## Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan

## Siti Zulaikha
Institut Agama Islam negeri Metro Email : satajafi@gmail.com

## Abstract
A  dowry  in  marriage  is  something  that  is  given  at  the  request  of  the  woman, although bargaining about the amount is common and common, until an agreement is  reached  between  the  two  prospective  brides.  Although  statistically  'there  is  no provision regarding the amount of dowry, there is also no limit to the smallest size of  the  dowry.  This  becomes  interesting  when  the  size  of  the  dowry  is  then questioned. The fact in society is that for women who determine a dowry not in a large amount, then the woman will be considered good, on the other hand women will  be  underestimated  if  they  are  judged  to  determine  their  dowry  in  a  large amount.  What  should  be  seen  is  the  substance  of  the  dowry,  apart  from  being  a form  of  respect  and  exaltation,  the  dowry  must  begin  to  be  seen  as  a  long-term investment, meaning that if it is needed later, with the wife's permission, the dowry can be used together in accordance with the provisions of syara'.
Keywords : Dowry, Stigmatization of Women, Marriage.

## Abstrak
Mahar  dalam  perkawinan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  berdasarkan  permintaan pihak  perempuan,  meskipun  tawar  menawar  tentang  besaran  jumlahnya  kerap terjadi  dan  umum  dilakukan,  sampai  dicapai  kata  sepakat  antara  kedua  calon mempelai.  Meskipun  secara  syara’  tidak  ada  ketentuan  tentang  besaran  mahar, tetapi tidak ada juga batasan ukuran terkecil mahar. Hal ini menjadi menarik ketika besar  kecil  mahar  kemudian  dipersoalkan.  Fakta  dimasyarakat,  adalah  bagi perempuan  yang  menetapkan  mahar  tidak  dengan  besaran  yang  banyak,  maka Perempuan itu akan dianggap baik, sebaliknya perempuan akan dipandang sebelah mata bila dinilai menentukan hak maharnya dalam jumlah besar. Seharusnya yang dilihat  adalah  substansi  pemberian  mahar,  selain  sebagai  bentuk  pernghormatan dan  pemuliaan,  mahar  harus  mulai  dipandang  sebagai  sebuah  investasi  jangka panjang,  artinya  bila  kemudian    hari  dibutukan,  atas  seizin  istri,  maka  mahar tersebut bisa digunakan bersama sesuai dengan ketentuan syara’.
Kata kunci : Mahar, Stigmatisasi Perempuan, Perkawinan .
Volume 17  Nomor 1, Halaman 116-132 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH

## Pendahuluan
Isu  berkaitan  perempuan  termasuk  dalam  kategori  isu  tua  yang  sama  tuanya dengan  usia  sejarah  perkembangan  pemikiran  manusia.  Dari  awal  penciptaannya, manusia  memang  senang  mencari  perbedaan  dan  persamaan.  Masalah kejantanan dan kewanitaan ialah  salah  satu  contoh  perbedaan  dan  persamaan  tersebut .  S ebagaimana dikutip  oleh Dr. Zakaria  Ibrahim, Phitagoras mengatakan bahwa ada perihal  yang bisa menimbulkan  keteraturan  yaitu  cahaya  dan  laki-laki;  serta  ada  pula  perihal  yang  bisa menimbulkan kegoncangan yaitu kegelapan dan wanita.
Demikianlah  manusia  secara  sederhana  menyimpulkan  perbedaan  antara  laki- laki dan perempuan, dalam perkembangannya manusia hanya menciptakan masalahnya sendiri. Umumnya, laki-laki sebagai pemegang peran dominan, berbagai masalah yang muncul  selalu  dilekatkan  pada  perempuan.  Oleh  karena  itu  muncul  isu  abadi  yaitu  isu perempuan dan bukannya isu laki-laki. Pembahasan  mengenai isu perempuan menjadi sangat  menarik  untuk  diperbincangakan,  ada  banyak  sisi  yang  bisa  dikaji,  baik  dalam kedudukannya sebagai  anak, istri, pekerja maupun sebagai  makhluk sosial  yang selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Hal ini berlangsung di setiap zaman dan bangsa, kondisi  perempuan tidaklah sama, meski pada umumnya keberadaannya  selalu tersisih dan teraniaya.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  pluralistik  dari  segi  etnik,  kebu- dayaan maupun strata sosialnya. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ragam tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan meru- pakan hal  yang sangat  sakral  dan harus mengikuti pola kebudayaan  yang ketat. Perka- winan tidak saja dimaknai bersatunya dua individu, namun lebih jauh lebih dari itu ialah bersatunya dua keluarga besar antara keluarga mempelai wanita dengan mempelai pria.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06-15.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan secara tiba-tiba, harus melalui beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga yang halal. Disamping banyaknya proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan  salah  satunya  adalah  termasuk  proses  penetapan  mahar.  Penetapan  mahar sebelum  berlangsungnya  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  wajib  di  lakukan  dan tidak  boleh  ditiadakan,  karena  mahar  merupakan  tanda  cinta.  Mahar  juga  merupakan simbol  penghormatan  dan  pengagungan  perempuan  yang  disyariatkan  oleh  Allah sebagai  hadiah  laki-laki  terhadap  perempuan  yang  dilamar  ketika  menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya.
Tak  dipungkiri,  setiap  suku  bangsa  di  Indonesia  memiliki  nilai  budaya  yang khas membedakan jati  diri  mereka dengan suku bangsa  yang lainnya.  Setiap suku me- miliki  adat  istiadat  yang  beragam  misalnya  pada  budaya  atau  adat  penetapan.  Mena- riknya, penetapan mahar dalam masyarakat Indonesia khususnya Jawa justru lebih dido- minasi  oleh  mempelai  pria.  Seringnya,  mempelai  wanita  justru  mempersilahkan  pihak pria untuk menentukan kadar mahar, atau memperbolehkan kadar mahar yang rendah.
Ada  semacam  ketidakberanian  mempelai  wanita  untuk  menentukan  kadar mahar,  dalam  kalimat  lain  takut  mendapatkan  stigma  negatif  jika  dirinya  yang menentukan  kadar  mahar.  Sebab  umumnya,  dalam  adat  Jawa  akan  muncul  stigma negatif kepada mempelai wanita (sebagai perempuan materialis), apalagi jika  mempelai wanita  tersebut  menentukan  nominal  nilai  mahar  yang  dirasa  tinggi  bagi  pihak  pria. Mempelai  wanita  beserta  keluarganya  seringnya  akan  mendapatkan  penilaian  yang buruk dari keluarga mempelai pria. Sebaliknya, jika penentuan kadar mahar didominasi oleh  pihak  pria,  atau  bahkan  mempelai  wanita  menentukan  kadar  ukuran  yang  tidak sepatutnya (rendah), maka stigma positif akan didapatkan.
Fenomena  di  atas  memperlihatkan,  ada  dominasi  laki-laki  terhadap  penentuan kadar  mahar  lengkap  dengan  ancaman  stigma.  Pihak  perempuan  sebagai  empunya mahar tidak memiliki kontrol seutuhnya dalam penentuan kadar. Padahal mahar adalah hak  bagi  mempelai  wanita,  dan  boleh  saja  bagi  mempelai  wanita  menentukan  kadar ukurannya. Bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum bagi wanita menentukan kadar maharnya.
Artikel ini mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang kadar mahar dalam konstruk  perkawinan  dan  implikasinya  terhadap  perempuan  serta  keluarga.  Dalam memulai pembahasan, artikel ini akan mendiskusikan sejarah mahar, penentuan mahar, pandangan masyarakat adat terkait mahar, dan mahar dalam konstruksi perkawinan.

## Pembahasan

## Sejarah Mahar
Perlu diketahui  bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi  Muhammad SAW sebagai Rasulullah, kaum perempuan punya derajat yang cukup memprihatinkan terbatas untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Hampir seperti tidak ada harganya, sebagai contohnya, pada masa Yunani apabila istri melahirkan seorang anak yang tidak cantik,  mereka  membunuhnya.  Begitu  pula  bagi  perempuan  yang subur bisa  dipinjam orang  lain  (bukan  suaminya)  untuk  melahirkan  anak.  Mengilustrasikan  fenomena tersebut,  seorang  filosof  Yunani  menyatakan  bahwa  keberanian  laki-laki  adalah  dalam kepemimpinan,  sedangkan  keberanian  perempuan  adalah  dalam  melakukan  pekerjaan- pekerjaan yang rendah. 1
Betapa pun bangsa Yunani sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya, namun terhadap  hak  dan  kewajiban  kaum  perempuan  telah  nampak  sangat  abai.  Di  kalangan elite,  para  perempuan  ditempatkan  ( disekap )  dalam  istana,  sedangkan  di  kalangan bawah,  kaum  perempuan  diperjualbelikan.  Bagi  yang  sudah  menikah,  sepenuhnya berada  dalam  kekuasaan  suami,  seakan  mereka  tidak  punya  hak  sipil  termasuk  hak waris. Bahkan ketika bangsa Yunani mencapai puncak peradabannya, secara bersamaan nasib menyedihkan bagi para perempuan Yunani justru semakin masif. 2
Perempuan  diberi  kebebasan  sedemikian  rupa  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan selera  lelaki.  Berbagai  aktivitas  perempuan  tak  lepas  dari  pemenuhan  hawa  nafsu. Hubungan  seksual  yang  bebas  tidak  dianggap  melanggar  kesopanan  dan  tempat pelacuran  menjadi  pusat  kegiatan  politik  dan  seni.  Pendek  kata  pada  masa  ini perempuan hanya melayani cinta dan hawa nafsu. 3
Tak  beda  jauh,  fenomena  yang  menimpa  para  perempuan  di  masa  dan  bangsa lain.  Terdapat  pula  suku  bangsa  yang  memiliki  aturan  kebiasaan  seorang  perempuan
1 R.  Magdalena,  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Perjalanan  Sejarah  (Studi  Tentang  Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak II, no. 1 (2017): 15.
2 Sayid Muhammad Husain Fadhullah, Dunia Wanita Dalam Islam (Jakarta: Lentera, 2000), 9.
3 Magdalena,  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Perjalanan  Sejarah  (Studi  Tentang  Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” 16.
untuk  bunuh diri  jika ditinggal  mati  oleh suaminya.  Bahkan dalam  suatu ajaran  Hindu Kuno, sebagai tanda bakti seorang istri harus ikut membakar dirinya di dalam api yang digunakan untuk membakar jasad suaminya. Semua ini menunjukkan betapa perempuan sangat terikat dengan dominasi laki-laki, sehingga nampa seperti tidak berharganya diri seorang  perempuan,  bahkan  ketika  suaminya  meninggal  ia  juga  harus  mengikutinya. Ajaran tersebut tercatat berakhirnya sekitar abad ke 17 Masehi. 4
Sama  halnya  apa  yang  terjadi  pada  peradaban  Yahudi  Kuno,  martabat perempuan  tak  jauh  beda  selayaknya  pembantu.  Anak  perempuan  sering  dijual  oleh ayahnya jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki bersamanya. Yahudi Kuno memiliki pandangan  bahwa  perempuan  ialah  sumber  laknat,  sebab  sejarah  eskalotogi  yang mereka yakini adalah perempuan yang telah menyebabkan Adam terusir dari surga. Di pihak yang lain, pandangan pemuka Nasrani Kuno juga hampir sama buruknya, bahwa perempuan  merupakan  senjata  iblis  untuk  menyesatkan  manusia.  Betapa  Yahudi  dan Nasrani Kuno menisbatkan perempuan dengan bermacam keburukan. 5
Di belahan wilayah yang lain, dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah para perempuan juga mengalami hal  yang sama mirisnya. Sebagaimana label  kaumnya saat itu jahiliyyah padanan kata bodoh , namun kebodohan lebih dilekatkan pada sisi rohani, moral, dan hukum. Bukan bodoh dari sisi pengetahuan, sebab berbagai sumber catatan sejarah menyatakan bahwa masyarakat arab saat itu dikenal sangat mahir dalam bidang syair  dan  memiliki  hapalan  yang  kuat,  artinya  secara  akal  mereka  mapan,  namun hatinya jauh dari kata beradab. 6
Masyarakat  Arab  Jahiliyyah  menerima  kehadiran  perempuan  dengan  dua  cara yang  berbeda.  Mayoritas  mereka  menguburkan  anak  wanitanya  hidup-hidup  dengan anggapan bahwa aibnya juga turut terkubur saat itu. Traisi lainnya yaitu memeliharanya namun  diperlakukan  secara  tidak  adil  dan  jauh  dari  nilai  kemanusiaan.  Kaum perempuan tidak mendapat warisan baik dari orang tua, anggota keluarga, maupun dari suaminya jika meninggal. Malah sebaliknya ia bisa menjadi harta warisan untuk dibagi- bagi  kepada  ahli  waris  laki-laki  khususnya  jika  suaminya  meninggal.  Istri  seseorang
4 Apriyanti,  “Historiografi  Mahar  dalam  Pernikahan,” An  Nisa’a:  Jurnal  Kajian  Gender  dan  Anak 12, no. 02 (Desember 2017): 166.
5 Apriyanti, 166.
6 Magdalena,  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Perjalanan  Sejarah  (Studi  Tentang  Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” 20.
yang  meninggal  bisa  diturunkan  menjadi  istri  ahli  waris  dari  suami  meninggal. Perempuan mendapatkan posisi sama seperti harta waris. 7
Tradisi  buruk  memperlakukan  anak  perempuan  di  atas  telah  berlangsung  lama pada  masyarakat  arab  dan  bukan  saja  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki,  akan  tetapi sebagian ibu juga turut andil dalam hal ini. Menurut Ibn Abbad di masa Jahiliyyah jika seorang  perempuan  hamil  maka  ia  akan  menggali  sebuah  lubang  dan  berbaring  di tepinya.  Apabila  saat  melahirkan  ternyata  yang  lahir  adalah  anak  perempuan  maka  ia akan  langsung  mencampakkannya  ke  dalam  lubang  tersebut  dan  menguburkannya hidup-hidup.  Akan  tetapi  jika  yang  lahir  anak  laki-laki  maka  ia  akan  membiarkannya hidup. 8
Hal  yang  hampir  sama  juga  menimpa  kaum  perempuan  dewasa,  mereka  hanya dijadikan budak seks  yang bisa diperintahkan  apa saja, tak  ada bedanya  mereka sudah berumah  tangga  ataupun  belum.  Seorang  perempuan  harus  mengikuti  apa  yang diperintahkan  oleh  para  laki-laki,  baik  ayah  maupun  suami.  Seorang  wali  bisa  saja menikahkan  perempuan  yang  ada  dalam  perwa-liannya  untuk  dikawini  orang  lain  dan sebagai gantinya ia bisa mengawini perempuan yang di berada bawah perwalian orang tersebut. Seperti sebuah perkawinan silang saling tukar perem-puan perwalian, misalnya seorang  ayah  memberikan  anak  perempuannya  untuk  dinikahi  laki-laki  lain  dengan timbal  balik,  laki-laki  tersebut  juga  memberikan  anak  perempuannya  untuk  dinikahi ayah  calon  istrinya  (terlihat  bahwa  status  mertua,  menantu  atau  besan  menjadi  tidak jelas). 9
Seorang  suami  juga  leluasa  untuk  bisa  dengan  seenaknya  menceraikan  istrinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga istri sama sekali tidak bisa lepas atau  bebas  dari  belenggu  suami.  Ketika  istri  dengan  suami  berselisih,  suami  bisa sesukanya  menceraikan  istri  dengan  maksud  membuatnya  sedih,  namun  saat  suami kembali  membutuhkan  istri,  bisa  seenaknya  suami  merujuknya  kembali  tanpa  ada konsekuensi  hukum  yang  menyertainya.  Dalam  perilaku  semacam  ini  sangat  jelas terlihat kaum perempuan benar-benar tertindas dan seperti tidak memiliki penghargaan
7 Said  Abdullah  Seib  Al-Hatimy, Cintra  Sebuah  Identitas  Wanita  Dalam  Perjalanan  Sejarah) (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 16.
8 Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” 168.
9 Imarah  Muhammad  Djamarah, Ketika  Wanita  Lebih  Utama  dari  Pria (Jakarta:  Pustaka Maghfirah, 2005), 7.
selayaknya  manusia.  Terdapat  posisi  yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dengan perempuan dalam keberlangsungan perkawinan. 10
Kedatangan  Islam,  salah  satunya  ialah  memperbaiki  keadaan  tersebut  di  atas. Islam  datang  dengan  keadilan  dan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  bahkan derajat  kaum  perempuan  mulai  diangkat  dan  dimuliakan  jauh  dari  keadaan sebelumnya. 11 Mereka  tidak  lagi  mendapat  diskriminasi,  dan  kehinaan,  akan  tetapi posisi  mereka  diangkat  menjadi  lebih  baik,  terhormat,  dan  mulia.  Islam  melarang mewarisi  perempuan  seperti  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Arab  Jahiliyyah. Islam  memberi  batasan  dan  ketentuan  perceraian  yang  mencegah  perilaku  talak-rujuk layaknya  permainan  era  pra  Islam.  Islam  memberi  garis  kejelasan  terkait  perkawinan yang  dibolehkan  dan  perkawinan  haram  yang  mengandung  ketidakjelasan.  Islam mewajibkan  adanya  mahar  yang  harus  diberikan  dari  suami  kepada  istri  yang sebelumnya  sering  tidak  ada  atau  tidak  memberikan  dampak  manfaat  kepada  kaum perempuan. 12
Islam  menyiarkan  kaum  perempuan  juga  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban tertentu dalam kehidupan, baik dalam keluarga, maupun masyarakat. Tadinya hak waris tidak didapatkan,  Islam  memberi posisi  perempuan untuk  serta memiliki hak mewarisi harta  peninggalan  kerabatnya  dan  bahkan  memiliki  hak  meminta  cerai  dari  suaminya melalui khulu’ karena  perlakuan  suami  yang  melanggar  aturan.  Sedangkan kewajibannya  adalah  menjaga  dan  memelihara  rumah  tangga  serta  patuh  pada  suami selaku kepala rumah tangga. 13
Al-Qur’an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat  kapada  perempuan  baik  sebagai  anak,  istri,  ibu,  saudara,  maupun  peran lainnya.  Begitu  pentingnya  hal  ini  Allah  SWT  mewahyukan  sebuah  surat  dalam alQur’an  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  yang  diberi  nama  surat  An-Nisa’.  Sebagian besar  ayat  di  dalam  surat  ini  membicarakan  persoalan  yang  berhubungan  dengan perempuan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kedudukan,  peranan,  dan  perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
10 Djamarah, 7.
11 Magdalena,  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Perjalanan  Sejarah  (Studi  Tentang  Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” 22.
12 Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” 168.
13 Apriyanti, 168.
Khusus  berkaitan  dalam  aspek  pra  pernikahan  yang  merupakan  pintu  gerbang dalam  pembentukan  suatu  keluarga,  derajat  kaum  perempuan  juga  dimuliakan.  Islam memberikan  panduan  bahwa  mahar  yang  telah  diberikan  oleh  suami  merupakan  hak penuh istri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil  mahar  dengan  semena-mena.  Di  mana  tradisi  masyarakat  sebelum  Islam, mahar  merupakan  hak  wali.  Saat  itu,  lumrah  bagi  seorang  wanita  tidak  mendapatkan manfaat dari mahar perkawinanya atau bahkan tidak mendapatkan mahar sama sekali. 14
Perbaikan  aturan  tentang  mahar  ini  merupakan  bukti  upaya  Islam  dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga  semenjak  saat  itu  dengan  adanya  mahar  kaum  perempuan  tidak  bisa  dengan seenaknya  saja  dinikahi  oleh  orang  lain.  Setiap  laki-laki  yang  berniat  menjadikan seorang  perempuan  sebagai  istrinya,  maka  ia  harus  mempersiapkan  sesuatu  yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad nikah. 15

## Penentuan Mahar
Mahar  atau  mas  kawin  bukan  untuk  menilai  perempuan  secara  material, melainkan sebagai  bukti bahwa calon  suami mencintai  sebenar-benarnya kepada  calon istrinya.  Sehingga  dengan  sukarela  hati  mengorbankan  sebagian  hartanya  untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai permulaan untuk memberikan nafkah di masa yang akan  datang.  Oleh  sebabnya  mahar  tidak  selalu  dilihat  dari  segi  jumlah  banyaknya, namun lebih dilihat dari tanda cinta hatinya. 16
Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa  mahar  adalah  kewajiban  suami  kepada  istri sebab  dalil-dalil  Al-Qur’an  maupun  hadist  kuat  terkait  kewajiban  mahar.  Mengenai macam-macam  mahar,  ulama  fiqh  telah  sepakat  bahwa  terdapat  dua  macam,  yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan). 17
1. Mahar  Musama  yaitu  mahar  yang  sudah  disebutkan  atau  dijanjikan  kadar  dan besarnya ketika prosesi akad nikah;
14 Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga  1 (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 19.
15 Abd.  Nashir  taufiq  Al  Athar, Khithbat  An-Nisa  Fi  Asy-Syaria’ah  Al  Islamiyah  (Saat  Anda Meminang) , trans. oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 195.
16 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam (Surabaya:  Siraja  Prenada  Media  Group, 2008), 83.
17 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 92.
2. Mahar  Mitsil  yaitu  mahar  yang  jumlahnya  ditetapkan  menurut  jumlah  yang  biasa diterima  oleh  keluarga  istri,  karena  waktu  akad  nikah  jumlah  maharnya  belum ditetapkan.
Dapat  dikatakan  mahar  biasanya  ialah  suatu  yang  jelas  barang,  jenis,  sifat,  dan sesuatu yang halal, berhara serta bermanfaat. 18 Berkaitan dengan kadar besarannya, para fuqaha  telah  sepakat  bahwa  mahar  tidak  memiliki  ketentuan  batasan  tertinggi.  Tetapi kemudian  mereka  berselisih  pendapat  terkait  batasan  terendahnya  mahar.  Ada  tiga pendapat  terkait  batasan  terendah  mahar  yaitu:  Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa kadar  terendah  mahar  yaitu  sepuluh  dirham  senilai  Rp  4.780.680,00.  Mazhab  Maliki berpendapat  bahwa  kadar  terendah  mahar  yaitu  seperempat  dinar  emas  senilai  Rp 119.517,00  atau  tiga  dirham  senilai  Rp  41.055,00.  Mazhab  Syafi’i  dan  Hambali berpendapat  bahwa  tidak  ada  batasan  terendah,  segala  sesuatu  yang  mempunyai  harga dapat dijadikan mahar. 19
Dalam  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  semua  ulama  sepakat  bahwa tidak  ada  batasan  maksimal  mengenai  kadar  tertinggi  mahar.  Dan  kaitannya  dengan batas  terendah  kadar  mahar  masing-masing  ulama  berbeda  pendapat.  Artinya  tak  ada ketentuan  khusus  seberapa  besar  kadar  mahar  baik  tertinggi  maupun  terendah.  Agama tidak  menetapkan  jumlah  maksimum  atau  minimum  kadar  mahar.  Hal  ini  disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya, serta tradisi dan kebiasaan masing-masing kelompok yang memengaruhinya.
Penentuan  kadar  mahar  menjadi  lebih  didominasi  dengan  syarat  kepatutan. Menelaah  kepatutan  ini  tentu  saja  tidak  selalu  dapat  dipatok  dalam  jumlah  tertentu, sebab patut menurut kelompok tertentu tidak selalu patut menurut kelompok yang lain. Syarat  kepatutan  ini  sangat  luwes  untuk  berganti  dari  waktu  ke  waktu,  serta  memiliki beragam persepektif yang bisa jadi mengurang maupun menambah.
Disebabkan  oleh  kadar  mahar  yang  tidak  ada  batasan  menurut  hukum  Islam, penentuan  mahar  dengan  syarat  kepatutan  menjadi  proses  yang  mengikuti  adat masyarakat. 20 Masing-masing  kelompok  masyarakat  memiliki  tradisi  dan  kebiasaan yang  berbeda  pula.  Namun,  ulama  Indonesia  telah  menerbitkan  panduan,  Kompilasi
18 Ghazali, 87–88.
19 Ghazali, 88–89.
20 Yuyanti  Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, “Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya  Mahar,” Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma  (JAMAL) 10,  no.  1  (April  2019):  84, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005.
Hukum  Islam  dalam  Pasal  30  bahwa  calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah  pihak.  Sedangkan  dalam  Pasal  31  juga  menjelaskan  bahwa  penentuan  mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Tetapi tak ada jaminan dari kedua pedoman penentuan mahar di atas untuk dapat diaplikasikan  secara  utuh.  Kembali  lagi,  setiap  masyarakat  memiliki  polanya  masing- masing. Sebagian ada yang menentukan kadar mahar berdasarkan musyawarah anggota keluarga selayaknya pertemuan resmi, di pihak yang lain ada pula yang hanya menjadi pembicaraan  antara  calon  mempelai  pria  dan  wanita.  Dengan  tidak  lepas  dari perbincangan  keluarga  atau  masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya.  Respon  dari  keluarga atau  masyarakat  ini  yang  kemudian  banyak  memberikan  pengaruh  kepada  penentuan mahar yang terjadi dari calon mempelai.

## Pandangan Masyarakat Adat Kaitannya Penentuan Mahar
Penentuan mahar merupakan salah satu dari adat istiadat yang dengannya hukum Islam menghadirkan konsep ‘urf . Kata ‘urf secara etimologi adalah sesuatu yang dinilai baik  dan  diterima  oleh  akal  sehat.  Sedangkan  secara  terminologi ‘urf artinya  sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. 21
Diyakini  bahwa  penetapan  mahar  yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar masyarakat adat merupakan bahagian dari ‘urfun shohih yaitu suatu hal yang baik yang sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat,  namun  tidak  sampai  menghalalkan  yang  haram dan  tidak  pula  mengharamkan  yang  halal.  Dalam  kalimat  lain  tradisi  baik  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam. 22
Dalam  kebanyakan  masyarakat  Indonesia  penentuan  mahar  itu  dikompromikan antara kedua calon mempelai bahkan sejak jauh dari hari akad nikah dengan demikian pihak calon mempelai pria mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat mempersiapkan  segala  sesuatu  untuk  memenuhi  mahar  yang  seandainya  dinilai  besar. Pada  intinya    ketika  ditanya  mekanisme  penentuan  kadar  mahar,  jawaban  kebanyakan masyarakat ialah ditentukan dengan kesepakatan pihak mempelai pria dan wanita.
21 Putra  Halomoan,  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan  Ditinjau  Menurut Hukum Islam,” JURIS 14, no. 2 (Desember 2015): 113–14.
22 Halomoan, 116.
Tetapi kemudian muncul kebiasaan dari sebagian masyarakat dengan memeberi porsi  penentuan  kadar  mahar  lebih  memihak  mempelai  pria  ketimbang  mempelai wanita.  Hanya  sedikit  pihak  perempuan  yang  pada  akhirnya  bisa  menentukan  kadar mahar sebagai  haknya.  Lebih  banyak  yang terjadi  khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa  penentuan  mahar  lebih  dominan  hasil  kesediaan  mempelai  pria,  selanjutnya  bagi mempelai  wanita  lebih  pada  menerima  pemberian  saja.  Padahal  mempelai  wanita  sah- sah saja menentukan kadar mahar sebagai haknya. 23
Opini  di  atas  juga  dilengkapi  anggapan  yang  beredar  bahwa  sebaik-baiknya perempuan  ialah  yang  ringan  maharnya.  Menurut  sebagian  besar  tokoh  masyarakat pernyataan tersebut tak lain memiliki tujuan agar calon mempelai wanita tidak menuntut sesuatu  yang  memberatkan  calon  mempelai  pria. 24 Namun,  dalam  perkembangannya justru dipergunakan untuk menghakimi para perempuan yang hendak menentukan kadar mahar yang patut baginya.
Tak  dipungkiri  sebagian  besar  tokoh  masyarakat  sebenarnya  juga  menyakini bahwa  mahar  merupakan  kewajiban  mempelai  pria  yang  harus  dipenuhinya  kepada mempelai  wanita,  walupun  tidak  masuk  rukun  nikah.  Dengan  dasar  pemahaman  ini muncul alternatif penentuan mahar melalui musyawarah kedua mempelai sehingga tidak memberatkan  calon  suami,  sebaliknya  bagi  calon  suami  juga  tidak  diperkenankan menyengaja agar kadar maharnya rendah di bawah kepatutan. 25
Betapa  pun,  kedua  pihak  antara  mempelai  wanita  dengan  pria  selesai  dalam menyepakati  kadar  mahar.  Sebagian  masyarakat  seringnya  juga  turut  andil  dalam memberikan  stigma  kepada  pihak  mempelai  wanita  ketika  penentuan  mahar  lebih didominasi  dari  permintaan  mempelai  wanita.  Stigma  negatif  seringnya  menyertai proses  keberlangsungan  pernikahan  kedua  mempelai,  bahkan  menjadi  perbincangan yang tidak berhenti selepas resepsi pernikahan.
Dalam  perkembangan  tradisi  masyarakat  adat  Jawa,  penentuan  mahar  yang dalam  hukum  Islam  diperuntukkan  kepada  perempuan  dan  diperbolehkan  perempuan yang  menentukan  justru  terhadang  dengan  opini  masyarakat  bahwa  perempuan  yang baik  ialah  yang  maharnya  rendah  serta  perempuan  yang  menentukan  mahar  ialah perempuan yang tidak baik.
23 Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat, Penentuan Kadar Mahar, Suara dan Teks, 2020.
24 Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat.
25 Tokoh Masyarakat, Penentuan Kadar Mahar, Suara dan Teks, 2020.
Perempuan yang menentukan mahar dengan nilai yang tidak rendah atau dalam perspektif  pihak  laki-laki  yaitu  mahar  yang  cukup  tinggi  maka  mendapatkan  label sebagai  peremuan  yang  matrialis  dan  memiliki  adab  yang  buruk.  Label  itu  tidak  saja diberikan  oleh  pihak  calon  mempelai  laki-laki,  namun  masyarakat  sekitar  juga  akan turut  menyiarkan  label  tersebut,  hingga  bahkan  mengiringi  kehidupan  rumah  tangga perempuan.
Menurut pengalaman yang digali, sebagaian besar perempuan yang menentukan mahar  dengan  kadar  yang  tinggi,  mendapatkan  stigma  negatif  dari  keluarga  suami setidaknya  hingga  memiliki  satu  anak.  Hubungan  antara  perempuan  tersebut  dengan mertua  menjadi  kurang  harmonis.  Dan  perselisihan  rumah  tangga  akan  menjadi  sering mengerucut  kepada  soal  finansial.    Sebagian  lain,  yang  mendapatkan  stigma  negatif yaitu  keluarga  dari  pihak  perempuan.  Meski  secara  pribadi  stigma  negatif  terhadap perempuan  yang  sudah  menjadi  istri  kian  lama  semakin  berkurang,  namun  kepada secara  kolektif,  stigma  negatif  kepada  keluarga  perempuan  masih  saja  terawat  cukup lama.  Dalam  kasus  ini,  seringnya  perkawinan  menjadi  lebih  harmonis  ketika  urusan rumah tangga tidak dicampuri oleh mertua ataupun orang tua.
Betapa  tradisi  telah  menjadi  komponen  yang  cukup  memengaruhi  kehidupan rumah  tangga  paska    penentuan  mahar.  Bahkan  ketika  kedua  mempelai  sudah  saling ikhlas  untuk  sepakat,  tetapi  komentar  maupun  penghakiman  dari  pihak-pihak  yang menyertainya  yang  kemudian  memberi  dampak  yang  cukup  mengerikan.  Bisa  jadi mimpi  buruk  yang  menyedihkan  bagi  perempuan  ketika  gagal  dalam  rumah  tangga lantaran  sikapnya  yang  dianggap  salah  oleh  tradisi,  sementara  menurut  hukum  Islam sah-sah saja.
Sampai  di  sini,  tradisi  seperti  disalahgunakan  dalam  menempatkan  posisi perempuan  untuk  menentukan  nasib  pernikahannya  perihal  mahar.  Posisi  perempuan menjadi  tidak  memiliki  kontrol  sepenuhnya  dalam  menentukan  kadar  mahar.  Ada bayang-bayang  ancaman  stigma  yang  menghadang,  terdapat  tradisi  yang  terbangun untuk  menghakiminya  dan  mimpi  buruk  yang  jelas  setiap  perempuan  ingin menghindari.  Padahal  soal  mahar  sebenarnya  tidak  saja  menyangkut  kewajiban  calon suami dalam menghargai calon istri, tapi lebih dari sekadar penghargaan semacam itu. Mahar Dalam Konstruksi Perkawinan
Dari sekian nilai luhur  yang dibawa oleh Islam, satu hal  yang cukup signifikan merombak  peradaban  manusia  ialah  memperhatikan  dan  menghargai  perempuan. Sebagaimana sebelum Islam perempuan hanya menjadi objek dari kaum lelaki, hampir selayaknya  barang.  Lalu  Islam  datang  memperbaiki  kedudukan  perempuan, mengembalikan  hak-hak  hidupnya.  Dalam  perni-kahan,  kepada  perempuan  diberi  hak mahar dan lelaki selaku suami diwajibkan  memberi mahar.
Mahar  tidak  diperuntukkan  kepada  ayah  atau  keluarga  atau  wali,  tapi  mahar dipertegas  menjadi  hak  pribadi  dari  perempuan.  Mahar  harus  ditentukan  sebelum dilaksanakannya  akad  nikah.  Dan  merupakan  hak  mutlak  seorang  perempuan  untuk menentukan kadar besaran mahar baginya. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka kadar besaran tersebutlah yang wajib dibayarkan.
Sebagian  besar  kalangan  beranggapan  bahwa  mahar  merupakan  simbol ketulusan cinta dan kasih sayang dua insan yang saling mengikat diri dalam pernikahan. Namun, sebagian yang lain memiliki pendapat lain, bahwa jauh di dalam falsafah mahar terdapat  makna  sebagai  aset  finansial  yang  sepenuhnya  milik  istri.  Tak hanya  menjadi simbol  cinta,  tapi  terdapat  nilai  yang  tepat  guna  untuk  menguatkan  tingkat  ekonomi perempuan.
Mahar bisa menjadi faktor kekuatan  finansial  yang mempunyai  nilai  guna bagi perempuan  sebagai  istri  untuk  dapat  dimanfaatkan  sebelum  atau  saat  ia  sudah  tidak memiliki apa-apa lagi. Mahar dapat menjadi modal usaha rumah tangga bagi perempuan sehingga  kehidupan  rumah  tangga  juga  bisa  tertopang  melalui  hasil  perputaran  usaha aset harta mahar tersebut.
Ketika  misalnya,  dalam  pengalaman  pahit  perempuan  mengalami  perselisihan rumah  tangga  atau  bahkan  telah  ditalak  oleh  suaminya,  maka  hasil  usaha  serta  modal usaha yang berasal dari harta mahar akan mutlak menjadi milik pihak istri. Dalam kasus seperti ini perempuan lebih kuat secara finansial dari pada ketika ia tidak memiliki harta sama sekali (hanya mengandalkan harta dari penghasilan suami). Fenomena perempuan tertindas  atau  lemah  akan  berkurang  jika  memanfaatkan  mahar  sebagaimana  aset finansial.
Jika  semua  calon  mempelai,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  menyadari mahar  sebagai  aset  finansial,  maka  tentu  saja  mahar  akan  menjadi  faktor  yang  sangat signifikan  mendukung  keberlangsungan  pernikahan.  Semakin  besar  kadar  mahar  yang
ditentukan  serta  diberikan,  maka  bangunan  rumah  tangga  juga  akan  menjadi  semakin kokoh  dalam  cinta  dan  finansial.  Hal  ini  menjadi  masuk  akal,  mahar  telah  diwajibkan dalam  hukum  Islam.  Namun  dalam  tradisi  masyarakat  tertentu  menjadi  lain, sebagaimana  dijelaskan  dalam  sub  bab  sebelumnya.  Sebagian  perempuan  mengalami pengalaman  yang  pahit  setelah  dirinya  mengambil  kontrol  penuh  dalam  menentukan kadar  mahar.  Celakanya,  oleh  keluarga  mempelai  laki-laki  dan  masyarakat  sekitarnya dinilai  kurang  baik.  Nilai  falsafah  mahar  sebagai  simbol  cinta  dan  kekuatan  finansial menguap habis tergerus penghakiman tradisi.
Penentuan  mahar  dari  mempelai  perempuan  yang  seharusnya  menjadi  batu jembatan  pembuktian  cinta  mempelai  laki-laki,  tak  selamanya  mulus  untuk  dilakukan. Seringnya,  menjadi  jembatan  yang  ditempa  seadanya  atau  dalam  bahasa  lain  mahar dengan  penyebutan  nilai  minimum.  Kebanyakan  mempelai  perempuan  tak  mau  ambil pusing dengan stigma negatif, dan mempelai laki-laki juga mengikuti permintaan dalam batas minimum tersebut.
Mahar yang sudah ditentukan dengan kadar yang tinggi lalu mempelai laki-laki mampu memberikan juga tidak selalu berujung dengan kekuatan finansial yang kokoh. Alih-alih  cinta  yang  kuat  dapat  terawat,  dalam  jangka  pendek  seringnya  mendapati terpaan  label  dan  stigma  kurang  elok.  Perempuan  kembali  harus  berjuang  untuk mempertahankan  stabilitas  hubungan  rumah  tangga,  setidaknya  sampai  memiliki keturunan  pertama  atau  melalui  3  (tiga)  tahun  pertama  dalam  perkawinan.  Menilik fenomena  kasus  yang  dirajut  dari  beberapa  pengalaman  di  atas,  nampaknya  perlu menyiarkan kembali secara masif bahwa mahar merupakan hak sepenuhnya perempuan. Selain itu, perlu juga memberikan pendidikan keluarga baik calon maupun yang sudah berkeluarga  terkait  pentingnya  mahar  dalam  rekontruksi  perkawinan.  Mahar  menjadi salah  satu  faktor  yang  membangun  kekokohan  perkawinan  secara  materil  maupun immateril.
Tidak  saja  soal  cinta  dan  kasih  sayang  antara  suami-istri  atau  orang  tua  dan mertua, tapi juga perihal kekuatan dan kemandirian ekonomi istri yang dapat dibangun dari  aset  mahar  yang  dikelola  secara  produktif.  Hal  inilah  kandungan  falsafah  mahar yang sering dilupakan  oleh sebagian besar orang, sehingga membentuk pola penentuan mahar  menjadi  tradisi  yang  seringnya  kurang  memihak  kepada  produktivitas  kaum perempuan.

## Kesimpulan
Salah  satu  nilai  luhur  dari  Islam  yaitu  memperbaiki  kedudukan  perempuan  yang  pra Islam  mengalami  banyak  penindasan.  Dimulai  dari  perbudakan  seks,  pemenuhan keinginan  kaum  lelaki,  sampai  dianggap  selayaknya  harta  yang  diwariskan  atau diperjualbelikan.  Islam  datang  menghentikan  tradisi  buruk  seperti  itu  yang  sudah menjamur  di  banyak  belahan  dunia.  Penghargaan  perempuan  dalam  proses  sebelum menikah salah satunya adalah adanya mahar. Hukum  Islam mewajibkan adanya mahar yang harus dipenuhi  calon suami  kepada  calon  istri.  Mahar mengandung nilai  falsafah yang  tidak  hanya  sebagai  simbol  cinta,  namun  juga  kekuatan  finansial  dan  aset  harta bagi kaum perempuan untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Dalam penentuan kadar  mahar  lumrahnya  terjadi  sebelum  akad  nikah,  dan  perempuan  secara  pribadi berhak  menentukan  jumlah  kadar  maharnya.  Namun,  menariknya  dalam  tradisi masyarakat  Jawa  perempuan  yang  menentukan  kadar  mahar  ini,  seringnya  mengalami semacam  stigma negatif dari  keluarga calon  suami atau masyarakat  sekitar.  Tradisi ini menguat dan membentuk semacam pandangan bahwa perempuan yang baik ialah yang meminta  mahar  yang  rendah,  sebaliknya  perempuan  yang  menentukan  mahar  dengan kadar  yang  tidak  rendah  adalah  perempuan  yang  kurang  baik  atau  bahasa  lain materialis.  Stigma  ini  membayang-bayangi  kebanyakan  perempuan  untuk  dapat menentukan kadar mahar sebagai haknya. Dalam banyak kasus, kebanyakan perempuan yang menentukan maharnya tidak dalam batasan minimum/ menentukan dengan jumlah yang patut meneurutnya  justru mengalami ketidakharmonisan hubungan  antara dirinya dengan  keluarga  suami.  Adapun  yang  masih  bisa  memperbaiki  keharmonisan  dalam rumah  tangga,  harus  melalui  situasi  di  mana  perempuan  mempertahankan  bangunan rumah  tangga  dalam  terpaan  dirinya  dilabeli  perempuan  yang  kurang  baik  selama beberapa tahun pertama perkawinan atau sampai mendapatkan keturunan.

## Daftar Pustaka
Alfida,  Rida,  Saiful  Usman,  dan  Ruslan.  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan Pernikahan  Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam.”  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1, no. 1 (Agustus 2016): 89–96.
Al-Hatimy,  Said  Abdullah  Seib.  Cintra  Sebuah  Identitas  Wanita  Dalam  Perjalanan Sejarah). Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
Apriyanti. “Historiografi Mahar dalam Pernikahan.” An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak 12, no. 02 (Desember 2017).
Athar, Abd. Nashir taufiq Al. Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria’ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang).  Diterjemahkan  oleh  Abu  Musyrifah  dan  Ummu  Afifah.  Jakarta:
Pustaka Azzam, 2001.
Badruzaman, Abad. “Protret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam Al-Qur’an.” QOF 3, no. 2 (Juli 2019): 89–110.
Djamarah, Imarah Muhammad. Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria. Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005.
Fadhullah,  Sayid  Muhammad  Husain.  Dunia  Wanita  Dalam  Islam.  Jakarta:  Lentera,
2000.
Gani,  Burhanuddin  A.,  dan  Ainun  Hayati.  “Pembatasan  Jumlah  Mahar  Melalui Keputusan  Musyawarah  Adat  Kluet  Timur.”  Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 1 (Juni 2017): 174–204.
Ghazali, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.
Halomoan,  Putra.  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan  Ditinjau Menurut Hukum Islam.” JURIS 14, no. 2 (Desember 2015).
Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Metro  Barat.  Penentuan  Kadar  Mahar.  Suara  dan Teks, 2020.
Lutfiyah. “Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan.” Jurnal Hukum Islam (JHI) 12, no. 1 (Juni 2014): 1–8.
Magdalena,  R.  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Perjalanan  Sejarah  (Studi  Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam).” Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak II, no. 1 (2017).
“Mahar dalam Akad Nikah,” t.t. pustakapemikir.blogspot.com.
Munfarida, Elya. “Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam.” YIN YANG 10, no.
2 (Desember 2015).
Murdan, Murdan. “Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern.”
Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 1, no. 1 (2017): 15–31.
Rahman,  Yuyanti,  Sahmin  Noholo,  dan  Ivan  Rahmat  Santoso.  “Konsep  Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) 10, no. 1 (April 2019): 82–101. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005.
Tobibatussaadah. Tafsir Ayat Hukum Keluarga  1. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
Tokoh Masyarakat. Penentuan Kadar Mahar. Suara dan Teks, 2020.
Yunus,  Mahmud.  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam.  Surabaya:  Siraja  Prenada  Media Group, 2008.