## PROSES BERNEGOSIASI MASYARAKAT PONOROGO DALAM TRADISI LARANGAN-LARANGAN PERKAWINAN JAWA

## THE NEGOTIATING PROCESS OF PONOROGO’S PEOPLE TOWARD PROHIBITIONS IN JAVANESE MARRIAGE TRADITION

## Miftahul Huda
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Jl Pramuka 156 Ponorogo Jawa Timur E-mail: elhoeda@yahoo.co.id
Submitted: Mar 28, 2017; Reviewed: April 25, 2017; Accepted: Mei 15, 2017
Abstract: This article focuses on negotiating processes that are implemented by five Nadhliyyin-Muhammadi- yah families in Ponorogo in seeking of solutions for traditional marriage prohibitions. The processes can be divided into three schematic phases. The first, pre-negotiation process, is based on both personal and collegial conviction between two parts, principles of willingness to seek some creative options, and principles to emphasize bridal candidate’s importances. The second, negotiation process consists some activities such as discussion and debate facing some prohibitions in Javanese marriage. The last process, post-negotiation, is the result of negotia- tion process that can be distinguished into two things: agreement or similar view that enable the marriage to continue and difference that divorce the spouse.
Keywords: Local tradition, marriage, negotiation, Islamic law, Ponorogo
Abstrak: Tulisan ini menggambarkan proses negosiasi yang dilakukan oleh lima keluarga Nahdliyyin-Mu- hammadiyah Ponorogo dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan menikah. Proses negosiasi da- lam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. Alur proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Alur proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi larangan perkawinan Jawa dalam diskusi dan berargumentasi. Alur proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu kesepahaman dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tradisi larangan perkawinan Jawa yang berujung pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses perkawinan dapat berlanjut, perbe- daan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses perkawinan menjadi gagal.
Kata Kunci: Tradisi lokal, perkawinan, negosiasi, fikih, Ponorogo

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 87-103)

## Pendahuluan
Dalam tradisi Jawa, kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap langkah peristiwa dan fase dalam kehidupan manusia ditan- dai dengan berbagai simbol dan peringatan. Apalagi semenjak masyarakat Jawa secara umum telah memeluk agama Islam yang pe- nyebarannya dilakukan dengan akulturasi dan asimilasi budaya setempat oleh para Walison- go khususnya Sunan Kalijaga. Relasi antara tradisi Masyarakat Jawa dan sistem sosial Is- lam telah memberikan fenomena sosial yang menarik untuk dicermati bersama. Contoh fenomena itu adalah mulai dari prosesi kela- hiran anak, pernikahan dan kematian minimal telah memberikan implikasi adanya akulturasi budaya Jawa dan ajaran Islam. 1
Di sisi lain, tradisi Jawa dalam masyarakat Jawa telah memberikan andil dalam perilaku keseharian terutama yang berkaitan dengan upacara selamatan hari-hari dan peringatan tertentu. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri perihal di atas berasal dari kebiasaan pen- ganut agama sebelumnya di Jawa sebelum masuknya Islam. Suatu kebiasaan yang su- dah mendarah daging dan menjadi adat ten- tu tidak bisa begitu saja dihilangkan bahkan sebaliknya akan menjadi pedoman dan ke- percayaan masyarakat pada waktu itu. Arti- nya bila tradisi seperti upacara dan selamatan tidak dilaksanakan bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Adanya sanksi sosial dan kepercayaan itu semakin mengikat mereka untuk tetap melaksanakan dan mentradisikan selamatan tersebut.
Salah satu potret itu adalah masyarakat Ponorogo dimana budaya dan Islam senan- tiasa berdialog. Ini dikarenakan mayoritas
1 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 188.
masyarakat Ponorogo adalah pemeluk Islam. Budaya Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat di samping tradisi lokal setempat salah satunya adalah tradisi larangan atau pantangan perkawinan. Larangan-larangan dalam perkawinan seperti tradisi perkawinan weton , larangan perkawinan antar dua dusun, larangan perkawinan lusan , larangan perkaw- inan ngalor-ngulon dan lainnya yang tidak lain merupakan warisan dari tradisi Jawa yang kuat. 2
Kuatnya sebagian masyarakat muslim Ponorogo dalam memegang teguh tradisi warisan leluhur menjadi daya tarik tersendiri bagi tulisan ini, di saat yang berbarengan ada sebagian masyarakat yang mengatasnama- kan dan memegang teguh norma hukum Is- lam yang memandang tradisi dan adat istiadat pernikahan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum Islam. 3 Implikasinya terjadi perselisi- han atau pertentangan dalam proses menuju perkawinan dari para pelakunya.
Hal ini, nampaknya penting untuk diung- kap dan digali khususnya menjelaskan lebih jauh tentang proses interaksi antara tradisi dan Islam. Bagi pemegang tradisi berasumsi bahwa adat dan hukum adat sebagai lem- baga kebudayaan asli masyarakat Indonesia mencerminkan struktur kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu melestarikan dan mengamal- kan adat dapat mempertebal harga diri, rasa kebanggaan dan rasa kebangsaan bagi setiap pemegangnya. Di sisi lain, berasumsi bila tra- disi itu dilakukan maka akan mengurangi dan mengikis keimanan seseorang atas agamanya dan musti harus dijauhi.
Tema tentang proses interaksi antara tradisi pernikahan dan nilai Islam yang akan menjadi obyek penelitian ini dipilih lantaran
2 Pujonggo Marno, Hasil Wawancara , Pebruari 2016.
3 Iman, Hasil Wawancara , Maret 2016.
peristiwa larangan-larangan pernikahan itu menjadi pro dan kontra menurut ajaran Is- lam dan tradisi serta menjadi problem bagi masyarakat muslim Indonesia yang heterogen. Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Ikhtiyar menggali solusi atas problem tersebut dan adanya disparitas antara konsep ideal dengan realitas empirik inilah sebagai problem mendasar dari tulisan ini.
Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melakukan larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah sep- erti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Seh- ingga penundaan bahkan pembatalan pernika- han jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang ban- yak yang frustasi dan depresi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya sebuah tradisi larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat. 4 Di sisi lain, adanya ketetapan- ketetapan yang dijadikan sebuah tradisi terse- but sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tra- disi adat, adapun larangan nikah dalam kon- teks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara’ lainnya. 5
Di sisi yang berbeda, kajian terhadap hu- kum yang hidup ( living law ) menjadi penting dalam kehidupan masyarakat Islam, melalui
4 Ari Salvi, Hasil Wawancara , Pebruari 2016.
5  Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 atau UU Perkawinan No. 1 Tahun
1974 bab/pasal tentang Larangan Perkawinan.
proses internalisasi dan interaksi sosial. Da- lam pelaksanaannya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karenanya kerangka pikir yang digunakan adalah adan- ya proses adaptasi dan asimilasi antar kaidah yang bisa saja saling meresap atau mengalami ketegangan, sehingga melahirkan "jalan kel- uar/kesepakatan/dialog" sebagai acuan dalam bertingkah laku khususnya respon dan proses dialog tentang perkawinan Jawa yang diguna- kan masyarakat. 6
Secara lebih spesi fi k, menggunakan teori negosiasi sebagai bagian dari mengelola kon fl ik dalam mencari solusi menjadi kenis- cayaan. Negosiasi dimaknai sebagai perund- ingan dua pihak yang beriktikad baik sifatnya individual atau kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling mengun- tungkan. Negosiasi secara sederhana dipa- hami sebagai kesediaan dan kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk menemukan solusi. 7 Ada dua model dalam proses negosiasi yang pakai yaitu model negosiasi persiapan- interkasi-kongklusi dan model pra negosiasi- negosiasi-post negosiasi . 8
Dari deskripsi dan ilustrasi di atas, maka tulisan ini menggambarkan bagaimana pro- ses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh lima keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan menikah .
Adapun pemilihan segmen kelima kelu- arga Nahdliyyin-Muhammadiyah didasarkan pada asumsi perbedaan diantara kedua kelom-
6  Cik Hasan Basri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta Rajawali Press, 2004), h. 116-117.
7  M Mukhsin Jamil (Ed), Mengelola Konflik Mem- bangun Damai (Semarang: WMC IAIN Walison- go, 2007), h. 89.
8  Ibid., h. 98-102.
pok tersebut tentang respon hukum Islam re- lasinya dengan tradisi lokal dapat terpilah da- lam kategori adaptasi dan akomodasi di satu sisi dan penolakan dan saling kontra di sisi lain. Pemilihan keluarga Nahdliyyin-Muham- madiyah diasumsikan sebagai yang memiliki doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama yang dianggap sudah fi nal dan sempurna. Tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai role model proses penyelesaian perselisihan berdimensi sosial dalam masyarakat yang berkarater mul- tikultur dan menegaskan kembali bahwa aja- ran Islam dan pengamalannya sangat berkait erat dan berjalan bergelindang dengan adat masyarakat yang kedua dapat saling berjalan seiring sejalan tanpa ada yang mena fi kan atau- pun sebaliknya.

## Resolusi Konflik, Agama dan Budaya
Pemahaman awal yang harus dipahami dalam menganalisis resolusi kon fl ik adalah bahwa agama sekali lagi tidaklah mengajarkan kek- erasan kepada umatnya. Agama justru meng- abarkan adanya perdamaian dan cinta kasih baik kepada sesama umat maupun umat lain yang mempunyai keyakinan berbeda. Adanya kon fl ik berbau agama sendiri justru dipertan- yakan agama karena telah menjadi distorsi dalam ajaran agama tersebut. Agama hanya menjadi identitas arti fi sial dalam suatu konf- lik untuk memberikan legitimasi moral un- tuk berbuat kekerasan terhadap pihak lainnya. Selain halnya legitimasi moral dan indentitas, menyulutnya kekerasan atas nama agama juga disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran ajaran agama sehingga menimbulkan pema- haman sempit.
Menurut ahli budaya, kata budaya meru- pakan gabungan dari dua kata, yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, sedang-
kan daya mengandung makna tenaga, kekua- tan, kesanggupan. Sekalipun akar kata budaya diderivasi dari akar kata yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berkenaan den- gan hal-hal yang berkenaan dengan budi atau akal. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan me- liputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam ke- hidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan ada- lah benda-benda yang diciptakan oleh manu- sia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa prilaku, dan benda-benda yang bersifat nya- ta, misalnya pola perilaku, bahasa, perala- tan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam  melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
Secara umum, fenomena dialektika agama dan budaya yang terjadi secara natural dan intens di masyarakat Jawa, tidak sedikit telah melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim yang sangat variatif. Mulai dari agama sebagai hal yang diyakini (sistem nilai), difa- hami (sistem kognisi), hingga dipraktikkan (sistem afeksi). Pentahapan tersebut tidak saja muncul pada tataran keyakinan saja, tetapi pada setiap ketiga tahapan di atas melahirkan perbedaan ekspresi keagamaan yang cukup signi fi kan.
Relasinya dengan tradisi, Kaplan mem- bedakan antara kepribadian dasar (norma agama) dan kepribadian moral (norma adat) yang minimal terpolakan dalam beberapa asumsi, diantaranya: Pertama , antara kedua kepribadian itu sebagai dual hal yang saling berhubungan dan saling bergentung sedemiki- an erat, sehingga dua istilah itu sebenarnya berasal dari satu sumber kepribadian. Kedua, dengan dasar tidak saling mempermasalah- kan antara pembagian kepribadian itu, yang
dianggap sebagi sesuatu yang hal mempu- nyai eksistensi dan tipe sendiri sekali dengan tanpa saling mena fi kan. 9 Ketiga , sebenarnya kepribadian dasar adalah sumber dan menjadi agent of change sekaligus agent of engineer terhadap kepribadian budaya sehingga hal ini menjadi jelas bahwa adanya kepribadian adat yang meresap menjadi kepribadian dasar yaitu kepribadian norma agama. Sepertinya, model yang terakhir ini serupa dengan teori recep- tion in complexo Van den Berg . 10
Sebagai contoh ilustrasi, bagaimana aga- ma diyakini, telah memunculkan sikap keaga- maan dari sebagian komunitas muslim tertentu yang bersemangat untuk melakukan puri fi kasi Islam dari kemungkinan praktik akulturasi budaya setempat, sementara sebagian yang lainnya berupaya membangun pola dialektika antar keduanya secara harmonis dan intensif. Masing-masing komunitas di atas telah memi- liki keyakinan bahwa hakikat Islam yang me- reka yakini tersebut berasal dari samawi, se- mentara yang lain meyakininya bahwa Islam itu adalah manifestasi perjumpaan antara ke- duanya. Tidak dapat dipungkiri, fakta tersebut terjadi secara sistematik dari waktu ke waktu. Terlepas bagaimana kebenaran keyakinan masing-masing pemahaman, yang jelas relasi keduanya semakin menjusti fi kasi suburnya praktik pola akulturasi maupun sinkretisasi agama.
Keadaan di atas mengindikasikan bahwa efek tradisi lokal ( low tradition ) semakin me- nampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal ( high tradition ), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai produk agama
9 David Kaplan, Teori Budaya , Terj. Landung Si- matupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 184.
10 Ibid., h. 185.
atau agama sebagai produk budaya. Ini meru- pakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling mempengaruhi.
Keragaman perilaku sosial keberag- amaan di atas, tentu tidak berarti terjadi se- cara monolitik yang ingin mempertahankan keadaan dirinya secara fi nal, melainkan tidak menutup kemungkinan masing-masing entitas akan mengalami pergeseran paradigmatik, se- bab pada saat yang sama mereka senantiasa berhadapan dengan proses eksternalisasi, ob- jektivasi, maupun internalisasi. Siapa mem- bentuk apa, sebaliknya apa mempengaruhi siapa. Bagaimana masyarakat memahami agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keberagamaan mereka. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tra- disi keberagamaan masyarakat muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai so- sial budaya selamatan perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya mainstream Islam.
Adat bisa meliputi sistem nilai, pandan- gan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu dis- ebabkan karena nilai-nilai budaya itu meru- pakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam ala pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan pent- ing dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Dalam tiap masyarakat, baik yang komplek maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya berkaitan hingga merupakan satu sistem, dan sistem itu pedoman dari konsep- konsep ideal dalam kebudayaan dan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan
warga masyarakatnya.
Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat istidat orang Melayu dan se- bagainya. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orangorang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya adat tentang perkawinan.
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manu- sia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam ke- hidupan manusia,  karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-mas- ing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, war- is dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas ten- tang kehidupan manusia secara mendalam ter- masuk juga adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat meru- pakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan
kelakuan di dalam masyarakat, sehingga da- lam malakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

## Pra Negosiasi: Menggali Prinsip dalam Mengawali Penyelesaian Konflik
Dalam proses penyelesaian kon fl ik larangan- larangan perkawinan Jawa diawali adanya pra negosiasi dengan prinsip adanya iktikad baik secara personal dan kolegial. Hal ini penting mengingat pernikahan merupakan perjanjian yang diambil oleh kedua pasangan sebagai fi trah ilahiyah untuk kelangsungan manusia. Karena salah satu tanda kekuasaan Tuhan adalah adanya perkawinan sehingga ada rasa tenteram dan saling kasih dan sayang. Karena memang secara fi tri, manusia memerlukan ketenteraman dengan orang lain dan berkum- pul bersama dengan mereka. Antara pria dan wanita terdapat jalinan kejiwaan yang saling mengisi dan bukan melulu pemenuhan naluri seksual. Bila proses ini hilang, maka timbul- lah kerusakan.
Di samping itu, sebuah perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Artinya baik dilihat dari aspek psik- ogis, sosial maupun budaya, keluarga adalah merupakan unit bangunan dan landasan pem- bangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik, memiliki bangunan kuat, hubungan antar anggota ko- koh, maka kondisi keluarga dan masyarakat dinaungi kedamaian. 11
11 Lembaga Dârut Tauhîd, Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam , (Bandung: Mizan, 1994), h. 69- 70. Lihat juga Sachico Murata , The Tao of Islam
Dari beberapa uraian di atas, jelas perkawinan pada intinya adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan keduan- ya. Bila salah satu tidak setuju, maka perkaw- inan bisa dibatalkan. Konsekuensinya dalam hubungannya dengan aspek sosial, perkaw- inan merupakan kunci keharmonisan sebuah sosial masyarakat. 12 Suatu keluarga yang bi- jaksana dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia. Bahkan hal itu merupakan akar kebudayaan yang telah maju. Keluarga merupakan satuan kelompok manusia yang terjalin erat, jika setiap anggota keluarga tidak dibentuk secara jelas hak dan kewajibannya, maka kerapatan atau kedeka- tannya antar anggota ini akan menimbulkan gesekan dan pertentangan batin yang memba- hayakan. 13
Tampaknya, dengan cara mengutamakan sejumlah cara yang bila dijaga dan dipelihara dengan baik, akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan suami istri dan menjadi kekuatan dalam kelanjutan perkawinan itu dan dapat melindungi dari kehancuran. Sebagai bagian dari tindakan itu, tentu diusahakan mulai awal pertama dalam perkawinan. Saat berpikir, menunjukkan perhatian dan mengambil kepu- tusan dalam perkawinan, hal ini dijaga dan dipupuk terus semenjak nikah guna memu- dahkan jalan kehidupannya kelak.
Islam menganjurkan adanya perkaw- inan dan sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab benar dan salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh
A Soucebook on Gender Realtionship in Islamic Though t, Penerjemah. Rahman Astuti dan MS Nasrullah, (Bandung: Mizan, 2000), h. 232.
12 Judith E. Tucker, In the House of The Law Gen- der and Islamic Law in Ottoman Syirian and Pal- estine , (California: Univer Califor Press, t.t.), h. 37.
13 Saîd Athan Baidhawi, Keluarga Islam , cet. III,
(Bandung: Risalah, 1986), h. 31.
dalam kehidupannya kelak. Islam menetap- kan dasar dan sifat yang mencakup moral, kesehatan badan, jalan hidup terpuji, prinsip suka sama suka suami isteri. Islam menghim- bau agar menjauhi sifat-sifat tercela dan men- janjikan tidak memilih pasangan yang salah. Dalam pembinaan kehidupan rumah tangga tidaklah hanya mencukupkan dengan perke- nalan dan penelitian calon. Akan tetapi me- wajibkan dengan kesukarelaan kedua belah pihak. Sehingga hal ini menjadi syarat dalam sahnya akad. Artinya, kerelaan ini tidak se- mata didasarkan atas kerelaan wali, meskipun wali adalah bapaknya sendiri, tapi kedua calon harus sukarela. Dengan cara demikian, Islam memelihara kewibawaan orang tua dan men- jaga adab anak perempuan dengan memberi- kan kemungkinan untuk menggunakan keingi- nannya. Oleh karenanya, tidak perlu seorang bapak mengawinkan sewenang-wenang tanpa sepengetahuan dan persetujuan anaknya. 14 Karenanya, sudah seharusnya sebuah perkawinan dihiasi dengan asas dan prinsip yang baik, seperti antara laki-laki dan perem- puan dalam rumah tangga adalah bagaikan pakaian yang saling mendukung dan saling menghiasi, sebagaimana tawaran al-Qur’an bahwa kedua suami-istri adalah merupakan pakaian bagi mereka berdua. Kedua, adalah menggauli istri dengan baik atau mu’âsyarah bi al-ma’rûf , karena secara bahasa ma’rûf sama dengan hasan . Kata ma’rûf lebih menun- juk kepada kebolehan yang empiris dan sub- yektif, artinya bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak yang bersangkutan. Ketiga adalah bertujuan terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kasih dan sayang. Keempat adanya tra- disi musyawarah terhadap suatu urusan atau masalah.

## 14 Ibid., h. 115.
Karena itu, dalam proses negosiasi tra- disi perkawinan Jawa, perlu adanya iktikad baik dalam arti mempunyai niat yang ikhlas dan perencanaan yang matang bahwa menuju perkawinan yang sakinah dibutuhkan kekom- pakan berbagai pihak khususnya keluarga dan calon pasangan nikah. Prinsip kedua dalam melakukan pra negosiasi dalam tradisi laran- gan perkawinan Jawa adalah kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif. Pen- dekatan secara sosiologis dan memusatkan diri terhadap keutuhan suatu keluarga adalah merupakan pendekatan yang cukup signi fi - kan terhadap proses penyelesaian problem perkawinan sebagai suatu lembaga sosial. Ka- rena pembicaraan tentang pentingnya sebuah keluarga dan perubahannya bukan hanya se- batas relasi intern di dalamnya seperti suami istri atau anak dengan orang tua, akan tetapi sebuah keluarga merupakan rangkaian tali penghubung antara jaringan yang lebih luas.
Namun demikian, tak pelak lagi sejalan dengan banyaknya perubahan sosial budaya yang muncul secara periodik, telah melahir- kan beberapa teori tentang perubahan ke- luarga. Misalnya teori Ogburn , mengatakan penggerak utama atas perubahan sosial yang berimbas terhadap keluarga adalah teknologi (material culture) , di mana banyak sekali ele- men baru sebagian sumber perubahan keluar- ga dari ideologi sampai teknologi. 15
Bentuk ideal keluarga demokratis se- bagai lawan dari konsep keluarga patriarkhi ialah bahwa bapak sebagai kepala keluarga diharapkan memiliki kelebihan dan kecaka- pan, sikap moral dan semangat. Tugasnya bukanlah untuk memerintah keluarganya, me- lainkan untuk menjadi kesejahteraannya dan ini harus dilakukan sedemikain rupa sehingga keluarga akan mengikuti bukan karena takut
15 William J. Boode, Sosiologi Keluarga , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 210.
dan tunduk, akan tetapi karena cinta dan ka- sih sayang. Anggota keluarga lain diharapkan untuk membantu bapak dengan jalan menya- takan pendapat mereka agar bisa membantu dia dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut adalah tugas mereka untuk turut serta dalam usaha mencapai tujuan keluarga, yakni keba- hagiaan dan kesejahteraan. 16
Akan tetapi dengan adanya perubahan sosial yang besar, seperti kemajuan pendidi- kan perempuan dapat membawa berbagai pen- garuh terhadap norma-norma sosial, pertama adalah penundaan usia perkawinan. Kedua , berkurangnya kontrol dari orang tua terhadap pemilihan jodoh anaknya, kawin karena ke- inginan sendiri berkembang menjadi norma baru menggantikan perkawinan karena kein- ginan orang tua. Ketiga , mobilitas anak men- jadi bertambah bersekolah di daerah lain atau di kota. Kombinasi dari kemajuan pendidikan usia kawin meningkat, selisih umur suami dan istri yang menyusut dan mobilitas yang lebih tinggi bagi perempuan kiranya meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan ber- bagai keputusan dalam rumah tangga. Kalau perempuan pada akhirnya berperan ganda di- anggap positif, baik untuk dirinya atau untuk pembangunan pada umumnya, maka pelan- pelan suami juga harus mempersiapkan diri untuk berperan ganda, membantu istri untuk berbagai urusan domestik. 17
Walaupun demikian, perubahan masyarakat dewasa ini telah menggeser tata nilai yang ada sedemikian sehingga faktor ekonomi dan sosial bertemu untuk kecocokan mental. Perubahan sosial terpenting di banyak masyarakat muslim yaitu perempuan mening- galkan dunia dalam rumah mereka. Makin
16 Selo  Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogya- karta , (Yogyakarta: UGM Press, 1990), h. 117.
17 Masri Singarimbun, Penduduk dan Pertumbuhan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.
banyak di antara mereka pergi keluar rumah karena pendidikan dan pekerjaan, hasil ni- scayanya adalah fragmentasi pola sosial yang didasarkan pada segresi yang mengakibatkan kebergaulan sosial yang lebih besar bahkan keintiman antar dua jender. Ini bukan hanya memperluas persepsi perempuan tentang du- nia luar rumah, tetapi juga pengalaman jen- der mereka sendiri. Keterlibatan dalam dunia publik telah meningkatkan kesempatan me- reka untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kehidupan mereka sendiri. 18
Dari keterangan di atas, proses negosiasi musti dilakukan dengan ikhiyar mencari opsi- opsi yang kreatif sehingga selalu ada jalan keluar dalam bernegosiasi tradisi perkawinan Jawa. Hal ini penting sehingga muncul ber- bagai pendekatan atau perspektif serta konsep dalam menggali penyelesaian kon fl ik dalam tradisi perkawinan Jawa.
Prinsip dasar dalam proses pra negosiasi adalah lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Pengaruh perkembangan zaman semakin meluas di berbagai ranah kehidupan. Tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya tidak lepas dari perubahan itu. Norma budaya yang dahulu di pegang teguh dengan perkembangan yang ter- jadi, ada yang hilang karena sudah tidak rel- evan dengan kondisi sekarang. Ada pula yang bertahan tetapi bukan dalam bentuk aslinya lagi. Lalu berkaitan dengan tema di atas yaitu masih perlukah kesepadanan nikah terutama di masyarakat Jawa yang memiliki falsafah Bo- bot (kualitas diri) , Bibit (asal-usul atau nasab) dan Bebet (derajad atau status sosial) dalam upaya untuk menentukan pasangan yang ideal
18 Mona Siddiqui, “Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial”, dalam May Yamani, Femi- nisme dan Islam, Perspektif Hukum dan Sastra , (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000), h. 98-99.
dan pantas. Masih relevankah ketiga konsep ini bila diterapkan pada masyarakat saat ini yang menuntut kesetaraan dalam berbagai bi- dang dan anti diskriminasi.
Begitu juga dalam falsafah jawa men- gatakan, “ Aja Ketungkul Marang Kalunggu- han, Kadonyan lan Kemareman ”, (Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi). Dengan adanya fal- safah ini status konsep Bebet bukanlah hal yang utama dan hanya sebagai pendukung. Sedangkan dalam konsep Bibit tentang pe- nilaian latar belakang keluarga dapat dijawab bahwa manusia pada dasarnya mewarisi sifat- sifat fi sik dan karakter dari orang tuanya, atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Jadi, apabila kita memilih calon pasangan dengan memperhatikan asal usulnya itu bukan berarti sesuatu yang diskriminatif karena ini merupa- kan tanggung jawab moril untuk mendapat- kan keturunan yang sehat jasmani dan rohan- inya. Untuk menjawab tentang konsep Bobot apakah masih relevan adalah dengan melihat kembali pada dalil di atas bahwa yang utama adalah spiritualitas keislaman si calon pasan- gan. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai pendukung.
Jadi kesimpulannya, dalam melihat pros- es negosiasi dalam tradisi perkawinan Jawa tentu harus memperhatikan kepentingan pihak yang utama yaitu calon mempelai perkawinan baik suami maupun istri.

## Proses Negosiasi: Dinamika Mencari Solusi Tradisi Larangan Kawin
Praktik yang dijalani oleh masyarakat Pono- rogo dalam pelaksanaan perkawinan terdapat syarat tambahan. Berdasarkan pada hal terse- but, menjadi menarik menjelaskan seputar tentang prosesi perkawinan. Imam Ma’ruf,
yang merupakan salah satu Kepala Desa memberikan penjelasan terkait praktik terse- but, menurutnya :
Tradisi weton, lusan ataupun ngalor ngulon bermula saat ada beberapa pasangan pengantin tidak memperhatikan tradisi tersebut dan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam pernika- hannya bahkan kematian hingga suatu saat ada tokoh masyarakat yang melakukan inisiatif untuk menghormati tradisi Jawa dalam pros- esi perkawinan bermaksud untuk menghindari keburukan (tolak balak). Hal ini kemudian dii- kuti oleh masyarakat setempat hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi. Hingga akhirnya ada seseorang yang meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinan yang berlangsung berakhir dengan kematian, sedang dalam lain waktu ada orang lain yang juga meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinanya berakhir dengan perceraian, peristiwa ini terjadi berulang-ulang bagi mereka yang meninggalkan tradisi weton, Golan Mirah, atau lusan tersebut, sehingga masyarakat memutuskan untuk menjadikan tradisi ini sebagai syarat bagi para mempelai yang prosesi perkawinanya berlangsung.
Tradisi Lusan dan weton diperhatikan, supaya masyarakat dapat menjalankan dan tidak ber- tentangan dengan adat yang berlaku. Karena secara tidak langsung suatu adat apabila tidak dilaksanakan bertentangan dengan hukum kar- ena hukum  itu tersendiri  terbentuk karena adanya adat kebiasaaan yang berlaku di ten- gah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut- nya praktik tersebut tidak apa apa jika itu mem- bawa dampak kebaikan bagi kedua mempelai yang akan melakukan perkawinan tersebut dan menjadikan lantaran keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.” 19
Bahwa tradisi lusan dan weton tersebut merupakan salah satu adat yang berlaku di masyarakat Ponorogo. Dimana adat itu diber- lakukan sebagai bentuk tolak balak terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dan dalam kaitannya menjadi syarat tambahan
19 Imam  Ma’ruf, Wawancara, Ponorogo, 13 Mei 2016.
dalam perkawinan, hal tersebut disyaratkan supaya masyarakat mengerti dan memahami tradisi yang sudah dijalankan turun temurun tersebut.
Selanjutnya Ambar Pamuji beliau me- gungkapkan :
Praktik tersebut merupakan serangkain adat Jawa yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dan hal itu sah sah saja dan saya mengikuti orang orang yang lebih dulu melakukan prosesi tersebut. Yang tujuan beliau melakuan tradisi tersebut untuk menghormati tradisi dan meles- tarikan adat orang-orang terdahulu selain itu beliau juga ingin keluarganya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohm- ah karena beliau takut jika meninggalkan tra- disi itu nasib keluarganya akan berakhir tragis.
Sehingga salah satu cara melestarikannya den- gan menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat tambahan bagi mereka yang mau menikah. Kalau kaitannya dengan hukum Islam berten- tangan atau tidak saya kurang mengetahui. Setahu saya itu adalah adat ya harus dijalank- an. Apalagi hal ini adalah tradisi yang sudah turun temurun, sehingga sebagai masyarakat penerus harus memahami dan juga mengikuti sebagaimana mestinya. Dasar membolehkan adalah al-adat muhakkamah karena apabila masyarakat tersebut  tidak menjalankan berarti sama saja melanggar hukum tersebut. 20
Tradisi perkawinan Jawa seperti madep ngarep dan weton yang berlaku di masyarakat Ponorogo merupakan sebuah tradisi yang dinilai mempunyai kekuatan atau bahkan se- bagai sumber keselamatan. Sehingga tradisi tersebut dinilai harus tetap berkembang dan hidup dengan cara menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat tambahan dalam perkawinan. Wawancara selanjutnya peneliti lakukan den- gan Supri, menurutnya :
Berkaitan asal mula prosesi perkawinan lusan tersebut saya tidak tahu menahu yang saya tahu itu dilakukan oleh orang orang terdahulu
20 Ambar Pamudji, Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016.
apabila prosesi perkawinannya harus memper- hatikan posisi kedua calon mempelai tersebut. Tujuannya supaya keluarganya dapat langgeng sampai maut yang memisahkan.” 21
Menurut pendapat tersebut, bahwa asal muasal adanya tradisi tersebut kurang begitu jelas. Dan karena sudah budaya atau tradisi harus dijalankan. Karena dalam tradisi terse- but dinilai mempunyai pengaruh terhadap keutuhan perkawinan. Sedangkan Jumangin mengungkapkan:
Prosesi tradisi adat atas larangan perkawinan Golan Mirah, Lusan dan sebagainya sebelum melakukan pernikahan memang harus diperhi- tungkan dengan melihat dampak yang terjadi. Namun saya tidak tahu menahu dikarenakan didalam hukum Islam tidak ada istilah seperti itu. Dan kematian istri sayapun tidak ada kait- anya dengan hal tersebut. Yang namanya rizki jodoh dan maut sudah di atur oleh Allah, se- hingga tidak logis saja kalau hal itu dijadikan tradisi apalagi menjadi syarat tambahan dalam perkawinan. Menurut saya di dalam syari’at Islam tidak mensyaratkan dan hal itu adalah musyrik. 22
Berbeda dengan dua pendapat yang sebe- lumnya, bahwa dalam hal ini informan meno- lak adanya praktik tersebut karena dinilai su- dah melanggar syari’at dan menjadi sebuah kemusyrikan. Sehingga, meskipun itu tradisi dan itu adalah adat, tidak begitu saja harus di- laksanakan.
Yabani Adama menuturkan:
Asal mula  syarat tersebut saat ada beberapa pasangan pengantin yang tidak memperhitung- kan weton dan larangan golan mirah tersebut dan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam pernikahanya bahkan kematian hingga suatu saat ada tokoh masyarakat yang melakukan ini- siatif untuk mengingatkan tradisi yang berlaku sebelum prosesi perkawinan bermaksud untuk menghindari keburukan ( tolak balak).
21 Supri, Wawancara , Ponorogo, 15 Mei 2016. 22 Jumangin, Wawancara, Ponorogo,16 Mei 2016.
Hal ini kemudian diikuti oleh masyarakat set- empat hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi. Hingga akhirnya ada seseorang yang mening- galkan larangan tradisi tersebut dan perkaw- inan yang berlangsung berakhir dengan kema- tian, sedang dalam lain waktu ada orang lain yang juga meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinanya berakhir dengan perceraian, per- istiwa ini terjadi berulang-ulang bagi mereka yang meninggalkan akan larangan tradisi terse- but, sehingga masyarakat memutuskan untuk menjadikan tradisi ini sebagai syarat bagi para mempelai yang prosesi perkawinanya. Meskip- un beliau mengetahui akan hal tersebut tetapi beliau tidak melaksakan karena tidak disyarat- kan dalam hukum Islam dan anggapan beliau terkait dengan perceraian dengan istrinya tidak ada sangkut pautya dengan tidak melalukan prosesi tersebut karena sudah tidak adanya ke- cocokan dalam rumah tangganya. 23
Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, dimana menu- rut informan ini, bahwa dalam masalah perkawinan tidak ada sangkutpautnya dengan tradisi seperti itu, sehingga apapun yang ter- jadi dalam perkawinan itu sudah konsekuensi. Dan tidak logis jika dikaitkan  dengan hal- hal semacam itu. Proses negosiasi memakai pendekatan mengembangkan fi kih rensponsif tradisi masyarakat yang hidup bersosial tidak akan lepas dari namanya tradisi dan budaya semua itu muncul karena beberapa faktor salah satunya adalah warisan nenek moyang yang turun menurun diyakini dan dilaksana- kan. Di antaranya fenomena-fenomena yang terjadi dalam mayoritas masyarakat sekarang yang berhubungan dengan perkawinan yaitu tradisi larangan perkawinan. Tradisi ini berisi tentang larangan-larangan bagi calon pengan- tin laki-laki dan perempuan yang ingin melak- sanakan sebuah pernikahan. Larangan-laran- gan itu sangat beraneka ragam diantaranya adalah larangan menikah Lusan yaitu larangan
23 Yabani Adama, Wawancara , Ponorogo, 17 Mei 2016.
menikah bagi anak pertama dan ketiga. Laran- gan ini berisi tentang keharusan masyarakat untuk tidak menikahkan anak yang berstatus anak pertama dengan anak ketiga, jika mereka melanggar maka pasti akan ada sebuah ma- lapetaka bagi pasutri itu. Begitu juga tradisi Larangan Perkawinan Golan Mirah, Madep Ngarep dan sebagainya.
Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melakukan larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seper- ti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, per- ceraian dan kematian dan seterusnya. Sehing- ga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan per- masalahan tersebut, disini pihak calon pasutri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustasi dan depresi karena sebuah jalinan as- mara yang kelak akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius ternyata hancur, bukan kar- ena ketidakcocokan lahir bathin mereka tetapi hancur karena adanya sebuah tradisi larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.
Melihat fenomena tersebut kemungkinan ini adalah sebuah permasalahan masyarakat yang menarik untuk dibahas karena semua aturan atau ketetapan-ketetapan yang dijadi- kan sebuah tradisi tersebut sangatlah berten- tangan dengan Islam bahkan satupun tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan.
Berdasarkan semua keterangan dia- tas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi larangan menikah yang ada di dalam
masyarakat sekarang bukan termasuk sebuah kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum untuk ditaati. Karena tradisi larangan nikah secara tegas tidak memiliki dasar hukum al- Qur’an dan Hadis, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya. Selain itu den- gan adanya tradisi larangan menikah ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkaw- inan, yaitu dengan adanya larangan ini tujuan pernikahan yang baik tidak bisa dilaksana- kan.

## Post Negosiasi: Menentukan Alternatif Solusi Konflik
Salah satu isu dalam studi agama dewasa ini adalah soal eksistensi transformasi dan relasi agama dan budaya lokal. Setiap etnis memi- liki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap budaya memiliki kekhasan yang sering disebut local culture , nilai-nilai yang dimiliki oleh local culture ini kemudian dapat menjadi bersifat local indigenious yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini juga ber- laku bagi masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan menjunjung tinggi sifat-sifat dan nilai-nilai luhur local indigenious dari ke- budayaan yang dimilikinya.
Budaya merupakan salah satu kebu- dayaan lokal yang berpengaruh penting kar- ena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai- nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Ponorogo karena mayoritas masyarakat me- meluk agama Islam. Dengan demikian hubun- gan nilainilai Islam dengan budaya menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya yang cukup dominan pada bangsa Indonesia.
Makna-makna simbolik yang ada da- lam setiap prosesi perkawinan adat Ponorogo memperlihatkan hubungan antara Islam dan budaya Ponorogo dapat dikatakan sebagai
dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah- kan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Ponorogo dipengaruhi oleh kultur atau budaya Pono- rogo. Sementara di sisi lain budaya Ponorogo makin diperkaya oleh khasanah Islam. Den- gan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Is- lam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memi- liki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan ke- budayaan masing-masing.
Kehidupan masyarakat Ponorogo sangat bersifat seremonial dan simbolik, mereka se- lalu ingin meresmikan suatu keadaan mela- lui upacara simbolik. Kerena setiap prosesi perkawinan adat Ponorogo syarat akan nilai- nilai makna simbolik yang saling terkait satu sama lainnya. Upacara-upacara yang dilaku- kan masyarakat Ponorogo berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Upacara-upacara ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Upacara-upacara ini termasuk adat is- tiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata laku pelaksanannya. Sehingga ke- tika akan melaksanakan upacara maka mem- butuhkan persiapan yang benar-benar matang bahkan terkesan rumit. Salah satu upacara yang dianggap sakral dalam kebudayaan adat Ponorogo adalah prosesi perkawinan. Dalam studi kebudayaan lokal, inkulturasi mengan- daikan sebuah proses internalisasi 24 sebuah
24 Internalisasi merupakan upaya pencarian makna yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam proses ini menurut Peter Berger, nilai-nilai general (re- alitas obyektif) kembali dipelajari oleh manusia
ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam konteks akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka memper- tahankan identitas.
Proses adaptatif makna simbol suatu ko- munitas lokal tidak saja dengan alam dan den- gan komunitas lokal yang lain. Tetapi lebih dari itu, komunitas lokal mesti adaptif dan akomodatif dengan kebudayaan global dan ajaran-ajaran baru. Selama ini sudah lazim dipahami bahwa persentuhan antara buda- ya lokal dengan budaya global menjadi tak terelakkan lagi. Persentuhan antara yang glob- al dan yang lokal di satu pihak mempersempit ruang-ruang komunikatif dan tentu saja men- guntungkan kedua belah pihak. Namun di sisi lain, globalisasi seringkali melakukan penyer- agaman dan pemaksaan idiom atau wacana- wacana global yang membuat pergeseran makna-makna simbol (berinteraksi simbolik) dengan dunia baru. Dunia global di satu sisi ingin merayakaan kebersamaan namun di sisi lain ada kolonisasi baru. 25
Dalam kajian antropologi budaya, perkawinan adat merupakan variabel penting dalam kajian kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Bahkan Wissler seperti dikutip Ihro- mi memasukkan perkawinan sebagai bagian dari pola budaya universal. Perkawinan da- lam kajian ini merupakan pola budaya sistem keluarga dan sosial. Goodenough seperti di- kutip Tarimana mende fi nisikan perkawinan
dan menjadi bagian dari kehidupannya (Berger, Peter L.1990. The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion . (New York:
Anchor Book, 1990), h. 4.
25 Lihat Jonathan Friedman, Cultural Identity and Global Process . (London: SAGE Publications, 2000); lihat juga Fredrick Jameson, Postmodern- ism or the Logic of Late Capitalism , (Durham:
Duke University Press, 1991); lihat juga Roland, Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture , (London, 1992).

## sebagai:
A male transaction and resulting contract in which a person (male or female, corporate or individual; in person or by proxy) establishes acontinuing claim to the right of sexual acces to a woman—this right having priority over rights of sexual acces others currently have or may subsequently acquire in relation to her (except in a similar transaction) until the contract re- sulting from the transaction is terminated—and in which the women involved is eligible to bear children. 26
Jadi perkawinan antara dua jenis ke- lamin yang berbeda dilakukan dalam rangka mengikat kontrak sosial antara dua keluarga. Perkawinan sebagai ikatan kontrak sosial dide fi nisikan oleh Keesing bahwa “ Marriage is characteristically not a relationsip between individuals but a contract between groups (of- ten, between corporations). The relationship contractually established in marriage may en- dure despite the death of one partner (or even of both) ”. 27
Sistem perkawinan di semua kebudayaan termasuk perkawinan adat Ponorogo memiliki corak dan tujuan yang universal yakni dalam rangka mempertahankan keturunan dan ika- tan-ikatan sosial. Dengan demikian, perkaw- inan merupakan variabel kebudayaan yang cukup signi fi kan dalam pembacaan terhadap kebudayaan masyarakat Ponorogo.
Ujung dari proses negosiasi tentang larangan-larangan tradisi perkawinan Jawa sangat mungkin terjadi kebuntuhan karena perbedaan yang tajam dan ketidakpahaman. Adanya perbedaan bisa terjadi karena mindset atau cara pandangan melihat realitas tradisi larangan perkawinan yang berbeda. Dampak-
26 Lihat Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki , (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
27 R.M., Keesing, Cultural Anthropology: A Con- temporary Perspective ( London: Holt, Rinehart & Winston,  1981).
nya tentu bisa menjadi problem besar dalam menuju proses merencanakan perkawinan. Dalam konteks hal ini biasanya peran ke- luarga khususnya orang tua menjadi penentu. Bahkan sang calon mempelai biasanya meny- erahkan urusannya kepada orang tuanya.
Dalam kehidupan masyarakat, tradisi dan kegiatan keagamaan yang sangat akrab dan ko- munikatif ternyata memegang peranan pent- ing dalam menciptakan dan mempertebal rasa aman serta memberi pegangan dalam menen- tukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Tradisi perkawinan tidak saja bersifat keagamaan tetapi juga merupakan sarana sosialisasi dari aktivitas masyarakat.
Dengan demikian, jelaslah bahwa domi- nasi peran orang tua dalan perkawinan wanita usia belia itu sangat kuat. Wanita yang ber- sangkutan hampir-hampir tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinan yang ditawar- kan oleh orang tuanya. Pada dasarnya sikap- sikap seperti itu merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat ter- isolasi. Sumber sosialisasi anak hanya diper- oleh dari keluarga dan lingkungan tinggalnya sehingga referensi anak perempuan terbatas hanya pada keluarga dan lingkungan itu. Hal ini berakibat pada adanya sikap superioritas pada orang tua. Kaum muda pun tidak berani berbeda pendapat dengan orang tua. 28
Sikap seorang anak untuk tidak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tua merupakan salah satu ciri sikap hidup keja- wen, khususnya yang berkenaan dengan fal- safah tentang kewajiban anak dan kedudukan orang tua. Memang benar ungkapan bahwa kedudukan orang tua Jawa secara ritual dan moral lebih unggul daripada anak-anaknya. Orang tua --khususnya ibu-- memiliki otori- tas yang besar. Seorang anak tidak hanya ter-
28 Hildred Geertz, Keluarga Jawa , (Jakarta: Grafiti Press, 1983), h. 59-60.
gantung pada penyediaan material saja, tetapi juga pada restu orang tua. Anak pun harus ngajeni (mematuhi dan menghormati) dan berkewajiban mengikuti petunjuk orang tua. Etika kejawen juga menentukan bahwa rukun (sebuah determinasi untuk memelihara reali- tas sosial yang harmonis dengan memperkecil sebanyak-banyaknya akan kon fl ik sosial dan pribadi dalam bentuk apapun) dan urmat atau aji (sikap menghormati sebagai bentuk tata krama yang ditujukan kepada orang yang leb- ih tua atau jajaran atasan) merupakan dua hal yang harus dipelihara oleh orang Jawa. Pada masyarakat tertutup yang mobilitas sosialnya rendah, nilai tentang rukun, aji , urmat dan kedudukan orang tua memungkinkan dilak- sanakan secara lugas dan sepihak (orang tua mendapat posisi yang unggul dan berkuasa) karena sumber referensi yang ada pada anak- anak lebih banyak dari orang tua. 29
Idealnya, perkawinan itu dilaksanakan oleh laki-laki dengan wanita yang masing- masing sudah berumur dewasa. Perkawinan yang baik seharusnya didasari oleh sikap mau sama mau, suka sama suka dan saling penger- tian di antara laki-laki dan wanita. Walaupun tidak menjadi satu-satunya faktor yang mutlak menjadi dasar hidup berumah tangga, peras- aan cinta kasih setiap pasangan dapat menjadi pemersatu dan sekaligus alat penekan kon fl ik, seandainya terjadi perselisihan. Hal ini bergu- na untuk memperkecil resiko disintegrasi ke- luarga. Akan tetapi, perkawinan yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat tidak selalu mengikuti pola ideal seperti ini. 30
Alternatif atau pilihan sulit dari anak perempuan untuk menerima tawaran bahkan paksaan dari orang tua telah menjadikan prob- lem tersendiri bagi para perempuan. Memang
29 Ibid., h. 119-121. 30 Sri Handayani Hanum, Perkawinan Usia Belia , (Yogyakarta: PPK-UGM, 1997), h. 47.
benar hal ini tidak terlepas dari peran orang tua tampak dominan di dalam menentukan pasangan seorang anak. Pandangan, persepsi, anggapan, norma bahkan keyakinan tertentu yang ada dalam masyarakat, telah mendorong setiap orang tua untuk berperan lebih banyak dalam masalah perkawinan.
Pilihan sulit dan ketidakmampuan perem- puan untuk mengambil keputusan apa yang akan ia alami dan ia rasakan nanti pada akh- irnya telah menjerumuskan anak perempuan yang akan menikah kepada ketidakberdayaan sikap dan tindakan. Sehingga menimbulkan perasaan acuh tak acuh dan apatis, apalagi ada beberapa perempuan yang pada awalnya me- mang telah mempunyai pilihan sendiri namun pihak orang tua tidak menyetujuinya.

## Penutup
Proses negosiasi dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. 1) Proses pra negosiasi dengan mengawali se- rangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. 2) Proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi larangan perkawinan Jawa dalam diskusi dan argumentasi yang berbasis pada: anggapan melemahkan iman dan menggap- nya sebagai syirik, mengembangkan fi kih yang responsif akan tradisi/adat dan berdalih memaknai varian atas keragaman kearifan adat. 3) Proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu: kesepahaman dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tra- disi larangan perkawinan Jawa yang berujung
pada titik temu dan kesamaan pendapat seh- ingga proses perkawinan dapat berlanjut, per- bedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehing- ga proses perkawinan menjadi gagal.

## Bibliography
Books Ahmed, Laila, Wanita dan Gender dalam Islam , Akar-akar Historis Perdebatan Modern , Jakarta: Lentera, 2000.
Al-Haddad, al-Thani, Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat , Jakarta: Pustaka Fir- daus, 1993.
Baidhawi, Saîd Athan, Keluarga Islam , cet. III, Bandung: Risalah, 1986. Basri, Cik Hasan, Pilar-pilar Penelitian Hu- kum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta Rajawali Press, 2004. Boode, William J., Sosiologi Keluarga , Jakar- ta: Bumi Aksara, 1995. Friedman, Jonathan, Cultural Identity and Global Process , London: SAGE Publica- tions, 2000.
Geertz, Hildred, Keluarga Jawa , Jakarta:
Gra fi ti Press, 1983.
Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat , Ja- karta: Kencana, 2006. Giddens, Anthony, The Constitution of Soci- ety: Teori Strukturasi Untuk Analisis So- sial , Pasuruan: Pedati, 2003.
Hanum, Sri Handayani, Perkawinan Usia Be- lia , Yogyakarta: PPK-UGM, 1997.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 Kusujiarti, Siti, Hidden Power in Gender Re- lations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia , Kentucky: University of Kentucky 1995. Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Umat Islam , alih bahasa, Gufron A. Mas’adi, II, Ja-
karta: Raja Gra fi ndo Persada, 1999.
M Mukhsin Jamil (Ed), Mengelola Kon fl ik Membangun Damai (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).
Murder, Niels, Pribadi dan Masyarakat di
Jawa , Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
R.M., Keesing, Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective , London:
Holt, Rinehart & Winston,  1981.
Reuben, Levy, Susunan Masyarakat Is- lam , alih bahasa H.A. Ludjito, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Roland, Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture , London, 1992.
Siddiqui, Mona, “Hukum dan Kebutuhan akan
Kontrol Sosial” dalam Mai Yamani (ed), Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra , Penerjemah Purwanto, Band- ung; Nuansa Cendekia, 2000.
Soemardjan, Selo, Perubahan Sosial di Yog- yakarta , Yogyakarta: UGM Press, 1990. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , Terj. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. Tucker, Judith E, In the House of The Law Gender and Islamic Law in Ottoman Syirian and Palestine , California: Univer Califor Press, t.t.
Tucker, Judith E. (ed), Arab Women , India- napolis: Indiana University Press, 1996. Vastoga, Kare Sua, Diferensiasi Sosial, Jakar- ta: Bina Aksara, 1998.

## Laws
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## Informan
Ambar Pamudji, Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016.
Ari Salvi, Hasil Wawancara Awal , Pebruari 2016.
Imam Ma’ruf, Wawancara, Ponorogo, 13 Mei 2016.
Iman, Hasil Wawancara Awal , Maret 2016. Jumangin, Wawancara, Ponorogo,16 Mei
2016.
Pujonggo Marno, Hasil Wawancara Awal ,
Pebruari 2016.
Supri, Wawancara , Ponorogo, 15 Mei 2016. Yabani Adama, Wawancara , Ponorogo, 17 Mei 2016.