DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.24
PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DAERAH OTONOMI  KHUSUS  DI  PAPUA  (Development  and  Supervision  of  The Implementation of Special Autonomic Regional Governments in Papua)

## Barik Muhammad Kurniawan Ardy
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Email: barikmka@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze the performance of the Directorate of Regional Arrangement, Special Autonomy, and the Regional Autonomy Advisory Council in fostering and supervising the implementation of special autonomy in Papua, analyzing the supporting factors and obstacles to the performance of  the  guidance  and  supervision  carried  out  by  the  directorate  as  well  as analyzing  the  strategy  of  guidance  and  supervision  in  the  administration  of local government. Special autonomy in Papua. Descriptive qualitative research design  through  an  inductive  approach.  Data  obtained  from  observation, documentation, and interviews with key informants were then analyzed using triangulation to analyze supporting and inhibiting factors and strategies, used SWOT  Matrix  and  Litmus  Test.  Based  on  the  results  of  data  analysis,  it  is concluded that; (1) the directorate's performance in fostering and supervising the administration of the particular autonomous regional government in Papua has  not  been  optimal;  (2)  performance  supporting  factors.  Namely, organizational  legality,  human  resources,  leadership  commitment,  inter- institutional  linkages,  national  priorities  and  access  to  coordination communication  as  well  as  performance  inhibiting  factors,  namely,  limiting regulations,  limited  funding,  differences  in  employee  orientation,  national disintegration,  'span'  of  control  which  is  far  away,  and  the  commitment between stakeholders is not optimal and; (3) the strategy resulting from this research is the "K5" strategy, namely strengthening in terms of Institutional, Communication,  Coordination,  HR  Quality,  and  IT  Quality.  From  this conclusion,  the  researcher  provides  suggestions,  namely  restructuring  the directorate,  preparing  guidance  and  supervision  instruments  in  the implementation of Papua's special autonomy, expanding cooperation networks or  partnerships  with  stakeholders,  developing  digital-based  information systems,  facilitating  employees  to  attend  training  or  workshops,  and  a commitment to realizing the "K5" strategy.
Keywords; Local government, Papua Special Autonomy, Supervision.

## PENDAHULUAN
Perwujudan  dari  sistem  desentralisasi  dituangkan  dengan  penerapan  otonomi  daerah  dan daerah  otonom.  Sebagaimana  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan undang-undang.  Sedangkan  secara  yuridis,  konsep  daerah  otonom  dan  otonomi  daerah mengandung dua elemen yaitu wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom,  berarti  telah  terjadi  distribusi  urusan pemerintahan.  Dalam  pelaksanaannya,  otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
berdasarkan  aspirasi  dan  hak-hak  dasar  masyarakat.  Sebagaimana  disampaikan  secara teoritis bahwa konsep otonomi khusus adalah sebuah langkah afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan dan kesetaraan di antara daerah satu dengan daerah lainnya, serta melindungi dan menjamin hak-hak golongan minoritas supaya terbebas  dari  perlakukan  bersifat  diskriminatif  (Akbar  et  al.,  2021).  Di  Indonesia  daerah- daerah yang diberikan otonomi khusus antara lain, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat.
Salah  satu  kebijakan  mengenai  penetapan  Papua  sebagai  daerah  otonom  khusus  dapat dipandang  sebagai  salah  satu  bentuk  aktualisasi  dari  adanya  desentralisasi  politik.
Desentralisasi politik yang dilakukan adalah salah satu upaya reformasi politik di tingkat lokal untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  berbasis  kepada  demokratisasi,  pemberdayaan  dan penguatan  kearifan  lokal  dengan  memperhatikan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  serta sumber  daya  ekonomi  daerah  yang  berbasis  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa keputusan politik penyatuan Irian Barat (kini Papua) menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  pada  hakikatnya mengandung cita-cita luhur demi kemajuan rakyat di Papua.
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan serta pemberdayaan seluruh rakyat di  Papua. Secara filosofis,  Undang-Undang Otonomi Khusus dibuat  sebagai langkah untuk menyejajarkan Papua dengan wilayah lain di Indonesia serta sebagai langkah proteksi bagi  hak-hak  dasar  Orang  Asli  Papua,  dengan  tujuan  utama  adalah  kemakmuran  dan kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  Papua.  Kebijakan  Otonomi  Khusus Papua yang dituangkan melalui (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus Bagi  Provinsi Papua, 2021) memang mempunyai banyak perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan Undang- Undang Otonomi Daerah yang berlaku untuk daerah-daerah lain. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  adalah  kompromi  politik  yang  dimaksud  untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua . Substansi penting dari kebijakan Otonomi Khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris guna menengahi konflik yang melanda Papua,  sekaligus  perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  penduduk  asli  Papua.  Selain  itu, Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  merupakan  implementasi  dari  penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta penegakan supremasi hukum.
Berbagai  kelemahan  dan  kendala  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  Papua  jika  tidak  segera diperbaiki dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah  dalam  memenuhi  tuntutan  rakyat,  sehingga  sangat  memungkinkan  akan menyemai suara-suara kritis yang menghendaki pemisahan Papua menjadi wilayah merdeka yang  terpisah  dari  NKRI.    Papua  memiliki  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  dan memiliki  keistimewaan yang bisa dianggap luar biasa bila dibandingkan dengan daerah lain, namun  pada  implementasinya  terdapat  berbagai  kendala  sehingga  belum  berjalan  secara
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
optimal, terutama masalah distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, hingga konflik kepentingan dan kekuasaan diantara elit lokal Papua, yang hingga akhirnya memicu menurunnya  kepercayaan  masyarakat  Papua.  Adapun  besarnya  dana  yang  telah digelontorkan pemerintah pusat selama periode 2002-2018 sebesar 98,395 triliun. Anggaran ini masih ditambah dengan bagi hasil dari minyak dan gas, sehingga total dana untuk Papua mencapai Rp 105 triliun. Namun besarnya dana yang telah digelontorkan tidak sebanding dengan output kualitas pembangunan fisik dan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan yang  masih  tertinggal  dibandingkan  daerah  lain.  Dengan  begitu  banyaknya  dana  yang digelontorkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018 sebesar 60,06%, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Nasional  sebesar  71,39%  yang  artinya  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat  masih  di  bawah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  nasional  dan menduduki  urutan  ke-34  dan  ke-33  dari  34  provinsi  di  Indonesia.  Perbandingan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional.
Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  pada  tahun  1999  lahir  sebagai bagian dari bentuk tuntutan reformasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat lokal memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam perkembangannya selama lebih kurang 12 tahun, individu  dan  kelompok  masyarakat  lokal  itu  menemukan  eksistensinya  dalam  konstelasi politik lokal di wilayahnya masing-masing (Fachruddin, 2016, p. 7). UU No. 22 Tahun 1999 pemerintahan daerah tersebut ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000.  Undang-undang  ini  dibuat  untuk  memenuhi  tuntutan  reformasi,  yaitu  mewujudkan suatu  Indonesia  baru,  Indonesia  yang  lebih  demokratis,  lebih  adil,  dan  lebih  sejahtera (Abdullah, 2005, p. 1).
Sebagaimana  diketahui  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2017  Pasal  3,  pembinaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota dilaksanakan  oleh  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  untuk  pembinaan  umum  dan teknis.  Kondisi  ini  memberikan  dampak  berupa  tumpang  tindihnya  implementasi  dan koordinasi  antar  Lembaga  Otonomi  Khusus  yang  berdampak  pada  pembangunan.
Penyelenggaraan  otonomi  khusus  di  Papua  yang  belum  optimal  telah  menjadi  pekerjaan besar bagi pemerintah daerah dalam tataran implementasi dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pembinaan dan pengawasan.
Selanjutnya,  beberapa  peneliti  telah  membahas  terkait  dengan  implementasi  kebijakan otonomi  khusus  Papua.  Iha  (2018)  mengevaluasi  kebijakan  otonomi  khusus  di  Papua  yang selama  14  tahun  dianggap  tidak  berdampak  secara  signifikan.  Penelitian  tersebut mengungkapkan bahwa kewenangan khusus pemerintah daerah di sana, pada kenyataannya, masih belum dapat diterapkan secara komprehensif. Faktor-faktor dan isu-isu seperti adanya
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
perda, politik dan keuangan, penguasaan Jakarta yang dominan, kinerja aparatur dan Majelis Rakyat  Papua  (MRP)  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam  menjalankan  struktur  dan kewenangan barunya di yang disebut era baru otonomi khusus.
Berdasarkan kedua perspektif tersebut, untuk penelitian kali ini, peneliti akan mengambil perspektif  pemerintah  pusat  sebagai  pembina  dan  pengawas  jalannya  penyelenggaraan otonomi  khusus  di  Papua.  Sehubungan  dengan  itu,  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah  mengukur  kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan DPOD dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  menggunakan pendekatan  legalistik  dan  sistematik  (Silverman  &  Patterson,  2014).  Data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Provinsi  Papua. Sedangkan  data  sekunder  pada  penelitian  ini  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari sumbernya, berupa dokumen, buku, jurnal, dan dokumen dokumen lain dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua.
Pada penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling, snowball, dan cluster. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif melalui tiga jalur  kegiatan  sebagaimana  dikatakan  Miles  dan  Huberman  (1984).  Untuk  analisis  faktor pendukung  dan  penghambat  serta  strategi  digunakan  Matriks  SWOT  dan  Uji  Litmus.
Berdasarkan hasil analisis data.

## PEMBAHASAN
1.1.1 Kinerja Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan  Pertimbangan Otonomi Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua
Produktivitas  menurut  Dwiyanto  (2017),  menjelaskan  bahwa  dimensi  ini  tidak  hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu indikator pertama kualitas layanan dilihat  dari  output  yang  dihasilkan.  Produktivitas  kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) secara umum dilihat dari penghitungan  pencapaian  kinerja  peningkatan  keberhasilan  penerapan  Otonomi  Khusus (Otsus)/  Keistimewaan  Daerah  dilihat  dari  beberapa  capaian  kinerja  yang  mendukung indikator tersebut, adapun capaian kinerja direktorat dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah Tahun 2018 Capaian Kinerja Penjelasan Pencapaian Target Target Realisasi Capaian Kinerja Jumlah daerah otonomi khusus/istimewa yang  ditingkatkan kapasitas Telah  dilaksanakan  peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  otonomi khusus/istimewa  sesuai  dengan 5 Provinsi 100% 78,28%
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies Capaian Kinerja Penjelasan Pencapaian Target Target Realisasi Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus/Istimewa Undang-Undang otonomi khusus/ istimewa. Jumlah  peraturan perundang- undangan yang disusun terkait otonomi khusus/istimewa Penyusunan  RUU  Perubahan  UU Nomor  29  Tahun  2007  tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, merupakan  tindak  lanjut  dari Surat Sekretariat Negara kepada
Menteri Dalam Negeri Nomor B- 551/M-Setneg/D- 1/HK.00.03/V/2017  tanggal  20 Juni  2017  tentang  Permohonan
Izin  Prakarsa  Penyiapan  dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 1 Peraturan/ Kebijakan 60% Layanan  supervisi dan asistensi pelaksanaan kebijakan  otonomi khusus  dan  daerah istimewa Telah dilaksanakan supervisi dan asistensi  dalam  peningkatan partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat  di  wilayah  otonomi khusus/daerah istimewa, terkait kelembagaan khusus
Aceh,
yaitu: Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Dinas Syariat Islam. Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dinas Pertanahan Aceh.
Majelis
Permusyawaratan Ulama. Majelis Adat Aceh. Baitul Mal. Wilayatul Hisbah/Satpol PP. Majelis Pendidikan Aceh. Badan Reintegrasi Aceh Sedangkan untuk Daerah Istimewa  Yogyakarta  dilakukan kepada  lembaga  keistimewaan, yaitu:
Sekretariat Parampara Praja.
Dinas  Pertanahan  dan  Tata Ruang. Dinas Kebudayaan. Biro Organisasi. 5 Daerah 100% Asistensi penyusunan Perdasi dan Perdasus Telah dilaksanakan pembahasan terhadap: Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua  Barat  tentang  Pedoman
Penyelenggaraan  Pemberdayaan
Pengusaha  Asli  Papua  Barat (70%: Diseminasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri). Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua Barat tentang Masyarakat Adat  dan  Wilayah  Adat  di
Provinsi  Papua  Barat  (70%:
Diseminasi  dan  pembahasan dengan  Kementerian  Dalam Negeri) 2 Perdasi dan 2 Perdasus di Papua dan Papua Barat 53,13%
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies Capaian Kinerja Penjelasan Pencapaian Target Target Realisasi Capaian Kinerja Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua  Barat  Dana  Otonomi Khusus  Provinsi  Papua  Barat (70%: Diseminasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri) Rancangan  Perdasus  Provinsi
Papua Barat tentang Pembagian Penerimaan  Dana  Bagi  Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan  Gas  Alam  antara  Provinsi dengan  Kabupaten/Kota  (70%: Diseminasi  dan  pembahasan dengan  Kementerian  Dalam Negeri) Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua  Barat  tentang  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat  Dalam  Kerangka  Otonomi
Khusus  (70%:  Diseminasi  dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri) Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua Barat tentang Penyediaan Rumah  bagi  Orang  Asli  Papua (70%: Diseminasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri) Rancangan  Perdasus  Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan  Berkelanjutan  di Provinsi  Papua  Barat  (70%: Diseminasi  dan  pembahasan dengan  Kementerian  Dalam Negeri) Telah  dilaksanakan  konsultasi terhadap: Rancangan Perdasi Provinsi Papua  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  (40%:  Proses koordinasi  dengan  Kementerian Dalam Negeri) Rancangan Perdasi Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi  Papua  Tahun 2018-2023 (40%: Proses koordinasi  dengan  Kementerian Dalam Negeri) Rancangan Perdasi Provinsi Papua  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor  5  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga  Nasional  ke  XX  Tahun 2020  di  Provinsi  Papua  (40%: Proses koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri) Rancangan Perdasi Provinsi Papua  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies Capaian Kinerja Penjelasan Pencapaian Target Target Realisasi Capaian Kinerja Nomor  7  Tahun  2018  tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi  Mandiri  (40%:  Proses koordinasi  dengan  Kementerian Dalam Negeri). Rancangan Perdasi Provinsi Papua    tentang  Pertambangan Rakyat  (40%:  Proses  koordinasi dengan  Kementerian  Dalam Negeri). Rancangan Perdasi Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal dan Pedagang  Asli  Papua  (40%: Proses koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri). Rancangan Perdasi Provinsi Papua tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan  Minuman  Beralkohol (40%:  Proses  koordinasi  dengan Kementerian Dalam Negeri). Rancangan Perdasi Provinsi Papua  tentang  Penyelenggaraan Keagamaan (40%: Proses koordinasi  dengan  Kementerian Dalam Negeri). Rancangan Perdasi Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Nelayan  dan
Pembudidayaan Ikan Masyarakat Adat  (40%:  Proses  koordinasi dengan  Kementerian  Dalam Negeri). Sumber: Lakip Ditjen Otda, 2018 (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020)
Realisasi  kinerja  asistensi  penyusunan  Perdasi  dan  Perdasus  di  Provinsi  Papua  dan  Papua Barat terealisasi 53,13% saja. Hal ini terjadi karena respon dari pemerintah daerah kurang optimal, sehingga target penyelesaian perdasi dan perdasus menjadi terlambat. Prinsipnya perdasi dan perdasus adalah kewenangan pemerintah daerah, Kemendagri hanya berperan untuk  memfasilitasi  dan  memberikan  asistensi  terhadap  diberlakukannya  peraturan dimaksud.
Tabel 2. Pencapaian Target Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan Tahun 2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat
No Jenis Usulan Bobot (%) Perda Penyelenggaraan   Pemberdayaan   Pengusaha Asli Daerah 80 Perda Masyarakat Adat dan Wilayah Adat 80 Perda Dana Otonomi Khusus Provinsi 70 Perda Pembagian  Penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  SDA,  Minyak  Bumi dan Gas Alam antara Provinsi dgn Kab/Kota 70 Perda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 80 Perda Penyediaan Rumah Bagi Penduduk Asli 80 Perda Pembangunan Berkelanjutan 80 Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 60 Perda Rencana Pembangunan Menengah Daerah 80 Perda Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional 70 Perda Perseroan Terbatas Daerah Divestasi Mandiri 60 Perda Pertambangan Rakyat 70 Perda Perlindungan dan Pengembangan Pakan lokal serta Pedagang Asli Daerah 60
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies Perda Pelarangan  Produksi,  Pengedaran  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol 60 Perda Penyelengaraan Event Keagamaan 70 Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Masyarakat Adat 70
Sumber: Lakip Ditjen Otda Tahun, 2019 (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020)
Berdasarkan tabel di atas penjelasan realisasi kinerja Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus  dan  DPOD  khususnya  Penerapan  Kebijakan  Otonomi  Khusus/Keistimewaan  Tahun 2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain:
1. Fasilitasi  rancangan  Perdasus  Provinsi  Papua  Barat  tentang  Penyediaan  Ruamh  bagi Orang Asli Papua dan rancangan Perdasus Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat
2. Fasilitasi  Rancangan  Perdasi  Provinsi  Papua  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat      Daerah,      Rancangan      Perdasi      Provinsi      Papua      tentang      Rencana Pembangunan    Menengah    Daerah,    Rancangan    Perdasi    Provinsi    Papua    tentang Penyelenggaraan  Pekan  Olah  Raga  Nasional,  Rancangan  Perdasi  Provinsi  Papua tentangPerseroan    Terbatas    Papua  Divestasi  Mandiri,  Rancangan  Perdasi Provinsi
Papua   tentang   Pertambangan   Rakyat,   Rancangan   Perdasi   Provinsi Papua  tentang Perlindungan  dan  Pengembangan  Pangan  Lokal  dan  Pedagang Asli  Papua,  Rancangan Perdasi  Provinsi  Papua  tentang  Pelarangan  Produksi, Rancangan Perdasi  Provinsi Papua  tentang  Pelarangan  Produksi, Pengedaran.
3. Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Pemindahan  Ibukota Kabupaten Maybrat, yang telah mendapat ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan  data  di  atas  produktivitas  direktorat  di  tahun  2019  hanya  mencapai  76,32%. Dengan demikian turun 1,96% dibandingkan tahun 2018. Namun bobot yang dihasilkan lebih dari 60% sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembahasan final dan penetapan

## 1.1.2 Dimensi Kualitas Layanan
Kualitas Layanan menurut Dwiyanto (2017), menjelaskan bahwa kualitas layanan diukur dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Layanan bersifat dinamis, di mana pelayanan yang diberikan sepuluh sampai dengan dua puluh tahun lalu berbeda dengan yang diharapkan oleh masyarakat penerima manfaat di era saat ini. Kualitas layanan di bidang swasta maupun publik pada hakikatnya berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan kepada para pengguna.
Salah satu indikator kualitas layanan yang pertama yaitu kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat  pada  penelitian  ini  berkaitan  dengan  para  penerima  manfaat  dari  kinerja direktorat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Adapun kebijakan pelayanan, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD khususnya Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan pendekatan yang berbeda dibanding sub direktorat lainnya. Hal ini  dilakukan  karena  penyelesaian  masalah  di  Papua  khususnya  yang  berkaitan  dengan otonomi khusus dan hak dasar orang asli Papua berbeda dengan daerah lain.
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## 1.1.3 Dimensi Responsivitas
Indikator pertama responsivitas yaitu kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, khususnya melalui Sub Direktorat Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam mengenali kebutuhan masyarakat dengan dibukanya ruang untuk menerima keluhan dan merespons isu-isu aktual di Provinsi Papua. Melalui hasil observasi peneliti ke Kantor Sub Direktorat Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, hampir  setiap  minggu selalu ada  kegiatan yang melibatkan beberapa pihak, baik dari lingkungan kementerian/lembaga, pemda maupun pemuda Papua.
Indikator selanjutnya responsivitas yaitu keselarasan kegiatan dengan aspirasi masyarakat.
Aspirasi masyarakat setiap tahun berubah belum lagi bila dihubungkan dengan permasalahan politis. Dengan dibukanya ruang diskusi yang baik oleh direktorat paling tidak akan menjadi bahan untuk merumuskan program yang tepat sasaran.

## 1.1.4 Dimensi Responsibilitas
Permasalahan otonomi khusus Papua dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
SOP  yang  dijalankan  oleh  direktorat  dimaksud  berkaitan  dengan  Penerbitan  Surat Rekomendasi/  Klarifikasi  Penyelesaian  Masalah  Daerah  Kekhususan/Keistimewaan.  Daerah kekhususan dimaksud berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat, sedangkan daerah istimewa untuk wilayah Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat rekomendasi atau  klarifikasi  tersebut  nantinya  akan  ditandatangani  oleh  Menteri  atau  Dirjen  sesuai dengan tingkat permasalahan.

## 1.2  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan
Faktor  pendukung  dalam  bagian  ini  menunjukkan  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pembinaan  dan  pengawasan  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) terhadap penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.
Adapun faktor pendukung tersebut antara lain:

## 1. Legalitas organisasi
Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah (DPOD)  sebagai  bagian  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  mempunyai  kewenangan  yang terlegitimasi. Direktorat ini mulai terbentuk sejak tahun 2010 yang kewenangannya diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 disempurnakan dalam Permendagri  Nomor  43  Tahun  2015  yang  berlaku  sampai  dengan  sekarang.  Dengan kewenangan  yang  sah  ini,  direktorat  tersebut  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  kepada bangsa, negara dan masyarakat khususnya dalam fasilitasi penyelenggaraan otonomi khusus Papua.

## 2. Komitmen Pimpinan Tinggi
Komitmen pimpinan pada direktorat juga dapat dilihat pada saat observasi lapangan. Pada saat  peneliti  melaksanakan  observasi  pada  direktorat  tersebut,  peneliti  ikut  melihat
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
langsung bagaimana Kasubdit Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam bekerja, pada saat menerima audiensi dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun mahasiswa dan mahasiswi misalnya, pihak direktorat khususnya pimpinannya cukup profesional dalam menyampaikan  beberapa  pengalaman  dan  ilmu  dalam  menangani  beberapa  masalah  di Papua.

## 3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kemampuan  untuk  menganalisis  saja  tidak  cukup,  perlu  pendekatan  yang  lain  yaitu pengalaman.  Sebagaimana  diketahui,  persoalan  Papua  berbeda  dengan  daerah  lainnya sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Semakin sering seseorang ikut dan terjun ke lapangan untuk melihat persoalan Papua lebih dalam, maka akan semakin pandai ia menjadi penengah karena memiliki kesabaran dalam menghadapi orang-orang Papua.

## 4. Akses Komunikasi dan Koordinasi
Komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kekuatan organisasi. Pada sebuah organisasi setiap pimpinan akan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang harus dikerjakan oleh anggotanya.  Penyampaian  tersebut  perlu  diikuti  dengan  informasi  yang  jelas, mengkomunikasikan yang tepat dan pembagian pekerjaan secara berimbang. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, setiap pekerjaan tidak akan terbagi habis dan tentunya akan menghambat kinerja organisasi.

## 5. Isu Papua termasuk Prioritas Nasional
Isu Papua menjadi permasalahan strategis di tingkat nasional hal ini disebabkan karena isu yang berkembang di Papua apabila dibiarkan saja akan menjadi peletup disintegrasi negara.
Sehingga tidak mengherankan hampir setiap kementerian/lembaga menaruh perhatian lebih.
Perhatian lebih tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kinerja Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD dalam memberikan pembinaan dan pengawasan.

## 6. Keterkaitan antar lembaga
Penanganan persoalan di Papua tidak  dapat  diselesaikan  oleh satu  lembaga saja. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua menjadi salah satu daerah  yang  disorot  oleh  seluruh  lembaga  negara.  Terlebih  lagi  Undang-Undang  Otonomi Khusus ini telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun dan menyisakan banyak persoalan yang tak kunjung terselesaikan.

## 7. Terdapat aturan yang membatasi
Kinerja  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  direktorat  akan  lebih  optimal apabila kewenangan itu tertuang dalam aturan yang lebih tinggi. Termasuk instrumen khusus dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan otonomi khusus Papua. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua menjadi salah satu faktor penting  untuk  melihat  jalannya  implementasi  kebijakan  otonomi  khusus  yang  telah dilaksanakan  di  sana.  Sebagaimana  diutarakan  di  atas,  bahwa  kebijakan  afirmasi  yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus sudah cukup baik. Dengan demikian kinerja
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
direktorat  dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan  tidak  bisa  langsung  menyentuh implementasi otonomi khusus di Papua dikarenakan belum adanya aturan khusus.

## 8. Sistem perencanaan direktorat dan terbatasnya pembiayaan
Terkait kondisi perencanaan yang sama dari tahun ke tahun, kemudian peneliti memastikan ke  Biro  Perencanaan  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  menggali  informasi  mengapa perencanaan di beberapa komponen khususnya Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD tiap tahun relatif sama. Menurut Namo Rambe, Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dalam wawancaranya menyatakan bahwa, Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan  bahwa  perencanaan  di  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otsus  dan  DPOD  termasuk komponen  lain  relatif  sama  dari  tahun  ke  tahun  bukan  karena  kurang  inovatif  melainkan disebabkan faktor pendanaan yang terus berkurang dari waktu ke waktu hingga tahun ini.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  direktorat  ini  mengalami  penurunan  dalam ketersediaan dana, padahal yang harus diselesaikan cukup banyak dan kompleks.

## 9. Perbedaan orientasi pegawai
Latar  belakang  pendidikan  pegawai  di  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan
Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  tidak  perlu  diragukan,  namun  terkait  kemampuan untuk memahami substansi di Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat, hanya sedikit saja orang yang menguasai, dan itu pun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Hal  ini  juga  mendasari  mengapa  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  DPOD khususnya  Sub  Direktorat  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  belum  memiliki  database  atau tabulasi  data.  Tabulasi  data  tersebut  berkaitan  dengan  frekuensi  direktorat  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Keadaan ini tidak berubah dari tahun ke tahun ketika peneliti melakukan observasi ke direktorat.
10. Rentang kendali yang jauh menyebabkan terbatasnya ruang gerak Jarak  antara  Jakarta  dan  Papua  yang  terbilang  sangat  jauh,  ditambah  akses  dan  moda transportasi yang terbatas menjadi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Penataan Daerah,
Otonomi  Khusus  dan  DPOD  dalam  menyelenggarakan  pembinaan  dan  pengawasan  secara langsung. Menurut Baswir (2000), pengawasan detektif ada dua, yaitu dari dekat dan dari jauh, pengawasan  dari  jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukung. Bentuk pengawasan dari jarak jauh ini tentu terdapat kelemahan yang mendasar yaitu dari segi aspek formal saja yang didapat, sedangkan aspek material atau substansi mengenai bukti kegiatan telah dilaksanakan atau tidak cenderung terabaikan. Pengawasan dari jarak jauh sering dilakukan karena pengawasan langsung dengan turun ke lapangan akan menghabiskan banyak waktu, ditambah lagi pressure pimpinan di tingkat nasional cukup tinggi.
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## 11. Komitmen antar stakeholders belum optimal
Sebagaimana  diketahui,  Papua  dengan  segala  kekayaan  alamnya  merupakan  potensi  yang luar biasa. Melalui kemitraan dan kolaborasi yang baik, maka potensi yang dimiliki Papua bisa dikembangkan menjadi aktivitas konkret yang akan memajukan Papua menjadi besar dengan tujuan bersama yaitu pembangunan berkelanjutan.

## 12. Ancaman dari luar dan Disintegrasi Nasional
Salah  satu  persoalan  Papua  yang  sering  didengar  ialah  hadirnya  kelompok  separatis bersenjata  yang  terus  meneriakkan  kedaulatan  negara  serta  ingin  memisahkan  diri  dari wilayah NKRI. Menurut pemberitaan yang ada, gerakan-gerakan yang dilakukan kurang lebih dengan cara mengadu domba. Salah satunya dengan cara menunjukkan dokumentasi korban tewas karena pihak aparat padahal tidak diikuti bukti yang benar. Selain itu mereka terus mengembar-gemborkan  dan  hanya  menyoroti  tentang  jatuhnya  korban  jiwa,  namun menutupi kejadian ketika ribuan massa bersenjata panah, golok, tombak, bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan secara brutal.

## 1.3 Strategi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua Analisis Faktor Internal
Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia,  penelitian  dan  pengembangan,  sistem  informasi  dan  budaya  organisasi.  Berikut faktor internal pada Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi  Daerah  yang  mempengaruhi  kinerja  dalam  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua.

## 1. Kekuatan
Rangkuti (2015), menjelaskan kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan- keunggulan  lain  yang  berhubungan  dengan  para  pesaing  perusahaan  dan  kebutuhan  pasar yang  dapat  dilayani.  Kekuatan  juga  merupakan  kompetensi  khusus  yang  memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Hal ini juga berlaku untuk organisasi publik, dalam meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada. Adapun kekuatan  internal  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  DPOD  yaitu  Legalitas Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Akses Komunikasi dan Koordinasi.

## 2. Peluang
Rangkuti  (2015),  menjelaskan  peluang  adalah  situasi  penting  yang  menguntungkan  dalam lingkungan  perusahaan.  Kecenderungan-kecenderungan  penting  merupakan  salah  satu sumber  peluang,  seperti  perubahan  teknologi  dan  meningkatnya  hubungan  antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Adapun  peluang  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  DPOD  antara  lain keterkaitan antar lembaga, prioritas nasional dan komitmen pimpinan tinggi.
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## 1.3.1 Analisis Faktor Eksternal
Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman. Di mana faktor ini menyangkut  kondisi-kondisi  yang  terjadi  di  luar  organisasi  yang  mempengaruhi  dalam pembuatan  keputusan  organisasi.  Faktor  ini  mencakup  lingkungan  pemerintahan  dan lingkungan  masyarakat,  ekonomi,  politik,  hukum  teknologi,  kependudukan,  dan  sosial budaya.

## 1. Kelemahan
Rangkuti  (2015),  menjelaskan  kelemahan  adalah  keterbatasan  atau  kekurangan  dalam sumber  daya,  keterampilan  dan  kapabilitas  yang  secara  efektif  menghambat  kinerja perusahaan.  Keterbatasan  tersebut  berupa  fasilitas,  sumber  daya  keuangan,  kemampuan manajemen  dan  keterampilan  pemasaran  dapat  merupakan  sumber  dari  kelemahan perusahaan. Adapun yang menjadi kelemahan organisasi diantaranya terdapat aturan yang membatasi,  sistem  perencanaan  direktorat  dan  terbatasnya  pembiayaan  serta  rentang kendali yang jauh menyebabkan terbatasnya ruang gerak.

## 2. Ancaman
Rangkuti  (2011),  menjelaskan  ancaman  adalah  situasi  yang  tidak  menguntungkan  dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi  dapat  merupakan  ancaman  bagi  kesuksesan  perusahaan.  Adapun  yang  menjadi ancaman yaitu ancaman luar dan disintegrasi nasional, perbedaan orientasi pegawai serta komitmen antar stakeholder belum optimal.

## 1.3.2 Analisis SWOT dan Litmust Test
Setelah  melihat  uraian  mengenai  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  kemudian dianalisis  menjadi  faktor  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman.  Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel Matriks SWOT sebagai berikut:
Tabel 3. Matriks SWOT Kekuatan
(Strenghts/S) Legalitas Organisasi Sumber Daya Manusia Komitmen pimpinan tinggi Kelemahan (Weakness/W) Aturan yang membatasi Sistem  perencanaan  direktorat  dan terbatasnya pembiayaan Perbedaan orientasi pegawai
Peluang
(Oppurtunities/O) Keterkaitan antar lembaga Prioritas nasional Akses Komunikasi dan Koordinasi Strategi S-O Meningkatkan partisipasi aktif  pegawai  untuk  tidak hanya  mengurus  persoalan administratif
persuratan tetapi  juga  turut  serta berkoordinasi  dengan  pihak terkait  dalam  menganalisis penyelesaian masalah
Strategi W-O Meningkatkan  kualitas  teknologi informasi  untuk  mengoptimalkan fungsi  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  otonomi  khusus Papua Ancaman (Threats/T) Ancaman luar dan disintegrasi nasional, Rentang  kendali  yang  jauh menyebabkan  terbatasnya ruang gerak
Komitmen antar stakeholder belum optimal Strategi S-T Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara intensif  dengan  seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi khusus Papua Strategi W-T Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui penguatan kelembagaan diimbangi dengan istrumen  khusus  pembinaan  dan pengawasan penyelenggaraan otonomi khusus Papua
IFAS
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut diperoleh empat isu strategis untuk meningkatkan Kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus  dan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi Daerah (DPOD) dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua. Keempat isu tersebut dapat diukur tingkat strategis dan prioritas pelaksanaan strategi melalui Litmus Test yang diberikan kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kepala Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kepala Seksi Provinsi Papua sebagai subjek yang berkepentingan dalam  mengambil  keputusan  strategis  dalam  bidang  pembinaan  dan  pengawasan. Selanjutnya dilakukan Scoring Litmus Test untuk menentukan tingkat prioritas isu strategis dalam  meningkatkan  Kinerja  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Otonomi Khusus di Papua. Adapun rekapitulasi Litmus Test dan tingkat prioritas isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Rekapitulasi Litmus Test dan Tingkat Prioritas Isu Strategi
Berdasarkan hasil analisis SWOT dan Litmust Test, maka diperoleh empat isu strategis yang selanjutnya  dijadikan  strategi  dalam  meningkatkan  Kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah, Otonomi  Khusus  dan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  dalam  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Khusus di Papua yang disebut “Strategi
No Isu Strategis Total Skor Skor Rata-Rata Tingkat Prioritas 1 2 3 4 5 Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui penguatan kelembagaan diimbangi dengan  istrumen  khusus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  otonomi khusus Papua (WT) 37,7 2,9 Pertama Meningkatkan  komunikasi dan koordinasi secara intensif  dengan  seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan  otonomi khusus Papua (ST) 31 2,4 Kedua Mengoptimalkan  teknologi informasi untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan (WO) 20,3 1,6 Ketiga Meningkatkan partisipasi aktif  pegawai  untuk  tidak hanya  mengurus  persoalan administratif persuratan tetapi  juga  turut  serta berkoordinasi dengan pihak terkait  dalam  menganalisis penyelesaian masalah (SO) 18 1,4 Keempat
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
K5”  yaitu  penguatan  dalam  hal  Kelembagaan,  Komunikasi,  Koordinasi,  Kualitas  SDM  dan Kualitas IT. Adapun strategi yang dapat disarankan sesuai tingkat isu prioritas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  melalui  penguatan  kelembagaan diimbangi  dengan  instrumen  khusus  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan otonomi khusus Papua.
2. Meningkatkan  komunikasi  dan  koordinasi  secara  intensif  dengan  seluruh  stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi khusus Papua
3. Meningkatkan kualitas teknologi informasi untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan
4. Meningkatkan  partisipasi  aktif  pegawai  untuk  tidak  hanya  mengurus  persoalan administratif  persuratan  tetapi  juga  turut  serta  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait dalam menganalisis penyelesaian masalah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  kinerja  Direktorat  Penataan  Daerah,
Otonomi  Khusus  dan  DPOD  dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Otonomi Khusus  di  Papua  apabila  ditinjau  dari  lima  dimensi  yaitu  Produktivitas,  Kualitas  Layanan,
Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas belum optimal.
Hasil temuan ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja Direktorat Penataan Daerah,
Otonomi  Khusus  dan  DPOD  dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Otonomi Khusus  di  Papua.  Selain  itu,  temuan  ini  dapat  menjadi  dasar  bagi  Direktorat  Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD untuk Menyusun program dan kebijakan agar kinerjanya meningkat.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung . RajaGrafindo Persada.
Akbar,  K.,  Pasha  Karim,  Z.,  Fadlullah,  N.,  &  Siddiq Armia,  M.  (2021).  Sistem  Pengawasan Dana Otonomi  Khsusus  Aceh  dan  Dampaknya  terhadap  Pemberantasan  Korupsi. INTEGRITAS ,
7 (1), 101 – 120. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat . https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55- 7dcb2d5a7b778132d6877049d05a2db1.pdf
Baswir, R. (2000). Koperasi Indonesia . BPFE. Dwiyanto,  A.  (2017). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Gajah  Mada University
Press. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=jO 2qEzwjaH&sig=7q-FSPd4oVcNLBrLH8L0GDJEaZo
Fachruddin. (2016). Membangun otonomi Daerah Memperkuat NKRI : Catatan Seorang Anggota DPR RI (2004-2009) . Serat Alam Media (SAM). http://inlis-
dispersip.probolinggokab.go.id/inlislite3/opac/browse?action=browse&tag=PublishLocati on&findBy=Alphabetical&query=T&query2=Tangerang Selatan :
Iha,  C.  (2018).  Evaluasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Distrik  Kayuni  Kabupaten  Fak-Fak
Propinsi Papua Barat. Jurnal Politicio , 7 (1).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16324
MILES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward
Received: 2021-07-09  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-06
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies a Shared Craft. Educational Researcher , 13 (5), 20 – 30.
https://doi.org/10.3102/0013189X013005020 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua,  Pub.  L.  No.  155  (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/172403/uu-no-2-tahun-2021 Rangkuti, F. (2015). Personal swot analysis : peluang di balik setiap kesulitan . Gramedia Pustaka Utama.
Silverman,  R.  M.,  &  Patterson,  K.  (2014). Qualitative  Research  Methods  for  Community Development . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315797762

## Copyright (c) 2021 Barik Muhammad Kurniawan Ardy
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .