## PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

## DI INDONESIA
Oleh
Kurnisar Universitas Sriwijaya Palembang

## ABSTRAK
Sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  pembentukan  negara  bahwa  tujuan  utama dirumuskannya  Pancasila  adalah  sebagai  dasar  negara  republik  Indonesia.  Oleh karena  itu,  fungsi  pokok  Pancasila  sebagai  dasar  negara  didasarkan  pada Ketetapan  MPRS  No.XX/MPRS/1966  (jo  Ketetapan  MPR  No.V/MPR/1973,  jo Ketetapan  MPR  No.IX/MPR/1978)  yang  menjelaskan  bahwa  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya  adalah  merupakan  suatu  pandangan  hidup,  kesadaran  dan  cita-cita hukum  serta  cita-cita  moral  yang  meliputi  suasana  kebatinan  serta  watak  dari bangsa  Indonesia.  Kemudian  mengenai  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  ini  dijelaskan  kembali  dalam  Ketetapan  MPR  No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  ”sumber  hukum  dasar  nasional  adalah Pancasila.  Dengan  terbentuknya  UU  No.10  tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  2  UU No.10  tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  ”Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara”,  dengan  tegas  menyebutkan  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum  sebagai  berikut:  ”Penempatan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah  sesuai  dengan Pembukaan  UUD  1945  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara,  sehingga  setiap  materi muatan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila”.
Kata kunci: Pancasila, Sumber Hukum Indonesia

## ABSTRACT
As  determined  by  the  formation  of  the  state  that  the  primary  goal  is  the formulation of Pancasila as the foundation of the Republic Indonesia. Therefore, the  principal  function  Pancasila  as  the  state  is  based  on  MPRS No.XX/MPRS/1966  (MPR  No.V/MPR/1973  jo,  jo  No.IX/MPR/1978  MPR), which  explained  that  Pancasila  as  the  source  from  all  source  or  sources  of  law rule  of  law  in  Indonesia,  which  is  essentially  a  way  of  life,  consciousness  and
ideals  of  the  legal  and  moral  ideals  which  include  mystic  atmosphere  and character  of  Indonesian  nation.  And  then  about  Pancasila  as  the  source  of  all sources of law are explained again in MPR No.III/MPR/2000 about the source of law  and  order  legislation  in  Article  1  paragraph  (3)  which  states  that  "the  basic source of national law is Pancasila. With the formation of Act No.10 of 2004 on the Formation of legislation, as enshrined in Article 2 of Law 10 of 2004 which states  that  "Pancasila  is  the  source  of  all  sources  of  state  law,"  firmly  stated Pancasila as the source of all sources law as follows: "the position of Pancasila as the  source  of  all  sources  of  state  law  is  in  accordance  with  the  Preamble  of  the 1945  Constitution  that  puts  Pancasila  as  the  state  ideology  and  at  the  same philosophical foundation of the nation, so any substance laws and regulations not be contadiction with the values contained in Pancasila ".

## Key word : Pancasila, Law Resources Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Sebelum  membicarakan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum,  adalah  penting  untuk  mengintrodusir  terlebih  dahulu  konsep  tentang staatsfundamentalnorm yang  merupakan  landasan  penting  bagi  lahirnya  konsep Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum. Staatsfundamentalnorm (norma  fundamental  negara)  merupakan  istilah  yang  digunakan  Hans  Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum ( Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen ) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma ( stufentheorie ) (Hamidi;2006;59).
Perihal  norma  hukum,  Hans  Nawiasky  menggunakan  hirarkisitas  hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:
1. Staatsfundamentalnorm yang  berupa  norma  dasar  bernegara  atau  sumber dari segala sumber hukum;
2. Staatsgrundgezetze yang  berupa  hukum  dasar  yang  apabila  dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau vervassung;
3. Formelegezetze atau  undang-undang  formal  yang  pada  peraturan  tersebut dapat  ditetapkan  suatu  ketentuan  yang  bersifat imperative ,  dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;
4. Verordnung  en dan autonome  satzungen yakni  aturan-aturan  pelaksanaan dan peraturan  yang otonom, baik  yang lahir dari delegasi  maupun atribusi (Dardji;1999;21).
Inti  dari  konsep staatsfundamentalnorm (norma  fundamental  negara)  dari  Hans Nawiasky adalah:
1. Staatsfundamentalnorm merupakan  norma  hukum  yang  tertinggi  dan merupakan kelompok pertama;
2. Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre-supposed atau  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  masyarakat  dalam  suatu  negara  dan merupakan  norma  yang  menjadi  tempat  bergantungnya  norma-norma hukum di bawahnya;
3. Isi  dari staatsfundamentalnorm merupakan  dasar  bagi  pembentukan konstitusi  atau  undang-undang  dasar  suatu  negara  ( staatsverfassung ), termasuk norma pengubahnya;
4. Hakekat hukum suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Denny;2007).
Jika konsep staatsfundamentalnorm yang dikemukakan Hans Nawiansky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum  yang  berlaku  akan  dilihat  sebagai  suatu  sistem  yang  berlapis-lapis  dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan  bersumber  dan  didasarkan  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  dan  norma  yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma  yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara ( staatsfundamentalnorm ).
Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak  melihat  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm yang  dianut  Hans Nawiasky. Pancasilalah yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum ( staatsfundamenalnorm ) (Hamid;1990).
Sementara  itu,  Jimly  Asshiddiqie  menyatakan,  bahwa  dalam  hal  ini  Hans Nawiasky  menyebut grundnorm itu  dengan  istilah staatsfundamentalnorm yang dibedakannya  dari  konstitusi.  Tidak  semua  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam konstitusi  merupakan staatsfundamentalnorm .  Nilai-nilai  yang  termasuk staatsfundamentalnorm menurutnya  hanya  spirit  nilai-nilai  yang  terkandung  di
dalam konstitusi  itu, sedangkan norma-norma  yang tertulis di  dalam pasal-pasal undang-undang  dasar  termasuk  kategori abstract  norms .  Oleh  karena  itu,  jika dikaitkan  dengan  sistem  konstitusi  Republik  Indonesia,  dapat  dibedakan  antara Pembukaan  UUD  1945,  dengan  pasal-pasal  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

## II.   PEMBAHASAN

## 1.  Pancasila Sebagai Sumber Hukum bangsa Indonesia
Penempatan  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm pertama  kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum ( rechtsidee ) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum  positif  adalah  untuk  mencapai  ide-ide  dalam  Pancasila,  serta  dapat digunakan  untuk  menguji  hukum  positif.  Dengan  ditetapkannya  Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka  pembentukan  hukum,  penerapan,  dan pelaksanannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.
Namun  dengan  penempatan  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak  termasuk  dalam  pengertian  konstitusi,  karena  berada  di  atas  konstitusi. Untuk  membahas  permasalahan  ini  dapat  dilakukan  dengan  melacak  kembali konsep  norma  dasar  dan  konstitusi  menurut  Kelsen  dan  pengembangan  yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Memang  hingga  kini  masih  terjadi  polemik  di  kalangan  ahli  hukum  mengenai apakah  Pancasila,  atau  Pembukaan  UUD  1945,  atau  Proklamasi  Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah  sumber  dari  segala  sumber  hukum  tidak  untuk  Pancasila  seperti  yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945  yang  disebutnya  dengan  ”maha-sumber  dari  segala  sumber  hukum,” the source  of  the  source ”  (Denny;2003).  Sebagaimana  telah  ditentukan  oleh pembentukan  negara  bahwa  tujuan  utama  dirumuskannya  Pancasila  adalah sebagai  dasar negara republik  Indonesia. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun
2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sebagaimana  yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara”,  dengan  tegas menyebutkan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sebagai berikut:  ”Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  1945  yang  menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.
Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  yuridis  konstitusional  dan secara  objektif  ilmiah.  Secara  yuridis  konstitusional,  Pancasila  sebagai  dasar negara  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  mengatur  menyelenggarakan pemerintahan  negara.  Secara  objektif  ilmiah  karena  Pancasila  adalah  suatu paham  filsafat,  suatu philosophical  way  of  thinking  system ,  sehingga  uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat (Natabaya;2006).
Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan  yang  bersifat  formal  logis  saja  namun  juga  meliputi  kesatuan  dasar ontologis,  dasar  epistemologis  serta  dasar  aksiologis  dari  sila-sila  Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya  yaitu  menyangkut  makna  serta  hakikat  sila-sila  Pancasila.  Secara filosofis  Pancasila  sebagai  suatu  kesatuan  sistem  filsafat  memiliki  dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem  filsafat  yang  lainnya  misalnya  materialisme,  liberalisme,  pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia (Natabaya;2006).

## 2.  Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia
A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul ” Pancasila Cita Hukum dalam  Kehidupan  Hukum  Bangsa  Indonesia ”  membahas  Pancasila  dari  sudut filsafat  hukum.  Ia  sengaja  tidak  memakai  istilah  ideologi  dalam  karangannya, karena  menurutnya  istilah  cita  hukum  ( rechtsidee )  lebih  tepat,  karena  ideologi
mempunyai  konotasi  program  sosial  politik  yang  cenderung  menempatkan  lain- lainnya  termasuk  hukum,  sebagai  alatnya  dan  oleh  karena  itu  berada  dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61).
Tatanan  hukum  yang  beroperasi  dalam  suatu  masyarakat  pada  dasarnya merupakan  pengejawantahan  cita  hukum  yang  dianut  dalam  masyarakat  yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan  proses  (perilaku  birokrasi  pemerintahan  dan  warga  masyarakat).  Dalam perumusan  hasil  seminar  “ Temu  Kenal  Cita  Hukum  dan  Penerapan  Asas-asas Hukum Nasional ” disebutkan bahwa “Cita hukum ( rechtsidee ) mengandung arti bahwa  pada  hakikatnya  hukum  sebagai  aturan  tingkah  laku  masyarakat  berakar pada  gagasan,  rasa,  karsa,  cipta  dan  pikiran  dari  masyarakat  itu  sendiri” (BPHN;1995;247).    Jadi,  cita  hukum  adalah  gagasan,  karsa,  cipta  dan  pikiran berkenaan  dengan  hukum  atau  persepsi  tentang  makna  hukum,  yang  dalam intinya  terdiri  atas  tiga  unsur:  keadilan,  kehasil-gunaan  ( doelmatigheid )  dan kepastian hukum.
Cita  hukum  bangsa  Indonesia  berakar  dalam  Pancasila  yang  oleh  para Bapak  Pendiri  Negara  Republik  Indonesia  ditetapkan  sebagai  landasan kefilsafatan  dalam  menata  kerangka  dan  struktur  dasar  organisasi  negara sebagaimana  dirumuskan  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pancasila  adalah  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  mengungkapkan pandangan  bangsa  Indonesia  tentang  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan, manusia  dan  sesama  manusia,  serta  manusia  dan  alam  semesta  yang  berintikan keyakinan  tentang  tempat  manusia  individual  di  dalam  masyarakat  dan  alam semesta (Gani:1977;20).
Pandangan  hidup  itu,  seperti  dikatakan  oleh  Cardozo,  merupakan “a stream of  tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives us coherence and direction to thought and action” .  Dengan kata lain Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan “Was ist der Mensch, und was  ist  seine  Stellung  im  Sein?” yang  merupakan  inti  keseluruhan  pemikiran kefilsafatan  Max  Scheler  (Driyarkara;135).  Jawaban  tersebut  secara  formal
dicantumkan  dalam  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, khususnya  dalam  rumusan  lima  dasar  kefilsafatan  bernegara,  dan  dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam  UU  No  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  terutama  Pasal  2  yang  menyatakan  Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  atau  sumber  tertib  hukum  bagi  kehidupan  hukum  di Indonesia,  maka  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  “Penempatan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah  sesuai  dengan Pembukaan Undang-undang Dasar  Negara Republik  Indonesia tahun 1945  yang menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”.
Kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara merupakan grundnorm dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang  memberikan  arah dan  jiwa  serta  menjadi  paradigma  norma-norma  dalam  pasal-pasal  UUD  1945. Interpretasi  norma  hukum  dalam  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi  akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang  akan  menjadi  dasar  dan  sumber  pandangan  hidup  atau  falsafah  hidup bangsa  yang  menjadi  pedoman  dalam  pembentukan  undang-undang  dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa  yang  menjadi  sumber  segala  sumber  hukum  negara  akan  menjadi  satu fungsi  krisis  dalam  menilai  kebijakan  hukum  ( legal  Policy )  atau  dapat dipergunakan  sebagai  paradigma  yang  menjadi  landasan  pembuatan  kebijakan ( policy making ) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik (Siahaan:2008;592).
Prof.Mr.Drs.Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada  tanggal  10  November  1955  yang  nampaknya  dalam  kalangan  luas  sudah diterima  sebagai  suatu communis  opinio  doctorum .  Ia  mengemukakan  bahwa Pancasila  adalah  norma  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm ),  atau menurut istilah digunakannya pokok kaidah fundamentil negara (Notonagoro;1991).    Istilah staatsfundamentalnorm pertama  kali  diperkenalkan
oleh  Hans  Nawiasky  dalam  bukunya Allgemeine  Rechtslehre  als  System  der rechtlichen  Grundbegriffe yang  diterbitkan  tahun  1940.  Menurut  Nawiasky, dalam  suatu  negara  yang  merupakan  kesatuan  tata  hukum  terdapat  suatu  norma yang  tertinggi  ( der  oberste  Norm ),  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari konstitusi  atau  undang-undang  dasar  ( die  verfassung ).  Berdasarkan  norma tertinggi  inilah  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  suatu  negara  dibentuk. Sebenarnya  Nawiasky  dengan  mengikuti  ajaran  gurunya  Hans  Kelsen  yang mengatakan  bahwa  norma  yang  tertinggi  dalam  kesatuan  tata  hukum  negara dinamakan grundnorm .  Akan  tetapi  kedua  pendapat  di  atas  terdapat  perbedaan, grundnorm sebagaimana  dikemukakan  Hans  Kelsen  yang  merupakan  norma tertinggi  pada  dasarnya  tidak  berubah.  Tetapi  Hans  Nawiasky  melihat  bahwa norma tertinggi dalam suatu negara selalu mempunyai kemungkinan mengalami perubahan,  baik  oleh  peristiwa-peristiwa  seperti  pemberontakan, coup  d’etat , putsch , atau anschluss .
Bangsa Indonesia bersyukur dan bangga mewarisi nilai-nilai fundamental, mulai  sosio-budaya  luhur,  berpuncak  sebagai  filsafat  hidup  ( weltanschauung ) yang dijadikan dan ditegakkan sebagai filsafat negara Pancasila. Sebagai filsafat hidup,  nilai  Pancasila  merupakan  landasan  idiil  kebangsaan  dan  kenegaraan. Pemikiran  mendasar  tentang  jatidiri  bangsa,  peranannya  dalam  memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny  (1779-1861)  dengan  teorinya volkgeist yang  dapat  disamakan  dengan jiwa  bangsa  dan  atau  jatidiri  nasional.  Demikian  pula  di  Perancis  dengan  teori “ raison d’ etat ” ( reason  of  state )  yang  menentukan  eksistensi  suatu  bangsa  dan negara ( the rise of souvereign, independent, and national state ).
Oleh karena itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas  dua  kelompok  norma hukum yaitu:
1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan staatsfundamentalnorm atau  norma  fundamental  negara  yang  merupakan norma  hukum  yang  tertinggi  bersifat  ” pre-sup-posed ”  dan  merupakan
landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi;
2. Pasal-pasal  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan staatsgrundgesetz atau  aturan  dasar  negara/aturan  pokok  negara  yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang mengikat umum;
3. Selain itu dalam UU No.10 Tahun 2004 Pasal 2 ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara.

## II. KESIMPULAN
Pembangunan  hukum  dimulai  dari  pondasinya  dan  jiwa  paradigma bangsa  Indonesia,  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum (S taatsfundamentalnorm ),  yang  dipertegas  dalam  UU  No  10  Tahun  2004 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terutama  Pasal  2  yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib  hukum  bagi  kehidupan  hukum  di  Indonesia,  maka  hal  tersebut  dapat diartikan  bahwa  “Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia tahun 1945  yang menempatkan Pancasila sebagai  dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai  Pancasila”.  Kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara  merupakan grundnorm dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang memberikan  arah  dan  jiwa  serta  menjadi  paradigma  norma-norma  dalam  pasal- pasal  UUD  1945.  Cita  hukum  dan  falsafah  hidup  serta  moralitas  bangsa  yang menjadi  sumber  segala  sumber  hukum  negara  akan  menjadi  satu  fungsi  krisis dalam  menilai  kebijakan  hukum  ( legal  Policy )  atau  dapat  dipergunakan  sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan ( policy making ) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU/LITERATUR, ARTIKEL, PERUNDANG-UNDANGAN
Abulgani, Roeslan. Pengembangan Pancasila di Indonesia , 1977.
Assihiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Tata  Negara ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
________________, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi,  Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan  Pemerinahan  Negara  (Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Darmodihardjo,  Dardji. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Gramedia, Jakarta, 1999.
Driyarkara, N. Pantjasila dan Religi , dalam kumpulan karangan, tanpa tahun.
Hamidi,  Jazim. Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan  dan  Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.
Indrayana,  Deny. Penerapan  Konsepsi  Pancasila  Sebagai  Sumber  dari  Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam) , FH UGM, 2007.
Kaelan, Pendidikan  Pancasila  ”Proses  Reformasi,  UUD  Amandemen  2002, Pancasila  Sebagai  Sistem  Filsafat,  Pancasila  Sebagai  Etika  Politik, Paradigma  Bermasyarakat,  Berbangsa,  dan  Bernegara ”,  Yokyakarta, Paradigma, 2003.
Natabaya,  H.A.S., Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia, Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta, 2006.
Notonagoro,  pidato  Dies  Natalis  Universitas  Airlangga  pada  tanggal  10 November 1955, dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara , BP-7 Pusat, 1991.
_________. Pancasila Secara Ilmiah Populer , Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
Oesman,  Oetoyo  dan  Alfian. Pancasila  sebagai  Ideologi  dalam  Berbagai Kehidupan  Bermasyarakat,  Berbangsa,  dan  Bernegara ,  BP-7  Pusat, Jakarta, 1991.
Siahaan,  Maruarar. Undang-undang  Dasar  1945  Konstitusi  yang  Hidup , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008.
Thaib,  Dahlan. Pancasila  Yuridis  Ketatanegaraan ,  AMP  YKPN,  Yogyakarta,
1991.

## B. ENSIKLOPEDIA, KUMPULAN KARANGAN, SIMPOSIUM/SEMINAR, MAJALAH, DISERTASI
Attamimi,  A.  Hamid  S. Der  Rechtsstaat  Republik  Indonesia  dan  Persektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945 , Makalah  pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994.
Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa, BPN, 1995.
Sidharta,  B.  Arief. Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum ,  dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),
Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.