## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/4/PBI/2006 SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK GO PUBLIC
Mujiburrahman Thontowi 1 , Sri Rejeki Hartono 2

## Abstrak
Penelitian  tentang  implementasi  Good  Corporate  Governance  (GCG) berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesai  (PBI)  No  8/4/PBI/2006  tentang pelaksanaan  GCG  bagi  Bank  Umum  mengankat  tiga  permasalahan. Pertama, pengaturan  selfassessment  GCG  bagi  bank  umum  berdasarkan PBI. Kedua, kendala  dalam  melakukan  self  assessment  GCG.Ketiga, pemikiran upaya  untuk mengatasi  kendala  dalam  melakukan  self  assessment  GCG. Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  empiris.  Pengumpulan  data  sekunder  dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.analisa data menggunakan analisa  data kualitatif. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa semua bank harus menjalankan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam peraturan bank  Indonesia.  Implementasi GCG diperlukan agar perusahaan  Perbankan  dikelola  secara  amanah,  efisien,  professional  dan  tidak merugikan  kepentingan  stakeholders.Self  assessment  GCG  mendorong  tegaknya prinsip  transparancy, accountability,  responsibility,  independence  dan  fairness. Kendala  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  perbankan  saat  melaksanakan  selff assessment GCG bersifat internal dan external.
Kata kunci:Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Go Public
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## Abstract
Research  on  the  implementation  of  Good  Corporate  Governance  (GCG) based on the Indonesia Bank Regulation (PBI) No. 8/4 / PBI / 2006 regarding the implementation  of  GCG  for  Commercial  Banks  pick-three  problems. First, the setting selfassessment GCG for commercial banks by PBI. Second, difficulties in implementing  the  GCG  self  assessment.  Third,  thinking  efforts  to  overcome difficulties  in  implementing  GCG  self  assessment.  This  study  uses  empirical jurisdiction. Secondary data collection in this study conducted by literature study and documentation study. analysis of data using qualitative data analysis. Results of the study revealed that all banks have to conduct business in accordance with the principles contained in the Bank Indonesia regulations. GCG implementation necessary  for  companies  Banking  managed  trustworthy,  efficient,  professional and does not harm the interests of stakeholders. GCG self assessment encourages upholding principles of Transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Constraints faced by the banking company is currently carrying out selff GCG assessment is internal and external.
Keywords: Bank Indonesia Regulation, GCG, Go Public

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Peraturan di bidang perbankan telah membawa
kemanfaatan  kepada  masyarakat  ke arah lebih terbuka. Keterbukaan akan memberikan  dampak  yang  positif dengan  tersedianya  informasi  yang akurat  sebagai  dasar  untuk  membuat keputusan mengenai berbagai macam aspek dalam perusahaan.
Keterbukaan akan menciptakan profesionalitas  dalam  pengelolaan perusahaan  kearah  yang  lebih  jujur dan meningkatkan
sistem pengawasan administrasi perusahaan.
Bank  Indonesia  dalam  mengawasi bank  tidak  lepas  dari  peran  bank sentral  sebagai Prudent  Supervisor. Pengertian
Prudent Supervisor
adalah  prinsip  pengasawan  dengan
hati hati dalam pengelolaan perbankan 3 .    Tugas  bank  sentral adalah  menciptakan  regulasi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  industri perbankan.  Regulasi  mewajibkan bank bertanggungjawab secara
3 Ferry Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II, Terkait Implementasi Regulasi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Press,  2008, hal 26
proposional  atas  setiap  risiko  dari aktivitas yang diambil.
GCG  merupakan  salah  satu instrument untuk memperkuat kondisi  internal  perbankan  nasional. Oleh karena itu GCG adalah prasayarat untuk sustainabilitas bank 4 .  Upaya  untuk  meningkatan mutu  manajemen  dan  operasi  Bank dengan  memperkuat  GCG,  pada tahun  2004  sampai  dengan  tahun 2006,  BI  menyusun  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) tentang GCG sebagai  salah  satu  bentuk  standard minimum  pelaksanaan  GCG  bagi Bank  Umum.  Pada  tanggal  30
Januari 2006 Gubenur BI menetapkan PBI Nomor
8/4/PBI/2006  tentang  pelaksanaan GCG bagi bank umum.
GCG  di  sektor  perbankan cukup  penting  maka  dibutuhkan penelitian yang komprehensif tentang  pelaksanaan self  assessment GCG  bagi  bank  umum.  Kajian  ini penting dilakukan mengingat kewajiban dari BI untuk
4 Binhadi, Elaboration of Indonesian Code of Corporate Governance, Sustaining Value though GCG based on business practices ” National Committee on Governance, Nusa Dua, Bali,  31 August 2007
melaksanakan self  assessment. Dari penelitian diharapakan memberi gambaran pelaksanaan
self
assessment berdasarkan peraturan BI. Pusat perhatian dalam penelitian ini adalah tentang implementasi GCG berdasarkan
Peraturan Bank Indonesai No
8/4/PBI/2006  tentang  pelaksanaan
GCG  bagi  Bank  Umum.  Pada  saat tesis ini ditulis bank sudah enam kali menerbitkan  laporan  pelaksanaan GCG  yaitu  pada  tahun  2007,  2008,
2009, 2010, 2011 dan 2012.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  dalam  penelitian  ini  penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan  Peraturan  Bank  Indonesia No  8/4/PBI/2006 Self  Assessment Good  Corporate  Governance bagi bank Go Public ”.

## 1. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan  Peraturan  Bank
Indonesia  No  8/4/PBI/2006 self  assessment  GCG  bagi
bank go public?
2. Kendala apakah yang
dihadapi  oleh  bank  go  public dalam melakukan self
assessment GCG? 3. Bagaimana upaya upaya
untuk mengatasi kendala melaksanaan  self  assessment GCG di bank go public?

## 2. Tinjauan Pustaka
Latarbelakang  GCG  mulai pertama  kali  pada  tahun  1970an setelah  terungkap  sejumlah  skandal korporasi  di  Amerika  Serikat  ketika beberapa perusahaan diketahui terlibat  dalam  kegiatan  berpolitik yang tidak sehat dan dilanda
korupsi 5 . Kemudian terjadi
kegagalan pada perusahaan
perusahaan  berskala  besar  baik  di sektor  keuangan  maupun  bukan keuangan 6 ,  berikut  skandal  skandal keuangan  dan  krisis  ekonomi  di berbagai  negara,  banyak  perusahaan memberi  perhatian  khusus  pada pentingnya penataan GCG.
5 Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan. Teori, Model dan System Governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN. Jakarta: lembaga penerbit FEIU, Jakarta, 2005, hal 3 6 Sutojo dan Aldridge, Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang sehat, Jakarta: Dharma Mulia Pustaka, 2005, hal 1
Respons  terhadap  isu  GCG bertambah  meningkat  lagi  setelah lembaga lembaga keuangan internatonal  seperti  World  Bank  dan Asian Development Bank
menyatakan  bahwa  penyebab  krisis keuangan  yang  melanda  berbagai Negara,  terutama  asia,  pada  tahun 1997  tidak  lain  adalah  buruknya praktik pelaksanaan GCG 7 .
a. Pengertian  Good  Coporate

## Governance
Pemikiran mengenai corporate Governance menurut catatan para  ahli, khusunya para ahli ekonomi  dan  ahli  hukum  ,telah memiliki  sejarah  yang  panjang. Walau  demikidan,  penyebutan  GCG sebagai  konsep  yang  baku  dan mendapat  respons  yang  luas  belum berlangsung  lama  yaitu  kurang  dari dua dasawarsa 8 .
Istilah Tata kelola perusahaan atau  dikenal  dengan  good  corapoate governance  menjadi  isu  penting
7 Iqbal dan Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Diterjemahkan oleh AK Anwar . Kencana , Jakarta, 2008, hal 343.
8 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hal 23
dalam  tahun  1990-an 9 .  Wancana mengenai corporate governance telah berkembang  sampai  saat  ini  sejak krisis  ekonomi  yang  melanda  negara negara di Asia terutama di
Indonesia 10 . Namun konsep Corporate Governance 11 dikenal telah  sejak  lama  di  negara  negara maju  (Eropa  dan  Amerika)  dengan adanya  konsep  pemisahan  antara kepemilikan  pemilik  modal  dengan para manajemen dalam perusahaan.
Istilah  corporate  governance pertama  kali  diperkenalkan  oleh Cadbury  Committee  tahun  1992 dikenal  sebagai  Cadburry  Report. Laporan  ini  dipandang  sebagai  titak balik  yang  menentukan  praktik corporate  governance  di  seluruh dunia 12 .
9 Rianto Nugroho, Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Pebangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Blobal, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 114 10 G. Supriyitno, dkk, Komiten Menegakkan Good Coprate governance, the Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, 2004, hlm 14 11 Siddharta Uta,ma dan Cynthia Afriani, Praktik Coporate Goverannce dan Penciptaan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di BEJ, Usahawan No 08 TH XXXIV/Agustus 2005, Jakarta, hlm 3 12 I. Nyoman Tjager dkk, Coporate Governance Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta, 2003, hlm 24
Dalam  publikasinya  mengengenai prinsip pirnsip GCG, OECD
menjelaskan  bahwa  GCG  mencakup serangkaian  tata  hubungan  antara manajemen perusahaan, dewan pengurus,  pemegang  saham  dan stakeholders  lainnya.  GCG  juga menyediakan struktur untuk
menyususn  tujuan  perusahaan,  dan menetukan  sarana  untuk  mencapai tujuan  tersebut  dan  pemantauan kinerjanya. GCG juga harus
menyediakan  insentif  yang  memadai
bagi dewan pengurus dan manajemen untuk  memicu  tercapaianya  tujuan
perusahaan sejalan dengan kepentingan  perusahaan  sendiri  dan para  pemegang  saham,  dan  harus memudahkan
dilakukannya pemantauan  yang  efektif.  Adanya sistem  GCG  yang  efektif  di  dalam sebuah perusahaan dan dalam perekonomian  secara  keseluruhan, akan  membantu  melahirkan  tingkat keyakinan  tertentu  yang  diperlukan untuk  berfungsi  ekonomi  pasar secara baik.
Menurut The Basel Committee on Banking, GCG
mencakup  metode  bagaimana  bisnis dan  urusan  bank  dikelola  oleh  para pengurus  dan  manajemen  senior,
yang mempengaruhi bagaimana mereka 13 :
1. Menyusun tujuan tujuan perusahaan
2. Mengoperasikan  bisnis bank sehari hari
3. Memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap para  pemegang  saham dan  mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain
4. Mengatur  agar  aktivitas dan perilaku perusahaan sejalan  dengan  harapan agar  bank  beroperasi secara aman  dan  baik dan sejalan pula dengan ketentuan  hukum  dan regulasi
5. Melindungi kepentingan para deposan.
Menurut Forum for Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI)  GCG  adalah  seperangkat peraturan peraturan yang 13 Basel Committee on Bankin Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations: Bassel: Bank for International Settlement Press, 2006 hal 4
menetapkan hubungan antara pemegang  saham,  pengurus,  pihak kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta para  pemegang  kepentingan  intern dan  ekstern  lainnya  sehubungan dengan  hak  hak  dan  kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem
yang mengarahkan dan mengendailkan perusahaan. b. Prinsp Dasar Good Corporate Governance
1. Prinsip Transpancy Bank
Harus mengunkapakan informasi  secara  tepat  waktu, memadai,  jelas  akurat  dan dapat  diperbandingkan  serta mudah diakses oleh stakeholders  sesuai  dengan haknya. 2. Prinsip AccountabiltyBank
harus menetapkan tanggungjawab  yang jelas dari  masing  masing  organ organisasi yang selaras dengan  visi  misi  sasadran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi  bank  mempunyai kompetensi  sesuai  dengan tanggungjawab dan
memahami  perananya  dalam pelaksanaan GCG.
3. Prinsip ResponsibiltyUntuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential
banking practices) dan menjamin dilaksankaan
ketentuan yang berlaku. Bank harus  bertindak  sebagai good corporate  citizen termasuk peduli  terhadap  lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.
4. Prinsip IndependencyBank harus  menghindari  terjadi dominasi  yang  tidak  wajar oleh  shareholders  manapun dan  tidak  terpengaruh  oleh kepentingan  sepihak  serta bebas dari benturan kepentingan (Conflict of
Interest). Bank dalam mengambil  keputusan  harus obyektif  dan  bebas  dari segala  tekanan  dari  pihak manapun.
5. Prinsip Kewajaran Bank
harus senantiasa mempperhatikan seluruh
staholders  berdasarkan  azas kesetaraan  dan  kewajaran (equal treatment). Bank harus memberikan kesempatan
kepada  seluruh  stakeholders untuk  member  masukan  dan menyapikan  pendapat  bagi kepentingan bank serta mempunyai  akses  terhadap informasi seesai dengan prinsip keterbukaan.
3. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  empiris  karena  merupakan penelitian hukum mengenai
implementasi ketentuan hukum normatif  secara in  action yang  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi  baik  dalam  masyarakat 14
maupun  dalam  industri  perbankan yang berhubungan dengan GCG.Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan studi dokumentasi 15 .
14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, 2004 hal 134
15 Soerjono  Soekantoi  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat ,  PT.RajaGrafindo Persada Jakarta 2004hal 13
Pengumpulan  data  primer dilakukan  dengan  wawancara.  Data primer  digunakan  dalam  penelitian hukum  ini  karena  bersifat  empiris yaitu  dengan field  research (studi lapangan).Spesifikasi penelitian berupa  deskriptif  analitis  yaitu  suatu peneiltian yang
berusaha menggambarkan  masalah  hukum, sistem  hukum  dan  mengkajinya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.  Metode  analisa  data dalam  penelitian  ini  disebut  analisa data kualitatif dan karena merupakan penelitian yuridis empiris.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implementenasi  Self  Assesment Good Corporate Governance pada bank go public.
Ketentuan GCG telah ditetapkan dalam PBI No
8/4/PBI/2006  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance  bagi Bank Umum sejak tanggal 30 Januari 2006,  namun  implementasi  penuh baru  akan  dilaksanakan  pada  tahun 2007.  Berdasarkan  Pasal  2  PBI  No 8/4/PBI/2006  mewajibkan  industri perbankan  untuk  memenuhi  5  (lima) prinsip  dasar  yakni  keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban  (responsibility), independensi  (independency),  dan kewajaran  (fairness)  yang  sekurang kurangnya meliputi :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; 3. Penerapan fungsi
kepatuhan, auditor
internal  dan  auditor eksternal; 4. Penerapan manajemen risiko, termasuk
system  pengendalian intern; 5. Penyediaan dana kepada  pihak  terkait dan  penyediaan  dana
besar;
6. Rencana strategis
Bank; dan
7. Transparansi  kondisi keuangan  dan  non keuangan bank
Selain  itu,berdasrakan  Pasal 61 dan Pasal 65 PBI No
8/4/PBI/2006,  bank  juga  diwajibkan untuk  melaksanakan  transparansi kepada  publik  melalui  penyusunan laporan  pelaksanaan  good  corporate governance serta melakukan
penilaian (self  assessment)  atas pelaksanaan good corporate governance.  Laporan  GCG  tersebut paling lambat disampaikan oleh bank 5  bulan  setelah  tahun  buku  berakhir, dengan  demikian,  mulai  awal  bulan Juni  2008  masyarakat  dapat  melihat laporan  GCG  bank  pada  website bank  yang  bersangkutan 16 .Kepada seluruh  bank  umum  telah  diminta untuk  melakukan  penilaian  sendiri (self  assesment)  atas  pelaksanaan GCG  dan  menyampaikan  laporan penilaian  tersebut  kepada  Bank Indonesia untuk dievaluasi.
Pada tahun 2006 Bank
Indonesia  sebagai  langkah  persiapan
16 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan, Jakarta, 2007 hal 5
pelaksanaan  self  assessment  dan melihat kesiapan bank dalam melaksanakan  prinsip-prinsip  GCG,
telah dilaksanakan pre self
assessment  terhadap  bank.  Hasil  pre self assessment
tersebut menunjukkan bahwa 97% bank telah menerapkan  minimal 50%  prinsip- prinsip  GCG  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  Bank  Indonesia 17 .
Berdasarkan  evaluasi  terhadap  hasil self  assessment  dimaksud  mayoritas bank  umum  telah  dapat  memenuhi target persiapan pelaksanaan GCG 18 .
Untuk  pertama  kalinya  pada tahun  2007  seluruh  bank  diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance  (GCG)  yang  berisi  self assessment  pelaksanaan  GCG  serta aspek-aspek pelaksanaan GCG
lainnya.  Dengan  informasi  tersebut, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui mekanisme  pasar.  Masyarakat  dapat mengetahui kinerja bank serta pelaksanaan  GCG  bank  sehingga membantu  masyarakat  menentukan pilihan  kepada  bank  mana  mereka
17 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan, Jakarta, 2006 hal 32 18 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan, Jakarta, 2006 hal 44
akan  mempercayakan  penyimpanan dan pengelolaan dananya.
Sejak  tahun  2007,  Bank Indonesia  mulai melakukan  evaluasi atas pelaksanaan GCG dengan melakukan  pemeriksaan  atas  11 Faktor  Penilaian  Pelaksanaan  GCG Laporan  pelaksanaan  GCG  dan pelaporan  Internal;  (11)  Rencana Strategis  Bank,  dengan  klasifikasi nilai  peringkat  komposit  1  sampai  5 yaitu : sangat baik; baik; cukup baik; kurang baik; dan tidak baik sebagaimana  yang  tercantum  dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 9/12/DPNP perihal pelaksanaan Good  Corporate  Governance  bagi Bank Umum.
Hasil pemeriksaan
pelaksanaan  GCG  dari  2007-2010 digambarkan perkembangan
implementasi  GCG  melalui  grafik dibawah ini. Dari Graif tersebut telah menunjukan bahwa terjadi pengingkatan pelaksanaan GCG
sejak  tahun  2007  sampai  dengan 2010.
Adapun profil
rating pelaksanaan  GCG  berdasarkan  hasil pemeriksaan  awal  terhadap  seluruh bank  umum  selama  tahun  2007 menunjukkan  predikat  pelaksanaan
GCG  yang  cukup  baik,  tercermin dari  peringkat  komposit  mayoritas bank yang tergolong cukup baik.
Pada tahun kedua pelaksanaan self assessment implementasi good corporate governance  lebih  baik,  antara  lain ditunjukkan  dengan  meningkatnya jumlah  bank  yang  tergolong  Baik, yaitu  dari  38,8%  menjadi  44,6%, sedangkan  yang  tergolong  Tidak Baik  turun  dari  4,3%  menjadi 0,8% 19 .
Sedangkan hasil self
assessment  yang  dilakukan  pada tahun 2009 bagi  Bank Umum dalam
19 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2008 hal 5
implementasi Good Corporate Governance (GCG)  dengan  hasil yang  cukup  baik.  Hasil  penilaian pengawasan  terhadap  implementasi GCG bank umum menunjukkan bank telah  menerapkan  prinsip  prinsip GCG  dengan  baik,  yakni  37,4% tergolong Baik,  dan  55,7%  Cukup
Baik dan 2,6% Sangat
Baik 20 .Kualitas  implementasi  GCG bank  umum  semakin  meningkat seiring  dengan  semakin  besarnya peran dan keberadaan pihak independen  dalam  melakukan check and balance 21 .
20 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 7 21 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 47
GCG  yang  cukup  baik,  tercermin dari  peringkat  komposit  mayoritas bank yang tergolong cukup baik. Pada tahun kedua pelaksanaan self assessment implementasi good corporate
governance  lebih  baik,  antara  lain ditunjukkan  dengan  meningkatnya jumlah  bank  yang  tergolong  Baik, yaitu  dari  38,8%  menjadi  44,6%, sedangkan  yang  tergolong  Tidak Baik  turun  dari  4,3%  menjadi 0,8% 19 . Sedangkan hasil self assessment  yang  dilakukan  pada
tahun 2009 bagi  Bank Umum dalam
19 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2008 hal 5
implementasi
Good Corporate Governance (GCG)  dengan  hasil yang  cukup  baik.  Hasil  penilaian pengawasan  terhadap  implementasi GCG bank umum menunjukkan bank telah  menerapkan  prinsip  prinsip GCG  dengan  baik,  yakni  37,4% tergolong Baik,  dan  55,7%  Cukup
Baik dan 2,6% Sangat
Baik 20 .Kualitas  implementasi  GCG bank  umum  semakin  meningkat seiring  dengan  semakin  besarnya peran dan keberadaan pihak independen  dalam  melakukan check and balance 21 .
20 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 7 21 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 47
GCG  yang  cukup  baik,  tercermin dari  peringkat  komposit  mayoritas bank yang tergolong cukup baik. Pada tahun kedua pelaksanaan self assessment implementasi good corporate
governance  lebih  baik,  antara  lain ditunjukkan  dengan  meningkatnya jumlah  bank  yang  tergolong  Baik, yaitu  dari  38,8%  menjadi  44,6%, sedangkan  yang  tergolong  Tidak Baik  turun  dari  4,3%  menjadi 0,8% 19 . Sedangkan hasil self assessment  yang  dilakukan  pada
tahun 2009 bagi  Bank Umum dalam
19 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2008 hal 5
implementasi
Good Corporate Governance (GCG)  dengan  hasil yang  cukup  baik.  Hasil  penilaian pengawasan  terhadap  implementasi GCG bank umum menunjukkan bank telah  menerapkan  prinsip  prinsip GCG  dengan  baik,  yakni  37,4% tergolong Baik,  dan  55,7%  Cukup
Baik dan 2,6% Sangat
Baik 20 .Kualitas  implementasi  GCG bank  umum  semakin  meningkat seiring  dengan  semakin  besarnya peran dan keberadaan pihak independen  dalam  melakukan check and balance 21 .
20 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 7 21 Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2009 hal 47
Setelah empat tahun pelaksanaan  self  assessment  GCG  di Indonesia  perbankan  menunjukan perkembangan  yang  posisitif  dengan di  tandai  dengan  bank  dengan predikat  sangat  baik  meningkat  dari 2.6%  menjadi  4.5  dan  bank  dengan predikat  baik  juga  meningkat  dari 37.4%  menjadi  45.0%.    Selain  itu Bannk  dengan  predikat  tidak  baik untuk pertama kalinya menjadi 0.0% yang  berarti  tidak  ada  lagi  bank umum  yang  tidak  baik  dalam pelaksanaan GCG.
Dari 36 Bank  yang sudah Go
Public 11 Bank mendapatkan predikat  sangat  baik,  sedangkan  19
bank  dengan  predikat  baik.  Adapun
bank  bank yang  masuh  perlu perbaikan  yaitu 5 bank mendapatkan predikat  cukup  bank  dan  1  bank Kurang baik.
2.  Hambatan  hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  self assessment Good corporate governance bagi Bank Go Public
Terdapat  hambatan  hambatan  di dalam  implementasi  GCG  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.
Kendala Eksternal dalam penerapan
GCG meliputi :
1.Sistem hukum dan
penegakannya 53% Setelah empat tahun
pelaksanaan  self  assessment  GCG  di
Indonesia  perbankan  menunjukan perkembangan  yang  posisitif  dengan di  tandai  dengan  bank  dengan predikat  sangat  baik  meningkat  dari 2.6%  menjadi  4.5  dan  bank  dengan predikat  baik  juga  meningkat  dari 37.4%  menjadi  45.0%.    Selain  itu Bannk  dengan  predikat  tidak  baik untuk pertama kalinya menjadi 0.0% yang  berarti  tidak  ada  lagi  bank umum  yang  tidak  baik  dalam pelaksanaan GCG.
Dari 36 Bank  yang sudah Go
Public 11 Bank mendapatkan
predikat  sangat  baik,  sedangkan  19 bank  dengan  predikat  baik.  Adapun
bank  bank yang  masuh  perlu perbaikan  yaitu 5 bank mendapatkan predikat  cukup  bank  dan  1  bank Kurang baik.
2.  Hambatan  hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  self assessment Good corporate governance bagi Bank Go Public
Terdapat  hambatan  hambatan  di dalam  implementasi  GCG  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.
Kendala Eksternal dalam penerapan
GCG meliputi :
1.Sistem hukum dan penegakannya 30% 53% 14% 3% 0% Predikat GCG Setelah empat tahun pelaksanaan  self  assessment  GCG  di
Indonesia  perbankan  menunjukan perkembangan  yang  posisitif  dengan di  tandai  dengan  bank  dengan predikat  sangat  baik  meningkat  dari 2.6%  menjadi  4.5  dan  bank  dengan predikat  baik  juga  meningkat  dari 37.4%  menjadi  45.0%.    Selain  itu Bannk  dengan  predikat  tidak  baik untuk pertama kalinya menjadi 0.0% yang  berarti  tidak  ada  lagi  bank umum  yang  tidak  baik  dalam pelaksanaan GCG.
Dari 36 Bank  yang sudah Go
Public 11 Bank mendapatkan
predikat  sangat  baik,  sedangkan  19 bank  dengan  predikat  baik.  Adapun
bank  bank yang  masuh  perlu perbaikan  yaitu 5 bank mendapatkan predikat  cukup  bank  dan  1  bank Kurang baik.
2.  Hambatan  hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  self assessment Good corporate governance bagi Bank Go Public
Terdapat  hambatan  hambatan  di dalam  implementasi  GCG  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.
Kendala Eksternal dalam penerapan
GCG meliputi :
1.Sistem hukum dan penegakannya Sangat Baik Baik
Cukup Baik
Kurang Baik Tidak baik
2.Good  governance dan Standar
professionalme
3.Sosial value system.
Kendala  Internal  dalam  penerapan
GCG : 1.Komitemen  organ  perusahaan dan Budaya perusahaan 2.Pemahaman SDM tentang GCG
3.Kurang efektifitas sistem
pengendialian internal
3.  Upaya  upaya  yang  dilakukan untuk  menyatasi  hambatan  dalam pelaksaaan GCG di bank public
Untuk antisipasi supaya di dalam pelaksanaan GCG tidak terjadi hambatan maka harus memperhatikan dengann upaya eksternal dan internal.
Upaya eksternal dalam penerapan GCG bagi bank go public adalah meliputi :
1. Regulasi yang mendukung implementasi GCG dan diserai Law Enforcement.
2. Depolitisasi perusahaan dan mendorong agar lebih
independen dan
3. Perbaikan good corporate governance secara simultan.
Upaya internal dalam penerapan GCG meliputi:
1. Restrurturisasi internal
dengan membenahan budaya kerja dan perbaikan regulasi
2. Komitemen kuat dari seluruh organ perusahaan dan
panutan dan teladan dari top manaemmen
3. Implementasi secara simultan dan konsisten

## C. PENUTUP
1. Simpulan
Bertitik  tolak  dari  uraian  di atas,dapatlah  ditarik tiga simpulan sebagai berikut:pertama,Secara numum penerpaan GCG sudah sesaui dengan  prinsip  prinsip  GCG  yang ada  yaitu  :  (1)  Transporatasi  (2) akuntabilitas  (3)  bertanggungjawab (4)  kemandirian  dan  (5)  kewajaran. Dari  36  Bank  yang  sudah  Go  Public
11  Bank  mendapatkan  predikat
sangat  baik,  sedangkan  19  bank dengan  predikat  baik.  Adapun  bank bank  yang  masuh  perlu  perbaikan yaitu  5  bank  mendapatkan  predikat cukup bank dan 1 bank kurang baik; Kedua,Terdapat  hambatan  hambatan di  dalam  implementasi  GCG  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Kendala  Eksternal  dalam  penerapan GCG meliputi (1) Sistem hukum dan penegakannya  (2)  Good  governance (3) Standar professionalme (4) Sosial value  system.      Kendala  Internal dalam penerapan GCG (1)
Komitemen  organ  perusahaan  (2)
Budaya  perusahaan  (3)  Pemahaman SDM  tentang  GCG    (4)  Kurang
panutan/teladan  darii  pimpinan  (5) Efektifitas sistem pengendialian internal.
Ketiga,Untuk  antisipasi  supaya di  dalam  pelaksanaan  GCG  tidak terjadi hambatan maka harus memperhatikan dengann upaya eksternal dan internal. Upaya eksternal dalam penerapan GCG bagi bank  go  public  adalah  meliputi  (1)
Regulasi yang mendukung implementasi  GCG  dan  diserai  Law Enforcement. (2) Depolitisasi
perusahaan  dan  mendorong  agar lebih  independen dan (3)  Perbaikan
good  corporate  governance  secara simultan. Upaya internal  dalam penerapan GCG meliputi (1)
Restrurturisasi internal dengan membenahan  budaya  kerja  dan perbaikan  regulasi  (2)  Komitemen kuat  dari  seluruh  organ  perusahaan (3)  Panutan  dan  teladan  dari top manaemmen (4) Komite dari seluruh pegawai  (5)  Implementasi  secara simultan dan konsisten

## 2. Saran
Dari kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan  tiga  saran  sebagai berikut: 1). Penelitian lebih  lamjut perlu  dikembangkan  bukan  hanya pada  bank  publik  yang  terdarftar  di bursa  efek  namun  juga  bank  yang belum  masuk  ke  Bursa,  seperti  bank swasta,  bank  syariah  dan  Bank Perkreditan  Rakyat;  2). Mendorong bank  yang  belum  go  public  untuk segara  melaksanaan  go  public  agar pengawasan  publik  terhadap  bank semakin  baik;  3). Revisi  Undang Undang  Perbankan  dan  memasukan ketentuan  tentang  self  assessment good  corporate  governance  sebagai dasar  hukum  bukan  hanya  dari Peraturan  Bank  Indonesia  namun juga  dimasukan  kedalam  Undang Undang tentang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum
dan Penelitian Hukum,
Bandung,  PT  Citra  Aditya
Bakti, 2004 Bank  Indonesia,  2008, Laporan Pengawasan Perbankan Jakarta Bank Indonesia, 2009,Laporan Pengawasan Perbankan Jakarta Bank  Indonesia, 2006, Laporan Pengawasan Perbankan, Jakarta Bank Indonesia, 2007,Laporan Pengawasan Perbankan,
Jakarta
Basel Committee on Bankin
Supervision, Enhancing
Corporate  Governance  for Banking Organizations: Bassel: Bank for International Settlement Press, 2006 Binhadi, 2007, Elaboration  of Indonesian Code of Corporate Governance, Sustaining  Value  though GCG  based  on  business practices ” National
Committee on  Governance,
Nusa Dua, Bali Ferry  Idroes, 2008, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman  Pendekatan  3 Pilar  Kesepakatan  Basel  II, Terkait Implementasi Regulasi dan Pelaksanaannya di
Indonesia, Rajawali Press
G.  Supriyitno,  dkk, 2004, Komiten Menegakkan  Good  Coprate governance,  the  Indonesian
Institute for Corporate Governance, Jakarta Iqbal dan Mirakhor, 2008, Pengantar  Keuangan  Islam: Teori dan Praktik.
Diterjemahkan oleh AK
Anwar . Kencana , Jakarta Mal  An  Abdullah, 2010, Corporate Governance Perbankan Syariah  di  Indonesia,  Ar
Ruzz Media, Yogyakarta
Rianto Nugroho, 2003, Reinventing Pembangunan: Menata Ulang  Pebangunan  untuk
Membangun Indonesia Baru dengan  Keunggulan  Blobal, PT Elek Media Komputindo, Jakarta
Siddharta  Uta,ma  dan  Cynthia
Afriani, 2003, Praktik Coporate  Goverannce  dan Penciptaan Nilai
Perusahaan:  Studi  Empiris
di  BEJ,  Usahawan  No  08 TH  XXXIV/Agustus  2005,
Jakarta,  hlm  3  Tjager  dkk,
Coporate Governance Tantangan  dan  kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia,  PT  Prenhalindo, Jakarta Soerjono Soekantoi & Sri Mamudji, 2004,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta
Sutojo  dan  Aldridge, 2005, Good
Corporate Governance: Tata
Kelola Perusahaan yang sehat, Jakarta: Dharma
Mulia Pustaka
Syakhroza, 2005, Corporate Governance:  Sejarah  dan Perkembangan. Teori, Model dan System Governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN.  Jakarta: lembaga penerbit FEIU, Jakarta