Andi Farisnah Anwar , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA MAKASSAR

## MOTIVATION OF PUBLIC SERVICE IN NATIONAL LAND AGENCY IN THE CITY OF MAKASSAR
Andi Farisnah Anwar 1 , Sangkala 2 , Hamsinah 3 1,2,3 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Hasanuddin, Makassar Email: innahvc@gmail.com

## ABSTRAK
Upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Badan  Pertanahan  Kota  Makassar  selama  ini sudah  sangat  sering  dilakukan  dalam  pelayanan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah,  upaya  perbaikan kualitas pelayanan publik tersebut tampaknya  belum mengalami perubahan dan peningkatan yang be- gitu  berarti,  baik  perbaikan  terhadap  inefektifitas  dan  maupun  inefisiensi  administrasi.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisa nilai-nilai organisasi yang melatarbelakangi motivasi pegawai dalam mem- berikan  Pelayanan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  di  Kota  Makassar.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dianalisis  dengan re- duksi  data,  penyajian  data,dan  menarik kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Motivasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah  dalam menerapkan nilai-nilai organisasi terhadap pegawai, yakni Kurang Maksimal dikarenakan adanya pengaduan masyarakat baik itu  dari  lembaga-lembaga  pemerintah  seperti  DPRD  Kota  Makassar,  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan adanya  pelayanan  yang  kurang  maksimal  terkait  masalah  sertifikat  tanah.  Hal  ini  menunjukkan    ku- rangnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan visi dan misi or- ganisasi  serta  peraturan  Perkaban  No.1  tahun  2010  tentang  pelayanan  pertanahan  yang  belum  sepe- nuhnya terlaksana dengan baik sebagaimana aturan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Motivasi Pelayanan Publik, Pelayanan penerbitan Sertifikat Tanah

## ABSTRACT
Efforts to improve the quality of public services in the Land Board of Makassar City have been so often done in the service of the issuance of certificates of land rights, efforts to improve the quality of public services seems to have not undergone significant changes and improvements, both improvements ineffec- tiveness  and  administrative  inefficiency.  This study  aims  to  analyze  the  organizational  values  underlying employee motivation in providing the Issuance Service of Land Rights Certificate in Makassar City. The re- search method used is qualitative approach with case study research type. Data were analyzed by data re- duction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the Motivation of Public Service in the Service of Issuance of Land Rights Certificate in applying the organization's values to the em- ployees, that is Less Maximum because of the complaints of the society either from government institutions such as Makassar City Council, Makassar District Court and the existence of service less maximal due to land certificate issue. This shows the lack of commitment of employees in providing excellent service in accord- ance with the vision and mission of the organization and regulation No. 1 of 2010 pertaining to land ser- vices that have not been fully implemented as well as the rules that have been set.
Keywords : Motivation for Public Service, Land Certificate Issuance Service
Article History:
 Received 31 Januari 2018
 Revised 27 Februari 2018
 Accepted 5 Maret 2018

## Sekretariat
Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118,
Sulawesi Tengah, Indonesia
Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627 E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com
OJS: http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5,No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kualitas  pela- yanan publik di kalangan PNS atau birokrasi di Indonesia selama ini sudah sangat sering dilakukan.Namun  sayangnya  upaya  perbai- kan kualitas pelayanan publik tersebut tam- paknya  belum  mengalami  perubahan  dan peningkatan  yang  begitu  berarti,  baik  per- baikan  terhadap  inefektifitas  dan  maupun inefisiensi  administrasi.  Menurut  Wahab (1999),  pada  kebanyakan  kasus  di  sektor pemerintahan, karakter pelayanannya cenderung  terlalu  birokratik  dan  bersifat monopolistik.
Peringkat kualitas pelayanan publik Indonesia  yang  rendah  itu  menurut  Pusat Data  Bisnis  Indonesia  disebabkan  oleh besarnya  jumlah  pegawai  tanpa  diimbangi oleh profesionalisme yang memadai
(Effendi, 1996).
Rendah dan buruknya kualitas pela- yanan  publik  di  Indonesia  juga  dikemuka- kan  oleh  Sutopo  (2003).  Menurut  mereka, implementasi pelayanan  prima  dalam pela- yanan  publik  di  Indonesia  mengalami berbagai  masalah.  Masalah  tersebut  antara lain  sulitnya  merubah  kondisi  dan  mental aparatur  yang  sudah  sedemikian  lama  ku- rang memposisikan dirinya sebagai pelayan publik,  tetapi  lebih  merasa  sebagai  ke- lompok  elit  masyarakat  yang  memainkan peran memerintah Disamping  itu,  sejumlah  bukti  dida- lam organisasi kerja menunjukkan pula ke- cenderungan  adanya  motivasi-motivasi prososial  yang  berdampak  positif  terhadap kinerja pegawai. Motivasi Pelayanan Publik adalah  motivasi  dari  organisasi  yang kemudian  dijadikan  pedoman  bagi  invidu guna  melayani  kebutuhan  masyarakat, bangsa, negara atau demi kemanusian ( Per- ry et al., 2008). Pendapat ini juga didukung oleh
Brewer et.al. (2000), yang mengungkapkan  bahwa  sebagian  individu memiliki norma dan emosi yang kuat untuk mengabdi pada sektor publik Motivasi atau etika pelayanan publik ini dipandang dapat menarik  individu-individu  tertentu  untuk mengabdi  di  sektor  publik  dan  membantu mewujudkan  perilaku  kerja  (work  behav- ior)  yang  konsisten  dengan  kepentingan publik.
Menurut  Perry  dan  Wise  (1990), skala  pengukuran  nilai-nilai  organisasi  da-
lam  motivasi  pelayanan  publik  dapat diketahui  dari  empat  dimensi  Perry,  adalah sebagai  berikut  :  1)Pencapaian  prestasi  ada- lah  hasil  kerja  yang  sesuai  dengan  kepent- ingan  publik  adapun  indikatornya  adalah kepuasan batin seseorang dalam melaksanakan  tugasnya,  2)  Komitmen (commitmen to public interest and civic duty) adalah    motif  atau  keinginan  untuk  melayani kepentingan  publik  yang  dapat  berupa kepentingan  individu  dalam  program  atau pelayanan  publik  tertentu  indikatornya  ada- lah  sikap  kasih  sayang    atau  keyakinan  yang tulus  terhadap  kepentingan  umum.  3)  Sifat empati (compassion) adalah  keinginan untuk menolong  orang  lain.  Artinya,  motif  ini  men- cakupi  sifat  mementingkan  kepentingan orang  lain  (altruism),  indikatornya  adalah kepedulian  yaitu    ikut  merasakan  perasaan orang  lain  (empathy),kepedulian  penuh  ter- hadap  pelanggan,    keyakinan  moral  (moral conviction),  dan  keinginan-keinginan  proso- cial  lainnya.  4)  Pengorbanan  diri  (self- sacrifice),  adalah  mencakupi  sikap  kecintaan pada tanah air (patriotism), indikatornya ada- lah  tanggung jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyalty) kepada Negara Mencuatnya  kasus-kasus  sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di Indo- nesia  salah  satunya  adalah  Kota  Makassar beberapa  waktu  terakhir  seakan  kembali menegaskan  kenyataan  bahwa  selama  69  ta- hun  Indonesia  merdeka,  negara  masih belum bisa  memberikan  jaminan  hak  atas  tanah kepada  rakyatnya.  Berbagai  permasalahan yang  terjadi  baik  itu  melalui  media  televisi maupun surat kabar pemberitaan tentang tata ulang administrasi pertanahan di Kota Makas- sar  (Panitera  Sekretaris  Pengadilan  Negeri Makassar,  Ramli  Djalil,  Fajar  Selasa  18  Maret 2014), yakni bahwa Pengadilan Negeri Makas- sar menangani lebih dari 300 perkara perdata sepanjang 2013 lalu sekitar 90% diantaranya kasus  perdata  sengketa  tanah  salah  satunya adalah  permasalahan  sertifikat    ganda  yang terjadi  akibat  kesalahan  pengukuran  yang bermula dari kesalahan dalam hal penunjukan batas  tanah  oleh  pemilik  yang  sah  dan  pada intinya  kekacauan  administrasi  itu  ada  pada manajemen di BPN yang kurang bagus. Adan- ya  birokrasi  yang  ada  cenderung  rumit  se- hingga  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang tidak  sedikit,  sehingga  masyarakat  banyak yang menggunakan jalan pintas ataupun men-
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
gurus  sertifikat  mereka  lewat  calo  calo  yang telah  berpengalaman  dalam  sertifikasi  tanah selain itu juga kurangnya sosialisasi BPN Kota Makassar  pentingya  sertifikat  tanah  yang merupakan  bukti  yang  sah  atas  jaminan  hak atas tanah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa nilai-nilai organisasi yang mela- tarbelakangi  motivasi  pegawai  dalam  mem- berikan  Pelayanan  Penerbitan  Sertifikat  Hak Atas Tanah di Kota Makassar dimana adanya pengaduan-pengaduan  masyarakat  baik  itu lembaga-lembaga  pemerintah  seperti  DPRD Kota  Makassar,  dan  Pengadilan  Negeri  Ma- kassar,  untuk  itu  penting  adanya  motivasi pelayanan publik yang terdiri dari 4 dimensi yakni  1)  Pencapaian  Prestasi,  2)  Komitmen, 3) Sifat empati dan 4)Pengorbanan diri

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Badan Pertanahan Kota Makassar dengan menggunakan  penelitian  kualitatif.  Dalam penelitian  ini  informan  peneliti  adalah  Apa- rat  Badan  Pertanahan  Kota  Makassar  dan Masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  jasa. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  :  wawancara secara  mendalam  dengan  informan  kunci untuk  mendapatkan  informasi  yang  diang- gap  penting  yang  berkaittan dengan perma- salahn  yang  diteliti  baik  dari  sisi  aktifitas maupun  orang-orang  dan  observasi  dengan proses pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fak- ta  social  sehingga  dapat  dicocokkan  antara hasil  wawancara  atau  informasi  dari  in- forman  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan baik  dari  aspek  aktifitas  maupun  orang- orang.

## HASIL
Nilai-nilai  yang  melatarbelakangi  moti- vasi pelayanan public pada Badan Pertanahan Kota  Makassar  berdasarkan  4  dimensi  moti- vasi  pelayanan  public  :  1)  Pencapaian  Pres- tasi  adalah  menunjukkan  bahwa  kepuasaan kerja pegawai di Badan Pertanahan Kota Ma- kassar kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan  karena  pelaksanaan  pelayanan yang  tidak  optimal  ini    dikarenakan  ku- rangnya  sumber  daya  manusia  pada  Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  yang tentunya  mempengaruhi  pelayanan  yang ada  khususnya  penerbitan  sertifikat  hak atas tanah, begitupun dengan kondisi kerja yang  tidak  menunjang  pegawai  dalam bekerja sehingga dapat kita lihat berdasar- kan unit kerja  dan jumlah  kecamatan dan luas  wilayah  serta  penggunaan  tanah  yang dilayani  ,  2)  Komitmen  adalah  dapat  kita ketahui bahwa komitmen pegawai BPN Ko- ta Makassar  dalam memberikan pelayanan masih  kurang  maksimal  ini  dikarenakan keterbatasan  pengetahuan  implementor serta  kurangnya  komitmen  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  yang  terbaik  yakni efisien dan tepat waktu sesuai dengan ino- vasi pelayanan yang ada yaitu layanan me- lalui  sms  2409  dengan  kode  wilayah,  dan jenis-jenis informasi yang ada kurang diso- sialisasikan kepada masyarakat sebagaima- na  komitmen  pegawai  dalam  rangka mewujudukan  visi  misi  organisasi  yakni efektif  dan  efisien,  3)  Sifat  empati  adalah dapat  kita  ketahui  bahwa  sifat  empati/ kepedulian  pegawai  terhadap  masyarakat belum  sepenuhnya  optimal  dikarenakan masih ada saja pengaduan masyarakat yang belum  diselesaikan  oleh  pihak  BPN  Kota Makassar  selaku  pemberi  pelayanan  kepa- da  masyarakat,  sehingga  dengan  adanya pengaduan-pengaduan ini merupakan moti- vasi  terhadap  organisasi  untuk  menjadi lebih  baik  lagi  dengan  menjadikan  pela- yanan sebagai  prioritas  utama  yaitu peduli terhadap keluhan-keluhan masyarakat baik itu  bersifat  positif  maupun  negative  demi terlaksananya  pelayanan  yang  prima,    4) Pengorbanan diri dapat kita ketahui belum sepenuhnya terlaksana dengan baik ini ter- bukti hampir setiap bulannya terjadi demo di kantor Badan Pertanahan Kota Makassar baik itu dari masyarakat, lembaga-lembaga hukum yang menangani konflik-konflik per- tanahan  sehingga  dengan  melihat  hal  ini merujuk  kepada  peraturan  perundang- undangan  agraria  Pasal  16  ayat  1  tentang hak-hak atas tanah, serta pasal 1 ayat pera- turan  pemerintah  Republik  Indonesia  No 24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah, yang dimaksud sertifikat adalah tanda bukti yang  meliputi  hak  atas  tanah,  hak  tanah wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5,No 1, 2018]
bersangkutan. Pasal  tersebut  dikuatkan  juga  dengan peraturan  pemerintah  republik  Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 31 ayat 2 ten- tang pendaftaran tanah dan kekuatan pem- buktian  sertifikat  yaitu  bahwa  penerbitan sertifikat  yang  dimaksud  agar  pemegang hak  tanah  dapat  dengan  mudah  membuk- tikan  haknya  oleh  karena  itu  sertifikat merupakan  bukti  yang  kuat.  Sehingga  hal inilah  yang  seharusnya  dilakukan  oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Makassar ha- rus  melakukan  sosialisasi  kepada  masyara- kat bahwa pentingnya melakukan pendafta- ran  tanah  untuk  menerbitkan  sertifikat  se- hingga dapat menjadikan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat ada permasalahan terkait tanah yang mereka miliki, karena ini juga merupakan tanggung jawab Badan Per- tanahan Kota Makassar sebagai implement- or  dalam  rangka  mewujudkan  visi  misi  or- ganisasi  yakni  “Bersertipikatnya  Seluruh Bidang  Tanah  dalam  Wilayah  Kota  Makas- sar  Tahun  2020”.  Hasil  analisis  data menggunakan  beberapa  tahapan  antara lain: (1) Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pa- da penyederhanaan, tranformasi data kasar yang  muncul  dari  catatan-catatan  di  lapan- gan  selama  meneliti  tujuan  diadakan  tran- skrip data  (transformasi  data)  untuk mem- ilih  informasi  mana  yang  dianggap  sesuai dengan  masalah  yang  menjadi  pusat penelitian dilapangan. (2)Uji Confirmability, Uji  confirmability  berarti  menguji  hasil penelitian.  Bila  hasil  penelitian  merupakan fungsi  dari  proses  penelitian  yang  dil- akukan, maka penelitian tersebut telah me- menuhi  standar  confirmability-nya.  (3) Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan  informasi  dalam  bentuk  teks naratif,  grafik  jaringan,  tabel  dan  bagan yang  bertujuan  mempertajam  pemahaman penelitian  terhadap  informasi  yang  dipilih kemudian  disajikan  dalam  tabel  ataupun uraian penjelasan. (4) Pada tahap akhir ada- lah  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (conclution  drawing/  verification),  yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigur- asi  yang  mungkin,  alur  sebab  akibat  dan proposisi.  penarikan  kesimpulan  dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di  lapangan  sehingga  data-data  di  uji  va-
liditasnya.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  se- bagian besar informan penelitian menilai bah- wa
Motivasi  Pelayanan  Publik  dalam  Pela- yanan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah dalam  menerapkan  nilai-nilai  organisasi  ter- hadap  pegawai,  yakni  Kurang  Maksimal dikarenakan  adanya  pelayanan  yang  kurang maksimal terkait masalah sertifikat tanah, hal ini menunjukkan  kurangnya komitmen pega- wai dalam memberikan pelayanan yang prima sesuai  dengan  visimisi  organisasi  serta  pera- turan  Perkaban  No.1  tahun  2010  tentang pe- layanan  pertanahan  yang  belum  sepenuhnya terlaksana  dengan  baik  sebagaimana  aturan yang telah ditetapkan.
Berikut  ini  akan  disajikan  data  hasil penelitian  serta  pembahasan  dari  peniliti mengenai  Pelayanan  Penerbitan  Sertifikat Hak  Atas  Tanah  Di  Badan  Pertanahan  Kota Makassar  yang  mengkaji  4  dimensi  Motivasi Pelayanan Publik yakni: (1) Pencapaian Pres- tasi  dengan  indikator  kepuasaan  batin seseorang  dalam  bekerja  (2)  Komitmen dengan  indikator  keyakinan  yang  tulus  ter- hadap  kepentingan  umum  (3)  Sifat  empati/ peduli  dengan  indikator  kepedulian  penuh terhadap  pelanggan  (4)  Pengorbanan  Diri dengan  indikator  tanggung  jawab  dan  kese- tian kepada Negara
Untuk  mengkaji  nilai-nilai  dalam  moti- vasi  pelayanan  publik  ini  maka  Perry,  meni- tikberatkan  pada  konsep  yang  interaktif  da- lam  Motivasi  Pelayanan  Publik  yakni,  Perry menjelaskan bahwa perilaku PNS yang dimak- sud  adalah  perilaku  yang  mencerminkan kepentingan  umum  daripada  kepentingan pribadi  dalam  motivasi  pelayanan  publik dikenal dengan sifat-sifat altruism (mengementingkan orang banyak) Begitu pu- la motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat  dengan  sikap  atau  sifat  altruisme,  yaitu suatu  sifat  dan  perilaku  yang  suka  menolong orang  lain  tanpa  mengharapkan  imbalan dan hanya semata-mata termotivasi untuk mense- jahterakan  orang  lain  atau  rakyat  pada umumnya.  Seseorang  yang  memiliki  sifat  al- truisme  berarti  ia  tidak  mementingkan  diri sendiri  dan  tidak  pernah  menuntut  imbalan atau  bayaran  dari  sesuatu  yang  ia  kerjakan untuk  orang  lain.  Orang-orang  yang  mempu-
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
nyai  sifat  seperti  ini  akan  bersikap dan  ber- perilaku hanya semata-mata ingin menolong dan memberi keuntungan kepada orang lain, karena  mereka  sadar  akan  tanggung  jawab- nya  sebagai  pelayanan  publik  yang  telah memiliki  gaji/upah  berdasarkan  ketentuan yang berlaku.
Oleh  sebab  itu  dapat  dipahami  bahwa seseorang  yang  memiliki  sifat-sifat  patriot- isme  atau  nasionalisme  dan  altruisme  akan memungkinkannya  untuk  mempunyai  ting- kat  motivasi  pelayanan  publik  yang  lebih tinggi  dibandingkan  yang  lain,  karena seseorang  yang  memiliki  sifat-sifat  seperti ini  pastilah  akan  lebih  mengutamakan kepentingan  orang  lain  dan  berusaha  untuk menyingkirkan kepentingan diri sendiri.
Rainey  (1982),  menyatakan  PSM  ada- lah konsep multifaset yang luas yang mung- kin  berbeda  dari  waktu  ke  waktu,  berubah dengan  citra  pelayanan  publik  di  lingkup pemerintah,  dan  mengambil  bentuk  yang berbeda  di  lembaga-lembaga  yang  berbeda pula dan area layanan.
Peneliti  melihat  fakta yang  ada  bahwa pelayanan di Badan Pertanahan Kota Makas- sar khususnya penerbitan sertifikat hak atas tanah adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat    biasa  dengan  notaris  yang  bi- asanya  lebih  cepat  dilayani  ketimbang masyarakat biasa yang harus antri ini dikare- nakan  factor  kedekatan  emosional  serta lamanya  mereka  menggeluti  pekerjaan  se- bagai notaris yang  sudah berpengalaman di bidangnya,  dan  memang  hampir  setiap harinya  mereka  bekerja  disana    dan  peniliti melihat  70%  diantaranya    yang  setiap harinya  melakukan  pelayanan  di  BPN  Kota Makassar  adalah  notaris-notaris  yang  telah berpengalaman
Ini  menandakan  Adanya  pengaruh  in- teraksi antara institusi terhadap pribadi  PNS (pelayan  public)  yang  mencerminkan  per- ilaku  seorang  aparat  negara  dalam  mem- berikan pelayanan public terhadap masyara- kat yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada  sehingga  permasalahan  ini  tentunya menimbulkan  ketidakpuasan  serta  ku- rangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat negara pada Badan Pertanahan Kota Makassar
Sementara Crewson (1997),
mengemukakan bahwa PSM adalah orientasi pelayanan  seseorang  individu,  supaya
berguna  bagi  masyarakat,  orientasi  untuk menolong  orang  lain,  dan  semangat  untuk memperoleh  prestasi  yang  bersifat  intrinsik atau  yang  berorientasi  pelayanan  (service orientation)
Sehingga  benar  adanya  jika  perilaku birokrasi  sangat  mempengaruhi  pelayanan yang  ada  khususnya  dalam  pelayanan  pen- erbitan sertifikat hak atas tanah, dan  karena perilaku  inilah  yang  mencerminkan  komit- men  seorang  pegawai  dalam  ,memberikan pelayanan  terhadap  masyarakat  yakni  kon- sisten  terhadap  etika  pelayanan  publik dengan  cara  mementingkan  kepentingan umum untuk mencapai misi organisasi.
Lewis  et  al  (2001),  yang  mencoba melihat  pengaruh  faktor  ideologi  politik (political  ideology)  terhadap  tingkat  PSM para pegawai di Amerika Serikat Perry  dan  Hondeghem  (2008),  men- jelaskan  konsep  motivasi  pelayanan  publik adalah  konsep  yang  interaktif  dan  dibentuk oleh  tiga  domain,  yaitu  institusi,  PNS,  dan perilaku. Institusi yang dimaksud disini ada- lah  budaya,  system  dan  mekanisme  kerja yang  terdapat  pada  suatu  organisasi  pub- lic  .Pribadi  PNS  sendiri  menunjukkan watak dan  karakter  masing-masing  individu PNS.Watak  dan  karakter  ini  menjadi  identi- tas  masing-masing  PNS  dapat  dilihat  dari aktivitasnya.
Moynihan  dan  Pandey  (2007).  Menya- takan  bahwa  organisasi  memiliki  peran  da- lam  membina    PSM,  dan  untuk  etos  pela- yanan publik yang diberikan segudang klaim bahwa  itu  adalah  untuk    dipelihara  dan  di- hargai
Sehingga  dengan  melihat  permasala- han  yang  dihadapi  oleh  Badan  Pertanahan Kota  Makassar,  ada  juga  sebagian  masyara- kat  berpikir  bahwa  dengan  adanya  keku- rangan  sumber  daya  manusia  yang  ber- pengaruh  terhadap  pelaksanaan  pelayanan bukan hal yang menghambat akan tetapi se- bagai  acuan  untuk  tetap  memberikan  pela- yanan yang prima karena masyarakat sudah memberikan  kontribusi  kepada  Badan  Per- tanahan  Nasional    Kota  Makassar  yang  ten- tunya  juga  mengharapkan  pelayanan  yang sesuai  dengan  SOP  (  Standar  Pelayanan Prosedur  dan Pengaturan Pertanahan dalam UUD Perkaban No 1 Tahun 2010 ).
Berdasarkan  penelitian  yang  ada  bah- wa  komitmen  dari  setiap  pegawai  untuk
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5,No 1, 2018]
mengutamakan  pelayanan  kepada  masyara- kat  yaitu  kepentingan  umum  bukan  kepent- ingan  kelompok  tertentu,  hal  ini  sejalan dengan    aspek  pengorbanan  diri  ini  salah satu  indikatornya  adalah  tanggung  jawab kepada  tugas,  dan  kesetian  kepada  Negara dimana  dalam  etos  pelayanan  publik  yang dijelaskan  yang  mengatakan  bahwa  seorang professional  pelayanan  publik  harus  ber- tanggung  jawab  kepada  publik  bukan  ter- hadap  organisasi  tempat  mereka  bekerja selain itu juga professional pelayanan publik harus setia kepada profesinya bukan kepada organisasi mereka, hal ini merupakan priori- tas  utama  dalam  mengemban  tanggung  ja- wab  seorang  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  publik  demi  tercapainya  misi  or- ganisasi.

## KESIMPULAN
Motivasi  pelayanan  publik  di  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  dalam memberikan pelayanan penerbitan sertifikat hak  atas  tanah  kurang  maksimal  dikare- nakan  adanya  keluhan-keluhan  masyarakat, baik  itu  dari  Lembaga-lembaga  pemerintah seperti    DPRD  Kota  Makassar,  Pengadilan Negeri Makassar, yang menerima pengaduan -pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan pertanahan  khususnya  sertifikat  tanah  yang masih  berproses  hingga  saat  ini  serta  pela- yanan  yang  diberikan  belum  sepenuhnya terlaksana karena terkendala dalam hal tena- ga  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas (SDM)  yaitu  terjadinya  ketidakseimbangan antara  jumlah  kecamatan  yang  dilayani dengan  total  jumlah  pegawai  yang  ada  dari setiap  divisi  serta  penggunaan  tanah,  dan pembagian wilayah yang ada di kota Makas- sar  yang  mengakibatkan  adanya  keterlam- batan terhadap pelayanan penerbitan sertif- ikat  hak  atas  tanah  dengan  jumlah  pen- gaduan  yang  berbeda  dari  berbagai  jenis layanan  yang  diberikan    sehingga  hal  ini mengakibatkan ketidakpuasaan pegawai uta- manya terhadap masyarakat . Adapun saran- saran  dari  peneliti  yakni  sebaiknya  pihak Badan Pertanahan Kota Makassar melakukan pengawasan  dan  evaluasi  dari  pelaksanan pelayanan  penerbitan  sertifikat  hak  atas tanah secara berkala sehingga dapat memini- malisirkan  dampak  yang  bisa  berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan, dibutuh- kannya  komitmen  pegawai  dalam  mem-
berikan pelayanan yang prima serta  tenaga sumber daya manusia (SDM)  yang berkuali- tas dalam meningkatkan motivasi pelayanan publik khususnya dalam pelayanan penerbi- tan  sertifikat  hak  Atas  tanah,  selain  itu  juga adanya  tanggung  jawab  dari  pihak  Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar jika ter- jadi  kesalahan  dalam  pelaksanaan    pela- yanan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah dan penting  adanya    sosialisasi  pegawai Ba- dan  Pertanahan  Kota  Makassar    terhadap masyarakat  bahwa  pentingnya  melakukan sertifikat tanah karena merupakan alat bukti yang kuat dan sah dalam hukum di Republik Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Brewer,  Gene  A,  Sally  Coleman  Selden,  and Rex L Facer II. (2000). Individual Con- ceptions  of  Public  Service  Motivation Public  Administration  Review.  May/
June 2000. Vol. 60, No.3. p. 254-264. Crewson, P.E. (1997). Public Service Motiva- tion:  Building  Empirical  Evidence  of Incidence and Effect Journal of Public Administration Research and Theory (J -  PART). (4) p. 499-518. Effendi,  Sofian.  (1996).  Revitalisasi  Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan Guru  Besar  pada  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Lewis, Gregory B. and P. Alonso. (2001). Pub- lic  Service  Motivation  and  Job  Perfor- mance: Evidence from the Federal Sec- tor.  The  American  Review  of  Public Administration. 31: p. 363-380. Moynihan, Donald P.,  Pandey, K. Sanjey and Bradley  E.  Wright.  (2007).  Forthcom- ing.  Setting  the  Table:  How  Transfor- mational  Leadership  Fosters  Perfor- mance Information
Use.  Journal  of  Public  Administration Research and Theory.
Perry,  James  L.,  and  Wise  Loise.R  .(1990).
The  Motivational  Bases  of  Public  Ser- vice.
Public  Administration  Review  50(3): 367–73.
Perry,  James  L.,  and  Annie  Hondeghem,  eds. (2008).  Motivation  in  Public  Manage-
Andi Farisnah Anwar , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
ment:   The  Call  of  Public  Service. New York: Oxford University Press. Rainey,  Hal  G.  (1982).  Reward  Preferences Among  Public  and  Private  Managers: In Search of tbe Service Ethic. Ameri- can Review of Public
Sutopo (2003). Pelayanan Prima. Cetakan ke- 2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
RI.Jakarta: Piramedia
Wahab,  Solichin.  (1999).  Reformasi  Pela- yanan  Publik:  Kajian  dari  Perspektif Teori Governance. Pidato Penguku- han Jabatan Guru Besar pada Universi- tas Brawijaya,Malang.