## POTENSI KEPATUHAN PAJAK UMKM SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: SEBUAH PENDEKATAN TEORI ATRIBUSI
Sessa Tiara Maretaniandini 1) , Radhitiya Wicaksana 2) , Zalfa Aura Tsabita 3) , Amrie Firmansyah 4)*
1) 4121220293_sessa@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Nergara STAN
2) 4121220218_radhit@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Nergara STAN
3) 4121220301_zalfa@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Nergara STAN
4) amrie@pknstan.ac.id, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Nergara STAN
* untuk penulis korespondensi

## Abstract
A global recession is predicted to occur in 2023. In facing this condition, MSMEs have a key role in maintaining economic growth in Indonesia. Despite the significant potential to contribute to the Indonesian economy, many MSMEs still do not register as taxpayers. As a result, tax revenues in Indonesia have not been optimal. In addition, the  phenomenon  of  MSME  tax  non-compliance  has  the  potential  to  increase  with  the  existence  of  regulations governing VAT rate increases. This study aims to review the potential for MSME tax compliance after the increase in VAT rates. This study uses a qualitative method using a content analysis approach. The data used in this study is MSME data sourced from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises website. In addition, this panel research data also uses MSME tax compliance data from the Directorate General of Taxes website. A review of data sourced from the content analysis is further elaborated using scoping review. This study concludes that there is potential for an increase in MSME tax compliance following an increase in the VAT rate. The increase in MSME tax compliance is projected to increase Indonesia's overall tax revenue. Thus, MSMEs have a significant role in facing a recession.
Keywords: MSME; Recession; Tax Revenues; VAT Rates

## Abstrak
Resesi global diprediksi terjadi di tahun 2023. Dalam menghadapi kondisi ini, UMKM memiliki peran kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi  signifikan  dalam  perekonomian  Indonesia,  masih  banyak  UMKM  yang  tidak  mendaftarkan  dirinya sebagai wajib pajak. Akibatnya, penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Selain itu, fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM berpotensi menjadi meningkat dengan adanya regulasi yang mengatur kenaikan tarif PPN. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengulas  potensi  kepatuhan  pajak  UMKM  setelah  kenaikan  tarif  PPN.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data UMKM yang bersumber dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, data panelitian ini juga menggunakan data kepatuhan pajak UMKM dari website Direktorat Jenderal Pajak. Ulasan atas data yang bersumber dari content analysis selanjutnya dielaborasi dengan menggunakan scoping review Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi peningkatan kepatuhan pajak UMKM setelah dilakukannya kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan  pajak  Indonesia  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  UMKM  memiliki  peran  signifikan  dalam menghadapi resesi.
Kata Kunci : UMKM; Resesi; Penerimaan Pajak; Tarif PPN

## PENDAHULUAN
Pada masa mendatang, beberapa negara di dunia dihadapkan dengan resesi yang sangat besar.  Resesi  adalah  suatu  anomali  ketika  terjadi  kontraksi  dalam  aktivitas  ekonomi  secara signifikan  dalam  kurun  waktu  yang  lama.  Perkiraan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi menjadi  1,7%  pada  tahun  2023  turut  memperkuat  isu  tersebut  (World  Bank,  2023).  Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terlemah ketiga dalam hampir tiga dekade (World Bank,  2023).  Resesi  yang  diperkirakan  terjadi  ini  dipicu  karena  adanya  pandemi  dan  krisis keuangan global (World Bank, 2023). Invasi Rusia terhadap Ukraina juga memberikan dampak yang besar bagi iklim geopolitik internasional yang mendorong pelemahan perekonomian dunia (Utami et al., 2022).
Dalam  menghadapi  kondisi  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  perlu  memiliki  strategi untuk tetap mempertahankan kondisi perekonomian domestik. Salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi ini adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang berpotensi untuk digali adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM Indonesia adalah faktor kunci dalam penyelesaian  resesi  yang  dihadapi  Indonesia  (Wahyunti,  2020).  Meskipun  memiliki  potensi yang besar, dalam kenyataannya, saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung  pajak  (Sartono  &  Minarni,  2020).  Para  pelaku  UMKM  ini  tidak  mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha (Sartono & Minarni, 2020). Kontribusi besar UMKM Indonesia  dalam  PDB  tidak  diikuti  oleh  capaian  pajaknya  yang  hanya  0,5%  dari  total penerimaan  pajak  (Zulma,  2020).  Fenomena  ketidakpatuhan  pajak  UMKM  ini  ditambah dengan  adanya  kenaikan  tarif  PPN  mengacu  pada  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Ketidakpatuhan  pajak  UMKM  diperkirakan  akan  semakin  tinggi  setelah  adanya kenaikan  tarif  PPN.  Ketidakpatuhan  pajak  UMKM  ini  berdampak  pada  kurang  optimalnya penerimaan  perpajakan  Indonesia  meskipun  telah  melampaui  target.  Perilaku  tersebut  dapat disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  dari  pemilik  UMKM  (Arham  & Firmansyah,  2021).  Pemilik  UMKM  merupakan  wajib  pajak  Orang  Pribadi  (OP)  yang melakukan usaha dan terkena PPh Final sebesar 0,5%. Namun, perilaku pemilik UMKM tidak selalu merespons  positif  terkait dengan kebijakan perpajakan di  Indonesia, seperti kebijakan perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Selain itu, kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat  dipengaruhi  oleh  kesadaran  dan  pengetahuan  wajib  pajak  terkait  dengan  kebijakan peningkatan tarif PPN (Zuhdi et al., 2015). Dengan demikian, ulasan atas kepatuhan wajib pajak UMKM terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan PPN perlu diulas lebih lanjut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  potensi  pajak  UMKM  setelah  kenaikan  tarif PPN.  Penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  lebih  banyak mengulas faktor pelayanan, mekanisme perpajakan pemerintah, dan faktor internal dari pemilik UMKM tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Farida & Irawati,  2023;  Julailatin,  2022;  Marilyn  et  al.,  2022;  Mei  &  Firmansyah,  2022;  Pradana  & Firmansyah,  2020;  Pujilestari  et  al.,  2021;  Putra  &  Firmansyah,  2018;  Tan  et  al.,  2021). Berkaitan  dengan  isu  kenaikan  tarif  PPN,  salah  satu  penelitian  sebelumnya  yang  telah membahas  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  berkaitan  dengan  kenaikan  tarif  PPN  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwianika  &  Salim  (2022).  Penelitian  tersebut  menggunakan metode penelitian wawancara  yang terbatas pada 15 pembayar dan pengelola pajak. Namun, penelitian  tersebut  tidak  mengaitkannya  dengan  sisi  psikologis  pelaku  pajak  khususnya UMKM. Oleh karena itu, ulasan atas potensi kepatuhan pajak UMKM terkait dengan penerapan kenaikan tarif PPN penting untuk dilakukan.
Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait hubungan antara kenaikan tarif PPN dan kepatuhan pajak UMKM, yang dalam literatur  sebelumnya  lebih  banyak  mengaitkan  kepatuhan  pajak  UMKM  dengan  Pajak Penghasilan.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  Kementerian  Keuangan  sebagai bahan  pendukung  dalam  merumuskan  strategi  lanjutan  dalam  memproyeksikan  pendapatan pajak  dari  sektor  UMKM.  Selanjutnya,  Kementerian  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menangah (Kemenkop  UKM)  juga  dapat  menggunakan  penelitian  ini  sebagai  bahan  peningkatan kebijakan terkait dengan jumlah UMKM yang telah melakukan Go Digital dan memiliki NIB.

## EDUCORETAX

## KAJIAN PUSTAKA Teori Atribusi
Menurut Pasaribu & Wijaya (2017), teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan  tentang  sikap  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  terjadi  karena  adanya  faktor internal dan/atau eksternal  yang memengaruhi. Teori ini mencoba untuk  menjelaskan bahwa seseorang  melakukan  sesuatu  itu  disebabkan  terdapat  pengaruh  dari  faktor  internal  dan/atau eksternal. Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang bersumber  dari  dalam  pribadi  masing-masing.  Faktor  internal  biasanya  berasal  dari  keadaan psikologis seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu. Jika dalam konteks kepatuhan pajak, atribusi internalnya adalah psikologis wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.  Faktor  selanjutnya  adalah  atribusi  eksternal,  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan lainnya.

## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan atau dimiliki baik itu perorangan maupun badan  usaha  dengan  skala  mikro.  Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  tentunya  memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sektor UMKM memiliki eksistensi yang dominan di perekonomian Indonesia. Menurut  (Sarfiah  et  al.,  2019),  alasan  tersebut  adalah  UMKM  memiliki  potensi  dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, berkontribusi terhadap pembentukan PDB yang bersifat dominan, serta memiliki keunggulan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan padat karya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021,  UMKM  di  Indonesia dikategorikan menjadi tiga,  yaitu mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, menurut PMK No.197/PMK.03/2013, UMKM dikategorikan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Definisi dari PKP adalah perusahaan yang telah memiliki  omzet  lebih  dari  4,8  milliar.  Sementara  itu,  Non-PKP  adalah  perusahaan  yang memiliki  omzet  lebih  kecil  dari  4,8  milliar.  Adapun  kriteria  UMKM  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  PP  Nomor  7  tahun  2021  dan  PMK  No.197/PMK.03/2013  adalah  sebagai berikut :
Tabel 1 Jenis UMKM Jenis UMKM (PP 7/2021) Kriteria Jumlah Jenis UMKM (PMK No.197/PMK.03/ 2013) Mikro Kekayaan Bersih ≤ 1 miliar Non-PKP Penjualan ≤ 2 miliar Kecil Kekayaan Bersih 1 miliar < x ≤ 5 miliar  Non-PKP dan PKP Penjualan Tahunan  2 miliar < x ≤ 15 miliar Menengah Kekayaan Bersih 5 miliar < x ≤ 10 miliar  PKP
Penjualan Tahunan  15 miliar < x ≤ 50 miliar Sumber: (Pemerintah Indonesia RI, 2021)
Menurut Oktavian & Rumaisa (2022), UMKM di Indonesia mengalami kondisi stagnan sejak  10  tahun  terakhir  dengan  kurang  lebih  98,7%  yang  didominasi  oleh  usaha  mikro. Berdasarkan  data  tersebut,  mayoritas  UMKM  di  Indonesia  masih  tergolong  mikro  atau  Non PKP  sehingga  UMKM  tersebut  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  memungut  PPN  di  setiap penjualan yang mereka lakukan. Berbeda dengan UMKM yang telah menjadi PKP, kenaikan PPN mempengaruhi UMKM Non-PKP bukan dari segi harga jual produknya, tetapi pada biaya ( cost ) yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas usahanya. Di sisi lain, UMKM Non-PKP memiliki  harga  yang  lebih  bersaing  dibanding  UMKM  PKP  karena  UMKM  Non-PKP  tidak memungut PPN.

## EDUCORETAX

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak ( tax compliance ) merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan di  Indonesia.  Kepatuhan  pajak  didefinisikan  sebagai  kemauan  wajib  pajak  dalam  mematuhi segala  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  (Andreoni,  et.al.,  1998).  Kepatuhan  pajak dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  kepatuhan  pajak  formal  dan  kepatuhan  pajak  material. Kepatuhan  pajak  formal  atau  yang  sering  disebut  kepatuhan  pajak  administratif  adalah kepatuhan pajak yang berindikator sejauh mana wajib pajak yang bersangkutan patuh terhadap persyaratan  prosedural  dan  administrasi  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  formal  dalam undang-undang  perpajakan.  Indikator  tersebut  sudah  termasuk  syarat  pelaporan  serta  waktu untuk menyampaikan dan membayar  pajak  tersebut. Sementara itu,  kepatuhan  pajak material atau sering disebut kepatuhan pajak teknis adalah kepatuhan pajak yang berindikator pada wajib pajak  yang  telah  memenuhi  ketentuan  material  perpajakan  berdasarkan  isi  dan  jiwa  undang- undang perpajakan  yang meliputi pendaftaran diri, pelaporan SPT  secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran perpajakan (Cahyonowati, et.al., 2012).

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  istilah  yang  digunakan  dengan  hemat  ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang dan jasa tertentu (Andika, 2022). Dengan kata lain,  konsumen  akhir  sebagai  pajak  tanggungan  tidak  perlu  membayar  segera  pajak  yang terbebankan  dikarenakan  besaran  pajaknya  telah  disetorkan  oleh  pedagang  barang  dan  jasa tersebut  (Andika,  2022).  Berdasar  UU  No  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal  1  April  2022  dan  12%  per  tahun  2025  mendatang  (Undang-Undang  RI,  2021). Kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang dan/atau jasa dikenakan pajak. Terdapat beberapa kategori produk yang tidak terkena  PPN  yaitu  barang  kebutuhan  pokok  untuk  khalayak  umum,  makanan  dan  minuman yang  terdapat  di  restoran,  hasil  tambang  dan  emas,  uang,  dan  surat  berharga  (Agustina  & Isnaini, 2021). Adapun kategori jasa yang tidak terkena PPN adalah layanan sosial, kesehatan medis,  keuangan,  pengiriman    surat    dengan  prangko,  luar  negeri  dan  ketenagakerjaan (Agustina  &  Isnaini,  2021).  Tujuan  dinaikkannya  tarif  PPN  ini  adalah  sebagai  upaya penyehatan  kembali  APBN  yang  belanjanya  sempat  mengalami  kenaikan  drastis  selama pandemi  Covid-19  (Putri  et  al.,  2021).  Namun,  sifat  PPN  Indonesia  masih  belum  netral. Netralitas  PPN  berarti  dalam  pemungutannya  tidak  memengaruhi  keputusan  ekonomi  dari pelaku bisnis maupun konsumen (Saptono & Khozen, 2023). PPN dapat dikatakan netral ketika pembeli  akan  dipungut  PPN  di  mana  pun  ia  melakukan  transaksi  jual  beli,  baik  secara tradisional  atau  modern  maupun  secara offline atau online .  Salah  satu  belum  netralnya  PPN Indonesia tersebut diakibatkan oleh tingginya threshold PKP, yaitu sebesar 4,8 miliar (Putri & Wijaya, 2022).

## Pajak Penghasilan (PPh)
PPh merupakan jenis pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu dan/atau perusahaan terkait pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Pendapatan yang diperoleh individu  dan/atau  badan  tersebut  dapat  berupa  gaji  pokok  atau  jenis  penerimaan  lainnya (Undang-Undang  RI,  2021).  Berdasarkan  Undang-Undang  HPP,  Pemerintah  menetapkan perubahan lapisan tarif pada PPh Pasal 21 (Undang-Undang RI, 2021). Selain PPh Pasal 21, PPh  Pasal  4  ayat  (2)  atau  biasa  disebut  PPh  final  juga  mengalami  perubahan.  PPh  final merupakan  PPh  yang  dikenakan  terhadap  pendapatan  tertentu  yang  diterima  dalam  periode berjalan  dan  tidak  bisa  dikreditkan  dengan  PPh  terutang  di  akhir  tahun.  Berdasarkan  PP- 23/2018,  WP  OP  yang  menjalankan  usaha  dengan  omzet  bruto  mencapai  500  juta  tidak dikenakan PPh final.

## Nomor Induk Berusaha (NIB)
Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nama badan yang  diberikan  oleh  OSS  setelah  didaftarkan  (Peraturan  Pemerintah  RI,  2018).  Adapun Lembaga  OSS  ( Online  Single  Submission )  di  Indonesia  yang  dimaksud  adalah  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  (Asnaini  et  al.,  2022).  NIB  ini  harus  dimiliki  oleh badan usaha, baik  yang  berbentuk  perseroan, maupun perorangan  (Yeni  et  al.,  2021).  Usaha yang sudah berdiri sebelum NIB ini diterbitkan pun wajib untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB (Asnaini et al., 2022). Pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya melalui OSS dan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan akan mendapatkan perizinan usaha  yang  berbentuk  surat  atau  keputusan.  Melalui  perizinan  ini,  pelaku  usaha  akan memperoleh berbagai manfaat, seperti memperoleh izin resmi dari pemerintah, mempermudah proses kredit pinjaman, dan memudahkan badan usaha dalam mendapatkan berbagai insentif dari negara.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan content analysis dan scoping review . Content analysis merupakan teknik menelaah dan menganalisis struktur dan hubungan antara kata, frasa, tema, dan konsep lainnya (Parveen & Showkat, 2017). Sementara itu, scoping review adalah teknik eksplorasi yang menganalisis literatur  tentang  topik  tertentu  dengan  mengidentifikasi  konsep  kunci,  teori,  dan  bukti pendukung yang menginformasikan praktik di lapangan secara sistematis (Arksey & Malley, 2005). Pendekatan content analysis ini ditujukan untuk menelaah dan menampilkan persentase mengenai  potensial  perpajakan  dari  sektor  UMKM  setelah  kenaikan  tarif  PPN.  Data  yang digunakan bersumber dari laporan  Kementerian  Koperasi  dan UKM  dan  Direktorat  Jenderal Pajak  yang  diperoleh  dari  website  institusi  tersebut.  Data  yang  diambil  dari  laporan Kementerian  Koperasi  dan  UKM  adalah  data  keseluruhan  jumlah  UMKM  Indonesia  yang digunakan  untuk  memetakan  total  potensi  penerimaan  perpajakan.  Sektor  UMKM  dipilih karena  merupakan  sektor  yang  padat  karya  dan  kuantitasnya  begitu  besar  di  Indonesia. Selanjutnya, data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pajak adalah berupa jumlah UMKM sudah terdaftar dan patuh membayar pajak. Kedua data ini lalu dibandingkan untuk mengetahui jumlah UMKM yang memiliki kepatuhan pajak yang tinggi dan rendah. Adanya gap kepatuhan yang didapat  lalu digunakan sebagai  acuan untuk memproyeksikan respons kepatuhan pajak UMKM terhadap kenaikan tarif PPN.
Sementara  itu,  pendekatan scoping  review digunakan  untuk  mengulas  dan mengidentifikasi data penelitian lebih lanjut yang bersumber dari berbagai referensi baik dari artikel  jurnal  penelitian  maupun  laporan  inventarisasi  pemerintah  mengenai  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Data faktor-faktor ini lalu diklasifikasikan menurut teori  atribusi  guna  membantu  memproyeksikan  potensi  kepatuhan  pajak  UMKM  setelah diterapkannya kenaikan tarif PPN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Kenaikan Tarif PPN
Porsi terbesar bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia yaitu sektor UMKM yang  memiliki  perkembangan  sampai  dengan  99,9%  dari  keseluruhan  usaha  yang  ada  di Indonesia (Novitasari, 2022). Jumlah UMKM pada tahun 2019 menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai 65,47 juta unit (Mahdi, 2022). Meskipun besar dari segi kuantitas, kepatuhan pajak UMKM tidak sebesar kuantitas totalnya. Wajib Pajak UMKM yang bersedia  membayar  pajak  hanya  berjumlah  2,31  juta  (Mahdi,  2022).  Jumlah  ini  terdiri  dari
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebanyak 2,05 juta dan Wajib Pajak Badan UMKM sekitar 257 ribu perusahaan (Mahdi, 2022).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketidakpatuhan  UMKM  ini.  Pertama, faktor  yang  menyebabkan  banyaknya  UMKM  di  beberapa  negara  merasa  keberatan  bahkan menghindar  untuk  membayar  pajak  adalah  tingginya  tarif  pajak  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  (Zulma,  2020).  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  banyaknya  pelaku  UMKM tidak  bersedia  membayar  pajak  juga  akibat  tingginya  tarif  pajak  yang  ditetapkan  oleh pemerintah (Seidu et al., 2015). Selain itu, faktor penyebab ketidakpatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi  oleh  prosedur  pengisian  yang  cenderung  rumit  (Mas’ud  et  al.,  2014).  Faktor selanjutnya yaitu pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. (Mei & Firmansyah, 2022). Apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan secara sukarela memenuhi kewajibannya (Zuhdi et al., 2015).
Permasalahan  yang  dialami  oleh  DJP  saat  kini  adalah  masih  rendahnya  penerimaan pajak  Indonesia  yang  dilihat  dari  nilai tax  ratio (Pradana  &  Firmansyah,  2020). Tax  ratio merupakan  perbandingan  antara  penerimaan  pajak  di  Indonesia  terhadap  PDB  (Produk Domestik Bruto) (Putra & Firmansyah, 2018). DJP mencatat tax ratio Indonesia berada pada angka 10,4% pada tahun 2022 (Simanjuntak & Simbolon, 2022). Jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan tax ratio negara yang lain. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak (Simanjuntak & Simbolon, 2022). Penyebab dari rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut  adalah  kurangnya  edukasi  perpajakan  bagi  masyarakat  mengenai  manfaat  yang diperoleh ketika membayar pajak.
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia terkhususnya DJP melakukan kebijakan  perluasan tax  awareness melalui  sosialisasi  maupun  edukasi  perpajakan  guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak (Ningrum, 2016). Tax awareness dapat  dilakukan  melalui  platform  media  sosial  atau  dengan  mengadakan  webinar dan seminar di bidang perpajakan (Ningrum, 2016). Namun, hal ini dinilai masih kurang efektif karena tidak adanya peningkatan yang signifikan pada tax ratio Indonesia.

## Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif PPN
Menurut UU HPP per April 2022, peningkatan tarif PPN terjadi dari yang awalnya 10% menjadi 11%. Hal ini menimbulkan potensi kepatuhan wajib pajak yang berbeda dari sebelum perubahan tarif pajak. Potensi wajib pajak tersebut dapat ditinjau melalui teori atribusi internal dan eksternal.

## 1. Teori Atribusi Internal
Atribusi internal adalah suatu teori yang menjelaskan seseorang melakukan suatu yang berasal dari kemauan diri sendiri (Schmitt, 2015). Atribusi internal mempertimbangkan kondisi psikologis,  seperti  persepsi  dan kepribadian seseorang dalam mengambil  keputusan  (Heider, 1958).  Kondisi  psikologis  menjadi  alasan  yang  utama  apakah  orang  tersebut  berkenan  atau enggan  melakukan  suatu  aktivitas  (Heider,  1958).  Dalam  konteks  kepatuhan  wajib  pajak, kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi keinginan seseorang dalam membayar pajak. Ketika  terdapat  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN,  seseorang  akan  cenderung  memiliki  persepsi bahwa  perubahan  tarif  tersebut  dapat  menurunkan  tingkat  kesejahteraannya  sehingga meresponsnya dengan tidak membayar pajak. Seseorang dapat merasa tarif pajak yang dibayar memiliki proporsi yang sangat besar bagi pendapatan sehingga psikologisnya membuat orang tersebut enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori atribusi, pengaruh psikologis seseorang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## EDUCORETAX

## 2. Teori Atribusi Eksternal

## a. Reformasi Perpajakan
Tabel berikut merupakan perbandingan tarif tiap jenis pajak.
Tabel 1 Perbandingan Tarif Tiap Jenis Pajak Jenis Pajak Perbandingan Tarif Sebelum UU HPP Setelah UU HPP PPN 10% 11% 12% pada tahun 2025 PPh Final bagi Pengusaha Orang Pribadi 0,5% dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta 0,5% tidak dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta PPh Pasal 21 5% untuk pendapatan kurang dari 50 juta 5% untuk pendapatan kurang dari 60 juta 15% untuk pendapatan  50 juta sampai dengan 250 juta 15% untuk pendapatan  60 juta sampai dengan 250 juta 25% untuk pendapatan 250 juta sampai dengan 500 juta 25% untuk pendapatan 250 juta sampai dengan 500 juta 30% untuk pendapatan lebih dari 500 juta 30% untuk pendapatan 500 juta sampai dengan 5 miliar 35% untuk pendapatan lebih dari 5 miliar
Sumber: (Undang-Undang RI, 2021)
Salah satu kekhawatiran dari diterapkannya kenaikan tarif PPN adalah kenaikan harga akibat inflasi yang menimbulkan daya beli masyarakat melemah. Potensi penurunan daya beli ini  menjadikan  banyak  UMKM  merespon  negatif  terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN. Namun,  berdasarkan  temuan  Tait  (1988),  dari  35  negara  terdapat  22  negara  yang  berhasil menekan  dampak  pengenalan  PPN  terhadap  harga  dan  tidak    begitu    berpengaruh    pada perubahan  inflasi melalui reformasi perpajakan.
Kenaikan PPN sebesar 1% ini diikuti dengan adanya perubahan ketentuan pada PPh. Alhasil, kenaikan PPN ini tidak memberatkan baik dari sisi pelaku UMKM maupun konsumen itu  sendiri.  Hal  ini  disebabkan  insentif  yang  diberikan  malah  dapat  dikatakan  melebihi persentase  kenaikan  tarifnya.  Selain  itu,  secara  garis  besar,  kenaikan  PPN  yang  diikuti perubahan tarif PPh ini sebenarnya memberikan keuntungan, baik bagi UMKM maupun bagi pemerintah dalam jangka panjang.
Gambar 1 Kausalitas Perubahan Tarif PPN dan PPh

## Sumber: data diolah
Dari  sisi  UMKM,  kenaikan  tarif  PPN  yang  diikuti  perubahan threshold PPh  Orang Pribadi  dan  ketentuan  PPh  Final  UMKM  menyebabkan  kenaikan  profitabilitas  UMKM. Profitabilitas yang meningkat ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi internal UMKM dan sisi konsumen. Dari sisi internal UMKM, berkurangnya beban perpajakan pelaku UMKM akan menyebabkan kelonggaran keuangan  yang mendorong optimalisasi  produksi  (Irawan, 2021).

## EDUCORETAX
Di sisi lain, disposable income konsumen turut bertambah dengan adanya perubahan lapisan tarif  PPh  Pasal  21  sehingga  pendapatan  yang  dapat  dibelanjakan  turut  meningkat  (Ahrori, 2016). Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen tidak akan terlalu terbebani dengan kenaikan PPN karena beban PPh mereka juga menjadi lebih rendah. Hal ini akan memberikan dampak positif  bagi  penerimaan  perpajakan  negara,  baik  dari  PPN  maupun  PPh-nya.  Pertama, penerimaan PPh Indonesia akan meningkat seiring peningkatan profitabilitas UMKM. Selain itu, penerimaan PPN akan meningkat dengan terjadinya perkembangan bisnis Usaha Mikro dan Kecil menjadi PKP. Regulasi di Indonesia melarang memungut PPN untuk UMKM sebelum UMKM  tersebut  menjadi  PKP  (Hanggana,  2017).  Dengan  produk  yang  sama,  harga  produk yang  ditawarkan  UMKM  Non-PKP  relatif  lebih  terjangkau  dibanding  UMKM  PKP  yang memungut PPN. Sesuai teori supply and demand , konsumen cenderung memilih produk dengan harga  yang  lebih  rendah  (Mankiw,  2015).  Berdasarkan  teori  tersebut,  profitabilitas  UMKM Non-PKP diproyeksikan akan meningkat secara lebih signifikan dan mendorongnya mencapai threshold sebagai PKP. Dengan demikian, kenaikan PPN yang diikuti perubahan tarif PPh tidak akan mengurangi kepatuhan pajak UMKM dengan catatan dibekalinya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan terbaru kepada UMKM.

## b. Tarif PPN Indonesia Dibanding PPN Dunia
Rata-rata  tarif  PPN  dunia  adalah  15%  termasuk  negara  OECD  ( Organization  for Economic  Cooperation  dan  Development )  dan  negara  lainnya  di  dunia  (Maulinda,  2022). Kenaikan tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata tersebut. Kenaikan tarif PPN yang dilakukan masih berada di kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di dunia, termasuk Indonesia.
Tabel 2 Perbandingan Tarif PPN Negara G20 Nama Negara Tarif PPN (%) Indonesia 11% Afrika Selatan 15% Arab Saudi 15% Argentina 21% Australia 10% Brazil 17%—18% India 12%—18% Inggris 20% Italia 22% Jepang 10% Jerman 19% Korea Selatan 10% Meksiko 16% Rusia 20% Tiongkok 13% Turki 18%
Sumber: (OECD, 2022)
Selanjutnya, Indonesia merupakan negara G20 yang termasuk dalam kumpulan negara dengan  perekonomian  terbesar  di  dunia.  Dibandingkan  dengan  negara  G20  lainnya  yang memungut  PPN,  tarif  PPN  Indonesia  termasuk  tarif  PPN  terendah  sebagaimana  informasi dalam Tabel 2. Melalui perbandingan tarif PPN tersebut, kemampuan ekonomi Indonesia masih di  atas  kenaikan  tarif  PPN  yang  diterapkan.  Dengan  demikian,  kenaikan  tarif  PPN  tidak termasuk dalam salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketidakpatuhan pajak para pelaku UMKM.

## EDUCORETAX

## c. Manfaat NIB

## Gambar 2 Kausalitas NIB dan Kepatuhan Pajak

## Sumber: Penulis, 2023
Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  adalah  suatu  nomor  yang  harus  dimiliki  suatu  usaha sebagai identitas yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Wulandari &  Budiantara,  2022).  Agar  usahanya  dianggap  formal,  setiap  entitas  usaha  yang  berdiri  di Indonesia  diwajibkan  untuk  memiliki  NIB,  termasuk  juga  UMKM.  Kepemilikan  NIB  bagi UMKM  di  Indonesia  memiliki  manfaat  yang  dapat  menunjang  keberlangsungan  usahanya. Terdapat  empat  manfaat  utama  NIB,  yaitu  memiliki  legalitas  usaha,  kemudahan  untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Noraga et al.,  2023).  Permodalan  merupakan  hambatan  utama  dalam  perkembangan  UMKM,  terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil  (Puspita et al., 2023). Dengan akses terhadap permodalan melalui NIB, UMKM akan dapat mengembangkan usaha mereka. Kemudahan akses pada permodalan ini juga akan membantu Usaha Mikro dan Kecil secara khusus dan UMKM secara umum untuk lebih  resilien  menghadapi  kenaikan  biaya  usaha  di  tengah  kenaikan  PPN.  Lebih  lanjut,  NIB membantu  pengajuan  keperluan  perizinan,  seperti  izin  usaha,  izin  operasional,  dan  izin komersial.  Usaha  yang  telah  memiliki  izin  resmi  (legal)  dapat  meningkatkan  kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk usaha (Syafi et al., 2023). Selain itu, usaha yang telah legal dipandang telah memiliki profitabilitas yang pasti sehingga akan mendorong penanaman modal pada usaha mereka. Adanya manfaat NIB tersebut tentunya akan mendorong pelaku UMKM mendaftar NIB yang salah satu persyaratannya adalah memiliki NPWP. Secara tidak langsung, NIB memiliki manfaat untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM.

## d. Digitalisasi Sektor UMKM
Saat  ini,  dunia  telah  memasuki  era  Society  5.0  yang  menyebabkan  setiap  tatanan kebutuhan  masyarakat  berpusat  pada  teknologi  (Mumtaha  &  Khoiri,  2019;  Prakosa  & Firmansyah, 2022). Perkembangan teknologi yang terjadi ini turut menggeser pola konsumsi masyarakat. Hanya terdapat sekitar 6% responden survei yang tidak pernah berbelanja online (Hariyanti,  2022).  Oleh  karena  itu,  mayoritas  masyarakat  Indonesia  telah  menunjukkan kecenderungan penggunaan platform belanja online .
Adanya  pergeseran  preferensi  masyarakat  dan  adanya  era  Society  5.0,  Pemerintah Indonesia  menggalakkan  program Go  Digital pada  UMKM  di  Indonesia  (Yuwana,  2020). Terdapat 32% atau sekitar 21 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia saat ini (Yusuf, 2022). Adanya  program  ini  ditujukan  agar  UMKM  dapat  menjangkau  pangsa  pasar  lebih  banyak menimbang konsumen saat ini beralih ke platform digital. Dengan dilakukannya program Go Digital, UMKM mengalami kenaikan omzet karena badan usaha mudah dijangkau masyarakat (Yuwana, 2020). Namun, belum semua UMKM menerapkan digitalisasi sebagaimana program Kemenkop  dan  UKM  (Yuwana,  2020).  Salah  satu  pertimbangan  dari  UMKM  yang  enggan melakukan  digitalisasi  adalah  pajak  yang  akan  dikenakan  pada  produk  mereka  sehingga
harganya  otomatis  lebih  mahal.  Namun,  profitabilitas  yang  meningkat  pada  UMKM  yang melaksanakan Go  Digital malah  menjadi  insentif  bagi  UMKM  untuk  segera  melakukan digitalisasi terlepas dikenakannya tarif PPN pada produknya.
Sebagaimana  prinsip  ekonomi people  think  at  the  margin ,  setiap  orang  cenderung memperhatikan cost-benefit dalam pengambilan keputusan (Mankiw, 2015). Profitabilitas yang diperoleh  UMKM  melalui  program Go  Digital ini  lebih  besar  dibanding  beban  pajak  yang menaikkan harga produknya. Dengan demikian, kepatuhan UMKM diproyeksikan meningkat terlepas adanya kenaikan PPN.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagian Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 32A  telah  menetapkan  bahwa  Menteri  Keuangan  dapat  menunjuk  pihak  lain, marketplace , untuk membantu pemerintah dalam pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak  (Undang-Undang  RI,  2021).  Mekanisme  ini  disebut  sebagai intermediary  collection , yaitu mekanisme pemungutan PPN yang diserahkan kepada perantara yang terlibat dalam rantai pasokan selain penjual (Putri & Wijaya, 2022). Melalui mekanisme tersebut, pemungutan dan pengawasan PPN dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Hal ini dilakukan dengan kondisi UMKM  yang  terdaftar  di marketplace tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  menjadi PKP. Dengan adanya program Go Digital UMKM yang didukung dengan UU HPP bagian KUP Pasal 32A, kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM dapat meningkat karena tidak akan dapat menghindar dari kewajibannya. Selain itu, program Go Digital ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong netralisasi PPN di Indonesia yang sebelumnya menjadi kendala dalam pemungutan perpajakan.

## PENUTUP Simpulan
Kepatuhan  wajib  pajak  para  pelaku  UMKM  masih  memiliki  potensi  untuk  berubah- ubah. Hal tersebut dikaitkan juga dengan faktor eksternal, seperti reformasi perpajakan, besaran tarif  PPN,  manfaat  NIB,  dan  program Go  Digital UMKM.  Meskipun  tarif  PPN  dinaikkan, potensi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dapat  diprediksikan  mengalami  peningkatan  karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi meningkat meskipun terdapat kenaikan tarif PPN.

## Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  terkait  dengan  subjektivitas  dalam  melakukan analisis  dengan  menggunakan scoping  review .  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan teknik wawancara kepada beberapa informan terkait untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum dan setelah periode kenaikan PPN. Penelitian ini menyarankan kepada Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Kemenkop  dan  UKM  untuk  berkoordinasi  terkait  dengan pengintegrasian  data  UMKM  maupun  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas XYZ. Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi , 1 (2), 24–29. https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559
Andika, T.
N. (2022). Pajak
pertambahan nilai . https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/ Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msmes tax compliance in Indonesia. Riset , 3 (1), 417–432. https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71
Arksey, H., & Malley,  L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological  framework.
International Journal
of Social Research Methodology , 8 (1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616
Asnaini,  S.  W.,  Hartati,  R.,  Hulu,  P.,  Simorangkir,  Y.  N.,  Sudiyono,  R.  N.,  &  Radita,  F.  R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes  serdang  tirta  kencana  melalui  online  single  submission. MULIA  (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) , 1 (2), 73–83. https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86 Dwianika, A., & Salim, M. J. M. (2022). Analisis kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. In Pumpunan Kajian Urban (pp. 65–74). Penerbit Universitas
Pembangunan Jaya.
https://www.researchgate.net/publication/365849526_Vox_Populi_Vox_Dei_Mari_Men dengar_Suara_Pegawai_dengan_Hati
Farida, A., & Irawati, W. (2023). Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. Jurnal Revenue , 3 (2), 488–505. https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178
Hanggana, S. (2017). Kesalahan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. InFestasi , 13 (1), 297. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3051 Hariyanti, D. (2022). Frekuensi belanja online masyarakat Indonesia . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online- masyarakat-indonesia
Heider, F. (1958). Attribution theory. In A First Look at Communication Theory (pp. 235–246). Em Griffin. https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf
Julailatin,  W.  (2022). Pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak,  penerapan  e-system,  dan  tingkat pendapatan  umkm  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  umkm  di  era  pdanemi  covid  19  di Kabupaten Jombang
[STIE PGRI Dewantara
Jombang].
http://repository.stiedewantara.ac.id/3716/
Mahdi,  M.  I.  (2022). Berapa  jumlah  UMKM  di  Indonesia? https://dataindonesia.id/sektor- riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia
Mankiw,  N.  G.  (2015). Principle  of  microeconomics:  7th  edition .  Cengage  Learning. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5_42
Marilyn,  M.,  Firmansyah,  A.,  &  Trisnawati,  E.  (2022).  Peran  moderasi  teknologi  informasi dalam  hubungan  antara  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak  dan  kepatuhan  pajak. Jurnal Pajak Ind , 6 (1), 143–151. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603 Mas’ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E.-M. J. (2014). Tax rate dan tax compliance in Africa. European  Journal  of  Accounting  Auditing  and  Finance  Research , 2 (3),  22–30. https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-accounting-auditing-and- finance-research-ejaafr/vol-2no-3may-2014/tax-rate-tax-compliance-africa-3/
Maulinda,  M.  (2022).  Penerapan  kenaikan  tarif  ppn  11%. Jurnal  Pusdansi , 2 (9),  1–12. http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/232
Mei,  M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. E-Jurnal Akuntansi , 32 (11), 3272–3288. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06
Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis dampak perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 pada perilaku masyarakat ekonomi (e-commerce). Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik , 4 (2), 55–60. https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39 Ningrum, R. F. (2016). Tinjauan atas sosialisasi perpajakan dan peran account representative dalam  kepatuhan  wajib  pajak  (studi  kasus  KPP  Pratama  Batu  Malang). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa
FEB Universitas Brawijaya , 3 (2), 1–14.
https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2177
Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi  pembuatan  NIB  bagi  pelaku  UMKM  Desa  Karangasem  Kecamatan Leuwimunding. BERNAS:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (1),  807–811. https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412
Novitasari,  A.  T.  (2022).  Kontribusi  umkm  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  era  digitalisasi melalui peran pemerintah. Journal of Applied Business and Economic (JABE) , 9 (2), 284– 204. https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703
OECD.  (2022). Annex  A.  countries  with  VAT .  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6525a942- en/1/4/1/index.html?itemId=/content/publication/6525a942- en&_csp_=9be05a02fe0e4dbe2c458d53fbfba33b&itemIGO=oecd&itemContentType=b ook
Oktavian, A. R., & Rumaisa, F. (2022). Penerapan business intelligence terhadap data penjualan UMKM  (Foodendez)  menggunakan  metode  algoritma  apriori  dalam  menentukan segmentasi  pasar. Jurnal  Media  Informatika  Budidarma , 6 (3),  1740–1745. https://doi.org/10.30865/mib.v6i3.4338
Parveen, H., & Showkat, N. (2017).
Content
Analysis . https://www.researchgate.net/publication/318815342_Content_Analysis
Pasaribu, E. M.,  & Wijaya, S. Y. (2017).  Implementasi  teori  atribusi untuk  menilai perilaku kecurangan akuntansi. Ekobis , 4 (1), 41–66. https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735 Pemerintah Indonesia RI. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun- 2021
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2018). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018
Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional  fairness  and  taxpayer  compliances  intentions. International  Journal  of Scientific  and  Technology  Research , 9 (2),  3176–3186.  http://www.ijstr.org/final- print/feb2020/The-Role-Of-Prevention-Efforts-In-Association-Between-Interactional- Fairness-And-Taxpayer-Compliances-Intentions.pdf
Prakosa, D. K., & Firmansyah, A. (2022). Apakah revolusi industri 5.0 dapat menghilangkan profesi akuntan? Jurnalku , 2 (3), 316–340. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.282 Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Jurnal Wahana Akuntansi , 16 (1), 36–51. https://doi.org/10.21009/wahana.16.013 Puspita,  D.,  Anggraeni,  L.,  Wati,  R.,  &  Andewi,  W.  (2023).  Sosialisasi  pengurusan  nomor induk  berusaha  (NIB)  bagi  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM) perseorangan. COMMUNIO:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (3),  121–124. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/56
Putra,  I.  P.  F.  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  The  effect  of  tax  knowledge  reward  and enforcement  strategies  on  SMEs  tax  compliance  behavior. International  Journal  of Business  And  Management  Study , 5 (2),  21–28.  https://doi.org/10.15224/978-1-63248- 160-3-22
Putri,  A.  D.,  Ghazali,  A.,  &  Ahluwalia,  L.  (2021).  Analysis  of  company  capability  using  7s Mckinsey framework to support corporate succession (case study: pt x indonesia): analisa kapabilitas perusahaan dengan menggunakan framework 7s mckinsey untuk mendukung kesuksesan  perusahaan  (studi  kasus:  PT  X  Indon. Manajemen  Bisnis , 11 (1),  44–53. https://doi.org/10.22219/mb.v11i1.17371
Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia , 6 (2S), 561– 577. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901
Sarfiah,  S.,  Atmaja,  H.,  &  Verawati,  D.  (2019).  Umkm  sebagai  pilar  membangun  ekonomi bangsa.
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (2), 1–189. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952
Sartono,  S.,  &  Minarni,  E.  (2020).  Motif  penghindaran  pajak  pada  pemilik  ukm. Jurnal BENEFIT , 7 (1), 32–40. https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270 Schmitt,  J.  (2015).  Attribution  theory.  In Wiley  Encyclopedia  of  Management (pp.  1–3). https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014
Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling the causes of tax default among small and  medium  scale  enterprises  (SMEs)  in  the  Tamale  Metropolis  of  Ghana. European Scientific Journal , 11 (1), 1857–7881.
https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4944
Simanjuntak,  J.,  &  Simbolon,  R.  (2022).  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kecamatan  Parongpong. Jurnal Cahaya Mandalika , 3 (3), 185–193. https://doi.org/10.57185/jcm.v3i3.1134
Syafi, M., Almadhani, M. D. A., Akbar, N. Q., & Ashari, F. (2023). Peningkatan ekonomi desa tiremenggal  kecamatan  dukun  Kabupaten  Gresik  bimbingan  teknis  pendaftaran  umkm (ligalitas  dalam  berusaha). Communnity  Development  Journal , 4 (2),  986–992. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.12804
Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi  Covid19:  kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  perpajakan,  peraturan  perpajakan. Educoretax , 1 (3), 208–218. https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35 Undang-Undang  RI.  (2021). Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun- 2021
Utami, M. P., Widodo, E. N., Raharja, R., Amroes, F., Fakhruddin, M. A., & Sari, D. M. (2022). Potensi  ekspor  batubara  indonesia  dengan  nilai  tambah  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  energi  internasional. Seminar  Nasional  BSKJI  “Post  Pandemic  Economy Recovery,” 31–39. https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/proceeding/2022_semnasBSKJI/ Layout-III.4-BPSJIJakarta.pdf
Wahyunti, S. (2020). Peran strategis umkm dalam menopang perekonomian indonesia di tengah pandemi covid19. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) , 3 (2), 280–302. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/554
World Bank. (2023). Global  economic prospects .  International  Bank for  Reconstruction and Development / The World Bank. https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5
Wulandari,  I.,  &  Budiantara,  M.  (2022).  Pembuatan  nomor  induk  berusaha  (NIB)  melalui online single submission. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (2), 386– 394. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205
Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti, S. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission  (oss) bagi  anggota koperasi  permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh.
J-Abdi , 1 (3), 175–188. https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107
Yusuf,  Y.  (2022). Kenaikan  jumlah  UMKM  go  online  jadi  hasil  konkret  pembahasan transformasi digital di KTT G20 . https://www.kominfo.go.id/content/detail/45636/kenaikan-jumlah-umkm-go-online-jadi- hasil-konkret-pembahasan-transformasi-digital-di-ktt-g20/0/berita_satker#:~:text=“Jadi
sebelum pdanemi Covid-19,menyumbang pada 60%25 PDB Indonesia Yuwana,  S.  I.  P.  (2020).  Coronanomics:  strategi  revitalisasi  umkm  menggunakan  teknologi digital  di  tengah  pandemi  covid-19. Journal  of  Technopreneurship  on  Economics  and Business Review , 2 (1), 47–59. https://doi.org/10.37195/jtebr.v2i1.58
Zuhdi,  F.  A.,  Topowijono,  T.,  &  Azizah,  D.  F.  (2015).  Pengaruh  penerapan  e-spt  dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 7 (1),
1–7. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/211
Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  pelaku  usaha  UMKM  di  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and
Business , 4 (2), 288–294. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170