## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING IN NATUNA WATERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Ida Kurnia Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara idah@fh.untar.ac.id
Naskah diterima untuk diterbitkan : 30 Juli 2021
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5273

## ABSTRACT
Law  enforcement  against  illegal  fishing  in  Natuna  Waters  during  the  Covid-19  pandemic  is  very important, especially considering frequent illegal fishing cases during the pandemic. Therefore, it is necessary to conduct an analysis of the efforts that have been made by the Indonesian Government to solve  the  illegal  fishing  cases  that  have  occurred  in  Indonesia,  regarding  to  the  protection  of fishermen,  especially  in  Natuna  Waters.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  role  of  the government  regarding  the  form  of  law  enforcement  that  have  been  carried  out,  utilizing  various existing government policies and regulations, as  well as the  implementation of these  regulations in the field, both in preventive, responsive and repressive efforts, in regards to illegal fishing cases in Natuna Waters. To study this,  it  is necessary to analyze  various juridical reviews of  the rights and obligations of the Indonesian State in Indonesian waters, data on the number of illegal fishing cases in Indonesia and in the Natuna region, and general analysis of illegal fishing cases. Furthermore, it should  also  include  the  type  of  facilities  and  infrastructure  that  must  be  strengthened.  Using  the method of normative legal analysis, we found several weaknessesin the legal norms..
Keywords: Illegal Fishing, Government Efforts, Pandemic

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelago State) yang secara geografis terdiri dari beberapa  pulau  yang  terurai  dari  Sabang  sampai  Merauke,  dari  pulau  Miangas  sampai  pulau  Rote dan  tetap  membentuk  satu  kesatuan,  yaitu  Negara  Kepulauan  Indonesia.  Disamping  itu,  Indonesia terletak  di  antara  dua  samudera,  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  telah  menunjukkan bahwa  letak  Indonesia  pada  posisi  demikian  membawa  keuntungan  tersendiri  bagi  Indonesia. Berdasarkan  hasil  dari  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  di  perairan Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  hayati  dan  non  hayati  yang  sangat  melimpah.  Oleh karena itu, Bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah Nya.
Potensi  kekayaan  alam  yang  melimpah  harus  dijaga,  yaitu  dengan  mengupayakan  tindakan konservasi  dan  memperhatikan  aspek  pelestarian  kekayaan  alam  tersebut  serta  mempergunakan potensi  kekayaan  alam  tersebut  secara  bijaksana  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan Bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Amanat Konstitusi, yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD  1945,  yang  mengatakan  bahwa  ―Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat‖.
Wilayah laut Indonesia yang luas dan kaya akan jenis-jenis sumber daya non hayati dan hayati termasuk potensi perikanan menunjukkan  jumlah penangkapan  ikan  sebesar 6,4 juta ton/  tahun dan potensi  perikanan  umum  sebesar  305.650  ton/  tahun  serta  potensi  kelautan  kurang  lebih  4  miliar USD/  tahun.  Sektor  perikanan  yang  memiliki  potensi  yang  ―berlimpah‖  tersebut  mengundang banyak  nelayan  asing  maupun  lokal  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  di

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
perairan  Indonesia. 1 Kondisi  demikian  menjadikan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengupayakan secara  terus-menerus  menjaga  dan  melestarikan  kuantitas  dan  kualitas  termasuk  keanekaragaman sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung dalam perairan Indonesia.
Wilayah  Perairan  Indonesia  yang  termasuk  ke  dalam  kedaulatan  negara  yang  terbagi  atas beberapa  rezim  hukum  laut  berdasarkan  ketentuan  hukum  laut  internasional,  yang  diatur  dalam United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The  Sea  1982  (UNCLOS  1982)  telah  diratifikasi  oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS Tahun 1982, yaitu  Perairan  Pedalaman,  Perairan  Kepulauan,  Laut  Teritorial,  Zona  Tambahan,  Zona  Ekonomi Eksklusif,  Landas  Kontinen,  Laut  Lepas  dan  Dasar  Laut  Dalam  dan  Tanah  di  Bawahnya.  Dalam pembagian  zona  maritim  tersebut,  tiga  zona  pertama  masuk  ke  dalam  wilayah  kedaulatan. Selanjutnya, tiga zona berikutnya terletak pada wilayah yurisdiksi, artinya Negara Pantai (dalam hal ini  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan)  mempunyai  hak  untuk  menguasai  sumber  daya alam  hayati  dan  non  hayati  yang  terkandung  di  dalamnya  dan  Kapal  Negara  Asing  tidak diperbolehkan  untuk  mengambil  sumber  daya  tersebut.  Dua  zona  terakhir  berada  di  luar  wilayah kedaulatan dan di luar wilayah yurisdiksi, yang merupakan milik bersama masyarakat internasional.
Kasus ilegal fishing sering terjadi di  Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia terutama di wilayah Natuna,  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Daerah  Natuna  berbentuk  kabupaten  yang  terletak  pada koordinat  :01018’00-060  50’15  Lintang  Utara  dan  104 0 48’30’’-110 0 02’  00‖  Bujur  Timur.  dengan luas  wilayah  sekitar  224.684,59  Km2.  Wilayah  Kabupaten  Natuna  memiliki  luas  lautan  sebesar 99,11% atau 222.683,39 km2 dan 0.89% atau 2.001,30 km2 untuk, luas daratannya (BPS Kabupaten Natuna,  2017). 2 Kabupaten  Natuna  memiliki  15  kecamatan.  Kecamatan  tersebut  tersebar  pada  dua gugus pulau, yaitu: 3
1. Gugus  Pulau  Natuna,  yang  terdiri  dari  pulau-pulau  di  Bunguran,  Sedanau,  Midai,  Pulau  Laut dan Pulau Tiga.
2. Gugus Pulau Serasan, yang terdiri atas pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil. Perairan  Kepulauan  Natuna  berbatasan  dengan  Negara  tetangga  seperti  Singapura,  Malaysia, Vietnam,  dan  China,  sehingga  membuat  terjadinya  titik  simpul  pelayaran  internasional  yang menghubungkan Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dengan negara-negara lainnya. Perairan Kepulauan  Natuna  juga  menyimpan  potensi  sumber  daya  perikanan  yang  besar  yang  mencapai 504.000  ton  per  tahun,  Selain  itu,  Natuna  memiliki  beberapa  candangan  minyak  bumi  dengan perkiraan  sebesar  36  juta  barel  dan  total  produksinya  sebesar  25.000  barel  per  hari  dan  gas  bumi yang  terbukti  sebesar  46  triliun  standar  kaki  kubik    dengan  total  produksi  sebesar  490  juta  standar kaki  kubik  per  hari    yang  tersimpan  di  dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  yang bersinggungan dengan 9-Dash-Line 4 . Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya ilegal fishing yang dilakukan  oleh  negara  asing,  sehingga  pemanfaatan  potensi  kekayaan  alam  di  Perairan  Kepulauan Natuna  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  maksimal  dimanfaatkan  oleh  nelayan  di  Kepulauan Natuna.  Selama  ini  di  kepulauan  Natuna  nelayan  asing  sering  memasuki  dan  melakukan penangkapan  ikan  secara  ilegal,  yaitu  di  wilayah  perairan  Natuna  yang  merupakan  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Kondisi  yang  terjadi  seperti  telah  disampaikan  di  atas,  oleh  para  nelayan  lokal  Kepulauan Natuna telah berusaha untuk menegur dan mengusir nelayan asing tersebut agar keluar dari wilayah Natuna, namun hal ini tidak menjadi perhatian mereka. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini pada masa pandemic covid-19 yang melanda Indonesia yang dikutip dari Artikel Detik News.Com  dengan  judul  2  Kapal  Asing  Ilegal  Vietnam  ditangkap  di  Laut  Natuna  Utara.    Hal  ini berakibat pada nelayan lokal kesulitan untuk mendapatkan ikan di Perairan Natuna.
1 Marlina  dan  Faisal, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Perikanan (Jakarta: Sofmedia, 2013), 2.
2 Zulham  Armen,  dkk, Rekomendasi  Pengembangan  Perikanan  Tangkap  di  Natuna  dan  Sekitarnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1.
3 Ibid ,. 1.
4 Hasan,  Syarief.  ―Seminar Tentang Sikap Politik  Indonesia Terhadap Laut Cina Selatan‖  (Webinar Asosiasi Dewan Profesor Indonesia, Jakarta, 2020), 7.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Berdasarkan  pada  paparan  di  atas,  penulisan  ini  bertujuan  untuk  meninjau  dan  memberikan informasi  tentang  peranan  Pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  Penegakan  Hukum  terhadap kegiatan  ilegal  fishing  di  Perairan  Natuna  pada  masa  Pandemi  Covid-19.  Bagaimana  Peranan Pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap ilegal fishing di Perairan Natuna di masa Pandemi Covid-19?

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  melakukan  pendekatan  undang- undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  Tentang  Pengesahan  UNCLOS  Tahun  1982, Undang-Undang  No.45  Tahun  2009  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.31  Tahun  2004  Tentang Perikanan,  dan  Undang-Undang  No.5  Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia. Ketiga undang-undang ini memiliki tujuan yang sama dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Kegiatan  Ilegal  Fishing  di  Perairan  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  ketiga  undang- undang  di  atas  untuk  melihat  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  menanggulangi  kegiatan ilegal  fishing.  Penelitian  ini  mengunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  Peraturan  Perundang- undangan, buku-buku dan jurnal  yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan  Ilegal Fishing  serta  data  jumlah  kasus  ilegal  fishing  yang  terjadi  di  Indonesia.  Data  yang  telah  terkumpul dianalisis  secara  kualitatif,  dengan  cara  menganalisis  secara  mendalam  dan  menyeluruh,  baik  dari segi peraturannya serta budaya hukum masyarakat terkait penerapannya.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.
Studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan melalui berita/artikel  surat  kabar,  juga  media  internet.  Lokasi  kajian  difokuskan  di  perairan  WPP  711 khususnya  sekitar  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Batasan  area  kajian  ini  didasari  bahwa  Zona  Ekonomi Eksklusif-WPP  711  merupakan  titik  rawan  terjadinya  illegal  fishing  mengingat  Zona  Ekonomi Eksklusif tersebut merupakan perairan perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan China.
Gambar 1. Illustrasi Perairan Natuna yang terjadi Ilegal Fishing terdapat di WPPRI-711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. 5

## PEMBAHASAN
A. Hasil  Penegakan  Hukum  Terhadap  Ilegal  Fishing  di  Perairan  Natuna  di  Masa  Pandemi

## Covid-19
Kasus  ilegal  fishing  sampai  sekarang  belum  terselesaikan  disebabkan  karena  belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah ilegal fishing di ZEE
5 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  PER/01/MEN/2009  tentang  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat kekurangan  dalam  hal  kapal  pengawas,  juga  jumlah  hari  operasi.  Menurut  Direktur  Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  bahwa  keterbatasan  inilah  yang  harus  segera dicarikan  solusi  agar  pengawasan  di  perairan  Indonesia  yang  luas  ini  dapat  berjalan  optimal. Memanfaatkan  nelayan  sebagai  human  intelligence  atau  sumber  informasi  aktivitas  ilegal  fishing telah  lama  diterapkan  oleh  aparat  pengawas  di  lapangan,  akan  tetapi  terdapat  beberapa  kendala dimana  mayoritas  daerah  operasi  kapal  ikan  nelayan  Indonesia  masih  berada  jauh  dari  ZEEI sehingga  untuk  pengawasan  di  perairan  terluar  Indonesia  masih  dibutuhkan  solusi  lain  agar  dapat menjangkau daerah tersebut. 6 Dalam penegakan hukum terhadap ilegal fishing di Perairan Natuna di Masa  Pandemi  Covid  -19  terus  dilakukan  seperti  dalam  kasus  yang  dikutip  dari  artikel  detik.com yang menyatakan bahwa terdapat 2 Kapal Ilegal Fishing dari Vietnam, dengan nama KG 93811 TS dan  KG  93012  TS  ditangkap  oleh  Kapal  Pengawas  Perikanan  Orca  03  yang  dinahkodai  oleh  Capt. Mohammad Ma'ruf pada posisi koordinat 03° 51,172' Lintang Utara - 104° 44,515' Bujur Timur.
Bersama  dua  kapal  ikan  asing  ilegal  yang  mengoperasikan  alat  penangkapan  ikan  trawl tersebut turut diamankan 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam. "Saat ini kedua kapal tersebut sedang  dalam  proses  dikawal  menuju  Satwas  SDKP  Natuna  untuk  menjalani  proses  hukum  lebih lanjut," ungkap Eddy Prabowo. Penangkapan ini, kata Edhy merupakan pesan tegas yang dikirimkan oleh  KKP  terhadap  para  pelaku  ilegal  fishing  di  perairan  Indonesia.  Dia  memastikan,  jajaran Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP akan tetap melaksanakan upaya menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan  dari  ancaman  para  pelaku  illegal  fishing.  "Ini  tentu  bukti  bahwa  kami  tidak  lengah  di tengah  kondisi  kita  yang  masih  menghadapi  pandemi  COVID-19  ini.  Dengan  tetap  menjalankan protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Pengawas Perikanan kami akan tetap bekerja untuk menjaga perairan kita dari para pencuri ikan agar para nelayan kita dapat melakukan kegiatan penangkapan di laut dengan aman dan nyaman," tegasnya.
Penangkapan  2  KIA  ilegal  berbendera  Vietnam  ini,  menambah  daftar  kapal-kapal  ikan  asing ilegal  yang  sudah  ditangkap  di  era  kepemimpinan  Edhy  Prabowo.  Total  sudah  19  KIA  yang  telah ditangkap  terdiri  dari  10  kapal  berbendera  Vietnam,  4  kapal  berbendera  Filipina  dan  5  kapal berbendera  Malaysia.  Selain  penangkapan  kapal  ikan  asing  ilegal,  Edhy  juga  telah  melakukan serangkaian  langkah  strategis  di  antaranya  melalui  upaya  pengawalan  terhadap  nelayan  Indonesia yang beroperasi di Laut Natuna Utara dan pembebasan nelayan Indonesia yang ditangkap oleh aparat Malaysia. "Nelayan kita masih tetap perlu melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sulit ini. Oleh  sebab  itu  KKP  hadir  untuk  melindungi  masyarakat  kelautan  dan  perikanan.  Kami  tekankan bahwa  dalam  kondisi  apapun  kami  tetap  komit  mengawal  dan  melindungi  nelayan  Indonesia, termasuk  memberantas  kapal  asing  pelaku  illegal,"  pungkasnya. 7 Berdasarkan  dari  kasus  tersebut penulis  kemudian  mengumpulkan  beberapa  data  kasus  ilegal  fishing  yang  berhasil  ditangkap  di perairan Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Data Kasus Ilegal Fishing di Indonesia (2014-Juni 2019) No Waktu Ilegal Fishing 1. 2014 38 kasus 2. 2015 102 kasus 3. 2016 163 kasus
6 Dendy  Mahabror  dan  Jenjen  Jenhar  Hidayat.  ―Analisis  Kerugian  Ekonomi  Akibat  Ilegal  Fishing  di  Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna‖ (Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan V, Surabaya, 2018), 265.
7 Faidah  Umu  Sofuroh.  ―2  Kapal  Asing  Ilegal  Vietnam  Ditangkap  di  Laut  Natuna  Utara.‖  DetikNews.com. https://news.detik.com/berita/d-4965402/2-kapal-asing-ilegal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna-utara. (accessed      April 4, 2020).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
4. 2017 132 kasus 5. 2018 109 kasus 6. Juni 2019 38 kasus
Tabel 1. Data Penangkapan Kapal yang Melakukan Ilegal Fishing di Indonesia dari Tahun 2014-Juni 2019. 8
Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi tren kenaikan kasus ilegal fishing di Perairan Kepulauan Negara Kesatuan Republik  Indonesia   dari  Tahun 2014- 2016 sebesar 125 kapal ilegal fishing dari sebelumnya pada tahun 2014 terjadi 38 kapal dan di tahun 2015  terjadi  102  kasus  kapal  serta  pada  tahun  2016  yang  menjadi  puncaknya  ditemukan  163  kapal ilegal  fishing  di  Perairan  Indonesia.  Walaupun  pada  tahun  2014-2016  terjadi  tren  kenaikan  yang cukup  signifikan  akan  tetapi  pada  tahun  2017-Juni  2019  terjadi  tren  penurunan  jumlah  kapal  yang melakukan ilegal fishing.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  hal  tersebut  bisa  terwujud  dari  peran  serta  pemerintah  yang mengatasi  dan  membentuk  satgas  115  yang  terdiri  dari  beberapa  lembaga  penegak  hukum  seperti Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla),  TNI  Angkatan  Laut  dan peran serta aktif masyarakat yang melaporkan setiap adanya kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia dan mengambil sumber daya hayati dan non hayati di Perairan Indonesia.
Pada saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia sedang berusaha mengatasi pandemi covid- 19,  sehingga  penegakan  hukum  terhadap  kapal  ilegal  fishing  di  masa  pandemi  menjadi  lemah  dan membuat  para  pelaku  ilegal  fishing  semakin  bertambah  banyak.  Berdasarkan  informasi  tersebut, ditindak  lanjuti  penulis  dengan  mengumpulkan  data,    kemudian  didapat  data  dan  disajikan  dalam tabel 2 dengan judul Kapal Ilegal Fishing di Indonesia (Januari-12 Juni 2020) sebagai berikut:
Tabel 2.
Kasus Ilegal Fishing di Indonesia (Periode Januari-12 Juni 2020)
No Wilayah Kasus 1. WPPRI  571 & 711 25 Unit Kapal Ilegal Fishing (16 + 9 Kapal Berbendera Malaysia) 2. WPPRI  712 14 Unit Kapal Berbendera Indonesia 3. WPPRI  716 10 Unit Kapal (9  Kapal  Bebendera  Filipina  dan    1 Berbendera   Taiwan)
Tabel 2. Kapal Ilegal Fishing yang berhasil ditangkap periode Januari—12 Juni 2020 9
Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas jumlah kapal ilegal fishing berhasil ditangkap dan dilakukan  Penegakan  Hukum  sebanyak  49  unit  kapal  ilegal  fishing  yang  tersebar  dari  wilayah WPPRI  571,  WPPRI  711,  WPPRI  712,  WPPRI  716.  Data  menunjukkan  bahwa  kapal  berbendera
8 Data  di  atas  berdasarkan  intisari  Penulis  yang  diambil  dari  beberapa  sumber:  1.  Lily  Aprilya Pregiwati.―Kinerja  Pengawasan  KKP  Sepanjang  Triwulan  1/2019  Tunjukkan  Capaian  Positif.‖  (Website kkp.go.id.    11  April  2019)  https://kkp.go.id/artikel/10031-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang-triwulan-1- 2019-tunjukkan-capaian-positif/diakses/8/10/2020  (accessed  October  8,  2020).  2.  Bayu  Legianto.  ―Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan
KKP.‖ (Website suarakarya.co.id, Juli 2019) https://suarakarya.co.id/kinerja-pemerintah-kkp-tangkap-67-kapal-pencuri-ikan/15703/diakses/8/10/2020 (accessed October 8, 2020).
9 Pung Nugroho Saksono. ―Upaya Indonesia Memerangi IUU Fishing‖ (Webinar Situasi Keamanan Laut China Selatan di Tengah Pandemi  Covid-19 Dalam Perspektif Politik Hukum Internasional  serta Sikap Indonesia, Jakarta, 2020),14.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
negara  Vietnam  dan  Malaysia  banyak  melakukan  kegiatan  ilegal  fishing  sebanyak  16  unit  kapal ilegal  fishing  dan  9  Unit  Kapal  Ilegal  Fishing  Berbendera  Malaysia  yang  beroperasi  di  wilayah WPPRI  571  meliputi  Perairan  Selat  Malaka  dan  Laut  Andaman  &  WPPRI  711  yang  meliputi Perairan  Selat  Karimata,  Laut  Natuna,  China  Selatan)  dengan  total  keseluruhannya  25  Unit  Kapal ilegal fishing yang berhasil ditangkap pada WPPRI 571 & 711.
Pada  posisi  kedua  dari  Kapal  berbendera  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  ilegal  fishing sebanyak 14 unit kapal yang melakukan ilegal fishing di wilayah WPPRI 712 yang meliputi Perairan Laut Jawa. Pada Posisi ketiga kapal ilegal fishing yang berbendera Filipina dan Taiwan beroperasi di wilayah  WPPRI  716  yang  meliputi  perairan  Laut  Sulawesi  dan  sebelah  Utara  Pulau  Halmahera sebanyak  9  unit  kapal  berbendera  Filipina  dan  1  unit  kapal  berbendera  Taiwan,  dengan  total keseluruhannya  sebanyak  10  unit  kapal  ilegal  fishing  yang  berhasil  di  tangkap  pada  WPPRI  716. Berdasarkan  pada  data  di  atas  penulis  menemukan  data  yang  lebih  spesifik  mengenai  kasus  ilegal fishing  yang  terjadi  di  Indonesia  dengan  meliputi  4  WPPRI  yaitu:  WPPRI  571,  711,712,716  yang terjadi pada periode Maret-April 2020 dan disajikan dalam:
Tabel 3.
Kapal Ilegal Fishing yang berhasil ditangkap Periode Maret-April 2020
No Wilayah Kasus 1. WPPRI 571 7 2. WPPRI 711 12 3. WPPRI 712 4 4. WPPRI 716 5
Tabel 3. Kapal Ilegal Fishing yang berhasil ditangkap Periode Maret-April 2020 10
Berdasarkan  data  yang  ditunjukkan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  kapal  yang melakukan  ilegal  fishing  pada  Periode  Maret-April  2020  dengan  total  keseluruhan  sebanyak  28 kasus  ilegal  fishing  yang  tersebar  di  WPPRI  571,  711,  712,  716.  Pada  WPPRI  571,  data menunjukkan bahwa kapal berbendera Negara Malaysia melakukan kegiatan ilegal fishing sebanyak 7  yang  berada  di  Selat  Malaka  (yang  termasuk  ke  dalam  WPPRI  571),  meliputi  Perairan  Selat Malaka  dan  Laut  Andaman.  Kemudian  WPPRI  711,  data  menunjukkan  bahwa  kapal  berbendera Negara  Vietnam  melakukan  kegiatan  ilegal  fishing  sebanyak  12,  yang  beroperasi  pada  laut  natuna (yang  termasuk  ke  dalam  WPPRI  711),  meliputi  Perairan  Selat  Karimata,  Laut  Natuna,  China Selatan.
Selanjutnya,  pada  WPPRI  712  data  menunjukkan  bahwa  kapal  berbendera  Negara  Indonesia melakukan  kegiatan  ilegal  fishing  sebanyak  4  pada  Laut  Jawa  (yang  termasuk  ke  dalam  WPPRI 712),  meliputi  Perairan  Laut  Jawa.  Kemudian,  pada  WPPRI  716,  data  menunjukkan  bahwa  kapal berbendera  Negara  Filipina  dan  Taiwan  melakukan  kegiatan  ilegal  fishing  sebanyak  4  kapal berbendera Negara  Filipina dan 1  kapal berbendera Negara  Taiwan,  jumlah  sebanyak 5 kapal  yang melakukan ilegal fishing di Laut Sulawesi (yang termasuk ke dalam WPPRI 716), meliputi perairan Laut  Sulawesi  dan  sebelah  utara  Pulau  Halmahera.  Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  jumlah kapal yang melakukan ilegal fishing yang terbanyak adalah kapal berbendera Negara Vietnam yang beroperasi di WPPRI 711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut China Selatan. Artinya ilegal fishing yang terbanyak pada saat pandemi covid 19 di wilayah Laut Natuna.
10 Berdasarkan  intisari  Penulis  yang  diambil  dari  beberapa  sumber:  1.  Sherief  Maronie  dan  Rangga  Dwi Wahyuputra.  ―Penanganan  Tindak  Pidana  Perikanan  Oleh  PPNS  Perikanan  di  Masa  Pandemi  Covid-19.‖ KKP.go.id,  Jakarta:  KKP  https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh- ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19,  (accessed  May  12,2020).  2.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor PER/01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Lebih  lanjut  penulis  melakukan  kajian  dalam  rangka  memastikan  bahwa  pada  saat  terjadi pandemi covid 19 terjadi kenaikan ilegal fishing  yang cukup signifikan di Laut Natuna dan penulis memperoleh data yang menunjukkan adanya penambahan jumlah kasus ilegal fishing yang terjadi di Laut Natuna Utara periode Januari-Agustus tahun 2020, berikut akan dijelaskan data tersebut.
Tabel 4. Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara Periode Januari-Agustus 2020 No Waktu Kasus 1. Januari 0 2. Februari 0 3. Maret 5 4. April 7 5. Mei 2 6. Juni 2 7. Juli 2 8. Agustus 5 Tabel 4. Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara Periode Januari-Agustus 2020 11
Berdasarkan  data  di  atas,  pada  Bulan  Januari  sampai  dengan  Bulan  Februari  tahun  2020  di Laut Natuna Utara yang termasuk ke dalam WPPRI-711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan tidak ditemukan kapal yang berbendera Negara Vietnam melakukan ilegal fishing. Artinya sebelum di Indonesia terjadi pandemi covid 19 kapal yang berbendera Negara Vietnam tidak melakukan ilegal fishing di WPPRI-711. Namun ketika Bulan Maret tahun 2020 yang merupakan  bulan  dimana  di  Negara  Indonesia  mulai  terjadi  pandemik  covid-19,  di  Laut  Natuna Utara ditemukan 5 kapal berbendera Negara Vietnam melakukan kegiatan ilegal fishing.
Pada  bulan-bulan  berikutnya,  yaitu  mulai  Bulan  April  hingga  Bulan  Agustus  secara  terus- menerus terjadi ilegal fishing yang dilakukan kapal yang berbendera Negara Vietnam, bahkan pada Bulan  April  jumlah  kapal  yang  melakukan  ilegal  fishing  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  mencapai  28,57  persen,  yaitu  ditemukan  7  kapal  yang  melakukan  ilegal  fishing  di  Laut Natuna Utara. Pada Bulan Mei hingga Bulan Juli juga masih ditemukan kasus ilegal fishing. Pada 3 bulan  tersebut  masing-masing  terdapat  2  kapal  berbendera  Negara  Vietnam  yang  melakukan kegiatan ilegal fishing. Setelah itu pada Bulan Agustus terdapat kenaikan lagi, yaitu ada 5 kapal yang melakukan  ilegal fishing. Berdasarkan data di atas, maka pada periode  Bulan Januari  hingga Bulan Agustus  tahun  2020  terjadi  ilegal  fishing  di  Laut  Natuna  Utara  sebanyak  23  kapal  dan  semua dilakukan oleh kapal yang berbendera Negara Vietnam.
11 Pung Nugroho Saksono. ―Tantangan Pengawasan Perikanan di Perbatasan.‖ (Webinar Penengakan Hukum di Perairan Perbatasan, Jakarta,
2020), 12.
https://www.youtube.com/watch?v=e1- bgSyVTL0/diakses/8/10/2020.
Grafik 1. Perbandingan Penanganan Kasus TPP Maret-April 2019 dan 2020 12
Grafik 2. Penanganan TPP Periode Januari-Mei 2020 13
Berdasarkan data grafik 1 dari tahun 2014-2019 terjadi tren penurunan pada tahun 2019. Tapi jumlah  ini  berbanding  terbalik  dengan  tindak  pidana  perikanan  yang  terjadi  selama  covid  19  yang dapat  ditunjukan  melalui  grafik  1  yang  terjadi  tren  kenaikan  kasus  tindak  pidana  perikanan. Berdasarkan  kesimpulan  grafik  1  dan  grafik  2,  maka  pada  periode  Januari-Februari  2020  sebelum virus  covid-19  ditetapkan  sebagai  pandemi  ada  7  kasus,  kemudian  di  Bulan  Maret  15  kasus  yang selanjutnya  pada  Bulan  April  naik  menjadi  22  kasus,  dengan  total  kasus  selama  masa  pandemi  di Bulan Maret dan April ada 37 kasus, dapat disimpulkan secara persentase di tahun 2020 kasus tindak pidana perikanan naik 428,5 % selama masa pandemi covid-19.
Penanganan  tindak  pidana  perikanan  terhadap  37  kasus  merupakan  hasil  operasi  Kapal Pengawas  Perikanan  sebanyak  28  kasus  penangkapan  kapal  perikanan,  dengan  6  kasus  diproses secara  splitsing.  Sedangkan  3  kasus  hasil  operasi  pengawasan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan
12 Grafik 1 di atas menunujukkan adanya tren penurunan tindak pidana perikanan, pada Maret-April 2019 total kasus  ada  40,  sedangakan  pada  Maret-April  2020  total  kasus  sebanyak  37.  Secara  persentase  di  masa pandemi  Covid-19  dibandingkan  masa  normal  di  Maret-April  2019  mengalami  penurunan  sebesar  7,5%. KKP.  ―Penanganan  Tindak  Pidana  Perikanan  oleh  PPNS  Perikanan  di  Masa  Pandemi  Covid-19.‖ https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa- pandemi-covid-19 (accessed April 29, 2020).
13 Pung Nugroho Saksono. ―Tantangan Pengawasan Perikanan di Perbatasan‖, (Webinar Penengakan Hukum di Perairan Perbatasan, Jakarta, 2020), 14.
14 26 15 22 0 5 10 15 20 25 30 Maret April Perbandingan Penanganan Kasus TPP
Maret-April 2019 dan Maret-April 2020

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
daerah terkait penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia. 14 Walaupun pada  grafik  1  dan  grafik  2  terjadi  penurunan  tetapi  penurunan  yang  dihasilkan  hanya  berkurang  3 kasus/tahun  saja.  Adanya  dua  perbandingan  dapat  menghasilkan  dua  kesimpulan  yang  berbeda,  hal ini  tergantung  dari  sudut  pandang  mana  kita  melihat  angka  dimaksud,  jika  melihat  persentase penanganan  kasus  di  tahun  2020 maka  ada  tren  kenaikan  kasus  di  masa  pandemi  covid-19  sebesar 428,5%.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren peningkatan, dan apabila menyimpulkan bahwa tren  peningkatan  tersebut  adalah  disebabkan  oleh  masa  pandemi  covid-19  yang  dijadikan kesempatan bagi pelaku ilegal fishing, maka hal itu perlu dilakukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut.  Tetapi,  apabila  melihat  fenomena  dan  data-data  yang  disampaikan  di  atas,  maka  kondisi pandemi  covid-19  akan  berpotensi  terjadi  kerawanan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  ilegal fishing.  Dengan  banyaknya  kapal  pelaku  tindak  pidana  perikanan  yang  ditangkap  pada  masa pendemi  covid-19,  berimbas  kepada  penanganan  awak  kapal  pelaku  tindak  pidana  perikanan  yang penanganannya dilaksanakan di RPS. Hal ini dapat dijadikan perhatian dalam fenomena penanganan tindak pidana perikanan di masa pandemi covid-19 yaitu terkait kapasitas RPS yang belum memadai apabila diberlakukan sesuai protokol pencegahan penularan dan penyebaran covid-19. 15
Gambar 2. KIA Berbendera Vietnam yang ditangkap KKP di wilayah WPPRI 711  pada Tahun 2016- 5 Mei 2020 16
Berdasarkan  gambar  di  atas,  pada  tahun  2016  terdapat  peningkatan  jumlah  kapal  yang melakukan ilegal fishing  yang tersebar di WPPRI 711 yang meliputi Perairan  Selat Karimata,  Laut Natuna, Laut China Selatan dan terdapat di dalam Garis landas kontinen. Peningkatan jumlah kapal ilegal fishing yang berbendera Vietnam semakin banyak di tahun 2017, dapat dilihat dari titik bulat berwarna  hijau  dan  ini  dianggap  sebagai  puncaknya.  Pada  tahun  2018  jumlah  kapal  ilegal  fishing berbendera Vietnam mengalami penurunan, dapat dilihat pada titik bulat berwarna kuning dan pada tahun  2019  hingga  5  Mei  2020  digambarkan  dengan  titik  bulat  berwarna  merah  juga  mengalami penurunan, walaupun masih ada kapal ilegal fishing yang berbendera Vietnam tetapi jumlahnya telah menurun, hal ini ditunjukan dengan titik bulat berwarna hijau tua. Data ilegal fishing yang dilakukan oleh  KIA  yang  berbendara  Vietnam  oleh  Pung  Nugroho  Saksono  dalam  makalahnya  yang disampaikan  pada  Webinar:  jumlah  angka,  sebanyak  157  dari  214  (73.4%)  dengan  posisi  di  dalam batas  landas  kontinen  RI.  Pada  kesempatan  yang  sama  juga  disampaikan  bahwa  dalam  penegakan hukum terhadap kapal berbendera Vietnam terdapat modus baru, yaitu: 17
14 Sherief Maronie dan Rangga Dwi Wahyuputra, Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan Di  Masa Pandemi Covid-19,  https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan- oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19, (accessed April 4, 2021).
15 Ibid., 7. 16 Pung Nugroho Saksono, Op. Cit .,16. 17 Ibid ., 17.
Gambar 3. Pantauan Radar tanggal 29/12/2019 Kapal Pengawas Perikanan Vietnam mengawal Kapal Ikan Vietnam
1. Peningkatan  agresifitas  dari  Kapal  Fisheries  Resources  Surveillance  dan  Kapal Coast Guard Vietnam di area Unresolved Boundary area:
a. Penempatan secara bergantian di sepanjang Batas Landas Kontinen (BLK).
b. Running  Text  dan  Voice  secara  berulang-ulang  (dalam  Bahasa  Inggris  dan Indonesia) yang berisi pesan ―Keluarlah dari wilayah Vietnam‖.
c. Mengejar  Kapal  Pengawas  Perikanan  Indonesia  ketika  melakukan pengejaran/ hot persuit, dimana lokasi identifikasi pelanggaran di area ZEEI.
2. KIA  Vietnam  menunjukkan  perlawanan  dan  bahkan  menabrakkan  diri  saat pengejaran (diduga karena merasa ada petugas yang ―back up‖).
3.
Tabel 5. Potensi Sumber Daya Perikanan di Seluruh WPP-RI No Wilayah Jumlah Potensi 1. WPP-RI 571 425.444.000 2. WPP-RI 572 1.240.975.000 3. WPP-RI 573 1.267.540.000 4. WPP-RI 711 767.126.000 5. WPP-RI 712 1.341.632.000 6. WPP-RI 713 1.177.857.000 7. WPP-RI 714 1.242.526.000 8. WPP-RI 716 597.139.000 9. WPP-RI 717 1.054.695.000 10. WPP-RI 718 2.537.565.000
Tabel 5. Pontensi Sumber daya Perikanan di Seluruh WPP-RI Tahun 2016 18

## B. Penegakan Hukum Terhadap Ilegal Fishing
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  secara  tahunan  kasus  kegiatan  ilegal  fishing terjadi tren kenaikan, sehingga pemerintah  Indonesia harus tetap waspada dan melakukan  antisipasi terhadap kenaikan kasus yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal fishing di perairan Indonesia. Sebagai bentuk  antisipasi,  pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  UNCLOS  1982  dengan  diundangkannya
18 Trian Yunanda. ―Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tahun 2020-2024.‖ KKP.go.id Slide 1 (kkp.go.id). (accessed April 4, 2020).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
UU  No.17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan  UNCLOS  Tahun  1982. 19 Dengan  adanya  ratifikasi/ aksesi  negara-negara  terikat  kepada  UNCLOS  1982.  Kegiatan  ilegal  fishing  tidak  diatur  secara eksplisit  di  dalam  UNCLOS  Tahun  1982, 20 namun  wacana  tentang  ilegal  fishing  tertera  dalam kerangka IUU Fishing pada saat diselenggarakannya forum C ommision for Conservation of Atlantic Marine  Living  Resources (CCAMLR)  pada  27  Oktober  –7  November  1997. 21 IUU  fishing  dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: 22
1. Ilegal  fishing  yaitu  kegiatan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  di  perairan  wilayah  atau  ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. Unreported  fishing  yaitu  kegiatan  penangkapan  ikan  di  perairan  wilayah  atau  ZEE  suatu negara  yang  tidak  dilaporkan  baik  operasionalnya  maupun  data  kapal  dan  hasil tangkapannya.
Merujuk pada pengertian ilegal fishing tersebut, secara umum dapat diidentifikasikan menjadi empat golongan yang merupakan ilegal fishing umum terjadi di Indonesia, yaitu 23
1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.
Kegiatan ilegal fishing merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang  melakukan  serta  melanggar  ketentuan,  maka  pelakunya  akan  diberi  sanksi  karena  sudah merusak lingkungan dan biota laut. Perilaku seperti ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ilegal fishing seperti: 24
1. Tingkat Konsumsi ikan semakin meningkat;
2. Sumber daya ikan di Negara Lain semakin berkurang;
3. Armada Perikanan Nasional yang lemah;
4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum dan Keamanan;
5. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia;
6. Lemahnya Pengawasan Aparat Penegak Hukum di Laut Indonesia.
Dalam  prakteknya  kegiatan  ilegal  fishing  terjadi  di  kawasan  laut  yang  tunduk  di  bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing.
Disamping  telah  meratifikasi  UNCLOS  1982,  pemerintah  Indonesia  juga  telah  menyiapkan berbagai regulasi, sebagai berikut:
19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
20 UNCLOS 1982 mengatur tentang rezim-rezim yang ada dalam hukum laut, artinya di dalam tiap-tiap rezim mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk kewenangan-kewenangan di dalamnya, khususnya di wilayah kedaulatan dan rezim ZEE, UNCLOS 1982 mengatur kewajiban-kewajiban, hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan sumber daya alam hayati, termasuk ikan di dalamnya.
21 Rokhmin  Dahuri.  ―Selamatkan  Indonesia  dari  Ilegal  Fishing‖,  Majalah  Samudera,  Mei  2012 http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/
22 Ibid.
23 Nunung Mahmuda. Ilegal Fishing-Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015), 81.
24 Halimatul  Maryani  dan  Adawiyah  Nasution.  ―Rekosepsi  Model  Pemberantasan  Ilegal  Fishing  di  Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)‖, Jurnal  Legislasi Indonesia , vol.16,  no. 3 (September 2019):  383.  https://docplayer.info/169316433-Rekonsepsi-model-pemberantasan-illegal-fishing-di-perairan- indonesia-analisis-perspektif-hukum-internasional.html

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
1. UU No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. 25
a. Dalam  UU  No.  17  Tahun  1985  terdapat  hak  dan  kewajiban  negara  pantai  atau negara kepulauan khusus untuk Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat hak-hak berdaulat  dan  yurisdiksi  khusus  pada  Pasal  56  ayat  (1)  No.17  Tahun  1985, sebagai berikut:
1) Hak Negara Pantai a) Eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  kelautan  hayati  dan  non hayati; b) Membuat  dan  memberlakukan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
c) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; d) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan e) Perlindungan lingkungan laut. 2) Kewajiban Negara Pantai a) Menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; b) Menentukan  maximum  allowable  catch  untuk  sumber  daya  hayati dalam hal ini sumber daya ikan; dan
c) Dalam  hal  negara  pantai  tidak  dapat  mengambil total allowable catch ,  maka  surplusnya  diberikan  kepada  negara  lain melalui perjanjian
(penetuan total allowable catch dengan mempertimbangkan aspek pelestarian dan konservasi).
b. Dalam  UU  No.17  Tahun  1985  terdapat  hak  dan  kewajiban  negara  lain  di  Zona Ekonomi  Eksklusif.  Hak  negara  lain  di  zona  ekonomi  eksklusif  yang menyatakan ―semua  negara menikmati  kebebasan‖  sesuai dengan Pasal 87 UU No.17 Tahun 1985, sedangkan kewajiban negara lain wajib memperhatikan hak dan  kewajiban  negara  pantai  dan  harus  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  berlakunya  hal  tersebut  terdapat  beberapa implikasi yang harus diperhatikan seperti: 26
1) Zona  Ekonomi  Ekslusif  tidak  menjadi  laut  lepas  akan  tetapi  kebebasan  laut lepas  dapat  dinikmati  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  seperti  Navigasi, penerbangan, pelayaran.
2) Terbatasnya  kewenangan  negara  dalam  menegakan  kedaulatan  negara  tidak seperti pada konsep internal waters (Perairan Pedalaman)
3) Kegiatan  criminal  umum  yang  terjadi  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  berlaku ketentuan di laut bebas.
4) Negara  Pantai  harus  melakukan  beberapa  kegiatan  seperti  konservasi, perlindungan  lingkungan  hidup  di  wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  dan lain-lain.
5) Negara  pantai  harus  mulai  mengembangkan  riset-riset  terbaru  tentang wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dengan  menggunakan  konsep marine scientific research.
c. Dalam UU No.17 Tahun 1985 terdapat penegakan hukum terhadap ilegal fishing yang diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan beberapa point penting yaitu: 27
1) Negara  pantai  dalam  melaksanakan  hak  berdaulatnya  untuk  eksplorasi, eksploitasi, konservasi & pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE dapat mengambil  langkah-langkah boarding , inspection , arrest dan judicial
25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
26 Kresna Buntoro. ―Penegakan Hukum di Perbatasan Laut: Legal dan Practical Approach‖ (Webinar Asosiasi Profesor Indonesia, Jakarta, 2020), 12.
27 Ibid., 13.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
proceeding ,  sebagai  bagian  dalam  pentaatan  perundang-undangan  sesuai dengan konvensi ini;
2) Kapal  yang  ditangkap  beserta  anak  buah  kapal  harus  segera  dilepaskan setelah membayar jaminan;
3) Hukuman  yang  dikenakan  terhadap  tindak  pidana  perikanan  tidak  boleh berupa ―hukuman badan‖ kecuali ada perjanjian;
4) Dalam  hal  penahanan  kapal  asing,  negara  pantai  harus  segera memberitahukan  negara  bendera  melalui  saluran  diplomatik,  termasuk hukuman yang dijatuhkan.
d. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif 28
a. Pemerintah  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  menetapkan  beberapa kegiatan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dengan  ketentuan  yang tersirat  pada  Pasal  5  yang  menyatakan  bahwa:  Dengan  tidak  mengurangi ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  menyatakan  bahwa;  ―barang  siapa  melakukan eksplorasi  dan/atau  eksploitasi  sumber  daya  alam  atau  kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan  izin  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia  atau  berdasarkan persetujuan  internasional  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan dilaksanakan  menurut  syarat-syarat  perizinan  atau  persetujuan  internasional tersebut‖.
b. Atas dasar diperbolehkannya beberapa kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif maka diatur pula mengenai penegakan hukum, bilamana kapal negara asing Melakukan  penangkapan  ikan  di  ZEE  Indonesia  dengan  tidak  meminta  izin dari  Pemerintah  Indonesia  selaku  Negara  Kepulauan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  13  yang  menyatakan  bahwa:  Dalam  rangka  melaksanakan  hak berdaulat,  hak-hak  lain,  yurisdiksi  dan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1),  aparatur  penegak  hukum  Republik Indonesia  yang  berwenang,  dapat  mengambil  tindakan-tindakan  penegakan hukum  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
c. Dalam  menunjang  pelaksanaan  Pasal  13  mengenai  penegakan  hukum  di Zona  Ekonomi  Eksklusif  di  Indonesia  maka  dibentuklah  Ketentuan  Pidana yang  terdapat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa: ―Barangsiapa  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan ketentuan  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6,  dan  Pasal  7  dipidana  dengan  pidana denda  setinggi-tingginya  Rp225.000.000,-  (dua  ratus  dua  puluh  lima  juta rupiah)‖.  Selanjutnya  ditetapkan  pula  mengenai  aparatur  penegak  hukum, penuntut  umum  serta  pengadilan  yang  berwenang  untuk  menangani penegakan  hukum  mengenai IUU  Fishing yang  tertuang  dalam  Pasal  14 Undang-Undang No.5 Tahun 1983.
e. Undang-Undang  No.45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Dalam  hal  menangani  kasus  Ilegal  Fishing  terdapat  ketentuan  yang  diatur  didalam beberapa pasal yaitu 29 :
a. Pasal  69  ayat  (4)  menyatakan  bahwa:  Dalam  melaksanakan  fungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 30 penyidik  dan/  atau  pengawas perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/  atau
28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .
29 Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikananan .
30 Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
penenggelaman  kapal  perikanan  yang  berbendera  asing  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup.
b. Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa: ―Setiap orang yang memiliki dan/ atau  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  melakukan penangkapan  ikan  di  ZEE  Indonesia  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)‖
c. Pasal  93  ayat  (4) 31 yang  menyatakan  bahwa:  ―  Setiap  orang  yang mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  di  ZEE  Indonesia, yang  tidak  membawa  SIPI  asli  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)‖.
d. Pasal  94  A  menyatakan  bahwa:  ―Setiap  orang  yang  memalsukan  dan/  atau menggunakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkut  Ikan  (SIKPI)  palsu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)‖.  Dengan  adanya  aturan mengenai  setiap  kapal  berbendera  Indonesia  dan  berbendera  asing  wajib memiliki  SIPI  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia maka ini merupakan suatu penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
e. Pasal  97  ayat  (1,2,3)  mengatur  tentang  seorang  nahkoda  kapal  yang menjalankan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan  Indonesia  haruslah  memiliki  izin  penangkapan  ikan  dari Pemerintah  Indonesia.  Berikut  ini  ketentuan  lebih  lengkap  mengenai  ayat tersebut yaitu:
1) Nakhoda  yang  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  tidak  menyimpan  alat penangkapan  ikan  di  dalam  palka  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38 ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Nahkoda  yang  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing yang  telah  memiliki  izin  penangkapan  ikan  dengan  1  (satu)  jenis  alat penangkapan  ikan  tertentu  pada  bagian  tertentu  di  ZEE  Indonesia  yang membawa  alat  penangkapan  ikan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  38  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah).
3) Nakhoda  yang  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing yang  telah  memiliki  izin  penangkapan  ikan,  yang  tidak  menyimpan  alat penangkapan  ikan  di  dalam  palka  selama  berada  di  luar  daerah penangkapan  ikan  yang  diizinkan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ayat  (3),
31 Ketentuan  Pasal  93  ayat  (4)  sangat  tidak  konsisten  dengan  ketentuan  pada  Pasal  102  yang  menyatakan bahwa:  Ketentuan  tentang  pidana  penjara  dalam  Undang-Undang  ini  tidak  berlaku  bagi  tindak  pidana  di bidang  perikanan  yang  terjadi  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan  pemerintah  negara  yang  bersangkutan.  Intinya  ketentuan  Pasal  102  ini  mengecualikan  bagi  kapal berbendera  asing  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1b)  terutama  Negara  Indonesia  mempunyai perjanjian dengan negara lain terkait pengelolaan wilayah perikanan. Hal ini berpotensi ketidakadilan dalam penegakannya bagi kapal nasional dan kapal berbendera asing.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
a. Pasal  100  yang  menyatakan  bahwa:  Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 32
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
b. Pasal  100  A  yang  menyatakan  bahwa:  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28A 33 ,  pemalsuan  persetujuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (1) 34 ,  dan  pemalsuan pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  yang  melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.
f. Peradilan  tindak  pidana  selain  sudah  diatur  dalam  beberapa  regulasi,  namun Pemerintah  Indonesia  masih  terus  mengupayakan  untuk  menciptakan  peradilan tindak  pidana  ilegal  fishing  dapat  diadili  dengan  cepat,  tepat  dalam  masa pandemic covid-19 ini, maka dari itu pemerintah menciptakan beberapa  regulasi diantaranya:
a. Pertama,  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2020  yang  diterbitkan  tanggal  23  Maret  2020,  edaran dimaksud  menjadi  dasar  pijakan  bagi  lembaga  peradilan  kaitannya  dalam proses penegakan hukum pidana, yang kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Memorandum Nomor 72/DJU/PS.003/2020 terkait sidang pidana secara telekonferensi;
b. Kedua,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menerbitkan  Surat Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung, Jaksa  Agung  dan  Kapolri  nomor  M.HH.PK.01.01.01-04  tanggal  24  Maret 2020  perihal  Penundaan  Sementara  Pengiriman  Tahanan  ke  Rutan/  Lapas  di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  Upaya Pencegahan  Penyebaran  Covid-19,  yang  menyampaikan  bahwa  terhitung mulai  tanggal  18  Maret  2020,  kegiatan  pelayanan  kunjungan,  penerimaan tahanan  baru  dan  kegiatan  sidang  ditunda  sampai  batas  waktu  yang  akan diberitahukan kemudian serta dimohon agar dilakukan penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/ Lapas di lingkungan Kemenkumham; dan
c. Ketiga, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung  perihal  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  di tengah  Upaya  Mencegah  Covid-19,  yang  salah  satu  poinnya  mengupayakan sidang pidana menggunakan video conference/ live streaming. Dan dipertegas dengan  dikeluarkan  Intruksi  Jaksa  Agung  Nomor  5  tahun  2010  Tentang Kebijakan  Pelaksanaan  Tugas  dan  Penanganan  Perkara  Selama  Masa Pencegahan  Covid-19  di  Lingkungkan  Kejaksaan  RI.  Serta  diterbitkan  Surat
32 Pasal 7 ayat (2) menyatakan  bahwa:  ―Setiap orang  yang  melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran  alat  penangkapan  ikan;  b.  jenis,  jumlah,  ukuran,  dan  penempatan  alat  bantu  penangkapan  ikan;  c. daerah,  jalur,  dan  waktu  atau  musim  penangkapan  ikan;  d.  persyaratan  atau  standar  prosedur  operasional penangkapan  ikan;  e.  sistem pemantauan kapal perikanan;  f.  jenis  ikan  baru  yang  akan dibudidayakan; g. jenis  ikan  dan  wilayah  penebaran  kembali  serta  penangkapan  ikan  berbasis  budi  daya;  h.  pembudidayaan ikan  dan  perlindungannya;  i.  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  sumber  daya  ikan  serta lingkungannya;  j.  ukuran  atau  berat  minimum  jenis  ikan  yang  boleh  ditangkap;  k.  kawasan  konservasi perairan;  l.  wabah  dan  wilayah  wabah  penyakit  ikan;  m.  jenis  ikan  yang  dilarang  untuk  diperdagangkan, dimasukkan,  dan  dikeluarkan  ke  dan  dari  wilayah  Negara  Republik  Indonesia;  dan  n.  jenis  ikan  yang dilindungi.
33 Setiap orang dilarang: (a). memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau (b). menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.
34 Setiap  orang  yang  membangun,  mengimpor,  atau  memodifikasi  kapal  perikanan  wajib  terlebih  dahulu mendapat persetujuan Menteri.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Pidana  Umum  (Jampidum)  kepada  Kepala Kejaksaan  Tinggi  dan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  seluruh  Indonesia  nomor  B- 1271/E/EJP/03/2020  tanggal  24  Maret  2020  perihal  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Umum  dalam  Masa  Tanggap  Darurat  Covid-19,  yang menyampaikan  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  jajaran  Kepolisian, Kantor Wilayah  Kemenkumham/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan  Pengadilan  Tinggi  maupun  Pengadilan  Negeri  untuk  melakukan penundaan  pelimpahan  tersangka  dan  barang  bukti  (Tahap  II)  dan  apabila mendesak  dalam  hal  masa  tahanan  habis,  tahap  II  tetap  dapat  dilaksanakan dengan  ketentuan  penyidik  bersedia  menerima  penitipan  tahanan  tersebut, serta melaksanakan persidangan sesuai jadwal.
Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  meniadakan,  memerangi  dan  mencegah  praktek perikanan  ilegal.  Ketika  pemerintah  dapat  membuat  kebijakan  yang  tepat,  sektor  pelaku  usaha  dan pasar  dapat  berfungsi  dan  berperan  secara  baik  dalam  mencegah  perikanan  ilegal.    Dalam  proses pengawasan kapal perikanan dan penanggulangan kegiatan ilegal fishing salah satu unsur yang tidak dapat  dikesampingkan  adalah  penguatan  sarana  dan  prasarana  pengawasan  yang  tentu  saja  sangat menunjang  kegiatan-kegiatan  pengawasan  di  lapangan.  Adapun  sarana  dan  prasarana  yang  harus diperkuat adalah: 35
1. Dengan  bertambahnya  armada-armada  patrol  diharapkan  dapat  mengawasi  wilayah  laut Indonesia  yang  sangat  luas,  terutama  di  daerah-daerah  perbatasan  yang  sangat  rentan terhadap kegiatan ilegal fishing.
2. Meningkatkan frekuensi operasional pengawasan kapal patrol.
3. Memperkuat  sumber  daya  manusia  dalam  bidang  pengawasan  dengan  cara  memberikan pelatihan-pelatihan  tentang  kegiatan  pengawasan  baik  bersifat  regional  maupun internasional.
4. Mendeteksi  kapal  asing  yang  akan  memasuki  wilayah  Indonesia  dengan  menggunakan Radar, Automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS), Global Positioning System (GPS), Peta Laut dll. 36
5. Melakukan  pemeriksaan  dokumen,  orang,  muatan  terhadap  semua  kapal  yang  dianggap mencurigakan melakukan tindak pidana seperti ilegal fishing.
6. Meningkatkan  kerja  sama  dalam  melakukan  Pemberantasan  Ilegal  Fishing  baik  yang bersifat bilateral, regional dan multilateral maupun dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. 37
7. Memberikan  pendampingan  dan  pelatihan  untuk  nelayan-nelayan  dalam  melakukan pengelolaan hasil perikanan serta menjamin keamanan dari gangguan kapal ilegal fishing terhadap  nelayan-nelayan  Indonesia  ketika  melakukan  kegiatan  penangkapan  di  laut Natuna.
8. Melakukan  komunikasi  dengan  pemerintah  pusat  khususnya  memberikan  info  kepada Kementerian Luar Negeri dengan format laporan awal seperti kronologis, lokasi, identitas kapal, dugaan tindak pidana, identitas anak buah kapal. 38
9. Melakukan  ratifikasi  terhadap  beberapa  instrumen  internasional  dan  regional  seperti ratifikasi  Port  State  of  Measures  Agreement  (PSMA)  (Perpres  No.  43  Tahun  2016)  dan Permen KP No.39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PSMA. 39
35 Bayu  Y.  Suharto,  Johnny  Budiman  dan  Denny  B.A.  Karwur.  ―Analisis  Pengawasan  Kapal  Perikanan Terhadap  Penanggulangan  Ilegal  Fishing  di  Perairan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Indonesia ”, Jurnal Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Perikanan  vol.  7,  no.  2      (Desember,  2017):  123. https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/14025?page=3
36 Kresna Buntoro, Op.Cit ., 17. 37 Pung Nugroho Saksono, Op.Cit ., 22. 38 Kresna Buntoro., Op.Cit .,17.
39 Pung Nugroho Saksono., Op.Cit . , 24.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Selain  memperkuat  sarana  dan  prasarana  dari  dalam  maupun  eksternal  Pemerintah  Indonesia dapat menerapkan beberapa langkah dalam melindungi masyarakat seperti: 40
1. Pelaksanaan  pilar  keempat  dalam  upaya  mewujudkan  visi  Indonesia  Sebagai  Poros Maritim Dunia. Pembangunan  Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi 5  (lima) pilar negara  maritim.  Pilar  keempat  didasarkan  untuk  memperkuat  diplomasi  maritim; dilakukan  dengan  cara  bersama-sama  menghilangkan  sumber  konflik  di  laut,  seperti pencurian  ikan  (ilegal  fishing),  pelanggaran  kedaulatan,  sengketa  wilayah,  perompakan, dan pencemaran laut.
2. Upaya untuk menimbulkan efek jera dan atau efek gentar (shock therapy) terhadap pelaku tindak  pidana  ilegal  fishing  seperti  kebijakan  penenggelaman  kapal  berbendera  asing pelaku  tindak  pidana  ilegal  fishing,  dengan  cara  membakar,  meledakkan  serta menenggelamkan  kapal  berbendera  asing  pelaku  tindak  pidana  ilegal  fishing,  kebijakan progresif  yang  diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi  para  pelaku  ilegal  fishing. Kebijakan  dan  tindakan  tegas  semacam  ini  tampak  efektif  memberikan  shock  therapy terhadap  pelaku,  sekaligus  mampu  mengembalikan  kehormatan  dan  martabat  Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.
3. Pelaksanaan  kebijakan  kriminal  berupa  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan,  kebijakan  penenggelaman  kapal  berbendera  asing  pelaku  tindak  pidana  ilegal fishing,  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pelaksanaan  kebijakan  kriminal,  yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial  pemerintah  Indonesia,  yaitu  keseluruhan kebijakan  yang  dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dari  masyarakat.  Kebijakan  ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,  Pasal  69  ayat  (1)  jo.  Pasal  76A  dan  ayat  (4)  jo.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo Pasal 45 dan Pasal 38.
4. Penegasan,  perwujudan  dan  pelaksanaan  yurisdiksi  dan  kedaulatan  Negara  Indonesia. Kebijakan  penenggelaman  kapal  berbendera  asing  pelaku  tindak  pidana  ilegal  fishing pada  dasarnya  merupakan  penegasan,  perwujudan  dan  pelaksanaan  yurisdiksi  dan kedaulatan  Negara  Indonesia.  Kebijakan  ini  tidak  hanya  untuk  menjaga  kedaulatan  dan menegakan  peraturan  perundang-undangan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan Indonesia,  tetapi  juga  sebagai  bentuk  tanggung-  jawab  Indonesia  dalam  menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.
5. Upaya  luar  biasa  pemberantasan  ilegal  fishing  sebagai  kejahatan  utama  di  Laut. Pemerintah  Indonesia  menyebut  tindak  pidana  ilegal  fishing  sebagai  bentuk  kejahatan transnasional  terorganisasi  ( Transnational  Organized  Crimes -TNC).  Selain  itu  tindak pidana  ilegal  fishing  dikategorikan  sebagai  kejahatan  atau  tindak  pidana  utama  di  laut, yang  disebut  sebagai  kejahatan  yang  dapat  dibarengi  atau  menimbulkan  kejahatan lainnya.  Kejahatan  terorganisir  yang  dimaksud  karena  dilakukan  lebih  dari  satu  negara, dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir,  dan  merupakan  tindak  pidana  serius. Ilegal fishing juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan  manusia,  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  penyeludupan  narkoba, dan lainnya.
Upaya  selanjutnya,  menerapkan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  37  Tahun  2002  tentang  Hak dan  Kewajiban    Kapal  dan  Pesawat    Udara    Asing  Dalam  Melaksanakan    Hak  Lintas  Alur  Laut Kepulauan  Melalui  Alur    Laut    Kepulauan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dengan  tegas  diatur jalur-jalur bagi kapal-kapal yang akan melintasi wilayah Indonesia.
40 Desi  Yunitasari.  ―Penegakan  Hukum  Di  Wilayah  Laut  Indonesia  Terhadap  Kapal  Asing  Yang  Melakukan Ilegal  Fishing  Mengacu  Pada  Konvensi  UNCLOS  1982‖,  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  vol.8  no.1 (Februari, 2020):  9. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23551.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## KESIMPULAN
Peranan  Pemerintah  Indonesia  dalam  menyikapi  kasus  ilegal  fishing dengan  melakukan pencegahan  dan  pengamanan  di  wilayah  Indonesia  yang  dilandasi  dengan  menerapkan  peraturan internasional maupun peraturan nasional. Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi yang terkait dan diharapkan dapat menanggulangi tindakan pencurian ikan (ilegal fishing).
Dalam  tataran  hukum  Indonesia  sudah  dapat  dikatakan  memadai,  namun  dalam pelaksanaannya pada masa pandemi terjadi tren kenaikan ilegal fishing. Sehingga upaya yang harus dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan  yang  tergolong  besar  dapat  menempatkan kapal-kapal  penjaga  di  wilayah  perairan  Indonesia  khususnya  di  wilayah  perbatasan  Negara Indonesia dengan Negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Timor leste, Palau, Australia dan negara- negara lain yang berbatasan dengan Negara Indonesia.
Dalam hal ini tindakan ilegal fishing berdasarkan data di atas terjadi di wilayah kedaulatan dan di  ZEE  Indonesia.  Artinya  pengamanan  wilayah  laut  Indonesia  tidak  hanya  di  wilayah  perbatasan maritim  dengan  negara-negara  lain,  namun  juga  di  wilayah  yang  rawan  terjadinya  tindakan  ilegal fishing.
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  peraturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  kapal  asing dalam melakukan pelayaran di wilayah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang  Hak dan Kewajiban  Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak  Lintas  Alur  Laut Kepulauan Melalui Alur  Laut Kepulauan. Dengan  adanya  aturan  ini menjadi lebih  jelas  hal-hal  apa  saja  yang  tidak  boleh  dan  ketetapan  apa  saja  yang  boleh  dilakukan  dalam melaksanakan lintas di perairan Kepulauan Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah ataupun meminimalisir ilegal fishing dapat menerapkan aturan ini dengan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA Statutory regulations
United Nations Convention on The Law of The Sea 1982. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU 5/1999) . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UU 17/1985).
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Permen KKP 01/2009).
A. Books
Armen,  Zulham,  dkk. Rekomendasi  Pengembangan  Perikanan  Tangkap  di  Natuna dan  Sekitarnya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Mahmuda,  Nunung. Ilegal  Fishing-Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Wilayah  Perairan Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015. Marlina  dan  Faisal. Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah Tindak  Pidana  Perikanan.
Jakarta: Sofmedia, 2013.

## Journal Articles
Maryani,  Halimatul  dan  Adawiyah  Nasution.  ―Rekosepsi  Model  Pemberantasan  Ilegal  Fishing  di Perairan  Indonesia:  Analisis  Perspektif  Hukum  Internasional.‖ Jurnal  Legislasi  Indonesia 16,  no.  3  (September  2019):  383.  https://docplayer.info/169316433-Rekonsepsi-model- pemberantasan-illegal-fishing-di-perairan-indonesia-analisis-perspektif-hukum- internasional.html
Suharto,  Bayu  Y.,  Johnny  Budiman  dan  Denny  B.A.  Karwur.  ―Analisis  Pengawasan  Kapal Perikanan  Terhadap  Penanggulangan  Ilegal  Fishing  di  Perairan  Kabupaten  Kepulauan Sangihe  Indonesia.‖ Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Perikanan 7,  no.  2 (Desember, 2017): 123. https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/14025?page=3
Yunitasari,  Desi.  ―Penegakan  Hukum  Di  Wilayah  Laut  Indonesia  Terhadap  Kapal  Asing  Yang Melakukan  Ilegal  Fishing  Mengacu  Pada  Konvensi  UNCLOS  1982.‖ Jurnal  Pendidikan
Kewarganegaraan 8 no.1 (Februari, 2020): 9. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23551

## Makalah Seminar
Hasan,  Syarief.  ―Seminar  Tentang  Sikap  Politik  Indonesia  Terhadap  Laut  Cina  Selatan‖,  Webinar Asosiasi Dewan Profesor Indonesia, 2020.
Mahabror, Dendy dan Jenjen Jenhar Hidayat. ―Analisis Kerugian Ekonomi Akibat  Ilegal  Fishing di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Perairan  Natuna‖,  Seminar  Nasional  Kelautan  dan  Perikanan  V, 2018.
Saksono,  Pung  Nugroho.  ―Upaya  Indonesia  Memerangi  IUU  Fishing‖,  Webinar  Situasi  Keamanan Laut  China  Selatan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Internasional serta Sikap Indonesia, 2020.
Saksono,  Pung  Nugroho.  ―Tantangan  Pengawasan  Perikanan  di  Perbatasan‖,  Webinar  Penengakan
Hukum di Perairan Perbatasan, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=e1- bgSyVTL0/diakses/8/10/2020.
Buntoro, Kresna.  ―Penegakan Hukum di Perbatasan  Laut: Legal dan Practical  Approach‖, Webinar Asosiasi Profesor Indonesia, 2020.
Article of a Magazine or Newspaper
Dahuri,  Rokhmin.  ―Selamatkan  Indonesia  dari  Ilegal  Fishing‖, Majalah  Samudera ,  Mei  2012. http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/
Legianto,  Bayu.  ―Hasil  Operasi  Kapal  Pengawas  Perikanan  KKP‖, suarakarya.co.id ,  Juli  2019. https://suarakarya.co.id/kinerja-pemerintah-kkp-tangkap-67-kapal-pencuri- ikan/15703/diakses/8/10/2020
Sofuroh,  Faidah  Umu.  ―2  Kapal  Asing  Ilegal  Vietnam  Ditangkap  di  Laut  Natuna  Utara‖, DetikNews.com,  April  4,  2020.    https://news.detik.com/berita/d-4965402/2-kapal-asing- ilegal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna-utara
Internet
Pregiwati, Lily Aprilya. ―Kinerja Pengawasan KKP Sepanjang Triwulan 1/2019 Tunjukkan Capaian Positif.‖  kkp.go.id.    https://kkp.go.id/artikel/10031-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang- triwulan-1-2019-tunjukkan-capaian-positif/diakses/8/10/2020 (accessed October 8, 2020). Maronie, Sherief dan Rangga Dwi Wahyuputra. ―Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan  di  Masa  Pandemi  Covid-19.‖  kkp.go.id.  https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429- penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19 (accessed May 12,2020).
Yunanda, Trian. ―Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tahun 2020-2024.‖ kkp.go.id Slide 1 (kkp.go.id) (accessed April 4, 2020).