## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  742-749| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8365.742-749

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JANJI PELAKU USAHA ARISAN ONLINE YANG BELUM PASTI

## Nadzira Arrum Cahyani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia nadzirarrum@gmail.com, sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Arisan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tatap  muka  namun  saat  ini  arisan  telah  mengalami perkembangan  yaitu  dapat  dilakukan  secara online yaitu  tanpa  adanya  pertemuan  langsung  dengan  para anggotanya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perlindungan konsumen terhadap arisan online berdasarkan undang-undang,  yang  dalam  pelaksanaannya  terdapat  janji  belum  pasti.  Tidak  adanya  pertemuan  langsung menjadikan  pelaksanaan  arisan online memiliki  resiko  yang  tinggi.  Anggota  arisan online yang  dirugikan seharusnya melapor dan mendapat perlindungan. Namun, kebanyakan dari  mereka hanya menunggu itikad baik pelaku karena mengetahui proses hukum yang lama. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti dan pertangunggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelanggaran janji. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan  data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer berupa UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku,  hasil  penelitian  dan  artikel  ilmiah  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus,  kemudian  data  yang  telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sehingga menjawab permasalahan sesuai dengan undang- undang.  Hasil penelitian  memperlihatkan  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  janji  pelaku  usaha  arisan online yang belum pasti tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK, dalam UUPK juga terdapat hak konsumen dan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  harus  dipenuhi.  Selain  itu,  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  arisan online yang  melanggar  janji  harus  melaksanakan  ganti  rugi  sesuai  Pasal  19  UUPK.  Masyarakat  harus  lebih waspada  dalam  kegiatan  arisan online ,  serta  pelaku  usaha  harus  memenuhi  tanggungjawab  sesuai  dengan  UU yang berlaku dan pemerintah perlu mengkaji peraturan khusus arisan online .
Kata kunci: Arisan online , Perlindungan, Janji Tidak Pasti

## ABSTRACT
Arisan is an activity that is carried out face-to-face, but currently arisan has developed, namely that  it can be carried  out  online,  that  is,  without  any  direct  meetings  with  the  members.  This  research  aims  to  determine consumer  protection  for  online  social  gatherings  based  on  law,  the  implementation  of  which  has  uncertain promises. The absence of face-to-face meetings makes implementing online social gatherings a high risk. Online social gathering members who are harmed should report it and receive protection. However, most of them just wait for the perpetrator's good intentions because they know the legal process is long. This research discusses legal protection for consumers against the uncertain promises of online social gathering business actors and the responsibility  of  online  social  gathering  business  actors  for  breaking  those  promises.  This  research  uses normative legal methods with secondary data obtained from literature studies, namely primary legal materials in the form  of  UUPK,  as  well  as  secondary  legal  materials  in  the form  of  books,  research  results,  and  scientific articles, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries. The data that has been collected is then analysed using descriptive analysis techniques. so as to answer problems in accordance with the law. The results of the research show that consumer legal protection for the promises of online social gathering business actors is not yet guaranteed to be stated in Article 9 and Article 12 of the UUPK. In the UUPK, there are also consumer rights and obligations of  business actors that must  be fulfilled. Apart from that, the form of accountability for online  social  gathering  business  actors  who  break  their  promises  must  be  to  carry  out  compensation  in accordance  with  Article  19  UUPK. The  public  must  be  more  vigilant  about  online  social  gathering  activities, business actors must fulfil their responsibilities in accordance with applicable laws, and the government needs to review special regulations for online social gatherings.

## Keywords: Online social gathering, Protection, Uncertain Promises

## I. PENDAHULUAN
Arisan  menurut  Ahmad  Gozali,  yakni  kegiatan  yang  melibatkan  banyak  orang  dengan  memberikan sejumlah nominal uang yang telah ditentukan kepada pelaku  usaha arisan  secara rutin berdasar pada waktu yang sudah disepakati. Kemudian, nama-nama anggota arisan akan melalui tahap undian sebagai penentu pihak yang memperoleh giliran arisan ( Gozali, 2005) . Arisan online tidak mengharuskan adanya pertemuan seluruh anggota maka anggota dari arisan tersebut bisa saja saling tidak mengetahui identitas satu sama lain (Hariyanto, Latifah, & Muzid, 2018). Seluruh anggota arisan dapat menyepakati nominal setoran dan giliran dengan memanfaatkan transaksi melalui Automated Teller Machine (ATM), mobile banking dan e-commerce ( Juang, Hidayat & Andrianti, 2022) . Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan utama terkait dengan arisan tradisional dengan arisan online yaitu pada saat menyetor atau menyerahkan uang kepada pelaku usaha arisan online. Hal ini karena arisan online tidak dilakukan secara tatap muka langsung bersama anggota arisan seperti arisan tradisional.
Pengelola arisan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena menawarkan jasa berupa  kegiatan usaha arisan online ( Dewi, Dantes & Setianto, 2022) , hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana pelaku usaha arisan online merupakan perseorangan  non-badan  hukum  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya  dengan  menawarkan  jasa sebagai pihak yang mengelola arisan online .
Saat dilaksanakannya arisan online , hubungan antara pelaku usaha arisan online dan anggota arisan online pun  dapat  disebut  sebagai  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Konsumen menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk dapat menghimpun dananya dan mengundi giliran arisan dan konsumen serta pelaku usaha juga masing-masing menyerahkan objek berupa uang satu sama lain. Sehingga dalam hal ini Konsumen dapat diartikan sebagai setiap orang yang menikmati barang/jasa yang tersedia di tengah masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang lain. Dalam arisan online , anggota arisan memperoleh barang berupa uang sehingga anggota arisan online dapat dilindungi dengan undang-undang perlindungan konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pengurus arisan tersebut.
Salah satu kasus arisan online yaitu kegiatan arisan online yang dilakukan oleh pasangan suami istri di  Sumedang.  Bahwa  dalam  melakukan  penawaran  arisan online keduanya  melakukan  penawaran dengan mempromosikan di media sosial, keduanya menjanji keuntungan yaitu dengan pembelian 1 slot arisan bernilai 1 juta rupiah akan mendapatkan arisan sebesar 1.35 juta rupiah. Tidak hanya itu keduanya juga  menjanjikan  setiap  anggota  arisan online mengajak  orang  lain  akan  mendapatkan  keuntungan sebesar 250 ribu rupiah. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak dibayarkan oleh pelaku usaha arisan online tersebut. Akibat dari penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan online tersebut telah menimbulkan korban hingga ratusan dengan miliaran kerugian.
Berdasarkan kasus tersebut bahwa pelaku usaha arisan online sebagai pihak yang mengelola arisan dalam menawarkan jasanya menggunakan kalimat yang menarik sehingga orang-orang ingin bergabung dalam arisan online, seperti memberikan janji yang belum pasti ke calon anggota arisan online. Hal ini tentu saja merugikan anggota arisan online karena dalam pelaksanaannya tidak pasti dan menjebak serta hanya  mengandalkan  kepercayaan  masing-masing  pihak  ( Flishandoyo,  Hidayat  &  Azkia,  2022) . Penyelenggara arisan online ini sudah banyak sekali tetapi dengan resiko kejahatan yang sangat besar tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan hal ini membuat anggota  arisan tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukumnya.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Yasmarini  dan  Purwanto  yang  mana  penelitian  ini  mengkaji terkait  dengan  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Penelitian  ini  menyebutkan  bahwa kepastian  dan  kekuatan  hukum  yang  timbul  dari  perjanjian  arisan online merupakan  perjanjian  yang lemah  sehingga  pihak  yang  ada  di  dalamnya  dapat  dengan  mudah  melakukan  perbuatan  diluar perjanjian  tersebut  dan  akibat  terhadap  pihak  yang  dirugikan  maka  dapat  dituntut  dengan  kasus wanprestasi  yang  mana  disebutkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Studi  ini  pun membahas  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  terhadap  perjanjian  jika  terdapat  wanprestasi  di  dalamnya ( Yasmarini & Purwanto, 2020) .
Studi  milik  Yola,  Fahmi  dan  Yeni  mengkaji  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  saat  terjadi permasalah  saat  pelaksanaan  arisan online .  Sesuai  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata),  menyebutkan  penyelesaian  sengketa,  yang  dapat  diselesaikan  dengan  upaya  arbitrase,
negosiasi,  mediasi  dan  konsolidasi.  Penelitian  ini  juga  membahas  akibat  hukum  jika  terjadi permasalahan dalam pelaksanaan arisan online yaitu pelaku yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi meskipun tanpa adanya perjanjian hal ini dikarenakan adanya perbuatan yang melawan hukum ( Yulistia, Iriansyah, Fahmi, &Triana, 2022) .
Studi milik Erlin, Dewi dan Widyantara yang mengkaji terkait dengan pelaksanaan arisan online yang ditinjau berdasar pada UU No. 19 Tahun 2016.  Studi ini menyebutkan bahwa ada perlindungan hukum yang disebutkan dalam perundang-undangan tersebut apabila terdapat peristiwa yang merugikan pihak lain. Penelitian ini juga menyebutkan sanksi yang akan didapatkan oleh bandar arisan online jika bandar  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  anggota  arisan online tersebut  ( Dewi,  Dewi,  &  Widyantara, 2016) .
Adapun perbedaan antara studi ini dan ketiga studi yang sudah disebutkan. Bahwa ketiga studi di atas mengacu kepada akibat hukum yang akan timbul bagi pelaku usaha yang mana disini adalah pelaku usaha arisan online . Penelitian ini akan membahas dari sisi konsumen itu sendiri yaitu anggota arisan online sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga akan membahas pertanggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelaksanaan arisan online . Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memahami  pelaksanaan  arisan online mengingat banyak arisan online yang beresar di sosial media dengan mengumbar janji yang belum pasti. Selain itu juga penelitian ini akan mencakup terkait dengan sikap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha arisan online yang  telah  memberikan  janji  belum  pasti.  Sehingga,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggungjawab pelaku  usaha arisan online . Oleh karena itu, permasalahan  yang  akan  dijwab  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terhadap  janji  pelaku  usaha  arisan online yang  belum  pasti  dan  bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelanggaran janji.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memosisikan hukum sebagai sistem norma yang berlaku terkait dengan asas, norma, aturan hukum, perjanjian, serta doktrin (ajaran) karena  dengan  penelitian  ini  dapat  melihat  bagaimana  norma  hukum  yang  berlaku  terhadap perlindungan konsumen terkait dengan janji tidak pasti dalam arisan online ( Fajar & Achmad, 2017) . Studi ini  mempergunakan  pendekatan  undang-undang  dengan  menganalisis  seluruh  aturan  undang-undang terkait dengan regulasi yang membahas tentang perlindungan konsumen arisan online , sehingga dengan pemahaman  tersebut  dapat  menjawab  permasalahan  pada  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  normatif menggukan  data  sekunder  yang  diantaranya  bahan  hukum  primer  sebagai  norma  hukum  wajib  yang berkekuatan  mengikat,  yakni  undang-undang  ( Marzuki,  2010) yaitu  dalam  penelitian  ini  menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menganalisis pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan penelitian, bahan hukum sekunder berperan guna melengkapi bahan hukum  primer  seperti  buku,  hasil  penelitian,  dan  artikel  ilmiah,  serta  bahan  hukum  tersier  yang memberikan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet ( Ibrahim, 2008) . Sehingga pengumpulan  data  dalam  studi  ini  terlaksana  mempergunakan  studi  kepustakaan  dengan  memahami dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian dianalisis kembali dengan teknik deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan serta juga terdapat pendapat peneliti atas permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap Janji Pelaku  Usaha Arisan  Online Yang Belum Pasti
Arisan online merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Dapat dikatakan bahwa arisan online ini  dilaksanakan  dengan  membangun  kelompok  secara online yang  mana  nantinya  mereka  saling mengikatkan  diri  terhadap  perjanjian  dalam  melaksanakan  kegiatan  mengumpulkan  uang  dengan jumlah  yang  telah  disepakati  bersama-sama  dalam  waktu  tertentu  berikut  juga  dengan  jenis  arisan tersebut ( Malau, 2019) .
Pada  dasarnya  konsep  dari  arisan online ini  tidak  berbeda  dengan  arisan  biasa/konvensional. Adapun, pihak yang berpartisipasi dalam arisan online ini yaitu terdiri dari pelaku usaha arisan, anggota arisan, bank dan media sosial ( Budiarti, 2022) . Pelaku usaha arisan dapat disebut selaku pemilik arisan yang  mana  dirinya  menyelenggarakan  arisan  dan  dipercaya  untuk  mengatur  semua  aktivitas  arisan.
Anggota  arisan  ialah  semua  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri  dan  bersepakat  atas  perjanjian  guna menyelenggarakan  arisan  sebagai  peserta  arisan  yang  menyerahkan  sejumlah  uang  ke  pelaku  usaha arisan.  Dalam  arisan online ,  anggota  arisan  tidap  ada  kewajiban  untuk  saling  mengenali.  Selama pelaksanaan  kegiatan  ini,  para  pihak  tidak  saling  bertemu  satu  sama  lain  yang  pada  akhirnya memanfaatkan bank selaku penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh pelaku usaha arisan dan peserta arisan, dan seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Media sosial dalam kegiatan arisan online berperan sebagai wadah berkumpulnya para anggota arisan agar dapat dengan mudah menerima dan memberikan informasi terkait dengan arisan yang dilakukan. Untuk dapat menentukan siapa saja pihak yang terlibat secara langsung ataupun  tidak secara langsung dapat dilihat dari proses transaksi yang  dilakukan  ( Koto,  2022) .  Media  sosial  dalam  arisan online juga  digunakan  sebagai  media  untuk menarik atau menawarkan untuk menjadi anggota arisan online arisan online yang dibuat oleh pelaku usaha online .  Tentu  saja  media  sosial  ini  memiliki  resiko  seperti  halnya  dalam  menawarkan  arisan online yang tentunya dapat mengandung janji yang tidak pasti. Tentunya dalam kegiatan arisan online para pihak memiliki hubungan hukum satu sama lain. Yang mana terdapat tiga unsur yang ada dalam hubungan hukum, diantaranya terdapat hak ataupun kewajiban dari masing-masing pihak yang saling menjalin hubungan satu sama lain, terdapat objek yang berkaitan serta berlaku berdasar hak dan kewajiban para pihak dan ada suatu hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan atas objek yang berkaitan ( Ishaq, 2008) . Dalam pelaksanaan kegiatan arisan online pastinya melahirkan hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak. Kewajiban pelaku usaha arisan yaitu mengumpulkan dana menyelesaikan masalah dan sengketa  yang  timbul  dari  kegiatan  tersebut  serta  memberikan  informasi  kepada  anggota  arisan  jika terjadi masalah saat kegiatan arisan berlangsung. Hak pelaku usaha arisan yaitu menerima dana arisan dari  seluruh  anggota  arisan  dan  biasanya  mendapatkan  fee  atas  jasanya  ( Atikah,  2022) .  Arisan online merupakan  kegiatan  yang  sangat  beresiko  terjadi  penipuan.  Dalam  peristiwa  wanprestasi  pastinya perlindungan harus didapatkan oleh pihak yang dirugikan atas kegiatan tersebut ( Hanifa & Hutabarat, 2020) . Satjipto  Raharjo  menyebutkan  bahwa  perlindungan  hukum  bertujuan  guna  melindungi  dan  memberi kepastian  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  atas  peristiwa  yang  terjadi,  hal  ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan yang diberikan secara hukum ( Rahardjo, 2000) .
Seperti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Brebes yang mana pulusan ibu-ibu melaporkan kasus arisan online yang  mereka  alami  ke  Mapolres  Brebes.  Pelaku  dengan  inisial  DP  telah  melakukan pelanggaran  dalam  melakukan  usahanya.  DP  yang  merupakan  pelaku  usaha  arisan online telah menimbulkan kerugian dengan total hingga 1 Miliar rupiah dengan jumlah paling kecil masing-masing korban mengalami kerugian 1,8 Juta Rupiah dan paling besar sejumlah 60 juta rupiah dengan jumlah anggota arisan online 300. Penawaran arisan online tersebut diposting di media sosial Facebook dengan memberikan janji yaitu akan mendapatkan keuntungan lebih jika menjadi anggota arisan online , namun pada kenyataannya bukan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisan online tersebut melainkan kerugian  karena  uang  anggota  arisan online tidak  kembali  seperti  arisan  pada  umumnya.  Sebelum melapor para korban telah dijanjikan oleh pelaku akan mengembalikan semua uang korban pada tanggal 2  Agustus  2023  namun  yang  dijanjikan  tidak  kunjung  dilakukan  oleh  pelaku.  Pelaku  juga  sempat membuat  pernyataan  akan  mengganti  uang  korban  dengan  cara  mencicil  20  juta  perhari  saat  ia dikunjungi di rumahnya. Namun pelaku tidak kunjung beritikad baik dan menyepelekan sehingga para korban memutuskan untuk melapor ke Malpores Brebes.
Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK)  menyebutkan bahwa  dalam  melakukan  usahanya,  pelaku  usaha  dilarang  untuk  menawarkan  sesuatu  yang mengandung  janji  belum  pasti.  Yang  mana  disini  pelaku  usaha  arisan online menawarkan  kepada khalayak luas  untuk bergabung dengan  janji  akan mendapat  keuntungan  jika menjadi anggota arisan online tersebut. Selain itu pada Pasal 12 UUPK juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan  sesuatu  dengan  harga  khusus  dalam  waktu  tertentu  jika  pelaku  usaha  tersebut  tidak bermaksud  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  waktu  dan  jumlah  yang  ditawarkan.  Seperti  halnya dengan arisan biasa, setiap bulannya anggota arisan pasti mendapat giliran dengan nominal yang sama. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  arisan online ini  yaitu  dengan  tidak  memberikan nominal uang kepada anggota arisan yang mendapat giliran. Pada artinya, dalam hal ini pelaku usaha arisan online telah melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK.
Perlindungan  hukum  terbagi  atas  dua  yaitu  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum preventif bagi konsumen merupakan perlindungan dengan sifat mencegah sebelum terjadinya sebuah transaksi dengan instrumen yang digunakan adalah aturan. Perlindungan hukum represif bagi konsumen yaitu  sebuah  perlindungan  dengan  sifat  menanggulangi  sesudah  terjadinya  sebuah  transaksi  yang bermasalah dengan instrumen sanksi atau hukuman ( Fitriah, 2020) . Hal ini juga berlaku bagi perlindungan bagi konsumen.
UUPK memberikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dapat dikatakan sebagai bentuk  perlindungan  hukum  preventif  bagi  konsumen  ( Krisna,  Budiartha,  Ujianti,  2022) .  Dalam  Pasal  4 undang-undang ini mengandung hak konsumen yang wajib pelaku usaha penuhi. Misalnya dalam Pasal 4  huruf  d,  terkait  dengan  arisan online ini  maka  anggota  arisan online memiliki  hak  untuk  didengar keluhannya terkait dengan jasa yang digunakan. Pelaku menyepelekan kerugian yang dialami oleh para anggota  arisan online seakan-akan  pelaku  tidak  mendengarkan  keluhan  anggota  arisan online, seharusnya pelaku peduli dengan kerugian yang dialami oleh anggota arisan online sehingga apa yang sudah janjikan dapat dijalani bukan hanya sekedar janji dan bersenang-senang diluar sana. Selain itu pada Pasal 4 huruf h disebutkan bahwa anggota arisan online juga berhak atas ganti rugi apabila tidak sesuai dengan janji pelaku usaha arisan online tersebut dan pelaku tidak boleh menghilang dan kabur dari tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan.
Mengenai tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha arisan online dapat dilihat dalam UUPK yaitu Pasal 7 huruf a dimana tidak dipenuhinya kewajiban pelaku karena pelaku usaha arisan online ini jelas tidak memiliki itikad baik ketika menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dengan selalu menjanjikan akan melakukan pengembalian kerugian anggota arisan online namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Pasal 7 huruf g menyebutkan bahwa dalam hal ini pelaku usaha arisan online memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  anggota  arisan online karena  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Dan  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  diharapkan  yaitu adanya bentuk ganti rugi kepada anggota yang mengalami kerugian ( Pratiwi & Miroharjo, 2022) . Perlindungan  hukum  represif  bagi  konsumen  tertuang  dalam  Pasal  45  UUPK.  Upaya menyelesaikan  sengketa  dengan  jalur  di  luar  pengadilan  yang  disebut  dengan  jalur  non-litigasi  bisa dilakukan  melalui  2  (dua)  cara,  yakni  dengan  cara  melakukan  negosiasi  serta  melalui  mekanisme adversarial atau menyelesaikan suatu sengketa dengan bantuan pihak ketiga  yang tidak bersengketa, seperti  halnya  dapat  meminta  bantuan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Salsabila & Deborah, 2022). Selain proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, menyelesaikan sebuah sengketa dalam transaksi  jual  beli  elektronik  juga  diperbolehkan  melalui  jalur  litigasi.  Penyelesaian  secara  litigasi ditentukan  berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  untuk  menentukan  kompetensi  absolut (kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara) ( Permana & Kholil, 2019) .

## 3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Arisan Online Terhadap Pelanggaran Janji
Setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  tindakan  pelanggaran  termasuk  pelanggaran  janji  dalam pelaksanaan arisan online yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan online maka sudah seharusnya dan wajib  pelaku  usaha  arisan online tersebut  dituntut  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Dalam hal ini anggota arisan online tidak dapat hanya menunggu pergerakan dari pihak penegak hukum saja karena proses yang panjang dan hanya menunggu pertanggungjawaban langsung dari pelaku usaha arisan online tersebut.  Pertanggungjawaban  dalam  hal  ini  sebagai  suatu  bentuk  tindakan  yang  harus dilakukan oleh pelaku usaha arisan online untuk mengembalikan keadaan seperti semula ( Wahyuni, 2022) . Setiap pelanggaran terhadap UUPK yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan online maka harus ada bentuk pertanggungjawabannya yang mana dalam UUPK sendiri menyebutkannya dalam bentuk ganti  rugi  atau  kompensasi  bagi  pihak  yang  dirugikan  tersebut.  Pertanggungjawaban  ini  telah disebutkan dalam Pasal 19 UUPK ( Zulkifli, 2023) yang mana dalam ayat (1) menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat dari menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha arisan online .
Ganti rugi yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK  dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2). Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi ini juga harus dilaksanakan oleh pelaku usaha arisan online dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi berlangsung dan penggantian ganti rugi ini tidak menghilangkan adanya tuntutan pidana.
Ganti  rugi  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  yang  diharapkan  oleh  anggota  arisan online. Secara garis besar, tuntutan terhadap ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat  dari  penggunaan  barang/jasa  atau  akibat  dari  penawaran  barang/jasa  dapat  didasarkan  pada tuntutan  wanprestasi  dan  tuntutan  perbuatan  melanggar  hukum  ( Noviani, 2022) .  Dalam pertanggungjawaban  pelaku  usaha  arisan online terhadap  pelanggaran  janji  ini  dapat  dikategorikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi. Yang mana dalam tuntutan wanprestasi ini pelaku usaha arisan online dan anggota arisan online telah terikat dalam suatu perjanjian.
Ganti  rugi  menjadi  kewajiban  sebagai  bentung  tanggungjawab  pelaku  usaha  arisan online saat terjadi kerugian yang dialami oleh anggota arisan online akibat dari perbuatan pelaku usaha itu sendiri. Seperti halnya yang dialami di Kabupaten Soppeng yang mana Winda Ali selaku pelaku usaha arisan online yang telah menyebabkan kerugian anggota arisan online dengan total kerugian hampir Rp 500 juta untuk lebih dari 100 anggota arisan, rela untuk menjual barang berharganya untuk melakukan ganti rugi anggota arisan online dan kasus ini pun berakhir dengan damai antara pelaku usaha arisan online dan anggota arisan online .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
1. Dalam pelaksanaannya anggota arisan online dapat perlindungan dengan Undang-Undang No. 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terkait  dengan  larangan  pelaku  usaha  yang disebutkan  dalan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  k  dan  Pasal  12  serta  juga  ketentuan  hak  yang  harus didapatkan konsumen dan kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha arisan online yang disebutkan  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  7.  Dalam  pelaksanaannya  perlindungan  konsumen  bagi anggota  arisan online menurut  UUPK  masih  kurang  dilaksanakan  oleh  pihak  pelaku  usaha arisan online terkait dengan pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masih banyak terdapat anggota arisan online yang mengalami kerugian akibat janji tidak pasti yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi penting karena anggota arisan online berhak untuk menuntut haknya sesuai dengan UUPK sehingga pelaku usaha tidak semena-mena dalam melaksanakan  usahanya.  Sehingga  dalam  praktiknya  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  dalam pelaksanaan arisan online atau ada pihak yang dirugikan, mereka yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Dalam  pertanggungjawabannya  pelaku  usaha  harus  memberikan  ganti  rugi  kepada  anggota arisan online yang  dirugikan  akibat  janji  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  arisan online tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  19  UUPK.  Pertanggungjawab terhadap anggota arisan ini menjadi penting karena setiap kerugian yang dirasakan oleh anggota arisan harus mendapat ganti rugi dari pelaku usaha.

## 4.2 Saran
1. Bagi konsumen
Setiap orang harus lebih waspada dengan kegiatan yang melibatkan transaksi elektronik, karena dalam transaksi elektronik khususnya dalam arisan online , karena dengan ini posisi konsumen menjadi  sangat  lemah  keberadaannya.    Sebelum  mengikuti  arisan  online  pastikan  untuk melakukan pemeriksaan data diri pelaku usaha arisan online , apakah mereka pernah atau sedang melakukan  penipuan  atau  tidak.  Konsumen  jika  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  arisan online segera  melapor  ke  pihak  yang  berwajib  agar  pelaku  usaha  tersebut  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya segera.
2. Bagi pelaku usaha Pelaku usaha dalam menawarkan jasa arisan online harus jujur dan memenuhi janji sehingga tidak menimbulkan  janji belum pasti dalam pelaksanaannya serta pelaku  usaha  arisan online dalam melakukan usahanya harus tetap mematuhi etika bisnis. Pelaku usaha arisan online harus segera  memperbaiki  serta  mempertanggungjawabkan  perilaku  yang  menimbulkan  kerugian bagi konsumennya dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.
3. Bagi pemerintah
Regulasi khusus  terkait dengan arisan online perlu dikaji  lebih  lanjut karena  seperti keadaan sekarang banyak masyarakat yang mana membutuhkan payung hukum saat mengikuti arisan online .  Regulasi  ini  dapat  mencakup  terkait  dengan  persyaratan  pelaku  usaha  dalam mengadakan  arisan online ,  bentuk  tranparansi,  akuntabilitas  pelaksanaan  arisan online serta juga mencakup bentuk perlindungan bagi anggota arisan online sebagai konsumen pengguna jasa  arisan online .  Sehingga  pada  akhirnya  dengan  terciptanya  regulasi  ini  dapat  mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap arisan online .
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu-isu perlindungan konsumen dalam arisan online,  termasuk  menganalisis  kasus-kasus  nyata  dan  dampak  sosial  ekonomi  dari  penipuan dalam konteks ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atikah, Nurul,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pengelola  Arisan  Online  Terkait  Terjadinya  Problem  Hukum  Yang Membawa  Kerugian  (Studi  Pada  Pemilik  Arisan  By  Taching  di  Kabupaten  Bangkalan)”, Skripsi  : Universitas Muhammadiyah Malang (2022):18-19. Budiarti, Asiyah, “Waspada Penipuan Berkedok Arian Online Akibat Lemahnya Perjanjian”, Kumparan. Com,
2022.
Detiksulsel,  “Akhir Damai  Kasus  Arisan Online  di Soppeng, Owner Jual  Mobil Lalu Ganti Rugi”, detik.com , https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6388865/akhir-damai-kasus-arisan-online-di- soppeng-owner-jual-mobil-lalu-ganti-rugi
Dewi,  Erlin  Kusnia,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi  and  I  Made  Minggu  Widyantara,  “Akibat  Hukum Terhadap  Pelaksanaan  Arisan  Online  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,” Jurnal Kontruksi Hukum 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302.
Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Ni Komang Febrinayanti Dantes and Muhamad Jodi Setianto, “Wanprestasi Dalam Arisan Online yang  Mengakibatkan  Kerugian  Terhadap  Peserta  Arisan  di  Kabupaten  Jembrana”,
Komunikasi Yustisia 5, no. 3 (2022) : 242, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51903 Fajar,  Mukti  and  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017).
Fauzi, Ahmad and Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi”, Jurnal Yuridis 9, no. 1 (2022) : 20. https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3963.
Fitriah, Fitriah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial”, Solusi 18, no. 3 (2020): 374.
Flishandoyo, Revi Cynthia, Yusuf Hidayat and Laila Azkia, “Kepercayaan ( Trust) Pada Arisan Online di Kota Banjarmasin”, Thesis Commons, (2022) : 3, 10.31237/osf.io/6p84d Gozali, Ahmad, Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top (Jakarta : PT Mizan Publika, 2005)
Hamid, Haris, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Makassar: CV. SAH MEDIA, 2017)
Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. CMS Salmon: Digitalisasi Sistem  Arisan Dan Lelang Motor Online’, SNATIF, 5(1) (2018).
Hanifa,  Silmi  and  Sylvana  Murni  Deborah  Hutabarat,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Sriwijaya  Air Dalam Penayangan Iklam Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass”, Risalah Hukum 16, no. 1 (2020) : 57, https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.304.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya: Bayumedia, 2008) Ishaq, Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Juang, Nurhadi Ahmad, Muhammad Kevin Hidayat and Syarifah Lisa Andrianti, “Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian  Arisan  Online”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 7, no. 1 (2022) : 53, http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3065
Krisna, I Pitu Yogi, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujiantu, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Akibat  Kerugian  yang  Ditimbulkan  Oleh  Pelaku  Usaha  Toko Online di Facebook ”, Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022) : 27-28, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30.
Kompas.com, “Kerugian Arisan Bodong di Sumedang dan Bandung Capai Rp 21 Miliar, Polisi Dalami Aliran Dananya”, https://lipsus.kompas.com/elnino/read/2022/03/10/131213878/kerugian-arisan-bodong-di- sumedang-dan-bandung-capai-rp-21-miliar-polisi
Kompas.tv, “Penipuan  Arisan  Online  di  Brebes,  Kerugian  Lebih  dari  1  Miliar  Rupiah”, https://www.kompas.tv/regional/432746/penipuan-arisan-online-di-brebes-kerugian-lebih-dari-1-miliar- rupiah
Malau,  Magdalena  Sukaryanti,  Tulus  Siambaton  and  Uton  Utomo,  “Tinjauan  Keabsahan  Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, PATIK : Jurnal Hukum 8, no. 1 (2019) : 22. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Cetakan Keenam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Noviani, Ratna, Jalan Tengah Memahami Iklan (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2022).
Permana, Andika Yusuf and Munawar Kholil., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia”, Jurnal Privat Law 7, no.1 (2019): 60-67,
https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30102.
Pratiwi,  Tamimi  dan  Adil  Akhyar  Didik  Miroharjo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan  Arisan Online (Studi  Putusan  Nomor  897/Pid.B/2020/PN  Btm)”, Jurnal  Meta  Hukum 1,  no.  1 (2022) : 5.
Rahardjo , Satjipto , Ilmu Hukum Cetakan ke-V , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).
Salsabila, Alya and  Sylvana Murni Deborah, ”Tanggung Jawab Selebgram Terhadap Iklan Onlineshop Dalam Akun Instagram-nya”, Jurnal Yuridis 9, no. 2 (2022) : 214. Wahyuni, Willa, “Tuntutan Ganti Rugi dan Perbuatan Melawan Hukum”, hukumonline.com, 2022.
Yasmarini, Dewa Sang Ayu Made Sugi and Purwanto, “Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis Online”, Kertha Wicara:Journal Ilmu Hukum 8, no. 9 (2020).
Yulistia,  Yola,  Iriansyah,  Fahmi  and  Yeni  Triana,  “Penyelesaian  Hukum  Arisan  Online  Berdasarkan  Hukum Positif Indonesia”, PROCEEDING IAIN BATU SANGKAR 1, no. 1 (2022).
Zulkifli,  Suhaila,  Jeremia  Maruli  Simbolon.  Mutiara  Henrawati  Christin  Waruwu,  Deviana  Br.  Haloho  dan Tajudin Noor, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Online”, Jurnal Interpretasi Hukum
4, no. 2 (2023) : 258,
https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7775.255-261.