## KEWAJIBAN NEGARA SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH PEJABAT DIPLOMAT
Heribertus Untung Setyardi 1

## Abstract
In order to carry out the duties of representatives abroad, diplomatic representatives are given privileges and immunity. However, in practice there have been several cases where diplomatic officials violated the provisions of the 1961 Vienna Convention, especially the abuse of privileges and immunities they had. This violation has a certain effect in the form of an obligation for the state, both the recipient country and the sender to overcome this violation. In this regard, this paper intends to discuss what obligations should be carried out by the state in connection with the violation of diplomatic privileges and immunities by diplomatic officials themselves. The results of this paper show that there are several things that can be done by the state to respond to violations committed by diplomatic officials in the recipient country. The recipient country can declare a persona non-grataor expel a diplomatic representative back to the country of origin. In addition, the recipient country may also request the sending country to remove immunity held by the diplomatic officer concerned. As for the recipient country, the country can consider removing the immunity of its diplomatic officials, as well as calling back to the country of mission.
Keywords: state’s obligation, violation, diplomatic privilege and immunity

## Intisari
Dalam rangka menjalankan tugas perwakilan di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek ditemukan beberapa kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara, baik negera penerima maupun pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas kewajiban seperti apa yang perlu dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Untuk negara penerima dapat menyatakan persona non-grata maupun mengusir perwakilan diplomatik kembali ke negara asal. Selain itu, negara penerima dapat juga meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan bagi negara penerima, negara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali ke negara perutusan. Kata kunci: Kewajiban Negara, Pelanggaran, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Korespondensi pada untungsetyardi@gmail. com

## A. Pendahuluan
Perutusan diplomatik mendapatkan hak-hak kekebalan dan keistimewaan di negara penerima. Hak-hak kekebalan dan keistimewaan itu diatur dalam Vienna Convetion on Diplomatic Relations 2 dan juga dalam Convention on Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3166 (XVIII) tertanggal 14 Desember 1973. Hak-hak tersebut mutlak diberikan kepada pejabat diplomatik semata-mata untuk kelancaran pelaksanaan tugas- tugasnya di negara penerima. Selain itu, alasan lain yang membuat pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yaitu sebagai berikut.
1.  Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
2.  Mereka tidak dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan hak-hak kekebalan tertentu;
3.  Jika ada gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak akan berhasil. 3
Pada hakekatnya, hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomat di suatu negara yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. 4 Pertama, kekebalan tersebut
2 Selanjutnya disebut Konvensi Wina 1961.
3 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Alumni, Bandung, hlm. 56.
4 G. Sri Nurhartanto, “Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima”, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27, Nomor 1, April
meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperi yang tercantum dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 41, serta kekebalan mereka yuridiksi baik administrasi, perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Namun kekebalan perwakilan diplomatik dari negara penerima tidak berarti membebaskan agen diplomatik dari yuridiksi negara pengirim 5 . Kedua, keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36). Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di sesuatu negara termasuk arsip dan kekebalan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Pasal 22, Pasal  23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27). 6
A s a s   k e k e b a l a n   d i p l o m at i k (diplomatic immunity) pada dasarnya ditentukan atas dasar tidak dapat diganggu-gugatnya (inviolability) seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil kekuasaan asing (foreign power). Pejabat diplomatik harus dijamin (safe guarded) keamanan dan
2009, hlm. 85.
5 Lihat Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
6 Sumaryo Suryokusumo, “Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing Di Suatu Negara”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1994, hlm.12.
kesejahteraannyasetiap saat ketikaia aktif melakukan tugasnya tersebut atas hubungan timbal-balik (reciprocity principle 7 ) . 8 Hal ini sejalan dengan pemikiran yang timbul di masa Romawi, di mana para penulis sepakat bahwa apabila terjadinya cedera terhadap wakil dari negara, pada hakikatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap ius gentium . 9 Utrecht (1961) menyatakan
7 Prinsip resiprositas (dan juga prinsip mutual consent ) merupakan pilar utama untuk dalam hukum diplomatik. Berdasarkan prinsip tersebut, negara penerima dan negara pengirim akan saling menjaga, melindungi, dan mengembangkan hubungan yang telah dijalin oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya. Suatu perlakuan baik yang dilakukan oleh satu pihak akan dibalas juga dengan perlakuan baik oleh pihak lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa prinsip resiprositas ini tidak berlaku untuk perlakuan baik/positif saja. Diekmann dalam tulisannya yang berjudul “The Power of Reciprocity” mengatakan bahwa prinsip resiprositas dapat berlaku juga untuk tindakan yang negatif. Diekmann menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip ini dengan mengutip salah satu kalimat dari Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa “an eye for an eye”. Menurut Diekmann, kalimat tersebut jelas mengandung prinsip resiprositas negatif (dan homomorfis). Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam menerapkan suatu tindakan dalam rangka hubungan kerjasama diantara para pihak. Gouldner (1960) lebih lanjut menunjukan bahwa perilaku timbal balik (resprositas) didorong oleh motif egoistik, yaitu “If you want to be helped by others, you must help them.” Lihat Dewa Gede Sudika Mangku, “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)”, Perspektif, Volume 25, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 227. Lihat juga Andreas Diekmann, “The Power of Reciprocity: Fairness, Reciprocity, and Stakes in Variants of the Dictator Game”, Journal of Conflict Resolution, Volume 48, Nomor 4, Agustus 2004, hlm. 489. Lihat juga Alvin W. Gouldner, “ The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement, American Sociological Review, Nomor 3, 1960, hlm. 173.
8 Departemen Luar Negeri RI, 1980, Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol , Jilid II, hlm.25.
9 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Op. Cit., hlm.52.
bahwa dalam hukum Romawi istilah ius gentium digunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berbeda, yaitu: (1) ius gentium sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang warga kota Roma dengan orang asing, yaitu orang bukan warga kota Roma; (2) ius gentium adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam. 10
Mengenai saat berlakunya kekebalan bagi pejabat diplomatik belum terdapat kesepakatan di antara pakar hukum internasional, seperti yang diterangkan oleh Graham H. Stuart dalam bukunya American Diplomatic and Consular Practise , menyebutkan ada tiga pendapat yang berbeda yaitu :
1.  Pendapat pertama menyatakan bahwa hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai dinikmati sejak mendapat persetujuan atau agreement dari negara penerima.
2.  Pendapat kedua menegaskan bahwa hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik mulai dinikmati sejak diadakannya formal reception oleh negara penerima.
3.  Pendapat ketiga lebih cenderung kepada pandangan bahwa hak
10 Istilah ius gentium merupakan sebutan lain dari hukum bangsa-bangsa yang berasal dari hukum romawi. Hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara, yang merupakan terjemahan dari bahasa asing, seperti law of nations (Ingris), droit de gens (Perancis) atau Voelkerrecht (Belanda) juga digunakan untuk menyebut istilah hukum internasional. Lihat Kt. Diara Astawa, “Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 26.
kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai dapat dinikmati sejak pejabat diplomatik yang bersangkutan masuk ke wilayah negara penerima. 11
Konvensi Wina 1961 sendiri menganut pendapat ketiga dari Graham H. Stuart. 12 Hal ini dapat dilihat secara jelas pada Pasal 39 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa, seorang pejabat diplomatik akan mulai menikmati kekebalannya sejak ia memasuki wilayah- wilayah perbatasan negara penerima dalam perjalanannya menuju tempat tugasnya, atau jika ia telah berada di wilayah negara penerima akan menikmati ha k nya s eja k p engang kat annya diberitahukan kepada kementerian luar negeri negara penerima 13 Kecenderungan untuk menerima pendapat ketiga didasarkan pada pemikiran yang logis, bahwa pejabat diplomatik baru dapat menikmati hak kekebalan jika ia sudah berada di wilayah negara di mana ia akan ditugaskan. 14 Adalah tidak mungkin bagi suatu negara jika harus memberikan hak kekebalan diplomatik kepada seseorang yang masih berada di wilayah negaranya sendiri, seperti yang dimaksud pada
11 Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Keistimewaannya), Penerbit Angkasa, Bandung,
hlm. 43.
12 Widodo, 2012, Hukum Kekebalan Diplomatik, CV Aswaja Persindo, Yogyakarta, hlm. 169.
13 Diterjemahkan secara bebas dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu: “Every person entitled to privileges and immuni - ties shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is no- tified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”
14 Widodo, Op. Cit., hlm. 168.
pendapat pertama. 15
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas perutusannya di negara penerima memperoleh hak kekebalan dan keisitimewaan yang luar biasa. Hal ini diberikan semata-mata untuk melindungi pejabat tersebut selama aktif dalam menjalankan tugas perwakilan di luar negeri. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penggunaan kekebalan dan keistimewaan hanya dalam lingkup pelaksanaan misi diplomatiknya saja. Di luar hal tersebut, seorang pejabat diplomatik tidak dapat menggunakan hak kekebalan dan keistimewaannya.
Kendati demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah kasus yang melibatkan pejabat diplomatik turut terlibat dalam penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalannya. Sebagai contoh, pada tahun 1992 Pemerintah Thailand menanggalkan kekebalan seorang Sekretaris II Kedutaan Besarnya di London yang terlibat dalam penyelundupan heroin. Setelah kekebalannya ditanggalkan, ia diadili dan dihukum penjara selama 20 tahun. 16 Kasus lain lagi misalnya Son Young Nam – yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara – pada bulan Maret 2015 silam ditangkap di Bandar Udara Dhaka karena ketahuan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram atau senilai 1,7 juta dollar. 17
15 Ibid.
16 Sompotan Henriette Maria Regina, “Analisis Yuridis terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari Organisasi Internasional berdasarkan Hukum Internasional”, Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2, Februari 2016, hlm. 66.
17 Cathy Anggraini, et al ., “Penyalahgunaan Hak
Saat itu, Young Nam baru saja mendarat dari Singapura menggunakan maskapai penerbangan Singapore Airlines. Ketika sampai di Bandara Udara Dhaka, petugas bea cukai dan polisi setempat mencurigai tas yang hendak dibawa oleh Young Nam. Atas kecurigaan tersebut, petugas bea cukai dan polisi meminta kepada Young Nam untuk memeriksa tas miliknya, namun Young Nam menolak permintaan tersebut. Young Nam beralasan bahwa ia memiliki red passport dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak dapat memeriksa barang bawaannya. Setelah berdebat kurang lebih empat jam, Young Nam akhirnya menyerah dan mengizinkan petugas untuk memeriksa tas bawaannya. Ternyata dugaan petugas bea cukai dan polisi setempat terbukti, di mana di dalam tas Young Nam terdapat emas batangan yang diselundupkannya. 18 B e r d a s a r k a n   k a s u s - k a s u s penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik tersebut, tentu akan menimbulkan akibat tersendiri bagi kedua belah pihak, in casu negara penerima dan negara pengirim. Terutama kewajiban tertentu kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas kewajiban seperti apa yang harus dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh diplomatik itu sendiri.

## Kekebalan Diplomatik ditinjau dari Konvensi
Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 3.

## B. Pembahasan
Adanya pemberian kekebalan dan keisitimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. 19 Artinya pemberian ini sudah dilakukan sejak lama, sebelum menghasilkan konvensi yang mengatur tentang hubungan diplomatik seperti sekarang ini, in casu yang mengatur secara khusus tentang hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan sebagai dibawah ini.
Pemberian keistimewaan dan kekebalan diplomatik bermula dari adanya sebuah Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1706. Pada tahun 1706, pernah terjadi satu kasus di mana Duta Rusia di Inggris ditangkap dengan tuduhan suatu penipuan. Segera setelah terjadi peristiwa tersebut, Kaisar Rusia mengirimkan peringatan kepada Ratu Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan perang terhadap Inggris, kecuali apabila Pemerintah Inggris mengajukan permintaan maaf. Kendati demikian, Pemerintah Inggris kemudian mengajukan Rancangan Undang- Undang di kedua Majelis Parlemen yang menyatakan “bahwa setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat.” Disamping itu, Rancangan Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa para diplomat
19 Sumaryo Suryokusumo, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa, Jakarta, hlm. 132.
asing dibebaskan dari jurisdiksi perdata dan pidana. Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang yang terkenal dengan sebutan 7 Anne, Cap. 12.2/706, yang ternyata dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemberian hak keistimewaan dan kekebalan kepada diplomat. 20
Para diplomat yang mewakili negara- negara asing memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yang kuat dari yuridiksi negara pengirim. Kedua hal ini sering diberikan secara jelas dalam undang- undang maupun peraturan negara penerima, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional sebagaimana diatur di Indonesia 21 . Indonesia mengatur tentang pemberian hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, secara khusus pada Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut. Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional. (cetak tebal oleh penulis)
20 Narinder Mehta, 1976, International Organization and Diplomacy, Hindi Press, India, hlm. 24.
21 Sumaryo Suryokusumo, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler , Op. Cit., hlm. 133.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa di Indonesia, terhadap perwakilan diplomatik tidak hanya diberikan hak keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diakui menurut hukum internasional, dan kebiasaan internasional, melainkan juga membebaskan perwakilan diplomatik tersebut dari kewajiban-kewajiban tertentu. 22 Pembebasan kewajiban tertentu ini yang dimaksudkan oleh penulis terkadang yang diatur oleh suatu negara melebihi apa yang sudah ditentukan oleh hukum internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang pernah dinyatakan oleh Komite Ahli Liga Bangsa-bangsa, dasar kekebalan dan keistimewaan itu adalah : the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the State which he represents, and the respect properly due to […] traditions. 23
Pada prinsipnya, setiap negara dapat menentukan sendiri hukumnya mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik – karena negara memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang berada di dalam wilayah negaranya atau batas teritorial atau
22 Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, ditegaskan bahwa kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
23 J. Craig Baker, 2006, The Protection of Diplomatic Personnel, Ashgate Publishing Ltd., England, hlm. 57.
geografisnya 24 – selama hal yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional maupun kebiasaan internasional yang ada. Selain karena pertimbangan kedaulatan, pengaturan dan pemberian hak-hak tersebut juga didasarkan prinsip resiprositas antar negara. Prinsip ini mutlak diperlukan d a l a m   r a n g k a , p e r t am a u nt u k mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial kedua belah pihak – negara penerima dan pengirim – yang berbeda. Kedua, bukan untuk kepentingan perseorang tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya. 25

## 1.  Hak Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik
a.  Hak Keistimewaan Diplomatik Hak keistimewaan diartikan sebagai berbagai hak istimewa (privilege) yang melekat pada perwakilan diplomatik sebagai institusi dan anggota misi sebagai individu di negara penerima. 26 Adapun 24 Kedaulatan dianggap sebagai kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan ini yang menjadi dasar bagi pembentukan negara. Konsep kedaulatan ini dipekernalkan oleh Jean Bodin lewat doktrin tentang kedaulatan pada abad keenam belas. Menurut doktrin tersebut, kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Atau dengan kata lain kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hierarki hukum (legal hierarchy). Lihat Sigit Riyanto, “Kedauatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Yustisia, Volume 1, Nomor 3, September-Desember 2012, hlm. 6-7.
25 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Op. Cit., hlm. 55.
26 Wasito, 1999, Konvensi-Konvensi Wina, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 5.
hak keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik yaitu sebagai berikut.

## 1)  Pembebasan Pajak-Pajak
Pembebasan ini tidak hanya dinikmati oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan, tetapi juga meliputi anggota keluarganya, staf administratif dan teknik, staf pelayanan, pembantu- pembantu rumah tangga berdasarkan daftar yang telah diserahkan kepada kementerian luar negeri setempat. 27 Pada umumnya. Keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak-pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak atau tidak bergerak, pajak pusat, daerah dan kotapraja. 28 Tetapi perlu diingat bahwa ketentuan pembebasan pajak ini ditandai dengan banyak pengecualian seperti pajak tidak langsung, harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di negara penerima, pajak-pajak tanah milik, pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di negara penerima, biaya yang dipungut atas jasa khusus dan biaya pendaftaran, pegadilan, atau pencatatan. 29

## 2)  Pembebasan dari Bea Cukai dan
Bagasi Pembebasan ini meliputi barang- barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan diplomatik dan keperluan rumah tangga pejabat diplomatik. Kaitannya dengan ini juga ialah bagasi- bagasi milik pejabat diplomatik bebas
27 Lihat Pasal 37 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
28 Wasito, Op. Cit., hlm. 64.
29 Lihat Pasal 34 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
dari pemeriksaan petugas bea cukai. Pembebasan bea cukai diakui dalam Konvensi Wina 1961 yang memberikan pembebasan bea cukai dan bagasi, baik bea masuk maupun bea keluar dari pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dengan itu, tanpa memasukkan biaya penyimpangan atau pajak yang ada hubungannya dengan pelayangan terhadap barang-barang keperluan dinas perwakilan diplomatik, barang-barang untuk keperluan pribadi dari pejabat diplomatik atau anggota keluarganya, termasuk barang yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. 30

## 3)  Pe mb eb as an   d ar i   Ke w aj ib an
Keamanan Sosial Pe mb eb as an   d ar i   ke w aj ib an keamanan sosial dimaksudkan bahwa para pejabat diplomatik bebas daripada ketentuan kewajiban kemanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima, seperti kewajiban siskamling, jaga malam dan lain lain. Pembebasan demikian juga berlaku untuk pelayan- pelayan pribadi yang turut serta didalam melayani kepentingan seorang pejabat diplomatik. 31

## 4)  Pembebasan dari Pelayanan Pribadi,
Pelayanan Umum, dan Militer Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer disini dijamin oleh Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harusmemmbebaskan para pejabat diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun
30 Wasito, Op. Cit., hlm. 65.
31 Ibid., hlm. 66.
dandari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer. 32

## b.  Kekebalan Diplomatik
Di dalam hukum internasional kekebalan diplomatik diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 Konvensi Wina 1961 tentang HubunganDiplomatik . Kekebalan yang dimaksud dalam Konvensi Wina 1961 ini meliputi kekebalan terhadap gedung kedutaan (premises), diri dari pejabat diplomatik itu sendiri beserta kerluarganya dan juga kekebalan terhadap pekerjaan atau pelaksanaan tugas perwakilan. 33
1)  Kekebalan Pribadi.
Pejabat diplomatik memiliki kekebalan atas pribadinya, artinya ia tidak dapat ditangkap maupun ditahan di negara penerima ketika ia melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran tertentu. Negara penerima harus memperlakukan pejabat diplomatik tersebut dengan hormat, dan harus mengambil langkah- langkah yang dianggap perlu untuk mencegah dari adanya tindakan penyerangan yang ditujukan secara langsung kepada dirinya, kebebasan atau martabatnya. 34
32 Ibid., hlm. 67. 33 Kekebalan mengandung dua pengertian yaitu immunity, dan iniviolability. Immunity merupakan kekebalan diplomat terhadap alat- alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan inviolability ialah kekebalan terhadap jurisdiksi dari negara penerima, baik itu secara perdata, maupun pidana.
34 Lihat Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
Pe r l i n d u n g a n   s e b a g a i m a n a disebutkan di atas juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan berpergian di wilayah negara penerima sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Negara akreditasi berkewajiban untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan. 35 Meskipun para pejabat diplomatik asing disuatu negara dilindungi oleh hukum internasional dan ketentuan- ketentuan nasional, namun pelanggaran yang terjadi biasanya bukan berasal dari negara penerima, tetapi dari tindakan- tindakan teroris atau kelompok radikal yang menimbulkan suasana yang tidak tentram bagi para diplomat asing yang berada di negara tersebut. Sebagaimana yang telah dicatat oleh Gerhard von Glahn bahwa semenjak tahun 1970-an banyak terjadi serangan ataupun penyanderaan yang ditujukan terhadap duta-duta besar, para diplomat, konsul maupun wakil-wakil resmi pemerintah. Antara tahun 1968 dan akhir tahun 1977, 4 duta besar diculik dan kemudian dilepaskan, dua diantaranya dari Amerika Serikat; 10 duta besar dibunuh langsung atau diculik dan dibunuh diantaranya 3 dari Turki dan 4 dari Amerika Serikat; 11 pejabat diplomatik lainnya, konsul dan pejabat kementerian luar negeri diculik kemudian dilepaskan dan 9 diantaranya dari Amerika Serikat. Pada tanggal 4 November 1979 terjadi pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di 35 Ernest M. Satow, 1979, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Group Limited, London, hlm. 176-177.
Tehran dan penyanderaan sebanyak 60 orang diplomatnya. 36
Berkaitan dengan kekebalan atas pribadi pejabat diplomatik, status kediaman pribadi pejabat diplomatik juga mendapatkan hak kekebalan. Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa “ the private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission”. Hak kekebalan di tempat kediaman pejabat diplomatik ini meliputi pula hak kekebalan dalam berkorespondensi, properti atau harta milik dan juga arsip-arsip atau kertas- kertas yang berhubungan dengan tugas diplomatik. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yaitu “His papers, correcpodence and except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall like wise enjoy inviolability”.
Selain kekebalan terhadap barang- barang yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2), kekebalan juga berlaku atas kantong diplomatik (diplomatic bag) dari pejabat dplomatik. Kantong diplomatik adalah bungkusan yang berisi korespondensi resmi dan dokumen- dokumen atau barang-barang yang khusus digunakan untuk keperluan resmi. 37 Agar bungkusan atau barang- barang tertentu disebut sebagai kantong diplomatik, hal tersebut perlu diberikan tanda-tanda luar yang jelas tentang sifatnya, sehingga terhadap kantong
36 Gerhard von Glahn, 1981, Law among Nations, Mac Millian Publishing Inc., New York, hlm. 445.
37 Boer Mauna, 2013, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 562.
tersebut tidak akan diganggu gugat. 38
Apabila tidak ada tanda sebagaimana dimaksud maka pejabat yang berwenang baik di negara penerima maupun negara transit berwenang untuk membuka kantong tersebut.
Hal sebagaimana disebutkan di atas pernah terjadi pada kasus Umaru Dikko. Dikko merupakan seorang politisi asal Nigeria yang melarikan diri ke Inggris karena adanya kudeta di negaranya. Sesaat setelah hijrah ke Inggris, ia diculik oleh orang-orang tidak dikenal, dan disekap dalam peti besar. Peti tersebut diakui sebagai kantong diplomatik oleh penculiknya – agar bebas dari pemeriksaan di bandar udara. Namun, dikarenakan terdapat kelalaian atas tanda kediplomatikan, petugas bandar udara kemudian menaruh curiga, dan akhirnya membuka kotak tersebut. 39
Tindakan membuka kotak tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan inviolability atas kantong diplomatik. Namun dikarenakan peti tersebut tidak mempunyai “tanda khusus yang harus terlihat” pada peti yang diakui sebagai kantong diplomatik, maka petugas bandar udara dapat membuka peti tersebut dan tidak dianggap melanggar Konvensi Wina 1961. 40
Kantong diplomatik dalam teori tidak boleh diganggu gugat atau diperiksa oleh petugas negara penerima, tetapi di dalam praktek hubungan internasional petugas
38 Ibid.
39 Oryza Trivia Astarina, et al ., “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Inviolability yang melekat pada Diplomatic Bags”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 10.
40 Ibid.
yang berwenang dari negara penerima dapat meminta untuk memeriksa kantong diplomatik tersebut – melalui alat-alat teknik atau elektronis – jika dirasa bahwa kantong tersebut berisikan barang-barang yang bukan untuk keperluan resmi atau diduga melanggar ketentuan hukum internasional maupun nasional tertentu. 41 Sebagai contoh, pernah terjadi pemeriksaan atas kantong diplomatik yang dibawa oleh Son Young Nam, pejabat diplomatik Korea Utara. 42 Young Nam diberhentikan di Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh oleh petugas kepolisian dan bea cukai pada 5 Maret 2015, tepat ketika ia baru saja mendarat dari Singapura. Petugas setempat menaruh curiga atas tas tangan yang ia bawa karena terlalu besar, dan meminta untuk memeriksannya. Young Nam menolak pemeriksaan tersebut dengan dalih inviolability pada kantong diplomatik yang ia bawa tersebut. Setelah beberapa jam melalui pelaporan petugas kepada Kepala Bea Cukai dan Kementerian Luar Negeri, akhirnya Young Nam menyerah dan meperbolehkan petugas memeriksa tas miliknya. Berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan 27 kilogram emas yang dibawa untuk keperluan pribadi. Perbuatan Young Nam ini dianggap telah melanggar hukum nasional Bangladesh yang hanya memperbolehkan pembawaan perhiasan maksimal 2 kilogram dalam tas. Atas peristiwa tersebut, Young Nam
41 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 563.
42 Lihat Oryza Trivia Astarina, et al., Op. Cit., hlm. 12. Lihat juga Cathy Anggraini, et al., Op. Cit., hlm. 3-4.
dinyatakan sebagai persona non grata
dan diberhentikan dari tugasnya sebagai diplomat di Bangladesh. 43
2)  Kekebalan Yuridiksional.
Hal yang paling utama dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang pejabat diplomatik adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. 44 Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para pejabat diplomatik bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Apabila seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan kriminal di negara penerima, tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatikseorang pejabat diplomat. 45 Apabila kekebalan tersebut ditanggalkan, maka pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat saja diadili pada pengadilan negara penerima tersebut. Bila tidak diadili oleh negara penerima, atau kekebalannya tidak ditanggalkan bukan berarti pejabat diplomatik tersebut bebas sama sekali dari tuntutan hukum, melainkan ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman oleh peradilan negaranya. 46
Selain kebal dari yurisdiksi pidana, pejabat diplomatikjuga kebal terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut “He shall also enjoy immunity from its
43 Ibid.
44 Lihat Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
45 Lihat Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
46 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 551.

## civil and administrative jurisdiction.”.
Pejabat diplomatik tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun baik secara perdata maupun administratif. Selain itu, tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutan-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapatdiajukan terhadap pejabat diplomatik didepan pengadian perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. 47

## 3)  Kekebalan Anggota Keluarga
Diplomatik.
Kekebalan yang diberikan pada pejabat diplomatik tidak hanya terbatas pada pribadinya saja melainkan juga anggota-anggota keluarganya. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa “the members of family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specifies in article 29 to 36.” Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pasal tersebut mempunyai maksud bahwa anggota keluarga dari agen diplomatik yang membentuk bagian dari rumah tangganya harus, jika mereka bukan warga negara dari negara penerima, menikmati hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan dalam Pasal 29 hingga 36. 48 Keluarga pejabat diplomatik yang dapat menerima kekebalan ini hanyalah mereka yang tinggal bersama pejabat diplomatik di
47 Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Op. Cit., hlm. 49.
48 Ayunika, “Peranan Hukum Diplomatik terhadap Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 73.
negara penerima, dan bukan merupakan warga negara dari negara penerima tersebut. 49 Selain anggota keluarga, anggota staf administrasi dan teknik maupun anggota staf pelayanan misi juga mendapatkan hak kekebalan, meskipun kekebalan yang diberikan sifatnya terbatas. Misalnya untuk anggota staf administratif dan teknik mendapatkan kekebalan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 29 sampai 35, namun mereka dikecualikan atas kekebalan terhadap yurisdiksi administratif dan perdata negara penerima. Sedangkan untuk Pasal 31 ayat (1) yang mengatur tentang kekebalan atas yurisdiksi pidana hanya berlaku dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas mereka – staf administratif dan teknik – saja. 50
4)  Kekebalan Gedung Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Diplomat. Berkaitan dengan gedung kedutaan asing atau yang biasa disebut “premises”, menurut Pasal 22 Konvensi Wina 1961, dinyatakan bahwa gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable) . Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Satow 51 istilah “inviolabity” ini mempunyai dua aspek yang berbeda yaitu :
49 Zevira Alqorina, “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penangkapan Diplomat India oleh Kepolisian Amerika Serikat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 49.
50 Lihat Pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
51 Ernest M. Satow, Op. Cit. , hlm. 110-111.
a.  Kekebalan dari proses hukum atau tindakan apa pun oleh penegak hukum negara penerima.
Maksud dari kalimat di atas bahwa tanpa adanya persetujuan dari kepala misi diplomatik maka gedung kedutaan tidak boleh dimasuki oleh alat-alat negara dari negara penerima seperti polisi. 52 Bukan hanya itu saja, orang- orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung perwakilan diplomatik. Tidak dapat diganggu-gugatnya gedung kedutaan itu juga termasuk perabotan, dan harta milik lainya yang berada di dalam gedung tersebut, serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan. 53 Di dalam Konvesi Wina 1961 secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan diplomatik merupakan gedung-gedung dan bagian- bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan. 54
52 Ketentuan semacam ini juga dapat dijumpai dalam Havana Convention on Diplomatic Officers 1928, secara khusus Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:
No judicial or administrative functionary or of - ficial of the State to which the diplomatic officer is accredited may enter the domicile of the latter, or of the mission, without his consent.
53 Lihat Pasal 22 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
54 Diterjemahkan secara bebas dari ketentuan Pasal 1 huruf (i) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu: The premises of the mission are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.
Me s k ip u n   d i k at a k a n   b a hw a para petugas maupun alat negara setempat di negara penerima tidak dapat memasuki gedung perwakilan diplomatik, tanpa izin kepala perwakilan, namun terhadap hal tersebut ada pengecualiannya. 55 Pengecualian yang dimaksud ialah apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, maka pemerintah negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki gedung perwakilan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa:
The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the function of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international Law or by any special agrrements in force between the sending and the receiving State.
Selain hal yang disebutkan di atas, Mathias Herdegen 56 menyebutkan bahwa pengecualian atas kekebalan gedung perwakilan diplomatik juga dapat disebabkan ketika ada keadaan bahaya yang mengancam keselamatan orang, barang yang ada di dalam gedung 55 Pengecualian ini tidak disebutkan atau diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tetapi ada beberapa kondisi yang dapat menjustifikasi alat negara dari negara penerima memasuki gedung perwakilan diplomatik, misalnya dalam keadaan force majeur.
56 Mathias Herdegen, “The Abuses of Diplomatic Privileges and Countermeasures not Covered by the Vienna Convention on Diplomatic Relations”, ZaöRV , Nomor 46, 1986, hlm. 731-741, dan 743.
tersebut, maupun gedung perwakilan itu sendiri, seperti penembakan, kebakaran dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sangat berkaitan erat dengan hal tersebut misalnya peristiwa-peristiwa seputar misi Libya (“Peoples Bureau”) di London pada 17 April 1984, memuncak dalam penembakan fatal seorang petugas polisi; dan percobaan penculikan Umaru Dikko di London pada 5 Juli 1984 (kemungkinan melibatkan anggota Komisi Tinggi Nigeria). 57
Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Briely 58 bahwa dalam hal- hal yang luar biasa – meskipuntidak dinyatakan dalam konvensi itu sendiri –tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk mengambil tindakan terhadap diplomat atau perwakilan asing di negara tersebut dalam rangka bela diri atau menghindari adanya tindak pidana. Tentu saja hal ini melanggar prinsip tidak dapat diganggu-gugat gedung perwakilan diplomatik, tetapi dibenarkan atas dasar necessity, dan proportionality. 59
[…] in exceptional cases, although nothing is said of this in the convention, the principle of inviolabity does not, according to the International Law commission, preclude measures being taken against a diplomat either in self- defense or to prevent him from committing crimes. 60
57 Ibid., hlm. 735.
58 J. L. Brierly, The Law of Nations sebagaimana disunting oleh Sir. Humprey Waidlock, 1963, Oxford University Press, New York, hlm. 257.
59 Mathias Herdegen, Op. Cit., hlm. 737-738.
60 J. L. Brierly , Loc. Cit.
b) Ke w aj i b an   n e g ar a   p e n e r i m a untuk memberikan perlindungan s e p e nu h ny a   k e p a d a   g e d u n g perwakilan diplomatik.
Kekebalan atas gedung diplomatik yang kedua mengamanatkan kepada negara penerima untuk harus dapat mengambil langkah yang tepat dalam melindungi gedung p er wakilan diplomatik dari segala kerusakan, ancaman, gangguan terhadap kedamaian dari misi tersebut dan juga penghinaan terhadap kehormatannya. 61 Dalam kaitannya dengan gangguan atas gedung perwakilan diplomatik yang dapat menurunkan harkat dan martabat misi suatu perwakilan asing dapat diambil kasus yang terjadi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra pada awal tahun 1992. Suatu kelompok orang Timor-Timur yang sudah lama bermukim di Australia yang berjumlah sekitar 100 orang telah mengadakan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra pada tanggal 2 Januari 1992 sebagai rentetan reaksi atas terjadinya insiden Dili 12 November 1991. 62 Sebelum aksi itu berlangsung, para demonstran telah memasang plakat-plakat dan lentera, penancapan salib-salib sejumlah 102 buah di depan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang seakan- akan melambangkan jumlah korban penembakan yang terjadi di Dili pada
61 Ernest M. Satow, Op. Cit. , hlm. 111.
62 Lihat Nurhadi, “Aspek Kekerasan sebagai Refleksi Kondisi Sosial Politik dalam Karya-Karya Fiksi Seno Gumira Ajidarma”, Artikel Desertasi, Program Studi Ilmu Sastra Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 19-20.
tanggal 12 November 1991. 63
Di dalam unjuk rasa tersebut, para demonstran telah mempertontonkan spanduk-spanduk yang bernada anti- Indonesia dan meneriakan yel-yel yang menyerang Pemerintah Indonesia serta kegiatan lainnya seperti pembakaran dua bendera merah putih yang dibawanya sendiri di depan gedung perwakilan Republik Indonesia. Atas unjuk rasa tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia mengajukan protes dan meminta agar Pemerintah Australia mencabut salib-salib tersebut termasuk plakat, tenda-tenda dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu dan menurunkan harkat dan martabat misi perwakilan Republik Indonesia – karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Konvensi Wina 1961. 64 Menanggapi protes tersebut, Menteri Luar Negeri Australia kemudian mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra yang menyatakan penyesalan atas terjadinya unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1992 dan berjanji bahwa Pemerintah Australia akan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk memberikan perlindungan terhadap misi perwakilan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1992, Pemerintah Australia mengeluarkan certificate yang berisi perintah untuk memindahkan salib-salib dan benda-benda lainnya yang berada di depan gedung Kedutaan
63 Sumaryo Suryokusumo, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler , Op. Cit., hlm. 160. 64 Ibid.
Besar Republik Indonesia, karena dianggap mengganggu ketenangan misi dan sekaligus merendahkan harkat dan martabat misi perwakilan tersebut. 65

## 2.  Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Keistimewaan dan Kekebalan oleh Pejabat Diplomatik
Pr a kte k   y ang   te r j a d i   d a l am melaksanakan hubungan diplomatik tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan yakni penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan, maupun pelanggaran hukum nasional oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Permasalahan ini kemudian membawa konsekuensi terhadap yuridiksi suatu negara untuk menyelesaikannya. Jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik menimbulkan suatu persoalan maka persoalan itu tidak menjadi urusan langsung antara si pelanggar, in casu pejabat diplomatik yang bersangkutan, dengan lembaga peradilan di negara penerima, melainkan persoalan itu ladzimnya diselesaikan oleh Departemen Luar Negeri melalui saluran-saluran diplomatik. Hal ini dipahami demikian sebab pejabat diplomatik merupakan petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara 66 , sehingga apa yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima juga akan berpengaruh terhadap posisi negara pengirimnya.
65 Ibid., hlm. 161.
66 F. Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 55-56.
Pejabat diplomatik yang menikmati kekebalan dan keistimewaan, tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Hal ini dicantumkan secara tegas pada Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut.
Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
Selain ketentuan di atas, larangan tidak mencampuri urusan negara lain ini dapat juga ditemukan dalam Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa 1965 tentang Declaration on the inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty. Paragraf 1 Deklarasi tersebut menegaskan bahwa intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung atau untuk alasan apapun juga, baik pula intervensi terhadap urusan dalam negeri ataupun urusan luar negeri suatu negara dilarang. 67 Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti tindakan yang bersifat politik maupun subversif dapat mengakibatkan sesorang diplomat dinyatakan persona non grata dan harus
67 Lihat Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa – Friendly Relations Declaration berdasarkan General Assembly Resolution 2625 (XXV) yang menyebutkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak mengintervensi ke dalam masalah-masalah domestik negara lain. Lihat juga Huala Adolf, 1996, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 39.
segera meninggalkan negara penerima. 68

## Kasus Dumba
Ada beberapa kasus mengenai penarikan diri diplomat dengan tuduhan melakukan tindakan-tindakan semacam itu ditujuan kepada negara penerima atau campur tangan urusan dalam negeri terhadap negara tersebut sering pula terjadi. Contoh pada tahun 1915, Pemerintah Amerika Serikat telah meminta penarikan diri Mr. Dumba, Duta Besar Austro-Hongaria di Washington. Dumba telah mengakui mengusulkan kepada pemerintahannya merencanakan untuk menghasut pemogokan pabrik mesin di Amerika, dan menggunakan seorang warga negara Amerika secara tidak layak sebagai informan rahasia dari pada pejabatnya yang bersangkutan melalui negara-negara yang sedang berperang dengan Austro-Hongaria. 69

## Kasus Gaisford
Pada tahun 1921, Pemerintah Guatemala telah meminta kepada Pemerintah Kerajaan Inggris agar dutanya Mr. H. Gaisford ditarik kembali, dengan tuduhan bahwa ia telah mencampuri, yaitu dengan membantu penduduk Guatemala yang dituduh mengadakan persekongkolan dan memberikan suaka kepada mereka di gedung perwakilan Inggris di Guatemala City. 70

## Kasus Duta Besar Lybia
Kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 42 (1)
68 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Op. Cit., hlm. 122.
69 Ibid. , hlm.123.
Konvensi Wina 1961 yang mengakibatkan deklarasi persona non grata terjadi pada bulan Juni 1976 dimana Duta Besar Lybia di Mesir dinyatakan persona non grata setelah terungkap oleh dinas keamanan membagi-bagikan selebaran-selebaran yang bersifat permusuhan terhadap pemerintah Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat. 71

## Kasus Antonio da Silveira
Pada tanggal 19 November 1982, Antonio da Silveira Jr, 23 tahun – anakDuta Besar Brazil di Washington – tatkala itu pergi ke klub malam untuk bertemu dengan manager-nya. Waktu itu, ayah Antonio tidak berada di Washington karena harus mempersiapkan kunjungan Presiden Reagen ke Brazil. Sesampainya di klub tersebut, da Silveira sempat terlibat perdebatan dengan manager-nya, dan sesekali berteriak keras sehingga manager mengusirnya. Setelah diusir, da Silveira tidak langsung pulang, tetapi ia pergi ke kamar kecil. Tiba- tibaia keluar dengan membawa pistol sambil mengancam untuk membunuh manager tersebut. Kemudian seorang pengawal yang bernama Kenny Skeen mendorong keluar da Silveira yang menodongkan pistol kepadanya dan telah menarik pelatuknya beberapa kali, tetapi senjatanya macet. Pemuda da Silveira kembali ke pintu sebelah belakang dan diikuti oleh manager dan Kenny Skeen yang membawa pipa besi. Sambil menyelinap di jendela di luar gedung, de Silveira telah menembakkan lagi pistolnya yang berkaliber 32 dari
jasnya kepada kedua orang tersebut yang kemudian mengenai perut Skeen. Pada waktu Skeen mencoba merampas pistol milik da Silveira, da Silveira berhasil menembakkan lagi dan melukai tangan dan kaki Skeen. Namun Skeen dapat memukul da Silveira dengan pipa itu sehingga melukai mulutnya. Pada waktu polisi datang, Skeen diangkut ke Rumah sakit Universitas Georgtown untuk operasi dan pelayanan darurat. Peluru- peluru itu telah berhasil dikeluarkan dari perut, lutut dan tangannya. Sedangkan anak Duta Besar Brazil itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Distrik Colombia untuk pengobatan ringan. Pada mulanya da Silveira tidak mau memberikan namanya kepada polisi, karena itu ia ditahan dan didenda untuk membayar US $ 2.000. Dikarenakan tidak dapat membayar denda tersebut, akhirnya da Silveira memberitahu namanya kepada petugas setempat. Tetapi bukan nama asli yang ia berikan melainkan nama palsu “Frank Sanchez”. Da Silveira kemudian di bawa ke kantor polisi menunggu pengadilan. Keesokan harinya, Kedutaan Besar Brazil telah meminta kepada polisi dan FBI untuk mencarinya. Pada malam harinya da Silveira yang ditahan itu kemudian memberikan namanya yang benar kepada polisi sehingga polisi menghentikan pencarian pemuda tersebut. Tidak lama kemudian seorang wakil dari Kedutaan Besar Brazil yang didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri datang ke kantor polisi untuk menemui da Silveira. Akhirnya ia segera dilepaskan dan tuntutan terhadapnya dibatalkan. Skeen harus membayar
rumah sakit sebesar US $ 10.000 dan kemudian mengajukan tuntutan atas cideranya ke Pengadilan Distrik dan menulis surat kepada Presiden Reagen yang diteruskan ke Kementerian Luar Negeri setempat. Pemuda da Silveira beserta ibunya meninggalkan Washington tanggal 3 Desember 1982 sedangkan Duta Besar Brazil, ayahnya telah ditarik kembali pada tanggal 3 Maret 1983. Karena tuntutan Skeen dibatalkan dan tidak ada reaksi dari Kedutaan Besar Brazil khususnya mengenai santunan maka Skeen kemudian naik banding. Namun tatkala duta besar yang baru telah tiba bulan September 1983, ia dengan sukarela telah menawarkan ex gratia secara kontan kepada Skeen dan telah diterimanya dengan baik dengan pengertian tidak akan menuntut lagi. 72

## Kasus Penyalahgunaan Kantong Diplomatik
Kasus lain mengenai penyalahgunaan kekebalan terhadap kantong diplomatik terjadi di London pada tanggal 24 Februari 1985, tatkala polisi telah menangkap seorang yang memiliki padanya dua kilogram heroin yang dia katakan telah diperolehnya dari sebuah rumah di London. Polisi kemudian pergi kerumah tersebut dan mulai memeriksanya. Ternyata, penghuninya menyangkalnya. Seperempat jam kemudian, penghuni tersebut menuntut hak kekebalannya sebagai Sekertaris II dari Kedutaan Besar Zambia, dan meminta agar polisi meninggalkan rumahnya. Pada waktu polisi memeriksakartu identitasnya
72 Sumaryo Suryokusumo, “Perlunya Dilindungi Harkat …, Op. Cit , hlm.12.
ternyata benar bahwa penghuni rumah tersebut merupakan Sekretaris II dari Kedutaan Besar Zambia, dan kemudian polisi menghentikan pemeriksaannya dan pergi. Kedutaan Zambia keesokan harinya kemudian mengajukan protes dan Kementerian Luar Negeri Inggris menghubungi Duta Besar Zambia dan meminta agar kekebalan Sekertaris II itu ditanggalkan. Duta Besar Zambia dilaporkan tidak begitu senang dan mengupayakan konsultasi dengan Presiden Kaunda yang kemudian dengan cepat dan tanggap memerintahkan penanggalan kekebalan Sekertaris II tersebut yang mengakibatkan tindakan penangkapan kepadanya oleh polisi setempat. 73

## Kasus Bryner dan Karajin
Kasus lain yaitu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1994 mengenai tertangkapnya dua orang anggota Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bernama Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin III. Bryner dan Karajin ditangkap di sebuah hotel di Jakarta karena terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obat terlarang dengan terdapatnya barang bukti sebanyak 160 butir ecstasy. Atas perbuatan mereka, keduanya diadili di Mahkamah Militer di Guam pada awal bulan Mei 1994 dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Guam pada tanggal 27 Juli 1994 menjatuhkan hukuman masing-masing 7 tahun penjara di samping mereka harus melakukan kerja paksa. 74
73 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Op. Cit., hlm. 126.
74 Ibid , hlm.132.
B erdasarkan beberapa kasus pelanggaran di atas menunjukkan bahwa perutusan diplomatik ternyata dalam menjalankan tugas perutusannya, kadang kala menyalahgunakan kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya bahkan turut melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengedarkan dan menjual obat-obat terlarang seperti yang dimaksud pada kasus Bryner dan Karajin di atas.Akibat dari pelanggaran- pelanggaran tersebut, menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, baik terhadap negara pengirim maupun negara penerima untuk berusaha menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan.

## 3.  Kewajiban Negara sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Hak Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik
Sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik membawa dampak bagi negara penerima dan pengirim, secara khusus kewajiban kedua belah pihak untuk mengembalikan keadaan seperti semula (restutio in integrum). Bagi negara penerima, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik, maupun perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu menyatakan persona non-grata 75 terhadap pejabat
75 Dalam diplomasi, istilah persona non-grata berasal dari terminologi Latin yang secara harfiah berarti “orang yang tidak dihargai atau orang yang tidak diinginkan” atau “ personne
diplomatik tersebut, maupun mengusir kembali pejabat yang bersangkutan ke negara asalnya.
Apabila kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik, dan kedapatan seorang pejabat diplomatik melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik, maka negara penerimaakan mengusirnya – didahului dengan pernyataan persona non-grata bagi pejabat diplomatik tersebut. Tindakan ini bukan berarti negara pengirim akan melakukan hal yang sama berdasarkan prinsip resiprositas kepada perwakilan diplomatik negara penerima, melainkan hal ini disebabkan kesalahan mutlak dari pejabat diplomatik dari negara pengirim tersebut. Namun dalam prakteknya, pernyataan persona non- grata dan tindakan pengusiran ini sering disalahgunakan oleh banyak negara. 76
Dalam era perang dingin, suatu negara dapat saja mem- persona non- grata- kan seseorang atau beberapa diplomat tanpa alasan yang jelas karena sekedar pembalasan terhadap tindakan persona non-grata yang dilakukan terhadap pejabat diplomatiknya oleh negara lain. Hal ini sering menimbulkan perdebatan, khususnya apakah suatu negara berkewajiban untuk memberikan alasan bagi pengusiran seorang pejabat diplomatik. Negara yang diplomatnya diusir selalu meminta penjelasan, dan
qui n’est pas la bienvenue, ou personne indésirable ” dalam bahasa Prancis. Lihat Amer Fakhoury, “Persona Non Grata: The Obligaion of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State”, Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 57, 2017, hlm.  111.
76 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 534.
apabila penjelasan tersebut dinilai tidak memuaskan, maka negara tersebut akan melakukan tindakan yang serupa pada perwakilan diplomatik negara lain di negaranya. 77 Namun setelah berlakunya Konvensi Wina 1961 perdebatan tersebut berakhir, sebab di dalam Konvesi Wina 1961 ditegaskan bahwa negara penerima dapat menyatakan persona non-grata tanpa harus memberikan penjelasan ke negara pengirim. 78
Sebagaimana diketahui bahwa deklrasi persona non-grata diberikan oleh negara penerima kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan karena melibatkan tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan politik/subversif; pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima; dan kegiatan-kegiatan spionase. 79
a.  Kegiatan-kegiatan politik/subversif Kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun subversif tidak hanya dianggap merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Sebagaimana termuat dalam Konvensi Wina 1961 bahwa tanpa berperasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak
77 Ibid.
78 Lihat Pasal 9 Konvensi Wina 1961.
79 Windy Lasut, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvesi Wina 1961”, Lex Crimen, Volume 5, Nomor 4, April-Juni 2016, hlm. 87.
mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. 80 Contoh kasus ini misalnya yang dialami oleh Duta Besar Libya di Mesir. Duta Besar Libya dinyatakan persona non grata pada Juni 1967 setelah terungkap bahwa dinas keamanan telah membagi-bagikan selebaran yang bersifat permusuhan terhadap pemerintah Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat. 81 Berdasarkan berita-berita surat kabar di Cairo, seorang warga negara Mesir telah melaporkan kepada Dinas Keamanan Negara bahwa seorang Lybia (yang dalam pemeriksaan terbukti ia merupakan seorang duta besar) telah meminta kepadanya untuk ikut serta dalam organisasi di bawah tanah untuk melawan Pemerintah Mesir.
b.  Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
Meskipun perwakilan diplomatik memiliki hak keistimewaan dan kekebalan, bukan berarti ketika melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan negara penerima, perwakilan diplomatik tersebut tidak dapat diproses. Hak keistimewaan dan kekebalan tidak bersifat absolut, sebab Konvensi Wina 1961 memberikan pembatasan secara hukum sebagaimana
80 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Op. Cit., hlm. 121.
81 Chris Joshua N. Laoh, “Akibat Hukum atas Status Persona Non-Grata Seorang Pejabat Diplomatik oleh Negara Penerima”, Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 4, Mei 2015, hlm. 177.
disebutkan dalam Pasal 27 82 , 36 83 , 41 ayat
(1) 84 , dan 42 85 . Contoh kasus mengenai pelanggaran ini misalnya pada kasus perencanaan pembunuhan Pangeran Mahkota Abdullah. Pada bulan Maret 2004, Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Pangeran Saud Al-Faisal mengusir Duta Besar Lybia di Ryadh dan menarik Duta Besar Saudi Arabia di Tripoli. Alasan pengusiran yaitu Saudi Arabia menuduh Muammar Qaddafi, pemimpin Lybia, merencanakan membunuh Pangeran Mahkota Abdullah. 86
c.  Kegiatan-kegiatan spionase Spionase atau kejahatan intelijen bermakna “memata-matai mencari keterangan dengan sengaja secara diam-
82 Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menegaskan tentang adanya jaminan kebebasan berkomunikasi yang diberikan oleh negara penerima kepada perwakilan diplomatik. Di dalam berkomunikasi dengan Pemerintah asalnya, perwakilan diplomatik dapat menggunakan semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Perwakilan diplomatik juga dapat menggunakan dan memasang pemancar radio, tetapi harus dengan persetujuan negara penerima.
83 Di dalam Pasal 36 dijelaskan mengenai perwakilan diplomatik dibebaskan dari semua pabean, pajak dan sebagainya. Selain itu, bagasi pribadi juga dibebaskan dari pemeriksaan. Namun terhadap hal tersebut dikecualikan apabila ada alasan- alasan serius untuk mengira bahwa barang- barang yang dibawa tidak termasuk hal-hal yang disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina 1961.
84 Pembatasan di Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 berkaitan dengan larangan untuk mencampuri urusan dalam negeri dari negara di mana perwakilan diplomatik itu ditempatkan.
85 Perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya untuk mencari keuntungan pribadi (laba) atau komersial.
86 Riva Dessthania Suastha, “Saudi Tuding Qatar terlibat Upaya Pembunuhan Raja Abdullah”, https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20180413092702-120-290501/ saudi-tuding-qatar-terlibat-upaya-pembunuhan- raja-abdullah , diakses 18 Desember 2018.
diam untuk kepentingan musuh”. 87
Ke g i at a n - k e g i at a n   y a n g   d ap at digolongkan sebagai kegiatan spionase ialah kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima. 88 Contoh kasus dari kegiatan spionase misalnya, pada bulan Maret 2003, 2 orang diplomat senior Iraq di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nazih Abdul Latif Rahman dan Yehia Nacem Sauood diusir dari Perserikatan Bangsa- Bangsa karena dituduh melakukan spionase. Sehubungan dengan itu, Amerika mendekati tidak kurang 60 negara agar mengusir diplomat- diplomat Iraq dari negara mereka. Selain itu, contoh yang paling sensansional ialah yang terjadi pada tahun 1971, di mana terdapat permintaan dari Pemerintah Inggris agar Kedutaan Besar Uni Soviet memulangkan 105 orang stafnya. Permintaan tersebut merupakan kelanjutan peringatan kepada Uni Soviet untuk mengurangi jumlah agen-agen KGB pada kantor-kantor diplomatik dan perdagangannya di London. Dalam Aide-Memoire yang disampaikan kepada Kuasa Usaha Kedutaan Besar dinyatakan bahwa meningkatnya kegiatan-kegiatan spionase para staf Kedutaan Besar Uni Soviet di Inggris telah merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara dan meminta nama-nama yang tercantum dalam memoire tersebut untuk meninggalkan Inggris dalam
87 Ridho Fauzi Situmorang, “Pemutusan Sementara Hubungan Bilateral antara Indonesia-Australia terkait Penyadapan oleh Pemerintah Australia ditinjau dari Hukum Internasional”, Jom Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2015, hlm.
3.
88 Chris Joshua N. Laoh, Loc. Cit.
waktu dua minggu. 89
Selain adanya deklarasi persona non-grata, negara penerima dapat juga meminta kepada negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya. Hal ini berarti memunculkan kewajiban bagi negara pengirim untuk mempertimbangkan permintaan negara penerima atas penanggalan kekebalan perwakilan diplomatiknya. Pasal 32 Konvensi Wina 1961 berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas.
Konsekuensi dari ditanggalkannya kekebalan ini ialah pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat diadili di negara penerima karena ia sudah tidak lagi kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik itu pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada tahun 1996, dimana Pemerintah Perancis meminta Zaire untuk menanggalkan kekebalan Duta Besarnya di Paris karena telah menabrak mati dua anak laki-laki di selatan Perancis. Duta Besar tersebut kemudian diketahui berada dalam keadaan mabuk. Masyarakat setempat begitu emosi atas kejadian ini, sehingga mau tidak mau Pemerintah Zaire
89 Ernest M. Satow, Op. Cit., hlm. 184.
menanggalkan kekebalan diplomatiknya untuk dapat diadili oleh Pengadilan Perancis. 90
Perlu diperhatikan bahwa diterima atau tidaknya permintaan penanggalan kekebalan oleh negara penerima merupakan keputusan mutlak negara pengirim. Artinya, hal ini akan sangat bergantung pada political will dari negara pengirim atau tergantung dari keadaan hubungan negara-negara yang bersangkutan – negara penerima dan pengirim. Apabila permintaan penanggalan oleh negara penerima itu ditolak oleh negara pengirim, langkah selanjutnya yang wajib dilakukan negara pengirim ialah memulangkan (recall) pejabat diplomatik tersebut. Hal ini pernah terjadi untuk kasus Amerika Serikat. Selama ini perwakilan diplomatik yang dimiliki Amerika Serikat yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 tidak pernah ditanggalkan kekebalan diplomatiknya. Yang menjadi alasan Amerika tidak pernah melakukan itu ialah karena kebanyakan sistem- sistem hukum di negara-negara lain tidak mencerminkan standar peradilan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Amerika tidak pernah menanggalkan kekebalan yang dimiliki perwakilannya, baik itu berdasarkan permintaan negara penerima, melainkan hanya memanggil pulang perwakilan diplomatiknya itu, seperti yang pernah Amerika lakukan dalam kasus diplomatnya yang menabrak seorang pejalan kaki di Moskow pada
90 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 552.
tahun 1933. 91
Tindakan penanggalan kekebalan ini berbeda dengan deklarasi persona non-grata. Perbedaannya itu terletak pada dapat atau tidaknya perwakilan diplomatik itu diganggu gugat. 92 Dalam hal penanggalan kekebalan, sudah sangat jelas bahwa pejabat diplomatik tersebut tidak lagi memiliki kekebalan atas hukum yang ada di negara penerima, sehingga ia dapat diadili di negara tersebut. Sedangkan untuk persona non-grata, kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik tetap melekat pada dirinya. Ia tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima, dalam artian tidak dapat ditahan maupun diadili 93 , meskipun negara penerima tidak suka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan. Namun, setelah adanya deklarasi persona non-grata, pejabat diplomatik tersebut harus segera meninggalkan negara penerima dalam batas waktu yang telah disepakati oleh negara penerima dan pengirim. 94
Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tentu akan menimbulkan kerugian tertentu, baik yang sifatnya materil maupun formil. Terhadap kerugian tersebut, negara penerima dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar pertanggungjawaban negara yang dikenal dalam Draft Article on Responsibility of States for
91 Ibid., hlm. 553-554.
92 Windy Lasut, Op. Cit., hlm. 89.
93 Jean d’Aspremont, 2009, Declarations Persona Non Grata in International Law , Max Planck Encyclopedia of International Law, hlm. 6.
94 Chris Joshua N. Laoh, Op. Cit., hlm. 179.
Internationally Wrongful Acts. Pasal
2 Draft Article menentukan bahwa pertanggungjawaban negara akan muncul apabila ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara; dan/atau perbuatan atau kelalaian itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun sumber hukum internasional l ai n ny a .   B ag i   p el ang g ar an   ha k keistimewaan dan kekebalan diplomatik tentu merupakan pelanggaran akan kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961. Terhadap pelanggaran tersebut, timbul pertanggungjawaban negara (pengirim) sebagai akibat dari perbuatan perwakilannya di negara penerima. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah upaya untuk memulihkan pelanggaran yang terjadi.
Menurut Draft Article, Pemulihan atas pelanggaran itu dapat berupa “satisfaction” atau “pecuniary reparation” . 95 Satisfaction merupakan pemulihan atas kerugian materil yang dialami. Pemulihan ini di dapatkan melalui proses perundingan- perundingan diplomatik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prakteknya banyak kasus yang penyelesaiannya dibawa ke pengadilan arbitrasi internasional untuk memperoleh putusan yang final and binding . Selain tanggung jawab secara materil, tanggung jawab negara juga dapat berupa imateril apabila menyangkut kehormatan suatu negara. Biasanya hal ini dilakukan dengan 95 Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Cetakan ke-5 , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 106.
memberikan pernyataan permintaan maaf secara resmi dengan jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi. 96

## C. Kesimpulan
B e r d a s a r k a n   u r a i a n   d a l a m pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya di negara penerima memiliki hak keisitimewaan dan kekebalan yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961. Dengan adanya keistimewaan dan kekebalan tersebut harapannya, para perwakilan diplomatik dapat menjalankan misinya dengan lancar, tanpa diganggu-gugat. Kendati demikian, dalam prakteknya hak keistimewaan dan kekebalan ini sering disalahgunakan dan melanggar ketentuan hukum baik itu hukum yang ada di negara penerima maupun menurut Konvensi Wina 1961.
Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat mengakibatkan munculnya kewajiban negara yaitu baik kewajiban dari negara pengirim maupun negara penerima. Negara pengirim berkewajiban untuk memanggil kembali perutusannya akibat adanya pelanggaran tersebut, juga berkewajiban untuk memberikan sanksi sesuai dengan hukum di negaranya, maupun menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh perutusannya berdasarkan permintaan negara penerima. Sedangkan negara penerima berkewajiban untuk
96 J. G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh I , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
391-392.
memberikan pernyataan persona non- grata terhadap perutusan diplomatik yang melakukan pelanggaran juga ada kewajiban untuk mengusir dari wilayah negaranya tetapi tetap berkewajiban pula memberikan kemudahan/perlindungan untuk meninggalkan wilayah negara penerima sampai batas waktu yang pantas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adolf, Huala, 1996, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo, Jakarta. Baker, J. Craig, 2006, The Protection of Diplomatic Personnel, Ashgate Publishing Ltd, England. Brierly, J. L, The Law of Nations sebagaimana disunting oleh Sir. Humprey Waidlock, 1963, Oxford University Press, New York.
Departemen Luar Negeri RI, 1980,
Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol , Jilid II.
Glahn, Gerhard von 1981, Law among Nations, Mac Millian Publishing Inc., New York.
Jean d’Aspremont, 2009, Declarations Persona Non Grata in International Law , Max Planck Encyclopedia of International Law.
Mauna, Boer, 2013, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
Mehta, Narinder, 1976, International Organization and Diplomacy, Hindi Press, India.
Satow, Ernest M, 1979, A Guide to Diplomatic Practice , Longman Group Limited, London. Starke, J. G, 2004, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh I , Sinar Grafika, Jakarta. Sugeng Istanto, F, 1994, Hukum Internasional, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Suryokusumo, Sumaryo, 1995, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus) , Alumni, Bandung.
___________, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa, Jakarta. Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha, 1986, Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Keistimewaannya) , Penerbit Angkasa, Bandung. Wasito, 1999, Konvensi-Konvensi Wina, Andi Offset, Yogyakarta.
Widodo, 2012, Hukum Kekebalan Diplomatik, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## Artikel Jurnal
Anggraini, Cathy et al., “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016. Astarina,Oryza Trivia et al., “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Inviolability yang melekat pada Diplomatic Bags”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016.
Astawa, Kt. Diara, “Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27, Nomor 1, Februari 2014. Diekmann, Andreas, “The Power of Reciprocity: Fairness, Reciprocity, and Stakes in Variants of the Dictator Game”, Journal of Conflict Resolution, Volume 48, Nomor 4, Agustus 2004.
Fakhoury, Amer, “Persona Non Grata: The Obligaion of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State”, Journal of Law,
Policy and Globalization, Volume 57, 2017.
Gouldner, Alvin W, “ The Norm of R e cipro cit y : A Preliminar y Statement, American Sociological Review, Nomor 3, 1960.
Herdegen Mathias, “The Abuses of
D i p l o m a t i c   P r i v i l e g e s   a n d Countermeasures not Covered by the Vienna Convention on Diplomatic Relations”, ZaöRV , Nomor 46, 1986.
Laoh, Chris Joshua N, “Akibat Hukum atas Status Persona Non-Grata Seorang Pejabat Diplomatik oleh Negara Penerima”, Lex et Societatis,
Volume 3, Nomor 4, Mei 2015. Lasut,Windy, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvesi Wina 1961”, Lex Crimen, Volume 5, Nomor 4, April- Juni 2016.
Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)”, Perspektif, Volume 25, Nomor 3, Juli 2010. Nurhartanto, G. Sri, “Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima”, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27, Nomor 1, April 2009. Regina, Sompotan Henriette Maria, “Analisis Yuridis terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Per wakilan Diplomatik dari O r g a n i s a s i   I n t e r n a s i o n a l berdasarkan Hukum Internasional”, Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2, Februari 2016. Riyanto, Sigit, “Kedauatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Yustisia, Volume 1, Nomor 3, September-Desember 2012.

## Situmorang,Ridho Fauzi, “Pemutusan
Sementara Hubungan Bilateral antara Indonesia-Australia terkait Penyadapan oleh Pemerintah Australia ditinjau dari Hukum Internasional”, Jom Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

## Havana Convention on Diplomatic Officers 1928
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Entered into force pada 24 April 1964, United Nations, Treaty Series, Volume500). General Assembly Resolution 2625 (XXV) on Friendly Relations Declaration.
Declaration on the inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty.

## Pidato Pengukuhan Guru Besar
Suryokusumo, Sumaryo, “Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing Di Suatu Negara”, Pidato Pengukuhan Guru BesarIlmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1994.

## Penulisan Hukum/Desertasi
Alqorina, Zevira, “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penangkapan Diplomat India oleh Kepolisian Amerika Serikat”,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016.
Ayunika, “Peranan Hukum Diplomatik terhadap Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013. Nurhadi, “Aspek Kekerasan sebagai Refleksi Kondisi Sosial Politik dalam Karya-Karya Fiksi Seno Gumira Ajidarma”, Artikel Desertasi, Program Studi Ilmu Sastra Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

## Internet
Riva Dessthania Suastha, “Saudi Tuding Qatar terlibat Upaya Pembunuhan Raja Abdullah”, https://www.cnnindonesia.com/ nternasional/ 20180413092702- 120-290501/saudi-tuding-qatar- terlibat-upaya-pembunuhan-raja- abdullah , diakses 18 Desember 2018. KONSEP BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL: