## Potensi Perlindungan Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   oleh Dosen di Perguruan Tinggi  dalam Peningkatan Daya Saing Global

## Sudjana
Universitas Padjadjaran Email :  sdjana@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  potential  of  Intellectual  Property  protection  on  the  creation  of Science  and  Technology  Development  results  by  Lecturers  in  Higher  Education  and Intellectual  Property  Protection  on  the  Creation  of  Science  and  Technology Development results in Universities in Improving Global Competitiveness.This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  consisting  of  primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library studies and field research in the form of legislation, books, journals, and authoritative electronic media.
The  results  of  the  study  show  that  (1).  the  results  of  Science  and  Technology Development by university lecturers have the potential to obtain wealth protection in the field  of  Copyright  and  Patents,  but  do  not  rule  out  rights  through  other  types  of Intellectual Property. (2). Creation of Science and Technology development results that are protected by Intellectual Property and supported by the value chain and competitive scope will have high quality and reputation so as to enhance global competitiveness.
Keywords : Intellectual Property, Science and Technology, Global Competitiveness

## I. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “.melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". 124
Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,    Pasal  31  Ayat  (3)  UUD  1945 mengamanatkan  agar  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan 125 nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha  Esa  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  bangsa  yang  diatur  dalam undang-undang.  Selain  itu  pada  Pasal  31  Ayat  (5)  mengamanahkan  agar  Pemerintah
124 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
125 Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
memajukan Ilmu Pengetahuan 126 dan Teknologi 127 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia. 128 Hal  ini  mengingat  kemajuan  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  kemampuan menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing terutama di era globalisasi seperti pada saat ini. 129
UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  memberikan kerangka  yang  jelas  kepada  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional yang  sesuai  dengan  amanat  Pasal  31  Ayat  (3)  UD  1945.    Namun  berkaitan  dengan pendidikan  tinggi 130 masih  memerlukan  pemberdayaan  terhadap  sivitas  akademi (kususnya  dosen)  agar  dapat  lebih  berfungsi  dalam  mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora  untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa, 131 serta dapat meningkatkan daya saing.
Berdasarkan  data Global  Competitiveness  Index  dari  World  Economic  Forum 2016-2017,  Indonesia  menempati  peringkat  ke-41  dari  138  negara  dengan  pilar  inovasi menduduki peringkat 31, subpilar kapasitas inovasi menduduki peringkat ke-32, subpilar belanja  teknologi  tinggi  pemerintah  peringkat  ke-12,  dan  subpilar  paten  internasional menduduki peringkat ke-99. ”Data tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan masih  berupa  riset  dasar  yang  belum  dapat  diaplikasikan  dan  dikomersialkan  dalam dunia industri,” sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi terapan yang lebih dapat diaplikasikan secara komersial, agar seluruh hasil inovasi tersebut dapat mendongkrak  posisi  daya  saing  Indonesia  di  kancah  ekonomi  global.  Salah  satu upayanya adalah penguatan dan pengembangan Kekayaan Inteklektual melalui perolehan paten  atas  invensi  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  data World  Intellectual  Property Organization (WIPO),  dari  9.153  paten  yang  terdaftar  di  Indonesia  pada  tahun  2015
126 Ilmu  Pengetahuan  adalah  rangkaian  pengetahuan  yang  digali,  disusun,  dan  dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
127 Teknologi  adalah  penerapan  dan  pemanfaatan  berbagai  cabang  Ilmu  Pengetahuan  yang menghasilkan  nilai  bagi  pemenuhan  kebutuhan  dan  kelangsungan  hidup,  serta  peningkatan  mutu kehidupan manusia.
128 Penjelasan Umum UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendikdikan Tinggi.
129 Bandingkan  dengan Rais  Rozali ,  “ Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual”  tersedia  dalam https://zalirais.wordpress.com/2013/09/10/pengelolaan-kekayaan-intelektual/ diakses 2 Januari 2019.
130 Pendidikan  Tinggi  adalah  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
131 Bandingkan dengan Rendy Ivaniar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya http://www.scribd.com/  doc/  100516733/Kajian-Kritis-Rancangan-Undang-undang-Pendidikan-Tinggi. diakses 5 Januari 2019.
sebanyak  8.095  paten  atau  89  persen  merupakan  paten  yang  berasal  dari  luar  negeri, sedangkan  paten  dalam  negeri  hanya  sebesar  1.058  paten.  Hal  tersebut  menunjukkan masih banyaknya kendala yang perlu diatasi bersama dalam mengejar ketertinggalan dari negara  maju.  ”Untuk  mengejarnya,  perlu  upaya  melalui  peningkatan  sumber  daya manusia terutam dosen serta anggaran dan fasilitas riset yang memadai untuk mendorong terciptanya  inovasi  yang  dapat  diaplikasikan.”    Selama  periode  tahun  2005-2017, Kemenperin  sudah  menghasilkan  91  paten  yang  terdiri  dari  79  paten  dan  12  paten sederhana.  Dari  total  tersebut,  37  paten  tercatat  sudah  granted,  25  paten  dalam  tahap pemeriksaan substantif dan 29 paten lainnya masih dalam pemeriksaan administratif. 132 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi seyogianya dapat  memenuhi hal-hal  yang  berkaitan  dengan  :  Pertama,  penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  sebagai bagian  yang  tidak    terpisahkan  dari  penyelenggaraan  pendidikan  nasional,  tidak  dapat dilepaskan  dari  amanat  Pasal  31  Ayat  (3)  UUD  1945.  Di  samping  itu  dalam  rangka menghadapi  perkembangan  dunia,  Pendidikan  Tinggi  diharapkan  mampu  menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, 133 melalui pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kedua,  pada  tataran  praktis  bangsa Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  persaingan  antar  bangsa  di  satu  pihak  dan  kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan  daya  mitra  bangsa  Indonesia  dalam  era  globalisasi,  diperlukan  Pendidikan  Tinggi yang  mampu  menghasilkan  karya  Penelitian  dalam  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia, 134 dan mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkat kualitas dan reputasi    Perguruan  Tinggi  tersebut  dan    peneliti  (terutama  dosen)  yang  bersangkutan, sehingga  dapat  yang  mengangkat  martabat  bangsa  Indonesia  dalam  pergaulan internasional di era globalisasi. 135
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  identifikasi  masalahnya  adalah  sebagai berikut:
132 Pramdia  Arhando  Julianto,  “ Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Inovasi  Tingkatkan  Daya  Saing Industri” tersedia dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/18/224443126/hak-kekayaan- intelektual-dan-inovasi-tingkatkan-daya-saing-industri. diakses 7 Januari 2019.
133 Ibid.
134 Ibid.
135 Ibid.
1. Bagaimana  Potensi  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  terhadap  kreasi  hasil Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  oleh  dosen  di  Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana Perlindungan Kekayaan Intelektual  terhadap kreasi hasil Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi      oleh  dosen  di  Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Daya Saing Global?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu penelitian  dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian  hukum  normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data  sekunder. 136 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian yang  bertujuan  menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  nasional  maupun internasional  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan pembangunan  hukum.  Soerjono  Soekanto  mengemukakan  bahwa  penelitian  deskriptif yaitu  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  dan  gejala  - gejalan lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa  - hipoesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru. 137
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Penelitian  kepustakaan  dan Penelitian  di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  bahan- bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan- bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin- doktrin,  pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan  makalah- makalah  yang  ditulis  oleh  para  ahli,  karangan  berbagai  panitia  pembentukan  hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan  hukum   tersier,    yakni berupa
136 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
137 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,  1984, hlm 10.
pendapat-pendapat      atau      opini  masyarakat  yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang  dapat  memberikan  petujuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan yang  berkitan  dengan  pembentukan  hukum  yang  dianalsis  berdasarkan  teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Potensi  perlindungan  Kekayaan  Intelektual    terhadap  kreasi    hasil Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi    oleh  dosen  di  Perguruan Tinggi
Pendidikan Tinggi berfungsi antara lain mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  Humaniora, 138 dan  bertujuan antara  lain…..dihasilkannya  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  melalui  Penelitian  yang memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  Humaniora  agar  bermanfaat  bagi  kemajuan bangsa,  serta  kemajuan  peradaban  dan  kesejahteraan  umat  manusia 139 ,  sedangkan Perguruan  Tinggi  melaksanakan  fungsi    dan  peran  antara  lain  sebagai: 140 pusat pengembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  yang    dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.
Berkaitan dengan fungsi Perguruan Tinggi, dosen sebagai   sivitas akademika, 141 bertujuan    mengembangkan  inovasi  melalui  kreasinya,  dalam  arti  keakhlian  yang dimilikinya  berfungsi untuk melahirkan kreasi baru (inovasi) dalam bentuk yang disebut Kekayaan  Intelektual,  sehingga  terwujudnya  Pengabdian  kepada  Masyarakat  berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan terus dilakukan sebagai pembudayaan dan pemberdayaan bangsa  yang berlangsung sepanjang hayat  sejalan dengan prinsip Perguruan Tinggi. 142
138 Selengkapnya, lihat Pasal 4 point … UU No 12 Tahun 2012.
139 Ibid , Pasal 5.
140 Ibid , Pasal 58.
141 Ibid , Pasal 1 Angka 13 berbunyi: “Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.”
142 Ibid , Pasal 6 huruf d.
Dalam kaitan dengan hasil pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dosen di Perguruan Tinggi, kreasi tersebut dapat menjadi obyek perlindungan Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta (untuk ilmu pengetahuan) dan  Paten (untuk teknologi), tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  mendapat    hak  melalui  jenis  Kekayaan  intelektual lainnya. 143 Dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  melalui  Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat. 144 Kedudukan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  berfungsi  untuk  meningkatkan  martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan  seni,  serta  pengabdi  kepada  masyarakat  berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional. 145 Profesional  adalah pekerjaan atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian, kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta memerlukan pendidikan profesi. 146
Dosen memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang  dikuasainya  kepada  Mahasiswa  dengan  mewujudkan  suasana  belajar  dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya dan Dosen sebagai ilmuwan  memiliki  tugas  mengembangkan  suatu  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau Teknologi  melalui  penalaran  dan  penelitian  ilmiah  serta  menyebarluaskannya.    Dosen secara  perseorangan  atau  berkelompok  wajib  menulis  buku  ajar  atau  buku  teks,  yang diterbitkan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan/atau  publikasi  ilmiah  sebagai  salah  satu  sumber belajar  dan  untuk  pengembangan  budaya  akademik  serta  pembudayaan  kegiatan  baca tulis bagi Sivitas Akademika.
Tugas  dan  kewajiban  dosen  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sehingga  menghasilkan  kreasi  yang  asli  dan  baru  merupakan  bentuk kepemilikan  terhadap  hasil  pemikiran  intelektualitas  manusia  yang  mendapat perlindungan  berdasarkan  hukum  kekayaan  Intelektual.    Dalam  kaitan  ini,  terdapat  dua teori secara filsafati mengenai anggapan hukum bahwa kekayaan intelektual adalah suatu sistem  kepemilikan  ( property ).  Teori  tersebut  dikemukakan  oleh  John  Locke  yang
143 Lingkup Kekayaan Intelektual dibagi kedalam 2  (dua) bagian atau jenis, yaitu:   (1).Hak Cipta dan  Hak  terkait;  (2).  Kekayaan  Perindustrian,  yaitu  :  Paten;  merek;  Rahasia  Dagang,  Desain  Industri; Perlindungan Varietas Tanaman; dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
144 Pasal 1 Angka 14 UU No 12 Tahun 2012.
145 Pasal 5 UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
146 Ibid , Pasal 1 Angka 4.
berpengaruh  di  negara  penganut  sistem  hukum  common  law  dan  Hegel  yang  sangat berpengaruh  pada  negara-negara  penganut  sistem  hukum civil  law ,  bermula  dari  teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. John  Locke  mengajarkan  konsep  kepemilikan  kaitannya  hak  asasi  manusia.  Locke menyatakan  bahwa  pada  awalnya  tidak  ada  hukum  positif  yang  mengatur  masalah kepemilikan  (status  naturalis),  namun  kemudian  status  naturalis  tidak  dapat dipertahankan  karena  negara  tidak  memiliki  hakim  yang  dapat  memberikan  terjemahan terhadap  pertentangan  kepentingan  antar  individu.  Status  civilis  adalah  bentuk pengamanan  bagi  hak-hak  alamiah  yang  tidak  tersedia  dalam  status  naturalis.  Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan untuk merugikan orang lain, sehingga setiap individu memiliki hak alami ( natural right ) untuk memiliki buah atas jerih payahnya. 147
Karya  intelektual  dapat  terwujud,  bukan  secara  tiba-tiba  namun  melalui  proses pemikiran,  perenungan,  uji  coba,  dan  akhirnya  membentuk  hasil.  Proses  berkarya tersebut  dimaknai  oleh labor  theor y  sebagai  hak  untuk  menguasai  invensi  tersebut, sehingga  orang  lain  dilarang  mengakui  invensi  orang  lain.  Inventor/pendesain/pencipta telah bersusah payah untuk mewujudkan karya kekayaan intelektualnya, oleh karena itu patut  diberikan  kepadanya  balas  jasa  atas  karyanya.  Hubungan  timbal  balik  antara inventor/pendesain/pencipta  dengan  orang  yang  mengambil  manfaat  dari  hasil  karya, dalam  teori  pertukaran  sosial (social  exchange  theory )  sangat  penting  untuk  dilakukan agar inventor/pendesain/pencipta termotivasi menghasilkan karya baru. 148
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.  Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: 149
147 Rahmi  Jened  Parinduri  Nasution, Interface  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI),  Rajawali Press,  Jakarta,  2013, hlm 26.
148 Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia :  Kritik  Terhadap WTO/TRIP’s  Agreement  dan  Upaya  Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Demi  Kepentingan Nasional. (Bandung : Mandar Maju, 2011), p. 29. lihat juga Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “Pembangunan Kekayaan  Intelektual  (KI)  Berbasis  Teknologi  Informasi  Di  Era  Global”,  tersedia  dalam https://media.neliti.com/media/publications/172839-ID-pembangunan-kekayaan-intelektual-ki-berb.pdf diakses 8 Januari 2019.
149 Pasal 1 Angka 1 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
“a.  tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e.  mempertahankan    haknya    dalam    hal    terjadi    distorsi    Ciptaan,  mutilasi Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan diri atau reputasinya.”
Contoh:  seorang  dosen  yang  menulis  disertasi  untuk  program  doktornya,  dapat mengubah judul atau isi disertasi tersebut agar sesuai dengan format sebuah buku.  Hak moral  tidak  dapat  dialihkan  selama  Pencipta  masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  setelah  Pencipta  meninggal  dunia.  Dalam  hal  terjadi  pengalihan pelaksanaan  hak  moral,  penerima  dapat  melepaskan  atau  menolak  pelaksanaan  haknya dengan  syarat  pelepasan  atau  penolakan  pelaksanaan  hak  tersebut  dinyatakan  secara tertulis.
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan  Ciptaan.  Setiap  Orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  wajib mendapatkan  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  sehingga  tanpa  izin Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Contoh:  seorang  dosen  Perguruan  Tinggi  yang  menulis  sebuah  buku  yang diterbitkan  oleh  sebuah  penerbit  berhak  atas  hak  ekonomi  atas  penerbitan  hak  cipta tersebut, baik berdasarkan sistem royalti maupun jual putus ( sold flat ). Namun, Ciptaan buku,  dan/atau  semua  hasil  karya  tulis  lainnya,  lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa teks  yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu,
Hak  Ciptanya  beralih  kembali  kepada  Pencipta  pada  saat  perjanjian  tersebut  mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 150
Pemegang  Hak  Cipta  yang  bukan  Pencipta  hanya  memiliki  sebagian  dari  hak eksklusif  berupa  hak  ekonomi 151 ,  sedangkan  Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang bersifat  khas  dan  pribadi.    Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran, imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk nyata.  Ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  Ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni, dan sastra, terdiri atas:
“a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c.  alat    peraga    yang    dibuat    untuk    kepentingan    pendidikan    dan  ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i.  peta;
j.  karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l.  Potret;
m.karya sinematografi;
n.  terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o.  terjemahan,    adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q.  kompilasi      ekspresi      budaya    tradisional      selama    kompilasi  tersebut merupakan karya yang asli;
r.  permainan video; dan
s. Program Komputer .”
150 Ibid, Penjelasan  Pasal  18  :”  Yang  dimaksud  dengan  "hasil  karya  tulis  lainnya"  antara  lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar. Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah  perjanjian  yang  mengharuskan  Pencipta  menyerahkan  Ciptaannya  melalui  pembayaran  lunas  oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat .” 151 Ibid, Penjelasan Pasal 4.
Kreasi  hasil  pengembangan  ilmu  pengetahuan  oleh  dosen  di  Perguruan    Tinggi merupakan potensi Hak Cipta, berkaitan dengan  antara lain buku, perwajahan karya tulis yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis  lainnya ; ceramah,  kuliah,  pidato,  dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mendapat perlindungan selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya.  Dalam  hal  Ciptaan  dimiliki oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih,  pelindungan  Hak  Cipta  berlaku  selama  hidup  Pencipta yang  meninggal  dunia  paling  akhir  dan  berlangsung  selama  70  (tujuh  puluh)  tahun sesudahnya,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya. Kreasi  dosen  berupa terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis data,  adaptasi,  aransemen,  modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang  dapat  dibaca  dengan  Program  Komputer  atau  media  lainnya;  dan    kompilasi ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut  merupakan  karya  yang  asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi antara lain hasil karya yang belum  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata;  setiap  ide,  prosedur,  sistem,  metode,  konsep, prinsip,  temuan  atau  data  walaupun  telah  diungkapkan,  dinyatakan,  digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan. Dengan demikian, buku yang ditulis oleh  dosen yang  masih dalam konsep, dan karya ilmiah lainnya yang belum berwujud tidak dapat dilindungi melalui rezim Hak Cipta.
Penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  Ciptaan dan/atau  produk  Hak  Terkait  secara  seluruh  atau  sebagian  yang  substansial  tidak dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta  jika  sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan secara  lengkap  untuk  keperluan:  antara  lain:  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya ilmiah,  penyusunan  laporan,  penulisan  kritik  atau  tinjauan  suatu  masalah  dengan  tidak merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta;  ceramah yang  hanya  untuk  tujuan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan    dengan  ketentuan  tidak merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  Pencipta  (dosen  yang  bersangkutan). “Kepentingan  yang  wajar”  atas  pengecualian  hak  cipta  yang  didasarkan  pada keseimbangan  dalam  menikmati  manfaat  ekononomi  atas  suatu  ciptaan. 152 Ketentuan tentang kepentingan yang wajar ( fair use) merupakan asas Anglo Saxon yang diadopsi ke
152 Ibid, Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) huruf a.
dalam  sistem  hukum  Indonesia  (sebagai  warisan  sistem  di  Eropa  Kontinental).  Namun terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta masih tetap tidak jelas parameter pengecualiannya. Jika melihat ketentuan dalam 17 U.S.C. § 107 Undang-Undang  Hak  Cipta  Amerika  Serikat,  parameter  yang  menjadi pengecualiannya  jelas,  yaitu:  (1)  tidak  diperuntukan  untuk  sarana  komersial,  (2)  tidak mengubah  sifat  dari  hak  cipta  itu  sendiri,  (3)  jumlah  yang  digunakan,  dan  (4)  tidak mempengaruhi  pasar  dari  hak  cipta  itu  sendiri.  Dari  ketentuan fair  use di  Amerika Serikat  maka  batasan  dari  pengecualian  hak  cipta  memiliki  parameter  yang  jelas. Sebaliknya,  pengaturan fair  use di  Indonesia  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2014  masih  tidak  jelas  batasan  dari  ‘kepentingan  yang  wajar’  sehingga  perlu ditafsirkan  apabila  terjadi  sengketa  hukum  di  kemudian  hari  dengan  bertolak  pada kalimat ‘keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi dst…’ 153
Dengan  demikian,  hasil  pengembangan  Ilmu  Pengetahuan    di  Perguruan  Tinggi yang  dilakukan  dengan  mengambil  sumber  dari  pihak  lain  dan  untuk  ceramah  yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan bukan merupakan pelanggaran jika sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap,  misalnya  untuk  sumber  dari buku,  perlu  disebutkan  nama  penulis,  judul,  kota  dan  nama  penerbit,  tahun  penerbitan, dan  halaman  tetapi  dengan  mengingat  pada  keseimbangan  dalam  menikmati  manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
Hasil pengembangan teknologi di Perguruan Tinggi oleh dosen berpotensi untuk mendapat  perlindungan  paten,  yaitu  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi  untuk  jangka  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau  memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain untuk  melaksanakannya.  Invensi  adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  berupa  produk  atau proses,  atau  penyempurnaan  dan  pengembangan  produk  atau  proses. 154 Inventor  adalah seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  bersama-sama  melaksanakan  ide  yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 155
153 Bambang Pratama, “ Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar dalam Hak Cipta”. Tersedia dalam http://Business-Law.Binus.ac.id/2015/01/31/Fair-Use-VS-Penggunaan-yang-Wajar-dalam-Hak-Cipta/ diakses 15 Januari 2016.
154 Pasal 1 Angka 2 UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
155 Ibid, Pasal 1 Angka 3.
Paten  diberikan  untuk  Invensi  yang  baru,  mengandung  langkah  inventif,  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.  Invensi  dianggap  baru  jika  pada  Tanggal  Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau  di  luar  Indonesia  dalam  suatu  tulisan,  uraian  lisan  atau  melalui  peragaan, penggunaan,  atau  dengan  cara  lain  yang  memungkinkan  seorang  ahli  untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam  hal  Permohonan  diajukan  dengan  Hak  Prioritas.  Teknologi  yang  diungkapkan sebelumnya  mencakup  dokumen  Permohonan  lain  yang  diajukan  di  Indonesia  yang dipublikasikan  pada  atau  setelah  Tanggal  Penerimaan  yang  pemeriksaan  substantifnya sedang  dilakukan,  tetapi  Tanggal  Penerimaan  tersebut  lebih  awal  daripada  Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika  dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sebelum  Tanggal  Penerimaan,  Invensi telah:  a.  dipertunjukkan  dalam  suatu  pameran  resmi  atau  dalam  suatu  pameran  yang diakui  sebagai  pameran  resmi,  baik  yang  diselenggarakan  di  Indonesia  maupun  di  luar negeri;  b.  digunakan  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri  oleh  Inventornya  dalam  rangka percobaan  dengan  tujuan  penelitian  dan  pengembangan;  dan/  atau  c.  diumumkan  oleh Inventornya  dalam:  1.  sidang  ilmiah  dalam  bentuk  ujian  dan/  atau  tahap  ujian  skripsi, tesis,  disertasi,  atau  karya  ilmiah  lain;  dan/atau  2.  forum  ilmiah  lain  dalam  rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Invensi juga tidak  dianggap  telah  diumumkan  apabila  dalam  waktu  12  (dua  belas)  bulan  sebelum Tanggal  Penerimaan,  ada  pihak  lain  yang  mengumumkan  dengan  cara  melanggar kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan  Invensi  tersebut.    Invensi  mengandung  langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya.  Untuk  menentukan  suatu Invensi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  harus  dilakukan  dengan memperhatikan  keahlian  yang  ada  pada  saat  Permohonan  diajukan  atau  yang  telah  ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.  Invensi  dapat  diterapkan  dalam  industri  jika  Invensi  tersebut  dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.
Paten  diberikan  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  sedangkan  paten  sederhana 10  (sepuluh)  tahun  tahun  terhitung  sejak  Tanggal  Penerimaan.  Jangka  waktu  tersebut
tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat 156 dan diumumkan melalui media elektronik 157 dan/atau media non-elektronik. 158
Invensi  yang  tidak  dapat  diberi  Paten  meliputi:  a.  proses  atau  produk  yang pengumuman,  penggunaan,  atau  pelaksanaannya  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. metode pemeriksaan, perawatan,  pengobatan  dan/  atau  pembedahan  yang  diterapkan  terhadap  manusia dan/atau  hewan; c. teori  dan  metode 159 di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  matematika;  d. makhluk  hidup,  kecuali  jasad  renik;  atau  e.  proses  biologis  yang  esensial  untuk memproduksi  tanaman  atau  hewan,  kecuali  proses  nonbiologis  atau  proses mikrobiologis.
Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.  Dalam kaitan dengan pengembangan teknologi oleh seorang dosen, maka ia dianggap inventor 160 atau apabila paten tersebut oleh dosen yang bersangkutan dialihkan melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain (PT X), maka PT X berkedudukan sebagai pemegang paten. Dalam hal hasil pengembang tersebut dihasilkan oleh beberapa dosen  di  Perguruan  Tiggi  yang  bersangkutan,  maka  pemegang  paten  adalah  secara bersama-sama.
Pemegang  Paten  atas  Invensi  yang  dihasilkan  oleh  Inventor  dalam  hubungan kerja  merupakan  pihak  yang  memberikan  pekerjaan,  kecuali  diperjanjikan  lain. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  juga  berlaku  terhadap  Invensi  yang  dihasilkan,  baik oleh  karyawan  maupun  pekerja  yang  menggunakan  data  dan/atau  sarana  yang  tersedia dalam  pekerjaannya.    Inventor  tersebut  berhak  mendapatkan  Imbalan  berdasarkan perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  pemberi  kerja  dan  Inventor,  dengan  memperhatikan
156 dicatat dalam daftar umum Paten.
157 "media  elektronik"  adalah  media  yang  menggunakan  elektronik  atau  energi  elektro  mekanis untuk mengakses kontennya, misalnya situs internet.
158 "media  non-elektronik"  berupa  penempatan  dalam  berita  resmi  Paten  yang  diterbitkan  secara berkala  oleh  Menteri,  penempatan  pada  media  khusus  yang  dengan  mudah  serta  jelas  dapat  dilihat  oleh masyarakat,  antara  lain  cetakan  berkala  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri
159 Teori  dan  metode  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  matematik  tidak  dapat  diberikan  paten karena  bersifat teoritis  bukan praktis untuk  digunakan dalam dunia  industri, tetapi perlindungan terhadap kreasi tersebut dapat dilakukan melalui Hak Cipta.
160 Ibid, Pasal 11 Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.
manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  dari  Invensi  dimaksud.  Imbalan  dapat  dibayarkan berdasarkan: a. jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau d. bentuk lain yang disepakati para pihak.    Dalam  hal  tidak  terdapat  kesesuaian  mengenai  cara  perhitungan  dan  penetapan besarnya  Imbalan,  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam  sertifikat  Paten.  sebagai  contoh  Dosen  A  bekerja  pada  sebuah  Perguruan  Tinggi swasta,  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat      bertugas    untuk    membuat  kreasi  yang berpotensi  untuk  diberikan  paten.  dalam  kasus  tersebut,  pemegang  paten  adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan kecuali diperjanjikan lain dan  Dosen yang bersangkutan berhak atas imbalan sesuai kesepakatan tetapi dosen  tidak menghapuskan hak  Inventor  (dosen  yang  bersangkutan)  untuk  tetap  dicantumkan  namanya  dalam sertifikat Paten.
Pemegang  Paten  atas  Invensi  yang  dihasilkan  oleh  Inventor  dalam  hubungan dinas  dengan  instansi  pemerintah  adalah  instansi  pemerintah  dimaksud  dan  Inventor, kecuali  diperjanjikan  lain.  Setelah  Paten  dikomersialkan,  Inventor  berhak  mendapatkan Imbalan  atas  Paten  yang  dihasilkannya  dari  sumber  penerimaan  negara  bukan  pajak. Dalam  hal  instansi  pemerintah  sebagai  Pemegang  Paten  tidak  dapat  melaksanakan Patennya,  Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak  ketiga.  Terhadap  pelaksanaan  Paten  sebagaimana  dimaksud  selain  instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga  yang mendapatkan manfaat ekonomi  dari  komersialisasi  Paten  tersebut.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  tidak menghapuskan  hak  Inventor  untuk  tetap  dicantumkan  namanya  dalam  sertifikat  Paten. Contoh : B seorang dosen disebuah Perguruan Tinggi Negeri X di kota Z menghasilkan teknologi  baru  menggunakan  fasilitas  atau  dana  dari  Perguruan  Tinggi  yang bersangkutan,  maka  pemegang  paten  adalah  Perguruan  Tinggi  X,  sedangkan  dosen sebagai inventor. Namun, yang menjadi masalah apakah ketentuan tersebut berlaku juga apabila  teknologi  yang  dihasilkan  oleh  dosen  tersebut  tidak  menggunakan  dana  atau fasilitas Negara (Perguruan Tinggi X)? tetapi melakukan penelitian mandiri?. Ketentuan UU  No  13  Tahun  2016  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  hal  tersebut,  sehingga makna  “hubungan  dinas”  perlu  ditafsirkan  secara  “gramatikal”  atau  penafsiran  tata bahasa,  yaitu  hubungan  antara  dosen  dengan  Perguruan  Tinggi  Negeri  (Instansi Pemerintah)  atau  Perguruan  Tinggi  swasta  yang  dana  atau  fasilitasnya    berasal  dari
pemerintah  (misalnya  hibah  penelitian  dari  Kementerian  Riset  Teknologi  dan PendidikanTinggi).
3.2. Perlindungan  Kekayaan Intelektual Terhadap Kreasi  Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi  Di Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Daya Saing Global
Konsep  daya  saing  umumnya  dikaitkan  dengan  konsep comparative  advantage , yakni  dimilikinya  unsur-unsur  penunjang  proses  produksi  yang  memungkinkan  satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara  yang lain.  Konotasi  advantage  di  sini  adalah  situasi  yang  memungkinkan  pemodal  menuai keuntungan  semaksimal  mungkin.  Misalnya  dengan  menyediakan  lahan  murah,  upah buruh  murah,  dan  suplai  bahan mentah  produksi  yang  terjamin  kontinyuitasnya  dengan hatpa  yang  lebih  murah  daripada  harga  yang  ditawarkan  oleh  negara  lain.  Artinya, kekuatan  modal  dan  keunggulan  teknologi  menjadi  kunci  penentu  peningkatan  daya saing  (penjualan  produk)  satu  negara.  Sayang  di  saat  bangsa-bangsa  di  dunia  ini  mulai menapaki  era  baru,  negara-negara  sedang  berkembang  (termasuk  Indonesia)  umumnya lemah  di  kedua  elemen  terakhir  ini.  Melalui  kelemahan  ini  kepentingan  negara berkembang  dikendalikan  oleh  kepentingan  negara  maju.  Artinya  dilihat  dari  sudut kepentingan  negara  sedang  berkembang,  konsep  comparative  advantage  ini  lebih  tepat dibaca  sebagai  comparative  disadvantage.  Bila  dikaitkan  dengan  sudut  pandang  politik, selain  elemen  teknologi  dan  modal,  elemen  penting  lain  dari  daya  saing  adalah  adanya kompetisi,  khususnya  kompetisi  internal.  Maksudnya,  sebelum  produk  yang  dihasilkan oleh satu bangsa dikonteskan dengan produk bangsabangsa lain, harus dipastikan bahwa produk itu sudah dikonteskan di antara elemen-elemenbangsa itu sendiri. Artinya, untuk bisa  benar-benar  menghasilkan  produk  unggulan,  atau  aktor  yang  handal  untuk "mewakili"  bangsa  di  pentas  internasional,  perIu  diciptakan  kompetisi  di  tiap  tingkatan masyarakat.Prinsipsurvivalof  thefittest  (siapayang  kuat  maka  dia  yang  akan  bertahan) berIaku  disini.  Hanya  melalui  kompetisi  internal  maka  satu  bangsa  dapat  survive  pada kompetisi regional maupun global. 161
161 Riswandha  Imawan,  Peningkatan  Daya  Saing:  “Pendekatan  Paradigmatik-  Politis,  Volume  6, Nomor  I,  Juli  2002  (79-104)”  tersedia  dalam  file:///C:/Users/kiki/Downloads/11095-21113-1- PB%20(2).pdf diakses 17 Januari 2018.
Indikator  untuk  mengukur  daya  saing,  dapat  digunakan  2  konsep,  yaitu  pangsa pasar  dan  keuntungan.    Pangsa  pasar  teknologi  yang  diberikan  paten  ditentukan  oleh  4 faktor yaitu: 162
“a. Faktor yang dikontrol oleh perusahaan  perseorangan, yaitu strategi, produksi, teknologi, pelatihan, R&D, biaya produksi, serta hubungan kerja.
b.  Faktor        yang      dikontrol      oleh        pemerintah,        mencakup        lingkungan bisnis  (pajak,  suku  bunga,  dan  nilai  tukar),  kebijakan  perdagangan internasional,  kebijakan  R&D,  pendidikan  dan  latihan,  hubungan  kerja,  dan regulasi- regulasi / standar.
c. Faktor yang semi dikontrol, yaitu harga input, dan kondisi penawaran.
d. Faktor yang tidak dapat dikontrol, meliputi lingkungan alam.
Paten  merupakan  kreasi  dan  inovasi  di  bidang  teknologi  sebagai  hasil  riset  dan pengembangan  (R&D)  yang  memerlukan  biaya  produksi  merupakan  faktor  yang dikontrol  oleh  perusahaan  perseorangan  dan  pemerintah.    Selain  itu,  faktor  yang dikontrol  oleh  pemerintah  berupa  regulasi  terhadap  paten  sebagaimana  diatur  dalam UU.No.13  Tahun  2016.    Kemudian  berkaitan  dengan  faktor  yang  semi  dikontrol terhadap paten adalah harga input yaitu harga yang dijual kepada konsumen berdasarkan kondisi  penawaran  dari  pemegang  hak.    Sedangkan  untuk  faktor  yang  tidak  dapat dikontrol adalah lingkungan alam, yang dalam hal ini tidak signifikan untuk paten karena teknologi  tidak  tergantung  secara  langsung  pada  lingkungan  alam,  misalnya  tanah. Apabila keempat faktor ini dapat berjalan dengan baik, maka menjadi daya dukung bagi pangsa  pasar  paten  dan  meningkatkan  keuntungan  sehingga  terjadi  peningkatan  daya saing.
Daya saing dari perspektif keuntungan dan pangsa pasar meliputi rasio orientasi ekspor,  rasio  orientasi  impor,  dan  rasio  orientasi  ekspor  neto.    Sedangkan  keuntungan mencakup pertambahan nilai sebagai rasio dari harga penjualan, jumlah karyawan, biaya tenaga  kerja,  dan  jumlah  perusahaan.  Hal  itu  dapat  dijelaskan  melalui  berbagai  faktor, yaitu  produktivitas,  kreasi  teknologi,  produk,  masukan  dan  biaya,  struktur  industri, kondisi permintaan, dan hubungan. 163
Kemampuan  daya  saing  memberikan  pengaruh  signifikan  bagi  pengembangan aktivitasnya,  karena  itu  usaha  yang  dilakukan  adalah  melaksanakan  strategi  untuk mencapai  keunggulan  bersaing.    Alat  untuk  mendiagnostik  keunggulan  bersaing  dan
162 L . Martin,  R.  West  Gren,  dan  E.Van  Duren,”Agribusiness  Competitiveness  A  Cross  National Boundaries”, American  Journal  of  Agricultural  Economic, No.73  (5)  1458-71,1991,  hlm  147  dan  148. diakses 15 Februari 2018.
163 Ibid .
menemukan  cara-cara  meningkatkannya  adalah  rantai  nilai  ( value  chain )  yaitu  rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, rantai nilai penyalur, dan rantai nilai pembeli, dan cakupan  aktivitas  dalam  mendesain,  memproduksi,  memasarkan  dan  mendistribusikan produknya yang disebut  cakupan   bersaing ( competitive  scope ). 164
Dalam  kaitannya  dengan  paten  yang  dihasilkan  oleh  Perguruan  Tinggi,  invensi merupakan  cakupan  daya  saing  yang  utama.    Sedangkan  cakupan  daya  saing  dalam memproduksi,  memasarkan  dan  mendistribusikan  produknya  adalah  konsekuensi  dari kualitas paten yang erat kaitannya dengan rantai nilai yaitu aktivitas yang relevan secara strategis untuk memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi yang potensial.  Hal ini berarti  keunggulan  bersaing  diperoleh  apabila  paten  yang  ditemukan  lebih  murah  atau lebih baik dan mampu menghasilkan produk teknologi yang baru dibandingkan pesaing. Selanjutnya,  pemasok  memiliki  rantai  nilai  (nilai  hulu  atau upstream  value )  yang menciptakan  dan  menyampaikan  masukan  yang  dibeli  dan  digunakan  di  dalam  rantai nilai  perusahaan.  Penyalur  melakukan  aktivitas  tambahan  yang  mempengaruhi  pembeli dan  aktivitas  perusahaan  sendiri.    Dasar  terakhir  untuk  diferensiasi  adalah  perusahaan dan  peran  invesinya  dalam  hal  ini  paten  dalam  rantai  nilai  pembeli.    Hal  ini  berarti meskipun harga lebih mahal dari pesaingnya tetapi paten tersebut tetap diminati  karena mutu atau kualitas lebih baik dibandingkan produk teknologi sejenis.
Cakupan  bersaing  memiliki  efek  yang  kuat  pada  keunggulan  bersaing  karena membentuk  konfigurasi  dan  keekonomisan  rantai  nilai.    Ada  empat  dimensi  cakupan yang mempengaruhi rantai nilai, yaitu: 165
“a.  Cakupan  Segmen,  yaitu  variasi  produk  yang  dihasilkan  dan  pembeli  yang dilayani.
b.  Cakupan    Vertikal,    yaitu    aktivitas    dilaksanakan    didalam    perusahaan. Integrasi  vertikal  mendefinisikan  pembagian  aktivitas  diantara  perusahaan dan pemasok, penyalur, dan pembeli.
c.  Cakupan  Geografis,  yaitu  jajaran  wilayah,  negara,  atau  kelompok  negara tempat perusahaan bersaing dengan menggunakan strategi terkoordinasi.
d. Cakupan  Industri,  yaitu  jajaran  industri terkait tempat perusahaan bersaing dengan strategi terkoordinasi.”
Hubungan  antara  cakupan  bersaing  dan  rantai  nilai  memberikan  dasar  untuk menjelaskan  batasan  unit  usaha  yang  relevan.  Unit  usaha  yang  berbeda  secara  strategis dipisahkan  untuk  mempertimbangkan  manfaat  integrasi  dan  deintegrasi  dengan  cara
164 Michael E Porter , Strategi Bersaing : Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing , Alih Bahasa Agus Maulana,  Jakarta : Erlangga, Jakarta, 1995 , hlm 17.
165 Selengkapnya lihat Michael E Porter, Ibid, p.53-56.
membandingkan  antara  hubungan  dalam  melayani  segmen  terkait,  wilayah  geografis, cakupan vertikal atau industri dan perbedaan dalam mata rantai yang paling cocok untuk melayani  secara  terpisah.  Apabila  perbedaan  segmen  produk  atau  wilayah  geografis, maka pembeli memerlukan rantai nilai yang berbeda sehingga segmen menciptakan unit usaha.  Misalnya  rantai  nilai  yang  diperlukan  untuk  melayani  pembeli  paten  bagi  kreasi teknologi   yang canggih dengan kemampuan servis di dalam perusahaan berbeda dengan yang  diperlukan  untuk  melayani  pemakai  bisnis  kecil.  Manfaat  yang  besar  dalam integrasi vertikal meluaskan batasan unit usaha agar mencakup aktivitas hulu atau hilir, sedangkan  manfaat  yang  lemah  untuk  integrasi  menyiratkan  bahwa  tiap-tiap  tahap merupakan  unit  usaha  tersendiri.  yaitu  aktivitas  dilaksanakan  di  dalam  perusahaan. Misalnya  invensi  paten  merupakan  aktivitas  rantai  nilai  pemasok,  sedangkan manufakturnya adalah rantai nilai perusahaan.  Demikian pula, manfaat yang besar untuk koordinasi  seluruh  dunia  atas  rantai  nilai  menyiratkan  bahwa  unit  usaha  yang  relevan adalah  bersifat  global,  sedangkan  perbedaan  antara  negara  atau  wilayah  yang membutuhkan rantai nilai berbeda menyiratkan sempitnya batasan unit usaha geografis. Misalnya  paten  dikembangkan  di  Jepang,  tetapi  memanufakturnya  di  banyak  Negara sehingga memperoleh keunggulan biaya.  Akhirnya, hubungan yang kuat antara satu unit usaha  dengan  unit  usaha  lainnya  menyiratkan  bahwa  unit-unit  tersebut  harus digabungkan  menjadi  satu.    Misalnya  dalam  pengembangan  teknologi  bersama melakukan  pembuatan  paten  secara  bersama-sama.    Dengan  demikian,  unit  usaha yang tepat  dapat  dijelaskan  dengan  memahami  rantai-rantai  nilai  optimal  untuk  bersaing  di tempat yang berbeda dan bagaimana rantai-rantai tersebut dihubungkan.
Penelitian  di  Perguruan  Tinggi  diarahkan  untuk  mengembangkan  Ilmu pengetahuan  dan  Teknologi,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  daya saing  bangsa.  Penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  Sivitas  Akademika  (dosen)  sesuai dengan  otonomi  keilmuan  dan  budaya  akademik.  Penelitian  dilaksanakan  berdasarkan jalur kompetensi yaitu sesuai dengan keilmuannya dan kompetisi, misalnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tiap tahun anggaran menyediakan dan penelitiah hibah  bersaing.  Hasil  Penelitian  diharpkan  dapat    bermanfaat  untuk:  pengayaan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan  peradaban  bangsa;  peningkatan  kemandirian,  kemajuan,  dan  daya  saing bangsa;  pemenuhan  kebutuhan  strategis  pembangunan  nasional;  dan  perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau    didaftarkan  sebgai  Hak  Cipta atau  paten  oleh  Perguruan  Tinggi,  kecuali  hasil Penelitian  yang  bersifat  rahasia,  mengganggu,  dan/atau  membahayakan  kepentingan umum.    Hasil  Penelitian  Sivitas  Akademika  (dosen)  yang  diterbitkan  dalam  jurnal internasional, memperoleh  paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau  buku  yang  digunakan  sebagai  sumber  belajar  dapat  diberi  anugerah  yang bermakna  oleh  Pemerintah  berupa  Hak  Cipta  karena  merupakan  pendukung  daya  saing global.
Kekayaan  Intelektual  memegang  penting  sebagai  sarana  persaingan  dalam mendorong  kemajuan  IPTEK  melalui  inovasi-inovasi  baru  yang  dapat  diindustrikan; dansebagai  alat  peningkatan  kesejahteraan  perekonomian  masyarakat,  khususnya  para peneliti  (dosen)  di  Perguruan  Tinggi  yang  mempunyai  invensi.  Dengan  demikian  ada keterkaitan yang erat antara perkembangan IPTEK dengan  Kekayaan Intelektual karena perkembangan IPTEK tersebut akan diikuti dengan adanya perlindungan atas hasil atau kreasi  tersebut,  yang  berupa  Hukum  Kekayaan  Intelektual.    Peningkatan  hasil  kreasi perkembangan  IPTEK  oleh  dosen  di  Perguruan  Tinggi,  akan  mempengaruhi  semakin banyaknya  Kekayaan  Intelektual  atas  kreasi  yang  berwujud  antara  lain  Hak  Cipta  dan Paten.    Hal  ini  mengakibatkan  pertumbuhan  industri  suatu  negara  semakin  tinggi sehingga  memiliki  daya  saing  sebagai  akibat  keunggulan  komparatif  berupa  kemajuan IPTEK yang mendapat perlindungan hukum Kekayaan Intelektual. 166

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
1. Hasil  Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  di  Perguruan  Tinggi berpotensi  untuk  mendapat  perlindungan  kekayaan  di  bidang  Hak  Cipta  dan Paten,  tetapi tidak  menutup  kemungkinan  diberikan  hak melalui  jenis  Kekayaan Intektual lainnya.
2. Kreasi  hasil  pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  yang  mendapat perlindungan  Kekayaan  Intelektual  dan  didukung  rantai  nilai  ( value chain )    dan cakupan      bersaing  ( competitive    scope) akan memiliki  kualitas  dan  reputasi tinggi sehingga dapat  meningkatkan daya saing global.
166 Bandingkan  dengan  Munsharif  Abdul  Chalim,  “Pengaruh  Perkembangan  IPTEK  Terhadap Permasalahan HAKI”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, p 56 tersedia dalam file:///C:/Users/kiki/Downloads/261-459-1-PB.pdf diakses 27 Januari 2018.

## 4.2. SARAN
1. Perlu  sosialisasi  kepada    sivitas  akademika  di  Perguruan  Tinggi  tentang  kreasi hasil  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  berpotensi  mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Perlu upaya untuk mendorong sivitas akademika agar terus menghasilkan kreasi yang original dan baru yang berpotensi untuk mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual,  misalnya  dengan  memberikan  insentif  kepada  inventor    sehingga akan  meningkatkan  kualitas  dan  reputasi  Perguruan  Tinggi  yang  bersangkutan dalam menghadapi gobalisasi yang sarat dengan persaingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Artikel
Bambang Pratama, “ Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar dalam Hak Cipta”. Tersedia dalam http://Business-Law.Binus.ac.id/2015/01/31/Fair-Use-VS-Penggunaan- yang-Wajar-dalam-Hak-Cipta/ diakses 15 Januari 2019.
Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia :  Kritik  Terhadap WTO/TRIP’s  Agreement  dan  Upaya  Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual Demi Kepentingan Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2011.
L . Martin,  R.  West  Gren,  dan  E.Van  Duren,”Agribusiness  Competitiveness  A  Cross National  Boundaries”, American  Journal  of  Agricultural  Economic, No.73  (5) 1458-71,1991 diakses 15 Februari 2019.
Michael    E  Porter ,  Strategi Bersaing  :  Teknik  Menganalisis  Industri  dan  Pesaing ,  Alih Bahasa Agus Maulana, Erlangga, Jakarta, 1995.
Mieke  Yustia  Ayu  Ratna  Sari,  “Pembangunan  Kekayaan  Intelektual  (KI)  Berbasis Teknologi  Informasi  Di  Era  Global”,  tersedia  dalam https://media.neliti.com /media/publications/172839-ID-pembangunan-kekayaan-intelektual-ki-berb.pdf diakses 8 Januari 2019.
Munsharif  Abdul  Chalim,  Pengaruh  Perkembangan  IPTEK  Terhadap  Permasalahan HAKI, Jurnal  Dinamika  Hukum Vol.  11 Edisi  Khusus  Februari  2011,  hlm  56 tersedia  dalam file:///C:/Users/kiki/Downloads/261-459-1-PB.pdf diakses  27 Januari 2019.
Pramdia  Arhando  Julianto,  “ Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Inovasi  Tingkatkan  Daya Saing Industri” tersedia dalam https://ekonomi.kompas. com/read/ 2017/ 07/ 18/ 224443126/hak-kekayaan-intelektual-dan-inovasi-tingkatkan-daya-saing-industri . diakses 7 Januari 2019.
Rahmi  Jened  Parinduri  Nasution, Interface  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI),  Rajawali Press, Jakarta,  2013.
Rais Rozali , “ Pengelolaan Kekayaan Intelektual”
tersedia dalam
https://zalirais.wordpress.com/2013/09/10/pengelolaan-kekayaan-intelektual/ diakses 2 Januari 2019.
Rendy  Ivaniar  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  http://www.scribd.com/  doc/ 100516733/Kajian-Kritis-Rancangan-Undang-undang-Pendidikan-Tinggi. diakses 5 Januari 2019.
Riswandha  Imawan,  “Peningkatan  Daya  Saing”:  Pendekatan  Paradigmatik-  Politis, Volume  6,  Nomor  I,  Juli  2002  (79-104)  tersedia  dalamfile:///C:/Users/kiki/ Downloads/11095-21113-1-PB%20(2).pdf diakses 17 Januari 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen  IV. Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.