Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## PERAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018- 2021
Friska Lia Imelda 1 , Raden Irna Afriani 2 , Novi Handayani 3 1,2,3 Program studi Akuntansi, Universitas Bina Bangsa KE Email: irnaafriani.binabangsa@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber  pendapatan  asli  daerah  terdiri  dari  pendapatan  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan  asli  daerah  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019,  realisasi  pajak  hiburan  terjadi penurunan  pada  tahun  2020  dan  2021,  dan  realisasi  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan mengalami penurunanpada tahun 2019 dan 2020.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018-2021 secara parsial maupun simultan dengan objek penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pendapatan asli daerah tahun 2018-2021. Sampel penelitian yang didapatkan dengan  metode sampling jenuh yang berjumlah 48 sampel.
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pajak hiburan berdasarkan uji parsial diperoleh nilai t hitung -0,139 > t tabel -2,01410 dengan nilai signifikansi 0,890 > 0,05. Variabel pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh nilai t hitung 2,223 > t tabel 2,01410 dengan nilai signifikansi 0,31< 0,05. Hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung 2,490 < F tabel 3,20 dengan nilai signifikansi 0,094 > 0,05.
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah  secara  parsial  pajak  hiburan  tidak  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah dan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT
Sources  of  regional  original  income  consist  of  regional  tax  revenues,  regional  levies,  results  of separated regional wealth management and other legitimate regional revenues.. Realization of local revenue  decreased  in  2019,  the  realization  of  entertainment  tax  decreased  in  2020  and  2021,  and realization of taxes on non-metallic minerals and rocks decreased in 2019 and 2020.
The purpose of this study was to determine the effect of entertainment taxes and taxes on non-metallic minerals and rocks on Lebak Regency's Original Revenue in 2018-2021 partially or simultaneously with the object of research at the Regional Finance and Assets Agency of Lebak Regency.
This study uses a quantitative approach. The population in this study is the realization of entertainment tax revenue, non-metallic minerals and rock tax and local revenue for 2018-2021. The research sample obtained by the saturated sampling method amounted to 48 samples
The results showed that the entertainment tax variable based on the partial test obtained a value of t count -0,139 > t table -2,01410 with a significance value of 0,890 > 0,05. The non-metal mineral tax variable and  rock  value  obtained  t count 2,223  >  t table 2,01410  with  a  significance  value  of  0,31  <  0,05. Simultaneous test results obtained F coun t 2,490 < F table 3,20 with a significance value of 0,094 > 0,05. The conclusion of this study is that partially entertainment tax has no effect on local revenue and non- metallic  mineral  and  rock  taxes  have  a  significant  effect  on  local  revenue.  Simultaneously entertainment tax and taxes on non-metallic minerals and rocks no effect on local revenue.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## Keywords: Entertainment Tax, Non-Metal Mineral and Rock Tax and Local Revenue

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  senantiasa  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  dapat  diandalkan. Kebutuhan  ini  semakin  dirasakan  oleh  daerah  terutama  sejak  diberlakukannya  otonomi daerah  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Otonomi  Daerah  dan  pelaksanaannya  mulai  terealisasi  sejak  tahun  2000  secara  bertahap. Adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang  dapat  mendukung  pembiayaan  pengeluaran  daerah.  Dari  berbagai  alternatif  sumber penerimaan  yang  mungkin  dipungut  oleh  daerah,  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Daerah  menetapkan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  menjadi  salah  satu  sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan masing- masing daerah.
Setiap  wilayah  memiliki  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  bertujuan  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah meningkatkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah . Sumber pendapatan asli daerah  terdiri  dari  pendapatan  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018-2021
Tahun Target Realisasi Presentase 2018 Rp308.912.592.160 Rp349.374.924.569 113,10% 2019 Rp333.766.548.700 Rp334.552.703.681 100,24% 2020 Rp338.941.257.475 Rp377.494.355.024 111,37% 2021 Rp359.883.118.451 Rp385.143.783.587 107,02%
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan dari  Rp 349.374.924.569 di tahun 2018 menjadi Rp 334.552.703.681  di  tahun  2019  dengan  selisih  penerimaannya  sebesar  Rp14.822.220.888 atau 2,42% namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 dan 2021.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai telah diperhitungkan sesuai target yang telah ditetapkan  dan  penentuan  target  penerimaan  disesuaikan  dengan  tingkat  kondisi perekonomian  daerah.  Peningkatan  target  pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  ke  tahun merupakan  langkah  awal  dalam  menentukan  strategi  pencapaian  realisasi  agar  dapat berimbang  dengan  ketetapan  target  yang  telah  ditetapkan  serta  pengendalian perkembangan  ekonomi  daerah.  Upaya  untuk  memenuhi  pencapaian  target  dilakukan melalui  berbagai  hal,  diantaranya  dengan  melakukan  pengendalian  terhadap  petugas pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  secara  konsisten  dan  berkesinambungan,  menambah kapasitas  sumber  daya  manusia, baik  kuantitas maupun  kualitas,  serta pemenuhan  sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan asli daerah.
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  penerimaan  yang  berperan  penting  dan  utamaguna membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah.  Pemungutan pajak  daerah  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  diatur  dengan Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Daerah  terbagi  menjadi  dua  yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.  Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  adalah  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). i Diantara 11 jenis pajak daerah tersebut yang mengalami penurunan di Kabupaten Lebak secara signifikan yaitu pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak  hiburan  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan. 1 Tabel  dibawah  ini  merupakan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Lebak Tahu 2018-2021:
Tabel 1.2 Target danRealisasi Penerimaan
Pajak Hiburan Kabupaten Lebak 2018-2021 Tahun Target Realisasi Presentase 2018 Rp90.000.000 Rp112.330.551 124,81% 2019 Rp350.000.000 Rp383.134.597 109,47%
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
2020 Rp120.000.000 Rp124.813.650 106,27% 2021 Rp350.000.000 Rp48.059.769 13,73%
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lebak  mengalami  penurunan  dariRp383.134.597di  tahun  2019  menjadi  Rp124.813.650di tahun  2020  dengan  selisih  penerimaannya  sebesar  Rp  258.320.947  atau  67,4%selanjutnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan yang signifikan sehingga mengakibatkan target pada tahun tersebut tidak tercapai.
Pemanfaatan  sumber  potensial  yang  ada  disuatu  daerah  menjadi  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  pajak  daerah,  jika  melihat  faktanya  pembangunan  pada  sektor-sektor potensial sebenarnya sudah mulai menjamur di Kabupaten Lebak, seperti bioskop, tempat karaoke, waterboom, dan lain sebagainya, seharusnya hal ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Lebak.  Adanya  pandemi Covid-19 dan  kondisi  ini  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  baik  nasional  maupun  regional  mengalami  penurunan.  Adanya pembatasan  aktivitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  untuk  menekan  angka  penyebaran kasus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunanrealisasi penerimaanpajakdaerah seperti  pajak  hiburan  yang  menurun  pada  tahun  2020  dan  2021  dimana  berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selama pandemi Covid-19 banyak usaha hiburan mengajukan  surat  penutupan  sementara  dikarenakan  sepinya  pengunjung  yang  tidak diperbolehkanmelakukan  kegiatan  berkerumun.  Hiburan  adalah  tempat  yang  pastinya dikunjungi oleh banyak orang, sehingga selama pandemi usaha hiburan tidak diizinkan untuk beroperasi  seperti  tontonan  film  (bioskop).  Usaha  hiburan  yang  tutup  akan  mengalami penurunan  dalam  pendapatannya,  sehingga  menyebabkan  menurunnya  pendapatan  yang diperoleh penyelenggara hiburan danberdampak terhadap penerimaan pajak hiburan.
Komponen  pajak  daerah  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  oleh  pemerintah Kabupaten  Lebak  adalah  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,  baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan  atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Lebak 2018-2021 Tahun Target Realisasi Presentase 2018 Rp 17.870.025.000 Rp 22.322.906.563 124,92% 2019 Rp 16.845.450.000 Rp 21.069.134.367 125,07% 2020 Rp 16.000.000.000 Rp 16.631.207.840 103,95% 2021 Rp34.000.000.000 Rp 39.686.694.061 116,73%
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)
Seiring  meningkatnya  kebutuhan  bahan  mineral  bukan  logam  dan  batuan  yang  digunakan sebagai  bahan  dasar  industri  dan  pembangunan.  Terdapat  beberapa  faktor  yang mengakibatkan  inkonsistensi  penerimaan  pajak  ini  diantaranya,  yaitu  berkurangnya  bahan galian di Kabupaten Lebak, kondisi jalan menuju daerah pertambangan yang rusak, biasanya ada  perbaikan  jalan  dan  terjadi  pemberhentian  kepada  seluruh  angkutan  pertambangan sehingga  perusahaan-perusahaan  mengalami  penurunan  pengiriman  bahan  tambangnya, dan banyaknya pengemudi atau supir angkutan tambang yang kabur dari pengawasan pos pajak  daerah. 2 Kekayaan  alam  yang  terdapat  di  daerah  Kabupaten  Lebak  seharusnya  bisa menjadi  peluang  untuk  menggali  secara  maksimal  sebagai  sumber  dana  dengan  tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas, dikarenakan masih adanya  yang  melakukan  pertambangan  secara  ilegal  dan  sangat  berpengaruh  terhadap penerimaan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## KAJIAN TEORITIK

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  serta  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”
Phaureula  (2018)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang  diterima  daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang sah.
Rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah Yaitu:
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-Lain PAD yang sah
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## Pajak Hiburan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Daerah,  dengan  nama  Pajak Hiburan  dipungut  pajak  atas  setiap  penyelenggaraan  hiburan.  Hiburan  sebagaimana dimaksud  antara  lain:  tontonan  film;  pagelaran  kesenian,  pagelaran  musik,  pagelaran  tari dan/atau  pagelaran  busana;  kontes  kecantikan,  kontes  binaraga  dan  sejenisnya;  pameran; sirkus,  akrobat,  dan  sulap;permainan  bilyar  dan  bowling;  pacuan  kuda,  hiburan  dengan menggunakan  kendaraan  bermotor  dan  permainan  ketangkasan;  refleksi,  mandi  uap/spa, dan pusat kebugaran ( fitness center ); pertandingan olah raga; dan karaoke.
Perkembangan suatu daerah sangat brepengaruh terhadap pendapatan asli daerah, terutama pada Kabupaten Lebak terkenal akan kekayaan alam dan tempat wisata yang menarik dengan semakin banyaknya objek wisata maka akan diikuti dengan sarana hiburan yang meningkat pula.  Seiring  dengan  semakin  diperhatikannya  adanya  komponen  pendukung  yaitu  sektor jasa,  pembangunan  maupun  pariwisata  dalam  kebijakan  pembangunan  daerah.  Namun adanya  pandemi Covid-19 yang  membatasi  kegiatan  masyarakat  berskala  besar  yang berdampak  kepada  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  dan  pasti  akan  berpengaruh  juga terhadap pendapatan asli daerah.

## H1: Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

## Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan  baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan  atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan, sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral  dan  batubara.  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  merupakan  pengganti  dari
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan  C  yang  semula  diatur  dalam  Undang- UndangNomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan nama  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan  Batuan dipungut  pajak  atas  setiap  kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Suatu  daerah  yang  mempunyai  potensi  berbagai  sumber  bahan  tambang  mineralsalah satunya Kabupaten Lebak, dianggap sebagai daerah yang mempunyai pengaruh dan potensi yang  besar  dalam  meningkatkan  perekonomiannya,  hal  ini  dikarenakan  sektor  ini  dapat memberi  kontribusi  yang  sangat  berarti  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  dalam bentuk pendapatan asli daerahdan juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga sektor ini dijadikan sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dan dieksploitasi. Tidak setiap daerah mempunyai sumber bahan galian C hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
H2: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diduga Berperngaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Sugiyono (2017:2) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat  ditemukan,  dibuktikan,  dan  dikembangkan  suatu  pengetahuan  sehingga  pada gilirannya  dapat  digunakan  untuk  memahami,  memecahkan  dan  mengantisipasi  masalah. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  asosiatif,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dataset statistik yaitu penggunaan data yang sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia. Dimana yang  dijadikan populasi yaitu data realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018-2021.Metode penelitian sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuhyaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
anggota populasi dijadikan sebagai anggota sampel. 1 Sehingga sampel dalam penelitian ini sama dengan populasinya yaitu data realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama 48 bulan mulai dari Januari 2018 sampai Desember 2021.
Dalam  penelitian  ini,  untuk  menguji  hipotesis  tersebut  digunakan  metode  regresi  linear dengan menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 26.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independen  penelitian  ini  adalah  Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam.  Metode statistik penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan:
Y = a + b 1 X 1 +b 2 X 2 + e
Keterangan :
Y : Pendapatan Asli Daerah a : Konstanta
X 1 : Pajak Hiburan
X 2 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
b 1 : Koefisien Pajak Hiburan
b 2 : Koefisien Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
e: Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Hipostesis Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardiz ed
Coefficient s t Sig. B Std. Error Beta
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak  Hiburan  mempunyai  t hitung sebesar  -0,139>  t tabel -2,01410  dengan  nilai  signifikansi 0,890> 0,05 sehingga H 0 diterima dan H 1 ditolak,jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak.
Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan masyarakat dibatasi, selama pandemi usaha hiburan mengalami penurunan dalam memperoleh  pendapatan  bahkan  ada  beberapa  penyelenggara  hiburan  yang  tidak memperoleh  pendapatan  sehingga  mengajukan  surat  penutupan  sementara  pada  Badan Pendapan Daerah Kabupaten Lebak. Usaha hiburan yang tutup akan mengalami penurunan dalam pendapatannya, sehingga menyebabkan penyelenggara hiburan mengalami kesulitan dalam membayar pajak atas jasa hiburan yang telah diselenggarakan.
Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam  objek  wisata.  Secara  spesifik  peningkatan  pajak  hiburan  dipengaruhi  oleh  jumlah pengunjung  objek  wisata.  Realitas  di  Kabupaten  Lebakmeskipun  potensi  pariwisata  yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh  pemerintah  daerahnya  dapat  dikatakan  tidak  semua  terlaksana  dengan  maksimal. Banyaknya  potensi  pariwisata  yang  seharusnya  mampu  menjadi  daya  tarik  dan  menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola.

## Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam  Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,223 > t tabel 2,01410 dengan signifikansi 0,031 < 0,05maka H 0 ditolak H 2 diterima dengan kesimpulan bahwa pajak
1  (Constant) 27113423122,9 57 2416959359,4 62 11,21 8 ,000 Pajak Hiburan -12,993 93,248 -,020  -,139  ,890 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,543 ,694 ,315  2,223  ,031 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak.
Hal  ini  sesuai  dengan  kondisi  kekayaan  alam  Kabupaten  Lebak  yang  mempunyai  potensi pertambangan  cukup  baik,  adanya  kenaikan  tarif  pajak dari  10%  menjadi  15%,  kendaraan- kendaraan  yang terjaring  di  Pos  Pemeriksaan  SJAP  lebih  rapat  dengan menambah  petugas yang  kompeten.  Meskipun  ada  kendala  berkurangnya  bahan  galian,  namun  terdapat  juga penemuan potensi-potensi galian tambang yang baru.
Seharusnya  potensi  pertambangan  yang  terdapat  di  daerah  Kabupaten  Lebak  bisa  lebih maksimal  sebagai  sumber  dana  yang  berkontribusi  dalam  pendapatan  asli  daerah,  namun dikarenakan  masih  adanya  yang  melakukan  pertambangan  secara  ilegal  dan  sangat berpengaruh terhadap penerimaan realsisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## Uji Simultan (Uji F)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabelindependen  secara bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen. Hasil uji F pada regresi linear berganda dilihat pada tabel berikut ini:

## Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26, 2022
Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai F hitung 2,490 dengan menentukan nilai F tabel yaitu df1 = 2df2 = 45 sehingga didapatkan F tabel sebesar 3,20 maka nilai F hitung 2,490 < F tabel 3,20 dengan taraf  signifikansi  sebesar  0,094  >  0,05  maka  H 0 diterima  danH 3 ditolak.  Dapat  disimpulkan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regressi on 4720554249190794000 00,000 2  236027712459539700 000,000 2,49 0 ,094 b Residual  4264883112928567400 000,000 45  947751802873015000 00,000 Total 4736938537847647000 000,000 47
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah b. Predictors: (Constant), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
bahwa pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh  secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
Tidak berpengaruhnya pajak hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam mengindikasikan bahwa sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lebak  masih  didominasi  oleh  Pendapatan  Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada pajak hiburan  dan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Bahwasanya  terjadi  penurunan  yang signifikan dampak Covid -19 di sektor pariwisata Kabupaten Lebak dan juga didukung masih banyaknya    ilegal  di  Kabupaten  Lebak.  Hal  ini  jelas  mengakibatkan  Pajak    Mineral  Bukan Logam tidak dapat memberikan kontribusi pemasukan yang signifikan terhadap pemasukan PAD kabupaten Lebak.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Charisma, N. D., & dkk. (2018). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap PendapatanAsliDaerah di KotaKediri.Cahaya Aktiva, 8.
Damayanti,  W.  S.  (2021).  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburandan  Pajak Penerangn  Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  KonferensiIlmiahMahasiswa Unissula (KIMU)3.
Giovany.(2017).Ragam ModelPenelitian& PengolahandenganSPSS . CV.Andi. Halim, A. (2013). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta: Salemba. Kakasih,R.A.(2018).PengaruhPendapatanAsliDaerahdanDanaAlokasiUmumTerhadapBelanja Modal.JurnalBerkala IlmiahEfisiensi, 126.
PeraturanDaerahKabupatenLebakNomor6Tahun2010 tentangPajakDaerah.
PeraturanDaerahKabuptenLebakNomor3Tahun2017tentangPerubahanKeduaatasPeraturan
Daerah Nomor 6Tahun 2010TentangPajakDaerah.
Putri, J. H. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak MineralBuka Logam dan Batuan,
Pajak
Air
Tanahserta Bea Perolehan Hak atasTanahdanBangunanTerhadapPendapatanAsliDaerahKabupatenCianju
Rambitan, Rivo. R., & dkk. (2018). Analisis Pemungutan Efektivitas dan KontribusiPajakMineralBujanLogamdanBatuanTerhadapPendapatanAsliDaerah.Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 , 649.
Siahaan,Marihot.P.(2022).PajakDaerahdanRetribusiDaerah . Jakarta:RajawaliPers. Sihite, D. S.,&
Mulyandani,V. C.(2021). Pengaruh
KontribusiPajak
HiburandanPajakRestoranTerhadapPendapatanAsliDaerahdiKabupatenHumbang Hasundutan. Prosiding  The  12th  Industrial  Research  WorkshopandNational  Seminar , 1296.
Sugiyono.(2017).MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D . Bandung:Alfabeta. Sugiyono.(2019).StatistikauntukPenelitian . Bandung:Alfabeta
Sulitnya Menghentikan Pertambangan Ilegal di Lebak. (2022, Januari 7). Diakses Mei 29, 2022, dari https://www.republika.co.id/berita/q3qhz328/sulitnya-menghentikan pertambangan-ilegal-di-lebak
Tanawidjaja,  Yohannes.  (2020.).  Daftar  Wawancara  Terkait  dengan  Pajak  Mineral BukanLogam  dan  Batuan  di  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan Daerah(DPPKD)  Kabupaten  Lebak.  Dipetik  Mei  29,  2022,  dari  https://adoc.pub/daftar- wawancara-terkait-dengan-pajak-mineral-bukan logam-dan-batuan-da.html
Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014tentangPemerintahDaerah.
UndangUndangRepublikIndonesiaNomor28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetribusiDae rah.
Yolanda, R. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan  dan  Pajak  Mineral  bukan  Logam  dan  Batuan  TerhadapPendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Agam, Pasaman dan Pesisir SelatanPeriode2012-2016.