## Hasil Penelitian

## ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## Abstract
The need to improve the competence of human resources needs to get serious attention from the   local   government.   The   human   resources   is   a   resources   or   operates   other   resources available within the organization. Alternative programs commonly used by an organization to improve the capability or competence or human resources is education and training (Diklat). The high demands of increasing the competence of apparatus in every SKPD in the Province Government of Riau bring the consequences to the many need education and training. Where, all the needs of the competences of development that match with the specifications and needs of the job in the field is certainly difficult to fulfill everything.
This is due to various limitations, including a) Limited funds for education and training, b) Limited   facilities   and   infrastructure   of   training   institutions,   and   c)   Limited   manpower   / human resources. Paying attention to Mid-Term Plan Develompent (RPJM) of Riau Province 2014-2019 (Bappeda of Riau Province, 2014), it can be put forward the priority agenda in fulfilling the needs of competence development for the apparaturs in the environment of the provincial government.
Keywords: Education and Training, Aparratus, Competence Development
* Kiswanto, Zainuri, Gevisioner, Heryudarini Harahap
* UPT Balai Diklat Kepegawaian Provinsi Riau dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
PENDAHULUAN kesenjangan antara kompetensi SDM yang ada
Kebutuhan peningkatan kompetensi atau terjadi pada SKPD atau Unit Kerja organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian SKPD atau Unit Kerja organisasi yang dimaksud. serius dari pemerintah daerah. Sumberdaya Alasan lain yang menyebabkan perlunya manusia (SDM) merupakan sumber daya atau penyelenggaraan program Diklat pada SKPD atau pihak  yang  menggerakkan  atau  yang Unit Kerja organisasi pemerintah daerah adalah mengoperasionalkan sumber daya lainnya tersedia untuk mengantisipasi perubahan tuntutan lingkungan dalam organisasi Alternatif program yang umum organisasi pemerintahan di masa depan. digunakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kapabilitas atau kompetensi SDM
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur adalah program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). dalam pemerintahan yang handal dan profesional Referensi atau sumber acuan yang ideal, perlu sangat diperlukan agar tanggung jawab diprioritaskan untuk dipakai sebagai bahan penyelenggaraan pemerintahan   dan pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. program Diklat yang memberikan informasi Upaya merealisasikan kehendak masyarakat dalam
memberikan   pelayanan   publik   oleh   pemerintah, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM aparatur yang mendukung. Oleh karena itu peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia aparatur harus dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi suatu keharusan melalui   pembinaan   dalam   mewujudkan   tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Salah satu wujud pembinaan tersebut diantaranya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
Seiring dengan konsep good governence , pemerintah   telah   berupaya   untuk memperbaiki kualitas dan performance ini mulai dari perbaikan sistem   rekruitmen   pegawai   maupun   pendidikan dan   pelatihan   aparatur.  Peningkatan   kompetensi SDM   aparatur   dalam   mengemban   tugas   atau jabatan birokrasi melalui diklat berorientasi pada standar   kompetensi   jabatan   sesuai   tantangan reformasi   dan   globalisasi   yang   tentu   saja disesuaikan   dengan   kebutuhan   stakeholdernya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya   usaha-usaha   yang   konkrit   untuk meningkatkannya.
Pendidikan   dan   Pelatihan   (Diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan pegawai.   Melalui   Diklat   upaya   peningkatan kemampuan pegawai yang lebih profesional dapat diwujudkan   terutama   untuk   memberikan kontribusi   positif   terhadap   kinerja   organisasi sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian   keberhasilan   pelaksanaan   Diklat   ini sangat   tergantung   kepada   perencanaan   yang matang dan komprehensif termasuk di dalamnya pengidentifikasian   kebutuhan   diklat   berbasis kompetensi melalui analisa kebutuhan Diklat.
Rancang   bangun   atau   desain   dan keharmonisan   program   Diklat   adalah   merupakan bagian   yang   tidak   terpisahkan   dalam   proses penyelenggaraan Diklat, dan merupakan unsur yang dapat   mempengaruhi   tingkat   keberhasilan penyelenggaraan   program   Diklat.   Agar   desain program Diklat yang dirumuskan oleh SKPD atau Unit Kerja pengelola Diklat harmonis, atau sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM dari SKPD atau Unit Kerja pengguna Diklat,

## maka   perlu   adanya   proses   awal   berupa Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).
Langkah   paling   utama   dan   pertama   dalam penyusunan   rancang   bangun   suatu   program Pendidikan   dan   Pelatihan   adalah   kegiatan   Analisis Kebutuhan   Pendidikan   dan   Pelatihan   (AKD)   atau Training Needs Assessment (TNA).Analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan memiliki kaitan erat dengan perencanaan   Pendidikan   dan   Pelatihan.   Perencanaan yang   paling   baik   didahului   dengan   identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat   dengan   membandingkan   antara   tingkat pengetahuan   dan   kemampuanyang   diharapkan (sebagaimana   terlihat   pada   misi,   fungsi   dan   tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pegawai.
Untuk   menjawab   permasalahan   tersebut, penyelenggaraan   Penyusunan   Analisis   Kebutuhan Diklat   (AKD)   dirasakan   akan   membantu   dalam menganalisis   kebutuhan-kebutuhan   diklat   dalam peningkatan   kompetensi   aparatur.   AKD   secara umum   dilakukan   melalui   tahapan   merumuskan tujuan organisasi yang hendak dicapai, menentukan kompetensi   pegawai   yang   dibutuhkan   untuk   bisa mencapai   tujuan   tersebut,   memotret   kompetensi pegawai   saat   ini,   menemukenali   gap   kompetensi yang ada dan menentukan jenis diklat yang cocok. Sehingga sebuah program diklat yang tidak didasari atas analisis kebutuhan yang jelas, maka dipastikan diklat   tersebut   tidak   akan   menjawab   kebutuhan organisasi.
Ada empat alasan utama mengapa analisis kebutuhan   harus   dilakukan   sebelum   program pelatihan dikembangkan (Mulyani, 2014), yaitu 1) Untuk   mengidentifikasi   masalah   tertentu   dalam organisasi;   2)   Untuk   mendapatkan   dukungan manajemen  3)  Untuk  mengembangkan  data  untuk evaluasi . 4) Untuk menentukan biaya dan manfaat pelatihan   .   Pelatihan   biasanya   dipandang   sebagai gangguan   daripada   kontribusi   terhadap   kinerja organisasi . Hal ini terjadi ketika pelatih gagal untuk mengembangkan analisis manfaat atas biaya untuk pelatihan mereka melakukan.
Sebuah analisa kebutuhan pelatihan dapat membantu menentukan kinerja atau tingkat

## Hasil Penelitian
pengetahuan   saat   ini   terkait   dengan   suatu aktivitas   tertentu,   serta   kinerja   yang   optimal atau   tingkat   pengetahuan   yang   dibutuhkan   . Dengan melakukan analisa kebutuhan , instansi dapat   mengumpulkan   informasi   mengenai kompetensi tenaga kerja atau tugas itu sendiri , informasi tersebut membantu mengidentifikasi penyebab masalah ( Rossett , 1987) .
Analisa   kebutuhan   diklat   ini   bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang spesifik serta   akurat   mengenai   susunan   kemampuan   dan kompetensi   yang   dibutuhkan   oleh   setiap   jabatan struktural   pada   setiap   lembaga   pemerintahan. Menyadari   hal   tersebut,   Badan   Kepegawaian, Pendidikan   dan   Pelatihan   Daerah   Provinsi   Riau selaku instansi yang berwenang untuk membentuk integritas,   moralitas   dan   peningkatan   kompetensi melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, memandang   perlu   untuk   menyusun   Analis Kebutuhan Diklat  (AKD)  untuk membantu dalam menganalisis   kebutuhan-kebutuhan   diklat   yang betul-betul   diperlukan   dalam   peningkatan kompetensi   aparatur.   AKD   merupakan   studi sistematis yang menggunakan data dan pemikiran untuk mengidentifikasi dan menetapkan keputusan dan rekomendasi jenis serta strategi pelatihan atau tindakan   yang   paling   efektif   dan   efisien   untuk mengembangkan   kemampuan,   keahlian   dan keterampilan SDM di suatu unit kerja. Oleh karena itu Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) penting untuk dilaksanakan dalam menjawab semua kebutuhan   tersebut.   Terkait   dengan   permasalahan tersebut, maka rumusan pokok permasalahan dalam penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat ini adalah “ jenis-jenis   program   pendidikan   dan   pelatihan   apa saja   yang   relevan   untuk   mengatasi   permasalahan kinerja   aparatur   pemerintah   Provinsi   Riau   dalam pencapaian misi dan visi organisasi?
Penyusunan AKD ini mempunyai tujuan umum mengkaji jenis-jenis program pendidikan dan   pelatihan   yang   dibutuhkan   SKPD   untuk mencapai misi dan visi organisasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau arahan kebutuhan diklat bagi atau untuk SKPD dan Unit Kerja pengelola Diklat (Badan Diklat).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu
Kegiatan   Analisis   Kebutuhan   Diklat   di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan di   Pekanbaru   selama   6   (enam)   bulan,   yang dilaksanakan sejak bulan Mei s/d November 2016.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis   data   yang   digunakan   dalam kegiatan  Analisis   Kebutuhan   Diklat   Pemerintah Provinsi Riau adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari Responden dari masing- masing SKPD, yakni Eselon III, Eselon IV pada Sekretariat   dan   Pelaksana   pada   Sekretariat. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah, RPJMD   Provinsi   Riau   Renstra   masing-masing SKPD,   Uraian   Tugas   masing-masing   SKPD (Perda, Pergub) , dan sumber lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam   Penyusuan  AKD   Pemerintah   Provinsi   Riau antara lain melalui: 1) Sosialisasi penyusunan AKD,
2) Pengumpulan Data, proses pengumpulan data di SKPD dilakukan dalam   waktu   2   (dua)   minggu   sejak pelaksanaan   tahapan   sosialisasi,   3) Rapat Koreksi Data SKPD, 4) Focus Discussion Group (FGD) Tahap I dan II

## Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Data kebutuhan diklat disusun berdasarkan masing-masing SKPD. Data tersebut kemudian direkapitulasi   untuk   keseluruhan   SKPD.   Data yang   telah   direkapitulasi   kemudian dikelompokan   berdasarkan   jenis   diklat. Analisas   data   dilakukan   setelah   data   per kelompok   jenis   diklat   ditentukan   dengan pertimbangan   10   jenis   diklat   terbanyak.   Data dianalisa dengan tabulasi sederhana (frekuensi dan presentase) dan dianalisis secara deskriptif.

## Hasil Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Meningkatkan Kualitas, Efektifitas dan Agenda Kebutuhan Pengembangan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kompetensi Prioritas 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Tingginya tuntutan peningkatan kompetensi Pokok dan Fungsi, serta Kualitas Hasil aparatur di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Pekerjaan Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Riau membawa konsekuensi terhadap 3. Meningkatkan Motivasi Kerja  Dan banyaknya kebutuhan akan diklat. Dimana Kompetensi Petugas Pelaksana/ Staf Yang semua kebutuhan pengembangan kompetensi Bekerja Tidak Optimal yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan riil 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pekerjaan di lapangan sudah tentu sulit terpenuhi Keuangan dan Aset /Barang Daerah semuanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai 5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Petugas
keterbatasan yang dimiliki, antara lain a) Lapangan/Operasional Untuk Keterbatasan dana untuk pendidikan dan pelatihan, 6. Mensukseskan Program   Prioritas b) Keterbatasan sarana dan prasarana lembaga Pembangunan Daerah. diklat, dan c) Keterbatasan tenaga pengelola/SDM 7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan kediklatan. Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Memperhatikan kepada  Rencana Daerah.

## Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Bappeda Provinsi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Riau, 2014), maka dapat dikemukakan agenda SKPD prioritas dalam  pemenuhan  kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur Kebutuhan jenis pengembangan
dilingkungan pemerintah provinsi yang dipilah ke kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah dalam 4 agenda sasaran prioritas pengembangan Provinsi Riau pada perionde 2017 - 2019, kompetensi yaitu sebagai berikut: dianalisas berdasarkan kriteria pelaksanaan dan
1)  Meningkatnya efektifitas dan keterpaduan jenis pengembangan kompotensi yang ditentukan perencanaan pembangunan daerah sehingga dari 10 peringkat terbanyak pada masing-masing terbangun siklus perencanaan pembangunan jenis pengembangan kompetensi. Dari hasil analisis yang berjalan dan terlaksana secara yang dilakukan, diperoleh bahwa jenis berkesinambungan dan berkelanjutan. pengembangan kompetensi diklat teknis umum
2)  Meningkatnya disiplin dan motivasi kerja merupakan jenis pengembangan kompetensi yang aparatur  pemerintah  daerah  dalam terbanyak dibutukan oleh ASN provinsi Riau yakni pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas sebesar 59,06 persen, kemudian diikuti dengan pokok dan fungsi yang diembannya. Diklat Fungsional 10,75 persen, Bimbingan Teknis,
3)  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Workshop, Penataran sebesar 8,02 persen, Job daerah
Aids / Penyusunan Panduan/ Manual/ SOP 6,53 4)  Meningkatnya kinerja aparatur sebagai persen, Seminar, Sosialisasi dan FGD 5,97 persen petugas lapangan (tenaga operasional) yang dan Dikltat Teknis Substantif 4,76  persen secara langsung bekerja sebagai unjung (Gambar 4.1). tombak untuk mensukseskan program prioritas pembangunan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Agenda kebutuhan Diklat prioritas bagi aparatur tersebut bertujuan sebagai berikut:

## Hasil Penelitian
Gambar 4.1. Kebutuhan Pengembangan Kompeternsi ASN Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2017 – 2019
Jenis diklat teknis umum yang banyak dibutuhkan oleh ASN dari Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :
1. Diklat teknis diagnostik reading 2. Dikalt teknis penyusunan RKA-SKPD 3. Diklat strategi pelaksanaan DPA-SKPD
4. Diklat teknis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

## 5. Diklat penyusunan RPJMD dan RENSTRA
6. Diklat teknis penatausahaan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-LS, SP2D
7. Diklat pengadaan barang dan jasa
8. Diklat teknis penetapan standar kinerja
9. Diklat teknis penyusunan SPJ
10. Diklat teknis penatausahaan APBD
Jenis Diklat Fungsional yang dibutuhkan terbanyak adalah sebagai berikut :
1. Diklat pembentukan jafung teknik dan jembatan tingkat terampil
2. Diklat pembentukan jafung teknik dan jembatan tingkat ahli
3. Diklat fungsional penyuluhan
4. Diklat fungsional wasit
5. Diklat fungsional perekayasa 6. Diklat fungsional pengawas bibit ternak dan benih tanaman
7. Diklat fungsional analisis kepegawaian
8. Dikalt peneliti pertama
9. Diklat calon PPNS 10. Diklat fungsional pengawas mutu hasil pertanian
Sedangkan   jenis   Bimbingan  Teknis, Workshop,   Penataran   yang   dibutuhkan   oleh ASN adalah sebagai berikut :
1. Pendalaman tupoksi
2. Penyusunan RENJA 3. Teknologi informasi, e-goverment, e-office 4. Tata naskah dinas 5. Ilmu komunikasi / publik speaking 6. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban keuangan 7. Penyusunan dan penilaian SKP
8. Analisis jabatan (ANJAB) dan bimtek analisis beben kerja (ABK)
9. Teknis perbanyakan benih dan bibit 10. Penyusunan SOP
Jenis   Job   Aids   atau   Penyusunan Panduan/   Manual/   Standar   Operasional Prosedur yang dibutuhkan adalah :
1. Penyusunan RPJMD dan RENSTRA
2. Manual dan SOP pengujian dan peralatan
3. Pemahaman pekerjaan pada setiap seksi
4. Teknis usaha perkolaman
5. Arti konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan
6. Data-data program dari masing-masing bidang
7. Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
8. Pemeliharaan, keindahan dan keamanan kantor
9. Cara usaha budidaya perikanan
10. Perikanan tangkap
Jenis   Diklat   Teknis   Substantif   yang dibutuhkan   oleh   ASN   Pemerintah   Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Penulisan ilmiah populer
2. Metodologi bagi penyuluh THL-TBPP
3. Teknis pengembangan promosi dan pemasaran hasil TPH dan Nak
4. Teknis mitigasi dan adaptasi iklim
5. Teknis pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
6. Pengolahan limbah tanaman pangan dan ternak
7. Metoda analisa pembangunan pertanian 8. Teknis diversifikasi produk tanaman pangan dan ternak
9. Antisipasi kekeringan dan kebanjiran
10. Pengelolaan barang milik daerah.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Terdapat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja saat ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau
2. Terdapat   kesenjangan   antara   tingkat kompetensi   yang   diharapkan   dengan tingkat kompetensi yang dimiliki saat ini;
3. Jenis   Pengembangan   Kompetensi   yang dibutuhkan   oleh   ASN   Pemerintah   Provinsi Riau   adalah   diklat   teknis   umum   (59,06   %)   , Diklat   Fungsional   (10,75   %),   Bimbingan Teknis,   Workshop,   Penataran   (8,02   %),   Job Aids   /   Penyusunan   Panduan/   Manual/   SOP ( 6,53 %), Seminar, Sosialisasi dan FGD (5,97 %) dan Dikltat Teknis Substantif (4,76 %).

## Rekomendasi.
1. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatiahan Daerah Provinsi Riau mengimplementasikan hasil analisis kebutuhan diklat, sehingga kinerja aparatur menjadi meningkat dan tugas pokok serta fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik
2. Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun kebutuhan diklat secara terencana dan terjadwal ke dalam bentuk tahapan pencapaian kebutuhan diklat di dalam Roadmap Diklat Aparatur tahun 2017-2019 sehingga diharapkan dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi upaya pemenuhan peningkatan kompetensi aparatur yang ada di instansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Allison   Rossett,   Training   Need   Assesment, Educational   Tecnology   Publication, Englewood Cliffs, New Jersey 1987.
Arief   S.   Sadiman, Perencanaan   Sistem Pembelajaran,   Prototipa   Bahan Perkuliahan (Jakarta:   Fakultas   Pasca Sarjana IKIP Jakarta, 1992/1993)
Anonimous, 2009. Modul bagi Pengelola Diklat ,
Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta
Abdorrakhman   Gintings,   2010. Materi Perkuliahan Konsentrasi PLS , Program Pasca Sarjana (S2) UNINUS, Medan.
Allan, Leslie. Training needs or training wants analysis ?   Training   and   development   in Australia 36.2 (Apr 2009): 25-27.
Brown, Judith. Training needs assessment: A must for   developing   an   effective training   program Public   Personnel Management 31.4 (Winter 2002)
Jerold  E.  Kemp,  Gary R.  Morrison,  Steven
M.   Ross, Designing   Effective Instruction (New   York:   Macmillan College Publishing Company, 1994)
Hasibuan, M.S.P., 2000, Manajemen sumber daya manusia, Penerbit :Bumi
M.   Husen   Sawi   dkk, Metode   Participatory Rural appraisal (PRA) , Bogor 1995.
Marpaung, Dr, MSc., 1999. Training Need Assesment (TNA), LAN RI, Jakarta
Moh. Entang, dkk., 2009. Analisis Kebutuhan Pelatihan , Bahan Ajar MOT), Pusdiklat Administrasi   Kementerian   Agama   RI,
Jakarta.
Mangkuprawira,   2002, Manajemen   Sumber Daya   Manusia   Strategik ,   Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muhammad Zahid Iqbal; Rashid Ahmad Khan,
The growing concept and uses of training

## Hasil Penelitian
needs assessment , Journal of European Industrial Training35.5 (2011): 439-466
Prasetya   Irawan,   DR. Analisis   Kinerja , Jakarta, 1994.
Penelope Hawe, Deirdre Degeling, Jane Hall, Alison   Brierley, Evaluating   Health Promotion,   A   Health   Worker’s  Guide (Sydney:   MacLennan   &   Petty   Pty Limited, 1995
Tom   H   Boydell, The   Analisis   of   Training Needs , British Association, 1979
Ritonga   Idris,   Manfaat   Analisis   Kebutuhan Diklat dalam pelatihan, Kemenag Sumut
Vincent,   P.   Costa   dkk   ,   (2000), Panduan Pelatihan   Untuk   Pengembangan Sekolah , Jakarta: Depdikn
William J. Rothwell, H. C. Kazanas, Mastering the   Instructional   Design   Process,   A Systematic   Approach (San   Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1992