## Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Kinerja Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di BEI
Jessica Angela, Marcelia Jessica, Rinaningsih, Luciana Haryono*
Program Studi Akuntansi, Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya BSD City Kavling Edutown I.1 , Jl. BSD Raya Utama, BSD City, Tangerang 15339

## Abstract
This study aims in analyzing the linear relationship between government ownership and  company  performance  in  open  non-financial  State-Owned  Enterprises  in Indonesia in 2009-2018. The independent variable in this study uses the percentage of  government  ownership  and  the  dependent  variable  used  are  company performance with proxy profitability (Return on  Assets, Return on  Equity, Return on Sales) and market performance (Tobin’s Q). The independent variable and the dependent variable in the study are supported by two control variables, namely the size of the company and the growth rate of Gross Domestic Product (GDP). The samples used in this  study were 152 observation data with panel data to prove the  relationship  between  government  ownership  and  company  performance  using Stata version 13. The results  in the study of the relationship between government ownership and company performance as measured by ROA,  ROE, ROS proved to be  significantly  negative,  while  Tobin's  Q  is  not  related.  These  results  support previous  studies,  namely  Jia  et  al.  (2005),  Marciano  (2008)  in  Wiranata  and Nugrahanti  (2013),  Xu  and  Wang  (1999),  and  Qi,  et  al.  (2000).  A  significant negative  relationship  between  government  ownership  and  company  performance indicates  that  the  government's  ability  is  still  not  optimal  in  overseeing  the company's operational activities and the objectives of the State-Owned Enterprises focusing on the welfare of a group or the company itselves.

## S ari Pati
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  linear  antara  kepemilikan pemerintah  dan  kinerja  perusahaan  pada  perusahaan  Badan  Usaha  M ilik  Negara non-keuangan  yang  terbuka  di  Indonesia  tahun  2009-2018.  Variabel  independen dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan pemerintah dan variabel dependen  yang  digunakan  adalah  kinerja  perusahaan dengan  proxy  profitability (Return  on  Asset,  Return  on  Equity,  Return  on  Sales) dan market  performance (Tobin’s  Q) .  Variabel  independen  dan  variabel  dependen  dalam  penelitian didukung  oleh  dua  variabel  kontrol,  yaitu  ukuran  perusahaan  dan  tingkat pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (GDP).  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  152  data  observasi  dengan  data  panel  untuk  membuktikan hubungan  antara  kepemilikan  pemerintah  dan  kinerja  perusahaan  dengan menggunakan  Stata  versi  13.  Hasil  penelitian  dari  hubungan  antara  kepemilikan pemerintah dan kinerja perusahaan yang diukur  dengan ROA, ROE, ROS terbukti negatif signifikan, sedangkan Tobin’s Q tidak berhubungan. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian  terdahulu,  yaitu  Jia  et  al.  (2005),  M arciano  (2008)  dalam Wiranata  dan  Nugrahanti  (2013),  Xu  dan  Wang  (1999),  dan  Qi,  et  al.  (2000). Hubungan  yang  negatif  signifikan  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja perusahaan mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah masih kurang optimal dalam  mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan tujuan Badan Usaha M ilik Negara berfokus untuk mensejahterakan kepentingan suatu kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat atau perusahaan itu sendiri.
Keywords: agency conflict, government ownership, company performance, mark et performance, profitability
Kata Kunci: agency conflict , kepe milikan pe me rintah, kinerja perusahaan, mark et performance, profitability
*Corresponding author:
luciana@pmbs.ac.id

## Pendahuluan
Pada  umumnya,  perusahaan    ingin  memberikan  kinerja  terbaik  demi  menciptakan  nilai saham yang terus meningkat, sesuai dengan harapan pemegang saham (Bringham & Houston, 2001). Demi  meningkatkan  nilai  saham,  salah  satu  alternatif  yang  perusahaan  perlu  lakukan  adalah memaksima lkan  nilai  perusahaan  dengan  peningkatan  laba  bersih  perusahaan  (Hermansyah  & Ariesanti,  2008).  Oleh  karena  itu,  pemegang  saham  dan  manajemen  perlu  bekerja  sama  dalam meraih  tujuan  dan  target  perusahaan,  khususnya  peningkatan  kinerja.  Di  sisi  lain,  pengelo laan kegiatan  operasional  dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  sebagai  agen terkadang mengalami benturan kepentingan  dengan para pemegang saham sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Konsentrasi kepemilikan dipercaya dapat meningkatkan kemampuan pemegang saham dalam melakukan pengawasan kepada manajemen.
Mrad  dan  Hallara  (2012)  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  struktur  kepemilikan  yang berada di atas 50% maka ada kemungkinan peningkatan kinerja karena ownership rights dan kontrol dapat  didefinisikan  dengan  jelas.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  proses  pengambilan  keputusan, sehingga struktur kepemilikan dianggap memiliki pengaruh terhadap jalannya perusahaan dan  juga berdampak pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya (Wahyudi & Pawesti, 2006).
Porsi  kepemilikan  dalam  suatu  perusahaan  atau  badan  yang  didominasi  oleh  pemerintah biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal  ini, pemerintah memiliki hak dalam mengatur  kegiatan  usaha.  Perusahaan  BUMN  mempunyai  peran  penting  dalam  mendukung perekonomian  di  negara  sebagai  penyedia  lapangan  pekerjaan  dan  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat. Tujuan utama pemerintah sebagai pemegang saham dikenal berkaitan erat dengan tujuan politik dan sosial yang kebanyakan tidak sejalan dengan tujuan perusahaan swasta atau milik pribadi, yakni memperoleh  laba besar dan meningkatkan  nilai saham perusahaan di pasar ( Indonesia Stock Exchange [IDX], 2018). Perusahaan BUMN di negara maju seperti Italia, cenderung mengutamakan kesejahteraan sosial (Shleifer & Vishny, 1993, 1994; Vickers & Yarrow, 1991). Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah fokus pada kepentingan umum, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, dan menambah pendapatan negara. Berbeda dengan perusahaan milik swasta yang mengedepa nkan proyek yang memaksimalkan keuntungan atau laba demi meningkatkan nilai perusahaan (Friedman, 1970).
Penelitian  mengenai  hubungan  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja  perusahaan  pernah dilakukan  pada  perusahaan  di  berbagai  negara.  Namun,  hasil  penelitian  dari  berbagai  peneliti berbeda-beda. Ada  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  kedua  variabel  berkorelasi  positif,  negatif, dan  kuadratik.  Hasil  penelitian  di  Indonesia  oleh  Diharja  dan  Rossieta  (2014)  menyatakan  bahwa investor  memiliki  keyakinan  yang  kuat  terhadap  perusahaan  BUMN  karena  memiliki  akses  pasar
yang luas dan memiliki kekuasaan negara. Para investor percaya bahwa keberlangsungan usaha dari perusahaan BUMN yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Keuntungan yang paling terlihat dari perusahaan  BUMN  adalah  kemudahan  mendapat  proyek  yang  bernilai  besar  dalam  membangun infrastruktur negara, misalnya jembatan, jalan tol, dan fasilitas lainnya.
Xu  dan  Wang  (1999)  meneliti  hubungan  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja perusahaan  pada  perusahaan  terbuka  di  China  tahun  1995-1996  mengemukakan  bahwa  adanya kepemilikan  pemerintah  justru  menimbulkan  konflik  kepentingan (agency  conflict), sehingga menurunkan produktivitas perusahaan dan memperburuk kinerja perusahaan. Hal  ini terjadi ketika perusahaan  memerlukan  tambahan  modal  melalui  penawaran  sahamnya.  Pemerintah  cenderung menentang  karena  kecemasan  akan  porsi  kepemilikannya  berkurang  yang  akan  berdampak  pada kemampuan untuk mengambil keputusan. Kartikawati (2007)  dan Fauziah (2011), dalam Wiranata dan  Nugrahanti  (2013),  mengemukakan  bahwa  konsentrasi  kepemilikan  pemerintah  memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena pemerintah dianggap belum mampu mengawasi kegiatan operasional  perusahaan dengan baik sehingga memperlambat kinerja dari perusahaan. Hal ini didukung oleh Marciano (2008) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) yang menjelaskan bahwa perusahaan  BUMN  cenderung  dikuasai  oleh  para  birokrat  yang  mempunyai  tujuan  untuk memperkaya  diri  atau  mengutamakan  kepentingan  pribadi  dibanding  kepentingan  masyarakat  atau perusahaan itu sendiri.
Hasil  penelitian  dari  Sun,  Tong,  dan  Tong  (2002)  tergolong  unik  karena  model  yang dihasilkan  membentuk  hubungan  U  terbalik  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja perusahaan. Dengan  terlalu  sedikitnya  kepemilikan  dari  pemerintah  berarti  hanya  sedikit  bantuan atau  dukungan  dari  pemerintah  untuk  membantu  BUMN  keluar  dari  kesulitan  yang  dialami. Kepemilikan pemerintah dari titik terendah hingga titik maksimum justru memberi efek positif pada kinerja perusahaan karena bisa memberi dukungan secara utuh kepada perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Setelah mulai turun, kepemilikan pemerintah yang tinggi akan mengakibatkan kontrol dan gangguan dalam kegiatan operasi.
Chen,  Chen,  dan  Wei  (2017)  juga  menjelaskan  adanya  hubungan  berbentuk  U  antara profitabilitas  dan market  performance dengan  kepemilikan  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  kinerja perusahaan akan menjadi  lebih baik apabila porsi kepemilikan pemerintah sangat besar atau sangat kecil. Didasarkan dari teori grabbing hand , BUMN akan mendapatkan keuntungan dengan adanya kepemilikan pemerintah melalui perlakuan khusus seperti regulasi yang dipermudah, bailouts , akses yang  dipermudah  untuk  mendapatkan  sumber  daya,  persyaratan  pinjaman  dan  perdagangan  yang menguntungkan,  sehingga  akan  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Sebaliknya,  kepemilikan pemerintah  dapat  merugikan  BUMN  karena  adanya  keterlibatan  dalam  korupsi, enrichment ,
expropriation, dan rent-seeking behavior yang menyebabkan turunnya  kinerja perusahaan BUMN. Kemungkinan terjadinya  kejadian  ini  bergantung  pada  persentase  kepemilikan  pemerintah  dalam perusahaan . Dengan  adanya  hasil  yang  berbeda-beda  dari  berbagai  penelitian  terdahulu  antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan, membuat topik ini menarik untuk dibahas. Oleh karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  kepemilikan  pemerintah terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
Sistematika penulisan jurnal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama berisi pendahuluan.  Bagian  kedua  terdiri  dari  telaah  literatur  dan  pengembangan  hipotesis.  Bagian selanjutnya  adalah  bagian  metode  penelitian.  Kemudian,  bagian  keempat  membahas  tentang  hasil dan diskusi. Bagian terakhir pembahasan kesimpulan, implikasi dan keterbatasan.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## Struktur Kepemilikan dalam Perusahaan
Menurut  Sudana  (2011:11),  dalam  Budiarti,  Sulistyowati  (2014),  struktur  kepemilikan adalah sarana yang memisahkan hak yang dimiliki oleh pemegang saham dan hak yang dimiliki oleh manajemen  perusahaan.  Pemegang  saham  adalah  pihak  yang  memberikan  modal  untuk  dijadikan sumber penggerak aktivitas operasional perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang diberikan kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  perusahaan,  dengan harapan manajer akan bekerja sesuai dengan kehendak pemegang saham.
Melalui  teori  agensi  yang  dikemukakan  oleh  Jensen  dan  Meckling  (1976),  terdapat klasifikasi kedua pihak yang berkaitan, yaitu principal atau pemegang saham sebagai pemilik usaha dan  agent  atau  manajer  sebagai  pihak  yang  menjalankan  tugas.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai teori  ini  dijelaskan  dengan  adanya  kontrak  antara  satu  atau  kelompok  orang  sebagai  peme gang saham  menunjuk  seorang  atau  sekelompok  lainnya  sebagai  manajemen  untuk  melakukan  berbagai pekerjaan atas nama principal dalam memaksimalkan keuntungan. Namun, manajer yang menerima wewenang untuk menjalankan tugas tidak selalu bertindak sesuai dengan  harapan pemegang saham yang  disebabkan  adanya  ketidakpuasan  atas  insentif  yang  diperoleh  manajer.  Pada  umumnya, motivasi  pemegang  saham  adalah  mengoptimalkan  kepentingan  jangka  panjang  atau keberlangsungan usaha, sedangkan tujuan manajemen cenderung melihat kondisi perusahaan secara jangka  pendek  dan  mengabaikan  keuntungan  yang  berkelanjutan  (Ferlauto,  McGowan,  Rankin, Stanton, & Tiling, 2012).
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  hak  kepemilikan  oleh  Alchian  dan  Demsetz  (1973)  yang mengemukakan  tentang  hak  properti  adalah  wewenang  eksklusif  untuk  menentukan  bagaimana sumber daya digunakan, apakah sumber daya itu dimiliki oleh pemerintah atau oleh individu. Dalam
konteks  yang  dimaksud  dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara,  hak  eksklusif  tersebut  dimiliki  oleh pemerintah  dan  berhak  untuk  memanfaatkan  hak  properti  tersebut.  Selain  itu,  Suhayati  (2011) menyatakan bahwa property rights menjelaskan tentang  perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah biasanya memberikan  insentif seperti tunjangan  untuk meningkatkan efisiensi dar i property rights. Sebaliknya, apabila dimiliki oleh berbagai individu atau pihak swasta cenderung akan mengelola aset yang  dimiliki  secara  lebih  baik  sehingga  perusahaan  semakin  berkembang  dan  efisien  (Suhayati, 2011).  Oleh  karena  itu,  struktur  kepemilikan  saham  memiliki  pengaruh  terhadap  kegiatan operasional  perusahaan  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  kinerja  dalam  mencapai  nilai perusahaan yang maksimal di pasar.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qi,  Wu,  dan  Zhang  (2000)  mengenai  pengaruh  struktur kepemilikan saham dengan kinerja perusahaan, struktur  kepemilikan  berbagai perusahaan di China yang  terbuka  terdiri  dari state-owned  shares,  legal-person  shares,  tradable  A-shares,  employee shares, dan foreign  investors . State  Shares adalah  saham  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  seperti pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Legal  Person  Shares adalah  yang  dimiliki  oleh  badan hukum domestik dan institusi seperti stock companies, state-private mixed enterprises, dan lembaga keuangan  non  bank. Tradable  A-shares hanya  dapat  dimiliki  oleh  warga  dan  institusi  China,  dan merupakan  satu-satunya  kelas  saham  yang  dapat  diperdagangkan  di  antara  investor  domestik. Employee  shares adalah  saham  yang  dimiliki  oleh  karyawan,  namun  dikecualikan  dari  penelitian tersebut karena sebagian besar perusahaan yang terbuka tidak memiliki saham karyawan atau jumlah kepemilikannya tidak signifikan. Foreign shares adalah saham yang dimiliki oleh investor asing.
Adapun  pendapat  lain  dari  Jensen  dan  Meckling  (1976)  yang  membedakan  kepemilikan saham menjadi tiga pihak, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari para peneliti di Indonesia yaitu Yuniati, Raharjo, dan Oemar (2016) yang mengemukakan bahwa struktur kepemilikan saham terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan  institusional, dan  kepemilikan publik yang dapat digunakan sebagai solusi dalam mengurangi konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham.
Kepemilikan  manajerial  adalah  saham  yang  dimiliki  oleh  pihak  manajemen  perusahaan, seperti direksi, manajemen, dan komisaris. Demi mengatasi permasalahan agensi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham lainnya, Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa porsi kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajemen  yang  diperbesar  dapat  mengimbangi  porsi  kepemilikan pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu,  apabila  porsi  kepemilikan  semakin  besar  maka  manajemen  akan menyatukan kepentingan dengan pemegang saham lainnya karena berada dalam satu visi.
Kepemilikan  institusional merupakan saham yang dimiliki oleh berbagai pihak  institusi  lain seperti perusahaan asuransi, bank, investasi, dan lain-lain. Kepemilikan publik adalah jumlah saham
yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Semakin  banyak  pihak  yang  memiliki  porsi  kepemilikan  saham dalam suatu perusahaan, maka tuntutan perusahaan untuk  mengungkapkan  informasi  yang semakin banyak dan lengkap  juga semakin besar (Purwandari & Purwanto, 2012). Porsi kepemilikan saham yang lebih besar membuat institusi mencoba untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajemen  internal  secara  intensif  karena  ada  kecemasan  atas  kemampuan  manajemen  dalam mengawasi perusahaan yang memiliki dampak negatif pada saham yang diinvestasikan oleh institusi dalam jumlah besar.
Kepemilikan saham oleh publik merupakan saham yang dimiliki oleh pihak luar, yang dalam konteks  ini  adalah  masyarakat.  Demi  mencapai  tujuan  perusahaan,  yaitu  memperoleh  laba  dan meningkatkan  nilai  perusahaan  di  pasar,  maka  diperlukan  adanya  suntikan  dana  atau  modal tambahan sebagai saluran  pendanaan bagi kegiatan operasional perusahaan. Sumber pendanaan ini dapat didapatkan dari internal (manajemen atau insider) maupun eksternal (masyarakat).
Dalam  riset  milik  Backx,  Carney,  dan  Gedajlovic  (2002),  struktur  kepemilikan  diba gi menjadi  3,  yaitu private  sector  ownership,  public  sector  ownership ,  dan mixed  ownership . Perusahaan dianggap memiliki private sector ownership apabila pihak swasta memegang 99%, atau lebih dari saham perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dikategorikan sebagai public sector ownership apabila  pemerintah  memiliki  95%  atau  lebih  banyak  dari  saham  perusahaan.  Perusahaan  akan digolongkan ke dalam mixed ownership apabila perusahaan swasta memiliki  kepemilikan 6%-98%. Chen et al. (2017) juga mendukung pernyataan ini bahwa struktur kepemilikan terbagi menjadi tiga pihak,  yaitu  kepemilikan  saham  pemerintah,  privat,  dan  campuran.  Hal  ini  juga  dibuktikan  dalam penelitiannya yang menggunakan ketiga jenis kepemilikan tersebut sebagai dasar pemahaman.

## Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil negara  dalam  suatu  perusahaan.  Menurut  Cornett,  Guo,  Khaksari,  dan  Tehranian  (2009),  dalam Hunardy  dan  Tarigan  (2017),  kepemilikan  pemerintah  adalah  keadaan  ketika  pemerintah  memiliki saham  perusahaan. Pemerintah  yang  memiliki  porsi  kepemilikan  maka  memiliki  peran  yang  besar dalam kegiatan operasional dari perusahaan milik negara dan bertanggung  jawab dalam mengelola serta  mengatur  perusahaan  untuk  mendapatkan  keuntungan  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tisdell  (1990),  dalam  Chen  et  al.  (2017) dominasi  kepemilikan  pemerintah  dapat  menghambat  perkembangan  perusahaan,  terutama sebagai akibat  kegagalan  dari  pemisahan  kepemilikan  publik  dan  kepemilikan  pemerintah  dan  kurangnya kemampuan untuk memonitor aset negara.
Martin  dan  Parker  (1997),  dalam  Backx,  Carney,  dan  Gedajlovic  (2002)  memberikan pendapat  mengenai  perusahaan  milik  negara  yang  tentunya  lebih  peduli  dengan  kegiatan  operasi yang  akan  menguntungkan  perusahaan,  tetapi  pemerintah  juga  memiliki  atau  mengejar  tujuan  lain yang  dapat  mengurangi  kemampuan  untuk  menghasilkan  efisiensi  dan  tujuan  keuangan.  Niskanen (1971), dalam Backx et al. (2002),  mengemukakan politisi  dan  birokrat dapat mensubstitusi tujuan dan  preferensi  sendiri,  seperti  pembukaan  lapangan  pekerjaan  dan  prestise,  dibandingkan  efisiensi dan produktivitas perusahaan. Boycko et al. (1995), dalam Xu dan Wang (1999)  juga  mendukung pernyataan  tersebut  dengan  mengusulkan  bahwa  pemerintah  mengejar  tujuan  politik  seperti pembukaan  lapangan  pekerjaan  yang  terlalu  berlebihan  dibandingkan  dengan  memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan.
Di  sisi  lain,  Diharja  dan  Rossieta  (2014)  berpendapat  bahwa  keuntungan  dari  perusa haan BUMN adalah  kemudahan  dalam  mendapat  proyek  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  bagi  negara, misalnya  bidang  infrastruktur.  Berdasarkan  Zhou,  Gao,  dan  Zhao  (2017),  dengan  adanya kepemilikan  pemerintah  maka  dapat  memberikan  keuntungan  seperti  hak  istimewa  politik, keuangan,  dan  akses  sumber  daya  untuk  perusahaan.  Ketiga  hal  tersebut  sangat  penting  untuk pengembangan perusahaan. Argumen untuk  mendukung poin  ini adalah bahwa perusahaan dengan kepemilikan negara yang besar yakin bahwa akan menerima bantuan pemerintah  jika berada dalam kesulitan keuangan (Wang, Wong, &  Xia, 2008). Selain  itu, Yu (2013) yang  melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di China menjelaskan bahwa porsi kepemilikan pemerintah yang besar akan lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut karena negara dapat menyediakan sumber daya bagi  keberlangsungan  usaha  juga  membantu  perusahaan  dalam  memperoleh  otoritas  yang  lebih besar.  Demikian  pula,  berkaitan  dengan  kepemilikan  negara,  karakteristik  yang  lazim  dari perusahaan milik negara di negara berkembang adalah hubungan erat dengan pemerintah dalam hal perlakuan  istimewa dan arah strategis untuk kegiatan  bisnis (Lin, Chen, & Lin, 2014; You & Du, 2012).

## Pengembangan Hipotesis
Hubungan antara Kepemilikan Pemerintah dengan Kinerja Perusahaan
Berdasarkan  penelitian  dari  Chen et  al .  (2017);  Diharja  dan  Rossieta  (2014);  Diyanty (2010); Najid dan Rahman (2011); Qi, Wu, dan Zhang (2000); Sun et al .  (2002); serta Xu dan Wang  (1999),  ditemukan  adanya  hubungan  signifikan  antara  kepemilikan  pemerintah  sebagai variabel  independen  dengan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Hasil  yang berbeda - beda  dari  berbagai  penelitian  memicu  keinginan  untuk  memberikan  pembuktian  mengenai hubungan antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan.
Qi, et al. (2000), dan Li, Sun,  dan Zou (2009) mengilustrasikan  penelitiannya mengenai kepemilikan pemerintah memberikan efek yang  merugikan  pada kinerja perusahaan. Sementara, Le  dan  Chizema  (2011)  memberi  kontribusi  pendapat  mengenai  kepemilikan  pemerintah  yang memberikan efek positif pada kinerja perusahaan. Disisi  lain, Sun et al .  (2002), serta Tian dan Estrin  (2008)  menunjukkan  adanya  hubungan  kuadratik  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan kinerja perusahaan.
Penelitian  ini  menggunakan  profitabilitas  sebagai  salah  satu  pengukuran  baik  atau buruknya  kinerja  perusahaan  agar  dapat  melihat  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan laba.  Profitabilitas  dari  sebuah  perusahaan  dapat  menggunakan  beberapa proxy yang  sudah banyak  digunakan  oleh  berbagai  peneliti  sebelumnya  seperti  ROA,  ROE,  dan  ROS.  Dalam penelitian  yang dilakukan  oleh Xu dan Wang (1999)  dengan sampel sebesar 668 perusahaan di China di tahun 1993-1995 dan menggunakan MBR (Market To Book Ratio) , ROA, ROE sebagai proxy profitabilitas,  dihasilkan  bahwa  profitabilitas  perusahaan  berhubungan  positif  dengan kepemilikan legal person dan berhubungan negatif atau tidak  berhubungan  dengan kepemilikan pemerintah dan saham A yang dapat diperdagangkan.
Hasil  dari  penelitian  Tian  dan  Estrin  (2005)  yang  menggunakan  data  dari  perusahaan terbuka di China dari tahun 1994 hingga  2004 menunjukkan  hubungan positif antara ROA dan kepemilikan  pemerintah.  Pada  riset  yang  diteliti  oleh  Yu  (2013)  pada  10.639  perusahaan  non finansial  di  China  selama  tahun  2003-2010,  dihasilkan  bahwa  kepemilikan  pemerintah berpengaruh kuadratik (U-shaped) dengan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE.
Hasil  dari  penelitian  yang  diimplementasikan  oleh  Wei  dan  Varela  (2003)  pada perusahaan terbuka di China tahun 1994-1996 dengan menggunakan Tobin’s Q untuk pengukuran market  performance menunjukkan  hasil  yang  berhubungan  kuadratik  (berbentuk  U)  antara kepemilikan  pemerintah  dengan  Tobin’s  Q.  Riset  milik  Tian  dan  Estrin  (2005)  dengan menggunakan  9594  perusahaan  terbuka  di  China  dari  tahun  1994-2004  juga  mendukung pernyataan  tersebut  dengan  melampirkan  bahwa  adanya  hubungan U-shaped antara  kedua variabel  tersebut.  Begitupun  hasil  yang  didapat  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  beberapa peneliti lainnya, seperti Hess, Gunasekarage, dan Hovey (2010), Ng, Yuce, dan Chen (2009) yang mendapat  hasil  bahwa  hubungan  antara  Tobin’s  Q  dan  kinerja  perusahaan  adalah  berkorelasi positif.
Berbeda dengan penelitian di atas,  penelitian yang dilakukan oleh Jia, Sun, Tong (2005) pada  53  perusahaan  milik  pemerintah  yang  telah  terdaftar  di  Hong  Kong  Exchange  dengan lingkup  data  dari  Juli  1993  hingga  Desember  2002,  diketahui  bahwa  kepemilikan  pemerintah memiliki  hubungan  negatif  terhadap  ROA,  ROE,  dan  ROS  serta Market  to  Book  Value  Ratio .
Kartikawati  (2007)  dan  Fauziah  (2011)  dalam  Wiranata  dan  Nugrahanti  (2013),  menyatakan bahwa  konsentrasi  kepemilikan  pemerintah  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  ROA  karena pemerintah  dianggap  belum  mampu  mengawasi  kegiatan  operasional  perusahaan  dengan  baik sehingga memperlambat kinerja dari  perusahaan. Hal ini didukung  oleh Marciano (2008)  dalam Wiranata  dan  Nugrahanti  (2013)  yang  menjelaskan  bahwa  perusahaan  pemerintah  cenderung dikendalikan oleh para birokrat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kepentingan pribadi dibanding  kepentingan  masyarakat  atau  perusahaan  itu  sendiri.  Kepemilikan  pemerintah  yang besar  membuat  tingkat  korupsi  semakin  tinggi  sehingga  profitabilitas  juga  menurun  (Boubakri, Cosset, dan Guedhami, 2008)
Meskipun  BUMN    mendapatkan  keuntungan  dengan  adanya  kepemilikan  pemerintah melalui  perlakuan  khusus  seperti  regulasi  yang  dipermudah, bailouts ,  akses  yang  dipermudah untuk mendapatkan sumber daya, persyaratan pinjaman dan  perdagangan yang  menguntungkan, sehingga  berpotensi  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Namun,  kepemilikan  pemerintah  dapat merugikan  BUMN  karena  adanya  keterlibatan  dalam  korupsi, enrichment , expropriation, dan rent-seeking behavior yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan BUMN.
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1 : Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan
Gambar 1. Kerangka pemikiran

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  dengan  data  berupa  data  panel.  Sumber  yang  digunakan untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  merupakan  data  sekunder.  Beberapa  sumber  data  yang digunakan adalah Bloomberg, Capital IQ, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan. Jenis data yang diterapkan adalah panel data yang memiliki dua karakteristik data, yaitu time series dan cross section . Periode waktu dimulai adalah pada tahun 2009 karena di tahun 2008 terjadi global financial crisis .

## Variabel Independen
Kepemilikan Pemerintah Variabel Dependen
Kinerja Perusahaan
Variabel Kontrol
Tingkat pertumbuhan
Produk Domestik Bruto
Ukuran Perusahaan H 1
Total  sampel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  16  perusahaan  BUMN  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  16  perusahaan  tersebut  adalah  PT  Indofarma  Tbk,  PT  Kimia Farma  Tbk,  PT  Perusahaan  Gas  Negara  Tbk,  PT  Krakatau  Steel  Tbk,  PT  Adhi  Karya  Tbk,  PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Terdapat beberapa data  dari  beberapa  perusahaan  di  tahun  2009-2011  yang  tidak  ada  dalam  terminal  data  ataupun laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengeluarkan data-data keuangan ROA,  ROE,  ROS,  Tobin’s  Q,  GDP,  dan  Total  Aset  perusahaan  yang  variabel  persentase kepemilikannya tidak tersedia.

## Populasi dan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Jumlah  perusahaan  yang digunakan  dalam sampel  ini adalah sebanyak 16 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI. Sampel diambil dari data sekunder pada tahun 2009 - 2018 dengan mengecualikan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan di BEI.
Tabel 1. Perolehan Sampel Penelitian
Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Perusahaan Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 20 Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dan bergerak di industri keuangan (4) Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 16 Sumber: data yang diolah
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  dependen  yaitu Profitability (ROA,  ROE,  ROS)  dan Market Performance (TOBINSQ)  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruhnya  dengan  variabel independen kepemilikan pemerintah (SOP) . ROA dihitung dengan membagi net income dengan total asset . ROE merupakan net income dibagi dengan total equity. ROS adalah laba sebelum pajak dan Bunga dibagi dengan penjualan. TOBINSQ merupakan t otal market value outstanding stocks + total book  value   liabilities dibagi  dengan total book  value of assets. Variabel  kepemilikan  pemerintah merupakan  presentase  yang  diukur  dengan  jumlah  sahan  pemerintah  dibagi  dengan  total  saham beredar.    Variabel  kontrol  yang  akan  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  ini  adalah  ukuran
perusahaan  yang  diukur  dengan total  asset (FS)  dan  tingkat  pertumbuhan  produk  domestik  bruto (GDP) yang diperoleh dengan rumus ( GDP it - GDP it-1) / GDP it )
Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada Chen et al. (2017) dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan mencari korelasi atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Model yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

## Model 1
ROA it = α + β 1 SOP it + β 2 GDP it + β 3 FS it + ε it ………..(1)
Model 2
ROE it = α + β 1 SOP it + β 2 GDP it + β 3 FS it + ε it ……..….(2)
Model 3
ROS it = α + β 1 SOP it + β 2 GDP it + β 3 FS it + ε it ………....(3)
Model 4
TOBINSQ it = α + β 1 SOP it + β 2 GDP it + β 3 FS it + ε it …..(4)
Keterangan:
α =  Konstanta (intercept) β =  Koefisien besaran perubahan variabel dependen
ε
= error terms
ROA = Return On Asset (Profitability) ROE = Return On Equity (Profitability)

## ROS =
Return On Sales (Profitability)

## TOBINSQ =  Tobin’s Q (Market Performance)

## SOP
= State Ownership in Percentage (Kepemilikan Pemerintah) GDP = Gross Domestic Product Growth in Percentage (Pertumbuhan
Produk Domestik Bruto)
FS

## = Firm Size (Ukuran Perusahaan)

## Hasil dan Diskusi

## Statistik Deskriptif
Berikut  ini  adalah  Tabel  Statistik  Deskriptif  yang  berisikan  ringkasan  angka  jumlah observasi,  rata-rata,  standar  deviasi,  nilai  minimum,  dan  nilai  maksimum  dari  setiap  variabel penelitian.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Obs Mean Std. Dev Min Max ROA 152 8,6092 9,7669 -11,85 38,46 ROE 152 16,9053 16,7610 -41,95 68,50 ROS 152 15,7699 14,9457 -13,89 52,59 TOBINSQ 152 0,7195 0,2723 0,0837 1,238 SOP 152 63,8944 16,8228 0 100 GDP 152 5,3971 0,5517 4,71 6,38 FS 152 16,6142 1,2866 13,4981 19,1443
ROA adalah (Laba bersih  / Total Aset) x 100%; ROE  adalah (Laba Bersih / Total Ekuitas) x 100%; RO S adalah (Laba sebelum pajak dan bunga / Penjualan)  x 100%;  SOP adalah (Jumlah  Saham Pemerintah / Total Saham Beredar)  x 100%; FS adalah  Ln dari Total Aset; GDP adalah ((PDB tahun ini  - PDB tahun lalu) / PDB tahun ini ))  x 100% ;   TOBINSQ adalah ((Total M arket Value + Total Book Value of Liabilities) / Total Book Value of Assets)) x 100%
Sumber: data yang diolah
Tabel Statistik Deskriptif - Tabel 2 menampilkan variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), ukuran penilaian pasar (TOBINSQ), persentase kepemilikan pemerintah (SOP), ukuran perusahaan (FS), dan tingkat pertumbuhan  produk  domestik  bruto  (GDP).  Jumlah  observasi  adalah  sebanyak  152  data  yang berasal  dari  16  perusahaan  selama  tahun  2009-2018.  Nilai  standar  deviasi  menjelaskan  tentang persebaran data dalam sampel mendekati nilai mean atau rata-rata. Apabila dilihat dari sebaran data
dari  sampel  penelitian,  variabel  ROA,  ROE,  ROS,  dan  TOBINSQ  memiliki  nilai  standar  deviasi yang tidak jauh dari nilai mean, yaitu antara 0,2 sampai 1,1. Hal ini dapat diartikan dengan sampel data  yang  digunakan  dapat  mewakilkan  seluruh  populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian. Sedangkan  pada  variabel  SOP,  GDP,  dan  FS  memiliki  nilai  standar  deviasi  yang  berbeda  jauh dengan nilai meannya (antara 4,84 sampai 47,07). Kondisi ini mengindikasikan adanya sampel yang beragam atau penyebaran data sampel sangat luas.

## Matriks Korelasi
Selain  melihat  kedekatan  nilai  standar  deviasi  dengan  nilai  mean,  jarak  antara  nilai minimum dan maksimum dari seluruh variabel yang dilambangkan dengan standar deviasi memiliki angka yang cukup besar untuk variabel ROA, ROE, ROS, dan SOP. Melihat nilai yang cukup tinggi, dapat  disimpulkan  bahwa  ada  indikasi  persebaran  data  yang  luas.  Berikut  ini  merupakan  Tabel Matriks Korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel independen:
Tabel 3. Matriks Korelasi Var ROA ROE ROS TOBINSQ SOP GDP FS ROA 1,000 ROE 0,8505 1,000 ROS 0,8347 0,7439 1,000 TOBINSQ -0,4675  -0,2446  -0,2862  1,000 SOP -0,3205  -0,3658  -0,2707  -0,0634 1,000 GDP 0,2059 0,1884 0,1238 -0,1643 0,0986 1,000 FS 0,2528 0,2563 0,3571 0,2765 -0,4425  -0,1958  1,000
ROA adalah (Laba bersih / Total Aset) x 100%; ROE  adalah (Laba Bersih  / Total Ekuitas)  x 100%; ROS adalah (Laba sebelum pajak dan bunga / Penjualan) x 100%; SOP adalah (Jumlah  Saham Pemerintah / Total Saham Beredar)  x 100%; FS adalah Ln dari Total Aset; GDP adalah ((PDB tahun ini  - PDB tahun lalu)  / PDB tahun ini ))  x 100% ;   TOBINSQ adalah ((Total M arket Value + Total Book Value of Liabilities) / Total Book Value of Assets)) x 100%
Sumber: data yang diolah
Berdasarkan Tabel 3 - Matriks Korelasi, terlihat adanya korelasi yang negatif antara seluruh variabel  dependen  yaitu  ROA,  ROE,  ROS,  dan  TOBINSQ  sebagai  rasio  profitabilitas  terhadap variabel  independen  (SOP).  Selain  itu,  seluruh  variabel  dependen  juga  ada  indikasi  memiliki
hubungan  positif  dengan  FS  (ukuran  perusahaan).  Sebaliknya,  hanya  TOBINSQ  yang  memiliki hubungan negatif lemah terhadap GDP (Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto). Sebaliknya, ROA, ROE, dan ROS memiliki hubungan positif lemah dengan variabel GDP.
Hubungan  antara  variabel  independen  GDP  dan  SOP  (0,0986)  terbilang  lemah  karena berada  dibawah  0,3.  Sementara  itu,  hubungan  FS  dengan  SOP  (-0,4425)  termasuk  sedang  karena berada  diantara  nilai  0,31-0,70.  Begitupun  dengan  FS  dan  GDP  yang  memiliki  hubungan  negatif lemah sebesar -0,1958. Melalui penjabaran hubungan antara variabel independen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas tidak terjadi.

## Kuartil SOP (Kepemilikan Pemerintah)
Berikut  merupakan  Tabel  Kuartil  Kepemilikan  Pemerintah  yang  akan  menjelaskan hubungan  antara  persentase  kepemilikan  pemerintah  dengan  masing-masing  variabel  kinerja perusahaan:
Tabel 4. Kuartil Kepemilikan Pemerintah SOP N ROA ROE ROS TOBINSQ FS 0 - 25% 5 12,94 16,44 15,39 0,73 16,64 25,01 - 50% 0 0 0 0 0 0 50,01% - 75% 109 10,21 20,98 18,71 0,73 16,65 75,01% - 100% 38 3,44 4,78 7,55 0,65 16,61 Total sampel 152
ROA adalah (Laba bersih / Total Aset) x 100%; ROE  adalah (Laba Bersih  / Total Ekuitas)  x 100%; ROS adalah (Laba sebelum pajak dan  bunga / Penjualan) x 100%; SOP adalah (Jumlah  Saham Pemerintah / Total Saham Beredar)  x 100%; TOBINSQ  adalah  ((Total M arket  Value  +  Total  Book  Value  of  Liabilities)  /  Total  Book  Value  of  Assets))  x  100%;  n adalah jumlah data observasi

## Sumber: data yang diolah
Berdasarkan data dari tahun 2009-2018 pada Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2009  hingga  2018,  perusahaan  BUMN  terbuka  di  Indonesia  kebanyakan  dimiliki  oleh  pemerintah sebesar  kurang  lebih  50,01%  hingga  75%.  Melalui  tabel  kuartil  4.5,  dapat  dilihat  juga  bahwa  ada kecenderungan  ROA  dan  TOBINSQ  yang  terus  menurun  dengan  semakin  besarnya  kepemilikan pemerintah. Sebaliknya,  nilai rata-rata ROE dan ROS menunjukkan pola yang berfluktuatif seiring
dengan  kenaikan  persentase  kepemilikan  pemerintah.  Variabel  kontrol  FS  yang  telah  digolongkan berdasarkan besarnya kepemilikan pemerintah tergolong cukup stabil, yaitu berkisar 16,61-16,65.

## Hasil Uji Hipotesis
Berikut  ini  adalah  penjabaran  uji  hipotesis  (Uji  F  dan  Uji  t)  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian mengenai Pengaruh Kepemilikan Pemerintah (SOP) terhadap Kinerja Perusahaan (ROA, ROE, ROS, Tobin’s Q). Setelah dilakukan uji model dan uji asumsi klasik, terjadi autokorelasi pada seluruh  model.  Salah  satu treatment yang  dilakukan  pada  kedua  model  untuk  mengatasi permasalahan ini adalah menggunakan Generalized Least Square (Gujarati, 2009).
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Model
ROA ROE ROS TOBINSQ Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob SOP -0,152 0,001***  -0,316 0,000***  -0,127 0,080* 0,001 0,384 GDP 4,759 0,000***  7,657 0,001***  5,504 0,007***  -0,056  0,143 FS 1,434 0,022** 2,150 0,044** 3,874 0,000***  0,060 0,001*** Cons -31,132 0,036** -39,932 0,114 -70,184  0,002***  -0,059  0,891 Prob-chi 2 35,09 0,000***  39,43 0,000** 34,05 0,000***  15,69 0,013** Adj. R 2 0,1711 0,1899 0,1664 0,0752
*** : Signifikansi pada level 1% ,  ** : Signifikansi pada level 5%,  * : Signifikansi pada level 10%
ROA adalah (Laba bersih / Total Aset) x 100%; ROE  adalah (Laba Bersih  / Total Ekuitas)  x  100%; ROS adalah (Laba sebelum pajak dan bunga / Penjualan) x 100%; SOP adalah (Jumlah  Saham Pemerintah / Total Saham Beredar)  x 100%; FS adalah Ln dari Total Aset; GDP adalah ((PDB tahun ini  - PDB tahun lalu)  / PDB tahun ini ))  x 100% ;   TOBINSQ adalah ((Total M arket Value + Total Book Value of Liabilities) / Total Book Value of Assets)) x 100%
Sumber: data yang diolah Berdasarkan  pengujian  uji  F  pada  seluruh  model  yang  dilakukan  pada  variabel  dalam penelitian  ini  (dilihat  dari  Tabel  5),  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kepemilikan  pemerintah  (SOP) memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  seluruh  variabel  dependen,  yaitu  ROA  (0,000),  ROE (0,000),  ROS  (0,000),  TOBINSQ  (0,013).  Hal  ini  menandakan  bahwa  model  yang  ada  memiliki variabel  independen  dan variabel kontrol  yang berpengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap kinerja  perusahaan.  Hasil  uji  t  pada  model  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  memiliki
pengaruh negatif signifikan terhadap seluruh variabel kinerja perusahaan (ROA, ROE, ROS) kecuali TOBINSQ  yang  tidak  memberikan  pengaruh  signifikan.  Tingkat  signifikansi  untuk  ROA  adalah sebesar 1% (0,001), ROE sebesar 1% (0,000),  dan ROS sebesar 10% (0,08). Hal ini sesuai dengan penelitian  yang dilakukan  oleh Jia et al. (2005); Marciano (2008) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013); Xu dan Wang (1999); Qi, et al. (2000). Berdasarkan Tabel 4.15, hipotesis terbukti karena kepemilikan pemerintah punya pengaruh pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan ROS, tetapi kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan dengan Tobin’s Q.
Kepemilikan  pemerintah  yang  semakin  besar  membuat  kinerja  perusahaan  semakin  buruk karena  pemerintah  dianggap  belum  mampu  mengelola  perusahaan  dengan  baik,  sehingga  kinerja perusahaan menjadi semakin  lambat atau bahkan  mengalami penurunan karena pemerintah  banyak mengintervensi  kinerja  perusahaan  dengan  kepentingan-kepentingan  publik  seperti  infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (Kartikawati (2007) & Fauziah (2011),  dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013)). Hasil  penelitian  tersebut dapat dikaitkan  dengan teori  konflik kepentingan, dimana  publik dan  pihak  pemerintah  memiliki  kepentingan  yang  berbeda.  Tujuan  pemerintah  dalam  mendirikan perusahaan  BUMN  berfokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  melalui  penyediaan  fasilitas dan  layanan  demi  mendapatkan social  benefit berupa  kepercayaan  masyarakat.  Berkenaan  dengan property rights theory , dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk memiliki dan mengatur perusahaan  BUMN  secara  eksklusif,  sehingga  pemerintah  berhak  untuk  mengambil  keputusan ( Indonesia Stock Exchange [IDX], 2018). Boubakri, Cosset, dan Guedhami (2008) juga mendukung hubungan  negatif  antara  kedua  variabel,  yaitu  dengan  adanya  kepemilikan  pemerintah  yang  besar dapat  memperburuk  kinerja  perusahaan  karena  adanya  korupsi  dan  birokrasi  dari  para  birokrat. Banyaknya  jumlah  korupsi  dalam  suatu  perusahaan  mengindikasikan  adanya  penurunan produktivitas perusahaan. Implikasinya adalah laba perusahaan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha tidak digunakan dengan maksimal.
Keterkaitan  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja  perusahaan  dapat  dihubungkan dengan  teori  agensi  dan  konflik  kepentingan,  dimana  pemerintah  sebagai  pemilik  dengan  porsi terbesar  dengan  manajemen  swasta  yang  memiliki  perbedaan  fokus  sehingga  principal  perlu mengeluarkan  berbagai  biaya  yaitu monitoring  cost,  bonding  cost, dan residual  loss (Jensen  & Meckling (1976).  Kerugian  yang perlu  ditanggung atau dicegah oleh  principal dalam segi material adalah  biaya  auditor,  biaya  training  para  karyawan,  serta  biaya  untuk  mengadakan  berbagai  acara yang  dapat  meningkatkan  solidaritas  dan  rasa  kekeluargaan.  Selain  itu,  ada  kerugian  lainnya  yang mungkin  ditanggung  oleh principal, yaitu turunnya nilai atau kinerja perusahaan karena agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan principal atau biasa disebut dengan residual loss.
Kepemilikan  terkonsentrasi  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  untuk  meminimalisir  adanya permasalahan agensi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Jensen dan Meckling  dalam  penelitiannya.  Jumlah  kepemilikan  yang  besar  hanya  pada  satu  pihak  saja merupakan  definisi  dari  kepemilikan  terkonsentrasi,  atau  dapat  disangkut-pautkan  dengan kepemilikan pemerintah yang besar pada perusahaan BUMN. Teori agensi  ini  juga dapat dikaitkan dengan hak properti (property rights), dimana satu pihak mempunyai kuasa atau hak eksklusif untuk mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  (Alchian  &  Demsetz,  1973).  Kepemilikan pemerintah  yang  besar  dalam  perusahaan  milik  BUMN  mengindikasikan  adanya  kuasa  atau  hak pemerintah dalam menentukan arah kegiatan perusahaan.
Penelitian  mengenai  hubungan  kepemilikan  pemerintah  dengan  kinerja  perusahaan  turut menyertakan  dua  variabel  kontrol  lainnya,  yaitu  GDP  (Tingkat  Pertumbuhan  Produk  Domestik Bruto) dan FS (Ukuran Perusahaan). Berdasarkan pengujian Hipotesis pada seluruh model dari Tabel 5,  dihasilkan  hubungan  positif  signifikan  antara  variabel  FS  (ukuran  perusahaan)  dengan  kinerja perusahaan (ROA, ROE, ROS, TOBINSQ). Berdasarkan pengujian, didapatkan hasil berupa tingkat signifikansi untuk ROA dan ROE adalah sebesar 5%, ROS dan TOBINSQ sebesar 1%.
Hasil  hubungan  signifikan  antara  FS  (ukuran  perusahaan)  dengan  kinerja  perusahaan  juga didukung  oleh  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Perusahaan  besar  dipercaya  memiliki  tingkat pertumbuhan  investasi  dan  daya  saing  yang  lebih  besar  dibanding  perusahaan  kecil  (Syahrida , Fadilah,  &  Helliana,  2017).  Perusahaan  besar  juga  dianggap  telah  melampaui  tahap  pendewasaan sehingga  kondisi  operasionalnya  cenderung  lebih  stabil  dan  kemampuan  untuk  menghasilkan  laba lebih  besar  dibanding  dengan  perusahaan  startup  atau  perusahaan  kecil.  Oleh  karena  itu,  para investor  dianggap  lebih  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  pada  perusahaan  besar.  Kegiatan penanaman  modal  ini  tentunya  akan  mendukung  aktivitas  operasional  perusahaan  sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar (Diyanty, 2010).
Hasil  pengujian  hipotesis  pada  Model  1  -  ROA,  Model  2  -  ROE,  Model  3  -  ROS  pada variabel  GDP  terhadap  variabel  ROA,  ROE,  dan  ROS  sebagai  pengukur  Kinerja  Perusahaan  juga memiliki  hubungan  positif  signifikan  masing-masing  sebesar  1%.  Variabel  GDP  (Tingkat Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto)  dalam  penelitian  ini  merupakan  indikator  terbaik  untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam suatu negara karena memperhitungkan segala aspek yang ada,  mencakup  kegiatan  konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  dan  kegiatan  ekspor-impor. Hubungan positif signifikan  ini  juga  didukung  oleh penelitian  dari Sadono (2008) mengemukakan bahwa  tingginya  pendapatan  nasional  akan  berdampak  pada  kenaikan  pertumbuhan  pendapatan masyarakat,  yang  selanjutnya  turut  mempengaruhi  tingkat  konsumsi  masyarakat  akan  barang  dan jasa.  Implikasi  akhirnya  adalah  meningkatnya  penjualan  produk  berupa  barang  dan/atau  jasa  dari
perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu negara tersebut, sehingga laba perusahaan  juga akan meningkat.

## Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

## Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap  kinerja  perusahaan  BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  di  Indonesia.  Total  perusahaan yang digunakan adalah sebesar 16 perusahaan BUMN non keuangan di Indonesia pada tahun 2009- 2018.  Kinerja  perusahaan  akan  diukur  melalui profitability dan market  performance dengan menggunakan proxy ROA,  ROE,  ROS,  dan  TOBINSQ.  Berdasarkan  hasil  regresi  dari  pengujian yang  telah  dilakukan,  terdapat  pengaruh  negatif  signifikan  antara  kepemilikan  pemerintah  dengan kinerja  perusahaan  BUMN.  Kepemilikan  pemerintah  yang  semakin  besar  membuat  kinerja perusahaan  semakin  menurun  karena  pemerintah  dianggap  belum  mampu  mengelola  perusahaan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan menjadi mengalami penurunan karena pemerintah banyak turun  tangan  dan  mengintervensi  kinerja  perusahaan  dengan  kepentingan-kepentingan  sosial (Kartikawati,  2007;  Fauziah,  2011dalam  Wiranata  dan  Nugrahanti,  2013).  Perusahaan  dengan kepemilikan  pemerintah  cenderung  dikuasai  oleh  birokrat  yang  hanya  mementingkan  kepentingan pribadi  seperti  korupsi  dibanding  kebutuhan  masyarakat  atau  perusahaan  (Marciano,  2008  dalam Wiranata dan Nugrahanti, 2013).
Penelitian  ini menggunakan beberapa variabel kontrol untuk mengukur  kinerja perusahaan yaitu  FS  menghasilkan  hubungan  positif  signifikan  dengan  seluruh  model  yang  ada.  Ukuran perusahaan  yang  besar  dipercaya  memiliki  tingkat  pertumbuhan  investasi  yang  lebih  besar  dan perusahaan  besar dianggap punya daya saing yang  lebih tinggi dibanding kompetitornya (Syahrida, Fadilah, & Helliana, 2017). Selain itu, untuk variabel kontrol lainnya yaitu GDP, juga menghasilkan hubungan positif signifikan  untuk Model 1  - ROA, Model  2  - ROE, Model  3 - ROS. Alasan yang melatarbelakangi  kejadian  ini  adalah  tingkat  pendapatan  nasional  yang  tinggi  akan  mempengaruhi tingkat  pertumbuhan  pendapatan  masyarakat,  yang  selanjutnya  turut  mempengaruhi  tingkat konsumsi  masyarakat  akan  barang  dan  jasa.  Dengan  begit u,  maka  dapat  meningkatkan  penjualan produk berupa barang dan/atau jasa dari perusahaan.

## Implikasi
Terdapat  beberapa  implikasi  manajerial  yang  relevan  terhadap  beberapa  pihak.  Bagi investor,  informasi  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk
keputusan  investasi  yang  dilakukan  dalam  perusahaan  BUMN  di  Indonesia.  Sebelum  melakukan penanaman  modal  pada  suatu  perusahaan,  investor  perlu  melihat  tren  dari  kinerja  perusahaan tersebut  dan  melakukan  peninjauan  lebih  lanjut  mengenai  proporsi  kepemilikan  pemerintah  agar investasi  yang  dilakukan  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  maksimal.  Bagi  regulator,  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  membuat  keputusan  untuk  menambah  atau mengurangi porsi bahkan menjual kepemilikannya di perusahaan BUMN.

## Keterbatasan
Keterbatasan  penelitian  yang  diharapkan  dapat  menjadi  gambaran  untuk  penelitian selanjutnya  adalah  jumlah  BUMN  yang  sudah  melakukan Initial  Public  Offering masih  sedikit  di Indonesia,  jumlahnya  hanya  16  perusahaan  dengan  mengecualikan  perusahaan  yang  bergerak  di bidang keuangan. Sehingga,  jumlah observasi yang  digunakan dalam  penelitian  ini kurang banyak. Lalu,  data  persentase  kepemilikan  pemerintah  dari  beberapa  perusahaan  di  tahun  2009-2011  tidak tersedia dalam terminal data dan Laporan Keuangan. Selain itu, penggunaan proxy Tobin’s Q dalam Model  4  -  TOBINSQ,  tidak  dapat  memprediksi  hipotesis  secara  tepat  karena  diperoleh  hasil  yang tidak signifikan antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan BUMN.
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini, saran dari peneliti yang dapat  digunakan  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  melakukan  penelitian  dengan  melibatkan BUMN di berbagai negara yang memiliki  jumlah BUMN terbuka yang cukup banyak sebagai  data observasi  agar  jumlah  observasi  semakin  banyak  dan  luas.  Lalu,  menggunakan  data  yang  telah tersedia  di  terminal  data  dan  laporan  keuangan,  serta  mengeksplorasi  terhadap  variabel-variabel independen  yang  dapat  diikutsertakan  dalam  penelitian  agar  dapat  memperjelas  hubungan  antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan BUMN juga perlu untuk diperlakukan.

## Daftar Pustaka
Alchian,  A.A.,  and  De msetz,  H.  (1973).    The  Property  Rights  Paradig m. Journal  of  Economic  History , 33 (1), 16-27
Al  Dubai.,  Ku  Is ma il.,  &  A mran.  (2014).  Fa mily  Involvement  in  Ownership,  Management,  and  Firm Performance: Moderating and Direct-Effect Models. Asian Social Science , 10(14), 193-205. Backx, M., Ca rney, M. &  Gedajlovic,  E. (2002). Public, private and mixed  ownership and the performance of international a irlines. Journal of Air Transport Management ,8(4), 213-220.
Boubakri,  N.,  Cosset,  J.  &  Guedhami,  O.  (2008).  Fro m  state  to  private  ownership:  Issues  from  strategic industries. Journal of Bank ing & Finance , 33(2), 367–379.
Bringham, E. F. & Houston. (2001). Manajemen Keuangan . Jakarta: Sale mba  Empat, Ed isi kedelapan. Budiart i,  E.  &  Sulistiyowati,  C.  (2014).  Struktur  Kepemilikan  dan  Struktur  De wan  Perusahaan. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Universitas Airlangga, 7(3) Chen, Su-Jane.,  Chen, Ming-Hsiang. & Wei,  Hsu-Ling. (2017).  Financia l performance of Chinese airlines: Does state ownership matter?. Journal of Hospitality and Tourism Management , 33, 1-10. Diharja,  Fungkie .  &  Rossieta,  Hilda.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Kepemilikan  Pe merintah  dan  Kompetisi Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan Terbuka di Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia. Diyanty,  Ve ra.  (2010).  Analisis  Pengaruh  Kepemilikan  Pe merintah  dan  Keputusan  Keuangan  terhadap Kinerja  Perusahaan : Studi terhadap Perusahaan Peme rintah yang Listed di BEI. Jurnal Akuntansi Universitas UKRIDA , 10 (2), 155 - 180.
Ferlauto,  K.,  Mc Gowan,  S.,  Rankin,  M.,  Stanton,  Patricia.,  &  Tiling,  M.  (2012). Contemporary  Issues  in Accounting. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
Fried man,  M.  (1970).  The  Soc ial  Responsibility  of  Business  Is  to  Increase  its  Profits.  New  Yo rk  Times Magazine (September 13).
Gu jarat i, D. & Porter, D. (2009) . Basic Econometrics 5th edition . McGra w –Hill: Ne w Yo rk. Hermansyah, Ariesanti. (2008). Pengaruh Laba Bersih Terhadap Harga Saham. Jurnal Ak untansi FE Unsil , 3(1), 390-396
Hess,  K.,  Gunasekarage,  A.,  Hovey,  M.  (2010).  State  do minant  and  non  state  dominant  ownership concentration  and  firm  performance:  Ev idence  fro m  Ch ina. International  Journal  of  Managerial Finance , 6(4), 264-289.
Hunardy, N.  & Tarigan, J.  (2017). Pengaruh Kepe milikan  Pe merintah terhadap Kinerja  Keuangan Melalui Dewan  Ko misaris  Independen  sebagai  Variabel  Intervening, Business  Accounting  Review , 5 (2), 601-612
Indonesia Stock Exchange. (2018). PT Bursa Efe k Indonesia. Retrieved fro m http://www.id x.co.id/ Jensen,  M.C.  &  Meckling,  W.H.  (1976).  Theory  of  the  firm:  manageria l  behaviour,  agency  cost  and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305-360
Jessica.  (2014).  Pengaruh  Fa mily  Ownership  terhadap  Financial  Performance  pada  Badan  Usaha  yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 3 (1), 1-19. Jia,  J.,  Sun,  Q.,  Tong,  W.  (2005).  Privatization  Through  an  Overseas  Listing:  Evidence  fro m  China’s  H- Share Firms. Journal of Financial Management , 34 (3), 5-30
Khaira . (2011). Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(1), 37-46 Li,  T.,  Sun,  L.,  &  Zou,  L.  (2009).  State  ownership  and  corporate  performance:  A  quantile  regression analysis of Chinese listed companies . China Economic Review , 20 (4) 703-716.
Lin, Y.H., Chen, C.J. & Lin, B.W.  (2014). The ro les of polit ical and business ties in new ventures: evidence fro m Ch ina. Journal of Asian Business & Management, 13 (5), 411-440.
Mrad  M.  &  Ha lla ra  S.  (2012).  The  impact  of  residual  government  ownership  on  performance  and  value creation: The Case of privatized French companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 473 – 488.
Najid,  N.A.  &  Abdul  Rah man,  R.  (2011).  Govern ment  ownership  and  performance  of  Ma laysian government-linked  companies. International  Research  Journal  of  Finance  and  Economics , 61 (1), 1450-2887.
Ng,  A.,  Yuce ,  A.  &  Chen,  E.  (2009).  Determinants  of  state  equity  ownership,  and  its  effect  on value/performance: China's privatized firms. Pacific-Basin Finance Journal, 17(4), 413-443.
Purwandari, A. & Purwanto, A. (2012). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepe milikan dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Jurnal Ak untansi Universitas Diponegoro , 1(2), 1-10.
Qi,  D.,  Wu,  W.  &  Zhang,  H.  (2000).  Sharehold ing  structure  and  corporate  performance  of  partia lly privatized  firms:  Ev idence  fro m  listed  Chinese  companies. Pacific-Basin  Finance  Journal, 8(5), 587-610.
Sadono. (2008). Makro Ekonomi. Ed isi Ketiga. Jaka rta : PT. Raja  Grafindo Persada.
Shleifer,  A.  &  Vishny,  R.  W.  (1993).  Corruption.  Quarterly  Journal  of  Economics ,  108(3),  599–617. https://doi.org/10.2307/ 2118402.
Shleifer,  A.  &  Vishny,  R.  W.  (1994).  Polit icians  and  Firms.  The  Quarterly  Journal  of  Economics .https://doi.org/10.2307/2118354
Suhayati,  Monica.  (2011).  Kajian  Yuridis  Privatisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara  Mela lui  Mekan isme Penawaran  Umu m  (In itia l  Public  Offering). Negara  Huk um:  Membangun  Huk um  untuk   Keadilan dan Kesejahteraan , 2 (1), 51-74.
Sun,  Q.,  Tong,  W.  H.  S.  &  Tong,  J.  (2002).  Ho w  does  government  ownership  affect  firm  performance? Ev idence  from  China's  privatization  experience. Journal of  Business  Finance &  Accounting ,29(1- 2), 1-27.
Syahrida.,  Fadilah., &  Helliana. (2017). Pengaruh Diversifikasi Ko rporat, Ukuran Perusahaan dan S truktur Modal terhadap Kinerja  Pe rusahaan. Prosiding Akuntansi : ISSN 2460-6561.
Tian,  L.  &  Estrin,  S.  (2008).  Retained  state  shareholding  in  Chinese  PLCs:  Does  government  ownership always reduce corporate value?. Journal of Comparative Economics, 36(1), 74-89.
Vic kers,  J.  &  Yarrow,  G.  (1991).  Economic  Pe rspectives  on  Privatization .  Journal  of  Economic Perspectives ,5(2), 111-132.
Wahyudi  &  Prawesti.  (2006).  Imp likasi  Stru ktur  Kepe milikan  Terhadap  Nilai  Pe rusahaan  :  Dengan Keputusan  Keuangan  Sebagai  Va riabel  Intervening. Simposium  Nasional  Akuntansi 9  Padang ,  1- 25.
Wang,  Q.,  Wong,  T.-J.  &  Xia,  L.,  (2008).  State  ownership,  the  institutional  environment,  and  auditor choice: evidence fro m China. Journal of Accounting Economics , 46 (1), 112–134.
Wei, Z. &  Vare la, O. (2003).  State equity ownership and firm  market performance:  Ev idence fro m Ch ina's newly privatized firms. Global Finance Journal ,14(1), 65-82.
Wiranata  and  Nugrahanti.  (2013).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Terhadap  Profitabilitas  Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15 (1), 15-26.
Xu,  X.  &  Wang,  Y.  (1999).  Ownership  structure  and  corporate  governance  in  Chinese  stock  companies. China economic Review ,10(1), 75-98.
Yu ,  Mei.  (2013).  State  ownership  and  firm  performance:  Emp irical  evidence  fro m  Chinese  listed companies. China Journal of Accounting Research , 6 (2), 75-87.
Yun iati,  M.,  Raharjo,  K.,  &  Oe mar  A.  (2016).  Pengaruh  Kebija kan  Dev iden,  Kebijakan  Hutang Profitabilitas  dan  Struktur  Kepe milikan  Terhadap  Nilai  Perusahaan  pada  Perusahaan  Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efe k Indonesia Periode 2009-2014. Jurnal Ak untansi, 2(2). You,  J. & Du,  G.  (2012). A re polit ical connections a blessing or a curse? Evidence from CEO turnover in China. Corporate Governance: An International Review, 20 (2), 179-194.
Zhou,  K.Z.,  Gao,  G.Y.  &  Zhao,  H.  (2016).  State  ownership  and  firm  innovation  in  China:  an  integrated view of institutional and effic iency logics. Administrative Science Quarterly , 62 (2), 375-404.