## PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 1948-1949
Iqbal Oxy Ardiansyah, MRR Ratna Endang Widuatie, S.S., M.A.
E-mail: ardiansyahi37@yahoo.com
Abstract : This article analyzes descriptively and analytically the efforts and struggles of the army and the people in defending  Indonesian  independence in Lamongan Regency during  the period  of physical  revolution (Dutch Military Aggression II). The problems examined in this paper include the struggle efforts carried out by the army and the people of Lamongan Regency such as the battle in the village of Kentong, the weaving event, the battle  at  the  end  of  Jalan  Ploso  Boden,  the  battle  in  Kedungpring,  the  battle  in Gumantuk,  and the  battle in the  Field  of Palang Village. The author studies it by using a  psychological  approach,  while  the  theory  of  aggression  is  used  by  the  author  as  a surgical  tool.  The  method used in this  study is a historical  method  according to  Louis Gottschalk,  which  includes  heuristics,  source  criticism,  interpretation,  and historiography.  The  struggle  of  the  army  and  the  people  in  maintaining  Indonesian independence  in  Lamongan  District  was  very large  and  had  an important  role for the following  periods,  until  finally  on  December  19,  1949,  the  transfer  of  power  from  the Dutch  government  to the government  of the Republic  of  Indonesia  was  held. Since the transfer  of  power,  all  Dutch  troops  in  the  Lamongan  Regency  began  to  withdraw  and gradually  left the  region.  The  impact  was  that  many  republican soldiers and residents had died in battle, and many residences were damaged by the burning of Dutch troops.
Keywords : Struggle, Independence, Lamongan Regency.
Abstrak : Artikel  ini  mengkaji  secara  deskriptif  analitis  usaha-usaha  dan  perjuangan yang  dilakukan  tentara  dan  rakyat dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di Kabupaten  Lamongan  selama  revolusi  fisik.  Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini mencakup  usaha-usaha  perjuangan  yang  dilakukan  tentara  dan  rakyat  Kabupaten Lamongan  seperti  pertempuran  di  Desa  Kentong,  peristiwa  Kakat  Penjalin, pertempuran  di  ujung  Jalan  Desa Ploso Boden, pertempuran Kedungpring, pertempuran
Gumantuk,  dan  pertempuran  di  Lapangan  Desa  Palang.  Penulis  mengkajinya  dengan menggunakan  pendekatan  psikologi,  sedangkan  teori  agresi  digunakan  sebagai  alat bedahnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  sejarah  menurut Louis  Gottschalk  yang  meliputi  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi. Perjuangan  tentara  dan  rakyat  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di Kabupaten Lamongan sangatlah besar dan memiliki peran yang penting, hingga akhirnya pada  tanggal  19  Desember  1949  diadakanlah  penyerahan  kekuasaan  militer  dari  pihak Belanda  kepada  pemerintah  Republik  Indonesia.  Semenjak  penyerahan  kekuasaan tersebut,  seluruh  pasukan  Belanda  yang  berada di Kabupaten  Lamongan  mulai  ditarik mundur dan meninggalkan wilayah tersebut secara bertahap. Dampak yang ditimbulkan setelah masa revolusi fisik di Kabupaten Lamongan diantaranya ialah banyaknya tentara yang gugur dan penduduk yang terbunuh, serta banyak tempat tinggal yang rusak akibat dibakar pasukan Belanda.
Kata kunci: Perjuangan, Kemerdekaan, Kabupaten Lamongan.

## 1. Pendahuluan
Membahas  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  berarti membahas  suatu  periode  atau  masa  yang  telah  berlangsung  di  Indonesia,  yakni  masa perang  kemerdekaan  atau  masa  revolusi  fisik  (1945-1949).  Bermula  dari  kekalahan pasukan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, menimbulkan suatu kondisi kekosongan kekuasaan politik di wilayah-wilayah Indonesia (Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia–Angkatan Darat, 1972). Momen tersebut ditangkap oleh  golongan  muda  untuk  mendesak  golongan  tua  agar  segera  memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia.  Pada  tanggal  17  Agustus  1945,  dihadapan  beberapa  rakyat Indonesia yang  berkumpul di luar rumahnya (Jalan Pegangsaan Timur No.56, Jakarta), Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (Ricklefs, 2008). Selesai Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ketikan Sayuti Melik, dilanjutkan  dengan  pengibaran  bendera  merah  putih  jahitan  Fatmawati  oleh  Latif Hendraningrat, Suhud, dan Tri Murti, dengan diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan  Indonesia  (Chambali,  2006).  Dibacakannya  teks  proklamasi  kemerdekaan Indonesia  oleh  Soekarno,  menandakan  bahwa  pada  tanggal  17  Agustus  1945  bangsa Indonesia  secara  resmi  telah  memproklamasikan  diri  sebagai  bangsa  yang  merdeka, bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan di tanah airnya.  Suatu  hari yang  telah ditunggu-tunggu  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  suatu  hari  yang  menjadi  titik  balik perubahan kondisi dan keadaan mereka di tanah kelahirannya, suatu hari yang membuat mereka  bebas  dan  merdeka  dari  segala  bentuk  penjajahan  yang  telah  mereka  rasakan selama ini.
Pihak  Belanda  yang  telah  mengetahui  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia, merasa bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah jajahannya dan mengklaim untuk segera diserahkan kepada pihak Belanda. Pihak Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II,  dengan  tergesa-gesa  merencanakan  kedatangannya  ke  wilayah  Indonesia,  dengan maksud menerima penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang, yang selanjutnya diserahkan kepada  pemerintahan  Belanda.  Rakyat  Indonesia  yang  baru  saja  memproklamasikan kemerdekaannya dan juga baru merasakan kebebasannya dari segala bentuk penjajahan, langsung  mengambil  sikap  menentang  dan  melawan  rencana  pihak  Sekutu  untuk menyerahkan  wilayah  Indonesia  kepada  pemerintahan  Belanda.  Perang  antara  kedua belah  pihak  tidak  dapat  terhindarkan,  sehingga  terjadilah  pertempuran-pertempuran dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam
melawan  Sekutu  di  daerah-daerah  Indonesia,  seperti  Pertempuran  10  November  di Surabaya  (1945),  Palagan  Ambarawa  di  Ambarawa  (1945),  Bandung  Lautan  Api  di Bandung  (1946)  dan  lain  sebagainya.  Masa  ini  dikenal  sebagai  masa  “perang kemerdekaan” atau masa “revolusi fisik” (1945-1949) (Prabowo, 2009).
Pada masa revolusi fisik, tidak hanya tentara yang memiliki peran besar dalam bertempur  dan  melawan  musuh,  melainkan  rakyat  juga  ikut  tampil  di  garis  terdepan dalam mengusir para penjajah. Perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan dan memberikan bukti yang jelas  dan  tegas  bagaimana  bangsa  Indonesia  menginginkan  dan  mencintai kemerdekaannya.  Betapa  besar  kebencian  rakyat  Indonesia  terhadap  penjajahan  yang telah mereka rasakan selama ini. Perang kemerdekaan terjadi bukan hanya perang militer semata, tetapi telah menjadi perang rakyat secara menyeluruh. Perang ini sangatlah jelas bersifat  kedaerahan,  karena  setiap  daerah  menjalankan  perang  dengan  segala  kekuatan dan  kemampuan  yang  dimilikinya,  walaupun  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  daripada perang pada masa kerajaan terdahulu. Setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan pasti melahirkan  suatu  cerita  kepahlawanan  yang  menjadi  kebanggaan  bagi  daerah  tersebut, termasuk di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki beberapa cerita-cerita kepahlawanan  pada  masa  revolusi  fisik,  seperti  pertempuran  Kadet  Soewoko, pertempuran  Sugeng  Suprobo,  pertempuran  Batalyon  Mayangkara,  pertempuran Batalyon Sunaryadi, dan lain sebagainya. Perasaan senasib dan seperjuangan antar rakyat, telah menambah rasa kepercayaan yang kuat dan erat dalam pemupukan jiwa persatuan dan semangat juang dalam perjuangan melawan musuh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kajian  ini  bertujuan:  (1)  Untuk  mengetahui  kepentingan  dan  tujuan  pasukan Belanda  dalam  menyerang  dan  menguasai  Kabupaten  Lamongan  pada  masa  Agresi Militer  Belanda  II.  (2)  Guna  menjelaskan  secara  deskriptif  analitis  usaha-usaha  yang dilakukan  tentara  dan  rakyat  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di Kabupaten  Lamongan  selama  revolusi  fisik.  (3)  Untuk  mengetahui  akhir  perjuangan tentara  dan  rakyat  dalam  menghadapi  pasukan  Belanda  selama  masa  revolusi  fisik  di Kabupaten  Lamongan. Ruang lingkup  tulisan  ini  terdiri  atas  ruang lingkup spasial dan temporal. Lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun ruang lingkup temporal difokuskan pada tahun 1948-1949. Lingkup
temporal  diambil  penulis  guna  memudahkan  penulis  dalam  menyelesaikan  tulisan skripsi ini, diawali dari tahun 1948 atau saat pasukan Belanda mulai menjalankan rencana Agresi Militer Belanda II (18 Desember 1948) ke seluruh wilayah RI yang tersisa untuk dikuasai  pasukan  Belanda.  Disusul  dengan  terjadinya  pertempuran-pertempuran  di daerah-  daerah  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia  melawan  pasukan Belanda.  Batas  akhir  lingkup  temporal  dalam  skripsi  ini  adalah  pada  tahun  1949, dikarenakan penyerahan kedaulatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, adalah pada  tanggal  27 Desember  1949.  Disahkannya  kedaulatan  kemerdekaan  Indonesia,  menandakan berakhirnya  perjuangan-  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  mempertahankan kemerdekaannya  melawan  pasukan  Belanda  selama  masa  Agresi  Militer  Belanda  II  di wilayah-wilayah  Indonesia.  Rentang  waktu  1948-1949,  telah  terjadi  banyak  peristiwa- peristiwa bersejarah di Kabupaten Lamongan, dalam memperjuangankan kebebasannya dari  segala  bentuk  penjajahan  bangsa  asing  dan  melibatkan  seluruh  elemen.  Skripsi perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  di  Kabupaten  Lamongan  tahun  1948-1949, bertujuan menjelaskan segala upaya-upaya  yang dilakukan, baik tentara maupun rakyat dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di  Kabupaten  Lamongan  dari  para musuh yang ingin merebutnya antara tahun 1948 hingga tahun 1949 (masa Agresi Militer Belanda II).

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948-1949 adalah metode sejarah menurut Louis Gottscalk. Menurut Louis Gottscalk, metode sejarah adalah proses menguji  dan  menganalisis  secara  kritis  rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau (Gottschalk,  1975).  Metode  sejarah  ini  dibagi  menjadi  empat  tahapan  dalam merekontruksi  peristiwa-  peristiwa  sejarah  sebagai  berikut:  1)  Pengumpulan  sumber (heuristik),  2)  Kritik  sumber  (kritik  intern  dan  ekstern),  3)  Penafsiran  sumber (interpretasi), 4) Penulisan sejarah (historiografi).
Heuristik  merupakan  tahapan  yang  berkaitan  dengan  segala  usaha  yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan sumber- sumber sejarah yang berkaitan dan relevan dengan tulisan penulis. Sumber-sumber sejarah dikategorikan menjadi dua, yakni; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber pertama
yang berupa tulisan-tulisan atau sumber lisan dari pelaku asli peristiwa tersebut. Sumber- sumber  primer  didapatkan  penulis  dari  perpustakaan  dan  dinas-  dinas  terkait  di Kabupaten  Lamongan,  Kodim 0812  Lamongan, Museum Brawijaya, badan kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Timur, perpustakaan pusat sejarah TNI, ANRI dan lain sebagainya. Selain sumber primer, skripsi ini juga menggunakan sumber sekunder atau sumber  kedua  sebagai  pendukung  sumber  primer.  Sumber  sekunder  diperoleh  dari masyarakat  yang mengetahui  perstiwa-peristiwa sejarah atau pertempuran-pertempuran yang  terjadi  pada  masa  revolusi  fisik  di  Kabupaten  Lamongan  tidak  secara  langsung. Metode  yang  dipakai  penulis  dalam  mendapatkan  sumber  sekunder  adalah  dengan melalui wawancara.
Kritik sumber adalah tahapan  yang dilakukan penulis untuk memilah sumber- sumber yang telah diperoleh, dengan mengkaji otentisitas (kritik internal) dan kredibelitas (kritik  eksternal)  dengan  fakta-fakta  sejarah  yang  telah  terkumpul,  untuk  dijadikan referensi tulisan. Kritik eksternal  dilakukan penulis pada tahun terbit  buku  dan  kondisi zaman ketika penulisan buku tersebut, dengan melakukan kroscek antar sumber, sehingga kredibilitas  buku  dapat  diketahui  oleh  penulis.  Kritik  sumber  juga  dilakukan  pada sumber-sumber lisan, karena sangat rentan menimbulkan subjektifitas sejarah. Kedekatan antara narasumber dengan pelaku sejarah atau salah seorang pejuang dapat menyebabkan perbedaan alur kisah sejarah, sehingga perlu adanya kritik sumber kepada narasumber, dengan cara menkroscek kesaksian atau cerita peristiwa sejarah antara narasumber satu dengan narasumber lainnya.
Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah  yang diambil dari data  atau  sumber  yang  telah  valid.  Fakta-fakta  ini  kemudian  disusun  menjadi  sebuah konstruksi suatu peristiwa  yang utuh tanpa adanya unsur subyektifitas dalam penulisan sejarah  dan  mendekati  kebenaran.  Tahap  interpretasi  ini,  penulis  menggunakan  ilmu bantu, yakni ilmu psikologi, dengan dibantu teori agresi, sehingga segala aktifitas dalam perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di  Kabupaten  Lamongan  selama masa  revolusi  fisik,  dapat  diungkapkan  secara  kronologis  dan  akademis.  Tahap interpretasi  dilakukan  penulis  dengan  berbagai  model,  yaitu  seleksi  yang  mengungkap relevan  atau  tidaknya  sumber  yang  digunakan,  kemudian  mengurutkan  dan  merangkai fakta-fakta  sejarah,  menkronologisasi,  dan  mengimajinasi  dari  seluruh  sumber-sumber
yang  telah  ditemukan  penulis  terkait  dengan  penulisan  skripsi  perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948-1949.
Historiografi  merupakan  langkah  terakhir  dalam  penulisan  kajian  sejarah. Historiografi  diartikan  sebagai  penyusunan  dan  penulisan  kembali  hasil  interpretasi, dengan  cara  merangkaikan  fakta-fakta  sejarah  yang  telah  diperoleh  kedalam  sintesis sejarah. Tahapan historiografi, karya tulis ilmiah menjadi lebih deskriptif analitis, sesuai dengan  metodologi  penulisan  kajian  ilmu  sejarah  yang  disusun  secara  kronologis. Penyusunan historiografi skripsi ini berdasarkan pada pertanyaan 5 W + 1 H (What, Who, When,  Why,  Where  dan  How), agar dapat  dipaparkan secara detail  dan  sesuai  dengan kaidah-kaidah  penulisan  kajian  ilmu  sejarah.  Tahapan  terakhir  dalam  penulisan  kajian ilmu sejarah, penulis harus dapat merekontruksi semua peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi menjadi tulisan sejarah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Kabupaten Lamongan Menuju Kemerdekaan Indonesia
Pada  hari  Jumat  tertanggal  17  Agustus  1945  pagi  hari,  Sukarno  membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadapan para anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia)  dan  beberapa  pemuda  yang  datang  ke  rumahnya.  Rencana awal, pembacaan proklamasi  kemerdekaan  Indonesia dilaksanakan  di  Lapangan  Ikada, tetapi  tiba-tiba  dipindah  ke  Halaman  Rumah  Sukarno  (Jl.  Pegangsaan  Timur  No.56 Jakarta),  dikarenakan  Lapangan  Ikada  telah  dijaga  ketat  oleh  pasukan  artileri  Jepang (Soejono  dan  Leirissa,  2010).  Setelah  Hatta  tiba  di  kediaman  Sukarno,  upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dimulai dengan sederhana, Sukarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Peran pemuda saat itu sangatlah vital, karena para pemudalah yang bergerak untuk menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia, baik melalui graffiti action di gerbong- gerbong kereta api atau trem, memuat berita kemerdekaan Indonesia di surat kabar, siaran radio, dan lain-lain.
Pada siang hari, berita mengenai kemerdekaan Indonesia telah tersebar hingga ke Surabaya dan Jogjakarta, di Surabaya, para pejuang yang berprofesi sebagai wartawan, menyebarluaskan  berita  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  ke  seluruh  penjuru  Kota
Surabaya melalui surat kabar dan siaran radio (El-Kayyis, 2015). Kondisi berbeda terlihat di  Karesidenan  Bojonegoro  (Kabupaten  Bojonegoro,  Kabupaten  Lamongan  dan Kabupaten  Tuban)  yang  berdekatan  dengan  Kota  Surabaya,  pada  hari  pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, kondisinya begitu tenang, seakan- akan  tidak  terjadi  apa-apa  dan  tidak  mengandung  arti  yang  luar  biasa  (Sudarmo,  dkk, 1993). Kondisi yang begitu tenang di Karesidenan Bojonegoro, dikarenakan pihak Jepang yang masih berkuasa di Karesidenan Bojonegoro berhasil menutup rapat-rapat informasi kemerdekaan  Indonesia yang  masuk dari luar daerah, karena masih sedikit orang yang mendengar  informasi  pembacaan  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  sehingga  berita kemerdekaan  Indonesia  belum  dapat  disiarkan  secara  luas  dan  merata  di  Karesidenan Bojonegoro, selain itu, pemerintah Jepang di Karesidenan Bojonegoro masih cukup kuat (Suryadi, 1985). Pada tanggal 18 Agustus 1945, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai tersebar kepada khalayak umum, setelah surat-surat kabar memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan huruf-huruf yang besar.
Pasca Kota Surabaya memproklamasikan diri berpihak kepada pemerintahan RI, golongan pemuda di Karesidenan Bojonegoro dengan tegas mendesak KNID (dari tingkat kecamatan hingga karesidenan) dan Residen Bojonegoro agar bendera merah putih segera dikibarkan  di  seluruh  wilayah  Karesidenan  Bojonegoro,  baik  di  kantor-kantor pemerintahan,  gedung-gedung  strategis,  dan  lain-lain.  Desakan  para  pemuda  yang semakin  besar  dan  keras  membuat  KNID  Karesidenan  Bojonegoro  segera  bertindak dengan memerintahkan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Karesidenan Bojonegoro. Pasca surat perintah dari KNID Karesidenan Bojonegoro turun, berkibarlah bendera  merah  putih  di  kantor-kantor  pemerintahan  Karesidenan  Bojonegoro,  namun karena  pemerintah  Jepang  masih  cukup  kuat  berkuasa  di  Karesidenan  Bojonegoro, sehingga bendera merah  putih  dikibarkan  bersamaan dengan bendera Hinomaru (nama bendera Jepang). Tindakan para pejabat pemerintahan di Karesidenan Bojonegoro sangat disesalkan  oleh  para  pemuda.  Sehingga  mereka  melakukan  aksi  atau  gerakan  dengan mengecat dan menempelkan sticker bergambar bendera merah putih pada rumah-rumah dan  kendaraan-  kendaraan  yang  mereka  jumpai,  mereka  juga  memberi  tanda  “milik Republik  Indonesia”  dikendaraan-kendaraan  pemimpin  dan  pegawai-  pegawai berkebangsaan  Jepang.  Pada  tanggal  14  September  1945,  pemerintah  Jepang  di Karesidenan Bojonegoro menolak untuk mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia,
yang  membuat  rakyat  tidak  berani  untuk  mengibarkan  bendera  merah  putih  di  depan rumahnya (Gunawan dan Ohorella, 2001).
Penolakan  pemerintah  Jepang  terhadap  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia diperkuat  dengan  disebarluaskannya  berita  tersebut  oleh Shuchokan (Residen) Karesidenan Bojonegoro, Raden Mas Tumenggung Ario (R.M.T.A.) Suryo ke tiga daerah kekuasaannya,  yakni  Kabupaten  Lamongan  pada  tanggal  16  Sepetember  1945, Kabupaten  Bojonegoro  pada  tanggal  17  September  1945  dan  Kabupaten  Tuban  pada tanggal  19  September  1945  (Sudarmo,  dkk,  1993).  Penolakan  pemerintah  Jepang terhadap kemerdekaan RI menyebabkan perdebatan antara pihak pejuang RI dan KNID Karesidenan Bojonegoro, sehingga pada tanggal 22 September 1945, KNID Karesidenan Bojonegoro  mengadakan  rapat.  Rapat  tersebut  dihadiri  oleh  seluruh  utusan  KNID kabupaten, termasuk perwakilan KNID Kabupaten Lamongan, setelah berunding hingga larut  malam,  dipelopori  oleh  utusan  KNID  Kabupaten  Lamongan,  Mr.  Budisusetio mengusulkan  kepada  peserta  rapat  untuk  memutuskan  mosi  tidak  percaya  kepada pimpinan Karesidenan Bojonegoro (Residen Suryo) dan seluruh kepala daerah  dipecat dari  jabatannya.  Pada  tanggal  24 September 1945 pagi hari, ratusan pemuda Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan Pemuda Republik  Indonesia (PRI), membanjiri halaman  Rumah  Residen  Bojonegoro  R.M.T.A.  Suryo.  Aksi  dari  golongan  pemuda tersebut,  bertujuan  guna  mendesak  Residen  R.M.T.A.  Suryo  untuk  menandatangani naskah proklamasi berdirinya Pemerintah RI Daerah Karesidenan Bojonegoro yang telah disiapkan KNID Karesidenan Bojonegoro (Sjamsudduha, 1994).
Pasca  permintaan  dari  KNID  Karesidenan  Bojonegoro  kepada  Residen  Suryo disetujui,  KNID  Karesidenan  Bojonegoro  segera  menyelenggarakan  rapat  raksasa  di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Situasi di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sangatlah gegap  gempita dalam menyambut kemerdekaan Indonesia di Karesidenan Bojonegoro. Lagu-lagu perjuangan berkumandang dengan kerasnya, seperti di Timur matahari mulai bercahaya, sorak-sorak bergembira, dari Barat sampai ke Timur, dan lain-lain. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia  di  Karesidenan  Bojonegoro,  disaksikan  oleh pegawai-pegawai  berkebangsaan  Jepang  yang  melihat  dari  kejauhan.  Setelah dilaksanakannya penyerahan  kekuasaan  dari  pihak  Jepang  kepada  pihak  RI,  walaupun dengan paksaan dan kekerasan, selanjutnya dilakukan pelucutan senjata tentara- tentara Jepang dan Kempeitai atau Kenpeitai (satuan  polisi  militer  Jepang  yang  ditempatkan di
seluruh  wilayah  Jepang  dan  daerah  jajahannya)  oleh  pejuang  RI.  Segera  setelah proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  dan  “proklamasi  khusus”  Karesidenan Bojonegoro dikumandangkan oleh Residen Bojonegoro R.M.T.A. Suryo, tanggung jawab rakyat  Lamongan  (khususnya  para  pemudanya),  dituntut  untuk  mempertahankan  dan membela kemerdekaan Republik Indonesia di wilayahnya dengan segenap jiwa raganya.

## 3.2 Pergerakan  Belanda  Pasca  Kemerdekaan di Kabupaten Lamongan
Kemerdekaan Indonesia telah di proklamirkan, namun bangsa Indonesia masih mengalami  berbagai  macam  rongrongan  atau  gangguan  yang  datang  baik  dari  dalam maupun dari luar. Kedatangan NICA  yang dibonceng AFNEI Inggris disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh rakyat Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia,  pemerintah  Indonesia  menempuh  dengan  menggunakan  dua  skema,  yakni perjuangan  diplomasi  dan  perjuangan  bersenjata.  Perjuangan  diplomasi  melahirkan beberapa perjanjian, seperti perjanjian linggarjati, perjanjian renville dan lain sebagainya. Sedangkan  perjuangan  bersenjata  menciptakan  berbagai  pertempuran  heroik,  seperti pertempuran  10  November  di  Surabaya,  pertempuran  Medan  Area  di  Sumatera  Utara, Bandung  Lautan  Api  di  Bandung  dan  lain-lain.
Berakhirnya peristiwa 10 November di Kota Surabaya, Inggris (AFNEI Inggris) dan Belanda (NICA) menyakini bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan RI telah mendapat  dukungan  penuh  oleh  seluruh  rakyat,  pemerintah  dan  tentara  Indonesia. Sehingga  demi  memelihara  perdamaian,  pihak  Inggris  mendesak  agar  dicapainya kesepakatan antara pemerintah RI dan Belanda sebelum mereka meninggalkan wilayah RI.  Pemerintah  RI  Pusat  menyadari  bahwa  pertempuran-pertempuran  yang  dihadapi hanya menunjukkan kepada dunia akan kelemahan RI dalam hal kekuatan.
Persenjataan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bangsa Indonesia belumlah cukup dan siap guna mengusir musuh dengan perjuangan bersenjata. Sehingga pemerintah  RI  lebih  memilih  menggunakan  jalur  perundingan-perundingan  atau diplomasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  negara,  namun  jalur  diplomasi  masih mengalami  kesulitan,  bahkan  sering  kali  perundingan  yang  dilakukan  lebih menguntungkan  pihak  Belanda  dan  merugikan  pihak  RI.  Tentara  dan  rakyat  lebih memilih  melalui  jalur  perjuangan  bersenjata  dengan  menghadapi  langsung  musuh dimedan  pertempuran,  guna  mengusir  para  penjajah  dari  wilayah  RI  dan mempertahankan  kemerdekaan Indonesia. Tentara dan rakyat mulai menyusun kembali
kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi serangan-serangan musuh yang berusaha  menjajah  kembali  wilayah-  wilayah  RI,  termasuk  di  Kabupaten  Lamongan. Pada  tanggal  18  Januari  1949,  Kota  Lamongan  mulai  terancam  oleh  serbuan  pasukan Belanda  yang  mulai  bergerak  dari  arah  Selatan,  namun  serdadu-serdadu  Belanda mendapatkan perlawanan yang begitu gigih dari gabungan pasukan satuan teritorial Kota Lamongan, yang berusaha mencoba mempertahankan Kota Lamongan dari penguasaan pasukan  Belanda,  namun  karena  kekuatan  pasukan  Belanda  yang  didukung  dengan persenjataan yang canggih dan lebih  lengkap,  membuat  para  pejuang  republik di Kota Lamongan terpaksa mundur dan menyebar ke basis pertahanannya masing- masing.
Pada pukul 13.00 WIB Kota Lamongan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda, namun  sebelum  meninggalkan  Kota  Lamongan,  para  pejuang  terlebih  dahulu membumihanguskan  bangunan-bangunan  penting  dan  gedung-gedung  strategis,  seperti Rumah Dinas Bupati Lamongan di Kampung Bandung, Rumah Penjara di Selatan Alun- alun Lamongan, Pegadaian, dan lain-lain, sehingga tidak dapat digunakan oleh serdadu- serdadu Belanda. Peristiwa pembumihangusan Kota Lamongan dikenal dengan sebutan “Lamongan Lautan Api” dan masuk kedalam laporan Komisi Tiga Negara (KTN) yang ditandatangani oleh Harrimans (Wakil dari Belgia) dan Chritchley (Wakil dari Australia), lalu dikirimkan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), selain itu, Lamongan lautan api juga  dimuat  dalam  koran  berbahasa  Belanda, Het  Vrije  Volk (Sjamsudduha,  1994). Penyerbuan  pasukan  Belanda  tak  mungkin  ditahan,  paling  banyak  hanya  dapat diperlambat  dengan  gangguan  serta  bumi  hangus  guna  memperoleh  waktu  dan  ruang sebanyak mungkin untuk pengungsian pasukan- pasukan, alat-alat, pegawai-pegawai dan rakyat ke kantong-kantong pedalaman. Pokok perlawanan TNI ialah perang gerilya, yang disatu pihak bersifat agresif terhadap musuh dan dilain pihak bersifat konstruktif dalam menegakkan kekuasaan de facto RI, dalam arti militer maupun sipil (Prabowo, 2009).
Kota  Lamongan,  membuat  pemerintahan  di  Kabupaten  Lamongan  harus mengungsi  ke  luar  Kota  Lamongan,  sedangkan  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan dilakukan  di  desa-  desa  yang  dijadikan  sebagai  tempat  pemerintahan  darurat,  seperti misalnya di Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng. Setelah Kota Lamongan dikuasai pasukan  Belanda,  kecamatan-kecamatan  di  lingkup  wilayah  administratif  Kabupaten Lamongan  pun  secara  bertahap  ikut  jatuh  ke  tangan  pasukan  Belanda.  Perangkat  dan pejabat  pemerintahan  beserta  kantor-kantornya,  baik  di  tingkat  kawedanan  hingga
kecamatan juga ikut mengungsi ke desa- desa yang dirasa aman  dari serangan pasukan Belanda. Akhir bulan Februari 1949, pasukan RI yang termasuk didalamnya mereka yang bekerja  di  pemerintahan  sipil  dan  pamong  desa  serta  rakyat  Lamongan  betul-betul menghadapi  ujian  terberat,  ujian  lahir  batin  bagi  kesetiaan  mereka  kepada  bangsa, proklamasi  kemerdekaan  dan  Negara  Republik  Indonesia  Serbuan  serdadu-  serdadu Belanda  yang begitu cepat dan dalam waktu hanya  sekitar 3-4  hari sudah dapat masuk dan menusuk jantung pertahanan TNI, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap serangan yang dilakukan serdadu-serdadu Belanda telah diperhitungkan dengan begitu cermat dan matang.
Dukungan  perlengkapan  dan  peralatan  persenjataaan  yang  lebih  modern  dan lengkap, serta dibantu dengan serangan-serangan udara guna memperlancar pergerakan pasukan  Belanda  dalam  menguasai  suatu  daerah.  Sebaliknya,  yang  dialami  oleh  para pejuang RI, sekali musuh memberi pukulan sudah langsung menusuk jantung pertahanan tanpa  adanya  serangan  balasan,  dan  kemudian  mengoyak-  ngoyak  wilayah  yang dilaluinya  serta  mencerai-  beraikan  pasukan  yang  coba  menghadangnya.  Pasukan republik hanya  sanggup menghambat atau hanya  sekedar mengganggu  laju pergerakan serdadu-serdadu  Belanda  saja.  Serbuan  yang  dilakukan  Belanda ternyata tidak  mampu menghancurkan TNI, bersama rakyat Indonesia mereka tetap melanjutkan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bergerilya melawan musuh. Memang, bilamana dilihat dari luar, seakan- akan tampak pemerintah dan TNI telah tamat riwayatnya, tetapi dalam kenyataannya, RI tetap ada dan terus berjalan walaupun harus terseok-  seok,  semboyan  tritunggal  manunggal  yang  dilakukan  pemerintah  darurat  RI, TNI  dan  rakyat  Indonesia  telah  membuktikannya  pada  masa-masa  kritis  Republik Indonesia.

## 3.3 Revolusi Fisik di Kabupaten Lamongan Tahun 1948-1949
Kabupaten  Lamongan  yang  berhasil  selamat  dari  serangan  pasukan  Belanda pada perang kemerdekaan I atau saat Agresi Militer Belanda I dan tidak sampai dikuasai oleh serdadu-serdadu Belanda, namun pada serangan pasukan Belanda  ke II, Kabupaten Lamongan harus menerima pil pahit karena TNI berhasil dikalahkan dan seluruh rakyat Lamongan  yang  tidak  patuh  kepada  Belanda  terusir  dari  rumahnya.  Pada  tanggal  18 Januari  1949,  pukul  13.00  WIB,  Kota  Lamongan  berhasil  diduduki  dan  dikuasai  oleh serdadu-serdadu Belanda, setelah  melawan  TNI,  rakyat  dan  para  pejuang RI lainnya
yang  secara  heroik  dan  patriotik  mempertahankan  Kota  Lamongan  dari  penjajahan pasukan  Belanda  (Suryadi,  1985).  Pada  bulan  Maret  1949,  terbentuk  suatu  sistem pemerintahan  yang  mengambil  alih  pemerintahan  sipil  dalam  menghadapi  pasukan Belanda yang bernama, pemerintahan militer Kabupaten Lamongan. Sejak terbentuknya pemerintahan  militer  Kabupaten  Lamongan,  bentuk  pertahanan  dan  penyerangan  yang digunakan pasukan RI mulai berubah dan beralih dari “ Passief Defensief ” menjadi “ Actief Offensief ”,  yang mulanya  pasukan RI hanya bertahan dan bersembunyi jika bertempur melawan pasukan Belanda berubah menjadi aktif melakukan penyerangan secara terbuka kepada  serdadu-serdadu  dan  pos  pertahanan  pasukan  Belanda.  Salah  satu  bentuk perwujudan  perubahan  tersebut adalah  keberhasilan  pasukan  RI  mengadakan  serangan umum ke Kota Lamongan yang telah dikuasai pasukan Belanda (Husain, 2016).
Serangan  umum  yang  dilakukan  pada hari Senin  hingga  hari  Selasa,  tanggal 28-29  Maret  1949,  dengan  menerjunkan  seluruh  pasukan  tamtama  dan  pasukan candrabirawa  KDM  Lamongan  yang  berasal  dari  anggota-anggota  ODM  dipadukan dengan  para  pemuda  dan  rakyat  desa  yang  siap  berjuang  membela  kemerdekaan Indonesia  di  Kabupaten  Lamongan,  dengan  dibawah  komando  langsung  Kapten Sukarsono  berhasil  masuk  dan  menyerang  Kota  Lamongan.  Serangan  umum  ke  Kota Lamongan juga mengartikan bahwa pemerintahan RI, baik dari kalangan tentara, bupati, lurah dan rakyat di Kabupaten Lamongan sepakat menjalankan gerakan non- kooperasi terhadap pemerintahan bentukan Belanda. Keberhasilan dilaksanakannya serangan umum ke Kota  Lamongan, membuat grafik perjuangan  kaum republikein mulai menunjukkan kenaikan, dengan munculnya peristiwa-peristiwa  heroik dan dramatis dalam mengusir penjajah  yang  dilakukan  oleh  para  pejuang  RI  di  Kabupaten  Lamongan,  sekaligus menguji kesetiaan, kekuatan dan semangat juang para gerilyawan.
Salah satu batalyon yang berkuasa atau bertugas menjaga dan melindungi Kota Lamongan adalah Batalyon Sunaryadi (bersandikan SNYD). Batalyon Sunaryadi adalah sebuah  pasukan  tentara  milik  TNI  yang  terlatih  secara  militer  dan  ikut  serta  dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan, terkhusus Kota  Lamongan,  dari  penjajahan  musuh  (Belanda)  yang  ingin  menguasai  kembali wilayah-wilayah RI. Batalyon Sunaryadi harus menerima pil pahit, karena perjuangannya selama ini mempertahankan Kota Lamongan harus berakhir pada tanggal 18 Januari 1949 pukul 13.00 WIB, karena pasukan Belanda berhasil masuk dan menguasai secara penuh
Kota  Lamongan.  Selain  Batalyon  Sunaryadi  yang  beroperasi  dan  bertugas  di  Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan juga memiliki pasukan (batalyon) lainnya  yang turut berkontribusi  besar  selama  masa  revolusi  fisik,  batalyon  tersebut  adalah  Batalyon Mayangkara. Batalyon Mayangkara menjadi pasukan pertama Republik Indonesia yang masuk ke Kota Surabaya yang telah menjadi wilayah pasukan Belanda pasca perjanjian Renville.
Tentara sebagai kekuatan militer resmi RI, terdapat  juga  rakyat  Indonesia  yang bergabung  ke  dalam  badan-badan  perjuangan  dan  kelaskaran,  berusaha  menemukan identitas  jati  dirinya  sendiri  untuk  dapat  memberikan  imbangan  kepada  TNI  dalam membangun  kekuatan  militer  RI.  Keanggotaan  pada  badan-  badan  perjuangan  adalah sukarela  ( voluntary  organization ),  yang  mempunyai  suatu  bagian  atau  seksi  yang dipersenjatai yang biasanya disebut laskar. Kewajiban dan tanggung jawab laskar-laskar rakyat  di  Indonesia  ialah  membantu  tentara  dalam  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia,  baik  sebagai  pasukan  yang  bertempur  di  garis  depan,  pasukan  cadangan, ataupun  pasukan  bantuan  lainnya  guna  memperlancar  dan  memenangkan  pertempuran melawan musuh. Kelaskaran rakyat di Indonesia adalah berupa barisan tani, buruh dan pemuda  kampung,  yang  memiliki  tugas  dalam  menjaga  dan  mempertahankan kampungnya, desanya, pabrik, kantor, bahkan hingga sawahnya sendiri dari segala bentuk serangan dan penjajahan pihak luar (Pramono, et.all., 1983). Mereka juga mendapat tugas sebagai barisan penggempur, pasukan cadangan atau bantuan militer lainnya, disamping TNI yang merupakan pasukan utama militer RI. Barisan-barisan rakyat seperti kelaskaran Hisbullah,  kelaskaran  Sabilillah,  pasukan  pelajar,  angkatan  muda  Indonesia  (AMI), Barisan  Buruh  Indonesia  (BBI)  dan  lain-lainnya,  yang  bergerak  secara  terstruktur  dan terorganisir sehingga mempunyai corak tersendiri sebagai tentara cadangan atau bantuan militer disamping TNI, dapatlah dinamakan sebagai laskar-laskar rakyat istimewa. Salah seorang  komandan  kelaskaran  Hisbullah  dan  Sabilillah  di  Kabupaten  Lamongan  yang terkenal  memiliki  peran  besar  dalam  perjuangan  membela  bangsa  Indonesia  di  Pesisir Utara Kabupaten  Lamongan selama  revolusi  fisik  adalah  seorang ulama bernama Kyai Haji Mohammad Amin Mustofa.
Pasca pertempuran di Kota Lamongan dan jatuhnya Kota Lamongan ke tangan serdadu-  serdadu  Belanda,  Batalyon  Sunaryadi  melakukan winggate ke  pedalaman Kabupaten Surabaya. Pada pukul 04.30 dini hari, pasukan Belanda melalui mata-matanya
(seorang  prajurit  bernama  Subroto)  mengetahui  keberadaan  Batalyon  SNYD,  mereka langsung  mengepung  sebuah  rumah  yang  diindikasi  sebagai  tempat  bermalamnya Batalyon  Sunaryadi,  rumah  tersebut  segera  ditembaki  dari  luar  dan  diserbu  secara beramai-ramai  (Suryadi,  1985).  Akibat  serangan  kejutan  serdadu-serdadu  Belanda, membuat  seluruh  anggota  Batalyon  Sunaryadi  langsung  lari  tunggang  langgang  tanpa sempat  melakukan  perlawanan  kepada  pasukan  Belanda.  Melihat  situasi  di  daerah Lamongan, Komandan Brigade XXX/Ronggolawe, Letkol Sudirman tidak tinggal diam saja  dan  ikut  berpartisipasi  dengan  memerintahkan  Seksi  I  Nurcahyo  dan  Seksi  II Ronggodihar  untuk  mengadakan  dan  meningkatkan  penghadangan-  penghadangan terhadap  iring-iringan  dan  patroli-patroli  pasukan  Belanda  disekitar  hutan  daerah Kecamatan  Ngimbang  dan  Kecamatan  Modo,  Kabupaten  Lamongan.  Seksi  II Ronggodihar  berhasil  melaksanakan  tugasnya  dan  berhasil,  namun  Seksi  I  Nurcahyo harus menyerah dan bergerak mundur setelah mendapat serangan kejutan dari pasukan Belanda.  Melihat  keberhasilan  TNI  (Seksi  II  Ronggodihar)  dalam  melakukan penghadangan  dan  penyerangan  terhadap  patroli  Belanda  di  Hutan  Gunung  Girik, Kecamatan Ngimbang, pasukan polisi Karesidenan Bojonegoro yang tergabung kedalam Kesatuan Mobille Brigade (Mobrig) dibawah komando Komandan Kompi Aipda (Ajun Inspektur  Polisi  Dua)  Suharsono,  berinisiatif  untuk  melakukan  hal  yang  sama  di Kecamatan  Sugio  dan  Kecamatan  Kedungpring,  Kabupaten  Lamongan,  namun  dalam perjalanannya mereka kalah bertempur melawan serdadu-serdadu Belanda.
Sisa pasukan Batalyon Sunaryadi pun memilih untuk terus bertempur melawan pasukan  Belanda  di  kantong-kantong  gerilya.  Pada  bulan  Februari  1949  pukul  06.30 WIB,  di  Desa  Plosobuden,  Kecamatan  Deket,  Seksi  I  yang  dipimpin  Letnan  Muntalib dari Kompi Kardomo  Batalyon  Sunaryadi menerima laporan dari  para  pemuda  desa, bahwa  ada  sepasukan tentara Belanda mulai  mendekat  ke Desa Plosobuden dari arah Kecamatan  Duduk  Sampeyan,  Kabupaten  Surabaya,  pertempuran  berlangsung  dan dimenangkan pasukan republik (Sjamsudduha, 1994). Sejak terbentuknya pemerintahan militer Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 1949, grafik perjuangan pasukan republik di  Kabupaten  Lamongan  mulai  menunjukkan  kenaikan,  dengan  munculnya  peristiwa- peristiwa  heroik dan dramatis dalam mengusir penjajah yang dilakukan para pejuang RI di Kabupaten Lamongan, seperti pertempuran di Desa Gumantuk Regu I Kadet Suwoko pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, pertempuran di  Lapangan Desa Palang
Regu VI Sersan Nurali pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, dan pertempuran- pertempuran para pejuang RI lainnya di Kabupaten Lamongan pada masa revolusi fisik (Tim Penyusun Naskah  Buku, 1992). Walaupun dalam setiap pertempurannya pasukan republik berhasil dikalahkan dan dipukul mundur oleh pasukan Belanda yang terlatih dan telah  berpengalaman  dalam  pertempuran serta  dibantu  dengan  persenjataan  yang  lebih lengkap dan canggih.

## 3.4 Akhir Revolusi Fisik di Kabupaten Lamongan dan Dampaknya
Pasca diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Negara Belanda pada  tanggal  23  Agustus–2  November  1949,  pemerintah  RI  yang  diwakili  oleh  Moh. Hatta,  sangatlah  mendominasi  perundingan  (Ricklefs,  2008).  Dalam  perundingan  di Den Haag, dapat dikatakan bahwa kemenangan berada ditangan perwakilan-perwakilan RI,  sebab  dalam  perundingan  tersebut,  kemerdekaan  Indonesia  diakui  secara internasional.  Pada  bulan  September  1949,  UNCI  ( United  Nations  Commisions  for Indonesia ),  suatu  badan  perdamaian  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  dan mendamaikan  konflik  antara  Negara  Indonesia  dan  Negara  Belanda  (pengganti  KTN), membentuk  suatu  badan  atau  komite  yang  tingkatnya  lokal  untuk  mengawasi  dan bertanggung  jawab  dalam  penyerahan  kekuasaan  dari  Pemerintah  Belanda  kepada Pemerintah  Indonesia  di  tingkat  daerah-daerah  RI,  yang  diberinama  LJC  ( Local  Joint Committee ). Pada pertengahan bulan September 1949, dibentuklah LJC 12 yang bertugas di  Karesidenan  Bojonegoro,  dengan  diketuai  pihak  Belanda  Letkol  Rikkers  dan  dari Indonesia Mayor  Rukminto,  wakil  Komisaris  II Polisi Karnadi, anggota Mayor Basuki Rahmat, penasihat Mr. Tandiono  Manu dan Mr. Suryadi. Kabupaten  Lamongan secara resmi  mendirikan  sub-sub  LJC  12  di  daerah  Kota  Lamongan,  Kecamatan  Babat  dan Kecamatan  Paciran  pada  tanggal  21  Oktober  1949  yang  diketuai  R.  Supardan. Pengangkatan  R.  Supardan  sebagai  ketua  sub-sub  LJC  12  di  Kabupaten  Lamongan menyebabkan kekosongan jabatan sebagai Bupati Lamongan, sehingga pada tanggal 18 Desember 1949 Patih Bojonegoro Kusno Suroatmojo dilantik sebagai Bupati Lamongan oleh  Bupati  Federal  Susilo  Tondoamijoyo  (Sjamsudduha,  1994).  Pada  tanggal  19 Desember  1949,  diadakanlah  penyerahan  kekuasaan  militer  dari  pihak  pemerintah Belanda  kepada  pemerintahan  Republik  Indonesia  (Suryadi,  1985).  Diterimanya kekuasaan wilayah RI dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia tersebut, menandakan secara  resmi  berakhirnya  perjuangan  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia
yang disebut sebagai masa perang kemerdekaan atau revolusi fisik. Pada tanggal tersebut, secara serentak kabupaten-kabupaten di Karesidenan Bojonegoro melakukan serah terima kekuasaan  dari  Belanda  kepada  Indonesia,  setelah  penyerahan  kekuasaan  Kota Bojonegoro dari Komandan Vak VIII/Belanda Letkol Rikkers kepada Komandan Brigade Ronggolawe  Letkol  Sudirman,  dilanjutkan  di  Kabupaten  Lamongan  yang  diserahkan Kapten  Van  den  Bergh  kepada  Kepala  Pemerintahan  Militer  Kabupaten  Lamongan Kapten Sukarsono.
Sejak  diserahkannya  kekuasaan  militer  dari  pemerintah  Belanda  ke  tangan pemerintah Republik  Indonesia  pada  tanggal  19  Desember 1949, pasukan Belanda yang berada  di  Kabupaten  Lamongan  mulai  ditarik  mundur  dan  meninggalkan  pos-pos mereka.  Selama  enam  bulan  pertempuran  melawan  pasukan  Belanda,  menurut  catatan KDM Kabupaten Lamongan bagian penyiaran, korban dari pihak tentara- tentara Belanda cukuplah  besar  dibandingkan  dengan  korban  di  pihak  KDM  Kabupaten  Lamongan sendiri,  yakni  korban  tewas  tercatat  139  orang,  luka-luka  29  orang  dan  tertawan  11 orang. Sedangkan selama Agresi Militer Belanda II di Kabupaten Lamongan, korban dari pihak RI sampai dengan tanggal 19 Juni 1949, tercatat tentara: gugur sebanyak 40 orang, luka-luka 12 orang dan tertawan 11 orang. Penduduk: tewas sebanyak 355 orang, luka- luka 93 orang. Harta benda: rumah yang dibakar sebanyak 1.070 buah, ternak 178 ekor, padi 840 kwintal, perhiasan seharga Rp. 1.480.100,- dan lain-lain seharga Rp.3.915.022,- (Husain, 2016).
Peristiwa  pengakuan  Indonesia  secara  internasional  tidaklah  didapat  dengan harga  yang  murah  dan  mudah,  segala  pengorbanan–  pengorbanan  dari  seluruh  rakyat Indonesia yang dilakukan atas nama “Kemerdekaan”, harus dibayar sangat mahal dan tak tergantikan.  Banyak  nyawa  pejuang  dan  korban  perang  yang  harus  melayang  demi kemerdekaan  Indonesia,  banyak  rakyat  yang  kehilangan  tempat  tinggal  karena  rusak poranda akibat dibakar serdadu- serdadu Belanda maupun dalam usaha bumi hangus, dan masih banyak lagi kerugian– kerugian lainnya yang dirasakan oleh para pejuang RI dan rakyat  Indonesia  akibat  dari  pecahnya  perang  kemerdekaan.  Sarana  dan  prasarana fasilitas  negara  rusak  atau  hancur  luluh  lantah,  hingga  hilang  diambil  musuh.  Setelah pengakuan  pemerintah  Belanda  kepada RI, Kabupaten Lamongan resmi menjadi salah satu bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam perkembangannya, setiap peristiwa pada  masa  revolusi  fisik  diapreasiasi  oleh  pemerintah  dengan  dibangunkannya  tugu,
monumen  dan  patung,  dijadikan  nama  jalan,  gedung  atau  sebuah  organisasi,  yang semuanya  bertujuan  untuk  mengenang  jasa-jasa  pahlawan  yang  rela  berkorban  demi kemerdekaan bangsanya.

## 4. Kesimpulan
Keberhasilan Kabupaten Lamongan selamat dari pendudukan pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I, tidak terlepas dari tujuan Belanda yang hanya mengincar daerah-  daerah  strategis,  seperti  pelabuhan-pelabuhan  di  Jawa  Tengah,  Karesidenan Besuki  di  Jawa Timur, perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur dan  lain- lain. Pada Agresi Militer Belanda II, tujuan Belanda semakin meluas, dengan menyerang dan menguasai seluruh  wilayah  Republik Indonesia,  termasuk Kabupaten Lamongan. Setelah terjadi persetujuan Renville (17 Januari 1948), RI hanya memiliki luas wilayah 1/3 di Pulau Jawa, sehingga tujuan pasukan Belanda untuk menguasai seluruh wilayah RI di Pulau Jawa bisa dipastikan hampir tercapai, dengan strategi yang telah matang, tentara yang terlatih dan berpengalaman serta diimbangi dengan persenjataan yang lebih lengkap dan  canggih.  Mustahil  bagi  RI  untuk  bisa  bertahan  dari  gempuran  pasukan  Belanda, namun tentara dan rakyat menolak menyerah kepada Belanda sebelum berjuang dan lebih memilih  untuk  mengangkat  senjatanya  melawan  serdadu-  serdadu  Belanda  demi mempertahankan  kemerdekaan  di  wilayah-wilayah  RI,  termasuk  di  Kabupaten Lamongan.
Kabupaten  Lamongan  yang  belum  berhasil  dikuasai  pasukan  Belanda  pada Agresi Militer Belanda I menjadi sasaran pendudukan selanjutnya pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda II, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Surabaya yang  telah  menjadi  wilayah  kekuasaan  pasukan  Belanda  dan  juga  berbatasan  dengan Kabupaten  Bojonegoro  yang  merupakan  pusat  pemerintahan  Karesidenan  Bojonegoro. Sehingga dengan menguasai Kabupaten Lamongan, wilayah-wilayah lain di Karesidenan Bojonegoro  yang  berdekatan  dengan  Kota  Surabaya,  seperti  Kabupaten  Tuban, Kabupaten  Bojonegoro  dan  Kabupaten  Jombang,  akan  dengan  mudah  dikuasai  oleh serdadu-serdadu  Belanda.  Penguasaan  Kabupaten  Lamongan  juga  akan  mempelancar akses  bantuan-bantuan  dari  Kota  Surabaya  melalui  jalur  darat,  mempermudah komunikasi antar kota yang telah dikuasai dan dapat memperoleh sumber daya alam yang dimiliki  wilayah  tersebut.  Selain  itu,  wilayah  Kabupaten  Bojonegoro  juga  memiliki sumber  daya  alam  (minyak)  yang  cukup  melimpah  yang  terdapat  di  wilayah  Cepu,
sehingga dengan menguasai Kabupaten Lamongan akan mempermudah pasukan Belanda untuk menguasai daerah-daerah tersebut dan berguna untuk membantu pasukan Belanda dalam pertempuran-pertempuran berikutnya.
Pada  masa  revolusi  fisik  atau  perang  kemerdekaan,  Kabupaten  Lamongan dijuluki sebagai “Kota Garis Depan” oleh para pejuang RI, karena di wilayah Kabupaten Lamongan  sering  sekali  terjadi  pertempuran-pertempuran  yang  melibatkan  pasukan republik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Sekutu dan pasukan  Belanda,  daripada  wilayah  lainnya  di  Karesidenan  Bojonegoro.  Pasca  Kota Lamongan  berhasil  dikuasai  pasukan  Belanda  pada  tanggal  18  Januari  1949,  maka pasukan  RI  mulai  menerapkan  strategi  yang  telah  diracik  Panglima  Besar  Jenderal Sudirman  yakni Winggate (menyusup  kembali  ke  daerah  asalnya)  dan  membentuk kantong-kantong  yang  telah  tertulis  dalam  perintah  siasat  no.1. Winggate adalah  aksi untuk  melakukan  penyusupan  ke  daerah  kantong-kantong  Belanda,  melakukan penyerangan  ke  pos-pos  Belanda,  penghadangan  patroli  dengan  menghindari  kekuatan tentara Belanda yang berjumlah besar melalui aksi gerilya. Menggunakan seluruh potensi nasional yang dimiliki, yakni keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dan segenap sumber daya nasional yang dimiliki, baik sarana dan prasarana nasional,  serta seluruh  wilayah negara  sebagai  satu  kesatuan  pertahanan  yang  utuh  dan  menyeluruh.  Agresi  militer Belanda kedua  memberikan  pengalaman  berarti  untuk  pasukan  Belanda,  karena  dalam peristiwa  tersebut  mereka  harus  menghadapi  suatu  gerakan  perjuangan  total  yang terorganisir  dan  tersistem  melibatkan  tentara,  laskar,  pelajar,  aparatur  negara,  pemuda terlatih, badan-badan perjuangan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan  yang disebut sebagai sistem pertahanan rakyat semesta.
Sistem ini menyebabkan serdadu- serdadu Belanda dipaksa bertahan dan hanya mampu  menguasai  kota-kota  di  sebagian  kecil  dari  wilayah  RI,  sedangkan  wilayah pedalaman dan keseluruhan masih dalam penguasaan pasukan RI. Terciptalah beberapa peristiwa-  peristiwa  heroik  bersejarah  yang  terjadi  dalam  usaha  mempertahankan keutuhan,  kedaulatan  dan  kesucian  kemerdekaan  Indonesia  di  Kabupaten  Lamongan, seperti  pertempuran  di  Desa  Kentong  yang  melibatkan  Batalyon  Sunaryadi,  peristiwa kakat  penjalin  Seksi  I  Nurcahyo  dan  Seksi  II  Ronggodihar  dari  Brigade XXX/Ronggolawe, pertempuran di ujung jalan Desa Plosobuden Seksi I Letnan Muntalib Kompi  Kardomo  Batalyon  Sunaryadi,  pertempuran  di  Kedungpring  pasukan  Mobrig
polisi Karesidenan Bojonegoro Sugeng Suprobo, pertempuran di Gumantuk Regu I Kadet Suwoko pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, pertempuran di Lapangan Desa Palang  Regu  VI  Sersan  Nurali  pasukan  tamtama  KDM  Kabupaten  Lamongan,  dan pertempuran-pertempuran para pejuang RI lainnya di Kabupaten Lamongan pada masa revolusi fisik.
Pada akhirnya segala usaha, pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan dan dikorbankan para pejuang republik terbayarkan dengan adanya pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) oleh dunia  internasional dan  Pemerintah Negara Belanda. Peristiwa bersejarah pada tanggal 19 Desember 1949, yakni pengakuan kedaulatan  NKRI  yang  akan  menciptakan  suatu  tatanan  dan  problematika  baru  dalam perjalanan bangsa Indonesia kedepannya. Selama Agresi Militer Belanda II di Kabupaten Lamongan, korban  dari  pihak  RI  sampai  dengan  tanggal  19 Juni 1949, tercatat sebagai berikut:
a. Tentara: gugur sebanyak 40 orang, luka-luka 12 orang dan tertawan 11 orang.
b. Penduduk:  tewas  sebanyak 355 orang, luka- luka 93 orang.
c. Harta  benda:  rumah  yang  dibakar  sebanyak 1.070 buah, ternak 178 ekor, padi 840 kwintal, perhiasan seharga Rp. 1.480.100,- dan lain-lain seharga Rp.3.915.022,-.
Selama  enam  bulan  pertempuran  melawan  pasukan  Belanda,  menurut  catatan KDM Kabupaten Lamongan bagian penyiaran, korban dari pihak tentara-tentara Belanda cukuplah  besar  dibandingkan  dengan  korban  di  pihak  KDM  Kabupaten  Lamongan sendiri, yakni korban tewas tercatat 139 orang, luka-luka 29 orang dan tertawan 11 orang. Dalam  perkembangannya,  setiap  peristiwa  pada  masa  revolusi  fisik  diapreasiasi  oleh pemerintah dengan dibangunkannya  tugu, monumen dan patung, dijadikan nama jalan, gedung  atau  sebuah  organisasi,  yang  semuanya  bertujuan  untuk  mengenang  jasa-jasa pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya.

## Daftar Pustaka

## 1. Arsip
Cuplikan Sejarah Agresi Belanda II (Klasch II) Tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 1949  Kabupaten  Lamongan  Jawa  Timur,  dalam  koleksi  Legiun  Veteran Republik Indonesia Kabupaten Lamongan.
“Suasana  peringatan  pekik  merdeka”,  Kementerian  Pertahanan  No.105,  dalam  koleksi
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

## 2. Buku
Ahmadi, Abu, Psikologi Umum . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
Biro  Pusat  Statistik  Lamongan, Statistik  Kabupaten  Lamongan  Tahun  1979-1980 . Lamongan: Kantor Statistik Kabupaten Lamongan, 1980.
Chambali,  Achmad, Menelusuri  Sejarah  Kabupaten  Lamongan .  Majelis  Taklim Islamiyah: Lamongan, 2006.
Dayakisni,  Tri  dan  Hudaniah, Psikologi  Sosial . Malang: UMM Press, 2009.
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional,
Revolusi  Nasional  Tingkat  Lokal .  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989.
Dinas  Sejarah  Militer  Tentara  Nasional  Indonesia–Angkatan  Darat, Cuplikan  Sejarah Perjuangan  TNI-Angkatan  Darat .  Bandung-Jakarta:  Dinas  Sejarah  Militer Tentara Nasional Indonesia –Angkatan Darat dan Fa. Mahjuma, 1972.
El-Kayyis,  Isno, Perjuangan  Laskar  Hizbullah  Di  Jawa  Timur .  Jombang:  Pustaka Tebuireng, 2015.
Gottschalk,  Louis. Mengerti  Sejarah .  Terjemahan  Nughroho  Notosusanto.  Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1975.
Gunawan, Restu dan G.A. Ohorella, Sejarah Lokal: Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada  Masa  Perang  Kemerdekaan .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  Nasional, 2001.
Hayat,  Sholeh, Kyai  Dan  Santri  Dalam  Perang  Kemerdekaan .  Surabaya:  Pimpinan Wilayah Lembaga  Ta’lif  wan  Nasyr Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 2016.
Husain, Sarkawi B. et.all., Sejarah Lamongan Dari  Masa Ke Masa . Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
Kartodirdjo,  Sartono, Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah .  Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993.
Kartomihardjo,  Prayoga,  Prapto  Saptono dan Soekarsono, Monumen  Perjuangan Jawa Timur .  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah  Nasional Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai Tradisional, 1986.
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
Moehkardi, Pendidikan  Perwira  TNI-AD Di Masa Revolusi Jilid I . Jakarta: PT. Inaltu, 1979.
Moentalip, Memori  Perjuangan  Pahlawan  Kadet  Soewoko .  Lamongan:  Panitia Pembangunan Monumen Memori Lamongan, 1975.
Nasution,  Abdul  Haris, Pokok-Pokok  Gerilya  Dan  Pertahanan  Republik  Indonesia  Di Masa Lalu Dan Yang Akan Datang . Bandung: Angkasa, 1984.
Prabowo,  J.  Suryo, Pokok-Pokok  Pemikiran  Tentang  Perang  Semesta .  Jakarta:  Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, 2009.
Pramono, et.all., Badan-Badan Perjuangan . Jakarta: Departemen Pertahanan- Keamanan Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1983.
Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia, Sejarah  TNI  Jilid  I  (1945-1949) . Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia, 2000.
Ricklefs,  M.C., Sejarah  Indonesia  Modern  1200-2008 .  Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu Semesta, 2008.
Sapto,  Ari, Republik  Dalam  Pusaran  Elite  Sipil  Dan  Militer .  Yogyakarta:  Matapadi, Ronggolawe . Jakarta: Aries Lima, 1985.
Sasmita, Nurhadi, et.all., Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. 2018.
Tim Penyusun Naskah Buku, Dharma Bhakti Pejuang Kepada Bangsa Dan Negara Pada Revolusi  Fisik  Tahun  1945-1950  Di  Kabupaten  Lamongan .  Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.
Sjamsudduha, et.all. , Lamongan  Memayu  Raharjaning  Praja .  Lamongan:  Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, 1994.
Soejono,  R.P.  dan  R.Z.  Leirissa, Sejarah  Nasional  Indonesia  VI  (Zaman  Jepang  Dan Zaman  Republik  Indonesia  ±1942-1998)  Edisi  Pemuktakhiran .  Jakarta:  Balai Pustaka, 2010.
Soewito, Irna  H.N.  Hadi, Rakyat  Jawa  Timur Mempertahankan Kemerdekaan Jilid 2 . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
Sudarmo, et.all. , Sejarah  Pemerintahan  Militer  Dan  Peran  Pamong  Praja  Di  Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950 . Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Sugono, Dendy, Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Suherly,  Tanu, Sejarah  Perang  Kemerdekaan  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Sejarah  ABRI Departemen Pertahanan- Keamanan, 1971.
Sukadri, Heru K., Soewarno dan Ny. Umiati RA, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945- 1949)  Daerah  Jawa  Timur .  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.
Suryadi, Pengabdian  Selama  Perang  Kemerdekaan  Bersama  Brigade Lamongan:
Komando  Distrik  Militer 0812 Lamongan, 1992.
Widuatie, Mrr. Ratna Endang, Jember Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1949: Perjuangan Merebut  Dan  Mempertahankan  Kemerdekaan .  Jember:  UPT.  Percetakan  Dan Penerbitan Universitas Jember, 2018.
3. Koran
“Laporan  KTN  kepada  Dewan  Keamanan  tentang  keadaan  militer  Lamongan  dan Bodjonegoro  dihantjurkan”,  dalam  koran Merdeka ,  Selasa,  15  Januari  1949, hal.1 dan 6.

## 4. Skripsi
Anugrah,  Taufan  Wirid,  Pembangunan  Monumen  Perjuangan  Kadet  Soewoko: Simbolisme  Militer  Di  Kabupaten  Lamongan  (1972-1976),  s kripsi pada Departemen  Ilmu  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Airlangga Surabaya, 2013.

## 5. Wawancara
Wawancara dengan Nafsiah, Lamongan, 09 November 2019.