ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi
Ach.Apriyanto Romadhan 1, * ; Saidatul Habibah 2 ; Iradhad Taqwa Sihidi 3 ; Muhammad Kamil 4 1,2,3,4 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia ; achapriyantoromadhan@umm.ac.id
* Correspondence : achapriyantoromadhan@umm.ac.id
Kata kunci BSPS, Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan,
Tabalong
Keywords BSPS, Policy Evalution, Poverty, Tabalong

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  evaluasi  program  bantuan  stimulan perumahan  swadaya  di  Kabupaten  Tabalong.  Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang berasal  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan evaluasi program bantuan stimulan perumahan Swadaya dilakukan dengan  penilaian  enam  indikator,  yakni:  Efektifitas,  Efisiensi,  Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Program ini efektif dikarenakan target yang ditetapkan berhasil direalisasi. Namun, dana yang didapatkan yakni sebesar Rp 17.500.000  masih belum  cukup  dalam  melakukan perbaikan kualitas  rumah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pemerataan program ini juga belum cukup merata karena belum dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat yang mencakup ke dalam kriteria penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan juga terkendala oleh masyarakat yang tinggal di bantaran  sungai.  BSPS  ini  juga  masih  belum  tepat  dalam  penetapan  penerima bantuannya  dikarenakan  masih  ditemui  penerima  bantuan  yang  menerima bantuan lebih dari 1x dan juga pelaksanaan di lapangan kurang pengawasan dari pihak  Tenaga  Fasilitator  Lapangan  (TFL)  dan  juga  fasilitator  sehingga  masih perbaikan kualitas rumah yang dilakukan belum memadai.
.

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the self-help housing stimulant program in Tabalong Regency.  The  research  method  is  descriptive  qualitative,  with  data  collection techniques  derived  from  observations,  interviews,  and  documentation.  The results showed that the evaluation of the self-help housing stimulant assistance program  was  carried  out  by  assessing  six  indicators:  Effectiveness,  Efficiency,
Adequacy,  Equity,  Responsiveness,  and  Accuracy.  This  program  is  effective because  the  targets  set  have  been  successfully  realized.  However,  the  funds obtained,  amounted  to  Rp.  17.500.000,  were  still  not  enough  to  improve  the quality of adequate houses and the community's needs. Then, the distribution of this program is also not evenly distributed because the benefits have not been felt by all groups of people who are included in the criteria for recipients of self-help housing  stimulant  assistance  and  are  also  constrained  by  people  living  on riverbanks.  This  BSPS  is  also  still  not  precise  in  determining  the  recipients  of assistance because there are still recipients who receive assistance more than once, and  also  the  implementation  in  the  field  lacks  supervision  from  the  Field Facilitator (TFL) and also the facilitator, so the quality of the houses that are being repaired is still inadequate facilitators so that the quality of housing improvements that are carried out are still inadequate.

## Pendahuluan
Kemiskinan adalah sebuah permasalahan mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian  pemerintah  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Kemiskinan  merupakan  kondisi  seseorang  ataupun  sekelompok  orang  tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi hak – hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang dimilikinya  (Jayanthakumaran,  Verma,  Wan,  &  Wilson,  2020;  Miranti,  Duncan,  & Cassells, 2014; Nooteboom, 2014; Priebe, 2014; Sumner & Edward, 2014; Suryahadi, Al  Izzati,  &  Suryadarma,  2020)  (Statistik,  2011).  Beberapa  penelitian  melihat kemiskinan  bukan  hanya  persoalan  hidup  dalam  kekurangan  finansial  dan  juga rendahnya  pendapatan  tetapi  juga  ketidakmampuan  di  bidang  kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Erlando, Riyanto, & Masakazu, 2020; Gibson & Olivia, 2020; Mai & Mahadevan, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; McCarthy & Obidzinski, 2017; Priebe, 2017; Warr, 2014; Papilaya, 2020).
Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang mendesak untuk ditangani oleh pemerintah (Aba, Yussof, & Mohd, 2015; Mahadevan, Amir, & Nugroho, 2017; Moeis,  Dartanto,  Moeis,  &  Ikhsan,  2020;  Muqorobin,  Ramadhani,  &  Basuki,  2017; Nugroho,  Amir,  Maududy,  &  Marlina,  2021;  Osinubi  &  Olomola,  2021;  Purwono, Wardana,  Haryanto,  &  Khoerul  Mubin,  2021).  Salah  satu  ciri  umum  kondisi  fisik masyarakat  miskin  adalah  tidak  memiliki  akses  prasarana  dan  sarana  dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan. Kondisi hunian yang tidak layak adalah salah satu bentuk dari dampak yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan juga salah satu tolak ukur rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan  rumah tidak layak huni adalah salah satu permasalahan  sosial yang  selalu  melekat  dalam  kehidupan  baik  dalam  wilayah  pedesaan  maupun perkotaan yang turut menjadi fokus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan  Umum  di  Indonesia  sekaligus  sebagai  fasilitator  dalam  mengeluarkan kebijakan dan juga program yang dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat terutama dalam hal perumahan  (Farida, 2020). Dalam hal ini, menurut UU Nomor 1 tahun 2011 perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman sedangkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan
Perumahan  adalah  lahan  yang  digunakan  sebagai  upaya  pemenuhan  rumah layak huni, Kemudian, permukiman adalah lingkungan tempat hunian dan kegiatan yang  mendukung  kehidupan  dan  penghidupan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2018 tentang BSPS, rumah merupakan bangunan berupa gedung yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang  layak  huni,  sarana  pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
Maka  dari  itu,  rumah  layak  nyaman  dihuni  merupakan  sebuah  kebutuhan dalam tiap rumah. Menurut Undang – Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H dijelaskan bahwasanya tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang dikarenakan setiap orang berhak hidup sejahtera baik secara lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan juga akses pendidikan.
Dalam  hal  ini,  guna  memenuhi  kebutuhan  rumah  layak  huni  di  lingkungan masyarakat  maka  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  berkomitmen  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MBR) guna mendorong dan juga meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas  rumah  beserta  sarana  dan  prasarana.  Kebijakan  ini  dilakukan  guna membantu dan juga memfasilitasi perbaikan rumah dengan melakukan peningkatan kualitas yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  menurut  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak  huni  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  daya  beli  sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah adalah mereka yang berpenghasilan  di bawah Upah Minimum Pemerintah Daerah (UMP).
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan Karena menyangkut kesejahteraan masyarakat sehingga  upaya  penanggulangan  kemiskinan  memerlukan  upaya  komprehensif yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  dunia  usaha (private  sector) dan  juga  masyarakat  yang merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  upaya  penanggulangan kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017).
Pada  penelitian  ini  dalam  konteks  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah memiliki  peran  strategis  dalam  mengentaskan  kemiskinan  yakni  dengan mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  program  dalam  lingkup  daerah  tersebut. Daerah otonom memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas prakarsa dan inisiatif daerah itu sendiri, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program, aktivitas penyerapan aspirasi  dalam  bentuk  dialog  dengan  publik  serta  mengikutsertakan  masyarakat dalam pengambilan keputusan (Rasbin, 2018).
Dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, Pemerintah harus dapat menjadi fasilitator  guna  mengubah  kondisi  masyarakat  tersebut,  serta  dapat  menjadi akselerator  agar  fungsi  sosial  masyarakat  dapat  tumbuh,  hal  ini  kemudian  dapat dilihat  dengan  adanya  masyarakat  yang  mampu  menampilkan  peran  dan  fungsi sosialnya di tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat merancang program yang tidak semata – mata hanya berfokus
kepada  peningkatan  ekonomi  penduduk  miskin  tetapi  juga  terkait  pelatihan  dan pemberdayaan  untuk  mampu  berperan  dalam  lingkungan  sosialnya  serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri (Mulyadi, 2016).
Dalam  mendukung  strategi  pemerintah  untuk  menanggulangi  kemiskinan melalui  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  salah  satunya  adalah dengan  tersedianya  data  akurat  terkait  dengan  program  tersebut.  Data  yang akuntabel  dapat  menjadi  instrumen  kuat  bagi  pengambil  kebijakan  dalam memfokuskan  perhatiannya  terhadap  kondisi  hidup  bermasyarakat  agar memudahkan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  sesuai.  Dalam  konteks  ini, Pemerintah Daerah merupakan unsur otoritas yang paling mengetahui kondisi yang ada  di  daerahnya  sehingga  urgen  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengambil keputusan bijak dan sesuai kondisi masyarakat agar dapat menangani permasalahan secara tepat.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  melengkapi  kajian  tentang program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah,  yakni  Program  BSPS  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tabalong. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah program bantuan yang diterima apakah tepat dan sesuai kebutuhan serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, nyatanya perumahan layak menjadi  sebuah  persoalan  yang  harus  diperhatikan  secara  berkala,  karena mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Dalam  hal  ini,  penulis  ingin mengetahui  bagaimana  evaluasi  program  pemerintah  daerah  dalam  program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tabalong.
Di Indonesia, belum ada penelitian secara spesifik melihat BSPS di Kabupaten Tabalong dengan kerangka/pendekatan evaluasi dari teori William Dunn. Beberapa studi fokus di lokasi lain seperti di Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan Barat  (Koampa,  Tulusan,  &  Mambo,  2019),  Kecamatan  Tenggarong  Kabupaten Kartanegara  (Syahrani  &  Prakoso,  2020),  Kelurahan  Tamanan  Kecamatan Tulungagung (Widayanti & Rosdiana, 2011), Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Mamangkey, Lumolos, & Pangemanan, 2019), Kabupaten Garut (Aceng  Ulumudin,  Nurbudiwati,  Mila  Karmila,  &  Resin  Rela  Amrilah,  2020), Kelurahan Tanjung Unggat (Feliani, Samin, & Okparizan, 2021), Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (B & Sadriah, 2020), Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan (Feliani et  al.,  2021).  Penelitian  dengan  lokasi  yang  sama  dilakukan  oleh  (Khairunisa  & Hayati, 2021) namun perbedaanya terletak dari teori yang digunakan yakni evaluasi formatif dari Michel Scriven.

## Metode
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyajikan sebuah gambaran lengkap yang digunakan untuk eksplorasi dan
klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena,  dengan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel serta juga berkaitan dengan beberapa masalah yang diteliti. Seperti halnya dengan pendapat Kirk & Niller Nasution dalam (Moha & sudrajat, 2019) bahwa  pengamatan kualitatif  merupakan  suatu  tradisi  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental akan bergantung pada pengamatan manusia dalam kaitannya sendiri serta berhubungan dengan orang-orang dalam peristilahannya. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumen. Subjek penelitian untuk kepentingan wawancara ditentukan dengan purposive yakni Hamida Munawarah selaku Kepala Dinas  Perkimtan  dan  Amin  Suratno  selaku  Kepala  Bidang  Perumahan  Kabupaten Tabalong. Data dianalisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Secara spesifik penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai BSPS tersebut dengan  mengevaluasi  program  ini  berdasarkan  dengan  enam  indikator  penilaian William  Dunn,  yang  diantaranya:  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan, responsivitas,  dan  juga  ketepatan  sehingga  dapat  dilihat,  dinilai,  dan  diukur bagaimana keberhasilan program tersebut sejauh ini berjalan.

## 1. Efektifitas dan Efisiensi BSPS
Efektifitas mengukur suatu kebijakan apakah mencapai hasil yang diharapkan ataupun  mencapai  tujuan  awal  diambilnya  suatu  kebijakan  tersebut.  Efektifitas merupakan  indikator  bagian  dari  evaluasi  program  bantuan  stimulan  perumahan swadaya di Kabupaten Tabalong. Efektifitas merupakan kriteria evaluasi tergantung dari  tingkat  keberhasilan  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan target serta realisasinya.  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  ini  dilakukan  sejak tahun  2018.  Dalam  Undang – Undang  No.1  tahun  2011  dijelaskan  bahwasanya pemerintah  wajib  memenuhi  kebutuhan  rumah  bagi  MBR  dengan  memberikan kemudahan  pembangunan  dan  perolehan  rumah  guna  mewujudkan  rumah  layak huni  maka  perlu  di  dukung  dengan  adanya  prasarana,  sarana  dan  utilitas  umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan.
Sejak  awal  peluncurannya  program  ini  diperuntukkan  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilakukan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU. Landasan atas kebijakan mengenai BSPS ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Dalam  hal  ini,  MBR  adalah  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan  gajih dibawah UMP Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebesar Rp 2.877.448. Program ini diadopsi  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  melalui  program  pemerintahan  pusat
yang  kemudian  dikelola  oleh  Dinas  Perumahaan  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
Kabupaten Tabalong memiliki 12 Kecamatan dengan 122 Desa dan sejauh ini dari  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2021  sebanyak  265  RLTH  yang  sudah tertangani. Dalam mengukur efektifitas atau tidaknya sebuah kebijakan maka perlu dilihat  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  berjalan  dan  membantu  menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, pada tabel dibawah ini akan dijelaskan sejauh  mana  realisasi  program  bantuan  stimulan  dengan  target  yang  ditetapkan. Dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah RTLH Tertangani Berdasarkan APBD Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021
No. Kecamatan Jumlah RTLH Tertangani Jumlah Keseluruhan 2018 2019 2020 2021 1. Banua Lawas 32 - 27 8 67 2. Bintang Ara - - - - 0 3. Haruai 2 23 - - 25 4. Jaro 1 - - - 1 5. Kelua - - - 4 4 6. Muara Harus 2 - - - 2 7. Muara Uya - 1 - 9 10 8. Pugaan 15 - - - 15 9. Tanta 12 4 3 7 26 10. Tanjung 8 18 4 2 32 11. Upau - 19 - 14 33 12. Murung Pudak 24 19 1 6 50 Total RTLH Tertangani 265
Sumber: Olahan Peneliti Sekunder, 2022
Dalam hal ini, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di atas bahwasanya pada tahun 2018 ada sebanyak 96 RTLH tertangani dengan Kecamatan Banua Lawas mencapai jumlah terbanyak  yakni  sebanyak  32  rumah,  tertangani  dan  Kecamatan  Murung  Pudak sebanyak  24  rumah  tertangani,  Kecamatan  Pugaan  sebanyak  15  rumah  dan Kecamatan  Tanta  sebanyak  12  rumah.  Kecamatan  Tanjung  sebanyak  8  rumah. Kemudian,  Kecamatan  Haruai  dan  Muara  Harus  masing – masing  2  rumah  dan Kecamatan Jaro sebanyak 1 rumah yang tertangani.
Pada  tahun  2019  sebanyak  84  rumah  mendapatkan  bantuan  program  BSPS dengan rincian Kecamatan Haruai sebanyak 23 rumah tertangani, Kecamatan Upau dan Murung Pudak masing – masing sebanyak 19 rumah tertangani. Disusul oleh Kecamatan Tanjung sebanyak 18 rumah yang sudah tertangani dan Kecamatan Tanta sebanyak 4 rumah dan yang terakhir Kecamatan Muara Uya yang hanya  1 rumah tertangani.
Kemudian, pada tahun 2020 ada sebanyak 35 RTLH tertangani dengan paling banyak  jumlah  angka  tertangani  oleh  Kecamatan  Banua  Lawas  yang  mencapai
sebanyak  27  rumah  tertangani.  Kemudian,  Kecamatan  Tanjung  hanya  sebanyak  4 rumah, Kecamatan Tanta sebanyak 3 rumah, dan yang terakhir Kecamatan Murung Pudak  ada  hanya  ada  1  rumah  yang  mendapat  perbaikan  peningkatan  kualitas rumah.
Pada tahun 2021 ada sebanyak 50 RTLH tertangani. Dengan Kecamatan Upau ada sebanyak 14 rumah, Kecamatan Muara Uya ada sebanyak 9 rumah, Kecamatan Banua  Lawas  ada  sebanyak  8  rumah  Kecamatan  Tanta  ada  sebanyak  7  rumah Kecamatan Murung Pudak ada sebanyak 6 rumah, Kecamatan Kalua dan Kecamatan Tanjung  mamsing – masing  ada  4  rumah  yang  tertangani,  Terakhir,  Kecamatan Murung Pudak hanya ada 1 rumah tertangani.
Berdasarkan  tabel  diatas,  bahwasanya  dalam  12  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Tabalong  RTLH  tertangani  ada  sebanyak  265  unit.  Kecamatan  Banua Lawas sudah tertangani sebanyak 67 unit. Kemudian, Bintang ara masih belum ada yang  ditangani.  Kecamatan  Haruai  ada  sebanyak  25  unit  yang  sudah  tertangani. Kecamatan  Jaro  ada  sekitar  1  unit  yang  baru  tertangani.  Kecamatan  Kelua  ada sebanyak 4 unit yang sudah tertangani dan kemudian Kecamatan Muara Harus ada sebanyak 2 dan Kecamatan Muara Uya ada sebanyak 10 unit, Kecamatan Pugaan ada sekitar 15 unit yang telah tertangani. Kemudian, Kecamatan Tanta ada sebanyak 26 unit tertangani dan Kecamatan Tanjung ada sekitar 32 dan juga Kecamatan Upau ada sekitar 33 unit tertangani dan yang terakhir Kecamatan Murung Pudah ada sekitar 50 unit tertangani. Sebagaimana.
Setiap program kerja yang dilaksanakan tentu sebelumnya melalui penyusunan rencana kerja guna menetapkan target dan anggaran yang akan dikeluarkan. Dalam hal  ini  efektifitas  menilai  sejauhmana  kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana  sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat melalu tabel berikut ini.
Tabel 2. Rekapitulasi Data RTLH Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021 No. Tahun Target Realisasi 1. 2018 160 unit 96 unit 2. 2019 110 unit 84 unit 3. 2020 50 unit 35 unit 4. 2021 50 unit 50 unit Total 640 unit 265 unit
Sumber: Olahan Peneliti Sekunder, 2022
Dapat dilihat melalui data  pada tabel 2 di atas, bahwasanya Dinas Perkimtan menyusun rencana kerja dan menentukan target dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, target ditetapkan sebagai acuan awal program dan kegiatan agar nantinya memiliki arah yang dituju. Target yang direncanakan dalam renja  tidak  bisa  disetujui  seluruhnya  oleh  pemerintah  setempat  dikarenakan  dana yang dikeluarkan juga tidak mencukupi sehingga hanya bisa menyetujui setengah dari target dalam renja, hanya pada tahun 2021 realisasi sesuai  dengan target awal
yang  diajukan  yakni  sebanyak  50  unit.  Kemudian,  pada  tahun  2018  target  awal sebanyak  160  unit  hanya  dapat  terealisasi  sebanyak  96  unit.  Pada  tahun  2019  dari sebanyak 110 unit target awal hanya tertangani sebanyak 84 unit. Sedangkan pada tahun 2020 hanya tertangani sebanyak 35 unit dari total target awal sebanyak 50 unit.
Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya angka peningkatan kualitas rumah melaui dana  APBD  Kabupaten  Tabalong  masih  sangat  sedikit  yang  bahkan  angka tiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan dan naik kembali pada tahun 2021. Namun, angka kenaikan pada tahun 2021 juga tidak mengalami kenaikan yang banyak hanya naik 15 angka dari tahun sebelumnya.
Setiap  program  kerja  yang  dilakukan  Dinas  Perkimtan  memiliki  target  awal yang mencakup seberapa banyak unit yang akan ditangani dan juga jumlah anggaran yang akan dihabiskan guna menangani sebanyak jumlah target serta yang terakhir realisasi anggaran yang di dapatkan atas program kerja yang akan dilakukan yang dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran RTLH Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2021 Tahun Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2018 160 unit Rp 3.500.000.000 96 unit Rp 1.920.000.000 2019 110 unit Rp 2.500.000.000 84 unit Rp 1.680.000.000 2020 50 unit Rp 1.000.000.000 35 unit Rp 700.000.000 2021 50 unit Rp 1.000.000.000 50 unit Rp 1.000.000.000 Total Rp 9.000.000.000 265 unit Rp 5.300.000.000
Sumber: Olahan Peneliti Data Sekunder, 2018
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya antara anggaran awal yang ditargetkan berbeda jauh dengan realisasi anggaran yang diterima sehingga realisasi juga tidak bisa sesuai dengan target kinerja yang diajukan dalam renja. Dalam hal ini pada  tahun  2018  anggaran  awal  yang  ditetapkan  ialah  sebesar  Rp  3.500.000.000 namun  yang  di  dapatkan  hanyalah  sebesar  Rp  1.920.000.000  sehingga  target  awal terealisasi sebanyak 160 unit hanya bisa terealisasikan sebanyak 96 unit. Kemudian, pada  tahun  2019  target  awal  sebanyak  110  unit  dengan  anggaran  mencapai  Rp 2.500.000.000 hanya bisa terealisasi sebanyak 84 unit dengan anggaran yang didapat sebesar  Rp  1.680.000.000.  Kemudian  pada  tahun  2020,  target  awal  adalah  50  unit dengan anggaran mencapai Rp 1.000.000.000 tetapi hanya terealisasi sebanyak 35 unit dengan anggaran yang diterima sebesar Rp 1.000.000.000. Terakhir, pada tahun 2021 target dan realisasi berjalan dengan seimbang atau sama  yakni target sebanyak 50 unit dengan anggaran sebesar Rp 1.000.000.000.
Namun,  dalam  jumlah  yang  disetujui  pada  akhirnya  terealisasi  dan  dapat dikatakan bahwasanya efektif dalam penilaian indikatornya. Target yang tidak bisa disetujui  sebanyak  dengan  ajuan  yang  diajukan  dikarenakan  oleh  anggaran  yang
masih sangat minim terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dan juga  di  tahun  2020  kemarin  lagi  maraknya  Pandemi  Covid – 19  sehingga anggarannya banyak dipangkas dan dialihkan untuk pendanaan pandemi tersebut yang  akhirnya  berimbas  kepada  Program  ini.  Terkait  hal  tersebut  pengelolaan anggaran  yang  diterima  oleh  Dinas  Perkimtan  yakni  dengan  cara  membaginya, seperti yang dijelaskan Amin Suratno selaku Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong.
"Dalam hal ini tiap tahun anggaran yang di dapat berbeda - beda, jadi ada dari anggaran APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dan juga Dana dari DAK sehingga anggaran yang di dapat juga tidak menentu dan kadang juga tidak mendapatkan dana dari beberapa sumber anggaran tadi jadi kalo semisal ada program prioritas lain, maka anggaran BSPS terpaksa dikesampingkan ” . (Wawancara, 10 Mei 2022)

## 2. Kecukupan dan Pemerataan Program BSPS
Kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  dari  tingkat  efektifitas  dalam mencukupi  semua  kebutuhan  nilai  tanpa  adanya  suatu  permasalahan  baru. Kecukupan  sekaligus  mengukur  dan  juga  memprediksi  seberapa  besar  alternatif yang  akan  digunakan  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan,  nilai,  dan  juga kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.
Bantuan  yang  diterima  penerima  BSPS  ini  sebesar  Rp  17.500.00  dengan sebanyak Rp 15.000.000 perbaikan kualitas rumah dan sebanyak Rp 2.500.000 untuk pembayaran  tukang.  Dalam  hal  ini,  dengan  dana  bantuan  yang  hanya  sebesar  itu untuk  perbaikan  rumah  yang  bahkan  belum  tahu  bagaimana  kondisi  dan  juga kerusakannya  maka  dari  itu  bantuan  yang  dilakukan  seringkali  kurang  maksimal dan  beberapa  kali  ditemui  bahwasanya  output  rumah  yang  mengalami  perbaikan masih  belum  memenuhi  persyaratan  rumah  layak  huni  terutama  dalam  aspek struktural dan kesehatan. Dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.
Gambar 1. Rangkap Atap Tidak Terpasang Lengkap

## Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022
Berdasarkan  gambar  di  atas,  komponen  utama  rangkap  atap  juga  masih memiliki kekurangan baik dalam balok penyangga yang masih kurang kuat dan juga ikatan  angin  tidak  terpasang  sebagaimana  seharusnya  sehingga  sangat  beresiko apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang.
Gambar 2. Tidak dilengkapi Saluran Pembuangan yang Baik

## Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022
Beberapa  rumah  juga  tidak  memiliki  akses  kesehatan  dan  kebersihan  yang memadai seperti  gambar 2 di atas di mana  masih ada rumah yang tidak memiliki tempat pembuangan air sehingga jika cuacanya sedang tidak bagus dan hujan terus – menerus  menyebabkan  kebanjiran  karena  air  terus  tertampung  dan  tidak  dapat disalurkan kemanapun.
Gambar 3. Rumah Tidak Memiliki Toilet dan Akses Air Bersih

## Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022
Kemudian, dapat dilihat pada gambar 3 di atas bahwasanya toilet yang tersedia masih kurang memadai dalam segi pembangunan yang hanya terbuat dari karung bekas  dan  rawan  roboh  serta  dari  segi  keselamatan  rawan  terlihat  orang  lain  dan sangat membahayakan pengguna serta dapat dilihat juga bahwa toilet tersebut masih kurang dalam akses air bersih.
Adapun  indikator  kelayakan  rumah  BSPS,  diantaranya:  keselamatan, kesehatan,  dan  kecukupan  ruang.  Keselamatan  dalam  hal  ini  mencakup  aspek kesatuan  struktural seperti pondasi,  slof, kolam, balok, rangka atap, serta dinding. Sedangkan  kesehatan  mencakup  aspek  pencahayaan,  penghawaan,  juga  kamar mandi  ataupun  toilet.  Terakhir,  kecukupan  ruang  yakni  ukuran  ruang  per  orang penghuni.
Demikian, dengan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya program yang bertujuan untuk memberikan perbaikan rumah layak nyaman di huni
belum  sesuai  dengan  kenyataan  yang  didapatkan  masyarakat  dikarenakan  dalam aspek  penilaian  layak  huni  saja  rumah  yang  mengalami  perbaikan  tidak  dapat dikatakan layak huni karena tidak memenuhi kriteria penilaian tersebut.
Kemudian,  dalam  hal  pemerataan  apakah  program  ini  telah  dirasakan manfaatnya oleh semua sasaran yang telah ditetapkan tanpa terkecuali atau belum. Sasaran  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  adalah  masyarakat berpenghasilan  rendah  sehingga  sudah  seharusnya  program  ini  dirasakan manfaatnya oleh mereka yang mengajukan perbaikan kualitas rumah tentu dengan persyaratan yang sudah dilakukan.
Tabel 4. Jumlah Usulan RTLH yang belum tertangani No. Kecamatan Jumlah RTLH 1. Banua Lawas 906 2. Bintang Ara 165 3. Haruai 162 4. Jaro 135 5. Kelua 410 6. Muara Harus 97 7. Muara Uya 292 8. Pugaan 511 9. Tanta 215 10. Tanjung 141 11. Upau 54 12. Murung Pudak 98 Total 3186
Sumber: Olahan Peneliti Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  bahwa  jumlah  Usulan  RTLH  dapat  dilihat bahwasanya  Kecamatan  Banua  Lawas  diposisi  pertama  dengan  jumlah  usulan mencapai  906  rumah.  Kemudian,  disusul  oleh  Kecamatan  Pugaan  sebanyak  511 rumah,  Kecamatan  Kelua  sebanyak  410  usulan  rumah,  Kecamatan  Muara  Uya sebanyak  292  rumah,  Kecamatan  Tanta  sebanyak  215  usulan  rumah,  Kecamatan Bintang  Ara  sebanyak  165  dan  Kecamatan  Haruai  sebanyak  162  usulan  rumah, Kecamatan  Tanjung  sebanyak  141  usulan  rumah,  Kecamatan  Jaro  ada  sekitar  135 usulan rumah. Kecamatan Murung Pudak ada sekitar 98 usulan perbaikan kualitas rumah  dan  Kecamatan  Muara  Harus  sebanyak  97  rumah,  serta  yang  terakhir Kecamatan Upau sebanyak 54 usulan perbaikan rumah dengan total sebanyak 3.186 usulan rumah tidak layak huni.
Sebagaimana  penjelasan  diatas,  angka  usulan  masing – masing  kecamatan relatif banyak dipimpin dengan Kecamatan Banua Lawas yang mencapai 904 rumah. Data mengenai jumlah usulan RTLH Kabupaten Tabalong bersifat dinamis dan bisa berubah setiap tahunnya maka dari itu, data tersebut akan mengalami pembaharuan setiap  tahunnya  dengan  pengecekan  langsung  oleh  Dinas  Perkimtan  bekerjasama
dengan desa dan kelurahan setempat guna memperoleh data valid rumah tidak layak huni yang memerlukan perbaikan.
Kemudian,  jika  dilihat  dalam  tabel  4.1  Jumlah  RTLH  Tertangani  Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2021 dapat dilihat bahwasanya jumlah RTLH yang ditangani masih belum imbang, hal ini juga diakibatkan oleh kondisi dan keadaan setempat yang dimana permintaan terkait BSPS ini memang lebih banyak di Kecamatan Banua Lawas  dan  jumlah  rumah  tidak  layak  huni  di  daerah  tersebut  juga  relatif  banyak sehingga  prioritas  pemerintah  saat  ini  adalah  Kecamatan  Banua  Lawas  guna menurunkan jumlah rumah tidak layak huni sesuai dengan rata – rata jumlah rumah tidak layak huni di daerah lain.
Pemerataan  dalam  hal  ini  berkenaan  dengan  sejauh  mana  program  tersebut dapat  dirasakan  secara  rata  manfaatnya  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Pemerataan  dalam  program  ini  terlihat  belum  cukup  merata  dikarenakan  masih banyak  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang  belum  dapat  merasakan program  cetusan  ini.  Dalam  segi  penerimaan  dana  juga  masih  di  dominasi  oleh beberapa  daerah  saja  bahkan  di  sejumlah  daerah  ada  yang  belum  merasakan program dan juga bantuan ini.
Suatu program perlu diperkenalkan dengan baik oleh penyelenggara program tersebut  agar  dapat  meningkatkan  citra  program  yang  diselenggarakan,  dimana masyarakat  yakin  dan  percaya  secara  penuh  bahwa  keberadaan  program  ini membantu  dan  juga  menghasilkan  sebuah  perubahan  yang  signifikan  dan  dapat dilihat  serta  dirasakan  manfaatnya.  Kendati  program  ini  belum  merata  di  seluruh kecamatan maka masih banyak yang belum paham benar program dan juga manfaat yang  akan  diterima.  Adapun  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Hamidah Munawarah  selaku  Kepala  Dinas  Perkimtan  terkait  dengan  pemerataan  program, yakni.:
“Sebenarnya program ini agak susah ya dilaksanakan secara menyeluruh karena kan tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat miskin memiliki tanah sehingga memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan dan beberapa lagi masih banyak yang tinggal di bantaran sungai sehinga  susah  dijamah  dan  perbaikannya  juga  memerlukan  uang  yang  tidak  sedikit  dengan anggaran yang benar – benar terbatas” . ( Wawancara, 11 Mei 2022)
Mengingat  banyaknya  permintaan  atas  perbaikan  rumah  layak  huni  maka sudah  sepantasnya  program  ini  menuai  banyak  perhatian  lebih  agar  secara  nyata menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat sehingga mereka dapat tinggal ditempat yang layak. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwasanya target belum sesuai realisasinya dan masih banyak rumah layak huni yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  dana  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  sangat  tidak  memadai  apalagi  jika  target  yang  ditetapkan  adalah  seluruh rumah  layak  huni  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  menggandeng  CSR  guna bekerjasama  mendukung  program  pemerintah  dan  sedikit  banyaknya  membantu suntikan  anggaran  agar  program  tersebut  jauh  lebih  berkembang  dan  dapat
dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh masyarakat  berpenghasilan  rendah  serta  perlu dilakukan  pengawasan  lebih  dari  pihak  dinas  terkait  dengan  adanya  kendala lapangan yang ditimbulkan oleh program kegiatan tersebut juga tindakan yang tepat agar dapat meminimalisir kejadian – kejadian sebelumnya.

## 3. Responsivitas dan Ketepatan Program BSPS
Responsivitas  sebagaimana  respon  dari  suatu  aktivitas  terhadap  sasaran  atas penerapan  dari  suatu  kebijakan.  Dalam  hal  ini,  responsivitas  ialah  kepuasan  yang dapat  dirasakan  dari  pihak  yang  memberikan  pelayanan  ataupun  bagi  penerima layanan  tersebut.  Responsivitas  juga  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  kebijakan dapat dirasakan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai preferensi dan nilai kelompok – kelompok tertentu.
Aspek responsivitas dari  pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya  yang  dalam  hal  ini  masih  banyak  ditemui  kendala  serta  kekurangannya. Dalam  hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kebijakan  ini  belum memuaskan pihak masyarakat yang menerima bantuan ini dikarenakan dengan dana yang diterima minim sehingga perbaikan yang dilakukan juga belum memadai.
Menurut wawancara bersama dengan salah satu penerima bantuan tahun 2020 yakni  Akhmad  Hariyadi  dari  Kecamatan  Murung  Pudak,  beliau  berpendapat bahwasanya:
“Program ini bagus hanya saja dana yang di dapatkan sangat sedikit yakni sebesar 15 juta sehingga saya juga harus berswadaya apalagi mereka yang sudah lanjut usia pasti sulit apapun jika tidak didampingi  langsung  oleh  tim  lapangan  sehingga  besar  harapan  saya  agar  dananya  bisa bertambah” (Wawancara, 12 Mei 2022)
Dalam  hal  ini,  juga  ditemukan  kendala  lain  seperti  formulir  yang  diisi  tidak lengkap  dan  masih  banyak  yang  kosong  sehingga  menyulitkan  dalam  proses penyeleksian karena ketidaklengkapan data diri dan lampiran yang wajib disertakan. Hal tersebut juga disebabkan oleh warga yang buta huruf dan tidak bisa membaca tulis sehingga mengalami kesulitan dalam pengisian berkas. Kemudian Menurut Ibu Jainab  yang  menerima  bantuan  BSPS  Tahun  2021  dari  Kecamatan  Banua  Lawas, beliau menjelaskan bahwasanya:
“Saya  kurang  bisa  membaca  sehingga  untuk  mengisi  seperti kuesioner  di  formulir  saya  kurang paham dan aspek penilainya juga, besar harapan saya jika melakukan sosialisasi sebaiknya dari awal jadi juga diberitahukan bagaimana pengisian formulir tersebut atau bisa jadi di damping dari awal apalagi  jikalau  kepala  desanya  acuh  tak  acuh  itu  masyarakat  sekitar  jadi  kurang  dibimbing  dan berakhir tidak terlalu paham.” ( Wawancara, 15 Mei 2022)
Hal seperti ini juga dapat diatasi melalui kepala desa di masing – masing tempat agar  memeriksa  kembali  formulir  yang  akan  diserahkan  kepada  Dinas  Perkimtan dan juga bisa dilakukan kumpul bersama atau sosialisasi rutin guna menyampaikan isi program bantuan ini dan juga apa saja yang harus di isi dan dilakukan masyarakat agar bisa menerima program bantuan ini.
Kemudian, dalam hal penentuan calon penerima bantuan BSPS ini dilakukan dengan cara menentukan lokasi terlebih dahulu, dimana berdasarkan daerah yang
urgen  untuk  dilakukan  perbaikan,  hal  tersebut  dilakukan  peremukan  lokasi  oleh Bupati  Tabalong  bersama  dengan  pihak  penyelenggara  BSPS  yakni  Dinas Perumahan,  Permukiman  dan  Kawasan  Pertanahan.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Amin Suratno
“Bahwasanya  lokasi  calon  penerima  bantuan  ditentukan  lebih  dahulu  daripada  calon  penerima bantuannya,  hal  tersebut  dilihat  berdasarkan  daerah  mana  yang  lebih  banyak  usulan  perbaikan rumah layak huni jadi dari data yang tersedia kami melakukan perembukan dan menentukan lokasi yang harus diprioritaskan” (Wawancara, 10 Mei 2022)
Berdasarkan temuan dari peneliti bahwasanya dalam proses penentuan lokasi penerima  calon  bantuan  di  dasari  oleh  aspek  kedekatan  politik  yang  dimana mempengaruhi dalam jumlah bantuan yang diterima oleh masing – masing daerah sehingga  dalam  hal  ini  sedikit  banyaknya  ada  campur  tangan  para  pemangku kepentingan guna mengambil manfaat dari program dan kegiatan yang ada.
Dalam  menentukan  calon  penerima  bantuan.  Namun,  ada  beberapa  tahapan yang tidak tepat salah satunya dalam tahapan verifikasi, dimana dalam proses ini calon  penerima  bantuan  diseleksi  terlebih  dahulu  apakah  memenuhi  persyaratan atau  tidak.  Salah  satu  kasus  yang  dijelaskan  bahwasanya  ada  penerima  yang menerima bantuan lebih dari 1x dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Bantuan yang  diterima  ialah  bantuan  melalui  BSPS  Dinas  Perkimtan  melalui  dana  APBD tahun 2018 dan Bantuan Rutilahu Dinas Sosial tahun 2018. Penerima tersebut masih 1  keluarga  yang  merupakan  seorang  warga  dari  Desa  Batang  Banyu  Kecamatan Banua Lawas atas nama Marjuki dan Koher.
Kemudian, untuk menindaklanjuti hal ini Dinas Perkimtan bekerjasama dengan Dinas Sosial guna memeriksa kembali penerima bantuan dari tahun ke tahun apakah warga tersebut telah menerima bantuan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini atau belum. Pemeriksaan juga dilakukan lebih lanjut oleh Dinas Perkimtan dengan melakukan pemeriksaan manual calon penerima BSPS. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya aplikasi ataupun website khusus untuk mendata penerima bantuan.
Seperti  wawancara  bersama  Amin  Suratno  selaku  Kepala  Seksi  Penyediaan Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong yakni
”Hal  ini  disebabkan  oleh  penginputan  data  yang  hanya  bisa  terdeteksi  apabila  orang  tersebut menerima bantuan dari negara sedangkan jika menerima bantuan dari daerah tidak ada system yang akan  mendeteksi  secara  langsung  sehingga  ada  beberapa  kejadian  yang  dimana  dia  menerima bantuan  tidak  hanya  sekali.  Kemudian,  Penerima  bantuan  diharuskan  tidak  menerima  bantuan tersebut dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian, juga ada kasus sebelumnya yakni Seorang wanita dari  Desa  Nawin  yang  pernah  menerima  bantuan  BSPS  APBN  tahun  2018  sehingga  pada  saat apply tidak bisa menerima bantuan lagi karena secara otomatis di tolak system.” ( Wawancara, 17 Mei 2022)
E-rtlh  adalah  website  khusus  yang  terintegrasi  dari  pusat,  provinsi,  hingga kabupaten.  Kemudian,  di  dalam  website  tersebut  memuat  sejumlah  basis  data penanganan dan beberapa agenda kegiatan terkait. Namun, data yang bisa diakses hanya data umum saja tidak memuat data mendetail seperti data penerima bantuan. Dalam  website  e-rtlh  bisa  melacak  No.  Kartu  Keluarga  guna  mencegah  penerima
bantuan  lebih  dari  1x.  Dalam  wawancara  bersama  dengan  Amin  Suratno menjelaskan:
“ bahwasanya website tersebut bisa diakses data – datanya secara menyeluruh tetapi hanya admin yang dapat melakukannya karena mengharuskan login terlebih dahulu dan nantinya disana akan dipaparkan kondisi rumah sebelum dan sesudah diperbaiki dan akan terlihat jelas bagian rusak mana saja yang mencakup bagian atap, dinding, dan lantai tersebut.” ( Wawancara, 17 Mei 2022 )
Kemudian,  dalam  hal  ini  pemahaman  masyarakat  juga  masih  dirasa  kurang dikarenakan  banyak  masyarakat  yang  belum  paham  dan  juga  mengetahui bagaimana program bantuan ini bisa didapatkan serta salah satu syarat keswadayaan yang  seringkali  disalahpahami  fungsi  dan  tujuannya.  Maka  dari  itu,  tahapan  lain seperti sosialisasi juga perlu diperbaiki agar pemahaman masyarakat meningkat dan program ini lebih dikenal masyarakat secara luas. Berdasarkan wawancara dengan seorang  pekerja  harian  yang  mendapatkan  total  gajih  dibawah  UMP,  Suparman menuturkan bahwasanya:
“Saya tidak mengetahui ada program kerja sebagaimana yang dijelaskan mbaknya, saya pun tidak pernah  mendengar  hal  tersebut  sebelumnya,  tidak  ada  sih  dari  pihak  kepala  desa  menjelaskan program  tersebut,  yang  saya  tahu  hanya  program  b antuan  sembako  dan  uang  tunai  saja” ( Wawancara, 19 Mei 2022 )
Sebuah  program  pada  awal  peluncurannya  pasti  memiliki  banyak pertimbangan maka dari itu semua program pasti disesuaikan dengan permasalahan yang  ada  saat  ini  apalagi  ini  salah  satu  program  percepatan  penanggulangan kemiskinan yang dimana tujuan awalnya adalah program untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga tepat dalam situasi dan kondisi saat ini.
Program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  didesain  untuk  mendorong terwujudnya  bantuan  perumahan  swadaya  yang  sesuai.  Namun,  dalam  realitanya jumlah  dana  yang  diterima  masih  belum  mampu  menjadi  stimulus  dan  dengan jumlah  dana  yang  diterima  sama  rata  maka  belum  bisa  mewujudkan  banyak perumahan dalam artian layak dan nyaman di huni.
Dalam  realitanya  program  ini  menemui  banyak  kecacatan  sehingga  untuk menjadi sebuah kebijakan yang tepat harus ada tindak lanjut oleh pihak dinas terkait beberapa kondisi permasalahan yang harus segera diatasi agar program yang ada ini tepat dan sesuai dengan sasaran serta menyesuaikan kondisi masyarakat dan secara tepat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui rumah layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat miskin.
Penelitian  ini  mengkonfirmasi  temuan-temuan  penelitian  sebelumnya (Apriliana  &  Nurcahyo,  2020;  Azkar,  2021;  B  &  Sadriah,  2020;  DF,  Thressia,  & Mulyadi,  2021;  Kania,  2021;  Mukhlis,  Siam,  &  Junidar,  2021)  yang  melihat  belum sempurnanya  pelaksanaan  BSPS  di  Indonesia.  Salah  satu  problemnya  adalah kesiapan birokrasi pelaksana yakni instansi terkait yang belum baik. Ini menujukan masih lemahnya kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki pemerintah daerah yang memang  menjadi  salah  satu  masalah  terbesar  ketidakmaksimalan  program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berkeadilan.
BSPS  memang  didesain  untuk  membantu  masyarakat  kecil  berpenghasilan rendah  memperoleh  rumah  yang  layak.  Berkaca  dengan  implementasi  BSPS  di Kabupaten Tabalong yang meskipun dinyatakan cukup berhasil namun namun tetap butuh  banyak  penyempurnaan.  Karena  itu  sama  dengan  beberapa  rekomendasi penelitian  lain  (Hanum  &  Sihidi,  2021;  Putro  et  al.,  2020;Sihidi,  Sugiharto,  & Nurkhanifah, 2021) yang menyimpulkan bahwa kunci perbaikan kebijakan terletak pada kecepatan respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah, studi ini juga menemukan benang merah yang sama. Karena evaluasi membutuhkan tindak lanjut yang cepat dan hanya bisa terlaksana dalam karakter birokrasi yang responsif dan solutif.

## Kesimpulan
Melalui  enam  indikator  pengukuran  evaluasi  bahwasanya  program  bantuan stimulan  perumahan  swadaya  banyak  memiliki  kekurangan  baik  dalam  program maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, program ini efektif dikarenakan target yang ditetapkan  berhasil  direalisasi.  Namun,  dana  yang  didapatkan  yakni  sebesar  Rp 17.500.000  masih  belum  cukup  dalam  melakukan  perbaikan  kualitas  rumah  yang memadai  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Kemudian,  pemerataan program  ini  juga  belum  cukup  merata  karena  belum  dirasakan  manfaatnya  oleh semua  kalangan  masyarakat  yang  mencakup  ke  dalam  kriteria  penerima  bantuan stimulan perumahan swadaya dan juga terkendala oleh masyarakat yang tinggal di bantaran  sungai.  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  ini  juga  masih belum  tepat  dalam  penetapan  penerima  bantuannya  dikarenakan  masih  ditemui penerima  bantuan  yang  menerima  bantuan  lebih  dari  1x  dan  juga  pelaksanaan  di lapangan  kurang  pengawasan  dari  pihak  TFL  dan  juga  fasilitator  sehingga  masih perbaikan kualitas rumah yang dilakukan belum memadai.  Penelitian ini memiliki keterbatasan,  pertama:  sudut  pandang  analisis  kebijakan  yang  digunakan  hanya pada  sudut  pandang  evaluasi.  Studi-studi  selanjutnya  bisa  menggunakan  tahapan yang lain seperti dari aspek agenda setting, formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan.  Kedua,  data  penelitian  ini  yakni  2018-2021.  Studi  selanjutnya  dapat mengambil data tahun 2022 yang sangat mungkin menghasilkan hasil evaluasi yang berbeda.

## Referensi
Aba, F. X. L., Yussof, O. M., & Mohd, S. B. (2015). Analysis of Economic Structure in Poverty Eradication in The Province of East Nusa Tenggara Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211 (September), 81 – 88. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.013
Aceng  Ulumudin,  Nurbudiwati,  Mila  Karmila,  &  Resin  Rela  Amrilah.  (2020). Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  di Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 11 (2), 1 – 8.
Apriliana,  M.,  &  Nurcahyo,  G.  W.  (2020).  Akurasi  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  terhadap  RTLH  Menggunakan  Metode  Weighted  Product. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis , 3 , 9 – 11. https://doi.org/10.37034/infeb.v3i1.71 Azkar,  N.  (2021).  Responsivitas  Pemerintah  Daerah  Dalam  Program  Bantuan Stimulan. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 3 (2), 118 – 123.
B,  I.,  &  Sadriah,  S.  (2020).  Pengaruh  Efektivitas  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada  Masyarakat  di  Kecamatan  Banggae  Kabupaten  Majene). Journal  of Economic, Public, and Accounting (JEPA) , 2 (2), 103 – 116. https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661
DF, D. W., Thressia, M., & Mulyadi, M. (2021). Analisa persepsi penerima program BSPS  Nagari  Bungo  Pasang  Salido  Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten  Pesisir Selatan. Jurnal Zona , 5 (1), 36 – 41. https://doi.org/10.52364/zona.v5i1.45
Erlando,  A.,  Riyanto,  F.  D.,  &  Masakazu,  S.  (2020).  Financial  inclusion,  economic growth,  and  poverty  alleviation:  evidence  from  eastern  Indonesia. Heliyon ,
6 (10), e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235 Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang . 7 , 35 – 47. Feliani,  D.,  Samin,  R.,  &  Okparizan.  (2021). Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Desa  Penaga  Kecamatan  Teluk  Bintan  Tahun  2019 .  (2017), 327 – 337.
Gibson,  J.,  &  Olivia,  S.  (2020).  Direct  and  Indirect  Effects  of  Covid-19  On  Life Expectancy  and  Poverty  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 56 (3), 325 – 344. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244
Hanum, A. A., & Sihidi, I. T. (2021). Kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang Dan Dampaknya Terhadap Nelayan Cantrang Dd Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
JURNAL AGREGASI Jurnal , 9 , 100 – 117. https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4470
Jayanthakumaran, K., Verma, R., Wan, G., & Wilson, E. (2020). Correction to: Internal Migration, Urbanization, and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships. In Internal  Migration,  Urbanization  and  Poverty  in  Asia:  Dynamics  and Interrelationships . https://doi.org/10.1007/978-981-13-1537-4_13
Kania,  I.  (2021).  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  ( BSPS  )  di  Kabupaten  Garut  . Jurnal  Ilmiah  MEA  (JIMEA) , 5 (2),  1769. https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.1492
Khairunisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS)  di  Desa  Mangkusip  Kecamatan  Tanta  Kabupaten  Tabalong. JAPB , 4 (2), 1424 – 1435.
Koampa, S. I., Tulusan, F. G. ., & Mambo, R. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Desa  Kanonang  Lima  Kecamatan  Kawangkoan  Barat . VIII (117), 9 – 25.
Mahadevan,  R.,  Amir,  H.,  &  Nugroho,  A.  (2017).  Regional  impacts  of  tourism-led growth  on  poverty  and  income:  Inequality:  A  dynamic  general  equilibrium analysis for Indonesia. Tourism
Economics , 23 (3), 614 – 631. https://doi.org/10.5367/te.2015.0534
Mai, T., & Mahadevan, R. (2016). A research note on the poverty dynamics and cost of poverty inequality: Case study of Indonesia. Economic Analysis and Policy , 49 ,
100 – 107. https://doi.org/10.1016/j.eap.2015.12.003
Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan  perumahan  swadaya  (BSPS)  di  kecamatan  amurang  timur  kabupaten minahasa selatan . 3 (3), 1 – 7.
Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation:  Empirical  evidence  from  Indonesia. Humanomics , 32 (3),  275 – 299. https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016
McCarthy, J. F., & Obidzinski, K. (2017). Framing the food poverty question: Policy choices and livelihood consequences in Indonesia. Journal of Rural Studies , 54 ,
344 – 354. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.004
Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 50 (3), 461 – 482. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377
Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. World Development Perspectives , 20 (August 2019), 100261. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261
Moha,  I.,  &  sudrajat,  D.  (2019). Resume  Ragam  Penelitian  Kualitatif . https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz
Mukhlis,  S.,  Siam,  N.  U.,  &  Junidar.  (2021).  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. Jurnal Ilmu Sosial
Dan … , 2 (2), 445 – 460. Retrieved from http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/43
Mulyadi,  M.  (2016).  Peran  Pemerintah  dalam  Mengatasi  Pengangguran  dan Kemiskinan dalam Masyarakat. Jurnal Kajian , 21 (3), 221 – 236. https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.776
Muqorobin, M., Ramadhani, V. P., & Basuki, A. T. (2017). Poverty, Its Measures and Determinants: Evidence Across Provinces in Indonesia Masyhudi. ICoSI 2014 . https://doi.org/10.1007/978-981-287-661-4
Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di  Indonesia. Jurnal  Politik  Pemerintahan  Dharma  Praja , 10 (1),  73 – 96. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384
Nooteboom,  G.  (2014).  Forgotten  people:  Poverty,  risk  and  social  security  in Indonesia:  The  case  of  the  Madurese. Forgotten  People:  Poverty,  Risk  and  Social
Security  in  Indonesia:  The  Case  of  the  Madurese , 4918 (October),  1 – 278. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061923
Nugroho,  A.,  Amir,  H.,  Maududy,  I.,  &  Marlina,  I.  (2021).  Poverty  eradication programs  in  Indonesia:  Progress,  challenges  and  reforms. Journal  of  Policy Modeling , 43 (6), 1204 – 1224. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002
Osinubi, T. T., & Olomola, P. A. (2021). Globalisation, income inequality and poverty relationships: evidence from Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. Journal of Economic and Administrative Sciences , 37 (2), 179 – 208. https://doi.org/10.1108/jeas- 01-2020-0006
Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan  Pemerintah  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan). Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling Terapan , 04 (01), 01. http://dx.doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113
Priebe,  J.  (2014).  Official  Poverty  Measurement  in  Indonesia  since  1984:  A Methodological Review. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 50 (2), 185 – 205. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938406
Priebe,  J.  (2017).  Old-age  Poverty  in  Indonesia:  Measurement  Issues  and  Living Arrangements.
Development and Change , 48 (6), 1362 – 1385. https://doi.org/10.1111/dech.12340
Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. World Development Perspectives , 23 , 100346. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346
Putro, B. N., Sihidi, I. T., (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) di Kecamatan Batu Kota Batu. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6 (3), 310 – 329. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4210
Rasbin, 2018. (2018). Studi di Kota Yogyakarta Dan Malang ( Regional Government Efforts  To  Reduce  Poverty  and  Unemployment :  Study  in  Yogyakarta  and Malang City ). Jurnal Kajian , 129 – 142.
Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City  Program  Through  Batu  Among  Tani  Teknologi  (BATT)  in  Batu  City, Indonesia.
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 10 (1), 1.
https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021
Statistik, B. P. (2011). Press Release: Penjelasan Data Kemiskinan.
Sumner,  A.,  &  Edward,  P.  (2014).  Assessing  Poverty  Trends  in  Indonesia  by
International Poverty Lines. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 50 (2), 207 – 225. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938404
Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-
19 on Poverty in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 0 (0), 175 – 192. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390
Syahrani,  M.  A.  L.,  &  Prakoso,  C.  T.  (2020). Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tenggarong . 8 (1), 8965 – 8977.
Warr,  P.  (2014).  Agricultural  liberalization,  poverty  and  inequality:  Indonesia  and Thailand.
Journal of Asian Economics , 35 (2014), 92 – 106. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.10.003
Widayanti, R., & Rosdiana, W. (2011). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung .