## PENDIDIKAN AGAMA DAN MULTIKUTULARISME
(Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional,
Pendidikan Agama Islam Pada Masa Keemasan)
Oleh Nursyaidah, M.Pd 1

## Abstrak
Multikultural diartikan sebagai gejala pada seseorang atau  suatu  masyarakat    yang  ditandai  oleh  suatu kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.pendidikan multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon  perubahan  demografi  dan  kultur lingkungan  masyarakat  tertentu  atau  bahkan  dunia keseluruhan.pendidikan multicultural adalah
pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon  perubahan  demografi  dan  kultur lingkungan  masyarakat  tertentu  atau  bahkan  dunia keseluruhan.pendidikan  di  lingkungan  Departemen Agama  sering  dianggap  sebagai  sumber-sumber terjadinya  dualisme  pendidikan  di  Indonesia.  Hal tersebut  disadari  sebagai  akibat  politik  pendidikan dimasa  penjajahan  Belanda  yang  mendikotomikan antara  system  pendidikan  barat  (yang  umum, bersifat  duniawi  dan  sekuler)  dengan  pendidikan Agama  (yang  eksklusif,  bersifat  ukhrawi  dan pastoral).
Kata Kunci: Pendidikan Agama, Multikultural
1 Nursyaidah  adalah  Dosen  Fakultas  Tarbiyah  Prodi  Pendidikan  Agama  Islam  IAIN Padangsidimpuan Lulusan PPs UNP Padang

## 40 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014

## A. PENDAHULUAN
Menjadi  manusia  tidak  terjadi  dalam  ruang  kosong,  tetapi  dalam  lingkungan sesama  manusia  atau  ruang  kemanusiaan.  Ruang  kemanusiaan  itu  tidak  lain adalah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat tanpa budaya. Oleh sebab itu pendidikan dan kebudayaan merupakan satu  kesatuan  eksistensial.  Kebudayaan  dalam  arti  tertentu  merupakan  proses pendidikan.  Tidak  ada  kebudayaan  yang  statis  melainkan  terus  menerus  dalam proses perubahan, maka pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis.
Proses  pendidikan  tidak  dapat  direduksi  sebagai  proses  yang  terjadi    dalam suatu  lembaga  sekolah,  tetapi  sekolah  sebagai  lembaga  social  merupakan  bagian dari  proses  pendidikan  sebagai  proses  pembudayaan.  Dengan  demikian  proses pendidikan  hanya  dapat  diketahui  apabila  kita  menempatkannya  dalam lingkungan  kebudayaan  suatu  masyarakat.  Dan  inilah  yang  dimaksud  perspektif studi cultural mengenai pendidikan. 2
Salah satu penelitian yang belakangan ini mulai di kembangkan adalah konsep pendidikan  multicultural,  hal  ini  berdasarkan  asumsi  bahwa  tiada  bangsa  yang tidak  memiliki  keragaman  budaya.  Oleh  sebab  itu  salah  satu  tantangan  terbesar pendidikan  dewasa  ini  adalah  bagaimana  menciptakan  kedamaian  di  dalam kehidupan  masyarakat  yang  secara  factual  satu  sama  lain  berbeda  suku,  agama, adat  dan  kebudayaan. 3 Untuk  mewujudkan  kedamaian  masyarakat  melalui pendidikan maka muncullah istilah pendidikan multicultural. Sehubungan dengan pendidikan  multicultural  tersebut,  di  Indonesia  dikenal  juga  dengan  dualisme pendidikan,  yakni  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Dinas  Pendidikan dan  di  bawah  naungan  Departemen  Agama,  yang  pada  dasarnya    dualisme pendidikan ini adalah terjadi disebabkan oleh multicultural itu sendiri.
Jurnal ini akan membahas tentang:
1. Pendidikan Agama dan MUltikulturalisme
2 Imam  machali,  Ed. Pendidikan  Islam  danTantangan  Globasasi:  Buah  pikiran  Seputar Filsfat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Yogyakarta, Ar-ruzz, 2004), h. 762.
3 Syafaruddin, Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Bahaya Abad  XXI (Bandung, Cita Pustaka Media, 2005), h. 209
2. Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional
3. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Keemasan

## B. PENDIDIKAN AGAMA DAN MULTIKULTURALISME
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  multikulturalisme  diartikan  sebagai gejala  pada  seseorang  atau  masyarakat  yang  ditandai  oleh  suatu  kebiasaan menggunakan  lebih  dari  satu  kebudayaan. 4 Sedangkan  pendidikan  dapat diterjemahkan  sebagai  proses  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  seseorang  atau kelompok orang  dalam usaha mendewasakan manusia melalui uapaya pengajaran atau  latihan. 5 Jadi  pendidikan  multicultural  adalah  suatu  konsep  pendidikan memberi  kesempatan  kepada  semua  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai budaya yang berbeda-beda.
Atha’  Mudzhar  menedefenisikan  multicultural  sebagai  suatu  konsep  yang merujuk pada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralitas budaya. Budaya adalah  istilah  yang  merujuk  pada  semua  aspek  simbolik  dan  dapat  dipelajari tentang masyarakat  manusia termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat  istiadat. 6 Pakar  pendidikan    azyumardi  Azra  sebagaiman  dikutip  Suwito, mengungkapkan bahwa multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya  dalam  merespon  perubahan  demografi  dan  kultur  lingkungan masyararakat  tertentu  atau  bahkan  Dunia  keseluruhan. 7 Paradigma  yang digunakan  mencakup  subjek-subjek  mengenai  ketidak  adilan,  kemiskinan, penindasan,  dan  keterbelakangan  kelompok-kelompok  minoritas  dalam  berbagai bidang, seperti: seni budaya, ekonomi, pendidikan  dan lain-lain, yang tujuannya untuk  mencapai  pemberdayaan  bagi  kelompok-kelompok  minoritas  dan mayoritas. 8
Pendidikan  multikultural  merupakan  sebuah  istilah  yang  sudah  lama  muncul dalam dunia pendidikan, tetapi kurang mendapat respon. Masyarakat yang harus mengekspresikan  pendidikan  multikultural  adalah  masyarakat  yang  yang  secara objektif  memiliki  anggota  heterogen  dan  plural  .  paling  tidak    heterogen  dan
4 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  edisi  3 (Jakarta, Balai Pustak, 2001), h. 762.
5 Ibid.., h. 236 6 M.Atha’  Mudzhar, Tantangan  Kontribusi  Agama  dalam  Mewujudkan  Multikultural  di Indonesia dalam Harmoni, ( Jurna Multikultural dan Multureligius, vol.III. No II), h. 11
7 Suwito Fauzan, Ed, Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Jakarta, Kencana, 2005), h. 25-26 8 Ibid., h. 26

## 42 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
pluralitas  masyarakat  itu  biasa  dilihat  dari  eksistensi  keragaman  suku  (etnis),  ras, agama dan kultur (budaya). Istilah multicultural itu sendiri adalah berakar dari kata kultur yang berarti budaya atau peradapaban. 9
Pendidikan multicultural juga didefenisiskan sebagai “Pendidikan untuk/tentang keragaman  budaya  dalam  merespon  perubahan  demografis  dan  cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. 10

## C. PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN NASIONAL
Kolonial  belanda  menjajah  Indonesia  selama  350  tahun.  Selama  itu  pulalah Belanda menguasai  Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk menekan  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu  ketika  kolonial  belanda  berhasil menancapkan  kakinya  di  bumi  nusantara    dengan  misinya  yang  ganda,  yaitu antara imperalis dan kristenisasi  justru sangat menjungkir balikkan segala tatanan yang ada.
Begitu  juga  dengan  dunia  pendidikan,  Belanda  memperkenalkan  system  dan metodologi baru, tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk Kebijaksanaan  Belanda  dalam  mengatur  jalannya  pendidikan  tentu  saja dimaksudkan  untuk  kepentingan  mereka  sendiri,  terutama  untuk  kepentingan agama  Kristen.  Hal  ini  jelas  terlihat  ,  misalnya  ketika  Van  Den  Boss  menjadi Gubernur  Jenderal  di  Jakarta  dan  diperlakukan  sebagai    sekolah  pemerintah. Sedang  departemen  yang  mengurus  pendidikan  dan  keagamaan  dijadikan  satu. Sementara  di  setiap  daerah  keresidenan  didirikan  satu  sekolah  agama  Kristen. 11 Jelaslah terlihat bahwa meskipun belanda mendirikan lembaga pendidikan  untuk kalangan  pribumi  tetapi  semuanya  adalah  demi  kepentingan  mereka  semata. Pendidikan agama islam yang ada di pesantren, masjid dan musholla atau lainnya tidak  dianggap  membantu  pemerintah  Belanda.  Para  santri  pondok  masih dianggap buta huruf latin jika tidak sekolah di sekolah pemerintah belanda, yang menjadi ukurannya pada ketika itu.
9 Imam Machalli, Ed, pendidikan.., h. 264 10 Muhammad Thalhah Hasan, Islam dalam Persepektif Sosio Kultural, (Jakarta, Lantabora Press, 2005), h. 27
11 Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah  Pertumbuhandan Perkembangannya  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 51
Maksudnya  kaum  penjajah  Barat,  memisahkan  pendidikan  Islam  dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan  fasislitas  yang  memadai,  sedangkan  pendidikan  Islam  terlepas  dari tanggung  jawab  pemerintah  koloniel.  Kenyatannya  membuat  ada  dua  generasi yang berbeda orientasinya. Pertama, pendidikan islam yang ketika itu dilaksanakan di  pesantren  orientasinya  keakhiratan,  kedua,  pendidikan  Barat  orientasinya adalah  keduaniawian.  Sebetulnya  perbedaan  yang  mencolok  bukan  hanya  pada perbedaan  kedua orientasi itu, tetapi  lebih dari itu pemerintah koloniel  belanda tidak menempatkan pendidikan islamsebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan islam dalam sistem pendidikan  koloniel Belanda, bukan hanya  itu  bahkan  pendidikan  agama  pun  tidak  diberikan  di  sekolah-sekolah pemerintah. 12
Untuk itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan islam hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hasil dari pemikiran tokoh muslim yang berkeinginan    agar  pendidikan  islam  di  Indonesia  tidak  lagi  mengarah  kepada dikotomi  system  pendidikan,  pendidikan  agama  di  satu  pihak  dan  pendidikan umum  di  pihak  lain,  tetapi  menyatu  dalam  satu  kesatuan  yang  utuh  (terintegrasi dengan baik)
Pelaksanaan  tugas  di  bidang  pendidikan    di  lingkungan  Departemen  Agama sering dianggap sebagai sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut  disadari  sebagai  akibat  politik  pendidikan  di  masa  penjajahan  Belanda yang  mendikotomikan  antara  system  pendidikan  Barat    (  yang  umum,  bersifat duniawi dan sekuler) dengan pendidikan Agama (yang  eksklusif, bersifat ukhrowi dan pastoral). 13
Dualisme  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  penjajah  yang  memisahkan anatar  pendidikan  agama  (islam)  dengan  pendidikan  umum  serta  berusaha  agar pendidikan agama tidak menjadi tanggung jawab pemerintah (coloniel). Situasi ini menyebabkan  kaum  muslimin  menolak  apa  yang  dikatakan  penjajah.  Mereka mencurigai  kalau  pendidikan  yang  dibawa  oleh  penjajah  (barat)  akan  merusak
12 Haidar  Putra  daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  di Indonesia ( Bandung : Cita PustakaMedia, 2001), h. 181
13 Abdul  Rahman  saleh,  Madrasah dan  Pendidikan  anak  Bangsa,  Visi,  Misi  dan  aksi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.54

## 44 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
warisan  kulturalnya. 14 Akan  tetapi  melihat  kemajuan  barat  yan  begitu  pesat, akhirnya  kaum  muslimin  sadar  bahwa  penolakan  terhadap  pendidikan  ini meneyebabkan  kemunduran  dalam  ilmu    pengetahuan  dan  teknologi.  Untuk  itu mereka  berusaha  memadukan  kedua  system  tersebut  agar  tidak  lagi  terjadi dikotomi dalam bidang pendidikan.
Sikap  politik  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  telah  membuka lembaran  sejarah  baru  khususnya  bagi  ummat  islam  bersama-sama  golongan bangsa  lainnya  untuk  mengembangkan  dan  membina  prikehidupan  kebangsaan yang bebas di dalam Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan  makmur.  Selanjutnya  perlu  disadari  pula  bahwa  dengan  pernyataan  dalam pembukaan  undang-undang  dasar    1945  itu  berarti  kita  sekaligus  membuka  diri untuk menerima ilmu dan teknologi modern sehingga mampu mengolah kekayaan alam kita yang berlimpah ruah untuk kemakmuran rakyat. 15
Sapri  mengutip  dari  muhaimin  mengatakan,  kehadiran  madrasah  sebagai lembaga  pendidikan  islam  setidak-tidaknya  memilki  empat  factor,  pertama, manifestasi  dan  realisasi    pembaharuan  pendidikan  islam;  kedua,  usaha menyempurnakan  system  pesantren  kearah  suatu  system  pendidikan  yanglebih memungkinkan  lulusannya  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dengan  sekolah umum misalnya kesamaan kesempatan kerja  dan perolehan ijazah; ketiga, adanya sikap  mental  pada  sebagian  golongan  umat  islam  ,  khususnya  para  santri  yang terpukul  pada  system  pendidikan  barat;  dan      empat,  adalah  sebagai  upaya menjembatani  antar  system  pendidikan  tradisional  pesantren  dan  system pendidikan modern dari hasil akulturasi. 16
Madrasah  di  Indonesia    mengalami  perkembanganyang  sangat  cukup  pesat, baik  yang  dikelola    oleh  pemerintah  maupun  yang  dikelola  oleh  masyarakat (swasta).  Pada  perkembangan    yang  mutakhir,  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan islam, terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989. Ini  berarti  bahwa  seluruh  system    pendidikan  dituntut    untuk  menempatkan  diri sebagai suatu system pendidikan nasional.
14 Syed  Sajjad  Husein  dan  Syed  Ali  Ashraf, krisis  dalam  Pendidikan  Islam,  terj.  Drs. Fadhlan Mudhafir (Jakarta: almawardi Prima, 2000), h. 70
15 Abdul Rachnman Saleh , Madrsah dan Pendidikan Anak Bangsa, Ibid. h. 93.
16 Aidah asnil Ritonga (edtr), Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008), h. 236,237
Undang-  Undang  No.2  tahun1989  tentang  Sistem  pendidikan  nasional  yang bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa    dan  mengembangkan  mSanusia Indonesia  seutuhnya,  tidak  mencantumkan  secara  eksplisit  tentang  madrasah. Namun, dalam menyebutkan jenis pendidikan dikatakan  bahwa:”Jenis pendidikan yang  termasuk  pendidikan  sekolah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan kejuruan,  pendidikan  akademik,  dan  pendidikan  professional. 17 Keberadaan pendidikan  keagamaan  dalam  UUSP  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  peraturan pemerintah  dan  keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  Menteri Agama.
Namun  perhatian  pemerintah  terhadap  madrasah  yang  berada  di  bawah naungan  departemen  agama  sampai  saat  ini  masih  belum  sungguh-sungguh. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah masih  diskriminatif. Bantuan madrasah masih bantuan lepas, belum dipertimbangkan untuk memperoleh keadilan melalui bantuan  pembiayaan  dilingkungan  madrasah  dan  sekolah  umum.  Sementara peserta  didik  di  kedua  lembaga  itu  adalah  anak  bangsa  dari  republik  yang  kita cintai ini. 18
Untuk  itu  paradigma    baru  yang  dituangkan  dalam  UU  Sisdiknas  yang  baru adalah  konsep  kesetaraan,  antara  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat.  Tidak  ada  lagi  istilah  satuan  pendidikan  “plat  merah”  atau  “plat kuning”,  semuanya  berhak  memperoleh  dana  dari  Negara  dalam  suatu  system yang  terpadu.  Demikian  juga  adanya  kesetaraan  antara  satuan  pendidikan  yang dikelola  oleh  Departemen  Pendidikan  nasional  dengan  Satuan  pendidikan  yang dikelola oleh departemen agama memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua  jenjang  pendidikan  disebutkan  mengenai  nama    pendidikan  yang diselenggarakan oleh Departemen Agaman. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan  pendidikan  sebagai  satu  kesatuan  yang  sistemik.  Pasal    45  ayat  1 dan 2, yaitu: 19
1. Setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai  dengan
17 Undang-undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  (UU  RI  NO.2  Th.1989)  dan Peraturan Pelaksanaanya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.4
18 Abdul Rachnman Saleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, h.62
19 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, (Bandung: Cintra Umbara) h.99

## 46 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli 2014
pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual, social, emosional dan kejiwaan peserta didik.
2. Ketentuan  mengenai    penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya didalam pasal 47 ayat 1,2, dan 3 di jelaskan bahwa: 20
1. Sumber  pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
2. Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  mengerahkan  sumber daya  yang  ada  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
3. Ketentuan  mengenai  sumber  pendanaan  pendidikan  sebagai  mana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Dengan  demikian    UU  Sisdiknas  No.20  tahun  2003  telah  menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, didalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa: 21 “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system  terbuka  dan  multi  makna”.  Lebih  lanjut  didalam  pasal  15:  “Jenis pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi,  Vokasi, keagamaan, dan khusus”. Dan didalam Pasal 17 dan 18 dijelaskan: 22

## Pasal 17
1. Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  yang  melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan  dasar  berbentuk  sekolah  dasar  (SD)  dan  madrasah ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Ketentuanmengenai  pendidikan  dasar  sebagaimana  yang  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  zayat  (2)  diatur  lrbih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
20 Ibid, h. 100.
21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003…,h.. 76
22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003…., h. 82

## Pasal 18
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
2. Pendidikan  menengah  terdiri  atas  pendidikan  menengah  umum  dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA), madrasah  aliyah  (MA),  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK),  dan madrsah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Dari  penjelasan  dan  isi  undang-undang  di  atas,  jelas  bahwa  dualisme pendidikan  yang  kita  kenal  yaitu  pendidikan  yang    berada    di  bawah  naungan Dinas  Pendidikan  dan  Departemen  Agama,  mempunyai  kedudukan  yang  sama, baik  dalam  segi  pendanaan,  persediaan  sarana  dan  prasarana,  maupun  lulusan dari kedua naungan departemen tersebut.

## D. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA KEEMASAN
Berbeda dengan masa  yang  sebelumnya,  pada  priode  Abbasiyah  pendidikan memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan. Kebijakan  politik  yang  dijalankan  oleh  para  peminpin  Abbasiyah  memberikan dampak  positif  bagi    perkembangan  dan  kemajuan  pendidikan.  Pada  masa  Al- makmun misalnya pendidikan begitu berkembang. Kebijakan  khalifah Al-makmun dalam  bidang  pendidikan  ialah  bagaimana  ia  memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya  kepada  siapa  saja  yang  mau  belajar  di  daerah  kekuasaannya. Bahkan  ia  tidak  segan-segan  mengeluarkan  biaya  yang    besar  untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan.    Banyak  para  ilmuwan  yang  dipanggil    dari berbagai  penjuru  dunia  untuk    melakukan  penterjemahan    buku-buku    ilmu pengetahuan warisan Yunani, Hellenisme, Persia dan India. Bagi Al-makmun tidak mempermasalahkan  dari  mana  asalnya  ilmu  pengetahuan  itu,  asalkan  dapat mengembangkan  ilmu  pengetahuan  akan  di  ambil  dan  dianggap  bermanfaat. Dengan  system  yang  sangat  terbuka  inilah  pada  masanya  kejayaan  dan kemakmuran   khususnya dalam bidang pendidikan sampai pada masa puncaknya.
Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  Al-makmun  adalah  mendirikan pendidikan tinggi yaitu “ Ba’it  al-Hikmah” pada tahun 830 M.Institusi ini mengukir sejarah  baru  dalam  peradapan  manusia  dimana  bangsa-bangsa  Barat  sekalipun belum  mengenalnya    apa  yang  disebut  multicultural  dalam  pendidikan.  Diktakan demikian  karena  objek  toleransi  terhadap  perbedaan  etnis  cultural  dan  agama

## 48 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli 2014
sudah  dikenal  dan  merupakan  hal  yang  biasa.  Konsep  demokrasi  dan  plurasitas sudah  begitu  kental  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  kegiatan pendidikan institusi ini.
Ada dua konsep dasar multicultural dalam institusi ini, yaitu:
Pertama,  nilai-nilai  kebebasan  berekpresi,  keterbukaan,  toleransi,  dan kesetaraan  dapat  dijumpai  pada  proses  pengumpulan  maniskrip-maniskrip  dan penterjemahan  buku-buku  sains  dari  yunani  kedalam  bahara  arab  untuk melengkapi institusi ini. Al-makmun telah memberikan kebebasan, kesetaran, dan keterbukaan  pada  para  sarjana  muslim  dan  non  muslim  dan  memberikan penghargaan  yang  sama  dengan  membayar  mahal  dengan  kepingan  emas sehingga  mereka  merasa  nyaman  dan  tujuan-tujuan  tercapai. 23 Karena  interaksi yang  positif  antara  muslim  dan  non  muslim    hanya  akan  terjadi  dalam  suasana yang  penuh  kebebasan. 24 Nilai-nilai  toleransi  begitu  kuat  yang  merupakan  nilai strategis dalam membangun dasar perdamaian dan kedamaian.
Kedua, perbedaan etnik cultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penterjemahan.  Banyak  sarjana  yang  menterjemahkan  buku-buku  yunani  dan Persia adalah orang-orang non Muslim yang berbeda kultur dan etnik, seperti: Alan al-Syu’ubi yang berkebangsaan Persi, Yuhanna bin Mausya berkebangsaan Syiria, Qutha bin Luqa beragama Kristen Yacobite dan lain-lain. 25

## E. ANALISIS SWOT
Swot  adalah  suatu  analisis  kebijakan  yang  di  ambil  berdasarkan  kekuatan ( strenghtness), yaitu melihat apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang  dapat  diandallkan,  kelemahan  ( weakness)  yaitu  melihat  hal-hal  yang dipandang  menjadi  kelemahan  sehingga  dapat  ditentukan  prioritas  untuk mengatasi kelemahan tersebut, peluang ( opportunities) yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan, dan
23 Suwito Fauzan, Ed< Sejarah social.., h. 28-29
24 Nurkholis Majid, Islam  Doktrin dan Petadaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemodrenan (Jakarta, Paramadina, 2000), h.222
25 Suwito, Fauzan, Ed, Sejarah Sosial.., h. 29.
tantangan  atau  ancaman    ( treaths)  yaitu  hal-hal  yang  dapat  dijadikan    sebagai pemicu meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 26

## a. Kekuatan  Kebijakan  Pendidikan  Multikulturalisme  dan Dualisme Pendidikan
Dengan adanya multikulturalis yang menjadi kekuatan menurut pemakalah adalah  pendidikan  yang  diselenggarakan  terbuka  kepada  semua,  tidak memandang perbedaan suku, agama, adat, dan kebudayaan. Sehingga pendidikan isa  diberikan  kepada  siapa  pun.  Selain  itu  para  peserta  didik  lebih  banyak mengenal  adat,  suku,  dan  budaya,  dapat  membandingkan  pemahaman- pemahaman agama, serta lebih banyak mengenal karakter yang dimiliki oleh setiap siswa.
Sementara  dualisme  pendidikan  memberikan  kekuatan  kepada  lembaga pendidikan lebih mengembangkan tujuan pendidikan dan menunjukkan  ciri khas dari kedua lembaga tersebut, baik yang berada dibawah naungan dinas pendidikan maupun yang berada dibawah naungan departemen agama.

## b. Kelemahan  Kebijakan  Pendidikan  Muktikultularisme  dan dualisme pendidikan
Yang menjadi kelemahan kebijakan pendidikan multicultural dan dualisme pendidikan  menurut  pemakalah  adalah  sulitnya  memadukan  antara  perbedaan suku,  agama,  adat  dan  kebudayaan.  Karena  banyaknya  perbedaan  yang  harus disatukan oleh pendidik didalam menyampaikan materi pelajaran.
Sedangkan  dualisme  pendidikan  mempunyai  kelemahan,  terjadinya persaingan  yang  negative  antara  kedua  lembaga  yang  berada  dibawah  naungan dinas  pendidikan  maupun  yang  berada  dibawah  naungan  departemen  agama. Dan  kadang  terjadi  kesenjangan  diantara  kedua  lembaga    ini,  terutama  tentang perhatian pemerintah, baik pendanaan dan fasilitas sekolah.

## c. Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan Multikulturalisme dan Dualisme Pendidikan
26 Syaiful    Sagala,    Administrasi  Pendidikan  Kontemporer  (Bandung:Alfabeta,  2000),  h.

## 50 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
Dengan adanya kebijakan pendidikan multicultural para calon peserta didik bebas  memilih    sekolah  yang  diminati,  tanpa  memikirkan  latar  belakang  suku, agama, adat, dan kebudayaan yang dimilikinya.
Sedangkan  dualisme  pendidikan  memberikan  peluang  kepada  kedua lembaga  ini  untuk    merancang  kurikulum  yang  dibutuhkannya,  untuk  mencapai tujuan pendidikan tersebut. Misalnya lembaga pendidikan  yang berada di bawah naungan  departemen  agama  merancang  kurikulum  serta    kebutuhan  yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran, begitu juga sebaliknya.

## d. Tantangan yang dapat Dijadikan sebagai Pemicu Meningkatkan Prestasi
Pemerintah  harus  lebih  giat  berusaha  agar  bagaimana    menciptakan kedamaian  di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  secara  factual  satu  sama  lain berbeda suku, agama, adat dan kebudayaan.
Sedangkan yang menjadi tantangan dalam kebijakan dualism e pendidikan adalah  pemerintah  harus  bersikap  adil  dalam  memperhatikan  kedua  lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan dinas pendidikan maupun yang berada dibawah  naungan  departemen  agama.  Karena  peserta  didik  yang  ada  di  dalam kedua  lembaga  ini  adalah  merupakan  anak  bangsa  yang  mempunyai    hak  yang sama di dalam mendapatkan pendidikan.

## F. KESIMPULAN
Multikultural  diartikan  sebagai  gejala  pada  seseorang  atau  suatu  masyarakat yang  ditandai  oleh  suatu  kebiasaan  menggunakan  lebih  dari  satu    kebudayaan. Pakar pendidikan Azyumardi Azra sebagai mana dikutip Suwito, mengungkapkan bahwa  pendidikan  multicultural  adalah  pendidikan  untuk/tentang  keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan.
Pelaksanaan  tugas  dibidang  pendidikan  di  lingkungan  Departemen  Agama sering  dianggap  sebagai  sumber-sumber  terjadinya  dualisme  pendidikan  di Indonesia.  Hal  tersebut  disadari  sebagai  akibat  politik  pendidikan  dimasa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara system pendidikan barat (yang umum,  bersifat  duniawi  dan  sekuler)  dengan  pendidikan  Agama  (yang  eksklusif, bersifat  ukhrawi  dan  pastoral).  Paradigma  baru  yang  dituangkan  dalam  UU
Sisdiknas  yang  baru  adalah  konsep  kesetaraan,  antara  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh masyarakat tidak ada lagi istilah satuan pendidikan  “plat merah” atau “plat kuning”.semuanya berhak memperoleh dana dari Negara dalam suatu system yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua  jenjang  pendidikan  disebutkan  mengenai  nama  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Agama.  Dengan  demikian  UU  Sisdiknas  telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik.
Kebijakan  khalifah   Al-makmun  dalam  bidang  pendidikan  ialah  bagaimana  ia memberikan  kesempatan  yang  seluas-seluasnya  kepada  siapa  saja  yang  mau belajar di daerah kekuasaannya. Bahkan ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar  untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang di panggil dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan warisan Yunani, Hellenisme, Persia dan India. Bagi Al-makmun tidak  mempermasalahkan  ilmu  pengetahuan  akan  diambil  dan  di  anggap bermanfaat.  Dengan  system  yang  sangat  terbuka  inilah  pada  masanya  kejayaan dan kemakmuran ksususnya dalam bidang pendidikan sampai pada puncaknya.

## 52 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
DAFTAR  PUSTAKA
Atha’, M. Mudzhar, Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikultural di Indonesia dalam Harmoni,  JurnaL Multikultural dan Multureligius, vol.III. No II
Aidah  asnil  Ritonga  (edtr), Pendidikan  Islam  Dalam  Buaian  Arus  Sejarah.
Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008
Departemen Pendidikan dan Kebudayan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3. Jakarta, Balai Pustak, 2001 Haidar Putra daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia.  Bandung : Cita PustakaMedia, 2001
Fauzan, Suwito. Ed, Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Jakarta, Kencana, 2005
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah
Pertumbuhandan  Perkembangannya.    Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
1995
Husein Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf, krisis dalam Pendidikan Islam, terj. Drs.
Fadhlan Mudhafir. Jakarta: almawardi Prima, 2000
Machali,  Imam,  Ed. Pendidikan  Islam  danTantangan  Globasasi:  Buah  pikiran Seputar Filsfat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaysa.  Yogyakarta, Ar-ruzz,
2004
Majid  Nurkholis, Islam    Doktrin  dan  Petadaban:  Sebuah  Telaah  Kritis  Tentang Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan,  Kemodrenan.  Jakarta,  Paramadina,
2000
Syafaruddin, Ilmu  Pendidikan  Perspektif  Baru  Rekonstruksi  Bahaya  Abad    XX.
Bandung, Cita Pustaka Media, 2005
saleh  Abdul  Racnhman,  Madrasah dan  Pendidikan  anak  Bangsa,  Visi,  Misi  dan aks. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
Thalhah,  Hasan,  Muhammad, Islam  dalam  Persepektif  Sosio  Kultural,  Jakarta, Lantabora Press, 2005
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th.1989) dan Peraturan Pelaksanaanya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.