## “Revolusi Mental” Birokrasi Di Indonesia : Good Governance
Oleh:
Sukma Umbara Tirta Firdaus 1
(Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura) sukma1085@gmail.com
Hasbullah 2
(Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura)
ha2_qoe@yahoo.com

## Abstrak:
Kompleksitas  kebutuhan  masyarakat  seiring  perkembangan  jaman yang  ditandai  dengan  globalisasi,  menjadi  tanggung  jawab pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat  primer  maupun  sekunder.  Hal  tersebut  membutuhkan profesionalisme  birokrasi  pemerintah,  terutama  pemupukan karakter aparatur pemerintahan dalam menangani berbagai macam kebutuhan masyarakat, tentunya tidaklah mudah dalam menjalanknnya.  Akan  tetapi,  kelembagaan  birokrasi  pemerintah harus  menjadi power  center  of  publik ,  sehingga  tidak  akan membingungkan  masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasinya. Menuurut  teori  liberal,  birokrasi  pemerintahan  itu  menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang  mempuyai akses langsung dengan  rakyat  melalui  mandat  yang  diperoleh  dalam  pemilihan . “Revolusi  Mental”  bertujuan  untuk  mewujudkan  birokrasi  yang berintegritas  (jujur,  terpercaya  dan  bertanggung  jawab),  memiliki etos  kerja  (daya  saing,  inovatif  dan  produktif)  serta  bergotong royong  (kerjasama,  solidaritas,  komunal  dan  berorientasi  kepada kemaslahatan). Karena itu aparatur pemerintahan harus berkomitmen  untuk    mewujudkan good    governance dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.
Katakunci: revolusi mental, good governance

## Abstract:
The complexity of community needs along  with the times marked by  globalization,  is  the  responsibility  of  the  government  to accommodate  the  needs  of  the  community,  both  primary  and secondary.  This  requires  the  professionalism  of  the  government bureaucracy,  especially  the  fertilization  of  the  character  of  the government  apparatus  in  handling  various  kinds  of  community needs, of course it is not easy to run it.  However, the  government bureaucratic  institution  must  become  the  power  center  of  the public,  so  that  it  will  not  confuse  the  public  in  expressing  their aspirations.  According  to  liberal  theory,  the  government
bureaucracy carries out government policies that have direct access to the people through the mandate obtained in the election. "Mental Revolution" aims to create a bureaucracy that has integrity (honest, trustworthy  and  responsible),  has  a  work  ethic  (competitiveness, innovative  and  productive)  and  works  together  (cooperation, solidarity, communal and oriented towards welfare). Therefore the government  apparatus  must  be  committed  to  realizing  good governance by realizing a "Mental Revolution" in the bureaucracy. Keywords: mental revolution, good governance
A. Pendahuluan Reformasi di Tahun 1998 semangat utamanya adalah mewujudkan good governance dan
clean government .  Sebab,  selama  Orde  Baru berkuasa  hal  tersebut  tidak  ditemukan dan  dirasakan  masyarakat.  Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, konstitusi (UUD  1945)  maupun  lembaga  tertinggi dan  lembaga  tinggi  negara    tidak berfungsi  dengan  baik.  Lebih  ironinya, rakyat dibungkam secara massal, sehingga tersumbatnya partisipasi masyarakat  (rakyat)  untuk  melakukan kontrol sosial dalam rangka mendukung terlaksananya good governance saat itu. Pada  intinya good  governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
khususnya  yang  menyangkut  kebijaan publik  (Dwiyanto,  2014:  223),  itulah yang diharapkan rakyat saat itu.
Setelah reformasi berjalan dalam satu  waktu  masa  jabatan  presiden Indonesia  menurut  UUD  1945  (lima tahun),  rupanya  harapan  terwujudnya good  governance dan clean  goverment belum sepenuhnya terpenuhi ibarat jauh panggang daripada  api. Semangat tersebut  menghadapi  banyak  kendala dalam  bentuk  gejolak  politik,  ekonomi, sosial,  budaya  dan  hukum.  Keadaan pemerintahan saat itu yang simpang-siur menimbulkan ketidakpastian yang bermuara  pada  keresahan  dan  letupan- letupan  di  bawah  yang  membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Roda  reformasi  terus  berjalan hingga  sampai  pada  angka  21  tahun  di Tahun  2019  ini.  Apakah  cita-cita  awal untuk  mewujudkan good  governance dan clean  government sudah  terwujud? Presiden  Joko  Widodo  (presiden  ke lima di Era Roformasi ini) mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi  Presiden  (Inpres)  Republik
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2016 Tentang  Gerakan  Nasional  “Revolusi Mental”.  Inpres  ini  bertujuan  untuk menumbuhkan  atau  membudayakan nilai-nilai  integritas,  etos  kerja  dan gotong-royong  bagi  rakyat  Indonesia seluruhnya,  mulai  dari  rakyat  kalangan atas  hingga  rakyat  kalangan  bawah. Hemat  penulis,  tiga  tujuan  “Revolusi Mental”  di  atas,  merupakan  syarat terwujudnya good  governance dan clean  government yang  sejak  21  tahun lalu diidam-idamkan bangsa ini. Dengan  kebijakan  “Revolusi  Mental”, sepertinya  Presiden  masih  kurang  puas atas  tata  kelola  pemerintahan  yang terjadi  sebelum-sebelumnya,  khususnya sejak reformasi.

## B. Identifikasi Masalah
Berbicara tata kelola pemerintahan, merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini, pemerintahan dengan segala peningkatannya  sebagai  pilar  utama penyelenggaraan negara semakin dihadapka  pada  kompleksitas  global.
Karena  itu,  perannya  harus  mampu  dan
cermat  serta  proaktif  mengakomodir segala  bentuk  perubahan.  Sebab,  para aparatur  pemerintahan  berada  pada posisi  sebagai  perumus  dan  penentu daya  kebijakan  serta  sebagai  pelaksana segala  peraturan  melalui  hierarki  yang lebih tinggi sampai yang terendah.
Berdasar pengamatan kami, hingga  kini,  kondisi  objektif  dari  iklim kerja  aparatur  masih  dipengaruhi  oleh teori  klasik  atau  model  birokrasi  klasik yang  diperkenalkan  oleh  Frederick Taylor,  Woodrow  Wilson,  Max  Weber, Luther  Gulick  dan  Lyndall  Urwick, yaitu: a) struktur, b) hierarki, c) otoritas, d)  dikotomi  kebijakan  admistrasi  rantai perintah,  dan  e)  sentralisasi.  Meskipun model  tersebut  memaksimalkan  nilai- nilai efisiensi, efektifitas dan rasionalitas,  namun  pada  kenyataannya teori  di  atas  belum  bisa  menjawab secara  faktual  problem-problem  dari birokrasi  dan  aparatur  di  lapangan. Kaitannya dengan teori heirarki di atas, telah  menimbulkan  implikasi  negatif dengan gejala sebagai berikut:
1. T. Smith menyebutkan inmobilism-inability , adalah kenyataan  yang  terkait  dengan adanya hambatan dan ketidakmampuan  fungsi  secara efektif. 2. E.  Bardock  menyebutkan  gejala kelemahan  yang  lain  dan  sering dijumpai adalah tokenisme, yaitu kecenderungan sikap administrator  yang  menyatakan mendukung  suatu  kebijaksanaan dari  atas  secara  terbuka  akan tetapi hanya melaksanakan sedikit  sekali  partisipasi  dalam pelaksanaannya. Partisipasi yang sangat  kecil  tersebut  dapat  pula berbentuk
proacrastination .
Yaitu  bentuk  partisipasi  dengan penurunan  mutu  atau  kualitas pelayanan.
3. Kelemahan  lain  yang  sering diijumpai adalah koordinasi, meskipun semua orang menyatakan  mendukung,  namun dalam  prakteknya  tidak  mudah untuk melaksanakannya, akibatnya adalah timbul kelebihan ( surpluses ) dan kekurangan ( shortages ).
4. Kelemahan  yang  sering  pula mewarnai  pelayanan  aparatur adalah kebocoran dalam kewenangan ( linkage of authority )  yaitu  kebijaksanaan pimpinan ditaafsirkan dan diteruskan oleh pembantu pimpinan  secara  berlainan  ( bad interpretation ) dalam arus mandat  tidak  sesuai  dengan perintah.
5. Pada  bagian  lain,  juga  sering menunjukkan  gejala  resistensi,
baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. 6. Kelemahan  lain  yang  sering ditemukan munculnya sikap traksaksional  individualis  secara nepotisme-kolutif,  adalah  sikap yang  tidak  menunjuk  netralitas sebagai aparatur pemerintah yang  profesional,  karena  sikap tersebut  lebih  menguntungkan pribadinya daripada kepentingan publik ( Public Interest ).
7. Bermunculan
sikap transaksional decition  making dan  jabatan  ditubuh  internal
pemerintahan  dengan  pihak  lain non publik interest .
Kontekstual  pelayanan  birokrasi di  atas,  sangat  penting  untuk  diangkat dalam  setiap  perumusan  dan  penetapan kebijakan  publik.  Guna  mencegah berlanjutnya penyimpangan dalam pelayanan  birokrasi.  Birokrasi  harus dihindarkan dari rancangan pihak-pihak yan  tidak  menghiraukan  kepentingan publik untuk menjadikan sebagai power center .  Hal  tersebut  sangat  berbahaya dan mengancam potensi masyarakat.
Untuk  memahami  masalah  yang sering  menjadi  keluhan  masyarakat terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparatur, diantaranya dapat disebutkan:
1. Memperlambat proses pelayanan pemberian izin.
2. Mencari  berbagai  dalih,  seperti kekuraanglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan dan dalih lain yang sejenis.
3. Alasan  kesibukan  melaksanakan tugas lain.
4. Sulit dihubungi.
5. Kurang  komunikatif  dan  peduli terhadap masyarakat.
6. Senantiasa
memperlambat dengan  menggunakan  kata-kata “sedang diproses”. Kini, pembenahan
sistem pelayanan aparatur harus menjadi prioritas. Pelayanan aparatur menentukan  hidup-matinya  aktifitas publik.  Identifikasi  ini  adalah  sedikit dari banyak problematika dalam birokrasi  pemerintahan  di  Indonesia dewasa ini. Selain masalah ini, persoalan  birokrasi  juga  sangat  terkait dengan  kelembagaan,  karena  turut menyumbang  terciptanya  kompleksitas
dan  kerumitan  ( red  tape )  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat.

## C. Netralitas Birokrasi Pemerintah
Netralitas  yaitu  tidak  memihak kepada  salah  satu  kekuatan  penguasa dan  partai  politik  (Thoha,  2011).  Bila pemerintah  mampu  menjalankan  roda kemimpinan  secara  netral  yang  sesuai dengan  mandat  ideologi  Pancasila  dan UUD 1945, maka rakyat secara keseluruhan  akan  bisa  dilayani  oleh birokarasi pemerintah tanpa memandang  klasifikasi  status  sosial maupun  status  politiknya.  Mampu mengakomodir kepentingan rakyar dengan  memberikaan  pelayanan  pada seluruh  elemen  masyarakat  tanpa  ada keberpihakan atau mengutamakan kepentingan  individu  maupu  kelompok tertentu. Pelaksanaan  pelayanan  kepada seluruh  kepentingan  masyarakat  sama dengan melakasanakan sistem pemerintahan  yang  demokratis  yaitu by the  people , form  the  people  and  for  the people (pemerintahan  oleh  rakyat,  dari rakyat dan untuk rakyat). Kami berkeyakinan,  netralitas  birokrasi  akan berdampak positif dan akan menumbuh- kembangkan  jiwa  nasionalisme  atau rasa  cinta  tanah  air  serta  rasa  memiliki terhadap negara. Bila birokrasi memihak  kepada  salah  satu  kekuatan partai  politik  yang  sedang  memerintah, sementara  itu  diharapkan  birokarasi pemerintah memberikan pelayanan kepada  rakyat  secara  adil  dan  merata sebagaimana  tugas  dan  fungsi  negara dan  pemeritahan  pada  umumnya,  maka sikap  pelayanan  tersebut  tidak  jelas, tidak  terpuji  dan  melanggar  konstitusi
NKRI.  Selain  sikap  tidak  terpuji  dan melanggar  konstitusi,  sikap  tersebut tidak mencerminkan budaya demokratisasi dan cenderung memberikan  peluang  praktek  korupsi,
kolusi  dan  nepotisme  serta  berdapak kepada  apatisme  masyarakat  yang  akan menimbulkan  saparatisme.  Bila  budaya birokrasi kita masih seperti itu, percuma semangat  reformasi  yang  telah  kita perjuangkan  21  tahun  silam.  Netralitas birokrasi adalah kunci menuju profesionalitas pelayanan publik.

## D. Pemerintahan Good Governance
1. Good Governance Governance diartikan sebagai  mekanisme,  praktek dan tata cara pemerintahan dan warga  mengatur  sumber  daya serta  memecahkan  masalah- masalah  publik.  Dalam  konsep governance ,  pemerintah  hanya
menjadi  salah  satu  faktor  dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.  Implikasi  peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia  jasa  layanan  dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya  lingkungan  yang mampu  memfasilitasi  pihak lain di komunitas.
Governance menuntut redefinisi  peran  negara,  itu berarti  adanya  redefinisi  pada peran  warga  (Hetifa,  2003). Adanya  tuntutan  yang  lebih besar  pada  warga,  antara  lain untuk  memonitor  akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan  yang  solid  dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi  dan  pasar  yang efisien,  penghindaran  salah alokasi  dana  investasi  dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal  and  political frame  work bagi  tumbuhnya aktifitas usaha. Pertaruhan good governance ini  juga    menjadi semangat  dan  beban  tersendiri bagi  birokrasi  di  daerah.  Dulu mereka (daerah) diragukan kemampuannya  (masa  Orde Baru,  red.),  dianggap  tidak kompeten,  tidak  berkapasitas, sehingga segala kebijakan harus  terpusat  di  Ibu  Kota (sentralistik). Sekarang, setelah diberlakukannya  desentralisasi dan  otonomi  daerah,  birokrasi daerah harus serius mereformasi  diri,  netral  dan professional dalam melaksanakan pelayanan, merubah  stigma  dan  harus terbebas dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan  yang  bersih  dan transparan. Konsep governance melibatkan  rakyat  seluruhnya, karena merekalah yang merasakan langsung dari pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dan  negaara  ini. Pihak-pihak lainnya secara luas,  misalnya  swasta,  juga terlibat dalam konsep
governance terebut  (Hadjon,
dkk, 2012: 37). 2. Prinsip-prinsip Good Governance Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk  merubah  pola  pelayanan diri  birokratis  elitis  menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola  sumber  daya  di  luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan  konstribusi  dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita- cita good  governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan  penyeimbang  negara. Cita-cita good governance kini sudah  menjadi  bagian  sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi  dan  pembangunan  ke depan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan  mekanisme  dan pedoman  dalam  memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam  memenuhi kepentingannya masing- masing.  Dari  berbagai  hasil yang dikaji Lembaga Administrasi  Negara  (LAN) menyimpulkan  ada  sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good  governance , yaitu (Rosyada, 2000):
a. Partisipasi ( Participation )
Memperbesar partisipasi masyarakat. Pemerintah
harus memberikan pelayanan yang baik, memiliki  perhatian  yang humanis, sehingga pemerintah memiliki legitimasi dari masyarakat. b. Penegakan  hukum  ( Rule  of Law ) Cita-cita good  governance harus diimbagi dengan komitmen rule  of  law . Dengan karakter-karakter antara lain; supremasi hukum,  kepastian  hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif,  independensi peradilan.
c. Transparansi
(Transparency) Pemerintahan  yang  bersih dan  berwibawa,  mekanisme pengelolaan  negara  harus dilakukan  secara  terbuka. Akibat  dari  tidak  adanya transparansi,  akan  terjebak dalam jurang korupsi.
d. Responsif (Responsiveness)
Pemerintah  harus  peka  dan tanggap serta cepat mengatasi persoalan- persoalan  di  masyarakat. Pemerintah terus merumuskan kebijakan- kebijakan pembangunan sosial  dalam  karakteristik kulturalnya. e. Orientasi Kesepakatan (Consensus Orientation) Perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan  secara  konsensus. Dilakukan  melalui  proses
musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Mekanisme seperti ini  bisa  memuaskan  semua pihak  atau  sebagian  besar pihak,  serta  dapat  menarik komitmen  legitimasi  untuk melahirkan coercive  power (kekuatan  memaksa)  dalam upaya efektifitas pelaksanaan keputusan. f. Kesetaraan  dan  keadilan (Equity) Kesamaan  dalam  perlakuan ( treatment )  dan  pelayanan.
Aspek  ini  dikembangkan berdasarkan  pada  kenyataan bahwa  Bangsa  Indonesia tergolong bangsa yang plural,  baik  dari  segi  etnis, agama  dan  budaya.  Sebagai bangsa beradab, proses pengelolaan pemerintahan harus  memberikan  peluang,
pelayanan  dan treatment yang  sama  dalam  koridor keadilan dan kejujuran, tanpa  mengurangi  hak-hak individu ataupun masyarakat. g. Efektifitas dan efisiensi
( Effectiveness and Efficiency ) Berdaya  guna  dan  berhasil guna. Agar pemerintahan itu efektif  dan  efisien  maka pemerintahan  harus  mampu membuat perencanaan- perencanaan  sesuai  dengan kebutuhan nyata masyarakat. h. Akuntabilitas
( Accountability )
Pertanggung jawaban publik terhadap  masyarakat  yang memberinya  delegasi  dan kewenangan untuk mengurusi  berbagai  urusan dan  kepentingan  mereka. Secara  teoritis  akuntabilitas menyangkut  dua  dimensi, yakni  akuntabilitas  vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara  pemegang  kekuasaan dengan  rakyatnya,  antara pemerintah dengan warganya. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban pemegang  jawabatan  publik pada  lembaga  yang  setara, seperti gubernur dengan
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I.
i. Visi Strategi ( Strategic
Vision ) Pandangan-pandangan strategi  untuk  menghadapi masa yang akan datang. Dari sembilan komponen  di  atas,  merupakan sikap profesionalisme birokrasi pemerintahan yang harus diaplikasikan dalam ranah menumbuh kembangkan pemerintahan yang maju. E. “Revolusi Mental” Birokrasi
Akhir-akhir ini kita sering mendengar  istilah  “Revolusi  Mental”. Apa  itu  “Revolusi  Mental”?  Mari  kita bahas.
Indonesia  merupakan  negara
berkembang yang dipimpin oleh seorang  Presiden  dan  Wakil  Presiden.
Letak  Indonesia  yang  sangat  strategis menjadi  hal  yang  menguntungkan. Tidak hanya itu, sebagian besar wilayah
Negara Indonesia merupakan laut sehingga hasil lautnya melimpah dengan  keindahan  bawah  laut  yang mempesona.  Sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  juga  melimpah sehingga  Indonesia  memiliki  potensi menjadi  negara  yang  kaya  dan  menjadi negara yang maju.
Di  negara  ini,  setiap  lima  tahun sekali  dilakukan  Pemilihan  Umum (Pemilu)  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden  (Wapres)  beserta  wakil rakyat  yang  membantu  tugas-tugasnya ketika memerintah. Seiring
pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)  dan  Wapres  Jusuf  Kalla  di periode  ini  (2014-2019)  masyarakat Indonesia  berharap  bahwa  kehidupan dan  kondisi  negara  menjadi  lebih  baik daripada sebelumnya.
Kita ketahui, Indonesia
merupakan  salah  satu  negara  yang mempunyai  banyak  masa  sulit,  mulai dari  masa  penjajahan,  reformasi  hingga revolusi.  Bahkan  setelah  merdeka, Presiden Republik Indonesia (RI) pertama yaitu Soekarno pernah mengungkapkan  bahwa  era  Revolusi belum selesai. Kemudian, untuk saat ini masyarakat  Indonesia  banyak  yang bertanya-tanya tentang apa itu “Revolusi Mental” yang selalu diungkapkan oleh Jokowi. Setelah terpilihnya Jokowi, masyarakat Indonesia harus siap
menjalani era baru, yang disebut dengan era  “Revolusi  Mental”.  Sebagaimana janji  Jokowi  sebelum  terpilih  menjadi Presiden  R1  ke-7  dulu,  di  beberapa media  sosial  dan  stasiun  televisi  dia mengatakan bahwa bila terpilih menjadi
presiden  maka  akan  menerapkan  era baru  yaitu  “Revolusi  Mental”.  Kini  era itu sedang kita jalani, apakah berhasil?
Revolusi  berasal  dari  bahasa latin revolutio yang  berarti  perputaran arah.  Bisa  diartikan  bahwa  revolusi merupakan perubahan mendasar ( fundamental )  dalam  struktur  kekuatan atau  organisasi  yang  terjadi  dalam periode  waktu  yang  relatif  singkat. Sedangkan  kata  mental  atau  mentalitas merupakan cara berpikir atau kemampuan  untuk  berpikir,  belajar  dan merespon  terhadap  situasi  atau  kondisi. Kemudian, sangatlah jelas bahwa orang akan mengartikan mental dengan pikiran.  Dapat  disimpulkan  bahwa “Revolusi  Mental”  adalah  perubahan yang  relatif  cepat  dalam  cara  berpikir, merespon dan bekerja.
“Revolusi  Mental”  merupakan strategi  kebudayaan  dan  membidik transformasi  etos  yang  merupakan perubahan  mendasar  dalam  mentalitas yang  meliputi  cara  berpikir,  cara merasa,  cara  mempercayai  semua  yang menjelma  dalam  prilaku  dan  tindakan sehari-hari.  Jadi  munculnya  “Revolusi Mental” karena karakter aparatur pemerintahan bermental KKN,
pelayanan  berbeli-belit,  malas  dan kurang  proaktif  dalam  penyikapan fenomena  yang  berkembang  saat  ini. Jika  “Revolusi  Mental”  merupakan resolusi  bagi  aparatur  negara  tentunya semangat  yang  dicita-citakan  harus mampu  di  implementasikan  secara maksimal dan profesional guna terciptanya pemerintahan good
governance,  good  government dan clean government . Dalam perjalanan
sejarah
Indonesia  gagasan  “Revolusi  Mental” tidak  bisa  dipisahkan  dari  Presiden
Soekarno. Sebagai pencetus dan pengonsepnya, gagasan “Revolusi Mental” mulai dikumandangkan Soekarno  pada  Tahun  1957.  Soekarno memandang  saat  itu  revolusi  nasional
Indonesia  sedang  “mandek”  padahal tujuan revolusi belum tercapai.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu “mandek”:
- Penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku
revolusi  baik  rakyat  maupun pemimpin nasional; - Pemimpin  politik  masa  itu masih  mengidap  penyakit warisan kolonial seperti “ Hollands Denken ” atau gaya
berpikir penjajah Belanda; - Penyelewenangan di lapangan  ekonomi,  politik
dan kebudayaan. 1. Mengutip  Pendapat  Tentang “Revolusi Mental” Menurut Soekarno, “Revolusi  Mental”  merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia  baru,  yang  berhati putih, berkemauan baja, bersemangat  elang  rajawali,
berjiwa  api  yang  menyala- nyala. Menurut pendapat Jokowi, untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan  daya  saing  dan mempererat  persatuan  bangsa, Kita perlu melakukan “Revolusi Mental”. 2. Penguatan  Karakter  dan  Jati Diri Bangsa
a) Karakter  yang  diharapkan
(UU  RPJPN  2005-2025): Tangguh, Kompetitif, berakhlak  mulia,  bermoral, bertoleran, bergotong royong,  patriot,  dinamis, berbudaya  dan  berorientasi Iptek  berdasarkan  Pancasila dan  dijiwai  oleh  iman  dan takwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa; b) Pemahaman terhadap sejarah, nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan  untuk  memperkuat kehidupan  yang  harmonis. Hal tersebut merupakan salah  satu  upaya  “Revolusi
Mental”  untuk  memperkuat karakter dan jatidiri bangsa; c) “Revolusi Mental” merupakan  bentuk  strategi kebudayaan  yang  berperan memberi arah bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa dan
bernegara.
3. Tujuan “Revolusi Mental”
a) Mengubah  cara  pandang, pikir dan sikap, perilaku dan
cara kerja;
b) Membangkitkan  kesadaran dan membangun sikap optimistik; c) Mewujudkan Indonesia yang  berdaulat,  berdikari dan berkepribadian. 4. Prinsip “Revolusi Mental” Adapun prinsip “Revolusi  Mental”  terbagai mejadi delapan macam, yaitu:
a) Bukan  Proyek  tapi  gerakan social;
b) Ada  tekad  politik  untuk menjamin
kesungguhan pemerintah;
c) Harus Bersifat lintas- sektoral; d) Bersifat partisipatif (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan akademisi);
e) Diawali dengan pemicu ( value attack );
f) Desain program harus ramah  pengguna,  popular, menjadi  bagian  dari  gaya hidup  dan  sistemik-holistik (berencana-semesta); g) Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur  kehidupan  sosial (moralitas publik); h) Dapat diukur dampaknya.
5. Nilai-nilai “Revolusi Mental”
a) Berinteggritas: jujur,
terpercaya  dan  bertanggung jawab;
b) Etos  kerja:  daya  saing, inovatif dan produktif;
c) Gotong  royong:  kerjasama, solidaritas,  komunal  dan berorientasi kepada kemaslahatan. Dari ketiga nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam jalur birokrasi, jalur pendidikan, jalur  swasta,  jalur  kelompok masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  Manusia  Dan Kebudayaan, Sosialisasi Gerakan  Nasional  Revolusi Mental, 2015). F. Penutup
1. Kesimpulan
Penataan Organisasi dan Tata Kerja . Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan  pada  visi,  misi, sasaran  dan  tujuan,  strategi, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana. Diarahkan pada terbangunnya  sosok  birokrasi yang  ramping,  desentralistik, efektif,  efisien,    bertanggung jawab,  terbuka  dan  aksesif.
Terjalin dengan jelas satu sama lain  sebagai  satu  kesatuan birokrasi nasional dalam Sistem  Administrasi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (SANKRI). Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur,  serta  antara  aparatur dan  masyarakat  dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan  prima  yang  efektif, dan  mendorong  peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat. Pemantapan Sistem Manajemen .  Dengan  makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan  negara  dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan akuntabel,  disertai  dukungan sistem  informatika  yang  sudah terarah  pada  pengembangan e- government .  Peran  birokrasi lebih  difokuskan  sebagai  agen
pembaharuan, sebagai motivator  dan  fasilitator  bagi tumbuh  dan  berkembangnya swakarsa  dan  swadaya  serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan Kompetensi  SDM  Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara  perlu  mengacu  pada standar kompetensi internasional  ( world  class )/ ISO.  Sosok  aparatur  masa depan  penampilannya  harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki  integritas  yang  tinggi serta  menjunjung  tinggi  etika administrasi publik dalam memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan  secara  berdaya guna  dan  berhasil  guna  pada masa globalisasi saat ini, maka dalam  SANKRI  diperlukan sistem  pembinaan  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang mampu memberikan keseimbangan  terjaminnya  hak dan  kewajiban  ASN,  dengan misi  tiap  satuan  organisasi pemerintah  untuk  memotivasi kinerja  ASN,  perlu  disusun pola karir yang memungkinkan potensi  ASN  dikembangkan seoptimal mungkin. Tegaknya hukum yang  berkeadilan  merupakan jasa  pemerintahan  yang  terasa
teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,  justru  di  tengah kemajemukan, berbagai ketidakpastian  perkembangan lingkungan  dan  menajamnya persaingan.  Peningkatan  dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator professionalisme  dan  syarat bagi  kredibilitas  pemerintahan, sebab  bersifat  vital  dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan,  serta  dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam  penyusunan  berbagai kebijaksanaan  pembangunan. Berbagai  kebijaksanaan  publik tersebut  pada  akhirnya  harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki  kekuatan  hukum  dan harus  mengandung  kepastian hukum. Dalam  era  globalisasi,
dalam  ekonomi  yang   makin terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi perekonomian  harus  makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah  harus  menjamin bahwa persaingan berjalan
dengan berimbang, dan pemerataan  terpelihara.  Yang terutama harus dicegah terjadinya  proses  kesenjangan yang  makin  melebar,  karena kesempatan  yang  muncul  dari ekonomi  yang  terbuka  hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah,  sektor  atau  golongan ekonomi  yang  lebih  maju. Peranan pemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada  upaya  pemerataan  dan pemberdayaan.  Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai  komitmen  yang kuat kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial. “Revolusi Mental” birokrasi pemerintahan di Indonesia sangatlah perlu untuk  dijadikan  tolok  ukur dalam pencapaian tujuan negara, Mengubah cara pandang,  pikir  dan  sikap, perilaku dan cara kerja, Membangkitkan kesadaran dan membangun  sikap  optimistik, Mewujudkan  Indonesia  yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian  sesuai  dengan ideologi  kebangsaan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia yaitu Pancasila.
2. Saran Berdasarkan kesimpulan  tersebut  di  atas, ada  beberapa  saran  yang  perlu disampaikan agar cita-cita “Revolusi  Mental”  ini  bisa lebih sempurna lagi di pemerintahan Jokowi di
periode keduanya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas pelayanan publik; operasional pelayanan    yang    lebih  baik sehingga  ketepatan  waktu dalam pelayanan dapat terselesaiakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
b) Perlunya transparansi sistem pelayanan; c) Semangat etos kerja meningkatkan etika profesionalisme dalam pelayanan; d) Aturan    hukum    pelayanan publik    mengenai  rasa keadilan dalam pelayananya
perlu  ditingkatkan  dengan tidak mendiskriminasikan pelayanan  kepada  siapapun. Pelayanan  harus  diberikan secara merata baik itu kenalan maupun bukan kenalan; e) Komitmen untuk mewujudkan good governance dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Komunikasi  Publik Kementerian Komunikasi. (2015). “Revolusi Mental”. Jakarta: Publikasi. Dwiyanto,  Agus.  (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hetifa, Sumarto. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good
Governance .  Bandung:  Yayasan
Obor Indonesia. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Rosyada, Dede, dkk. (2000). Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia Dan Masyarakat Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Santosa,  Pandji.  (2012). Administrasi Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good
Governance .  Bandung:  Refika Aditama. Sinambela. (2010). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Thoha,  Miftah.  (2011). Birokrasi  dan Politik  Di  Indonesia .  Jakarta:
Rajawali Press.
Thoha, Miftah. (2014). Birokrasi
Pemerintah  Indonesia  di  Era Reformasi .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2015). “Sosialisasi  Gerakan  Nasional Revolusi Mental”. Jakarta: Sosialisasi. Hadjon,  Philipus  M,  dkk.  (2012). Hukum  Administrasi  dan  Good Governance . Jakarta: Universitas Trisakti.
https://kemenperin.go.id/artikel/13003/
Revolusi-Mental:--Membangun-
Jiwa-Merdeka-Menuju-Bangsa- Besar, 2018, Siaran Pers.