## AKIBAT  HUKUM  PEMBERIAN  KREDIT  KEPADA  KRAMA  DESA LAIN PADA  LEMBAGA  PERKREDITAN  DESA DESA PAKRAMAN ANTURAN, KECAMATAN  BULELENG, KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Made Intan Dwi Pramana 1 , I Nyoman Lemes 2
(nym.lemes@unipas.ac.id.)
Abstrak :  Ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  7  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  tentang LPD  menegaskan  bahwa  prinsipnya  LPD  memberikan  pinjaman  kepada krama desa dan desa pakraman, LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain  dengan  syarat  ada  kerjasama  antar  Desa.  Tetapi,  dalam  prakteknya  LPD memberikan  pinjaman  kepada krama  desa,  desa lain,  meskipun  tidak  ada kerjasama  antar desa pakraman .  Penelitian  ini  meneliti  proses  pemberian  kredit kepada  masyarakat  bukan  Krama  Desa  Pakraman  Anturan  pada  LPD  Desa Pakraman Anturan dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman  Anturan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.  Proses pemberian kredit kepada masyarakat  bukan  Krama  Desa  Pakraman  Anturan  pada  LPD  Desa  Pakraman Anturan  adalah  sebagai  berikut:  tahap  awal/  tahap  permulan,  tahap  pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, tahap persetujuan, dan tahap pembuatan  atau  penandatanganan  perjanjian  pinjaman  dan  surat  kuasa  menjual jaminan  dan  pencairan  pinjaman.  Apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dapat terjadi penjualan atas barang yang diagunkan, penjualan ini  dapat  dilakukan  di  bawah  tangan,  sesuai  kesepakatan  LPD  Desa  Pakraman Anturan dengan peminjam.
Kata Kunci:  Krama Desa Lain,  Lembaga Perkreditan Desa, Wanprestasi.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Perkreditan  Desa  (selanjutnya  disebut  LPD)  merupakan  suatu lembaga  keuangan  komunitas  yang  digagas  oleh  Ida  Bagus  Mantra,  untuk membantu  Desa  Pakraman  dalam  menjalankan  fungsi  kulturalnya.  LPD merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman, yang menjalankan salah  satu  fungsi  keuangan  Desa  Pakraman  yaitu  mengelola  sumber  daya keuangan  milik  Desa  Pakraman,  dalam  bentuk  simpan  pinjam,  untuk  keperluan pembiayaan  kehidupan  anggota  masyarakat  Desa  Pakraman,  baik  secara  sendiri-
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural  dan  keagamaan  masyarakat  Desa  Pakraman  (Ida  Bagus  Mantra. 2005: 8).
LPD pertanma kali didirikan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Operasional LPD pertama kali dilaksanakan tahun 1985 dengan Keputusan Gubernur  Bali  Nomor:  1A  Tahun  1985,  tanggal  02  Januari  1985  berdasarkan anggaran 1984/1986,  sebanyak 8 LPD di seluruh Kabupaten di Bali yakni:
a. LPD Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,
b. LPD Buahan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan,
c. LPD Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Negara,
d. LPD Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng,
e. LPD Selulung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,
f. LPD Penasan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung,
g. LPD Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, dan
h. LPD Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.
Pendirian  LPD  memiliki  beberapa  tujuan,  sebagai  berikut  (Ida  Bagus Mantra. 2005: 8):
1. mendorong  pembangunan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui  tabungan  yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;
2. memberantas  sistem  ijon,  gadai  gelap,  dan  lain-lain  yang  bisa  disamakan dengan itu di daerah pedesaan;
3. menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan;
4. menciptakan  daya  beli  dan  melancarkan  lalu  lintas  pembayaran  dan pertukaran di Desa.
LPD  menjadi  alternatif  yang  sangat  membantu  karena  memiliki  beberapa keunggulan  jika  dibandingkan  lembaga  keuangan  formal,  yaitu  (Tri  Widya Kurniasari, 2007: 61):
1. Pemberian  kredit/pinjaman  diprioritaskan  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah sebagai modal usaha.
2. Bunga pinjaman ringan (termasuk pinjaman lunak).
3. Jangka  waktu  pengembalian  1-5  tahun  tergantung  besar  kecilnya  pinjaman, dengan sistem bunga menurun.
4. Untuk  pinjaman  dalam  jumlah  tertentu  dapat  diajukan  tanpa  agunan/barang jaminan.
5. Bagi yang belum/tidak memiliki KTP  Bali dapat mengajukan kredit/pinjaman  dengan  KIPEM  dan  pernyataan  jaminan  dari  Kelian  Banjar tempat menetap selama di Bali.
6. Tidak dikenakan biaya administrasi.
7. Prosesnya cepat.
Keberadaan  LPD  dipermasalahkan  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.    Keberadaan  LPD dipermasalahkan  oleh  Bank  Indonesia  (BI).  BI  berpendapat  bahwa  LPD melakukan  kegiatan  selayaknya  Bank  dan  harus  mentaati  aturan  mengenai perbankan. Untuk mempertegas BI juga menggunakan Undang–Undang Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  yang  memberikan  status  sebagai  Bank Perkreditan Rakyat kepada LPD.  Pada Kenyataannya argumentasi mengenai LPD melakukan  kegiatan  perbankan  itu  memang  benar  adanya,  tapi  dilihat  dari  latar belakang LPD bukanlah bank dan tidak dapat dipersamakan dengan bank (I Dewa Gede  Zulvan  Raydika,  2013:  5).    Pasal  16  a  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan  (yang  mengganti  Undang–Undang  Nomor    7  Tahun 1992), menyatakan bahwa:
Setiap  pihak  yang  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  wajib  terlebih  dahulu  memperoleh  izin  usaha sebagai  Bank  Umum  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  dari  Pimpinan  Bank Indonesia,  kecuali  apabila  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
Permasalahan kedudukan LPD secara normatif, muncul lagi pada tanggal 7 September  2009    di  mana  Menteri  Keuangan  bersama-sama  dengan  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Koperasi  dan  UMKM,  dan  Gubernur  Bank  Indonesia menerbitkan  Surat  Keputusan  Bersama  Nomor  351.1/KMK.010/2009,  Nomor 900-639  A  Tahun  2009,  Nomor  01/SKB/M.KUKM/IX/2009  dan  Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009  tentang  Strategi  Pengembangan  Lembaga  Keuangan
Mikro.  Diktum  pertama  keputusan  tersebut  memasukan  LPD  sebagai  Lembaga Keuangan  Mikro  (I  Dewa  Gede  Zulvan  Raydika,  2013:  5).  Permasalahan  ini menjadi  semakin  mengemuka  di  masyarakat  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394). Dalam Pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat, pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan:
(1) Bentuk  badan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  a adalah:
a. Koperasi; atau
b. Perseroan Terbatas.
(2) Perseroan  Terbatas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b, sahamnya  paling  sedikit  60%  (enam  puluh  persen)  dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  atau  badan  usaha  milik desa/kelurahan.
(3) Sisa  kepemilikan  saham  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia; dan/atau
b. koperasi.
(4) Kepemilikan  setiap  warga  negara  Indonesia  atas  saham  Perseroan Terbatas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a  paling  banyak sebesar 20% (dua puluh persen).
Menurut  persepsi  beberapa  pihak,  dengan  dimasukannya  LPD  sebagai lembaga  keuangan  mikro,  dan  keharusan  lembaga  keuangan  mikro  berbentuk badan  hukum  koperasi  atau  Persoran  terbatas  (PT),  menyebabkan  LPD  secara normatif  tidak  memiliki  legalitas.  Dalam  rangka  menghindari  kesimpangsiuran informasi  mengenai  keberadaan  LPD  di  Bali  terkait  dengan  Undang–Undang Nomor  1  Tahun  2013,    telah  dilaksanakan   pertemuan  untuk  menyamakan persepsi  dalam  memperkuat  keberadaan  LPD  di  Bali.  Pertemuan  dilaksanakan
pada  hari  Rabu,   20  Januari  2016  bertempat  di  Wiswa  Sabha  Pratama  Kantor Gubernur  Bali.  Pertemuan  tersebut  dipimpin/dipandu  oleh  Asisten  Ketataprajaan Sekda  Provinsi  Bali   dan  dihadiri  oleh  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Provinsi  Bali, MUDP  Bali,  Kelompok  Ahli  Bidang  Hukum  Pemerintah  Provinsi  Bali,  OJK Provinsi  Bali,  Bank  Indonesia  Provinsi  Bali,  Utusan  Bupati/Walikota  se Bali/Badan Pembina Umum LPD Kabupaten/Kota, Pemerhati LPD, SKPD terkait lainnya  di  Provinsi  Bali  dan  semua pemangku  kepentingan  ( stakeholders) LPD antara lain LPLPD Provinsi Bali, BKS-LPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali dan  Pemerhati  LPD  antara  lain  Ketua  PP  Polri  Daerah  Bali  dan  yang  lainnya. Salah satu simpulan dari pertemuan ini ditegaskan bahwa LPD di Bali tetap legal karena  telah  dilindungi    Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor      8  Tahun  2002 tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa , sebagaimana  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8  Tahun  2002  tentang Lembaga  Perkreditan  Desa  (saat  ini  sudah  diganti  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa, selanjutnya  disebut  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  tentang  LPD)  .  Selain  itu, dalam Pasal 39 Undang–Undang  Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:
(1) Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Bank  Desa,  Lumbung Desa,  Bank  Pasar,  Bank  Pegawai,  Badan  Kredit  Desa  (BKD),  Badan Kredit  Kecamatan  (BKK),  Kredit  Usaha  Rakyat  Kecil  (KURK),
Lembaga  Perkreditan  Kecamatan  (LPK),  Bank  Karya  Produksi  Desa (BKPD),  Badan  Usaha  Kredit  Pedesaan  (BUKP),  Baitul  Maal  wa Tamwil  (BMT),  Baitul  Tamwil  Muhammadiyah  (BTM),  dan/atau lembaga-lembaga  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  tetap  dapat beroperasi  sampai  dengan  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  Undang- Undang ini berlaku.
(2) Lembaga-lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib memperoleh  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  paling  lama  1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
(3) Lembaga  Perkreditan  Desa  dan  Lumbung  Pitih  Nagari  serta  lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui  keberadaannya  berdasarkan  hukum  adat  dan  tidak  tunduk  pada Undang-Undang ini.
Ketentuan  Pasal  39  ayat  (3)  mengecualikan  LPD  dari  lembaga  keuangan  mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang  Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD dinyatakan:
(1) Nama  LPD  hanya  dapat  digunakan  oleh  badan  usaha  keuangan  milik Desa .
(2) Setiap  orang  dilarang  menggunakan  nama  LPD  selain  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  dinyatakan:  “LPD  melaksanakan  kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa” .
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Daerah Propinsi Bali tentang LPD dinyatakan bahwa:
(1)      Bidang usaha LPD mencakup :
a. menerima/menghimpun  dana  dari Krama  Desa dalam  bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan ;
b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa ;
c. LPD  dapat  memberikan  pinjaman  kepada Krama Desa  lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
e. menerima  pinjaman  dari  lembaga-lembaga  keuangan  maksimum sebesar  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  modal,  termasuk cadangan  dan  laba  ditahan,  kecuali  batasan  lain  dalam  jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
f. menyimpan  kelebihan  likuiditasnya  pada  Bank  yang  ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD menegaskan  bahwa  prinsipnya  LPD  memberikan  pinjaman  kepada krama  desa dan desa  pakraman, LPD  dapat  memberikan  pinjaman  kepada Krama Desa  lain dengan  syarat  ada  kerjasama  antar  Desa.  Tetapi,  dalam  prakteknya  LPD memberikan  pinjaman  kepada krama  desa,  desa lain,  meskipun  tidak  ada kerjasama antar desa pakraman .
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  pemberian  kredit  kepada  masyarakat  bukan  Krama  Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Keberadaan  lembaga  perkreditan  desa  pada  dasarnya  sejalan  dengan semangat otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dengan memperhatikan  asal-usul  dan  adat-istiadat,  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Aktivitas lembaga perkerditan desa juga sejalan dengan apa yang  direkomendasi  dalam  Loka  Karya    Nasional  bertema  Pembaharuan  Desa Secara Partisipatif yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Dalam  Loka  karya  ini  dirumuskan  bahwa  dalam  pemberdayaan  perekonomian masyarakat desa perlu dilakukan (AAGN Ari Dwipayana, dkk. 2006: 101):
a. pembuatan  peraturan-peraturan  harus  diseseuaikan  dengan  kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa;
b. perlunya  langkah-langkah  untuk  mengoptimalisasi  peran  lembaga ekonomi desa;
c. perlu  diambil  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mendorong  keswadayaan masyarakat desa;
d. pemberian  motivasi  yang  bisa  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, karena tidak mungkin proses pemerintahan dan pembangunan desa bisa dilakukan dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat;
e. perlunya  pendataan  yang  akurat  terhadap  potensi-potensi  desa,  dengan demikian akan menjadi modal untuk menarik investor.
LPD  merupakan  salah  satu  unsur  kelembagaan  Desa  Pakraman  yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa  Pakraman.  Lembaga  ini  sangat  berpotensi  dan  telah  terbukti  dalam memajukan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  memenuhi  kepentingan  Desa  itu sendiri.    Lembaga  Perkreditan  Desa  telah  berkembang  dengan  pesat  dan  telah memberi manfaat yang sangat luas bagi LPD dan anggota-anggotanya (Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi bali tentang   Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa).
Dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  tentang  LPD  dinyatakan  bahwa lapangan usaha LPD mencakup:
a. menerima/menghimpun  dana  dari Krama  Desa dalam  bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan ;
b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa ;
c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
d. menerima  pinjaman  dari  lembaga-lembaga  keuangan  maksimum sebesar  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  modal,  termasuk cadangan  dan  laba  ditahan,  kecuali  batasan  lain  dalam  jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
e. menyimpan  kelebihan  likuiditasnya  pada  Bank  yang  ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
Dalam  melakukan  kegiatan  LPD  wajib  mentaati  Keputusan  Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. LPD dilarang menanamkan modal LPD  pada  perusahaan,  usaha  milik  perorangan,  baik  yang  berbadan  hukum  atau tidak berbadan hukum.
Ditegaskan dalam Peraturan Daerah Propinsi  Bali tentang LPD, LPD dapat didirikan dengan modal awal  sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.  Modal inti bersumber dari :
a. modal disetor;
b. modal donasi;
c. modal cadangan: dan
d. laba/rugi tahun berjalan.
Modal pelengkap bersumber dari :
a. cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR); dan
b. akumulasi penyusutan aktiva tetap.
Dalam  pemberian  kredit/  pinjaman  oleh  LPD  terdapat  unsur-unsur  yang pada  umumnya  terdapat  dalam  perjanjian  kredit.  Unsur-unsur  perjanjian  kredit antara lain (Djuhaendah Hasan. 1996: 140):
1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk  meminjamkan  kepada  fihak  lain.  orang  atau  badan  demikian  lazim disebut kreditur.
2. Adanya  fihak  yang  membutuhkan/  meminjam  uang,  barang  atau  jasa.  Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya  perbedaan  waktu  yaitu  perbedaan  antara  saat  penyerahan  uang, barang  atau  jasa  oleh  kreditur  dengan  pada  saat  pembayaran  kembali  dari debitur.
6. Adanya  resiko  yaitu  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan  waktu,  di  mana masa  yang  akan  datang  merupakan  suatu  yang  belum  pasti,  maka  kredit  itu pada  dasarnya  mengandung  resiko,  termasuk  penurunan  nilai  uang  karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya  bunga  yang  harus  dibayar  oleh  debitur  kepada  kreditur  (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder,  dimana  data  skunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data  yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  LPD  Desa  Pakraman  Anturan,  Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses pencarian  data.  Apa  yang  terjadi  dan  ditemukan  di  LPD  Anturan  diharapkan mewakili apa yang terjadi di LPD-LPD lain di kabupaten Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  Burhan Ashofa. 2004: 95).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian (Moleong, L. 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H. 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  mengukuhkan,  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  desa pakraman, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom desa pakraman untuk  mengelola  potensi  keuangannya,  Pemerintah  Provinsi  Bali  telah menerbitkan  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun    2017  tentang Lembaga  Perkreditan  Desa,  yang  pada  prinsipnya  dimaksudkan  untuk  mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Desa.
LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi  keuangan  desa  pakraman  untuk  mengelola  potensi  keuangan  desa pakraman.  Lembaga  ini  sangat  berpotensi  dan  telah  terbukti  dalam  memajukan kesejahteraan  masyarakat  desa  telah  terbukti  dalam  memajukan  kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri.
LPD  sebagai  salah  satu  wadah  kekayaan  desa  pakraman,  menjalankan fungsinya  dalam  bentuk  usaha-usaha  kearah  peningkatan  taraf  hidup  krama  desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa.  Usaha-usaha LPD dilakukan  dengan  tujuan  (Penjelasan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  tentang LPD):
1. mendorong  pembangunan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui  kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa;
2. memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
3. menciptakan  pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  perluasan  kesempatan kerja bagi krama desa;
4. meningkatkan  daya  beli  dan  melancarkan  lalu  lintas  pembayaran  dan peredaran uang di desa.
Dalam  pengelolaan  LPD,  prinsip-prinsip  umum  berkeitan  dengan pengelolaan  lembaga  keuangan  tidak  dapat  disampingkan  secara  semena-mena, mislanya prinsip kehati-hatian. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali ditegaskan perlunya  ditaati  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  kehati-hatian  LPD  adalah  prinsip- prinsip  yang  sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan  LPD  yang  sehat,  menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara, lain:
a. kecukupan modal;
b. batas  pinjaman  yang  diberikan  atau  batas  maksimum  pemberian  kredit (BMPK);
c. sistem klasifikasi pinjaman;
d. tersedianya cadangan pengahapusan kredit macet yang cukup;
e. manajemen likuiditas;
f. sistem penilaian terhadap LPD;
g. ketentuan-ketentuan yang mengatur laporan LPD;
h. sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta penerapannya;
i. restrukturiasi, penuntutan dan likuiditas LPD.
Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan saat ini adalah sebagai berikut:
a. Kepala :  Nyoman Arta Wirawan.
b. Tata Usaha
:  Luh Sawindri.
c. Kasir :  Nyoman Suartini.
d. Bagian Kredit  :  Komang Beni Sastrawijaya.
Gede Agus SastraWijaya.
Kadek Swadarma.
Gede Kumardiawan.
e. Bagian Umum  :  Gede Budi Asrama Putra.
f. Pengamanan :  Putu Swastika.
Nyoman Sumanaya.
Kadek Raka.
g. Pelayanan
:  Kadek Sudiarta.
h. Sopir
:  Putu Suartika.
Ada  beberapa  tahapan  dalam  pemberian  pinjaman  kepada  masyarakat  di LPD  Desa  pakraman  Anturan.  Tahapan-tahapan  ini  dimaksudkan  agar  pinjaman yang  diberikan  tidak  hanya  aman  (dapat  dikembalikan  tepat  waktu)  tetapi  juga benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap awal/ tahap permulan. Tahap ini ditandai  dengan adanya krama  yang datang  ke  LPD,  dengan  maksud  mengajukan  pinjaman.  Krama  yang  sudah pernah  memanfaatkan  jasa  LPD  ada  yang  datang  langsung,  tetapi  tidak sedikit  yang  meminta  informasi  melalui  telepon.    Pada  tahap  ini  umumnya masyarakat  mencari  informasi  tentang  syarat-syarat  mengajukan  pinjaman, jumlah  yang  diperkirakan  dapat  pinjam,  bunga  yang  harus  dibayar,  jangka waktu, dan sebagainya.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengajuan permohonan kredit. Pada tahap ini calon peminjam mengisi dan menyerahkan formulir permohonan kredit. Pada
tahap ini calon peminjam datang secara langsung. Meskipun prinsipnya yang dapat  meinjam  adalah Krama  Ngarep ,  persetujuan  istri  juga  diperlukan, terutama  jika  jaminan  yang  diserahkan  pengalihannya  memerlukan persetujuan  istri.  Permohonan  ini  juga  wajib  diketahui  oleh  Klian  Adat/ Bendesa Adat Anturan.
3. Tahap penilaian calon peminjam. Dalam tahap ini LPD melakukan penilaian kepada  calon  peminjam.  Penilaian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  tentang hal-hal  yang  terkait  pinjaman  yang  dilakukan  seperti  perencanaan penggunaan  pinjaman,  aspek  usaha  (jika  dipakai  modal  usaha),  kemampuan peminjam  untuk  membayar  angsuran,  jaminan  yang  diserahkan  (jika dianggap  perlu).  Terkadang  untuk  calon  peminjam  tertentu  selain  melalui penilaian  administrasi  dan  wawancara  diperlukan  juga  penilaian  lapangan dengan  melihat  dan  menilai  langsung  keadaan  calon  peminjam,  keadaan usahanya,  atau  keadaan  barang  jaminan,  khususnya  jika  peminjam  berasal dari desa pakraman yang lain.
4. Tahap persetujuan. Setelah LPD mendapat keyakinan kelayakan kredit  yang diajukan maka Pimpinan LPD memberikan persetujuan.
5. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman.
Keberadaan  LPD  Desa  Pakraman  Anturan  sangat  bermanfaat  untuk  desa karena selain membantu masyarakat juga adanya pembagian keuntungan dari laba 5%  untuk  bantuan  dana  sosial  kepada  masyarakat  dan  fasilitas  umum  untuk  di desa anturan.
Pengelolaan  LPD  Desa  Pakraman  Anturan  sudah  cukup  baik,  pemasukan setiap tahun ada peningkatan yang signifikan dan transparan dalam bentuk laporan keuangan,  namun  pengawasan  internal  guna  pengelolaan  yang  lebih  baik  ke depannya  perlu  ditingkatkan  perannya.  Menurutnya,  perbekel  bertindak  sebagai pelindung  semua  organisasi  yang  ada  di  desa,  sebagai  penengah  dalam  suatu penyelesaian  permasalahan  dalam  sebuah  organisasi  serta  penasihat.  Dukungan dalam  pengelolaan  LPD  berupa  pemberian  fasilitas  berupa  surat  keterangan
kepemilikan  suatu  aset  bagi  warga  desa  anturan  dalam  pengajuan  kredit  di  LPD Anturan.
Sehubungan  dengan  pemberian  pinjaman  pada  LPD  Desa  Pakraman Anturan, wanprestasi umumnya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran  oleh  krama  peminjam.  Jika  ada  penunggakan  oleh  krama  peminjan, lebih  dari  3  kali  angsuran  dan  telah  dilakukan  penjajagan  namun  belum  ada hasilnya,  maka  LPD  Desa  Pakraman  Anturan  akan  menempatkannya  sebagai pinjaman bermasalah, dan akan dilakukan beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut antara lain:
1. penjadwalan kembali, yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pinjaman yang berkenaan dengan jadwal pembayaran  kembali/jangka  waktu  pinjaman  termasuk  masa  tenggang termasuk  perubahan  jumlah  angsuran.  Bila  perlu  dengan  penambahan pinjaman.
2. Persyaratan  kembali,  yaitu  melakukan  perubahan  atas  sebagian  atau  seluruh persyaratan  perjanjian,  yang  tidak  terbatas  hanya  kepada  perubahan  jadwal angsuran  dan  atau  jangka  waktu  pinjaman  saja,  tetapi  perubahan  pinjaman tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa  melakukan  konversi atas seluruh atau sebagian dari pinjaman.
3. Penataan kembali, yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pinjaman  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau  melakukan  konversi  atas seluruh atau sebagian kredit  yang dilakukan dengan atau tanpa penjadwalan dan/ atau reconditioning.
Hal  ini  rupanya  mengacu  kepada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 26/4/BPPP  tanggal  29  Mei  1993,  terdapat  beberapa  kebijakan  dalam  rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
Satu  hal  penting  dalam  pemberian  pinjaman  pada  LPD  Desa  Pakraman Anturan adalah adanya jaminan. Sebagaimana diketahui kegunaan jaminan dalam perjanjian pinjaman adalah :
a. memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk
membayar  kembali  utangnya  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam perjanjian.
b. menjamin  agar  debitur  berperan  serta  dalam  transaksi  untuk  membiayai usahanya,  sehingga  kemungkinan  untuk  meninggalkan  usaha  atau proyeknya  dengan  merugikan  diri  sendiri  atau  perusahaannya  dapat dicegah  atau  sekurang-kurangnya  kemungkinan  untuk  berbuat  demikian dapat diperkecil.
c. memberikan  dorongan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  janjinya, khususnya  mengenai  pembayaran  kembali  sesuai  dengan  syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak  kehilangan  kekayaan  yang  telah  dijaminkan  kepada  pemberi pinjaman.

## PENUTUP
1. Proses  pemberian  kredit  kepada  masyarakat  bukan  Krama  Desa  Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan adalah sebagai berikut:
a. Tahap  awal/  tahap  permulan.  Pada  tahap  ini  umumnya  masyarakat mencari  informasi  tentang  syarat-syarat  mengajukan  pinjaman,  jumlah yang  diperkirakan  dapat  pinjam,  bunga  yang  harus  dibayar,  jangka waktu, dan sebagainya.
b. Tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pengajuan  permohonan  kredit.  Pada tahap  ini  calon  peminjam  mengisi  dan  menyerahkan  formulir permohonan kredit.
c. Tahap  penilaian  calon  peminjam.  Dalam  tahap  ini  LPD  melakukan penilaian  kepada  calon  peminjam,  termasuk  barang  yang  diagunkan. Agunan  bagi  peminjam  yang  bukan  krama  Desa  Pakraman  Anturan harus berupa hak atas tanah.
d. Tahap  persetujuan.  Setelah  LPD  mendapat  keyakinan  kelayakan  kredit yang diajukan maka Pimpinan LPD memberikan persetujuan.
e. Tahap  pembuatan  atau  penandatanganan  perjanjian  pinjaman  dan  surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman.
2. Apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  pemberian  kredit  kepada  masyarakat bukan  Krama  Desa  Pakraman  Anturan  pada  LPD  Desa  Pakraman  Anturan dapat  terjadi  penjualan  atas  barang  yang  diagunkan,  penjualan  ini  dapat dilakukan di bawah tangan, sesuai kesepakatan LPD Desa Pakraman Anturan dengan peminjam.

## DAFTAR PUSTAKA
AAGN Ari Dwipayana, dkk. 2006. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ida Bagus Mantra. 2005. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali . Denpasar: Setda Pemprov Bali. I Dewa Gede Zulvan Raydika.  2013. Kedudukan  Hukum dan Inerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi Di LPD  Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung) .  Jurnal Penulisan Skripsi. Malang:  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Tri Widya Kurniasari.  “Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum:
Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali”. Jurnal Masyarakat dan Budaya . Volume 9 No. 1 Tahun 2007.