## PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Eka Susylawati Jurusan Syari’ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jln. Panglegur KM. 04 Pamekasan. email:ekasusylawati@gmail.com
Abstrak
Pewarisan  adalah  proses  perpindahan  harta  dari  orang yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.    Dalam hukum  waris  di  Indonesia  masih  berlaku  pluralisme hukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam. Sebagai bagian  dari  hukum  perdata  dalam  hukum  waris  dikenal adanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan dianutnya. Dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  pilihan hukum bagi orang yang beragama Islam ketika berperkara di  pengadilan  ditiadakan  sehingga  akan  secara  otomatis akan  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Agama akan menerapkan hukum waris Islam.

## Abstract:
Inheritance is the process of property changing from someone  who  dies  to  their  heir.  In  inheritance  law  in Indonesia still uses law plurality, they are custom, western and Islamic law. As a part of civil law in inheritance law is known  alternative  law  in  order  that  society  can  choose inherintance law which is taken. Because there is the law of number 3, 2006 about the change of religious justice law, so the  choice  of  moslem  who  have  problem  in  the  justice  is abolished that will automatically become the authorithy of religious justice and it will implement islamic inherintance law.
Kata kunci: Penerapan, Hukum Waris Islam, Pengadilan Agama
Eka Susylawati

## Pendahuluan
Perubahan  sosial  secara  sosiologis  merupakan  ciri  yang melekat dalam masyarakat yang disebabkan karena masyarakat mengalami  suatu  perkembangan.  Hukum  Islam  telah diterapkan di Indonesia jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik  Indonesia, 1 dalam  merespon  perkembangan  zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang  memadai agar tidak kehilangan  daya  jangkauannya. 2 Dalam  masyarakat  Islam  di Indonesia perkembangan hukum  Islam tidak dapat  dilepaskan dari perkembangan Peradilan Agama yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  adalah memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  perdata tertentu  bagi  orang  orang  yang  beragama  Islam.  Kekuasaan absolut tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  yang  kemudian  diperbaharui  oleh  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yakni  penyelesaian  sengketa dalam  bidang    perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf dan shadaqah, dan ekonomi syari’ah.
Hukum  waris  adalah  aturan  yang  mangatur  hubungan manusia  tentang  pemilikan  harta  yang  timbul  sebagai  akibat dari  suatu  kematian.  Harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang yang  telah  meninggal  dunia  memerlukan  pengaturan  tentang siapa  yang  berhak  menerimanya,  berapa  jumlahnya  dan bagaimana cara mendapatkannya. 3
Dalam  ajaran  hukum  Islam,  aturan  Allah  swt.  tentang kewarisan  dituangkan  dalam  hukum  waris  Islam.  Sebagai
1 Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum  Islam dan Permasalahan Implementasi  HukumKewarisan  Islam (Surabaya:  Airlangga  Press,  2003),  hlm.
19.
2 Ahmad  Rofiq, Pemaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama Media, Yogyakarta, 2001), hlm. 12.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam (Jakarta:  Prenada  Media,  2004), hlm. 3.
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
ajaran  hukum  waris  Islam  menuntut  umat  Islam  untuk menjadikan  pedoman  dalam  berbuat  hal-hal  yang  berkenaan dengan waris. Apabila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan  yang  mati  meninggalkan  harta  maka  selayaknya  umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang tertuang dalam
faraid . Kenyataan di masyarakat meskipun kewarisan merupakan  ajaran  agama  namun  tidak  semua  umat  Islam mengetahui secara baik sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama  yang  berkenaan  dengan  ibadah  shalat,  puasa  ataupun ibadah  lainnya.  Di  Indonesia  bidang  hukum  waris  masih berlaku pluralisme hukum, 4 dimana tiga sistem hukum berlaku secara  berdampingan  yakni  hukum  waris  Barat  (BW),  hukum waris  adat  dan  hukum  waris  Islam.  Dan  hukum  waris  adat sebagai  hukum  waris  yang  asli  dan  timbul  dari  masyarakat mayoritas  dianut  dan  diterapkan  oleh  masyarakat  Indonesia termasuk  oleh  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Sebagian masyarakat  menganggap  bahwa  hukum  waris  Islam merupakan hukum yang sangat rumit dan sulit. Kondisi inilah yang merupakan salah satu penyebab hukum waris Islam masih sulit diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia. 5 Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari
4 Pluralisme  hukum sering  disebut  juga  dengan  keanekaragaman  hukum. Keanekaragaman hukum perdata tersebut merupakan realita bahwa negara Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa,  agama,  dan  adat  istiadat. Perbedaan  itu  tercermin  dalam  tatahukum  Indonesia  yang  keberadaannya masih  disokong  oleh  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Barat.  Hal  ini dapat kita lihat dari norma dasar dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  merupakan  kelanjutan  dari  politik  hukum Pemerintah  Hindia  Belanda.  (Lihat:  Afdol  dan  Lilik  Kamilah,    Pola Pembagian Waris Berdasarkan Permohonan di Pengadilan Agama Surabaya dan Malang ,Yuridika, Volume 14, Januari Pebruari 1999, hlm. 45).
5 Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam (Jakarta: Widjaja, 1984), hlm. 34.
Eka Susylawati
hukum  kekeluargaan. 6 Sebagai  bagian  dari  hukum  perdata dalam  hukum  waris  mengenal  adanya  kebebasan  memilih hukum.  Berdasarkan  asas  kebebasan  tersebut  pada  dasarnya ahli waris berhak untuk menentukan dan memilih hukum yang akan  diterapkan  dalam  suatu  pembagian  waris.  Apabila  ahli waris menginginkan diselesaikan dengan menggunakan hukum waris  adat  atau  Barat  maka  perkara  warisnya  diajukan  ke Pengadilan  Negeri.  Sebaliknya  apabila  menginginkan  untuk diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam maka diajukan ke Pengadilan Agama.
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  tersebut dijelaskan  bilamana  pewarisan  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam,  maka  penyelesaiannya  dilaksanakan  oleh Pengadilan Agama .  Kewarisan  Islam  diterapkan  dalam  rangka mewujudkan  keseragaman  kekuasaan  Peradilan  Agama  di seluruh  wilayah  Indonesia,  yang  selama  ini  antara  satu  sama lainnya berbeda. 7
Namun  asas  kebebasan  dalam  bidang  waris  bagi  yang beragama  Islam dianulir dengan    adanya  Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  2006. Opsi hukum  dalam  perkara  waris  yang sebelum adanya Undang-Undang tersebut masih diperkenankan namun kemudian dihilangkan sehingga apabila terdapat sengketa waris antarorang yang beragama Islam maka perkara  warisnya  secara  otomatis  akan  menjadi  kewenangan dari  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  Undang-Undangtersebut Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara akan menerapkan hukum waris Islam. Dengan demikian dalam saat  ini  asas  personalitas  ke-Islam-an  dalam  perkara  waris adalah suatu yang mutlak.
6 Eman  Suparman, Intisari  Hukum  Waris  Indonesia (Bandung:  Mandar  Maju,
1991), hlm. 1.
7 Abdul  Mannan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 14.
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
Dalam  praktik  mayoritas  masyarakat  di  Pamekasan mendasarkan kepada hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris Islam. Beberapa fakta antara lain bahwa orang tua memberi portie waris  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan perempuan (dalam hukum waris Islam 2:1 antara anak laki-laki dan  anak  perempuan)  dan  orang  tua  pada  umumnya  sudah membagi hartanya (dengan proses hibah) kepada anak-anaknya sebelum  orang  tua  meninggal  dunia.  Kedua  kebiasaan  ini merupakan  salah satu ciri hukum waris adat pada masyarakat parental.
Masyarakat Pamekasan pada umumnya mengurus Surat Keterangan  Waris  (sebagai  salah  satu  persyaratan  dalam membagi  waris)  ke  kantor  kecamatan  setempat  dimana  di dalam  Surat  Keterangan  Waris  tersebut  nantinya  akan  tertulis nama-nama  ahli  waris  dengan  mendasarkan  kepada  hukum waris adat.
Fakta-fakta  di  atas  diperkuat  dengan  jumlah  perkara waris  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  Pamekasan sangatlah  minim.  Berdasarkan  rekapitulasi  jumlah  perkara waris  sejak  dihilangkannya opsi dalam  hukum  waris  yakni tahun  2006  hingga  tahun  2013  yaitu  setiap  tahunnya  rata-rata hanya  1  (satu)  atau  2  (dua)  perkara  saja.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  tingkat  penyelesaian  perkara  waris dengan  mendasarkan  pada  hukum  waris  Islam  di  Pengadilan Agama Pamekasan masih sangat rendah.
Masalah  pokok  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama ,  Apakah  Pengadilan  Agama  Pamekasan  selalu menerapkan  hukum  waris  Islam  dalam  memeriksa  dan memutus  sengketa  waris. Kedua ,  Kendala  apa  yang  dihadapi oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Pamekasan  dalam  memutus sengketa waris dengan mendasarkan pada hukum waris Islam.
Manfaat  dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengisi, memperluas  dan  memperkaya  khasanah  di  bidang  Ilmu Hukum  khususnya  tentang  penerapan  hukum  waris  Islam dalam  perkara  waris  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  di
Eka Susylawati
tengah-tengah masyarakat Pamekasan yang masih menerapkan dan  menganut  hukum  waris  adat.  Secara  praktis,  diharapkan dapat  bermanfaat  sebagai  masukan  bagi  Badan  Legislatif, Hakim  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri,  akademisi, praktisi  maupun  masyarakat  luas  dalam  rangka  penerapan hukum  waris  Islam  bagi  orang  yang  beragama  Islam  dalam perkara waris di Pengadilan Agama.
Ruang lingkup penelitian ini menetapkan ruang lingkup atas  pembatasan  masalah  dari  sisi  isu,  subyek,  dan  lokasi.  Isu yang  menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan hukum waris Islam dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pamekasan  yang  menurut  Undang-Undang  bersifat  mutlak. Amanat  Undang-Undang  tersebut  berbeda  dengan  praktik  di masyarakat  yang  menggunakan  hukum  waris  adat.  Dengan demikian  dalam  penerapan  hukum  waris  tersebut  tidak tertutup kemungkinan Hakim Pengadilan Agama menghadapi hambatan dalam memeriksa dan memutus karena mendasarkan pada  asas  personalitas  ke-Islam-an.  Penelitian  ini  sangatlah relevan  dan  penting  karena  nantinya  dapat  memberikan kesimpulan apakah putusan Pengadilan Agama dalam perkara waris  menerapkan  hukum  waris  Islam  secara  tekstual  atau kontekstual.
Subyek  penelitian  ini  adalah  Hakim  di  Pengadilan Agama  Pamekasan  yang  mempunyai  peranan  dan  terlibat dalam  mengadili  dan  memutus  perkara  waris  yang  diajukan oleh  pihak-pihak  yang  beragama  Islam.  Subyek  penelitian lainnya  dalam  rangka  untuk  memperoleh  tambahan  data adalah Panitera sekretaris Pengadilan Agama, Advokat maupun Notaris di Pamekasan. Alokasi waktu yang dibutuhkan sekitar 3 (tiga) bulan mulai Mei – Juli 2014.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis deskriptif  kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  lebih banyak merupakan data kualitatif yaitu proses penelitian yang
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
datanya  disajikan  dalam  bentuk  verbal  bukan  dalam  bentuk angka,  yang  semaksimal  mungkin  berusaha  mengungkapkan realitas  asli  untuk  kemudian  data  dimaksud  dianalisis  dan diabstraksikan  dalam  bentuk  teori  sebagai  tujuan  akhir  dari suatu penelitian. Realitas tersebut adalah dengan menggambarkan  apakah  Pengadilan  Agama  Pamekasan  akan selalu  menerapkan    hukum  waris  Islam  dalam  perkara  waris yang diajukan oleh masyarakat dan apakah Hakim Pengadilan Agama Pamekasan mengalami hambatan dalam menyelesaikan perkara waris dengan mendasarkan kepada hukum waris Islam.
Pendekatan  tersebut  dipadukan  dengan  rancangan penelitian  hukum  sosiologis  ( socio  legal  design) .  Dengan rancangan penelitian tersebut diharapkan dapat
mendeskripsikan  dan  mengevaluasi  secara  empirik  proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. 8
Jika  dilihat  dari  tujuannya,  jenis  penelitian  ini  dapat dikategorikan  menggunakan  metode  deskriptif.  Metode deskriptif  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  peristiwa  pada  masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.
Dengan  jenis  pendekatan  ini  dimaksudkan  melakukan studi deskriptif terhadap penerapan hukum waris Islam dalam perkara waris di Pengadilan Agama dan apakah Majelis Hakim mengalami  hambatan  dalam  menerapkan  hukum  waris  Islam tersebut  mengingat  hukum  waris  yang  mayoritas  diterapkan oleh masyarakat adalah hukum waris adat.
Bilamana  dilihat  dari  sifatnya,  maka  penelitian  ini termasuk studi kasus atau penelitian lapangan. Diantara ciri-ciri studi  kasus  adalah  mempelajari  secara  intensif  tentang  latar
8 Soetandyo  Wigjosoebroto, Hukum  :  Paradigma  Metode  dan  Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002),  hlm. 34.
Eka Susylawati
belakang  dan  posisi  saat  ini,  serta  interaksi  lingkungan  unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given ). 9
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah kata-kata atau tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti  dokumen.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi dalam  2  (dua)  kategori,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Sumber  data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari perilaku  warga  masyarakat, 10 yang    dalam  penelitian    ini diperoleh    dari    Hakim  dan  Panitera  Pengadilan  Agama Pemekasan,  Advokat  dan  Notaris.    Sumber  primer  lain  yang tidak  kalah  pentingnya  adalah  data  dari  beberapa  putusan perkara  waris  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  yang diberbentuk  Penetapan  (non  sengketa)  Data  tersebut  diambil secara   sampel purposif (dilakukan   secara   sengaja)   sesuai dengan kebutuhan. 11
Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  kelengkapan dari  data  primer  yaitu  dengan  membaca,  memahami  dan sekaligus  membandingkan  peraturan  perUndang-Undangan antara  lain  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  jo  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2008, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Kekuasaaan KeHakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.
Instrumen  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan observasi dan wawancara. Jenis wawancara yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam (depth  interview ). 12 Yang  dimaksud  dengan
9 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 54.
10 Soerjono  Soekamto ,    Pengantar    Penelitian  Hukum (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 12.
11 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127-128.
12 Soerjono Soekamto , Pengantar Penelitian Hukum , hlm. 231.
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
wawancara  mendalam  adalah  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  bertanya  secara  bebas  kepada interviewer (orang yang sedang diwawancarai), namun didasarkan pada panduan atau  pedoman  wawancara  yang  sebelumnya  telah  dibuat. Tujuan  wawancara  dengan  pola  demikian  untuk  memperoleh data  yang  lebih  mendalam  dan  terarah  sesuai  dengan  fokus penelitian.  Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip,  agenda, berkas-berkas    dan    setiap    bahan    tertulis.      Dalam  hal  ini Peneliti  melakukan metode dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan serta menelaah dari sumber–sumber yang yang  berkaitan  dengan  putusan-putusan  dalam  perkara  waris yang diputus berdasarkan hukum waris Islam.
Analisis  data  adalah  proses  pelacakan  dan  pengaturan data  secara  sistematis  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman  terhadap  bahan-bahan  tersebut  agar  dapat dipresentasikan  semuanya  kepada  orang  lain. 13 Sedangkan tahapan  analisisnya  adalah checking , organizing ,  dan coding .
Checking digunakan  untuk  mengetahui  kelengkapan  data  yang diperlukan  dalam  pengajian  data.  Sedangkan organizing digunakan untuk mengetahui kesesuaian data yang   diperoleh dengan  fokus penelitian,  dan coding adalah  proses  pemilahan data.

## Temuan Penelitian
Adapun  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah  Pengadilan  Agama  Pamekasan  selalu  menerapkan hukum  waris  Islam  dalam  memeriksa  dan  memutuskan perkara waris.
13 Arifin, Penelitian Kualitatif , hlm. 84
Eka Susylawati
a. Jenis  perkara  dalam  perkara  waris  yang  pada  umumnya diajukan  di  Pengadilan  Agama  adalah  Permohonan Penetapan Waris yakni perkara waris yang non sengketa.
b. Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa perkara waris selalu mendasarkan pada asas personalitas ke-Islam- an, artinya setiap perkara dalam perkara waris akan selalu mendasarkan  pada  al-Qur’an,  Hadist,  Ijtihad  maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).
c. Dalam  memutuskan  jenis  perkara  gugatan  waris  maka Pengadilan  Agama  Pamekasan  akan  selalu  mendasarkan pada hukum waris Islam baik dalam penentuan siapa saja ahli waris maupun bagiannya.
d. Dalam  perkara  permohonan  waris  apabila  pihak-pihak menginginkan  pengaturan  lain  dalam  menentukan  siapa ahli  waris  dan  bagiannya  (sebagaimana  diatur  dalam hukum  waris  Islam)    maka  Majelis  Hakim  menentukan terlebih  dahulu  ahli  waris  dan  bagian  masing  masing berdasarkan hukum waris Islam dan kemudian ahli waris dapat membuat kesepakatan lain, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar persidangan.
e. Apabila  pihak-pihak  membuat  kesepakatan  lain  baik mengenai  ahli  waris  ataupun  bagiannya  yang  berbeda dengan  hukum  waris  Islam  maka  kesepakatan  tersebut dilakukan  di  persidangan  sehingga  tercantum  dalam putusan  Hakim  sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum yang mengikat seperti halnya isi putusan.
2. Kendala  yang  dihadapi    Hakim  Pengadilan  Agama Pamekasan  dalam  memutus  perkara  waris  dengan mendasarkan pada hukum waris Islam.
a. Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan tidak mengalami kendala  dalam  memeriksa  dan  memutus  dalam  perkara waris  dengan  mendasarkan  kepada  hukum  waris  Ialam karena penerapan hukum waris Islam tersebut merupakan kewenangan  Pengadilan  Agama  ketika  pihak-pihak beragama Islam (asas personalitas ke-Islam-an).
b. Apabila  terdapat  ahli  waris  yang  mengajukan  keberatan perkara  warisnya  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama dengan  menerapkan  hukum  waris  Islam  maka  ahli  waris tersebut  dapat  mengajukan  eksepsi  ataupun  mengajukan banding  apabila  perkara  tersebut  sudah  diputus  oleh Pengadilan Agama Pamekasan.
c. Kendala terkadang dialami oleh ahli  waris  yaitu terdapat ahli  waris  yang  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia merupakan  ahli  waris  ataupun  kesulitan  dalam menentukan  status  benda  (apakah  termasuk  benda  waris ataupun tidak).
d. Apabila  terdapat  perbedaan  dalam  penentuan  waris ataupun  bagian  waris  berdasarkan  hukum  waris  Islam maka yang  akan dipakai adalah Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).

## Pembahasan
Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  dari  empat lingkungan  peradilan  di  Indonesia  telah  diakui  eksistensinya dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dan  yang  terakhir  telah  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  merupakan  lembaga  peradilan  khusus yang  ditujukan  kepada  umat  Islam  dengan  lingkup kewenangan  khusus  pula,  baik  mengenai  perkaranya  ataupun para pencari keadilannya.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Peradilan Agama seringkali disebut dengan peradilan keluarga dari  orang-orang  yang  beragama  Islam.    Oleh  karena  itu awalnya  Prof.  Bustanul  Arifin  menyatakan  bahwa  Peradilan Agama disebut juga peradilan keluarga bagi orang orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat pada negara lain ( family
Eka Susylawati
court). 14 Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  keluarga  dalam menjalankan fungsinya tidak seperti Peradilan Umum. Artinya hanya  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  secara  tradisional dan  kaku  dalam  menyelesaikan  sengketa  keluarga.  Sebaliknya Peradilan  Agama  harus  menempuh  cara-cara  yang  tidak menimbulkan  kerusakan  rohani  dan  sosial  bagi  keluarga  yang menjadi  pencari  keadilan.  Di  samping  itu  Peradilan  Agama harus  pula  diarahkan  sebagai  lembaga  preventif  bagi kemungkinan-kemungkinan  timbulnya  keretakan  keluarga yang  akan  menjurus  kepada  sengketa  keluarga  dan  pada  saat pemeriksaan  perkara  di  persidangan  harus  menjaga  suasana yang manusiawi dan kekeluargaan.
Namun  istilah  peradilan  keluarga  tersebut  dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  kewenangan Peradilan  Agama  sudah  tidak  mutlak  lagi  karena  Peradilan Agama  memperoleh  tambahan  kewenangan  yaitu  dalam bidang ekonomi syari’ah.
Secara  umum  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan  yang sangat  mendasar  terhadap  eksistensi  Pengadilan  Agama  yaitu dengan  sejajarnya  Peradilan  Agama  dengan  peradilan  lainnya. Jika  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  tersebut  dalam perkara waris keputusan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa adanya  penguatan dari Pengadilan  Negeri  maka  setelah  berlakunya  Undang-Undang Peradilan Agama, putusan perkara warisnya telah mempunyai kekuatan  eksekutorial  sebagaimana  esensi  dari  putusan pengadilan.
Masalah  waris  sering  menjadi  masalah  di  tengah masyarakat karena tidak banyak masyarakat yang 14 BusthanulArifin, PelembagaanHukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah Hambatan danProspekny a (Jakarta: GemaInsani Press, 1996), hlm. 94.
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
memahaminya  baik  seluk  beluknya  maupun  sisi  syara’  atau hukum masalahnya. 15
Menurut  Pasal  49  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1989  kewenangan  Pengadilan  Agama  di  bidang kewarisan  mengatur  tentang  penentuan  siapa-siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  harta  peninggalan,  bagian masing  masing  ahli  waris  dan  melaksanakan  pembagian  harta peninggalan.  Dalam  Pasal  2  jo  Pasal  49  ayat  (1)  Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah atau asas sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas ke-Islam-an,  artinya  bahwa  dalam  bidang  kewarisan  meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam.
Penerapan  hukum  waris  Islam  di  Peradilan  Agama dalam perkara antara orang yang beragama Islam dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan
Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia,  yang  selama  ini berbeda  satu  sama  lain  karena  dasar  hukumnya  berbeda. 16 Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan dan pembagian harta peninggalan di luar  sengketa  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 17
Indikator  untuk  menentukan  kewenangan  Pengadilan Agama  terhadap  sengketa  atau  permasalahan  yang  terjadi dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu: Pertama ,  Agama  yang dianut  oleh  kedua  belah  pihak  saat  terjadinya  hukum  adalah agama  Islam; Kedua , Hubungan  ikatan  hukum  yang  dilakukan berdasarkan hukum Islam.
15 Muchsin, Hukum  Islam  dalam  Perspektif  dan  Prospektif (Surabaya:  Usana Offset, 2003), hlm. 66.
16 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama , hlm. 8.
17 Ibid.

## Eka Susylawati
Hukum  waris  dalam  pembidangan  hukum  termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata,  yaitu  hukum  yang mengatur hubungan orang dengan orang. Sebagai
konsekuensinya  dalam  hukum  waris  dikenal  adanya  hak memilih hukum (hak opsi ). Hak opsi adalah hak untuk memilih sistem  hukum  yang  dikehendaki  para  pihak  yang  berperkara sebagai  acuan  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  yakni  dalam perkara perdata tertentu.  Salah satu dari hukum perdata adalah bersifat  mengatur  ( regelen) dan  bukan  memaksa (dwingend ) sehingga  persetujuan  para  pihak  yang  berperkara  dapat dibenarkan dalam penyelesaian sengketa.
Syarat  untuk  dapat  diterapkannya  pemilihan  hukum dalam  sengketa  waris: Pertama ,  Perkara  yang  disengketakan belum  diajukan  ke  pengadilan; Kedua ,  Adanya  kesepakatan antara  pihak  yang  berperkara.  Pilihan  hukum  dalam  bidang waris  merupakan  perwujudan  dari  asas  kebebasan  berkontrak ( freedom  of  contract )  yang  tertuang  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  seperti  Undang- Undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.
Pada  tahun  2006  terjadi  amandemen  terhadap  Undang- Undang  Peradilan  Agama  melalui  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting dari  adanya  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Peradilan Agama  adalah  dihapuskannya  permasalahan  pilihan  hukum.
Undang-Undang Peradilan Agama yang sebelumnya menyatakan  bahwa “para  pihak  sebelum  berperkara  dapat mempertimbangkan  untuk  memilih  hukum  apa  yang  akan dipergunakan dalam pembagian warisan” .
Dalam  tataran  praktik  pilihan  hukum  dalam  perkara waris  dapat  menimbulkan  permasalahan  yakni  apabila  tidak terdapat kesepakatan diantara ahli waris dalam memilih hukum waris  ataupun  pengadilan  yang  akan  menyelesaikan sengketanya.  Terdapat  kemungkinan  akhirnya  para  pihak
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
menunjuk  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  secara bersamaan. Apabila hal ini terjadi maka harus menunggu fatwa atau  upaya  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  yang  nantinya  akan memutuskan  pengadilan  mana  yang  berwenang  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  tersebut.  Upaya hukum  ke  Mahkamah  Agung  tersebut  membutuhkan  waktu yang  tidak singkat. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  murah  yang  berlaku dalam hukum acara peradilan di Indonesia.
Di  dalam  Undang-Undang  yang  baru  tersebut  juga memangkas choice  of  law dalam  hukum  kewarisan.  Dalam Penjelasan  Umum  telah  dinyatakan “bahwa  para  pihak  sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan  dalam  pembagian  warisan,  dinyatakan  dihapus” . Menurut  harfiah  dari  pernyataan  dalam  Penjelasan  Umum tersebut adalah pilihan hukum sudah tidak dimungkinkan lagi. Artinya apabila pihak-pihak yang bersengketa waris beragama Islam maka sengketa waris tersebut akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Dihapuskannya pilihan hukum dalam perkara waris bagi yang  beragama  Islam  ternyata  di  kalangan  masyarakat  masih mengandung  pertanyaan  karena  di  dalam  Undang-Undang tersebut tidak terdapat penjelasan apabila terdapat permasalahan  diantara  ahli  waris  terdapat  perbedaan  agama dan  apakah  suatu  perkara  waris  yang  diselesaikan  di Pengadilan  Agama  harus  menganut  atau  tunduk  pada  hukum Islam.
Dalam praktik hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih  bersifat  fleksibel  karena  tidak  berdasar  pada  hukum Islam  secara ansich namun  mempunyai  sandaran  yuridis  yang relatif akomodatif yakni dengan adanya hukum kewarisan yang diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 18 Hal  ini  dapat dilihat dari Putusan  Mahkamah Agung  tentang  adanya wasiat
18 Ibid. hlm. 67.
Eka Susylawati
wajibah terhadap harta warisan pewaris Islam anak muslim dan non  muslim.  Dalam  putusan  tersebut  Mahkamah  Agung memberikan  bagian  waris  kepada  seorang  anak  non  muslim (orang  tuanya  beragama  Islam)  dan  membatalkan  putusan Pengadilan  Agama  pada  tingkat  pertama  yang  tidak memberikan  bagian  waris  kepada  anak  non  muslim  tersebut. Putusan  tersebut  menimbulkan  kontroversi  di  dalam masyarakat  sebab  jumhur  ulama’  sepakat  bahwa  non  muslim tidak  dapat  mewarisi  orang  Islam.  Meskipun  wasiat wajibah dapat  dipaksakan  dan  dijadikan  landasan  putusan  Mahkamah Agung  namun  tetap  sesuai  dengan  syari’at  Islam  yaitu penerima  waris  harus  seagama  atau  sesama  muslim.  Hal  ini menunjukan adanya aktualita pemikiran terhadap perUndang- Undangan yang berlaku. 19
Konsekuensi  dari  dihapuskannya  pilihan  hukum  waris dalam  perkara  waris  bagi  orang  yang  beragama  Islam  adalah dalam  perkara  waris  baik  dalam  bentuk  gugatan  maupun permohonan selalu akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan menerapkan hukum waris Islam.  Sebaliknya  Pengadilan  Negeri  yang  merupakan Peradilan  Umum  tidak  dapat  menerima  dan  memutuskannya selama  para  pihak  beragama  Islam.  Sebelum  adanya  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Pengadilan  Negeri  dapat menerima  dan  memutus  perkara  waris  dengan  mendasarkan pada  hukum  waris  adat  maupun  hukum  waris  Barat ( BurgerlijkWetboek )    bagi  keturunan  Tionghoa.    Namun  setelah adanya  Undang-Undang  tersebut  Pengadilan  Negeri  secara hukum harus menolak perkara waris yang diajukan oleh orang Islam  karena  sudah  merupakan  kewenangan  absolut  dari Pengadilan Agama.
Urgensi  penelitian  ini  dilakukan  dengan  alasan  dalam praktik  pada  masyarakat  Pamekasan  masih  banyak  yang menerapkan  hukum  waris  adat.  Di  masyarakat  hukum  waris
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
adat  lebih  mengemuka  dibandingkan  dengan  hukum  waris Islam.  Bukti  kuatnya  penerapan  hukum  waris  adat  pada masyarakat  Pamekasan  antara  lain  orang  tua  telah  membagi hartanya ketika masih hidup. Di dalam hukum adat pemberian semasa hidup tersebut merupakan salah satu proses pewarisan sehingga  ketika  orang  tua  meninggal  dunia  maka  secara otomatis  harta  waris  telah  habis  terbagi  diantara  ahli  waris. Praktik  lainnya  pada  umumnya  masyarakat  ketika  akan membagi  waris  akan  mengajukan  Surat  Keterangan  Waris  ke Kantor  Kecamatan  dengan  diketahui  oleh  Kepala  Desa  atau Lurah  setempat.  Padahal  dasar  pembagian  waris  yang digunakan dalam Surat Keterangan Waris tersebut mendasarkan  pada  hukum  waris  adat.  Tentu  saja  penentuan ahli  waris  ataupun  bagian  waris  berdasarkan  hukum  waris Islam dan hukum waris adat adalah berbeda.
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  pemilihan  hukum  dalam  penentuan  hukum  waris  masih diperkenankan  sehingga  masyarakat  masih  dapat  memilih hukum waris selain hukum waris Islam, misalnya hukum waris adat ataupun hukum waris Barat yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda setelah berlakunya Undang- Undang  tersebut  maka  Pengadilan  Agama  merupakan  satu satunya  pengadilan  yang  akan  memutus  perkara  baik permohonan  maupun  gugatan  dalam  perkara  waris.  Dengan demikian  bagi  masyarakat  yang  menganut  agama  Islam  mau tidak mau harus mengajukan ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh  dari website Pengadilan  Agama  Pamekasan  sangatlah  nampak  bahwa masyarakat  Pamekasan  masih  sangat  minim  jumlahnya  yang mengajukannya  ke  Pengadilan  Agama  Pamekasan.  Rata-rata setiap tahunnya hanya 2 atau 3 perkara saja. Dari jumlah yang minim  tersebut  mayoritas  adalah  perkara  permohonan  waris. Perkara  permohonan  waris  adalah  upaya  dari  ahli  waris  yang telah  sepakat  untuk  membagi  benda  warisnya  ke  Pengadilan Agama  dan  diantara  ahli  tidak  terdapat  perselisihan.    Pada
Eka Susylawati
umumnya  tujuan  masyarakat  mengajukan  ke  Pengadilan Agama agar pembagian waris memperoleh legalitas.
Menjadi  pertanyaan  besar  peneliti  apabila  perkara  yang masuk  ke  Pengadilan  Agama  hanya  2  atau  3  setahun, masyarakat  lainnya  membagi  warisnya  dengan  menggunakan hukum  apa?    Dari  uraian  di  atas  sepintas  dapat  dikatakan bahwa  terdapat  kesenjangan  hukum  di  masyarakat.    Hal  ini dapat  menimbulkan  adanya  perbedaan  antara  hukum  yang hidup  di  masyarakat  ( living  law )  dengan  hukum  yang  ada  di perUndang-Undangan ( law in book ). Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan  masalah  di  belakang  hari  apabila  benda  waris sudah  dibagi  dengan  mendasarkan  pada  hukum  waris  adat, namun  kemudian  dipersoalkan  lagi  dan  menjadi  perkara  di Pengadilan  Agama.  Tentu  saja  Pengadilan  Agama  akan mendasarkan pada hukum waris Islam.
Semangat  Undang-Undang  Peradilan  Agama  tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan kenyataan hukum yang berlaku  di  masyarakat  Pamekasan.  Masyarakat  Pamekasan hingga saat ini masih menganut hukum waris adat. Dianutnya hukum  waris  adat  tercermin  dalam  beberapa  hal  misalnya dalam  membagi  waris portie antara  anak  laki  laki  dan  anak perempuan  adalah  relatif  sama  (dalam  hukum  Islam  2:1)  atau kedudukan  janda  atau  duda  yang  hanya  sebatas  menguasai benda waris selama hidup dan belum kawin lagi (dalam hukum waris  Islam  janda  dan  duda  selalu  menjadi  ahli  waris  dari pasangannya yang meninggal dunia).
Yang  paling  mencolok  adalah  masyarakat  Pamekasan pada  umumnya  tetap  mengurus  Surat  Keterangan  Waris  di Kepala  Desa/Kecamatan  setempat.  Ketika  mengurus  Surat Keterangan Waris maka akan disertai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris. Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut dibuat secara sepihak oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa tidak ada ahli  waris  lain  selain  yang  tertera  di  dalam  Surat  Keterangan Waris  tersebut.  Surat  Keterangan  Waris  tersebut  mendasarkan pada  hukum  waris  adat.  Surat  Keterangan  Waris  pada
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
umumnya  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  balik  nama sertifikat  yang  tertulis  atas  nama  pewaris.    Surat  Keterangan Waris  tersebut  akan  menjadi  dasar  bagi  Kantor  Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan balik nama sertifikat.
Masalah yang dapat timbul dari Surat Keterangan Waris yang  mendasarkan  pada  hukum  waris  adat  tersebut  apabila orang-orang  yang  menjadi  ahli  waris  ternyata  tidak  sama dengan  apabila  benda  waris  tersebut  diselesaikan  dengan hukum  waris  Islam.  Dengan  demikian  tidak  tertutup kemungkinan setelah benda waris, misalnya tanah atau rumah tersebut  sudah  dibalik  nama  (sudah  atas  nama  ahli  waris) ternyata  terdapat  pihak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  ahli waris  menurut  hukum  waris  Islam  menggugat  pembagian waris tersebut ke Pengadilan Agama.
Akibatnya  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pertanahan  Nasional  akan  dapat  dibatalkan  oleh  putusan Pengadilan  Agama  yang    mendasarkan  pada  hukum  waris Islam.    Apabila  hal  ini  terjadi  akan  merupakan  suatu  keadaan yang  tidak  baik  dalam  koridor  hukum  karena  sertifikat  yang merupakan  akta  otentik  dengan  mudahnya  dibatalkan  oleh pengadilan.
Sebagaimana  sudah  diuraikan  dalam  paparan  data  di atas bahwa Hakim Pengadilan Agama akan selalu menerapkan hukum waris Islam di dalam perkara waris baik dalam perkara gugatan maupun dalam perkara permohonan. Pada umumnya perkara  waris  yang  diajukan  adalah  permohonan.  Perkara permohonan  merupakan  jenis  perkara  non  sengketa.  Pada perkara  permohonan  Majelis  Hakim  lebih  bersikap administratif.  Apabila  semua  persyaratan  dalam  perkara permohonan  itu  sudah  lengkap  maka  Hakim  kemudian  akan memutuskan. Alasan perkara permohonan waris yang diajukan masyarakat di  Pengadilan Agama Pamekasan misalnya  karena tidak  ada  ahli  waris  yang  utama  (misalkan  anak)  atau mengajukan  permohonan  penetapan  waris  guna  pengajuan kredit.
Eka Susylawati
Permohonan  penetapan  waris  karena  tidak  ahli  waris yang utama merupakan alasan yang dominan dalam praktik di Pengadilan  Agama  Pamekasan.  Masyarakat  pada  umumnya ingin  memperoleh  kepastian  hukum  siapa  saja  ahli  waris  dari seseorang  yang  tidak  memiliki  keturunan.  Sedangkan pengajuan  permohonan  penetapan  waris  yang  diperuntukkan untuk  pengajuan  kredit  disebabkan  sertifikat  yang  diagunkan masih  atas  nama  pewaris  sehingga  pihak  perbankan  pada umumnya  akan  mensyaratkan  adanya  penetapan  ahli  waris dari  Pengadilan  Agama.  Ketentuan  dari  pihak  penyedia kredit/bank  tersebut  merupakan  langkah  yang  tepat  dengan tujuan memastikan siapa ahli waris dengan mendasarkan pada agama  yang  dianut  oleh  pewaris  ataupun  oleh  ahli  waris. Berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  penulis  bahwa  pihak perbankan  tidak  merekomendasikan  Surat  Keterangan  Waris dibuat oleh kecamatan karena Surat Keterangan Waris tersebut didasarkan pada hukum waris adat.
Menurut  pendapat  penulis  idealnya  terdapat  suatu aturan  tertulis  yang  melarang  Kepala  Desa/Kecamatan membuat  Surat  Keterangan  Waris  yang  diajukan  oleh masyarakat  yang  beragama  Islam  dan  mengharuskan mengajukannya di Pengadilan Agama.
Sebagaimana  paparan  di  atas  di  Pengadilan  Agama terdapat dua jenis perkara yaitu perkara gugatan waris (berarti ada  2  pihak  atau  lebih,  ada  sengketa)  dan  permohonan penetapan  waris  (yang  tidak  mengandung  sengketa).    Apabila diantara  ahli  waris  tidak  terdapat  sengketa  maka  mengajukan permohonan.  Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara  waris  akan  tetap  mendasarkan  pada  hukum waris Islam baik dalam penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris maupun bagian-bagian dari ahli waris.  Namun demikian setelah  Pengadilan  Agama  menentukan  ahli  waris  dan bagiannya  maka  ahli  waris  dapat  mengatur  pembagian  waris secara  musyawarah.  Dari  musyawarah  tersebut  apabila terdapat  kesepakatan  maka  dapat  menyimpangi  sebagaimana
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
yang  diatur  dalam  hukum  waris  Islam  tergantung  keinginan dari  ahli  waris.  Dengan  demikian  maka  Pengadilan  Agama akan  selalu  memiliki  kewenangan  dalam  menyelesaikan perkara  waris  antarorang  yang  beragama  Islam.  Misalnya dalam  pembagian  waris  akan  membagi  1:1  maka  masih diperkenankan  yakni  dengan  jalan  permohonan  penetapan waris. Larangan Kepala Desa/Kecamatan untuk membuat Surat Keterangan  Waris  sangatlah  berarti  bagi  masyarakat  yakni memberikan  kepastian  hukum  dalam  menentukan  siapa-siapa yang menjadi ahli waris maupun bagian warisannya.

## Penutup
Rekomendasi penelitian ini ditujukan pada: Pertama , Bagi Badan  Legislatif,  bahwa  keinginan  perUndang-Undangan dalam  penerapan  hukum  waris  Islam  bagi  orang  Islam  ketika menjadi  perkara  di  Pengadilan  Agama  masih  dapat menimbulkan permasalahan karena living law perkara waris di dalam  masyarakat  adalah  hukum  waris  adat.  Kesenjangan tersebut dapatlah diminimalisir dengan dilarangnya kecamatan setempat untuk membuat Surat  Keterangan Waris yang  nyata- nyata  mendasarkan  pada  hukum  waris  adat.  Dihapuskannya kewenangan  kecamatan  dalam  membuat  Surat  Keterangan Waris akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua , Bagi Pemerintah, perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum waris Islam mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum waris Islam terlebih  kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus  perkara  waris  yang  beragama  Islam.  Sosialisasi lainnya  adalah  anjuran  kepada  masyarakat  agar  ketika membutuhkan Surat Keterangan Waris tidak lagi mengurusnya di  kantor  kecamatan  setempat  melainkan  mengurus  ke Pengadilan  Agama. Ketiga ,  Bagi  Pengadilan  Agama,  dalam memutuskan perkara waris dengan mendasarkan pada hukum waris  Islam  sama  sekali  mengenyampingkan  hukum  waris lainnya di dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan
Eka Susylawati
akan  memenuhi  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Dan bersama  pemerintah  selalu  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam menangani  dan  memutus  perkara  waris  bagi  orang  yang beragama Islam.

## Daftar Pustaka
Afdol, Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dan Permasalahan  Implementasi  Hukum  Kewarisan  Islam . Surabaya: Airlangga Press, 2003.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan . Yogyakarta: UII Press, 2007.
Arifin,  Busthanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar Sejarah  Hambatan  dan  Prospekny a.  Jakarta:  GemaInsani Press, 1996.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung:  Pustaka Setia, 2002.
Djalil, H.A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara  Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989 . Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. Lubis,  Sulaikin.  dkk, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2005. Mannan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan
Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Mardani. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007.
Moelong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1990.
Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
Muchsin. Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif . Surabaya: Usana Offset, 2003.
Muhibbin  dan  Abdul  Wahid .  Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai Pembaharuan  Hukum  Positif  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Rasyid,  Roihan  A. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Jakarta: Rajawali Press, 1991.
Rofiq,  Ahmad. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia . Yogyakarta: Gama Media, 2001.
Siddik,  Abdullah. Hukum  Waris  Islam  dan  Perkembangannya  di Seluruh Dunia Islam . Jakarta: Widjaja, 1984.
Soekamto , Soerjono. Pengantar    Penelitian  Hukum .  Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
Suparman,  Eman. Intisari  Hukum  Waris  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju, 1991.
Suryabrata,  Sumadi. Metode  Penelitian .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 1991.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan  Islam .  Jakarta:  Prenada Media, 2004.
Warsito,  Hermawan. Pengantar  Metodologi  Penelitian .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Wigjosoebroto,  Soetandyo. Hukum:  Paradigma  Metode  dan
Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.