## Legalitas

## Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

## Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:rinasry@gmail.com
Abstrak .  Terselenggaranya  sistem  Regional  Traffic  Management  Centre  merupakan  transformasi  digital  yang  sejalan  dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dirumuskan  pada  Pasal  245  ayat  (1)  yang  merumuskan  untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelolah  oleh  Kepolisian  Negera  Republik  Indonesia.  Polri  khususnya  Direktorat  Lalu  Lintas  telah  mengaplikasikan  Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam  rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi  Birokrasi  Polri  di  bidang  Lalu  Lintas.  Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  yakni:  Pertama,  pelaksanaan  Regional Traffic  Management  Center  oleh  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumatera  Utara.  Kedua,  hambatan  dalam  pelaksanaan  Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga,  upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder  sehingga  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  hukum  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan  memecahkan  permasalahan  (problem  solving)  yang  telah  diidentifikasi  pada  penelitian  tesis  ini.  Perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  serta  pemanfaatan  media  sosial  secara  masif  menyebabkan  kondisi  VUCA  (Volatility,  Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Hal  ini  mendorong  Indonesia  sebagai  sebuah  negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi  RTMC  sebagai  pusat  informasi  publik  terkait  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  termasuk  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun 2009  tentang  Sistem  Informasi  dan  Komunikasi  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang  dasarkan pertimbangan sebagai  berikut:  Pertama,  Regional  Traffic  Management  Centre  sebagai  Pusat  Pengendalian  Anggota.  Kedua,  Regional  Traffic Management Centre sebagai  Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai  Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai  rekam Jejak Elektronis
Kata Kunci: Regional Traffic Management Center (RTMC), Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
Abstract. The implementation of the Regional Traffic Management Center system is a digital transformation that is in line with the mandate of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Information and communication systems for traffic and road transportation has also substantially reduced digital transformation in the legislation. This is formulated in Article 245 paragraph (1) which formulates to support security, safety, order and smoothness of traffic and road transportation, an information system and road transportation are  carried  out  with  the  implementation  of  an  integrated  information  and  communication  system  in  the  LLAJ  center  which  is controlled and managed by the State Police. Republic of Indonesia. The National Police, especially the Traffic Directorate, has applied the Regional Traffic Management Center (RTMC) in the context of providing public information services in the traffic sector and  accelerating  the  Police  Bureaucratic  Reform  Program  in  the  Traffic  sector.  The  problems  in  the  research  are:  First,  the implementation of the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. Second, the obstacles in implementing the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. Third, efforts to overcome obstacles in the implementation of the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. The research method is based on the type of normative legal research. This study tends to use secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research. Data analysis was carried out qualitatively, meaning that through qualitative analysis the  data analyzed would be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between various types of data, then  all  data  were  selected  and processed  and  then analyzed  descriptively  so  that  in  addition  to  describing  and  expressing  it  is expected to solve the problem (problem). solving) that has been identified in this thesis research. The development of information and  communication  technology  and  the  massive  use  of  social  media  have  led  to  VUCA  (Volatility,  Uncertainty,  Complexity, Ambiguity) conditions. in the community and affect public services as referred to in the Law of the Republic of Indonesia Number
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
25 of 2009 concerning Public Services. This encourages Indonesia as a country to carry out digital transformation which of course must be followed by legal regulations in the form of laws and regulations  by reducing the RTMC as a public information center related  to  traffic  and  road  transportation,  including  law  enforcement  against  traffic  violations  and  road  transportation.  The importance of legal rules related to RTMC in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Information and Communication Systems for  Traffic and Road Transportation based on the following considerations: First, the Regional Traffic Management Center as a Member Control Center. Second, the Regional Traffic Management Center as a Traffic Data Collection Center. Third, the Regional Traffic Management Center as the Recipient and Giver of Traffic Information. Fourth, the Regional Traffic Management Center as an Electronic Track Record
Keywords: Regional Traffic Management Center (RTMC), North Sumatra Police Traffic Directorate

## PENDAHULUAN
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan bahwa agar terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi di bidang lalu lintas. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa  untuk  mendukung  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi  yang  terpadu  dalam  pusat  LLAJ  yang  dikendalikan  dan  dikelolah  oleh  Kepolisian  Negera  Republik Indonesia. Untuk mendukung terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan ini maka Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas.
Salah  satu arti  pentingnya Regional  Traffic Management  Center (  RTMC)  di  samping  dapat  digunakan  untuk peningkatan  soliditas  antar  fungsi  kepolisian  adalah  agar  adanya  informasi  yang  cepat  yang  bisa  diterima  oleh masyarakat  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  lalu  lintas  dijalan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan tingkat keamanan informasi yang memadai. Dengan adanya penyampaian informasi di bidang lalui lintas ini diharapkan masyarakat yang akan berkendara dijalan dapat memahami situasi dan perkembangan lalu lintas secara dini, sehingga tidak terjebak dengan kemacetan karena telah mengantisipasi untuk mengambil jalan alternatif yang lebih nyaman dan lancar. Penyebab kemacetan disebabkan pertumbuhan yang tidak sebanding antara sarana prasarana jalan dengan jumlah kendaraan, misalnya di Sumatera Utara terjadi pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jumlah 4.982.417 unit ranmor, peningkatan jumlah kendaraan sekitar 22 % per tahun. 1 Dengan demikian penyampaian informasi kepada masyarakat yang  cepat  dan  akurat  dapat  mendukung  langkah-langkah  bagi  terciptanya  Kamseltibcar  Lantas.  Di  samping  itu penggunaan teknologi informasi digunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan informasi lalu lintas yang meliputi informasi kendaraan bermotor, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan  integritas nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi pemerintah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan out put yang akan dicapai yakni, “Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.” Salah satu wujud pelayanan di bidang lalu lintas adalah terwujudnya kamselbticar lantas dengan sasaran penciptaan situasi yang aman dan tertib serta lancar dalam berlalu lintas yang diikuti dengan terwujudnya etika berlalu lintas sebagai wujud budaya bangsa.
Pengaruh lingkungan strategis yang meliputi situasi dan kondisi lalu lintas dewasa ini cukup meningkat, sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan perkembangan kehidupan manusia dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas masyarakat tentunya tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai sarana mobilisasi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri telah terjadi perkembangan  dibidang  lalu  lintas  sebagai  dampak  dari  perkembangan  transportasi  dengan  segala  permasalahannya dengan  tingkat  kesibukan  lalu  lintas  yang  sangat  tinggi  dan  mengandung  kerawanan  sosial  termasuk  gangguan Kamtibmas khususnya di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran  lalu lintas (Kamseltibcar lantas) yang  memerlukan  soliditas  antar  fungsi  kepolisian  dalam  penanggulangnnya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  sasaran prioritas Polri, sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai berikut: 2 “Kondisi dinamis saat ini menciptakan situasi VUCA membuat pembacaan situasi keamanan dalam negeri harus mampu memiliki kejelasan dalam mendeskripsikan masalah. Situasi keamanan dalam negeri bersifat insidentil parsial dan kasuistik antara situasi satu dengan situasi lainnya. Pada sisi lain, tatanan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan
1 Analisis dan Evaluasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Maret Tahun 2021
2 Listyo Sigit Prabowo, Komitmen Calon Kapolri , Uji Kelayanan dan Kepatutan Komisi III DPR RI, 2021
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
mengalami  keusangan  atau  distrupsi  oleh  pemanfaatan  teknologi  yang  begitu  masif  digunakan  dan  mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam kepemimpinan Polri saat ini dan kedepan, kami berkomitmen untuk menyikapi perubahan situasi  tersebut  secara  real time.  Penanganan  ini  memerlukan  optimalisasi  sistem  deteksi  dan  pengawasan,  sehingga dapat  mengubah  ancaman  menjadi  kesempatan.  Dalam  penanganan  mekanisme  ini,  diperlukan  kepemimpinan  yang tidak lagi single fighter tetapi kepemimpinan yang dapat membangun team work, agar dapat membangun kecerdasan kolektif sebagai fundamen penyelesaian masalah secara komprehensif dan holistik, inilah yang kami kenalkan sebagai kepemimpinan dalam Polri PRESISI yakni kepemimpinan yang mengoptimalkan pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan”.
Pemanfaatan E Tilang di dalam sistem Regional Traffic Management Centre sebagai pusat pengendalian terpadu mengenai  pelayanan  kebutuhan  data,  informasi,  komunikasi  dan  penanganan  terkait  lalu  lintas  kemudian  sebagai dukungan cepat  dalam  penyampaian  informasi yang berkaitan  dengan  pelanggaran,  kemacetan  dan  kecelakaan  serta kejadian  lain  yang  berdampak  terhadap  lalu  lintas,  serta  sebagai  tempat  analisis,  evaluasi  terhadap  pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas belum berjalan secara optimal sehingga berimplikasi terhadap pengakselerasian pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri dalam memberikan kecepatan ( quick wins ) pelayanan masyarakat. Hal ini dilihat dengan indikator sebagai berikut : Pertama , Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua , Regional Traffic Management Centre sebagai  Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga , Regional Traffic Management Centre sebagai  Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat , Regional Traffic Management Centre sebagai  rekam Jejak Elektronis.
Penerapan metode manajemen teknologi informasi Regional Traffic Management Center sudah dilakukan dengan berbagai  penyelarasan  strategis  dalam  manajemen  teknologi  informasi  yang  ditranslasikan  ke  dalam  kriteria  seperti keunggulan  kompetitif,  ketepatan  waktu  pemenuhan  layanan,  kepuasan  masyarakat,  produktivitas  tenaga  kerja  dan profitabilitas. Pada tataran pelaksanaan operasionalisasi Regional Traffic Management Centre Ditlantas Polda Sumatera Utara,  masih  belum  berjalan  secara  optimal,  yakni  belum  optimalnya  pemanfaatan  dalam  memberikan  pelayanan penyampaian  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  ataupun  untuk  kepentingan fungsi  lain  di lingkungan  Polri sendiri.  Permasalahan tersebut timbul  disebabkan  karena  terbatasnya  sumber  daya  organisasi Ditlantas  Polda  Sumut dalam pemanfaatan Regional Traffic Management Centre yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana  dan  Metode  yang  digunakan  belum  berjalan  secara  optimal.  Keunggulan  menggunakan  rumusan  masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,
1. Bagaimana pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan  hukum 3 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 4
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang  – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 5
3 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
5 Ibid , hlm 177.
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Regional Traffic Management Center Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
Pengaruh lingkungan strategis yang meliputi situasi dan kondisi lalu lintas dewasa ini cukup meningkat, sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan perkembangan kehidupan manusia dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas masyarakat tentunya tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai sarana mobilisasi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri telah terjadi perkembangan  dibidang  lalu  lintas  sebagai  dampak  dari  perkembangan  transportasi  dengan  segala  permasalahannya dengan  tingkat  kesibukan  lalu  lintas  yang  sangat  tinggi  dan  mengandung  kerawanan  sosial  termasuk  gangguan Kamtibmas khususnya di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran  lalu lintas (Kamseltibcar lantas) yang  memerlukan  soliditas  antar  fungsi  kepolisian  dalam  penanggulangnnya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  sasaran prioritas Polri, sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listyo Prawobo di dalam transformasi Polri PRESISI bahwa “Polri harus lebih memantapkan soliditas dan melakukan penguatan reformasi internal dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan penguatan public trust”.
Polri  sebagai  institusi  yang  bertanggungjawab  dalam  pemeliharaan  Kamtibmas  dituntut  untuk  mampu menghadapi  beberapa  tantangan  yang  timbul  dari  pengaruh  lingkungan  strategis  saat  ini  termasuk  perkembangan  di bidang  lalu  lintas  dengan  melakukan  terobosan  di  bidang  budaya  pelayanan  melalui  program  revolusi  mental 6 dan pelopor tertib sosial dengan target pencapaian sasaran yakni terwujudnya pemantapan solidaritas dan profesionalisme Polri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri sebagai berikut: “Program revolusi mental saat ini merupakan suatu  kebutuhan  yang  sejalan  dengan  program pemerintah  dan  Polri  untuk turut serta memperbaiki kondisi karakter bangsa  yang  memprihatinkan.  Dalam  hal  ini,  Polri  berkomitmen  dan  bertekad  untuk  ikut  bertanggungjawab  dalam mengatasi berbagai permasalahan pokok bangsa. Muara dari segenap upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dalam rangka mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan”.
Pemantapan  solidaritas  dan  profesionalisme  Polri  merupakan  penguatan  visi  Kapolri  yang  dirumuskan berdasarkan penjabaran sembilan agenda prioritas NAWACITA ke dalam 11 (sebelas) program prioritas dan 8 (delapan) program quick wins pemerintah yang menjadi tanggung jawab  Polri. Mewujudkan pemantapan solidaritas dan Polri yang professional sebagai penggerak revolusi mental tentunya harus dimulai melalui redefinisi, reposisi, retstrukturisasi kelembagaan dan kembali pada tugas pokoknya, dalam peningkatan pelayanan yang profesional.
Pelayanan  yang  berorientasi  pada  kepuasaan  masyarakat  tentunya  akan  membentuk  citra  atau  image  positif terhadap Polri sehingga kepercayaan ( trust ) masyarakat semakin meningkat dan mantap. 7 Dengan terbentuknya citra inilah  polisi  dapat  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  program-program  pemerintah  dan  Polri  dalam  kerangka Kepolisian yang excellence dapat terimplementasi dengan baik sebagai polisi yang hebat dan martabat. Polisi yang hebat dan  bermartabat  adalah  polisi  yang  dengan  pemolisiannya  mampu  mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia. Keberadaan polisi melegakan, memberi rasa aman bagi warga masyarakat. Mampu menjembatani, menjadi teman dan sahabat dalam penderitaan, kedukaan, mungkin bisa juga dikatakan sebagai sosok penolong. Konteks hebat bagi polisi memang  bukan  semata-mata  dari  teknologinya  tetapi  bagaimana  polisi  mampu  menjadi  ikon  kemanusiaan,  ikon peradaban serta ikon bagi hidup dan kehidupan. Ini berarti polisi keberadannya diterima dan mendapat dukungan yang tulus  dari  warga  masyarakat.  Polisi  hebat  dan  bermartabat  bukan  atas  dasar  pangkat/jabatan  atau  hal-hal  yang keduniawian. Melainkan polisi dengan otak, otot dan hati nuraninya dengan tulus dicurahkan bahkan rela dikorbankan demi warga yang dilayaninya dapat hidup aman, nyaman, tenteram damai, tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman hambatan gangguan dalam hidup dan kehidupannya. Selain itu juga ditandai adanya budaya patuh hukum.
Disinilah perlunya revolusi mental untuk menjadikan polisi menjadi ikon kemanusiaan yang lemah lembut dan rendah hati yang mampu melegakan beban/menjadi jembatan/mitra-sahabat yang aman, menyenangkan dan membawa manfaat.  Mendengar/melihat  ada  polisi  rasa  aman  menyelimuti  dan  menaungi  seluruh  warga.  Polisi  dengan pemolisiannya menjadi ikon penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Memperbaiki citra buruk  dimulai  dari  hal  yang  mendasar  dari  akarnya,  yaitu  kesadaran  akan  keberadaannya  sebagai  aparat  yang mengemban  amanah  dan  kepercayaan dari rakyatnya,  sehingga  dalam  bekerja  harus  menjadi  profesional  yang  dapat dibangun dari kepemimpinan, administrasi dan operasional serta capacity building-nya. Selain itu juga mind set dan culture  set  serta  untuk  menjadi  polisi  yang  cerdas  yaitu  senantiasa  mengembangkan  kemampuannya  untuk  mencari terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi, menangani dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Memperbaiki citra  bermakna  juga  membangun  kepercayaan  dengan  membangun  karakter  yang  dalam  konteks  ini  dapat  dipahami memiliki komitmen, kompetensi dan keunggulan. Polisi yang amanah adalah polisi yang sadar dan bekerja dengan tulus
6 Revolusi  mental dimaknai  bahwa  Perubahan  cara  berfikir  (mind  set)  atau  cara  pandang  dan  memiliki  empati (berperasaan) dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan “suara  hati/spiritual”. Memiliki sifat-sifat  kejiwaan (karakter) yang membedakan dengan yang lain dan meyakini akan nilai-nilai budaya Polri yaitu Tribrata sebagai “Ruh” (pedoman hidup Polri).
7 Pembekalan Kapolri Kepada Pasis Sespimmen  dan Peserta Sespimti Polri Tahun 2015, Jakarta,  26 Oktober  2015
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
profesional,  cerdas,  bermoral  dan  modern  untuk  membuat  masyarakatnya  hidup  aman  damai  dan  tenteram  serta meningkat kualitas hidupnya.
Program revolusi mental saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sejajar dengan program pemerintah dan Polri untuk turut serta memperbaiki kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan. 8 Dalam hal ini Polri berkomitmen dan bertekad  untuk  ikut  bertanggungjawab  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  pokok  bangsa.  Muara  dari  segenap upaya  yang  dilakukan  oleh  Polri  adalah  dalam  rangka  mencapai  dan  mewujudkan  Indonesia  yang  berdaulat  dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada saat ini adalah pusat pengendalian informasi atau lebih dikenal dengan nama Regional Traffic  Management  Centre (RTMC).  Namun  demikian  pada  tataran  pelaksanaan  operasionalisasi Regional  Traffic Management Centre masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan  penyampaian  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk  keterbukaan  informasi  publik ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri dalam kerangka pemantapan solidaritas.
Terselenggaranya Regional Traffic Management Centre sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Sistem informasi  dan  komunikasi  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  mereduksikan  secara  substantive  bahwa  agar terselenggaranya  sistem  informasi  dan  komunikasi  di  bidang  lalu  lintas.  Hal  ini  dirumuskan  pada  Pasal  245  ayat  1 dimana  untuk  mendukung  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpatu  dalam  pusat  LLAJ  yang  dikendalikan  dan  dikelolah  oleh  Kepolisian  Negera  Republik  Indonesia.  Untuk mendukung terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan ini maka Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas.
Salah  satu  arti  pentingnya  pengaplikasian Regional  Traffic  Management  Center (  RTMC)  di  samping  dapat digunakan  untuk  peningkatan  soliditas  antar  fungsi  kepolisian  adalah  agar  adanya  informasi  yang  cepat  yang  bisa diterima  oleh  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  lalu  lintas  dijalan  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dan tingkat keamanan informasi yang memadai. Dengan adanya penyampaian informasi di bidang lalui lintas ini diharapkan masyarakat yang akan berkendara dijalan dapat memahami situasi dan perkembangan lalu lintas secara dini, sehingga tidak terjebak dengan kemacetan karena telah mengantisipasi untuk mengambil jalan alternatif yang lebih nyaman dan lancar. Penyebab kemacetan disebabkan pertumbuhan yang tidak sebanding antara sarana prasarana jalan dengan  jumlah  kendaraan,  misalnya  di  Sumatera  Utara  terjadi  pertumbuhan  kendaraan  bermotor  dengan  jumlah 4.982.417 unit ranmor, peningkatan jumlah kendaraan sekitar 22 % per tahun. Dengan demikian penyampaian informasi kepada masyarakat yang cepat dan akurat dapat mendukung langkah-langkah bagi terciptanya Kamseltibcar Lantas. Di samping itu penggunaan teknologi informasi digunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan informasi lalu lintas yang meliputi informasi kendaraan bermotor, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Upaya meminimalkan pelanggaran lalu-lintas yang terjadi harus ditangani dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait sesuai dengan porsi kewenangannya baik dalam rangka upaya penegakkan hukum, pendidikan masyarakat lalu- lintas serta upaya rekayasa lalu-lintas. Di samping itu, dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas maka upaya- upaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dapat dirumuskan dalam beberapa strategi antara lain: 9
Bidang pembangunan kekuatan pengorganisasian aparat penegak hukum dibidang lalu-lintas, instansi terkait dan komponen  masyarakat  yang  mempunyai  kompetensi  dibidang  lalu-lintas  dilaksanakan  melalui  pembentukan  Badan Keselamatan  Lalu-Lintas  (BKLL)  dengan  pemberian  wewenang  dan  tanggung-jawab  yang  jelas.  Inti  pembentukan Badan  Keselamatan  Lalu-Lintas  ini  adalah  terdapatnya  keleluasaan  organisasi  untuk  menyelenggarakan  pengaturan dibidang  kelalu-lintasan  secara  sistematis  (Discretionary  Power)  berdasarkan  prakarsa,  kreatifitas  serta  peran  aktif masyarakat dalam rangka pengembangan sistem perlalu-lintasan yang berorientasi pada upaya peningkatan keselamatan lalu-lintas.  Keanggotaan  Badan  Keselamatan  Lalu-Lintas  melibatkan  unsur  Departemen  terkait,  Polri,  LSM,  Pakar dibidang transportasi/lalu-lintas dan unsur Perguruan Tinggi.
1) Pembangunan  personil  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  dilaksanakan  dengan memperhatikan  porsi  kewenangan masing-masing aparat penegak hukum sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas.
8 Mendagri, Polri Melayani Dengan Revolusi Mental , bahan pembekalan Pasis Sespimen Dikreg 55, Lembang 2015 bahwa Revolusi Mental bertitik tolak pada upaya pembentukan, penguatan karakter bangsa dan  perubahan cepat terhadap paradigma cara berpikir dalam merespon, bertindak dan bekerja.
9 Agus Budi Karyanto, Strategi Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Jalan Guna Mereduksi Kecelakaan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibcar Lantas , Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staff dan Pimpinan, Lembang, Mei 2007, hal. 17
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
2) Pemberian  kewenangan  yang  jelas  kepada  satuan  kewilayahan  sehingga  mampu  menceminkan  keberpihakan kepada pelayanan publik dalam rangka penegakkan hukum dan terwujudnya masyarakat patuh hukum.
Bidang pembinaan kekuatan.
1) Pola rekruitmen aparat penegak hukum diarahkan untuk memenuhi strategi tersedianya aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional dengan tetap memperhatikan persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guna memperoleh aparat penegak hukum yang terbaik.
2) Peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis dan memiliki integritas kepribadian yang baik/bermoral.
3) Peningkatan  latihan-latihan  secara  terukur  dan  terarah  untuk  terdapatnya  kultur  kepemimpinan  dan protesionalisme sesuai dengan tantangan tugas kedepan serta harapan masyarakat.
4) Penyempurnaan piranti lunak tentang peningkatan kemampuan profesionalisme penegak hukum secara berjenjang guna mengatisipasi munculnya permasalahan dibidang lalu-lintas yang Iebih besar.
5) Penyempumaan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang jelas dan baku bagi aparat penegak hukum baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat kewilayahan.
6) Pembangunan sarana  dan prasarana perangkat  penegak  hukum  yang terkait  langsung  dengan upaya  penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Bidang operasional.
1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi hukum dan HAM serta demokratisasi baik terhadap aparat penegak hukum dan  masyarakat  melalui  pendidikan  formal  maupun  non-formal  serta  melalui  media  dimulai  dari  tingkat  dasar sampai dengan strata tertentu.
2) Pengoperasian sistem informasi lalu-lintas yang dapat didayagunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka mengantisipasi  masalah  keamanan  ketertiban  dan  kelancaran  lalu-lintas  sekaligus  dalam  rangka  ketersediaan informasi masyarakat tentang lalu-lintas jalan.
3) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan lalu-lintas yang mendukung efektifitas penegakkan hukum.
4) Peningkatan penggelaran aparat penegak hukum dibidang lalu-lintas di lapangan yang diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, pencegahan dan penertiban.
5) Meningkatkan  upaya  penegakkan  hukum  dan  pendidikan  masyarakat  lalu-lintas  yang  diarahkan  untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu-lintas dan peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas.
6) Meningkatkan  koordinasi  aparat  penegak  hukum  dan  bersama-sama  dengan  instansi  terkait  melakukan  upaya meminimalkan permasalahan dibidang lalu-lintas sesuai dengan porsi kewenangan dan tanggung-jawabnya.
7) Menentukan target yang realistis terhadap tercapainya tingkat keselamatan  lalu-lintas dalam batas toleransi yang ditentukan serta target terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum.
8) Menggelar  operasi  penegakkan  hukum  baik  secara  terpusat  maupun  kewilayahan  yang  diproyeksikan  pada berkurangnya angka kejadian kecelakaan lalu-lintas dan peningkatan disiplin masyarakat serta terciptanya situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.
9) Mengupayakan dukungan dana melalui kebijakan pemerintah untuk aktifitas yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan lalu-lintas melalui wadah BKLL.
Permasalahan  yang  timbul  belum  optimalnya Regional  Traffic  Management  Centre disebabkan  karena terbatasnya sumber daya organisasi Polri dalam pemanfaatan Regional Traffic Management Centre yang terdiri atas Sumber  Daya  Manusia,  Anggaran,  Sarana  Prasarana  dan  Metode  yang  digunakan  untuk  operasional  pemanfaatan Regional Traffic Management Centre sehingga berimplikasi terhadap soliditas antar fungsi kepolisian dan terwujudnya Kamseltibcarlantas. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik informasi lalu lintas,  pengendalian  anggota  dan  data  lalu  lintas  melalui Regional  Traffic Management  Centre  (RTMC) ,  namun penerapan  sistem  dan  metodenya  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  guna  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  sehingga  berimplikasi  terhadap  peningkatan  soliditas  antar  fungsi  kepolisian  dan Kamseltibcar Lantas, diuraikan sebagai berikut: Kecepatan dan kualitas pelayanan informasi lalu lintas dalam kerangka mewujudkan Kamseltibcarlantas kurang optimal sehingga berpengaruh terhadap Brand Polri sebagai institusi unggulan melalui  pemantapan  soliditas  dan  profesionalisme. 10 Keamanan,  kenyamanan  dan  keakurasian Regional  Traffic Management  Centre  (RTMC) sebagai  pusat  pengendalian  anggota  dan  pusat  pendataan  lalu  lintas  kurang  optimal tentunya sangat berpengaruh terhadap pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri sebagai institusi yang menjadi rujukan  bagi  organisasi  lain  dan  penataan  sistem  manajemen  yang  didasarkan  pada  prinsip  SMART-C  ( Specific, Measurable, Attainable, Relevance, Timely and Contiunity ). 11
10 Hasil Wawancara dengan personi Binopsnal Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus, 2021
11 Hasil Wawancara dengan Kabag Binopsnal Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus, 2021
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara
Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Regional  Traffic  Management  Center  Oleh  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda Sumatera Utara
Regional  Traffic  Management  Centre adalah  merupakan  suatu  sistem  yang  didesain  untuk  kepentingan  lalu lintas  jalan  dan  kepentingan  lainnya    dengan  fungsi pertama sebagai  pusat  kendali  yaitu  RTMC  berfungsi  untuk melakukan pengecekan terhadap situasi arus lalu lintas, kesiapan infrastruktur jalan serta keberadaan petugas Polisi lalu lintas  di  lapangan. Kedua ;  sebagai  pusat  koordinasi  yaitu  RTMC  sangat  berfungsi  untuk  dalam  rangka  kecepatan penanganan suatu kejadian dengan mengkoordinasikan seluruh petugas Kepolisian yang ada di lapangan. Ketiga sebagai pusat komunikasi data dan informasi terpadu yaitu RTMC berfungsi untuk menginformasikan tentang situasi lalu lintas termasuk keberadaan petugas di lapangan, fasilitas jalan, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas, lokasi macet dan kecelakaan  lalu  lintas. Keempat ;  yaitu  RTMC  sebagai  pelayanan  masyarakat  dan  rekam  jejak  elektronis  untuk penegakan  hukum  yaitu  dengan  menampung  semua  laporan  dan  pengaduan  dari  masyarakat,  media,  instansi  terkait maupun  patugas  di  lapangan.  Hasil  analisa  dan  kompulasi  tersebut    akan  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan termasuk  aparat  penegak  hukum  yang  membutuhkan  data.  Adapun    yang  dimaksud Regional  Traffic  Management Centre (RTMC) adalah Regional Traffic Management Centre yang ada pada Ditlantas Polda Sumatera Utara. Tataran  pelaksanaan  operasionalisasi Regional  Traffic  Management  Centre Ditlantas  Polda  Sumatera  Utara, masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  ataupun  untuk  kepentingan  fungsi  lain  di  lingkungan  Polri  sendiri. Permasalahan  tersebut  timbul  disebabkan  karena  terbatasnya  sumber  daya  organisasi Ditlantas  Polda  Sumut  dalam pemanfaatan Regional Traffic Management Centre yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan belum berjalan secara optimal.
Polri  sebagai  Intitusi  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentunya  dituntut  untuk  dapat  memberikan  dan menampilkan  fungsi  fisik  dan  fungsi  secara  professional  dan  proporsional  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat. Artinya bahwa Polri harus memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berorientasi pada terbangunnya postur Polri menuju Polri yang paripurna ( word class organization ) dengan melakukan tindakan yang cepat, tepat, akuntabel dan efesiensi secara terintegrasi dengan melakukan penguatan patnership secara internal (ke dalam institusi Polri) pada setiap fungsi yang mengemban tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam akselerasi trasformasi polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat sebagai arahan dari program sasaran prioritas Kapolri berupa “Pemantapan Solidaritas dan Profesionalisme Polri”. Salah satu sasaran transpormasi Polri pada program Kapolri yakni menekankan kecepatan dan ketepatan  dalam  pelayanan,  untuk  itu  diharapkan  institusi  polri  mampu  melakukan  langkah-langkah  strategik  dalam mensinergikan patnership ke dalam institusi Polri sendiri. Apabila patnership antar fungsi kepolisian dapat terbangun secara kuat tentunya out put yang dicapai yakni terakselerasinya kepercayaan masyarakat.
Pengaruh lingkungan strategik dan perkembangan dinamika masyarakat yang menuntut dilakukannya reformasi birokrasi  Polri  mengarah  pada  profesionalisme  dan  modernisasi  organisasi  Polri  disetiap  tingkatan  dengan mengakomodasi  setiap  komplain  masyarakat  sesegera  mungkin  di  satuan  Polri  terdepan  secara  berjenjang  dan mempertanggungjawabkan dengan tuntas. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam komitmen anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  khususnya  butir  (3).    Untuk  mewujudkan  citra  positif  Polri  dimasyarakat  perlunya  membangun kepercayaan masyarakat dengan sasaran dapat mengubah pandangan  masyarakat terhadap Polri yang selama ini negative akibat  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  Polri  sehingga  berdampak  pada Brand Polri. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri  dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personel Polri dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,  dimana pada saat ini opini dan citra  negatif yang terbentuk di mata masyarakat terhadap organisasi Polri merupakan hasil penilaian dan pandangan masyarakat sebagai akumulasi dari ketidaksenergitasan patnership Polri ke dalam institusi Polri sendiri untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun  kondisi  faktual  lemahnya  sinergitas patnership Polri  ke  dalam  institusi  Polri  sendiri  ( patnership ke dalam) dapat dilihat baik dari sumber daya dalam mensinergikan patnership internal maupun pelayanan yang diberikan oleh Polri khususnya dalam penanganan tindak pidana di bidang regident ranmor sebagai sub sistem dari fungsi lantas sebagai  berikut: Pertama , belum  berjalannya secara optimal  HTCK  (Hubungan  Tata  Cara  Kerja)  antar  fungsi terkait dengan fungsi lantas sebagaimana dirumuskan oleh Peraturan Kapolda Sumatera Utara Nomor 1/V/2012 tentang Pokok- Pokok Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kedua , sistem data base antar  fungsi  terkait  dengan  lalu  lintas  masih  terpecah-pecah,  belum  terintegrasi  sehingga  tidak  terakurasi  dan  dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan masing-masing instansi yang terkait maupun pengguna lainnya.
Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan pemanfaatan Regional Traffic Management Centre (RTMC) oleh Direktorat Lalu Lintas Poda Sumatera Utara dapat diseleraskan dengan pencapaian arah kebijakan program Polri untuk mewujudkan pemantapan soliditas dan  profesionalisme  Polri  menuju  Polri  yang  PRESISI  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  yang  lebih  prima kepada public sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini sejalan dengan program transforming public services yakni terbangunnya teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal dan time line program prioritas Polri yakni meningkatnya jumlah kehadiran anggota di lapangan, berkurangnya titik-titik rawan kemacetan, dan menurunnya laju angka kejahatan (tidak boleh melebihi 5%).
2. Pelaksanaan operasionalisasi Regional Traffic Management Centre (RTMC) Ditlantas Polda Sumatera Utara tentunya didasarkan  pada  Pasal  245  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan RTMC masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri dalam kerangka pemantapan solidaritas dan  pusat  pengendali  data.  Permasalahan  tersebut  timbul  disebabkan  karena  terbatasnya  sumber  daya  organisasi Ditlantas  Polda  Sumut  dalam  pemanfaatan  Regional  Traffic  Management  Centre  yang  terdiri  atas  Sumber  Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan untuk operasional pemanfaatan Regional Traffic Management  Centre.  Hal  ini  dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut:  Pertama,    Sumber  daya  Ditlantas  dalam mengoperasionalkan    Regional  Traffic  Management  Centre  belum  sepenuhnya  memadai  baik  kuantitas  maupun kualitas. Kedua, dukungan anggaran dan sarana teknologi yang ada saat ini belum memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan Regional Traffic Management Centre. Ketiga,  metode yang digunakan dalam pemanfaatan Regional Traffic  Management  Centre  belum  berjalan  dengan  sempurna  baik  sebagai  pengendali  lalu  lintas  di  jalan  raya, pendataan lalu lintas dan penerimaan serta pemberian informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Analisis dan Evaluasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Maret Tahun 2021 Listyo Sigit Prabowo, Komitmen Calon Kapolri , Uji Kelayanan dan Kepatutan Komisi III DPR RI, 2021 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Revolusi  mental  dimaknai  bahwa  Perubahan  cara  berfikir  (mind  set)  atau  cara  pandang  dan  memiliki  empati (berperasaan)  dalam  melaksanakan  tugas  dengan  mengedepankan  “suara  hati/spiritual”.  Memiliki  sifat-sifat kejiwaan (karakter) yang membedakan dengan yang lain dan meyakini akan nilai-nilai budaya Polri yaitu Tribrata sebagai “Ruh” (pedoman hidup Polri).
Pembekalan Kapolri Kepada Pasis Sespimmen  dan Peserta Sespimti Polri Tahun 2015, Jakarta,  26 Oktober  2015. Mendagri, Polri  Melayani  Dengan  Revolusi  Mental ,  bahan  pembekalan  Pasis  Sespimen  Dikreg  55,  Lembang  2015 bahwa Revolusi Mental bertitik tolak pada upaya pembentukan, penguatan karakter bangsa dan  perubahan cepat terhadap paradigma cara berpikir dalam merespon, bertindak dan bekerja.
Agus Budi Karyanto, Strategi Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Jalan Guna Mereduksi Kecelakaan Dalam Rangka Mewujudkan  Kamtibcar  Lantas ,  Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Sekolah  Staff  dan Pimpinan, Lembang, Mei  2007.