Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 71 - 82
ISSN 021-969X

## Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya

## (Indigenous Peoples Conception and The Problematic of Admission and Protection)

## M. Hatta Roma Tampubolon
Fakultas Hukum Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu email:rajaniapultampubolon@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  oppressive  treatment  against  indigenous  peoples  has  been  occurred  already  in  some aspects such as economic, politic, law, and social and cultural. It becomes ironic because in fact,  the  indigenous  peoples  is  the  largest  element  for  nation-state  structure  of  Indonesia. However, almost in all national politic decisions, the existence of custom communities is not accommodated,  or  systematically,  isolated  from  the  political  process  or  national  politic agenda.  Considering  the  product  reality  of  the  state  law,  it  is  admitted  that  national  politic elites have two faces. They modernize the law but still adore the charm of custom law. The national law already gives  a chance for the indigenous peoples and their  custom law to be developed in the legislation context. However, this chance is not seriously given because of the assumption that custom law is only decelerating the national progress.
Key Words: masyarakat adat ( indigenous peoples), negara (states)

## PENDAHULUAN
Para  pendiri  negara-bangsa  ( nation- state) Indonesia sejak semula sudah menyadari  bahwa  negara  ini  adalah  negara kepulauan  yang  majemuk,  baik  menyangkut sistem  politik  dan  sistem  hukum  maupun sistem  sosial-budaya  dan  agama.  Semboyan "Bhinneka  Tunggal  Ika"  secara  filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas  kemajemukan  atau  keragaman  sosial, budaya,  politik  dan  agama.  Hanya  saja bangunan  "negara-bangsa"  yang  majemuk sebagaimana  digagas  oleh  Para  Pendiri  ini telah dihianati begitu saja oleh para penerusnya,  yaitu  dengan  merampas  secara sistematis  hak-hak  masyarakat  adat  yang merupakan  struktur  dasar  "negara-bangsa" yang  majemuk.  Dengan  berbagai  kebijakan dan  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil-alih hak asal usul, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakkan
sistem  nilai,  ideologi  dan  adat  istiadat,  hak ekonomi,  dan  yang  paling  utama  adalah  hak politik  masyarakat  adat.  Perangkat-perangkat kebijakan  dan  hukum  diproduksi  untuk memaksakan uniformitas dalam semua bidang kehidupan.  Kedaulatan  negara  ditegakkan secara represif dengan mengabaikan kedaulatan  masyarakat  adat  untuk  mengatur dan mengembangkan kemandirian kultural dan politik  di  dalam  tatanan  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Eksistensi  dan  hak-hak  masyarakat adat  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam belum  mendapat  pengakuan  dan  masih menjadi  permasalahan  utama  yang  di  hadapi masyarakat  adat  hingga  kini.  Gejala  ini  paling tidak,  diindikasikan  oleh  2  hal:  Pertama, sebutan-sebutan (stigma)  negatif  seperti, masyarakat  terasing  atau  suku  terasing, masyarakat  terbelakang,  peladang  berpindah, perambah hutan, perlahan-lahan mulai ditanggalkan,  diganti  istilah  yang  lebih  netral, seperti masyarakat hukum adat atau
komunitas  adat  terpencil. 1 Kedua ,  hak-hak masyarakat  adat  telah  dimasukkan  dalam sejumlah  instrumen  hukum  nasional,  yang secara  garis  besar  menegaskan  adanya kewajiban  bagi  negara  untuk  mengakui  dan menghormati identitas dan hak-hak tradisional masyarakat  adat  sepanjang  kenyataannya masih  ada  dan  selaras  dengan  perkembangan zaman (masyarakat). Sebagaimana kita ketahui  bahwa  berbagai  produk  perundang- undangan  dan  kebijakan  baik  di  tingkat nasional  maupun  daerah,  telah  menunjukkan semangat pengakuan tersebut. 2 Namun pengakuan tersebut  sesungguhnya telah menjadi  bukti,  baik  secara  hukum  maupun secara  sosial  budaya,  bahwa  masyarakat  adat adalah salah satu kelompok penting pembentuk bangsa dan negara ini.

## Defenisi dan Konsep Masyarakat Adat
Pengistilahan  masyarakat  adat  mulai mendapat perhatian dunia setelah pada tahun 1950-an  sebuah  badan  dunia  di PBB  bernama ILO  ( Internasional  Labour  Organization), mempopulerkan  isu  “ indigenous  peoples”, sebuah istilah yang digunakan oleh Internasional Labour Organization (ILO) sebagai  sebutan  bagi  entitas  “penduduk  asli”. ILO  memang telah menaruh perhatian
1 Istilah  “masyarakat  hukum  adat”  dapat  ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM No. 39/1999 dan UU  Kehutanan  No.  41  tahun  1999.  Sedangkan  istilah komunitas adat terpencil, dapat dilihat pada Kepres No. 111/1999  tentang  Pembinaan  Kesejahteraan  Sosial Komunitas  Adat  Terpencil.  Lihat  juga  Keputusan Menteri  Sosial  No.  67/2000  tentang  Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PEKAT).
2 Kebijakan hukum tersebut, diantaranya bisa disebutkan antara lain : Perda Prop. Sumatera Barat, No. 9 Tahun 2000  Tentang  Ketentuan  Pokok  Pemerintahan  Nagari; Perda  Kab.  Saggau,  No.  4  Tahun  2002  Tentang Pemerintahan  Kampung;  Perda  Kab.  Toraja,  No.  2 Tahun  2000  Tentang  Pemerintahan  Lembang;  Perda Kab.  Kampar,  No.  12  Tahun  1999  Tentang  Hak  Tanah Ulayat; Perda Kab. Lebak, No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan  Hak  Atas  Ulayat    Masyarakat  Badui; Keputusan  Bupati  Bungo,  No.  1249  Tahun  2002 Tentang  Pengukuhan  Hutan  Adat  Desa  Batu  Kerbau Kecamatan  Pelepat  Kabupaten  Bungo;  Keputusan Bupati  Merangin,  No.  287  Tahun  2003  Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Desa  Guguk  Kecamatan Sungai  Manau  Kabupaten  Merangin;  Keputusan  Bupati Luwu  Utara,  Tahun  2004  Tentang  Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, dsb.
terhadap isu “ indigenous peoples” sejak 1950- an. 3 Setelah  dihembuskan  ILO  sebagai  isu global  dalam  sidang  PBB,  World  Bank  atau bank  dunia  juga  mengadopsi  isu  tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan disejumlah  negara,  melalui  kebijakan  OMP ( Operational  Manual  Statement)  pada  1982 dan  OD  ( Operational  Directive)  pada  1991, terutama di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika  Latin,  Afrika  dan  Asia  Pasifik. 4 World Bank  mendefenisikan indigenous  peoples sebagai:  “spektrum kelompok  sosial  yang  luas (meliputi  indigenous  ethnic  minorities,  tribal groups, dan schedules tribes), yakni kelompok yang  memiliki  sebuah  identitas  sosial  dan kultural yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan,  yang  membuat  mereka  tidak diuntungkan dalam proses pembangunan”. 5
Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli “ native peoples” yang meminta keadilan pembangunan setelah kehadiran  sejumlah  perusahaan  transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola  mereka  dan  pengembangan  sejumlah wilayah  konservasi  oleh  pemerintah  Amerika Serikat dan Kanada. Komunitas Inuit di Alaska (negara  bagian  Amerika  Serikat  di  dekat kutub) adalah korban ketidakadilan pembangunan industri pertambangan di Amerika  Serikat.  Di  Kanada,  komunitas Inuit yang  masuk  dalam  wilayah  negara  tersebut juga  memprotes  kebijakan  Kanada  yang memaksa mereka harus meninggalkan wilayah kelola  menuju  desa-desa  di  pinggiran  kota, karena  perusahaan  migas  dan  batubara  akan mengelola wilayah tersebut. Di sebelah tengah
3 Tahun  1953  ILO  mempublikasikan  hasil  studinya tentang  “penduduk  asli”.  Berdasarkan  hasil  studi tersebut,  pada  tahun  1957,  ILO  mengeluarkan Konvensi  No.  107  dan  Rekomendasi  No.  104  tentang “Perlindungan  dan  Integrasi  Penduduk  Asli  dan Masyarakat  Suku”.  Tahun  1989,  Konvensi  No.  107, diperbaharui dengan Konvensi No. 169. Lihat, Komnas HAM, “Hak  Penduduk  Asli”  (Lembar  Fakta  09)  dalam Kampanye  Dunia  untuk  HAM,  Lembar  Fakta  HAM, Komnas HAM, Jakarta.
4 Arianto Sangaji, Otokritik Terhadap Gerakan Masyarakat  Adat  di  Sulawesi  Tengah:  Pelajaran  dari Sulawesi  Tengah,  makalah  pada  konferensi  Adat Revivalism  in  Indonesia’s  Democratic  Transtition: European Connection, Batam 26-27 Maret 2004.
5 Davids dan Lars  T. Soeftestad,  dalam Arianto Sangaji, hlm.3.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 73 Amerika Serikat, pembangunan Taman
Nasional  Missisipi  juga  merampas  hak  kelola komunitas  pribumi  Indian  lainnya,  seperti Mohak.  Sedangkan  pembangunan  Taman Nasional Rocky Mountain di sebelah barat juga mengancam kehidupan Indian Apache. Berbagai  protes  dari  “ native  peoples”  di dataran  Amerika  Utara  pada  tahun  1950-an, memancing  reaksi  ILO  untuk  melakukan langkah-langkah  advokasi.  Karena  itu,  ILO kemudian  melakukan  berbagai  riset  lapangan dan  pada  tahun  1957,  ILO  mengeluarkan Konvensi  No.  107  dan  rekomendasi  No.  104 Tentang Perlindungan dan Integritas Penduduk Asli  dan  Masyarakat  Suku.  Pada  tahun  1989, Konvensi  tersebut  diperbaharui  oleh  ILO dengan Konvensi No. 169.
Problematika ketidakadilan yang dialami  oleh  berbagai  komunitas  “ indie” (pribumi)
ataupun “ native
peoples” (masyarakat asli) berpengaruh bagi ILO untuk memunculkan isu generatifnya“ indigenous peoples”.  Di  Indonesia,  istilah  indigenous peoples   mulai  diperkenalkan pada pertemuan bertajuk “Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  di  dalam
Kawasan  Hutan”,  tanggal  25-29  Mei  1993  di Toraja, Sulawesi Selatan. 6
Lokakarya menyepakti “masyarakat adat” sebagai terjemahan indigenous peoples, serta merumuskan defenisi “masyarakat  adat” sebagai  “kelompok  masyarakat  yang  memiliki asal-usul  (secara  turun  temurun)  di  wilayah geografis  tertentu,  serta  memiliki  sistem  nilai, ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan wilayah sendiri”. Rumusan defenisi inilah yang digunakan kalangan Ornop sampai sekarang.
Tetapi  belakangan,  defenisi  tersebut nampaknya  mulai  mendapat  kritikan,  karena: Pertama ,  defenisi  itu  dinilai  terlampau  umum sehingga  menyulitkan  pemakaiannya  secara deduktif  dalam  pengalaman  empirik;  Kedua , defenisi tersebut
terkesan memahami
masyarakat  adat  sebagai  sesuatu  yang  statis dan final, sehingga seolah-olah tidak mengalami  pertumbuhan  dan  perkembangan;
6 Pertemuan  tersebut  dihadiri  oleh  Ornop,  kelompok masyarakat  adat  sendiri,  dan  individu-individu  yang datang  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia,  antara  lain: Medan,  Jakarta,  Surabaya,  Bogor,  Bali,  Toraja,  Palu, Kasimbar, Biak, Sorong, Kaltim.
Ketiga ,  dengan  mengedepankan  karakteristik “ketersendirian”  (sistem  nilai,  ideologi,  politik, ekonomi, sosbud dan wilayah sendiri), gerakan masyarakat  adat  bisa  terjebak  pada  orientasi yang  netral,  yakni  tidak  adanya  orientasi keberpihakan  terhadap  nilai-nilai  tertentu, misalnya keadilan dan demokrasi. 7
Konsepsi Masyarakat Adat Dalam

## Realitas Sosial Budaya
Berdasarkan  realitas  sosial  budaya masyarakat  adat  yang  ada  di  Indonesia, eksistensi  entitas-entitas  masyarakat  adat  di Indonesia  yang  tergabung  dalam  jaringan Gerakan  Masyarakat  Adat  di  bawah  payung Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN), ternyata  cukup  beragam  dan  menunjukkan dinamika  perkembangan  yang  berbeda-beda. Secara  garis  besar,  entitas  masyarakat  adat tersebut  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  4 tipe: 8
Pertama ,  komunitas  masyarakat  adat Kanekes  di  Banten  dan  masyarakat  adat Kajang  atau To  Kajang  (Kajang  Dalam)  di Kabupaten  Bulukumba  Sulawesi  Selatan,  yang menempatkan  diri  sebagai  “pertapa  bumi”. Mereka  percaya  bahwa  mereka  adalah kelompok  masyarakat  “terpilih”  yang  bertugas memelihara  kelestarian  bumi  dengan  berdoa dan  hidup  prihatin.  Pilihan  hidup  prihatin mereka  dapat  dilihat  dari  adat  bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lain;
Kedua, komunitas  masyarakat  adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Suku Naga,  di  mana  kedua  masyarakat  adat  ini berada  di  wilayah  Jawa  Barat.  Komunitas  ini pada  dasarnya  cukup  ketat  dalam memelihara dan  menerapkan  adat-istiadat,  tetapi  masih membuka ruang yang cukup luas bagi adanya
7 Lihat  Arianto  Sangaji  dan  Tania  Li,  (Departemen Antropologi  Sosial,  Universitas  Delhousie,  Kanada), “ Adat  in  Central  Sulawesi:  Contemporary  Deployment , makalah pada konferensi Adat Revivalism in Indonesia’s Democratic  Transtition:  European  Connection,  Batam 26-27 Maret 2004.
8 Anonim, Hak-hak  Masyarakat  Adat  dan  Masalah  serta Kelestarian  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  Tempo Interaktif, 17 Juni 2004.
74 M. Hatta Roma Tampubolon Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
hubungan-hubungan  “komersil”  dengan  dunia luar 9 ; Ketiga, komunitas  masyarakat  adat yang  hidup  tergantung  dari  alam  (hutan, sungai, laut, dan lain-lain) dan mengembangkan  sistem  pengelolaan  sumber daya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan  adat  yang  ketat  untuk perumahan  maupun  pemilihan  jenis  tanaman jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  adat Kanekes, To  Kajang  maupun  Kasepuhan. Masuk dalam komunitas ketiga ini, antara lain: masyarakat  adat  Dayak  dan  Penan  di Kalimantan,  masyarakat  adat  Pakava  dan Lindu  di  Sulawesi  Tengah,  masyarakat  adat Dani  dan  Deponsoro  di  Papua  Barat, masyarakat  adat  Krui  di  Lampung,  serta masyarakat adat Haruku di Maluku. 10
9 Kelompok-kelompok  masyarakat  ini  secara  sosial memiliki  keunikan,  terutama  dalam  hubungan  dengan sumber-sumber  agraria,  dalam  hal  sistem  nilai  yang dianut,  mitos  serta  asal-usul.  Suku  bangsa  Sunda, misalnya,  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  suku bangsa yang cakupan geografis sebaran masyarakatnya  mencakup seluruh belahan Jawa  Barat, masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda, dan pada umumnya  memeluk  agama  Islam.  Namun  suku  Naga dan  Badui,  meski  merupakan  bagian  dari  suku  bangsa Sunda,  jelas  memiliki  keunikan  dari  segi  kepercayaan dan  hubungan  dengan  tanah  dan  sumberdaya  alam sekitarnya bila dibandingkan dengan orang Sunda pada umumnya.  Bila  Islam  telah  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kebudayaan  Sunda  umumnya,  maka kepercayaan suku  Naga  lebih  menyerupai  kepercayaan asli  ( buhun)  seperti  kepercayaan  marapu  di  Sumba, atau kaharingan di Kalimantan.
10 Pengelompokan  tipologi  masyarakat  adat  tersebut, sampai  sekarang  juga  masih  banyak  dijumpai diberbagai  wilayah  di  Propinsi  Sulawesi  Tengah, misalnya Tau Taa Wana dan Kahumamaun di kawasan hulu  SubDAS  Bongka, Daa,  Mansama,  Laudje,  Tajio, Bolano, Bajo, Kulawi, Bada, Rampi, Besoa (Pekurehua) dan  banyak  lagi,  yang  berdasarkan  ciri-ciri  yang digambarkan,  termasuk  masyarakat  adat  dalam  tipe kelompok  ketiga.  Dari  daftar  numerasi  di  Departemen Dalam  Negeri,  diketahui  bahwa  Propinsi  Sulawesi Tengah  termasuk  urutan  ketiga  setelah  Propinsi  Papua dan  Nusa  Tenggara  Timur  dalam  hal  jumlah  kelompok etno-linguistik.  Dari  studi  etnolog  yang  dilakukan Barbara  Grimes,  setidaknya  lebih  dari  20  kelompok etno-linguistik  yang  berbeda  terdapat  di  Propinsi Sulawesi  Tengah,  tetapi  tidak  tidak  semua  kelompok etno-linguistik  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai masyarakat adat. Sebab pendefinisian masyarakat adat harus merujuk  ke  dalam  4  (empat)  tipologi  yang  telah dijelaskan  diatas.  Suku  dan  sub-suku  bangsa  atau kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut  biasanya hidup  berdasarkan  asal-usul  leluhur  secara  turun temurun  di  atas  suatu  wilayah,  memiliki  kedaulatan
Keempat,  komunitas  masyarakat  adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  “asli” sebagai  akibat  dari  penjajahan  yang  telah berkembang  selama  ratusan  tahun.  Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah masyarakat  adat  Melayu  Deli  yang  bermukim di  wilayah  perkebunan  tembakau  di  Sumatera Utara  dan  Betawi  di  Jabodetabek.  Mereka menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu.
Pengelompokan  entitas  masyarakat adat  tersebut,  tiga  tipe  komunitas  yang disebut  pertama,  boleh  dibilang  adalah komunitas  masyarakat  yang  oleh  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan disebut sebagai “Masyarakat Hukum  Adat”,  yakni  komunitas  masyarakat yang  masih  memenuhi  unsur-unsur:  (a) masyarakatnya masih
dalam bentuk
paguyuban (rechts-gemeenschap);  (b)  ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa  adatnya;  (c)  ada  wilayah  hukum adat  yang  jelas;    (d)  ada  pranata  dan perangkat  hukum,  khususnya  peradilan  adat, yang  masih  ditaati;  (e)  masih  mengadakan pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 11
Sedangkan  khusus  untuk  masyarakat adat yang masuk dalam tipe kelompok ketiga, oleh  Keputusan  Presiden No.  111  Tahun  1999 dan  Keputusan  Mensos  No.  67  Tahun  2000, disebut  sebagai  “Komunitas  Adat  Terpencil” (KAT),  yakni  kelompok  sosial  budaya  yang bersifat  lokal  dan  terpencar  serta  kurang  atau belum  terlibat  dalam  jaringan  dan  pelayanan baik  sosial,  ekonomi  maupun  politik.  Ciri- cirinya: (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan  homogen;  (b)  pranata  sosial  bertumpu pada lembaga kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit  dijangkau;  (d)  pada  umumnya  masih
atas  tanah  dan  sumberdaya  alam,  kehidupan  sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.   Kelompok  seperti  ini  memang  diakui dan  disebutkan  dalam  Penjelasan  UUD  45  tentang selfbesturende landschappen dan selfbesturende gemainschappen  seperti  Nagari  di  Sumatera  Barat, Binua di Kalimantan, Marga di Sumatra Selatan, Desa di Jawa, Lembang di Toraja.
11 Lihat Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 6, No. 2 75
hidup  dengan  sistem  ekonomi  subsisten;  (e) peralatan  dan  teknologi  sederhana;  (f) ketergantungan kepada lingkungan dan sumber  daya  alam  setempat  relatif  tinggi;  (g) terbatasnya  akses  pelayanan  sosial,  ekonomi dan politik.
Berangkat dari realitas tersebut di atas, sebenarnya  tidak  ada  alasan  pemerintah  kita untuk  tidak  mengakui  eksistensi  masyarakat adat,  baik  secara  politik  maupun  hukum. Namun  sayang-nya,  penantian  masyarakat adat  akan  adanya  pengakuan  secara  politik dan  hukum  baru  terasa  pasca  bergulirnya reformasi.  Hal  tersebut  di  tandai  dengan adanya  proses  perubahan  atau  amandemen Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 12 ,  yang  dilakukan
12 Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  masyarakat  adat,  sangat gamblang disebutkan pada Pasal 18B ayat (2), bahwa: “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang”. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya  dengan  negara,  serta  menjadi  landasan konstitusional  bagi  penyelenggara  negara  bagaimana seharusnya  masyarakat  adat  diperlakukan.  Dengan demikian,  pasal  ini  sesungguhnya  adalah  sebuah deklarasi,  bahwa:  (a)  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  masyarakat  adat  (masyarakat  hukum  adat) merupakan  kewajiban  konstitusional  negara;  (b) pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  identitas  dan hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  merupakan  hak konstitusional masyarakat adat. Selain itu, bagian akhir pasal  18B  ayat  (2)  ini,  sangat  jelas  memandatkan bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat adat harus  diatur  dalam  Undang  Undang.  Ini  berarti, pengakuan dan penghormatan tersebut diberi landasan operasional  oleh  UUD  NRI,  dengan  demikian  rumusan norma dalam Undang Undang, harus tidak bertentangan  dengan  semangat  pasal  18B  ayat  (2) tersebut.  Bila  terjadi  pertentangan  subtansi,  maka doktrin atau ajaran hukum tentang sifat “automatically” hukum  yang  lebih  tinggi  membatalkan  hukum  yang lebih rendah, berlaku. Pasal lain dalam UUD NRI Tahun 1945  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  adat  adalah Pasal  28I  ayat  (3)  yang  menyebutkan:  “Identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Maksud dari anak kalimat “selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban”  tersebut,  harus dimaknai  bahwa,  dalam  tatanan  kehidupan  modern yang  bagaimanapun,  penghormatan  atas  identiras budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  harus  terus dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan, demokrasi,  HAM,  dan  kesetaraan  bagi  komunitas
sampai empat tahapan. Namun jauh sebelumnya,  sebenarnya  telah  ada  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 13 , yang dikeluarkan oleh pemerintahan
Soekarno. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak banyak bermakna bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

## Posisi  Masyarakat  Adat  Dalam  Politik Hukum Negara
Negara  merupakan  badan  hukum publik yang memiki legitimasi dalam peklaksanaan sistem
mekanisme ketatanegaraan,  mengambil  suatu  langkah kebijakan  dalam  bidang  objek  hukum,  yang lebih  kita  kenal  dengan  istilah  politik  hukum. Pengertian  politik  hukum  adalah legal  policy, dimana telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan secara  nasional  oleh pemerintah Indonesia  yang  meliputi  beberapa  hal  penting sebagai berikut :
1.  Pembangunan  hukum  yang  berintikan pembentukan  hukum  atau  pembaharuan
masyarakat tradisional tersebut sesuai dengan dinamika komunitasnya.
13 UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  adalah  produk  hukum  yang pertama  kali  menegaskan  pengakuannya  atas  hukum adat.  Ketentuan  ini  bisa  dilihat  pada:  Pasal  2  ayat  (4) yang menyebutkan bahwa: hak menguasai dari negara tersebut  diatas,  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah  swatantra  dan  masyarakat hukum adat sekedar diperlukan atau tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  menurut ketentuan-ketentuan  peraturan  pemerintah  dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber  daya  hutan  adalah  hak  yang  menurut  hukum nasional  bersumber  dari  pendelegasian  wewenang  hak menguasai  negara  kepada  masyarakat  hukum  adat yang  bersangkutan;  Dari  uraian  diatas  jelas  secara eksplisit  masyarakat  hukum  adat  diposisikan  sebagai bagian  subordinat  negara,  namun  dengan  pernyataan Pasal  2  ayat  (4)  membuktikan  bahwa  keberadaan masyarakat  adat  tetap  tidak  dapat  dinafikan  dan dihilangkan.  Sehingga  pasal-pasal  yang  dirujuk  dalam UUPA  ini  merupakan  rumusan  atas  kesadaran  dan kenyatan  bahwa  sebagian  besar  rakyat  tunduk  pada hukum  adat,  sehingga  kesadaran  hukum  yang  dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadara hukum berdasarkan adat.  Hanya  saja  Memang  semangat  UU  ini, dikemudian waktu banyak dibelakangi, karena pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria. Kendati demikian,  UU  ini  hingga  sekarang  masih  menjadi hukum  yang  positif  yang  mengatur  mengenai  agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
terhadap  materi-materi  hukum  yang    agar lebih sesuai dan relevan dengan keadaan.
2.  Pelaksanaan    ketentuan  hukum  yang  telah ada  termasuk  dilaksanakannya  penegasan fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para penegak hukum.
Dari  ruang  lingkup  politik  hukum tersebut mengantarkan kita kepada pengertian tentang politiki hukum yang meliputi pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang dapat  menunjukan  kemana  arah  hukum  itu dibangun  dan  ditegakan  seiring  dengan dinamika masyarakat secara luas. 14
Kondisi  perkembangan  politik  hukum penguasa  negara  yang  berwujud  lahirnya produk-produk  hukum  negara  dihubungkan dengan  kekayaan  dari  identitas  pribadi masyarakat pribumi adalah   hukum adat yang berkembang  dalam  komunitas  masyarakat adat  itu  sendiri.  Menurut  Diamond,  adat  dan hukum merupakan sistem kaidah yang sifatnya saling  bertentangan.  Karena    kebiasaan  atau adat  bersifat otonom  dan  spontan,  sedangkan hukum  merupakan  produk  dari  kekuasaan yang  sifatnya  terorganisir  yang  disebut “negara”.  Kita  ketahui  pula  bahwa  suatu kebiasaan    tidak  diberikannya  sanksi    oleh suatu kekuasaan politik yang terorganisir, akan tetapi  sanksi  itu  sendiri  sangatlah  penting dalam pelaksanaan
hukum. Diamond
mengatakan  bahwa  dari  masa transisi suatu “masyarakat adat” menuju kepada “masyarakat  negara”  (modern),  menurutnya banyak  terjadi  pergeseran  kaidah-kaidah hukum,  yang  sering  tidak  berakar  pada    adat kebiasaan masyarakat  yang bersangkutan. 15
Seyogyanya  abstraksi  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  of  law) dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum nasional,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Llewelyn  dan  Hoebel  menyebutkan  bahwa norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari  keputusan-keputusan  seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada pelanggar  hukum.  Untuk  menginventarisir
14 Moh.  Mahfud  MD,  1998, Politik  Hukum  di  Indonesia. Cet. I, LP3ES, Jakarta, hlm. 9.
15 CFG  Sunaryati  Hartono,  1991, Politik  Hukum  Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hlm. 1.
hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:
1. Dengan menginventarisir norma-norma tersebut norma-norma abstrak   yang  dapat direkam  dari  ingatan-ingatan  para  kepala adat,  tokoh  masyarakat,  atau  pemegang otoritas yang diberikan wewenang membuat keputusan-keputusan hukum ( ideological method).
2. Dengan  melakukan    pengamatan  terhadap setiap tindakan nyata/perilaku aktual anggota  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam komunitasnya ( descriptive method).
3. Dengan  mengkaji  kasus-kasus  sengketa yang  pernah  atau  sedang  terjadi  dalam masyarakat ( trouble-case method). 16
Dengan  berkembangnya  suatu  disiplin ilmu  antropologi  hukum  ( legal  antropology) setidaknya dapat menjembatani untuk memberikan  kontribusi  nilai-nilai  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  kedalam  suatu rumusan  pembentukan  hukum  negara.  Hal  ini dapat  terwujud  jika  pemegang  kekuasaan negara memiliki political will untuk menciptakan hukum yang berorientasi mendekatkan hukum dengan realitas masyarakat atau dikenal dengan istilah hukum yang berkarakter responsip.

## Problematika Hukum Masyarakat Adat
Masyarakat  adat  adalah  pihak-pihak yang paling banyak menderita akibat kebijakan-kebijakan  negara  sejak  Indonesia merdeka.  Politik  Orde  Lama  dan  politik pembangunan  yang  dikembangkan  oleh  rezim Orde  Baru.  Di  bidang  ekonomi  ditemukan berbagai  kebijakan  dan  hukum  yang  secara sepihak  menetapkan  alokasi  dan  pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di  dalam  wilayah-wilayah  adat,  di  bawah kekuasaan  dan  kontrol  pemerintah.  Berbagai peraturan  perundangan sektoral,  khususnya yang dikeluarkan selama pemerintahan otoriter Orde  Baru  seperti  Undang-Undang  (UU) Kehutanan 17 , UU Pertambangan, UU
16 I  Nyoman  Nurjaya,  2006, Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum,  Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 4.
17 UU  ini  bahkan  mengakui  adanya  wilayah  masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 “Hutan  adat  adalah  hutan  negara  yang  berada  dalam
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Perikanan,  UU  Transmigrasi  dan  UU  Penataan Ruang,  telah  menjadi  instrumen  utama  untuk mengambil  alih  sumber-sumber  ekonomi  yang dikuasai  masyarakat  adat  dan  kemudian pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada perusahaan-perusahaan swasta  yang  dimiliki  oleh  segelintir  elit  politik dan  kroni-kroninya.  Politik  sumberdaya  alam yang  sangat  tidak  adil  ini,  telah  menimbulkan konflik  berdimensi  kekerasan  yang  diwarnai oleh pelanggaran hak azasi manusia di seluruh pelosok Nusantara.
Di  bidang  politik,  bila  dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya,  masyarakat  adat  menghadapi  situasi yang  lebih  sulit  lagi.  Khususnya  dengan penerapan politik penghancuran sistem pemerintahan adat secara sistematis dan terus menerus.  Upaya  ini  secara  gamblang  bisa dilihat  dari  pemaksaan  konsep  desa  yang seragam  di  seluruh  Indonesia  sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan  Desa.  Desa  dengan  segala perangkatnya secara “konstitusional” menusuk “jantung” masyarakat adat, yaitu menghancurkan  sistem  pemerintahan  adat dengan akibat kemusnahan kemampuan masyarakat adat untuk mengurus dan mengatur  dirinya  sendiri.  Masuknya  konsep desa  tersebut  ke  tengah  masyarakat  adat, telah mengubah secara paksa bentuk pengambilan  keputusan  yang  ada  di  antara institusi-institusi  adat  hingga  tersisa  pada peran  seremonial  semata-mata.  Kehancuran sistem-sistem adat ini menjadi lebih diperparah lagi  dengan  kebijakan  militerisasi  kehidupan pedesaan  lewat  konsep  pembinaan  teritorial TNI  dengan  masuknya  Bintara  Pembina  Desa (BABINSA) sebagai salah satu unsur kepemimpinan  desa 18 .  Dengan  kebijakan-
wilayah masyarakat hukum adat”. Sayangnya,  pasal ini masih  belum  menunjukkan  pengakuan  hak  komunitas adat atas sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata  hutan  adat  masih  diklaim  sebagai    hutan negara,  seperti  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  5  ayat  (2), bahwa  “Hutan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”; dan bahwa “Hutan  negara  adalah  hutan  yang  berada  pada  tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4).
18 Kehancuran  sistem-sistem  adat  ini  menjadi  lebih diperparah lagi dengan kebijakan militerisasi kehidupan pedesaan  lewat  konsep  pembinaan  teritorial  TNI dengan  masuknya  Bintara  Pembina  Desa  (BABINSA) sebagai  salah  satu  unsur  kepemimpinan  desa.  Politik
kebijakan ini bisa dikategorikan bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak-hak sipil dan politik  masyarakat  adat  selama  lebih  dari 30 tahun.
Dalam  kondisi  politik  ekonomi  yang hanya mengakomodasikan kepentingan segelintir  elit  kekuasaan  dan  pengusaha- pengusaha kroninya ini, hukum yang diproduksi  oleh  negara  semata-mata  dibuat untuk  mengamankan  kepentingan  kekuasaan sehingga  menimbulkan  ketidak-adilan  hukum terhadap masyarakat adat. Pertama, kebijakan-kebijakan  hukum  itu  sendiri  sudah bias  dengan  semangat  penyeragaman,  bias formalitas, dan bias hukum positif, yang secara budaya  tidak  berakar  pada  prinsip-prinsip hukum  sebagaimana  yang  dikenal  dalam sistem  sosial  dan  sistem  budaya  masyarakat adat  di  seluruh  nusantara. Kedua,  berbagai produk hukum yang mengatur atau berhubungan  dengan  hak-hak  masyarakat adat dibuat saling kontradiktif satu  sama lain, dan  sebagian  lainnya  dibuat  mengambang (tidak  jelas),  sehingga  tidak  memungkinkan adanya kepastian hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak  masyarakat  adat.  Dengan  kondisi ketidak-pastian hukum ini,  elit kekuasaan bisa melakukan  intervensi  terhadap  proses  hukum apabila  dianggap  mengancam  kepentingannya dan kroninya.
Permasalahan  yang  demikian  kompleks ini  menunjukkan  adanya  ketidak-patutan dalam  hubungan  dan  posisi   antara  Negara
massa  mengambang  Rejim  Orde  Baru  sebagai  salah satu  instumen  depolitisasi  masyarakat  adat  juga berdampak  langsung  pada  melemahnya  partisipasi politik masyarakat adat dalam proses-proses pembuatan kebijakan alokasi dan pengelolaan sumberdaya  alam.  Dengan  kebijakan  negara  di  bidang politik  yang  demikian  maka  pengurus  dan  pemimpin masyarakat  adat,  baik  secara  tersembunyi  maupun secara  terbuka, terus-menerus mengalami konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah desa (Kepala Desa dengan segala perangkatnya), yang nyata-nyata orang- orangnya juga berasal  dari masyarakat adat sendiri. Di sini  menjadi  sangat  nyata  bahwa  Rejim  Orde  Baru berhasil  merubah  dan  memintahkan  konflik  yang tadinya  bersifat  struktural-vertikal  yaitu  konflik  antara komunitas  masyarakat  adat  dengan  negara,  menjadi kultural-horizontal  yaitu  konflik  antara  kelompok masyarakat  adat  yang  patuh  pada  sistem  yang diwariskan oleh leluhurnya dengan kelompok masyarakat  adat  yang  menempatkan  dirinya  sebagai alat (kaki-tangan) negara.
78 M. Hatta Roma Tampubolon Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dengan Masyarakat Adat, sehingga menyebabkan terjadinya pengambil-alihan hak dan kedaulatan mengelola diri sendiri masyarakat  adat  yang  dilakukan  oleh   negara tanpa  melalui  proses  politik  yang  adil  dan demokratis.  Masyarakat  adat,  yang  memang secara geografis hidup di wilayah-wilayah yang jauh  dari  pusat-pusat  kekuasaan,  telah menjadi  objek  politik.  Tidak  ada  pilihan  lain bagi  masyarakat  adat  untuk  memperbaiki posisi  dan  hubungannya  dengan  institusi- institusi negara selain mengorganisir kekuatannya  sebagai  bagian  dari  masyarakat madani yang bercita-cita menciptakan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang demokratis di Indonesia.
Berbagai upaya untuk mengangkat isu masyarakat adat sebagai korban pembangunan  telah  dilakukan  sejak  dekade delapan  puluhan.  Usaha  itu  biasanya  diinisiasi oleh  organisasi  non-pemerintah  (Ornop)  dan beberapa  komunitas  masyarakat  adat  yang bersifat  sporadis.  Pada  umumnya  isu  yang dipakai  sebagai  entry  point  adalah  isu lingkungan  dan  sumberdaya  alam.  Upaya perjuangan  yang  sporadik  ini  dengan  mudah dapat  diatasi  oleh  pemerintah  dan  para pengusaha  dengan  melibatkan  aparat-aparat negara.  Kasus  Freeport,  Kaltim  Prima  Coal, Indo  Rayon,  Kaltim  Equatorial  Mining  (KEM), Kideco  Jaya  Agung,  HPH,  HTI,  Transmigrasi, Taman  Nasional  (Lore  Lindu,  Bukit  Duabelas, Meru  Betiri,dsb)  dan  lain-lain  adalah  sebagian dari proyek-proyek besar yang mengambil alih hak-hak  masyarakat  adat  dan  dihadapi  secara sporadik  oleh  masyarakat  bersama  ornop- ornop lokal.
Rangkaian  kegagalan  dalam  upaya (mempertahankan)  menuntut  pengakuan  atas hak-hak  masyarakat  adat  tersebut,  terutama hak atas wilayah adat, kemudian menimbulkan pemikiran  tentang  bentuk  perjuangan  baru. Pemikiran ini berkembang di kalangan organisasi  non-pemerintah  yang  tergabung dalam Jaringan Pembelaan Hak-Hak
Masyarakat  Adat  (Japhama).  Jaringan  ornop ini  kemudian  melakukan  konsolidasi  bagi gerakan-gerakan
komunitas-komunitas masyarakat  adat.  Hasil  dari  upaya  ini  berupa beberapa  kali  lokakarya  Japhama  yang  diikuti oleh  beberapa  tokoh  adat  dari  berbagai wilayah  di  Indonesia.  Lokakarya  di  Lembah
Nusa,  Jakarta,  Bali,  dan  Toraja  adalah beberapa  di  antara  pertemuan  yang  coba merumuskan  bentuk  perjuangan  model  apa yang  sebaiknya  ditempuh  oleh  masyarakat adat.  Dan  berbagai  upaya  ini  menemukan momentumnya pada penyelenggaraan Kongres Masyarakat  Adat  Nusantara  yang  untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, pada  Maret  1999,  di  Jakarta.  Dalam  Kongres inilah dirumuskan strategi perjuangan masyarakat  adat  nusantara  berskala  nasional dalam upaya menuntut pengakuan, pemulihan, perlindungan  dan  penghormatan  terhadap hak-hak masyarakat adat.
Prinsip-prinsip   neoliberalisme,  yaitu privatisasi,  pasar  bebas,  individualisme  dan profesionalisme.   Akibat  dari  prinsip  tersebut adalah  serahkan  “management”  sumber  daya alam  pada  ahlinya,  dan  bukan  kepada masyarakat  adat  yang  dianggap  tidak  mampu mengelola  Sumber  daya  Alam  secara  effisien dan efektif. Prinsip-prinsip ini jelas bertentangan  dengan  paham  kesejahteraan dan pemilikan bersama yang dianut masyarakat adat.
Sejak  Globalisasi  dicanangkan  berbagai korban telah berjatuhan. Mereka salah satunya adalah komunitas-komunitas masyarakat adat. Dalam  bentuknya  yang  paling  konkret ancaman  Globalisasi  muncul  dalam  bentuk kebijakan  negara  yang  memberi  otoritas  pada industri untuk melakukan eksploitasi sumberdaya  alam  dan  mengabaikan  semua pihak  yang  seharusnya  berhak  atas  sumber daya  alam  tersebut.  Bahkan  Globalisasi   bagi masyarakat  adat  tidak  lebih  dari   pemberian izin eksploitasi dan investasi terhadap perusahaan Multinasional dalam bidang pertambangan  ataupun  eksploitasi  terhadap hutan  dimana  sebagian  besar  kelangsungan hidup  masyarakat  adat  bergantung  pada hutan-hutan tersebut.
Ancaman globalisasi dengan implikasinya  yang  jelas  terhadap  keberadaan dan  hak-hak  masyarakat  adat,  menghendaki adanya upaya gerakan kultural bersama untuk menghadapi dampak tersebut.
Dilema  Masyarakat  Adat  Dalam  Politik Hukum Kehutanan
Untuk lebih memudahkan dalam memahami  tentang  kajian  politik  hukum
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 79
pemerintah  terhadap  keberadaan  dan  arah kehendak penguasa negara terhadap eksistensi hak masyarakat adat dalam perspektif  Undang  Undang  Pokok  Kehutanan, akan diuraikan secara hirarki untuk memahami hukum  dengan  cara  mendeskripsikan  dan mengkritisi nilai/ideologi, asas-asas dan menyelami  kaidah  hukum  serta  norma  hukum yang  terkandung  dalam  UU  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999).
Dalam  suatu  produk  hukum  dapat ditemukan  landasan  filosofis  dan  politik sebagai latar belakang/dasar pemikiran dirumuskannya suatu produk hukum, khususnya  dalam  konsideran  menimbang. Sebab,  pada  konsideran  menimbang  inilah yang  akan  memberikan  jiwa/roh  kepada bagian  batang  tubuh  atau  kaidah  dan  norma yang merupakan inti sari dari suatu penghayatan  dari  realitas  sosial.  Oleh  sebab itu,  dengan  cara  memahami  suatu  landasan filosfis  dan  politik  dari  bagian  menimbang suatu  produk  hukum  kita  dapat    menentukan karakteristik dari suatu produk hukum, apakah memiliki  nilai-nilai  dasar  hukum  (keadilan, kepastian  dan  kegunaan)  atau  justru  suatu produk  hukum  hanya  akan  memberikan keadilan  bagi  elit  politik  tertentu,  penguasa atau  segelintir  orang. Pada  konsideran menimbang,
tersirat makna tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk menciptakan masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dengan cara memanfaatkan secara optimal berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development).  Dalam  konsideran menimbang  khususnya  point  C  tergambar politik  hukum  untuk  mengakomodir  hukum yang pluralisme ( legal  pluralism)  yang bersumber dari adat dan kebudayaan. Tampaknya  jiwa  yang  terpatri  dalam  dasar menimbang  ini  berkarakter  responsif  terhadap masyarakat  dan  hukum  adat  dalam  rangka menjaga  kelangsungan  sumber  daya  hutan yang  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  digunakan  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat.  Inilah  tanaman  jiwa sebagai  dasar  filosofis  dan  kemauan  politik untuk  mengakomodir  adat  dan  kebudayaan kedalam kaidah-kaidah hukum.
Dalam  aspek  normatif  setelah  lahirnya
UU Nomor 41 Tahun 1999, telah menyelesaikan  suatu  tugas  pemerintah  untuk merevisi dari UU Nomor 5 Tahun 1967, namun dinilai banyak kalangan bahwa hanya berganti kulit sedangkan isi dan politik kebijaksanaannya  adalah  sama  saja,  hal  ini dirasakan  sekali  politik  pemerintah  terhadap hak masyarakat adat. Sebab, dalam perumusan  UUK  masyarakat  adat  diposisikan cukup rumit untuk diakomodirkan, diasumsikan untuk  melanggengkan  kepentingan  jalan penguasa/segelentir  orang,  dengan  terlebih dahulu  mencurigai  eksistensi  masyarakat  adat yang  berkenaan  dengan  2  (dua)  hal  yaitu: Pertama, kemungkinan masyarakat adat untuk melakukan  serangkaian  aktivitas  di  luar kawasan  hutan  yang  berpotensi  merusak kelestarian  atau  fungsi  ekosistem  hutan. Kedua,  kemungkinan  masyarakat  adat  akan melakukan  penggerogotan  terhadap  hutan- hutan yang sudah dinyatakan sebagai kawasan negara. 19
Dengan  adaya  dua  bentuk  kecurigaan ini  melahirkan  suatu  syarat-syarat  terhadap pengakuan  atas  hak  masyarakat  adat.  Dapat kita  telusuri  melalui  pelbagai  pengaturan dalam  UUK,  seperti  kita  lihat    adanya  sikap mentah  terhadap  pengakuan  hak  masyarakat adat,  watak  tesebut    menjelma    dalam beberapa pasal dan ayat  dalam UU Nomor 41 Tahun 1999.  Di dahului dengan  Pasal 1 ayat (6) secara  ekplisit  mengatakan bahwa Hutan Adat  adalah  Hutan  Negara  yang  kebetulan berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum adat.  Dari  kaidah  tersebut,  penulis  memiliki suatu asumsi adanya politik yang beranggapan bahwa  masyarakat  adat  tampak  baru  lahir atau  sebaliknya  dianggap  masyarakat  adat hanya keberadaannya secara kebetulan. Asumsi  yang  penulis  kemukakan  dihubungkan dengan  sudut  pandang  antropologi  hukum seperti  yang  dikemukakan  oleh  I  Nyoman Nurjaya  mengatakan  bahwa  “Hukum  dalam perspektif  antropologi  bukan  semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara ( state law), tetapi juga  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan-
19 Tim Kajian Lembaga, 2001, Legal  Opinion (Critical Legal Analysis) Terhadap UU Kehuatanan  No. 41/1999. “Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis”.Edisi VII.
80 M. Hatta Roma Tampubolon Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul peraturan  lokal  yang  bersumber  dari  suatu kebiasaan masyarakat ( customary law), termasuk  juga  pengaturan-pengaturan  sendiri ( selft-regulation/inner  order  mechanism)  yang juga  berfungsi  sebagai  sarana  pengendali sosial  ( legal  order)  dalam  masyarakat.  Secara tegas  penulis  bersikap,  bahwa  UU  Nomor  41 Tahun  1999  tersebut  tampak  memiliki  sikap ingin  mematikan  eksistensi  masyarakat  adat yang  melekat    dan  tidak  bisa  dipisahkan dengan  sistem  sosial-budaya  masyarakat. Sehingga  diasumsikan  adanya  politik  hukum adanya  pengakuan  yuridis  yang  bersifat setengah hati dengan cara membuat prosedur yang  berkarakter  birokrtaik  dan  teknokratik- saintifistik.
Kaidah  hukum  Pasal  1  ayat  (6) tersebut,  memiliki  alasan  politik  hukum  yang bertolak belakang dengan sudut pandang studi antropologi  hukum  yang  mengatakan  bahwa seluruh  kawasan  hutan  adalah  hutan  negara atau  hutan  hak,  dengan  demikian    tidak  ada sisa  areal  hutan  yang  terluputkan,  termasuk hutan  yang  berada  dalam  dalam    wilayah masyarakat  hukum  adat.  Politik  pembatasan atau pengakuan mutlak sebagai  hutan negara dan hutan hak merupakan pembuatan tembok pada obyek hutan akan memimbulkan implikasi  terhadap  lenyapnya  subyek  dan obyek masyarakat adat dalam hak penguasaan,  pemanfaatan  dan  kewajiban memelihara kelangsungan sumber daya hutan. Ini  merupakan  suatu  permainan  bahasa hukum  yang  berimplikasi  sebagai  upaya penyelundupan  kepentingan  untuk  mematikan masyarakat adat melalui produk hukum negara ( state law) yang bersifat konservatif.
Logika yang ingin dicapai oleh konseptual pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999  adalah  birokratik,  dengan  demikian  jika hak  masyarakat  adat  ingin  didapatkan  oleh sekolompok  masyarakat  dalam  hal  mengelola dan  memanfaatkan,  maka  terlebih  dahulu memohon  izin  kepada  negara  Cq.  Pemerintah sebagai  penguasa  atau  “pemilik”  baru. Kemudian  dalam  Pasal  5  merupakan  suatu kekuasaan absolut pemerintah untuk mengatakan ada atau tidaknya suatu masyarakat adat, dimana pemerintah menetapkan  status  hutan,  dan  hutan  adat ditetapkan  sepanjang  menurut  kenyataannya
masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
Lebih  parah  lagi  semangat  hukum sentralism  ( legal  centralism)  yang  hanya mengabsahkan  hukum  negara  ( state  law) termuat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun  1999  menetapkan  bahwa  “pengakuan keberadaan  dan  hapusnya  masyarakat  hukum adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah”.  Ini menimbulkan tingkat pengakuan secara yuridis dalam  genggaman  birokratik  dan  teknokratik- saintifistik,  diperburuk  lagi  dengan  sistem judicial  corruption  pada  saat  law  making proces  di  lingkungan  kekuasaan  legislatif  dan eksekutif  yang  bukan  rahasia  lagi  dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Dalam  suatu    tahapan law  making  process sudah  ada  konfigurasi  baik  ekonomi,  sosial- budaya, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai extra legal factor yang dapat mempengaruhi  karakteristik  dari  produk hukum yang akan berimplikasi negatif terhadap masyarakat adat dalam perspektif UU Nomor  41  Tahun  1999  untuk  memberikan pengakuan bagi masyarakat adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Otonomi  daerah  yang  bergulir  secara cepat tidak otomatis akan menciptakan kondisi demokratis  dan  berkedaulatan  rakyat  sebagai dicita-citakan  kalau  kekuatan-kekuatan  rakyat tidak  teroganisasi  dengan  baik,  khususnya  di tingkat kabupaten sebagai wilayah pemerintahan  otonom.  Adanya  organisasi masyarakat  sipil  yang  kuat,  termasuk  di dalamnya  organisasi  masyarakat  adat  di tingkat kabupaten merupakan prasyarat terjadinya proses demokratisasi dalam otonomi daerah.
Jalan  keluar  bagi  persoalan-persoalan tersebut  di  atas  dapat  dilakukan  melalui beberapa  upaya,  pada  tataran  politis  dengan penataan  sistem  pemerintahan  lokal  ( good governance  dan  otonomi  masyarakat)  dan pada  tataran  praktis  lewat  kegiatan  perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Maksudnya, kegiatan  tersebut  harus  mencakup  berbagai bidang seperti sejarah perkembangan masyarakat  adat  sebagai  suatu  persekutuan
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
sosial  menyangkut  sistem  hukum,  politik  dan pemerintahan,  peta  perubahan  penduduk, perkembangan kepercayaan/agama.
Kegiatan ini  ditempatkan  sebagai  strategi proses  pembelajaran,  penguatan  posisi  tawar secara  politis,  dan  merancang  skenario perubahan  yang  diinginkan  oleh  komunitas masyarakat adat.
Juga  bidang  budaya  seperti  tradisi kesenian  mencakup   kesenian  lisan,  tulisan, dan  seni  pahat/ukiran  dan  kerajinan  tangan lainnya;  bidang  ekonomi  mencakup  pola produksi  dan  pengembangan  sistem  ekonomi suatu  komunitas  masyarakat  adat  termasuk pola  pengelolaan  sumberdaya  alam;  bidang kesehatan mencakup obat-obatan dan pengobatan  alternatif;  pendidikan  mencakup model-model pendidikan alternatif yang pernah  atau  sedang  dilaksanakan  oleh  suatu komunitas masyarakat adat.
Masyarakat  adat dalam  perspektif  UU Nomor  41  Tahun  1999  memiliki dasar  filosofis yang responsif untuk diakui, akan tetapi dasar pemikiran filosofis tidak terefleksi dalam kaidah hukum.  Sebab  legalitas  pengakuan  bagi masyarakat  adat  diwarnai  oleh  konsep  politik hukum birokratik dan teknokratik-saintifistik ini merupakan suatu upaya penyelundupan untuk mematikan  masyarakat  adat  dalam  hak pengelolaan,  pemanfaatan  dan  kewajiban melestarikan sumber daya hutan yang sebenarnya  dalam  perspektif  antropologi hukum  masyarakat  adat  memiliki  peraturan- peraturan  lokal  yang  bersumber  dari  suatu kebiasaan masyarakat ( customary law), termasuk  juga  pengaturan-pengaturan  sendiri ( self-regulation/inner order mechanism).

## B.  Saran
Ada prinsip dasar yang harus dipegang dalam  mengembangkan  strategi  pelaksanaan kegiatan  seperti  ini  (misalnya  perluasan partisipasi  politik  rakyat  dengan  melakukan pendokumentasian partisipatif). Pertama, harus  ada  kriteria  yang  bisa  dipakai  baik  dari perspektif  masyarakat  adat  maupun  dari perspektif publik di luarnya. Demikian misalnya,  suatu  dokumen  sejarah  perubahan struktur  pemerintahan  dalam  suatu  komunitas harus  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  adat  menurut  perspektif  mereka dan  juga  harus  bisa  dipertanggungjawabkan
kepada publik dari perspektif ilmu pengetahuan.  Ia  tidak  boleh  disajikan  hanya dari  satu  perspektif  saja,   justru  karena “kebenaran”  dokumen  tersebut  tidak  hanya bergantung  kepada  perspektif  ilmiah  belaka, yang seringkali oleh masyarakat adat dipandang  sangat  normatif.  Dan  juga  tidak pada
perspektif masyarakat adat semata. Kedua,  ada  manfaat  yang  jelas  bagi keberadaan  masyarakat  adat  khususnya  dan kehidupan  publik  umumnya.  Prinsip  ini mengandaikan bahwa manfaat yang jelas akan mendorong  proses  pendokumentasian  yang bersifat  partisipatif  dan  mengandung  unsur pembelajaran bersama dalam proses penggalian,  penelusuran,  pengumpulan  dan pengujian.
Dari  prinsip  di  atas  jelas  bahwa  salah satu  sasaran  dari  kegiatan  pendokumentasian adalah  memfasilitasi  komunitas  masyarakat adat  untuk  mengumpulkan  sebanyak  mungkin informasi  yang  bisa  disajikan  terutama  dalam bentuk dokumen tertulis dan sebagai masukan bagi perencanaan skenario perubahan. Karena itu  dalam  kaitan  dengan  menjawab  persoalan komunikasi dan informasi di dalam masyarakat adat,  kegiatan  ini  perlu  dan  harus  berjaringan dengan  kegiatan  lain  terutama  dengan kegiatan  penguatan  organisasi  masyarakat adat, advokasi dan pengembangan pendidikan bagi  generasi  muda  yang  mengakomodasi perspektif masyarakat adat.
Dalam  konteks  memberi  jalan  bagi kedaulatan  masyarakat  adat,  hal-hal  yang dikehendaki tersebut perlu dikaji dan dipertanyakan  secara  kritis  mengingat  bahwa Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah, hanya mengatur  sistem  pemerintahan  ( government system), bukan system pengurusan (governance system). Ini berarti bahwa UU ini baru  mengatur  hubungan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah,  belum  menyentuh  pada persoalan  mendasar  tentang  hubungan  rakyat dengan  pemerintah  yang  selama  Orde  Baru justru  merupakan  akar  dari  segala  persoalan yang  dihadapi  masyarakat  adat,  yaitu  tidak adanya kejelasan dan ketegasan batas sampai di  mana  pemerintah  boleh  (punya  hak) mengatur  dan  mengintervensi  kedaulatan masyarakat  adat.  Yang  muncul  sebagai  akibat
82 M. Hatta Roma Tampubolon Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dari  ketidak-tegasan  dan  ketidak-jelasan  ini adalah tumbuh-suburnya perilaku politik pengurasan  di  kalangan elit  politik,  khususnya para  bupati  yang  mendapatkan  penambahan wewenang  yang  cukup  besar.  Para  bupati berlomba-lomba  mengeluarkan  Perda  untuk menarik  pendapatan  asli  daerah  (PAD) sebanyak-banyaknya  dari  berbagai  macam sumber seperti bermacam  pungutan, retribusi, pemberian  ijin  HPHH  skala  kecil,  IPK  dan sebagainya.  Akibatnya  beban  pengeluaran rakyat  ke  pemerintah  semakin  meningkat, yang nampaknya juga tidak  diimbangi dengan meningkatnya  kualitas  pelayanan  birokrasi kepada rakyat yang telah membayar pajak dan non-pajak lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
C.F.G  Sunaryati  Hartono, 1991, Politik Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
I  Nyoman  Nurjaya ,  2006, Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspektif Antropologi Hukum, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang. Moh.  Mahfud  MD ,  1998, Politik  Hukum  di Indonesia; Cet. I., LP3ES, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.

## Makalah/Jurnal/Artikel
Anonim , Hak-hak  Masyarakat  Adat  dan Masalah  Serta  Kelestarian  Lingkungan Hidup  di  Indonesia,  Tempo  Interaktif, 17 Juni 2004.
Arianto Sangaji , Otokritik Terhadap Gerakan Masyarakat  Adat  di  Sulawesi  Tengah:
Pelajaran dari Sulawesi Tengah, makalah pada konferensi Adat Revivalism  in  Indonesia’s  Democratic Transtition: European Connection, Batam 26-27 Maret 2004.
Li, Tania, Adat  in  Central  Sulawesi: Contemporary  Deployment,  makalah pada  konferensi  Adat  Revivalism  in Indonesia’s Democratic Transtition:
European  Connection,  Batam  26-27 Maret 2004.
Tim  Kajian  Lembaga ,  2001, Legal  Opinion (Critical  Legal  Analysis)  Terhadap  UU Kehuatanan  No.  41/1999,  Wacana Gerakan  Studi  Hukum  Kritis,  Edisi  VII.