## IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS SELURUH PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DOKTER

## Taufik Kurachman
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia sefta09@gmail.com
Abstrak
Profesi seorang dokter tidak hanya membantu Masyarakat dalam bidang Kesehatan namun juga berperan  dalam  mengamankan  penerimaan  negara  mengingat  potensi  sumber  penghasilan  yang cukup luas mencakup penghasilan  sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dalam negeri lainnya serta potensi penghasilan dari luar negeri.  Penghasilan  yang  begitu  luas  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak khususnya pajak penghasilan. Untuk itu pemahaman tentang potensi tersebut harus dapat dipahami baik  oleh  seorang  dokter  sebagai  wajib  pajak  dari  sisi  kepatuhannya  maupun  dari  fiskus  dari  sisi administrasi perpajakannya.
Kata kunci : Dokter, Pekerjaan Bebas, Pajak Penghasilan

## Abstract
The profession of a doctor not only helps the community in the health sector but also plays a role in securing state revenue considering the potential sources of income are quite broad, including income related to work, income related to business and/or independent work, other domestic income and  potential  income  from  abroad.  .  Income  that  is  so  broad  will  have  a  significant  effect  on  tax revenues, especially income tax. For this reason, an understanding of this potential must be understood both by a doctor as a taxpayer from the compliance side and from the tax administration from the tax administration side.
Keywords: Doctors, Freelance Jobs, Income Tax.

## PENDAHULUAN
Kehidupan yang berkualitas didasarkan pada kualitas hidup yang sesuai dengan standar kesehatan  yang  telah  disepakati.  Pola  hidup  sehat  merupakan  asset  yang  berharga  dan menjadi modal utama dalam kelangsungan hidup. Pola hidup sehat merupakan langkah  awal yang harus dikerjakan untuk mencapai kualitas kesehatan yang optimal. Usaha tersebut tentu saja tidak mudah, harus menanamkan pola pikir sehat yang menjadi tanggung jawab bersama, dan  upaya  awal  dimulai  dari  diri  sendiri.  Perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  yang  baik  dapat memberikan dampak positif untuk kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi kesehatan dan pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan (Kholili, 2019).
Untuk lebih meningkatkan edukasi pola hidup sehat kepada Masyarakat, peran dokter sangatlah dibutuhkan. Dokter tidak hanya berperan dalam penanganan kesembuhan seorang pasien  tapi  juga  mempunyai peran  preventif  melalui  edukasi  pola  hidup  sehat.  Memang jumlah dokter di Indonesia disbanding jumlah penduduk di Indonesia sangat tidak signifikan, bahkan berdasarkan data Kementrian Kesehatan RI melaporkan kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini berkisar 30 ribu orang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ideal.
Asumsi  rasio  ideal  versi  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  adalah  satu  dokter  per 1.000 penduduk, atau setara dengan kebutuhan di Indonesia sebanyak 272.000 dokter (Azizah, 2023). Adapun jumah dokter di Indonesia sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Dokter di Indonesia No. Tahun Jumlah 1. 2018 110.040 2. 2019 96.692 3. 2020 124.449 4. 2021 170.541
5. 2022 176.110
Angka  pada  Tabel  1.  tersebut  merupakan  gabungan  dari  dokter  umum,  dokter  gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada 2022 jumlah dokter di Indonesia bertambah sekitar  3%  dibanding  2021,  sekaligus  menjadi  rekor  tertinggi  dalam  lima  tahun  terakhir. Adapun secara kumulatif, jumlah dokter di dalam negeri sudah meningkat sekitar 60% selama periode  2018-2022.  Dengan  adanya  peningkatan  tersebut,  rasio  dokter  Indonesia  pun membaik. Menurut data World Health Organization (WHO) yang dihimpun Index Mundi, pada 2019 Indonesia hanya memiliki rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Kemudian pada 2022,  dengan  membandingkan  data  jumlah  dokter  dan  total  jumlah  penduduk  Indonesia terbaru, angka rasionya naik menjadi sekitar 0,63 dokter per 1.000 penduduk (Ahdiat, 2023).
Berdasarkan  jumlah  dokter  pada  tabel  tersebut  dapat  menjadi  tolak  ukur  besarnya potensi  penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan  khususnya  dari  Pajak  Penghasilan  atas Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  tenaga  ahli.  Dengan  demikian  peran  para  doter  di Indonesia  tidak  hanya  menyehatkan  Masyarakat  Indonesia  tapi  juga  memberikan sumbangsih  kepada  Penerimaan  Negara  yang  pada  akhirnya  akan  digunakan  untuk kemakmuran Masyarakat Indonesia juga.
Kewajiban  perpajakan  bagi  seorang  dokter  khususnya  Pajak  Penghasilan  ditentukan oleh sumber penghasilannya, antara lain (Divi Kusumaningrum, 2022) :
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dimana penghasilan seorang dokter berasal dari penghasilan yang  diterima oleh dokter yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan dalam  jabatan  atau  kegiatan  tertentu  dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode  tertentu,  penyelesaian pekerjaan, atau  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  pemberi kerja misalnya pegawai tetap di rumah sakit, universitas(dosen),  atau  perusahaan.  Serta  Dokter  yang  menerima  atau  memperoleh penghasilan  dalam  jumlah  tertentu  secara  teratur  sebagai  anggota  dewan  komisaris  dan anggota  dewan  pengawas  serta  direksi  yang  secara  teratur  terus  menerus  ikut  mengelola kegiatan perusahaan secara langsung seperti menjadi pengurus, dewan direksi atau pimpinan rumah sakit atau klinik. Dalam hal ini kewajiban perpajakan yang dikenakan adalah PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 21 ayat (3) dimana penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
• Penghasilan  dari  Pekerjaan  Bebas  berasal  dari  Praktik  dokter  di  rumah  sakit  atau  klinik (atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut), Dokter Tetap,  Dokter  Tamu, Dokter  yang  menyewa  ruangan di  rumah sakit  sebagai  tempat  praktiknya,  Praktik  dokter  sendiri  (membuka  klinik  pribadi)dengan biaya sendiri, atau Pekerjaan bebas lainnya selain dari praktik dokter di rumah sakit/klinik seperti menjadi pembicara/narasumber seminar dan sejenisnya.
• Penghasilan  dari  usaha  Tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan pekerjaan bebas dan di luar profesi sebagai dokter dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai PPh  yang  bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2022  tertanggal  20  Desember  2022  kecuali  Wajib  Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf b, Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Semisal  penghasilan  dari Usaha rumah makan, Apotik dan lain-lain.
• Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final yang berasal dari penghasilan dalam negeri lainnya seperti :  bunga,  royalty, sewa  ataupun  keuntungan dari penjualan
dan/atau  pengalihan  harta  lainnya  (capital  gain),  sewa  harta  selain  tanah  dan/atau bangunan,  hadiah  atau  imbalan lain  yang  diterima dari  produsen  obat-obatan dan alat kesehatan atas promosi yang dilakukan dan lain-lain.
• Penghasilan  dari  luar negeri  Penghasilan  yang  diterima  berasal  dari  luar  negeri  atas penghasilan  dari  usaha  dan/atau  usaha  lainnya  atau  deviden  yang  dibayarkan  atau diperoleh dari luar negeri, tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri. Misalnya honor sebagai dokter di luar negeri, deviden dari luar negeri, royalty, bunga dan lain-lain.
• Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan yang diterima tidak termasuk objek  pajak seperti hibah,  bantuan,  sumbangan yang  dikecualikan sebagai objek  pajak. Bagian laba yang diterima anggota persekutuan komanditer yang tidak terbagi atas saham merupakan bukan objek pajak penghasilan, dan lain-lain.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualiatif  dengan  metode  penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sementara itu menurut Sugiyono (2021) Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
Adapun  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  kepustakaan  sebagaimana disampaikan oleh Mestika Zed (2008) dalam buku Metode Penelitian Kepustakaan yaitu; yang pertama,  menyiapkan  alat  perlengkapan,  alat  perlengkapan  dalam  penelitian  kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja  ialah  catatan  mengenai  bahan  sumber  utama  yang  akan  dipergunakan  untuk kepentingan penelitian. Sebagain besar sumber binliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat,  membaca  dan  membuat  catatan  penelitian,  artinya  apa  yang  dibutuh  dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya (Mestika, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Keuangan, 2021). Dengan demikian sumber penghasilan yang  diterima  oleh  dokter  dengan  nama  atau  istilah  apa  pun  sepanjang  memenuhi  syarat tersebut akan dikenakan ketentuan terkait pajak penghasilan. Sepenjang penghasilan tersebut memenuhi ketentuan objek pajak.
Identifikasi potensi pajak penghasilan dari berbagai sumber penghasilan seorang dokter akan bermuara pada peghasilan neto setiap sumber penghasilan, sebagai berikut :
1. Penghasilan Neto sehubungan dengan Pekerjaan
Peghasilan  neto  dari  seorang  dokter  yang  kedudukannya  sebagai  pegawai  tetap  baik Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai swasta berasal dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya  jabatan,  sebesar  5%  (limapersen)  dari  penghasilan  bruto,  setinggitingginya Rp     500.000,00     (lima     ratus     ribu     rupiah)     sebulan     atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun serta iuran  yang  terkait  dengan  gaji  yang  dibayar  oleh  pegawai kepada  dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara  tunjangan  hari  tua  atau  jaminan  hari  tua  yang  dipersamakan dengan dana   pensiun   yang   pendiriannya   telah   disahkan   oleh   Menteri Keuangan.

## Tabel 2 Contoh Perhitungan Penghasilan Neto Pegawai Tetap
Dasar Hukum : Pasal 10 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 16/PJ/2016 Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporanpajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
2. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan bebas
Penghasilan  dari  pekerjaan  bebas  bersumber  dari  praktik  dokter  yang  dilakukan dengan  pihak  ketiga  seperti  Rumah  Sakit  atau  Pemilik  Klinik  Kesehatan  dimana  kewajiban perpajakan akan dikenakan PPh Pasal 21 bukan pegawai. Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan (Prabandaru, 2018).
Besarnya Penghasilan Neto adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per  bulan,  yang  diterima  atau  diperoleh  bukan  pegawai  yang  memenuhi  ketentuan pengurangan PPh Pasal 21. Sedangkan setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang  bersifat  kesinambungan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  pengurangan  PPh  Pasal  21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.
80,000,000 Tunjangan Keluarga 20,000,000 Premi Asuransi 10,000,000 Jumlah Penghasilan bruto sebulan 110,000,000 Pengurang Biaya Jabatan (5% x Pengh Bruto) 5,500,000 Iuran pensiun 7,000,000 Jumlah pengurang 12,500,000 Penghasilan Neto Setahun 97,500,000 Gaji

## Tabel 3 Contoh Perhitungan Bukan Pegawai Praktik Rumah Sakit
Perhitungan  yang sama jika  dokter  memiliki  penghasilan  sebagai  dosen  pengajar  di sebuah  perguruan  tinggi,  karena  penghasilan  yang  diperoleh  dari  pihak  ketiga  sebagai pemotong namun pemotongan tersebut bisa menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan dokter tersebut.
Namun penghasilan dari pekerjaan bebas yang tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong seperti penghasilan dari praktik dokter di rumah atau klinik yang dikelola sendiri oleh  dokter  yang  bersangkutan  pengenaan  pajak  penghasilan  tidak  melalui  mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilihat dulu apakah dokter tersebut  menggunakan  pembukuan  atau  pencatatan,  jika  menggunakan  pembukuan  maka penghasilan  neto  didapatkan  dari  jumlah  penghasilan  bruto  pasien  dikurangi  dengan  biaya operasional  tempat  praktek  atau  klinik  yang  berhubungan  dengan  3M  yaitu  mendapatkan, memelihara  dan  menagih  pendapatan.  Sedangkan  jika  menggunakan  pencatatan  maka besarnya penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikalikan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang besarnya mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-17/PJ/ 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dimana untuk pekerjaan bebas bidang profesi dokter wilayah Jakarta besarnya 50%.
Tabel 4 Penghasilan Neto Pekerjaan Bebas Praktik Dokter
Dasar Hukum : Pasal 16 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 16/PJ/2016, UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 14 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-17/PJ/ 2015
3. Penghasilan  Neto dari  usaha
Penghasilan tersebut tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan pekerjaan  bebas.  Jadi  semua  usaha  yang  dilakukan  oleh  Dokter  baik  yang  berhubungan dengan dunia Kesehatan atau kedokteran maupun yang tidak berhubungan. Pengenaan PPh atas usaha terkait dengan kewajiban PPh Pasal 25  dimana Jenis PPh 25 akan terkena dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, seperti pedagang atau  penyedia  jasa.  Kedua,  wajib  pajak  badan  yang  melakukan  kegiatan  usaha,  seperti pedagang atau penyedia jasa.
Sesungguhnya, tidak ada istilah jumlah tarif PPh Pasal 25, karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak
penghasilan  terutang.  Ringkasnya,  pajak  terutang  yang  harus  dibayar  ialah  PPh  Pasal  29, sedangkan  PPh  Pasal  25  ialah  angsuran  pembayaran  pajak  penghasilan  terutang.  Adapun, Pasal jenis PPh Pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan.
Tabel 5 Penghasilan Neto dari Usaha
Dasar Hukum : PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya
Penghasilan  neto  dalam  negeri  lainnya  yang  dimaksud  tidak  termasuk  penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan Neto didapatkan dari penghasilan  bruto  tanpa  dikurangi  unsur  apapun,  sehingga  penghasilan  bruto  adalah penghasilan neto.
Tabel 6 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
No Uraian Jenis Usaha Apotik Jenis Usaha Café Jumlah A Pendapatan Penjualan 4,400,000,000 800,000,000 5,200,000,000 Retur Penjualan 300,000,000 300,000,000 Penjualan Bruto 4,100,000,000 800,000,000 4,900,000,000 HPP • Persediaan awal 600,000,000 - 600,000,000 • Pembelian 1,980,000,000 - 1,980,000,000 • Barang tersedia untuk dijual 2,580,000,000 - 2,580,000,000 • Persediaan akhir  Barang Dagangan 750,000,000 - 750,000,000 Jumlah HPP 1,830,000,000 - 1,830,000,000 Jumlah Laba bruto 2,270,000,000 800,000,000 3,070,000,000 Biaya umum Operasional 1  Gaji,tunjangan dan lain-lain 600,000,000 56,000,000 656,000,000 2. Biaya operasional lainnya 91,500,000 129,000,000 220,500,000 3. Baya pemeliharaan 18,000,000 21,000,000 39,000,000 Jumlah biaya umum 709,500,000 206,000,000 915,500,000 B Penghasilan neto 1,560,500,000 594,000,000 2,154,500,000
No Uraian Jumlah

## Penghasilan Dalam Negeri Lainnya
1 Menyewakan peralatan tansfusi 67,000,000 2 Royalti Buku Kedokteran (cetakan ke 4) 23,000,000 3 Komisi PBF PT EJF 91,700,000 4 Hadiah dari PBF PT IKK 37,900,000 5 Keuntungan Penjualan Peralatan Medis 11,700,000 Jumlah Penghasilan Bruto 231,300,000
Jumlah Penghasilan Neto dari tabel diatas adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun yaitu Rp. 231.000.000,00.

## 5. Penghitungan Potensi Pajak Penhasilan
Berdasarkan berbagai sumber penghasilan seorang dokter diatas maka potensi pajak penghasilan dapat dihutung sebagai berikut :
Tabel 7 Perhitungan Pajak Terutang

## PENUTUP
Potensi  Pajak  Penghasilan  dari  seorang  dokter  cukup  besar  dan  bervariasi  apalagi perkembangan  dunia  kedokteran  saat  ini  sudah  lintas  negara  sehingga  sangat  besar kemungkinan penghasilan seorang dokter akan semakin besar yang berasal dari penerimaan luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiat,  A.  (2023,  Maret  03). Layanan  Konsumen  &  Kesehatan.  Retrieved  from https://databoks.katadata.co.id/:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/03/jumlah-dokter-di-indonesia- naik-pada-2022-tertinggi-dalam-5-tahun
Azizah, N. (2023, Maret 29). Kemenkes: Indonesia Masih Kekurangan 30.000 Dokter Spesialis. Retrieved from https://news.republika.co.id/: https://news.republika.co.id/berita/rsa1bb463/kemenkes-indonesia-masih- kekurangan-30000-dokter-spesialis
Divi Kusumaningrum, A. G. (2022). • Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Dokter Yang Melakukan Praktek Melalui Telemedicine Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Jurnal Transparansi Hukum, 119-124. Keuangan,  K.  (2015). PER-17/PJ/2015  Tentang  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto. Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Keuangan, K. (2021). UU Harmonisasi Peratutan Perpajakan : Membangun Sistem Perpajakan Yang Adil, Sehat. Efektif dan Akuntabel. Jakarta: Kementrian Keuangan.
1 Penghasilan dari Pekerjaan 97,500,000 2 Penghasilan dari Pekerjaan Bebas Rumah Sakit 543,907,050 Penghasilan dari Pekerjaan Bebas Parktik 291,670,156 3 Penghasilan dari Usaha 2,154,500,000 4 Penghasilan Dalam Negeri lainnya 231,300,000 Total Penghasilan Neto 3,318,877,206 PTKP (K/2) 67,500,000 PKP (Penghasilan Kena Pajak) 3,251,377,206 PPh Terutang 919,413,162

## Penghasilan Neto
Kholili. (2019). Studi Kasus Pemberian Health Education Dengan Metode Peer Group Dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak Sekolah SDN Medokan Semampir Surabaya. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mestika, Z. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Prabandaru,  A.  (2018,  Desember  26). Jenis,  Tarif,  Hingga  Cara  Perhitungan  PPh  21  Bagi Kelompok Bukan Pegawai. Retrieved from https://klikpajak.id/:
https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-hingga-cara-perhitungan-pph-21-bagi-kelompok- bukan-pegawai/
Prasetiyo,  H.  (2020).  Tinjauan  Hukum  atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per- 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Beberapa Pekerja Bebas Tertentu. Jurnal Vokasi Indonesia.
Sarwono, J. (2006). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono,  P.  D.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif  ;  Edisi  Cetakan  ke  4.  Bandung:  CV Alfabeta.