Syokron Jazil dan Halimatus Sakdiyah, “Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 7, no. 1 (19 Januari 2024): 80–97, https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20331.

## Volume 7, Nomor 1, Januari 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Syokron Jazil
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, 68121, (0331) 335462 Email: syukronjazil280720@gmail.com
Halimatus Syakdiyah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, 65144, (0341) 551354
Email: 26halimatussyakdiyah@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Jul 24, 2023; Reviewed: Aug 30, 2023; Aug 31, 2023; Accepted: Sep 12, 2023; Published: Jan 19, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i1.20331
The  issuance  of  the  Job  Creation  Perppu  has  raised  many  pros and cons from various figures. The research wants to find out how big the pros and cons are over the enactment of the Job Creation Perppu and the conformity between actual phenomena and ideal phenomena.  This  research  uses  a  normative  juridical  research method  based  on  a  statutory,  case,  and  conceptual  approaches. The results show that the Perppu on Job Creation is a product of a  failure  to  understand  the  Constitutional  Court's  Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, so that its legality and existence are crucial problems. This is also related to the legal considerations of  4  important  points  in  the  issuance  of  the  Perppu  which contradict facts and theories.

## Keywords: Perppu; Law; Job Creation

## Abstrak
Terbitnya  Perppu  CK  memunculkan  banyak  pro-kontra  dari berbagai  kalangan  tokoh.  Penelitian  ingin  mengetahui  seberapa besar pro-kontra yang terjadi atas diberlakukannya Perppu CK dan kesesuaian  antara  fenomena  aktual  dengan  fenomena  ideal. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif berdasarkan  pendekatan  perundang-undangan,  kasus,  dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Perppu CK merupakan wujud  produk  gagal  paham  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  sehingga  legalitas  dan eksistensinya menjadi problematika krusial. Hal ini juga dikaitkan dengan  pertimbangan  hukum  4  poin  penting  dalam  penerbitan Perppu yang bertolak belakang antara fakta dan teori.
Kata Kunci: Perppu; Undang-Undang; Cipta Kerja

## PENDAHULUAN
Konstitusi tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUD  NRI)  1945  yang  sekaligus menjadi  dasar  Negara  Indonesia,  kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diklasifikasikan  lagi  dalam  beberapa  bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Dikatakan  baik  tidaknya  peraturan perundang-undangan  dilihat  dari  adanya kesesuaian  antara  peraturan  tersebut  dengan konstitusi sehingga peraturan tersebut diharapkan memiliki harmonisasi yang selaras  dengan  konstitusi.  Sebalikanya, ketidakharmonisan peraturan perundang- undangan  baik  dengan  konstitusi  maupun regulasi  lainnya  baik  setingkat  maupun berbeda  tingkatan  maka  akan  menimbulkan suatu problem yang kompleks, salah satunya ialah dibatalkannya salah satu regulasi. 1
Penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan sebagai acuan dalam menciptakan  kebaruan,  diantaranya  yang
1 M.  Jeffri  Arlinandes  Chandra,  Rofi  Wahanisa,  dan  Ade  Kosasih,  “Tinjauan  Yuridis  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 (30 Maret 2022): 2, https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790.
2 Otti Ilham Khair, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia,” Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum 3,  no.  2  (27  September  2021):  63, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442.
menjadi literature  riview penulis  ialah penelitian  yang  ditulis  Otti  Ilham  Khair (2021) “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Di Indonesia”.
Hasil dari penelitian ini ialah membahas terkait perlindunan tenaga kerja di  Indonesia sebagai  dampak  akibat  dari  pengesahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (UU  CK)  yang  mana keadilan  pemerintah  dalam  hal  memberikan perlindungan  kepada  tenaga  kerja  belum terpenuhi  karena  posisi  tawar  yang  tidak balance antara  pengusaha  dan  pekerja, sehingga  dirasa  perlu  adanya  aturan  hukum yang  dapat  menyeimbangkan  kedua  belah pihak (pengusaha dan pekerja). 2 Penelitian ini mengkaji  UU  CK  sebagai  objek  penelitian, sedangkan  penelitian  oleh  penulis  ialah mengkaji  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Selanjutnya penelitian oleh Putri Tesalonika  Tueguh  (2021)  “Kajian  Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya
Terhadap Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia”.  Penelitian  ini  mengkaji  secara
yuridis tentang teknik omnibus law dalam UU CK,  kemudian  yang  menjadi  pembeda  ialah penelitian penulis membahas putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  dengan  tinjauan  yuridis  yang menjadi  pro-kontra  masyarakat. 3 Persamaan penelitan terdahulu dengan penelitian terbaru ialah  sama-sama  memiliki  pembahasan  yang berhubungan dengan UU CK, namun masing- masing  penelitian  tentu  memiliki  fokus penelitian yang berbeda.
Pembentukan  substansi  dari  peraturan perundang-undangan  sudah  seharusnya  dan sepantasnya  dilakukan  dengan  pertimbangan dan  harmonisasi  antara rechtpolitiek dan rechtsoziologie . Rechtpolitiek atau  politik hukum akan memiliki peran sebagai pedoman dasar  dalam  menentukan basic dan  sistem serta tujuan suatu  regulasi  hukum  yang akan diterbitkan  sehingga  regulasi  tersebut  baik regulasi  baru  maupun  penggantian  regulasi lama  akan  lebih  ideal  dengan  kondisi  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  saat  ini  secara objektif dengan konsep sosiologi hukum. 4
Rechtsoziologie atau  sosiologi  hukum bertujuan  agar  regulasi  yang  secara  formal dapat  diterima  dalam  kehidupan  masyarakat
3 Putri  Tesalonika  Tuegeh,  “Kajian  Yuridis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dan  Dampaknya  Terhadap  Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Lex Privatum 9, no. 10 (25 Oktober 2021): 27, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36657.
4 Roni Sulistyanto Luhukay, Diktat Pengantar Ilmu Hukum (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020), 117.
5 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting , 1 ed. (Yogyakarta: Total Media, 2011), 119.
6 Andri  Fransiskus  Gultom  dan  Marsianus  Reresi,  “Kritik  Warga  Pada  Ruu  Omnibus  Law  Dalam  Paradigma Critical  Legal  Studies,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 10,  no.  1  (31  Mei  2020):  49, https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497.
7 Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law,” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 1 (5 Juni 2020): 72, https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437.
serta memiliki kesesuaian antar regulasi baik secara vertikal maupun horizontal. 5
Pemerintah  pada  30  Desember  2022  resmi terbitkan  Peraruran  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK). Kehadiran Perppu  CK  telah  memberikan  sejumlah anggapan  dan  problematika  dalam  urusan perundang-undangan  dan  regulasi  hukum  di lingkungan masyarakat. 6
Dinamika  dan  perubahan  tersebut diawali  dari  sejak  adanya  UU  CK  masih dalam bentuk gagasan awal atau rancangan. 7
Sehingga dalam hal ini penulis merasa sangat penting  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang isinya  membahas  tentang  Perppu  CK  yang saat  ini  telah  sah  menjadi  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Keberadaan Perppu CK memang memunculkan  banyak  reaksi,  terutama  bagi kalangan  yang  pernah  berkecimpung  dalam dunia politik dan kepemerintahan yang tidak
jauh-jauh dari regulasi dalam kesehariannya. 8
Prof.  Jimly  Asshiddiqie  turut  memberikan komentarnya atas terbitnya Perppu CK. Tepat pada 25 November 2021 lembaga pengadilan tertinggi Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi  Indonesia  mengeluarkan  sebuah putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait UU CK dinyatakan cacat secara formil.
Lolosnya  Perppu  CK  menjadi  undang- undang presiden jokowi bisa saja mengalami pemakzulan melalui persetujuan dan konsolidasi  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) pada forum Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). 9 Dalam Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020 tersebut pada intinya Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  UU  CK inkonstitusional  bersyarat  dengan  estimasi waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki UU CK secara substansional.
Estimasi  waktu  2  tahun  tersebut  pada kenyataannya  digunakan  pemerintuh  untuk menerbitkan  Perppu  CK  dengan  alasan
8 Bambang  Sadono  dan  Lintang  Rahmiaji,  “Pro  Kontra  Terhadap  Prosedur  Dan  Substansi  Omnibus  Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (25 September 2021): 604, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125.
9 “Perppu  Cipta  Kerja  Terbit,  Pakar  Hukum  Yusril  &  Jimly  Beda  Pandangan,  Siapa  Yang  Benar?,” Kongres Advokat  Indonesia (blog),  5  Januari  2023,  https://www.kai.or.id/berita/hot-topic/22414/perppu-cipta-kerja- terbit-pakar-hukum-yusril-jimly-beda-pandangan-siapa-yang-benar.html.
10 Fajar Pebrianto, “Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembenaran oleh Sarjana Tukang Stempel - Nasional Tempo.co,” tempo.co bicara fakta, 4 Januari 2023, https://nasional.tempo.co/read/1675584/perpu-cipta-kerja-terbit-eks-ketua-mk-dicari-alasan-pembenaran- oleh-sarjana-tukang-stempel.
11 Winda  Fitri  dan  Luthfia  Hidayah,  “Problematika  Terkait  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Di  Indonesia:  Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan,” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 726, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719.
12 Sigit Riyanto dkk., Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan  DPR  5  Oktober  2020) ,  2  ed.  (Yogyakarta:  Universitas  Yogyakarta,  2020),  40, https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020- tentang-cipta-kerja/.
kegentingan  menghadapi  stanting  ekonomi atau  ancaman  krisis  ekonomi  negara. 10
Sehingga penulis memberikan sudut pandang sebenarnya Perppu CK merupakan wujud dari produk gagal paham oleh pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. UU CK yang sebelum- nya  masih  terdapat  permasalahan  yang  tentu harus diperbaiki, salah satunya terkait proses pembentukan  UU  CK  yang  unpartisipatif terhadap publik. 11
Oleh  sebab  itu,  sebelum  Perppu  CK diterbitkan  seharusnya  pemerintah  perlu menganalisa terlebih dahulu terkait problematika  yang  dihadapi  negara,  agar penerbitan  Perppu  CK  terwujud  dengan memiliki  harmonisasi  dan  kesesuaian  serta idealisme  antara  problematika  lapangan, regulasi sebelumnya dan prosedur penerbitannya serta materi yang dimuat pada Perppu. 12
Selain dianggap sebagai bentuk produk gagal  paham  terhadap  putusan  Mahkamah
Konstitusi, eksistensi Perppu CK dipertanyakan karena dianggap sebagai upaya pemangkasan peran lembaga legislatif dalam mekanisme memperbaiki UU CK secara adil (balance) ,  mempertimbangkan  suara  rakyat
(aspiratif) dan  mensejahterakan  masyarakat.
Terbitnya Perppu CK menghapus berlakunya UU  CK  dan  tidak  sesuai  dengan  amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020. 13 Kondisi yang demikian itu menimbulkan pertanyaan yang krusial terkait legalitas  Perppu  CK,  apalagi  dalam  kursi politik saat  ini didominasi  oleh partai  politik koalisi presiden di parlemen sehingga menjadi tantangan  tersendiri  bagi  anggota  legislatif dalam  objektivitas  penilaian  Perppu  CK menjadi  undang-undang  dengan  ketentuan dan syarat legalitas formil sesuai amanat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 14 Penulis memfokuskan penelitian  dengan  merumuskan  Perppu  CK yang  dianggap  sebagai  wujud  dari  produk gagal  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian terkait legalitas dari Perppu CK.
Research ini  menggunakan research methode yuridis  normatif,  dimana  jenis metode  penelitian  hukum  yang  demikian adalah suatu proses dalam menemukan norma
13 Riyanto dkk., 30.
14 Moza  Dela  Fudika,  Ellydar  Chaidir,  dan  Saifuddin  Syukur,  “Konfigurasi  Politik  Lahirnya  Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 2 (1 Juli 2022): 195, https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828.
15 Muhaimin Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.
hukum  dan  prinsip  hukum  beserta  opini  dari para  ahli  hukum  yang  bersifat  argumentatif atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan doktrin  yang  diperadakan  guna  menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. 15
Adapun  beberapa  pendekatan  analisis data  pada  penelitian  ini  adalah statute approach dengan memberikan deskripsi yang berdasarkan  pada  aturan  yang  berlaku, case approach dalam konteks terbitnya Perppu CK dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dengan memaparkan suatu konsep dan nilai hukum yang dijadikan sebagai basic dari sebuah aturan.
Selanjutnya bahan hukum pada penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer berupa regulasi terkait serta jurisprudensi  yang  ada,  dan  bahan  hokum sekunder  yaitu  berupa  doktrin  atau  pendapat para  ahli  hukum  yang  diperoleh  dengan metode  studi  kepustakaan  yang  kemudian diolah dan dideskripsikan secara kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perppu CK Wujud Produk Gagal Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020
Saat ini Perppu CK telah di sahkan pada 30  desember  2022  menjadi  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan sudut pandang historis terkait macam-macam peraturan perundang-undangan, Perppu termasuk  salah  satu  jenis  dari  peraturan pemerintah  (PP),  dimana  Perppu  ini  disusun dalam  hal  ihwal  atas  kondisi  darurat  yang memaksa atau terdesak  yang merupakan hak dari  presiden  dalam  menetapkan  Perppu sebagaimana Pasal 22 UUD NRI 1945.
Urgensi  bagi  suatu  negara  dalam membuat suatu Perppu ialah tidak lain sebab pada praktik penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan  seringkali  terjadi  ketidak- normalan  dalam  tatanan  hidup  kenegaraan yang  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  dari regulasi-regulasi  yang  dimiliki  oeh  suatu negara, 16 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sistem hukum di negara tersebut tidak mampu mengakomodasi  kepentingan  dan  kebutuhan negara dan masyarakanya. 17
Maka dalam keadaan yang demikian itu pemerintahan  dapat  mengeluarkan  Perppu melalui presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus  kepala  negara  (Indonesia)  dengan harapan  menggerakkan  segala  fungsi  negara
16 Dolfries J. Neununy, “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir,” Balobe Law Journal 1, no. 2 (28 Oktober 2021): 119, https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
17 Suwandi  Arham  dan  Ahmad  Saleh,  “Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia,” Petitum 7,  no.  2 Oktober (31 Oktober 2019): 74, https://doi.org/10.36090/jh.v7i2.
18 Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 2 (2011): 232, https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5.
19 Ida Zuraida, Batasan Pentingnya Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  (Perppu)  Di  Bidang  Perpajakan (Jakarta:  Pusdiklat  Pajak,  Badan  Diklat  Keuangan,  Kementerian Keuangan RI, 2018), 327.
20 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 64.
supaya  dapat  berjalan  efektif  dan  negara mampu menjamin atas terpenuhinya hak dasar warga negara. 18
Pembentukan Perppu sebagaimana pada ketentuan  Pasal  12  UUD  NRI  1945  lebih fokus  pada  tugas  dan  wewenang  presiden (kepala  negara)  dalam  rangka  melindungi bangsa  dan  negaranya  dari  setiap  gangguan hingga ancaman eksternal negara. Sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 terletak pada domain pengaturan  berkaitan  dengan  tugas  dan kewenangan  presiden  dalam  penetapan Perppu. 19 Kedua  pasal  tersebut  memiliki perbedaan penafsiran, namun tetap bermuara pada  kewenangan  seorang  presiden  dalam menetapkan  dan  menerbitkan  Perppu  untuk mengatasi  bahaya  dan  kegentingan  yang dialami negara.
Prof. Jimly Asshieddiqi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara Darurat” menjelaskan, dalam mengatasi suatu permasalahan pasti membutuhkan waktu yang tidak  sebentar,  sedangkan  masalah  yang terjadi haruslah segera diatasi dan diselesaikan. 20 Sehingga  atas  waktu  yang dirasa tidak cukup dalam mengatasi
problematika  yang  terjadi  serta  kesegeraan yang seharusnya diselasaikan maka problematika  tersebut  dinyatakan  bersifat darurat  sehingga  diperlukan  regulasi  darurat yang disebut dengan istilah Perppu, walaupun problematika  yang  terjadi  itu  melanggar norma hukum yang normal.
Selain  karena emergency yang  telah dijelaskan sebagaimana yang tercantum pada Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  alasan penerbitan  Perppu  dapat  dilakukan  karena internal administratif pemerintahan. 21
Sehingga  alasan  internal  administratif 22 tersebut cenderung mengesampingkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu maka aparat hukum diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam  menyusun  dan  menetapkan  Perppu tersebut. 23
Dalam menjalankan roda kepemerintah- an, presiden bisa saja menghadapi kegenting- an dengan mengandalkan kekuasaan
21 Nurmayani  dan  Mery  Farida,  “Problematika  Konsep  Diskresi  Dalam  Penyelenggaraan  Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2 Juli 2021): 12, https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412.
22 Jimly  Asshiddiqie,  “UU  Omnibus  (Omnibus  Law)  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi  Administratif,” Jimly  School;  Law  and  Government,  2  Desember  2019,  https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus- omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif.
23 Muhammad  Rinaldy  Bima,  “Hal  Ikhwal  Kegentingan  Yang  Memaksa  Sebagai  Landasan  Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (23 April 2019): 100, https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595.
24 Bayu  Dwi  Anggono,  “Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  dan Tantangannya  dalam  Sistem  Perundang-undangan  Indonesia,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (27 April 2020): 118, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
25 Muhammad  Siddiq,  “Kegentingan  Memaksa  Atau  Kepentingan  Penguasa  (Analisis  Terhadap  Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)),” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 (1 Januari 2014): 269, https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.87.
26 Fikri  Hadi  dan  Farina  Gandryani,  “Status  Darurat  Kesehatan  Akibat  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia Arena Hukum,” Arena Hukum 15, no. 3 (27 Desember 2022): 587, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7.
eksekutifnya.  Faktanya  pada  kejadian  di lapangan  kekuasaan  sering  mendominasi daripada  kebenaran  maupun  regulasi  yang berlaku. 24 Seringkali  regulasi  baik  peraturan maupun undang-undang tidak dapat sepenuhnya  mengatur  tentang  kehidupan masyarakat  terutama  dalam  keadaan  darurat, bahkan situasi ini telah diprediksi sebelumnya dan termuat dalam UUD NRI 1945 sehingga dibebankan  untuk  diperbolehkan  membuat peraturan  yang  sifatnya  emergensional  yang biasa disebut dengan Perppu. 25
Seorang tokoh bernama Vernon Bogdanor menjelaskan bahwa setidaknya ada 3  kondisi  yang  dapat  dikatakan  termasuk dalam  keadaan  darurat  dan  memaksa diantaranya,  kondisi  perang,  kondisi  darurat internal ( civil emergency) , dan kondisi darurat internal (innere  not  stand) .  Darurat  internal dapat terjadi dan ditimbulkan karena penilaian subjektivitas presiden sehingga menjadi motif alasan  presiden  agar  dapat  menerbitkan Perppu. 26
Penyusunan  dan  penerbitan  Perppu dapat disusun sebab diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Situasi  atau  kondisi  yang  darurat  atau genting dan bahaya. Bahaya yang dimaksud ialah suatu keadaan yang bersifat genting sehingga memaksa untuk membuat suatu  aturan  terkait  bahaya/kegentingan yang terjadi.
2. Situasi bahaya tersebut berpotensi
mengancam  keselamatan  negara  apabila tidak  segera  dilakukan  penyusunan  dan penerbitan  Perppu  dengan  tindakan  yang konkret.
3. Sebab  situasi  yang  sangat  mendesak, dimana  pada  situasi  dan  kondisi  yang demikian  itu  dirasa  perlu  mendapatkan tindakan  cepat  tanggap  dari  pemerintah yang  apabila  penerbitan  regulasi  yang dibutuhkan  pada  situasi  dan  kondisi tersebut  penyusunan  dan  penerbitannya masih  menunggu  lembaga  legislative mekanisme proses penerbitannya memerlukan waktu yang sangat lama. 27
Ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan menjelaskan terkait definisi Perppu merupakan  regulasi  yang  ditetapkan  dan diterbitkan oleh presiden karena kepentingan memaksa atau darurat. Ketentuan dari Pasal 1
27 Sopiani  Sopiani  dan  Zainal  Mubaraq,  “Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan  Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (30 Juni 2020): 152, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623.
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  juga  tidak  memaparkan  terkait batasan  perihal  definisi  Perppu  dengan  kata lain  memberikan  definisi  yang  sama  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  berkenaan  dengan  definisi  atau pengertian dari “Perppu”.
Ketentuan  Perppu  menurut  Pasal  52 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  menjelaskan  terkait  pembuatan Perppu  haruslah  diajukan  terlebih  dahulu kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dalam agenda persidangan. Ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:
1. Perppu  diajukan  kepada  DPR  dalam persidangan
2. Pengajuan  perppu  sebagaimana  ayat  (1) dibentuk  dalam  RUU  atau  berupa rancangan undang-undang terkait penetapanperppu tersebut.
3. DPR  bewenang  dalam  hal  sebatas persetujuan  (iya  atau  tidak)  terhadap perppu yang diajukan
4. Apabila DPR menyetujuai RUU tersebut dalam  rapat  paripurna,  maka  perppu tersebut akan ditetapkan sebagai UU.
5. Adapun  sebaliknya  jika  perppu  tidak mendapat persetujuan DPR, akan dicabut atau dibatalkan dan tidak diberlakukan.
6. Dalam hal pencabutan sebagaimana ayat (5)  maka  DPR  atau  Presiden  harus
mengajukan  RUU  pencabutan  Perppu tersebut.
7. RUU  terkait  percabutan  sebagaimana pasal (6) mengatur seluruh akibat hukum dari pencabutan perppu.
8. RUU  pencabutan  perppu  sebagaimana ayat (7) kemudian ditetapkan sebagai UU tentang  pencabutan  perppu  tersebut sebagaimana ayat (5).
Pasal  diatas  pada  hakikatnya  sesuai dengan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  bahkan  lebih  detail terkait  prosedur  penyusunannya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  juga  dijelaskan  tentang  ruang  dan waktu  terkait  pencabutan  Perppu  melalui sidang  paripurna.  Selain  itu  dalam  undang- undang  ini  juga  dijelaskan  bahwa  DPR  juga dapat  membuat  rancangan  undang-undang (RUU) dalam rangka mengatasi akibat hukum dari  penolakan  tersebut  yang  sebelumnya merupakan hak presiden.
Selanjutnya  masuk  pada  legalitas  dan eksistensi Perppu CK atau yang saat ini telah di  sahkan  sebagai  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi  Undang-Undang  terdapat  hubungan yang  sangat  erat  dengan  putusan  Magkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa  UU  CK  dinyatakan  inkonstitusional
28 Moza Dela Funika Moza, Aryo Akbar Aryo, dan Asri Muhammad Saleh Asri, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Dalam  Menakar  Negara  Berada  Dalam  Ikhwal
secara  bersyarat.  Dalam  putusan  tersebut diamanatkan 3 (tiga) hal demi konstitusionalitas  UU  CK,  diantaranya  ialah sebagai berikut:
1. Mahkamah Konstitusi memberikan amanat bagi  para  pembuat  undang-undang  agar secepatnya  menyusun  regulasi  sebagai dasar  hukum  pemakaian  metode omnibus dalam  membuat  peraturan  perundang- undangan.
2. Dalam proses pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengharuskan masyarakat untuk meaningful participation atau  partisipasi  secara  maksimal  dan bermakna sebagai wujud dari implementasi  asas  keterbukaan  dalam proses penyusunan undang-undang a quo . 3. Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan masa  tenggang  selama  2  tahun  untuk perbaikan UU CK 202 untuk direvisi sejak tanggal  putusan  dibacakan,  tepatnya tenggang  waktu  tersebut  jatuh  pada  25 November 2023.

## Legalitas Perppu CK
Perppu  sebagai  produk emergency legislation didasarkan  pada innerenootstand , sementara  itu  hal  ihwal  sebab  keadaan  yang memakasa adalah syarat  konstitualisme yang menjadi  dasar  atas  kewenangan  seorang presiden  dalam  menetapkan  Perppu. 28
Objektivitas  penilaian  Perppu  CK  yang  saat ini telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi  Undang-Undang  sangat  penting untuk  mempertimbangkan  korelasi  dan hubungan dengan anamat Mahkamah Konstitusi  yang  tertulis  sebagaimana  pada putusan
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga UU CK menjadi tidak berlaku lagi. 29 Beberapa hal yang menjadi pertimbangan  hukum  dalam  menentukan eksistensi  dan  legalitas  dari  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja  menjadi  Undang-Undang,  diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Pemaknaan  Kegentingan  yang  Me- maksa
Berdasarkan Lampiran II poin nomor
18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  jika  dikemukakan dengan  berdasar  pada  tinjauan  ilmu perundang-undangan,  konsideran  mem- buat  pertimbangan  pada  masing-masing
Kegentingan  Memaksa  Oleh  Presiden,” Jurnal  Panorama  Hukum 7,  no.  2  (31  Desember  2022):  105, https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511.
29 Ni  Kadek  Ayu  Sri  Undari  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan,  “Legalitas  Formil  Penerbitan  Perppu  Cipta  Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 11, no. 4 (11 Maret 2023): 718, https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01.
30 Ollyvia Cantik Nur Annisa, “Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja,” Journal  Equitable 8,  no.  1  (25  Februari  2023):  133, https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494.
peraturan  perundang-undangan  menjadi poin  penting  yang  juga  krusial  untuk memberikan  gambaran  dasar  penyusunan suatu  regulasi  secara  filosofis,  sosiologis, dan juridis.
Adapun  dalam  konteks  Perppu  CK, konsideran  diharuskan  untuk  memberikan pertimbangan dengan menunjukkan kesesuaian motif penyusunan Perppu kala itu dengan memenuhi syarat “emergency” sebagai  alasan  kuat  atau  dasar  penerbitan konstitusi  sebagaimana  amanat  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020.
Apabila  ditelusuri  secara  mendalam makna  dari emergency yang  dimaksud ialah  menunjukkan  pada  situasi  dan kondisi dinamika global sebagai akibat dari meningkatnya  harga  baik  energi  maupun pangan, climate change, dan supply chain.
Situasi  dann  kondisi  yang  demikian  itu memiliki dampak negatif terhadap perekonomian  negara  di  dunia  sehingga terjadi  inflasi  yang  berpotensi  secara signifikan terhadap perekonomian nasional (Indonesia). 30 sehingga  berangkat  dari emergency tersebut  lahirnya  Perppu  CK diharapkan mampu mengatasi
problematika tersebut serta menjadi landasan  hukum  yang  mampu  menjawab tantangan  melalui  penyerapan  pekerja secara meluas, pemberdayaan koperasi dan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM), meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek nasional yang bersifat strategis, serta upaya meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja dan menyelenggarakan perlindungan.
Keganjelan  penggunaan  kata  “akan berdampak  secara  signifikan”  pada konsideran dalam memberikan per- timbangan Perppu CK, merupakan sebuah petunjuk  bahwa  dampak  negatif  yang dipaparkan belum aktual atau masih dalam bentuk argumentasi prospektif yang diperkirakan  oleh  pemerintah.  Hal  yang demikian  itu  sangat  bertentangan  dengan emergency atau kegentingan yang menjadi syarat utama penerbitan Perppu.
Bahkan pertimbangan stanting/ kegentingan  perekonomian  dalam  Perppu CK juga dinilai tidak sesuai dengan situasi perkonomian  yang  dialami  saat  itu. September 2022, presiden mengumumkan pendapatan  negara  meningkat  49%  atau sekitar Rp1.764 triliun. 31
31 Francisca Christy Rosana, “Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20  - Bisnis Tempo.co,” diakses 18 Juli 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi- di-g20.
32 “Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional  Triwulan  III-2022  Sebesar  5,72%,  Menkeu :  Cerminan  Menguatnya Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 9 November 2022, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Perekonomian-Indonesia-Triwulan-III-2022-5,7.
Presiden juga menyampaikan walaupun perekonomian global melambat, komoditas  dan  harga  minyak  yang fluktuatif  kinerja  perekonomian  nasional (Indonesia)  dinilai  sangat  kuat.  Januari 2023  (Imlek  Nasional)  perekonomian nasional (Indonesia) tumbuh dan berkembang  hingga  mencapai  5,72% masuk  pada  kuartal  III-2022  dan  inflasi terkendali  5,5%. 32 Bahkan  presiden mengakui dengan mengklaim pertumbuhan perekonomian saat itu berhasil  membuat  Indonesia  berada  pada posisi  di  peringkat  pertama  G20  diantara beberapa negara lain.
Sehingga dalam pertimbangan kegentingan  sebagaimana  yang  dijadikan alasan dalam penerbitan Perppu CK sangat tidak  sesuai  dengan  realitas  yang  terjadi. Beberapa keterangan presiden yang dipaparkan diatas adalah bentuk representasi  ekonomi  negara  sangat  baik. Sehingga  pernyatataan  inkonstitusional secara bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 terhadap Perppu CK sangat tepat.

## 2. Kekosongan Hukum
Kekosongan hukum merupakan suatu  keadaan  pada  suatu  negala  dalam
suatu waktu yang tidak memiliki landasan hukum yang mengatur tata tertib tertentu. 33
Berbicara  mengenai  kekososngan  hukum apabila dikaitkan dengan Perppu CK dapat dikatakan  tidak  sesuai.  Terkait  regulasi cipta  kerja  sebenarnya  memiliki  regulasi yang masih berlaku, selain itu Perppu yang diterbitkan dengan alasan kegentinganpun secara substansinya tidak memiliki
perbedaan  yang  signifikan.  Kemudian perppu tersebut dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  dengan  kurun waktu 2 tahun untuk dilakukan revisi yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Berdasarkan konsideran menimbang huruf  d  Perppu  CK,  bahwa  eksistensi undang-undang yang  berlaku  secara hukum  dinilai  belum  mencapai  sesuai kebutuhan percepatan cipta kerja sehingga dirasa perlu adanya perubahan. Atas dasar pertimbangan yang demikian itu memberikan  sebuah  petunjuk  bahwa  UU CK  belum  memadai  dalam  menjawab problematika  yang  terjadi.  Hal  yang demikian  itu  sangat  kontra  jika  melihat yang  dimuat  pada  Perppu  CK  yang merupakan regulasi emergency justru tidak ada  perbedaan  dengan  UU  CK  yang
33 Fachrizza Sidi Pratama, “Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years,” Journal of Law and Border Protection 1, no. 1 (28 Mei 2019): 55, https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156.
34 Farel  Hasibuan,  Junimart  Girsang,  dan  Ampuan  Situmeang,  “Implikasi  Penerapan  Putusan  Mk  No. 91/PUUXVIII/2020  Terhadap  Implementasi  Omnibus  Law  Di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3 (5 September 2022): 165, https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51828.
dibatalkan,  sehingga  eksistensi  Perppu tetap mempertahankan peraturan pelaksanaan  UU  CK  yang  disampaikan pada Pasal 184 Perppu CK. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa kekosongan hukum dalam konteks kasus ini tidak bisa dijadikan alasan yang mendasar.
3. Ketersediaan Masa Tenggang Pe- nyusunan Undang-Undang
Ketersediaan  waktu  yang  diberikan dan diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi  selama  2  tahun  terhadap pemerintah  dirasa  sudah  sangat  cukup dalam merevisi substansi daripada Perppu CK yang isinya tidak jauh beda atau tidak memiliki  perbedaan yang  signifikan dengan  UU  CK. 34 Apabila  pemerintah menjadikan  alasan  ketersediaan  waktu yang dikatakan masih terbatas maka hal itu jelas  menunjukkan  secara  nyata  atas kegagalan  pemerintah  akan  pemahaman amanat putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-
XVIII/2020.
Waktu  yang  diberikan  Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun tampaknya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah  dan  para  penyusun  undang- undang  dalam  agenda  perbaikan  Perppu
yang  diamanatkan  Mahkamah  Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Terlebih pada saat Perppu CK diundangkan  masa  tenggang  perbaikan masih tersisa kurang lebih 11 bulan, yaitu masa  tenggang  tersebut  berakhir  pada  25 November  2023.  Akan  tetapi,  pemerintah malah  menggunakan  jalan  pintas  dengan menerbitkan Perppu CK.
Konsideran memberikan per- timbangan  dari  Perppu  CK  menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020  sangat  penting  bagi pemerintah  agar  dilakukan  revisi  melalui penggantian  UU  CK.  Kalimat  “perbaikan melalui  penggantian”  pada  konsideran Perppu  CK  menunjukkan  adanya  gagal paham  oleh  pemerintah  terhadap  isi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020.  Mahkamah  Konsti- tusi  mengamanatkan  dalam  membentuk dasar hukum menggunakan metode omnibus dan terbuka secara maksimal pada partisipasi publik secara meningfull sehingga UU CK memenuhi syarat formil.
4. Asas keterbukaan
Tidak  adanya  partisispasi  yang bermakna  dan  maksimal (meaningfull
35 Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, dan Heillen Martha Yosephine Tita, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 6 (24 Oktober 2021): 619, https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.645.
36 Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undanga,” Al-Qisth  Law  Review 6,  no.  1  (6  Oktober  2022):  69, https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83.
participation) yang merupakan bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalmam  menentukan  kecacatan  secara formil  UU CK. Kesalahan yang demikian itu  diulangi  pemerintah  yakni  dengan penerbitan  Perppu  CK  dengan  tanpa memberikan meaningfull  participation kepada publik. 35 Penilaian ruang partisipasi  publik  ini  memiliki  3  hal (persyaratan) diantaranya, hak utuk didengarkan ( right to be heard), hak untuk mendapatkan  pertimbangan (right  to  be considered) , hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban terhadap argument yang telah disampaikan (right to be explained). 36
Persyaratan ketiganya dalam pernerbitan Peppu CK tidak terpenuhi serta penyusunan  Perppu  CK  dianggap  tidak sesuai  dengan  prosedur  dan  mekanisme sebagaimana  yang  seharusnya.  Selain  itu juga dianggap sebagai pemangkasan peran legislatif  secara  krusial  dengan  tidak melakukan  perbaikan  UU  CK,  justru menerbitkan Perppu CK tanpa melibatkan DPR.  Walaupun  pada  akhirnya  dalam persidangan berikutnya Perppu CK tersebut  membutuhkan  persetujuan  DPR
sehingga  dapat  diberlakukan  secara  sah dan dapat diundangkan.
Sistem politik di Indonesia mempraktikkan pembentukan koalisi partai  untuk  memperoleh  harmonisasi antara  presiden  dan  parlemen  agar  dapat mendominasi atau menjadi suara mayoritas di parlemen (oversized coalition).
Sehingga  dengan  sistem  politik  yang demikian  itu  projektivitas  atas  keputusan diterima  atau  ditolaknya  Perppu  CK  oleh lembaga  legislatif  dapat  dikaji  dengan menganalisa situasi dan kondisi kekuasaan politik saat itu. 37
Oversized coalition yang berlangsung  pada  masa  kepemimpinan presidan  dan  wakilnya  yaitu  Jokowi- Ma’ruf  tengan  menjadi  pemnajmin sekuritas  politik  melalui  relasi  antara lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif yang  lebih  condong  atau  berpotensi kompromistis  tanpa  adanya balance politic ,  sehingga  presiden  menjadi  lebih mudah  dalam  mendapatkan  dukungan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah
37 Adam  Setiawan,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penataan  Struktur  Organisasi  Kementerian  Dalam  Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10, no. 2 (31 Desember 2021): 138, https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313.
38 I.  Kadek  Semara  Atmika,  I. Nyoman  Budiartha, dan  lda Ayu  Putu  Widiati,  “Analisis  Yuridis  Omnibus  Law dalam  Penyusunan  Rancangan  Undang-undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Konstruksi  Hukum 2,  no.  3  (1  September 2021): 645, https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627.
39 Idul  Rishan,  “Risiko  Koalisi  Gemuk  Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 223, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1.
40 Benny  Harman,  “Demokrat  Tolak  Keras  Pembahasan  Perppu  Cipta  Kerja  di  DPR:  Khianati  Konstitusi,” kumparan,  diakses  20  Juli  2023,  https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan- perppu-cipta-kerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp.
41 Setjen DPR RI, “Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK,” diakses 20 Juli 2023, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628.
atas  dominasi  partai  koalisi  yang  dimiliki dalam kursi parlemen. 38 Hal ini menggambarkan  dengan  jelas  bahwa dalam  pemerintah  terjadi blanded antara presiden dan DPR. 39
Peleburan (blanded) kekuasaan tersebut tercermin ketika kritikan penolakan terhadap penerbitan Perppu CK hanya terlihat beberapa (tidak banyak) dari seluruh partai oposisi presiden. Salah satu diantara  banyaknya  fraksi  dari  partai oposisi  presiden  ada  seorang  Benny Harman (fraksi Demokrat) yang menyampaikan  kekecewaannya  sebagai bentuk tidak setuju terhadap presiden atas penerbitan  Perppu  CK. 40 Selanjutnya  ada Kurniasih (fraksi PKS) yang
mempertanyakan  terkait  pertimbangan hukum prsiden dalam menerbitkan Perppu CK  secara  mendadak,  sedangkan  hal  ini bertolak  belakang  dengan  pernyataan presiden beberapa waktu sebelumnya yang memaparkan perkembangan ekonomi indonesia  yang  terus  meningkat  bahkan tertinggi diantara negara G20. 41
Walaupun  ada  beberapa  penolakan dari  partai  oposisi  presiden  tetap  saja Perppu  CK  diterbitkan,  sebab  suara mayoritas anggota DPR ialah memberikan persetujuan  atau  menerima  atas  putusan presiden  dalam  penerbitan  Perppu  CK. Ukuran  objektivitas  dalam  penilaian penerbitan suatu
Perppu ialah
mengedepankan  suara  dan  aspirasi  politis yang melegitimasi dan menguatkan subjektivitas  presiden  tanpa  memandang kondisi realita yang aktual dalam dinamika penolakan masyarakat.

## KESIMPULAN
Perppu CK dianggap sebagai wujud dari produk gagal paham pemerintah atas putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  dikarenakan  pemerintah  tidak mengindahkan amanat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan untuk memperbaiki isi dari Perppu CK dalam kurun waktu 2 tahun.
Legalitas  dan  eksistensi  Perppu  CK mengundang  pro  dan  kontra  oleh  beberapa kalangan.  Berdasarkan  pertimbangan  hukum dengan  4  poin  penting  yaitu,  1)  pemaknaan kegentingan yang memaksa dirasa tidak tepat sebagai alasan penerbitan Perppu. 2) Berdasarkan asas kekosongan hukum, penerbitan Perppu CK sangat tidak memadai dikarenakan  Perppu  yang  disusun  tidak terdapat  perbedaan  dengan  UU  CK.  3) Berdasarkan  ketersediaan  masa  tenggang penyusunan undang-undang, Mahkamah Konstitusi  telah  memberikan  waktu  2  tahun
namun pemerintah tidak melakukan perbaikan.  4)  Berdasarkan  asas  keterbukaan, pemerintah  tidak  melakukan meaningfull participation secara  publik  atas  penerbitan Perppu CK, serta pengesahan Perppu menjadi undang-undang  dikarenakan  praktik system politik blanded .

## SARAN
Pemerintah seharusnya memiliki sistem politik  yang  lebih  tertata,  terutama  dalam pembentukan regulasi dengan asas keterbukaan secara meaningfull participation terhadap  masyarakat.  Pembuatan  regulasi emergency seharusnya didasari dengan alasan yang  jelas  dan  nyata  terhadap  kondisi  aktual yang  dialami  Negara,  bukan  sekedar  opini yang  ternyata  kebenarannya  sangat  bertolak belakang dengan opini yang diargumentasikan  pemerintah  Subjektivitas penilaian  terhadap  regulasi  seharusnya  juga mempertimbangkan pihak minoritas parlemen yang pendapatnya didasari dengan fakta-fakta aktual.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono, Bayu Dwi. “Omnibus Law Sebagai
Teknik Pembentukan Undang- Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  no.  1
(27  April  2020):  17.  https://doi.org/
10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
Annisa,  Ollyvia  Cantik  Nur.  “Analisis
Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja.” Journal
Equitable 8, no. 1 (25 Februari 2023): 129–43.  https://doi.org/10.37859/jeq. v8i1.4494.
Arham, Suwandi, dan Ahmad Saleh. “Omnibus  Law  Dalam  Perspektif Hukum  Indonesia.” Petitum 7,  no.  2 Oktober  (31  Oktober  2019):  72–81. https://doi.org/10.36090/jh.v7i2. Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna  (Meaningful  Participation) dalam  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undanga.” Al-Qisth  Law Review 6, no. 1 (6 Oktober 2022): 52–
83. https://doi.org/10.24853/al-
qisth.6.1.52-83.
Asshiddiqie,  Jimly. Hukum  Tata  Negara Darurat .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada, 2007. ———.  “UU  Omnibus  (Omnibus  Law) Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif.” Jimly School;  Law  and  Government,  2 Desember  2019.  https://www.jimly school.com/baca/34/uu-omnibus- omnibus-law-penyederhanaan- legislasi-dan-kodifikasi-administratif. Atmika,  I.  Kadek  Semara,  I.  Nyoman Budiartha, dan lda Ayu Putu  Widiati. “Analisis  Yuridis  Omnibus  Law dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang  Cipta  Kerja.” Jurnal
Konstruksi  Hukum 2,  no.  3  (1 September 2021): 645–49. https://doi. org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627. Bima,  Muhammad  Rinaldy.  “Hal  Ikhwal
Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan  Pembentukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (23 April 2019):
97–106.
https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595.
Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi
Wahanisa, dan Ade Kosasih. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang
Sistematis,  Harmonis  dan  Terpadu  di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 19,  no.  1  (30  Maret  2022):  1–11. https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790. Fitri, Winda, dan Luthfia Hidayah. “Problematika Terkait Undang- Undang  Cipta  Kerja  Di  Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.” Jurnal
Komunitas  Yustisia 4,  no.  2  (20 Agustus  2021):  725–35.  https://doi. org/10.23887/jatayu.v4i2.38719. Fudika,  Moza  Dela,  Ellydar  Chaidir,  dan Saifuddin Syukur. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta  Kerja.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 2 (1 Juli 2022): 185– 97. https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828. Gultom,  Andri  Fransiskus,  dan  Marsianus Reresi.  “Kritik  Warga  Pada  Ruu Omnibus  Law  Dalam  Paradigma Critical  Legal  Studies.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10, no.
1  (31  Mei  2020):  38–47.  https:// doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v 10i1.8497.
Hadi,  Fikri,  dan  Farina  Gandryani.  “Status Darurat  Kesehatan  Akibat  Pandemi Covid-19  Dalam  Perspektif  Hukum Tata  Negara  Darurat  Di  Indonesia Arena Hukum.” Arena Hukum 15, no.
3  (27  Desember  2022):  582–609. https://doi.org/10.21776/ub.arenahuk um.2022.01503.7.
Hamidi, Jazim, dan Kemilau Mutik. Legislative Drafting . 1 ed. Yogyakarta: Total Media, 2011.
Harman,  Benny.  “Demokrat  Tolak  Keras Pembahasan  Perppu  Cipta  Kerja  di DPR: Khianati Konstitusi.” kumparan. Diakses 20 Juli 2023. https:// kumparan.com/kumparannews/demok rat-tolak-keras-pembahasan-perppu- cipta-kerja-di-dpr-khianati-konstitusi-
1zprGcLjnAp.
Hasibuan,  Farel,  Junimart  Girsang,  dan
Ampuan Situmeang. “Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap
Implementasi Omnibus  Law  Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3
(5  September  2022):  162–75.  https:// doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51828. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. “Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional Triwulan  III-2022  Sebesar  5,72%, Menkeu :  Cerminan  Menguatnya
Pemulihan  Ekonomi  Nasional  di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global,” 9 November 2022. https://www.kemenkeu.go.id/informa si-publik/publikasi/berita- utama/Perekonomian-Indonesia- Triwulan-III-2022-5,7.
Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan Tenaga  Kerja  Di  Indonesia.” Widya Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan Penelitian  Hukum 3,  no.  2  (27 September  2021):  45–63.  https://doi. org/10.37631/widyapranata.v3i2.442. Kongres  Advokat  Indonesia.  “Perppu  Cipta
Kerja  Terbit,  Pakar  Hukum  Yusril  & Jimly  Beda  Pandangan,  Siapa  Yang Benar?,” 5 Januari 2023. https://www.kai.or.id/berita/hot-
topic/22414/perppu-cipta-kerja-terbit- pakar-hukum-yusril-jimly-beda- pandangan-siapa-yang-benar.html.
Kurniawan, Fajar, dan Wisnu Aryo Dewanto. “Problematika  Pembentukan  RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law.” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 1  (5  Juni  2020):  63–76.  https:// doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437.
Luhukay, Roni Sulistyanto. Diktat Pengantar Ilmu  Hukum .  Mataram:  Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.
Moza, Moza Dela Funika, Aryo Akbar Aryo, dan  Asri  Muhammad  Saleh  Asri. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar  Negara  Berada  Dalam Ikhwal  Kegentingan  Memaksa  Oleh Presiden.” Jurnal  Panorama  Hukum 7,  no.  2  (31  Desember  2022):  100–
109.  https://doi.org/10.21067/jph.v7 i2.7511.
Muhaimin,  Muhaimin. Metode  Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020. Neununy, Dolfries J. “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja)
Terhadap  Hak  Masyarakat  Adat  Di Wilayah Pesisir.” Balobe Law Journal 1,  no.  2  (28  Oktober  2021):  119–31. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2. 653.
Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara (State  Of  Emergency)  Sebagai  Dasar Pembentukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 2 (2011): 229–46. https://doi.org/10.208
85/iustum.vol18.iss2.art5. Nurmayani, dan Mery Farida. “Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  Pasca  Undang-Undang
Cipta  Kerja.” Jurnal  Ilmiah  Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2 Juli 2021):  11–20.  https://doi.org/10.359 12/jihham.v1i1.412.
Pebrianto,  Fajar.  “Perpu  Cipta  Kerja  Terbit,
Eks  Ketua  MK:  Dicari  Alasan
Pembenaran  oleh  Sarjana  Tukang Stempel - Nasional  Tempo.co.” tempo.co bicara fakta, 4 Januari 2023. https://nasional.tempo.co/read/167558 4/perpu-cipta-kerja-terbit-eks-ketua- mk-dicari-alasan-pembenaran-oleh- sarjana-tukang-stempel.
Pratama,  Fachrizza  Sidi.  “Rechtsvacuum
Phenomenon in Government
Regulation  of  the  Republic  of Indonesia Number 51 of 2020 Related to  Passport  Renewal  Period  to  10 Years.” Journal  of  Law  and  Border Protection 1, no. 1 (28 Mei 2019): 51– 58. https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1. 156.
RI,  Setjen  DPR.  “Kurniasih  Nilai  Perppu Cipta  Kerja  Inkonsisten  Dengan Putusan  MK.”  Diakses  20  Juli  2023.
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/4 2628.
Rishan,  Idul.  “Risiko  Koalisi  Gemuk  Dalam Sistem  Presidensial  Di  Indonesia.”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no.  2  (25  Agustus  2020):  219–40. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27 .iss2.art1.
Riyanto,  Sigit,  Maria  W  Sumardjono, Sulistiowati,  Eddy  O.  S  Hieriej,  dan Dahlia  Hasan. Kertas  Kebijakan Catatan  Kritis  Terhadap  UU  No  11
Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) . 2 ed. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2020. https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/ 06/kertas-kebijakan-catatan-kritis- terhadap-uu-no-11-tahun-2020- tentang-cipta-kerja/. Rosana, Francisca Christy.
“Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20 - Bisnis Tempo.co.” Diakses 18 Juli 2023. https://bisnis.tempo.co/read/1639653/
jokowi-pertumbuhan-ekonomi- indonesia-tertinggi-di-g20.
Sadono,  Bambang,  dan  Lintang  Rahmiaji. “Pro  Kontra  Terhadap  Prosedur  Dan Substansi  Omnibus  Law  Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (25
September 2021): 601–20. https://doi. org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125.
Saiya,  Aprillia  Jultje,  Saartje  Sarah  Alfons,
dan  Heillen  Martha  Yosephine  Tita. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan  Undang-Undang  Cipta Kerja.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1,  no.  6  (24  Oktober  2021):  618–26.
https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.6 45. Setiawan, Adam. “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan  Reformasi  Birokrasi.”
Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian Ilmu  Hukum 10,  no.  2  (31  Desember 2021):  117–42.  https://doi.org/10.144 21/sh.v10i2.2313.
Siddiq, Muhammad. “Kegentingan Memaksa
Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap  Pembentukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  (PERPPU)).” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 (1 Januari 2014): 261–92. https://
doi.org/10.14421/ajish.v48i1.87. Sopiani,  Sopiani,  dan  Zainal  Mubaraq. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan  PerundangUndangan  Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.”
Jurnal  Legislasi  Indonesia 17,  no.  2 (30  Juni  2020):  146–53.  https://doi. org/10.54629/jli.v17i2.623.
Tuegeh,  Putri  Tesalonika.  “Kajian  Yuridis
Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan  Di  Indonesia.” Lex
Privatum 9, no. 10 (25 Oktober 2021): 22–29.  https://ejournal.unsrat.ac.id/v3
/index.php/lexprivatum/article/view/3 6657. Undari, Ni Kadek Ayu  Sri, dan Kadek Agus Sudiarawan. “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 11, no. 4 (11 Maret 2023): 714–28.
https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11 .i04.p01. Zuraida,  Ida. Batasan  Pentingnya  Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Di Bidang
Perpajakan .  Jakarta:  Pusdiklat  Pajak,
Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2018.