Universitas Dharmawangsa
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN
Oleh : Samalua Wadma, SE, MM NIDN. 0108128101

## Abstrak
Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  kinerja  keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, penggangguran dan kemiskinan. Penulisan makalah ini menggunakan  metode  tinjauan  literatur  ( library  research ).  Dari  pembahasan  dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  dalam  jumlah  yang banyak  sehingga  memungkinkan  untuk  kenaikan  standar  hidup  yang  mana  berdampak pula  bagi  penurunan  tingkat  pengangguran  dalam  jangka  panjang.  Kemandirian  dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya  intervensi  dalam  hal  kebijakan  terkait  dengan    pengelolaan  daerah  tersebut.  Di samping  itu,  aparatur  daerah  dapat  secara  inisiatif  dan  kreatif  dalam  mengelola  daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah.
Kata kunci : kinerja keuangan , pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  nasib  suatu daerah  karena  daerah  dapat  menjadi  daerah  yang  kuat  dan  berkuasa  serta  mampu mengembangkan  kebesarannya  atau  menjadi  tidak  berdaya  tergantung  pada  cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif  atau  memenuhi value  for  money serta  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan keadilan  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  selanjutnya  mengurangi  jumlah pengangguran  serta  menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Untuk  pengelolaan  daerah  tidak hanya  dibutuhkan  sumber  daya  manusia,  tetapi  juga  sumber  daya  ekonomi  berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.
Anggaran  daerah  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  instrumen  kebijakan  yang  utama  bagi  pemerintah  daerah.  Anggaran  daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah  daerah.  Anggaran  daerah  seharusnya  dipergunakan  sebagai  alat  untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus  memuat  kinerja,  baik  untuk  penilaian  secara  internal  maupun  keterkaitan  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  selanjutnya  mengurangi  pengangguran  dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja
keuangan  berupa  perbandingan  antara  komponen-komponen  yang  terdapat  pada anggaran.
Kinerja  keuangan  dapat  berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas,  dan  rasio efisiensi.  Dengan  adanya  rasio-rasio  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendorong  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  selanjutnya  mengurangi  pengangguran  dan menurunkan tingkat kemiskinan.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  kinerja  keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, penggangguran dan kemiskinan.

## 1.3. Metode Penulisan
Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Kinerja Keuangan
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang  dilakukan  terlaksana  dengan  baik.  Apabila  pencapaian  melebihi  dari  apa  yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.  Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan  indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk menilai kinerja di masa lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan  yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001)  analisis  kinerja  keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Dalam  organisasi  pemerintah  untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi, sedangkan rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  atau  yang  sering  disebut  sebagai  otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio  ini  juga menggambarkan  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal. Semakin  tinggi  rasio  ini,  maka  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  pihak  eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.
Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh  besar  terhadap  kemampuan  menyediakan  pelayanan  masyarakat  yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin
besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukkannya dan memenuhi dari apa  yang  direncanakan.  Pada  sektor  pelayanan  masyarakat  adalah  suatu  kegiatan  yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah  dikerjakan  secara  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  telah  mencapai  hasil ( output )  dengan  biaya  ( input )  yang  terendah  atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh  hasil yang diinginkan.
Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan  dengan  menggunakan  ukuran  efisiensi  tersebut,  maka  penilaian  kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80 - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.
Faktor  penentu  efisiensi  dan  efektifitas  sebagai  berikut  (Budiarto,  2007):  a.  faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; b.  Faktor struktur  organisasi,  yaitu  susunan  yang  stabil  dari  jabatan-jabatan,  baik  itu  struktural maupun fungsional; c. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. faktor dukungan kepada aparatur  dan  pelaksanaannya,  baik  pimpinan  maupun  masyarakat;  e.  faktor  pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

## 3. Pembahasan
Secara  umum  pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  perkembangan  kegiatan dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat  juga  diartikan  sebagai  kenaikan Gross  Domestic  Product (GDP)  atau Gross  National Product (GNP)  tanpa  memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari tingkat  pertumbuhan  penduduk  atau  apakah  perubahan  struktur  ekonomi  terjadi  atau tidak (Arsyad, 1999). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi  merupakan  kemampuan  suatu  negara  dalam  menyediakan  kebutuhan  akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk  kenaikan  standar  hidup  yang  mana  berdampak  pula  bagi  penurunan  tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor  atau  komponen  utama  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  akumulasi  modal, pertumbuhan  penduduk,  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kenaikan  jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.
Pengertian  pengangguran  adalah  penduduk  yang  tidak  bekerja,  tetapi  sedang mencari  pekerjaan  atau  sedang  mempersiapkan  suatu  usaha  baru  atau  penduduk  yang tidak  mencari  pekerjaan  karena  tidak  mungkin  mendapatkan  pekerjaan  ( discouraged workers ) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau
mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003). Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai  pada  tahun  tertentu,  maka  tingkat  pengangguran  akan  turun  sebesar  1%.  Jadi 1%/2,5%  =  0,4%.  Apabila  tingkat  pengangguran  ingin  diturunkan  sebesar  2%,  maka pertumbuhan  ekonomi  haruslah  dipacu  agar  bisa  tumbuh  sebesar  5%  diatas  rata-rata. Kemiskinan  didefinisikan  dari  dua  sisi,  yaitu  sisi  ekonomi  dan  sosial.  Dari  sisi  ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non  makanan  yang  bersifat  mendasar,  sedangkan  dari  sisi  sosial  yang  berarti ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan  daya  dukung  alam.  Faktor  yang  berkembang  berupa  keadaan  sosial  budaya  yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa.  Ada  beberapa  indikator  yang  menyebabkan  orang  terperangkap  kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi,  pengajaran,  perumahan,  konsumsi,  transportasi  dan  jasa,  pertanian,  industri  dan perdagangan.
Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau  wilayah  akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  kurang  atau  tidak  adanya  intervensi  dalam  hal  kebijakan  terkait  dengan pengelolaan  daerah  tersebut.  Di  samping  itu,  aparatur  daerah  dapat  secara  inisiatif  dan kreatif  dalam  mengelola  daerah  untuk  mendorong  pertumbuhan  daerah.  Pertumbuhan ekonomi  daerah  selanjutnya  akan  mengurangi  tingkat  pengangguran  dan  menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

## 4. Penutup
Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan  untuk  kenaikan  standar  hidup  yang  mana  berdampak  pula  bagi penurunan  tingkat  pengangguran  dalam  jangka  panjang.  Kemandirian  dan  pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kurang  atau  tidak  adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan  pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur  daerah  dapat  secara  inisiatif  dan  kreatif  dalam  mengelola  daerah  untuk mendorong pertumbuhan daerah.

## Daftar Pustaka
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Asaddin, Fuad dan Mansoer, Faried Wijaya. 2001. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1.
Basry, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Boediono. 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Bratakusuma.  Sholikin.  2003.  Perencanaan Pembangunan Daerah.  Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Budiarto,  Bambang.  2007.  Pemgukuran  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
Cooper,  Donald  R  dan  Schindler,  Pamela.  S,  2001.  Business  Research  Methods.  Seventh Edition. Published by McGraw-Hill.
Dritsakis,  Nikolaos  dan  Adamopoulos,  Antonis.  2004.  A  Causal  Relationship  Between Goverment  Spending  and  Economic  Development:  An  Empirical  Examinantion  of The Greek Economy. Aplie Economic, 36, 457 – 464.
Ghozali,  Imam.  2006.  Statistik  Multivariat  SPSS.  Penerbit  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang.
Gujarati,  Damodar,  N.  1998.  Basic  Econometrics,  International  Edition.  Published  by Prentice- Hall International, Inc.
Hair,  Joseph  F,  Anderson,  Rolph  E,  Tatham,  Ronald  L,  dan  Black,  William  C.  1998. Multivariate Data Analysis, Fifth Edition. Published by Prentice-Hall International, Inc.
Halim,  Abdul.  2001.  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit  UPP  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
Hamzah,  Muhammad  Zilal.  2005.  Does  Block  Grant  Generates  Economic  Growth  on Province-Level  in  Indonesia  After  The  Implementation  of  Fiscal  Decentralization Policy? Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.
Haryadi,  Bambang.  2002.  Analisis  Pengaruh  Fiscal  Stress  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  Dalam  Menghadapi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur).  Simposium Nasional Akuntansi 5. Semarang.
Haryanto,  Joko  Tri.  2005.  Analisa  Data  Alokasi  Umum  (DAU)  Kaitannya  Dengan Penciptaan  Kemandirian  Daerah  di  Era  Otonomi:  Studi  Kasus  30  Propinsi  di Indonesia. Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.
Hastuti, Rini dan Munartono, Yudo. 2005. Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang. Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.
Jhinga,  ML.  2000.  Ekonomi  Perencanaan  dan Pembangunan.  Edisi  Pertama.  Penerbit  CV Rajawali. Jakarta.
Joehartini dan Musa, Rosben. 2005. Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Kerja dan Pengentasan Kemiskinan. Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.