Investigasi  Ketaatan  Pajak  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  terhadap  Asas  Keadilan,  Pemahaman,  dan Sosialisasi Perpajakan
Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih 1 , Ratna Handayani Zendrato 2
1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H21, G32
Key words:
Gunungsitoli, tax compliance, justice, tax socialization, UMKM.

## ABSTRACT
This study investigated the tax liability of micro, small and medium enterprise (MSME) at Gunungsitoli. The  tax payment liability  of MSME  was  measured  based  on  three  factors principle justice, socialization, and understanding of tax liability. The data population was collected by questionnaire method from individual MSME at Gunungsitoli. MSME had been registered at the local cooperative agency and small and medium enterprise (MSME) at  Gunungsitoli.  The  sample  criteria  of  the  data  population  were  determined  by  the purposive sampling method. However, there was only 98 respondent that corresponded to the sample criteria and then could be calculated by the Slovin formula. The analysis was conducted by applying the multiple linear regression method. Based on the study literature, three hypothesises were developed and need to be investigated. The hypothesises were (1) tax  justice  positively  affected  the  tax  liability  of  MSME,  (2)  tax  socialization  positively affected the tax liability of MSME, (3) tax understanding positively affected the tax liability of MSME.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menginvestigasi  kewajiban  pajak  dari  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah (UMKM) yang ada di Gunungsitoli. Kewajiban pajak UMKM  diukur berdasarkan  tiga  faktor  diantaranya  adalah  asas  keadilan,  sosialisasi,  dan pemahaman kewajiban pajak. Data populasi dikumpulkan menggunakan metode kuesioner dari masing-masing UMKM yang ada di Gunungsitoli. Dinas koperasi dan  usaha  kecil  menengah  telah  mencatat  jumlah  UMKM  setempat.  Kriteria sampel  berdasarkan  populasi  data  ditentukan  melalui  metode  purposive sampling.  Namun  dari  data  populasi  yang  diperoleh,  hanya  98  responden  yang sesuai dengan kriteria dan untuk kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin. Analisis  dilakukan  dengan  menerapkan  metode  multiple  linear  regression. Berdasarkan hasil kajian pustaka, tiga hipotesis dikembangkan dan diinvestigasi. Ketiga  hipotesis  tersebut  diantaranya  adalah  (1)  prinsip  keadilan  perpajakan berdampak positif pada kewajiban UMKM, (2) sosialisasi perpajakan berdampak positif  pada  kewajiban  UMKM,  (3)  pemahaman  perpajakan  berdampak  positif pada kewajiban UMKM.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  mengambil  berbagai langkah  strategis  yang  diperlukan  untuk pembangunan  diberbagai  aspek.  Hal  tersebut dilakukan  demi  terwujudnya  keadilan  sosial yang merata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang pada sila ke lima  di  Pancasila.  Demi  mewujudkan  hal tersebut,  pemerintah  terus  berusaha  untuk mengumpulkan dana yang digunakan sebagai sumber  pembiayaan  negara.  Data  dari kementerian  keuangan  pada  tahun  2020 menyatakan bahwa Indonesia telah
mengumpulkan  pendapatan  yang  masuk dalam  APBN  sekitar  2.000  T,  dan  lebih  dari delapan puluh persennya berasal dari pendapatan pajak yaitu sebesar  hampir 1.800 T (kemenkeu.co.id, 2020). Gunaasih (2021) menyebutkan  bahwa  kontribusi  pajak  yang tinggi  dan  perannya  bagi  pembangunan Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  berupaya  mengoptimalkan  penerimaan tersebut termasuk Wajib Pajak UMKM. Selama ini pemerintah telah mengupayakan peningkatan perolehan pajak melalui beberapa kebijakan  strategis,  salah  satunya  adalah
kebijakan penurunan tarif yang diatur melalui PP No. 46 (2013) yang terkait dengan ketentuan yang mengatur kewajiban pajak bagi perorangan  maupun  badan  usaha.  Dalam peraturan  tersebut,  penurunan  tarif  telah mampu untuk  memutus  rantai birokrasi  yang mempersulit  wajib  pajak  dalam  membayar pajak.  Selanjutnya,  kebijakan  baru  terkait penurunan tarif diatur melalui PP No. 23 (2018) terhitung  sejak  tanggal  1  Juli  2018.  Pada peraturan  terbaru,  secara  spesifik  pemerintah memberlakukan  tarif  sebesar  0,5%  dari penghasilan  bruto  bagi  wajib  pajak  yang memiliki  omset  di  bawah  4,8  M  per  tahun. Peraturan  tersebut  berlaku  bagi  badan  usaha berupa  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM).
Dari  beberapa  sumber  pemasukan  pajak, UMKM berkontribusi cukup signifikan sebagai salah  satu  sumber  pemasukan  pajak  nasional. Walaupun  UMKM  memiliki  citra  sebagai badan  usaha  yang  kurang  bonafit,  namun jumlah  dan  persebarannya  cukup  masif  di segala penjuru pulau hingga pelosok. Perhatian yang cukup serius mulai dari pemerintah pusat hingga  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan agar  UMKM  dapat  terus  bertahan  khususnya saat  pandemi  Covid-19  saat  ini.  Secara keseluruhan, UMKM memberikan pendapatan bagi negara yang cukup signifikan dari pajak. Hampir lebih dari 50% memberikan pemasukan  terhadap  PDB  (Produk  Domestik Bruto). Terus bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia  saat  ini  mencapai  99%  dari  total usaha.  Peningkatan  jumlah  tersebut  juga memberikan  dampak  terhadap  ketersediaan jumlah  lapangan  kerja  hingga  mencapai hamper  97%  kesempatan  kerja.  Namun kenyataannya,  UMKM  orang  pribadi  belum berkontribusi  signifikan  terhadap  target  yang dipatok  oleh  pemerintah  (Permatasari  & Pusposari, 2019). Jumlah wajib pajak yang ada saat  ini  baru  mencapai  kisaran  angka  1,7  juta dari  63  juta  pelaku  UMKM  yang  ada.  Total penerimaan  pajak  yang  seharusnya  1.300  T, hanya  diperoleh  5,3  T  jauh  dari  yang ditargetkan.  Tentunya  ini  menjadi  pertanyaan penting,  kenapa  jumlah  orang  yang  memiliki kewajiban  membayar  pajak  dengan  total
penerimaan pajak negara jauh dari target yang ditetapkan?  Beberapa  hal  yang  menyebabkan wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam melunasi  pajak  terutang  diantaranya  adalah kurangnya  sosialisasi,  keadilan,  akuntabilitas, sistem administrasi, sanksi terhadap perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  pajak. Salah  satu  bentuk  perhatian  yang  diperlukan adalah  keringanan  dan  kemudahan  dalam pembayaran  pajak.  Selain  menerapkan  asas keadilan  bagi  pembayar  pajak,  hal  lain  yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi dan peningkatan pemahaman para pembayar pajak terhadap kewajiban pajaknya. Sosialisasi yang masif  perlu  digencarkan  khususnya  terkait keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh setelah  membayar  pajak.  Selain  itu  agar wajib pajak,  khususnya  pelaku  UMKM  paham  atas kewajibannya  yang  berlandaskan  keadilan. Harapan lebih jauh adalah agar kebijakan pajak dan  administrasi  dibuat  dengan  menerapkan prinsip kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan,  kepastian,  dan  kekonsistenan, sehingga  kontribusi  pajak  diharapkan  dapat selalu meningkat.
Dari  penjelasan  di  atas,  ketaatan  para pembayar pajak dalam membayar pajak dinilai masih  rendah  khususnya  untuk  para  pelaku UMKM.  Beberapa  parameter  mempengaruhi diantaranya  adalah  (1)  prinsip  keadilan,  (2) sosialisasi  perpajakan,  dan  (3)  pemahaman perpajakan.  Fiskus  sudah  berupaya  dalam meningkatkan  ketaatan  para  pembayar  pajak adalah  dengan  diterbitkannya  peraturan pemerintah  No.  23  (2018).  Peraturan  tersebut mengatur  tentang  penurunan  tarif  untuk pembayaran  pajak.  Semakin  bertambahnya pembayar  pajak  yang  memiliki  literasi  dan paham terkait prinsip keadilan dalam perpajakan  maka  ketaatan  dalam  membayar pajak khususnya para pelaku UMKM semakin meningkat (Sella & Pusposari, 2019).
Salah satu aturan pemerintah yang belum tersosialisi  secara  optimal  terkait  penurunan tarif  pajak  penghasilan  adalah  adanya pergantian  peraturan  presiden.  No.  46  (2013) dan saat ini berlaku peraturan presiden No. 23 (2018).  Menurut  (Sella  &  Pusposari,  2019) pelaksanaan sosialisasi cenderung akan
berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  para wajib  pajak  UMKM  terkait  prinsip  keadilan dalam perpajakan. Sosialisasi peraturan penting  dilakukan  dengan  cara  bertahap  dan dalam  jangka  waktu  yang  optimal.  Sosialisasi peraturan  yang  optimal  secara  signifikan menurut (Sella & Pusposari,
2019)
meningkatkan  pengetahuan  dan  pengertian wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam membayar pajak.
Faktor yang ketiga yaitu variabel pemahaman  pajak.  Ketika  pemahaman  wajib pajak  terhadap  pengetahuan  perpajakan  yang diatur di PP No. 23 (2018) maka kecenderungan ketaatan  membayar  pajak  akan  meningkat. Menurut Pratiwi dan Susanti (2020) wajib pajak yang  telah  paham  tentang  ketentuan  yang diatur  di  perpajakan,  maka  para  wajib  pajak akan secara sadar memahami untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Wilayah DJP Sumatra Utara menjadi salah satu  lokasi  yang  cukup  strategis  sebagai sumber  penerimaan  pajak.  Dari  data  yang perolehan pajak hingga tahun 2020, penerimaan  pajak  masih  jauh  dari  yang ditargetkan.  Target  yang  dipatok  sekitar  6 triliun,  sedangkan  aktual  peneriamaan  pajak
hanya  sepertiga  dari  target  yang  ditentukan. Pencapaian  penerimaan  pajak  yang  jauh  dari yang ditargetkan menjadi bahan yang menarik untuk  mengetahui  parameter  apa  saja  yang secara signifikan mempengaruhi  jumlah penerimaan  pajak.  Dari  rincian  penerimaan pajak  di  wilayah  tersebut,  ditemukan  bahwa UMKM menjadi salah satu sumber pajak yang berkontribusi  cukup  signifikan.  Salah  satu lokasi  UMKM  yang  ada  di  Kawasan  DJP Sumatra  Utara  terdapat  di  kota  Gunungsitoli, Nias.  Jumlah  UMKM  orang  pribadi  yang terdapat  di  kota  Gunungsitoli  di  Kota Gunungsitoli berjumlah lebih dari 5000 orang. Secara  spesifik,  data  UMKM  orang  pribadi  di Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel 1.1.
Dari  penjabaran  latar  belakang  di  atas, tujuan  penelitian pada studi ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  beberapa  parameter perpajakan  berupa  asas  keadilan,  sosialisasi, dan pemahaman perpajakan terhadap ketaatan para  wajib  pajak.  Objek  penelitian  adalah UMKM  orang  pribadi  yang  beradap  di  Kota Gunungsitoli,  Nias,  Sumatra  Utara.  Data populasi  dari  wajib  pajak  diperoleh  melalui metode kuesioner. Sampel populasi ditentukan berdasarkan metode purposive sampling .

## Tabel 1. Data UMKM Orang Pribadi Kota Gunungsitoli s.d Tahun 2020
Nomor  Jenis Usaha Kecamatan Alo'oa Barat Selatan Utara Idanoi Kota Jumlah total 1. Menengah - - 1 1 - 50 52 2. Kecil 7 11 16 21 15 524 594 3. Mikro 79 207 418 553 228 3.366 4.851 Total UMKM 5.497 2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Sejak
diberlakukannya pergantian peraturan  presiden.  No.  46 (2013)  dan  saat  ini berlaku peraturan presiden No. 23 (2018), pajak tidak  hanya  dikenakan  secara  ketat  bagi  para wajib pajak kalangan ekonomi menengah atas tetapi  juga  pada  kalangan  menengah  bawah (Zelmiyanti,  dkk.,  2020).    Model  pengenaan pajak  tersebut  dikenal  juga  dengan  model presumptive regime . Ketentuan tersebut diberlakukan  selain  untuk  meningkatkan penerimaan pajak, juga agar lebih banyak wajib
pajak  lebih  peduli  akan  proses  administrasi pencatatan  dan  pembukuan.  Di  dalam peraturan tersebut juga tertuang aturan terkait administrasi pembayaran dan pengenaan pajak bagi wajib pajak tertentu.  Wajib pajak dengan kemampuan  perekonomin  tertentu  dikenakan dengan tarif yang rendah untuk meningkatkan ketaatan  dalam  membayar  pajak.  Persyaratan mendasar  untuk  membayar  pajak  juga  telah disederhanakan Menurut self assessment sytems empat  hal  mendasar  yang  mengindikasikan ketaatan  wajib  pajak  diantarnya  adalah  telah memiliki NPWP yang terdaftar, pajak terutang
yang telah terhitung, pajak yang terbayar, dan SPT  yang  dilaporkan.  Semua  Warga  negara yang  memiliki  penghasilan  sesuai  kriteria penghasilan  kena  pajak  wajib  untuk  melapor kewajiban  pajaknya  langsung  ke  Direktorat Jenderal  pajak  (Gunaasih,  2021).  Laporan tersebut dinamakan dengan surat pemberitahuan  tahunan  (SPT)  dan  dilaporkan tiap  tahun  dengan  batas  waktu  pelaporan tanggal 31 maret.
2.1.  Efek  asas  keadilan  pada  ketaatan pembayar pajak
Variabel asas keadilan perpajakan
dianggap  cukup  penting  karena  berdampak terhadap  ketaatan  dan  kepercayaan  pelaku UMKM  memenuhi  kewajiban  perpajakannya terhadap pemerintah (Permatasari & Pusposari, 2019) . Peningkatan ketaatan pembayaran pajak oleh UMKM dapat semakin meningkat  apabila  banyak  wajib  pajak  mulai paham  atas  asas  keadilan  perpajakan  (Sella  & Pusposari,  2019).  Yadinta,  dkk.  (2018)  telah mendapatkan  hasil  bahwa  asas  keadilan perpajakan  mempengaruhi  secara  positif terhadap  ketaatan  pembayaran  pajak  pelaku UMKM.  Dari  penjabaran  di  atas,  hipotesis pertama yang dikembangkan akan dikembangkan pada studi ini yaitu: H1: Asas keadilan berdampak positif terhadap ketaatan  pembayaran  pajak  oleh  pelaku UMKM.

## 2.2   Efek sosialisasi perpajakan pada ketaatan pembayar pajak
Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  pemahaman  para  pembayar pajak  adalah  melalui  media  sosialisasi. Pelaksanaan  sosialisasi  merupakan  cara  yang ampuh  untuk  mengubah  persepsi  para pembayar  pajak  khususnya  pelaku  UMKM. Dari  salah  satu  literatur  menyatakan  bahwa para  pembayar  pajak  akan  merasa  aman  dan adil  ketika  mendapatkan  sumber  informasi yang  cukup  atau  lebih  dari  satu.  Jumlah  dan media  sosialisasi  yang  signifikan  telah membentuk  persepsi  positif  tentang  keadilan sistem  perpajakan,  (Zelmiyanti,  dkk.,  2020). Para pembayar pajak merasa sangat memahami
sistem  yang  ada  pada  proses  pembayaran pajak.  Variabel  sosialisasi  perpajakan  ini berkaitan dengan teori atribusi. Hasil penelitian lainnya  oleh  Zelmiyanti,  dkk.  (2020)  yang menyatakan  bahwa  semakin  sering  dilakukan sosialisasi perpajakan maka tingkat pembayaran  pajak  yang  dibayarkan  oleh  para pelaku  UMKM  semakin  meningkat.  Dari penjabaran  di  atas,  hipotesis  kedua  yang dikembangkan akan dikembangkan pada studi ini yaitu:
H2: Sosialisasi  berdampak  positif  terhadap ketaatan  pembayaran  pajak  oleh  pelaku UMKM.
2.3.  Efek pemahaman perpajakan pada ketaatan pembayar pajak
Tingkat  pemahaman  terkait  tata  cara  dan aturan  dalam  membayar  pajak  berhubungan dengan  segala  hal  yang  telah  dipahami  oleh orang  yang  memiliki  kewajiban  membayar pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  yang berlaku (Pratiwi dan Susanti, 2020). Pemahaman  orang  yang  memiliki  kewajiban membayar  pajak  terhadap  peraturan  terkait dengan  kesadaran  dari  masing-masing  wajib pajak.  Kesadaran  yang  tinggi  dari  para  wajib pajak  menyebabkan  para  wajib  pajak  ingin mengetahui  secara  menyeluruh  aturan  yang ada  terkait  perpajakan.  Kesadaran  akan kewajibam  juga  dapat  dikaitkan  dengan  teori atribusi.  (Zelmiyanti,  dkk.,  2020).  Pratiwi  dan Susanti  (2020),  mendapatkan  hasil  bahwa pemahaman  perpajakan  memiliki  pengaruh yang  positif  terhadap  kepatuhan  pembayaran pajak pelaku UMKM. Dari penjabaran di atas, hipotesis  ketiga  yang  dikembangkan  akan dikembangkan pada studi ini yaitu:
H3: Pemahaman  berdampak  positif  terhadap ketaatan  pembayaran  pajak  oleh  pelaku UMKM.

## 3. METODE PENELITIAN
Pelaku  UMKM  Orang  Pribadi  yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian  di  bidang  Koperasi  dan  UKM Kota  Gunungsitoli  menjadi  objek  utama populasi  pada  studi  ini.  Metode  pemilihan sampel purposive diterapkan dengan
menentukan kriteria wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)  untuk  usaha  mikro  dengan  kriteria penghasilan < 4,8/tahun.
Data  primer  diperoleh  melalui  kuisioner dengan  model likert 1-4.  Survei  dilakukan dengan  cara  membagikan  link  kuesioner  dan membagikan  langsung  hardcopy  kuesioner kepada WPOP pelaku UMKM di Gunungsitoli dan  memenuhi  kriteria  sampel.  Sebelum
kuesioner disebar ke responden, juga dilakukan uji validitas dan liabilitas. Penelitian ini  ditunjang  dengan  alat  bantu  berupa  Smart Partial  Least  Square  dengan  regresi  linear berganda  ditampilkan  pada  Gambar  3.1. Beberapa  uji  yang  dilakukan  untuk  mengecek data  yang  terkumpul  diantaranya  adalah  uji validitas,  reliabilitas,  normalitas,  statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis.

## Gambar 1 Model hipotesis penelitian
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Hasil Pengujian
Hal  utama  yang  perlu  ditetapkan  dalam penelitian  ini  adalah  menetapkan  apakah pelaku  UMKM  di  Gunungsitoli  tergolong sebagai usaha mikro dan kecil atau usah mikro saja.  UMKM  yang  diklasifikasikan  sebagai usaha  kecil  dan  mikro  mengacu  pada  UU Nomor  20  (2008)  (kebijakan  lama).  Apabila menggunakan  PP  Nomor  7  (2021)  (kebijakan baru)  maka  UMKM  tersebut  diklasifikasikan hanya sebagai usaha mikro.
Uji Validitas dan Reliabilitas Uji  validitas  digunakan  untuk  mengecek kemampuan metode kuesioner yang
digunakan dalam mengungkap suatu informasi  yang  ada  pada  populasi  data.  Dari data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner, penentuan  data  yang  valid  dari  setiap  butir peryataan  berdasarkan  signifikansi  dibawah 0,05.  Penentuan  nilai  signifikansi  didasarkan atas  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Ghozalli  (2018).  Selain  uji  validitas,  uji reliabilitas  juga  dianggap  perlu  dilakukan untuk mengetahui nilai konsistensi dari respon yang  diberikan  oleh  responden.  Respon  dari para  responden  dinyatakan reliable apabila pernyataan  yang  diberikan  tidak  berubah- ubah.  Untuk  menguji,  metode Cronbach  Alpha diterapkan dengan batas kriteria > 0,70.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Keterangan Ketaatan (Y) 0,769 Reliable Keadilan (X1) 0,740 Sosialisasi (X2) 0,728 Pemahaman (X3) 0,772
Dari hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai untuk  keseluruhan  parameter > 0,70.  Maka dari  itu,  seluruh  variabel  dalam  penelitian dinyatakan reliable untuk digunakan.
Gambaran terkait perolehan dan kecenderungan  data  dinyatakan  pada  uji
statistik  deskriptif  sederhana  dalam  bentuk rata-rata ( mean ), standar deviasi (STD), varian, nilai maksimum dan minimum. Hasil pengujian statistik deskriptip ditampilkan pada tabel 4.2. Nilai rata-rata berkisar diantara 2,9 – 3,0 dengan STD 0,4 – 0,6.
Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif Minimal Maksimal Avg. STD Keadilan 1.67 4.00 2.9371 .54495 Sosialisasi 2.00 4.00 3.0727 .43595 Pemahaman 1.75 4.00 2.9924 .61913 Ketaatan 1.50 4.00 2.7687 .61279 Valid N (listwise)
Hubungan  antara  variabel  dependen  (Y) terhadap variabel independen (X1, X2, X3) diuji melalui  pemodelan  regresi  linear  berganda. Distribusi  normal  antara  variabel  tersebut diindikasikan  melalui  suatu  nilai  pengujian yang  dinamakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan  nilai  signifikansi > 0,05.  Tabel  4.3 menunjukan  hasil  uji  normalitas  melalui indikasi  K-S.  Nilai  signifikansi  menunjukkan bernilai > 0,05  yaitu  0,064  ( Asymp.  Sig.  (2- tailed) ).  Nilai  yang  cukup  signifikan  tersebut menkonfirmasi  bahwa  data  yang  digunakan telah terdisibusi normal. Tabel 4  menunjukkan hasil  pengujian  statistic  berdasarkan  model regresi  linear  berganda.  Nilai  konstanta  dari model  tersebut  dinyatakan  dalam  persamaan (1) berikut,
Y  = 3.544  + 0,602X1  − 0,358X2  + 0,471X3
Nilai  konstanta  (α)  sebesar  3,544  yang menunjukkan  bahwa  apabila  variabel  (X1), (X2), (X3) sama dengan 0 (nol), maka ketaatan (Y1)  bernilai  3,544.    Koefisien  (X1)  bernilai 0,602  memiliki  makna  yaitu  apabila  terjadi kenaikan  satu  angka,  maka  variabel  keadilan mengalami peningkatan sebesar 0,602 dengan asumsi  nilai  koefisien  (X2)  dan  (X3)  adalah tetap.  Koefisien  (X2)  bernilai  -0,358  memiliki makna  yaitu  apabila  terjadi  kenaikan  satu angka,  maka  variabel  sosialisasi  mengalami penurunan sebesar -0,358 dengan asumsi nilai koefisien (X1) dan (X3) adalah tetap. Koefisien (X3)  bernilai  0,471  memiliki  makna  yaitu apabila  terjadi  kenaikan  satu  angka,  maka variabel pemahaman mengalami peningkatan sebesar  0,471  dengan  asumsi  nilai  koefisien (X1) dan (X2) adalah tetap.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Variabel Coefficient sig. Keadilan 0.602 0.000 Sosialisasi -0.358 0.008 Pemahaman 0.471 0.000 Constanta 3.544 0.028 R-squared .672 Adj R-Squared 0.661 F-hitung 64.182 Sig. 0.000 b Uji nilai- t dilakukan
dengan membandingkan nilai signifikansi pada Tabel 4 terhadap  nilai  alpha  (α).  Hipotesis  awal  yang diajukan dapat diterima apabila nilai signifikansi t < alpha (α = 0,05). Nilai signifikansi variabel  keadilan  perpajakan  0,000  menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain  variabel  keadilan  perpajakan  memiliki
pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketaatan pembayar  pajak  pelaku  UMKM.  Nilai  signifikansi variabel  sosialisasi  perpajakan  bernilai  0,008 menunjukan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Artinya  adalah  variabel  kedua  yaitu  sosialisasi dalam  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap ketaatan  pembayar  pajak  pelaku  UMKM.  Nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan bernilai 0,000 menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Arinya adalah variabel pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap ketaatan pembayar pajak pelaku UMKM.
Kelayakan  regresi  persamaan  garis  yand ditunjukan  pada  persamaan  (1)  diuji  menlalui uji  nilai F berdasarakan  penilaian Goodness  of Fit .  Hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menujukan model regresi telah memenuhi goodness of fit dan layak digunakan untuk  menjelaskan  pengaruh  antara  varible dependen  dan  independen.  Hasil  uji R 2 menunjukkan bahwa nilai Adj. R Square sebesar 0,661 (66,1%). Artinya, bahwa variabel-variabel independen  perpajakan  mampu  menjelaskan variabel  dependen  (ketaatan  wajib  pajak UMKM).

## 4.2. Pembahasan
Bersumber  pada  hasil  pengujian  statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai- t adalah  sebesar  0,000  dan nilai  koefisien 0,602. Hasil yang diperoleh menujukan bahwa asas keadilan berdampak signifikan dan positif terhadap  ketaatan  para  wajib  pajak  seperti yang  dijadikan  sebagai  hipotesis  pertama. Pengenaan jumlah pajak yang yang adil sesuai dengan  jumlah  pendapatan  wajib  pajak  dapat meningkatkan  kesadaran  para  orang  yang memiliki  kewajiban  membayar  pajak  untuk membayarkan pajak. Dengan adanya kesadaran,  maka  wajib  pajak  akan  menerima semua  aturan  terkait    pengenaan  pajak  yang diberlakukan.
Bersumber  pada  hasil  pengujian  statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai  t  adalah  sebesar  0,008 < 0,05  dan  nilai koefisien  sosialisasi  perpajakan  menunjukkan arah negatif yaitu -0,358. Hasil tersebut cukup berbeda  dengan  hipotesis  yang  ditetapkan pada  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  apabila sosialisasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan
maka variabel sosialisasi perpajakan meningkat dan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  menurun, begitupun  sebaliknya.  Jika  dilihat  dari indikator  penelitian  ini,  sebanyak  98  orang responden  memperoleh  pengetahuan  dan informasi terkait PP No. 23 Tahun 2018 melalui indikator  slogan  pajak,  kualitas  sumber informasi pajak, dan materi sosialisasi. Namun, disisi lain juga dikarenakan bahwa wajib pajak sadar,  paham  dan  adanya  rasa  kepedulian terhadap  perpajakan.  Selain  itu,  kebanyakan responden  dalam  penelitian  ini  masih  kurang paham  dan  kurangnya  rasa  keingintahuan apabila  dilihat  dari  indikator  media  informasi pajak, cara penyampaian sosialisasi pajak, dan kegiatan penyuluhan pajak. Hal ini dibuktikan dari  pernyataan  wajib  pajak  orang  pribadi  di Kota  Gunungsitoli,  kegiatan  penyuluhan sosialisasi  pajak  tidak  merata  yang  diadakan KP2KP  Kota  Gunungsitoli  ada  yang  melalui pertemuan langsung oleh wajib pajak, disebar melalui  media  cetak,  dan  kebanyakkan  tidak adanya  pemberitahuan  dari  KP2KP.  Adapun dari  pihak  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kota Gunungsitoli  atau  setengah  dari  jumlah responden  penelitian  ini  kebanyakan  tidak mengikuti  sosialisasi  pajak  ketika  diadakan oleh pihak KP2KP. Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Azizah (2019),  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM berpengaruh negatif. Dengan demikian,  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh negatif  terhadap  ketaatan  pembayar  pajak UMKM.
Bersumber  pada  hasil  pengujian  statistik pada tabel 4.4, nilai probabilitas signifikansi uji nilai t adalah  sebesar  0,000 < 0,05  dan  nilai koefisien pemahaman perpajakan menunjukkan  arah  positif  yaitu  0,471.  Hasil yang diperoleh menujukan bahwa pemahaman berdampak  signifikan  dan  positif  terhadap ketaatan  para  wajib  pajak  seperti  yang dijadikan  sebagai  hipotesis  pertama.  Tingkat pemahaman terkait perpajakan terkait dengan kemampuan  dan  kemauan  para  wajib  pajak terhadap literasi  perpajakan (Pardede,  Ehiskia dan Aribowo, Irwan, 2021). Banyak media yang bisa  digunakan  oleh  DJP  untuk  mengedukasi
para  wajib  pajak  melalui  media-media  yang menarik.  Tujuan  utamanya  adalah  agar  para wajib  pajak  tertarik  dan  akhirnya  paham aturan-aturan utama terkait kewajiban membayar pajak

## 5. SIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa pengenaan  dan  pemungutan  pajak  yang  adil berdasarkan  penghasilan  wajib  pajak  akan memberikan  manfaat  kepada  para  pembayar pajak. Sedangkan sosialisasi terkait perpajakan akan  menurunkan  kesadaran  para  pembayar pajak pelaku UMKM dan begitupun sebaliknya. Hasil pengujian terhadap parameter
pemahaman perpajakan menunjukkan  bahwa  orang  yang  memiliki kewajiban membayar pajak akan semakin taat dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya jika  dia  paham  aturan  dan  sadar  akan kewajibannya.  Pada  penelitian  ini,  beberapa keterbatasan  diantaranya  adalah  kuesioner tidak optimal dilakukan melalui link kuesioner melalui  google  form  karena  respon  yang diperoleh  sedikit.  Pada  akhirnya  kuesioner dilakukan  dengan  menyebarkan  hardcopy. Akibatnya proses pengolahan data dan analisis menjadi lebih lama .

## REFERENSI
Azizah,  F.  (2019).  Pengaruh  Sanksi  Pajak  dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang  Melakukan  Usaha. Journal  of  Finance and  Accounting  Studies.  Universitas  Hasyim Asy’ari . Vol. 1, No. 1, Hal. 33-45.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program IBM SPSS
25  Edisi  9 .  Semarang:  Badan  Penerbit
Diponegoro.
Gunaasih,  S.  A.  P.  P.  (2021).  Investigation  of
Taxation Knowledge, Services, and Sanctions  of  the  Head  of  Village Government  Financial  Affairs  of  Gunung Kidul Regency in Indonesia. In
Environmental,  Social,  and  Governance Perspectives on Economic Development in
Asia. Emerald Publishing Limited . pp. 155- 165
Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Performance of Service, System, and Technology of E-filing Product  on  the  Enthusiasm  of  People  at Police Science College in Jakarta. Review of Integrative  Business  and Economics  Research,
10, 141-154. Vol. 10. Pp. 141-154.
Pardede,  E.,  &  Aribowo,  I.  (2021).  Kajian Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  Wajib Pajak  Melalui  E-System  (Studi  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian  Tax  Review),  5(2),  174- 179.Peraturan  DJP  Nomor  SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman
Sosialisasi
Perpajakan Bagi Masyarakat.
PP  Republik  Indonesia  Nomor  23.  (2018).
Tentang  PPh  atas  diperoleh  Wajib  Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PP  Republik  Indonesia  Nomor  7.  (2021). Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
Permatasari,  D.  M.  (2019).  Pengaruh  Tarif Pajak,  Sunset  Clause  Dan  Sosialisasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  Terhadap  Kemauan  Untuk  Patuh Wajib  Pajak  Umkm  (Studi  Kasus  UMKM Banyuwangi), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 8, No 1
Pratiwi,  F.  F.,  &  Susanti,  S.  (2020).  Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Sanksi  Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  KPP Pratama Rungkut Surabaya. Jurnal
Pendidikan Akuntansi (JPAK), 8(1), 17-26.
Sella,  N.  F.  (2019).  Pengaruh  Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak
PP  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di  Kota  Malang  (Doctoral  dissertation,
Universitas Brawijaya). Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 8,
No 1
Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi
Perpajakan dan Pengetahuan Pajak
Terhadap  Kepatuhan  Pajak.  Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(01), 27- 34.
Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V.  (2018).  Kualitas  pelayanan  fiskus, dimensi  keadilan,  kesadaran  wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Jurnal  Riset  Akuntansi  &
Perpajakan (JRAP), 5(02), 201-212..