## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.382
Volume 10 Issue 2 2022 Pages 342-360 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index
Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo
Neneng Hastuti Hidayat 1* , Idrus Usu 2 , Ilyas Lamuda 3 , Deby Karundeng 4 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo *email: nenenghidayat3@gmail.com
Abstract : This study uses a quantitative approach emphasizing the analysis on numerical data that is processed  by  statistical  methods.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  the  Regional  Original Revenue component on government spending and analyze the Regional Original Revenue component which has a dominant influence on Regency and City government spending in Gorontalo Province. The results obtained are all components of Regency and City Original Revenue in Gorontalo Province which include Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results, and  Other  Legitimate  Regional  Original  Revenues  have  a  positive  and  significant  influence  on government spending in the area. Components of Regional Original Income which have a dominant influence on Regency and City government expenditures in Gorontalo Province are Other Legitimate Regional Original Income.
Keywords : local revenue, government expenditure
Abstrak: Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  menekankan  analisisnya  pada data-data  numerikal  yang  diolah  dengan  metode  statistika.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  pengaruh  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  pengeluaran  pemerintah dan  menganalisa  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berpengaruh  dominan  terhadap pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Gorontalo . Hasil  penelitian  yang diperoleh yaitu Seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memiliki pengaruh yang positif  dan  signifikan  terhadap  pengeluaran  pemerintah  di  daerah  tersebut.  Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

## Kata Kunci : pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  kegiatan Pemerintah  Daerah  yang  dituangkan  dalam  bentuk  angka  dan  batas  maksimal  untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah  Daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (PP  No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan

## 343 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Pemerintah  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dengan  dikeluarkannya  Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola  keuangan  secara  mandiri.  Apabila  Pemerintah  Daerah  melaksanakan fungsinya  secara  efektif  dan  mendapat  kebebasan  dalam  pengambilan  keputusan pengeluaran  disektor  publik  maka  mereka  harus  mendapat  dukungan  sumbersumber keuangan  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan  dibidang  industri  dan  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah  cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena  memiliki  PAD  yang  tinggi  dan  disisi  lain  ada  daerah  yang  tertinggal  karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan  keuangan  yang  lemah.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  kebocoran- kebocoran  yang  sangat  berarti  bagi  daerah.  Peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang  dari  10%  hingga  50%.  Sebagian  besar  wilayah  Provinsi  dapat  membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi.
Peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  pembiayaan  yang  sangat  rendah  dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk,  keadaan  geografis  (berdampak  pada  biaya  relative  mahal)  dan  kemampuan masyarakat,  sehingga  dapat  mengakibatkan  biaya  penyediaan  pelayanan  kepada

## 344 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
masyarakat sangat bervariasi. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma  dalam  penyelenggaran  pembangunan  dan  pemerintahan  di  daerah,  dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi  daerah  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  yang  hasilnya  diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah  dalam  rangka  mengelalola  sumber-sumber  ekonomi  yang  semula  bersifat akuntabilitas  vertikal  (kepada  Pemerintah)  menjadi  akuntabilitas  horizontal  (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  (publick  service)  dan  memajukan perekonomian  daerah.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  ini  berarti  Pemerintah  Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU)  yang  di  transfer  ke  Pemerintah  Daerah.  Dalam  praktiknya,  transfer  dari Pemerintah  Pusat  merupakan  sumber  pendanaan  utama  Pemerintah  Daerah  untuk membiayai  operasional  daerah,  yang  oleh  Pemerintah  Daerah  ”dilaporkan”  di perhitungan anggaran.
Sumber-sumber  Pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dan  dipergunakan  untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan,  kelompok,  jenis,  obyek  dan  rincian  obyek  belanja.  Pengeluaran  pemerintah yaitu  dalam  bentuk  belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang  dapat  dilaksanakan  bersama  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka  memudahkan  penilaian  kewajaran  biaya  suatu  program  atau  kegiatan,  belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

## 345 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satu  provinsi  yang  diberi  keleluasan untuk  mengatur  daerahnya  sendiri  dengan  otonomi  daerah.  Provinsi  Gorontalo  sejak pemekaran dari Sulawesi Utara akhir tahun 2000 sampai tahun 2021 sudah terdiri dari 6 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten  Pohuwato,  Kabupaten  Bone  Bolango,  Dan  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Keenam  daerah  ini  pertumbuhan  ekonominya  berfluktuatif  atau  mengalami  naik  turun sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semua Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan. Potensi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan yang bisa dikonversi dalam bentuk penerimaan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  bagian  dari  sumber  pendapatan  daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah.
Berdasarkan  penjelasan  dari  UU  No.  33  Tahun  2004  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  salah  satu  sumber  dana  pembiayaan  pembangunan  daerah  pada kenyataannya  belum  cukup  memberikan  sumbangan  bagi  pertumbuhan  daerah,  hal  ini mengharuskan  pemerintah  daerah  menggali  dan  meningkatkan  pendapatan  daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.
a. Hasil pajak daerah
Pajak  Daerah  menurut  (Anonim,  2000)  Undang-Undang  No.  34  Tahun  2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah.
Pajak  yang  Dipungut  di  Daerah  kabupaten/kota  terdiri  dari:  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Hiburan,  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir
b. Hasil retribusi daerah
Retribusi daerah menurut (Anonim, 2000) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

## 346 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
oleh Pemerintah Daerah untuk kepent ingan orang pribadi atau badan.
Fungsi Retribusi Daerah, dimana Pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pemerintah  memiliki  fungsi  sebagai  berikut;    Fungsi  Penerimaan,  Pungutan  retribusi dijadikan  alat  untuk  mengumpulkan  dana  bagi  pemerintah  daerah  terutama  yang menyangkut  kelancaran  penyediaan  jasa  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Fungsi Pengaturan, Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Fungsi Manfaat, Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan  pembiayaan  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  mendorong  pertumbuhan ekonomi.
Menurut Soediyono (2009) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut pengeluaran  pemerintah,  government  expenditure  atau  government  purchase  meliputi semua pengeluaran yang pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Menurut Mahmudi  (2011),  pengeluaran  pemerintah  menyangkut  seluruh  pengeluaran  untuk membiayai  kegiatan-kegiatannya,  pengeluaran  tersebut  bertujuan  agar  tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang  banyak.  Apabila  pemerintah  telah  menetapkan  suatu  kebijakan  untuk  membeli barang  dan jasa,  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001).
Menurut Sukirno dalam Mahmudi (2011) faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:
a. Faktor  yang  bersifat  ekonomi,  adalah  yang  berhubungan  dengan  tujuan  dalam pencapaian  penggunaan  tenaga  penuh  tanpa  menimbulkan  inflasi  sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat;
b. Faktor  bersifat  politik  dan  sosial,  adalah  faktor  yang  memakai  anggaran pengeluaran  yang  besar.  Seperti  menjaga  pertahanan  dan  keamanan  negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.
Menurut  Baldacci  (2014)  pengeluaran  pemerintah  merupakan  hal  yang  penting, peningkatan pengeluaran barang dan jasa secara signifikan cenderung akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Setelah  diberlakukannya  otonomi  daerah  pengeluaran  rutin pemerintah daerah masih memiliki kontribusi yang dominan jika dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Dalam struktur pengeluaran rutin, peranan belanja pegawai

## 347 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
masih  sangat  dominan,  sedangkan  dari  struktur  pengeluaran  pembangunan  peranan terbesar  dari  sektor  transportasi.  Hal  ini  mengindikasikan  perubahan  komposisi pengeluaran pemerintah daerah setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah belum terjadi.  Kebijakan  otonomi  daerah  yang  diterapkan  ini  menyebabkan  terjadinya perubahan  dalam  kebijakan  pengelolaan  anggaran  daerah.  Hal  ini  juga  menyebabkan perubahan struktur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.33  tahun  2004  disebutkan  bahwa  Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.
Belanja  daerah  sangat  berkaitan  dengan  anggaran  daerah  karena  belanja  daerah merupakan bagian dari anggaran daerah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya  yang  ada,  maka  diperlukan  alokasi  sesuai  dengan  prioritas  dan  penentuan  kurun waktu atas alokasi tersebut. Menurut Erlina dkk (2012), anggaran negara/daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang pendapatan dan belanja negara/daerah yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan negara/daerah yang juga berfungsi  sebagai  alat  pengendalian  dan  instrument  politik.  Sedangkan  menurut Mardiasmo (2005) anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Aliran uang  yang  terkait  dengan  aktivitas  pemerintahan  akan  mempengaruhi  harga,  lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa ada  beberapa alasan  pentingnya anggaran  pada  sektor  publik,  yaitu:  Anggaran  merupakan  alat  bagi  pemerintah  untuk mengarahkan  pembangunan  sosial  ekonomi,  menjamin  kesinambungan  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan

## 348 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
dan  keinginan  masyarakat  yang tak terbatas  dan  terus  berkembang,  sedangkan  sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade off, Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran  publik  merupakan  instrumen  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  oleh  lembaga- lembaga publik yang ada.

## METODE
Studi  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  menekankan  analisisnya pada  data-data  numerikal  (angka)  yang  diolah  dengan  metode  statistika.  Pendekatan kuantitatif  dilakukan  pada  studi  inferensial  (dalam  rangka  pengujian  hipotesis)  dan menyandarkan  kesimpulan  hasilnya  pada  suatu  probabilitas  kesalahan  penolakan hipotesis nol.
Ditinjau  dari  tingkat  penjelasan  (level  of  explanation),  penelitian  ini  bersifat asosiatif.  Menurut  Sugiyono  (2002);  penelitian  asosiatif  merupakan  penelitian  yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.
Adapun data yang diperoleh dari pendekatan empiris dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengujian uji multiple regression (regresi berganda), yang dihitung  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  (soft  ware)  atau  SPSS  berupa  paket program  komputer.  Penggunaan  model  uji  multiple  regression,  akan  membantu  untuk melakukan identifikasi setiap variasi independen yang diteliti, sehingga tampak variabel mana  dari  variabel  bebas  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  dependen  variabel,  baik secara parsial maupun secara serempak.
Penggunaan  model  uji  multiple  regression,  akan  membantu  untuk  melakukan identifikasi setiap variasi independen yang diteliti, sehingga tampak variabel mana dari variabel bebas yang sangat berpengaruh terhadap dependen variabel, baik secara parsial maupun secara serempak.
Adapun prosedur analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda  dengan  menggunakan  uji  statistik  baik  uji  F  maupun  uji  t  dengan  formulasi sebagai berikut :
Y  =  b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e i
Dimana;
Y = Pengeluaran Pemerintah X 1 = Pajak Daerah
X 2 = Retribusi Daerah X 3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan X 4 = Lain-Lain PAD Yang Sah b 0 = Konstanta b 1 - b 4 =
koefisien regresi
e i =
Faktor kesalahan
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Kelayakan Data
a. Uji Normalitas
Uji  Normalitas  adalah  salah  satu  bagian  dalam  uji  asumsi  klasik  untuk menilai kelayakan suatu data yang tersebar dalam kelompok data  dinilai memiliki distribusi  yang  sesuai  atau  normal  atau  tidak.  Pengujian  ini  bermaksud  untuk penentuan data yang sudah dikumpulkan dengan cara populasi normal.
Uji normalitas bisa menggunakan grafik data ploting, dimana menurut Gozali (2011),  model  regresi  dikatakan  berdistribusi  normal  jika  data  titil-titik  yang tergambarkan secara nyata berdasarikutan garis yang ada secara diagonal. Untuk itu, uji normalitas data dalam penelitian ini seperti nampak di bawah ini
Gambar 1. Uji Normalitas Dengan P Plot
Sumber: Print Out SPSS, Data diolah, 2021

## 350 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Gambar 1 memperlihatkan bahwa data penelitian menghasilkan sebaran titik yang  mengikuti  diagonal  garis  dan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penelitian  ini menggunakan data yang berdistribusi secara normal.
Pengujian normal lainnya menggunakan uji kolmogorov smirnov. Pengujian ini  adalah  pengujian  normalitas  yang  secara  umum  digunakan  dalam  program statistic  yang  banyak  digunakan.  Uji  normalitas  kolmogorov  smirnov  memegang konsep dasar yakni perbandingan pendistribusian data normal baku. Terapan uji ini secara  signifikan  berada  0,05  yang  menandakan  data  tersebut  memiliki  peredaan signifikan.  Berarti  data  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  normal,  dimana  p  >  0,05 berarti distribusi data normal. Adapun hasil uji normalitas data dengan kolmogorov smirnov dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1
Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean -.0000424 Std. Deviation 169493841855.2064 2000 Most Extreme Differences Absolute .119 Positive .119 Negative -.087 Test Statistic .119 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Print Out SPSS, Data diolah, 2021
Berdasarkan tabel  5.3  terlihat  bahwa  signifikansi  menunjukkan  nilai  0,200 yang menunjukan p > 0,05 berarti distribusi data normal dan dapat dilanjutkan pada tahapan analisis berikutnya.

## b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  adalah sebuah  situasi  yang  menunjukkan  adanya  korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda.  Model  regresi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  antara  lain: regresi linear , regresi  logistik , regresi  data  panel dan  cox  regression.  Dalam  situasi  terjadi

## 351 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
multikolinearitas  dalam  sebuah  model  regresi  berganda, maka  nilai  koefisien  beta dari  sebuah variabel bebas  atau  variabel  predictor  dapat  berubah  secara  dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model.
Oleh karena itu, multikolinearitas tidak mengurangi kekuatan prediksi secara simultan,  namun  mempengaruhi  nilai  prediksi  dari  sebuah  variabel  bebas.  Nilai prediksi sebuah variabel bebas disini adalah koefisien beta. Oleh karena itu, sering kali kita bisa mendeteksi adanya multikolinearitas dengan adanya nilai standar error yang besar dari sebuah variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi multikolinearitas, maka sebuah variabel  yang  berkorelasi  kuat  dengan  variabel  lainnya  di  dalam  model,  kekuatan prediksinya  tidak  handal  dan  tidak  stabil.  Dan pengertian  multikolinearitas adalah sesungguhnya  terletak  pada  ada  atau  tidak  adanya korelasi antar  variabel bebas.
Uji  multikolinearitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melihat  Tolerance  dan  nilai  VIF  (Variance  Inflation  Factor).  Jika  nilai  Tolerance lebih  besar  dari  0,10;  maka  tidak  terjadi  multikolinearitas,  sebaliknya  jika  nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10; maka terjadi multikolinearitas. Apabila dilihat  dari  nilai  VIF,  maka  korelasi  antar  variabel  bisa  dikatakan  bebas multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. Jika VIF lebih besar atau sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas mendapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 2. Uji Multikolinearitas Dengan Nilai Tolerance dan VIF
Coefficients a Model Collinearity Statistics Toleran ce VIF 1 PPD .209 4.778 HRD .320 3.129 HPKDY DP .965 1.036 LLPADY S .450 2.222 a. Dependent Variable: PP
Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021

## 352 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari 0,1  dan  nilai Variance  Inflaction  Factor (VIF)  lebih  kecil  dari  10,  sehingga  bisa disimpulkan data analisis bebas multikolinearitas dan bisa dilanjutkan pada analisis berikutnya.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari  tahu apakah terdapat penyimpangan  atau  penyelewenagan  pendapat  atau  asumsi  atas  tidaksamanya residual dengan varian berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sesuai dengan model regresi yang ada. Dalam penggunaan model regresi ini, harus dipenuhi syarat tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Adapun metode yang bisa digunakan untuk  mengujinya  adalah  dengan  cara  menguji  Glesjer.  Dalam  uji  ini  dikerjakan dengan melakukan regresi antar variable yang independen dengan nilai yang absolut residualnya yakni ABS_RES. Jika nilai signifikansi antar variable independent dan absolut residu nya melebihi 0,5 maka permasalahan terkait heteroskedastisitas tidak akan muncul. Hasilnya dapat dilihat dalam table berikut.
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 127913721415.147 35460982572.145 3.607 .001 PPD 2.865                       1.803 .563 1.589 .122 HRD -9.877 4.910 -.576 -2.012 .053 HPKDYDP -.191 6.578 -.005 -.029 .977 LLPADYS .383 .539 .172 .711 .482
a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  diatas,  terlihat  bahwa  nilai  signifikansi  antara  variabel independen  dengan  absolut  residualnya  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  bisa disimpulkan  data  analisis  tidak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas,  jadi  analisis selanjutnya menggunakan analisis regresi linier berganda bisa dilanjutkan.

## 2. Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya sebelumnya, maka pengujian  hipotesis  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  regresi  linier berganda dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

## 353 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022

## Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations B Std. Error Beta Zero- order Partial Part 1 (Constant) 603559611590.076 76612471414.714 7.878 .000 PPD 1.305 3.895 .086 .335 .047 .208 .060 .039 HRD 23.084 10.608 .450 2.176 .037 .057 .364 .254 HPKDYDP 19.690 14.212 .165 1.385 .018 .211 .241 .162 LLPADYS 5.994 1.164 .897 5.149 .000 .595 .679 .602
a. Dependent Variable: PP
Sumber: Print Out SPSS, Data Diolah, 2021
Berdasarkan tabel diatas, maka hasil penelitian ini memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 603.559.611.590,076 + 0,086(X 1 ) + 0,450(X 2 ) + 0,165(X 3 ) + 0,897 (X 4 )
Hasil  persamaan  regresi  linier  berganda  yang  diperoleh  dapat  diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Nilai  603.559.611.590,076    merupakan  nilai  konstansta  yang  berarti  jika  semua variabel  bebas  tidak  ada  (Nilai  0), maka pengeluaran  pemerintah  daerah  Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo berada pada nilai tersebut
b. Nilai  0,086  (X 1 )  berarti  jika  ada  penambahan  1  Rupiah  nilai  variabel  Pajak  Daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar  0,086 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
c. Nilai 0,450 (X 1 ) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Retribusi Daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,450 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
d. Nilai 0,165 (X 3 ) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Gorontalo  sebesar  0,165  dengan  asumsi  variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
e. Nilai 0,897 (X 4 ) berarti jika ada penambahan 1 Rupiah nilai variabel Lain-Lain PAD
Yang Sah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo sebesar 0,897 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

## 354 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Pengujian  t  dilakukan  guna  mencari tahu  variable  independen  yang  secara  parsial memberi  dampk  signifikan  terhadap  variable  dependen.  Derajat  signifikansi  yang digunakan  adalah  0,05.  Jika  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  derajat  kepercayaan maka menerima hipotesis alternatif, dimana satu variable independen secara partial memberi pengaruh terhadap variable dependen.
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki nilai t = 0,335 dengan nilai signifikansi 0,047; retribusi daerah memiliki nilai t = 2,176 dengan nilai  signifikansi  0,037;  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memiliki nilai t = 1,385 dengan nilai signifikansi 0,018; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki nilai t = 5,149 dengan nilai signifikansi 0,000. Dari data ini bisa disimpulkan semua variabel memiliki nilai t positif dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti  bahwa  semua  variabel  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap variabel dependen.
Tabel 5. Uji Pengaruh Simultan Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .759 a .576 .522 18009725732 1.75043 .576 10.550 4 31 .000
a. Predictors: (Constant), LLPADYS, HPKDYDP, HRD, PPD
Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uji F, dimana uji ini untuk mengetahui pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 5.5, dimana dari tabel diperoleh nilai F hitung (10,550) lebih besar dari F tabel (6,04) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas  0,05  atau  nilai  0,000  lebih  kecil  dari  nilai  0,05;  maka  bisa  dismpulkan komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Gorontalo berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah.
Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang  lebih  jelas  digunakan  koefisien  determinasi.  Koefisien  determinasi  akan menjelaskan  seberapa  besar  perubahan  atau  variasi  suatu  variabel  bisa  dijelaskan  oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  komponen  PAD berpengaruh  sebesar  75,9%  terhadap  pengeluaran  pemerintah,  sedangkan  24,1%

## 355 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Karena  nilai  R  Square  mendekati  nilai  1, maka  dapat  disimpulkan  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel sangat besar.
Hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda memperoleh hasil yang merupakan  pengujian  terhadap  hipotesis  penelitian  yang  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
1. Hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo terbukti, hal ini didasarkan pada hasil uji hubungan dan keterpengaruhan baik secara parsial maupun simultan (Uji t dan Uji F) menunjukan nilai positif dan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh  dominan  terhadap  pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Gorontalo adalah pajak daerah tidak terbukti, hal ini didasarkan pada nilai koefisien regresi dan korelasi parsial dimana nilai tertinggi berada pada variabel lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (X4)

## PEMBAHASAN
Ada beberapa hal yang dibisa dijabarkan sebagai berikut sebagai hasil pembahasan dari hasil penelitian yang ada, antara lain:
Pajak  daerah  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  dan  positif  akan  pengeluaran pemerintah  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  analisis  regresi  yang  memperoleh koefisien  regresi  bernilai  positif  dengan  tingkat  signifikansi  di  bawah  0,05.  Hasil  uji korelasi parsial mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa  lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang  sah  merupakan  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berpengaruh dominan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan komponen PAD yang lain.
Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai positif yang berarti memiliki hubungan  yang  sebanding  lurus  dimana  jika  pajak  daerah  mengalami  kenaikan,  maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, jika pajak  daerah  mengalami  penurunan,  maka  pengeluaran  pemerintah  daerah  juga  akan mengalami penurunan.

## 356 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Juniawan, Suryantini (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana alokasi Umum kepada Belanja Modal di Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, dimana persamaan penelitian  ini  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  pengaruh  yang  kuat  kepada Perbelanjaan  Daerah.  Akan  tetapi,  dalam  penelitian  terdahulu  menambah  dana perimbangan serta difokuskan pada belanja modal.
Retribusi  daerah  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Hal tersebut dapat diambil pembuktiannya berdasarkan hasil analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Secara statistik, hubungan antar variabel yang bernilai positif terlihat  searah  hubungan  antar  satu  sama  lain  atau  menunjukkan  hasil  yang  sebanding lurus. Dimana jika retribusi daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan. Demikian pula belanja daerah akan menurun jika  retribusi daerah mengalami penurunan.
Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian Masdjojo G.N, Sukartono (2009)  dengan  judul  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Belanja  Daerah  Serta  Analisis  Flypaper  Effect  Kabupaten/  Kota  Di  Jawa Tengah Tahun 2006-2008”, memiliki kesamaan dalam variabel PAD dan belanja daerah namun penelitian terdahulu menambahkan dana perimbangan serta metode analisis yang digunakan.
Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05.  Secara  statistik,  hubungan  antar  variabel  yang  bernilai  positif  menunjukkan hubungan yang searah atau berbanding lurus, dimana jika variabel independen yaitu Hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  naik  akan  mengakibatkan  kenaikan pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di  Provinsi  Gorontalo.  Sebaliknya  jika variabel ini mengalami penurunan, maka pengeluaran pemerintah juga akan mengalami penurunan.
Penelitian ini menghasilkan hasil yang jika diperbandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferina I, Husnaina P di tahun 2012 mengenai pengaruh PAD dengan DAU kepada  Belanja  Daerah  di  pemerintahan  Kab/kota  di  Sumatera  Barat.  Memiliki

## 357 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
persamaan pada variabel PAD dan belanja daerah, namun penelitian terdahulu menambah Dana Alokasi Umum.
Pendapatan  Asli  Daerah  lainnya  yang  memiliki  pengaruh  secara  positif  dan  kuat terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo adalah lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis regresi yang memperoleh koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  yang  merupakan  variabel  independen keempat dalam model penelitian ini merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pengeluaran  pemerintah  dibandingkan  komponan  PAD  yang  lain.  Secara  statistik, hubungan antar variabel yang bernilai  baik atau positif bias menunjukan keterkaitan yang sebanding  lurus  dan  searah,  dimana  jika lain-lain  PAD  yang  sah  mengalami  kenaikan, pengeluaran pemerintah akan mengalami kenaikan juga. Demikian pula sebaliknya, jika PAD lain yang sah menurun, penurunan juga akan terjadi pada belanja daerah.
Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian Masayu R.W dan Catur M.F (2017)  dengan  topik  yang  sama  yakni  pengaruh  dari  PAD  serta  Dana  Perimbangan kepada  Pembelajaan  Daerah  Kota  Bandung  dimana  memiliki  persamaan  pada  variabel PAD dan belanja daerah, namun penelitian terdahulu menambah dana perimbangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakan  pada  bab sebelumnya,  maka  diperoleh  beberapa  simpulan  yaitu,  jika  dibandingkan  seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Gorontalo, maka Pendapatan Asli Daerah terbesar ada pada Kota Gorontalo dengan penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ada pada tahun 2019,  ini  dikarenakan  Kota  Gorontalo  adalah  pusat  Ibukota  yang  dimana  paling  padat penduduknya dan didukung dengan akses dan berbagai fasilitas publik yang ada sehingga menyebabkan  Kota  Gorontalo  menjadi  Kabupate/Kota  di  Gorontalo  yang  paling  besar penerimaan  Pendapatan  Daerahnya.  dan  di  Kota  Gorontalo  terdapat  banyak  sumber  – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di antaranya pajak perhotelan, pajak rumah makan, pajak kenderaan dan pajak dari pusat- pusat perbelanjaan dan jasa- jasa lainnya.
Pengeluaran  pemerintah  terbesar  berada  di  Kabupaten  Gorontalo  dikarenakan wilayahnya  yang  besar  sehingga  menimbulkan  pembiayaan  yang  besar  pula  seperti belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Belanja  langsung  terdiri  dari  belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak langsung terdiri dari

## 358 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil  kepada  provinsi  dan  belanja bantuan keuangan kepada provinsi.
Seluruh  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Gorontalo yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  Yang  Dipisahkan,  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di daerah tersebut.
Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  memiliki  pengaruh  dominan  terhadap pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Gorontalo  adalah  lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah.  Hal  ini  dibuktikan  dari  koefisien  korelasi  parsial variabel  ini  memiliki  nilai  yang  paling  besar  dibandingkan  komponen  PAD  yang  lain serta nilai signifikansi yang paling kecil.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul,  H.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik:  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Edisi  3.
Jakarta: Salemba Empat.
Afiah,  N.  N.  (2009).  Implementasi  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Anonim. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Anonim. (2004a). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomisasi daerah.
Anonim.  (2004b).  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Pendapatan  Asli
Daerah.
Anonim.  (2004c).  Undang  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Pendapatan  Asli Daerah.
Anonim. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anonim.  (2006).  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Anonim.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Badrudin, R. (2011). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi.

## 359 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Deputi  IV  BPKP.  (2005).  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Revisi).
Jakarta: BPKP.
Erlina,  dkk. (2015). Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.
71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Ghozali, I., (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan
Dana  Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah  Serta  Analisis  Flypaper  Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006  – 2008. TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50
Halim, A., & Darmayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: , Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Ika  S  F  &  ,  Husnaina  P.  (2012).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat). Eksistansi (ISSN 2085-2401), Vol. IV, No. 3, Desember 2012
Listiorini,  L.  (2012).  Fenomena  Fly  Paper  Effect  Pada  Dana  Perimbangan  Dan
Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di Sumatera Utara, Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 4(2), 111-126.
Made A.J & Ni Putu Santi S.(2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912. DOI: https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i03.p05
Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. (2008). Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Masayu  R.W  &  Catur  M.F.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana
Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi,
Vol 1, (1), 2017,
63-76. e2579-9991, p2579-9975.
http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

## 360 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Murmaningtyas,  V.  W.  K.  (2007).  Analisis  Efisiensi  dan  Efektifitas  Pemungutan Retribusi Pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  Tahun  2004-2006.  Yogyakarta:  Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
Nabiyatun N.F, A.Nopiyanti, & Danang M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah.  EQUITY.  Vol.  22,  No.2, 2019,  197-214.  DOI:  10.34209/equ.v22i2.936.  P-ISSN  0216-8545  |  E-ISSN 2684-9739
Nur,  M.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. In Assets. Vol. 5, No. 1.
Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-2847. Vol. 7, No. 1. Hal. 107-113.
Sarwono,  Jonathan.  (2015).  Rumus-Rumus  Populer  Dalam  SPSS  22  Untuk  Riset,  C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).
Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat. Sesung,  R.  (2013).  Hukum  Otonomi  Daerah:  Negara  Kesatuan,  Daerah  Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus. Bandung: Refika Aditama.
Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Ekombis Review, 3(1).
Susanti, D. A. (2017). Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.