## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.561
Volume 10 Issue 3 2022 Pages 1073-1090 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index
Pelaksanaan Pembayaran Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Perseorangan Pasal 21 yang Dibebankan Kepada Pekerja Muslim di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Zakat

## Birusman Nuryadin
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia Email : birusman.nur@gmail.com
Abstract: Zakat is Islam religion obligation charged to every muslim who are capable in economic condition. A Muslim who has been adult and has a work and gets income more than  life  need  cost  and  zakat  limit  must  perform  Islam  religion  obligation,  that  is  a profession  zakat.  A  Tax  is  collected  by  a  state  according  to  law  against  domestic  and foreign  citizen  who  live  in  that  state.  A  nature  of  tax  is  a  force,  therefore  if  tax  is  not obeyed and it is not paid, a people who is an object of tax will be punished by the state, that  punishment  can  be  in  the  form  of  fine,  property  seizure  or  jail.  The  tax  charged  to every adult who has a work or income is called personal income tax article 21. It can be concluded that every muslim who has been adult and has a work or income more than life need cost and the zakat limit are charged with two burdens, those are personal income tax article 21 and profession  zakat. There is a different idea about zakat and tax. Some one says if a person has paid personal income tax sincerely, so his profession zakat has been performed. The other one says that both tax and zakat must be paid together. The law of zakat  was  made  for  a  solution  of  the  different  idea  where  paying  zakat  can  lessen  a calculation  of  the  personal  income  tax.  It  is  known  from  a  result  of  research  that performing  of  zakat  law  could  not  be  done  well,  this  is  caused  by  some  constraints. Finally the muslims work in Samarinda city are charged double burdens on their income, those are profession zakat and personal income tax.
Keywords : Zakat, Tax, Adult, Income.
Abstrak: Zakat merupakan kewajiban agama yang dikenakan kepada setiap muslim yang mampu.  Seorang  muslim  yang  telah  aqil  baligh  (berakal  dan  dewasa)  dan  telah  bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai sehingga melampaui biaya kebutuhan hidup dan  nishab  zakat,  maka  baginya  dikenakan  zakat  kewajiban  agama  yaitu  zakat  profesi. Pajak  merupakan  pungutan  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  yang  dilakukan oleh  suatu  negara  terhadap  warganya  ataupun  warga  negara  asing  yang  tinggal  atau berdiam di wilayah negara tersebut. Pajak ini sifatnya memaksa sehingga jikalau pajak ini diabaikan  atau  tidak  ditaati  atau  tidak  dibayar,  maka  orang  yang  menjadi  obyek  pajak akan  dikenai  sanksi  oleh  negara,  baik  berupa  denda,  penyitaan  harta  ataupun  kurungan penjara.  Pajak  yang  dikenakan  kepada  setiap  manusia  dewasa  atau  manusia  yang dianggap  dewasa  (seperti  yang  sudah  menikah  di  bawah  umur/  pernikahan  dini)  yang telah bekerja atau mempunyai usaha/ penghasilan dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disingkat Pph pasal 21. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap muslim yang telah  aqil  baligh  dan  telah  bekerja  atau  mempunyai  usaha  dan  mendapatkan  gaji  atau penghasilan yang melampaui biaya kebutuhan hidup dan nishab zakat dikenai dua macam beban bagi dirinya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan zakat profesi. Terdapat berbagai pendapat tentang zakat dan pajak. Ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang telah membayar  pajak  dengan  ikhlas,  maka  kewajiban  zakatnya  telah  gugur.  Ada  juga  yang berpendapat bahwa pajak dan zakat itu kedua-duanya harus dibayar. Munculnya undang-
undang  zakat  menengahi  silang  pendapat  yang  terjadi,  dimana  pembayaran  zakat  dapat mengurangi  perhitungan  kena  pajak.  Dari  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  undang-undang  zakat  ini  belum  bisa  terlaksana.  Hal  ini  terjadi  karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan undang-undang zakat ini tidak dapat terlaksana. Akhirnya para pekerja muslim yang bekerja di kota Samarinda dibebani beban ganda pada penghasilan mereka, yaitu zakat dan pajak.

## Kata kunci : Zakat, Pajak, Dewasa. Penghasilan
Copyright (c) 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Zakat  dalam  wacana  ekonomi  Islam  menempati  posisi  yang  penting, sebagaimana  juga  wacana  riba  atau  bunga.  Bahkan  ada  ungkapan  yang  cukup sederhana  namun  juga  penuh  makna:  ekonomi  Islam  itu  minus  bunga  dan  plus zakat.  Walaupun  ungkapan  ini  masih  bisa  dipertanyakan  dan  diperdebatkan, namun yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu bahasan sentral dalam ekonomi Islam. Dan zakat ini pula yang menjadi salah satu unsur pembeda dengan sistem ekonomi non-Islam lainnya, seperti kapitalisme dan sosialisme.  Bahkan  sekarang  ini  kampanye  wacana  zakat  tidak  henti-hentinya dilakukan bahkan semakin gencar. Apalagi pada saat bulan Ramadhan mendekati lebaran.
Zakat  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  sistem  yang  berfungsi  untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara  kelompok  kaya  dan  kelompok  miskin,  (p3EI  UII  Yogyakarta,  2008) sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan diantara keduanya. Disamping itu,  zakat  merupakan  wujud  keimanan  kepada  Allah  swt.,  mensyukuri  nikmat- Nya, menumbuhkan akhlak mulia yang didasarkan pada kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan  sifat  kikir,  rakus  dan  materialistis,  menumbuhkan  ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.(Hamzah Hasan, 2011)
Banyak  kalangan  yang  berharap  dan  mengajukan  argumentasi  yang  cukup meyakinkan dengan angka-angka, bahwa zakat jika dijalankan dengan benar akan mampu  mengatasi  atau  setidaknya  memperkecil  jurang  kesenjangan  dan kemiskinan di Indonesia saat ini. Namun, menurut Masdar F.Mas'udi, sebenarnya
ada  tiga  kelemahan  dasar  dan  sekaligus  menjadi  ciri  pokok  yang  kait  mengkait dalam pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam. Pertama , kelemahan pada  segi  filosofi  atau  epistemologinya:  dogmatis  a-sosial. Kedua ,  segi  struktur dan  kelembagaannya:  formalistis  a-historis.  Dan ketiga ,  kelemahan  pada  segi manajemen operasionalnya: kandas di tangan feodal keagamaan (Masdar Mas’udi, 1993). Hal senada juga diungkapkan oleh Minhaji, dengan formulasi bahasa yang berbeda. Bahwa “pemahaman konsep zakat, dan kurangnya pemahaman sebagian umat bahwa konsep dan realisasi zakat telah menyejarah ” telah menjadikan zakat tidak  mampu  mengentaskan  kemiskinan  umat  yang  justru  menjadi  salah  satu tujuan utama dari zakat (Minhaji, 2002) Sehingga, ibarat kasih tak sampai, zakat yang  dikenal  sebagai  salah  satu  ajaran  penting  dalam  Islam  dan  telah  dijalankan oleh  hampir  setiap  Muslim,  namun  belum  (kalau  tidak  ingin  dikatakan  tidak) mampu merealisasikan tujuannya: menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial- ekonomi umat.
Pada  hakikatnya,  zakat  merupakan  bagian  penting  dari  suatu  sistem distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat kemanusiaan (Ibrahim, 1997). Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan  hati,  bukan  kewajiban  dan  fakir  miskin  tidak  merasa  berhutang  budi pada  orang  kaya  karena  menerima  pembagian  zakat  (Daud  Ali,  1988) . Bahwa zakat  merupakan  suatu  ajaran  yang  baik,  tidak  perlu  dipertanyakan  kembali. Namun  pemahaman  konsep  dan  pelaksanaan  tentang  zakat  dalam  kaitannya dengan  pengentasan  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial-ekonomi  perlu  untuk dibahas ulang dengan berbagai sudut pandang.
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warganya ataupun warga negara asing yang tinggal  atau  berdiam  di  wilayah  negara  tersebut.  Pajak  ini  sifatnya  memaksa sehingga  jikalau  pajak  ini  diabaikan  atau  tidak  ditaati  atau  tidak  dibayar,  maka orang  yang  menjadi  obyek  pajak  akan  dikenai  sanksi  oleh  negara,  baik  berupa denda, penyitaan harta ataupun kurungan penjara.
Ciri-ciri  yang  melekat  pada  pengertian  pajak:  a)  Pajak  peralihan  kekayaan dari  orang  atau  badan  ke  pemerintah,  b)  Pajak  dipungut  berdasarkan  dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan, c)  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi langsung  secara  individual  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  d)  Pajak  dipungut oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  e)  Pajak diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai  investasi publik, f) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, g) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung (Suandy, 2005).
Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk,  maka  pemungutan  pajak  harus  terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  23  ayat  (2)  UUD  1945,  yaitu  “Segala  pajak  untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Suandy, 2005).
Di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat terdapat dalil mengenai pajak yaitu : Inggris ( No taxation without representation), USA ( Taxation without representation  is  Robbery) (Suandy,  2005).  Ditinjau  dari  pandangan  obyek  pajak yaitu  manusia  dewasa,  pajak  merupakan  beban  dari  negara  yang  harus  ia selesaikan  pembayarannya  melalui  kas  negara,  dan  kadang  kala  ia  harus menyelesaikan  laporan  administrasi  pembayaran  pajak  dimana  penyerahan laporan  administrasi  pembayaran  pajak  tersebut  berbatas  waktunya  sehingga apabila terlambat melaporkannya maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi.
Pajak  yang  dikenakan  kepada  setiap  manusia  dewasa  atau  manusia  yang dianggap  dewasa  (seperti  yang  sudah  menikah  di  bawah  umur/  pernikahan  dini) yang  telah  bekerja  atau  mempunyai  usaha  penghasilan  dinamakan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  atau  disingkat  Pph  pasal  21.  Zakat  merupakan  kewajiban agama yang dikenakan kepada setiap muslim yang mampu. Seorang muslim yang telah  aqil  baligh  (berakal  dan  dewasa)  dan  telah  bekerja  dan  memperoleh penghasilan  yang  memadai  sehingga  melampaui  biaya  kebutuhan  hidup  dan nishab zakat, maka baginya dikenakan zakat kewajiban agama yaitu zakat profesi. Jadi zakat profesi ini merupakan beban wajib yang ditanggung oleh setiap muslim yang  telah  aqil  baligh  dan  telah  bekerja  atau  berusaha  sehingga  memperoleh
gaji/penghasilan  yang  melampaui  biaya  kebutuhan  hidup  dan  nishab  zakat. Besarnya  nishab  zakat  sama  dengan  besarnya  nishab  pada  zakat  barang  yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas (PPHIMM, 2009).
Hal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap muslim yang telah aqil baligh dan telah bekerja atau mempunyai  usaha dan mendapatkan  gaji atau penghasilan yang  melampaui  biaya  kebutuhan  hidup  dan  nishab  zakat  dikenai  dua  macam beban  bagi  dirinya,  yaitu  pajak  penghasilan  pasal  21  dan  zakat  profesi.  Pajak penghasilan  pasal  21  merupakan  beban  dari  negara  yang  harus  diselesaikan pembayarannya  kepada  negara,  sedangkan  zakat  profesi  merupakan  beban kewajiban  agama  yang  harus  diselesaikan  pembayarannya  melalui  badan  amil zakat  resmi  yang  telah  ditunjuk  oleh  negara  berdasarkan  undang-undang/ peraturan negara.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  badan  atau  lembaga  amil  zakat  resmi  yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah, seperti : Badan Amil Zakat Nasional (disingkat  BAZNAS),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  Rumah  Zakat,  LAZ  DPU (Dana Peduli Umat), LAZ BMH (Baitul Mal Hidayatullah). Badan atau lembaga amil  zakat  resmi  yang  telah  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  berhak  atau bisa  menerimakan  zakat  dari  kaum  muslimin  seperti  zakat  profesi,  zakat  mal, zakat  fitrah dan lain-lain. Badan  atau lembaga ini  dapat  pula menerimakan infaq dan  shodaqoh  dari  kaum  muslimin,  juga  dapat  menerimakan  qurban  dari  kaum muslimin yang mau berqurban atau melaksanakan ibadah qurban.
Di  samping  menerimakan  zakat,  infaq,  shodaqah  dan  lain-lain,  badan  atau lembaga  amil  zakat  bertugas  menyalurkan  harta  atau  uang  yang  telah  terkumpul kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. Adapun rumusan masalah yang ingin diungkap oleh peneliti adalah : a) Bagaimana praktek pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dibebankan kepada pekerja muslim di Kota  Samarinda?  b)  Bagaimana  praktek  pelaksanaan  pembayaran  pajak penghasilan  perseorangan  pasal  21  yang  dibebankan  kepada  pekerja  muslim  di Kota Samarinda berdasarkan undang-undang zakat ?.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan praktek pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dibebankan kepada pekerja muslim di kota Samarinda, serta untuk memahami dan mendeskripsikan praktek pelaksanaan
pembayaran  pajak  penghasilan  perseorangan  pasal  21  yang  dibebankan  kepada pekerja muslim di kota Samarinda berdasarkan undang-undang zakat

## METODE
Penelitian  ini  masuk  dalam  kategori  jenis  penelitian  kualitatif  lapangan (kualitative field  research ).  Jenis  penelitian  ini  digunakan  karena  peneliti  ingin mendeskripsikan  tentang  pelaksanaan  pembayaran  zakat  profesi  dan  pajak penghasilan  perseorangan  pasal  21  yang  dibebankan  kepada  pekerja  muslim  di kota  samarinda  berdasarkan  undang-undang  zakat.  Pendekatan  penelitian  adalah fenomenology dan geography.Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan  Timur,  dengan  mengambil  seting  atau  lokasi  penelitian  dibeberapa lembaga  keuangan  syariah  dimana  terdapat  sekumpulan  para  pekerja  muslim seperti  pada  Bank  BNI  Syariah,  Bank  Muamalat  dan  Bank  BRI  Syariah.  Lokasi penelitian  lainnya  adalah  kantor  Badan  Amil  Zakat  kota  Samarinda  dan  kantor Pelayanan  Pajak  kota  Samarinda  yang  melayani  pajak  penghasilan  perseorangan atau PPh pasal 21.
Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang  digunakan  untuk  membahas  praktek pelaksanaan pembayaran zakat profesi dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21pekerja  muslim  pembayar  zakat  profesi  dan  pajak  adalah  para  pelaksana pembayaran  pajak  penghasilan  perseorangan  pasal  21  dan  zakat  profesi  pekerja muslim  yang  telah aqil  baligh yang  bekerja  pada  beberapa  lembaga  keuangan syariah  di  kota  Samarinda.  Para  pelaksana  pembayar  pajak  penghasilan perseorangan pasal 21 dan zakat profesi itulah yang melakukan pemotongan pajak penghasilan  pasal  21  dan  zakat  profesi.  Mereka  dijadikan  sebagai  purposive sampling.  Sedangkan  informan  kunci  dalam  penelitian  ini  yang  menyangkut masalah praktek pembayaran zakat profesi adalah para petugas Badan Amil Zakat kota  Samarinda  yang  dianggap  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan.  Adapun informan kunci dalam penelitian ini yang menyangkut masalah pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21 adalah para petugas di kantor Pelayanan Pajak kota  Samarinda  yang  dianggap  tahu  tentang  praktek  pembayaran  pajak penghasilan  perseorangan  pasal  21.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh peneliti  melalui  wawancara  mengenai  topik  yang  dibahas  dalam  penelitian, observasi  atau  pengamatan,  juga  dokumentasi  tentang  data-data  yang  diperlukan
dalam  penelitian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  oleh  sebab  itu teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi (Hadi, 1986).
Pengamatan merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data dalam penelitian  ilmiah.  Pengamatan  dapat  dilakukan  dengan  cara  partisipasi  atau pengamatan  terlibat  dan  tanpa  partisipasi.  Ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  oleh  peneliti  dalam  melakukan  pengamatan  ini  di  antaranya  :  (1) ruang  dan  waktu;  (2)  pelaku;  (3)  kegiatan;  (4)  benda-benda  atau  alat-alat;  (5) waktu;  (6)  peristiwa;  (7)  tujuan;  (8)  perasaan (Sudikan,  2007) .  Peneliti  melakukan wawancara  berpedoman  pada  pendapat  Ismail  Nawawi  dalam  buku  “Metoda Penelitian Kualitatif” bahwa wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang  atau  lebih  dan  pertanyaan  diajukan  oleh  peneliti  pada  subyek,  atau informan, sumber, atau responden penelitian untuk mendapatkan jawaban (Nawawi, 2012) . Wawancara dilakukan agar memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan  cara  tanya  jawab,  sambil  bertatap  muka  antara  pewawancara  dengan informan  terkait  (Nazir,  2003).  Secara  garis  besar  teknik  wawancara  ada  dua, yaitu  wawancara  terstruktur  dan  wawancara  tidak  terstruktur.  Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipersiapkan oleh peneliti dan sudah mengarah pada  fokus  penelitian,  sedangkan  wawancara  tidak  terstruktur  adalah  wawancara yang  bersifat  bebas  dan  tidak  direncanakan  tetapi  peneliti  dituntut  memiliki pengetahuan  cara  atau  aturan  wawancara (Vredenbergt,  1983) .  Penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara  terstruktur,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan dalam penelitian lapangan digunakan juga teknik wawancara tidak terstruktur.
Dalam  pemanfaatan  teknik  wawancara,  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan oleh peneliti,  di  antaranya:  (1) waktu untuk  wawancara, diusahakan pada  saat  informan  istirahat;  (2)  jangan  terlalu  lama  dalam  mewawancarai;  (3) jangan  menanyakan  hal-hal  yang  bersifat  sensitif;  (4)  jangan  ‘menggurui’ informan;  (5)  jangan  membantah  jawaban  informan;  dan  jangan  menyelah pembicaraan  informan(Yuwana,  ND).  Pencatatan  data  wawancara  merupakan suatu  aspek  utama  yang  sangat  penting,  dilakukan  dengan  tiga  cara  tergantung situasi  dan  kondisi  yang  ada,  yaitu:  (1)  pencatatan  langsung;  (2)  pencatatan  dari ingatan; dan (3) pencatatan dengan alat recording (Sudikan, 2007).
Dalam  penelitian  ini,  bagian  yang  dianggap  penting  dalam  pengumpulan data  adalah  teknik  dokumentasi.  Dokumen  adalah  setiap  bahan  tertulis,  film ataupun  rekaman  yang  digunakan  untuk  mendukung  pengumpulan  data  dalam suatu  penelitian  (Moleong,  2000).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  analisis  kualitatif  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman,  yaitu  melalui  proses  tahapan  pengumpulan  data,  penyajian  data, reduksi data, dan kemudian penarikan kesimpulan serta verifikasi (Huberman.Mile, n.d.), dengan diilustrasikan dengan gambar di bawah ini.
Gambar 1 . Analisi data model interaktif Sumber : Miles et al , Qualitatif Data Analysis , (Beverly Hill: Sage Publication, Inc., 1994), 21-23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dikatakan oleh Bapak Mansyur bahwa ia telah mengetahui undang-undang zakat,  akan  tetapi  ia  tidak  mengetahui  secara  kongkrit  (Mansyur  BNI  Syariah, 2015)  ,  ia  juga  tidak  mengetahui  secara  detail  tentang  undang-undang  zakat (Mansyur  BNI  Syariah,  2015).  Teknik  pembayaran  dan  pelaporan  pajak penghasilan  perseorangan  pasal  21  sudah  diatur  oleh  aplikasi  komputer  dari kantor  pusat  di  Jakarta.  Di  sini  tinggal  memberikan  support  atau  laporan  atau dukungan data. Pemotongan gaji untuk pembayaran pajak perseorangan pasal 21 juga  dilakukan  oleh  kantor  pusat(Mansyur  BNI  Syariah,  2015).  Di  bank  BNI Syariah,  semua  karyawan  dan  karyawati  dibebani  oleh  pajak  penghasilan perseorangan  pasal  21  juga  zakat  profesi.  Pemotongan  pajak  penghasilan
Pengumpulan data an data Reduksi data Penyajian data data Penarikan kesimpulan / verifikasi Pengumpulan data an data Reduksi data Penyajian data data Penarikan kesimpulan / verifikasi
perseorangan pasal 21 dilakukan melalui gaji karyawan karyawati dan dibayarkan secara  kolektif  oleh  petugas  khusus,  petugas  khusus  ini  pula  yang  membuat laporan  dan  menyampaikan  laporan  tersebut  ke  kantor  pajak.  Zakat  profesi langsung  dipotong  oleh  kantor  pusat  dan  disalurkan  ke  BAMUIS  (Badan  Amil Musyawarah  Umat  Islam).  BAMUIS  adalah  salah  satu  lembaga  amil  zakat  yang sudah  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  Republik  Indonesia(Mansyur  BNI Syariah, 2015) .
Di  bank  BNI  Syariah,  zakat  profesi  belum  mengurangi  perhitungan  pajak penghasilan  perseorangan  pasal  21.  Jadi  pajak  penghasilan  perseorangan  dan zakat  profesi  kedua-duanya  sama-sama  dibayar  oleh  karyawan-karyawati.  Jadi terhadap  mereka  dikenakan  beban  ganda,  yaitu  pajak  penghasilan  perseorangan dan juga zakat profesi. Pajak penghasilan perseorangan dihitung berdasarkan gaji kotor dan zakat profesi juga dihitung berdasarkan penghasilan kotor, yaitu 2,5 % dari  penghasilan  kotor.(Mansyur  BNI  Syariah,  2015).  Pada  tanggal  12  Agustus 2015,  peneliti  menyempatkan  waktu  untuk  berkunjung  ke  Bank  Muamalat Samarinda dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi tentang data yang diminta  dalam  penelitian.  Peneliti  diterima  oleh  seorang  karyawati  Bank Muamalat yang bernama Ita Latifathul Asna.
Di Bank Muamalat, pajak karyawan dipotong langsung oleh petugas kantor melalui  sistem  komputer.  Laporan  pajak  disampaikan  secara  kolektif  ke  kantor pajak. Zakat profesi langsung dipotong oleh petugas kantor melalui sistem payroll atau penggajian. Human capital division /personalia cabang masing-masing  yang menyetor  pajak  ke  kas  negara,  adapun  zakat  profesi  disetor  ke  Baitul  Mal Muamalat (lembaga ZIS sendiri), pengelolaan zakat profesi dilakukan oleh pusat tetapi disalurkan oleh masing-masing wilayah kantor. Penyaluran zakat di wilayah kantor  masing-masing  cabang  bank  Muamalat  melalui  program-program  bulan Ramadhan,  seperti  bantuan  untuk  usaha-usaha  kecil  yang  jumlah  dananya  5 sampai  10  juta  untuk  wilayah  sekitar  masjid(Ita  Latifatul  Asna  Bank  Muamalat, 2015).
Zakat profesi langsung dipotong 2,5 % dari penghasilan/ gaji. Zakat profesi langsung  dipotong  oleh  petugas  kantor  melalui  sistem  payroll  atau  penggajian. Human  capital  division  /personalia  cabang  masing-masing  yang  menyetor  pajak
ke kas negara, adapun zakat profesi disetor ke Baitul Mal Muamalat (lembaga ZIS sendiri),  pengelolaan  zakat  profesi  dilakukan  oleh  pusat  tetapi  disalurkan  oleh masing-masing  wilayah  kantor.  Penyaluran  zakat  di  wilayah  kantor  masing- masing  cabang  bank  Muamalat  melalui  program-program  bulan  Ramadhan, seperti  bantuan  untuk  usaha-usaha  kecil  yang  jumlah  dananya  5  sampai  10  juta untuk wilayah sekitar masjid (Ita Latifatul Asna Bank Muamalat, 2015).
. Untuk pajak penghasilan perseorangan, para karyawan disubsidi oleh pihak perusahaan. Jadi zakat  murni dari karyawan karyawati adapun pajak penghasilan perseorangan dibayarkan atau dibantu atau disubsidi oleh perusahaan.(Ita Latifatul Asna Bank Muamalat, 2015). Pada tanggal 28 Agustus 2015 peneliti berangkat ke kantor Bank BRI Syariah Samarinda. Peneliti diterima oleh seorang petugas Bank BRI  Syariah  yang  bernama  Arum  Lis  Astuti.  Di  Bank  BRI  Syariah  pajak penghasilan  perseorangan  dikoordinir  oleh  petugas  khusus  BRI  Syariah.  Pajak dibayarkan dan dilaporkan secara kolektif oleh oleh petugas khusus tersebut yaitu human  resources  development  BRI  Syariah.  Pajak  langsung  didebet  dari  gaji karyawan karyawati.(Lis Astuti BRI Syariah, 2015)
Zakat  profesi  dibayar  oleh  masing-masing  karyawan  karyawati,  jadi  tidak didebet  melalui  rekening  gaji.  Bank  BRI  Syariah  bekerja  sama  dengan  Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat DPU (Dana Peduli Umat) Kaltim. Masing-masing  menghitung  zakat  profesi  sendiri-sendiri  (menurut  persepsi masing-masing).  Pihak  manajemen  bank  BRI  Syariah  memberikan  kebebasan kepada  para  karyawan  untuk  membayar  zakat  profesi,  bisa  dibayarkan  ke BAZNAS,  bisa  juga  dibayarkan  ke  LAZ  DPU  Kaltim.  Zakat  profesi  dibayarkan melalui ATM ke rekening BAZNAS atau ke rekening LAZ DPU Kaltim yang ada di BRI Syariah .(Lis Astuti BRI Syariah, 2015)
Di  bank  BRI  Syariah,  zakat  profesi  tidak  mengurangi  perhitungan  pajak penghasilan  perseorangan.  Undang-undang  zakat  aplikasinya  belum  berlaku dalam  pengurangan  perhitungan  pajak  karena  terbentur  oleh  program  komputer yang  belum  bisa  menjangkau(Lis  Astuti  BRI  Syariah,  2015).  Gedung  bank  BRI Syariah  Samarinda  terdiri  dari  3  lantai.  Di  lantai  pertama  terdapat  10  orang karyawan,  di  lantai  kedua  terdapat  10  orang  karyawan,  dan  di  lantai  ke  tiga terdapat  19  orang  karyawan.  Jadi  jumlah  karyawan  di  bank  BRI  Syariah
Samarinda adalah 39 orang.  Untuk memperluas dan memperkuat hasil penelitian, peneliti berangkat ke kantor Badan Amil Zakat kota Samarinda. Peneliti telah dua kali  berangkat  ke  kantor  BAZ  Samarinda,  pada  saat  berangkat  pertama  kali  ke kantor  BAZ  Samarinda  sekitar  jam  02.15  siang,  peneliti  hanya  menemukan  1 orang  karyawan  kantor  BAZ,  karyawan  yang  lain  sudah  pulang.  Ternyata  jam kerja  di  kantor  BAZ  kota  Samarinda  sampai  jam  2  siang.  Pada  tanggal  2 September  2015,  peneliti  berangkat  ke  kantor  BAZ  kota  Samarinda  untuk  yang kedua  kali.  Peneliti  diterima  oleh  pegawai  kantor  BAZ  kota  Samarinda  yang bernama  Bapak  H.  Sabran.  Bapak  H.  Sabran  mengatakan  bahwa  pembayaran zakat  profesi  dikoordinir  oleh  petugas  kantor/  SKPD  masing-masing.  SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah.(BAZ, 2015)
Muzakki  yang  membayar  zakat  profesi  diberi  tanda  terima  pembayaran zakat    profesi  oleh  kantor  BAZ  kota  Samarinda  yang  bisa  berguna  sebagai pengurang  perhitungan  pajak  penghasilan  perseorangan  pasal  21.  Baru-baru  ini para  muzakki  akan  diterbitkan  untuk  mereka  NPWZ  (Nomor  Pokok  Wajib Zakat)(BAZ,  2015).  Kalau  ada  pekerja  muslim  yang  membayar  zakat  profesi sendiri-sendiri  ke  rekening  BAZ  kota  Samarinda  melewati  transfer  atau  ATM, maka  bukti  slip  ATM  bisa  dipergunakan  untuk  mendapatkan  tanda  terima pembayaran zakat  yang bisa diakui oleh petugas kantor pajak sebagai pengurang perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal 21(BAZ, 2015).
Undang-undang  zakat  ini  sudah  terbit  dimana  zakat  bisa  mengurangi perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal  21, akan tetapi  kebijakan atau aturan ini belum bisa berjalan di kantor pajak karena petugas kantor pajak banyak yang belum mengerti, mungkin mereka non muslim yang tidak memahami hukum syariah  atau  mungkin  mereka  muslim  abangan  yang  belum  mengerti  hukum syariah.  Atau  mungkin  mereka  tidak  mau  kalau  penerimaan  pendapatan  pajak berkurang  sehingga  bukti  pembayaran  zakat  profesi  dari  kantor  BAZ  tidak diterima atau diabaikan (BAZ, 2015). Seyogyanya petugas kantor pajak memiliki pengetahuan  dan  dapat  mensosialisasikan  undang  undang  zakat  yang  berkaitan dengan  pajak  penghasilan  pribadi  sehingga  bisa  memenuhi  harapan  masyarakat pekerja muslim dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada mereka yang ingin  membayar  pajak  penghasilan  perseorangan  kepada  Negara.  Bukankah
pelayanan  yang  baik  memberikan  kepuasan  kepada  pihak  yang  berkepentingan seperti  yang  dijelaskan  dalam  jurnal  PKWU  Kualitas  pelayanan  merupakan tingkat  keunggulan  yang  diharapkan  dimana  pengendalian  atas  tingkat keunggulan  tersebut  memenuhi  keinginan  pelanggan  .  Kualitas  harus  diawali dengan  kebutuhan  pelanggan  dan  berakhir  pada  persepsi  pelanggan(Poha et  al ., 2022). Bapak H. Sabran menjelaskan bahwa pajak tidak sama dengan zakat. Pajak adalah  kewajiban  dari  negara  sedangkan  zakat  adalah  kewajiban  dari  agama, tetapi menurut undang-undang zakat di negara Indonesia, zakat dapat mengurangi perhitungan pajak(BAZ, 2015).

## Pembahasan
Telah  terjadi  beberapa  pendapat  atau  pandangan  tentang  teori  zakat  dan pajak. Ada yang berpendapat bahwa pajak dan zakat adalah sama saja, jadi kalau seorang  muslim  telah  membayar  pajak  dengan  ikhlas  kepada  negara,  maka kewajiban  zakatnya sudah bisa dikatakan  gugur.   Artinya kalau seorang pekerja/ atau pengusaha muslim telah melakukan kewajiban membayar pajak penghasilan pribadi  kepada  negara  atau  pemerintah  dengan  ikhlas,  maka  tidak  perlu  lagi baginya membayar zakat profesi sebab zakat profesi sudah termasuk dalam pajak penghasilan pribadi atau perseorangan.
Ada  juga  pendapat  lain  yang  menyatakan  bahwa  zakat  itu  tidak  sama dengan  pajak.  Zakat  profesi  itu  merupakan  kewajiban  agama  yang  harus dilaksanakan  oleh  setiap  muslim  yang  sudah  baligh  yang  telah  mempunyai penghasilan  atau  gaji  yang  memadai,  adapun  pajak  penghasilan  pribadi  adalah kewajiban dari negara atau pemerintah yang sudah berbentuk undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada  negara  atau  pemerintah.  Penghasilan  atau  gaji  yang  memadai  adalah sejumlah pendapatan dari pekerjaan atau usaha  yang setelah dikurangi utang dan kebutuhan  hidup,  masih  tersisa  dimana  sisanya  melebihi  atau  melampaui  batas nisab zakat.
Lahirnya undang-undang di  Indonesia tentang pengelolaan zakat  nomor 23 tahun  2011  bisa  dikatakan  sebagai  jalan  tengah  antara  perbedaan  pendapat mengenai  zakat  dan  pajak.  Dikatakan  dalam  bab  III  pasal  22  undang-undang tentang  pengelolaan  zakat  no  23  tahun  2011  bahwa  zakat  yang  dibayarkan  oleh
muzaki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak. Selanjutnya  dikatakan  lagi  dalam  pasal  23  ayat  (1)  bahwa  BAZNAS  atau  LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Kemudian dikatakan lagi  dalam  pasal  23  ayat  (2)  bahwa  bukti  setoran  zakat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan tinjauan  ke  lapangan,  para  pekerja  muslim  yang  bekerja  di  lembaga  keuangan syariah  telah  mengetahui  adanya  undang-undang  zakat,  namun  mereka  tidak mengetahui  secara  rinci  atau  detail  tentang  bunyi  undang-undang  zakat  tersebut. Tapi  mereka  nampaknya  menyambut  baik  tentang  adanya  undang-undang  zakat nomor 23 tahun 2011 ini. Berdasarkan hasil penelitian, para pekerja muslim yang bekerja di lembaga keuangan syariah dikenai beban ganda dalam penghasilan atau gaji mereka. Pertama gaji mereka dipotong untuk pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21, kedua gaji mereka dipotong zakat profesi sebanyak 2,5 % dari  gaji  atau  penghasilan  kotor  mereka  untuk  disetorkan  kepada  lembaga  atau badan yang menangani pengumpulan zakat.
Zakat profesi pekerja muslim yang bekerja di bank BNI Syariah disetorkan atau  disalurkan  secara  kolektif  oleh  manajemen  bank  BNI  Syariah  ke  lembaga amil  zakat  (LAZ)  BAMUIS  (Badan  Amil  Musyawarah  Umat  Islam).  Adapun pajak  perseorangan  pph  pasal  21  langsung  dipotong  gaji  oleh  pihak  bank  untuk disetor  ke  kantor  kas  negara.Zakat  profesi  pekerja  muslim  yang  bekerja  di  bank Muamalat  disetorkan  atau  disalurkan  oleh  manajemen  bank  Muamalat  ke Lembaga Amil Zakat  (LAZ) Baitul Mal Muamalat,sedangkan pajak peseorangan Pph  pasal  21  yang  seharusnya  diabayar  oleh  karyawan  telah  dibantu  oleh  pihak bank  muamalat  atau  disubsidi  oleh  pihak  bank  Muamalat,  sehingga  pekerja muslim disitu dibebaskan dari beban pajak penghasilan peseorangan Pph pasal 21, ini  merupakan  bentuk  keprihatinan  dan  perhatian  bank  muamalat  tehadap  para karyawannya.  Adapun  zakat  profesi  pekerja  muslim  yang  bekerja  di  bank  BRI Syariah disetorkan oleh masing-masing pekerja tersebut  ke Badan atau  Lembaga Amil  Zakat  yang  mempunyai  hubungan  kerja  sama  dengan  bank  BRI  Syariah, Badan/  Lembaga  Amil  Zakat  tersebut  adalah  BAZNAS  dan  LAZ  DPU  Kaltim. Para pekerja muslim yang bekerja di bank BRI Syariah diberikan kebebasan oleh pihak  manajemen  bank  BRI  Syariah  untuk  menyetorkan  zakat  profesinya,  bisa
disetorkan  ke  rekening  BAZNAS  yang  ada  di  bank  BRI  Syariah,  bisa  juga disetorkan  ke  rekening  Lembaga  Amil  Zakat  Dana  Peduli  Umat  Kaltim.  Jadi pihak  manajemen  tidak  ikut  campur  dalam  menentukan  pilihan  tempat pengumpulan zakat. Pihak manajemen bank BRI Syariah hanya menentukan dua alternatif  tempat  resmi  pengumpulan  zakat,  yaitu  BAZNAS  atau  LAZ  DPU Kaltim.  Kedua  tempat  atau  lembaga  resmi  pengumpulan  zakat  ini  mempunyai kerjasama dengan bank BRI Syariah.
Aplikasi  undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  nomor  23  tahun  2011 disambut  baik  oleh  para  pekerja  muslim  di  kota  Samarinda  yang  bekerja  di beberapa  lembaga  keuangan  syariah.  Namun  aplikasi  undang-undang  ini  tidak bisa  berjalan  dengan  baik  di  lapangan  karena  ada  masalah/  hal  teknis  yang menjadi  hambatan  yang  belum  bisa  dirampungkan.  Diantara  masalah  teknis tersebut  adalah  :  (1)  aplikasi  program  komputer  pajak  penghasilan  perseorangn pasal  21  belum  bisa  menjangkau  perhitungan  data  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak,  (2)  kurangnya  sosialisasi  undang-undang  tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 di masyarakat, (3) lambatnya respons dari petugas  kantor  pajak  tentang  pelaksanaan  atau  aplikasi  undang-undang  tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pph  pasal  21.  Aplikasi  program  komputer  pajak  yang  bisa  menjangkau perhitungan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  ternyata memerlukan  waktu  yang  tidak  sedikit  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  undang- undang  tentang  pengelolaan  zakat  nomor  23  tahun  2011.  Jadi  disini  diperlukan keahlian  tentang  aplikasi  program  komputer,  juga  diperlukan  keahlian  dalam membaca  dan  memahami  undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat.  Ternyata aplikasi  program  komputer  memerlukan  waktu  yang  banyak  dalam  menghadapi perubahan  program,  keahlian  dalam  program  komputer  juga  diperlukan  untuk mengadakan  penyesuaian  atau  perubahan  dalam  memproses  program  komputer yang  sesuai  dengan  keadaan  terkini  yang  diinginkan.  Sampel  penelitian  di lapangan  yaitu  bank  BNI  Syariah,  bank  Muamalat  dan  bank  BRI  Syariah, semuanya menghadapi kendala program aplikasi komputer dalam hal penyesuaian program  komputer  pajak  penghasilan  pribadi  dengan  undang-undang  zakat  yang berkenaan dengan pajak penghasilan pribadi tersebut. (4) Sangat minim terdengar
sosialisasi  kepada  masyarakat,  baik  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  amil zakat maupun petugas pajak tentang undang undang zakat no 23 tahun 2011 yang mengarahkan bahwa zakat itu bisa berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  Minimnya  sosialisasi  ini  berimbas  kepada  ketidaktahuan  para  pekerja muslim  bahwa  zakat  itu  bisa  mengurangi  pajak.  Pengetahuan  yang  kurang sempurna tentang undang-undang zakat yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena  pajak  dapat  diketahui  saat  peneliti  terjun  ke  lapangan.  Manajer  operasional bank BNI Syariah Bapak Mansyur telah mengetahui undang-undang tentang zakat namun pengetahuannya tidak mendalam. Begitu juga pengetahuan pekerja muslim yang  bekerja  di  bank  BRI  Syariah  tentang  undang-undang  zakat  kurang mendalam. Adapun para pekerja muslim  yang bekerja di  bank Muamalat  kurang begitu  memperhatikan  masalah  pajak  dan  undang-undang  zakat  sebab  pajak penghasilan pribadi mereka disubsidi atau dibantu oleh pihak perusahaan, jadi gaji mereka  tidak  dipotong  atau  tidak  didebet  untuk  membayar  pajak  penghasilan pribadi ke kas negara.
Undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  ini  telah  lahir  beberapa  tahun, namun undang-undang yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini kurang  direspons oleh petugas kantor pajak. Proses merespons terhadap aturan baru  memang  memerlukan  waktu  yang  tidak  pendek  untuk  mengadakan penyesuaian, terlebih lagi ada kecenderungan bahwa penyesuaian tersebut bersifat merugikan pihak instansi terkait. Dengan adanya undang-undang zakat ini, maka ada  indikasi  penerimaan  disektor  pajak  penghasilan  pribadi  akan  menurun. Menurunnya  pajak  penghasilan  pribadi  ini  secara  otomatis  menjadi  masalah terutama  sekali  bagi  pimpinan  atau  pejabat  kantor  atau  instansi  yang  menangani masalah  penerimaan  pajak  penghasilan  pribadi.  Antisipasi  terhadap  masalah  ini memerlukan  waktu  dan  pemikiran  serta  tenaga  yang  tidak  sedikit  untuk mengadakan penyesuaian.
Apabila undang-undang tentang pengelolaan zakat ini bisa diaplikasikan di lapangan,  maka  hal  ini  akan  membawa  dampak  baik  di  masyarakat  terutama masyarakat  muslim  yang  berada  atau  berdomisili  di  kota  Samarinda,  di  antara dampak baik tersebut adalah:
1. Dengan  adanya  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  maka beban yang mengenai  gaji para pekerja muslim akan sedikit berkurang, hal ini  berarti  menambah  daya  beli  para  pekerja  muslim.  Di  saat  situasi  krisis ekonomi  seperti  ini  yang  ditandai  oleh  melemahnya  nilai  tukar  mata  uang rupiah  terhadap  mata  uang  dollar,  naiknya  harga  barang  kebutuhan  sehari- hari,  menurunnya  aktifitas  industri  dan  lain-lain,  meningkatnya  daya  beli merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang.
2. Dengan  meningkatnya  daya  beli  para  pekerja  muslim,  maka  jumlah peredaran uang secara total  akan mengalami  peningkatan, akibatnya sektor perdagangan  akan  sedikit  lebih  berkembang  sehingga  membawa  dampak baik pada sektor ekonomi masyarakat.
3. Besar harapan para pekerja muslim akan membayar zakat profesi ke kantor BAZ  atau lembaga amil  zakat  (LAZ) sehingga pemasukan zakat  profesi  di BAZ atau LAZ akan meningkat, dengan demikian maka tingkat kemiskinan dan kemelaratan diharapkan akan bekurang..
4. Kantor  kas  Negara  tetap  mendapatkan  pemasukan  dana,  yaitu  dana  pajak Pph pasal 21, setelah dikurangi dana zakat.
5. Para pekerja muslim akan merasa senang sebab mereka dapat menjalankan syariat  islam  yang  berkaitan  dengan  zakat  profesi,  sebab  dengan terlaksananya  syariat  islam  ini  mereka  merasa  lebih  dekat  dengan  sang khalik.    Pada  penelitian  terdahulu  tentang  pelayanan,  factor  pelayanan  ini sangat  diperhatikan  agar  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  konsumen, yaitu konsumen pengunjung coffe shop (Poha et al ., 2022)
selayaknya  petugas  kantor  pajak  juga  hendaknya  memperhatikan  faktor pelayanan  dengan  meningkatkan  pengetahuan  dan  sumber  daya  manusia khususnya tentang undang undang zakat nomor 23 tahun 2011, dimana zakat yang telah  disetor  ke  lembaga  zakat  resmi  yang  telah  diakui  pemerintah  dapat mengurangi  pajak  sehingga  stake  holders  muslim  merasa  puas  dan  merasa  lebih tenang karena bisa melaksanakan kewajiban terhadap agama dan negara.
Dalam  penelitian  terdahulu,  kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan  kepuasan konsumen, yaitu konsumen pengunjung kopi (Poha et al ., 2022), dalam penelitian ini,  kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan  pelayanan  petugas  pajak  terhadap  stake
holders  yaitu  lembaga  amil  zakat  dan  para  pekerja  muslim.Kriteria  pelayanan dalam  tulisan  ini  adalah  peningkatan  sumber  daya  manusia,  pemahaman  undang undang zakat  nomor 23  tahun 2011, dan penerapan undang undang zakat nomor 23 tahun 2011di  lapangan  serta sosialisasi  undang undang zakat  nomor 23 tahun 2011  kepada  pihak  stake  holders,  yaitu  para  pekerja  muslim  dan  lembaga  amil zakat, seperti badan amil zakat (BAZ), rumah zakat, Dana Peduli Ummat (DPU), Dompet  Du’fa,  dan  Bitul  Maal  Hidayatullah.  Adapun  kriteria  kepuasan  dalam tulisan  ini  adalah  ketenangan  hati  dan  ketenteraman  jiwa  para  pekerja  muslim karena dapat menjalankan kewajiban terhadap agama dan Negara, juga kesadaran dan kerelaan para pekerja muslim dalam menjalankan kewajiban terhadap aturan agama dan aturan Negara.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  diutarakan  secara  rinci,  dapat  disimpulkan bahwa gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu:
a. Zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan atau gaji kotor, yang disalurkan melalui  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)/Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak bank.
b. Pajak penghasilan perseorangan atau pribadi pasal 21 yang dikoordinir oleh petugas khusus pada bank.
Saran  peneliti  dalam  penelitian  ini  bagi  pembacanya  adalah  :  a)  Undang- undang  tentang  pengelolaan  zakat  nomor  23  tahun  2011  agar  lebih  dipahami sehingga memudahkan aplikasi undang-undang tersebut di lapangan, b) Perlunya ditingkatkan  pelayanan  agar  stake  holders  merasa  lebih  puas,  c)  Perlu  dipelajari aplikasi program komputer pajak yang dapat menjangkau zakat sebagai pengurang penghasilan  kena  pajak,  d)  Diharapkan  para  petugas  yang  bekerja  di  BAZ  dan LAZ  agar  lebih  gencar  mensosialisasikan  undang-undang  tentang  pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011, e) Diharapkan kepada petugas yang bekerja di kantor pajak untuk membantu sosialisasi undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan urusan pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
BAZ, S. (2015). Wawancara, 2 September .
Daud Ali, M. (1988). Sistem Ekonomi Islam:Zakat dan Wakaf . UI Press.
Hadi,  S.  (1986). Metodologi  Research .  Yayasan  PenerbitanFakultas  Psikologi UGM.
Hamzah Hasan. (2011). Ekonomi Islam:Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat . LeKAS.
Huberman.Mile. (n.d.). Qualitatif Data Analysis . Sage Publication Inc. Ibrahim, Y. (1997). Zakat The Third Pillar of Islam . Pustaka Madani.
Ita Latifatul Asna Bank Muamalat. (2015). Wawancara, 12 Agustus .
Lis Astuti BRI Syariah, A. (2015). Wawancara,28 Agustus .
Mansyur BNI Syariah. (2015). Wawancara,27 Juli 2015 .
Masdar Mas’udi. (1993). Risalah Zakat(Pajak)dalam Islam . Pustaka Firdsus. Minhaji,  A.  (2002). Zakat  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah .  Kurnia  Alam Semesta.
Moleong, L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Nawawi, I. (2012). Metoda Penelitian Kualitatif . CV.Dwiputra Pustaka Jaya.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
p3EI UII Yogyakarta. (2008). Ekonomi Islam . Raja Grafindo Persada.
Poha, F. R., Karundeng, D. R., dan Suyanto, M. A. (2022). Analisis Citra Merek, Kualitas  Produk  dan  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kepuasan  Konsumen (Survey  Pengunjung  Kopi  Dari  Hati  Marisa). Jurnal  Pendidikan  Dan Kewirausahaan , 10 (1), 86–104.
PPHIMM. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Kencana.
Suandy, E. (2005). Hukum Pajak . Salemba Empat.
Sudikan,  S.  Y.  (2007). Ragam  Metode  Pengumpulan  Data .  Raja  Grafindo Persada.
Vredenbergt, Y. (1983). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat . Gramedia.
Yuwana, S. (n.d.). Ragam Metode Pengumpulan Data . Raja Grafindo Persada.