## MASSANRA GALUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI

## KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
Idris Parakkasi Amri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: idris_parakkasi12@yahoo.com amrivoice@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan gadai  sawah  ( massanra  galung )  dalam  perspektif  syariah  pada  masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan fenomenologis    dan  pendekatan  fiqih.  Adapun  sumber  data  yang  yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  dokumentasi,  wawancara,  studi pustaka.  Tehnik  pengolahan  dan  analisis  yang  digunakan  adalah  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  gadai  sawah  ( massanra  galung )  di  Dusun Bocco-Bocco‟e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena praktek gadai sawah yang dilakukan  oleh  masyarakat  belum  sesuai  akad  yang  ada  pada  gadai  dalam Islam  yaitu akad adanya  unsur tolong menolong ( tabarru ‟), sementara yang terjadi  di  desa  Bocco-Bocco‟e  adalah  adanya  unsur  kedzaliman  terhadap pihak pemberi gadai (r ahin ).
Kata Kunci : Gadai Sawah,  Massanra Galung

## PENDAHULUAN
Islam    adalah  agama  yang  memberi  pedoman  kepada  manusia  secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan yang  mencakup aspek aqidah, ibadah,  dan  akhlak  dalam  mencapai  kehidupan  yang  bahagia  rohani  dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam masyarakatnya. 1
Gadai  (rahn)  merupakan  salah  satu  bentuk  muamalat  yang diperbolehkan  dalam  Islam,  ia  merupakan  salah  satu  cara  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  manakala  dalam  keadaan  susah  mereka meminjam  uang  dengan  cara  menyerahkan  jaminan.  Ini  juga  menunjukkan bahwa  manusia  sebagai  mahkluk  sosial  tidak  akan  mampu  berdiri  sendiri tanpa bantuan orang lain. Kasus gadai  dalam Islam pernah  dilakukan sendiri oleh  Rasulullah  saw  yaitu  ketika  beliau  menggadaikan  baju  besinya  untuk membeli gandum dengan cara tidak tunai kepada orang Yahudi di Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana  ibadah yaitu tolong- menolong dalam kebaikan  manakala  ada  orang  lain  yang  sedang  kesusahan,  dengan  cara meninjamkan  uang  dan  menerima  jaminannya.  Praktik  transaksi  gadai  ( rahn ) sudah  lama  dalam  peradaban  manusia.  Sistem  rumah  gadai  yang  paling  tua terdapat  di  Negara  Cina  sekitar  3.000  tahun  silam,  juga  di  benua  Eropa  dan kawasan  laut  tengah  pada  zaman  Romawi  dahulu.  Namun  di  Indonesia, “praktik  gadai  sudah  berumur  ratusan  tahun,  yaitu  warga  masyarakat  telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak. 2
Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik  orang  lain  yang  telah  menerima  uang  gadai  darinya.  Selama  uang  itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.
2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.
memberi  uang    (pemegang  gadai). 3 Praktek  gadai  yang  di  atur  dalam  Islam murni  tolong  menolong  yang  berlandaskan  pada  konsep  kebutuhan,  namun dalam  praktek  gadai  kontemporer  dalam  masyarakat  lebih  mementingkan mendapatkan  keuntungan  atau  profit  khususnya  penerima  gadai.    Praktik gadai  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Dusun  Bocco-Bocco‟e  Desa  Wecudai Kecamatan  Pammana  Kabupaten  Wajo  dimana  masyarakat  lebih  dominan melakukan gadai sawah. Gadai sawah di desa tersebut dikenal dengan istilah Massanra  Galung .  Gadai  sawah  di  desa  tersebut  menggunakan  sistem  gadai sawah dibagi menjadi 2 macam yaitu: Pertama , pemilik tanah yang menggarap tanah  gadainya  beserta  bibitnya  milik  sendiri  tanpa  ada  campur  tangan  dari penggadai dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan sama halnya seperti  bagi  hasil,  dalam  hal  ini  penggadai  mendapat  keuntungan  dari  si pemilik  tanah. Kedua ,  si  penggadai  yang  menggarap  sawahnya  dan  bibitnya milik  sendiri  dan  hasil  panennya  nanti  hanya  milik  penggadai,  dan  berhak menggarap  sawahnya  sampai  jangka  waktu  berakhirnya  perjanjian  sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila jangka waktu sudah berakhir namun  si  pemilik  tanah  belum  mampu  membayar  utangnya  maka  sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di garap oleh si penggadai, dan jika si penggadai membutuhkan  uang  namun  si  pemilik  belum  mampu  membayar  utangnya maka mereka mencari orang ketiga. Salah satu pemicu terjadinya gadai sawah ( massanra  galung )  di  desa  tersebut  karena  tuntutan  kebutuhan  ekonomi, sehingga  mayoritas  orang  yang  menggadaikan  sawahnya  adalah  dari  orang yang  kondisi  ekonominya  tergolong  relatif  lemah    sementara  yang  menerima gadai  rata-rata  orang  dari  ekonomi  yang  berkecukupan.  Dalam  hal  ini  orang yang  berekonomi  berkecukupan  mengambil  keuntungan  di  atas  keterdesakan ekonomi oleh si pemilik tanah. Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang
3 Eddy Ruchyat, Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960, (Bandung: Armico, 1983), h. 66.
saling menguntungkan, padahal praktek gadai tujuan utamanya untuk tolong- menolong  ( tabarruk ),  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  hubungan  sosal- ekonomi  antara si kaya dan si miskin.
Masyarakat  di  dusun  Bocco-Bocco‟e  lebih  memilih  alternatif  untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai  dibanding  meminjam  uang  di  bank.  Dengan  pertimbangan  bahwa, untuk  meminjam  uang  di  bank  harus  melalui  berbagai  persyaratan  hingga membutuhkan proses yang lebih lama dan rumit untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga  masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan  yang  kemudian dikelola oleh pemberi pinjaman dan  hasilnya  dinikmati  sendiri  oleh  pemberi  pinjaman  sampai  batas  waktu pengembalian pinjaman oleh peminjam.

## TINJAUAN   TEORITIS

## Pengertian Gadai
Gadai  dalam  istilah  bahasa  Bugis  dinamakan massanra, yang  artinya menjadikan  barang  atau  harta  mereka  sebagai  jaminan  atas  pinjamannya. Massanra ini  sudah  menjadi  kebiasaan  atau  jalan  alternatif  masyarakat  Bugis disaat  mereka  mengalami  keterdesakan  ekonomi  khususnya  masalah keuangan.  Harta  yang  paling  dominan  dijadikan  sebagai  alat  jaminan  yaitu sawah  ( galung ).  Oleh  karena  itu,  gadai  sawah  pada  masyarakat  Bugis  dikenal dengan nama massanra galung. Sedangkan pengertian gadai menurut ekonomi konvensional bahwa gadai adalah sebagai barang jaminan atas utang, dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang  satu membutuhkan barang  sebagai  jaminan,  dan  apabila  si  penggadai  belum  mampu  melunasi utangnya  maka  barang  jaminan  tersebut  masih  tetap  haknya  si  pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya. Dari pengertian gadai ( rahn )
tersebut,  maka  tampak  bahwa  fungsi  dari  akad  perjanjian  antara  pihak peminjam  dengan  pihak  yang  meminjam  uang  adalah  untuk  memberikan ketenangan  bagi  pemilik  uang  dan/atau  jaminan  keamanan  uang  yang dipinjamkan.  Karena  itu,  gadai  pada  prinsipnya  merupakan  suatu  kegiatan utang  piutang  yang  murni  berfungsi  sosial,  sehingga  dalam  buku  fiqh mu ‟ amalah  akad  ini  merupakan  akad  sosial  ( tabarru’ )    atau  akad  tolong menolong yang tidak mewajibkan imbalan.
Gadai  merupakan  perjanjian  penyerahan  barang  untuk  menjadi tanggungan  dari  fasilitas  pembiayaan  yang  diberikan.  Dalam  terminologinya gadai  mempunyai  banyak  pengertian  dan  pemaknaan.  Definisi  gadai  secara umum diatur dalam pasal 1150  Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata),  yaitu:  gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu  barang  bergerak  yang  bertumbuh  maupun  tidak  bertumbuh  yang diberikan  kepadanya  oleh  debitur  atau  orang  lain  atas  namanya  untuk menjamin  suatu  hutang,  dan  yang  akan  memberikan  kewenangan  kepada kreditur  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  barang  tersebut  lebih  dahulu daripada  kreditur-kreditur  lainya  terkecuali  biaya-biaya  untuk  melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya  mana  yang  harus  didahulukan.  Dari  definisi  gadai  tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: Pertama ,  gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Kedua , penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Ketiga ,  barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak. Keempat .  kreditur  pemegang  gadai  berhak  untuk  mengambil  pelunasan  dari barang  gadai  lebih  dahulu  daripada  kreditur-kreditur  lainya. 4 Hak  Gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang  digadaikan,
4 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003),
h.13.
yang  mana  akan  merugikan  bagi  pihak  pemegang  gadai.  Hak  gadai  yang definisinya  „diberikan‟  adalah  sebuah  hak  atas  benda  bergerak  milik  orang lain, 5 yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu  (penerima gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan  kepadanya  suatu  jaminan  tertentu  bagi  pelunasan  suatu  piutang dan itu ialah jaminan  yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.

## Gadai Dalam Islam
Gadai  dalam  bahasa  Arab  diistilahkan al-rahn .    Menurut  bahasa al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga  dinamakan al habsu ,  artinya penahanan.
Begitupun  jika  dikatakan  „ ni’matun  rohinah ‟  artinya  karunia  yang  tetap  dan lestari. Al-rahnu juga  berarti al-tsubut dan al  habsu ,  yaitu  penetapan  dan penahanan. Dan ada  pula juga menjelaskan, bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. 6 Pengertian  gadai  atau  rahn    menurut  istilah  syara‟  adalah: Pertama, Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai  ( rahn) sebagai berikut:    Sesungguhnya  gadai  adalah  menjadikan  benda  yang  memiliki  nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan  untuk  mengambil  semua  utang,  atau  mengambil  sebagiannya dari    benda  (jaminan)  tersebut. Kedua, Syafi‟iyah,  sebagaimna  dikutip  oleh Wahbah  Zuhaili,  memberikan  definisi  gadai    adalah  menjadikan  suatu  benda sebagai  jaminan  untuk  utang,  di  mana  utang  tersebut  bisa  dilunasi  (dibayar) dari  benda  (jaminan)    tersebut  ketika  pelunasannya    mengalami  kesulitan. Ketiga ,  Hanabilah  memberikan  definisi  gadai    adalah  harta  yang  dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila  terjadi kesulitan  dalam  pengembaliannya  dari  orang  yang  berutang. Keempat , Malikiyah memberikan definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang
5 Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: LSIK, 1997), h.310
6 Hendi suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h.105
diambil  dari  pemiliknya  sebagai  jaminan  untuk  utang  yang  tetap    (mengikat) atau menjadi tetap.

## Dasar Hukum Gadai
Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang  dengan  jaminan  (gadai)    antara  lain  terdapat  dalam  al-qur‟an,  hadis, ijma‟,    fatwa  majelis  ulama  Indonesia,  KUH  perdata,  dan  kompilasi  hukum gadai dalam Islam.
Di  dalam  QS.  Al-baqarah  2/283:  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (saksi) menyembunyikan  persaksian.  Dan  barang  siapa  yang  menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya  dan  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 7
Hadis nabi Muhammad saw dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat  rumusan  gadai  adalah  hadis  Nnabi  Muhammad  saw.  artinya  Dari Anas  ia  berkata:  Rasulullah  saw.  menggadaikan  baju  perangnya  kepada seorang Yahudi itu beliau mengambil sya‟ir (gandum) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa‟i, dan Ibnu Majah). 8
Hadis  tersebut  menyatakan  bahwa  menggadaikan  harta  adalah dibenarkan,  dan  menyatakan  kita  boleh    mengadakan  muamalah    dengan orang  kafir,  boleh  menggadaikan  alat  perang  (baju  besi)  kepada orang  zimmi (orang  kafir  yang  mendapat  perlindungan),    dan  boleh  membeli  sesuatu
7 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipeonegoro, 2005),
h.
8 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, h. 351
dengan  menangguhkan  pembayaran.  Fatwa  Dewan  Syariah  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  menjadi  salah  satu  rujukan  yang  berkenaan  dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:  Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang rahn yang  menyatakan bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam bentuk rahn dibolehkan,  dan  Fatwa  DSN-MUI  No:  26/DSN-MUI/III/2002 tentang  gadai emas. 9
Di  Indonesia telah diatur mengenai  gadai dalam tinjauan hukum Islam, yaitu  melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun  2002 tantang rahn yaitu 10
Pertama,  penerima  barang  ( murtahin )  mempunyai  hak  untuk  menahan barang  ( marhun )  sampai  semua  utang  yang  menyerahkan  barang  ( rahin ) dilunasi.
Kedua, marhun dan  mafaatnya  tetap  menjadi  milik rahin .  Pada  prinsipnya, marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  seizin rahin ,  dengan tidak  mengurangi  nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti biaya  pemeliharaan  dan  perawatan.  Ketiga,    pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin , namun dapat dilakukan juga oleh murtahin , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin .  Keempat,  besarnya  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan  berdasarkan jumlah pinjaman.
Kelima,  penjualan marhu n;    apabila  jatuh  tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk  segera  melunasi  utangnya.;    apabila rahin tetap tidak  dapat  melunasi  utang,  maka marhun dijual    paksa/dieksekusi  melalui lelang  syariah.    Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  uatang,
9 Andri  Soemitra,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Jakarta:  Kencana,  2010),  h. 389.
10 Fatwa  DSN  MUI  tentang  Rahn  dari  Mardani,  Fiqih  Ekonomi  Syariah,  (Jakarta: Kencana,, 2012), h. 290.
biaya  pemeliharan  dan    penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya pelunasan.  Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuarangannya menjadi kewajiban rahin .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  digunakan  pendekatan  fenomenologis  karena  berkaitan langsung    dengan    gejala-gejala  yang  muncul  disekitar  lingkungan  manusia. Penelitian ini berusaha  untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang  dalam  situasi    tertentu,  pendekatan  ini  menghendaki  adanya sejumlah  asumsi  yang  berlainan  dengan    cara  yang  digunakan  untuk mendekati  perilaku  orang  dengan  maksud  menemukan  fakta.  “Penelitian kualitatif  ini  digunakan  karena  data-data  yang  dibutuhkan  berupa  sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan. Pendekatan fiqih   Pendekatan ini berguna untuk menelaah dan mengkaji masalah yang diteliti melalui kumpulan hukum-hukum  syara‟    bidang  maliyah,  dihasilkan  melalui  ijtihad  yang berdasarkan dalil-dalil secara rinci.  Sumber data data primer adalah data yang diperoleh  lewat  pengamatan  atau  wawancara  langsung  dengan  narasumber. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai sawah ( massanra galung ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat dusun Bocco-Bocco ‟ e pada umumnya bermata pencaharian di  sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan hasil padi sebagai salah satu pertanian . Bila tiba musim  panen mereka akan mendapatkan hasil. Hasil tersebut  akan  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya. Ketika  keadaan  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  bayar  utang,
biaya  pernikahan,  modal  usaha  dan  kebutuhan  pokok,  dimana    hasil  panen menurun,  mereka  terpaksa  menggadaikan  sawah  yang  dimiliki  untuk memenuhi  keperluannya.  Dan  juga  sebagian  masyarakat  menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah.
Seperti yang dikatakan ibu Nemmi: ...” ko madodong si wassele ‟ na galung e na  to  melona  engka,  i  fasannrai  si  jolo  galung  e  .  agaro  allongi  melo  melli  oto nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna meloka tambai luang  na  bolaku  ufasanrang  jolo  galukku ”.    (jika  panen  menurun  dan  kita  sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, misalnya Aco ‟ ingin beli mobil harus menggadaikan  sawahnya  karena  uangnya  belum  mencukupi,  sama  halnya dengan saya mau memperluas rumah harus menggadaikan sawah juga karena uang belum cukup). 11 Hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa ketika keadaan  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  modal  usaha  dan kebutuhan pokok serta hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah  yang  dimiliki  untuk  memenuhi  keperluannya.  Namun  ada    juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah. Gadai sawah ( massanra  galung )  adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa  tanahnya  diserahkan  untuk  menerima  sejumlah  uang  tunai  dengan permufakatan  bahwa  si  penggadai  ( rahin )  akan  berhak  mengembalikan  tanah itu  ke  dirinya  sendiri  dengan  jalan  membayarkan  sejumlah  uang  yang  sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka sawah    yang    digadaikan  tetap  dalam  penguasaan  si  pemegang  gadai ( murtahin )  dan  selama  itu    hasil  tanah  seluruhnya  menjadi  hak  si  pemegang gadai  ( murtahin ).  Masyarakat  dusun  Bocco-Bocco ‟ e  menyebut  transaksi  gadai sawah    ( massanra  galung )  sebagai  jaminan  dan  tanah  itu  dimanfaatkan  oleh penerima gadai.
Orang  yang  melakukan  gadai  disebut  “ pa ‟ pasanra ”  (penggadai/ rahin ), sedangkan  yang menerima disebut “ ma ‟ pasanra ” (penerima gadai/ murtahin ). Adapun mengenai batas waktu pelunasanya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan.  Ibu  Senna  mengatakan: .....” ye ma biasae ta 2 taung  wettunna  nak, ko lettu i wettuna 2 taung na deppa gaga dui na , to mappammula femeng si ” (biasanya waktu yang ditentukan 2 tahun, apabila dalam waktu 2 tahun penggadai belum mampu membayar utangnya maka transaksi akan mulai dari awal). Pernyataan di atas mengunjukkan bahwa batas waktu yang di tentukan oleh  kedua pihak rata-rata 2 tahun, dan saat  jatuh tempo penggadai ( rahin ) belum mampu  untuk membayar  hutangnya,    maka  penerima  gadai  ( murtahin )  masih  berhak  atas
11 Wawancara  dengan    Ibu    Nemmi  selaku    rahin  di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e    pada  10 Januari
2018.
sawah tersebut sampai si rahin melunasi pinjamannya dan perjanjian di mulai dari    awal  lagi  hingga  tahun  ke  dua.  Gadai  sawah  di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e dilakukan dengan cara perkiraan    seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai ( rahin ) dan seberapa luas sawah yang akan di gadaikan dan terjadilah  tawar  menawar  antara  si  penggadai    ( rahin )  dan  penerima  gadai ( murtahin ) sesuai luas sawah.   “Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nemmi:... “ pede  maluangngi  galungnge  pede  mega  to  sanrana  ,  tapi ‟ na  namu  maluang  si  ko galung  tanete  detto  na  mega  sanrana  de  na  pada  ko  galung  lompo ”  (semakin  luas sawah maka semakin besar  gadainya akan tetapi jika  sawahnya  sawah tanete maka tetap gadainya tidak terlalu mahal, lain halnya jika dia sawah lompo ) 12 Masyarakat  melakukan  gadai  sawah  selain  luas  sawah,  juga memperhatikan    apakah  sawahnya  sawah  tanete  atau  sawah  lompo.  Sawah tanete  yaitu  sawah  yang  produksinya  hanya  mengharapkan  sumber  air  dari langit  atau  air  hujan  .  Sedangakan    sawah  lompo  yaitu  sawah  yang  sumber airnya setiap saat ada karena menggunakan mesin pompa air . Maka dari itu, masyarakat  lebih  memilih  sawah  lompo  untuk  di    gadai  karena  tidak  sulit mendapatkan air,   kapan pun bisa di kelola tanpa harus menunggu air hujan turun. “Bapak Allongi mengatakan :... “ to mega dui na manyameng nyawana, napa mappoliang  mato  dessa  mato  na  takkurang  pokok  na ”  (jika  orang  memiliki  uang banyak  lebih  bagus  karena  selain  menghasilkan  juga  uang  pokok  tidak berkurang)”. 13 Pemahaman  sebagian  masyarakat  tentang  gadai  sawah ( massanra galung ).
Sebagai  lahan  bisnis  bagi  pemilik  modal  yang  berkecukupan,  bahkan beberapa  orang    memilih  uangnya  digunakan  untuk  memberikan  jaminan kepada rahin daripada  ditabung  dengan  alasan  bahwa  akan    mendapatkan keuntungan,    namun  saat    pengembalian  pinjaman  uang  pokok  tetap  utuh. Penerapan  gadai  di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e  mulai  terjadi  ketika  si  A  ( rahin ) mendatangi  si  B (murtahin )  dan  menawarkan  sawahnya  sebagai  jaminan dengan  maksud  meminjam  sejumlah  uang,  jika  si  B  setuju  maka  dilakukan
12 Wawancara  dengan    Ibu    Nemmi  selaku    rahin  di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e    pada  10 Januari 2018
13 Wawancara dengan  Bapak Allongi selaku  rahin di dusun Bocco-Bocco ‟ e  pada 10 Januari
2018.
perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan  dipinjam  dan    sampai  kapan  batas  waktunya.  Proses  terjadinya  akad gadai dilakukan secara tertulis  dan tidak tertulis dengan menghadirkan rahin dan murtahin dan  kepala  setempat.  “Seperti  yang  di  uangkapkan  Bapak Ningka:.... kadang    yoki    kadang  to  dessa  napa  pada  si  tepperini  ,ko  yoki  i  ko  tommi kertasa e yang penting engka tanda, majana mi lao na desa yoki i , nappa mengetahui pak kafala (terkadang di tulis kadang tidak , kalaupun di tulis hanya di kertas biasa  dan  di  tulis  tangan,      hanya  sebagai  formalitas  saja  dan  keduanya bertanda tangan mengetahuai kepala setempat)”. 14 Penerapan terjadinya akad gadai yang di ungkapkan bapak ningka di atas  merupakan salah satu bentuk persyaratan  untuk  memperkuat  bukti  dalam  melakukan  transaksi  gadai. Namun  itu  hanya  sebagai  formalitas  dan  sebagian  yang  melakukan  tidak menulisnya    karena  selama  terjadinya  gadai  belum  pernah  terjadi  hal-hal konflik  di  antara  kedua  belah  pihak  karena  mereka  saling  percaya  satu  sama lain.   Dari pihak murtahin ada 3 faktof yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:
Faktor Kebiasaan.
Masyarakat  di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e  sejak  zaman  dahulu  sudah menjadikan kebiasaan menggadaikan sawah, kebun, emas mereka apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang  tidak sedikit. Sehingga  mereka  beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi  tradisi  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  sudah  menjadi  ketetapan umum  bila  seseorang  berhutang    maka  harus  ada  pegangan  (jaminan). Demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang orang  tertentu  yang  dianggap  mampu  menolongnya  atau  menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Mariang (murtahin) di  bawah  ini:  “ Biasa  tawwe    jokka  i ki nappa  nappajulluang  galunna ”  ( rahin yang datang  kepada  saya  dan  menawarkan  sawahnya).  Dari  komentar  tersebut, bahwasanya rahin sendirilah  yang  datang  kepada murtahin untuk  meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal
14 Wawancara dengan  Bapak Ningka selaku  rahin di dusun Bocco-Bocco ‟ e  pada 10 Januari
2018.
tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di dusun Bocco Bocco ‟ e memang sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakatnya  walaupun  tanpa    diminta  oleh  si murtahin .
Faktor Ingin Menolong
Tingginya  rasa  kekeluargaan  dari  kalangan  masyarakat  desa menimbulkan  adanya    rasa  tolong  menolong  di  antara  mereka  jika  salah satunya  mengalami  kesulitan,  dari  faktor  inilah  maka  si  penerima  gadai ( murtahin ) meminjamkan uangnya kepada si penggadai ( rahin ). Karena sebagai rasa  kebersamaan  dalam  masyarakat  yang  didasari  tolong-menolong  antara sesama manusia. Begitu pula  sebaliknya bagi rahin merasa bergembira karena mendapat  pinjaman  dalam  bentuk  gadai,  juga  sebagai  rasa  terima  kasih  telah dipinjamkan  uang  maka  mereka  rela  menyerahkan  sawahnya  kepada  si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk  dimanfaatkan sesuai kesepakatan. Faktor Komersial
Gadai sawah karena alasan komersial, penerima gadai ( murtahin ) mencari orang  yang  ingin  menggadaikan  sawahnya  semata-mata  ingin  mengambil manfaat atas yang digadaikan dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok tetap utuh. seperti yang diungkapkan Bapak Amma Tang :....” dari pada monro bawang dui e lebbi ko isanrai galungnna tawwe , mappoliang mato de ‟ mato  na  kurang  ko  nawajaki ”  (Dari  pada  uang  disimpan  saja  lebih  baik dipinjamkan  lebih  menguntungkan). 15 Dari  komentar  diatas  dapat  di  ketahui bahwa  sebagian  masyarakat  yang  memiliki  modal  menjadikan  lahan  bisnis gadai  sawah  tersebut  guna  memperoleh  keuntungan  tambahan.    Pihak rahin ada  2  faktor  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  gadai  yaitu:  Terjadinya praktek  gadai  sawah  yang  dilakukan  masyarakat  dusun  BoccoBocco ‟ e disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
15 Wawancara  dengan  Bapak  Amma  Tang  selaku    murtahin    di  dusun  Bocco-Bocco ‟ e pada 10 Januari 2018
Faktor  Keterdesakan  Ekonomi    masyarakat  dusun  Bocco-Bocco ‟ e  untuk menggadaikan  sawahnya.  Pada  masyarakat  berekonomi  lemah  apabila mengalami  keterdesakan  ekonomi  maka  menjaminkan  sawah  mereka merupakan  salah  satu  cara  dalam  mengatasi  masalahnya.    Faktor  Kebutuhan Modal Keterdesakan ekonomi tidaklah menjadi satu faktor dalam pelaksanaan gadai    yang  dilakukan.  Faktor  lain  yang  memicu  penggadai  ( rahin ) menggadaikan  sawahnya    ialah  kebutuhan  akan  modal,  baik  itu  untuk menambah modal usaha, pembelian kendaaraan dan lain-lain yang disediakan belum mencukupi, maka  dia memnggadaikan sawahnya.
Hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam  pelaksanaan  gadai  (sawah)  pada  msyarakat  dusun  Bocco-Bocco‟e dilakukan    oleh  penerima  gadai  ( murtahin ).  Ibu  Sanatang  :....  “ iya  mato  jamai ,iyya  maneng  malai  waasele’  na “  (saya  yang  kerja,  saya  yang  ambil  semua hasilnya).  Ibu Mariang :.....‟ ko de yullei jama i yalengi tawwe na jamangekki nappa ibage wassele’na .(jika tidak bisa kerja maka cari orang yang bisa kerja kemudian di  bagi  hasilnya). 16 Pemanfaatan  barang  gadai  dikekola  atau  digarap  oleh penerima gadai  (murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak  ketiga  atau    orang  lain  yang  dipercaya  dengan  ketentuan  bagi  hasil antara  penggarap  dengan    sipenerima  gadai  ( murtahin ).  Meskipun  demikian kebanyakan sawah yang dijadikan  sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima  gadai  itu  sendiri.  Namun  hasil  dari  pemanfaatan  barang  gadai dikuasai sepenuhnya oleh pihak penerima gadai ( murtahin ). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai)  tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai ( rahin ). Oleh karena itu,  pemanfaatan barang gadai (sawah) yang  terjadi  dalam  masyarakat  di  dusun  Bocco  Bocco ‟ e  harus  ditinjau  ulang karena merugikan bagi pemberi gadai.
16 Wawancara dengan  Bapak Mariang selaku  murtahin  di dusun Bocco-Bocco ‟ e pada 11 Januari 2018
Penerapan Sistem Gadai Sawah ( massanra galung ) di dusun Bocco-Bocco’e
Gadai  sawah  ( massanra  galung )    pada  Masyarakat  dusun  Bocco-Bocco‟e merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu‟amalah yang dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang  sebagai  jaminan  atas  hutang.  Perjanjian  gadai  ini  dibenarkan  dengan firman  Allah  swt.  dalam  QS.  Al-Baqarah  2/283  Pengertian  rahn    dalam  ayat tersebut  yaitu  barang  tanggungan  yang    dipegang  (oleh  yang  berpiutang). Barang  tanggungan  tersebut  dalam  masyarakat    disebut  dengan  gadai  atau jaminan. Dari ayat tersebut bila dicermati maka, illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan,  hal ini dapat dijumpai  dalam pendapatnya as-Saukani  yang  mengemukakan  bahwa  “barang  siapa  dalam    perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun  penulis maka  untuk  meringankannnya  (hutang  piutang)  diadakannya  jaminan  yang dipegang”.  Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan karena adanya kebutuhan  yang  mendesak.    Seperti  yang  dikatakan  Ibu  Nemmi:  ...” ko madodong  si  wassele ‟ na  galung  e  na  to  melona  engka,  i  fasannrai  si  jolo  galung  e  . agaro Ima melo melli oto nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna  meloka  tambai  luang  na  bola  ufasanrang  jolo  galukku ”.  (jika  panen menurun dan kita sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, misalnya Ima ingin  beli  mobil  harus  menggadaikan  sawahnya  karena  uangnya  belum mencukupi,  sama  halnya  dengan  saya  mau  memperluas  rumah  harus menggadaikan  sawah  juga  karena  uang  belum  cukup).  Hasil  pertanian  yang menurun  di  sertai  dengan  adanya  kebutuhan  mendesak  seperti  adanya kebutuhan  sekolah,  modal  usaha  dan  kebutuhan  pokok  serta  hasil panen menurun,  mereka  terpaksa  menggadaikan  sawah  yang  dimiliki  untuk memenuhi  keperluannya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  bab  sebelumnya bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi Islam karena tujuan mereka melaksanakan  gadai  adalah  tolong-menolong  tanpa  adanya  unsur mengambil keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah  tanah (sawah)  milik  mereka  sendiri.    Seperti  yang  diungkapkan  oleh Ibu Ima berikut ini:....” Iya jokka sappa tau nappa wabberang i galukku , ko nacocoki ni na fadanni makkada siaga sanra na siattaung wettunna ,biasa ta dua taung ko tapi welau i makkada ko deppa gaga dui ku akkero wettue ilanjut mopi, nappa tawwe jama i galung  e  napa  ko  alena jama  i  alena maneng  mala  wassele  na “  (saya  yang  datang menawarkan sawah saya dan kalau cocok kemudian di bicarakan berapa luas sawah  dan  berapa  uang  yang  saya  butuhkan  dan  jangka  waktu  ,biasanya  2 tahun  tapi  saya  meminta  jika  belum  mampu  bayar  maka  di  lanjut  waktunya. mereka yang akan garap sawah karena hasilnya tidak akan di bagi jika dia yang kerja). 17 Maksud dari wawancara dari pihak rahin tersebut bahwasanya pihak
17 Wawancara dengan  Ibu Ima selaku  rahin  di dusun Bocco-Bocco ‟ e pada 11 Januari 2018
rahin sendirilah yang datang kepada si murtahin dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan maksud ingin meminjam uang. Murtahin setuju dan bertanya berapa  banyak  yang  ingin  dipinjamnya?  Dan  berapa  lama  jangka waktunya? Namun si rahin tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Ketika  dia  sudah  memiliki  uang  maka  ia  akan  melunasinya  dan  mengambil kembali sawahnya.

## KESIMPULAN
Penerapan  prinsip  ekonomi  Islam  terhadap  gadai  sawah  ( massanra galung )  di  Dusun  Bocco-Bocco‟e Desa  Wecudai  Kecamatan  Pammana Kabupaten  Wajo  masih  belum  terpenuhi  sepenuhnya  di  karenakan  praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai  dalam  Islam  yaitu  akad  adanya  unsur  tolong  menolong  ( tabarru ‟), sementara yang terjadi di desa Bocco-Bocco‟e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak pemberi gadai  ( rahin) .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nayl Al-Authar. Juz 5. Dar Al-Fikr.
Basyir,  Ahmad Azhar. Asas-Asas
Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata Islam.
Yogyakarta: UII Press. 2000.
Departemen  Agama  RI .  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  Dipeonegoro.
2005.
Fatwa    DSN    MUI    tentang    Rahn    dari    Mardani. Fiqih    Ekonomi    Syariah . Jakarta: Kencana. 2012.
Hadi, Muhammad Solhikul. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
Muhammad dan Sholikhul Hadi. Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
Muslich,  Ahmad  Wardi, Fiqhi  Muamalat ,  (Cet.1;  Jakarta:  Sinar  Grafatika Offset, 2010)
Mas‟adi,  Gufron  A., Fiqh  Muamalah  Kontekstual ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002
Patrik,  Purwahid  dan  Kashadi. Hukum  Jaminan .  Semarang:  Fakultas  Hukum Undip.
2003.
Ruchyat, Eddy. Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No.
56 Tahun 1960. Bandung: Armico. 1983.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata . Jakarta: LSIK. 1997.