## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KEBIJAKAN HUKUM PELAYANAN KEFARMASIAN DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER DAN PASIEN PADA LAYANAN KEFARMASIAN)
PHARMACEUTICAL SERVICES LEGAL POLICY IN INDONESIA (AN REVIEW OF LEGAL STRENGTHENING AND PROTECTION OF PHARMACISTS AND PATIENTS IN PHARMACEUTICAL SERVICES)

## Wahyuddin & Lale Syifaun Nufus
Universitas Mataram Corresponding e-mail : wahyulukman1985@gmail.com Universitas Nahdlatul Wathan Mataram e-mail: lalesyifa25@gmail.com

## Abstract
In an effort to accelerate the improvement of the health status of the Indonesian people, one of which is the fulfillment of protection for patients in pharmaceutical services, of course the role of pharmacists in the discourse is one of the main supporting factors on the one side. Exactly in this strategic position, on the other hand, the important legal issue that is being questioned is what form the Government’s policy will take towards pharmacist in Indonesia, which in this case is related to the nature of their authority, rights and obligations. Such legal attributes are important entities that can affect the guarantee of the existence of pharmacists as government assistants in the effort to accelerate the improvement of the health status of the Indonesian society. Besides that,policy The formation of pharmaceutical service standards for patients is also a very important entity as a benchmark that participates in influencing the significance in fulfilling adequate health service satisfaction for the society. This research uses normative legal research methods. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Primary legal materials are laws, and secondary legal materials are books and journals related to this research.

## Keywords: Pharmacy, Legal Policy and Patient

## Abstrak
Dalam  upaya  percepatan peningkatan  derajat kesehatan  masyarakat  Indonesia yang salah satunya dapat terpenuhinya perlindungan bagi pasien pada layanan kefarmasian, maka tentu peran  tenaga  farmasi  di dalam diskursusnya salah  satu  faktor  pendukung  utama di satu sisi. Persis pada posisinya yang strategis tersebut di sisi lain, isu hukum penting yang dipertanyakan ialah bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah kepada para tenaga farmasi di Indonesia, yang dalam hal ini terkait dengan sifat kewenangan, hak dan kewajibannya. Atribut-atribut hukum yang demikian adalah entitas penting yang dapat mempengaruhi jaminan eksistensi tenaga farmasi sebagai pembantu pemerintah dalam ikhtiar percepatan peningkatan derajat kesehatan  masyarakat  Indonesia. Selain itu kebijakan bentukan standar pelayanan kefarmasian bagi pasien juga merupakan entitas yang sangat penting sebagai tolok ukur yang turut serta mempengaruhi signifikansi dalam terpenuhinya kepuasan layanan kesehatan yang  memadai bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 118~131
penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitan ini.
Kata Kunci: Farmasi, Kebijakan Hukum Dan Pasien

## A. PENDAHULUAN
Secara normative , tenaga kesehatan adalah setiap orang yang  mengabdikan  diri dalam bidang  kesehatan serta  memiliki pengetahuan  dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang  kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 1
Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi, dokter, perawat, apoteker, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada adanya kesadaran, etika sesuai profesi masing-masing, dan tanggung jawab yang  dijunjung tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna ( user ).
Apabila ditelisik secara mendalam eksistensi para tenaga kesehatan bermuara pada perannya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan pada peran tersebut salah  satu  jenis layanan yang tidak kalah pentingnya diantara layanan kesehatan yang lain ialah aspek pendistribusian obat kepada pasien selaku konsumen.
Alur pendistribusian  obat  hingga sampai  ke tangan  konsumen, diawali  dari  pabrik farmasi  lalu  disalurkan  melalui  Pedagang Besar  Farmasi (PBF), dan dilanjutkan ke  agen untuk disalurkan ke apotek atau toko obat. Alur pendistribusian ini dapat dilihat pada alur yang dilakukan oleh PT Kimia Farma 2 . Khusus untuk sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika memiliki jalur distribusi khusus. Untuk narkotika hanya bisa disalurkan dari Industri Farmasi kepada Pedagang Besar Farmasi tertentu, Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan dari PBF disalurkan kepada PBF tertentu lainnya, apotek, dan lembaga ilmu pengetahuan 3 .
Mencermati alur pendistribusian tersebut, apotek  merupakan  tempat  utama  dalam penyaluran obat  ke  pasien.  Berangkat dari skema ini, maka diperlukan adanya kejelasan dalam  hal  pemberian  obat  dari  tenaga kefarmasian ke konsumen.
Tenaga kefarmasian yang  berwenang dalam  hal  pemberian obat  kepada pasien adalah apoteker dan asisten apoteker. 4 Apoteker  adalah  seorang  sarjana  farmasi  yang
1 .Lihat: Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2 Alur distribusi Kimia Farma diawali dari Pabrik Kimia Farma yang kemudian disalurkan kepada Peda- gang Besar Farmasi (PBF). Selanjutnya, PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada Apotek, Instalasi Farmasi Dumah Sakit, Balai Pengobatan dan Toko Obat. Lihat: https://kimiafarma.co.id/index.php?op- tion=com_content&view=article&id=36&Itemid=171&lang=id. Di akses pada tanggal 25 Mei 20220.
3 Ibid .,
4 Lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa, “Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker”.
telah  lulus  sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA). Peran dari Apoteker adalah melakukan pelayanan kefarmasian ( Pharmaceutical Care )  yang merupakan pelayanan dan tanggung  jawab  langsung sebagai  profesi  Apoteker  dalam  pekerjaan kefarmasian demi meningkatkan kualitas hidup pasien. 5 Dalam pencapaian ini, pelayanan kefarmasian memegang peranan yang penting, karena merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi.
Pada saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat ( drug oriented ) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien ( patient oriented ). Pilihan paradigma yang berorientasi pada pasien adalah cara rasional dalam percepatan pemenuhan layanan kesehatan yang  memadai bagi masyarakat. Konsekuensi dari perubahan orientasi ini menuntut apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
Sebagai jaminan pelaksanaan dari pergeseran paradigma pelayanan yang dimaksud, apoteker dalam eksistensinya selain dituntut untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan mutu kehidupan pasien, maka diperlukan adanya jaminan penguatan dalam bentuk kebijakan hukum dari pemerintah yang diberikan kepada para tenaga farmasi, agar tidak terjadi situasi yang paradox dalam eksistensi tenaga farmasi ditengah peran dan tugasnya yang penting dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu diperlukan adanya jaminan perlindungan bagi pasien pada layanan kefarmasian di apotek. Dalam konteks diperlukan adanya kebijakan standar pelayanan bagi pasien. Bagi pasien pengetahuan ini menjadi stimulus dalam membangun komunikasi dengan apoteker pada perhubungan layanan kesehatan (kefarmasian) 6 .
Berdasarkan latar belakang tersebut, isu hukum yang dapat diketengahkan yaitu apa jensi sifat kewenangannya, hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada apoteker di dalam menjalankan profesinya? serta bagaimana ketentuan pelayanan kefarmasian bagi pasien di apotek?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer Yaitu Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitan ini.
5 Depkes RI, Standar  Pelayanan  Farmasi  di  Rumah  Sakit . Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indo- nesia  Nomor  1027/MENKES/SK/X/2004
6 Pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan obat, peracikan, hingga pemberian informasi penggunaan obat yang tepat sehingga tujuan terapi dapat tercapai merupakan peranan dari profesi apoteker, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahamani mengenai profesi apoteker. Lihat: Wijayanti, dkk, Pengenalan Sejak Dini ….. dalam Andi Asrul Fajri, Evaluasi Persepsi Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Peran Dan Eksistensi Profesi Apoteker, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2001, hlm. 1

## 120~131

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan, Kewajiban Dan Hak Apoteker

## a. Kewenangan Apoteker
Eksistensi Apoteker sebagai suatu  profesi  pengabdian kepada kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Maka tentu dalam menjalankan penghidmatan yang dimaksud diperlukan kecukupan ilmu  pengetahuan  yang  dapat diperoleh dari  pendidikan formal,  yang mana orientasi  primernya  harus  ditujukan  untuk  kepentingan masyarakat. Guna untuk memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam eksistensi yang dimaksud, maka pemberian kewenangan hak dan kewajiban oleh pemerintah adalah penting didalamnya.
Salah satu bentuk tanggung jawab hukum pemerintah pada profesi apoteker. Pemerintah telah menetapkan ketentuan UU  RI  No.  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam regulasi ini, ditetapkan tenaga kefarmasian merupakan bagian dari kelompok tenaga kesehatan  di Indonesia. 7
Dengan demikian secara yuridis apoteker merupakan profesi kesehatan yang  diakui keberadaannya, sepertihalnya  profesi kesehatan lainnya,  misalnya  dokter  umum, dokter  gigi, perawat,  dan  bidan. Sebagaimana dengan profesi tenaga kesehatan lainnya yang memiliki induk organisasi. Profesi  Apoteker juga demikian halnya, tergabung dalam organisasi induk yang dikenal dengan  Ikatan  Apoteker Indonesia (IAI) 8 .
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, kewenangan apoteker terbagi menjadi dua sifat atau terdapat dua landasan kewenangan. Kendati sifatnya berbeda akan tetapi sifat yang dimaksud menjadi satu kesatuan yang bulat  dan  tidak  dipisahkan. Pertama , kewenangan berdasarkan  keahlian  atau kewenangan materiil  yang  semata-mata melekat pada individu  apoteker. Kedua, kewenangan  menurut  undang-undang yang disebut  kewenangan  formal. Dikatakan satu kesatuan yang  bulat  dan  tidak  dipisahkan karena seorang apoteker  untuk dapat  melakukan  praktik atau melakukan  pekerjaan kefarmasian jika memiliki kedua kewenangan tersebut.
Kewenangan apoteker menurut keahliannya di peroleh melalui pendidikan tinggi farmasi dan  pendidikan profesi apoteker,  setelah  apoteker  menyelesaikan pendidikan profesi  dan  lulus  dalam  uji  kompetensi  sebagai  apoteker  serta telah disumpah sebagai apoteker 9 maka  pada  diri seorang  apoteker  tersebut  sudah mempunyai kemampuan
7 Lihat: UU  RI  No.  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan , pasal  11 ayat (1)  huruf  e dan ayat  (6)
8 Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965. Nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Lihat: https://www.iai.id/page/sejarah. Di akses pada tanggal 26 Mei 2022.
9 Sumpah Apoteker termaktub dalam Kode Etik Apoteker Indonesia pada pasal 1 s/d 8. Ibid .
akademik dan kemampuan profesi  untuk  diaplikasikan  kemampuannya  dalam menjalankan pekerjaan  kefarmasian yang sekaligus melekat pada dirinya kewenangan berdasarkan keahliannya atau  kewenangan  materil,  akan  tetapi kewenangan berdasarkan  keahlian  tersebut  belum  cukup  untuk  bisa  menjalankan pekerjaan kefarmasian  karena terdapat  kewenangan  menurut  hukum  yang  diberikan kepada apoteker  atau  kewenangan  formal.
Secara terperinci keterkaitan antar keduanya dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009 Tentang Kesehatan , dalam pasal  23  ayat (1)  disebutkan, tenaga kesehatan  berwenang  untuk menyelenggarakan  pelayanan kesehatan. Selain itu disebutkan pula pada pasal  108  ayat  (1)  mengatur ruang lingkup kewenangan  seorang tenaga  kefarmasian (apoteker) yang menentukan bahwa, praktik kefarmasiaan yang meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan, pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat atas  resep dokter,  pelayanan  informasi  obat  serta  pengembangan  obat,bahan  obat dan  obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Selain penegasan cakupan kewenangan yang dimaksud, diperlukan ketentuan tambahan lainnya bagi seorang apoteker untuk dapat menjalankan  praktek , yakni harus  memenuhi persyaratan hukum administrative, ditentukan bahwa, apoteker  yang menjalankan  Pekerjaan  Kefarmasian  harus  memiliki  sertifikat kompetensi  profesi 10 ; apoteker wajib  memiliki  surat  tanda  registrasi 11 ;  apoteker wajib  memiliki  surat  izin sesuai  tempat  tenaga  kefarmasian  bekerja, yaitu SIPA (Surat izin Praktek Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian dan SIKA (Surat Izin Kerja Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas produksi dan distribusi kefarmasian. 12
Beberapa  contoh  kewenangan  apoteker  dalam  pelayanan  kefarmasian meliputi, mengangkat apoteker pendamping/tenaga kefarmasian lain, mengganti obat merek dagang dengan obat generik tanpa izin dokter & pasien, menyerahkan obat keras, narkotika & psikotropika.

## b. Kewajiban Dan Hak Apoteker
Sebagai  tenaga  kesehatan  profesi apoteker selain mempunyai kewenangan, sebagaimana diketengahkan di atas, juga  mempunyai hak  dan  kewajiban  yaitu kewajiban yang  bersumber  sebagai profesi apoteker,  kewajiban  yang  berdasarkan pada  penerapan  keilmuannya  saat memberikan  pelayanan  dan  kewajiban yang bersumber  pada  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  pemerintah.
Kewajiban  sebagai  profesi apoteker  dalam  komunitasnya  tertuang  dalam  bentuk kode  etik  apoteker, sedangkan  sebagai  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan
10  Lihat: PP No. 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 37 ayat (1) 11 Ibid , Pasal  39  ayat (1) 12 Ibid , Pasal 52  ayat (1)
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 122~131
pelayanan  kefarmasian diatur  oleh  organisasi  profesinya yaitu IAI dengan produk dalam bentuk Kode Etik  Apoteker  Indonesia.
Adapun kewajiban  apoteker  yang  tercantum  dalam  kode  etik yang dimaksud yaitu,  kewajiban  umum,  kewajiban  apoteker  kepada  pasien,  kewajiban  apoteker kepada  teman  sejawat  dan  kewajiban  apoteker  kepada  tenaga  kesehatan  lainnya, yakni  sebagai  berikut:
Pertama , k ewajiban umum profesi apoteker secara berurutan Pasal 1-8, antara lain: 13
1.  Sumpah/janji Apoteker,  setiap  apoteker  harus  menjunjung  tinggi,  menghayati dan mengamalkan sumpah/janji apoteker;
2. Setiap Apoteker  harus  berusaha  dengan sungguh-sungguh  menghayati  dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia;
3. Setiap Apoteker  harus  senantiasa  menjalankan  profesinya  sesuai  kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya;
4.  Setiap  Apoteker  harus  selalu  aktif mengikuti  perkembangan  di  bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya;
5. Di dalam menjalankan tugasnya seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha  mencari  keuntungan  diri  semata  yang  bertentangan  dengan  martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
6. Seorang Apoteker  harus  berbudi  luhur  dan  menjadi  contoh  yang  baik  bagi orang lain;
7.  Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya;
8.  Seorang Apoteker  harus  aktif  mengikuti  perkembangan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  kesehatan  pada  umumnya  dan  di  bidang  farmasi  pada khususnya.
Kedua , k ewajiban apoteker terhadap pasien dengan merujuk pada ketentuan pasal 9 yang menentukan bahwa, seorang  apoteker  dalam  melakukan  praktik  kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat  menghormati  hak  asasi  pasien  dan melindungi makhluk hidup insani. 14
Selain kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas, apoteker juga memiliki hak-hak yang melekat. Adapun hak-hak yang dimaksud, antara lain: 15
a.  Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur Operasional;
b. Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  penerima  pelayanan kesehatan atau keluarganya;
13 Triwara, Bambang, and Zurbandi. Kode Etik Apoteker Indonesia dan Implementasi Jabaran Kode Etik . Jakarta, 2015 14 Ibid.,
15  Lihat: Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  2014 Tentang Tenaga Kesehatan, pasal 57
c.  Menerima imbalan jasa;
d. Memperoleh  pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  moral,  kesusilaan,  serta nilai-nilai agama;
e.  Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f.  Menolak  keinginan  penerima  pelayanan  kesehatan  atau  pihak  lain  yang bertentangan  dengan  Standar  Profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g.  Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, keberadaan UU  Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan telah meneguhkan keberadaan Apoteker sebagai tenaga kesehatan di Indonesia yang dilengkapi dengan hak-hak yang melekat padanya. Selain itu keberadaan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semakin mengukuhkan penguatan Apoteker dalam layanan kefarmasian yakni dengan diberikannya kewenangan yang cukup luas. Akan tetapi agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang, Apoteker diberikan batasan (kewajiban) sebagaimana yang termaktub dalam kode etik Apoteker Indonesia yang mencakup kewajiban  umum,  kewajiban  apoteker  kepada pasien,  kewajiban  apoteker kepada  teman  sejawat  dan  kewajiban  apoteker  kepada tenaga  kesehatan  lainnya.

## 2. Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Dokter  dengan  tenaga  kefarmasian  memiliki hubungan  yang  dominan, termasuk di  dalamnya  apoteker  dan  asisten  apoteker.  Pasien  cenderung  lebih pasif,  sehingga dalam  hal  ini  tenaga  kefarmasian  harus  lebih  aktif  dan  jelas dalam  memberikan pengetahuan  kepada  pasien  dalam  hal  pengetahuan  obat yang  akan  dikonsumsi.
Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan baik apoteker maupun asisten  apoteker harus menyadari adanya kemungkinan terjadinya  kesalahan  dalam pemberian  obat maupun kesalahan dalam pemberian aturan pakai obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Jika prinsip tersebut diabaikan, maka dapat  berakibat fatal bagi keselamatan badan dan jiwa pasien.
Beberapa kemungkinan  kesalahan tenaga kefarmasian dalam pelayanan terhadap pasien,  misalnya  pasien  salah  mengonsumsi  obat,  memberikan informasi aturan pakai yang tidak sesuai dengan resep dokter yang mana dapat dimungkinkan  pasien  akan bertambah  parah  penyakitnya.  Bilamana  dokter telah  menulis  resep  dengan  baik dan  jelas, terlepas  masalah  dalam  keadaan konkrit  obat-obatan  yang  diindikasikan, namun tidak  diserahkan  sesuai dengan resep, maka bukan dokter melainkan apoteker yang dapat dimintakan tanggung-jawabnya.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 124~131
Mengingat beratnya tanggungjawab seorang apoteker, maka untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dimaksud,  pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan baik bagi apoteker maupun bagi pasien, yakni dengan pendekatan pada aspek perbaikan pelayanan yang dapat dilihat pada Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  73  tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek.
Keberadaan Permenkes tersebut adalah kebijakan progressif pemerintah dalam menjaga kualitas hubungan antara apoteker dengan pasien, mengingat pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam capaian peningkatan  mutu kehidupan pasien.  Terlebih pada saat ini paradigma pelayanan ke farmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat ( drug oriented ) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien ( patient oriented ). Konsekuensi dari perubahan orientasi ini menuntut apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 16
Konsepsi di atas menempatkan pelayanan kefarmasian di Apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu pelayanan kefarmasian  bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien ( patient safety ), sehingga kualitas hidup pasien ( quality of life ) terjamin. Adapun bentuk standar pelayanan yang termaktub dalam Peraturan  Menteri Kesehatan  No. 73 tahun 2016  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek adalah sebagai berikut:

## 1. Pengkajian Dan Pelayanan Resep
Kegiatan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan dengan tujuan untuk menganalis adanya masalah terkait obat. Selain itu kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). Bentuk pelaksanaan pada bagian ini terbagi menjadi dua, yakni persiapan pelaksana dan tahapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan meliputi, membersihkan meja dari barang-barang yang tidak diperlukan, dan mempersiapkan resep manual atau elektronik. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan, meliputi, penerimaan erima resep elektronik atau resep manual yang diserahkan ke bagian farmasi; Jika sudah menggunakan sistem informasi, cetak resep elektronik; Jika resep manual tidak terbaca, hubungi dokter penulis resep; Pemeriksaan kelengkapan administratif berupa identitas pasien (nama, usia/tanggal lahir), berat badan (terutama pasien pediatri),  tinggi badan (pasien kemoterapi), tanggal resep, nama dokter; Melakukan pengkajian resep dengan menceklis formulir verifikasi resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja; Memberikan tanda ceklis di kolom
16 Dra. Engko Sosialine Magdaline, Apt. M. Biomed, Petunjuk Tekhnis Pelayanan Standar Pelayanan Kefarma- sian Di Apotik, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2019, hlm.v
Ya (jika hasil pengkajian sesuai) atau Tidak (jika hasil pengkajian tidak sesuai) pada masing- masing hal yang perlu dikaji; Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis resep (hasil konfirmasi dengan dokter dicatat di resep); Memberikan garis merah untuk obat golongan Narkotika dan g aris biru untuk obat psikotropika; Informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien beli tunai; Simpan hasil pengkajian resep; dan membuat laporan pengkajian resep setiap bulan.

## 2. Dispensing
Dispensing bertujuan untuk menyiapkan, menyerahkan dan memberikan informasi obat yang akan diserahkan kepada pasien. Dispensing dilaksanakan setelah kajian administratif, farmasetik dan klinik memenuhi syarat. Tahapan ini penting guna untuk memastikan penyediaan obat yang sesuai dengan tata cara dispensing  yang baik; mencegah terjadinya dispensing error; dan memastikan penggunaan obat yang rasional.
Untuk pelaksanaan pada tahapan ini, dilaksanakan oleh apoteker dengan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, yang terdiri dari tahapan persiapan dengan cakupan memastikan ketersediaan SPO tentang  dispensing   obat di Apotek; personel yang terlibat memahami SPO dispensing dengan tetap menjaga higiene  yang baik, menggunakan seragam atau pakaian yang bersih. Untuk ruang  dispensingnya harus terjaga kebersihannya dan  tidak kotor; peralatan dispensing dalam keadaan bersih dan terkalibrasi;   tersedianya  buku standar atau referensi; dan pengkajian administratif, farmasetik dan klinik telah dilaksanakan serta memenuhi persyaratan.
Selanjutnya pada tahapan pelaksanaannya, dilakukan ( a ) Penyediaan obat sesuai dengan permintaan resep , dengan ketentuan menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep;  mengambil  obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal ke daluwarsa dan  keadaan fisik obat, melakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat  high alert/ LASA. ( b ) . Melakukan peracikan obat bila diperlukan dengan memberikan etiket yang berisi tentang informasi tanggal, nama pasien  dan aturan pakai; memberikan keterangan “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi; memberikan keterangan habiskan untuk obat  antibiotic. ( c ) . Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. ( d ) . Sebelum   obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien. pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan Resep). ( e ) . Memanggil nama dan nomor tunggu pasien dan memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. ( f ) . memastikan 5 tepat yakni, tepat obat, tepat pasien, tepat  dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian. ( g ) . Memberikan  informasi obat mencakup nama obat, dosis, cara pakai obat, indikasi, kontra indikasi, efek samping, cara penyimpanan obat, stabilitas dan interaksi yang diserahkan kepada pasien dan meminta nomor

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 126~131
kontak pasien. Jika diperlukan pasien dapat diberi konseling obat di ruang konseling. Dalam hal penyerahan obat dilaksanakan melalui pengantaran oleh apotek, apoteker harus menjamin keamanan dan mutu serta pemberian informasi secara tertulis kepada pasien. Bila pengantaran dilakukan oleh jasa pengantaran, kemasan sediaan farmasi harus dalam keadaan tertutup dan menjaga kerahasiaan pasien. ( h ) . Menyimpan dan mengarsip resep  sesuai dengan ketentuan. ( i ) . Apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan lampiran  12   sebagaimana terlampir.  Catatan pengobatan pasien diutamakan untuk pasien yang diprioritaskan mendapatkan pelayanan farmasi klinik (Konseling, PTO) contohnya  pasien-pasien penyakit kronis.

## 3. Pelayanan Informasi Obat
Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan  kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam penyediaan dan pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat yang didalamnya meliputi, pemberian informasi  mengenai  Obat termasuk  Obat Resep, Obat bebas dan herbal, informasi  meliputi  dosis,  bentuk  sediaan,  formulasi  khusus, rute  dan metoda pemberian,  farm akokinetik,  farmakologi,  terapeutik da n  alternatif,  efikasi,  keamanan penggunaan  pada  ibu  hamil  dan menyusui,  efek  samping,  interaksi,  stab ilitas, ketersediaan,  harga,  sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain.
Pelayanan informasi obat ini merupakan bagian dari kegiatan promosi/peningkatan kesehatan (promotif): penyuluhan , CBIA, pencegahan Penyakit (Preventif):  penyuluhan imunisasi ,  penyuluhan terhadap ba haya merokok, bahaya narkotika, penyembuhan penyakit (kuratif): keterlibatan dalam program eliminasi malaria dan Tuberculosis dan HIV, dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif): kepatuhan pada  pasien pasca stroke.
Pada tahapan pelaksanaan pada bagian ini, terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan.  Pada persiapan, sebelum melakukan kegiatan PIO, petugas harus menyiapkan buku referensi/e–book, formulir PIO, software interaksi obat. Selanjutnya pada pelaksanaan, apoteker menerima dan mencatat pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis atau tatap muka, mengidentifikasi penanya: nama, status (tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, atau masyarakat umum), menanyakan secara rinci data/ informasi terkait pertanyaan, men etapkan urgensi pertanyaan, dan memformulasikan jawaban, menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau tertulis.

## 4. Konseling
Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan meningkatkan cost-effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien ( patient  safety ).
Pada konseling dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan. Tahapan persiapan, apoteker melakukan seleksi  pasien berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan, menyiapkan obat yang akan dijelaskan kepada pasien/keluarga pasien, menyiapkan informasi lengkap dari referensi kefarmasian seperti handbook , e -book atau internet.
Selain kegiatan persiapan, pada bagian konseling apoteker menentukan kKriteria pasien/ keluarga pasien yang perlu diberi konseling, misalnya pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan/atau ginjal, ibu hamil da n men yusui), pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, AIDS, epilepsi), pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus (penggunaan kortikosteroid dengan tappering down/off ), pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit (digoksin, fenitoin, teofilin), pasien dengan polifarmasi (pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama.
Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan, apoteker membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien, menulis identitas pasien (nama, jenis kelamin, tanggal lahir), nama dokter, nama obat yang diberikan, jumlah obat, aturan pakai, waktu minum obat (pagi, siang, sore, malam), Jika ada informasi tambahan lain dituliskan pada keterangan, menemui pasien/keluarga di ruang rawat atau di ruang konseling, memastikan identitas pasien dengan cara menanyakan dengan pertanyaan terbuka minimal 2 identitas: nama lengkap dan tanggal lahir, mengidentifikasi dan membantu penyelesaian masalah terkait terapi obat, dan menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui Three Prime Questions 17 , menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplo rasi masalah penggunaan obat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat, memberikan informasi dan edukasi obat kepada pasien/ keluarga, terutama untuk obat yang akan digunakan secara mandiri oleh pasien mengenai: indikasi, dosis, waktu dan cara minum/menggunakan obat, hasil terapi yang diharapkan, cara penyimpanan obat, efek samping obat jika diperlukan, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan selama penggunaan obat, meminta pasien/keluarga pasien untuk mengulangi penjelasan terkait penggunaan obat yang telah disampaikan, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien, dan apoteker mendokumentasikan konseling dengan meminta tada-tangan pasie sebagai bukti bahwa pasien memaham informasi yang diberikan dalam konseling.

## 5. Pemantauan Terapi Obat
Merupakan  proses  yang  memastikan  bahwa  seorang  pasien mendapatkan terapi  Obat  yang  efektif  dan  terjangkau  dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Pemantauan Terapi Obat bertujuan untuk meningkatkan
17  Yaitu: apa yang disampaikan dokter tentang obat anda?, apa  yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat anda?, dan apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah anda menerima terapi obat tersebut?.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 128~131
efektivitas terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), meminimalkan biaya pengobatan, menghormati pilihan pasien.
Kegiatan tahapan pemantauan terapi obat, meliputi tahapan persiapan yakni melakukan seleksi pasien yang bertujuan untuk menentukan prioritas pasien yang akan dipantau mengingat keterbatasan jumlah apoteker. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan pada kondisi pasien, misalnya apakah pasien dengan multidiagnosis; pasien dengan polifarmasi;  pasien kanker yang  menerima terapi sitostatika; pasien dengan gangguan fungsi organ terutama  hati dan ginjal; pasien geriatri dan pediatri; pasien hamil dan menyusui; dan pasien dengan perawatan intensif.
Selain seleksi pasien, di tahapan ini dilakukan klasifikasi obat, yakni menentukan jenis obat dengan risiko tinggi seperti, obat dengan indeks terapi semp it (contoh: digoksin, fenitoin); obat yang bersifat nefrotoksik (contoh: gentamisin)  dan hepatotoksik (contoh: OAT); si tost atika (contoh: metotreksat); antikoagulan (contoh: warfarin, heparin); obat yang sering menimbulkan ROTD (contoh: metoklopramid, AINS); dan  obat kardiovaskular (contoh: nitrogliserin). Selanjutnya apoteker melakukan tindakan seleksi kompleksitas regimen, seperti polifarmasi; variasi rute pemberian; variasi aturan pakai; dan cara pemberian khusus  (contoh: inhalasi).
Setelah melakukan rangkaian kegiatan persiapan, pada bagian pemantauan terapi obat dilakukan rangkaian tahapan pelaksanaan dengan rangkaian kegiatan meliputi, melakukan pemilihan pasien yang dengan sesuai criteria, memastikan kebenaran identitas pasien: dengan meminta pasien menyebutkan nama dan identitas lain, dan pengumpulan data pasien  meliputi, data dasar pasien merupakan komponen penting dalam proses PTO, data yang dibutuhkan yaitu riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat dan riwayat alergi. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lain. Semua data yang sudah diterima, dikumpulkan dan kemudian dikaji. Selanjutnya melakukan identifikasi masalah terkait obat antara lain, adanya indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi , dosis terlalu rendah , terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan, dan terjadinya interaksi obat.
Setelah melakukan identifikasi obat, apoteker menentukan prioritas masalah yang sesuai kondisi pasien dan menetukan apakah masalah tersebut sudah atau berpotensi akan terjadi. Selanjutnya apoteker memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut, apoteker memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi rencana pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki, hasil  identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh Apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mengoptimal kan tujuan terapi, dan melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi obat.

## 6. Monotoring Efek Samping Obat
Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang  terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis 18 , diagnosis 19 dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis 20 .
Monotoring efek samping obat bertujuan untuk menemukan Efek Samping Obat (ESO) sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang; menentukan  frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan; mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/ mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya ESO; meminimalkan  risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki ; dan mencegah  terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki.
Persiapan  dengan kegiatan melakukan pendataan ESO Apotek, referensi   ESO, resep dan obat pasien. Selanjutnya apoteker melakukan kegiatan pelaksanaaan yang meliputi tindakan mengidentifikasi  obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat, melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional 21 .

## D. KESIMPULAN
Keberadaan UU  Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan telah meneguhkan keberadaan Apoteker sebagai tenaga kesehatan di Indonesia yang dilengkapi dengan hak-hak yang melekat padanya. Selain itu keberadaan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semakin mengukuhkan penguatan Apoteker dalam layanan kefarmasian yakni dengan diberikannya kewenangan yang cukup luas. Akan tetapi agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang, Apoteker diberikan batasan (kewajiban) sebagaimana yang termaktub dalam kode etik Apoteker Indonesia yang mencakup kewajiban  umum,  kewajiban  apoteker  kepada  pasien,  kewajiban  apoteker kepada teman  sejawat  dan  kewajiban  apoteker  kepada  tenaga  kesehatan  lainnya
18  Profilaksis  memiliki  arti  pencegahan  dan dapat  dibedakan  sebagai  profilaksis  primer, profilaksis sekunder, atau eradikasi. Profilaksis infeksi  primer  mengacu  pada  pencegahan infeksi  awal.  Profilaksis  sekunder mengacu pada pencegahan kekambuhan atau reaktivasi infeksi  yang  sudah  ada.  Eradikasi  mengacu pada  elimi- nasi  organisme  yang  melakukan kolonisasi  untuk  mencegah  berkembang menjadi  infeksi. Lihat: Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm. 2013;70(3):195-283. doi: 10.2146/ajhp120568 19  Diagnosis  berarti  penentuan sesuatu  penyakit  dengan  menilik  atau  memeriksa  gejalanya. Lihat: Mulya- di, Diagnosis Kesulitan Belajar & Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus, Yogyakarta: Nuha Litera, 2009, hlm. 01 20  . Kata physiology juga  berasal  dari  bahasa  Yunani (Greek)  yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Fisiologi secara makna kata dari Bahasa Latin, berasal dari kata “Fisis” (Physis)  adalah alam atau cara kerja. “Logos” (Logi) adalah  ilmu  pengetahuan.  Maka  fisiologi  adalah  ilmu  yang mempelajari  faal  atau  pekerjaan  atau  fungsi  dari  tiap-tiap  jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Lihat: Miftahul Jannah Ayu Sari, Modul Pembelajaran Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia Dan Rencana Pembelajaran Semester (Rps) Pendidikan Biologi, Makalah Fakultas Terbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Neg- eri Raden Intan Lampung, 2021, hlm. ii.
21 Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (ESO) meliputi Siapa yang melapor- kan? Apa yang perlu dilaporkan? Bagaimana cara melapor? Karakteristik laporan efek samping obat yang baik Informasi yang diperlukan dalam Formulir efek samping obat Kapan melaporkan? Analisis Kausalitas Kategori Kausalitas WHO Algortima Naranjo dan Confidentiality. Lebih detailnya dapat dilihat: Direktorat Penga- wasan Distribusi Produk Terapetik Dan PKRT Badan Pom RI, Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Bagi Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2012, hlm. 1-34

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 130~131
Keberadaan Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  73  tahun  2016  tentang  Standar Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep; dispensing; pelayanan informasi obat; konseling; pemantauan terapi obat; monotoring efek samping obat; dan monotoring efek samping obat.
Keberadaan Permenkes tersebut adalah kebijakan progressif pemerintah dalam menjaga kualitas hubungan antara apoteker dengan pasien, mengingat pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam capaian peningkatan  mutu kehidupan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik Dan PKRT Badan Pom RI, Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Bagi Tenaga Kesehatan , Jakarta, 2012 Magdaline Engko Sosialine, Apt. M. Biomed, Petunjuk Tekhnis Pelayanan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotik, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2019
Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar & Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus, Yogyakarta: Nuha Litera, 2009
Triwara, Bambang, and Zurbandi. Kode Etik Apoteker Indonesia dan Implementasi Jabaran Kode Etik . Jakarta, 2015

## Jurnal
DW Bratzler, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm. 2013;70(3):195-283. doi: 10.2146/ajhp120568

## Makalah/Skripsi
Miftahul Jannah Ayu Sari, Modul Pembelajaran Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia Dan Rencana Pembelajaran Semester (Rps) Pendidikan Biologi, Makalah Fakultas Terbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
Andi Asrul Fajri, Evaluasi Persepsi Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Peran Dan Eksistensi Profesi Apoteker, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2001

## Undang-Undang/Peraturan-Peraturan
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah  Nomor 51 Tahun 2009  tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peraturan  Menteri Kesehatan No. 73 tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di Apotek
Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1027/MENKES/SK/X/2004 Tentang Standar  Pelayanan  Farmasi  di  Rumah  Sakit

## Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September
1965

## Website
https://kimiafarma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Ite mid=171&lang=id. Di akses pada tanggal 25 Mei 20220.
https://www.iai.id/page/sejarah. Di akses pada tanggal 26 Mei 2022