## PENDIDIKAN DAN REKONSTRUKSI BUDAYA
M . Djamal STAINU Purworejo e-mail: stainu_pwrj@yahoo.com

## ABSTRAK
Riset  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  peran  pendidikan  dalam  merekontruksi kebudayaan  khususnya    masyarakat  Indonesia.  Kebudayaan  masyarakat  tidak  selalu mampu  menyerap  unsur-unsur  baru  yang  berkembang  di  era  global  saat  ini.  Oleh karena itu, pendidikan harus mampu megambil peran lebih banyak untuk  mendorong melahirkan  kebudayaan  yang  unggul  sesuai  dengan  tuntutan    perkembangan  jaman. Mentalitas  masyarakat  seperti  rendah  diri,  hipokret,  tidak  menghargai  mutu  dan sebagainya  perlu  diperbaiki  melalui  pendidikan  yang  bermutu.  Untuk  membahas permasalahan  tersebut  digunakan  metode  deduktif  dengan  pendekatan  teori  kritis. Teori ini berasumsi bahwa untuk mencapai masyarakat yang maju harus ditumbuhkan sikap kritis terhadap struktur sosial  dan budaya. Kesimpulan dari riset ini ialah bahwa pendidikan  dapat  menjalankan  fungsi  rekonstruksi  budaya  apabila  mau  mengubah praktek-praktek pendidikan yang kurang baik selama ini seperti penekanan hanya pada aspek  kognitif,  proses    belajar  tidak  interaktif,    sikap  kritis  siswa  tidak  dikembangkan dan  lain-lain.  Untuk  itu,  pendidikan  harus  dimaknai  sebagai  proses  pembebasan, humanisasi  dan  proses  pembudayaan.  Hal  ini  memang  tidak  mudah  dilakukan,  perlu waktu,  kerja keras serta political will dari semua pihak.
Kata Kunci: Pendidikan, Rekonstruksi, Budaya.

## PENDAHULUAN
Manusia  selalu  hidup  dalam  ruang  kebudayaan  yang  ia  ciptakan  sendiri. Hubungan  manusia  dengan  kebudayaan  bersifat  kausalitas,  pada  awalnya  manusia melahirkan  kebudayaan  dan  selanjutnya  kebudayaan  melahirkan  manusia  yang berbudaya.      Manusia  sebagai  pencipta  kebudayaan  pada  awalnya  bebas  dan  tidak terikat,  tetapi  ketika  telah  terbentuk    kebudayaan  ia  menjadi  tidak  bebas  namun terikat oleh kebudayaan yang ia ciptakan sendiri. Manusia menciptakan ideologi untuk dijadikan  dasar  dalam  memandang  segala  sesuatu,  menjadi  referensi  dalam  tindakan
dan  perilaku  dalam  hidup  bermasyarakat.  Maka  dari  itu,  tidak  akan  ditemukan  suatu masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan.
Kebudayaan  pada  hakikatnya  merupakan  hasil  eksternalisasi  manusia  untuk mengatasi  setiap  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  rangka  mempertahankan kelangsungan  hidupnya  atau  memperbaiki  kualitas  kehidupannya.  Wujud  dari kebudayaan  dapat  berupa  sistem  nilai,  ideologi,  hukum,  ilmu  pengetahuan,  politik, ekonomi dan sebagainya.
Sebagai  bangsa  yang  merdeka,  secara  normatif  kita  memiliki  kebudayaan nasional yang  berakar dari  nilai-nilai luhur yang mencerminkan falsafah hidup  bangsa yakni  Pancasila.  Pancasila  merupakan  “ Gentleman  Agreement ”  telah  disepakati sebagai  cita-cita  moral  dan  ideologi  negara  merupakan  landasan  ideal  yang  menjiwai kebudayaan  bangsa.  Maka  dari  itu,  setiap    kebudayaan  baik  sebagai  produk,  sistem nilai maupun proses tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Namun dalam proses dan  perkembangannya  kebudayaan  nasional  sering  tidak  sejalan  dengan  Pancasila. Karena  sesuai  dengan  sifat  keterbukaaannya  dan  diperkuat  oleh  kuatnya  gelombang globalisasi,  kebudayaan  nampaknya  sulit  untuk  menghindarkan  diri  dari  pengaruh unsur-unsur budaya asing.
Secara  historis  selama  bertahun-tahun  bangsa  kita  pernah  dijajah  oleh  bangsa Eropa  dan  Jepang.  Secara  langsung  atau  tidak  langsung  penjajahan  memberikan pengaruh terhadap budaya bangsa kita. Budayawan Ajip Rosidi pernah mengemukakan bahwa budaya kita adalah budaya bawahan yang menganggap budaya bangsa penjajah sebagai  budaya  unggulan.    Mentalitas  bangsa  jajahan  adalah  mentalitas  yang  selalu merasa  rendah  diri  berhadapan  dengan  penguasa  /  penjajah.  Mentalitas  rendah  diri sebagai  akibat  penjajahan  ini  ternyata  telah  ”membudaya”  di  kalangan  masyarakat bahkan  merupakan  kelompok  mayoritas  bangsa  kita.  Ironisnya  rezim  yang  berkuasa pada masa orde lama dan kemudian diperkokoh oleh orde baru, tidak memberi ruang gerak kepada masyarakat untuk bisa keluar dari situasi mental rendah diri, tetapi justru melestarikannya  dengan  kebijakan-kebijakan  politik  yang  justru  menekan  kepada rakyat yang kritis dan berbeda pandangan dengan penguasa.
Selain  rendah  diri,  masyarakat  kita  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  memiliki mentalitas  hipokrit,  suka  menempuh    jalan  pintas,  tidak  disiplin  dan  sebagainya. Konstruksi hubungan sosial antar individu maupun kelompok selama ini sering  bersifat artifisial  penuh  dengan  pura-pura  karena  fenomena  yang  muncul  berbeda  dengan realitas yang sesungguhnya. Jika secara lahir seseorang menyatakan setuju atas suatu keputusan maka batinnya bisa berkata tidak dan begitu pula sebaliknya. Sikap mental ini  akan  melahirkan  rasa  saling  tidak  percaya,  saling  mencurigai  dan  pada  akhirnya berpeluang memunculkan konflik horisontal dan vertikal. Sementara itu, sikap mental suka menerabas  menunjukkan kepribadian yang lemah yaitu tidak memiliki kemauan untuk  berusaha,  untuk  bekerja  keras  dan  mau  berjuang  demi  mendapatkan  hasil seperti yang diharapkan tanpa melawan  ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  di  negara  kita  seperti banyaknya kasus korupsi, kolusi, jual beli sertifikat / ijazah dan lain-lain sesungguhnya merupakan  representasi  dari  adanya  mentalitas  suka  menerabas.  Akibatnya  hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan.
Dari  segi  kedisiplinan,  masyarakat  kita  belum  memiliki  budaya  disiplin. Rendahnya kedisiplinan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti tingginya angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya, adanya pelanggaran jam kerja oleh sebagian pegawai / karyawan di  kantor-kantor, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,  banyaknya  siswa  yang  membolos  sekolah,  kredit  macet  dari  para kreditor  dan  sebagainya.  Bahkan  menurut  Piliang  seperti  dikutip  oleh  H.A.R.  Tilaar, manusia  Indonesia  telah  mengalami  proses  dehumanisasi.  Masa  Orde  Lama  telah melahirkan  “  manusia  ideologi”  yakni  manusia  yang  pemikiran  dan  perilakunya didominasi oleh ideologi. Masa Orde baru telah melahirkan “manusia-manusia mesin” yaitu  manusia  diposisikan  sebagai  bagian  dari  mesin  politik,  ekonomi  dan  lain-lain. Sedang  era  reformasi  telah  menghasilkan  manusia  ” selfish ”  dan  manusia  “komoditi” yang bersedia dibayar untuk demonstrasi dan pawai unjuk rasa. Sikap tidak disiplin dari sebagian  anggota  masyarakat  telah  menimbulkan  banyak  kerugian  materiil  dan nonmateriil bagi masyarakat maupun bangsa Indonesia.
Kebudayaan  sesungguhnya  tidak  lepas  dari  peran  pendidikan.  Relasi  antara pendidikan dan kebudayaan sangat erat dan bahkan bersifat timbal balik, pada satu sisi pendidikan  merupakan  produk  dari  sebuah  kebudayaan,  tetapi  pada  sisi  lain pendidikan  bertugas  melahirkan  dan  melestarikan  kebudayaan.  Maka  dari  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  wujud  dan  bentuk  kebudayaan  Indonesia  saat  ini  adalah representasi  dari  hasil  dan  prestasi  pendidikan  yang  telah  berlangsung  selama  ini. Persoalannya  ialah  apakah  mentalitas  bangsa  kita  seperti  disebutkan  di  atas  yaitu rendah  diri,  hipokrit,  suka  menempuh  jalan  pintas  disebabkan  karena  faktor pendidikan?  Apakah  pendidikan  kita  selama  ini  ada  kesalahan  filosofis  atau metodologis  sehingga  melahirkan  mentalitas  rendah  bangsa  kita?    Tentunya pendidikan  bukan  satu-satunya  faktor  penyebab  rendahnya  kualitas  bangsa  kita,  ada faktor  lain  yang  ikut  berpengaruh  di  dalamnya  antara  lain  (1)faktor  politik,  apakah kebijakan  politik  nasional  dapat  menjamin  adanya      kehidupan  yang  demokratis,  (2) faktor hukum, apakah hukum dapat menjamin rasa keadilan masyarakat dan menjamin kepastian  hukum  dan  (3)  faktor  ekonomi,  yaitu  kebijakan  ekonomi  yang  mampu membuka  lapangan  kerja,  menciptakan  iklim  usaha,  serta  mampu  meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketiga variabel tersebut diatas akan berpengaruh terhadap wujud kebudayaan masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Peran  pendidikan  terhadap  peningkatan  kualitas  budaya  bangsa  digunakan pendekatan  sebagai  berikut: pertama ,    pendekatan fungsionalisme dari    Robert Merton dan Talcott Parson yang berteori bahwa masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan. Masing-masing bagian itu menjalankan  fungsi-fungsi  tertentu  untuk  mencapai  stabilitas  dan  pertumbuhan masyarakat. Jika terjadi perubahan pada satu komponen akan diikuti  oleh komponen yang  lain  yang  menuju  pada  keseimbangan  baru.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan dipandang  sebagai  salah  satu    komponen  dari  sistem  masyarakat    yang  menjalankan fungsi  mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan teknologi kepada  masyarakat. Dengan kata lain pendidikan mengemban fungsi melestarikan kebudayaan masyarakat
dan  bangsa.  Implikasinya  jika  fungsi  ini  gagal  dijalankan  oleh  pendidikan  maka  akan terjadi  ketidakseimbangan  masyarakat  (desequilibrium). Kedua ,  pendekatan  /  teori sosial  kritis yang  berasumsi  bahwa  untuk  mencapai  struktur  sosial  yang  lebih  maju, baik  dan  lebih  adil  harus  ditumbuhkan  sikap  kritis  terhadap  berbagai  struktur  sosial. Ekonomi maupun politik yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini peran pendidikan dimaknai tidak hanya terbatas pada fungsi konservatif yakni melestarikan kebudayaan, tetapi  dielaborasi  sehingga  mampu  berperan  untuk  melakukan  rekonstruksi  sosial budaya  yang    sudah  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  jaman.  Dengan melakukan  rekonstruksi,  maka  budaya  yang  berkembang  saat  ini  khususnya  yang sudah  tidak sesuai dengan  perkembangan jaman  dan  menghambat  kemajuan bangsa seperti sikap munafik, tidak disiplin, mudah putus asa, tidak menghargai kualitas perlu segera diganti dengan merombak sistem pendidikannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mutu  pendidikan  kita  masih  jauh  dari  harapan  mampu  mengatasi  berbagai persoalan bangsa, karena di dalamnya masih banyak persoalan yang harus diselesaikan lebih  dahulu.  Persoalan-persoalan  mendasar  di  bidang  pendidikan  yang  perlu  segera mendapatkan  pemecahan  dalam  tataran  teoritis  maupun  praktis    antara  lain pandangan yang menganggap pendidikan sebagai “Banking Consep”. Menurut konsep ini pendidikan disamakan dengan orang menabung di bank yang pada suatu saat uang tabungan  itu  diambil  kembali.  Artinya  pendidikan  direduksi  menjadi  sekedar  proses menyampaikan pengetahuan kepada anak didik yang masih seperti botol kosong, anak didik  menghafal  dan  mengingat  pengetahuan  yang  sudah  diterima  yang  kemudian setelah  mempunyai  sejumlah  pengetahuan  mereka  berkewajiban  mereproduksi melalui penilaian.
Pendidikan  saat  ini  lebih  bersifat  mekanik-reduksionisme.  Artinya  pendidikan diidentikkan  sebagai  sebuah  jam  besar  yang  memiliki  proses    sederhana,  dimana bagian-bagian  dari  proses  itu  dapat  diidentifikasi  dan  dipisahkan  secara  jelas  bagian yang satu dengan bagian yang lain diangap memiliki hubungan kausalitas yang bersifat linier.  Paradigma  tersebut  telah  mereduksi  makna  pendidikan  menjadi  sekolah,  dan
kemudian  sekolah  pun  sudah  direduksi  dan  disederhanakan  menjadi  suatu  rangkaian dari ketersediaan input , berlangsungnya proses dan menghasilkan output . Kemampuan siswa  juga  direduksi  dan  disederhanakan  dalam  wujud  skor  nilai.  Dengan  demikian pendidikan  telah  mengalami  banyak  reduksi  dari  makna  aslinya  yang  lebih  holistik. Maka  tidak  mengherankan  jika  seorang  tokoh  Ivan  Illich  sudah  tidak  percaya  kepada sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  menyarankan  agar  sekolah-sekolah dibubarkan.  Sekolah/  lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya  saat  ini  tidak  mampu membebaskan  individu  dari  ketergantungan,  kemiskinan  dan  keterbelakangan,  tetapi justru memperkuat kondisi-kondisi itu.
Pendidikan  yang  berlangsung  saat  ini  menurut  Azyumardi  Azra  memiliki beberapa  permasalahan  yaitu  (1)  kesempatan  mendapatkan  pendidikan  masih  tetap terbatas.  Kesempatan  memperoleh  pendidikan  semakin  menyempit  pada  pendidikan tingkat  menengah  dan  tinggi,(2)  kebijakan  pendidikan  yang  masih  sentralistik  dan menekankan  uniformitas,  yang  mengakibatkan  beban  kurikulum  serba  seragam  dan overloaded.  Kebijakan  ini  tidak  memberikan  ruang  gerak  bagi  kontekstualisasi  dan pengembangan  pendidikan  yang  lebih  relevan  dengan  kondisi  sosial,  budaya  dan ekonomi  masyarakat,(3)  pendanaan  yang  masih  belum  memadai  untuk  keperluan sarana  dan  prasarana  serta  bagi  para  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya,(4) akuntabilitas  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  dan  pemeliharaan  sistem  dan kualitas  pendidikan  yang  masih  timpang,  (5)  profesionalisme  guru  dan  tenaga kependidikan  yang  masih  belum  memadai  dan  ke  (6)  relevansi  yang  masih  timpang dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Praktek  pendidikan  selama  ini  menunjukkan  kelemahan-kelemahan  mendasar terutama  pada  aspek  pembelajaran  yang  lebih  difokuskan  pada  aspek  kognitif. Akibatnya  potensi  yang  lain  seperti  kemampuan  siswa  dalam  aspek  afektif  dan psikomotor  menjadi  terabaikan.  Model  pembelajaran  seperti  ini  telah  menghasilkan out put pendidikan yang memiliki kualitas intelektual relatif tinggi, tetapi lemah dalam kepribadian  dan  keterampilan.  Selain  itu,  model  pembelajaran  saat  ini  cenderung menempatkan  siswa  sebagai  obyek  bukan  sebagai  subyek  yang  sedang  belajar, pendekatan  lebih  banyak  menggunakan  interaksi  monolog  bukan  dialog.  Guru  lebih
aktif,  sementara  siswa      bersikap  diam,  pasif  dan  bersikap  menunggu  instruksi  dari guru.  Siswa  jarang  bahkan  tidak  pernah  diajak  berdiskusi  untuk  menyampaikan pendapatnya mengenai aktivitas belajar mengajar di kelas.
Untuk  keluar  dari  permaslahan-permasalahan  yang  dihadapi  dunia  pendidikan saat ini maka perlu dicari jalan keluar yang antara lain sebagai berikut :
1. Mengubah  paradigma  pendidikan  dari  “banking  Consep”  yang  menganggap  siswa sebagai  individu  yang  tidak  mempunyai  pengetahuan  ibarat  botol  kosong  kearah pendidikan  yang  berbasis  pada  konstruktivisme  yang  memandang  siswa  sebagai pribadi yang telah memiliki sejumlah pengalaman dan pengetahuan. Proses belajar tidak  dipahami  secara  sempit  sebagai  transfer  pengetahuan  atau  keterampilan tetapi  dimaknai  sebagai  proses  konstruksi  pengetahuan  berdasarkan  pengalaman atau konsteks masyarakat dan lingkungan yang ditempati.
2. Akses mendapatkan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah yang berstatus negeri hendaknya  terbuka  bagi  setiap  orang  tanpa  pembatasan-pembatasan  tertentu terutama  karena  faktor  keuangan.  Maka  dari  itu,  anggaran  pendidikan  yang besarnya  20  %  dari  APBN  dan  APBD  di  luar  gaji  pegawai  yang  telah  menjadi keputusan  politik  perlu  dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh  oleh  pemerintah, bahkan  jumlahnya  perlu  ditingkatkan.  Adanya  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) yang  selama  ini  telah  dilaksanakan  oelh  pemerintah  telah  banyak  membantu mereka dari keluarga kurang mampu.
3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang saat ini sudah menjadi kebijakan nasional agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh di dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat  sekolah  dengan  dukungan  peran  serta  masyarakat  atau  stakeholders sekolah. Pemerintah hendaknya tidak lagi terlalu jauh mengintervensi  manajemen di sekolah.
4. Peningkatakan  kualifikasi  dan  kemampuan  profesional  guru  melalui  tes  atau  uji kompetensi dan sertifikasi guru yang di laksanakan secara berkala agar kualitas guru tetap  terjamin.    Penigkatan  kemampuan  tersebut  juga  harus  disertai  dengan peningkatan  kesejahteraan  guru  agar  secara  ekonomi  mereka  relatif  terjamin.
Demikian pula bagi para dosen di perguruan tinggi, kemampuan dan kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
Tokoh  pendidikan  nasional  Suyanto,  mengemukakan  bahwa  sistem  pendidikan kita  perlu  diperbaiki  terutama  menyangkut  hal-hal  sebagai  berikut  ;(1)  Pendidikan nasional  hendaknya  memiliki  visi  yang  berorientasi  pada  demokratisasi  yang memungkinkan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat, (2) Pendidikan nasional hendaknya  memiliki  misi  yang  memungkinkan  partisipasi  masyarakat  secara menyeluruh  sehingga  mereka  menjadi  masyarakat  yang  terdidik,  (3)  Substansi pendidikan  khususnya  pendidikan  dasar  diarahkan  pada  pengembangan  potensi  dan kreatifitas anak didik. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar tidak hanya  mengacu  pada  aspek  kognitif,  (4)  Substansi  pendidikan  nasional  di  jenjang pendidikan  menengah  dan  perguruan  tinggi  diarahkan  pada  pengembangan  individu secara  vertikal  (struktur  keilmuan)  dan  horisontal  (keterkaitan  dan  relevansi  antar bidang  keilmuan),  (5)  Perlu  dikembangkan  sistem  pembelajaran  secara  egaliter    dan demokratis  agar  tidak  terjadi  pengelompokkan  dalam  kelas  atas  dasar  kemampuan akademik.

## Perlunya Rekonstruksi Sosial

## Fungsi Pendidikan
Pendidikan  selalu  berada  dalam  setting  sosial  dan  historis  tertentu,  maka pendidikan  tidak  pernah  lepas  dari  ideologi  dan  kepentingan-kepentingan  yang dikonstruksi  oleh  masyarakat.  Dalam  masyarakat  kapitalis  pendidikan  memiliki  misi utama untuk menjaga kepentingan / ideologi kapitalisme. Sebaliknya di negara-negara yang berideologi sosialis / komunis –meskipun saat ini negara yang benar-benar murni berideologi  komunis  atau  sosialis  hampir  tidak  ada-  pendidikan  diarahkan    untuk memenuhi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  bercorak  sosialis.  Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendidikan tidak pernah bersifat netral yakni tidak memihak atau dipengaruhi oleh konstelasi ideologi tertentu.
Pendidikan dilihat dari perspektif filosofi politik dapat dogolongkan menjadi dua macam,  pertama  ideologi  Konservatif    yang  terdiri  dari  tiga  model  yaitu  (1) fundamentalisme  pendidikan,  (2)  inteletualisme  pendidikan  dan  (3)  konservatisme
pendidikan.  Kedua,  ideologi  Liberal  yakni  meliputi  ;  (1)  liberalisme  pendidikan,  (2) liberasionisme  pendidikan  dan  (3)  anarkisme  pendidikan.  Ideologi  konservatif merupakan ideologi pendidikan yang cenderung untuk mempertahankan sistem sosial politik  dan  budaya  yang  telah  berlaku.  Untuk  varian  fundamentalisme  pendidikan diarahkan  untuk  menerima  tanpa  kritik  terhadap  kebenaran  wahyu  atau  konsensus yang  sudah  mapan.  Fundamentalisme  pendidikan  dapat  berkembang  menjadi  dua variasi yaitu fundamentalisme pendidikan religius dan fundamentalisme sekuler. Untuk varian  intelektualisme  pendidikan,  misi  pendidikan  adalah  dalam  rangka  mengubah praktek-praktek  pendidikan  agar  sesuai  dengan  cita-cita  intelektual  atau  rokhaniah yang  sudah  mapan.  Sedangkan  konservatisme  pendidikan  berada  pada  posisi mendukung  ketaatan  terhadap  lembaga-lembaga  atau  proses-proses  budaya  yang sudah  teruji  oleh  waktu,  serta  menghormati  aturan  hukum  sebagai  landasan perubahan sosial yang konstruktif.
Kelompok  ideologi  liberalisme  seperti  disebutkan  diatas  yang  terdiri  atas  tiga subkelompok  masing-masing secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, liberalisme  pendidikan  yang  menganggap  bahwa  tujuan  jangka  panjang  pendidikan adalah  untuk  melestarikan  dan  memperbaiki  tatanan  sosial  yang  ada.  Kedua liberasionisme  pendidikan  yakni  bahwa  pendidikan  diorientasikan  pada  perombakan terhadap  tatanan  sosial  politik  yang  ada,  sebagai  cara  untuk  memajukan  kebebasan individu    dan  mengembangkan  potensi  diri  secara  maksimal.  Ketiga  anarkisme pendidikan  yang  berpandangan  bahwa  pendidikan  harus  menekankan  perlunya meminimalkan  atau  menghapuskan pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap perilaku  personal  /  individu.  Dengan  kata  lain  pendidikan  bertugas  justru  untuk membuat  masyarakat  bebas  dari  lembaga.  Sejalan  dengan  itu,  dikatakan  bahwa pendekatan  terbaik  terhadap  pendidikan  adalah  pendekatan  yang  mengupayakan untuk  mempercepat  perombakan  humanistik  berskala  besar,  dengan  menghapus sistem persekolahan sekalipun.
Tokoh  lain  John  S.  Brubacher,  menyebutkan  bahwa  pendidikan  dilihat  dari perspektif  tatanan  sosial  (social  order)memiliki  tiga  macam  fungsi.  Pertama  fungsi konservatif  yakni  bahwa  pendidikan  berfungsi  untuk  menjaga  dan  melestarikan
eksistensi  sistem  sosio-kultural.  Oleh  sebab  itu,  kurikulum  pendidikan  harus  berisi kandungan sistem nilai budaya  masyarakat atau bangsa. Kedua, fungsi progresif yaitu bahwa  tugas  utama  pendidikan      adalah  menumbuhkan  inisiatif  dan  tanggung  jawab kepada anak didik untuk memajukan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sedang fungsi  ketiga  pendidikan  adalah  untuk  mengembangkan  kemampuan  intelektual individu.  Untuk  itu,  pendidikan  harus  bebas  dan  netral  khususnya  dari  pengaruh- pengaruh politik.
Dengan  menggunakan  pendekatan  filosofis  maupun  pendekatan  “social order”seperti  diuraikan  diatas  maka  kita  dapat  melihat  dan  sekaligus  membuat kategori  apakah  sistem  pendidikan  yang  dipraktekkan  di  suatu  negara  menganut paham konservatif, progresif atau  liberalisme dengan segala variannya. Selain itu, kita juga  dapat  memperoleh  gambaran  mengenai  ada  tidaknya  hubungan  antara  ideologi pendidikan  dengan  kualitas  pendidikan.  Apakah  pendidikan  yang  maju  harus didasarkan ideologi liberalisme, konservatif atau progresif.
Dalam konteks Indonesia, pendidikan nampaknya lebih cenderung memposisikan diri  sebagai  lembaga  atau  instrumen  yang  menjalankan  fungsi  konservatif.  Fungsi  ini dapat  dilihat  dari  praktek-praktek  penyelenggaraan  pendidikan  khususnya  yang berlangsung  mulai  dari  jenjang  pendidikan  dasar  sampai  ke  pendidikan  menengah diarahkan pada pemahaman dan apresiasi terhadap sistem nilai dan budaya bangsa. Di sekolah-sekolah  anak  didik  mendapatkan  materi  pelajaran  yang  bersumber  dari pengetahuan,  nilai-nilai  dan  tradisi  yang  sudah  mapan  dan  dipelajari  secara  turun temurun dari generasi ke generasi. Sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik dan sebagainya  yang  mengatur  kehidupan  bersama  diajarkan  kepada  anak  didik  agar mereka  dapat  beradaptasi  dengan  lingkungan  budaya  masyarakat  dan  bangsa Indonesia.
Dengan  sistem  nilai  budaya  yang  dikembangkan  saat  ini  melalui  lembaga- lembaga pendidikan, ternyata bangsa kita mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek  antara  lain  bidang  ekonomi,  perdagangan,  informatika,  ilmu  pengetahuan  dan sebagainya.  Bahkan  dari  aspek  moral  pun  bangsa  kita  saat  ini  berada  dalam  kondisi sangat buruk seperti kasus korupsi terjadi di hampir semua lini,kasus pemerkosaan dan
pembunuhan  semakin meningkat, disiplin masyarakat sangat rendah  dan  sebagainya. Oleh  sebab  itu,  fungsi  pendidikan  harus  diperbaiki  dari  fungsi  yang  semata-mata bersifat konservatif  dengan fungsi baru yang bersifat rekonstruktif. Artinya disamping pendidikan menjalankan fungsi melestarikan sistem nilai budaya masyarakat / bangsa juga  bertugas  mengkonstruksi  sistem  nilai  budaya  baru  yang  lebih  baik. Merekonstruksi  budaya  tidak  berarti  selalu  meninggalkan  sama  sekali  budaya  yang telah  ada,  tetapi    menggunakan  unsur-unsur  budaya  lama  yang  masih  relevan  untuk membangun  sistem budaya baru.

## Pendidikan Transformatif
Kebudayaan dalam pemikiran filsafat pragmatis merupakan sebuah realitas yang terus  menerus  berubah.  Dengan  kata  lain,  kebudayaan  selalu  di  dalam  proses rekonstruksi yaitu membangun dan memperbaiki kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian  kebudayaan  bersifat  dinamis,  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  jaman.  Dalam  konteks  pendidikan,  aliran  pemikiran pendidikan  yang  berorientasi  pada  perubahan  kebudayaan  sering  disebut rekonstruksionisme.  Menurut  aliran  ini  pendidikan  dilaksanakan  dengan  tujuan melakukan  rekonstruksi  kebudayaan.  Dalam  tataran  praksis,  pendidikan  di  sekolah- sekolah  atau  perguruan  tinggi  dituntut  memberikan  peluang  kepada  peserta  didik untuk memahami dan merekonstruksi kebudayaannya. Konsekuensinya proses  belajar dilaksanakan  secara  interaktif,  kreatif  dan  kritis.  Tenaga  pengajar  memposisikan  diri bukan  sebagai  orang  yang  serba  tahu,    memandang  anak  sebagai  obyek,  tetapi menjalankan peran sebagai fasilitator dan motivator.
Proses  belajar  interaktif  adalah  proses  belajar  yang  membangun  hubungan interaktif  dan  dialogis  antara  tenaga  pendidik  dan  peserta  didik.  Dalam  suasana interaktif inilah dapat dikembangkan sikap kreatif dan kritis dari peserta didik. Dengan sikap  kritis  tersebut  peserta  didik  dapat  merekonstruksi  kebudayaannya.  Dengan demikian, rekonstruksi kebudayaan  hanya akan terjadi  dalam proses  pendidikan yang membangun  kreativitas  dan  sikap  kritis  peserta  didik.  Dari  penjelasan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  orientasi  pendidikan  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  proses
pendidikan  juga  merupakan  proses  kebudayaan,  sebab  proses  pendidikan  terjadi dalam konteks kebudayaan.
Proses  pendidikan  yang  berfungsi  merekonstruksi  kebudayaan  adalah  proses pendidikan  yang  memungkinkan  peserta  didik  mampu  memberi  makna  ( meaning ) terhadap  lingkungan  atau  dunia  kehidupan.  Selama  ini  apa  yang  dipahami  dan dimengerti  anak  didik  tentang  dunia  kehidupan,  realitas  sosial  adalah  arti  yang diberikan  oleh  pendidik/guru.  Pendidik  atau  gurulah  yang  memaksakan  arti  tentang kehidupan  dan  realitas  kepada  peserta  didik.  Oleh  sebab  itu,  harus  dihindari  proses pendidikan yang  distruktur melalui kurikulum secara  baku,  metodologi  baku, struktur sosial  baku,  aturan-aturan  yang  baku  sehingga  anak  didik  hanya  mementingkan ingatan dan hafalan. Proses pendidikan yang hanya mementingkan ingatan dan hafalan tidak  akan  mengubah  anak  didik  menjadi  pribadi  yang  kritis  dan  kreatif.  Pendidikan dapat  berfungsi  sebagai  agen  rekonstruksi  kebudayaan  apabila  anak  didik  dipandang sebagai pribadi yang utuh secara jasmani dan rokhani.

## KESIMPULAN
Pendidikan merupakan refleksi kebudayaan yang dikonstruksi sebagai instrumen yang  berfungsi  melestarikan  sistem  nilai  budaya  kepada  generasi  muda  agar  tidak terjadi ketegangan nilai yang dapat menyebabkan disintegrasi  sosial. Pelestarian nilai- nilai tersebut dilakukan melalui proses transfer pandangan hidup, norma-norma sosial, kesusilaan, adat,  pengetahuan dan teknologi  dari para pendidik kepada  peserta didik dalam  pendidikan  formal  maupun  nonformal.  Jika  fungsi  pendidikan  hanya  untuk melestarikan  kebudayaan,  maka  kebudayaan  menjadi  sangat  statis  dan  tidak mengalami  perubahan  dan  pembaruan.  Pendidikan  yang  demikian  lebih  cenderung menjadi  alat  untuk  mempertahankan  budaya  dominan  yang  mungkin  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  jaman  atau  bahkan  menjadi  alat  kekuasaan  sebuah rezim  yang  lalim.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan  dituntut  mampu  memainkan  peran sebagai  agen  rekonstruksi  sosial  dan  budaya.  Nilai-nilai  sosial  budaya  yang  tidak relevan seperti sikap mental rendah diri,  suka menempuh jalan pintas, sikap munafik
dan lain-lain perlu dikontruksi ulang karena telah terbukti tidak konstruktif bagi bangsa Indonesia.
Pendidikan  dapat  menjalankan  fungsi  rekonstruksi  budaya  apabila  mau mengubah praktek-praktek pendidikan yang kurang baik selama ini seperti penekanan hanya  pada  aspek  kognitif,  proses  belajar  tidak  interaktif,    sikap  kritis  siswa  tidak dikembangkan  dan  lain-lain.  Untuk  itu,  pendidikan  harus  dimaknai  sebagai  proses pembebasan,  humanisasi  dan  proses  pembudayaan.  Hal  ini  memang  tidak  mudah dilakukan, perlu waktu, kerja keras serta political will dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi Azra , Paradigma Baru Pendidikan Nasional , Jakarta, Penerbit Buku  Kompas,
2002
Dadang  S.Anshori,  Editor, Menggagas  Pendidikan  Rakyat ,  Bandung,  Alqaprint Jatinangor,2000
Francis  Wahono, Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  Keadilan ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
H.A.R.  Tilaar, Perubahan  Sosial  Dan  Pendidikan,  Pengantar  Pedagogik  Transformatif Untuk Indonesia ,jakarta, PT. Gramedia, 2002
Ihwanuddin  Syarief,  dkk.  Editor, Pendidikan  Untuk  Masyarakat  Indonesia  Baru  :  70 tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar , Jakarta, PT Grasindo, 2002.
Ivan Illich, Bebas Dari Sekolah , C. Woekirsari, terj. Jakarta,  Sinar Harapan bekerja sama dengan yayasan Obor Indonesia, 1982.
John  S.  Brubacher, Modern  Philosophies  Of  Education ,  New  York,  McGraw-Hill,Inc.
1969.
Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
Sudarwan  Danim, Agenda  Pembaharuan  Sistem  Pendidikan ,  yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2006.
Suyanto  dan  M.S.  Abbas, Wajah  dan  Dinamika  pendidikan  Anak  Bangsa ,  Yogyakarta, Adicita, 2001
Suyanto, Tantangan  Global  Pendidikan  Nasional ,  dalam  Ikhwanuddin  Syarief,  et.all Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru , Jakarta,  PT Grasindo, 2002.
William  F.  O’neil, Idelogi-ideologi  Pendidikan ,  Omi  Intan  Naomi,terj.  Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2001.
Zamroni, Paradigma  Pembangunan  Pendidikan  Nasional  Dalam  Mewujudkan Peradaban  Bangsa ,  dalam  Ikhwanuddin  Syarief,  et.all Pendidikan  Untuk Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta,  PT Grasindo, 2002