## PERKAWINAN DALAM SEJARAH KEHIDUPAN KELUARGA JAWA 1920AN-1970AN

## Mutiah Amini
Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Abstrak .  Tulisan  ini  mendiskusikan  tentang  perkawinan  keluarga  Jawa  dalam periode  1920an-1970an.  Sebuah  periode  ketika  perkawinan  mengalami  tarik menarik  kepentingan,  baik  bagi  perempuan  sendiri,  organisasi  sosial-politik, maupun  negara.  Hal  itu  tampak  melalui  solusi  atas  permasalahan  sosial  yang muncul terkait dengan perkawinan. Perempuan memiliki cara sendiri untuk hadir di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Demikian juga organisasi sosial-politik dan negara. Solusi atas permasalahan perkawinan, dengan demikian, menunjukkan bagaimana perempuan menarasikan dirinya sendiri, bagaimana pula sebenarnya perempuan  dinarasikan  oleh  organisasi  sosial-politik  dan  negara.  Untuk menemukan realitas historis terkait dengan perkawinan di masa lalu, tulisan ini menggunakan data tertulis, baik buku, artikel, maupun gambar yang dihasilkan dari surat kabar dan majalah yang terbit dalam kurun waktu tersebut.
Kata-kata kunci: perkawinan, perempuan, Jawa
Abstract . This paper will discuss the Javanese family’s marriage in the period between 1920’s and 1970’s.  The marriage faces some interests comprising the women’s  interest,  social-political  organization’s  and  nation’s  interest.  This  is seemed by the solution of the appeared social problem related to the marriage, social-political  organization,  and  the  nation.  Therefore,  women  describe themselves, likewise women are described by social-political organization and the nation. To find the historical phenomena related to the past marriage, this paper used the written data like books, articles, and pictures produced by the newspaper and magazine which were published in this period.
Keywords : marriage, woman, Java
Rentang waktu antara tahun 1920an hingga tahun  1970an  terjadi  berbagai  perubahan penting  dalam  kehidupan  masyarakat. Dalam  historiografi  Indonesia,  periode tersebut dikenal sebagai periode peralihan. Dimulai  oleh  berakhirnya  kekuasaan kolonial,  masuknya  pendudukan  Jepang, dan  dimulainya  periode  kemerdekaan. Periode ini juga merupakan periode krusial di  mana  semua  sendi-sendi  kehidupan mengalami  perubahan  yang  sedemikian rupa.  Akhir  kekuasaan  kolonial  telah memberikan  fondasi  pendidikan  yang cukup  kuat  bagi  masyarakat  di  Hindia Belanda.  Pendidikan  kemudian  menjadi dasar  dari  lahirnya  para  pemikir  awal  dan dunia  literasi,  yang  pada  akhirnya melahirkan  pemikiran-pemikiran  baru
dalam membangun ke-Indonesiaan. Demikian halnya dalam periode
pendudukan  Jepang.  Pendudukan  yang tidak begitu lama justru memberikan ruang berkembangnya  organisasi  sosial-politik, untuk  melahirkan  identitas  bersama  yang disebut  Indonesia  yang  merdeka.  Kondisi ini  segera  disusul  dengan  periode kemerdekaan, ketika masyarakat Indonesia kemudian  ingin  memberi  arti    bagi kemerdekaan yang baru mereka bangun.
Sementara  itu  bagi  perempuan, periode peralihan merupakan periode yang penting karena pendidikan bagi perempuan yang  telah  dirintis  dalam  periode sebelumnya,  pada  tahun  1920an  mulai menunjukkan  hasilnya.  Perempuan  mulai berpikir  tentang  dirinya  yang  mereka
ekspresikan  di  dalam  tulisan-tulisan  yang sudah mulai mereka publikasikan. Pemikiran  yang  sama  mereka  ekspresikan secara  kolektif  melalui  pendirian  kursus untuk perempuan atau perjuangan- perjuangan  lain  bagi  perbaikan  kehidupan perempuan  di  ruang  domestik  maupun publik.  Dari  keseluruhan  tema  yang  dapat diamati dari perubahan kehidupan perempuan  dalam  periode  ini,  tulisan  ini secara spesifik ingin mendiskusikan tentang apa yang terjadi terkait dengan perkawinan. Hal  ini  penting  karena  permasalahan perkawinan,  jarang  diperhatikan  di  dalam kajian  sejarah.  Bahkan  kajian  sejarah perempuan sekalipun. Padahal, perkawinan tidak  hanya  bermakna  sebagai  sebuah institusi tempat mengikrarkan ikatan suami- istri antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga  sebuah  ikrar  untuk  mengikatkan  dua buah  keluarga  untuk  menjadi  satu.  Di dalamnya  kemudian  terjadi  berbagai negosiasi, tarik menarik kepentingan sosial, politik,  maupun  budaya.  Dalam  hal  inilah kajian  sejarah  menjadi  penting  untuk mengkaji permasalahan ini.
Beberapa  kajian  dilakukan  para
peneliti untuk mencermati ikatan perkawinan, baik bentuk perkawinan yang ada  maupun  pembagian  ruang  sebagai konsekuensi  perkawinan  yang  terjadi. Djajadiningrat-Niewenhuis, misalnya,
mengamati  perkawinan  melalui  ide ibuisme.  Di  dalam  penelitian  Djajadining- rat-Niewenhuis, dalam perkawinan seringkali  terjadi  pendomestikasian  peran istri.  Ide  ibuisme  terus  menerus  dijaga didalam  kelompok  sosial  di  dalam masyarakat  Jawa,  baik  oleh  masyarakat maupun  negara.  Akibatnya,  seorang  Ibu bisa  mendapatkan  sangsi  dari  masyarakat apabila  ia  dipandang  tidak  mampu menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang “Ibu”  seperti  yang  diharapkan  oleh masyarakatnya
(Djajadiningrat-
Niewenhuis,  1992:43-51).  Dalam  kajian
lain, ide tentang ibuisme bisa juga muncul bukan  oleh  konstruksi  masyarakat,  tetapi oleh kebijakan negara. Dalam hal ini, Julia Suryakusuma,  misalnya,  mencermati  ide ibuisme  pada  masa  Orde  Baru,  di  mana ibuisme  merupakan  produk  dari  otoritas Negara yang demikian kuat dalam mengatur kehidupan  keluarga.  Penguatan  konsepsi tentang  ibu  tersebut  muncul,  baik  melalui pembentukan  organisasi  perempuan  di semua sektor kerja laki-laki maupun melalui pembentukan  organisasi  sosial  khusus perempuan  di  masyarakat  (Suryakusuma, 1996:  92-119),  Akibatnya,  konstruksi tentang  ibu  yang  telah  terbentuk  seabad sebelumnya  menjadi  semakin  kuat  dalam kehidupan keluarga Jawa sesudah Indonesia merdeka.
Sementara itu Geertz (1982), Locher- Scholten  (1992),  dan  Amini  (2013) mencoba  mencermati  perkawinan  dalam cara  pandang  yang  berbeda.  Ketiganya melihat  bahwa  perkawinan  merupakan sebuah  fenomena  historis,  dimana  kondisi tempat  dan  waktu  yang  berbeda  akan menunjukkan  pola  yang  berbeda  pula. Dalam  hal  ini,  ketiganya  sepakat  bahwa sekalipun perkawinan merupakan hal yang menyangkut  kehidupan  privat,  tetapi  ia dipengaruhi  pula  oleh  kebijakan  publik. Pengaruh  sosial,  ekonomi,  dan  politik demikian  besarnya  berpengaruh  di  dalam fenomena  ini.  Berdasarkan  pemikiran tersebut,  tulisan  ini  kemudian  ingin mencermati lebih mendalam cara masyarakat  Jawa  memahami  perkawinan, baik  secara    individual  maupun  kolektif dalam kurun waktu yang panjang, yaitu dari akhir  masa  kolonial,  Jepang,  hingga  awal kemerdekaan.  Melalui  cara  pandang  ini, bagaimana perempuan Indonesia menarasikan dirinya sendiri dan bagaimana pula perempuan dinarasikan akan terlihat.

## DARI USIA DINI HINGGA POLIGAMI
Berbagai permasalahaan perkawinan muncul  sepanjang  waktu  1920an  hingga 1970an. Permasalahan-permasalahan tersebut  terkait  dengan  perkawinan  dini yang  banyak  terjadi  di  dalam  kehidupan masyarakat, adanya perselingkuhan, hingga poligami. Permasalahan tentang pernikahan dini, misalnya, diungkapkan oleh Abdoerachman, seorang aktivis perempuan yang merasa bahwa pernikahan dini sudah merupakan permasalahan serius di masyarakat.  Abdurrachman  kemudian mengungkapkan kegelisahan tersebut melalui  sebuah  opini  yang  ia  tuliskan  dan publikasikan  melalui  surat  kabar Putri Mardika , yang terbit sejak tahun 1917 dan banyak mengangkat tema seputar permasalahan perkawinan. Ungkapan kegelisahan  Abdoerachman  tampak  dalam kutipan berikut ini.
“Kami  akan  sangat  gembira  jika saja perempuan di bawah usia 18 tahun  dilarang  menikah...  Jika perkumpulan kita dapat membantu mengakhiri semua ini, dan  secepatnya,  suatu  kebiasaan lama  yang  membawa  para  gadis yang  baru  saja  meninggalkan masa  kanak-kanaknya  untuk menikah  dengan  seorang  lelaki yang tidak dikenalnya dan bahkan tidak akan pernah dapat mencintainya....”  (Abdoerachman dalam Vreede-De-Steurs, 2008:85) Melalui tulisan tersebut, Abdoeracahman  ingin  mengungkapkan bahwa  selama  ini  perkawinan  dengan pengantin perempuan berusia di bawah 18 tahun  marak  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  Jawa.  Selain  karena  belum siapnya perempuan dari segi usia di dalam perkawinan  yang  mereka  bangun,  juga
karena perempuan biasanya menikah karena perjodohan  yang  dilakukan  oleh  kedua orang  tuanya.  Akibatnya  para  perempuan yang  baru  saja  lepas  dari  usia  anak-anak akan tidak siap membangun keluarga baru. Kondisi  ini  akan  sangat  rentan  terjadinya permasalahan  sosial,  jika  tidak  segera diatasi. Sebagai seorang aktivis perempuan,
Abdoerachma merasa wajib
mengungkapkan  kegelisahan  ini  untuk mengubah  kondisi  yang  salama  ini  sudah berlangsung secara turun temurun.
Apabila  dicermati  secara  teliti,  dari penerbitan  surat  kabar  dan  majalah  dalam periode  1920-1950,  ungkapan  tentang kegelisahan  maraknya  pernikahan  dini banyak sekali terungkap. Pada tahun 1939, misalnya,  muncul  pula  ungkapan  seorang perempuan  (yang  tidak  menyebutkan namanya)  yang  mengungkapkan  secara spontan permasalahan perkawinan  yang ia alami melalui surat kabar Pesat yang terbit pada  tahun  1939. Pesat merupakan  surat kabar  milik  SK  Trimurti,  yang  untuk pertama  kalinya  memuat  ungkapan- ungkapan perempuan tentang permasalahan perkawinan  yang  mereka  alami,  tanpa mewajibkan  pengirimnya  mencantumkan identitas  dirinya.  Pengirim  hanya  perlu menyampaikan  identitas  diri  pada  redaksi, dan  redaksi  akan  menyembunyikan  siapa sebenarnya  penulis  ungkapan-ungkapan tersebut.  Salah  satu  ungkapan  perempuan yang  termuat  di  dalam Pesat tampak  dari kutipan berikut ini.
“Saja  seorang  perempuan  jang ditinggalkan  soeami,  dengan djalan thalak. Doea boelan soedah berlaloe  hingga  kini,  saja  tinggal di  roemah  dengan  empat  anak. Sembilan  tahoen  jang  laloe,  saja dikawinkan  oleh  iboe  bapa  saja dengan soerang anak moeda jang tjakap.  Katanja  ini  anak  moeda akan djadi teman, pelindoeng dan pemimpin  saja  selama  hidoep.
Saja  tjinta  betoel  kepada  soeami saja.  Sembilan  tahoen  kami hidoep  bersama,  sehingga  kami mempoenjai  4  anak.  Beberapa tahoen jang laloe ini, kami pindah ke Semarang. Dalam permoelaanja, keadaan kami biasa sadja. Setelah soeami saja masoek djadi lid dari soeatoe koempoelan, moelailah  dia  poelang  djaoeh2 malam,  kadang-kadang  djam  2 malam  baroe  dia  poelang;  kalau saja bertanja, katanja dari roemah perkoempoelan. Saja insjaf kesalahan  saja,  soeami  saja koebiarkan berhoeboengan kemana-mana  dengan  ta’  ada pengawasan.”( Pesat ,  9  Februari
1939, Tahun Pertama, Nomor 20)
Tulisan ini secara personal menggambarkan  ungkapan  hati  seorang perempuan,  yang  kemudian  ditinggalkan oleh pasangannya. Dari ungkapan tersebut tersirat  bahwa  perempuan  yang  menulis juga  merupakan  korban  dari  adanya pernikahan  dini  dan  penikahan  yang dipaksakan  oleh  orang  tua.  Munculnya permasalahan  tentang  perkawinan  dini, menjadi  inspirasi  penting  bagi  Raden Soetomo untuk menulis dan mendivinisikan tentang apa yang disebut dengan pernikahan dini.  Raden  Soetomo  mendevinisikan pernikahan  dini  melalui  batasan  terhadap apa  yang  disebut  anak-anak  dan  dewasa sehingga  seorang  perempuan  dianggap pantas  untuk  menikah.  Menurut  Raden Soetomo, disebut sebagai anak-anak apabila mereka belum haid. Dengan demikian, jika seorang anak perempuan telah mendapatkan menstruasi, ia akan dianggap sebagai  seorang  dewasa,  bukan  anak-anak lagi dan ia kemudian dapat menikah (Soe- tomo, 1928).
Tentu saja, devinisi Raden Soetomo belum  mewakili  keinginan  perempuan,
tentang  pembatasan  usia  anak  perempuan yang  akan  menikah  sehingga  perkawinan dini tidak terjadi. Demikian halnya tentang poligami  yang banyak terjadi. Hanya saja, perdebatan tentang pernikahan dini, tampak lebih  menonjol  diperbincangkan  di  dalam periode ini dibandingkan dengan permasalahan tentang perselingkuhan ataupun poligami. Keluarga Jawa tampaknya lebih permisif terhadap poligami, dan menganggap bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan syariah agama, yang sudah baku. Sekalipun hal  ini  sebenarnya  ditentang  oleh  para aktivis  organisasi-organisasi  perempuan muslim, yang justru melihat bahwa hukum perkawinan  yang  harus  ditegakkan  untuk melindungi  perempuan,  dari  semua  ras, agama,  dan  etnis  adalah  pernikahan monogami.
Atas segala
permasalahan perkawinan  yang  belum  terpecahkan, setidaknya  hingga  tahun  1930an,  para perempuan kemudian berkumpul di Jakarta pada  tanggal  16  September  1937.  Hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan  dari  beberapa  organisasi perempuan di Jawa. Mereka berkumpul di Sekolah  Menengah  Muhammadiyah  di Jakarta  untuk  membicarakan  pentingnya Indonesia  memiliki  peraturan  perkawinan, yang  dapat  memuaskan  masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kemudian dibentuklah  oleh  organisasi-organisasi perempuan  di  Jawa  sebuah  Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak- anak  Indonesia  (BPPIP,  1939).  Pendirian komite  yang  dilakukan  oleh  perempuan menunjukkan  komitmen  aktivis  organisasi sosial-politik untuk melindungi perempuan di  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan. Beberapa  aktivis  yang  hadir  dalam pertemuan tersebut, tampak dari foto berikut ini.

## Gambar 1
Komite Penerimaan Konferensi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan Sumber: Boekoe Peringatan Konferensi Badan Perlindoengan Perempoean Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP), 21-23 Juli 1939 di Maratam-Jogjakarta, hlm 7.
Selain melalui Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia,  para  aktivis  perempuan  juga melakukan  pembahasan  terus  menerus terkait  dengan  aturan  perkawinan  yang perlu  diperjuangkan  oleh  para  perempuan. Pada  bulan  Juli  1939  diselenggarakan Konferensi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia  dalam  Perkawinan.  Dalam konferensi tersebut ditampilkan pidato dari para  aktivis  perempuan.  Nyonya  P. Hadiwinoto,  misalnya,  berpidato  tentang “Keadaan  Perkawinan  Bangsa  Indonesia”. Beberapa  kasus  sebagai  bagian  dari  isi pidato Hadiwinoto adalah tentang perempuan  yang  mempunyai  tiga  orang anak  kemudian  diceraikan  oleh  suaminya, perempuan  yang  diceraikan  suaminya padahal ia dalam keadaan sakit keras, istri yang  diceraikan  suami  tanpa  alasan  yang jelas,  perempuan  yang  dijodohkan  oleh orang  tuanya  tetapi  suaminya  tidak menghendakinya.  Sementara  itu,  dari  segi latar  berlakang  suami  yang  menceraikan juga  bermacam-macam,  mulai  dari  juru tulis, ambtenar ,  hingga  mandor  (Hani- winoto, 1939).
Dari beberapa pidato yang muncul di dalam  Konferensi  Badan  Perlindungan Perempuan  Indonesia  dalam  Perkawinan, tampak  sebenarnya  bahwa  mereka  yang
mempermasalahkan  tentang  perkawinan yang mereka alami adalah berasal dari strata sosial atas atau setidaknya dari mereka yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang baik. Sebab hanya dari kalangan merekalah sebenarnya kesempatan untuk menjadi juru tulis,  ambtenar,  dan  mandor  muncul (Kartodirjo,  dkk.,  1987).  Hal  ini  senada dengan  ungkapan  Soekarno  di  dalam Sarinah .  Sindiran  Soekarno  adalah  bahwa perempuan  yang  banyak  bersekolah  di sekolah-sekolah  rumah  tangga  akan  lebih “ mondaine ” atau lebih “ mrijantun ”. Mereka bisa  merasa  lebih  tinggi  daripada perempuan-perempuan  yang  kurang  mahir di dalam ilmu keperempuanannya. “Mereka mendidik  gadis-gadis,  supaja  nantinja “laku”  di  kalangan  kaum  pemuda bangsawan  dan  hartawan,  untuk  dikawin, dan  mendjadi  “ grande  dame ”(Soekarno, 1963).
Di sisi lain, permasalahan
perkawinan  juga  seringkali  muncul  dari perempuan  sendiri.  Di  dalam  surat  kabar Indonesia  Raya terbitan  tahun  1956, misalnya, Nazaruddin Latief, kepala Urusan Agama  Djakarta  Raya  melaporkan  bahwa telah  ada  3  kasus  di  mana  ada  tiga perempuan yang yang melakukan pelanggaran  KUHP  (kriminal)  di  mana  ia mengaku  dirinya  perawan  dan  wali  atau
ayahnya sendiri menguatkan keperawanannya, sedangkan sebenarnya ia pernah  kawin,  serta  hubungan  dengan suaminya yang lama belum diputus secara resmi. Satu diantara dua perempuan tersebut telah dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh Pengadilan  Negeri.  Pelanggaran  ini diketahui  setelah  datang  pengaduan  dari suami  lama,  dan  yang  menjadi  kesulitan bagi para Naib ialah adanya pengakuan dari wali ( Indonesia Raya , No. 152, Tahun VII, 6 Juli 1956).
Solusi  atas  permasalahan  yang muncul dalam periode ini adalah perlunya dibentuk  semacam marriage  conselling .
Marriage  consellling ini  merupakan  satu bentuk usaha untuk mengatasi permasalahan  terkait  dengan  perkawinan, bahkan  terhadap  permasalahan  penyakit kelamin  yang  banyak  muncul  di masyarakat. Ide tentang marriage conselling dicetuskan oleh Sujadi, penasihat masalah  kependukun  ketika  memberikan ceramah di depan para dokter pemberantas penyakit kelamin di DIY pada tahun 1970 ( Berita  Nasional ,  No.  272,  Tahun  VI,  29 Juli 1976, hlm. 2).

## REGULASI DAN
“INSTITUSIONALISASI”

## PERKAWINAN
Dari  berbagai  permasalahan  terkait dengan  perkawinan,  juga  solusi  yang kemudian  dimunculkan  oleh  perempuan, baik  secara  individual  maupun  kelompok, pada akhirnya memaksa negara untuk hadir. Karena itu, pada tahun 1946 mulai muncul rancangan  undang-undang  perkawinan. Artinya, aturan tertulis tentang perkawinan mulai  dibuat.  Sebelum  adanya  aturan tertulis  ini,  segala  hal  terkait  dengan perkawinan  digunakan  hukum  adat  dan hukum  agama.  Sementara  itu,  hukum tertulis  baru  berupa  hukum  perkawinan berdasarkan golongan, yaitu golongan Barat
(Eropa),  Kristen,  dan  Cina.  Pembuatan hukum  perkawinan  ini  dilakukan  untuk mengatasi permasalahan sosial yang selama ini muncul. Tentu saja, hukum perkawinan kemudian  menjadi  satu  “institusi”  yang sangat  menarik  karena hukum perkawinan ini harapannya bisa lintas etnis dan agama. Sayangnya, belum sempat hukum perkawinan  ini  diundangkan,  telah  timbul perdebatan  di  masyarakat  karena  berbagai permasalahan  yang  terakomodasi  di dalamnya  belum  banyak  menampung aspirasi perempuan berdasarkan
permasalahan yang selama ini timbul.
Pada  tahun  1954  permasalahan perkawinan  kemudian  dibicarakan  secara luas  oleh  para  aktivis  perempuan, bersamaan  dengan  munculnya  Rancangan Undang-Undang  Perkawinan.  Rancangan ini  muncul  atas  usul  inisiatif  dari  Nyonya Soemari, salah seorang aktivis permepuan. Di  dalam  rancangan  ini,  Nyonya  Soemari mencoba menggabungkan antara kepentingan perempuan, kepentingan umat Islam,  dan  pemerintah.  Menurut  Nyonya Mahmudah-Mawardi, salah seorang aktivis yang  juga  hadir,  rancangan  ini  dibuat dengan maksud untuk mengatur perkawinan  bagi  seluruh  warga  negara
Indonesia  dengan  tidak  membedakan golongan  dan  suku  bangsa,  dan  tidak mengurangi  hak  tiap-tiap  warga  negara untuk  kawin  menurut  agamanya  masing- masing  sesuai  dengan  dasar  Pancasila. Permasalahan perkawinan poligami menurut  pemikiran  Nyonya  Mahmudah- Mawardi  adalah  bahwa  poligami  tidaklah dilarang. Akan tetapi, undang-undang harus memberikan sanksi yang cukup berat bagi tiap-tiap  poligami  yang  sembarangan dilakukan.  Adapun  menurut  Nyonya Soenaryo  Mangoenpoespito,    bahwa rancangan  undang-undang  atas  usul Nyonya  Soemari  dan  kawan-kawan merupakan  undang-undang  pokok  dari bermacam-macam  aturan  perkawinan.
Dengan  adanya  undang-undang  ini,  maka undang-undang  pernikahan  Islam  akan menjadi undang-undang organik di samping undang-undang perkawinan agama lain dan undang-undang perkawinan mernurut hukum  adat  (Surya-Hadi,  1959:1-24). Sayangnya  rancangan  undang-undang  ini juga  belum  berhasil  diundangkan.  Baru melalui Undang-Undang Perkawinan 1972 peraturan terkait perkawinan secara tertulis diberlakukan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan 1972, inti dari undang-undang adalah  untuk  menghormati  semua  agama,
sehingga perkawinan menjadi sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  setelah  mengikuti  aturan yang  tertuang  di  dalam  Pasal  2  no.  1 undang-undang  tersebut.  Undang-undang ini  secara  detil  mengatur  tentang  aturan berpoligami,  soal  putusnya  perkawinan, dispensasi, izin kawin, dan aturan lain yang sebelumnya  tidak  diatur  oleh  negara (Sosroatmodjo dan Aulawi, 1975:40). Sejak diberlakukannya  undang-undang  1972, maka  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undangan  tersendiri.  Yang  intinya,  nikah yang  dilakukan  menurut  agama  Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Talak dan  rujuk  diberitahukan  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah.  Pegawai  ini  diangkat  dan diberhentikan oleh Mentri Agama (Sosroat- modjo  dan  Aulawi,  1975:402).  Perbedaan antara hukum nikah 1954 dan 1974 adalah bahwa  hukum  nikah  1954  merupakan peraturan  yang  berisi  hukum  formil.  1974 merupakan hukum materiil yang sebelumnya  tidak  dikenal  bagi  golongan Islam,  karena  bagi  umat  Islam  hanya berlaku  hukum  adat.  Adapun  batasan  usia nikah diatur secara tegas di dalam undang- undang  ini,  yaitu  bagi  laki-laki  setidak- tidaknya  berusia  19  tahun  dan  bagi perempuan  setidak-tidaknya  berusia  16 tahun (Sosroatmodjo dan Aulawi, 1975:44).
Sebagai  satu  bentuk  penetapan  atas undang-undang,  pada  tahun  1975  PBB ditetapkan  menetapkan the  International Woman’s Year . Undang-undang
perkawinan yang telah disyahkan pada hari Ibu di tahun 1972 didesak oleh organisasi- organisasi  perempuan  yang  tergabung dalam Kowani, Perwari, Wanita Islam, dan KNKWI  (Komisi  Nasional  Kesatuan Wanita  Indonesia)  untuk  segera  diikuti dengan  peraturan  pemerintah.  Hasilnya,
pada 1975 diundangkan Peraturan
Pemerintah  tentang  pelaksanaan  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Butir  yang  dianggap  penting tetapi  belum  masuk  ke  dalam  peraturan tersebut adalah butir yang mengatur tentang penunjukkan  terhadap  pejabat  yang berkewajiban  mencegah  berlangsungnya perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat- syarat dan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan  (Sosroatmodjo  dan  Aulawi, 1975:48-49).
Melalui sistem pencatatan yang baru berdasarkan peraturan 1975, masih terdapat golongan-golongan  msayarakat  Indonesia yang belum mempunyai sistem pencatatan perkawinan, dengan kata lain mereka belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Mereka  itu  terdiri  dari  orang- orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Busa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara Timur,  sebagian  besar  Sulawesi,  sebagian besar  Maluku  dan  Irian  Jaya.  Begitu  pula orang-orang yang beragama Budha, Hindu, dan  lain-lain.  Pencatatan  perkawinan  bagi mereka  ini  dilakukan  di  Kantor  Catatan Sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 3  sampai  dengan  Pasal  9  Peraturan Pemerintah.  Dan  memang  peraturan pemerintah  ini  dimaksud  untuk  mengisi kekosongan  tersebut  (Sosroatmodjo  dan Aulawi, 1975:52).

## PENUTUP
Permasalahan  sosial  berulangkali muncul  dalam  periode  1920an-1970an. Berbagai  solusi  atas  permasalahan  itu  pun dihasilkan,  baik  secara  individu  maupun kolektif.  Permasalahan  paling  banyak diungkap  adalah  terkait  pernikahan  dini, perselingkuhan  di  dalam  perkawinan, poligami,  hingga  akibat  yang  ditimbulkan dari  perkawinan  yang  tidak  diatur  berupa penyakit kelamin. Permasalahan- permasalahan tersebut berulangkali muncul di  dalam  pemberitaan  surat  kabar  dan majalah dalam periode ini. Berdasarkan atas solusi  yang  dimunculkan  oleh  perempuan, organisasi sosial-politik, dan negara tampak bahwa perkawinan bukanlah permasalahan yang sederhana. Dalam hal ini negara perlu hadir. Tentu saja hadirnya negara dalam hal ini  penting  dilihat,  apakah  negara  hadir sebagai  solusi  atas  permasalahan  yang dihadapi  perempuan  ataukah  negara menjadi  kepanjangan  tangan  dari  sebuah institusi  negara  yang  selama  ini  secara kultural  bias  gender.  Kondisi  inilah  yang tampaknya  terjadi  dalam  periode  1920an hingga  1970an,  bias  gender  dalam kehidupan perkawinan merupakan permasalahan yang terus menerus direproduksi  oleh  negara,  sekalipun perempuan,  baik  secara  individu  maupun kolektif  telah  melakukan  upaya  dalam menegosiasikan permasalahan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdoerachman, “Kinderhuwelijken” (Pernikahan dini), dalam Putri Mardika ,  IV, No. 8 (Agustus 1917),  diambil  dari  Cora Vreede-De  Stuers.  2008. Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan & Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu. Amini,  M..  “Biro  Perkawinan  dalam Keluarga Jawa Awal Abad ke- 20”, dalam Sartono Kartodirdjo dkk. 2013. Sejarah Sosial: Konseptualisasi,  Model,  dan Tantangannya .  Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
Berita  Nasional ,  No.  272,  Th.  VI,  29  Juli 1976. BPPIP. 1939. Boekoe Peringatan Konferensi Badan Perlindoengan  Perempoean Indonesia  dalam  Perkawinan
(BPPIP) ,  21-23  Juli  1939  di Maratam-Jogjakarta.  Jogja- karta: BPPIP.
Geertz,  H.  1982. Keluarga  Jawa .  Jakarta:
Grafiti Pers Haniwinoto, P. “Keadaan Perkawinan Per- empuan  Indonesia”  dalam BPPIP. 1939. Boekoe Peringatan Konferensi Badan Perlindoengan  Perempoean
Indonesia  dalam  Perkawinan (BPPIP) ,  21-23  Juli  1939  di Maratam-Jogjakarta.  Jogja- karta: BPPIP.
Indonesia  Raya ,  No.  152,  Th.  VII,  6  Juli 1956.
Kartodirdjo,  S.  dkk.  1987. Perkembangan Peradaban Priyayi . Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Presss.
Locher-Scholten, E. (ed.). 1992. Indonesia
Women  in  Focus .  Leiden: KITLV. Nieuwenhuis, M.D. “Ibuism and Priyayization: Path to Power”, dalam Elsbeth Locher- Scholten.  1992. Indonesia Women  in  Focus. Leiden:
KITLV Press.
Pesat , 9 February 1939, Tahun pertama. No. 20.
Soetomo,  R.  1928. Perkawinan  dan Perkawinan Anak2 . Weltevreden: Balai Poestaka. Sosroatmodjo, A. dan Aulawi, A.W.. 1975. Hukum Perkawinan di Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Bulan Bintang. Sukarno.  1963. Sarinah,  Kewadjiban Wanita  dalam  Perdjoeangan Republik  Indonesia .  Tjetakan Ketiga, Panitia Penerbit Buku- buku  Karangan  Presiden Sukarno. Surya-Hadi,  I.S.  (ed.).  1959. Wanita,  Pro dan Kontra Poligami . Semarang:  Yayasan  Gedung Wanita.
Suryakusuma, J.  “The state and sexuality in New Order Indonesia”. Dalam Laurie  J.  Sears,  (ed.).  1996. Fantasizing  the  Feminine  in Indonesia .  Durham:  Duke
University Press.