e-ISSN: 2548-9925
Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah dalam Melakukan Deteksi dan Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi
Gita Arasy Harwida a* , Mohamad Djasuli b , Sujatmiko Wibowo c a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, gita.harwida@trunojoyo.ac.id, Indonesia
b,c Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Indonesia
Abstract. Internal control has an important role in accordance with the achievment of good governance, and last but not least for the higher education which internal control is conducted by Inspectorate General (Itjen) and internal audit unit (SPI) in each state own university and polytechnique all around Indonesia. This research uses descrptive qualitative approach with explanatory model in order to deliver the message and analys data from various sources. Since the higher education moved to a new Ministry, the Inspector General put a new paradigm and a brand new internal control mechanism wich involve the internal audit unit in each state own university and polytechnique all around Indonesia as the armth lenghth of their internal control policy, thus, the integrated internal control will be achieved. Role conflict may occur both for Itjen and SPI evnthough in the different context and level. The lack of enacted law regarding the SPI and their rule in detecting and preventing Fraud are triggering the role conflict for them. However, role conflict will not make itjen and SPI give up to their assignment. The model of sinergy is advised in this article and hopefully will give a good contribution for the future integrity working model of Itjen and SPI in the future.
Keywords: internal control, role conflict, detection, prevention, fraud, itjen, spi

## Pendahuluan
“Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati” (Pepatah Bijak)
Bagaikan  sebuah  lingkaran,  sebuah  tata  kelola memiliki  keterkaitan  langsung  dan  tidak  langsung dengan pengendalian internal maupun eksternal. Tata kelola sektor publik maupun sektor swasta sama-sama memerlukan  pengendalian.  Pengendalian  diperlukan untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya dan untuk  memastikan  tidak  ada  kecurangan  atau penyimpangan.  Tata  kelola  yang  baik  biasa  disebut dengan Good  Corporate  Governance (GCG)  atau Good University Governance (GUG) untuk tata kelola pada  bidang  Pendidikan.  Di  tengah  keseriusan pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  reformasi  di bidang  keuangan  negara,  ada  paling  tidak  tiga fenomena  yang  memprihatinkan  dalam  pengelolaan keuangan negara di lingkungan pendidikan. Fenomena
* Corresponding author. E-mail: gita.harwida@trunojoyo.ac.id
pertama,  banyaknya  kasus-kasus  penyimpangan berindikasi fraud dalam pengelolaan keuangan negara di  lingkungan  pendidikan  yang  dapat  menjadi ancaman  terhadap  kredibilitas  pemerintah.  Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan tidak luput pula dari ancaman kecurangan.
Kedua,  bahwa  terjadinya  kecurangan  tersebut menyerang ke semua lini bidang pendidikan yaitu dari pendidikan  dasar  dan  menengah,  hingga  pendidikan tinggi.  Fenomena  penyelewengan  pada  tingkat pendidikan  dasar  dan  menengah  biasanya  terkait dengan  penyelewengan  penggunaan  dana  BOS  baik dari  pelaksanaan  sekolah  maupun  fenomena  pungli yang  dilakukan  oleh  oknum  Dinas,  sedangkan  untuk di pendidikan tinggi yang marak saat ini adalah terkait dengan jual beli suara menteri pada pemilihan Rektor. Selama tahun 2016 terdapat 7 aduan atas pelaksanaan pemilihan  Rektor  dari  7  Perguruan  Tinggi  Negeri (http://nasional.kompas.com/read/2016/10/26/110926 11/kpk.usut.dugaan.korupsi.pemilihan.rektor.sejumla
h.ptn) dengan diikuti oleh dugaan suap dan grativikasi di  dalamnya.  Fenomena  ketiga,  di  balik  kesuksesan raihan  opini  pemeriksaan  BPK,  ternyata  masih  ada aroma  kurang  sedap  yang  tercium  dari  pengelolaan perguruan  tinggi  negeri  (PTN),  yang  tidak  hanya tercium  BPK  tetapi  juga  Lembaga  Ombudsman  dan Lembaga  rasuah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), selain isu jual beli suara saat pemilihan Rektor, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di sejumlah PTN yang turut menyeret sejumlah pejabat pada PTN hingga ke meja hijau atau bahkan ke balik jeruji besi.
Jika  dilihat  dari  beberapa  temuan fraud di  PTN, maka  dapat  diindikasikan  bahwa  telah  terjadi kekurangberhasilan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan yang memberikan konsekuensi  sangat  merugikan  bagi  organisasi. Padahal  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh ACFE diperoleh suatu fakta bahwa di Asia, sebagian besar  kasus fraud dapat  terungkap  karena  adanya  tip dan  pemeriksaan  oleh  auditor  internal  bukan  oleh auditor eksternal. Hal tersebut membuktikan pentingnya  peranan  auditor  internal  dalam  suatu organisasi. Belloli (2006), berpendapat bahwa auditor internal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai perangkat pengendalian internal  yang  efektif  yang  dapat  mencegah, mendeteksi,  dan  menginvestigasi fraud .  Auditor internal  juga  bertanggung  jawab  melaporkan fraud . Dalam  penelitian  ini,  nama  Kementerian  dan  nama PTN  disamarkan  untuk  melindungi privacy masing- masing. Kemudian, auditor internal pemerintah dalam penelitian  ini  adalah  auditor  itjen  dan  SPI  walaupun dalam  PP  60  2008,  SPI  pada  satuan  kerja  tidak digolongkan sebagai APIP secara eksplisit.
Walaupun secara teoritikal dapat dikatakan seperti itu, tapi fenomena yang terjadi menggelitik keinginan peneliti untuk dapat menggali lebih jauh lagi tentang peranan yang telah dilaksanakan oleh auditor internal pemerintah dalam hal ini adalah auditor Itjen bersama- sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada masing-masing  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN). Mengidentifikasikan  apakah double peran  (pegawai dan auditor) yang dialami oleh auditor mempengaruhi kemampuannya  dalam  mendeteksi  dan  mencegah dugaaan fraud tersebut.  Pada  akhirnya,  peneliti  akan mengusulkan  model  sinergisitas  yang  diharapkan mampu  untuk  meningkatkan  efektivitas  hubungan antara  auditor  pada  inspektorat  jenderal,  pemimpin Perguran  Tinggi  dan  SPI  dalam  pendeteksian  dan pencegahan fraud di Perguruan Tinggi Negeri.

## Tinjauan Literatur

## Auditor Internal
a. Pengertian Auditor Internal Menurut  Sawyer  (2005:6),  audit  internal  dapat didefinisikan  sebagai  kegiatan  penilaian  secara obyektif  dan  sistematis  yang  dilakukan  oleh  auditor internal  terhadap  kegiatan  operasi  dan  pengendalian dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi  keuangan  dan  operasional  telah  disajikan dengan  akurat  dan  dapat  diandalkan,  (2)  risiko  atas perusahaan telah diidentifikasi  dan diminimalisir, (3) peraturan umum serta kebijakan dan prosedur internal yang sesuai telah dijalankan, (4) standar yang ada telah dipenuhi,  (5)  sumber  daya  telah  digunakan  secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efektif.
Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal adalah  kegiatan assurance dan konsultasi  yang  independen  dan  obyektif,  yang dirancang  untuk  memberikan  nilai  tambah  dan meningkatkan  kegiatan  operasi  organisasi.  Audit internal  membantu  organisasi  untuk  mencapai tujuannya,  melalui  pendekatan  sistematis  dan  teratur untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas pengendalian  risiko,  pengendalian  dan  proses governance .  Definisi  audit  internal  mengalami beberapa  kali  perubahan  paradigma.  Perkembangan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:
Tabel 1 Pengertian Audit Internal Tahun Definisi Audit Internal 1947 Deals primarily with Accounting and Finance, but may also properly deals with matters of an operating nature 1957
Internal auditing is an independent appraisal activity within organization for reviu of accounting, finance, and other operations
1971 Internal auditing is an independent appraisal activity within organization for reviu of operations as service to management 1990 Internal auditing is an independent appraisal function established within organization to examine and evaluate its activities as service to the organization . June 1999 Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations . It helps organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate, and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process. Sumber: data diolah
b. Ruang Lingkup Audit Internal Ruang  lingkup  dan  tanggung  jawab  audit  internal tidak  terbatas  pada  aspek  keuangan  saja,  namun seluruh aspek dalam perusahaan. Menurut IIA, ruang lingkup  audit  internal  harus  meliputi  pengujian  dan pengevaluasian  terhadap  kecukupan  serta  efektivitas sistem pengedalian intern yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

## Pengendalian Internal
a. Unsur Pengendalian Internal Sejalan  dengan  konsep  COSO,  pengendalian internal  dalam  lingkungan  Kemenristekdikti  diatur dalam  UU  No.1  tahun  2004  tentang  perbendaharaan negara  yang  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  PP  No.60 tahun  2008  tentang  sistem  pengendalian  internal pemerintah  (SPIP),  terdiri  atas  lima  komponen  yang saling terkait, yaitu Gambar 1.
Gambar 1 Komponen Sistem Pengendalian Internal COSO
1. Lingkungan pengendalian ( control environment ) Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan  seluruh  sikap  top  manajemen,  dewan komisaris,  dan  pemilik  entitas  tentang  pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.
2. Penilaian risiko ( risk assessment ).
Seluruh  organisasi  menghadapi  berbagai  macam risiko  dari  luar  dan  dalam  yang  harus  diidentifikasi, dianalisis  dan  dieliminasi.  Penilaian  risiko  adalah proses  mengidentifikasi  suatu  risiko,  menganalisis risiko,  mengestimasi  signifikansi  risiko,  menilai kemungkinan  terjadinya  risiko,  dan  mengembangkan tindakan  khusus  yang  diperlukan  untuk  mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima.
3. Aktivitas pengendalian ( control activities ) Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan prosedur yang telah ditetapkan yang dapat membantu meyakinkan  manajemen  bahwa  arahannya  telah
dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan  bahwa  tindakan  yang  diperlukan  telah diambil  dalam  menghadapi  risiko  sehingga  tujuan entitas dapat tercapai.
4.  Informasi  dan  komunikasi  ( information  and communication )
Informasi  yang  bersangkutan  harus  diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan timeframe yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan ( monitoring )
Sistem  pengendalian  internal  perlu  diawasi  secara berkesinambungan  dari  waktu  ke  waktu  untuk menentukan  kualitas  kinerja  pengendalian  internal sehingga dapat ditentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan. Penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.
Kecurangan (Fraud)
a. Pengertian Fraud IIA mendefinisikan fraud sebagai: “Setiap kegiatan ilegal  yang  ditandai  dengan  penipuan,  penggelapan dan atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung  apakah  ancaman  dilakukan  secara  fisik atau tidak. Fraud dilakukan oleh pihak-pihak maupun organisasi untuk memperoleh uang, properti dan jasa, atau untuk menghindarkan pembayaran suatu jasa dan mengamankan  keuntungan  pribadi  atau  bisnis  suatu organisasi.”
Menurut  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  278  KUHP,  pasal  268  KUHPerdata  pengertian fraud merupakan  penipuan  yang  dibuat  untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan  orang  lain.  Dalam  hukum  pidana, kecurangan  adalah  kejahatan  atau  pelanggaran  yang dengan  sengaja  menipu  orang  lain  dengan  maksud untuk  merugikan  mereka,  biasanya  untuk  memiliki suatu  harta  benda  atau  jasa  ataupun  keuntungan dengan cara tidak adil atau curang.
Dari beberapa definisi atau pengertian fraud di atas, maka  tergambarkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kecurangan adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada,  jika  ada  yang  tidak  ada  maka  dianggap kecurangan  tidak  terjadi)  adalah:  a)  Harus  terdapat salah  pernyataan  ( misrepresentation );  b)  Dari  suatu masa lampau ( past ) atau sekarang ( present ); c) Fakta bersifat  material ( material fact );  d)  Dilakukan secara sengaja  atau  tanpa  perhitungan  ( make-knowingly  or
recklessly );  e)  Dengan  maksud  ( intent )  untuk menyebabkan  suatu  pihak  beraksi;  f)  Pihak  yang dirugikan  harus  beraksi  ( acted )  terhadap  salah pernyataan tersebut ( misrepresentation ); g)
Merugikan ( detriment ).
b. Klasifikasi Fraud
ACFE mengklasifikasikan fraud menjadi 3 kategori yaitu:
(a) Kecurangan  Laporan  Keuangan  ( Financial Statement Fraud ) Kecurangan laporan keuangan
dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor  dan  kreditor  karena  melakukan kesalahan  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi.  Kecurangan  ini  dapat  bersifat financial atau kecurangan non financial . Contoh kecurangan  dalam  laporan  keuangan  adalah praktek window dressing untuk menaikkan nilai aset organisasi.
(b) Penyalahgunaan Aset ( Asset Misappropriation ) Penyalahgunaan  aset  dapat  digolongkan  ke dalam:  kecurangan  kas  dan  kecurangan  atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran- pengeluaran  biaya  secara  curang.  Praktek kecurangan  yang  sering  dilakukan  adalah menyalahgunakan  aset  perusahaan  untuk meraih  keuntungan  pribadi  bagi  anggota organisasi/perusahaan, dapat melibatkan tingkat staf sampai dengan manajemen puncak.
(c) Korupsi ( Corruption ) Korupsi  terbagi  ke  dalam  pertentangan kepentingan  ( conflict  of  interest ),  suap ( bribery ),  pemberian  illegal  ( illegal  gratuity ), dan  pemerasan  ( economic  extortion ).  Praktek kecurangan  ini  umumnya  terjadi  pada  saat pengadaan  barang/jasa  ( procurement ),  yakni terjadinya kolusi antara
bagian
pengadaan/panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa.
Teori  lain  yang  menjelaskan  mengenai  penyebab fraud dikembangkan  oleh  Bologna  (1993),  atau  juga dikenal sebagai GONE Theory, terdiri dari 4 (empat) faktor  yang  mendorong  seseorang  berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku fraud . Keempat faktor tersebut adalah:
(1) Greed atau  keserakahan,  berkaitan  dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
(2) Opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian  rupa  sehingga  terbuka  kesempatan  bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
(3) Needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor- faktor  yang  dibutuhkan  oleh  individu-individu  untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
(4) Exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan  atau  konsekuensi  yang  akan  dihadapi  oleh pelaku  kecurangan  apabila  pelaku  ditemukan melakukan kecurangan
Peran Auditor Internal dalam Pencegahan, Pendeteksian, dan Pengivestigasian Fraud
Walaupun  auditor  internal  tidak  dapat  menjamin bahwa  kecurangan  tidak  akan  terjadi,  namun  auditor internal  harus  menggunakan  kemahiran  jabatannya dengan  seksama  sehingga  diharapkan  mampu membantu  manajemen  mencegah,  mendeteksi,  dan menginvestigasi  terjadinya  kecurangan,  serta  dapat memberikan  saran-saran  yang  bermanfaat  kepada manajemen.  Fungsi  audit  internal  harus  dapat  secara efektif  membantu  manajemen  dalam  melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  memberikan  analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.
Sesuai  Interpretasi  Standar  Profesional  Audit Internal (SPAI)–Standar 1210.2, tentang pengetahuan mengenai  kecurangan,  dinyatakan  bahwa  auditor internal  harus  memiliki  pengetahuan  yang  memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No.3, tentang Deterrence, Detection,  Investigation,  and  Reporting  of Fraud (1985),  memberikan  pedoman  bagi  auditor  internal tentang  bagaimana  auditor  internal  melakukan pencegahan,  pendeteksian  dan  penginvestigasian terhadap fraud . SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung  jawab  auditor  internal  untuk  membuat laporan audit tentang fraud .
a. Peran Auditor Internal dalam Pencegahan Fraud Salah  satu  pendekatan  yang  dipandang  paling efektif  untuk  mencegah  timbulnya fraud adalah peningkatan  efektivitas  sistem  pengendalian  internal. Pihak yang paling bertanggung jawab atas pencegahan fraud adalah  pihak  manajemen  dalam  organisasi. Namun  semua  pihak  dalam  organisasi  harus  terlibat untuk  mencegah  terjadinya fraud ,  sehingga  apabila terjadi fraud , dampak yang timbul dapat diminimalisir.  Auditor  internal  bertanggung  jawab
untuk  membantu  pencegahan fraud dengan  jalan melakukan  pengujian  ( test )  atas  kecukupan  dan keefektifan  sistem  pengendalian  internal,  dengan mengevaluasi  seberapa  jauh  risiko  yang  potensial ( potential risk ) telah diidentifikasi.
Dalam  pelaksanaan  audit  kinerja  ( performance audit ), audit keuangan ( financial audit ) maupun audit operasional ( operational audit ), auditor internal harus mengidentifikasi  adanya  gejala-gejala  kecurangan ( fraud  symptoms )  berupa red  flags atau fraud indicators .  Sehingga  apabila  terjadi fraud ,  maka auditor  internal  lebih  mudah  melakukan  investigasi atas fraud tersebut.
b. Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud Deteksi fraud mencakup  identifikasi  indikator- indikator kecurangan  ( fraud  indicators )  yang memerlukan  tindak  lanjut  auditor  internal  untuk melakukan  investigasi.  Auditor  internal  mempunyai peran  penting  dalam  membantu  manajemen  untuk mendeteksi  dan  melaporkan fraud yang  terjadi  di organisasi.  Oleh  karena  itu  keberadaan  audit  internal dapat  meningkatkan  nilai  tambah  organisasi  dengan meningkatkan  pengendalian  internal.  Beberapa  hal yang  harus  dimiliki  oleh  auditor  internal  agar pendeteksian fraud lebih lancar antara lain (IIA):
1) Memiliki  keahlian  ( skill )  dan  pengetahuan ( knowledge ) yang memadai dalam mengidentifikasi  indikator  terjadinya fraud .
Dalam hal ini auditor internal harus mengetahui secara  mendalam  mengenai  motivasi  seseorang dalam  melakukan fraud termasuk  penyebab fraud ,  jenis-jenis fraud ,  karakterisitik fraud , modus operandi (teknik-teknik) fraud yang biasa terjadi.
2) Memiliki  sikap  kewaspadaan  yang  tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian ( test )  untuk  menemukan  indikator  terjadinya fraud .  Apabila  diperlukan  dapat  menggunakan alat bantu ( tool ) berupa ilmu akuntansi forensik ( forensic  accounting )  untuk  memperoleh  bukti audit ( audit evidence ) yang kuat dan valid.
3.  Memiliki  keakuratan  &  kecermatan  ( accuracy ) dalam mengevaluasi indikator-indikator fraud tersebut.
c.  Peran  Auditor  Internal  dalam  Penginvestigasian

## Fraud
Peran  auditor  internal  dalam  investigasi  tidaklah kaku dan tidak tunggal. Menurut IIA, auditor internal dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab utama investigasi  kecurangan.  Selain  itu,  auditor  internal
dapat juga hanya bertindak sebagai penyedia  sumber daya  untuk  investigasi,  atau  sebaliknya,  dapat  juga tidak  dilibatkan  dalam  investigasi.  Investigasi merupakan  pelaksanaan  prosedur  lebih  lanjut  bagi auditor  internal  untuk  mendapatkan  keyakinan  yang memadai  ( reasonable  assurance )  apakah fraud yang telah  dapat  diidentifikasi  tersebut  memang  benar- benar terjadi.
Apabila  auditor  internal  diberikan  peran  utama untuk bertanggung jawab dalam investigasi kecurangan, maka harus dipastikan bahwa tim auditor internal yang bertugas memiliki keahlian yang cukup mengenai  skema-skema fraud ,  teknik fraud ,  teknik investigasi,  ketentuan  perundang-undangan  dan hukum yang berlaku, serta pengetahuan dan keahlian lain  yang  dibutuhkan  dalam  investigasi.  Menurut SPAI  (2004:66-67),  dalam  melakukan  investigasi, auditor internal diwajibkan:
a.  Melakukan  penilaian  atau  penelitian  yang seksama atas kemungkinan terjadinya fraud . b.  Meyakini  bahwa  pengetahuan,  ketrampilan  dan kompetensi  yang  diperlukan  untuk  menangani investigasi ini secara kelompok memang dimiliki oleh auditor internal.
c. Membuat suatu alur prosedur untuk mengidentifikasi:  siapa  yang  terlibat  (pelaku fraud ), sejauh  mana  luasnya fraud ,  kapan  dan  di  mana dilakukan serta bagaimana teknik fraud yang dipakai dan  tentunya  juga  berapa  potensi  kerugian  yang diderita akibat perbuatan fraud tadi.
d. Dalam melakukan investigasi diharapkan auditor internal  selalu  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak terkait,  misalnya  bagian  personalia,  hukum, security dan lain sebagainya.
e. Untuk menjaga reputasi organisasi, pelaksanaan investigasi  agar  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat personil yang diinvestigasi.
Namun apabila tanggung jawab utama untuk fungsi investigasi  tidak  ditugaskan  kepada  auditor  internal, auditor internal masih dapat diminta untuk membantu penugasan investigasi dalam mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal.

## Program dan Pengendalian anti-fraud
Meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi,  dan integritas telah memacu pentingnya keberadaan suatu program  pengendalian  anti- fraud di  organisasi  untuk mencegah,  mendeteksi,  dan  menginvestigasi fraud . COSO  perspektif  dalam  aspek  penilaian  risikonya
mendeskripsikan kebutuhan akan pentingnya keberadaan suatu proses untuk mengidentifikasi risiko fraud ,  menganalisis  risiko fraud ,  mengestimasi signifikansi  risiko fraud ,  menilai  kemungkinan terjadinya risiko fraud , dan mengembangkan tindakan khusus  yang  diperlukan  untuk  mengurangi  risiko fraud tersebut  ke  tingkat  yang  dapat  diterima. Sedangkan  dari  AICPA  perspektif  juga  menekankan pentingnya suatu program untuk mengeliminasi fraud . Apabila  diperhatikan  secara  seksama  baik  COSO maupun  AICPA  mengindikasikan  krusialnya  suatu program  dan  pengendalian  anti- fraud .  Lebih  lanjut, Sarbanes Oxley  Legislation (SOX)  juga  memberikan penekanan  tentang  mendesaknya  kebutuhan  akan keberadaan program pengendalian anti- fraud . Berkaitan  dengan  usaha  untuk  mencegah  dan mendeteksi fraud , SOX menyarankan pengimplementasian program pengendalian anti- fraud dalam suatu organisasi. Brazel, Carpenter, dan Jenkins (2010),  dalam  penelitiannya  membuktikan  bahwa program anti- fraud merupakan suatu alat yang efektif bagi organisasi untuk mengeliminasi fraud .
Paragraf 20 SAS 99 mendeskripsikan program dan pengendalian anti-fraud sebagai  suatu  aktivitas pengendalian  yang  harus  dipertimbangkan  oleh manajemen  untuk  mengeliminasi  risiko fraud . Meskipun  peran  dalam  penerapan  kebijakan anti- fraud sangat  bervariasi  dari  satu  instansi  dengan instansi  lainnya,  namun  terdapat  suatu  kesepakatan umum bahwa pemilik tanggung jawab kebijakan anti- fraud ada  pada  pimpinan  instansi  ( tone  at  the  top ). SAS 99 menyarankan agar internal auditor mempunyai pemahaman yang memadai atas program dan  pengendalian anti-fraud yang  dilaksanakan manajemen.  Lebih  lanjut,  PCAOB  memperluas tanggung  jawab  auditor  internal  untuk  mengevaluasi program  dan  pengendalian anti-fraud sebagai  bagian dari audit pengendalian internal.
Suatu program dan pengendalian anti-fraud akan dapat berfungsi secara efektif apabila menjadi bagian dari rencana strategis suatu organisasi. Oleh karena itu pengembangan program dan  pengendalian anti-fraud harus  sejalan  dan  mengacu  pada  lima  komponen utama pengendalian internal sebagaimana didefinisikan  oleh  COSO,  yang  terdiri  dari: lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemantauan. Anti-fraud  program bukanlah  bagian terpisah  atau  tambahan  dalam  pengendalian  internal COSO,  namun  merupakan  bagian  yang  menyatu dalam lima komponen pengendalian internal COSO.

## Konflik Peran
Pandey & Kumar (1997: 191) dalam Mohr dan Puck (2003) mendefinisikan konflik peran sebagai berikut:
“conflict as “...a state of mind or experience or perception of the role incumbent arising out of the simultaneous occurrence of two or more role  expectations  such  that  compliance  with one would make compliance with the other(s) more difficult or even impossible.”
Mohr  dan  Puck  (2003)  menambahkan  bahwa konflik peran dalam lingkungan auditor internal dapat berasal  dari  pertentangan  yang  berasal  dari  peran dalam melakukan audit dan peran dalam memberikan jasa konsultasi.
Selanjutnya,  Pandey  &  Kumar  (1997:  191) mendefinisikan juga, bahwa bentuk dari konflik peran ada tiga (3) tipe, yaitu:
(1) inter-role conflicts
Ketika  harapan  antara  pemberi  perintah  (atasan) berbeda dengan harapan yang diperintah (karyawan), dalam  hal  audit  internal,  maka  dapat  didefininiskan sebagai perbedaan harapan antara pimpinan manajemen dengan harapan auditor internal.
(2) Intra-role conflicts
Seseorang  dapat  mengalami intra-role  conflicts apabila  terjadi  benturan  elemen  terhadap  peran  yang dijalankan.  Kahn  et  al.  (1964)  dan Pandey  &  Kumar (1997) dalam Mohr dan Puck (2003) membedakannya menjadi dua jenis, yaitu:
a. intra-sender conflict
Terjadi ketika sebuah peran yang diberikan ternyata tidak  sejalan  dengan  keadaan  yang  diberikan  oleh pemberi  peran.  Contohnya  adalah  ketika  seorang auditor  internal  yang  diberi  tugas  untuk  memeriksa proses  pengadaan  barang  dan  jasa  ternyata  tidak diberikan akses untuk memperoleh dokumen lelang.
b. inter-sender conflict
Terjadi  ketika  seorang  pelaksana  peran  harus menghadapi  dua  pemberi  peran  yang  memberi  tugas sejenis  dengan  sifat  penugasan  yang  bertolak belakang.  Contohnya  ketika  seorang  staf  pemasaran diminta untuk meningkatkan tingkat penjualan hingga dua kali lipat, akan tetapi pada saat yang sama manajer pembiayaan  memerintahkan  untuk  mengurangi biaya pemasaran  juga  dua  kali  lipat.  Audit  internal  di Universitas  akan  sangat  jarang  menemui  hal  ini, karena  atasan  langsung  dalam  struktur  organisasi adalah tunggal, yaitu Rektor.
(3) Person-role conflicts
Seseorang  mengalami  hal  ini  ketika  perintah  atau tugas  dari  organisasi  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai
yang dianut oleh pihak yang diperintah atau karyawan. Dalam  konteks  audit  internal,  bisa  terjadi  ketika organisasi  menginginkan  auditor  internal  untuk melakukan  sesuatu  hal  yang  bertentangan  dengan hukum atau kode etik audit internal. Bisa juga ketika seorang  auditor  internal  menemukan  ketidaksesuaian yang  menyimpang  pada  organisasinya  yang  ternyata dilakukan  oleh  orang  yang  sangat  dekat  secara emosional dengan sang auditor.
Dalam peran audit, auditor  internal harus  menjaga independensi dengan tidak mendasarkan pertimbangan  auditnya  pada  objek  pemeriksaan. Namun dalam peran konsultasi, auditor internal harus bekerja  sama  dan  membantu  objek  pemeriksaan (Ahmad  dan  Taylor,  2009).  Konflik  peran  yang dijumpai  oleh  auditor  internal  berhubungan  dengan kedudukan  auditor  internal  itu  sendiri  dalam organisasi  profesinya.  Dengan  demikian,  konflik peran  yang  dialami  oleh  auditor  internal  mungkin mengakibatkan  auditor  rentan  terhadap  tekanan  dari objek  pemeriksaan.  Hal  tersebut  mengakibatkan rusaknya independensi auditor internal (Koo dan Sim, 1999) dalam Hutami dan Chariri (2011).
Penelitian  mengenai  pengaruh  konflik  peran  dan ambiguitas  peran  terhadap  auditor  internal  pernah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad dan Taylor (2009). Penelitian  tersebut  menggunakan  sampel  auditor internal  yang  diperoleh  dari database Institute  of Internal  Auditors  Malaysia.  Tujuan  dari  penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran konsep  komitmen  independensi,  konflik  peran,  dan ambiguitas  peran  dalam  konteks  lingkungan  kerja auditor  internal,  dengan  maksud  untuk  memberikan bukti  empiris  mengenai  pengaruh  konflik  peran  dan ambiguitas  peran  beserta  dimensinya  terhadap komitmen independensi auditor internal.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif,  yang  merupakan  jenis  penelitian dimana  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dan semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap  apa  yang  sudah  diteliti.  Dari  laporan penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  yang memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut (Moleong: 2010:11).
Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  melakukan analisis  terhadap  realita  dari  peran  auditor  internal inspektorat  jenderal  dan  perguruan  tinggi  dalam melakukan  deteksi  dan  pencegahan  terhadap fraud , menganalisis  apabila  auditor  internal  mengalami konflik  peran  karena  juga  berstatus  sebagai  pegawai kementerian  dan  dosen  bagi  di  PTN.  Selain  itu  juga merancang  sebuah  model  sinergisitas  deteksi  dan pencegahan fraud antara  auditor  internal  pada kementerian dan PTN, auditor eksternal, dan pimpinan kementerian serta pada perguruan tinggi.

## Metode Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah  satu  strategi dan  metode analisis data kualitatif yang  menekankan  pada  kasus-kasus  khusus  yang terjadi pada objek analisis (Bungin, 2007:229). Subjek yang  diteliti  dapat  berupa  individu,  kelompok, lembaga  atau  komunitas  tertentu.  Tujuan  studi  kasus adalah  melakukan  penyelidikan  secara  mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran  yang  lengkap  mengenai  subjek  tertentu (Indriantoro dalam Budiwan, 2004).
Peneliti  mengamati  langsung  dan  berada  di  dalam lingkungan  situs  penelitian  bersama  informan didalamnya  sehingga  gambaran  lengkap  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dapat  diperoleh  dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Situs Penelitian
Objek penelitian studi kasus ini adalah Inspektorat Jenderal  Kementerian  Profesional  (Itjen  Kemenprof) dan  Satuan  Pengawasan  Internal  (SPI)  PTN  Maju Mapan serta SPI PTN lainnya. Penyamaran nama situs penelitian  dilakukan  untuk  melindungi  situs  asli  dan untuk memenuhi permintaan dari salah satu informan penelitian.

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  adalah  suatu  rancangan  yang menggambarkan  bagaimana  penelitian  itu  dilakukan guna  mendapatkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian.  Desain  penelitian  merupakan  kaitan  logis antara data empiris dengan pertanyaan awal penelitian, terutama  konklusi-konklusinya  (Yin,  2009).  Desain penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat penjelasan ( explanatory research ).

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  jenis  dan  sumber  data  yang digunakan adalah:
1. Data primer Data primer yang digunakan peneliti berupa antara lain:  catatan  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  ke lapangan  secara  langsung  dalam  bentuk  catatan tentang  situasi  dan  kejadian.  Kriteria  informan  dari penelitian  ini  adalah  auditor  SPI  PTN  dan  Itjen Kemenprof  yang  telah  bertugas  selama  lebih  dari  2 tahun.  Adapun  jumlah  informan  berkembang  selama penelitian  hingga  data  yang  diperoleh  menjadi  jenuh yang  menandakan  bahwa  data  tersebut  telah  cukup handal.
2. Data sekunder Data  ini  digunakan  untuk  pelengkap  data  primer yang diperoleh baik dari dokumen, catatan transkrip, surat  kabar,  majalah  dan  sebagainya.  Data  sekunder tersebut  antara  lain  berupa:  Undang-Undang  dan Peraturan  terkait  yang  berhubungan  dengan  auditor internal  Pemerintah  dan  pengendalian  internal  di Indonesia,  Struktur  Organisasi  Kerja  dari  masing- masing SPI, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Perguruan Tinggi untuk menganalisis dan mengidentifikasi  kedudukan  Itjen  di  Kemenprof  dan SPI di Perguruan Tinggi tersebut, Audit Charter, serta dokumen-dokumen  lain  yang  mendukung  baik  dari internal  ataupun  dokumen  yang  berasal  dari  sumber eksternal.

## Metode Pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif ini sebagai berikut:
a. Pengamatan/observasi lapangan yang dimaksud  adalah  untuk  mengamati  dan  mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat  keadaan  atau  situasi  yang  alami  atau  yang sebenarnya  sedang  berlangsung  (Widyantoro,  2009). Peneliti  melakukan  observasi/pengamatan  lapangan pada obyek penelitian yaitu pada Inspektorat Jenderal Kemenprof.
b. Wawancara, yaitu wawancara yang bertujuan mencatat  opini,  perasaan,  emosi,  dan  hal  lain  yang berkaitan  dengan  individu  yang  yang  ada  dalam organisasi  (Chariri,  2009).  Jenis  wawancara  yang digunakan adalah wawancara bertahap atau wawancara  tidak  terstruktur.  Selain  itu,  jenis wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara terbuka  ( open  interview )  adalah  suatu  bentuk wawancara yang menghendaki jawaban yang luas dari
informan dan tidak terbatas (Koentjaningrat, 2011:44 dalam Qolbi, 2012). Kriteria informan dari penelitian ini adalah auditor SPI PTN dan Itjen Kemenprof yang telah  bertugas  selama  lebih  dari  2  tahun.  Adapun jumlah  informan  berkembang  selama  penelitian hingga  data  yang  diperoleh  menjadi  jenuh  yang menandakan bahwa data tersebut telah cukup handal. Hal  ini  dilakukan  karena  kriteria  informan  haruslah tepat  sasaran  agar  peneliti  dapat  memperoleh informasi  sedalam-dalamnya,  bukan  hanya  jawaban yang bersifat normatif saja.
c. Peneliti  menggunakan  cara  diskusi  dan bertukar  pikiran  melalui  informasi  relevan  yang memungkinkan  adanya  pertanyaan  timbal  balik kepada  informan-informan  tersebut  dalam  proses pengumpulan  data.  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak dipersoalkan  jumlah  sampel  (informan),  bisa  sedikit juga  bisa  banyak,  terutama  tergantung  dari;  a)  tepat tidaknya  pemilihan  informan kunci  dan  b). kompleksitas  dan  keragaman  fenomena  sosial  yang diteliti (Bungin, 2007:53).

## Prosedur Pengumpulan data
Prosedur  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
1) Survei  pendahuluan.  Yaitu  untuk  menggali informasi up-to-date baik  melalui  observasi  pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran tentang obyek penelitian.
2) Survei  kepustakaan.  Yaitu  mengumpulkan dan  mempelajari  data  jadi  yang  diperoleh  dari  buku- buku,  jurnal  atau  artikel  ilmiah  maupun  aturan perundang-undangan  yang  disesuaikan  dengan  teori- teori pendukung.
3) Pengumpulan  data  lapangan.  Yaitu  dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumen yang didapat.  Dalam  melakukan  observasi,  peneliti melakukan  wawancara  secara  mendalam  untuk memperoleh  informasi  yang  terkait  dengan  tujuan penelitian. Di mana wawancara dilakukan datang dan pergi guna mendapatkan waktu yang lebih lama, agar peneliti  bisa  menyimpulkan  dan  menulis  hasil wawancara tersebut (Bungin, 2007:9).

## Teknis Analisis Data
Pada tahap awal, peneliti telah berusaha mengumpulkan  data  dari  beberapa  sumber  terkait. Data yang berhasil peneliti peroleh kemudian peneliti melakukan  telaah  dokumen  secara  cermat  dan diproses  dengan  memperdalam  informasi  atau  data
dari  informan  yang  kompeten,  baik  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  maupun  survei  langsung lapangan serta dokumen yang mendukung penelitian. Dari  penggabungan  hasil  wawancara  maupun  data yang  terkumpul  tersebut,  kemudian  direviu  apabila terdapat  data  yang  penting  atau  relevan  dengan penelitian maka dibuat cacatan kecil/notulensi.
Tahapan  analisis  data  kualitatif  menurut  Seiddel (1998) dalam Moleong, 2010:248), prosesnya berjalan sebagai berikut:
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan,  dengan  hal  itu  diberi  kode  agar  sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
c. Berpikir,  dengan  jalan  membuat  agar kategori  data  itu  mempunyai  makna,  mencari  dan menemukan  pola  dan  hubungan-hubungan,  dan membuat temuan-temuan umum.

## Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk  menjamin  keabsahan  hasil  penelitian kualitatif, ada empat (4) standar yang harus dilakukan (Bungin, 2007:59-63), yaitu:
a. Standart  Kredibilitas,  agar  hasil  penelitian kualitatif  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi sesuai  dengan  fakta  di  lapangan,  (informasi  yang digali dari subyek/partisipan yang diteliti).
b. Standart  Konfirmabilitas,  peneliti  juga menggunakan  konfirmabilitas  untuk  mengetahui apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana  hasil  penelitian  sesuai  dengan  data  yang dikumpulkan dan dicantumkan.
c. Standart Transferabilitas, merupakan modifikasi  validitas  eksternal  dalam  penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas  yang  tinggi  apabila  para  pembaca laporan  penelitian  memperoleh  gambaran  dan pemahaman  yang  jelas  tentang  konteks  dan  fokus penelitian.
d. Standar  Dependebilitas,  digunakan  dengan melakukan  pengecekan/penilaian  atau  ketepatan penelitian  dalam  mengkonseptualisasikan  apa  yang diteliti  merupakan  cerminan  dari  kemantapan  dan ketepatan  menurut  standar  realibilitas  penelitian. Salah satu upaya untuk memenuhi standar dependebilitas  adalah  dengan  melakukan  reviu  hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Situs Penelitian
Situasi  di  sebuah  PTN  bernama  Maju  Mapan  kala itu,  Ketua  SPI  sibuk  menghubungi  seluruh  anggota melalui  telepon  selularnya  dan  mengingatkan  bahwa sore  itu  akan  ada exit  meeting dengan  tim  Itjen Kementerian Pintar (Kementar). Karena ini merupakan  pertama  kalinya  bagi  SPI  Maju  Mapan untuk  diajak  pada  sebuah  temu  akhir  audit  Itjen, tampaklah  semangat  yang  tinggi  dari  Ketua  SPI  dan jajarannya tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, belum ada kabar di mana ruangan temu akhir – kemarin, Ketua  menerima undangan secara lisan dan SMS  dari  Pengendali  Teknis  (Dalnis)  Tim  Auditor, bahwa esok ada temu akhir kira-kira pukul 3 sore, dan tempat  akan  diinformasikan  kemudian  -  sementara anggota  sudah  lengkap  semua  di  ruangan  SPI. Kemudian, telponlah sang Ketua kepada sang Dalnis, dan  dijawab, “sebentar,  saya  masih  di  ruangan Pembantu Rektor II (PR II), nanti saya kabari ya” . SPI pun menunggu lagi, hingga sampai pada pukul 5 sore lewat  15  menit,  tetap  tanpa  kabar  berita.  Beberapa anggota  SPI  yang  bertempat  tinggal  di  kota  sebelah sudah mulai resah. Ketua menghubungi Dalnis untuk kedua kalinya, dan memperoleh jawaban “waaa...maaf ya Pak, tadi lupa mengabari, sekarang kami sudah menuju kota sebelah” .
Bagaikan  disambar  petir  disiang  bolong,  betapa terkejutnya tim SPI  ketika  memperoleh kabar seperti itu.  Apa  yang  terjadi  ini?  Anggota  mendesak  Ketua untuk  konfirmasi  juga  kepada  Rektor  ataupun Pembantu Rektor II. Ketua merasa hal tersebut kurang etis, karena pimpinan memang tidak pernah mengajak SPI  untuk  ikut  dalam  temu  akhir  dengan  tim  auditor Itjen.  Anggota  yang  pernah  mengikuti  pelatihan mengingatkan bahwa  fungsi Itjen dan SPI  sama,  SPI adalah mitra Itjen sekaligus mitra pimpinan PTN, dan langsung  ada  di  bawah  Rektor.  Namun,  Ketua  SPI merasa  ia  tidak  ada  wewenang  untuk  bertanya langsung  pada  pimpinan,  harus  lewat  Sekretaris Pimpinan,  bukan  karena  tidak  tahu,  tetapi  karena faktor “sungkan” saja.  Akhirnya...  tidak  terjadi apapun,  SPI  pun  tidak  tahu  menahu  apa  saja  temuan dan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  tim  tersebut, hingga sebuah zamanpun berganti.
Sekelumit cerita masa lalu tersebut menjadi sebuah paradigma  bagi  SPI  PTN  Maju  Mapan,  bahwa  di manapun pasti sama saja. Itjen dan SPI memang tidak pernah  berhubungan  sebagai  mitra  walaupun  secara teori  dan  peraturan  seharusnya  merupakan  rekan
kolaborasi  untuk  memperkuat  pengendalian  internal dan  mewujudkan  tata  kelola  yang  handal  untuk mencapai  tujuan  yang  sama,  yang  telah  ditetapkan oleh  Kemenprof  dan  Pimpinan  PTN  Maju  Mapan. Tahun 2015, pada pertengahan Tahun tersebut, rumah besar  seluruh  Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Indonesia berpindah  dari  Kementar  ke  Kemenprof.  Perubahan rumah  ternyata  juga  merubah  pola  Itjen  dalam membina  hubungan  satuan  kerja  yang  berada  dalam naungannya. SPI. Panggilan untuk  menghadiri  Rapat Koordinasi  Pengawasan  oleh  Itjen  Kemenprof,  dan kesediaan  Inspektur  Jenderal  dan  Sekretaris  Itjen untuk  memberikan  kuliah  tamu  dan  menjadi narasumber  di  kampus  PTN  Maju  Mapan  membuat SPI  Maju  Mapan  menjadi  optimis  ada  yang  berubah dari  paradigma  yang  berbeda  dengan  yang  lama.  Di sinilah hubungan baru kedua instansi tersebut dimulai kembali.
Situs penelitian tidak hanya SPI PTN Maju Mapan saja,  namun  juga  pengamatan  dan  dialog  juga dilakukan  dengan  SPI  PTN  lain  yang  diperoleh  dari situasi  yang  tidak  terstruktur  sehingga  ekspresi  dan tutur  menunjukkan  sebuah  spontanitas  sehingga diyakini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berbeda dengan  situs  yang  satu  lagi,  yaitu  Itjen,  hanya dilakukan pada satu Kementerian saja yang nama dan posisi  dari  informan  juga  dirahasiakan  begitu  pula nama  Kementeriannya.  Dialog  yang  terus  menerus dengan  topik  yang  sama  atau  hampir  sama  dengan informan-informan dari situs-situs tersebut memberikan keyakinan yang tinggi atas validitasnya.

## Konflik Peran Jilid 1
Pembentukan satuan pengawas internal (SPI) pada masing-masing  satuan  kerja  pada  lingkungan Kementar  dinaungi  oleh  sebuah  Peraturan  Menteri sebagai  tindak  lanjut  atas  Peraturan  Pemerintah  (PP) yang lebih dahulu keluar tentang Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP).  SPI  pada  tingkat  satuan kerja  tidak  tercantum  dalam  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (APIP)  dalam  PP  tersebut,  padahal jangkauan Kementar sangat jauh dengan posisi satker PTN  yang  tersebar  dari  Sabang  sampai  Merauke. Maka, SPI pada satker di bawah Kementar, sekarang berpindah di bawah Kemenprof, termasuk pada PTN sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut di lingkungannya.
Kesenjangan  hubungan  antar  peraturan  tersebut juga  sangat  berpengaruh  pada  tataran  PTN. Keberadaan  dan  eksistensi  SPI  akan  sangat bergantung  pada  kepedulian  dan  kepentingan  dari
masing-masing  pimpinan  tertinggi  PTN  masing- masing.  Apalagi,  PTN  memiliki  beberapa  tingkatan kelas  yang  mencerminkan  kedewasaan  dalam  tata kelolanya. Pembagian tersebut adalan PTN Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN Satuan Kerja (PTN Satker), dan PTN Baru (PTN-B).  Sehingga,  kedudukan  dan  keberadaan  SPI terkadang merupakan cerminan dari kedewasaan PTN tersebut,  walaupun  terkadang  juga  tidak.  Penentuan kedudukan  dan  keberadaan,  atau  lebih  khususnya pengakuan  SPI  di  PTN  akan  sangat  memperngaruhi kinerja SPI dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sangat  berat.  SPI  bertugas  untuk  melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksaan  tugas  di  lingkungan unit  kerja  (Permendikbud  No.47,  2011).  Nah,  yang selanjutnya mengatur juga bahwa “Tugas, Kewenangan, dan Keanggotaan SPI ditetapkan dalam Statuta”.
Pernyataan  tugas  SPI  tersebut  sudah  dapat menggambarkan  bahwa  tugas  SPI  akan  mencakup seluruh  proses  bisnis  yang  ada  pada  unit  kerjanya, sehingga SPI pada PTN akan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas proses bisnis yang ada di PTN  mencakup  tri  dharma  perguruan  tinggi,  tata kelola dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan,  pelaksanaan  anggaran,  pelaporan, hingga  pertanggungjawaban  anggaran.  Tidak  hanya aspek  keuangan  saja,  namun  termasuk  pula  aspek sumber  daya  manusia,  aset,  dan  seluruh  peristiwa- peristiwa  penting  di  PTN  seperti  pemilihan  Rektor, SNMPTN dan SBMPTN, rekrutmen pegawai, dan lain sebagainya. Artinya, bahkan semut lewat kampuspun dalam  lingkup  pengawasan  SPI.  Tugas  yang  berat belum  tentu  disadari  oleh  pimpinan  PTN,  apalagi peraturan  yang  memayungi  juga  tidak  begitu  jelas. Baik  dari  kedudukan  SPI  ataupun  pengakuan  atas orang-orang yang diberikan amanah dalam kedudukan itu. Hal ini tidak begitu terasa ketika masih di bawah Kementar karena bahkan ketika ada pemeriksa internal dari  lingkup  Kementerian  (Itjen)  hadir,  maupun pemeriksa eksternal lain seperti BPK dan BPKP, SPI tidak pernah dipanggil, dilirik pun tidak. SPI bagaikan asesoris tempelan kulkas.
Berbeda  dengan  SPI  PTN,  Itjen  memiliki pengakuan  yang  sangat  kuat  karena  memang merupakan  bagian  dari  APIP  yang  ada  didalam  PP tentang  SPIP.  Sehingga,  Itjen,  dengan  fungsi  yang sama  dengan  SPI  namun  jangkauannya  lebih  luas, akan  dengan  lebih  mudah  menjalankan  fungsinya  di lapangan.  Selain  itu,  Itjen  terdiri  dari  kumpulan auditor  fungsional  dengan  jenjang  karir  yang  telah ditentukan  sebagai  auditor.  Sebaliknya,  SPI  di  PTN merupakan  kumpulan  tenaga  pendidik  (Dosen)  dan
tenaga  kependidikan  (Tendik)  baik  dengan  status sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN)  maupun tenaga Kontrak.  Dalam  Organisasi  dan  Tata  Kelola  (OTK), SPI  merupakan  organ  dari  PTN  dengan  kedudukan langsung  di  bawah  Rektor  atau  Direktur.  Kejelasan dalam Statuta akan sangat bergantung dari hasil rapat Senat.  Selain  itu,  karir  bagi  tenaga  pendidik  yang menjadi  anggota  atau  auditor  di  SPI  juga  tidak memiliki  karir  yang  jelas,  karena  peta  jabatan Fungsional  Auditor  tidak  diakui  oleh  Kementerian PANRB  sehingga  tidak  akan  dapat  mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin)  yang sesuai dengan kelas jabatannya karena memang petanya tidak ada.
Keberadaan SPI PTN semakin jelas dan eksis ketika PTN berpindah rumah dari Kementar ke Kemenprof. Inspektur  Jenderal  dan  jajarannya  mencanangkan perubahan  paradigma,  baik  dalam  perannya  maupun hubungan antara Itjen dengan SPI-SPI  PTN dibawah Kemenprof. Beberapa kali Rapat Koordinasi diadakan berikut  workshop  dan  pelatihan  ataupun  sosialisasi bagi SPI PTN. Hal yang dahulu jarang terjadi, kegiatan yang sangat intens ini memberikan semangat baru bagi mayoritas  SPI  PTN  yang  telah  banyak  mengalami kesia-siaan dan merasa tidak berguna. Semangat yang selalu dikobarkan adalah jargon “Integritas, Profesional,  Sejahtera”  menjadi  penyemangat  dalam setiap pertemuan baik ketika sosialisasi maupun ketika mendampingi  manajemen  untuk  reviu  dengan  tim Itjen. Tim Itjen yang datang untuk audit maupun reviu ke PTN pun sudah berbeda dengan yang dahulu ketika masih di rumah lama. SPI menjadi pihak pertama yang mengetahui  kedatangan  Tim  Itjen  dan  mendampingi selama  penugasan,  juga  menjadi  tugas  SPI  dalam melaksanakan  pengawalan  atas  tindak  lanjut  atas rekomendasi  Itjen.  Ketika  Kemenprof  diperiksa  oleh BPK,  maka  SPI  ikut  bahu  membahu  dengan  Itjen dalam mewujudkan tindak lanjut dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang masuk di  temuan  BPK  untuk  dapat  segera  melakukan klarifikasi maupun tindak lanjut, sehingga Kemenprof versi terbaru akhirnya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun tersebut.
Torehan  sejarah  baru  tersebut  memberikan gambaran jelas (yang dahulunya masih sebatas teori) yang  nyata  bahwa  auditor  internal  dalam  bentuk  SPI ini  memiliki  fungsi  yang  sungguh  penting.  Seiring dengan yang tertuang dalam SPIP maupun framework COSO,  paradigma  konsultan  ( consultant )  dan penjamin ( assurance ) memang dirasakan oleh hampir seluruh  SPI  PTN.  Menjadi  konsultan  untuk memberikan  masukan  dan  saran  jika  ada  masalah, kalau bisa seperti moto Pegadaian, yaitu “Menyelesaikan  Masalah  Tanpa  Masalah” juga
memberikan  peringatan  dini  ketika  ada red  flag atau tanda-tanda yang membahayakan dalam proses bisnis yang  dijalani  agar  risiko  lebih  buruk  tidak  terjadi termasuk  tanda-tanda  kecurangan.  Selain  itu,  juga menjamin bahwa seluruh proses bisnis telah berjalan sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  dan menuju  tujuan  yang  telah  ditetapkan  baik  di  tingkat Kementerian maupun di tingkat Universitas. Jadi, SPI harus  mengawal sekaligus  mengingatkan  manajemen untuk  kembali  ke  rel  yang  telah  ditetapkan.  Ketika berada  di  bawah  Kemenprof,  maka,  SPI  mengikuti pula program pengawasan  yang ditetapkan oleh Itjen sambil tetap melaksanakan pengawasan yang bersifat mandatory maupun insidentil di PTN masing-masing. Kenyataaannya,  SPI  seringkali  pontang-panting ketika  harus  menyelesaikan  tugas-tugas  tersebut. Jumlah  personel  yang  tidak  memadai,  ditambah  lagi harus  tetap  menunaikan  tugas  tri  dharma  bagi  yang merangkap  sebagai  Dosen.  Ungkapan-ungkapan spontan  seperti  ini  seringkali  terucap  secara  tidak sengaja, “hadeh...reviu paling lambat kapan? Besok? Besok  full  ngajar  nih?”  atau  “hempas...datang lagi...hempas...datang  lagi...” sambil  menggerakkan tangan  menyerupai  ombak  yang  datang  dan  pergi bagaikan  ungkapan  Princess  Syahrini.  Tidak  hanya itu,  karena  saat  ini  para  SPI  di  PTN  telah  saling mengenal,  merekapun  akan  curhat  melalui  media sosial jalur pribadi, “Ini beneran harus besok ya? Gak bisa  mundurkah?  Aku  masih  nyiapin  laporan penelitian yang juga jatuh tempo, anggota juga pada sibuk...aduh gimana?”. Bahkan melakukan konsultasi langsung  dengan  Inspektur  untuk  dapat  diberikan kelonggaran jika tidak bisa menyelesaikan tugas yang diminta atau tidak bisa mendampingi tim manajemen yang  akan  direviu  tim  Itjen “Mohon  maaf  Pak,  SPI PTN  Maju  Mapan  tidak  bisa  mendampingi  tim Perencanaan  karena  jadwal  kami  tri  dharma  padat minggu ini dan anggota juga sama”.
Dialog  pada  paragraf  di  atas  sudah  sangat  jelas menggambarkan bahwa SPI mengalami konflik peran baik  disadari  maupun  tidak,  karena  pada  saat bersamaan ia menjalankan dua peran yang berbeda. Di mana, ketika ia sedang menjalankan perannya sebagai dosen  kemudian  tetiba  ia  harus  menjalankan  pula perannya  sebagai  SPI,  maka  akan  timbul  sebuah perdebatan batin dihatinya. Contoh lain adalah ketika jadwal  mengajar,  kemudian,  Rektor  menghubungi melalui  telpon  selular  bahwa  beliau  meminta  Ketua SPI  untuk  segera  ke  ruangan  karena  ada  hal  penting yang  akan  didiskusikan.  Kemudian,  hal  ini  tidak terjadi sekali dua kali, tetapi sering, seorang Ketua SPI PTN  Maju  Terus  mengungkapkan  seperti  ini, “pokoknya setiap rapat Ketua SPI harus
mendampingi  Rektor,  senang  karena  dianggap,  tapi saya  pusing  dengan  jadwal  mengajar  yang  selalu terputus dan/atau ditinggal, lalu...harus mencari jam pengganti yang juga membuat pusing mahasiswalah, harus  bagaimana,  sama-sama  penting” .  Kemudian, kisah SPI PTN yang lain lagi, “Status kita sebagai SPI membuat  kita  sering  ninggal  kelas  dan  harus  nyari jadwal  pengganti,  tugas  kita  yang  menangani  satu kampus ini apa tidak bisa ya diakui berapa SKS gitu lho...” (namun  ada  PTN  yang  sudah  mengakui ekivalen SKS walaupun aturan di atasnya belum jelas). Ucapan senada sering pula diungkapkan oleh auditor SPI  dari  PTN  yang  lain,  dengan  berbagai  macam ekspresi, dari yang dengan nada gurauan hingga serius dalam  sebuah  rapat  ataupun  diskusi.  Dalam  hal  ini, sang  auditor  tidak  hanya  mengalami  konflik  peran umum  namun  sudah  mengalami inter-role  conflicts , yaitu  ketika  si  pemberi  perintah  (Kemenprof  dan Pimpinan  PTN)  meminta  SPI  menjalankan  tugasnya, namun  SPI  merasa  bahwa  dukungan  yang  diberikan tidak  memadai  padahal  dalam  menjalankan  tugas sebagai SPI ia terpaksa harus mengorbankan tugasnya yang  lain  yaitu  sebagai  tenaga  pendidik  dan  tri dharmanya yang melekat.
Belum  lagi  apabila  auditor  Itjen  menemukan  sang SPI  ini  tidak  disiplin  dalam  menjalankan  tri  dharma, tetap akan masuk dalam temuan juga, padahal karena penugasan  sebagai  SPI  dari  Rektor  ataupun Kementerian  yang  begitu  bertubi-tubi  membuatnya keteteran  dalam  menunaikan  tri  dharmanya.  Tambah hancurlah  hatinya.  Tidak  seperti  SPI,  auditor  Itjen tidak  menjalankan  peran  ganda,  karena  memang penugasannya  adalah  sebagai  auditor  fungsional. Konflik peran dapat  muncul justru ketika  melakukan audit  dilingkungan  Itjen  sendiri,  karena  Itjen  adalah unit utama Kementerian yang juga merupakan rubrik audit dari tim Itjen. Namun ada ungkapan yang keluar dari  salah  satu  auditor  Itjen,  bahwa “bertugas melakukan  audit  pada  unit  sendiri  (Itjen)  memang berat  karena  harus  berhadapan  dengan  rekan  dan atasan  sendiri,  namun,  sebisa-bisanya  dan  harus, untuk  tetap  obyektif  dan  independen,  kan  buat kebaikan institusi juga pada akhirnya”.
Ternyata, SPI PTN merupakan pihak yang memiliki potensi  yang  lebih  besar  untuk  mengalami  konflik peran  dibandingkan  dengan  auditor  Itjen  Kemenprof (bukan  berarti  tidak  ada).  Walaupun  beberapa  studi terkait  dengan  hal  ini  tidak  menunjukkan  bahwa obyektifitas dan independensi dari SPI PTN terganggu ketika  melaksanakan  tugas  (Harwida,  2011),  namun belum  dapat  diketahui  apakah  mereka  masih  mampu menangkap red  flags atas  kecurangan  di  institusinya secara  jeli  dan  mencegahnya  jauh  sebelum  terjadi
secara efektif dan efisien. Terbukti, bahwa masih saja terjadi  kecurangan  yang  cukup  signifikan  di  PTN, bahkan dengan  kelas  kedewasaan  yang tinggi seperti PTN BH dan PTN BLU dengan beberapa akibat yang cukup  mengerikan  seperti  ditangkapnya  beberapa pimpinan  tertinggi  PTN  ataupun  ditetapkan  sebagai tersangka.

## Konflik Peran Jilid II
Baik Itjen maupun SPI akan menjadi garda pertama ketika ada pemeriksa eksternal yang akan melakukan audit dan reviu, baik itu sesama APIP, BPK, maupun Kantor Akuntan Publik. Tidak hanya itu, audit internal adalah  pertahanan  awal  organisasi  atas fraud yang terjadi  dalam  perusahaan  (Tjahjono  et.al,  2013). Mengapa,  karena  auditor  internal  adalah  pihak  yang paling  mengetahui  seluk  beluk  dan  kebiasaan  pada proses  bisnis  yang  ada  ditempat  ia  bertugas. Pengetahuan tersebut bukanlah berasal dari pentingnya  memeriksa  setiap  penyimpangan  yang kecil,  namun  lebih  disebabkan  oleh  pemahaman bahwa  penyimpangan-penyimpangan  kecil  bisa menjadi  besar  sehingga  dapat  menggoyahkan  pilar- pilar organisasi (Panggabean, 2014).
Practise Advisory Standard Auditor yang diterbitkan  oleh  The  Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  menyebutkan  bahwa  auditor  internal  wajib memiliki pemahaman yang memadai untuk mengevaluasi  risiko fraud dan  bagaimana  risiko tersebut  diatur  oleh  organisasi.  Sebuah  studi  yang dilakukan  oleh  Association  of  Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2010 dalam Report to the  Nations  on  Occupational Fraud and  Abuse  yang berasal dari hasil survei menunjukkan bahwa Auditor Internal  menempati  urutan  ke-2  (14,3%)  sebagai elemen  deteksi  awal  terhadap fraud ,  sementara peringkat pertama adalah dari aduan (42,3%). Sebagai elemen  deteksi  awal,  maka  auditor  internal  dengan lembaganya,  dalam  hal  ini  Itjen  dan  SPI  diharapkan dapat  pula  mencegah fraud tersebut  terjadi  atau meminimalisasi  akibat  dari fraud tersebut  dengan tindakan-tindakan tertentu.
Jelaslah  sudah,  peran  audit  internal  sangat  krusial bahkan  dalam  melakukan  deteksi  dan  pencegahan fraud di  lingkungan  kerjanya.  Marilah  kita  kembali pada  dialog  antara  Ketua  SPI  PTN  Maju  Mapan dengan  Tim  Itjen  Kementar  yang  akhirnya  berujung kecewa  karena  SPI  PTN  Maju  Mapan  saat  itu  juga tidak dilibatkan apapun saat ada pemeriksaan bahkan ditelikung  ketika  dijanjikan  akan  diundang  pada  saat temu akhir dengan manajemen. Lalu mari kita ke masa
sekarang,  di  mana  PTN  sudah  pindah  rumah  ke Kemenprof.  Pada  setiap  kesempatan  acara  Rapat Koordinasi  maupun  saat  kegiatan  peningkatan kapasitas  SPI,  Inspektur  Jenderal  Itjen  Kemenprof selalu menekankan bahwa paradigma sudah berubah, yang  dulunya  Watchdog  sekarang  sebagai  konsultan dan  penjamin,  dimana  tolak  ukur  keberhasilan pengawasan adalah semakin banyaknya manfaat yang diterima  klien  ( auditee )  dan  semakin  banyak permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa melibatkan  pihak  luar.  Kemudian  juga  ditambahkan bahwa semua praktek-praktek yang telah membudaya pada  masa  lalu  yang  menyebabkan image dari  Itjen menjadi  buruk  dimata  PTN  telah  dilakukan  proses eliminasi sehingga jangan khawatir hal tersebut terjadi lagi,  dan  apabila  terjadi  untuk  melaporkan  ke  Itjen agar  dapat  ditindaklanjuti.  Seluruh  SPI  PTN menyambut  gembira  maklumat  ini.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  telah  ada  itikad  baik  dari  Itjen Kemenprof  sebagai  lembaga  yang  juga  baru  saat  itu untuk  membangun  kembali  citra  diri  yang  sudah diragukan  oleh  para  kliennya  akibat  praktek  atau budaya yang tidak etis di masa lalu, termasuk praktek permintaan  dan  pemberian  grativikasi  yang  marak menjadi isu padahal telah jelas merupakan bagian dari praktek fraud dan  melanggar  undang-undang  tindak pidana korupsi.
Walaupun  hal  tersebut  disambut  baik,  namun sebenarnya  juga  menambah  tugas  SPI  PTN  di lapangan  perang.  Bagaimana  tidak,  ketika  ada  reviu ataupun audit di lapangan, maka tugas SPI adalah:
1. Memastikan data yang dibutuhkan tim dapat diperoleh dan disediakan
2. Memastikan  bahwa  praktek  pemerasan maupun  pemberian  grativikasi  baik  yang  dilakukan oleh oknum PTN maupun oknum Itjen tidak terjadi
Tugas No. 2 dirasa lebih berat dari No.1, bagaimana tidak, praktek sepert ini tidak mudah  untuk dideteksi karena dapat dipastikan akan diekseskusi secara diam- diam. Kecuali:
1. Tim  audit/reviu  Itjen  yang  datang  telah sepenuhnya  memahami  bahwa  terdapat  beberapa budaya  masa  lalu  yang  harus  dihindari  maupun dihilangkandan tidak boleh lagi dilakukan
2. Tim  Manajemen  PTN  tidak  memiliki  niat untuk  mencoba-coba  lagi  memberikan  grativikasi pada  tim  Itjen  dan  apabila  diminta  berani  menolak untuk tidak menurutinya
3. Tim  SPI  PTN  telah  memberikan  pengertian tersebut  pada  pihak  manajemen  dan  apabila  terjadi pemerasan  dari  pihak  tim  Itjen,  maka  tim  SPI  untuk memberikan arahan pada tim Manajemen untuk tidak
menurutinya  atau  melaporkan  kejadian  tersebut melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Itjen  Kemenprof.  Begitu  pula  ketika  tim  Manajemen hendak memberikan pemberian yang berlebihan pada Tim Itjen, SPI mencegah hal tersebut terjadi.
Beratkah ini? Ternyata cukup berat apabila masing- masing pihak (Manajemen PTN, tim Itjen, SPI) tidak memiliki level pemahaman yang sama atas grativikasi maupun  pemerasan  tersebut.  Jika  salah  satu  saja menganggap  wajar,  atau  merasa  inferior  sehingga tidak berani meolak, maka praktek tersebut akan terus terjadi.
Beberapa  orang  SPI  PTN  telah  menjadi  saksi  atas contoh-contoh  yang  baik  dari  jajaran  pimpinan  Itjen yang  menolak  ketika  akan  dibayari  akomodasinya maupun  pesawatnya,  dan  sangat  takjub  karena  hal tersebut tidak pernah atau jarang terjadi sebelum PTN pindah rumah. SPI PTN Maju Mapan pernah dilapori oleh  Pihak  Manajemen  tingkat  pelaksana  bahwa  tim pemeriksa  di  bawah  rumah  baru  sudah  jauh  berubah dibandingkan dengan rumah lama, dahulu manajemen bisa  memberikan  uang  dalam  jumlah  cukup  banyak sebagai sangu pulang jika diminta, namun tim rumah baru tidak ada yang meminta hal seperti ini. Namun di sisi  lain,  masih  ada  pula  praktek  lama  tersebut  dan ternyata tidak semua manajemen dan SPI yang berani untuk  menolak  ataupun  melaporkan  hal  ini.  Padahal, jika  ingin  bersama-sama  menegakkan  aturan  dan mendukung program Itjen Kemenprof dalam memperbaiki citra Itjen, maka SPI  harus step up dan ikut  mencegah  praktek  lama  yang  buruk  tersebut terjadi  lagi  sehingga  budaya  baru  yang  baik  dapat terbentuk.
“Ah..sudahlah..malah  ribet  ntar  kalau  pake  acara lapor segala” , atau “wes biarin aja, wong (uang)nya ada kok” atau “pembuktiannya yang susah ini, sudah kita  ribet  ngurusin  tata  kelola  kampus  ajalah, ditambahin  beginian  lagi”. Berbeda  dengan  ekspresi pada  konflik  peran  jilid  I  di  atas,  ekspresi  lebih  kuat sangat  ditunjukkan  pada  konflik  peran  jilid  II.  Pihak yang  dihadapi  tidak  hanya  manajemen,  namun  juga pihak  Itjen  dimana  SPI  juga  merupakan  mitra kerjanya.  Nada  yang  kadang  cukup  tinggi  ataupun berbicara  dengan  nada  berbisik  agar  tidak  ada  yang dengar kerap dilakukan ketika sudah mencakup topik ini.  Apalagi  ketika  kasus  suap  yang  memenjarakan Inspektur  Jenderal  sebuah  Kementarian  menjadi trending  di  berbagai  media  beberapa  tahun  lalu, membuat  keraguan  dan  ketidakyakinan  atas  lembaga ini  ikut  tumbuh  lagi.  Pada  tingkatan  ini,  SPI  sudah mengalami  tidak  hanya  1  jenis  konflik  peran, melainkan  2,  yaitu intra-role  conflict sekaligus person-role conflict .
Blunder, itu kata yang tepat. Menghadapi kenyataan bahwa perilaku fraud bisa juga dilakukan oleh oknum yang  seharusnya  ikut  mendukung  SPI  dalam melakukan pencegahan fraud di lingkungan kerjanya sekaligus meyakinkan manajemen yang kemungkinan takut  apabila  tidak  menuruti  atau  sengaja  ingin memberikan sesuatu agar temuan tidak jadi diangkat. Situasi  ini  sungguh  membuat  kegalauan  yang  sangat bagi  SPI  tersebut,  karena  bagaimanapun  juga Manajemen akan memberikan pandangan yang buruk pada  tim  tersebut  dan  pastinya  akan  sangat diremehkan oleh pihak manajemen PTN tersebut, dan pastinya  akan  berimbas  pada  pandangan  manajemen terhadap  SPI.  Bahwa  kegiatan  pengawasan  ini hanyalah  sia-sia,  karena  bahkan  petugas  dari Kementerian  tidak  memberikan  contoh  yang  baik walaupun  yang  didengungkan  sebaliknya,  tidak memiliki integritas seperti jargonnya. Maka, semakin tinggilah level konflik peran yang dirasakan oleh SPI PTN ketika hal ini terjadi.

## Model Sinergisitasi yang Diharapkan
Perjalanan masih panjang. Sekali layar terkembang, pantang untuk kembali pulang dengan tangan kosong. Bagaikan  sebuah  ekspedisi  pelayaran,  maka  armada Itjen  Kemenprof  dan  SPI  PTN  dibawahnya  masih memulai  sepertiga  perjalanan  awal.  Perpindahan rumah  PTN  menjadi  titik  pemberangkatan  untuk meraih tujuan perwujudan good governance Kemenprof dan  seluruh  satuan  kerjanya.  Ombak dan badai  tidak  akan  pernah  berhenti  menerpa,  berbagai usaha perbaikan terus menerus dilakukan, penambalan dan  penyempurnaan  juga  terus  berlangsung  tanpa menghentikan perjalanan pelayaran ekspedisi tersebut. Eksistensi  SPI  PTN  sebagai  kepanjangangan  tangan yang turut melaksanakan tugas pengawasan Itjen pada level satker telah baik dengan tingkat komunikasi yang juga jauh meningkat dibandingkan pada saat di rumah lama.  Kebijakan  baru  dari  Inspektur  Jenderal  dan jajarannya  saat  ini  disambut  baik  dan  sangat menggairahkan seluruh SPI PTN walaupun kesibukan akan  bertambah  berkali  lipat,  namun  merasa berdayaguna  ternyata  lebih  memberikan  kepuasan daripada hanya dicuekin dan dimarjinalkan.
Di sisi lain, penguatan kelembagaan dan kedudukan SPI di PTN juga masih terus harus diusahakan tahap demi  tahap  dengan  dukungan  dari  Itjen  tentunya. Sehingga  model  pengawasan  berjenjang  ini  lambat laun tetapi penuh dengan kepastian akan mengintegrasi  dan  secara  otomatis  menjadi  poros utama  pelaksanaan  pengawasan  internal  yang
memberikan nilai tambah bagi unit kerja secara khusus dan  sekaligus  nilai  tambah  secara  universal  pada Kementerian.

## Penutup
Peranan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  auditor internal  pemerintah  (auditor  Itjen)  bersama-sama dengan  Satuan  Pengawasan  Internal  (SPI)  pada masing-masing  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) adalah melakukan pengawasan atas proses bisnis yang ada di tingkat kementerian dan universitas mencakup tri  dharma  perguruan  tinggi,  tata  kelola  dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, hingga pertanggungjawaban  anggaran  baik  aspek  keuangan maupun aspek sumber daya manusia, aset, dan seluruh peristiwa-peristiwa penting di PTN. Selain itu auditor internal  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  yaitu sebagai konsultan ( consultant ) dan penjamin ( assurance ) di PTN.
Konflik  peran  (sebagai  pegawai  dan  auditor) dialami  oleh  SPI  PTN  ketika  menghadapi  situasi tertentu  baik  secara  bersama-sama  maupun  terpisah pada saat yang bersamaan atau hampir sama. Konflik peran juga dialami oleh auditor Itjen walaupun dengan konteks dan kadar yang berbeda. Konflik peran lebih akut dapat terjadi ketika SPI PTN dan Itjen melakukan deteksi dan pencegahan kecurangan atau fraud karena tingkat risiko yang dihadapi juga lebih tinggi. Apalagi ketika fraud tersebut  melibatkan  pihak-pihak  yang lebih  berpengaruh  atau  lebih  tinggi.  Namun  begitu, hak  tersebut  tidak  menghalangi  SPI  dan  Itjen  dalam melaksanakan  tugas,  pokok,  dan  fungsi  yang diamanahkan padanya.
Perubahan  paradigma  dan  kebijakan  yang  dibawa oleh  Inspektur  Jenderal  dan  jajarannya  memberikan peningkatan  yang  sangat  baik  dalam  hal  sinergisitas dan  integrasi  kegiatan  pengawasan  internal  di lingkungan  satuan  kerja  serta  kementerian  secara universal.  Walaupun  begitu,  penguatan  kelembagaan dan kejelasan kedudukan SPI PTN masih harus terus diperjuangkan agar kinerjanya dalam mendukung Itjen dan  unit  kerja  akan  lebih  baik  lagi.  Sehingga  model pengawasan berjenjang akan mengintegrasi dan secara otomatis menjadi poros utama pelaksanaan pengawasan  internal  yang  memberikan  nilai  tambah bagi  unit  kerja  secara  khusus  dan  sekaligus  nilai tambah secara universal pada Kementerian.

## Penghargaan
Seluruh  penulis  mengucapkan  terimakasih  atas kontribusi yang diberikan oleh seluruh pihak baik dari Itjen  maupun  SPI,  juga  penulis  literatur  yang digunakan  dalam  goresan  pemikiran  ini.  Semoga tulisan ini memberikan efek positif bagi dunia praktis dan semoga good governance yang dicita-citakan oleh Itjen dan SPI akan segera tercapai.

## References
ACFE. (2010). Report to the Nations on Occupational Fraud .
Amrizal, A. (2010). “Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan”.www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigas i/.../cegah_deteksi.pdf, diakses pada 13 Desember 2017.
Antonio, Gregorius Rudy, Analisis Kecurangan Organisasi Unitas, September 2001 – Februari 2002, Volume 10 nomor 1 ..repository.ubaya.ac.id/56/.../Art0005_Gregorius.  diakses pada 13 Desember 2017
Baso, Alimudin, 2010. Buletin Auditor no.8 vol. 2 Jun 2011-itjenkesdm www.itjen.esdm.go.id/.../auditor/Buletin%20no.8%...  Pada  15 November 2017.
Belloli, P. (2006). Fraudulent overtime. The Internal Auditor 63 (3): 91-95.
Bologna,  Jack.  (1993), Handbook  of  Corporate  Fraud .  Boston; Butterworth ‐ Heinemann.
Brazel,  J.F.,  T.D.  Carpenter,  and  J.  G.  Jenkins.  (2010).  Auditors’ Use of Brainstorming in the Consideration of Fraud : Reports from the Field. The Accounting Reviu 85 (4): 1273-1301.
Burrell,  Gibson  and  Morgan,  Gareth  (1979),  “Sociological Paradigms  and  Organisational  Analysis:  Elements  of  the
Sociology of Corporate  Life”,  reprinted  by  Arena,  Ashgate Publishing Limited, England.
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway Commission (COSO). Internal  Control Integrated
Framework. www.coso.org pada 19 Desember 2017.
Coutmanche, Gil. (1997). P andangan Baru Internal Auditing-The New  Internal  Auditing ,  diterjemahkan  oleh  Agung Wijanarko dibawah editor Hiro Tugiman, Penerbit Kanisius.
Chariri,  A.  (2009).  “Landasan  Filsafat  dan  Metode  Penelitian Kualitatif”,  Paper  disajikan  pada  Workshop  Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan    Akuntansi (LPA),  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli - 1 Agustus 2009.
Cresswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design:
Choosing Among Five Tradition, Sage Publication, USA.
Dewi, Rozmita. YR dan Apandi, Nelly Nur R. (2012). Gejala Fraud Dan  Peran  Auditor  Internal  Dalam  Pendeteksian Fraud Di Lingkungan  Perguruan  Tinggi  (Studi  Kualitatif).  Prosiding SNA XV. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Harwida, Gita Arasy. (2011). “Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Anggota SPI Universitas Trunojoyo Madura”, YPIA.
Hutami,  Gartiria  dan  Chariri,  Anis.  (2011).  “Pengaruh  Konflik Peran  Dan  Ambiguitas  Peran  Terhadap  Komitmen Independensi  Auditor  Internal  Pemerintah  Daerah  (Studi
Empiris pada Inspektorat Kota
Semarang)”,
http://www.eprints.undip.ac.id, pada  16 November 2017.
House, R.J. and Rizzo, J.R. (1972), “Role conflict and ambiguity as critical  variables  in  a  model  of  organizational  behavior”, Organizational  Behavior  and  Human  Performance ,  Vol.  7, pp. 467-505.
Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  1999.  Definition  of  Internal Auditing. Altamont Springs, FL: IIA.
Institute of Internal Auditors (IIA). 2009. Practice Guide: Internal Auditing and Fraud.
Irfan, Muhammad.
(2016).
http://www.pikiran- rakyat.com/pendidikan/2016/  11/01/icw-temukan-12-pola- korupsi-di-kalangan-perguruan-tinggi-383648, diakses pada 13 Desember 2017.
Jaafar.  (2008).  Buku  Pusdiklat  BPKP  tentang  Standar  Profesi Audit Internal, Jakarta.
Kahn, R., Wolfe, D., Quinn, R., Snoek, J. and Rosenthal, R. (1964). Organizational  Stress:  Studies  in  Role  Conflict  and Ambiguity, Wiley, New York, NY.
Kuswarno,  Engkus.  (2009).  Metodologi  Penelitian  Komunikasi Fenomenologi:  Konsep,  Pedoman  dan  Contoh  Penelitian, Widya Pajajaran, Bandung.
Lui,  Steven  S;  Ngo,  Hang-Yue;  dan  Tsang,  Anita  Wing-Ngar,
(2001). “Interrole conflict as a predictor of job satisfaction and  propensity  to  leave  A  study  of  professional accountants”,  Journal  of  Managerial  Psychology,  The Chinese University of Hong Kong, Arthur Anderson Co.
Mohr, Alexander T; dan Puck, Jonas F. (2003). “Inter-Sender Role Conflicts,  General  Manager  Satisfaction  and  Joint  Venture Performance  in  Indian-German  Joint  Ventures”,  Working Paper No 03/19, June 2003
Moleong.  Lexi  J.  (2004),  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Pandey, S. and Kumar, E.S. (1997), “Development of a measure of role conflict”, International Journal of Conflict
Management , Vol. 8 No. 3, pp. 187-215.
Panggabean, Maralus, (2014). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pengawasan  Internal  dalam Perspektif  Chaos  Theory  di  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, Disertasi Universitas Indonesia Jakarta
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Jakarta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Jakarta.
Rizzo, J.R.,  House,  R.J.  and  Lirtzman, S.I.  (1970),  “Role  Conflict and  Ambiguity  in  Complex  Organizations”, Administrative Science Quarterly , Vol. 15, pp. 150-63.
Sanders, Patricia. (1982). Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research. Academy of Management Reviu . Vol 7, No. 3. p. 353-360.
Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., and Scheiner, J.M. (2005). Audit Internal. Buku 1. Edisi 5. Jakarta, Salemba Empat.
Taufik,  Taufeni.  (2010).  Pengaruh  Internal  Auditor,  Eksternal Auditor  Dan  DPRD  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan (Sensus  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau).  Pekbis
Jurnal, Vol.2, No.2, Juli 2010: 292-300.
Theodorus.  Tuanakotta,  (2010).  Akuntansi  Forensik  &  Audit Investigatif. Bogor: Penerbit Salemba Empat.
Tugiman,  Hiro.  (2001).  Peran  Auditor  Internal  dalam  Good Corporate  Governance.  YPIA.  www.auditor-internal.com, diakses pada 13 Desember 2017.
Triyuwono, Iwan. (2005). Main Paradigms in Social Science, materi presentasi  pada  Pelatihan  Metodologi  Penelitian,  FE Universitas Trunojoyo, Januari 2005.
Tjahjono,  Subagio, et  al .  (2013).  Business  Crimes  and  Ethics, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Zaini,  Ahmad  and  Dennis,  Taylor.  (2009).  Commitment  to Independence  by  Internal  Auditors:  The  Effects  of  Role Ambiguity and Role Conflict, Managerial Auditing Journal , Vol 24 Issue: 9, pp.899-925. ....................,http://nasional.kompas.com/read/2016/10 /26/11092611/kpk.usut.dugaan.korupsi.pemilihan.rektor.sej umlah.ptn, diakses pada 14 Desember 2017.