## DIPLOMASI ISRAEL DALAM MENENTANG UPAYA PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH PBB
Oleh: Sari Hastuti Sarihastuti90@yahoo.com Harmiyati har3yati@yahoo.com
Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta

## Abstract
Palestinians submitted a proposal to become a full member of the United Nations in 2011 but did not receive enough support from the UN Security Council. Palestinians again proposed to increase membership status with the United Nations General Assembly in 2012. Israel saw the Palestinian as an attempt unilateral adverse political position Israel. This study aims to know the diplomacy Israel in  opposing  Palestinian  efforts  to  become  a  full  member  of  the  United  Nations  through  bilateral and multilateral diplomacy. The results showed that Israel bilateral diplomacy has failed . The results showed that Israel through bilateral diplomacy has failed. Multilateral diplomacy has also failed to prevent an increase in Palestinian UN membership status. On 29 November 2012, the UN General Assembly decided to increase the status of the Palestinian to non-member observer state in the United Nations. Palestinian was supported 138 countries, 41 countries abstained, and only 9 states that the Palestinians refused to increase membership status

## Keyword : Diplomacy, Israel, Palestine Status Pendahuluan
Perjalanan  panjang  menjadi  negara merdeka sampai sekarang belum tercapai. Secara diplomatik,  perjuangan  Palestina  mulai  diakui internasional  setelah  Palestina  diakui  oleh  PBB sebagai sebuah entitas di bawah organisasi yaitu Organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation  Organization (PLO)yang  dibentuk tahun 1964.
Palestina terus berusaha melalui langkah diplomatik, baik melalui Liga Arab, gerakan non blok,  dan  organisasi-organisasi  internasional di  bawah  PBB.  Pada  saat  yang  sama,  upaya perlawanan  bersenjata  terhadap  Israel    sering terjadi  yang  menunjukkan  eksistensi  Palestina secara  militer  di  hadapan  Israel  dan  dunia internasional.
Upaya  Palestina  sejak  awal  berdirinya Israel  tahun  1950  terus  mendapat  tentangan terutama dari Israel sendiri dan Amerika Serikat sebagai  negara  pendukung  Israel.  Melalui upaya  militer  ataupun  diplomatik,  Israel  terus menekan  bangsa  Palestina.  Upaya  diplomatik
sangat  penting  guna  menggalang  dukungan internasional  terhadap  kebijakan  Israel  tentang Palestina.  Hal  inilah  yang  menjadi  perhatian penulis  untuk  meneliti  tentang  diplomasi  Israel dalam  menentang  upaya  Palestina  menjadi anggota penuh PBB.
Berdirinya negara Israel tahun 1948 di tanah Palestina  telah  menimbulkan  konflik  panjang yang  tiada  akhir  hingga  saat  sekarang.  Bangsa Palestina terus melakukan perlawanan.Pada saat yang  sama,  upaya  mendamaikan  Palestina  dan Israel terus dilakukan meskipun tidak membawa hasil.  Proses  damai  yang  dilakukan  Palestina dan  Negara-Negara  Arab  sejak  kesepakatan Oslo 1993 hingga perundingan di Camp David, AS,  tahun  2000  (Perundingan  Camp  David  II) tidak membuahkan perdamaian bagi kedua belah pihak.
Perjanjian  Oslo  I  pada  13  September 1993 antara PM Israel Yitzhak Rabin dan Arafat mewakili Palestina.  Hasil kesepakatan Oslo ini tidak  memuaskan  Palestina,  namun  hal  positif yang didapat Palestina adalah adanya bendera dan lagu kebangsaan yang diakui oleh Israel. Sebagai
pemerintahan  otonom,  Palestina  juga  berhak mengadakan pemilihan umum guna membentuk pemerintahan Palestina. 1
Konflik terus berlanjut dan upaya damai pun  terus  dilakukan  namun  tidak  membuahkan hasil.  Akhirnya,  Palestina  ingin  memperoleh dukungan  dunia  menghadapi  agresi  yang dilakukan  oleh  Israel  di  Palestina  dan  ingin memperoleh pengakuan atas batas secara yuridis sesuai  batas  4  Juli  1967  dengan  ibukota  di Yerusalem  Timur.  Palestina  akan  mengajukan permohonan  sebagai  anggota  penuh  PBB  pada Jumat 23 September 2011.  Berdasarkan Piagam PBB,  setelah  menerima  surat  permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika  mendapat  dukungan  minimal  sembilan dari  15  anggota  Dewan  Keamanan  PBB  serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 2
Berbagai  upaya  negosiasi  dilakukan  oleh Israel  dan  Amerika  Serikat  untuk  menghambat Palestina menjadi anggota PBB. Bahkan AS yang merupakan salah satu sekutu Israel berjanji akan menggunakan  hak  vetonya  apabila  Palestina bersikeras  ingin  menjadi  anggota  PBB. 3 Israel aktif  melakukan  diplomasi  guna  mencegah peningkatan status Palestina di PBB. Diplomasi merupakan  manajemen  hubungan  internasional melalui  negosiasi  yang  diselaraskan  dan  diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis dan seni para diplomat. Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan  suatu  negara  dalam  hubungannya dengan negara lain. 4
Diplomasi  dapat  dilakukan  melalui hubungan    reciprocity  yaitu  hubungan  timbal balik  dua  pihak/  negara,  atau  biasa  disebut dengan  hubungan  bilateral.  Diplomasi  juga dapat  dilakukan  melalui  hubungan  multilateral, yaitu  ketika  diplomasi  yang  dilakukan  dalam forum-forum  internasional  yang  diadakan  oleh organisasi-organisasi internasional. 5
Menurut  teori Multi-track  Diplomacy , langkah  strategis  dalam diplomasi yaitu  dengan mengikutsertakan stakeholder diplomasi. 6
Diplomasi tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor tunggal,tetapi juga dapat melibatkan elemen masyarakat yang lain. Diamond dan MacDonald menyebut ada sembilan track (pihak) yang bisa dilibatkan dalam diplomasi. Track 1: Government,
or  Peacemaking  through  Diplomacy;  Track  2: Nongovernment/Professional,  or  Peacemaking through  Conflict  Resolution;  Track  3:  Business, or  Peacemaking  through  Commerce;  Track  4: Private Citizen, or Peacemaking through Personal Involvement;  Track  5:  Research,  Training,  and Education,  or  peacemaking  through  Learning; Track  6:  Activism,  or  Peacemaking  through Advocacy;  Track  7:  Religion,  or  Peacemaking through  Faith  in action;  Track  8:  Funding,  or Peacemaking through Providing Resources; dan Track  9:  Communications  and  the  Media,  or Peacemaking  through  Information. Diplomasi yang  dijalankan  Israel dalam  menentang peningkatan  status  Palestina  di  PBB  adalah melalui track 1 yaitu diplomasi yang dijalankan oleh  pemerintah  atau    juru  damai  melalui  jalur diplomasi yang resmi. A da dua bentuk diplomasi yang dijalankan pemerintah yaitu diplomasi bilateral dan  diplomasi  multilateral.  Diplomasi  bilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh dua Negara saja. Dan diplomasi multilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh lebih banyak Negara.
Diplomasi  bilateral  dilakukan  dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Uni Eropa, negara-negara anggota DK PBB dan juga diplomasi  dengan  Palestina  sendiri.  Diplomasi multilateral  dilakukan  dengan  bernegosiasi di  lembaga-lembaga  internasional.  Diplomasi multilateral Israel dengan Uni Eropa di antaranya ditunjukkan  dengan  melobi  Negara-negara penting,  setelah  Prancis  dan  Inggris  yang  juga menjadi  anggota  tetap  DK  PBB,  Israel  juga melakukan  diplomasi  kepada  Jerman,  Belanda, Belgia, Spanyol dan Italia.
Proses  panjang  peningkatan  status Palestina di PBB.
1.  Pada  tahun  1974,  Organisasi  Pembebasan Palestina  (PLO)  diberikan  status  pengamat oleh resolusi 3237 (XXIX). Resolusi, antara lain,  mengundang  PLO  untuk  berpartisipasi dalam  sesi  dan  pekerjaan  Majelis  Umum dalam  kapasitas  pengamat  dan  mengundang PLO  untuk  berpartisipasi  dalam  sesi  dan pekerjaan  semua  konferensi  internasional yang  diselenggarakan  di  bawah  naungan Majelis Umum dalam kapasitas pengamat.
2.  Pada bulan Juli 1977, ECOSOC mengadopsi rekomendasi  dalam  resolusi  2.089  dan  PLO menjadi anggota penuh ESCWA.
3.  Dalam  resolusi  43/160A  dari  9  Desember 1988, Majelis memutuskan bahwa Organisasi Pembebasan  Palestina  berhak  menjalin komunikasi  dan  telah  ditempatkan  dan disebarkan sebagai dokumen resmi PBB.
4. Pada  tanggal  9  Februari  1989,  pada pertemuan yang ke 2.845, Dewan Keamanan mempertimbangkan  permintaan  yang  dibuat langsung oleh Misi Pemantau Palestina agar Observer Palestina dapat berpartisipasi dalam perdebatan di Dewan Keamanan PBB.
5.  Pada  tanggal  7  Juli  1998,  resolusi  Majelis Umum  memutuskan  bahwa    Palestina dapat berpartisipasi dalam pekerjaan PBB. Resolusi diberikan kepada hak-hak Palestina tambahan dan hak partisipasi yang sebelumnya eksklusif untuk  negara Anggota  juga  diberikan  untuk Palestina. 7
6. Pada  tahun  2012,  Palestina  diberi  status sebagai negarapengamat non anggota.
Palestina  melakukan  upaya  diplomatik  dengan menjalin komunikasi intensif dan lobiying ke berbagai negara  dan  lembaga-lembaga  internasional  seperti Liga Arab,  organisasi gerakan non blok,  organisasi Konferensi  Islam,  PBB,  Uni  Eropa,  serta  negara- negara lain di dunia.
Diplomasi  melalui  gerakan  Non  Blok dilakukan  Abbas  dengan  menghubungi  negara- negara  kunci  dalam  Gerakan  Non  Blok  seperti Indonesia  dan  Iran.  Presiden  Mahmoud  Abbas mendapat  tempat  untuk  berbicara  dalam  forum KTT  gerakan  Non  Blok  di  Teheran  Iran  pada 29  Agustus  2012  untuk  menjelaskan  kepada forum gerakan Non Blok tentang upaya Palestina menjadi  anggota  PBB. 8 Banyak  negara-negara kunci  di  dalam  Gerakan  Non  Blok,  seperti Indonesia  aktif  menggalang  dukungan  bagi masuknya Palestina sebagai negara pengamat di PBB. Kontribusi GNB mencapai perdamaian dan keadilan di palestina dilakukan melalui langkah- langkah  konkret  Deklarasi  Solidaritas  Khusus untuk  Palestina  (Special  Solidarity  Declaration for Palestine). 9
Diplomasi Palestina di dalam OKI bukan hal  baru  karena  sejak  lama  masalah  Palestina menjadi  isu  yang  selalu  dibahas  dalam  OKI. Sekretaris  Jenderal  Organisasi  Kerjasama  Islam (OKI)  Ekmeleddin  Ihsanoglu menyatakan, dukungan  kepada  Palestina  merupakan  salah
satu  prioritas  kebijakan  di  organisasiyang dipimpinnya.  Ihsanoglu  menyebut  dukungan negara anggota OKI kepada Palestina itu berhasil memberikan  dampak  besar  terhadap  posisi Palestina di dunia internasional. 10
Sebelum mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB, Palestina telah terlebih dulu mendaftar ke  berbagai  badan  internasional  di  bawah  PBB pada tanggal 23 September 2011.  Unesco adalah badan PBB pertama yang mengangkat Palestina sebagai  anggota  penuh  melalui  pemungutan suara  pada  31  Oktober  2011.  Sebanyak  107 anggota  mendukung  Palestina,  14  menolak  dan 52  abstain.  Selain  keuntungan  diplomatik,  jika menjadi  anggota  Unesco,  pemerintah  Palestina dapat  mendaftarkan  monumen,  atau  daerah bersejarah di negara mereka untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia. 11
Berdasarkan aturan PBB, untuk menetapkan  status  keanggotaan  penuh  bagi sebuah negara membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan  sebelum  mendapat  persetujuan  dua pertiga dari 193 negara anggota PBB. Sementara itu,  status  negara  pengmat  cukup  mendapat persetujuan  Sidang  Umum  PBB  dimana  hak veto  negara  anggota  tetap  Dewan  Keamanan tidak berlaku. Status pengamat juga bisa member akses bagi Palestina ke berbagai organisasi dunia semacam  Organisasi  Kesehatan  Dunia,  WHO, atau Pengadilan Kriminal Internasional, ICC. 12 Upaya  Palestina  untuk  menjadi  anggota tetap  PBB  jelas  bertentangan  dan  mengancam kedaulatan  Israel.  Sebaliknya,  bagi  Palestina, upaya menjadi anggota tetap PBB adalah bagian dari  upayanya  mendapatkan  kemerdekaan  dan kedaulatannya.  Dalam  proposal  pengajuan menjadi anggota tetap PBB, Palestina mengklaim wilayahnya  adalah  sesuai  dengan  batas  wilayah yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967.
Berdasarkan batas wilayah Palestina tahun 1967 berarti wilayah Palestina terdiri dari  Tepi Barat  dan  Jalur  Gaza.  Tepi  Barat  terdiri  dari Hebron,  Jericho,  Jenin,  Nablus,  Tuqam  dan Qalqiyah.

## Respon Israel
Israel memberikan respon keras atas klaim Palestina  mengenai  wilayah  Palestina  yaitu dengan batas wilayah tahun 1967. Publik di Israel memandang  negatif  penyebutan  batas  wilayah
tersebut  karena  secara  demografis  sudah  sangat berbeda.    Pada  wilayah-wilayah  yang  diklaim Palestina  tersebut  telah  berdiri  pemukiman Yahudi.
Israel  berkepentingan  menentang  klaim batas  wilayah  tersebut  karena  a pabila  batas wilayah  tersebut  diterapkan,  maka  kota-kota Yerusalem, Yudea dan Samaria akan terlepas dari Israel. Secara demografi, jumlah penduduk Israel yang  bermukim  di  Tepi  Barat  terus  bertambah banyak. Apabila  batas  wilayah  mengikuti  tahun 1967,  maka  akan  banyak  penduduk  Israel  yang harus  kehilangan  tempat  tinggal.  Hal  ini  jelas ditolak oleh Israel.
Di  hadapan  ribuan  penganut  Yahudi dan  anggota  parlemen  AS  pro-Israel  yang tergabung dalam American Israel Public Affairs Committee (AIPAC),  Senin,  23  Mei  2011,  pada pidatonya tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa Israel  tidak  akan  kembali  ke  Peta  Perbatasan 1967  yang  mengatur  wilayah  sebelum  perang dengan  Palestina.  Pada  peta  tersebut,  wilayah- wilayah  yang  telah  dicaplok  Israel  merupakan wilayah Palestina, diantaranya adalah Tepi Barat dan Jalur Gaza. 13

## Upaya Israel melalui Diplomasi Bilateral
Israel  aktif  mengambil  langkah-langkah diplomasi  bilateral  dengan  negara-negara  yang selama  ini  mendukung  keberadaan  Israel,  yaitu negara-negara  Barat  termasuk Amerika  Serikat. Diplomasi  yang  dilakukan  menggunakan berbagai jalur yang memungkinkan memperkuat posisi  Israel  di  mata  Internasional,  khususnya dalam  mendukung  sikap  Israel  menentang Palestina menjadi anggota tetap PBB.
Menteri  Luar  Negeri  Israel,  Avigdor Lieberman, terus melanjutkan upayanya mencegah pengakuan negara Palestina di Majelis Umum  PBB  pada  sidang  bulan  September 2012.    Lieberman  berencana  berkunjung  ke Kroasia,  Albania,  dan  Austria.  Dalam  agenda kerjanya,  Lieberman  bertemu  dan  berunding dengan  para  pejabat  negara  tujuan.  Lieberman berupaya  meyakinkan  pejabat  setempat  untuk menentang pengakuan negara Palestina. Sebelumnya, Lieberman menginstruksikan Dirjen  Kementerian  Luar  Negeri  Israel  untuk menyusun  daftar  negara-negara  yang  belum mengambil keputusan untuk menolak mengakui
negara Palestina dan segera melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk membujuk negara tersebut menentang rencana Palestina di Majelis Umum  PBB.  Beberapa  hari  sebelumnya,  Wakil Menlu  Israel,  Danny  Ayalon,  memperkirakan bahwa  118  dari  192  negara  anggota  PBB  akan mengakui Palestina. 14
Diplomasi Israel kepada Amerika Serikat tidak  hanya  menghasilkan  dukungan  untuk menentang Palestina menjadi anggota PBB, tetapi juga  menghasilkan  kerjasama  aktif  Amerika Serikat untuk ikut mengkampanyekan penolakan peningkatan status Palestina di PBB. Peran aktif Amerika Serikat di antaranya yaitu:
1.  Pada  17  September  2011,  Amerika  Serikat mengancam menghentikan bantuan keuangan  kepada  Palestina  jika  Palestina melanjutkan  upaya  menjadi  anggota  PBB, 15 dan  mengancam  menggunakan  hak  vetonya kepada Palestina.
2.  Rabu  28  November  2012  Amerika  Serikat menegaskan  sikapnya  dan  menyampaikan kepada  semua  negara  sekutunya  untuk menolak peningkatan status Palestina di PBB.

## Diplomasi dengan Negara-negara Anggota DK PBB
Israel  hanya  mendekati  DK  PBB  yang pro  Barat  yaitu  Prancis,  Inggris  dan  Amerika Serikat. Diplomasi dengan Prancis dimaksudkan untuk  mendapatkan  kesepahaman  bahwa  solusi bagi  Palestina  adalah  melalui  negosiasi,  bukan mencari  dukungan  dari  negara-negara  lain  di forum majelis umum PBB.
Prancis,  melalui  Hollande  memberikan respon  yang  tampak  mendukung  Israel.  Prancis telah  menekankan  sekali  lagi  bahwa  Palestina harus kembali ke meja perundingan. Di samping sebagai  negara  utama  Uni  Eropa,  Prancis  juga menjadi salah satu negara anggota tetap DK PBB yang  memiliki  hak  veto.  Selama  ini,  Prancis terlibat aktif dalam kwartet yaitu AS, Uni Eropa, PBB  dan  Rusia  dalam  proses  damai  Israel- Palestina. 16
Diplomasi Israel dengan Prancis menghasilkan  dukungan  untuk  melanjutkan negosiasi damai antara Palestina dan Israel, tetapi juga mendukung peningkatan status Palestina di PBB.Namun  demikian,  dalam  sidang  majelis umum  PBB,  Prancis  memilih  mendukung
Palestina menjadi anggota tidak tetap PBB. Diplomasi Israel yang ditujukan kepada Inggris  dapat  dikatakan  telah  gagal.  Hal  ini dibuktikan  dengan  sikap  Inggris  memilih  tidak menggunakan  hak  suaranya  atau  abstain  pada saat pemungutan suara penentuan status Palestina di  PBB  pada  tanggal  29  November  2012.  Hal ini  berarti  tidak  ada  upaya  Inggris  menentang peningkatan  status  Palestina  seperti  diharapkan Israel.
Diplomasi  dengan  negara-negara  Uni Eropa  ditempuh  Israel  dengan  melobi  Negara- negara penting, setelah Prancis dan Inggris yang juga  menjadi  anggota  tetap  DK  PBB,  Israel juga  melakukan  diplomasi  kepada  Jerman, Belanda,  dan  Belgia.  Diplomasi  kepada  Jerman ini  memang  menghasilkan  dukungan  bagi Israel,  dan  telah  ikut  menggagalkan  pengakuan bagi  Palestina  di  tahun  2011.  Keadaan  berbalik dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB  tahun  2012, yaitu Jerman memilih sikap abstain dengan tidak menggunakan  hak  suaranya  untuk  mendukung atau menolak peningkatan status Palstina.
Jerman  sebagai  mitra  Israel  ingin  melihat negosiasi penuh, bukan langkah sepihak. Jerman dan  Israel  mendukung  solusi  dua  negara  tapi dicapai melalui negosiasi dan saling pengertian. Dalam  diplomasinya  dengan  Jerman,  menteri luar negeri Israel Avigdor Liberman dan menteri luar  negeri  Jerman Guido  Westerwelle  pada  5  Mei 2011  melakukan  konferensi  pers  bersama,  yang  isinya menyatakan  bahwa Jerman  dan  Israel  menentang langkah unilateral.
Pertemuan  pada  18  –  19  Januari  2012 terjadi  antara  PM  Israel  Netanyahu  dengan Perdana  Menteri  Belanda  Mark  Rutte,  dan menteri Uri Rosenthal(Luar Negeri) dan Maxime Verhagen(Perdagangan). Netanyahu juga diterima oleh  Ratu  Beatrix.    Pembicaraan  Netanyahu dengan  para  pemimpin  Belanda  menghasilkan penegasan  dari  Belanda  bahwa  Belanda  tetap konsisten  menentang  upaya  Palestina  untuk diterima sebagai negara anggota dari PBB. Sikap ini  bukan  hanya  sebagai  negara  Eropa,  tetapi juga sebagai negara anggota di Dewan Hak Asasi Manusia  PBB. Artinya,  sebagai  negara  anggota Dewan  HAM  PBB,  Belanda  menentang  upaya Palestina  menjadi  anggota  PBB. 17 Diplomasi Netanyahu  di  Belanda  dikatakan  berhasil mendapatkan  komitmen  dari  Belanda  terkait
dengan  upaya  Palestina  menjadi  negara  non anggota di PBB. Namun pada akhirnya, Belanda tidak memberikan dukungan kepada sikap Israel. Buktinya,  dalam  pemungutan  suara  terhadapa peningkatan  status  Palestina  di  PBB  pada November 2012, Belanda memilih abstain.
Diplomasi  bilateral  kepada  Belgia ditunjukkan dengan pertemuan bersama Presiden Israel  Shimon  Peres  dan  PM  Belgia  Leterme pada  4  September  2011.  Pada  pertemuan tersebut, menghasilkan pernyatan bersama yang isinya menyayangkan jika ada deklarasi sepihak kenegaraan  oleh  Palestina  di  PBB  yang  dapat menyebabkan  kebuntuan  antara  kedua  belah pihak  terutama  ketika  kesepakatan  damai  dapat dicapai melalui negosiasi langsung.
Pada  tahun  2012,  Belgia  menerima proposal  agar  mendukung  peningkatan  status Palestina.  Wakil  Perdana  Menteri  dan  Menteri Luar  Negeri  Didier  Reynders  menyatakan Kabinet telah menyetujui proposal untuk Belgia untuk  mendukung  rancangan  resolusi  untuk memberikan status negara pengamat non anggota kepada Palestina.
Dalam  sebuah  surat  kepada  Presiden  Abbas pada  tanggal  15  Oktober  2012,  Menteri Reynders menyatakan niatnya untuk menaikkan status  diplomatic  delegasi  Otoritas  Palestina di  Brussels. 18 Fakta  ini  menunjukkan  bahwa diplomasi bilateral Israel yang ditujukan kepada Belgia telah gagal mendapatkan dukungan.
Diplomasi  langsung  dengan  Palestina juga  dilakukan.  Pada  kesempatan  lainnya, yaitu  pada  18  Agustus  2012,  Perdana  Menteri Israel,  Benyamin  Netanyahu  telah  menawarkan pembicaraan  damai  langsung  dengan  Presiden Palestina Mahmud Abbas di sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. 19 Israel  juga  menekan  Palestina  yaitu  dengan membekukan  pendanaan($AS  120juta)  untuk PNA  dan  mengancam  akan  menggulingkan Mahmoud Abbas.
Penasehat  Presiden  Palestina,  Nimir Hammad menolak mengaitkan tawaran pembebasan  tahanan  oleh  Netanyahu  dengan langkah  Palestina  di  PBB. 20 Perdana  Menteri Israel  Benjamin  Netanyahu  menawarkan pembebasan  tahanan  politik  kepada  negosiator Palestina,  Saeb  Erekat  pada  tanggal  15  Juli 2012  di  Yerusalem  asalkan  Otorita  Palestina
membatalkan  permohonannya  pada  PBB  agar diakui  sebagai  negara,  seperti  negara  anggota PBB lainnya.

## Diplomasi Multilateral Israel di PBB
PM  Netanyahu,  dalam  sidang  umum PBB,september  2011,  mengingatkan  bahwa Timur Tengah akan mencapai perdamaian melalui pemeliharaan  keamanan.  “Israel  dan  Palestina tidak dapat mencapai perdamaian melalui resolusi PBB,  tetapi  hanya  melalui  negosiasi  langsung antara  pihak-pihak.  Masalahnya,  Palestina  telah menolak untuk bernegosiasi. Israel menginginkan perdamaian dengan negara Palestina, tapi negara Palestina ingin tanpa perdamaian”. 21 Pernyataan ini    menegaskan  ajakan  Israel  kepada  majelis umum  untuk  tidak  perlu  mengeluarkan  resolusi terkait  Palestina,  termasuk  peningkatan  status Palestina  di  PBB.  Pada  sidang  Majelis  Umum PBB tahun 2011 memang tidak membawa hasil bagi Palestina.
Melalui  pidatonya,  Netanyahu  berusaha menarik  simpati  seluruh  peserta  dengan menyatakan  komitmen  Israel  untuk  berdamai dengan  semua  Negara.Israel  telah  mengulurkan tangan  dalam  damai  sejak    didirikan  63  tahun yang  lalu.  Netanyanhu  mengklaim  Israel  bisa berdamai    dengan    Mesirdan  Yordania,  Turki, Tunisia,    Lebanon  dan  Iran  karena  Israel menghargai negara lain. Netanyahu menyatakan kesiapannya untuk berdamai dengan Palestina.
Netanyahu mengungkapkan bahwa Palestina  sangat  berbahaya  bagi  keamanan internasional karena fasilitas internasional seperti bandara di Israel sangat dekat dengan Tepi Barat. Serangan  Palestina  dapat  setiap  saat  mengenai pesawat terbang dari berbagai negara. Sifat dasar militant ingin mengubah kawasan  Israel sekarang dari karakter Yahudi jelas tidak mungkin, namun itu  yang  sebenarnya  diupayakan  oleh  Palestina. Dikatakan  bahwa  Palestina  selalu  berbicara tidak benar dengan mengatakan masalah konflik bersumber  dari  pemukiman,  padahal  konflik telah berlangsung sejak  1948, bukan hanya dari tahun  1967.  Pemukiman    Yahudi  di  Tepi  Barat adalah hasil dari konflik sebelumnya. Atas dasar pemahaman tersebut, Netanyahu mengajak Abbas untuk  menghentikan  upayanya  mengenalkan diri  sebagai  Negara  Palestina  dan  meminta
peningkatan  status  menjadi  anggota  tetap  PBB. Apabila  benar-benar  ingin  berdamai,  Palestina harus bersedia menempuh jalur negosiasi dengan Israel.
Netanyahu mengingatkan bahwa  kehadiran Israel    di  kawasan  yang  disebut  milik  Palestina tersebut  sebenarnya    adalah  kehendak  sejarah di mana bangsa Yahudi telah kembali  ke tanah kelahirannya sendiri  setelah terusir selama  4000 tahun  silam  dan  tersebar  di  berbagai  penjuru dunia, bahkan sampai menjadi korban kekejaman Nazi  di Jerman.  Pernyataan  Netanyahu tersebut menunjukkan  bahwa  konflik  yang  terjadi bukan  hanya  masalah  pemukiman,  tetapi  juga keyakinan.
Netanyahu mengakui  Yahudi dan Palestina  sebagai  satu  keturunan  yang  sama yaitu  keturunan  dari  Nabi  Ibrahim.  Netanyahu menyerukan  pentingnya  hidup  berdampingan. Pernyataan  tersebut  mengandung  makna  bahwa Israel  bersedia  mengakui  Palestina  merdeka dengan  syarat  melalui  proses  negosiasi  damai dengan Israel.  Namun pada saat yang sama, Israel tetap keberatan berbagi wilayah dengan Palestina dibuktikan dengan terus dibangunnya pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel tidak ingin kota-kota yang  disebutkan  dalam  kitab  sucinya  seperti Yerusalem,  Samara  dan  sebagainya  menjadi bagian  dari  wilayah  Palestina.  Walaupun  Israel selalu menyatakan damai, tetapi Israel tetap tidak mau  melepaskan  wilayah  Palestina  yang  telah didudukinya sejak tahun 1967.
SIdang  Majelis  Umum  PBB  terdiri dari  serangkaian  agenda  penting  yang  resmi dijadwalkan  oleh  PBB,  setelah  pembukaan sidang pada 18 September 2012, agenda berikut di  antaranya  adalah General  Debate pada  25 September  sampai  dengan  tanggal  1  Oktober 2012. 22 Pada General Debat dalam sidang Majelis Umum  PBB  pada  30  Oktober  2012  tersebut, Netanyahu  memojokkan  Presiden  Palestina Mahmoud Abbas sebagai hanya bisa bicara tetapi tanpa  bukti.  Dikatakan  bahwa  bangsa  Palestina sama dengan militan Islam yang lain yang biasa melakukan teror, karena itu, Netanyahu mengajak semua  pihak  untuk  mengingatkan  Palestina agar  kembali  berunding  guna  mengupayakan perdamaian.
Pada  kesempatan  bertemu  dengan  Dewan
Keamanan  PBB  pada  15  Oktober  2012,  Ron Prosor duta besar Israel untuk PBB menyatakan bahwa  deklarasi  simbolik  Palestina  tidak  akan mengubah  apa-apa  dilapangan.  Peningkatan status  Palestina  hanya  akan  meningkatkan harapan  yang  tidak  dapat  dipenuhi.  Upaya Palestina mendapat status baru adalah resep untuk ketidakstabilan  dan  berpotensi  menimbulkan kekerasan. Palestina tidak memenuhi persyaratan yang paling dasar untuk disebut sebagai sebuah negara.
Pernyataan utusan Israel tersebut diperkuat  oleh  pernyataan  dari  utusan AS  yaitu Susan  Rice  pada  tanggal  15  Oktober  2012  di Dewan  Keamanan PBB  bahwa  aksi  sepihak, termasuk  inisiatif  untuk  memberikan  status negara non-anggota bagi Palestina di PBB, hanya akan  membahayakan  proses  perdamaian  dan menyulitkan  upaya  untuk  mengembalikan  para pihak untuk negosiasi langsung.
Diplomasi Israel di PBB tidak membawa hasil,  kecuali  rasa  malu  Israel.  Negara-negara anggota  PBB,  Kamis  29  November  2012, menyetujui  peningkatan  status  keanggotaan Palestina sebagai negara pengamat di PBB dengan 138 suara setuju dan sembilan menentang.
Sembilan  negara  yang  menentang yaitu  kanada,  Czech  Republic,  Israel,  Marshall Islands,  Micronesia  (Federated  States  of), Nauru, Panama, Palau, United States. Kegagalan Isreal  ini  berdampak  pada  semakin  tersudutnya Israel  dalam  hukum  internasional.  Menyusul peningkatan  status  keanggotaan  tersebut, Palestina  dapat  mengadukan  pelanggaran  Israel dalam  memperluas  pembangunan  permukiman di  Tepi  Barat  Sungai  Jordan  dan  masalah  lain kepada lembaga-lembaga internasional.

## Diplomasi dengan Uni Eropa
Diplomasi melalui forum di luar PBB dilakukan dalam  forum  Uni  Eropa.  Selama  kunjungan PM  Israel  ke  negara-negara  UE,  Israel  melobi negara-negara UE agar mendukung Israel dalam memberikan  suara  terhadap  pengakuan  negara Palestina  di  Majelis  Umum  PBB  pada  bulan September  2011.Dalam  kesempatan  tersebut, Netanyahu  juga  bertemu  pada  hari  Minggu dengan kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine  Ashton  dan  Kepala  Utusan  Kuartet
Tony Blair. 23 1
Diplomasi  Israel  dengan  Uni  Eropa  tidak membawa hasil dukungan dalam  sidang Umum PBB, bahkan perwakilan Uni Eropa untuk PBB, dalam  pedatonya  pada  tanggal  29  November 2012 menyatakan perlunya penyelesaian konflik  dengan  meningkatkan  status  Palestina menjadi negara pengamat. Dalam pernyataannya dikatakan bahwa: Uni Eropa telah berulang kali menyatakan  dukungannya  dan  berharap  untuk Palestina  menjadi  anggota  penuh  Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari solusi untuk konflik.

## Kesimpulan
Pertama, Israel memanfaatkan diplomasi bilateral  dengan  negara-negara  di  dunia  seperti negara-negara  Eropa  yaitu  Jerman,  Inggris, Prancis,  Belanda,  Belgia  dan  negara-negara  di kawasan  lain  termasuk  Amerika  Serikat  dan sebagainya. Melalui diplomasi bilateral tersebut, Israel  berusaha  meyakinkan  bahwa  upaya Palestina hanya akan menjauhkan Palestina dan Israel dari proses damai. Israel selalu menegaskan bahwa upaya damai hanya dapat dicapai melalui negosiasi  langsung  dua  pihak  yaitu  Palestina dan  Israel,  bukan  ditentukan  oleh  pihak  lain, termasuk  PBB.  Upaya  diplomasi  dengan  pihak Palestina dilakukan Israel dengan cara menekan dan  mengancam  akan  menahan  pajak  yang berasal dari masyarakat Palestina.
Kedua,  Israel  memanfaatkan  diplomasi multilateral guna mendapatkan dukungan politik dari  dunia  internasional  melalui  forum-forum dalam  sidang  majelis  Umum  PBB  tahun  2011 dan tahun 2012. PM Israel Benyamin Netanyahu memanfaatkan forum Sidang Umum PBB untuk meyakinkan negara-negara anggota PBB bahwa Israel  berkomitmen  kuat  untuk  menciptakan kerjasama  seperti  telah  dilakukan  Israel  dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya seperti Mesir, Turki, Yordania dan Suriah melalui negosiasi  dua  belah  pihak,  bukan  hasil  dari keputusan PBB.
Pada  sidang  umum  PBB,  Israel  dengan tegas mengajak semua negara untuk mendukung upaya  negosiasi  dua  pihak  yaitu  Palestina  dan Israel  dengan  cara  menolak  peningkatan  status
Palestina  di  PBB.  Masalahnya  selama  ini, Palestina  menjauh  dari  proses  damai  dengan melakukan  langkah-langkah  sepihak  seperti dengan  mengenalkan  dirinya  sebagai  sebuah negara. Karena itu, Israel mengajak agar anggota- anggota  PBB  menolak  peningkatan  status Palestina di PBB.
Diplomasi  Multilateral  juga  dilakukan Israel  dengan  meyakinkan  kepada  Uni  Eropa bahwa  tindakan  sepihak  Palestina  hanya  akan menjauhkan  Palestina  dari  kedaan  damai  yang diharapkan.  Diplomasi  multilateral  dengan  Uni Eropa  ataupun  dengan  PBB  tidak  membuahkan hasil  seperti  yagn  diharapkan  Israel  dibuktikan dengan banyaknya negara-negara yang memilih untuk  mendukung  peningkatan  status  Palestina menjadi  negara  peninjau  non  anggota.  Artinya, Palestinan di mata PBB bukan lagi sebuah entitas, tetapi adalah negara.
Terdapat  beberapa  pelajaran  yang  dapat diambil dari upaya Israel menentang peningkatan status Palestina di dalam PBB. Pertama , Israel di mata  internasional  sudah  dipersepsikan  negatif oleh negara-negara di dunia. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Israel tidak cukup kuat secara politik, bahkan secara perlahan tapi pasti, status Palestian  terus  meningkat  dari  hanya  sebagai entitas  menjadi  sebuah  negara  meskipun  belum negara merdeka. Kedua , diplomasi Palestina yang terus  dilakukan  dengan  memanfaatkan  forum- forum internasional guna membangun opini kuat terbukti efektif menyudutkan Israel.

## (Endnotes)
CATATAN AKHIR
1  Indra Kesuma Nasution, “Rethinking Isratine”, Jurnal Politeia, Vol. 2, No. 2 Tahun 2010, hal  120
2 Marty Natalegawa, “Jadi Anggota PBB Bukan Tujuan Akhir Palestina”, dalam http://www. rimanews.com/read/ 20110923 , diakses tanggal 12 Juni 2012 3 “AS akan memveto upaya Palestina di PBB,” dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/ dunia/2011 diakses tanggal 23 Mei 2012
4
S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm 2
5
S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta: Rajawali
Press, 1991, hlm 2
6 James Notter & Louise Diamond, Building Peace and TransformingConflict: Multi-Track Diplomacy in Practice, Occasional Paper Number 7, October 1996, Institute for Multi-Track Diplomacy, Arlington VA 22209 USA 7 “Background Paper Related to Palestine Status Status of Palestine at the United Nations” dalam http://www.un.int/wcm/content/site/ palestine/ pid/11550 , diakses tanggal 12 Desember 2012 8 “Mahmud Abbas (Akhirnya) Datangi KTT GNB,” dalam http://www.republika.co.id/berita/ internasional/global , d iakses tanggal 3 Maret 2013
9 “Menluhadiri GNB di Palestina,” http://
international.sindonews.com/read/2012/ 08/04/40/ 663080/menlu , diaksestanggal 12 Januari 2013
10 “Lima Negara Anggota OKI
TolakDukungPalestina,”dalam http://jakarta. okezone.com/read/2012/12 , diakses tanggal 12 Februari 2013
11 “Palestina Masuk Unesco, AS Hentikan Bantuan”, dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/ read , diakses tanggal 20 Desember 2012
12 “Prancis usulkan Palestina jadi Negara pengamat di PBB”, http://www.bbc.co.uk/indonesia/ dunia/2011/09/110922_francepalestine.shtml , diaksestanggal 12 Desember 2012
13 PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”, dalam dunia.news.viva.co.id/, diakses tanggal 12 Maret 2013 14 “Ketakutan Palestina Merdeka, Israel Lancarkan Perang Diplomasi”, dalam www. voiceofpalestina.net diakses tanggal 13 Maret 2013
15 “Amerika Ancam Hentikan Bantuan Dana ke Palestina”, dalam www.tempo.co/read/news/2011 , diakses tanggal 6 Maret 2013
16 “Israeli relations with France ‘excellent’ despite UN vote”, dalam http://www.france24.com/ en/2012113 , diakses tanggal 22 Januari 2013
17 “ Netanyahu visits Holland: agreement about regular common meetings of the Dutch and Israeli
cabinets ” dalam http://www.nl-aid.org/continent/ netherlands , diakses tanggal 4 Maret 2013
18 “Palestine and the UN: Belgium backs the European majority and pushes for a return to negotiations without pre-conditions,” dalam http:// diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_ releases , diakses tanggal 4 Maret 2013
19 “Netanyahu tawarkan pembicaraan kepada Abbas,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia , diakses tanggal 12 Januari 2013 20 “ Cegah Langkah Palestina di PBB, PM Israel Tawarkan Pembebasan Tahanan ”, dalam knrp. or.id/article , diakses tanggal 13 Februari 2013 21 “Remarks by PM Benjamin Netanyahu to the U.N. General Assembl” dalam http://www.mfa. gov.il/MFA , diakses tanggal 10 Januari 2013
22 “U.N. General Assembly 2012: Speeches,” dalam www.un.org , diakses tanggal 15 Februari 2013
23 “Netanyahu: EU ministers must demand from the Palestinians what they demand from Israel”, dalam http://www.bicom.org.uk/quote/11714 , diakses tanggal 12  Januari 2013

## DAFTAR  PUSTAKA

## Indra Kesuma Nasution, “Rethinking Isratine”,
Jurnal Politeia, Vol. 2, No. 2 Tahun 2010, hal  120
Marty Natalegawa, “Jadi Anggota PBB Bukan Tujuan Akhir Palestina”, dalam http:// www.rimanews.com/read/ 20110923 , diakses tanggal 12 Juni 2012 “AS akan memveto upaya Palestina di PBB,” dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/ dunia/2011 diakses tanggal 23 Mei 2012 Roy, S.L, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Press,
1991
James Notter & Louise Diamond, Building Peace and TransformingConflict: Multi- Track Diplomacy in Practice, Occasional Paper Number 7, October 1996, Institute for Multi-Track Diplomacy, Arlington VA 22209 USA “Background Paper Related to Palestine Status
Status of Palestine at the United Nations” dalam http://www.un.int/wcm/content/site/ palestine/pid/11550 , diakses tanggal 12 Desember 2012 “Mahmud Abbas (Akhirnya) Datangi KTT GNB,” dalam http://www.republika. co.id/berita/internasional/global , d iakses tanggal 3 Maret 2013
“Menluhadiri GNB di Palestina,” http:// international.sindonews.com/read/2012/ 08/04/40/ 663080/menlu , diaksestanggal 12 Januari 2013
“Lima Negara Anggota OKI TolakDukungPalestina,”dalam http:// jakarta.okezone.com/read/2012/12 , diakses tanggal 12 Februari 2013 “Palestina Masuk Unesco, AS Hentikan Bantuan”, dalam http://dunia.news.viva. co.id/news/read , diakses tanggal 20 Desember 2012 “Prancis usulkan Palestina jadi Negara pengamat di PBB”, http://www.bbc. co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110922_ francepalestine.shtml , diaksestanggal 12 Desember 2012
PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”, dalam dunia.news.viva.co.id/, diakses tanggal 12 Maret 2013
“Ketakutan Palestina Merdeka, Israel Lancarkan Perang Diplomasi”, dalam www. voiceofpalestina.net diakses tanggal 13 Maret 2013
“Amerika Ancam Hentikan Bantuan Dana ke Palestina”, dalam www.tempo.co/read/ news/2011 , diakses tanggal 6 Maret 2013 “Israeli relations with France ‘excellent’ despite UN vote”, dalam http://www.france24. com/en/2012113 , diakses tanggal 22 Januari 2013
“ Netanyahu visits Holland: agreement about regular common meetings of the Dutch and Israeli cabinets ” dalam http://www. nl-aid.org/continent/netherlands , diakses tanggal 4 Maret 2013
“Palestine and the UN: Belgium backs the
European majority and pushes for a return to negotiations without pre-conditions,” dalam http://diplomatie.belgium.be/en/ Newsroom/news/press_releases , diakses

## tanggal 4 Maret 2013
“Netanyahu tawarkan pembicaraan kepada Abbas,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/ dunia , diakses tanggal 12 Januari 2013
“ Cegah Langkah Palestina di PBB, PM Israel
Tawarkan Pembebasan Tahanan ”, dalam knrp.or.id/article , diakses tanggal 13 Februari 2013 “Remarks by PM Benjamin Netanyahu to the U.N. General Assembl” dalam http:// www.mfa.gov.il/MFA , diakses tanggal 10 Januari 2013 “U.N. General Assembly 2012: Speeches,” dalam www.un.org , diakses tanggal 15 Februari 2013
“Netanyahu: EU ministers must demand from the Palestinians what they demand from Israel”, dalam http://www.bicom.org.uk/ quote/11714 , diakses tanggal 12  Januari 2013