VOL. 1, NO 2, 2021 (9 6 -109)

## JIE E :
© 2020. Penulis ut ama. Published by Jurnal JIEE

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Annisa Fitri 1 , Harri Yuska 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti *fitriannisa@unespadang.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRAK
A rticle history:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa  diperlukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan IV Jurai Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Metode  Penelitian  ini  adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Populasi pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  IV  Jurai  dan  Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan sampelnya menggunakan teknik Purposive Sampling, yang mengambil sampel dari pedagang yang berjualan lebih dari 5 tahun dan aparatur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  bertanggung jawab  dan  yang  langsung  berhadapan  dengan  pedagang kaki  lima  (PKL)  serta  aparatur  dan  masyarakat  yang berkompeten  memberikan  data  dan  informasi.  Hasil penelitian adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  IV  Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah (i) Pengawasan pedagang kaki lima (ii) Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Ketentraman  Masyarakat  dan  Ketertiban Umum  pada  Pasal  16.  Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  IV Jurai  Kabupaten  Pesisir  Selatan  belum  optimal,  hal  ini dikarenakan    adanya  faktor-faktor  penghambat  untuk pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. Faktor tersebut meluputi faktor internal dari Satuan Polisi Pamong  Praja  itu  sendiri  maupun  faktor  eksternal  dari masyarakat setempat.  Faktor  internal :  sarana  prasarana, sumber  daya  manusia,  anggaran  sedangkan  faktor eksternal adalah : budaya lokal dan faktor ekonomi. Untuk mengatasi  faktor  penghambat  tersebut  Satuan  Polisi Pamong Praja melakukan : melakukan peremajaan sarana dan  prasarana,  pendidikan  dan  pelatihan,  double  job, sosialisasi  dan  relokasi  pedagang  kaki  lima  serta berkordinasi dengan pihak terkait.
Received 14 November 2021 Received  in  November  form 27 April 2021 Accepted 29 December 2021
Keyword: Peran,  Polisi  Pamong  Praja  dan Pedagang Kak i L ima

## PENDAHULUAN
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  di Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten  Pesisir Selatan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya  faktor-faktor  penghambat  untuk pelaksanaan  peran  Satuan  Polisi  Pamong Praja di lapangan. Faktor tersebut meluputi faktor internal dari Satuan Polisi Pamong  Praja  itu  sendiri  maupun  faktor eksternal dari masyarakat setempat.
Kecamatan  IV  Jurai  merupakan sebuah  kecamatan  yang  berada  di  Pusat Kota  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Provinsi Sumatera Barat memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data teregistrasi dari Badan Pusat Statistik  Pesisir  Selatan,  tercatat  tahun 2020  jumlah  penduduk  Kecamatan  IV Jurai mencapai 51.746 jiwa yang tersebar di 20 Nagari.
Salah satu permasalahan yang secara  kasat  mata  di  Kabupaten  IV  Jurai adalah  ketentraman  dan  ketertiban.  Hal ini disebabkan kondisi Kecamatan saat ini yang  berbeda  dengan  kondisi  beberapa tahun kebelakang, dikarenakan bertambahnya  populasi  penduduk  dan perkembangan zaman serta teknologi yang semakin maju yang disebabkan
modernisasi
di berbagai bidang, sedangkan  di  sisi  lain  sarana  dan prasarana umum
belum cukup menunjang dalam penyelenggaraan kegiatan  kehidupan  sosial  masyarakat, serta  berbagai  kepentingan  umum  yang masih belum terpenuhi sehingga menyebabkan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten  Pesisir  Selatan    berkembang sangat pesat.
Secara  kelembagaan,  penanganan PKL merupakan tanggung jawab camat/nagari setempat, Dinas
Perdagangan  Kabupaten  dan  Satuan Polisi
Pamong  Praja,  Satuan  Polisi
Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP)  dibentuk  untuk  menegakkan  Perda dan Perkada,
menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.  Satpol  PP  berwenang  untuk: (i)  melakukan  tindakan  penertiban  non- yustisial  terhadap  warga  masyarakat, aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau  Perkada;  (ii)  menindak  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat;  (iii)  melakukan tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (iv)
melakukan tindakan administratif terhadap  warga  masyarakat,  aparatur, atau  badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.  Demi  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan tetap harus mengedepankan  pendekatan  persuasif, dengan  cara  yang  baik,  sopan  santun, rapi, tegas dan tidak boleh arogan. Salah satu  peran  Satpol  PP  dalam  membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan adalah  menertibkan  pedagang  kaki  lima yang  berjualan  di  tempat  yang  tidak diperuntukkan  untuk  berjualan.  Peranan Satpol  PP  dalam  menertibkan  pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai merupakan  indikator  kinerja  pemerintah daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dalam menata  pedagang  kaki  lima.  Selaras dengan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik  untuk  mengadakan  penelitian dengan  judul:  “Peranan  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki  Lima  di  Kecamatan  IV  Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”.
Dengan mengkaji permasalahan- permasalahan  penelitian  seperti  telah
dibahas  sebelumnya,  maka  penelitian  ini bertujuan:
1. Untuk  mengetahui  Peran  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui mengapa diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban  pedagang  kaki  lima  di Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten  Pesisir Selatan.

## TELAAH LITERATUR

## Peran
Peran menurut adalah aspek dinamis kedudukan  status,  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia melakukan  suatu  peranan.(  Soerjono Soekonto 2001:243).  Sedangkan  peranan menurut adalah patokan yang membatasi apa  perilaku yang mesti dilakukan seseorang  yang  menduduki  suatu  posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu  konflik  peran,  yang  terjadi  bila harapan-harapan  yang  diarahkan  pada posisi  yang diduduki  tidak sesuai  dengan semestinya.(  Suhardono 1994:14).  Jadi dapat disimpulkan peran adalah rangkaian  prilaku  yang  diharapkan  dari seseorang berdasarkan posisi sosial.

## Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan  aparatur  pemerintah  yang dibuat  untuk  membantu  kepala  daerah dalam  menegakan  peraturan  daerah  dan peraturan  kepala  daerah.  Tupoksi  utama Satuan  Polisi  Pamong  Praja  ini  adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban  umum  dalam  mendukung regulasi aturan dan kebijakan daerah. Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dibentuk  untuk  membantu  menegakan aturan  dan  kebijakan  daerah.  Pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2018 tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja pada  pasal  1  angka  1dinyatakan  bahwa
Satuan Polisi
Pamong Praja, yang selanjutnya  disingkat  Satpol  PP  adalah perangkat daerah yang dibentuk
menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman
serta perlindungan masyarakat.  Kemudian disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut :
1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban  umum  dan  ketentraman serta  perlindungan  masyarakat  di setiap provinsi dan kabupaten/kota di bentuk Satpol PP.
2) Pembentukan  Satpol  PP  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan  Perda  provinsi  dan  Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pada Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
a. Menegakkan Perda dan Perkada.
b. Menyelenggarakan  ketertiban  umum dan ketentraman ; dan
c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pedagang  kaki  lima  (PKL)  adalah mereka  yang  melakukan  kegiatan  usaha dagang  perorangan  ataupun  kelompok yang dalam menjalankan tugas menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum dan sebagainya (Damsar 2002:51). Sedangkan  Pedagang  kaki  lima  sama dengan hawker yang didefinisikan sebagai orang  yang  menjajakan  barang  atau  jasa untuk  dijual  di  tempat  yang  merupakan ruang untuk kepentingan umum terutama di  pinggir  jalan  dan  trotoar  (Mc  Gee  dan Yeung  1997:22).  Dari  kedua  pendapat diatas  dapat  disimpulkan  pedagang  kaki lima  merupakan  orang  yang  mencari nafkah  melalui  berdagang  pada  tempat yang bukan diperuntukan untuk
berjualan.  Sejalan  dengan  pertumbuhan ekonomi  dan  penduduk  dan  berkurangya lahan  pekerjaan,  membuat  masyarakat mencoba  untuk  menjadi  pedagang  kaki lima. Pedagang kaki  lima  menjadi  dilema, hal  ini  dikarenakan  disamping  bisa menjadi  nafkah  keluarga  bagi  pedagang, namun pada sisi ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima telah melanggar aturan-aturan tentang ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat. hal  ini  terlihat  pada  pedagang  kaki  lima berjualan pada badan jalan, totoar, taman kota  ataupun  tempat-tempat  yang  tidak diperuntukkan untuk berjualan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian adalah suatu kerangka  landasan  penelitian  yang  pada dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Metode  Penelitian  Kualitatif,  yang  mana menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber  data.  Dasar  penelitian  kualitatif adalah  kontruktivisme  yang  berasumsi bahwa  kenyataan  itu  dimensi  jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman  sosial  yang  diinterpretasikan oleh setiap individu (Nana Syaodih 2010:60) Penelitian ini dilakukan dalam bentuk  wawancara  dan  observasi  dan dokumentasi  kepada  aparatur  Satuan Polisi  Pamong  Praja  adalah  orang  yang bertanggung  jawab  dan  orang  yang langsung  berhadapan  dengan  pedagang kaki  lima  dilapangan  serta aparatur  yang berkompeten memberikan data dan informasi. Sedangkan pedagang kaki lima sampelnya  adalah  pedagang  kaki  lima yang  berdagang  diatas  5  lima  tahun  dan pembeli barang dagangan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penataan pedagang kaki lima di  Kecamatan  IV  Jurai  banyak  yang melanggar  Perda  Nomor  1  Tahun  2016
pasal  16  ayat  1.  Pelanggaran  tersebut terjadi  didepan  RSUD  M.  Zein  Painan, Taman Spora, dan Pantai Carocok Painan. Pelanggaran yang dilakukan adalah berjualan  dijalan  trotoar,  taman,  atau tempat  yang  tidak  diperuntukan  untuk berjualan.
Eksistensi dalam menertiban pedagang  kaki  lima  di  daerah  dilakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Satuan Polisi Pamong Praja  dan  Pemadam Kebakaran  telah  melakukan  berulang- berulang kali penertiban di rumah sakit M. Zein  Painan,  pantai  Carocok  dan  Taman Spora.  Tindakan  persuasif    dan  represif telah  dilakukan  dalam  bentuk  menegur secara  lisan  dan  tertulis  sampai  kepada didenda, namun hal ini tidak ada menjadi efek  jera  untuk  pedagang  kaki  lima  dan masih  banyak  pedagang  kaki  lima  masih membandel  serta  melanggar  aturan  yang berlaku.
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam mengelola pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai sangatlah diperlukan. Hal  ini  sangat  agar  pedagang    berjualan pada tempatnya. Pemerintah harus memberikan solusi terbaik untuk pedagang  kaki  lima,  disamping  pedagang kaki  lima  sebagai  penggerak  ekonomi kemasyarakatan namun harus patuh dan taat  kepada  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan.    Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam mengatur ketentraman dan ketertiban  umum  berlandaskan  kepada Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Pada  Kabupaten  Pesisir  Selatan, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  digabungkan dengan  Pemadam  Kebakaran,    hal  ini berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor  42  Tahun  2016  tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas  Jabatan  Struktural  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran, yang  mempunyai  tugas  pokok  yaitu  :
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang  ketertiban  dan  ketentraman  dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan  Pemadam  Kebakaran  Tipe  B,  tipelogi ini  berdasarkan  letak  geografis,  jumlah anggaran daerah, luas daerah dan jumlah penduduk. Dari indikator dan berdasarkan  kajian  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  maka berdampak  langsung  kepada  Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan.
Dari  penelitian  ini  peranan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dalam  penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah :
a. Pengawasan Pedagang Kaki Lima Pengawasan (controlling) adalah penemuan  dan  penerapan  cara  dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang telah  diterapkan  (Handoko  2016:25).  Ahli lain  berpendapat  Pengawasan  merupakan fungsi  menajemen  yang  paling  esensial, sebaik  apapun  kegiatan  pekerjaan  tanpa adanya dilaksanakan pengawasan
pekerjaan  itu  tidak  dapat  dikatakan berhasil(Effendi Usman 2014:138). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa pengawasan merupakan  melakukan  kontrol  terhadap pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawab. Pengawasan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan IV  Jurai  adalah  dengan  bentuk  patroli terhadap tempat-tempat yang sering mangkalnya  pedagang  kaki  lima  seperti
RSUD  M.  Zein  Painan,  Taman  Spora  dan Pantai Carocok Painan.
b. Penegakan Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Ketentraman Masyarakat  dan  Ketertiban  Umum Pasal 16 (Tertib Pedagang Kaki Lima)
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Ketentraman Masyarakat  dan  Ketertiban  Umum  pada Bagian  ke-6  tentang  tertib  pedagang  kaki lima  adalah  dengan  upaya  persuasif  dan represif  sesuai  dengan  Pasal  43  yang berbunyi :
(1) Diberikan  arahan  dan  pembinaan terkait  dengan  ketentuan  lokasi  yang diperbolehkan untuk
berdagang sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum.
(2) Bilamana  setelah  diberikan  arahan dan pembinaan masih tetap berdagang dilokasi  yang  telah  dilarang  maka dilakukan penindakan berupa :
a. Diberikan  surat  peringatan  untuk tidak berjualan pada lokasi tersebut.
b. Jika  dalam  jangka  waktu  1  (satu) hari  kerja  peringatan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  tidak diindahkan,  dilakukan penghentian secara  paksa  berupa  penyitaan perlengkapan  dan  peralatan  yang digunakan
untuk berdagang, selanjutnya dituangkan dalam
Berita Acara.
c. Pengamananan  dan  penyimpanan barang bukti  berupa benda/barang hasil
penertiban pada tempat/gudang  milik  pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuatkan  tanda  terima  dan/atau berita acara penyitaan.
(3) Bilamana pedagang kaki lima melakukan  pelanggaran  untuk  kedua kalinya  dan  seterusnya  maka  akan dilakukan  penindakan  sebagaimana
ayat  2  dikenakan  denda  sebesar  Rp. 250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)

## Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan  dalam  menegakkan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  terkait penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan  IV    mempunyai  beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut terbagi  dua  yaitu  internal  dan  eksternal, permasalahan internal Satuan Polisi Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran adalah :
a. Sarana dan prasarana
b. Sumber daya manusia dan
c. Anggaran
Sedangkan  permasalahan  eksternal
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  di Kecamatan IV Jurai adalah :
a. Budaya lokal
b. Faktor ekonomi
a. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan salah  satu  faktor  optimalnya  peran pemerintahan
dalam melayani masyarakat.  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  pada  lingkungan  pemerintah merupakan salah satu syarat terselenggara pemerintahan  yang  baik,  bersih  dalam rangka  meningkatkan  transparansi  dan akutabilitas.  Sarana  dan  prasarana  ini sangat berperan dalam mobilisasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai.
Sarana  dan  prasarana  mobilisasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan  IV  jurai  sangat  berpengaruh kepada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam melaksanakan tugas dan dari tabel terlihat  belum  optimalnya  sarana  dan prasarana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam melaksanakan tugas.
b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam organisasi  sangat  berpengaruh  kepada kinerja organisasi. Mengelola sumber daya manusia  pada  organisasi  merupakan suatu strategi organisasi dalam menjawab tantangan kinerja suatu organisasi. tantangan  tahun  ketahun  berbeda  beda. Hal ini mengakibatkan perlunya peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya Manusia untuk tercapainya tujuan.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi  mutu,  memasarkan  produk, mengalokasikan  sumber  daya  finansial, serta  merumuskan  seluruh  strategi  dan tujuan organisasi (Salidi Samsudin 2010:1).  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan    dalam  pemberdayaan  sumber daya manusia untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai belum optimal
Tabel Aparatur Sipil Negara, Honorer dan Sukarela yang ada pada Satuan Polisi Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran sebagai berikut :
Tabel.4.4 Pangkat dan Golongan Aparatur Satpol PP dan Damkar
Golongan ASN Honorer Sukarela Pol PP Jumlah Pol PP Damkar Pol
PP Damkar I II 19 7 51 67 28 72 III 11 5 16 IV 4 4 Total 34 12 51 67 28 192
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Dari  paparan  tabel  diatas  untuk menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja
hanya113 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara  34  orang,  Honorer  51  orang  dan sukarela  28  orang.  Dari  Aparatur  Sipil Negara  tersebut  yang  berjumlah    34 tersebut 11 merupakan pejabat struktural dan hanya 23 tenaga operasional, disamping dibantu tenaga sukarela sejumlah  28  orang  untuk  operasional lapangan,  sedangkan  51  tenaga  honorer lainnya Satuan Polisi Pamong Praja hanya dipekerjakan  untuk  penjagaan  objek  vital daerah.  Hal  ini  menggambarkan  secara kuantitas untuk operasional Aparatur Sipil Negara  sangat  sedikit  untuk  melayani ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.  Dari  segi  kualitas  Satuan  Polisi Pamong  Praja,  11  pejabat  struktural,    5 orang berpendidikan Strata 2 dan 6 orang telah  berpendidikan  Strata  1,  hal  ini mencerminkan secara kualitas pendidikan pejabat  struktural  pada  Satuan  Polisi Pamong  Praja  telah  memiliki  kualifikasi untuk memimpin. Sedangkan untuk
kecakapan dalam memimpin satu persyaratan
menjadi pejabat struktural/pemimpin  adalah  mengikuti diklat  pimpinan,  pada  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dari  11  pejabat  struktural hanya  4  yang  belum  diklat  pimpinan. Sedangkan pada sisi anggota Satuan Polisi Pamong  Praja  yang  melakukan  pekerjaan dilapangan haruslah mempunyai keterampilan dalam bekerja. Keterampilan bekerja  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja didapatkan melalui pelatihan dan pendidikan.  Pada  Satuan  Polisi  Pamong Praja  untuk  meningkatkan  kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan  penegakan  peraturan daerah perlunya  pendidikan dasar Satuan Polisi  Pamong  Praja.  Pendidikan  dasar Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Sumatera Barat dilakukan di Rindam I Bukit Barisan Padang Panjang. Secara kualitas 23 orang Aparatur  Sipil  Negara  dan  28  orang anggota  Pol  PP  Sukarela  operasional Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hanya  11
orang  yang  telah  melakukan  pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini terjadi akibat masih terbatasnya anggaran yang  ada  dan  mencerminkan  masih kurangnya  kualitas  sumberdaya  manusia Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakan peraturan daerah. c. Anggaran
Anggaran merupakan rencana kegiatan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk finansial,  meliputi  usulan  pengeluaran yang  diperkirakan  untuk  suatu  periode waktu,  serta  usulan  cara-cara  memenuhi pengeluaran  tersebut.  Dalam  konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki posisi yang penting. Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut dengan penganggaran  (Abdul  Halim  2013:22). Dalam  proses  penganggaran  merupakan tahapan  yang  cukup  rumit  dan  penuh dengan  nuansa  politik.  Berbeda  dengan sektor  swasta  atau  bisnis,  anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup  bagi  publik,  sedangkan  pada sektor  publik  anggaran  dianggap  sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola  dana  publik  dan  program program yang didanai dengan uang publik sehingga  anggaran  pada  sektor  publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan  secara  terbuka.  Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana kerja tahunan dan implementasikan dengan  kegiatan.Satuan  Polisi  Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai
Organisasi Perangkat daerah yang mengatur masalah ketentraman ketertiban masyarakat rencana  kerja  yang  yang  optimal.  Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum haruslah mempunyai  anggaran yang cukup  hal  ini  dituturkan  oleh    Kasubag Perencanaa Keuangan dan Peaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Dari  penjelasan  anggaran  diatas  dapat ditarik kesimpulan anggaran berpengaruh kepada  kinerja  meskipun  Sumber  Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana telah baik  namun  tidak  didukung  dengan anggaran yang cukup maka output suatu kegiatan akan terdampak.
Dari  penjelasan  berbagai  kendala diatas  adalah  faktor  internal  penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten  Pesisir Selatan, sedangkan faktor eksternal sebagai berikut.
d. Budaya Lokal
Wilayah negara yang berada dibawah kekuasaan  Minangkabau,  pada  masa jayanya  kira-kira  abad  ke-15  hampir meliputi wilayah Sumatera Tengah sampai sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia  tahun  1945.  Nenek  moyang orang Minangkabau melihat dan merasakan  arti  dan  manfaat  dari  benda benda  alam  yang  ada  didalam  atau disekitar  daerah  pemukiman  pada  masa itu,  seperti  gunung-gunung  yang  tinggi, sungai-sungai, danau-danau dan tumbuh-tumbuhan  yang  menyolok  serta mudah  dikenali.  Yang  ada  dialam  itulah yang menjadi patokan untuk menentukan pusat  pemukiman,  perkembangan  dan pertumbuhan penduduk serta batas-batas wilayah (Djanalis Djanaid dkk 2011:1)
Salah satu kebiasaan orang Minangkabau  adalah  merantau.  Jumlah keseluruhan  perantau  Minangkabau  ke Jakarta  dan  Jawa  sampai  akhir  zaman penjajahan belanda tahun 1942 mungkin tidak lebih dari 10.000 : sesus penduduk 1930  memberikan  angka  6.500  orang Minangkabau di Jawa, termasuk 3000  di Batavia. Pada orde baru, orang Minangkabau  merantau  tidak  hanya  ke Jawa  tetapi  seluruh  Indonesia.  Perantau ini bekerja, yang punya keahlian profesional misalnya insinyur, dokter dan konsultan.  Sedangkan  yang  tidak  punya
keahlian  pada  umumnya  berdagang. Orang  Minangkabau  ada  pada  setiap proyek  pembangunan,  minimal  sebagai pedagang atau membuka restoran (Djanalis Djanaid dkk 2011:37)
Dari  uraian  diatas  salah  satu kebiasaan  orang  Minagkabau  adalah berdagang,  secara  turun  temurun  hal  ini telah dilakukan untuk melanjutkan kehidupan. Melihat dari kebiasaan tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  judul penelitian    ini  sangatlah  terkait.  Hal  ini dikarenakan Kecamatan IV jurai
kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah Minangkabau, ini yang mengakibatkan faktor kebiasaan-
kebiasaan nenek moyang orang Minangkabau  yang  suka  berdagang  telah menjadi  tradisi  atau  kebiasaan  oleh keturunan  selanjutnya,  hal  ini  menjadi faktor  eksternal  dari  kurang  optimalnya peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di
Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten  Pesisir Selatan.
e. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  dalam  berdagang sangatlah
berperan dalam berkembangnya  pedagang  kaki  lima. Barang  dagangan  yang  dijual  pedagang kaki  lima  tidak  mengeluarkan  anggaran yang  tidak  terlalu  banyak.  Hal  ini membuat banyaknya ketertarikan masyarakat  menjadi  pedagang  kaki  lima, disamping  biaya  awal  bergadang  relatif kecil dan tidak adanya penyewaan tempat berdagang. Lain halnya dengan pedagang yang  menyewa  ruko  ataupun  kontrakan dalam  berdagang,  ini  mengakibatkan pedagang  mengeluarkan  dana  yang  lebih untuk  berjualan.  Pedagang  kaki  lima  di Kecamatan IV jurai kebanyakan
berdagang
akibat faktor ekonomi keluarga.  Bedagang  dilakukan  untuk menghidupi  keluarga  dirumah.  Hal  itu disampaikan  oleh  pedagang  kaki  lima  di samping Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein dan Pantai Carocok Painan
Banyaknya  permintaan  barang  dan jasa pada pedagang kaki lima di Kecamatan  IV  Jurai  hal  ini  dikarenakan tempat  berjualan  yang  strategis  dan murah  terjangkau,  hal  ini  membuat pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai menjadi  kebutuhan  bagi  konsumen  yang membutuhkan  dengan  harga  miring  dan tempat  strategis.  Tipikal  pertimbangan secara ekonomis terkait dengan perhitungan  konsumen  secara  ekonomis atas  barang  dan  jasa  yang  akan  dibeli. Konsumen  akan  mempertimbangkan  dan menghitung  secara  ekonomis  tentang manfaat  yang  akan  diperoleh  dengan pengorbanan yang dikeluarkan.  Sciffman dan  Kanuk  menyatakan  :  dalam  teori bidang  ekonomi,  yang  menggambarkan berada  pada  tingkat  persaingan  yang sempurna  pada  tingkat  global  konsumen memiliki keputusan yang bersifat rasional (Dr. H Mulyadi Nitisusastro 2010:185).
Dari faktor ekonomi dapat disimpulkan pedagang kaki lima berjualan karena  adanya  tuntutan  faktor  ekonomi untuk  kelangsungan  hidup,  dari  sisi konsumen  dapat  disimpulkan  konsumen terbantu  dengan  keberadaan  pedagang kaki  lima  di  Kecamatan  IV  Jurai  karena tempat strategis dan harganya murah.
Upaya  Mengatasi  Permasalahan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dalam  Menertibkan Pedagang  Kaki  Lima  di  Kecamatan  IV Jurai
a. Peremajaan Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan pendukung kinerja aparatur dalam bekerja,  kurang  maksimalnya  saranan dan  prasana  akan  berdampak  kepada pelayanan yang ada.
Dalam
memaksimalkan  peranan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran dalam  hal  sarana  dan  prasarana  upaya yang dilakukan adalah dengan merawat/meremajakan  kendaraan  yang ada  hal  ini  berdasarkan  wawancara  dan obsevasi  dilakukan  pada  Satuan  Polisi
Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran dapat disimpulkan upaya yang dilakukan terhadap  kendaraan  operasional  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dengan  melakukan peremajaan/perawatan kepada kendaraan operasional yang ada.
b. Pendidikan dan Pelatihan Upaya memaksimalkan peranan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  bidang Sumber Daya Manusiadengan
mengusulkan penambahan
anggota satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,    pada  pejabat  struktural dengan mengusulkan diklat Kepemimpinan Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya  Manusia  Kabupaten  Pesisir  Selatan dan kepada anggota yang belum melakukan  pendidikan  dasar  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dengan  melakukan bimbingan  dan  pelatihan  oleh  Anggota Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  telah menempuh pendidikan dasar.
c. Double Job/Rangkap Kerja
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pemadam  Kebakaran  melakukan Double Job . Double  Job /rangkap  kerja  adalah situasi seseorang melakukan pekerjaan 2 pekerjaan  atau  lebih  diluar  tugas  pokok yang diberikan suatu perusahaan.
Pemberdayaan  piket  pada  objek  vital daerah, seperti piket kantor Bupati, Piket Pantai Carocok Painan dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja  dan  Pemadam Kebakaran untuk monitoring dan menertibkan  pelanggaran  Perda.  Hal  ini merupakan  strategi  yang    dilakukan untuk menimalisir pengeluaran anggaran. d. Sosialisasi
dan Relokasi ke Tempat/Lapak Yang Disediakan Pemerintah Pada  budaya  lokal  Minang  Kabau
yang menjadikan berdagang sebagai tradisi, pemerintah dalam mengantisipasi pedagang  kaki  lima  agar  tidak  berjualan pada tempat terlarang dengan melakukan pembangunan tempat berdagang seperti di samping RSUD. M. Zein Painan dan pantai
Carocok  Painan.  Disamping  membangun tempat  berdagang  pemerintah  daerah Kabupaten Pesisir selatan juga melakukan Sosialisasi  Peraturan  Daerah  Nomor  1
Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum.
Setelah  Perda  Nomor  1  Tahun  2016 ditetapkan pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan  wajib  menginformasikan  kepada masyarakat  bahwa  ada  aturan  yang mengatur tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Hal ini telah  dilakukan  oleh  Pemda  Kabupaten Pesisir  Selatan  baik  sosialisasi  tingkat kabupaten maupun kecamatan.
e. Bekordinasi Dengan Pihak Terkait
Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi  masalah  ekonomi  dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan  IV  Jurai  adalah  dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat dalam  hal  ini  Camat  IV  Jurai  dalam membantu  permasalahan  pedagang  kaki lima.  Camat  setempat  lebih  paham karakteristik dan permasalahan didaerahnya  dengan  memberikan  solusi- solusi seperti pengusulan Bantuan Langsung  Tunai  ataupun  pemberian solusi lain yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada tingkat perangkat daerah Satuan  Polisi  Pamong  Praja  melakukan kordinasi dengan Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan  agar  dinas  tersebut  bisa memberikan solusi atas permasalah yang dialami oleh pedagang kaki lima.
Mengapa diperlukan Peran Satuan Polisi Pamong
Praja dalam Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  di  Kecamatan  IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
a. Menindaklanjuti
Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Berdasarkan  ketentuan Pasal 1 ayat (6)  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2014,  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom
untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintah  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pengertian ini  mengimplikasikan  bahwa  Pemerintah Pusat  memberikan    kewenangan  seluas- luasnya  kepada  daerah  untuk  mengatur rumah  tangga  daerahnya  sendiri  agar dapat  menyelenggarakan  pemerintahan daerah  dengan  inisiatifnya  sendiri  dapat menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah dengan  membuat  peraturan-peraturan daerah. Dalam Pasal 255  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan dibentuknya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  untuk  membantu  Kepala Daerah    dan  penyelenggaraan  ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Untuk  mendukung  terselenggaranya program Daerah, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan baik di lingkup Kabupaten sampai ke Kecamatan menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) garda terdepan dengan konsekwensi  tugas  yang  dijamin  secara yuridis.  Namun,  didukung  oleh  dasar pijakan  yuridis  yang  jelas,  sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah, khususnya  Pasal 12 Ayat 1 huruf e, yang menyebutkan : urusan wajib yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah meliputi  penyelenggaraan  ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
b. Menindaklanjuti  Peraturan  Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018  tentang Satuan
Polisi Pamong Praja
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16  Tahun 2018 tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja  merupakan landasan  yuridis  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.  dalam  peraturan  pemerintah dimaksud  Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada peraturan tersebut  Satuan  Polisi  Pamong  Praja mempunyai tugas :
a. Menegakkan Perda dan Perkada.
b. Menyelenggarakan  ketertiban  umum dan ketentraman ketentraman.
c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program penegakan Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman serta  penyelenggaraan  perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan  kebijakan  penegakan Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat  serta  penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan  koordinasi  penegakan Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman serta  penyelenggaraan  perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
d. Pengawasan masyarakat, paratur atau badan hokum atas pelaksanaan Perda dan Perkada dan
e. Pelaksanaan  fungsi  lain  berdasarkan tugas  yang  diberikan  oleh  kepala daerah  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.
Terkait  mengapa  diperlukan  peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban  pedagang  kaki  lima,  didalam tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala  Daerah  salah  satu substansi dalam menjaga ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat adalah  dengan  menertibkan  pedagang kaki  lima  berjualan  pada  tempat  yang diperuntukkan untuk berjualan.
Perangkat daerah yang menertibkan
pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di Kecamatan  IV  Jurai  adalah  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  diberikan  tugas  dan wewenangnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. c. Menjalankan Peraturan Daerah
Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
Pembentukan  perda  adalah  wujud dari  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi  khusus  daerah  atau  penjabaran undang-undang. Peraturan daerah merupakan  produk  perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban bersama dalam masyarakat,  menjaga  keselamatan  dan tata tertib masyarakat, sehinggga demikian perda merupakan sarana komunikasi  timbal  balik  antara  kepala daerah  dengan  masyarakat,  oleh  karena itu  setiap  keputusan  yang  penting  dan menyangkut  aturan  yang  tertuang  dalam peraturan daerah harus mengikut sertakan masyarakat.
Pada Kabupaten Pesisir Selatan telah dibuat perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman  Masyarakat  dan  Ketertiban Umum.  Perda  ini  disahkan  pada  08  Juni 2016,  maksud  pembuatan  perda  ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi  perbuatan  yang  tidak sesuai  dengan  agama,  tata  kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan  ditetapkan  peraturan  daerah  ini adalah :
1. Mewujudkan  masyarakat  yang aman, tertib,  tentram,  nyaman,  dan  damai berlandaskan  “adat  basandi  sarak, sarak basandi kitabullah, sarak
mangato adat mamakai”. 2. Melindungi hak-hak warga
masyarakat  dan  prasarana  umum
beserta kelengkapannya.
3. Meningkatkan  budaya  disiplin  dalam kehidupan masyarakat.
4. Memberikan  dasar  dan  pedoman dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum.
Adapun  ruang  lingkup  ketentraman masyarakat  dan  ketertiban  umum  yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah (Perda No 1 2016 Pasal 4) :
a. Tertib jalan dan angkutan umum
b. Tertib bangunan dan tata ruang
c. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum
d. Tertib kebersihan dan lingkungan
e. Tertib pedagang kaki lima
f. Tertib usaha dan rumah kos
g. Tertib  sungai,  saluran,  kolam  dan pinggir pantai
h. Tertib kesehatan
i. Tertib sosial
j. Tertib tempat hiburan, keramaian dan orgen tunggal
Penertiban  pedagang  kaki  pada Peraturan Daerah ini terdapat pada Pasal 16, yang mengulas tempat berdagang dan bagaimana  cara  menertibkan  pedagang kaki  lima  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan yang berbunyi :(Perda No 1 2016 Pasal 16) (1) Setiap  orang  atau  badan  dilarang berjualan  trotoar,  taman,  tempat umum,  jenjang    umum  dan  atau tempat  dilarang  lainnya  atau  diluar tempat  yang  khusus  diperuntukan berjualan.
(2) Setiap  orang  atau  badan  dilarang menjual alat permainan yang membahayakan keselatamatan manusia. (3) Tempat  khusus  yang  diperuntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  ditetapkan  dengan keputusan Bupati.
(4) Setiap  orang  dilarang  melakukan transaksi/belanja membeli barang dagangan  pedagang  kaki  lima  yang
berjualan  pada  tempat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## SIMPULAN
Dari  penelitian  Peran  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
1. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di  Kecamatan  IV  Jurai  adalah  (i) Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  (ii) Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman  Masyarakat  Pasal  16 (Tertib  Pedagang  Kaki  lima).  Peran  ini telah  dilakukan  namun  masih  belum optimal karena terkendala dari internal Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan eksternal dari masyarakat setempat.
2. Kendala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima di  Kecamatan  IV  Jurai  adalah  Sarana dan  Prasarana  mobilitas  aparatur dalam bekerja, Sumber Daya Manusia belum  maksimal  secara  kualitas  dan kuantitas dan Anggaran belum optimal.  Kendala  Eksternalnya  adalah Budaya Lokal Minangkabau yang suka berdagang dan faktor ekonomi kemasyarakatan  yang  mengakibatkan masyarakat lebih suka berdagang. Hal- hal  ini  menjadi kendala  peran  Satuan Polisi Pamong
Praja dalam
menertibkan  pedagang  kaki  lima  di Kecamatan IV Jurai. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam di
menertibkan  pedagang  kaki  lima  di Kecamatan IV Jurai adalah di internal melalui peremajaan sarana dan prasarana,  pendidikan  dan  pelatihan aparatur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan  Double  Job/rangkap  kerja  untuk penghematan anggaran. Sedangkan di faktor eksternal sosialisasi, relokasi ke lapak  yang  disediakan  pemerintah daerah dan berkordinasi dengan pihak terkait  dalam  hal  ini  Camat  setempat
dan dinas terkait untuk mencari solusi pedagang kaki lima.
4. Pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban
pedagang kaki lima diamanatkan pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi Pamong  Praja.  Kedua  aturan  tersebut mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi  Pamong  Praja  sebagai  aparatur yang  mengurus  ketertiban  umum  dan ketentraman.  Selain  kedua  aturan tersebut  khusus  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang mengurus ketentraman dan ketertiban dengan regulasi aturan Perda Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Ketentraman Masyarakat  dan  Ketertiban  Umum sebagai payung hukum untuk bekerja

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
A.,  Morissan  M.,  dkk.  2012 .  Metode Penelitian Survei . Jakarta: Kencana.
Anwar Prabu Mangkunegara, 2005. Evaluasi  Kinerja  SDM .  Bandung  :
Refikia Aditama.
Ali, Mohamad dan Istanto. 2018.
Menajemen Sekolah Islam , Surakarta
: Muhamadiyah University Press.
Badan  Pusat  Statistik  Pesisir  Selatan.
2020. Kecamatan  IV  Jurai  dalam
Angka Angka Tahun 2020 . Kabupaten Pesisir Selatan : Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan Creswell, Jhon W. 2016. Research
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Damsar.  2002. Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik .  Yogyakarta  : Gava Media.
Djanalis  Djanaid  St.  Maharajo  dkk.2011.
Menajemen  dan  Leadership  dalam Budaya  Minangkabau.  Malang  :UB Press.
Dr. H. Mulyadi Nitisusastro. 2010. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan . Bandung : Alfabera.
Drs.H. Salidi Samsudin, M.M.M.Pd .2010.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .
Bandung.Pustaka Setia.
Effendi,  Usman.    2014. Asas  Manajemen Edisi  Kedua .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada
Gunawan,  Imam.  2016. Metode  Penelitian Kualitatif . Jakarta : Bumi Aksara.
Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara. (Terjemah  oleh  Luciana  D. Lontoh). Jakarta : CV Rajawali.
Handoko,  T.  Hani.  2016. Manajemen . Yogyakarta : BPFE
Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik :
Konsep,  Teori,dan  Isu.  Yogyakarta  : Gava Media.
Lawler III, Edward E. dan Porter, Lyman W.
1967.  ‘ The  Effect  of  Performance  on Job Satisfaction’. Industrial Relations, a Journal of Economy and Society.Vol. 7, no.1.

## McGee,  T.G.  dan  Y.M.  Yeung.  1977.
Hawkers  in  Southeast  Asian  Cities: Planning  for  The  Bazaar  Economy.
Ottawa  :  International  Development Research Centre.
Mankunegara, Anwar Prabu. 2009.
Manajemen  Sumber  daya  Manusia Perusahaan .  Bandung  :  PT  Remaja Rosda Karya.
Mangkunegara,  Anwar  Parabu.  2012. Evaluasi  Kinerja  SDM .    Bandung  :
Refikia Aditama
Moleong,  L.J.  2015. Metode  Penelitian Kualitatif, Bandung  :  Remaja  Rosda Karya.
Nana Syaodih Sukmadinata. 2005 . Metode
Penelitian  Pendidikan. Bandung  :
Remaja Rosda Karya.
Pasolong Herbani . 2011. Teori Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.
Robbins,  Stephen  P.  2006. Perilaku
Organisasi .  Jakarta  :  PT  Indeks,
Kelompok Gramedia.
Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada.
Sardar Zianuddin.1996. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Bandung: Mizan
Soetarto. 2009. Dasar-dasar Organisasi . Yogyakarta : UGM Press.
Sohardono,  Edy.  1994. Teori  Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasinya .Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Sangarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei . Jakarta : LP3S Suryadi Prawiro Sentono. 2008. Menajemen  Sumber  Daya  Manusia Kebijakan Kinerja . Yogyakarta :
BPFE.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Dandi Oka Pedro Safutra. 2020. Pelaksanaan  Perda  Pessel  01  Th. 2016  studi  kasus  penertiban  orgen tunggal di Kecamatan Bayang .
Skripsi .  Pessel.  Dandi  Oka  Pedro
Safutra.
E  Journal  Unstrad.ac.id.  2017.  Peran
Badan Perencana Pembangunan Daerah  dalam  Penyusunan  RPJMD Kota  Tomohon  Vol  4.  06  Januari 2020. dari
(https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/JAP/article/view/17575)
Fahmi  Susanti  Forkamma.  2019. Jurnal tentang  Peran  Satuan  Polisi  Pamong Praja dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima studi kasus pada pasar  Serpong  (Kecamatan  Serpong) . Banten.  4  Januari 2021. Dari (http://openjournal.unpam.ac.id/in dex.php/FRKM/article/view/3402)
Riyawan  Pamordy  Universitas  Erlangga.
2018.  Peneriban  Satpol  PP  pada Pedagang  Kaki  Lima.  Surabaya.  4 Januari 2021. dari (http://repository.unair.ac.id/75079 /3/JURNAL_Fis.S.40%2018%20Pam
%20p.pdf)