Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Tevi Leviany 1 , Musa Roja’i 2
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia 2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia
Abstract. The  Audit  Board  of  The  Republic  Indonesia  in  implementing  audit  on  Local  Government  Financial Reports  to assess the accountability of regional financial not only gave assessment on the qualification of audit report  in  forms  of  auditors’  opinion  but  also  inside  the  audit  of  Local  Government  Financial  Reports.  The auditors  also  assess  the  effectiveness  of  internal  control  system  which  applied  in  regional  government  and compliance  towards  the  laws.  The  problem  was  the  weakness  of  financial  accountability  that  occurred  in government  of  Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi  Sumatera  Selatan  year  2015  acquired  Qualified  Opinion.  The purpose  of  this  research  was  to  do  deeper  analysis  towards  Audit  Reports  on  Regional  Government  Financial Statement  of  Kabupaten  Musi  Rawas  by  using  content  analysis  to  get  complete  description  of  Regional Government Financial Statement Accountability condition in Kabupaten  Musi Rawas, especially observed from the effectiveness of internal control system. According to the result of analysis, it was concluded that the problem of  effectiveness  of  government  internal  control  of  Kabupaten  Musi  Rawas  was  most  found  related  with  the weakness of Control Environment , Risk Assessment and Monitoring.
Keywords: Financial Accountability; Audit Report; Internal Control System
Abstrak. BPK – RI dalam pelaksanaan audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya melalukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan dalambentuk pernyataan  opini  auditor  saja,  namun    lebih  dari  itu  dalam  kerangka  audit  LKPD  tersebut,  auditor  juga melakukan  penilaian  atas  efektivitas  sistem  pengendalian  intern  yang  diterapkan  pemerintah  daerah  tersebut serta  kepatuhannya  terhadap  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Permasalahan  lemahnya  akuntabilitas keuangan  juga  terjadi  pada  pemerintah  kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  untuk  tahun 2015  memperoleh  Wajar  dengan  Pengecualian  (Qualified  Opinion).  Tulisan  ini  bermaksud  melakukan  kajian yang  lebih  mendalam  terhadap  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan Daerah    Kabupaten  Musi  Rawas  dengan  menggunakan  analisis  isi  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih lengkap mengenai kondisi akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya dilihat dari sisi efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  bahwa  permasalahan  efektivitas sistem  pengendalian  intern  pemerintah  kabupaten  Musi  Rawas  paling  banyak  dijukmpai  terkait  kelemahan komponen  Lingkungan  Pengendalian  serta  pada  komponen  Penilaian  Resiko  dan  Pemantauan.  Hasil  uji  F Statistik sebesar 135,06 menunjukan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis awal Ho penelitian ini.
Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan; Hasil Pemeriksaan; Sistem Pengendalian Intern.
Corresponding author. Email: 1 tevi.pupung@gmail.com. 2 musarojai@yahoo.com How  to  cite  this  article. Tevi  Leviany,  M.  R.  (2016).  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi  Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 4 (1), 885-894. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7709 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jurnal jrak.v4i1.7709
Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Pencapaian opini
auditor/BPK-RI mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  sebagai tolok  ukur  perbaikan  akuntabilitas  keuangan daerah, belum mencapai target yang diharapkan.  Sampai dengan akhir Semester II tahun  2015,  hasil  pemeriksaanatas  seluruh LKPD tahun 2014 (539LKPD), BPK memberikan opini WTPatas 252 (47%) LKPD, opini  WDP  atas247  (46%)  LKPD,  opini  TMP atas 35(6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD,  baru  252  atau  47%  LKPD  yang  telah mencapai  opini  tertinggi  yaitu  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  padahal  RPJMN  2010- 2014  yang  menetapkan  target  opini  WTP  atas seluruh  LKPD  pada  tahun  2014.    Kondisi tersebut menunjukkan akuntabilitas pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  belum memenuhi  harapan,  terutama  akuntabilitas keuangan.
Sesuai  UU  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dan  UU  15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  BPK-RI melakukan  audit/pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang merupakan  bagian  dari  rangkaian  proses akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Audit  atas LKPD  yang  dilakukan  oleh  BPK-RI  akan menghasilkan  laporan  hasil  pemeriksaan  atas LKPD yang memuat opini.
BPK-RI  dalam  pelaksanaan  audit  atas LKPD  untuk  menilai  akuntabilitas  keuangan daerah  tidak  hanya  melakukan  penilaian  atas kewajaran  laporan  keuangan  dalam  bentuk pernyataan  opini  auditor  saja.  Namun  lebih dari itu, dalam kerangka audit LKPD tersebut auditor  juga  melakukan  penilaian  atas efektivitas  sistem  pengendalian  intern  yang diterapkan pada pemda tersebut serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Hasilnya dituangkan  dalam  tiga  jenis  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP)  yang  merupakan  satu kesatuan,  yaitu:  (1) . LHP  atas  Laporan Keuangan yang mengungkapkan opini Laporan  Keuangan    (Buku  1);  (2) . LHP  atas Sistem  Pengendalian  Intern  (Buku  2);  dan
(3) . LHP  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan (Buku . 3).
LHP  atas  Sistem  Pengendalian  Intern (Buku  2)  dan . LHP  terhadap  Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku  3)  menguraikan  kondisi  permasalahan pengendalian  intern  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh auditor, kriteria/ketentuan/acuan yang tidak
dipenuhi/dilanggar,  penyebab  yang  memicu permasalahan/temuan, akibat
yang ditimbulkan  serta  rekomendasi  auditor  untuk mengatasi  penyebab  permasalahan/temuan tersebut.
Permasalahan/temuan yang diuraikan dalam dua LHP tersebut mengungkap  fakta  yang  lebih  luas  dan  rinci mengenai  kondisi  akuntabilitas  keuangan pemda  dibanding  pernyataan  opini  auditor atas  kewajaran  informasi  keuangan  karena menguraikan  seluruh  permasalahan  yang teridentifikasi  baik  yang mempengaruhi opini maupun  yang  tidak  mempengaruhi  opini auditor.
Permasalahan  lemahnya  akuntabilitas keuangan  juga  terjadi  pada  pemerintah kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  untuk  tahun  2015  memperoleh opini  Wajar  dengan  Pengecualian.  Dalam laporan  hasil  pemeriksaannya  di  Buku  2  dan buku  3,  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi Sumatera Selatan
menyampaikan temuan/permasalahan terkait efektivitas sistem  pengendalian  intern  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam  rangka  menilai  akuntabilitas keuangan  pemerintah  daerah,selain  informasi mengenai  opini  kewajaran  penyajian  laporan keuangan,para pihak yang memiliki kepentingan  juga  memerlukan  informasi mengenai kondisi efektivitas sistem pengendalian  intern  dan  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan hasil  audit  BPK-RI  tersebut  juga  dapat dipetakan kondisi efektivitas sistem pengendalian  intern  dan  jenis  penyimpangan yang sering dijumpai, khususnya penyimpangan  yang  berhubungan  dengan jabatan  ( occupational  fraud )  yaitu  indikasi penyalahgunaan aset ( asset
misappropriation ),  indikasi  korupsi,  dan indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan ( financial statement fraud ).
Identifikasi  dan  analisis  atas  kelemahan perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern dikaitkan dengan penyebab  permasalahan/temuan  hasil  audit, serta  analisis  atas  jenis  penyimpangan peraturan  perundang-undangan  yang  sering terjadi  juga  akan  sangat  bermanfaat  dalam mengarahkan  para  pihak  yang  memiliki kepentingan  untuk  fokus  pada  area-area  yang membutuhkan perbaikan ( area of
improvements ). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara umum.

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntabilitas Keuangan
Dalam  konteks  pengelolaan  sektor  publik, INTOSAI mendefinisikan akuntabilitas sebagai  “ process  whereby  public  service organisations and individuals within them are held  responsible  for  their  decisions  and actions,  including  their  stewardship  of  public funds, fairness, and all aspects of performance ”. Pengertian tersebut
mengandung arti bahwa akuntabilitas mencakup  pertanggungjawaban  atas  setiap keputusan  dan  tindakan  terkait  pengelolaan dana publik, pertanggungjawaban atas kewajaran  serta  pertanggungjawaban  atas seluruh aspek kinerja.
Akuntabilitas  ini  dapat  direalisasikan  dengan mengembangkan, memelihara dan menyediakan informasi keuangan dan informasi  nonkeuangan  yang  relevan  dan andal  serta  didukung  dengan  pengungkapan yang  wajar  dan  disajikan  secara  tepat  waktu kepada  para stakeholder terkait  baik  internal maupun  eksternal..  Penyediaan  informasi keuangan  tersebut  merupakan  bagian  dari akuntabilitas keuangan.
Dikaitkan  dengan  pengelolaan  keuangan daerah  dan  peraturan  perundangan  yang berlaku, akuntabilitas keuangan daerah antara lain  termuat  dalam  pasal  31  UU  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  dimana dinyatakan bahwa
Kepala Daerah
menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD  berupa laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK-RI). Dalam  PP  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  juga  disebutkan bahwa  salah  satu  tujuan  pelaporan  keuangan pemerintah tersebut adalah untuk kepentingan akuntabilitas.
Menurut  pasal  15 dan 16 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dari hasil audit/pemeriksaan  atas  laporan  keuangan tersebut,  BPK-RI  akan  menerbitkan  laporan hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  memuat  opini. Selanjutnya  dalam  penjelasan  pasal  16  ayat (1) UU 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa opini merupakan  pernyataan  profesional  pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  yang didasarkan  pada  kriteria  sebagai  berikut::  1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  2.  kecukupan  pengungkapan ( adequate disclosures ), 3. kepatuhan terhadap peraturan  perundang-undangan,  4.  efektivitas sistem pengendalian intern.
Kewajaran dan Kualitas Laporan Keuangan
Pertimbangan  kewajaran  ( fairness )  telah diterima begitu saja dalam akuntansi, walaupun  arti  sebenarnya  belum  ditegaskan dengan  jelas  (Belkaoui-edisi  terjemahan, 2011: 320).
Belkaoui (2011) menguraikan bahwa pengertian kewajaran tidak hanya mengandung pemikiran mengenai netralitas di dalam  pembuatan  dan  penyajian  laporan keuangan  saja,  namun  juga  mengandung pemikiran  mengenai  keadilan  dari  hasil  yang dikeluarkan  (kewajaran  dalam  distribusi). Pemikiran mengenai kewajaran dalam distribusi dilatarbelakangi oleh perkembangan dalam akuntansi yang semula lebih mengutamakan perspektif individualistis bergeser  menuju  perspektif  masyarakat. Pemikiran  yang  menitikberatkan  perspektif masyarakat/sosial  ini  memunculkan  kerangka akuntabilitas.
Menurut Belkaoui (2011) hakikat konvensional  dari  konsep  kewajaran  adalah kewajaran dalam penyajian informasi keuangan, dan apapun konotasinya, kewajaran telah  menjadi  salah  satu  tujuan  dasar akuntansi,  yang  ditunjukkan  dengan  referensi oleh Committee  on  Auditing  Procedures dari American  Institute  of  Certified  Public Accountants  (AICPA) sehubungan  dengan kriteria  “kewajaran  dari  penyajian”  seperti: (1) . kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku
umum,
(2) . pengungkapan,  (3) . konsistensi,  dan  (4) dapat  diperbandingkan.  Selanjutnya  Belkaoui menyatakan  bahwa:  “Dalam  suatu  laporan wajar tanpa pengecualian, “menyajikan secara wajar”  memiliki  konotasi  telah  mengikuti prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum dan  standar  audit  yang  berlaku  umum” (Belkaoui-edisi terjemahan, 2011: 318). Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kewajaran merupakan  bagian  inheren  dari  akuntabilitas. Konsep  kewajaran  tersebut  berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan informasi  akuntansi,  audit  atas  informasi tersebut  serta  distribusi  informasi  tersebut kepada para stakeholder baik internal maupun eksternal,  dan  apabila  diringkas  lagi  maka hakikat  konvensional  dari  konsep  kewajaran adalah  kewajaran  dalam  penyajian  informasi keuangan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Mengenai kualitas laporan keuangan,
Belkaoui  dengan  mengutip  dari  Laporan Trueblood menyebutkan  bahwa  karakteristik kualitatif  dari  laporan  keuangan  hendaknya sebagian  besar  didasarkan  pada  kebutuhan para  pengguna  laporan.  Informasi  hendaknya sejauh  mungkin  bebas  dari  bias  pembuatnya. Dalam  melakukan  pengambilan  keputusan, para  pengguna  hendaknya  tidak  hanya memahami  informasi  yang  disajiikan,  namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan  membandingkannya  dengan  informasi mengenai  peluang-peluang  alternatif  dan pengalaman  sebelumnya.  Di  setiap  kasus, informasi  akan  lebih  berguna  jika  ia ditekankan  pada  substansi  ekonomi  daripada
bentuk  tekniknya  (Belkaoui-edisi  terjemahan, 2011: 221)
Laporan Trueblood tersebut  menyebutkan tujuh  karakteristik  kualitatif  pelaporan  yaitu: (1)  relevansi  dan  materialitas,  (2)  bentuk  dan substansi,  (3)  keandalan,  (4)  kebebasan  dari bias,  (5)  komparabilitas,  (6)  konsistensi,  dan (7) dapat dimengerti (Belkaoui, . 2011). Standar Akuntansi Pemerintahan
menyebutkan  beberapa  karakteristik  kualitatif yang  perlu  dipenuhi  sehingga  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan,  yaitu:  1)  relevan;  2)  Andal;  3) Dapat dibandingkan; 4) Dapat dipahami.

## Hubungan  Konsep  Kewajaran  dengan Kualitas Laporan Keuangan
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  kewajaran merupakan  konsep  yang  luas  yaitu  meliputi proses pembuatan, penyajian dan pengungkapan  informasi  akuntansi  sampai dengan  audit  atas  informasi  tersebut  dan distribusinya,  namun  apabila  diringkas  maka hakikat  konvensional  dari  konsep  kewajaran adalah  kewajaran  dalam  penyajian  informasi keuangan (Belkaoui, 2011). Sedangkan kualitas  laporan  keuangan  terfokus  pada pemenuhan  beberapa  karakteristik  tertentu dari informasi/laporan keuangan agar informasi  tersebut  dapat  lebih  berguna  bagi bagi para pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

## Peranan  dan  Tujuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, laporan  keuangan  pemerintah  disusun  untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi ( intergenerational equity ), dan evaluasi kinerja.  Adapun  tujuan  pelaporan  keuangan pemerintah  yaitu untuk  menyajikan informasi yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: (1) sumber, alokasi dan penggunaan  sumber  daya  keuangan;  (2) kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai  seluruh  pengeluaran;  (3)  jumlah sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  serta hasil-hasil  yang  telah  dicapai;  (4)  bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;  (5) . posisi  keuangan  dan  kondisi entitas  pelaporan  berkaitan  dengan  sumber- sumber  penerimaannya;  dan  (5)  perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

## Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan  mengacu  pada  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 yang  telah  menganut  basis  akuntansi  akrual. Namun  demikian,  PP  ini  juga  masih mengakomodasi basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum  siap  untuk  menerapkan  SAP  berbasis akrual,  yaitu  paling  lambat  sampai  dengan akhir  tahun  2014.  Laporan  keuangan  pokok menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berbasis  akrual  tersebut,  terdiri  dari:  1. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  2. Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih (Laporan  Perubahan  SAL),  3.  Neraca.,  4. Laporan  Operasional  (LO),  5.  Laporan  Arus Kas  (LAK),  6.  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE).,  7.  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan (CaLK).

## Audit atas Laporan Keuangan
Elder  (2009:9)  mendefinisikan  audit  atas laporan  keuangan  sebagai:  “ a . form of attestation service in which the auditor issues a  written  report  expressing  an  opinion  about whether  the  financial  statements  are  fairly stated  in  accordance  with  the  applicable accounting  standards”. Definisi  tersebut mengandung  pengertian  bahwa  dalam  audit atas  laporan  keuangan,  auditor  menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku dan memberikan opini atas tingkat  kewajaran laporan keuangan tersebut.
Opini Hasil Audit atas Laporan Keuangan Audit  atas  laporan  keuangan  menghasilkan opini  atas  kewajaran  penyajian  laporan
keuangan. Elder, et al . (2009)
mengklasifikasikan opini dan kriteria pencapaian  opini  hasil  audit  atas  laporan keuangan  yaitu  wajar  tanpa  pengecualian ( Standard Unqualified ), wajar tanpa pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan ( Unqualified  with  Explanatory  Paragraph  or Modified
Wording ), wajar dengan
pengecualian  ( Qualified) ,  tidak  wajar  atau tidak  memberikan  pendapat  ( Adverse  or Disclaimer ),
Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wewenang untuk
melakukan audit/pemeriksaan  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  berada  pada  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK-RI).  Hal  tersebut sesuai ketentuan pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal  2  s.d.  4  UU  Nomor  15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Petunjuk  Teknis  Pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  /  LKPD (Keputusan BPK Nomor : 56a/K/I- XX.2/9/2007)  menguraikan  metodologi  audit pemeriksaan  atas  LKPD  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan hasil pemeriksaan.

## Pengertian Sistem Pengendalian Intern
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission
(COSO)
mendefinisikan  pengendalian  intern  sebagai: “ a  process,  effected  by  an  entity’s  board  of directors,  management,  and  other  personnel, designed  to  provide  reasonable  assurance regarding  the  achievement  of  objectives relating to operations, reporting, and compliance ” (COSO, 2013:3).
Sedangkan  definisi  menurut International Organisation  of  Supreme  Audit  Institutions (INTOSAI) yaitu ‘’Internal control is an integral process that is effected  by  an  entity’s  management  and personnel  and  is  designed  to  address  risks and  to  provide  reasonable  assurance  that  in pursuit  of  the  entity’s  mission,  the  following general objectives are being achieved:
•  executing  orderly,  ethical,  economical, efficient and effective operations;
• fulfilling accountability obligations; •  complying  with  applicable  laws  and regulations;
• safeguarding resources against loss, misuse and damage ” (INTOSAI: 2004:6)’’
Perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern pada sektor pemerintahan di Indonesia menggunakan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan. Dalam PP tersebut, sistem  pengendalian  intern  didefinisikan sebagai:
“proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”.

## Sasaran Sistem Pengendalian Intern
Menurut INTOSAI (2004) sasaran pengendalian intern
mencakup:
(1) . terlaksananya  operasi  organisasi  secara layak,  etis,  ekonomis,  efisien  dan  efektif; (2) . terpenuhinya kewajiban akuntabilitas organisasi; (3) ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku; dan (4) terlindunginya  sumber  daya  organisasi  dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan sasaran  pengendalian  intern  yaitu  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui:  (1) kegiatan  yang  efektif  dan  efisien;  (2) keandalan pelaporan
keuangan; (3) pengamanan  aset  negara;  dan  (4) . ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Kerangka Kerja Pengendalian Intern
Menurut  kerangka  kerja  pengendalian  intern versi COSO (2013) pengendalian intern terdiri dari  lima  komponen  yang  saling  terkait  yaitu Lingkungan Pengendalian ( Control
Environment ), Penilaian Risiko ( Risk Assessment ),  Kegiatan  Pengendalian  ( Control Activities ), Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication ),
Pemantauan ( Monitoring )
Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Sebaik apapun rancangan dan pelaksanaannya,  suatu  pengendalian  intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian sasaran  organisasi  dan bukan keyakinan  absolut.  Sampai  sejauh  mana tingkat ketercapaian sasaran organisasi diantaranya  akan  dipengaruhi  oleh  beberapa keterbatasan  yang  melekat  pada  sistem pengendalian  intern.  Keterbatasan  sistem pengendalian  intern  tersebut  menurut  COSO (2013) dapat terjadi karena: kelemahan dalam penetapan  sasaran  yang  merupakan  prasyarat pengendalian  intern,  kesalahan  pertimbangan ( judgment )  dalam  pengambilan  keputusan, kegagalan ( breakdowns ) pada sistem pengendalian intern yang disebabkan kesalahan  manusia,  kemampuan  manajemen untuk melakukan pengabaian atas pengendalian ( managementoverride ), kemampuan  manajemen,  personil  dan  pihak lainnya  untuk  melemahkan  pengendalian melalui kolusi, faktor eksternal di luar kendali organisasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  isi dengan pendekatan deskriptif
( descriptivecontent
analysis) . Analisis dilakukan  terhadap  data  kualitatif  berupa substansi permasalahan yang diuraikan dalam LHP  BPK-RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Selatan  tahun  2015  atas  LKPD  Pemerintah Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi  Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  laporan  yang  mengungkapkan opini atas kewajaran laporan keuangan (Buku I), BPK-RI  memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP)  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Tahun 2015.BPK-RI tidak dapat memperoleh
keyakinan yang memadai atas akun Akumulasi  Penyusutan  Aktiva  Tetap,  tidak tersedia  data  dan  informasi  pada  satuan  kerja terkait.  Sedangkan  dalam  Laporan  Buku  II, BPK  menyampaikan  10  permasalahan  hasil pemeriksaan  terkait  sistem  pengendalian intern.

## Hasil  Pemetaan  dan  Analisis  Data  dengan Content Analysis
Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern pemerintah kabupaten Musi  Rawas dipetakan dan dianalisis dari substansi teks/kalimat yang menguraikan penyebab permasalahan/temuan dalam  LHP  atas  Sistem  Pengendalian  Intern (Buku  2)  dikaitkan  dengan  subkomponen sistem pengendalian intern yang mengandung kelemahan.
Dari 10 permasalahan hasil pemeriksaan terkait  sistem  pengendalian  intern,  BPK mengungkapkan 40 penyebab permasalahan/temuan  dihubungkan  dengan kelemahan  perancangan  dan  implementasi sistem pengendalian intern.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  substansi teks/kalimat  penyebab  permasalahan/temuan, bahwa terjadinya permasalahan/temuan paling banyak disebabkan kelemahan pada komponen dan subkomponen sistem pengendalian  intern  dengan  urutan  menurut frekuensi terjadinya sebagai berikut:
Lingkungan Pengendalian dengan total keterjadian sebanyak 17 kali, kelemahannya  terutama  terkait Komitmen terhadap  kompetensi dengan  keterjadian sebanyak 7 kali dan Penegakan integritas dan nilai  etika serta  kepemimpinan yang kondusif dan Hubungan  kerja  yang  baik  dengan instansi  pemerintah  terkait masing  masing sebanyak 5 kali.
Penilaian Risiko dengan total keterjadian  sebanyak  5  kali,  yakni  dengan permasalahan  terkait Penetapan  tujuan  dan sasaran.
Kegiatan  Pengendalian dengan  total keterjadian sebanyak 16 kali , denganpermasalahan
disebabkan oleh kelemahan
pada Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebanyak 2 kali, Pengendalian  fisik,  pembatasan  akses  dan
akuntabilitas  atas  sumber  daya/aset  dan pencatatannya dengan  keterjadian  sebanyak  7 kali  dan Penetapan  dan  reviu  kinerja sebanyak 7 kali.
Pemantauann dengan  total  keterjadian sebanyak  2  kali,  yaitu  disebabkan  kurangnya
Pemantauan secara Berkelanjutan dan
Evaluasi Terpisah dengan keterjadian sebanyak 1 kali dan Tindak Lanjut Rekomendasi  Hasil  Audit  dan  Reviu  Lainnya sebanyak 1 kali .
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa permasalahan terbanyak terjadi pada komponen  LingkunganPengendalian  yaitu pada  subkomponen  Komitmen  terhadap kompetensi  serta  Penegakan  integritas  dan nilai etikasertakepemimpinan yang kondusifdan  Hubungan  kerja  yang  baik dengan instansi pemerintah terkait.
Secara  ringkas  substansi  kelemahan pada  masing-masing  komponen  dan  sub lomponen sistem pengendalian intern berdasarkan  hasil  analisis  adalah  sebagai kelemahan  lingkungan  pengendalian  terdiri dari  lemahnya  penegakan  integritas  dan  nilai etika  serta  kepemimpinan  yang  kurang kondusif, lemahnya komitmen terhadap kompetensi, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
Sedangkan  kelemahan  penilaian  risiko  terdiri dari  penetapan  tujuan  dan  sasaran  meliputi kelemahan dalam komponen penetapan tujuan dan sasaran berupa kurang baiknya perencanaan  pelaksanaan  update  NJOP  dan pendataan baru dalam pengelolaan pendapatan  PBB  P2  dan  pengelolaan  pajak PBB  terhutang,  ketentuan  berupa  Peraturan Daerah  dalam  pengelolaan  Retribusi  Izin Gangguan  belum  mengatur  secara  rinci dasardasar  penentuan  luas  dan  klasifikasi usaha  dan  peraturan  yang  diterbitkan  oleh Kepala  Daerah  belum  ada  untuk  mengatur mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban,  serta  prosedur  pelaporan  dana bantuan  pendidikan  yang  diterima  langsung oleh  sekolah  kepada  BUD  dalam  kelemahan kegiatan  pengendalian,  pengendalian  atas sistem informasi, pengendalian fisik, pembatasan  akses  dan  akuntabilitas  atas sumber daya/aset dan pencatatannya,
kelemahan  Penetapan  dan  reviu  kinerja, Kelemahan  pemantauan  dari  kepala  Bidang Bina Usaha Dinas KUKM kurang mengupayakan
penyelesaian piutang pinjaman dana bergulir sesuai ketentuan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Musi  Rawas    Provinsi  Sumatera  Selatan terkait  sistem  pengendalian  intern  dari  hasil pemeriksaan  BPK-RI  atas  LKPD  dapat disimpulkan  bahwa  permasalahan  Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten  Musi  Rawas  paling  banyak dijumpai  terkait  kelemahan  pada  komponen Lingkungan  Pengendalian yaitu  kurangnya komitmen  terhadap  kompetensi  dan  belum optimalnya  penegakan  integritas  dan  nilai etika  serta  kepemimpinan  yang  belum kondusif  dan  hubungan  kerja  yang  baik dengan  instansi  pemerintah  terkait,  disusul komponen Kegiatan  Pengendalian yaitu lemahnya  pengendalian  atas  pengelolaan sistem  informasi  dan  pengendalian  fisik, pembatasan  akses  dan  akuntabilitas  atas sumber  daya/aset  dan  pencatatannya,  serta pada komponen Penilaian risiko dan Pemantauan , yaitu belum optimalnya penetapan  tujuan  dan  sasaranpelaksanaan pemantauan  berkelanjutan  serta  evaluasi terpisah  terhadap  efektivitas  pengendalian intern.

## DAFTAR PUSTAKA
Belkaoui,  Ahmed  Riahi.  2011. Accounting Theory: Teori  Akuntansi.  Buku  I. Edisi . 5. Jakarta: Salemba Empat. BPK-RI.  2007.  Keputusan  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar

## Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK-RI.  2007.  Keputusan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007  tentang Petunjuk Teknis  Pemeriksaan  Atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK-RI.  2008a.  Keputusan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
04/K/I-III.2/5/2008  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
BPK-RI.  2008b.  Keputusan  BPK-RI  Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008tentang Petunjuk
Teknis  Penetapan  Batas  Materialitas Pemeriksaan Keuangan
BPK-RI.  2015. Laporan  Hasil  Pemeriksaan atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten  Musi  Rawas  untuk  Tahun Anggaran 2015.
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of the  Treadway  Commission  (COSO). 1994. Internal  Control  -  Integrated Framework . Two-volume edition.
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of the  Treadway  Commission  (COSO).
2013. Internal  Control  -  Integrated Framework .  COSO.  220  Leigh  Farm Rd., Durham, NC.
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of the  Treadway  Commission  (COSO). 2013. The  2013  COSO  Framework  & SOX Compliance: One Approach To An
Effective Transition . Melalui http://www.coso.org/documents/coso%2 0mcnallytransition%20article-
final%20coso%20version%20proof_5- 31-13.pdf>  [29/11/2013]
Elder,  Randal  J.,  Mark  S.  Beasley,  Alvin  A. Arens.  2009. Auditing  and  Assurance Services:  an  Integrated  Approach . Thirteenth Edition. Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice Hall.
GAO.1999. Standards for Internal Control in the Federal Government.
GAO.  2001. Internal  Control  Management and Evaluation Tool
Moleong, Lexy. J. 2013. Metodologi Penelitian  Kualitatif .    Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Neuendorf,  Kimberly  A.  2002. The  Content Analysis  Guidebook .  Thousands  Oaks. CA: Sage Publications.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
.
Sumber http://www.musirawaskab.go.id/inc/source/musrenbang.jpg
Bupati  Musi  Rawas  H.  Hendra  Gunawan  membuka  secara  resmi  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Rencana  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kabupaten  Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 Maret 2017, bertempat di Balai Pertemuan Umum Bagas Raya Kota Lubuk Linggau.