JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Implementasi ASEAN Tourism Strategic (ATSP) Plan dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi
Bagus Alfiyan Pujo Santoso 1 , Kanom 2 , Randhi Nanang Darmawan 3
1,2,3 Politeknik Negeri Banyuwangi, Banyuwangi, Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi  kerangka ASEAN Tourism  Strategic  Plan pada  tatanan  kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten Banyuwangi.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  analisis  Miles  and  Huberman.  Subjek  yang dilibatkan dalam penelitian ini mencakup elemen pentahelix dengan objek inti berbasiskan pada kerangka ATSP periode 2016-2025 dan Kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Banyuwangi  sudah  mengimplementasikan kerangka  acuan  pengembangan  pariwisata  berdasarkan  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) pada tatanan kebijakan pariwisata daerah secara parsial.
Namun, dari kedua arah pengembangan pariwisata ASEAN yang juga merupakan turunan Kebijakan Pariwisata Nasional, untuk saat ini Kabupaten Banyuwangi belum  mengorientasikan  arah  pengembangan  pariwisata  menuju  pariwisata tunggal, melainkan pariwisata unggulan.

## ABSTRACT
This study aims to determine the alignment of policy directions with the implementation of the ASEAN Tourism Strategic Plan framework in the Regional Government policy arrangements in the development of the tourism sector in Banyuwangi Regency. The type of approach used in this study is descriptive qualitative with the Miles and Huberman analysis technique. The subjects involved in this study include pentahelix elements with core objects based on the ATSP framework for the 2016-2025 period  and  Banyuwangi  Regency  tourism policy. Based  on  the  analysis  conducted,  the  results  of  this study indicate that Banyuwangi Regency has partially implemented the terms of reference for tourism development based on the ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) in regional tourism policy arrangements. However, from the two directions of ASEAN tourism development which are also derivatives of the National Tourism Policy, for now Banyuwangi Regency has not oriented the direction of tourism development towards single tourism, but leading tourism.
Keywords: ASEAN, ATSP, Banyuagi Regency, Tourism Policy

## Pendahuluan
Pertumbuhan sektor pariwisata di ASEAN telah mendorong  negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama lebih erat dalam bidang pariwisata melalui pembentukan ASEAN Tourism Forum (ATF), yang diselenggarakan  setiap  tahun  untuk  membahas  pertukaran  ide,  meninjau  perkembangan  industri,  dan memberikan  rekomendasi  untuk  mempercepat  pertumbuhan  wisatawan.  Salah  satu  proyeksi  yang difokuskan adalah mempromosikan ASEAN sebagai tujuan wisata yang menarik dan memiliki banyak sisi untuk  menjadi  kawasan  pariwisata  tunggal  yang  kompetitif  di  Asia  Pasifik.  Proyeksi  itu  dimuat  dan difokuskan pada rencana arahan strategis pengembangan sektor pariwisata di tingkat ASEAN yang disebut ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP). Konsep ini diusung dengan tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai tujuan wisata  berkualitas dengan menawarkan pengalaman ASEAN yang unik dan  beragam, serta akan berkomitmen  pada  pengembangan  pariwisata  yang  bertanggung  jawab,  berkelanjutan,  inklusif,  dan seimbang.
1 Corresponding author.
E-mail: bagusalfiansantoso2704@gmail.com
A R T I C L E I N F O Article history: Received 3 January 2023 Received in revised form 11 Februari 2023
Accepted 20 February 2023 Available online 24 Maret
2023
Kata Kunci: ASEAN, ATSP, Kabupaten Banyuwangi, Kebijakan Pariwisata,
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Indonesia, sebagai anggota ASEAN telah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dan inklusif melalui Pengembangan Project Ten New Bali’s . Konsep ini berfokus pada melibatkan komunitas lokal dan sektor  publik-swasta  dalam  rantai  nilai  pariwisata  dengan  menerapkan  dua  poin  dari  ASEAN Tourism Strategic Plan periode 2016-2025. Sebagai contohnya, masyarakat telah melakukan pengembangan desa wisata dan homestay di Bali Baru (Rahayu Dini Septyana & Sulistyawati Dewi, 2021). Disamping itu, konsep ini telah diakomodir oleh Pemerintah Daerah Labuan Bajo pada konsentrasi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tahun 2011-2015 yang menjadi salah satu daerah Kawasan Strategi Pembangunan Nasional (KSPN).  Meskipun  dalam  pengimplementasian  arahan  strategi  masih  terdapat  banyak  kendala  karena kondisi pariwisata saat itu, namun dengan arahan strategi dalam ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) ini menjadikan  Pemerintah  Indonesia  untuk  terus  berpacu  dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata khususnya  Labuan  Bajo  (Stephanie  Andriani  Moi,  2017).  Pada  konsentrasi  yang  sama , implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) ini juga menjadi dasar dalam tatanan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan pariwisata, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan sumber  daya manusia,  serta  peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta  konektivitas ASEAN. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala, yakni pariwisata belum sepenuhnya menjadi fokus pembangunan serta belum matangnya perencanaannya pariwisata pada keseluruhan daerah di Sumatera Barat.
Dari  beberapa  implementasi  ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  (ATSP)  pada  beberapa  konsentrasi pengembangan  pariwisata  di  daerah,  perlu  adanya  fokus  prioritas  yang  mendorong  adanya  efektivitas dalam  menerapkan  arahan  strategi  pariwisata  dengan  menyesuaikan  terhadap  kondisi  masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara  pariwisata  berkelas  dunia  dengan  daya  saing  yang  tinggi  dan  berkelanjutan,  serta  mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung oleh enam fokus prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk percepatan industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah implementasi program pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah di Indonesia. Upaya Indonesia ini juga sesuai dengan tujuan ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  2016-2025  untuk  menciptakan  pariwisata  berkelanjutan  dan inklusif  di  ASEAN.  Implementasi  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  dapat  diterapkan  di  daerah  di Indonesia  untuk  memaksimalkan  potensi  pariwisata  dan  keunikan,  terutama  di  daerah  yang  tidak termasuk dalam daerah pembangunan pariwisata super prioritas oleh pemerintah, seperti Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah Kabupaten di ujung timur Provinsi Jawa Timur, di sebelah utara Situbondo, di sebelah timur Selat Bali, dan di sebelah selatan Samudera Hindia. Banyuwangi memiliki kekayaan alam, seni,  budaya,  dan  adat  istiadat  yang  kaya.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  meluncurkan program  "Banyuwangi  Rebound"  yang  terdiri  dari  tiga  ekosistem:  penanganan  pandemi,  pemulihan ekonomi,  dan  merajut  harmoni.  Program  ini  dirancang  untuk  menangani  COVID-19  dan  meningkatkan kesehatan umum, mengembangkan UMKM, pertanian, infrastruktur, pembangunan perdesaan, pariwisata, serta  memperkuat  solidaritas  sosial,  pendidikan,  keberlanjutan  lingkungan,  dan  kerukunan  antar  umat beragama.
Dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan pengembangan  pariwisata  di  Banyuwangi,  peneliti  tertarik  untuk  mengintegrasikan  pengembangan pariwisata  di  Banyuwangi  dengan  arah  strategis  ASEAN  yang  telah  diterapkan  di  Desa  Kemiren Banyuwangi sejak tahun 2017. Desa Kemiren terpilih sebagai Desa Wisata karena potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan pariwisata di Banyuwangi. Program  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  juga  mendukung  pengembangan  pariwisata  di Banyuwangi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  berfokus  pada  judul “ Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di  Kabupaten  Banyuwangi”.  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dipaparkan  diatas  maka  tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk:  (1)  Untuk  mengetahui  Implementasi  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP) dalam  Kebijakan  Pengembangan  Sektor  Pariwisata  di  Kabupaten  Banyuwangi,  (2)  Untuk  memberikan rekomendasi terkait arah pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konsep ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP).
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023

## Metode
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi kerangka ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) pada tatanan kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Banyuwangi,  serta  mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implikasinya sesuai dengan proses integrasi kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan arah dan aksi strategis ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP).

## Tabel 1
Kerangka ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Arah Strategi 1: Meningkatkan Daya Saing ASEAN sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal
No. Aksi Strategi Aktivitas 1. Mengintensifkan Promosi Dan Pemasaran Meningkatkan kerangka  statistik  pariwisata ASEAN Perluas program pemasaran destinasi regional ASEAN 2. Diversifikasi Produk Pariwisata Menyelesaikan pendekatan pengembangan dan pemasaran produk baru yang sedang berjalan dan mengidentifikasi mendukung pengembangan destinasi/ koridor sub-regional ASEAN yang menargetkan hasil pariwisata yang lebih inklusif 3. Menarik Investasi Pariwisata Menyiapkan program investasi pariwisata ASEAN yang mengidentifikasi investasi koridor di mana konvergensi dan konsolidasi investasi dalam infrastruktur dan produk pariwisata akan berlangsung Mempromosikan liberalisasi lebih lanjut dari layanan pariwisata 4. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Melanjutkan implementasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) Mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana pengembangan sumber daya manusia pariwisata ASEAN berkoordinasi dengan jaringan manajemen dan pengembangan sumber daya pariwisata ASEAN (ATRM) 5. Menerapkan dan Memperluas Standar Pariwisata ASEAN untuk Fasilitas, Layanan Dan Tujuan Mempromosikan adopsi dan implementasi sistem sertifikasi standar pariwisata ASEAN ke dalam kebijakan dan kerangka kerja HRD pariwisata Negara Anggota 6. Menerapkan dan Memperluas Konektivitas dan Infrastruktur Destinasi Meningkatkan Konektivitas Udara ASEAN dengan mendukung implementasi ASEAN Pasar Penerbangan Tunggal (ASAM) Mempromosikan pengembangan wisata kapal pesiar dan sungai termasuk infrastrukturnya untuk pelayaran laut dan sungai Menerapkan Perjanjian tentang Pengakuan Izin Mengemudi Domestik yang dikeluarkan oleh Negaranegara ASEAN untuk mempromosikan pariwisata berkendara/ darat di seluruh ASEAN Mempromosikan pengembangan konektivitas jalan di sepanjang koridor pariwisata utama 7. Meningkatkan fasilitasi perjalanan Menyiapkan white paper untuk melaksanakan fasilitasi perjalanan intra-ASEAN dan internasional (Pasal 2 ASEAN Tourism Agreement 2002) Arah Strategi 2 : Memastikan Pariwisata ASEAN Berkelanjutan dan Inklusif 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dan Sektor Publik-Swasta dalam Pariwisata rantai nilai Mengembangkan dan menerapkan strategi partisipasi masyarakat lokal dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata 2. Pastikan Keselamatan dan Keamanan, Prioritaskan Perlindungan dan Pengelolaan Situs Warisan Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan perlindungan destinasi utama di ASEAN Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan situs cagar budaya 3. Meningkatkan Ketanggapan terhadap Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk menangani lingkungan, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan iklim Siapkan  manual  pedoman untuk menggabungkan lingkungan dan iklim mitigasi perubahan, adaptasi, dan ketahanan
Sumber : Produced by the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan melibatkan subjek yang mencakup elemen
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
pentahelix  sebagai  pihak  berwenang  sekaligus  membidangi  terkait  topik  penelitian.  Penentuan narasumber ini dipilih dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:
1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Bidang Pemasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
4. Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia Banyuwangi
5. Jurnalis Media Detik. Com
6. Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi
7. Puteri Pariwisata Nusantara
Sedangkan data sekunder sebagai objek inti penelitian diperoleh berdasarkan basis pada kerangka ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  periode  2016-2025  dan  Kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten Banyuwangi. Tabel 1 menunjukkan kerangka ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP).
Data pada penelitian ini dianalisis berdasarkan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu data collection, data condensation, data display,  dan conclusion drawing/verification yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada topik penelitian. Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2017)  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Gambar 1. Komponen dalam analisis data kualitatif/model interaktif Miles & Huberman (2014)
Pada Gambar 1 Komponen dalam analisis data (interactive model) Model Miles & Huberman (2014) dijelaskan model analisis data interaktif dimulai dari pengumpulan data yakni arahan dan aksi strategis model  pariwisata  ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  (ATSP),  Kebijakan  Nasional,  Dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. Setelah dikumpulkannya data akan disajikan data untuk dijabarkan, dengan dilanjutkan proses untuk integrasi data sebagai sinkronisasi dan penyelarasan dan pada tahapan terakhir disimpulkan berdasarkan  hasil  analisis  melalui  data  yang  ada  dan  temuan  ketika  melakukan  observasi  maupun wawancara.
Conclusion Drawing / Verifying Data Condensation
Data Display
Data Collection
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Gambar 2. Kerangka Pemikiran (Peneliti)
Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya dasar perencanaan konsep penelitian yang akan dijalankan melalui kerangka pemikiran. Harapan dari adanya kerangka pemikiran ini adalah untuk menata dan menstrukturalisasi langkah penelitian agar mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kerangka pemikiran  dari  penelitian  “Implementasi  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  Dalam  Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi” ini diawali dengan sinkronisasi arah dan aksi strategi  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  sebagai  kontrol  yang  kemudian  diturunkan  melalui kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  untuk  disesuaikan  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.
Pada  penelitian  ini  data  kualitatif  selain  diperoleh  dari  dokumen  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2011,  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Banyuwangi  juga  didapat  melalui  hasil  observasi  dan  wawancara  kepada beberapa pihak yang berfokus pada kebijakan strategis sebagai bentuk verifikasi kesesuaian analisis data, meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah, Akademisi Pariwisata, Praktisi Pariwisata dan Penggiat Pariwisata dan Bidang Media. Data kualitatif yang dikumpulkan dan ditemukan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut
Arah Strategis Aksi Strategis
Peraturan Daerah Nomor 13    Tahun 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)
Kebijakan Nasional
Kebijakan Daerah

## WAWANCARA
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif
Republik Indonesia Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten Banyuwangi, Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Banyuwangi Akademisi Pemerhati/Penggiat Pariwisata Media Arah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)
ANALISIS
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Miles and Huberman yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  Dalam  Kebijakan  Pengembangan  Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi a. Meningkatkan Daya Saing sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal
Pada  bagian  ini,  komponen  bahasan  yang  akan  difokuskan  terkait  implementasi  kebijakan  yang terkait  dengan  pengembangan  kerangka  investasi  pariwisata  yang  lebih  kondusif,  meningkatkan keterampilan  pelayanan  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  pariwisata,  mempromosikan  destinasi  dan diversifikasi produk, meningkatkan tujuan dan kualitas produk, dan bergerak ke tingkat yang tinggi tujuan tematik dan pengalaman yang terfokus serta pemasaran dan promosi produk pendekatan. merencanakan, merancang  dan  mengimplementasikan  program  dan  proyek  yang  terkait  dengan  peningkatan  dan memperluas  infrastruktur  konektivitas,  memfasilitasi  perjalanan  lintas  batas,  dan  investasi  dalam pembangunan infrastruktur destinasi (hardware/software). Tabel 2 memberikan lampiran hasil analisis data berdasarkan kerangka pertama.

## Tabel 2
Kerangka Pertama ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) No. Kebijakan ASEAN Kebijakan Nasional Kebijakan Banyuwangi 1. Intensifikasi Promosi Dan Pemasaran 1. Membangun jejaring komunikasi pemasaran dengan perwakilan di Luar Negeri melalui VITO (Visit Indonesia Tourism Officer) 2. Berpartisipasi  dalam  event  promosi  dan pemasaran yang strategis di Luar Negeri. 3. Menyusun strategi komunikasi pemasaran sesuai target market.
1. Mengoptimalkan media untuk mengenalkan Pariwisata dan budaya banyuwangi. 2. Pembangunan Terminal Wisata Terpadu sebagai salah satu juga program pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk kepariwisataan mencakup pusat oleh- oleh, pusat informasi pariwisata dan kegiatan pariwisata.
3. Melaksanakan  kegiatan  promosi  pariwisata dengan melibatkan para influencer terkenal.
4. Menyelenggarakan program Banyuwangi Festival setiap tahun. 5. Menjadikan  semua  dinas  adalah  lingkup Pariwisata 2. Diversifikasi Produk Pariwisata 1. Penggarapan salah satunya ajang wisata olahraga berskala internasional yang juga diimbangi dengan lompatan pengembangan bisnis yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. 1. Menyandingkan UMKM dan Pertanian sebagai sektor yang mampu meningkatkan diversifikasi produk pariwisata.
2. Merambah ke bidang Kesatuan, Kebangsaan dan Politik.
3. Mulai mengembangkan homestay dengan menjual  paket experience dimana wisatawan ikut kegiatan keseharian pemilik homestay. 3. Menarik  Investasi Pariwisata 1. Menetapkan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus dan dengan promosi kepada investor. 2. Penyusunan materi potensi dan peluang investasi parekraf di daerah dengan syarat lahan clear and clear serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. Menyebarluaskan potensi dan peluang investasi parekraf kepada potensial investor melalui keikutsertaan pada event investasi baik di dalam maupun luar negeri. 4. Pendampingan kepada calon investor yang akan melakukan penanaman modal di sektor parekraf 1. Mempermudah perizinan yang akan melakukan investasi di Banyuwangi, tentu yang sesuai dengan blue print kebijakan pemerintah daerah Banyuwangi.
2. Menetapkan kebijakan tentang investasi yang masuk untuk membangun.  Tetap membawa konsep kearifan lokal daerah dan melibatkan masyarakat sebagai pemicu atraksi wisata.
3. Penyediaan lahan kosong di tempat wisata untuk memberikan kesempatan investor.
4. Menjadikan pariwisata sebagai sektor utama yang harus dikedepankan apabila terdapat investasi pembangunan.
5. Menetapkan kebijakan investasi hotel pembangunan hotel berbintang yang boleh beroperasi di Banyuwangi adalah bintang tiga ke atas. 4. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber 1. Peningkatan perhatian kepada masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya pariwisata melalui program Gerakan Sadar Wisata. 1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM Pariwisata di Banyuwangi yang juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta.
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Daya Manusia Pariwisata 2. Membangun ekosistem yang memadai bagi perkembangan SDM Pariwisata melalui penyusunan standar kompetensi.
3. Membantu dalam mencetak pelatih dan penguji (asesor). 4. Fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi hingga sertifikasi kompetensi.
5. Penerapan dan Perluasan Standar Pariwisata ASEAN untuk Fasilitas, Layanan Dan Tujuan 1. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu pengelola usaha pariwisata memperoleh kepercayaan dari pasar, melalui sertifikasi CHSE.
2. Dikeluarkan kebijakan sertifikasi kepada penyedia jasa usaha pariwisata yang pelaksanaanya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha. 1. Melakukan pendampingan desa wisata berbasis berkelanjutan bersama Kemenparekraf dan
ISTC.
2. Menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata dengan standar CHSE.
3. Menekankan pembangunan pariwisata yang sehat dan aman serta berbasis lingkungan atau ecotourism. 6. Penerapan dan Perluasan Konektivitas Dan Infrastruktur Destinasi 1. Saat ini pengembangan konektivitas didukung Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan untuk membangun aksesibilitas. 1. Menetapkan pembangunan Infrastruktur dengan pengarahan ke daerah tujuan wisata. 2. Meluncurkan program angkutan umum gratis yang bekerjasama dengan dari Dinas
Perhubungan      untuk memberikan fasilitas kepada wisatawan menengah kebawah. 3. Melakukan pengarahan terkait standar penetapan harga operasi transportasi agar tidak ada proses pemalakan kepada wisatawan. 4. Menggenjot operasi bandara dengan menambah maskapai. 7. Peningkatan fasilitasi Perjalanan 1. Mendorong terselenggaranya event di Indonesia, khususnya MICE untuk mendorong fasilitasi pihak pemerintah atau swasta dari negara asal wisatawan untuk dapat memberikan dukungan perjalanan kepada anggotanya. 1. Mempermudah akses perjalanan wisatawan. 2. Mengarahkan tour operator untuk membuat paket wisata terintegrasi.
3. Memperbaiki infrastruktur   dan melakukan promosi secara umum dan meluas.
4. Membuat regulasi untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. 5. Menyediakan ruang khusus konsultasi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menampung setiap pelaku wisata ketika ada keluhan, semisal tidak ada     fasilitas pendukung.

## Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)
Tabel  yang  dipaparkan  di  atas  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  rujukan kebijakan yang menyangkut muatan tentang ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP), Kebijakan Nasional dan  Kebijakan  Pmerintah  Daerah  Banyuwangi.  Berdasarkan  pada  analisis  data  yang  dilakukan,  hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang linier dengan  kebijakan  nasional  sudah  mengarah  dan  menerapkan  secara  parsial  konsep  ASEAN  Tourism Strategic Plan (ATSP) pada kerangka pertama. Hal tersebut tergambar dari penjabaran pada setiap poin kebijakan atau arahan strategis yang dijalankan pada masing-masing tingkatan.

## Memastikan Pariwisata ASEAN Berkelanjutan dan Inklusif
Pada bagian ini, komponen  bahasan yang akan difokuskan terkait  implementasi kebijakan untuk merencanakan,  merancang  dan  menerapkan  program  dan  proyek  yang  terkait  dengan  peningkatan respons  terhadap  perubahan  iklim,  memastikan  keselamatan  dan  keamanan,  memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan situs warisan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata di tingkat destinasi.
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Tabel 3

## Implementasi Kebijakan
No. Kebijakan ASEAN Kebijakan Nasional Kebijakan Banyuwangi 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal dan Sektor Publik-Swasta dalam pariwisata rantai nilai 1. Pengembangan desa wisata dan desa kreatif, agar manfaat dari adanya pembangunan parekraf dapat langsung dirasakan oleh masyarakat 1. Pengoptimalan peran kelompok sadar wisata 2. Mengangkat kegiatan adat lokal sebagai festival    yang    juga melibatkan masyarakat dan sektor lain
3. Menggeliatkan program smart kampung dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. 2. Pastikan Keselamatan dan Keamanan, Prioritaskan Perlindungan dan Pengelolaan Situs Warisan 1. Melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan yang disampaikan dalam bentuk seminar dan pelatihan,
serta event yang mengangkat muatan tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. 1. Melakukan sosialisasi kepada warga untuk melindungi dan menjaga situs atau warisan lain
2. Proses pembentukan peraturan daerah terkait perlindungan situs warisan.
3. Mendatangkan arkeolog bahkan recruitment arkeolog apabila terdapat situs warisan
4. Menyelenggarakan festival  yang mengangkat budaya dan tradisi lokal agar tetap lestari, untuk menjaga agar budaya tidak hilang. 3. Peningkatan Ketanggapan Terhadap Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim 1. Saat ini pembangunan pariwisata semakin diarahkan untuk lebih menerapkan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, selain itu juga disosialisasikan tentang carbon offsetting di Industri pariwisata agar dapat membantu untuk mengurangi dampak industri terhadap perubahan iklim. 2. Meluncurkan program Carbon Footprint Calculator sebagai upaya dalam membantu mencegah dampak buruknya pada iklim. 1. Membuat dan menetapkan konsep pembangunan hampir  semua sektor mengadopsi green architecture.
2. Tidak  memberikan perizinan dalam bentuk apapun apabila terdapat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
3. Melakukan pengelolaan sampah dengan eco ranger , dengan sistemik dari luar negeri.

## Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)
Tabel  yang  dipaparkan  di  atas  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  rujukan kebijakan yang menyangkut muatan tentang ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP), Kebijakan Nasional dan  Kebijakan  Pmerintah  Daerah  Banyuwangi.  Berdasarkan  pada  analisis  data  yang  dilakukan,  hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang  linier dengan  kebijakan  nasional  sudah  mengarah  dan  menerapkan  secara  parsial  konsep  ASEAN  Tourism Strategic  Plan  (ATSP)  pada  kerangka  kedua.  Hal  tersebut  tergambar  dari  penjabaran  pada  setiap  poin kebijakan atau arahan strategis yang dijalankan pada masing-masing tingkatan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Terhadap
Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

## 1. Faktor Pendukung
a. Keberagaman Potensi Pariwisata Berdasarkan  hasil  analisis  dari  penelitian,  menerangkan  bahwa  keberagaman  potensi pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi  mampu  menjadikan  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan apabila  dapat  dikelola  dan  dikembangkan  dengan  baik.  Dengan  memprioritaskan  terhadap pengembangan  daerah  yang  potensial  dengan  diikuti  pemeratan  pembangunan  terhadap daerah  lain  sebagai  penyangga  daerah  prioritas.  Seperti  yang  tertuang  pada  Rencana  Induk Pembangunan Pariwisata Banyuwangi, terdapat tiga wilayah yang dijadikan sebagai prioritas pengembangan yakni Zona 1 (Taman Wisata Alam Kawah Ijen), Zona 2 (Pantai Plengkung/G- Land) dan Zona 3 (Pantai Sukamade). Konsep ini juga selaras dengan (Soebagyo, 2012) tentang strategi  pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  mampu  dalam  menunjang pertumbuhan ekonomi, perlu menentukan Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama yang memiliki keunikan  dibanding  dengan  Daerah  Tujuan  Wisata  (DTW)  lain,  terutama  yang  bersifat tradisional dan alami.
b. Optimalisasi Penerapan Kolaborasi Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, menerangkan bahwa secara garis besar kolaborasi di  Kabupaten  Banyuwangi  sudah  berjalan  cukup  baik,  bahkan  saat  ini  sudah  menambah
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
sektoral baru yang mengarah pada kolaborasi hexahelix. Akan tetapi diperlukan peningkatan dalam  melibatkan  peran  pemuda  sebagai  generasi  penerus.  Sehingga,  pengembangan pariwisata  tidak  hanya  didominasi  oleh  beberapa  pihak  saja,  melainkan  semua  elemen memiliki hak yang sama dalam terlibat dan ikut serta memberikan masukan dan ide gagasan.
c. Konsistensi Dalam Menciptakan Inovasi Dalam  rangka  memaksimalkan  potensi  daerah,  Kabupaten  Banyuwangi  terus  melakukan inovasi pariwisata. Hal ini terbukti pada tahun 2022 ini, Banyuwangi kembali meraih prestasi yang luar biasa. Dua inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masuk pada Top 99 Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB).  Dua  inovasi tersebut diantaranya homestay naik kelas dan pasar pelayanan publik. Program homestay naik kelas  merupakan  inovasi  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Banyuwangi  untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, serta jumlah kunjungan homestay. Program ini diwujudkan  dalam  bentuk  pelatihan  SDM,  tata  kelola homestay ,  pembuatan  standarisasi klasifikasi homestay , dukungan CSR, hingga bantuan promosi homestay secara online (Sumber : banyuwangikab.go.id, 2022).
d. Adaptasi Untuk Pemulihan Sektoral Banyuwangi Rebound dibangun  di  atas  tiga  pilar  dan  dua  fondasi  penting.  Pilar  tersebut meliputi tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Sedangkan fondasi yang menopangnya  adalah  pelayanan  publik  yang  ekselen  dan  partisipasi  aktif  publik.  Pertama, ekosistem  penanganan  pandemi  yang  terdiri  atas  berbagai  langkah  tangani  COVID-19  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  warga  secara  umum.  Kedua,  pemulihan  ekonomi.  Mulai program  pengembangan  UMKM,  pertanian,  infrastruktur,  pembangunan  perdesaan,  hingga pariwisata  telah  dirancang.  Semuanya  didesain  untuk  membuka  lapangan  kerja  serta memulihkan pergerakan ekonomi warga. Ketiga adalah merajut harmoni. Ikhtiar memperkuat solidaritas  solidaritas  sosial,  mengembangkan  SDM  dari  sisi  pendidikan,  menjaga keberlanjutan  lingkungan,  hingga  memperkuat  kerukunan  antar  umat  beragama  ada  pada ekosistem ini (Sumber: Detik. Com, 2022)
2. Faktor Penghambat
a. Kesiapan Masyarakat Lokal Dalam rangka melakukan perkembangan  pariwisata, tentu  harus berjalan secara beriringan dengan kesiapan masyarakat sebagai salah  satu  pelaku  pariwisata. Namun, berbeda dengan keadaan  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti menemukan  bahwa  perkembangan  pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi  yang  sangat  pesat seperti  saat  ini  belum  diimbangi  dan  berjalan  beriringan  dengan  kesiapan  sumber  daya manusianya. Berdasarkan pada ungkapan dan konsep yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud menyederhanakan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang pesat  saat  ini  belum  diimbangi  dengan  kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  pariwisata  secara menyeluruh dan merata.
b. Kurangnya Investasi Dalam  hal  investasi  pariwisata,  Kabupaten  Banyuwangi  tergolong  masih  rendah  apabila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari data Dashboard OSS Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Banyuwangi periode 2019-2021 yang menunjukkan, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 23.490 dan proyek/kegiatan usaha sebanyak 26.544 dengan total  investasi  sebesar  Rp.  740.936.436.628.  Sedangkan  nilai  investasi  yang  ada  di  Kota Surabaya mencapai Rp 29, 22 Triliun pada tahun 2021 (Sumber: www.liputan6.com, 2022).
c. Inkonsistensi Promosi Pariwisata
Promosi  kini  menjadi  penting  untuk  perkembangan  sektor  pariwisata  dalam  mengenalkan potensi masing-masing daerah yang mampu menarik minat kunjung wisatawan. Hal ini tentu harus  menjadi  perhatian  bersama  semua  elemen  agar  mampu  memaksimalkan  pergerakan promosi secara meluas. Sehingga, penyebaran informasi dan hal-hal menarik lainnya tentang pariwisata akan mudah dengan cepat diketahui oleh wisatawan. Namun dalam penerapannya, promosi harus dilakukan secara konsisten dan masif. Agar wisatawan dapat selalu mengingat dan  tidak  lupa  dengan  produk  pariwisata  yang  sedang  dipromosikan.  Berdasarkan  hasil wawancara,  peneliti  mendapatkan  temuan  bahwa  Kabupaten  Banyuwangi  dalam  hal
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
melakukan promosi pariwisata terkadang tidak konsisten. Terutama pada sesuatu yang sudah viral, sebelum mendatangkan banyak keuntungan sudah ditinggal beralih pada promosi yang lain.  Dari  ungkapan  dan  penjelasan  tersebut,  peneliti  bermaksud  untuk  menyederhanakan bahwa promosi di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan cukup baik. Baik promosi secara langsung maupun melalui sosial media dengan juga menggandeng beberapa akun media sosial mitra pemerintah. Namun, terkadang masih inkonsistensi pada sesuatu hal yang sudah viral.
d. Keberadaan Daerah Lain Yang Potensial
Semakin berkembangnya sektor pariwisata dan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat,  menjadikan  setiap  daerah  berlomba-lomba  memunculkan potensi untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan dari sektor pariwisata. Hal  ini  juga  dapat  menjadi  salah  satu  hambatan  Kabupaten  Banyuwangi  dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu menjadi penopang perekonomian daerah. Semakin berkembangnya sektor pariwisata dan manfaatnya terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  menjadikan  setiap  daerah berlomba-lomba  memunculkan  potensi  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  menunjang pembangunan  dari  sektor  pariwisata.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  salah  satu  hambatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah  satu  sektor unggulan yang mampu menjadi penopang perekonomian daerah.

## Arah  Kebijakan  Pengembangan  Sektor  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi  Berdasarkan  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)
1. Pengembangan Sektor Pariwisata Banyuwangi sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal Berdasarkan  pada  hasil  analisis  dari  penelitian,  menerangkan  bahwa  pengembangan  pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk saat ini masih belum mengarah pada pariwisata tunggal meskipun dari  semua  aspek  sesuai  kerangka  ATSP  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Melainkan,  Kabupaten Banyuwangi  mengupayakan  dan  mengarahkan  pengembangan  pariwisata  berbasis  unggulan dengan inovasi kebijakan dan pelaksanaan program kreatif pariwisata yang digencarkan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan arah pengembangan pariwisata unggulan, kesiapan SDM menjadi penting.  Sehingga  perlu  adanya  peningkatan  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam  mengembangkan kapabilitas  dan  kualitas  SDM  dengan  tidak  hanya  berfokus  pada  Pendidikan  dan  pelatihan  saja, tetapi juga mengarah pada peningkatan pengetahuan, kesadaran serta membangun ekosistem yang memadai bagi perkembangan SDM.
2. Pengembangan Sektor Pariwisata Banyuwangi Yang Berkelanjutan dan Berbasis Inklusi Berdasarkan  pada  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  diperkuat  dengan  analisis  pada penelitian, menerangkan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi saat ini sejalan dengan  pengembangan  pariwisata  nasional  sesuai  dengan  kerangka  acuan  ASEAN Tourism Strategic  Plan (ATSP).  Pengembangan  pariwisata  yang  dimaksud  adalah  mengarahkan pengembangan pariwisata ke arah pariwisata berkelanjutan. Hal ini terbukti dari aspek kerangka acuan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan dari hasil pembahasan sebagai berikut:
Implementasi ASEAN  Tourism Strategic  Plan  (ATSP)  dalam  tatanan  Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini tergambar jelas pada pembahasan pengembangan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi  berdasarkan  dua  kerangka  arahan  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP), yakni:
1. Pada muatan kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, yang didasarkan pada kerangka acuan ASEAN Tourism  Strategic  Plan , sudah  terimplementasikan secara parsial dalam tatanan kebijakan daerah. Kebijakan tersebut mengarah pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi  yang  meningkatkan  daya  saing  sebagai  pariwisata  tunggal,  sesuai  dengan  arah strategis pengembangan pariwisata nasional. Namun, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan  antara  ASEAN,  nasional,  dan  Kabupaten  Banyuwangi  dalam  hal  peningkatan
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
kapabilitas  dan  kualitas  SDM  serta  upaya  menarik  minat  investasi.  Sedangkan,  dalam  hal pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  dan  berbasis  inklusi,  Kabupaten  Banyuwangi  sudah menerapkan semua aspek sesuai dengan kerangka acuan ATSP, tetapi masih perlu optimalisasi dalam melibatkan masyarakat dan sektor publik-swasta dalam pengembangan pariwisata.
2. Pada komite pertama, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi saat ini masih belum mengarah pada pariwisata tunggal, meskipun semua aspek sesuai dengan kerangka acuan ASEAN Tourism  Strategic  Plan sudah  diterapkan  dengan  baik.  Sebaliknya,  Kabupaten  Banyuwangi berusaha  untuk  mengembangkan  pariwisata  berbasis  unggulan  dengan  inovasi  kebijakan  dan program kreatif pariwisata yang digencarkan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, kesiapan SDM menjadi  penting,  sehingga  Pemerintah  Daerah  harus  meningkatkan  upaya  untuk mengembangkan  kapabilitas  dan  kualitas  SDM  dengan  cara  yang  lebih  luas  dari  sekadar pendidikan  dan  pelatihan,  tetapi  juga  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  dan membangun  ekosistem  yang  memadai  bagi  perkembangan  SDM.  Pada  komite  kedua, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan pengembangan pariwisata nasional  sesuai  dengan  kerangka  acuan  ASEAN Tourism  Strategic  Plan ,  dengan  fokus  pada pengembangan  pariwisata  berkelanjutan.  Hal  ini  terbukti  dari  implementasi  aspek  kerangka acuan tersebut oleh Kabupaten Banyuwangi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi kerangka  ASEAN Tourism  Strategic  Plan pada  tatanan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  analisis  Miles  and  Huberman. Subjek  yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  mencakup  elemen  pentahelix  dengan  objek  inti berbasiskan  pada  kerangka  ATSP  periode  2016-2025  dan  Kebijakan  pariwisata  Kabupaten Banyuwangi.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten Banyuwangi sudah mengimplementasikan kerangka acuan pengembangan pariwisata berdasarkan  ASEAN Tourism  Strategic  Plan (ATSP)  pada  tatanan  kebijakan  pariwisata  daerah secara parsial. Namun, dari kedua arah pengembangan pariwisata ASEAN yang juga merupakan turunan  Kebijakan  Pariwisata  Nasional,  untuk  saat  ini  Kabupaten  Banyuwangi  belum mengorientasikan  arah  pengembangan  pariwisata  menuju  pariwisata  tunggal,  melainkan pariwisata  unggulan.  Kerangka  acuan  ASEAN Tourism  Strategic  Plan sudah  terimplementasi secara parsial dalam kebijakan daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.  Namun,  sebelum  mengimplementasikannya  secara  keseluruhan,  Pemerintah Daerah lebih baik melakukan hilirisasi ASEAN Tourism Strategic Plan terlebih dahulu secara masif pada tatanan kebijakan daerah.
4. Meningkatkan  konsistensi  dalam  pembangunan  pariwisata  dengan  memfokuskan  pada  sektor pariwisata.  Dengan  potensi  pariwisata  yang  lengkap  di  Kabupaten  Banyuwangi,  seharusnya mampu  menjadikannya  sebagai leading  sector atau  daerah  pariwisata  tunggal  yang  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan  pariwisata  harus  dilakukan  secara  bertahap  dan  terkait  dengan  kesiapan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasakan shock akibat peningkatan pariwisata  yang  cepat,  dan  agar  peran  masyarakat  dapat  terjalankan  secara  maksimal. Masyarakat  bukan  hanya  sebagai  penerima  keuntungan  dari  adanya  pariwisata,  tetapi  juga sebagai  pelaku  pariwisata  yang  memiliki  hak  untuk  memberikan  ide  dan  masukan  dalam pengembangan pariwisata daerah.
6. Mengarahkan  setiap  daerah  sebaiknya  memiliki  destinasi  atau  produk  pariwisata  yang  saling mendukung dan menampilkan karakteristik daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tanpa memaksakan atau memanipulasi potensi. Hal ini dilakukan dengan mapping potensi pariwisata oleh Pemerintah yang berkolaborasi dengan akademisi berdasarkan keadaan geografis dan indikator penunjang lainnya, yang didukung juga dengan peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM.
7. Tidak hanya berfokus pada kuantitas pariwisata dengan memunculkan destinasi baru, tetapi juga memperhatikan kualitas pariwisata. Dengan meningkatkan penguatan kapabilitas dan kualitas SDM dengan tidak hanya berfokus pada Pendidikan dan pelatihan saja. Tetapi juga berorientasi pada  peningkatan  pengetahuan  masyarakat,  dan  menciptakan  ekosistem  pengembangan  SDM pariwisata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
8. Pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Banyuwangi  harus  berorientasi  pada  inovasi  yang memperhatikan output yang jelas, berkelanjutan, dan tepat guna dari program yang ditetapkan, agar dapat berkembang secara seimbang dan terintegrasi.

## Daftar Rujukan
Abdoellah, A., & Rusfiana, R. (2016). Teori dan analisis kebijakan publik . Alfabeta Bandung.
Adwiyah, R. (2015). Kesiapan sumber daya manusia bidang pariwisata Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa), 12 (1): 1829-8680 . Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik . Alfabeta Bandung.
Dewan  Perwakilan  Indonesia.  (2016).  Terjemahan  paris  agreement  to  the  United  Nations  framework convention
on climate change. Retrieved from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf Fachri.  (2022).  Ternyata  dua  inovasi  ini  yang  bikin  pemkab  Banyuwangi  masuk  top  99  Sinovik  2022. Retrieved from Liputan6.com: http://surl.li/friib Fanani, A. (2022, Maret 26). Banyuwangi rebound bikin Bupati Ipuk jadi tokoh pemda inspiratif. Retrieved from detik.com: https://www.detik.com/jatim/berita/d-6002625/banyuwangi-rebound-bikin-bupati- ipuk-jadi-tokoh-pemda-inspiratif/amp
Indraningsih, K. A. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata Kota Palu. Jurnal Pariwisata PaRAMA, 31-40.
Junida,  A.  I.  (2020,  Januari  18).  Bersiap  menjadikan  ASEAN  destinasi  wisata  tunggal.  Retrieved  from
m.antaranews.com: https://m.antaranews.com/amp/berita/1254749/bersiap-menjadikan-asean- destinasi-wisata-tunggal
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  kebijakan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal  (Studi  di  kabupaten Manggarai Barat). Journal Of Indonesian Tourism and Development Studies, 28-37.
Kabar Banyuwangi. (2019). Desa Kemiren, Banyuwangi raih penghargaan desa wisata terbaik ketiga se- Indonesia.  Retrieved  from  banyuwangikab.go.id: https://www.banyuwangikab.go.id/berita- daerah/desa-kemiren-banyuwangi-raih-penghargaan-desa-wisata-terbaik-ketiga-se-indonesia.html Kabar Banyuwangi. (2022). Bupati Banyuwangi ajak pers gaungkan Banyuwangi Rebound. Retrieved from banyuwangikab.go.id: https://www.banyuwangikab.go.id/berita/bupati-banyuwangi-ajak-pers- gaungkan-banyuwangi-rebound
Kemenparekraf.  (2022).  Menparekraf:  Pentingnya  kualitas  SDM  untuk  pengembangan  dan  penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi. Retrieved from Kemenparekraf.go.id: https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers- menparekraf-pentingnya-kualitas-sdm-untuk- pengembangan-dan-penerapan-pariwisata-berkelanjutan-di-destinasi
Khairally,  E.  T.  (2022,  Mei  14).  Sandiaga:  Pentingnya  kualitas  SDM  untuk  penerapan  pariwisata berkelanjutan. Retrieved from detik.com: https://travel.detik.com/travel-news/d-6077488/sandiaga- pentingnya-kualitas-sdm-untuk-penerapan-pariwisata-berkelanjutan Kominfo. (2022, Mei 12). Delegasi G20 sepakat pentingnya pembiayaan internasional dukung penciptaan iklim pariwisata berkelanjutan. Retrieved from indonesia.go.id: http://surl.li/frihw
Miles, M. &. (2014). Qualitatif data analysis: An expanded sourcebook . California: Sage Publications.
Moenir, H. D. (2017). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam kebijakan pariwisata indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Andalas Journal of International Studies, 57-78. Moenir,  H.  D.  (2020).  Implementasi  ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  (ATSP)  dalam  kebijakan  pariwisata bahari Indonesia. Jurnal PIR, 166-189. Moenir,  H.  D.  (2021).  Implementasi  ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  (ATSP)  dalam  pengembangan pariwisata sumatera barat. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 49-63 . Moi, S. A. (2017). Implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka ASEAN Tourism Strategic Plan  2011-2015  terhadap  pengelolaan  pariwisata  di  Labuan  Bajo. Jurnal  Analisis  Hubungan Internasional, 123-132.
Nasional, B. P. (2022). Ringkasan eksekutif visi Indonesia 2045. Retrieved from perpustakaan.bappenas.go.id: http://surl.li/frihk Pemerintah Daerah Banyuwangi. (2013). rencana induk pengembangan kepariwisataan, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012. Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi .
JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA VOLUME 6, ISSUE 1, 2023
Pemerintah Daerah Banyuwangi. (2021). Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 . Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah  Daerah  Banyuwangi.  (2021).  Rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  kabupaten banyuwangi  tahun  2021-2026, Salinan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2021.  Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011  tentang rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  nasional  tahun  2010-2025 .  Jakarta:  Pemerintah Indonesia.
Secretariat,  T.  A.  (2016). ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  2016-2025 .  Jakarta:  Philippine  Department  of Tourismas Lead Coordinator for The ASEAN Tourism Strategic Plan. Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sulistyawati,  D.  S.  (2021).  Implikasi  ASEAN  Tourism  Strategic  Plan  (ATSP)  2016-2025  dalam pengembangan project Ten NeWw Bali's Indonesia. Dauliyah Journal, 248-278. UNWTO.  (2013). Sustainable  tourism  perspective  on  international  for  development  guidebook .  Madrid: Institutional and Corporate Relations Programme.