## ADMINISTRASI ISLAM DI INDONESIA

## Administration of Islam in Indonesia

## Wisber Wiryanto
Lembaga  Administrasi  Negara, DKI Jakarta, Indonesia Email : wisberwiryanto@yahoo.com

## Abstrak
Deliar Noer dalam buku Administrasi Islam di Indonesia yang diterbitkan awal tahun 1980-an  membahas  permasalahan  kementerian  agama,  pendidikan  agama  Islam, hukum Islam dan pengadilan agama, penyelenggaraan naik haji serta majelis ulama. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kembali permasalahan tersebut pada masa kini. Dengan  rumusan  permasalahan,  bagaimana  perkembangan  administrasi  Islam  di Indonesia  masa  kini?  Tujuan  penelitian  untuk  mengidentifikasi  perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-eksplanatif  dengan  obyek  administrasi  Islam;  sedangkan  subyek/sumber data adalah referensi yang terkait dengan administrasi Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan  di  Jakarta  tahun  2018  dan  2020.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya permasalahan dan perkembangan organisasi kementerian agama, pendidikan agama Islam,  hukum  Islam  dan  pengadilan  agama,  penyelenggaraan  naik  haji  serta  majelis ulama. Diperlukan solusi mengatasi masalah dengan melakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia.

## Keywords :
Administration of Islam Hajj pilgrimage Indonesian Ulema Council Religious court

## Kata Kunci :
Administrasi Islam
Pengadilan Agama Majelis Ulama Indonesia Penyelenggaraan naik haji

## Published
October 2020

## Abstract
Deliar Noer in the book Administration of Islam in Indonesia published in the 1980s early, discussed the problems of the ministry of religion, Islamic education, Islamic law and religious court, Hajj pilgrimage as well as Indonesian Ulema Councils. Furthermore, it is necessary to review the problem in the present.  With problem formulation, how do the development administration  of  Islam  in  Indonesia  current?  The  aims  of  this  research  to  identify  the development administration of Islam in Indonesia current. The research was conducted using an  explanative-descriptive  method  with  the  object  of  Islamic  administration;  while  the subject/ source of data is references related to administration of Islam in Indonesia. The results showed the problems of the ministry of religion, Islamic education, Islamic law and religious court, hajj pilgrimage as well as Indonesian ulema councils. A solution is needed to address the cause of problem by reform the administration of Islam in Indonesia.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  telah  diketahui,  penduduk  Indonesia mayoritas beragama Islam, dan administrasi Islam telah berperan  dalam  pembangunan  di  Indonesia.  Maka, administrasi  Islam  di  Indonesia  menjadi  sebuah  pokok bahasan yang penting didiskusikan di berbagai perguruan tinggi  baik  negeri  maupun  swasta,  khususnya  di perguruan  tinggi  Islam,  dan  dalam  disiplin  ilmu administrasi negara.
Penelitian Administrasi Islam di Indonesia pertama kali  dilakukan  oleh  Deliar  Noer,  hasilnya  diterbitkan dalam  bentuk  buku  tahun  1983.  Buku  tersebut
merupakan penyempurnaan hasil penelitian sebelumnya dalam bahasa Inggris berjudul “Administration of Islam in Indonesia ” , diterbitkan oleh Universitas Cornell, Ithaca, New York, tahun 1979.
Buku  tersebut  dimaksudkan  untuk  memenuhi kebutuhan  khalayak  pembaca  di  Indonesia,  disajikan  5 (lima)  pokok  bahasan,  meliputi:    Departemen  Agama; Pendidikan  Islam;  Hukum  Islam  dan  Pengadilan; Penyelenggaraan  naik  haji;  dan  Majelis  Ulama,  dengan menyajikan current issue pada masanya.
Namun,  kini  pembahasan  tersebut  jarang  atau bahkan  tidak  didiskusikan  dalam  disiplin  ilmu
administrasi  negara  karena  adanya  kendala  kelangkaan atau ketiadaan referensi. Hal ini diindikasikan dari sangat minimnya  hasil  penelitian  yang  membahas  administrasi Islam di Indonesia akhir-akhir ini.
Menyadari  pokok  bahasan  administrasi  Islam  di Indonesia  yang  disajikan  dalam  buku  tersebut, substansinya sudah usang (out-of-date), karena memang bukunya sudah lama diterbitkan yaitu hampir 40 (empat puluh)  tahun  yang  lalu,  maka  perlu  dilakukan pemutakhiran  data  dengan  melakukan review untuk melihat  realita  sesuai  dengan  perubahan  dan perkembangan yang terjadi.
Oleh  karena  itu,  dipandang  perlu  melakukan penelitian  administrasi  Islam  di  Indonesia  masa  kini. Dengan rumusan permasalahan, bagaimana perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini? Tujuan  penelitian  dilakukan  untuk  mengidentifikasi perkembangan administrasi Islam di Indonesia masa kini.
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka disusun 5 (lima) pertanyaan penelitian, sebagai berikut: (1) bagaimana perkembangan Kementerian Agama masa kini?;  (2)  bagaimana  perkembangan  pendidikan  Islam masa kini?; (3) bagaimana perkembangan hukum Islam dan pengadilan masa kini?; (4) bagaimana perkembangan penyelenggaraan naik haji masa kini?; dan (5) bagaimana perkembangan majelis ulama Indonesia masa kini?

## Tinjauan Teori
Konsep  administrasi  Islam  di  Indonesia  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dikembangkan  dari konsep  administrasi  dan  administrasi  Islam.  Definisi konseptual  administrasi  Islam  di  Indonesia  tersebut direkonstruksikan  dari  pemikiran  Deliar  Noer  dalam bukunya administrasi Islam di Indonesia.
Tentang konsep administrasi, Mukti Ali – Menteri Agama  1971-1978  (Noer,  D.  1983:  26)  menyatakan, administrasi yang sehat harus sederhana yaitu cara kerja yang  tidak  ruwet.  Dalam  hubungan  ini,  administrasi mencakup  masalah  kepegawaian,  keuangan  dan
manajemen  secara  bertanggungjawab  untuk  mencapai tujuan organisasi.
Dari  uraian  tersebut,  maka  administrasi  adalah pengaturan, pengelolaan (manajemen) kepegawaian dan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi.
Tentang konsep administrasi Islam, menurut Noer, D.  (1983;  37-40)  aspek-aspek  Administrasi  Islam meliputi  penanganan  lembaga  majelis  ulama,  bidang penerangan  dan  bimbingan  agama,  bidang  pendidikan Islam,  penyelenggaraan  urusan  haji,  penyelenggaran hukum Islam dan pengadilan agama.
Dari  uraian  tersebut,  maka  administrasi  Islam adalah  pengaturan,  pengelolaan  dan  penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di bidang pendidikan Islam, bidang  penerangan,  bimbingan  dan  penyuluhan  agama, bidang  hukum  Islam  dan  pengadilan  agama,  dan penyelenggaraan urusan haji, serta penanganan lembaga Majelis Ulama.
Tentang  administrasi  Islam  di  Indonesia,  menurut Noer,  D.  (1983:  1)  para  ilmuwan  telah  banyak bertelingkah  tentang  kedudukan  Islam  di  Indonesia. Sebagian  diantaranya  menganggap  kedudukan  Islam  di negeri itu penting, bukan saja karena jumlah mayoritas terbesar  para  penganutnya,  melainkan  juga  karena peranan  Islam  di  situ  sepanjang  sejarah – di  banyak kesultanan  trandisional  masa  lalu  serta  dalam  masa pergerakan  nasional  di  masa  modern.  Orang-orang Islam mendirikan pertama kali suatu partai massa, yaitu sarekat  Islam  tahun  1912  yang  mendominasi  lapangan politik di Indonesia sampai sekitar tahun 1920.
Di  masa  kemerdekaan,  Departemen  Agama mengelola  tiga  macam  bidang:  pendidikan,  penerangan dan pengadilan, termasuk juga mengelola perjalanan haji. Lembaga lain yang termasuk dalam rangka administrasi Islam  di  Indonesia,  ialah  lembaga  yang  disebut  Majelis Ulama.
Menurut  Noer,  D.  (1983:  13)  masalah-masalah agama di Indonesia secara resmi diatur oleh pemerintah melalui  Departemen  Agama,  suatu  departemen  yang unik di negeri kita. Bukan hanya satu agama yang diatur
oleh  departemen  ini  melakukan  kelima  agama  yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
Jadi,  berdasarkan  definisi  administrasi  Islam  dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan definsi konseptual  administrasi  Islam  di  Indonesia  di  era kemerdekaan  adalah  pengaturan,  pengelolaan  dan penyelenggaraan  urusan-urusan  di  bidang  pendidikan Islam,  bidang  penerangan,  bimbingan  dan  penyuluhan agama, bidang hukum Islam dan pengadilan agama, dan urusan  haji  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian Agama, serta melibatkan pula peranan lembaga majelis ulama Indonesia.

## Hasil penelitian sebelumnya
Penelitian  ini  mempunyai  hubungan  relevansi dengan  hasil  penelitian  sebelumnya,  setidaknya  ada  8 (delapan) hasil penelitian. Terutama, penelitian Noer, D. (1979)  berjudul Administration  of  Islam  in  Indonesia,
Cornell  University,  Ithaca,  New  York,  dengan  pokok bahasan  meliputi:  Departemen  Agama;  Pendidikan Islam;  Hukum  Islam  dan  Pengadilan;  Penyelenggaraan naik haji; dan Majelis Ulama. Termasuk penelitian Noer, D. (1983) berjudul Administrasi Islam di Indonesia, yang merupakan  terjemahan  hasil  penelitian  sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama berikut perbaikan dan tambahan current issue.
Relevansinya, penelitian tersebut memberi inspirasi bagi  dilakukannya  penelitian  ini.  Alasannya,  penelitian tersebut telah  lama  dilakukan  yaitu  hampir  40  (empat puluh)  tahun  yang  lalu,  maka  tiba  saatnya  melakukan review  terhadap  pokok  bahasan  yang  sama  untuk mengetahui kondisi administrasi Islam di Indonesia masa kini.
Selanjutnya, penelitian Rahiem, H. (1998) berjudul Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam.  Merupakan studi  tentang  pejabat  agama  masa  kesultanan  dan kolonial di Palembang. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi  Islam  dengan  lokus  di  kesultanan Palembang, sebelum Indonesia merdeka.
Kemudian,  penelitian  Hamzah,  A.  (2016:  147) berjudul  Administrasi  Islam  di  Indonesia,  dengan
mengambil  fokus  kelembagaan  kantor  jawatan keagamaan,  disimpulkan  adanya  dinamika  proses administrasi  Islam  di  Indonesia,  yaitu  kantor  jawatan keagamaan  yang  semula  hanya  mengatur  bidang  ke- Islaman  saja,  kemudian  berkembang  mengakomodasi kepentingan  kelompok  agama  lainnya  yaitu  Kristen, Katholik,  Hindu  dan  Budha.  Relevansinya,  sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia dengan fokus kelembagaan kantor jawatan keagamaan - kementerian agama.
Wiryanto, W. (2018) dalam penelitian berjudul, The Need  of  Public  Administration:  An  Islamic  Perspective  for Higher  Education  in  Indonesia, meneliti  kebutuhan administrasi  negara  dalam  perspektif  Islam  untuk perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dalam disiplin ilmu  administrasi  negara.  Relevansinya,  sebagai penelitian administrasi Islam di Indonesia, dengan fokus kebutuhan administrasi negara dalam perspektif Islam di perguruan tinggi di Indonesia.
Penelitian  Pramesti,  M.W.  (2018:  46)  berjudul Dimensi-dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  dalam Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  dimensi-dimensi strategis  administrasi  publik  berjalan  selaras  dengan nilai-nilai  Islam.  Indonesia  sebagai  negara  dengan mayoritas penduduk beragama Islam  maka semestinya pelaksanaan administrasi publik mengelaborasi nilai-nilai Islam. Relevansinya, sebagai penelitian administrasi Islam di  Indonesia,  dengan  fokus  mengelaborasi  nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia.
Penelitian  Anzhaikhan,  M.  (2019:  57)  berjudul Hakikat  Administrasi  Pemerintahan  Islam.  Merupakan studi yang membahas dimensi keilmuan termasuk model administrasi yang baik dan efisien, serta proses Islamisasi yang  menawarkan  konsep  klasik  sebagai  solusi merespon  penyelenggaraan  pemerintahan  saat  ini. Relevansinya  sebagai  penelitian  administrasi  Islam  di Indonesia,  dengan  fokus  tawaran  konsep  administrasi Islam sebagai solusi penyelenggaraan pemerintahan.
Penelitian Hakim, C.L. & Muttaqin, A.Z (2020: 10- 18) berjudul Administrasi Islam memandang Kebijakan
Negara dalam Melindungi Hak Milik Pribadi dan Umum. Relevansinya  sebagai  penelitian  admiinistrasi  Islam  di Indonesia,  dalam  melindungi  hak  milik  pribadi  dan umum, terdapat instrumen kepemilikan individu dalam Islam, meliputi pengelolaan harta anak yatim, pembagian harta warisan, dan kewajiban membayar zakat.
Jadi, baik penelitian ini maupun penelitian tersebut memiliki  hubungan  relevansi  sebagai  penelitian  dalam tema  besar  administrasi  Islam  di  Indonesia.  Namun, penelitian ini dapat dibedakan dengan penelitian lainnya, khususnya dengan penelitian oleh Deliar Noer. Pokok bahasannya,  meliputi:  (1)  Kementerian  Agama;  (2) Pendidikan  Islam;  (3)  Hukum  Islam  dan  Pengadilan Agama; (4) Penyelenggaraan Naik Haji; dan (5) Majelis Ulama  Indonesia,  dengan  menggunakan  data  sebelum atau  sampai  dengan  tahun  1980-an.  Sedangkan penelitian  ini  menggunakan  data  10  (sepuluh)  tahun terakhir,  yaitu  antara  tahun  2010-2020.  Dengan  kata lain,  penelitian  ini  berupaya  melanjutkan  penelitian tersebut dengan mengumpulkan data yang baru.

## METODOLOGI
Metodologi  penelitian  menggunakan  pendekatan library  research. Jenis  penelitian  deskriptif  eksplanatif digunakan dalam mengamati obyek atau fokus penelitian yaitu aspek-aspek administrasi Islam; sedangkan sebagai subyek atau lokus penelitian adalah administras Islam di Indonesia.
Data  penelitian  dperoleh  dari  berbagai  sumber yaitud  media  tertulis,  cetak  dan  elektronik  termasuk website, berupa referensi, dokumen dan hasil penelitian sebelumnya  yang  relevan,  dibaca  dan  dipelajari  untuk mengetahui  bagaimana  perkembangan  administrasi Islam di Indonesia,
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan teknik deduktif-induktif. Selanjutnya, hasil pengumpulan data dibahas dengan teknik analisis deskriptif dilakukan perbandingan  permasalahan  yang  dihadapi  pada  masa lalu dan masa kini.
Administrasi  Islam  di  Indonesia  dibahas  dalam  5 (lima)  pokok  bahasan,  yaitu:  Departemen  Agama; Pendidikan  Islam;  Hukum  Islam  dan  Pengadilan; Penyelenggaraan  naik  haji;  dan  Majelis  Ulama. Pembahasan  dilakukan  dengan  membandingkan permasalahan yang dihadapi pada masa dahulu dan masa kini  (data  10  tahun  terakhir).  Selanjutnya,  dari  hasil pembahasan  ditarik  kesimpulan  dan  saran  pemecahan masalah. Penelitian dilakukan di Jakarta, tahun 2018 dan 2020.
Perlu diterangkan, peneliti telah mempresentasikan naskah  hasil  penelitian  berjudul  “Administrasi  Islam  di Indonesia”  pada International  Conference  on  “Islam Nusantara,  National  Integrity,  and  World  Peace” di Universitas  Islam  Malang,  tanggal  20  Maret  2018. Namun naskah tersebut, tidak diterbitkan.
Oleh  karena  itu,  mengingat  pentingnya  publikasi perkembangan  administrasi  Islam  di  Indonesia,  maka dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan  judul  yang  sama yaitu “Administrasi Islam di Indonesia” pada tahun 2020 dengan  melakukan  perbaikan  dan  isinya  pun  ditambah dengan current  issues hingga  tahun  2020,  sebagaimana telah disebutkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Administrasi  Islam  di  Indonesia  merupakan pembahasan yang penting dilakukan  bukan saja karena penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam, melainkan  administrasi  Islam  telah  berperan  dalam pembangunan di Indonesia.
Pembahasan diawali dengan mengangkat persoalan masa  lalu  seperti  disajikan  dalam  buku  Administrasi Islam  di  Indonesia.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis perbandingan antara permasalahan masa lalu dan masa kini  - current  issues, untuk  menarik  kesimpulan  dan memberikan saran.
Hasil  penelitian  disajikan  menurut  pokok  bahasan dalam  buku  Administrasi  Islam  di  Indonesia,  yang meliputi: (1) Kementerian Agama; (2) Pendidikan Agama Islam;  (3)  Hukum  Islam  dan  Pengadilan;  (4)
Penyelenggaraan  naik  haji;  dan  (5)  Majelis  Ulama Indonesia (MUI).

## 1. Kementerian Agama
Masalah-masalah  agama  di  Indonesia  secara  resmi diatur  oleh  pemerintah  melalui  Departemen/ Kementerian  Agama.  Kementerian  Agama  didirikan pada tahun 1946. Kementerian agama merupakan salah satu  pokok  bahasan  dalam  buku  administrasi  Islam  di Indonesia.  Pembahasan  mencakup  ruang  lingkup  kerja kementerian, struktur organisasi, dan lain-lain.
Dalam  penelitian  ini,  permasalahan  kerjasama kementerian  agama  dengan  ulama  setempat  dan struktur  organisasi  masa  lalu  disajikan.  Selanjutnya, permasalahan  masa  kini  dikemukakan  pula.  Dalam analisis,  Permasalahan  masa  lalu  dilihat  hubungannya dengan  permasalahan  masa  kini  untuk  melakukan pemecahan masalah yang dihadapi Kementerian Agama.
Pertama,  kerjasama  kementerian  agama  dengan ulama setempat di masa lalu. Menurut Noer, D. (1983: 12)  Kementerian  ini  diharapkan  dapat  bekerjasama dengan  ulama  setempat.  Tetapi  pekerjaan  ini  tidak mudah  dilakukan,  oleh  karena  kedudukan  ulama  di tengah  masyarakat  bergantung  pada  respek  atau  rasa hormat  yang  diberikan  masyarakat,  lepas  dari  soal hubungan mereka dengan pihak pemerintah, sedangkan pejabat  Kementerian  Agama  merupakan  bahagian  dari birokrasi.  Dalam  rangka  wibawa  dan  kekuatan  tidak resmi,  banyak  di  antara  pejabat  Kementerian  itu  yang tidak  mempunyai  kedudukan  di  mata  masyarakat dibandingkan dengan kedudukan ulama tadi.
Kedudukan  ulama  itu  umumnya  adalah  sepanjang hayatnya,  sedangkan  kedudukan  pejabat  tergantung pada  masa  ia  berdinas.  Dalam  pada  itu  iapun  pindah- pindah tempat, karena mutasi kepegawaian merupakan hal  yang  rutin  dalam  birokrasi.  Ia  sering  tidak  sempat menjalin  hubungan  yang  akrab  dengan  masyarakat setempat, sekurang-kurangnya tidak seakrab hubungan para ulama dengan masyarakat setempatnya.
Karena Kementerian Agama tidak dapat menguasai ulama, ataupun bekerjasama dengan mereka atas dasar persamaan  kedudukan,  pemerintah  pun  mendirikan Majelis Ulama yang baru, tahun 1975.
Menurut  Noer,  D.  (1983:  12),  memang  dijumpai kesenjangan antara birokrasi di satu pihak dengan ulama di  pihak  lain.  Pemerintah  Soeharto  memberikan perhatian  dalam  soal  ini,  lebih  daripada  pemerintah Soekarno dulu. Itulah gambaran kerjasama kementerian Agama dengan ulama setempat tetapi pekerjaan ini tidak mudah dilakukan pada masa yang lalu.
Jadi, kesenjangan hubungan kerjasama kementerian agama  dengan  ulama  merupakan  permasalahan  yang terjadi di masa lalu.
Bagaimana  kerjasama  kementerian  agama  dengan ulama setempat masa kini?
Menurut  Kurniawan,  Y.  (2018:  94),    ulama  di Indonesia  saat  ini  merasa  ditekan  dan  dibatasi  tugas pokok  mereka  oleh  pemerintah,  yang  sebenarnya  itu semua  hasil  dari  persoalan  politik  atau  berawal  dari kelompok  politik  yang  memiliki  tujuan  penting  dalam mencapai  kekuasaan  yang  diinginkan.  Terlihat  sangat jelas  bahwa  memang  sudah  tidak  bisa  dihindari  lagi bahwa  setiap  pelaksanaan  Pilkada  dan  Pilpres,  agama disini  memiliki  p ower yang  besar  demi  mendapatkan kemenangan yang besar.
Contoh, Kemenag mengeluarkan rekomendasi 200 mubaligh, menimbulkan tanggapan dari ulama. Menurut Ulum, R.U. (dalam Perdana, 2018) ulama legitimasinya di  tangan  umat,  masyarakat.  Ilmunya  diakui,  akhlaknya diakui,  moralnya  diakui,  hanya  umat  yang  mengakui. Tanpa  legitisamasi  dari  pemerintah,  masyarakat  akan tetap  menghormati  dan  mengakui  sosok  ulama  yang mereka yakini.
Di  samping  itu,  Peraturan  Menteri  Agama  No. 29/2019  tentang  Majelis  Taklim,  mendapatkan tanggapan.  Menurut  Sekjen  Majelis  Ulama  Indonesia, Anwar  Abbas  (Rizqo,  K.A.,  2019)  sepertinya  semua aspek  kehidupan  dan  aktivitas  dari  masyarakat  mau diatur dan dibiayai oleh pemerintah. Apakah cara ini baik
atau tidak bagi perkembangan suatu masyarakat. Apakah cara  yang  dilakukan  tidak  akan  memasung  inovasi  dan kreativitas masyarakat.
Jadi,  sejak  masa  lalu  hingga  kini,  terdapat  adanya kesenjangan  hubungan  kerjasama  pejabat  kementerian agama dengan ulama.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  reformasi administrasi  Islam  di  Indonesia.  Pejabat  Kementerian Agama  perlu  melakukan  kunjungan  ke  ulama  dan masyarakat terutama dalam rangka sosialisasi kebijakan kementerian  agama.  Di  samping  itu,  memberikan keleluasaan  bagi  masyarakat  dan  ulama  dalam berkreativitas secara bertanggungjawab, untuk mengatasi  kesenjangan  hubungan  kerjasama  pejabat kementerian agama dengan ulama.
Kedua, struktur organisasi kementerian pada masa dahulu. Struktur organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, 1980 (Noer, 1983: 42) terdiri dari 5 (lima) unit organisasi  berupa  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)    yang berada  di  bawah  Menteri  Agama  yang  melayani bimbingan  masyarakat  beragama  di  Indonesia,  sebagai berikut:    (1)  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji;  (2) Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (ada dua Ditjen  yang  memberikan  pelayanan  masyarakat beragama Islam). Selanjutnya, (3) Ditjen Bimas Katolik; (4) Ditjen Bimas Protestan; dan (5) Ditjen Bimas Hindu dan Budha.
Bagaimana struktur organisasi kementerian agama masa kini?
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  11  Undang- Undang   No.  39/2008  tentang  Kementerian  Negara, telah  diterbitkan  Peraturan  Presiden  No.  83/2015 tentang Kementerian Agama. Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan, susunan organisasi Kementerian Agama, yaitu:  (1)  Sekretariat  Jenderal;    (2)  Ditjen  Pendidikan Islam; (3) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (4) Ditjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam;  (5)  Ditjen Bimbingan  Masyarakat  Kristen;  (6)    Ditjen  Bimbingan Masyarakat  Katolik;  (7)  Ditjen  Bimbingan  Masyarakat Hindu; (8) Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha. Selain
itu: (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan,  dan  Pendidikan  dan  Pelatihan;  (11) Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal;  (12)  Staf Ahli  Bidang  Hubungan  Kelembagaan  Keagamaan;  (13) Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan (14) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Humas Setkab, 2015).
Jadi, struktur organisasi Kementerian Agama masa kini telah berkembang. Contohnya, dahulu ada 5 Ditjen (tahun  1980)  sekarang  bertambah  menjadi  7  Ditjen (tahun 2015-sekarang).
Hal itu disebabkan terjadinya perkembangan situasi dan  kondisi  lingkungan  di  Indonesia  dan  kebutuhan pelayanan  publik,  sehingga  dilakukan  restrukturisasi  3 (tiga)  Ditjen  Kementerian  Agama,  sebagai  berikut:  (1) restrukturisasi  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam,  menjadi  Ditjen  Kelembagaan  Islam,  dan selanjutnya  menjadi  Ditjen  Pendidikan  Islam;  (2) restrukturisasi  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sehingga masing-masing berdiri sendiri; dan (3) restrukturisasi Ditjen Bimas Hindu dan Budha menjadi  Ditjen  Bimas  Hindu;  dan  Ditjen  Bimas  Budha sehingga masing-masing berdiri sendiri.
Selain  itu,  struktur  organisasi  kementerian  agama yang  baru  bertambah  dengan  pembentukan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal.  Pada  awalnya, penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Implikasinya,  MUI sekarang  hanya  sebagai  lembaga  yang  mengeluarkan fatwa produk halal.

## 2. Pendidikan Islam
Salah satu tugas penting Kementerian Agama adalah menyelenggarakan,  membimbing  dan  mengawasi pendidikan  agama.  Pendidikan  agama  biasanya merupakan  semacam  pendidikan  masyarakat.  Para pelajarnya  mudah  berpartisipasi  dalam  kegiatan masyarakat,  dan  ini  membuang  kecanggungan  yang mungkin timbul pada diri para lulusan untuk bekerja di
tengah  masyarakat.  Berbeda  dari  para  lulusan  sekolah “umum”  yang  seringkali  merasa  asing  dari masyarakatnya  dan  kurang  suka  melakukan  pekerjaan yang  mereka  anggap  kurang  sesuai  dengan  pendidikan mereka.
Pendidikan
Agama
Islam,
berdasarkan kelembagaannya  terbagi  atas  pesantren  dan  madrasah serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Pertama,  Pesantren  dan  Madrasah  masa  lalu. Menurut Noer, D. (1983: 49), pesantren dan madrasah masih  tetap  diperlukan,  bukan  saja  untuk  memenuhi keperluan  rohaniah  anak-anak,  tetapi  juga  untuk membantu  memberi  pendidikan  formal  kepada  anak- anak  yang  sudah  patut  bersekolah  tapi  tidak  dapat tempat  di  sekolah  lain.  Kelemahan  utama  pesantren terletak pada tidak adanya administrasi yang baik serta perencanaan (Noer, D. 1983: 49).
Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  permasalahan bukan lagi apakah pesantren dan madrasah diperlukan, melainkan  bagaimana  memperbaiki  dan  meningkatkan mutunya.  Ini  berarti  perbaikan  dalam  pengembangan kurikulum,  penataran  dan  latihan  tambahan  bagi  para guru dalam pelajaran agama serta bukan agama (Noer, 1983: 156).
Bagaimana  perbaikan  mutu  pesantren  dan madrasah masa kini?
Perbaikan mutu pesantren dan madrasah dilakukan, berdasarkan Renstra Kementerian Agama, 2015-2019, sebagai berikut: (1) Perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren.  Secara  historis,  pendidikan  diniyah  dan pondok  pesantren  di  Indonesia  merupakan  lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan  layanan  pendidikan  semata,  tetapi juga  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dan  pusat keagamaan  Islam.    Jumlah  santri  madrasah  diniyah takmiliyah relatif mengalami pasang surut tahun 2009- 2013.  Walaupun  jumlah  madrasah  diniyah  takmiliyah mengalami peningkatan dari 74.067 diniyah tahun 2009 menjadi  74.401  diniyah  tahun  2013.  Namun,  jumlah santrinya  mengalami  penurunan  dari  4.864.077  santri
tahun  2009  dibandingkan  4.452.059  santri  tahun 2013 (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 27).
Selanjutnya,  (2)  Perbaikan  mutu  pendidikan madrasah.  Kementerian  Agama  secara  konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah  meliputi  seluruh  jenjang.  Ditempuh  dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai  dengan  tahun  2014,  jumlah  guru  yang  sudah bersertifikasi  sebanyak  245.326  orang,  meningkat  265 persen  dibandingkan  tahun  2010  yang  hanya  sebanyak 67.163  orang.  Sinergi  dengan  itu  dilaksanakan  pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan  S2.  Selain  itu,  pemberian  bantuan  dan  beasiswa dalam  berbagai  bentuk,  seperti  pemberian  bantuan secara  langsung  kepada  guru  madrasah  yang  ingin melanjutkan  studi  jenjang  S1/D4,  juga  terus  dilakukan. (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 23).
Jadi, perbaikan mutu pesantren dan madrasah masa kini  dilakukan  melalui  perbaikan  mutu  pondok pesantren;  dan  perbaikan  mutu  pendidikan  madrasah, serta  pemberian  bantuan  dan  beassiswa  kepada  guru madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kedua,  IAIN  masa  lalu.  Direktorat  Pendidikan Tinggi  Agama  Islam  yang  menangani  IAIN  sedang mengadakan  pengkajian  kembali  soal  IAIN  itu  dengan maksud merombaknya ke arah manfaat dan perbaikan yang bersifat menyeluruh. Harapan masyarakat memang tinggi. Hal ini sebagian tergantung pada jalan pikiran dari pihak  pemerintah  sendiri,  apakah  ia  melihat  semua sekolahnya (termasuk IAIN) sebagai miliknya yang harus mengerjakan  apa  saja  yang  ia  kehendaki,  ataukan  ia melihat dirinya sebagai dari masyarakat yang juga punya keinginan-keinginan  tertentu,  termasuk  dalam  bidang pendidikan (Noer, D. 1983: 77).
Jadi,  kelembagaan  pendidikan  tinggi  agama  Islam (IAIN)  yang  ada  masih  terbatas  jumlahnya  dan  masih belum  memenuhi  keinginan  dan  harapan  masyarakat yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi
IAIN  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya,  bagaimana  perkembangan  IAIN  masa kini?  Pada  tahun  2012,  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Negeri  (PTKIN)  berjumlah  53  atau  bertambah sebanyak  6  PTKIN  dari  tahun  2002.  Pada  kurun  yang sama,  perkembangan  jumlah  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  meningkat  dari  493 menjadi  616.  Selain  itu  beberapa  PTKIN  mengalami peningkatan status dari institut menjadi universitas atau dari  sekolah  tinggi  menjadi  institut.  Sejak  tahun  2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari IAIN menjadi Universitas  Islam  Negeri  (UIN),  dan  7  Sekolah  Tinggi Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  berubah  menjadi  IAIN. (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 25).
Jadi,  terdapat  perkembangan  berupa  pemerataan akses  dan  perbaikan  mutu  pendidikan  pondok pesantren  dan  madrasah  serta  IAIN  menjadi  UIN. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka tidak kalah pentingnya, pemerintah perlu membantu pengembangan perguruan  tinggi  Islam  yang  dikelola  oleh  swasta sehingga sejajar dengan perguruan tinggi Islam negeri.

## 3. Hukum Islam dan Pengadilan Agama
Permasalahan  mengenai  hukum  Islam  dan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa lalu diangkat kembali dalam kajian ini. Demikian pula, permasalahan yang terjadi masa  kini. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi  pada  masa  dahulu  dan  masa  kini  akan  dibahas hubungan  relevansinya  untuk  melakukan  pemecahan masalah.
Noer, D. (1983: 100), menguraikan permasalahan hukum  Islam  dan  Pengadilan  Agama  pada  masa  lalu, disebabkan oleh kurangnya minat lulusan fakultas hukum yang suka bekerja sebagai hakim agama.
Hambatan  yang  dirasakan  oleh  pengadilan  agama ialah kurangnya para lulusan perguruan tinggi yang suka bekerja sebagai hakim agama. Lagi pula, alumni fakultas hukum tidak otomatis tepat untuk menjadi hakim pada pengadilan agama.  Tidak satu pun dari fakultas hukum
yang  ada,  baik  dari  universitas  Islam  apalagi  dari universitas “umum”’ yang mempunyai program khusus untuk ini.
Fakultas hukum pada universitas Islam yang banyak bertebaran di negeri kita umumnya menjadi duplikat saja dari  fakultas  hukum  negeri  yang  bersifat “umum”  itu.
Masih menjadi tanda tanya, apakah para lulusan fakultas hukum  suatu  universitas  Islam  akan  membawa perbaikan dalam pengadilan agama bila mereka bersedia masuk di dalamnya.
Oleh sebab itu, memperbaiki pengadilan agama di Indonesia,  atau pun pengadilan negeri yang menangani masalah  yang  ada  hubungannya  dengan  Islam, merupakan tantangan bagi universitas-universitas Islam itu  sendiri  dalam  mengolah  kembali  kurikulumnya. Fakultas  hukum  dari  suatu  universitas.  Akan  tetapi, universitas  seakan  menutup  mata  terhadap  keperluan suatu segi hidup di negeri kita yang menyangkut sebagian besar penduduk.
Bagaimana permasalahan dalam aspek hukum Islam dan Pengadilan Agama masa kini?
Pada  masa  kini,  menurut  Sururie,  R.W.  (2013) permasalahan  dalam  aspek  ini  disebabkan  oleh mahasiswa  kurang  berminat  menekuni  pekerjaan peradilan agama, antara lain disebabkan oleh kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama. Akibatnya mahasiswa  kurang  mendapat  akses  tentang  pengadilan agama.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  perlu dilakukan  kegiatan  mahasiswa  dan  dosen  untuk mengenal  dunia  pengadilan  agama  sebagai  sumber belajar di lapangan.
Apabila  dibandingkan  permasalahan  hukum  Islam dan pengadilan agama masa lalu dengan masa kini, maka permasalahan  yang  dihadapi  masa  kini  masih  serupa, yaitu kurangnya minat lulusan fakultas hukum yang suka bekerja  sebagai  hakim  agama,  hal  ini  disebabkan kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama. Akibatnya  mahasiswa  kurang  mendapat  akses  tentang pengadilan agama.
Permasalahan  tersebut  perlu  dicarikan  upaya pemecahan masalah. Sebagai upaya pemecahan masalah, menurut  Sururie,  R.W.  (2013),  perlu  kegiatan  yang mendekatkan  mahasiswa  dan  dosen  dengan  dunia pengadilan  agama.  Kegiatan  yang  perlu  dilakukan mahasiswa dan dosen untuk mengenal dunia pengadilan agama  sebagai  sumber  belajar  di  lapangan,  antara  lain: (1)  membuka  konsultasi  dan  layanan  hukum;  (2) mendirikan family crisis centre; (3) bekerjasama dengan asosiasi advokat; dan (4) joint research .
Membangun  kemitraan  antara  mahasiswa,  dosen Fakultas  Syariah  dengan  Pengadilan  Agama  menjadi penting karena dapat memberi makna bagi kedua belah pihak.  Mendekatkan  mahasiswa  dan  dosen  Fakultas Syariah  dengan  Pengadilan  Agama  merupakan  langkah nyata untuk membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi merupakan ilmu yang relevan dengan dunia kerja dan bisa dipraktikkan (diamalkan).
Manfaatnya,  bagi  mahasiswa,  manfaat  yang diperoleh  adalah  mengasah  keterampilan  hukum sebelum mereka lulus dari kampus untuk kelak menjadi hakim,  panitera,  advokat  dan  tenaga  teknis  peradilan, sedangkan  bagi  dosen  merupakan  amal  bakti  dan pengabdian  kepada  masyarakat  bahwa  dosen  mampu melibatkan  diri  membantu  masyarakat  untuk  melek hukum,  sadar  hukum  dan  mencurahkan  ilmunya memberi solusi hukum menjadi seorang konsultan.

## 4. Penyelenggaraan Naik Haji
Permasalahan  penyelenggaraan  haji  masa  lalu, Menurut Noer D. (1983: 104-124): (1) Jumlah jemaah haji  tahun  1950-1975,  menunjukkan  jumlah  calon jemaah  sangat  melebihi  dari  quota  yang  ditetapkan. Dahulu, banyak di antara para pejabat tinggi pemerintah, termasuk  menteri,  yang  tidak  ketinggalan  dalam beramai-ramai  ke  Tanah  Suci  itu.  Keinginan  yang meningkat ini dapat dilihat dari jumlah calon haji. Ketika itu  tidak  semua  calon  dapat  pergi  oleh  karena  jumlah mereka sangat melebihi jumlah quota yang ditetapkan.
Contoh, jumlah calon jemaah haji Indonesia tahun 1955  sebanyak  113.662  orang,  sedangkan  quotanya hanya  10.154  orang.  Dengan  kata  lain,  quota  yang tersedia hanya 8,9%.
Selanjutnya,  (2)  Adanya  kasus  calon  haji  secara berkala  menyetor  uangnya  pada  tabungan  ini,  dan setelah dua tiga tahun ia akan memperoleh kesempatan naik  haji  melalui  saluran  pemerintah.  Yayasan membayarkan  biaya;  atau  uang  tabungan  itu  dijadikan alat membayar biaya yang diperlukan. Tetapi pada tahun 1975  seorang  petugas  yayasan,  melakukan  tindakan tanpa  tanggung  jawab  dengan  memanipulasi  sebagian uang  tabungan  tadi.  Akibatnya,  setelah  tiba  waktunya bagi sebagian calon haji untuk berangkat mereka tidak dapat diberangkatkan.
Jadi,  penyelenggaraan  naik  haji  masa  lalu menghadapi persoalan jumlah calon jemaah haji sangat melebihi  quota  yang  ditetapkan;  dan  adanya  kasus manipulasi uang tabungan ongkos naik haji.
Bagaimana  penyelenggaraan  naik  haji  masa  kini? Penyelenggaraan  ibadah  haji  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan  berupa  Undang-Undang  No. 13/2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji;  dan Peraturan Pemerintah No. 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; serta  Peraturan  Menteri  Agama  No.  29/2015  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 14/2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Menurut  Mustadzkiroh  (2017)  penyelenggaraan naik  haji  masih  menghadapi  permasalahan  klasik. Penyelenggaraan  haji  menunjukkan  fenomena  animo berhaji  masyarakat  muslim  di  Indonesia  semakin meningkatnya,  tetapi  di  sisi  lain  kuota  haji  Indonesia tidak  mengalami  peningkatan,  sehingga  kemudian pemerintah  melakukan  pembatasan  pendaftaran  haji, melalui  peraturan  Menteri  Agama  No.  29/2015. Pembatasan  haji  cukup  sekali  pada  dasarnya  adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah  sama  sekali  melaksanakan  ibadah  haji  karena terbentur  dengan  kuota  haji  dan  lamanya  masa
menunggu giliran (waiting list) yang berkisar 15-20 tahun akibat sangat banyaknya jamaah calon haji per tahunnya.
Memprioritaskan calon jemaah haji usia lanjut (60 tahun  ke  atas)  merupakan  sebuah  kebijakan  yang penting  dilambil  oleh  pemerintah.  Kebijakan  ini  perlu dukungan administrasi yang baik sebagai sebuah prestasi kerja  (kinerja)  kementerian,  dengan  kata  lain  perlu kepedulian. Sehingga dengan cara demikian, maka dapat ditekan  sekecil  mungkin  jumlah  jemaah  haji  yang berangkat di atas usia 60 tahun, lebih-lebih di atas usia 70  tahun  (hal  ini  diusulkan  sebagai  indikator  kinerja buruk).
Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan usulan permohonan  tambahan  jumlah  Quota  jemaah  haji Indonesia  setiap  tahun,  melalui  hubungan  kerjasama yang  baik  dengan  melakukan  pembicaraan  timbal  balik antar  kedua  pemerintah  baik  Indonesia  maupun  Arab Saudi.
Ketua MUI, Ma’ruf Amin (dalam Sumantri, A. 2016) menyatakan  masalah  klasik  persoalan  ibadah  haji  di Indonesia  adalah  waktu  tunggu  yang  lama.  Hal  itu, menyebabkan ada 177 jemaah Indonesia menggunakan kuota haji dan paspor Filipina untuk pergi ke tanah suci pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu pembatasan haji dilakukan dengan mengutamakan orang yang belum haji. Tidak  hanya  masyarakat,  pemerintah  juga  harus mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara haji yang  tidak  menjalankan  peraturan  penyelenggaraan ibadah haji.
Penyelenggaraan  naik  haji  masa  kini  berkaitan dengan  pengelolaan  dana  haji.  Menurut  Purbasari,  I., Murni & Qashdi, M (2019: 251), pengelolaan dana umat yang  dari  dana  zakat  dan  haji  menghadapi  pro  dan kontra  ketika  dikelola  oleh  pemerintah.  Salah  satu keraguan  terhadap  pengelolaan  tersebut  adalah kepatuhan  pada  syariah  dan  akuntabilitasnya.  Hal  ini dikarenakan rekam jejak pengelolaan dana yang diterima negara  seringkali  terjadi  penyalahgunaan  baik  berupa suap, kolusi maupun korupsi.
Selain  itu,  sebagai  catatan  penting  ialah  adanya dampak  pandemi  Covid-19  maka  Indonesia  tidak menyelenggarakan  perjalanan  ibadah  haji  tahun  2020 untuk pertama kalinya,. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.
494/2020 tentang Pembatalan
Keberangkatan  Jemaah  Haji  pada  Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.
Alasannya,  kesehatan,  keselamatan  dan  keamanan jemaah  haji  terancam  jiwanya  oleh  pandemi  Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi hingga tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses  layanan  penyelenggaraan  ibadah  haji,  sehingga pemerintah  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk melakukan  persiapan  dan  pelaksanaan  pembinaan, pelayanan  dan  perlindungan  bagi  jemaah  haji  secara aman,  nyaman,  tertib  dan  sesuai  dengan  ketentuan syariat.
Jadi,  penyelenggaraan  naik  haji  baik  masa  lalu maupun masa kini masih menyisakan persoalan jumlah calon  jemaah  haji  yang  sangat  melebihi  quota  yang ditetapkan; sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan  pembatasan  haji  cukup  sekali  untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah melaksanakan  ibadah  haji.  Dewasa  ini,  pembahasan pengelolaan dana haji menghadapi pro dan kontra ketika dikelola  pemerintah  akibat  adanya  rekam  jejak penyalahgunaannya. Serta, adanya pembatalan keberangkatan  naik  haji  tahun  2020  oleh  pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19.

## 5. Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi
para
ulama, zu'ama ,
dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina  dan  mengayomi  kaum  muslimin  di  seluruh Indonesia.  MUI didirikan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendirian  MUI  untuk  membantu  pemerintah  dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, antara  lain  mengeluarkan  fatwa dan  hal-hal  yang
berkaitan  dengan  hubungan  seorang  penganut  agama Islam  dengan  lingkungannya.  Bagaimana  peran  MUI  di masa lalu?
Menurut Noer, D. (1983: 152) peran MUI di masa lalu  adalah  membimbing,  membina  dan  mengayomi kaum  muslimin  di  seluruh  Indonesia.  Soal  kerukunan agama,  dikemukakan  oleh  MUI  (juga  melalui  Hamka) kepada Presiden Soeharto tanggal 17 September 1975. Pemerintah  memang  menganjurkan  agar  toleransi beragama  ditegakkan  dan  tampaknya  pemerintah menghubungkan  dengan  keberhasilan  atau  kegagalan pembangunan.  Artinya,  bila  tidak  ada  kerukunan, pembangunan akan mungkin gagal, sebaliknya kerukunan antara agama mendorong keberhasilan pembangunan.
Masalah  yang  dipertanyakan,  apa  yang  dimaksud dengan  kerukunan  beragama  itu?  Misalnya,  soal perayaan Natal bersama bagi setengah pihak, terutama kalangan  Keristen  merupakan  manifestasi  dari kerukunan beragama. Tetapi, bagi umat Islam perayaan tersebut bila mereka hadiri menjatuhkan mereka pada hukum “haram”. Dapatkah dibiarkan “toleransi” seperti itu  yang  menyebabkan  seseorang,  dalam  hal  ini  orang Islam, melanggar agamanya sendiri?
Oleh karena itu, dikeluarkan  fatwa  MUI tanggal 7 Maret  1981,  perayaan  natal  di  Indonesia  meskipun tujuannya  merayakan  dan  menghormati  Nabi  Isa  AS, akan  tetapi  Natal  itu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  soal- soal  yang  diterangkan  di  atas  (perayaan  Natal  bagi orang-orang  Kristen  merupakan  ibadah).  Maka mengikuti  upacara  Natal  bersama  bagi  umat  Islam hukumnya haram.
Jadi, MUI mempunyai peran membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, antara lain mengeluarkan fatwa dan hal-hal yang berkaitan  dengan  hubungan  seorang  penganut  agama Islam dengan lingkungannya, di masa lalu.
Bagaimana peran MUI dalam soal kerukunan agama masa kini?
MUI  berperan  membimbing,  membina  dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia sampai
sekarang. Peran ini ditunjukkan MUI antara lain dengan menerbitkan  fatwa  bahwa  atribut  keagamaan  non muslim haram dipakai oleh seorang Muslim (Batubara, 2016).  Setelah  menimbang  antara  lain  bahwa  di masyarakat  terjadi  fenomena  di  mana  saat  peringatan hari  besar  agama  non-Islam,  sebagian  umat  Islam  atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka.
Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan  tersebut,  maka  MUI  menerbitkan  fatwa No.  56/2016  tentang  Hukum  Menggunakan  Atribut Keagamaan  Non-Muslim. Fatwa  MUI  tersebut  berisi rekomendasi  kepada  berbagai  pihak,  antara  lain:  (1) Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat  beragama  dan  memelihara  harmonis  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. (2)  Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam  dalam  menjalankan  agama  sesuai  keyakinannya, menghormati  keyakinan  keagamaannya,  dan  tidak memaksakan  kehendak  untuk  menggunakan  atribut keagamaan  non-muslim  kepada  karyawan  muslim.  (3) Pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan  kepada umat  Islam  sebagai  warga  negara  untuk  dapat menjalankan  keyakinan  dan  syari'at  agamanya  secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
Selain itu, sebagai  catatan penting ialah bagaimana sikap  MUI  dalam  menyikapi  pandemi  Covid-19  dalam rangka penyelenggaraan ibadah umat Islam? Dalam hal ini,  MUI  mengeluarkan  Fatwa  No.  14/2020  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  dalam  situasi  terjadi  wabah Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif dan antisipatif lembaga MUI yang berperan sebagai pemberi fatwa di Indonesia.
Hasil penelitian Aji, A.M. dan Habibaty, D.M. (2020: 673)  menyatakan,  MUI  dianggap  mengambil  langkah tepat  karena  dipandang  memiliki  peran  penting  di masyarakat,  merupakan  upaya  menjaga  kesehatan  dan
menghindari dari paparan penyakit, karena merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama.
Kedudukan MUI berada pada ranah infra struktur politik  dalam  golongan/kelompok  kepentingan (interest group  institusional). Dengan  kata  lain,  MUI  merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekumpulan ulama untuk  membahas  pengaturan  yang  dituntut  oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip  agama  dan  merupakan  realisasi  kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya.
Dalam hal ini, sebagai catatan penting masa kini ialah ketua  MUI  mencalonkan  sebagai  Wapres  dan  terpilih sebagai Wapres.
Menurut  Munawaroh,  B.  (2019:  60)  keterlibatan MUI  dalam  Pilpres  tahun  2019  ditunjukkan  melalui partisipasi  aktif  dan  pasif.  Partisipasi  aktif  dengan mengizinkan anggota MUI untuk terjun ke dalam politik praktis,  yaitu  KH.  Ma’ruf  Amin untuk  menjadi  Wakil Presiden.  Partisipasi  pasif  yaitu  ditunjukkan  melalui himbauan untuk menggunakan hak pilihnya kepada pihak yang  ikut  terlibat  dalam  Pilpres  2019  khususnya  umat Islam.
Jadi  peran  MUI  adalah  sebagai  lembaga  yang mewadahi para ulama, zu'ama ,
dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina  dan  mengayomi  kaum  muslimin  di  seluruh Indonesia dan memberikan fatwa dalam menyelesaikan suatu  masalah  dalam  Islam.  Peran  tersebut  mengalami perkembangan  dengan  adanya  partisipasi  aktif,  dimana ketua  MUI  telah  mencalonkan  sebagai  Wapres  dan terpilih  sebagai  Wapres  2019-2024.  Selain  itu,  juga melakukan peran pasif, menghimbau umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya.

## KESIMPULAN
Pertama,  Kementerian  agama,  struktur  organisasi direktorat  jenderal  telah  dikembangkan  untuk pelayanan  publik.  Namun,  kerjasama  antara  pejabat kementerian dan ulama masih mengalami kesenjangan.
Kedua, Pendidikan Islam, mengalami perkembangan dan perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren dan madrasah,  serta  perguruan  tinggi  agama  Islam  baik negeri  (pengembangan  IAIN  menjadi  UIN)  maupun swasta.
Ketiga,  Hukum  Islam  dan  Pengadilan  agama, mengalami  kendala  dalam  memenuhi  SDM  lembaga pengadilan,  karena  kurangnya  minat  lulusan  fakultas hukum  sebagai  hakim  agama,  hal  ini  disebabkan kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama, sehingga  mahasiswa  kurang  mendapat  akses  tentang pengadilan agama.
Ke  empat,  penyelenggaraan  naik  haji,  menyisakan persoalan jumlah calon jemaah haji yang sangat melebihi quota yang ditetapkan. Implikasinya waktu tunggu calon jemaah haji semakin lama, sehingga ditetapkan kebijakan pembatasan  naik  haji  cukkup  sekali;  dan  adanya  pro- kontra  pengelolaan  dana  haji.  Pemerintah  untuk pertama  kalinya  membatalkan  keberangkatan  naik  haji tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.
Kelima, MUI berperan membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin Indonesia, dan memberikan fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam. Peran  tersebut  mengalami  perkembangan  melalui partisipasi  aktif, dimana  ketua MUI telah mencalonkan sebagai Wapres dan terpilih sebagai Wapres 2019-2024. Partisipasi  pasif,  dilakukan  dengan  menghimbau  umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya.
Disarankan,  permasalahan  yang  dihadapi  perlu diatasi  dengan  melakukan reformasi  administrasi Islam di Indonesia, sebagai berikut:
Pertama,  Kementerian  Agama,  perlu  melakukan kunjungan  ke  ulama  dan  masyarakat  terutama  dalam rangka  sosialisasi  kebijakan  kementerian  agama;  dan memberikan  keleluasaan  bagi  masyarakat  dan  ulama dalam  berkreativitas  secara  bertanggungjawab,  untuk mengatasi  kesenjangan  hubungan  kerjasama  pejabat kementerian agama dengan ulama.
Kedua,  Pendidikan  Islam,  perlu  peningkatan  dan pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  meliputi
pondok pesantren dan madrasah serta perguruan tinggi agama Islam; dan membantu pengembangan perguruan tinggi  Islam  yang  dikelola  oleh  swasta  sehingga  sejajar dengan perguruan tinggi agama Islam negeri.
Ketiga, Hukum Islam dan Pengadilan Agama, perlu membangun kemitraan mahasiswa, dan dosen Fakultas Syariah  dengan  Pengadilan  Agama,  dengan  cara mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan Pengadilan Agama  sehingga  ilmu  yang  dipelajari  relevan  dengan dunia kerja dan bisa dipraktikkan.
Keempat, penyelenggaraan  naik  haji,  perlu mengatasi jumlah calon jemaah haji yang sangat melebihi quota yang ditetapkan; untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, dengan  cara:  (1)  permohonan  tambahan  jumlah  quota jemaah haji Indonesia setiap tahun kepada Pemerintah Arab  Saudi,  sangat  penting  dilakukan  pemerintah;  (2) memberikan prioritas kepada calon Jemaah haji usia 60 tahun  ke  atas.  Perlu  administrasi  yang  baik  dan keberpihakan  dalam  mengatasinya,  serta  keberhasilan ini perlu dicatat sebagai ukuran prestasi kinerja,
Kelima,  MUI  perlu  mempertahankan  prestasi  dari peranannya yang dilakukan dengan partisipasi aktif dan pasif,  terutama  dalam  mengeluarkan  fatwa berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.
Akhirnya, dengan menggarisbawahi bahwa administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia, dan mengingat keterbatasan penelitian ini, .maka diharapkan adanya penelitian dan pengembangan lanjutan pada aspek-aspek lainnya.

## REFERENSI
Aji,  A.M.  &  Habibaty,  D.M.  2020.  Fatwa  MUI  tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19  sebagai  langkah  antisipatif  dan  proaktif persebaran virus Corona di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 7(8), hal 673.
Amin,  M.  dalam  Sumantri,  A.  2016. MUI  Minta Pemerintah Tertibkan Pelaksanaan Ibadah Haji. Dari: http://mediaindonesia.com/news/read/64219/mui-
minta-pemerintah-tertibkan-pelaksanaan-ibadah- haji/2016-08-30. [Diakses: 1 Februari 2018].
Anzaikhan, M. (2019) Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. Al- Ijtima’i: International Jounal of Government and Social Science, 5(1), hal 57.
Batubara, H., 14 Desember 2016. Isi lengkap Fatwa MUI soal  atribut  keagamaan  nonmuslim  haram  dipakai. Dari:  https://news.detik.com/berita/d-3371015/isi- lengkap-fatwa-mui-soal-atribut-keagamaan- nonmuslim-haram-dipakai?single=1  [Diakses:  3 Februari 2018].
Chairunnisa,  N.  2017, Dukung  Aksi  Bela  Palestina, Menag:  Ini  Perjuangan  Kemanusiaan. Dai: https://nasional.tempo.co/read/1042729/dukung- aksi-bela-palestina-menag-ini-perjuangan- kemanusiaan [Diakses: 19 Maret 2018].
Hakim, C.L. & Muttaqin, A.Z. 2020. Administrasi Islam memandang  Kebijakan  Negara  dalam  Melindungi Hak  Milik  Pribadi  dan  Umum. Publica  Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(1), hal 10-18.
Hamzah,  A.  2016.  Administrasi  Islam  di  Indonesia.
Jurmal Studia Islamika 5(1), hal 147.
Humas  Setkab,  2015. Organisasi  Baru  Kemenag:  Jumlah Ditjen  7,  Ada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal. Dari:  http://setkab.go.id/organisasi-baru- kemenag-jumlah-ditjen-7-ada-badan- penyelenggara-jaminan-produk-halal/  [Diakses:  19 Maret 2018].
Keputusan  Menteri  Agama  No.  39/2015  tentang Rencana  Strategis  Kementerian  Agama  Tahun 2015-2019.
Kurniawan, Y. 2018. Hubungan Ulama dengan Umara’ menurut  Imam  Al-Ghazali  dan  relevansinya  di Indoneia. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, hal 94.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim.
Munawaroh,  B.  2019.  Partisipasi  Politik  Majelis  Ulama Indonesia  dalam  Pemilihan  Presiden  Tahun  2019: Perspektif  Media  Massa.  Skripsi.  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 60.
Mustadzkiroh  &  Khisni,  A.  2017.  Analisis  Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji, Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12. (2).
Noer,  D.  1978. Administration  of  Islam  in  Indonesia, Ithaca,  Newyork:  Cornell  Modern  Indonesia Project,  Southern  Asia  Program,  Cornell University.
_______. 1983. Administrasi Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.
Nurfiati, I. 2016. Kedudukan MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia  ditinjau  dari  Fiqh  Siyasah. Skripsi.  UIN Sunan Ampel Surabaya.
Perdana, P.P. 2018. Uu Ruzhanul: Sertifikasi Ulama dari Kemenag  Lecehkan  Banyak  Ulama.  Dari: bandung.kompas.com/read/2018/05/23/11252311/ [Diunduh, 2 September 2020].
Pramesti,  M.W.  2018.  Dimensi-dimensi  Strategis Administrasi  Publik. Politea:  Jurnal  Pemikiran  Politik Islam , h.46.
Pujiyanto,  K.  Ed.  2018, Ulama  Madura  Silaturahim  ke Kemenag,  Tabayyun  soal  LGBT  dan  Buku  Ajar  PAI, Dari: https://kemenag.go.id/berita/read/506598/ulama- madura-silaturahim-ke-kemenag--tabayyun-soal- lgbt-dan-buku-ajar-pai [Diakses: 19 Maret 2018].
Purbasari,  I.,  Murni  &  Qashdi,  M.  2019.  Problematika Hukum  atas  Pengelolaan  Dana  Umat, Simposium Hukum Indonesia Universitas Trunojoyo Madura . 1 (1), hal 251.
Rahiem, H. 1998. Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi  tentang  pejabat  agama  masa  kesultanan  dan kolonial  di  Palembang, Ciputat:  PT  Logos  Wacana Ilmu.
Rizqo, K.A. 2019. Sekjen MUI Bingung Menag Terbitkan
Aturan  Majelis  Taklim  Harus  Terdaftar.  Dari: news.detik.com/berita/d-4804978/  [Diunduh:  2 September 2020].
Sumantri,  A.  (2016).  MUI  minta  pemerintah  tertibkan pelaksanaan ibadah haji. Dari: https://mediaindonesia.com/read/detail/64219-mui- minta-pemerintah-tertibkan-pelaksanaan-ibadah- haji [Diakses: 19 Maret 2018].
Sururie,  R.W.  2013.  Membangun  Kemitraan  antara Fakultas  Syariah  dengan  dunia  Pengadilan  Agama. UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  Dari: https://uinsgd.ac.id/membangun-kemitraan-antara- fakultas-syariah-dengan-dunia-pengadilan-agama/. https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbNjN 5UjFxeFBUWEk/edit. [Diakses: 19 Maret 2018].
Wiryanto,  Wisber.  2018.  The  Need  of  Public Administration: An Islamic Perspective for Higher Education in Indonesia. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, hal 172.