INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3726-3738 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Wahyu Prianto
Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari Email: wahyuprianto11@gmail.com

## Abstrak
Apabila suatu pemerintah daerah hendak mengatur dan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain  berupa  pajak  bangunan  salah  satu  hal  yang  diperlukan  selain  produk  hukum  dan  instrument hukum,  hal  yang  tidak  kalah  adalah  tentang  kesalarasan  dengan  rencana  tata  ruang  kota  yang diwujudkan pengendaliaannya melalui suatu system mekanisime perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  dan  melihat  bagaimana  persoalan  hukum  terhadap  Pengaturan  dan  Perizinan untuk  Pengusaha  Sarang  Burung  Wallet  di  Kota  Kendari  berdasrkan  Perarturan  Wali  Kota  Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Penelitian ini dilakukan di pada beberapat steakholder terkait di Kota  Kendari antara lain Bidang Hukum Pemerintah Kota  Kendari,  Bidang  Hukum  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Kendari,  Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, serta beberapa sampel pengusaha sarang burung walet di Kota Kendari. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan izin Banguan Sarang Burung wallet berdasarkan Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  mensyaratkan  bahwa  Perubahan  dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan sarang burung walet harus mendapat  persetujuan/izin  dari  Walikota/pejabat  yang  berwenang  di  bidang  pemberian  izin mendirikan  bangunan,  disisi  lain  terkait  dengan  Pengaturan    Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang Burung  Walet  dalam  Perarturan  pasal  6  Wali  Kota  Kendari  Nomor  48  Tahun  2020  Tentang  Izin Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  untuk  mendapatkan  izin  tersebut  maka  salah satunya syaratnya adalah  Izin  Mendirikan  Bangunan,  persoalannya  adalah  jika  merujuk  pengaturan tentang  bangunan  maka  rujukannya  adalah  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  1  Tahun  2011
Tentang Bangunan, didalam peraturan tersebut dalam kalsifikasi fungsi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) tidak mengklasifikasikan Banguanan sarang Burung Walet.
Kata kunci: Perizinan, Pengusaha Sarang Burung Walet, and Peraturan Walikota

## Abstract
If a local government wants to regulate and increase regional original income, including in the form of building taxes, one of the things that is needed in addition to legal products and legal instruments, what is no less is about harmony with the city spatial plan which is controlled through a system of licensing mechanisms. This study aims to analyze and see how the legal issues regarding Regulation and  Licensing  for  Wallet  Bird's  Nest  Entrepreneurs  in  Kendari  City  are  based  on  Kendari  Mayor Regulation Number 48 of 2020 concerning Permits for the Management and Operation of Swallow's Nests. This research was conducted in a number of related stakeholders in Kendari City, including the Legal Sector of the Kendari City Government, the Legal Sector of the Secretariat of the Kendari City Regional People's Legislative Council, the Investment Service and One Stop Service of the Kendari City Government, and the Kendari City Civil Service Police Unit, as well as several samples of swallow nest entrepreneurs  in  Kendari  City.  In  addition,  the  data  obtained  from  various  literature  and  writings related to this writing. This research method was carried out in an empirical normative manner. The results of the study show that the permit for a swallow's nest building is based on Mayor Regulation Kendari Number 48 of 2020 concerning permits for the management and exploitation of swallow's nests. officials in charge of granting building permits, on the other hand related to the Arrangements for  the  Management  and  Operation  of  Swallow's  Nests  in  Article  6  Mayor  of  Kendari  Regulation Number 48 of 2020 concerning Permits for the Management and Operation of Swallow's Nests to obtain this permit, one of the requirements is a Permit. Building construction, the problem is that if you refer to building regulations, the reference is Kendari City Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Buildings, in this regulation the classification of functions as Article 3 paragraph (1) does not classify Swallow's Nest Buildings.
Keywords: Licensing, Swallow's Nest Entrepreneurs, and Mayor Regulations

## PENDAHULUAN
Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah harapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelengaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah,  sehingga  daerah  dapat  dinyatakan  mampu    dalam    menjalani otonomi  daerah  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat, selain itu dengan peluang yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  Kabupaten  atau  Kota  untuk  mengali  potensi sumber-sumber keuangan Daerah dengan menetapkan sendiri sumber pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut,  memberikan  peluang yang lebih baik  untuk  memajukan perekonomian daerah.
Terkait tersebut dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah yang antara lain berupa  pajak  daerah,  Pemerintah  daerah  dihadapkan  untuk  dapat  juga  memenuhu ketentuan  hukum  yang  lain  untuk  mewujudkan  kota  atau  kabupaten  yang  selaras  dan sejahterah, antara lain apabila suatu pemerintah daerah hendak mengatur suatu izin untuk menintkatkan pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak bangunan salah satu hal  yang  diperlukan  selain  produk  hukum  dan  instrument  hukum  hal  yang  tidak  kalah adalah  tentang  kesalarasan  denga  rencana  tata  ruang  kota  yang  diwujudkan pengendaliaannya melalui suatu system mekanisime perizinan.
Kota  Kendari  adalah    tergolong  daerah    yang  memiliki  sumber  yang  bisa dikembangkan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Adapun potensi alam yang dimaksud adalah burung  walet.  Bila  dibudayakan  burung  walet  ini  konon  sarangnya  bisa  menghasilkan ratusan  ribu  bahkan  sampai  jutaan  rupiah  perkilogramnya.  Usaha  penagkaran  sarang burung  walet  menjadi  salah  satu  faktor  potensial  untuk  memajukan  perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penagkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap pendapatan Asli Daerah disektor  budidaya  hasil  pertanian  Kota  Kendari  karena  banyaknya  penangkaran  sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha penagkaran  sarang  burung  wallet dan hal tersebut diperparah oleh banyaknya bagunan masyarakat kota kendari yang jika berdasarkan izin banguna awalnya adalah rumah tinggal, bangunan Rumah Toko, bahkan ada yang hotel namun dalam perjalannya berubah fungsi menjadi Sarang burung walet, bangunan  penangkaran  sarang  burung  walet di  Kota Kendari  semakin  lama  semakin banyak, dan makin tidak terkendali.
Burung walet dalam bahasa latinnya disebut dengan Colocacia fuciphagus. Burung walet  ini  tergolong  satwa  liar  dan  perlu  dijaga  kelestariannya,  dimana  oleh  masyarakat banyak  dibudayakan  diluar  habitat  aslinya.  Maka  oleh  pemerintah  Kota  Kendari  diatur pengusaha penagkaran sarang burung walet melaui satu bentuk Peraturan Daerah.
Terkait hal tersebut maka perlu gambarkarkan bahwa izin dalam bahasa belanda sama  dengan Vergunning.  Jadi  izin  adalah  salah  satu  penetapan  yang  merupakan dispensasi dari pada suatu lerangan oleh Undang-undang. Kemudian izin atau vergunning itu  dapat  diartikan  apabila  pembuat  peraturan,  secara  umum  tidak  melarang  sesuatu perbutan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbutan Adminstrasi  Negara  yang  memperkenalkan  perbuatan  tersebut  bersifat  sesuatu  izin, Sedangkan    pengertian    dari    perizinan    adalah    salah    satu    bentuk pelaksanaan fungsi  pengaturan  dan  bersifat  pengedalian  yang  dimiliki  oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masayarakat.
Kota Kendari terdiri atas 11 Kecamatan, dan disetiap Kecamatan memiliki pengusaha penangkaran  sarang  burung  walet  yang  mana  lokasinya  tidak  berjauhan  dengan pemukiman  penduduk  setempat.  Tercatat  Hingga kini di Kota Kendari sebagai data awal kurang lebih terdapat 106 sarang burung walet dan semuanya belum mempunyai surat izin penangkaran sarang burung walet. Kemudian yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni di  kecamatan  mandonga,  Kecamatan  baruga  dan  di  Kecamatan  kambu  karena  di Kecamatan  tersebut  yang  lebih  dominan  pengusaha  sarang  burung  wallet,  dan  jumlah penangkaran tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, dengan bertambahnya jumlah penangkaran  sarang burung walet  semakin  banyak  pula  yang tidak  memiliki  izin usaha penangkaran sarang burung walet tersebut.
Sebagai  gambaran  awal,  bahwa  Pengaturan  sarang  burung  wallet  oleh Pemerintah  Kota  Kendari  terkesan  masih  menyisahkan  beberapa  masalah  dalam penngiplementasiannya,  diamana  sebagai  salah  satu  perizinan  maka  pengusahaan penangkaran walet harus memeiliki izin sebagai salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung wallet, pada faktanya Izin pengelolaan dan pengusahaan burung wallet di Kota Kendari yang diatur dalam Perwali Nomor 48 tahun 2020  masih  sangat  baru  dikeluarkan  sehingga  problemmnya  adalah  istrummen penengakan  melalui  izinnya  belum  disiapkan  sehingga  yang  berlaku  pada  Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kota Kendari adalah  peraturan  Penyelenggaraan  izin  mendirikan  bangunan,  yakni  Perwali  Nomor  84 Tahun 2018  Tentang Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),  Pemerintahan Kota  Kendari  memberikan  wewenang  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kota Kendari untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha.
Dari    uraian    diatas  sebagai  tambahan  persoalan  lain  juga  baru  dikeluarkannya peraturan daerah pada tahun 2020 tersebut, Terlihat  jelas bahwa Pemerintah Kota Kendari terlambat  mengeluarkan  izin  tentang  penangkaran  burung  wallet  dan  tidak  tegasnya pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang izin tersebut kepada para pengusaha karena peraturan izin penagkaran sudah dikeluarkan sudah setahun yang lalu tapi sampai sekarang  belum  ada  pengusaha  yang  memiliki  izin  tersebut.  tidak  konsisten  terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Jika permasalahan seperti ini terus berlanjut maka Perwali No. 48 Tahun  2020  Tentang  Izin  Pengusahaan  Penangkaran  Sarang  Burung  Walet tidak akan terlaksana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 48 tahun 2020 tentang Izin  Pengusahaan  Penangkaran  Sarang  Burung  Walet.  Penelitian yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi penelitian di Kota Kendari, yaitu Dinas Perizinan Kota Kendari dan pada usaha sarang burung walt yang ada di Kota Kendari, serta  pada  terkait  lainnya  yang  ada  di  Kota  Kendari,  pada  khususnya  yang  menangani tentang Pereaturan Walikota Kota Kendari Nomor 48 tahun 2020 tentang Izin  Pengusahaan Penangkaran  Sarang  Burung  Walet .
Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitianan ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  secara  langsung  dilapangan  atau  lokasi  penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan  obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh  dari  literatur-literatur kepustakaan,  guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.
Adapun  upaya  untuk  dapat  memperoleh  validitas  bahan  hukum,  sehingga  akan diperoleh  data  yang  akurat  sebagai  bahan  kajian  maka  cara  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  Teknik  Observasi  (Pengamatan) , Teknik  Interview,  dan  Teknik Dokumentasi.
Bahan  hukum  yang  berhasil  dikumpulkan  diolah  secara  sistematis,  selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta  disajikan  dalam  bentuk  uraian  secara  deskriptis  kualitatif  untuk  dapat  menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Izin Banguan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Kota Kendari
Perizinan dalam kaitan mendirikan Sarana Budidaya Burung Walet sendiri adalah hal yang sangat terkait karena bagunan tersebut memilki efek terhadap daerah sekitar dari segi bangunan  dan  ganguan  burung  waketnya  dan  juga  dari  ganguan  suara  alat  pemanggil walwt tersebut, jadi jika dengan alasan tersebut Pemerintah Kota Kendari menilhat hal itu sebagai hal yang perlu diatur menurut penulis  sangat  baik, mengigat  banyaknya sarang
burung  di  kota  kendari  yang  didirikan  ditangan  padat  penduduk,  yang  disayangkan menurut penulis adalah, apabila Pemerintah Kota Kendari mecetuskan pengaturan terhadap sarang burung wallet hanya berorientasi pada untuk meningkatkan pendapat daerah saja, hal  ini  penulis  melihatnya  berdasrakan  bagaiman  Konstruksi  Hukum  dalam  pengaturan sarang Burung Walet di Kota Kendari.
Peraturan Walikota  yang dibentuk oleh pemerintah Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020  Tentang  Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet,  sayangnya  pada umunya menurut penulis pengaturan tersebut hanya berorientasi untuk mengatur hal-hal yang  berkaitan  dengan  retribusi  saja.  Pemerintah  Kota  Kendari  kurang  medasrkan  hal tersebut dari segi kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya kesadaran dan juga keperdulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung wallet.
Sebagaimana dilansir pemberiataan kota kendari melalui Kotakendari.go.id. pada 20 Februari 2020 dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari Yang melakukan Sosialisasi dari hal ini saja dapat memperlihatkaan bahwa orientasi pada Peraturan Walikota Nomor  48  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet memanglah  soal  pendapattan  daerah  dan  cenderung  tidak  mendasarkan  pada  aspek kelestarian lingkungan, dalam sosilaisasi tersebu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari  menggelar  sosialisasi  Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  6  tahun  2019  tentang perubahan keempat atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana di dalamnya memuat pajak sarang burung walet, Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita, membuka diri pada warga pemilik usaha burung walet untuk memberikan masukan tentang  pajak  sarang  burung  wallet  dalam  Kesempatan  Tersebut  Kepala  Bapenda  Kota Kendari Sri Yusnita menyampaikan :
“Kalau  ada  keberatan  silahkan  bersurat  dan  komplain  ke  kantor  Bapenda  Kota  Kendari, silahkan melakukan pengaduan kami siap ber diskusi,”
Dalam kesempatan tersebut juga Kepala Bidang Wilayah 2 Bapenda Kota Kendari Rizal Rani mengatakan, besarnya pajak sarang burung walet dipatok 10 persen.
“Pemenuhan kewajiban pajak menggunakan self asesment, pembayaran dilakukan setiap tanggal 1- 15 bulan berjalan,”
Seorang  petani  burung  walet  La  Upe  meminta  Pemkot  Kendari  tidak  memaksakan pembayaran pajak sarang burung walet karena banyak masalah yang dihadapi para petani. Dia meminta menyediakan wadah untuk jual beli sarang burung walet.
“Keti ka terjadi transaksi penjualan sarang burung walet pajak akan dipotong di situ sehingga bisa transparan, kalau self asesmen kadang kurang jujur jual sepuluh lapor satu,”
Petani lainnya meminta Pemkot membagi klasifikasi petani sarang burung walet yaitu pemula, sedang dan sudah berkembang. Ini dilakukan agar tidak terlalu membebani para petani  dalam  pembayaran  pajak.  Mereka  mengaku,  masih  cukup  sulit  melakukan pembayaran pajak, sebab meskipun sudah memulai usahanya sejak tiga hingga 5 tahun lalu,  namun  belum  memberikan  hasil  yang  signifikant.  Apalagi  petani  yang  memulai usahanya dengan cara meminjam kredit, dan Pemerintah Kota Kendari mencatat, saat ini sekira 120 petani burung walet di Kota Kendari.

## Perubahan Fungsi Bangunan Sarang Burung Walet Di Kota Kendari
Izin merupakan bagian dari hukum administrasi yang menjadi salah satu perangkat bagi pemerintah  untuk  mengendalikan  warganya  agar  berjalaan  dengan  teratur  dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Hal tersebut diperlukan sehingga ada kontrol  pemerintah    terhadap    pembangunan    masyarakatnya,    sehingga    dalam mengontrol    tersebut,  pemerintah  membutuhkan  Organisasi  yang  sering  kali  kita  sebut birokrasi. Dalam organisasi tersebut  dilakukan  pembagian  tugas  yang  diharapkan  dapat membantu  segala  proses  perizinan   berajalan  dengan   baik  dan  masyarakat  dapat mengajukan  permohonan  izin  de-ngan sistem yang tertata dengan adanya kerjasama yang baik dari birokrasi yang ada. Sendi utama  dalam  pembagian  tugas  adalah  koordinasi dan  pengawasan.  Melalui  sistem  yang terintegritas  dan  sistem  perizinan  yang sehingga tujuan  pembangunanyang  ingin  diwu-judkan masyarakat bisa tercapai dengan:
a.  Adanya kepastian hukum.
b.   Perlindungan kepentingan umum.
c.  Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
d.  Pemerataan distribusi barang tertentu.
Izin  diterbitkan  kepada  warga  yang  memohon  izin  untuk  memberikan  kontribusi positif terhadap aktifitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan  mendorong  laju  investasi.  Hal  ini  didasarkan  kepada  keyakinan  bahwa pembangunan yang baik dari setiap daerah akan membantu pendapatan mereka, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan masyarakat dipengaruhi faktor ekonomi. Izin yang  dikeluarkan  dan  diterbikan  pemerintah  diharap  mampu  menjaga  kondisi  sehingga mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib bagi semua lapisan masyarakat dengan adanya izin ini ada batasan bagi pembangunan sehingga setiap orang tidak bisa bertindak seenaknya dalam membangun sesuatu. Selain itu, tujuan dari diterbitkannya perizinan bagi
pemerintah seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah, hal ini  dipengaruhi karena pendapatan adalah hal yang utama bagi setiap daerah untuk mewujudkan otonomi daerah karena tanpa pendapatan yang memadai, otonomi daerah tidak bisa dilaksanakan, sehingga perkembangan sebuah daerah berasal dari pendapatan daerah itu sendiri. Namun prosedur yang harus diterapkan dalam memberikan izin haruslah mudah dilakukan, cepat dan transparan sehingga prosedur untuk mengurus izin menuju kearah potensi izin menjadi instrumen  rekayasa  pembangunan.  Untuk  itu  fungsi  perizinan  sebagai  salah  satu  fungsi keuangan harus diawasi dengan baik sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pemberian tersebut sesuai dengan izin yang sudah diberikan.
Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  Izin  Pengunaan  diperlukan  untuk  megontrol  laju pembangunan dan menjadi acuan apabila di masyarakat ditemukan sengketa dengan pihak lain setelah sebuah bangunan selesai dikerjakan dan sudah menjadi sebuah bangunan, oleh karena itu penting sekali untuk memprhatikan dari mulainya direncanakan untuk melakukan pembangunan untuk mencari tahu mengenai mengenai status tanah yang bersangkutan. Lingkungan kota harus di tata rapi, menhindari bahaya fisik perihal kontruksi bangunan dan pemantauan terhadap lingkungan sekitar dari bangunan terutama dalam hal pengolahan limbah. Walaupun kembali lagi segala hal sudah diatur dan seharusnya pihak yang telah menerima  izin  melaksanakan  dengan  baik  setiap  aturan,  namun  masalah  limbah  dari bangunan  serta  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  IMB  (menjorok  ke  pantai)  sangat banyak  kita  temui  saat  ini,  dan  sampai  sekarang  mereka  bisa  beroperasi  dengan  baik, seolahlah tidak terjadi apa-apa. Laporan atas keresahan dari hal tersebut, tidak satu dua kalidilakukan  mereka  yang  merasa  dirugikan  namun  kembali  lagi,  tidak  pernah  ada tanggapan serius dari mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini. Publik harus dilibatkan  dalam  penerbitan  izin  karena  berpengaruh  bagi  kehidupan  mereka,  seperti halnya di Australia, New South Wales yang memanggil melalui iklan masyarakatnya apabila pemerintah hendak memberikan Izin.
Hal yang paling utama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu melakukan pembinaan bangunan, salah satunya dengan bagaimana Pemerintah Daerah memberikan keringanan biaya izin mendirikan bangunan untuk semua lapisan masyarakat dan mengacu kepada peningkatan Pendapatn Asli Daerah (PAD) 9, keringanan itu dimaksudkan agar uang yang dikeluarkan oleh pemohon harus benar-benas sesuai dengan izin yang akan mereka dapatkan,  namun  dalam  prakteknya  hal  inilah  yang  menjadi  celah  bagi  segelintir  orang untuk  mendapatkan  keuangan,  terutama  dalam  hal  memuluskan  permintaan  mereka dengan membayar lebih kepada salah satu bagian dari birokrasi pemerintah yang menjadi
bagian organ pemerintah yang melakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelengaraan pembangunan.
Undang-Undang    Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  sendiri mengatur  fungsi  bangunan  gedung,  persyaratan  bangunan  gedung,  penyelengaraan bangunan gedung, termasuk di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik dan  pengguna  bangunan  gedung  pada  setiap  tahap  ang  dilakukan  untuk  melakukan penyelengaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Keseluruhan dari tujuan dan maksud dari adanya aturan tersebut  dilandasi  oleh  asas  kemanfaatan,  keselamatan,  keseimbangan  dan  keserasian bangunan  gedung  dengan lingkungan dan masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya undangundang yang mengatur hal ini, segala penyelenggaraan bangunan gedung yang  termasuk  pembangunan  maupun  pemanfaatan  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan oleh pihak asing,  wajib  mematuhi  seluruh  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Bangunan.
Di Kota Kendari sendiri Izin Mendirikan Bagunan sepenuhnya diatur melalui Perturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, dalam Peraturan ini Pemerintaha Kota  Kendari  bertujuan  agar  pembangunan  kedung  tertib  adminitratif,  berwawasan lingkungan, agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuninya dan agar bangunan  gedung  dapat  terselenggara  secara  tertib  serta  Sesuain  dengan  Fungsinya. Dalam aturan ini juga telah disebutkan bahwa Pemugaran Bangunan gedung dilindungi dan dilestarikan  adalah  kegiatan  memperbaiki,  memulihkan  kembalibangunan  gedung  dari bentuk aslinya.
Bangunan Sarang Burung Walet sendiri di Kota Kendari pada dasarnya adalah hal yang lumayan terlambat jika dibandingkan dengan kota-kota lain, dengan merujuk pada hasil  yang  menjanjikan  dari  usaha  budidaya  sarang  brung  wallet  di  kota  lain  tersebut sehingga warga Kota Kendari berbondong-bindong melakukan usaha tersebut, usaha ini mulai marak di kota kendari baru pada tahun 2017 hingga tahun 2020, kalaupun ada yang melakukannya  di  bawah  2017  utu  karena  memang  pada  dasarnya  mereka  adalah  dari awalnya  memang  memperutukan,  memanfaatkan  fungsi  bangunannya  untuk  budidaya sarang burung wallet namun yang kebanyakan yang terjadi dan menjadi objek dalam tulisan ini adalah petani budidaya sarang burung wallet yang awalnya meperuntukan bangunannya selainnya bangunnan burung wallet namun karena melihat dan tergiur pada usaha ini maka mereka  mengalih  fungsikan  bangunana  mereka  yang  drai  awalnya  ruma,  ruko,  bahkan hotel, namun di atsnya menjadi penangkaran sarang burung wallet.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dibahas  dapat  diambil  kesimpulan  Bahwa Pengalihan  Fungsi  bangunan  mengajadi  Banguan  Sarang  Burung  wallet  berdasarkan Perarturan  Wali  Kota  Kendari  Nomor  48  Tahun  2020  Tentang  Izin  Pengelolaan  Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet mensyaratkan bahwa Perubahan dan/atau penambahan bentuk  bangunan  atau  rumah  sebagai  tempat  pengelolaan  sarang  burung  walet  harus mendapat persetujuan/izin dari Walikota/pejabat yang berwenang di bidang pemberian izin mendirikan bangunan, disisi lain terkait dengan Pengaturan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet  dalam  Perarturan pasal 6 Wali Kota  Kendari Nomor 48  Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk mendapatkan izin tersebut  maka  salah  satunya  syaratnya  adalah  Izin  Mendirikan  Bangunan,  persoalannya adalah  jika  merujuk  pengaturan  tentang  bangunan  maka  rujukannya  adalah  Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan, didalam peraturan tersebut dalam kalsifikasi fungsi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) tidak mengklasifikasikan Banguanan sarang Burung Walet sehingga sampai disini terjadi persoalan hukum pada Perarturan Wali Kota  Kendari  Nomor  48  Tahun  2020  Tentang  Izin  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang Burung Walet yang memebrikan sayarat sayangnya sayarat tersebut belum di akomodasikan secara  aspek  hukumnya  sehingga  Perarturan  Wali  Kota  Kendari  Nomor  48  Tahun  2020 Tentang  Izin  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  terkesan  “berantakan” secara aspek hukum, maka sebagai kesimpulan meskipun Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet telah ada dan diterapkan maka masih banyak pemilik banguna  sarang wallet yang belum memiliki izin hal  tersebut  bukan  hanya  diakibatkan  kerana  pemilik  tidak  mengurusnya  namun  terjadi kendala dalam pengurusannya, khusunya kendala fungsi bangunan sehingga faqkta lapangan menunjukan bahwa sampai saat ini pengusaha sarang bulung wallet yang megalihkan fungsi bangunannya menjadi sarang burung wallet masih memegang izin banguan awal bukan izin banguanan  sarang  burung  wallet.  Bahwa  sebagaimana  hal  tersebut  yang  mana  terjadi ketidak  harmonisan  antara  aturan  satu  dan  aturan  yang  lain  dal  melahirkan  kebijakan tentang  pengaturan  dan  pengelolaan  sarang  burunga  wallet  sehingga  mengakibatkan penegakan  hukum  terhadap  adanya  perubahan  fungsi  dan  bentuk  bangunan  menjadi sarang  burung  wallet  di  kota  kendari  secara  causalitas  terjadi  kelumpuhan  dalam penerapannya indikasinya bahwa penertiban pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet di Kota Kendari menyampaikan bahwaterkait hal tersebut maka pengalihan fungsi bangunanpun sulit untuk diharmonisasikan karena Peraturan Sarang burung wallet hanya terfokus pada perizinan tidak pada bangunan sehingga kalau mencari dan mendasarkan
ketentuan  bangunan  makan  Perturan  Banguna  yang  digunakan  atau  ditegakan  adalah aturan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2011 tentang Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adrian Sutedi , 2010 Hukum Perizinan, Sinar Grafik, Jakarta,
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,. Sinar Grafika, Jakarta, Bates  and  Lipmon,  (2001)  dalam  Lintong  O.  Siahaan,  Prospek  PTUN  Sebagai Paranata Penyelesaian Seng-keta Administrasi di Indonesia, Jakarta, Percetakan Negara RI Arif Budimandan  TIM  penulis  PS.  2008. Budidaya  Dan  Bisnis  Sarang Walet, Depok: PenebarSwadaya.
Enny  Nurbaningsih,  2017. Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Mengenai  Mekanisme  Perizinan Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berinvestasi  di  Indonesia,  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Eka Adiwibawa ST.Ir. 2008. Pengelolaan Rumah Walet, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
Em.  Lukman  Hakim,  2011. Pengantar  Administrasi  Pembangunan,  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Hariansi  Panimba  Sampebulu.2020. Penegakan  Hukum  Pemberian  Izin  Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali. Volume 12 Nomor 2. Mimbar Keadilan
I  Made  Arya  Utama.2007. Hukum  Lingkungan:  Sistem  Hukum  Perijinan  Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Pustaka Sutra
Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum,Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,
J.Kaloh,2009, Kepemimpinan Kepala Daerah,sinar Garafika,Bandung
Junairso  Ridwan,  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Adminitrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik, cetakan 1, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajarana Pada Seminar Tentang Perijinan Penggunaan Tanah Panta.
Klavs Sedlenieks .2004. Corruption in The Process of Issuing Builing Permit, Latvia: Centre of Public Policy Providus.
Perdana, G.. 2019. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Jakarta.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Surabaya: Bina Ilmu,
Priyanta, Amiruddin A Dajaan Imami .2008 ., Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bagi Industri  Dalam  Upaya  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  di  Kota  Cimahi,  Laporan Penelitian DIPA Unpad.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.Mantan. Pengeakkan Hukum Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas  Indonesia,  Ketua  Dewan  Penasihat  Asosiasi  Hukum  Tata  Negara  dan Administrasi Negara Indonesia
Ramli, Muhammad, 2012 Dinamika Birokrasi pada Era Reformasi. Alauddin University Press, Makassar.
Redaksi Agromedia, 2007. Budidaya Walet,.PT. Agromedia Pustaka: jakrta,
Satjipto Raharjo, 2005 Ilmu Hukum,Bandung: Citra Adtya Bakti,
SF.Marbun 1987, Pokok-pokok Hukum Adminstarsi Negara, Liberty, Yogyakrta
Sukanto, S. 1990. Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris. Ind-Hill.
Sukanto, S. 1988. Fungsionalisme dan Teori Konflik  dalam Perkembangan Sosiologi. Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Suatu Hukum Pengantar Yogyakarta: Liberty,
Tim Penulis PS, 1993. Budidaya dan Bisnis Sarang Walet, .Penebar Swadaya: jakarta,.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2o2i Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana tata Ruang Daerah Kota Kendari Tahun 2010 -2030, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perarturan  Wali  Kota  Kendari  Nomor  48  Tahun  2020  Tentang  Izin  Pengelolaan  Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
C. Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4326/ aturan-tentang -usaha- peternakan-burung-walet (tanggal 26 April 2022, Pukul 17:00 Wita)
http: https://www.kendarikota.go.id/berita/bapenda-kota-kendari-sosialisasikan-pajak- sarang-burung-walet/ ( 17 Mei 2022, Pukul 10:00 Wita)
https://info.metrokota.go.id/kantor-sat-pol-pp (21 Mei 2022, Pukul 13:00 Wita)