tusan  yang  lainnya.  Alat  utama  dalam
model  AHP  ini  adalah  sebuah  hierarki fungsional  dengan  input  utamanya berupa persepsi manusia. Dengan
hirarki,  suatu  masalah  yang  kompleks dan  tidak  terukur  dipecah  ke  dalam kelompok- kelompoknya
dan kemudian    kelompok-kelompok    terse- but    diatur    menjadi    sebuah  bentuk hirarki (Brojonegoro, 1992).
Analytical  Hierarchy  Process memberikan  kemungkinan  bagi  para pembuat  keputusan  untuk  merepresen- tasikan  interaksi  faktor-faktor  yang berkesinambungan  di  dalam  situasi yang  kompleks  dan  tidak  terstruktur. Alat  analisis  ini  membantu  para pembuat keputusan untuk meng- identifikasikan  dan  sekaligus  membuat prioritas  berdasarkan  tujuan  yang  ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman  yang  mereka  miliki  untuk masing-masing  masalah  yang  dihadapi (Septiani W, 2009).
Langkah pertama adalah menentukan  tujuan  berdasarkan  latar belakangmasalah yang ada, yaitu:
StrategiPerencanaan  Pupuk  Bersubsidi di Kabupaten Demak.
Langkah kedua menentukan kriteria yang digunakan dalam penelitian  ini,  di  dasarkan  pada  pilihan upaya  arah  Strategi  Pengadaan  dan Penyaluran  pupuk  bersubsidi  yang pelakunya  produsen,  distributor  dan penyalur  resmi  pupuk  bersubsidi,  hasil Focus  Group  Discussion  (FGD)  guna mendukung pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.
Langkah ketiga adalah menentukan  alternatif  seperti  menen- tukan  kriteria,  dilakukan  berdasarkan alternatif  strategi  hasil  analisis  SWOT. Pada  penelitian  ini  dibahas  strategi  apa yang  dibutuhkan  dalam  pengawasan pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak.
Ciri  pemecahan  model  AHP adalah  menggunakan  hirarki yang menguraikan permasalahan yang kompleks  menjadi  elemen-elemen  yang
lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dapat dibagi menjadi tujuan, pendekatan pengawalan,  arah  pengawalan  dan strategi.
Proses    penyusunan    hirarki sebenarnya  merupakan   proses   literasi dimana konsep-konsep, pertanyaan- pertanyaan  dan  jawaban-jawabannya menentukan  elemen  dan  level  dari suatuhirarki.
Ketidakjelasan atau kesalahan  dalam  proses  menjawab pertanyaan akan membuat para pengambil  keputusan  memilih  kriteria atau  alternatif  yang  salah,  oleh  karena itu  semua    pertanyaan    harus  dijawab dan    konsisten  dengan  informasi  yang ada.  Proses  dekomposisi  merupakan langkah  terpenting  penyusunan  model AHP,  karena  langkah  ini  sebuah validitas  dan  keampuhan  model  dapat diuji (Brojonegoro, 1992).
Penelitian dilakukan dalam rangka  pemilihanstrategi  yang  paling tepat pupuk bersubsidi sampai ke petani di  Kabupaten  Demak,  dengan  meng- gunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP.
Analisis SWOT digunakan
untuk  menjaring  persepsi  masyarakat terhadap  faktor  internal  dan  eksternal pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak, sehingga didapatkan  faktor    kekuatan,  faktor kelemahan,  faktor    peluang,  dan  faktor ancaman.  Dari  penilaian  bobot  IFAS ( Internal  Factor  Analysis  System )  dan
EFAS ( External Factor Analysis System ),  didapatkan  beberapa  alternatif strategi  yang  dapat  digunakan  dalam memenuhi  prinsip  enam  tepat  yaitu tepat  jenis,  tepat  jumlah,  tepat  mutu, tepat  waktu,  tepat  tempat,  tepat  harga pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani    di KabupatenDemak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Demak  merupa-kan kabupaten  penyangga  pangan  urutan  ke tiga di Jawa Tengah  setelah Kabupaten Grobogan  di  urutan  ke  dua  dan  urutan
pertama  Kabupaten  Sragen.  Kabupaten Demak  produksi    padi  mencapai 586.079      ton  tahun  2013  (Badan  Pusat Statistik,  2014).  Selain  sub  sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura juga  berkembang  pesat.  Sebagai  upaya memberdayakan petani dalam mengem- bangkan  sumber  daya  alam,  pupuk merupakan  salah  satu  sarana  produksi yang dibutuhkan petani.
Kebutuhan jumlah pupuk subsidi berdasarkan Rencana Definitif, Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  yang disusun  oleh  Kelompok  Tani  dibawah bimbingan  Petugas  Pertanian  Lapangan ( PPL).
Berdasarkan hasil
analisis strategi   prioritas   Strength-Oppurtunity (S-O);  1).  Keberadaan  peran  pihak pemerintah dan Tim KP3, Tim Verifikasi  dapat  menjamin  ketersediaan pupuk bersubsidi; 2). Keberadaan Stakeholder termasuk Produsen, Distributor, Pengecer resmi dapat memperkuat  kemampuan  penyaluran pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani;  3). Adanya  kemampuan  kelompok  tani/ dalam  penyusunan  RDKK,  menerapkan tehnologi  baru,  aplikasi  penerapan pemupukan sesuai rekomendasi spesifik lokasi  ;  4).  Keberadaan  akses  modal, sarana jalan dan sarana beli petani dapat memacu  peningkatan  ketersediaan  dan kontinyuitas  pupuk  bersubsidi  sampai ke  petani;  5).  Adanya  fasilitas  peran pemerintah  dalam  program/  kegiatan sosialisasi, pelatihan demplot ( uji coba) aplikasi pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi spesifik lokasi. Berdasarkan  penentuan prioritas kriteria arah strategi AHP; 1).Pemerintah  menjamin  ketersediaan pupuk bersubsidi, 2).Aparat bisa menyampaikan  aturan  dan  petunjuk yang ditetapkan pemerintah,
3).
Produsen,  distributor,  pengecer  resmi menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi,  4)  Kelompok  tani    mampu dan mau menerapkan tehnologi baru, 5)
Peran Pemerintah dalam fasilitasi program dan kegiatan pupuk bersubsidi.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian terhadap penilaian  kuesioner  SWOT  oleh  para responden  pelaku    pupuk  bersubsidi, dapat  dirumus  kan  hal-hal  sebagai berikut:
 Faktor  Kekuatan  ( Strength )utama berkaitan dengan pupuk bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak adalah: Komitment  penyalur  resmi  dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi,  ketersediaan  pupuk  ber- subsidi  penyalur  resmi,  kontinyuitas penyediaan  pupuk  bersubsidi  di- tingkat  petani,  kemampuan  aparat pelaksana dalam menyampaikan semua aturan dan petunjuk, keberadaan  kelompok  tani  dalam menerapkan  inovasi  baru,  kinerja kelembagaan distributor pupuk bersubsidi,  kemampuan  pengelolaan penyalur pupuk bersubsidi.
 Faktor Kelemahan ( Weakness ) utama berkaitan    dengan  pupuk  ber- subsidi    sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak adalah: ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan  modal  petani  dalam membeli pupuk, kemampuan penyalur  resmi  pupuk  bersubsidi dalam pengelolaan
modal, kepemilikan gudang atau transfortasi penyalur  resmi,  kemampuan  distri- butor menyalurkan pupuk bersubsidi, kapasitas  wilayah  penyaluran  pupuk bersubsidi,  kemampuan  pembuatan laporan tiap bulan distributor/ penyalur  resmi  pupuk  bersubsidi, pendapatan
distributor/penyalur resmi  dalam  menyalurkan  pupuk bersubsidi.
 Faktor  Peluang  ( Opportunity )  yang utama  berkaitan  dengan  pupuk bersubsidi  sampai  ke  petani  di Kabupaten Demak adalah: dukungan  pihak  pemerintah,  luas
sawah/tegal/tambak  kebun  petani yang  dikelola,  semangat petani dalam  usaha  tani,  sarana  jalan transformasi,  keberadaan  penyalur resmi  pupuk  bersubsidi,  fasilitas penunjang penyaluran pupuk bersubsidi,  pengetahuan  pengawalan tehnologi  petani,  kemampuan  daya beli  petani,  pengawasan  tim  KP3 Kabupaten,
pelaksanaan tim ferifikasi penyaluran pupuk bersubsidi,  pelaksanaan  koordinasi dengan  dinas  terkait,  produsen, distributor, penyaluran resmi.
 Faktor  Ancaman  ( Threat )  yang utama  berkaitan    dengan  pupuk bersubsidi    sampai  ke  petani  di Kabupaten  Demak  adalah  Fasi- litas penunjang penyaluran pupuk  bersubsidi,  keberadaan akses modal,
dukungan penyuluh  pendamping,  duku - ngan  pihak  swasta,  persaingan pupuk  bersubsidi  dengan  non subsidi,  perkembangan  tek nolo- gi  informasi,  bantuan  demplot aplikasi pupuk berimbang.
Berdasarkan  hasil  pembobotan terhadap kuesioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi
Strength–Opportunity  (SO), yaitu  suatu strategi  yang  menggunakan  kekuatan untuk  memanfaatkan  peluang  dengan alternatif  strategi  sebagai  berikut:  1) Keberadaan  peran  pihak  pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi bersama  tim  KP3,  Verifikasi  dan Validasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi  sesuai  kebutuhan  petani dengan  6  (enam)  tepat;  2)  Keberadaan aparat dalam perencanaan, menyampaikan    aturan  dan  petunjuk penyaluran pupuk bersubsidi
menjadikan petani memahami, memanfaatkan penggunaan pupuk bersubsidi  sesuai  aturan  yang  ada;  3) Produsen,  distributor  dan  penyaluran resmi  menjamin  ketersediaan  pupuk bersubsidi,  pengelolaan  modal  usaha dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  yang sesuai kebutuhan petani; 4) Keberadaan kelompok  tani  dalam  menerapkan tehnologi  dan  inovasi  baru,  aplikasi penggunaan  pupuk  sesuai  rekomendasi spesifikasi  lokasi;  5)    Adanya  peran pemerintah memfasilitasi dalam kegiatan,  sosialisasi,  pelatihan,  pem- binaan,  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi.
Seluruh  kriteria  alternatif  pada setiap  level  penentuan  analisis  strategi pupuk  bersubsidi  sampai  ke  petani mempunyai Overall Inconsistency
Ratio sebesar  0,0;  artinya  bahwa  hasil analisis  dapat  diterima.  Menurut  hasil penilaian  responden,  alternatif  kriteria yang harus dioptimalkan adalah kebutuhan  pupuk  bersubsidi  tercukupi merupakan  alternatif  kriteria  penilaian yang  diprioritaskan,  diperkuat  dengan Aparat dapat menyampaikan aturan dan petunjuk  berkaitan  dengan  pupuk bersubsidi,  Alokasi    pupuk  bersubsidi sesuai RDKK, diperkuat dengan jadwal alokasi  pupuk  bersubsidi  per  bulan  per kecamatan,  didukung  oleh  produsen pupuk bersubsidi, distributor dan penyalur  resmi  yang  menjamin  stock pupuk tersedia minimal 2 (dua) minggu sebelum  pemakaian  dan  melaksanakan penyaluran  pupuk  bersubsidi  dengan lancar  sesuai  6  (enam)  tepat,  dengan fasilitasi pemerintah dalam men- sosialisasikan
aturan, petunjuk, melaksanakan verifikasi validasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bintara,  2005.  Perencanaan  Strategi Pemantapan  Ketahanan  Pangan. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Prosiding Seminar Strategi Penguatan Ketahanan Pangan. BPS  Kabupaten  Demak.  2013.  Demak dalam Angka 2013.Perkembangan Indikator Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2014. Badan Pusat Statistik, Demak Brojonegoro,  P.  S.  dan  Bambang.  1992. AHP  (the  Analytical  Hierarchy Process).  Pusat  Antar  University
–  Studi  Ekonomi  Universitas
Indonesia Brookins,  C.  L.  2007.  Major  Forces  and Factors  Shaping  Global  Markets: The Emerging Agricultural World.  Journal  of  Agribusiness 25, 1(Spring Time 2007) : 1S 16. Georgia Association of Agricultural Economics. Bustanul Arifin. 2010. Strategi Pembangunan pertanian Indonesia.Inspirasi”s  Blog  di WordPress.com.The Mystique Theme. Universitas Lampung. Dadang Arifin  DQ. 2013. Kebijakan dan Strategi  Pembangunan  Nasional. Universitas Mulawarman, Samarinda. David,  F.  R.  2004.  Konsep  Manajemen Strategis. Jakarta: PT Indeks. Direktorat  Jenderal  Prasarana  Sarana Pertanian,2013. Pedoman Pelaksanaan  Penyediaan  Pupuk Bersubsidi Tahun 2013. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2013.. Direktorat  Jenderal  Prasarana  Sarana Pertanian. 2013. Petunjuk Pelaksanaan  Rencana  Definitif Kebutuhan  Kelompok  (RDKK) Tahun 2013. Direktorat  Jenderal  Prasarana  Sarana Pertanian. 2013. Pedoman Pelaksanaan  Penyediaan  Pupuk Bersubsidi Tahun 2014. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2014. Direktorat  Jenderal  Prasarana  Sarana Pertanian. 2013. Petunjuk Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014. Dwijatmiko,    S.  dan  S.  Surtini.  2006. Pengaruh  Frekwensi  Penyuluhan Terhadap Penerapan Adopsi Sapta  Usaha  Sapi  Perah.  Jurnal Sosial Ekonomi Peternakan Volume    2    Nomer    1.    Januari 2006.    Program    Studi    Sosial Ekonomi  Peternakan  Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro. Semarang. Friedman  J.  1992.  Empowerment:  The Politics of Alternative Development, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachussets USA GardnerB.L.  2000.  International  Trade and  the  Future  of  American Agriculture.  Asosiasi  Ekonomi Pertanian  Georgia.  Journal  of Agribusiness  18  (1),  Special
Edition (March 2000): 27S40 Gaynor    G.  H.    1991.    Achieving      The Competitive      Edge    through Integrated Technology Management. McGraw  Hill. New York. Hua-Yang  Lin  dan  Ping-Yu  Hs.  2007. Application of the analytic hierarchy process on data warehouse system selection decissions  for  small  and  large enterprises in Taiwan International journal of the computer, internet dan manajemen. 15 (3): 73-93 Hendrawan, 2011. Penentuan Pola Subsidi  dan  Sistem  Distribusi
Pupuk di Indonesia.Analisis Kebijakan Pupuk. Jurnal Manajemen  dan  Agribisnis  Vol  8 No. 2. Ilham  N.  1999.  Dampak  Kebijakan Tataniaga  Pupuk  Terhadap  Peran Koperasi  Unit  Desa  Sebagai Distributor. Pusat Penelitian Sosial  Ekonomi Pertanian.  Badan Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian, Bogor Indraprahasta G. S. 2013. Local Economic Development and Innovation (Studi Kasus di Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI). gsyahbana@yahoo.com Kariyasa, M.Maulana dan Sudi Mardianto,2004.  Usulan  Tingkat Subsidi  dan    Harga  Eceran Tertinggi  (HET)  yang  Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia.  Analisis  Kebijakan Pertanian.  Vol  2,No.3,2004.Pusat
Analisis  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan Pertanian.
Kementerian  Pertanian.  2012.  Rencana Kinerja  Tahunan  Kementerian
Pertanian Tahun 2013.
Kerlinger  F.  D.  dan  H.  B.  Lee.  2000.
Foundation of Behavioral Research. USA: Harcourt College. Ketut K. 2005. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak dalam Perspektif  Reorientasi  Kebijakan Subsidi  Pupuk  dan  Peningkatan Pendapatan Petani.Pusat Penelitian  dan  Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.Volume  3  No  1.2005. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Kumar  R.  1999.  Research  Methodology. London: Sage Publication, ltd.
Laily  N.  2007.  Instrument  Kebijakan
Pupuk  Bersubsidi  Bagi  Petani Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.Vol.4,No.1 Lyford  P.L,  D.J.  Ricks,  H.C.  Peterson, Sterns  J.A.  2002.An  Effective Framework  for  Industry  Strategic Planning. Journal of Agribusiness. Georgia Association of Agricultural Economics Pasaribu  A.  M.  2012.  Perencanaan  dan Evaluasi Proyek Agribisnis (Konsep  dan  Aplikasi).  Lily Publisher, Yogyakarta Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  70. 2011. Tentang Pupuk Organik,Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Peraturan  Menteri  Pertanian    R  INomor: 122/PERMENTAN/SR.130/11/20 13.  Kebutuhan  dan  Harga  Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2014. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.54. 2014.  Kebutuhan  dan  Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian  di    masing-masing Kabupaten TA 2014. Peraturan  Bupati  Demak  No.32.  2014. Kebutuhan  dan  Harga  Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di masing-masing Kecamatan TA 2014. Perubahan Peraturan Bupati No.43. 2014. Kebutuhan  dan  Harga  Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di masing-masing Kecamatan TA 2014.
Porter,  M.  E.  1990.  The  Competitive Advantage  of  Nations:  The  Free Press. New York.
Pietra  S.  2004.  Langkah  Awal  Menjadi Enterpreneur  Sukses,  Jakarta  PT. Elex Media Komputindo Petrokimia  Gresik.  2011.  Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
Rangkuti F. 2005. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis: reoriantasi  konsep  perencanaan strategis  untuk  menghadapi  abad 21.  Cetakan  kedua  belas.  PT
Gramedia pustaka utama. Jakarta
Rachman  B,2009.  Tinjauan  Terhadap Aspek Tenis,Manajemen dan Regulasi.Analisis Kebijakan Pupuk.  Pusat  Analisis  Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Saragih AE. 2012.  Suara Dari Bogor: Membangun Opini Sistem    Agribisnis.  Bogor:  IPB Press. Septiani, W. 2009. Pendekatan kombinasi  metode  AHP  dan
Metode Cut  Off Point pada tahap analisis  keputusan  perancangan sistem informasi penjualan PT. X JETI UNDIP, 4(3): 218-227 Setiyadi,  Amar,  dan  T.  Aji.  2011. Penentuan  strategi  sustainability usaha  pada  UKM  kuliner  dengan menggunakan  metode  SWOT- AHP. Jurnal Ilmiah Teknik Industri. 10 (2). 68-77. Sjari,  Dewi  Ratna.  2006.  Pengaruh Subsidi  Harga  Pupuk  terhadap Pendapatan Petani.Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi.Jurnal  dan  Prosiding Pusat Data Ekonomi dan Bisnis.Universitas Indonesia. Spudnik  S.  2011.  Sistem  Distribusi Berbasis Relationship. Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  kepada  Petani. Program  Pasca  Sarjana  Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Subiyakto.  1996.  Manajemen  Agribisnis. Kanisius, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12.  1992.  Tentang  Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang Nomor 8. 1999. Tentang Perlindungan Konsumen. Uphieflutterby. 2011. Sejarah Perkembangan Pembangunan Pertanian di Indonesia.Just another WordPresss.com site. Wahyuni  S.  2003.  Kinerja  Kelompok Tani  dalam  Sistem  Usaha  Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya. Jurnal Litbang pertanian, 22 (1), 2003 Yang,  J.  and  P.  Shi.  2002.  Applying analytic  hierarchy  process  in firm’s overall performance evaluation: a case study in china”. International  journal  of  Business, 7 (1): 29-46 Zaenal  S.  2008. Teliti Kebijakan Subsidi Pupuk Anorganik.Universitas Gajah Mada,Yogyakarta.