## PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH
Oleh:
Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen

## ABSTRAK
Kecamatan  Kluet  Tengah  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  berada  di  Kab. Aceh  Selatan,  yang  terdiri  dari  13  gampong  dan  mempunyai  cadangan  bahan mineral, diantaranya bijih emas dan bijih besi. Adapun gampong yang berpotensi memiliki cadangan emas dan tempat penambangan berada di Gampong Simpang Tiga,  Simpang  Dua,  Mersak,  Kampung  Padang,  dan  sejumlah  desa  lainnya. Dengan  adanya  penambangan  tersebut,  maka  akan  berdampak  buruk  bagi lingkungan hidup. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pertambangan  dan  pengaruhnya  terhadap lingkungan hidup  di  Kecamatan  Kluet  Tengah,  dan  bagaimana  tinjauan  Fiqh  Lingkungan terhadap  pengelolaan  pertambangan  di  Kecamatan  Kluet  Tengah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tinjauan  fiqh  lingkungan  terhadap  pengelolaan pertambangan  di  Kecamatan  Kluet  Tengah.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif,  data  dikumpulkan dari  sumber  lisan  dan  sumber  tulisan.  Sumber  lisan berupa  narasumber  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Aceh  Selatan,  Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia-Aceh,  Penambang  dan  Masyarakat.  Data  dari narasumber diperoleh dengan melalui wawancara. Sedangkan dari sumber tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  dampak  praktek  pertambangan  terhadap  lingkungan  hidup, secara  umum  berdampak  negatif  yang  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan sruktur  tanah  dan  struktur  air  atau  berubahnya  aliran  sungai.  Dalam  fiqh lingkungan  hukum  merusak  dan  mencemari  lingkungan  hidup  yang  merusak keseimbangan  ekosistem  adalah  haram  dan  termasuk  perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al- Qur’an surat al - A’raf ayat 56.  Saran  penulis, Demi  perbaikan  dalam  pelaksanaan  praktek  pertambangan harus  adanya  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  lebih  dioptimalkan sehingga  akan  lebih  menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

## Kata Kunci: Penyalahgunaan-Pertambanga- Lingkungan Hidup

## A. Praktek Penambangan Di Kecamatan Kluet Tengah
Ketika  berbicara  masalah  pertambangan  maka  banyak  asumsi  bahwa kekayaan  akan  melimpah  ruah, padahal  adanya  kegiatan  pertambangan  akan memberikan banyak dampak negatif  yang dihasilkan dari penambangan tersebut. Dari  laporan  dokumen  krisis  ekologi  yang  disusun  Yayasan  Pelestarian  dan Perlindungan  Alam  (Yapala)  Aceh  Selatan  tercatat  sebanyak  30  (tiga  puluh) perusahaan swasta di Aceh Selatan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan  dan  konsensi  REDD  (Reduced  Emissions  from  Deforestation  and Forest  Degradation). 1 Pemengang  usaha  baik  itu  suatu  operasi  ataupun penambangan  rakyat  mempunyai  kewajiban  mencegah  serta  menanggulangi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Aceh. WALHI adalah forum  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Kelompok  Pencinta  Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Terkait  dengan  pertambangan  yang  dapat  dikategorikan  merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor  pertambangan  memang  dapat  merusak  ekosistem  dan  tidak  ada pertambangan  yang  ramah  lingkungan,  karena  sikap  tambang  tersebut  menggali
1 Tim Redaksi Walhi Aceh, Tambang Picu Kerusakan Lingkungan, (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 7.
tanah,  sehingga  terdapat  banyak  lubang.  Terlebih  lagi  tambang  yang  memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.
“ Yang merusak keseimbangan lingkungan apa bila kita ilustrasikan sebuah tutupan hutan  semestinya hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga air, tempat  hidupnya  satwa  langka,  tempat  keseimbangan  udara,  dan sebagainya.  Kemudian  terjadi  pembukaan  lahan  baik itu  pembukaan tambang, kebun, dan sejenisnya. hal tersebut sama halnya menghilangkan keseimbangan  karena  dia  tidak  berfungsi  lagi  sebagai  areal  yang dimanfaatkan  untuk  makhluk  hidup  akan  tetapi  sudah  makhluk  bisnis (kelompok bisnis).” 2
Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia  membutuhkan  lingkungan  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Sebagian besar  aktivitas  manusia  melibatkan  lingkungan,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian  alam,  terganggunya  keseimbangan  dan  kelestarian  alam  akan berdampak  pada  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  menurut  WALHI  Aceh, mengartikan  perlindungan  lingkungan  terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup  dari pertambangan adalah:
“ Perlindungan merupakan hal yang tidak boleh diganganggu gugat, karena perlindungan  sendiri  mempunyai  konsep  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan pelestarian. Jadi  perlindungan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  boleh  di otak atik, tidak boleh di rubah fungsi atau di alih fungsikan, dimanfaatkan, karena namanya perlindungan. Artinya bahwa wilayah tersebut terproteksi untuk  dilindungi.  Karena  disamping  perlindungan  ada  pemanfaatan, pelestarian, pengendalian. Namun pada intinya perlindungan tidak boleh di alih fungsikan.” 3
Sedangkan  dalam  Undang-undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
2 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh, wawancara di Kantor Walhi Aceh, tanggal 18 April 2017.
3 Ibid.
hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 4
Setiap  usaha  dan  kegiatan  pada  dasarnya  menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan  hidup  yang  perlu  dianalisis  sejak  awal  perencanaanya,  sehingga langkah  pengendalian  dampak  negatif.  Setiap  tambang  pasti  merusak  seperti adanya tambang terbuka dan tambang tertutup.
Tambang tertutup (underground mining) adalah proses pengambilan suatu jenis  barang  tambang  dengan  cara  membuat  sumur  atau  terowongan  kedalam lapisan-lapisan batuan karena lokasi barang tambang jauh dari permukaan bumi. 5
Dalam  sistem  tambang  tertutup  dimisalkan  dalam  sektor  migas,  menggunakan pipa  kedalam  bumi  sehingga  dipermukaan  tidak  terlihat  terjadinya  kerusakan karena  pengerukan  dilakukan  di dalam  bumi. Akan  tetapi dipermukaan  tanah tidak  terlihat  kerusakan.  Sistem  pertambangan  tertutup  juga  terjadi  pada pertambangan emas yaitu dengan cara menggali lubang. 6
Sedangkan tambang terbuka (surface mining)  yaitu metode penambangan yang segala  kegiatan  penambangan  dilakukan  di  atas  permukaan  bumi. 7 Dalam hal  ini  yang  menggunakan  sistem  pertambangan  terbuka  pada  sektor pertambangan  emas  karena mengeruk  bukit,  gunung  dan  sebagainya.  Pola
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009..., Pasal: 1.
5 Muhammad Dahlan Balfas, Geologi untuk Pertambangan Umum, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 173.
6 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh..., tanggal 18 April 2017.
7 Muhammad Dahlan Balfas, Geologi untuk Pertambangan Umum..., hlm. 173.
mengeruk  tersebut  tidak  ada  yang  disebut  tidak  merusak  lingkungan  terhadap yang  dilakukan  pertambangan  emas, apa  lagi  hal tersebut  terdapat  penggunaan Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  seperti  merkuri  dan  sebagainya. 8 B3  dapat diartikan  bahan  yang  karena  sifat  kimia  maupun  kondisi  fisiknya  berpotensi menyebabkan gangguan  pada  kesehatan  manusia,  kerusakan  properti  atau lingkungan.
Dengan  demikian,  sistem  pertambangan  terbuka  maupun  sistem pertambangan tertutup adalah sama-sama merusak fungsi ekosistem dan merusak lingkungan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertambangan tidak ada yang  ramah  lingkungan,  apa  lagi  terhadap  pertambangan  emas  karena  tidak adanya proses penguburan atau tanam tanah.
“ Memang dia seperti ulat  yang sedang masuk kedalam tanah sebenarnya. Mengorek  berbagai  sisi  tapi  pada  akhirnya satu  sisi mendapatkan  lubang dan berakhir juga bisa terjadi longsor, bisa terjadi penyimpanan air secara liar sehingga akan menjadi longsor juga, banjir bandang dan sebagainya.” 9
Dari  hasil  observasi,  setelah  melakukan  penambangan  terdapat  lubang bekas  tambang  yang  dibiarkan  terbuka  dan  tidak  ada  proses  reklamasi,  yaitu penutupan  atau  penguburan  lubang  pasca  tambang.  Masalah  utama  yang  akan timbul  pada  wilayah  bekas  tambang  adalah  terjadinya  perubahan  lingkungan terutama berdampak terhadap  air tanah dan  air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup (LH)  Kabupaten  Aceh  Selatan,  terkait  persoalan  diatas.  Dimana  Dinas
8 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh..., tanggal 18 April 2017.
9 Ibid.
Lingkungan  Hidup  merupakan  unsur  pelaksanaan  di  bidang  lingkungan  hidup, yang  di  pimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas,  yang  mempunyai  tugas  membantu bupati  dalam  melaksanakan  kewenangan  desentralisasi  di  bidang  lingkungan hidup, dan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup.
Dalam  hal  ini,  terkait  reklamasi  yang  seharusnya  dilakukan  pada  tempat bekas  pertambangan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  memiliki  pandangan  yang menyebutkan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah tersebut adalah pertambangan illegal, karena sebagian lokasi pendulangan emas  tersebut  dalam  wilayah  izin  PT.  Multi  Mineral  Utama  (MMU)  yang mengeksploitasi  mineral  di  Gampong  Simpang  Dua.  Pertambangan  liar  biasanya tidak  mengindahkan  aturan-aturan  baik  itu  aturan-aturan  yang  di  buat  oleh pemerintah  maupun  aturan-aturan  alam.  Seperti  aturan  pemerintah  melihat  pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan  melihat  wilayah  pertambangan,  dan  wilayah  pertanian.  Jadi  bagi penambang  rakyat  tidak  melihat  aspek-aspek  yang  dapat  dilakukan  penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap bijih emas.
“Contohnya yang berada di Desa Simpang Dua, Simpang Tiga, kemudian sudah  bergeser  ke  desa  yang  lainnya,  seperti  Desa Mersak  dan  Desa Padang.  Sedangkan  untuk  wilayah  Desa  Kampung  Padang  dan  Mersak merupakan  tempat  areal  pertanian,  untuk  penambang  mereka  sudah melanggar  dari  segi  pemetaan  (wilayah),  dan  dari  segi  hukum  alam  juga mereka  juga  melanggar,  mereka  mengerjakannya  di  lereng-lereng  terjal, menggali lubang sampai ratusan meter.” 10
10 Erman,  Kabid  Program  Dinas  Lingkungan  Hidup,  wawancara  di  Kantor  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 April 2017.
Sedangkan untuk pemberian izin PT. Multi Mineral Utama, terhadap izin lingkungan  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Aceh Selatan  berlandaskan  kepada  lokasi  yang  digunakan  oleh  PT.  Multi  Mineral Utama,  bukan  pada  wilayah  hutan  ataupun  hutan  lindung,  namun  hanya  pada wilayah perkebunan masyarakat.
“Dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  memberi  izin  kepada  PT.  Multi  Mineral Utama,  berdasarkan  tempat  yang  akan  dieksploitasi  yaitu  terletak  di gunung, meskipun  gunung  namun  gunung tersebut bukan  ada pada hutan lindung,  namun  hanya  gunung  semak  belukar  tempat  perkebunan  warga. Pemberian  izin  juga  atas  persetujuan  bupati,  dan  pemberian  izin  bukan hanya  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  akan  tetapi  dari  dinas-dinas  yang terkait lainnya.” 11
Hasil  pengamatan  peneliti,  dari  tahun  2013  sampai  sekarang  PT.  Multi Mineral Utama, tidak lagi beroperasi berdasarkan keputusan Bupati Aceh Selatan, dalam  suratnya  Nomor:  552/637/2013,  karena  tidak  memiliki  izin  untuk mengekspor bahan mentah.
Sedangkan pertambangan rakyat, dari tahun 2011 sampai 2017 masyarakat Kecamatan  Kluet  Tengah  masih  melakukan  penggalian,  bahkan  para  penggali juga datang dari kecamatan lain, seperti Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Kluet Utara,  Kecamatan  Kluet  Selatan  bahkan  dari  Kecamatan  Samadua  dan  dari wilayah-wilayah  lainnya. Secara  legalitas  Izin  Penambangan  Rakyat  (IPR) yang ada  di Kabupaten Aceh  Selatan  pada umumnya  tidak  memiliki  surat  izin menambang, hal  itu  sama  juga  yang  terjadi  di  Kecamatan  Kluet  Tengah.  Dari Dinas  Lingkungan  Hidup  sudah  berupaya  untuk  memberhentikan  operasi penambang, baik  itu  perorangan  maupun  kelompok. Hal  tersebut dikarenakan
11 Isnawati, Kabid Tata Lingkungan Hidup, wawancara melalui Telephon, tanggal 10 Mei 2017.
sangat  berbahaya, terutama  pada  diri penambang  dan  juga  masyarakat. 12
Pernyataan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup,  di  benarkan  oleh  Samsudin  sebagai penambang  emas  di  Desa  Simpang  Tiga,  bahwa  penambangan  yang  dilakukan oleh masyarkat selama ini tidak memiliki izin untuk menambang. 13
Dalam  hal  ini,  peneliti  membenarkan  bahwa  penambang,  melakukan penggalian  atau  penambangan  yang  dilakukan  selama  ini  tidak    mempunyai  izin (IPR/SIPD)  dari  pemerintah  daerah  yaitu  kabupaten,  namun  hanya  mempunyai izin  dari  pemilik  tanah  tempat  melakukan  penambangan  tersebut  dengan pembagian hasil tambang dari 30 karung untuk pemilik tanah mendapat 10 karung yang berukuran 15 Kilogram.
Menurut Hendri,  salah  seorang  penambang  di  pegunungan  Desa  Mersak dan  pernah  juga  melakukan  penambangan  di  Desa  Malaka,  Desa  Simpang  Dua dan  Desa  Simpang  Tiga.  Penambangan  dilakukan  dengan  cara  menggali  lubang yang  mengandung  bijih  emas,  dengan  alat  yang  digunakan masih  sangat sederhana seperti linggis, martil, dan alat-alat lainnya, kemudain hasil dari galian tersebut  mereka  bawa  ke “Gelendong” (alat  yang  digunakan  untuk mengahancurkan  bongkahan  batu  maupun  tanah)  yang  berada  di  desa  setempat, sedangkan  untuk  pemisahan  bijih  emas,  Hendri menggunakan  bahan  kimia  yaitu air  raksa  (Merkuri). 14 Hal  yang  sama  juga  di  ungkapkan  informan  Samsudin tentang praktek pertambangan yang dilakukannya di Desa Simpang Tiga.
12 Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.
13 Samsudin,  Penambang  Emas,  warga  Desa  Paya  Teuk  Kec.  Pasie  Raja,  wawancara  di Desa Simpang Tiga, tanggal 22 April 2017.
14 Hendri, Penambang Emas, warga Desa Malaka Kec. Kluet Tengah, wawancara di Desa Malaka, tanggal 27 April 2017.
Senada  dengan  hal  tersebut,  informan  lain,  Muhibbun  yang  melakukan penambangan  di  Arie  Buloh Desa  Kampung  Padang,  menambahkan  selain menggunakan  alat  seperti  linggis  dan  martil,  juga  menggunakan  mesin  bor, bahkan  ketika  sudah  mencapai  kedalaman  tertentu,  Muhibbun  dan  anggotanya menggunakan alat bantu untuk bernafas berupa “Blower” (pemompa oksigen) ke dalam  lubang  yang  mereka  gali  dan  kedalaman  yang  pernah  digali  mencapai kedalaman  tiga  puluh  satu  meter.  Untuk  proses  pemurnian  atau  pemisahan  bijih emas menggunakan mesin “Gelendong” dengan menggunakan larutan merkuri. 15
Penjelasan informan tersebut, menggambarkan proses pertambangan yang dilakukan  di  Kecamatan  Kluet  Tengah.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti,  praktek penambangan  yang  dilakukan  oleh  penambang  seperti  yang  telah  diungkapkan diatas. Namun dari hasil pengamatan, sebagian penambang yang berada di aliran sungai  Menggamat  tepatnya  di  Desa  Simpang  Tiga,  para  penambang  melakukan pemisahan bijih emas langsung di sungai Menggamat.

## B. Pandangan  Masyarakat  Terhadap  Praktek  Pertambangan  Di Kecamatan Kluet Tengah
Perusakan atas  alam  atau  lingkungan  kini  mencapai  titik  yang  paling mengkhawatirkan  bagi  seluruh  umat  manusia.  Perusakan  atas  lingkungan  hidup terutama  disebabkan  karena  hasrat  manusia  yang  tidak  terbendung  untuk memanfaatkan  lingkungan  atau  alam  demi  peningkatan  taraf  dan  kualitas  hidup manusia.
15 Muhibbun,  Penambang  Emas,  warga  Desa  Kampung  Padang  Kec.  Kluet  Tengah, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.
Alam  merupakan  gudang  raksasa  yang  menyimpan  segala  sesuatu  yang dibutuhkan  manusia.  Pandangan-pandangan  serta  anggapan-anggapan  luhur seperti  bumi  pritiwi  atau  tanah  tumpah  darah  pun  tidak  mendapatkan  tempatnya dalam pendekatan-pendekatan teknokratis alias tidak di gubris sama sekali. Hanya ada sikap menggali, menebang, membakar, dan membuang. Pohon ditebang untuk dijual  apakah  itu  legal  atau  illegal  serta  perut  bumi  digali  dan  dikuras  isinya sampai habis seperti timah, tembaga, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. 16
Setiap  usaha  yang  dijalankan  tentunya  akan  memberikan  dampak  positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat luas.
Dampak  positif  seperti  dalam  aspek  ekonomi,  sedangkan  dampak  negatif rusaknya  areal  pertanian  di  wilayah  tambang,  rusaknya  jalan,  dan  tercemarnya sungai. Contohnya dari hasil pengamatan peneliti, seperti sungai Menggamat pada saat ini seperti mudah keruh ketika hujan, dan terjadinya pendangkalan air sungai yang disebabkan turunnya tanah dari gunung yang berada di lokasi penambangan.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat,  untuk  melihat  pandangan  mereka terhadap pertambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.
Yufrizal  mengatakan  bahwa  pertambangan  yang  ada  di  Desa  Simpang Dua, Desa Simpang Tiga, Ari Buloh (Desa Kampung Padang), dan Ari Kliat yang dilakukan  oleh  penambang,  merupakan  hal  yang  buruk  terhadap  kerusakan lingkungan, karena disetiap penggalian terciptanya lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti yang dirasakan selama ini, air
16 L.  Sinuor  Yosephus, Etika  Bisnis,  cet.  Ke-1,  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor,  2001), hlm. 235.
sungai menjadi keruh sedangkan dalam jangka panjang adanya kekhawatiran akan terjadi banjir bandang yang tidak diketahui kapan hal tersebut terjadi.
“ Kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  gunung-gunung  yang  terdapat penggalian terdapat lubang-lubang yang tanah di dalamnya sudah diambil dan  meninggalkan  banyak  lubang,  kami  kuatir  akan  terjadi  lonsor  yang cukup  parah  disuatu  saat,  untuk  pemisah  emas  dari  bahan  bakunya menggunakan  merkuri  dan  limbah  dibuang  ke  parit.  Parit  tersebut mengalir  ke  sungai,  sedangkan  upaya  masyarakat  untuk  mencegah  itu tidak ada” 17
Hal senada disampaikan oleh Jamal, melihat penambangan yang dilakukan seperti  mengeruk  gunung  sehingga  terciptanya  lubang  besar  tanpa  melihat  aspek yang akan terjadi, seperti tertimbunnya penambang dalam lubang akibat longsong ketika  mengambil  batu  bijih  besi,  apalagi  melakukan  pengorekan  tanah  bukan hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  namun  nyatanya  juga  dilakukan  oleh  anak- anak tanpa pengawasan apalagi pendampingan dari orang dewasa. 18
Senada  dengan  hal  tersebut,  informan  lain,  Bahar  menambahkan penambangan  yang  terjadi  di  Kluet  dapat  merusak  hutan  dan  gunung,  terutama pada  saat  hujan  seringnya  terjadi  banjir.  Hal  tersebut  di  karena  kan  terjadinya pendangkalan  air  sungai  sehingga  mudahnya  air  sungai  untuk  mengalir  ke perkampungan  dan  akibat  negatif  lainnya  adalah  terjadi  banjir  dan  pencemaran merkuri  maupun  bahan  kimia  lainnya,  terhadap  air  sumur  karena  sistem penggilingan  dilakukan  penambang  masih  disekitar  perkarangan  rumah.  Dan salah  satu  imbas  buruk  lainnya,  terjadi  konflik  antar  masayarakat  yang  sangat besar,  hal  tersebut  sudah  terbukti  terjadinya  pembakaran  rumah  pemuda
17 Yufrizal, masyarakat Desa Malaka, wawancara di Desa malaka, tanggal 27 April 2017.
18 Jamal, warga Desa Kampung Padang, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.
“ Rangkang ”  di  Desa  Kampung  Padang  yang  dilakukan  oleh  kelompok penambang dari kejadian tersebut adanya korban jiwa. 19
Dari  hasil  informasi  yang  peneliti  dapat  kan  dari  beberapa  sumber (masyarakat, pihak korban, dan dari sumber-sumber lainnya), konflik yang terjadi akibat  pertambangan  dikarena  kan  adanya  pelanggaran  terhadap  peraturan  desa, dimana penambang tidak boleh melakukan penambangan pada malam hari, akan tetapi larangan tersebut tidak ditaati oleh penambang. Sehingga terjadinya konflik antara  pemuda  dan  penambang  yang  berimbas  pada  pembakaran  rumah  pemuda (rangkang), yang menimbulkan korban jiwa.
Masdin  mengungkapkan  pertambangan  yang  terjadi  selama  ini  sangat menguntungkan  secara  materil  untuk  Desa  Mersak.  Karena  adanya  pemasukan pajak  bagi  setiap  orang  yang  masuk  areal tambang  dan  disetiap  karung  yang dibawa  oleh  penambang  untuk  desa.  Keuntungan  juga  didapatkan  untuk  pemilik tanah yaitu pembagian hasil disetiap penggalian yang dilakukan, meskipun lahan tempat  galian  tersebut  tidak  bisa  digunakan  untuk  pembukaan  pertanian,  karena sudah  banyak  lubang  yang  masih  dangkal  hingga  lubang  yang  mencapai kedalaman lima belas meter lebih. 20
Yufrizal  juga  menambahkan  untuk  manfaat  yang  diperoleh  dari masyarakat  terutama  pada  bidang  ekonomi,  selain  bagi  penambang  juga membangkitkan perekonomian untuk masyarakat. 21
Hal  senada  disampaikan  oleh  Jamal,  keuntungan  untuk  masyarakat hanyalah dari sisi materilnya saja,  yaitu terangkatnya perekonomian, hal tersebut
19 Bahar, warga Desa Mersak, wawancara di Desa Mersak, tanggal 22 April 2017.
20 Masdin, masyarakat Desa Mersak, wawancara di Desa Koto, tanggal 22 April 2017.
21 Yufrizal, masyarakat Desa Malaka..., tanggal 27 April 2017
dirasakan Jamal sebagai pemilik toko kelontong di Desa Mersak dimana daya beli masyarakat  cukup  tinggi  selama  ada  kegiatan  penggalian  bijih  emas,  masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang, karena yang  terpenting  bagi  masyarakat  mendapatkan  hasil  sehingga  kebutuhan  untuk sehari-hari  terpenuhi.  Sedangkan  kerugian  yang  akan  dirasakan  dalam  jangka panjang seperti diabaikan. 22
Sedangkan  WALHI  Aceh,  memberi  pandangan  yang  fokus  pada  akibat yang muncul dari kegiatan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang datanya dapat dilihat dari sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 (sekarang) yaitu:
Tabel 3.2. Indikator Perubahan dalam 5 tahun.
Priode 5 Tahun Perubahan 2009-2013 - Pengalihan  fungsi  lahan  dari  tanah  perkebunan  menjadi areal. - Proses pengerukan gunung dengan skala rendah (pendataran gunung).
- Proses  pengerukan  gunung  dengan  skala  tinggi  (sudah terdapat lubang hasil galian).
- Turunnya  tanah  dari  areal  pertambangan  ke  aliran  sungai (terdapat pendangkalan air sungai).
- Meluasnya areal pertambangan
- Terciptanya titik baru di wilayah-wilayah lain.
Sumber: (Wawancara dengan Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh, 18;2017).
WALHI menghitung secara periode untuk melihat perubahan yang terjadi disetiap  periode  dalam  lima  tahun,  dimisalkan  pada  lima  tahun  yang  lalu adalah tutupan  hutan,  pemukiman  penduduk  atau  kawasan  penyangga sekarang  terjadi perubahan, dulu  orang  tidak  mengenal  tambang  sekarang  mengenal  tambang. ketika  tambang  mulai  hadir  maka  daya  rusaknya  mencakup  dua  tempat baik  di
22 Jamal, warga Desa Kampung Padang..., tanggal 22 April 2017.
darat  maupun  di  dalam  permukaan  bumi. Salah  satunya  yang  terjadi  di  Kluet tersebut  adalah  penggalian  secara  pasif  ke dalam bumi,  jadi  kerusakan  tersebut bukan  pada  faktor  hutan akan  tetapi  pada  faktor  lahannya,  rata-rata  untuk  tanah galian  sebanyak 30  karung  hanya  mengahasilkan  satu  manyam emas.  sedangkan tanah  yang  sudah  digali  tidak dapat dikembalikan pada  dasarnya  semula  yang menyebabkan kerusakan sumber tanah bukan pada sumber hutan.
Perbedaan  antara  merusak  struktur  tanah  dan  struktur  hutan  adalah kerusakan  struktur  tanah  merupakan  proses yang  mengubah  struktur  tanah  dari bukit  menjadi  datar,  dari  gunung  yang  menjulang  kemudian  menjadi  berlubang. Sedangkan  kerusakan  struktur  hutan  yaitu merusak  tutupan  hutan,  artinya  ada tegakan  kayu atau  pohon kemudian menjadi gersang  dan  gundul, maka  hal tersebut merupakan  merusak  struktur  hutan. Sedangkan  untuk  2014  dan seterusnya  perubahan  tidak  jauh  berbeda  yang  terjadi  dimisalkan  pada  priode  5 tahun sebelumnya, karena kerusakan dari pertambangan hampir sama pada setiap priodenya. Akan tetapi, hanya eksitensitasnya yang berbeda. 23
Dalam  hal  ini,  terdapat  dua  perusahaan  yang  mengeksploitasi  bahan mineral di Kecamatan Kluet Tengah.
Tabel 3.2. Data Perusahaan Tambang Di Kluet Tengah
No Perusahaan Komoditas Izin Berlaku 1 PT. Multi Mineral Utama Emas 06-01-10 s/d 07-09-27 2 PT. Beri Mineral Utama Bijih Besi 12-12-12 s/d 24-01-32
23 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh..., tanggal 18 April 2017
Sumber: (Serambi Indonesia, Edisi No. 9.944, tanggal 22 Mei 2017).
Dari  berbagai  aspek,  dapat  dilihat  bahwa  kerusakan  semakin memperhatinkan  terutama  dengan  hadirnya  pertambangan  dengan  skala  besar mengeksploitasi  sumber  daya  mineral  kandungan  perut  bumi  di  kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah.
Salah  satu  efek  seperti  banjir  yang  sering  sekali  mengancam  pemukiman masyarakat  serta  lahan  produksi  masyarakat  yang  terganggu  dengan  adannya eksploitasi pertambangan dalam skala besar mempercepat proses terjadinya banjir karena  struktur  tanah  di  kawasan  penyangga  sudah  darurat  serta  kayu  yang menjadi salah satu alat penyangga tanah sudah rusak. 24
Dalam hal ini, partisipasi WALHI terhadap pertambangan yang berada di Kecamatan  Kluet  Tengah,  bukan  pada  konsep  edukasi  terhadap  pemerintah, karena  tugas  dari  WALHI  hanya bekerja sebatas  mengawasi.  Sedangkan masyarakat, orang  yang  berada  di  posisi  tengah,  disatu sisi  bahwa  masyarakat paham apa yang telah dilakukan merupakan hal yang berbahaya untuk kesehatan dan  lain-lainnya,  termasuk  sumber-sumber  kehidupan.  Posisi  pemerintah  ketika mempunyai  anggaran  dan  pengawasan  sehingga melahirkan  kebijakan terkadang tidak  sampai  pada  level  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  artinya bahwa pada daratan  kerja  terlalu  tinggi  sedangkan  kebutuhan  masyarakatnya merupakan kebutuhan  yang  real, dimana  sumber-sumber  kebutuhan  ekonomi  tersebut difasilitasi.
24 Jalimin, KHAS  Aceh  Dorong  Bentuk  Tim  Terpadu  Perlindungan  Hutan,  Serambi Indonesia terbitan tanggal 27 Mei 2017.
Untuk  itu, WALHI  biasanya  memberikan  pandangan  kepada  pemerintah, misalkan  melalui  perencanaan pembangunan,  WALHI  memberikan  masukan- masukan  melalui  janji-janji  politik  calon  pemimpin. Sedangkan  kepada masyarakat mengajak  untuk  memilih  pemimpin-pemimpin  yang  peduli  terhadap lingkungan  hidup.  Keterlibatan  WALHI  dalam  agenda-agenda  pemerintah  dan masyarakat  pada  strategi berbeda-beda,  namun  tujuan  dari  WALHI  tersebut adalah sama. 25

## C. Analisa  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Praktek  Pertambangan  Di Kecamatan Kluet Tengah
Hadirnya  sejumlah  pertambangan  telah  memberikan  dampak  negatif  dan menjadi  faktor  pemicu  kerusakan  lingkunga  hidup  di  Provinsi  Aceh.  Sebagian besar  aktivitas  yang  dilakukan  secara  destruktif  seperti  pengerukan  galian  yang tidak sesuai, sehingga akan merusak kelestarian lingkungan. Banyak dampak yang dihasilkan dari penambangan tersebut antara lain, seperti terjadinya bencana alam, tanah  longsor,  banjir,  konflik  marga  satwa,  pencemaran  dan  banyak  lainnya. Selain  itu,  dampak  lainnya  adalah  peralihan  fungsi  lahan  yang  dijadikan  lokasi penambangan. 26
Dinas Lingkungan Hidup, menyebutkan dampak dari usaha pertambangan emas, salah satunya kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem seperti:
1. Merusak struktur tanah
25 Ibid.
26 Tim  Redaksi  Walhi  Aceh, Tambang,  Drakula  Penghisap  Darah  Masyarakat,  (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 6.
Merusak kontruksi tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda  kimia,  fisik,  atau  biologis  ke  dalam  tanah  di  mana  benda-benda  tersebut bisa  merusak  struktur  tanah  dan  membuat  tanaman  menjadi  sulit  untuk beradaptasi.  Dan  kerusakan  tanah  juga  disebabkan  adanya  eksploitasi  mineral (kegiatan  pertambangan)  juga  telah  memberikan  kontribusi  terhadap  kerusakan tanah. 27
Seperti  di  katakan  penambang  Muhibbun,  untuk  bekas  tambang  atau lubang  galian  yang  sudah  tidak  digali  lagi,  tidak  adanya  proses  pengembalian tanah atau penutupan lubang tempat penggalian bijih emas dilakukan. 28
2. Merusak air.
Merusak atau pencemaran air adalah masuknya zat-zat kimia ke dalam air atau  berubahnya  tatanan  air  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  kualitas  air  turun sampai ketingkat tertentu.
“Dinas  lingkungan  menyatakan  bahwa  pencemaran  air  bukan  saja  dapat terjadi di hulu (diatas) namun juga terjadi di hilir (bawah) dan yang dihilir merupakan dampak pencemaran  yang lebih parah terjadi dibandingkan di hulu.” 29
Dalam  hal  ini,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Samsudin  dengan  menggali tanah  di  pinggiran  sungai,  apabila  musim  hujan  tiba  maka  sungai  mengalami banjir,  sehingga  kerusakan  yang  terjadi  pendangkalan  di  sungai  Menggamat. 30
Sedangkan  Hendri  dalam  melakukan proses  pemisahan  bijih  besi  yang
27 Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.
28 Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.
29 Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.
30 Samsudin, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.
menggunakan merkuri. Dimana, limbah pemisahan bijih emas tersebut dibuang ke aliran parit yang berhulu ke sungai Menggamat. 31
Dari  segi  lingkungan  hidup  pertambangan  yang  terjadi  di  Kecamatan Kluet  Tengah  akan  terjadinya  longsor, baik  itu  dalam  jangka  pendek  maupun dalam jangka panjang. Kemudian dari segi air dalam melakukan pemurnian bahan tambang menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, sianida dan jenis- jenis zat lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. 32
Senada  dengan  hal  tersebut,  Muhibbun  mengatakan,  penambangan  yang dilakukan  juga  membahayakan  seperti  terjadinya  longsor  dan  banjir  bandang karena  tidak  adanya  topangan  air.  Sedangkan  pengelolaan  bijih  emas  dilakukan disekitaran rumah warga, air limbah tersebut dibuang ke tanah sehingga berisiko tercemarnya air sumur yang berbahaya bagi kesehatan warga.
“Dampak  yang kami lakukon pasti lot, teru tamo bagi kami sendiri, karno kami miar terjadi longsor pado saat kami ngalongso tanoh di bagas lubang, cuman karno kebutuhan kami harus ngelakukon pekerjoan ngalong emas”
“Dampak yang kami lakukan pada penggalian ini pasti ada, terutama bagi kami  sendiri,  karena  kami  takut  akan  terjadinya  longsor  pada  saat  kami mengambil  tanah  di  dalam  lubang  akan  tetapi  karena  hal  ini  merupakan kebutuhan  harus  kami  lakukan  sebagai  pekerjaan  penggali  tanah  yang mengandung emas”. 33
Dari  hasil  penelitian dilapangan  menggambarkan  dampak  dari pertambangan ini diantaranya: berubahnya aliran sungai, struktur tanah dan terjadi kerusakan  gunung  sehingga  terjadinya  longsor,  terganggunya  kehidupan
31 Hendri, Penambang Emas..., tanggal 27 April 2017.
32 Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.
33 Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.
masyarkat  (kesehatan,  kedamaian,  toleransi,  dan  ketentraman),  serta  rusaknya jalan desa akibat dilewati truk pengangkut bahan galian.
Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah, dari WALHI Aceh sendiri  berupaya  memberikan  perlindungan  lingkungan  hidup  terutama  atas kerusakan yang terjadi akibat pertambangan emas sebagai berikut:
1. Melakukan  upaya-upaya  Gugatan  dan  Non-gugatan  (Litigasi  dan  Non
Ligitasi)
Gugatan  ligitasi  yaitu  dengan  cara  menggugat,  baik  itu  gugatan  yang dilakukan  atas  nama  masyarakat  yang  diwakili  kepada  WALHI  Aceh  maupun gugatan  atas  nama perintah  hukum  yang  terdapat dalam  Undang-undang  No.  32 tahun  2009.  Sedangkan  gugatan  non  ligitasi  yaitu  melalui  kampanye  kemudian agenda-agenda  pendapingan  masyarakat,  workshop,  melalui  kajian,  diskusi, dan dialog.
2. Bergabung dalam Komisi Amdal
WALHI  sebagai pengkritisi  dari  rencana-rencana  tambang,  biasanya WALHI  dalam  setiap  jenis  tambang selalu  menolak  karena  melihat  kepada  daya rusak  yang  akan  terjadi. Akan  tetapi,  hal  tersebut  hanya  dari  WALHI  yang biasanya menolak sedangkan instansi-instansi yang terkait lainnya menerima. 34
Komisi Amdal  adalah  komisi  yang  tugasnya  melakukan  penilaian dokumen  analisis  dampak  lingkungan.  Komisi  penilaian  mempunyai  kedudukan di instansi yang tugasnya sebagai pengendalian lingkungan.
34 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh..., tanggal 18 April 2017.
Secara  umum  di Kluet  Tengah  WALHI pernah melakukan investigasi terhadap pertambangan, hasil yang didapatkan dari investigasi tersebut sama yang terdapat  di  kabupaten-kabupaten  lain. Hanya saja yang  membedakan  letak  atau wilayah  administrasinya,  yaitu  dampak  yang  dihasilkan  nantinya  akan  membuat kerusakan  lingkungan  dan  hutan  lindung.  Klimaks  semua  itu  akan  berdampak pada kerugian daerah terhadap apa yang dilakukan masyarakat yang ada di Kluet Tengah. Jadi upaya WALHI sudah memberikan sejenis pandangan bahwa merkuri merupakan  hal  yang  berbahaya,  karena  sifat  merkuri  yaitu merusak  sumber- sumber air dan bahan kimia atau bahan beracun. Bahan beracun tersebut dibawa oleh arus sungai dan banjir. Kemudian WALHI mengingatkan kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonomi alternatif tidak mesti hidup dalam tambang.
“K arena  mereka  menganggap  bahwa  pertambangan  merupakan  bisnis yang pasti dan kongkrit bahwa tanah  yang diproses menjadi emas. Walhi kualahan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri  tidak  mau  berubah,  masyarakat  hanya  berbicara  soal  emas  yang didapatkan  dari  setiap  pertambangan.  Secara spesifik  bahwa  walhi  sudah memberikan  pengetahuan  kepada  warga  tentang  bahaya  terhadap pe rtambangan tradisional tersebut.” 35
Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  mengurangi  terjadinya  dampak kerusakan lingkungan hidup diantaranya:
1. Areal tambang dibatasi
Apabila lokasi pertambang di lokasi A sebagai wilayah penyangga air  kemudian  ditambang,  maka  pertambangan  tersebut  merusak  secara ekosistem yaitu alam dan manusia. Maksudnya bahwa manusia tidak dapat lagi  mengakses  air  karena  wilayah  penyangga  air  tersebut sudah  dirusak
35 Muhammad  Nur,  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Aceh..., tanggal 18 April 2017.
oleh penambang, jadi apabila itu dilakukan maka hal tersebut bukan upaya akan tetapi memperparah dari sisi lingkungan dan akses air oleh warga.
2. Tidak boleh dilakukan penambangan
Apapun  kekayaan  bumi  tersebut  tidak  boleh  ditambang  karena harga tambang dengan air tidak bisa ditukar balik, orang bisa hidup tanpa emas akan tetapi tidak bisa hidup tanpa air.
3. Menyesuaikan struktur atau kaedah ruang tambang
Apabila  areal tambang, maka  hal  tersebut  harus  dibatasi  misalkan 100 Ha, jika melebihi maka secara fungsi akan merusak lebih luas. Karena apabila  bukan  areal tambang,  maka  harus  ada  yang  dikorbankan  yaitu permukiman  yang  harus  digeser  atau  area  tambang  yang harus dipindahkan. Karena hal tersebut tidak boleh dipaksakan, secara teori tidak boleh apalagi secara praktek. 36

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Nurdua,  1992, Hukum  Lingkungan  Perundang-Undangan  Serta  Berbagai Masalah dalam Penegakanya, Bandung: Bina Cipta.
A.  Tresna  Sastrawijaya,  2000, Pencemaran  Lingkungan,  cet.  Ke-2,  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015, Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM), Kategori  C,  Pertambangan  dan Penggalian,  diakses  pada  tanggal  7  Februari  2017  dari  situs https://www.bkpm.go.id.
Bukhari,  dkk,  2006, Kluet  dalam  Bayang-Bayang  Sejarah,  Banda  Aceh:  Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK).

## Jumarddin La Fua, Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup Menuju Kesalehan Ekologi, Jurnal Al- Ta’dib, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2014.
Muhammad  Dahlan  Balfas,  2011, Geologi  untuk  Pertambangan  Umum, Yogyakarta: Graha Ilmu.
M.  Abdurrahman, 2002, Dinamika  Masyarakat  Islam  Dalam  Wawasan  Fikih, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
M. Bahri Ghazali, 1996, Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Niniek  Suparna,  1994, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum Lingkungan, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
N.H.T. Siahaan, 2009, Hukum Lingkungan,  cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam.
Pemerintah  Aceh, Qanun  Nomor  15  Tahun  2015,  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  2014, Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis Ranperda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Aceh  Selatan  Tahun 2014-2034, Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh.
Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2012, Aceh Selatan dalam Angka South Aceh In Figures 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2017,  Tentang Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009,  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2010,  Tentang Wilayah Pertambangan.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salim HS., 2007, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Saryono,2002, Pengelolaan  Hutan,  Tanah  dan  Air  dalam  Perspektif  Al- Qur’an , Jakarta: Pustaka Alhusna Baru.
Serambi Indonesia, Edisi No. 9.944, terbit pada tanggal 22 Mei 2017.
Soerjono  Soekanto, 2006, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas Indonesia.
Sukanda  Husin, 2009, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia,  cet.  Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrul  Machmud, 2012, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan Hukum  Administrasi,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Pidana  Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), Yogyakarta: Graha Ilmu.
Takdir  Rahmadi, 2003, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  cet.  Ke-3,  Jakarta: Rajawali Pers.
Tim  Redaksi  Walhi  Aceh, 2009, Tambang,  Drakula  Penghisap  Darah Masyarakat, Banda Aceh: Walhi Aceh.
Wikipedia Bahasa Indonesia, Pertambangan, diakses pada tanggal 11 Maret 2017 dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan .