## Tinjauan Buku
KESETARAAN  GENDER DALAM ADAT  INTI JAGAT BADUI
Oleh:  R.  Cecep  Eka  Permana Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra 2001, vii + 86 halaman
Ditinjau oleh: Ade Latifa•
Buku  ini  awalnya merupakan sebuah laporan  hasil  penelitian yang berjudul "Mitra Sejajar Pria dan Wanita dari  'Inti Jagat': Sebuah Kajian Antropologis". Setelah melalui suntingan (tanpa mengubah isi  laporan) laporan ini diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Kesetaraan  Gender dalam Adat Inti Jagat Badui. Sesuai dengan judul buku ini, tema utama yang diangkat oleh penulis adalah tentang setting budaya yang  melatarbelakangi  prinsip  kesetaraan  antara pria dan  wanita dalam  masyarakat Badui, satu kelompok masyarakat adat yang mendiami suatu wilayah adat yang khas, di daerah Rangkasbitung, Provinsi Banten.
Menurut  penjabaran  penulis,  sekalipun  masyarakat  Badui  merupakan masyarakat yang "bersahaja". Namun, wan ita Badui mempunyai peran dan kedudukan yang setara dengan kaum prianya. Dalam beberapa hal wan ita Badui memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan prianya. Fenomena ini sudah berlangsungjauh sebelum konsep kesetaraan gender atau kemitrasejajaran antara pria dan wan ita menjadi wacana dan  bahkan dicanangkan menjadi pilar dari konsep pembangunan yang terlanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk memahami lebihjauh mengenai konsep  budaya yang  melatarbelakangi  prinsip  kesetaraan  antara  pria-wanita dalam masyarakat Badui dan mencoba menelusuri fungsi  serta peran pria dan wan ita dalam kaitannya dengan  kesetaraan  gender.
Buku ini terdiri dari 5 bagian, diawali dengan pendahuluan yang menjabarkan Jatar belakang mengapa kajian ini dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum masyarakat Badui pada bagian kedua.  Bagian ketiga berjudul  "Aktivitas Pria dan Wan ita Badui" yang memfokuskan pada kegiatan perladangan dan upacara-upacara yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Uraian kesetaraan gender pada masyarakat Badui dibahas pada bagian keempat denganjudul "Kesetaraan Pria-Wanita" dan diakhiri
• Ade Latifa adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: adelatifa@yahoo.com.
dengan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif- kualitatif.
Tinjauan  ini  difokuskan  pada  dua  hal,  yaitu  pertama  mengenai  konsep kesetaraan  gender seperti  yang dipahami  oleh  penulis dan  kedua  berkaitan  dengan cara pemaparan data dan  penulisannya.

## KoNSEP KEsETARAAN GENDER
Berdasarkan  prinsip  kesetaraan  yang  mendasari  Gerakan  Nasional ·  Kemitrasejajaran  Pria dan  Wanita,  penulis  buku  ini  mengartikan kesetaraan gender sebagai  perwujudan jaminan sehari-hari.  Hal  ini ditandai oleh sikap pria dan wan ita dalam hubungan mereka, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, yang saling menghargai,  saling  membantu  dan  sating  memberi  kesempatan  untuk  tumbuh berkembang  dan  mengembangkan  diri  secara  optimal  terus-menerus  secara  bebas dan bertanggungjawab (him. I).
Sebagaimana halnya dengan masyarakat "bersahaja" dari belahan bu~i lainnya hubungan laki-laki dan perempuan condong lebih egaliter, hanya sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan di an tara ruang publik dan ruang privat. Perempuan dan laki-laki berbagi  aktivitas.  Dibandingkan dengan  masyarakat  lainnya yang sudah "modemn, tidak terdapat ban yak ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena  kegiatan  ekonomi  masih  dilakukan  di  rumah  tangga  (ekonomi  subsistens), produksi  surplus  ditukarkan  dengan  barang-barang yang tidak diproduksi  di  dalam rumah  tangga  (Bhasin,  Kamla,  2002:27).  Demikianlah  halnya  yang  terjadi  pada masyarakat Badui, seperti yang dipaparkan oleh penulis.  Kesetaraan antara pria dan wan ita pada masyarakat tersebut dapat diamati dalam beberapa kegiatan, baik di dalam lingkungan rumah tangga, perladangan maupun dalam kegiatan religi, yaitu perempuan sebagai pemimpin upacara pada saat panen. Penulis dalam hal ini memberikan  fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Badui telah mengenal dan menerapkan konsep kesetaraan  gender,  antara  lain  dalam  kegiatan  perladangan,  kegiatan  religi,  dan pengasuhan  anak.
Apabila dikaji secara saksama tulisan penulis ini, tampaknya ada "salah kaprah" dalam pemahaman mengenai kesetaraan gender. Apabila kita mengacu pada konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh para ahli studi  gender (March, Candida et al.,  1999), sekurangnya-kurangnya ada empat aspek yang harus diperhatikan  untuk mengkaji hubungan antara Iaki-laki dan perempuan. Keempat aspek itu ialah kesetaraan perempuan memiliki akses yang sama dengan Iaki-laki dalam segala hal (contoh  akses terhadap  informasi), perempuan  mendapatkan manfaat yang sama dengan  laki-laki, perempuan dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti halnya kaum  laki-laki dan perempuan memiliki kontrol atas sumber daya seperti umumnya kaum laki-laki. Hal  yang harus digarisbawahi  dari  konsep  kesetaraan gender ini  adalah  perempuan dan  Iaki-Iaki  setara dalam segala hal. Tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilakukan karena alasan gender seseorang, apakah dia perempuan atau laki-laki.
Dalam hal ini tampaknya penulis memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kesetaraan gender. Kenyataannya, seperti yang dipaparkan oleh penulis, tidak semua
kegiatan dapat dilakukan, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Masih terlihat adanya pembatasan atau larangan bagi salah satu pihak untuk secara aktifberpartisipasi dalam suatu  kegiatan.  Misalnya  pada  halaman  39  dikemukakan  kegiatan ngaseuk, yaitu kegiatan  menugal,  yang  hanya  boleh  dilakukan  oleh  laki-laki  dewasa  saja  sedang kegiatan muuhan, yaitu  menanam benih  padi, dapat dilakukan oleh  laki-laki  belum dewasa,  perempuan dewasa,  dan  perempuan  belum dewasa.
Ada  dua  hal  penting  yang  dapat  dianalisis  dari  dua  kegiatan  ini.  Pertama, mengenai  kegiatan ngaseuk. Menjadi  pertanyaan  apakah  kegiatan  ini  sudah mencerminkan adanya kesetaraan gender mengingat kegiatan ini hanya boleh dilakukan oleh  laki-laki  dewasa  saja.  Kedua,  dalam  kegiatan muuhan tampaknya  perempuan masih  dianggap  berbeda  (atau  tidak  setara  dengan  kaum  laki-laki  dewasa)  karena dalam kegiatan muuhan perempuan hanya dikelompokkan dengan sesamanya ( dewasa atau anak-anak) dan kelompok anak-anak laki. Hal terpenting yang luput dari perhatian penulis adalah alasan atau Jatar belakang mengapa timbul perbedaan kegiatan antara laki-laki  dan  wanita. Apabila digunakan  analisis gender,  tentu  perlu dipahami  Jatar belakang timbulnya perbedaan kegiatan ini, apakah hal  ini disebabkan karena status perempuan  yang  (mungkin)  dianggap  lebih  "rendah"  daripada  laki-laki  sehingga perempuan dibatasi pada kegiatan tertentu saja.
Contoh  lainnya dapat dilihat pada halaman 48  mengenai  kegiatan ngalaksa (memasak semacam mi).  Menurut penulis, kegiatan  ini  dilakukan oleh kaum wanita dan  untuk melakukan hal  tersebut mereka diharuskan puasa terlebih dahulu.  Penulis dalam hal ini tidak menyinggung sama sekali peran laki-laki dalam kegiatan ini. Masih menjadi  tanda  tanya  apakah  karena  kegiatan  masak-memasak  lalu  yang  harus mengerjakan adalah perempuan, sesuai dengan peran yang oleh budaya telah ditetapkan sebagai  pekerjaan perempuan?
Sebaliknya dengan kegiatan seba (him 49), yaitu upacara menghadap kepada para  pejabat  pemerintah  seperti  camat  atau  wedana.  Kegiatan  ini  hanya  dilakukan dan diikuti oleh kaum pria saja. Satu hal  yang perlu dicatat dalam kegiatan ini adalah tidak disinggungnya atau tidak adanya peran kaum perempuan dalam acara ini. Apakah karena kegiatan ini sifatnya nondomestik maka hanya kaum laki-laki yang punya akses dan  dapat berpartisipasi? Lagi-lagi tidak ada penjelasan dari penulis. Demikian pula halnya dengan kegiatan inisiasi (him 53). Dijelaskan bahwa anak perempuan membantu orang tua  mengasuh adik,  mencari  kayu bakar, dan  mengambil  air.  Sementara tidak ada bahasan ten tang peran anak laki-laki dalam kegiatan rumah tangga. Apakah hanya anak perempuan yang mempunyai kewajiban membantu urusan rumah tangga? Pada halaman  75  penulis memang menjelaskan bahwa tugas pengasuhan anak merupakan tanggungjawab bersama ibu dan bapak, tetapi masih tidakjelas mengapa ketika masa anak-anak hanya perempuan yang diberi  tanggung jawab tersebut?
Hal yang lain adalah mengenai acara pembasuhan kaki suami oleh istri dalam upacara perkawinan (him.  59), yang menurut penulis menyimbolkan tugas suci dan kesetiaan istri  kepada keluarga suami. Dari uraian ini dapat ditafsirkan bahwa dalam institusi  perkawinan hanya kaum  perempuan saja yang dituntut untuk berlaku setia dan taat pada suami dan keluarganya. Dalam hal ini seyogianya penulis menguraikan
rangkaian upacara  yang juga menunjukkan kesetiaan dan tugas suami terhadap seorang istri.
Kesan yang menonjol dari kajian penulis adalah apabila suatu kegiatan sudah dilakukan oleh kaum perempuan (apalagi kalau kaum laki-lakinya tidak boleh melakukan kegiatan terse but, lihat him. 7 4 ), maka hal tersebut sudah dapat dikatakan perempuan memiliki  kedudukan  atau  peran  yang setara dengan pria.  Apabila mengacu  pada 4 aspek kesetaraan gender yang telah disebutkan di atas, yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol, maka yang masih menjadi pertanyaan adalah apa manfaat yang diperoleh perempuan  atas  kegiatan  yang  diikutinya?  Apakah  kaum  perempuan  memiliki wewenang (kontrol) untuk membuat keputusan penting bagi kemaslahatan masyarakat Badui?  Kenyataannya  untuk  hal-hal  yang  berurusan  dengan  kemasyarakatan (pemerintahan)  merupakan  wewenangnya  kaum  laki-laki  (him.  24  s.d.  him.  27). Meskipun dikatakan perempuan Badui adalah stabilisator dan dinamisator pemimpin laki-laki  (him. 73  dan  him.  79),  tetap  tidak jelas apakah perempuan  memiliki  akses yang sama seperti laki-laki untuk duduk dalam kursi kepemimpinan. Dengan kata lain, perempuan memang dihormati dalam masyarakat tetapi masih diposisikan dalam urusan rumah  tangga.
Pada bah keempat, penulis mencoba mengangkat konsep Ambu, Nyi Pohaci dan keseimbangan untuk menjelaskan perilaku kesetaraan antara pria dan wan ita Badui. Konsep Ambu, digunakan  baik dalam  tataran  mikrokosmos (rumah  tangga)  sebagai sebutan orang tua wanita (ibu) maupun dalam tataran makrokosmos (alam semesta). Fungsi  dan  peran  Ambu  dalam  kedua  tataran  tersebut  adalah  sebagai  pemelihara, pengayom, dan pelindung (him. 67). Selanjutnya, Ambu dalam kehidupan sehari-hari (sebagai sosok wan ita, ibu atau istri) memiliki peran ganda, yaitu di rumah tangga dan ladang.  Di  rumah tangga, Ambu sebagai ibu dan istri dengan seluruh kerendahan dan kerelaan mengabdikan dirinya untuk keluarga, sedangkan di ladang, Ambu, memegang peran penting dalam menjaga dan memelihara padi.
Konsep  Nyi  Pohaci,  menurut  penulis  pada dasamya  hampir  sama  dengan konsep  Dewi  Sri  pada  masyarakat  Jawa.  Nyi  Pohaci  atau  Dewi  Sri  berkaitan  erat dengan kegiatan pertanian padi dan dianggap sebagai sumber atau pembawa kehidupan. Masyarakat  Badui  yang  mata  pencaharian  utamanya  berladang  (menanam  padi), beranggapan  bahwa  melakukan  kegiatan  di  perladangan  merupakan  suatu  bentuk ibadah. Dengan demikian, baik dalam pelaksanaan penanaman padi maupun saat panen padi, harus melalui serangkaian ritual untuk menghormati Nyi Pohaci tersebut. Bahkan masyarakat Badui  harus melaksanakan puasa pada tanggal-tanggal  tertentu sebagai penghormatan, penghargaan dan rasa syukur kepada Nyi Pohaci (him. 68-70).
Berdasarkan  penjelasan  dari  penulis,  dapat dipahami  bahwa perempuan  di Badui  pada dasamya harus menjalankan peran ganda, yaitu di  rumah  mengabdikan diri  buat  keluarga  dan  di  ladang  menjaga  padi.  Peran  ganda  ini  jelas  membebani perempuan karena  ia harus  bertanggung jawab akan  banyak hal.  Pengaruh  konsep Ambu dan Nyi  Pohaci juga sangat kuat dalam memunculkan citra baku (stereotipe) tentang  perempuan  sebagai  makhluk  yang  lemah  lembut,  pengayom,  penuh  bakti sehingga dalam peran gender, perempuan dibakukan perannya dalam sektor rumah tangga.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kaum  perempuan  dalam  masyarakat  Badui
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
memperoleh tempat terhormat.  Secara umum dapat dikatakan ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu untuk kegiatan yang bersifat kemasyarakatan berada di bawah kontrol laki-laki, sedangkan dalam kegiatan yang sifatnya berkenaan dengan rumah tangga maka perempuan aktifberpartisipasi.

## PEMAPARAN DATA DAN FORMAT PENULISAN
Seperti  telah  disebutkan  di  atas  pada awalnya  buku  ini  berbentuk  laporan penelitian. Ada beberapa informasi atau data yang tidak relevan untuk dimuat dalam sebuah buku yang tentu mempunyai tujuan dan format yang berbeda dengan sebuah laporan penelitian. Misalnya pada bagian kedua mengenai gambaran umum masyarakat Badui, penulis menjelaskan secara panjang Iebar mengenai keadaan masyarakat Badui sehingga seperti membahas sebuah pro til desa. Pemaparannya terlalu mendetail ten tang data geografis, populasi penduduk, dan angka pertumbuhan penduduk. Data ini kurang relevan dengan tujuan penulisan buku ini. Penulis sebaiknya memfokuskan bahasannya pada informasi atau data yang dapat menggiring pembaca kepada suatu pemahaman bahwa dalam hubungan kekerabatan antara pria dan wanita dalam masyarakat Badui sudah  menampakkan adanya kesetaraan  gender.
Selanjutnya, pemaparan data sering berhenti hanya sampai pada pengungkapan data etnografi secara deskriptif. Seyogianya penulis tidak berhenti kepada pemaparan historis  mengenai  asal  usul  dan  terbentuknya  kelompok  masyarakat  Badui,  tetapi hendaknya melakukan kajian lebih mendalam dari sudut pan dang gender karena tujuan penulisan  buku  ini  bukan  menceritakan  tentang  etnografis  suku  Badui  belaka. Bagaimana  status  dan  peran  wanita  dalam  berbagai  kelompok  masyarakat  Badui, tidak dapat dipahami secara jelas.
Penjelasan tentang aktivitas pria dari  wanita Badui pada bagian ketiga yang tampaknya  merupakan  pokok  dari  tulisan  ini,  temyata  lebih  menitikberatkan  pada pemaparan upacara ritual sebelum pelaksanaan suatu kegiatan dan kearifan masyarakat Badui dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penulis tidak atau kurang memberikan suatu  ulasan  yang  menunjukkan  adanya  kesetaraan  gender  dalam  hubungan  laki- perempuan,  tetapi  lebih  banyak  mengungkapkan  data/informasi  tanpa  disertai penjelasan.  Hal  ini  membuat  pembaca  menjadi  bertanya-tanya  tentang  kesetaraan gender dalam hubungan an tara pria dan wanita dalam masyarakat Badui seperti yang dikemukakan oleh penulis.
Perempuan Badui dalam wacana konseptual memang disakralkan, diberi tempat yang tinggi dan terhormat. Namun dalam beberapa hal, penulis kurang memberi ulasan bagaimana peran dan status perempuan dalam kehidupan sehari-harinya dari perspektif gender. Sebagai suatu studi kualitatif, seharusnya tulisan ini dapat lebih kaya dengan pendalaman atas berbagai konsep yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Badui.
Namun, secara umum, buku ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dan praktisi yang melakukan kegiatan penelitian atau kajian di bidang etnografi berbasis gender. Isu yang diangkat penulis tentang kesetaraan gender dalam masyarakat yang bersahaja seperti Badui ini  memang sangat menarik. Tulisan mengenai hal tersebut belum  banyak  dilakukan  orang.  Akhir  kata,  kemunculan  buku  ini  harus  disambut
gembira mengingat terbatasnya penulis laki-laki yang mencoba mengupas kehidupan masyarakat dengan menggunakan perspekti f gender.

## DAFfAR PUSTAKA
Bhasin, Kamla.  2002. Memahami Gender. Jakarta: Teplok Press.
March, Candida et al.  1999. A Guide to  Gender-Analysis Framework. Oxford: An Oxfam Publication.