PENERAPAN DENDA TA'ZIR PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO

## DI BRI SYARIAH KCP KOPO

## Meti Hasanah dan Asep Arifin

## Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT
BRI  Syariah  Bank  Kopo  Sub-Branch  Office  is  a  sharia  financial  institution  that  imposes sanctions on capable customers who delay payments in the form of a sum of money agreed upon at the time of the contract. The Bank will impose the fine calculated from the payment due until the date the payment is repaid. This sanction is based on the ta'zir principle, which aims to make the customer more disciplined in carrying out his obligations. Penalties obtained from customers are returned to the customer by accumulating the amount of the fine at the end of the financing.
This study aims to find out, (1) to find out the process of giving Micro Financing in BRISyariah KCP Kopo, (2) to find out the  application of  ta'zir  fines to Pembiayan  Mikro products at BRI Syariah KCP Kopo, (3) to find out the suitability between the DSN No Fatwa .17 / DSN-MUI / IX (a) 2000 with ta'zir fines on Pembiayan Mikro products at BRI Syariah KCP Kopo. In this framework,  financing  is  one  of  the  main  tasks  of  the  bank,  namely  the  provision  of  funding facilities  to  meet  the  needs  of  the  parties  who  constitute  the  unit  deficit.  For  customers  who default,  delaying  payment  after  a  fall  will  be  subject  to  sanctions  in  the  form  of  financial financial  penalties,  which  are  regulated  in  Fatwa  DSN  No.17  /  DSN-MUI  /  IX  /  2000 concerning  sanctions  for  capable  customers  who  delay  payments.  This  study  uses  descriptive research  methods,  namely  by  collecting,  studying,  analyzing,  and  interpreting  data  that  are related to the implementation of fines. The data obtained were interviewedwith one of the Micro Account Officer staff, and supported by literature studies. The results of this research process of the provision of microfinance is carried out step by step in accordance with the bank's rules, one of  which  is  the  bank's  basic  reference  in  assessing  whether  or  not  customers  are  eligible  for financing  through  analysis  of  character,  capacity,  capital,  condition,  and  collecteral.  The application  of  fines  at  BRI  Syariah  KCP  Kopo  is  imposed  on  customers  who  delay  the  Bank's payment will impose the fine calculated from the payment due until the date the payment is paid. This sanction is based on the ta'zir principle. Conformity Fatwa DSN-MUI No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 with the application of fines at BRI Syariah KCP Kopo there is a discrepancy in point 6 "Funds that come from fines are designated as social funds" this point the bank does not apply properly, even though in the contract clause and financing provision guidelines The micro fine will be distributed by the bank for social funds, but in practice fines obtained from customers are returned by the bank to the customer by accumulating at the end of the financing through the customer’s account.

## KEYWORDS

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Perbankan  merupakan  badan  usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang  memiliki  kelebihan  dana (surplus  of fund) dalam bentuk simpanan dan menya- lurkannya  kepada  masyarakat  yang  ke- kurangan dana (lack of fund) dalam bentuk kredit  dan  atau  memberikan  jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit social. 1 Di dalam  sejarah  perekonomian  kaum  mus- limin,  fungsi  bank  telah  dikenal  sejak zaman  Rasulullah  SAW.  Fungsi  tersebut adalah  menerima  titipan  harta,  memin- jamkan uang untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. 2
1. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional  berfungsi  sebagai  suatu lembaga  intermediasi (intermediary  ins- titutions). Bedanya bahwa bank syariah melakukan  kegiatan  usahanya  tidak berdasarkan bunga (interest free) , tetapi berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu prinsip  pembagian  keuntungan  dan kerugian (profit and loss sharing principle atau  PLS  principle) juga  terbebas dari maysir, gharar, risywah, dan batil. Seperti juga  bank  konvensional,  selain  mem- berikan  jasa-jasa  pembiayaan  bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain  seperti  kiriman  uang,  pembukuan letter  of  credit ,  jaminan  bank,  dan  jasa-
1 Artikel  Muchlisin  Riadi, “Pengertian  dan Fungsi  perbankan” Diakses  melalui www.kajian- pustaka.com/2013/01/pengertian-dgsian-fungsi- perbankan.html?m=1 pada tanggal 15 Juni 2017.
2 Veithzal  Rivai  dan  Ariviyan  Arifin ,  Islamic Banking , (Jakarta: Bumi Aksara,2010), hlm 51
jasa  lain  yang  biasanya  diberikan  oleh bank konvensional. 3
2. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dise- butkan  bahwa  pembiayaan  berdasar- kan prinsip syariah adalah penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  antara  bank  dengan lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil. 4
Istilah  pembiayaan  pada  intinya  ber- arti I  believe,  I trust ,  saya  percaya,  saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembia- yaan  yang  berarti (trust) berarti  lembaga pembiayaan  selaku sahibul  mal menaruh kepercyaan  kepada  seseorang  untuk melaksanakan  amanah  yang  diberikan. Dana  tersebut  harus  digunakan  dengan benar,  adil,  dan  harus  disertai  dengan ikatan  dan  syarat-syarat  yang  jelas  dan saling  menguntungkan  bagi  kedua  belah pihak. 5
No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  dalam  ketentuan  umum  point  25 disebutkan  bahwa  Pembiayaan  adalah penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ;
3 Sultan  Reny ,  Perbankan  Islam  dan  Kedu- dukannya  Dalam Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia , (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1 4 UU  RI  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Per- ubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Per- bankan.
5 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Veithzal, Islamic Financial  Management ,  (Jakarta:Raja  Gra- findo Persada, 2008), hlm. 3
2. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  ben- tuk ijarah atau sewa  beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ;
3. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  pi- utang murabahah, salam , dan istishna ; 4. Transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang qardh ; dan
5. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam bentuk ijarah untuk  transaksi  mul- tijasa. 6 Bank  BRI  Syariah memiliki  produk pembiayaan  mikro  yang  memakai  skema murabahah . Murabahah adalah  jual  beli barang  dengan  menyatakan  harga  per- olehan  dan  keuntungan  ( Margin )  yang disepakati  oleh  penjual  (Bank)  dan  pem- beli  (Nasabah) , dimana  Bank  menyedia- kan  pembiayaan  untuk  pembelian  bahan baku  atau  modal  kerja  lainnya  yang dibutuhkan  nasabah  dan  nasabah  akan mengembalikan  sebesar  harga  jual  bank (harga  beli  bank  + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.
Produk  pembiayaan  mikro  yang  da- pat  dibuka  bagi  nasabah  yang  membu- tuhkan dana untuk modal pengembangan usaha.  Nasabah  yang  dapat  mengajukan pembiayaan  mikro  BRI  Syariah  hanya untuk  Warga  Negara  Indonesia  yang berumur  minimal  21  tahun.  Dan  telah memiliki  usaha  tetap  setidaknya  telah berjalan  selama  2  tahun.  Tujuan  dari pembiayaan  ini  digunakan  sebagai  kebu- tuhan modal kerja atau investasi. Tersedia dengan  3  jenis  plafond  pinjaman,  di antaranya  yaitu  Mikro  25iB,  Mikro  75iB,
6 UU  RI  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah
dan  Mikro  500iB  dengan  hitungan  tenor maksimal 60 bulan.
Para pihak mengadakan akad (perjan- jian) murabahah bahwa  pembayaran  dila- kukan  secara  berangsur-angsur  dengan waktu  yang  sudah  ditentukan.  Apabila pembayaran  angsuran  telah  melebihi  ja- tuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda  perhitungannya  adalah margin efektif /  (dibagi)  360  x  (dikali)  Total  ang- suran  perbulan/  (dibagi)  100  x  (dikali)  1 hari.
Berikut  klausul  akad  Pasal  3  Jangka Waktu,  Pembayaran,  dan  Denda  point  4 disebutkan  bahwa  atas  keterlambatan kewajiban  pembayaran  Nasabah  kepada Bank, maka Bank akan mengenakan den- da  terhitung  sejak  pembayaran  jatuh tempo  sampai  dengan  tanggal  pemba- yaran  tersebut  dilunasi  seluruhnya  dan denda  tersebutakan  disalurkan  oleh  bank untuk dana sosial.
Menurut  Fatwa  DSN  No.  17/DSN- MUI/IX/2000  tentang  sanksi  atas  nasabah yang  menunda-nunda.  Sanksi  yang  dise- but  dalam  fatwa  ini  adalah  sanksi  yang dikenakan  LKS  kepada  nasabah  yang mampu  membayar,  tetapi  menunda-nun- da  pembayaran  dengan  disengaja.  Sanksi didasarkan  pada  prinsip ta’zir ,  yaitu bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 7
Point  6  (enam)  dalam  Fatwa  DSN MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  menyata- kan  bahwa  dana ta'zir diperuntukkan  se- bagai dana sosial, tetapi pada aplikasinya
7 Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi  atas  nasabah  yang  menunda-nunda pembayaran.
bahwa  di  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Kantor  Cabang  Pembantu  Kopo  tidak demikian  denda ta'zir yang  didapatkan dikembalikan lagi ke rekening nasabah. 8
Sebagai  contoh,  seorang  nasabah mengajukan  pembiayaan  ke  BRI  Syariah KCP  Kopo  suatu  saat  nasabah  tersebut tidak  tepat  waktu  dalam  membayar kewajibannya  kemudian  pihak  bank melakukan  tindakan  dengan  cara  me- nelponnya mengingatkan bahwa nasabah tersebut berada dalam jatuh tempo pihak bank  memberikan  tenggang  waktu  2-3 hari untuk membayarnya apabila nasabah tidak  menepati  janjinya  dan  tidak  mem- berikan bukti dalam keadaan force majeur , tindakan  selanjutnya  pihak  bank  men- datangi  rumah  nasabah  dengan  mem- bawa  surat  peringatan  dimana  dalam surat  tersebut  terdapat  tagihan  beserta besaran denda yang harus segera dibayar. Besaran  denda  terhitung  sejak  pemba- yaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya, setelah  nasabah  membayar  tagihan  be- serta  dendanya  pihak  bank  akan  me- ngembalikan  lagi  besaran  denda  ke  re- kening  nasabah  dengan  mengakumulasi- kan besaran denda di akhir pembiayaan. 9

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, bahwasannya  dalam  akad  telah  disebut- kan  mengenai  denda  "bank  akan  menge- nakan  denda  kepada  nasabah  atas  keter-
8 Wawancara  dengan  Bapak  Ovan  Manthovani pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.
9 Wawancara  dengan  Bapak  Ovan  Manthovani pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.
lambatan pembayaran angsuran terhitung sejak  pembayaran  jatuh  tempo  sampai dengan  tanggal  pembayaran  tersebut  di- lunasi  dan  denda  tersebut  akan  disa- lurkan  oleh  bank  untuk  dana  sosial",  te- tapi pada kenyataannya dana denda yang diperoleh  tidak  diperuntukkan  sebagai dana  sosial  tetapi  dikembalikan  lagi  me- lalui  rekening  nasabah.  Untuk  memu- dahkan  penelitian  dibuatlah  pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  pemberian  Pembia- yaan  Mikro  kepada  nasabah  di  BRI Syariah KCP Kopo?
2. Bagaimana  penerapan  denda ta’zir pa- da  produk  Pembiayaan  Mikro  di  BRI Syariah KCP Kopo?
3. Bagaimana  kesesuaian  antara  Fatwa DSN  No.17/DSN-MUI/IX/2000  dengan penerapandenda ta’zir pada  produk Pembiayan  Mikro  di  BRI  Syariah  KCP Kopo?

## Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  proses  pemberian Pembiayaan  Mikro  di  BRISyariah  KCP Kopo.
b. Untuk  mengetahui  penerapandenda ta’zir pada produk Pembiayan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo.
c. Untuk  mengetahui  kesesuaian  antara Fatwa  DSN  No.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan  denda ta’zir pada  produk Pembiayan  Mikro  di  BRI  Syariah  KCP Kopo.

## Metodologi
Penelitian  yang  penulis  gunakan  ya- itu  menggunakan  metode  deskriptif-
analisis  dengan  memberikan  gambaran yang  jelas  mengenai  Penerapan  Denda ta'zir pada  Produk  Pembiayaan  Mikro  Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Kopo Bandung.  Yang  kemudian  menganalisis- nya  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  ke- simpulan selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

## Kerangka Teoritis
Perbankan  Syariah  adalah  suatu  sis- tem  perbankan  yang  dikembangkan  ber- dasarkan  syariah  Islam  Usaha  pemben- tukan  sistem  ini  didasari  oleh  larangan dalam  agama  Islam  untuk  memungut maupun  meminjam  dengan  bunga  atau yang  disebut  dengan  riba  serta  larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikate- gorikan  haram  dimana  hal  ini  tidak dijamin oleh system konvensional.
Pada  dasarnya  produk  yang  ditawar- kan  oleh  perbankan  syariah  dapat  men- jadi  tiga  bagian  yaitu: 10 1)  Produk  penya- luran  dana,  2)  Produk  penghimpunan dana, dan 3) Produk jasa.
Pembiayaan  merupakan  salah  satu tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian  fasi- litas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan defisit unit . 11 Menurut sifat penggunannya, pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  dua, yaitu  pembiayaan  produktif  dan  pembia- yaan  konsumtif.  Pembiayaan  produktif adalah  pembiayaan  yang  ditunjukan  un- tuk  memenuhi  kebutuhan  produksi  da-
10 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada 2010), hlm 97.
11 Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Gema Insani 2001), hlm. 160
lam  arti  luas,  yaitu  untuk  peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah  pembiayaan  yang  digunakan  un- tuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi, yang  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan.
Murabahah sebagai  akad  transaksi muamalah dengan menerapkan  prinsip jual  beli  barang  sebesar  harga  perolehan barang  ditambah  margin  yang  disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinfor- masikan  oleh  penjual  kepada  pembeli. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah produk  pembiayaan  perbankan  syariah untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah dengan  penggunaan  akad murabahah dan wakalah didalamnya. 12
Penyaluran  pembiayaan  perbankan syariah  diharuskan  tunduk  dan  sesuai dengan  aturan  dari  fatwa  DSN  sebagai acuan  utama  dalam  melaksanakan  ke- giatannya.  Salah  satu  sistem  yang  mem- bedakan  perbankan  syariah  dengan perbankan  konvensional.  Diantara  yang diatur  oleh  DSN-MUI  dalam  hal  pem- biayaan  adalah  masalah  akad  dan  pem- biayaan  tersebut.  Akad  yaitu  sesuatu yang  mengikat  kedua  belah  pihak  yang saling  bersepakat  yakni  masing-masing pihak  terikat  untuk  melaksanakan  kewa- jiban  mereka  masing-masing  yang  telah disepakati  terlebih  dahulu  dan  sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. 13
12 Divisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi, Departemen  Perbankan  Syariah,  Otoritas  Jasa Keuangan, Standard  Produk Perbankan  Syariah Murabahah , hlm.16.
13 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, hlm 65.
Nasabah  yang  melakukan  pembiaya- an contohnya pembiayaan yang menggu- nakan  skema murabahah dengan  mela- lukan kelalaian atau wanprestasi yakni pa- da nasabah yang menunda-nunda pemba- yaran  utang  atau  tagihan  setelah  adanya jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa  denda financial berupa  uang,  baik denda  menggunakan  denda ta’zir atau- pun  dengan  denda ta’widh .  Denda  ta'zir diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  dan ta'widh diatur dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.43/DSN- MUI/VIII/2004.  Yang  mana  tujuan  dari pemberlakuan denda ini dilakukan untuk membuat  nasabah  efek  jera  agar  nasabah tidak mengulangi perbuatanya kembali.

## PEMBAHASAN

## Proses Pemberian Pembiayaan
Salah satu produk yang banyak dimi- nati oleh  nasabah BRI Syariah KCP Kopo yaitu  pembiayaan  mikro  yang  menggu- nakan  skema murabahah . Murabahah ada- lah  jual  beli  barang  dengan  menyatakan harga  perolehan  dan  keuntungan  ( Mar- gin )  yang  disepakati  oleh  penjual  (Bank) dan  pembeli  (nasabah)  dimana  bank menyediakan  pembiayaan  untuk  pembe- lian bahan baku atau modal kerja lainnya yang  dibutuhkan  nasabah  dan  nasabah akan  mengembalikan  sebesar  harga  jual bank  (harga  beli  bank  + Margin keun- tungan)  pada  waktu  yang  ditetapkan. Harga yang disepakati kedua belah pihak
adalah  harga  jual  sedangkan  harga  beli harus beritahukan kepada nasabah. 14
Murabahah merupakan salah satu pro- duk  perbankan syariah,  baik  untuk  ke- giatan  usaha  yang  bersifat  produktif maupun  yang  bersifat  konsumtif.  Dalam kontrak murabahah , penjual harus membe- ritahukan  harga  produk yang  ia  beli menentukan  suatu  tingkat  keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak murabahah dapat  dilakukan  untuk  pembelian  secara pemesanan  yang  biasa  disebut murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam istilah imam  Syafi’i  dalam  kitab Al-um dikenal dengan Al-amir bi asy-syira . 15
Dalam  praktiknya  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan murabahah di BRI  Syariah  KCP  Kopo  yang  digunakan untuk  kegiatan  usaha  atau  pun  untuk kebutuhan  konsumtif  terbagi  menjadi  2 skema dalam murabahah diantaranya: 16 a. Skema  Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Skema  pembiayaan murabahah dengan wakalah ini  digunakan  pada saat  bank  tidak  dapat  secara  langsung melakukan  pembelian  terhadap  ba- rang-barang  yang  dibutuhkan  oleh nasabah.
b. Skema Pembiayaan Murabahah tanpa wakalah
c. Skema    pembiayaan murabahah tanpa wakalah ini  digunakan  pada  saat  bank dapat  secara  langsung  melakukan
14 Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk  Pembiayaan  Skema Murabahah, hlm. 1.
15 Zainuddin  Ali , Hukum  Perbankan  Syari- ah, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm.40-42. 16 Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk  Pembiayaan  Skema Murabahah, hlm. 1-2.
pembelian  terhadap  barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
Pada  praktiknya  BRI  Syariah  biasa menggunakan  skema murabahah  bilwaka- lah. Dengan  hal  itu  bank  sepenuhnya memberikan  kepercayaan  kepada  nasa- bah  untuk  membeli  barang  yang  dibu- tuhkannya dan nasabah bisa lebih selektif dalam membeli barang.
Bank  BRI  Syariah  memiliki  fitur  pro- duk  pembiayaan  mikro  yang  mengguna- kan  skema murabahah, dimana  pembia- yaan  mikro  ini  membantu  para  pelaku usaha  yang  membutuhkan  modal  untuk mengembangkan  usahanya.  Produk  ini diperuntukkan  bagi  perorangan  Warga Negara  Indonesia  cakap  hukum  yang berusia  minimal  21  tahun  atau  telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan  18  tahun  maksimal  usia  65  tahun pada  saat  akhir  jangka  waktu  pembia- yaan.  Dan  memiliki  usaha  tetap  setidak- nya telah berjalan selama 2 tahun. 17
Tujuan utama dari pembiayaan mikro ini  digunakan  sebagai  kebutuhan  modal kerja  atau  investasi  yang  tidak  berten- tangan  dengan  syariah.  Pembiayaan  mi- kro memiliki tiga jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan  Mikro  500iB,  dengan  hitungan  tenor yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  jenis plafond yang diambil. 18
Adapun  proses  pemberian  pembia- yaan mikro menggunakan skema muraba- hah di  Bank  Rakyat  Indonesia  Kantor
17 Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk  Pembiayaan  Skema Murabahah, hlm. 2.
18 Wawancara  dengan  Bapak  Ovan  pada tanggal 04 April 2017 Pukul 12.15
Cabang  Pembantu  kopo,  pertama  yang dilakukan  nasabah  mengajukan  permo- honan  pembiayaan  mikro  dengan  jenis plafond  yang  akan  diambil  setelah  bank menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai pembiayaan  mikro  hal  ini  harus  sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah.
Kedua,  setelah  nasabah  mengajukan permohonan pembiayaan mikro bank me- lakukan analisa dan verifikasi terlebih da- hulu tehadap kelengkapan dan keabsahan dokumen  nasabah.  Apabila  nasabah  su- dah  melengkapi  persyaratan  yang  telah disebutkan  dan  bank  telah  melakukan analisa layak atau tidak untuk diproses ke tahap  selanjutnya,  jika  dikatakan  layak akan di follow up lebih lanjut.
Ketiga,  pihak  bank  melakukan  BI checking. BI checking bertujuan tidak lain untuk  menghindari  risiko  pembiayaan macet. Bank akan melakukan pengecekan dan penilaian kelayakan pemberian pem- biayaan kepada calon nasabah, jika dinya- takan  layak  data  nasabah  diinput  ke dalam  sistem  dari  mulai  data  pribadi, pekerjaan, pendapatan, dan agunan.
Keempat,  data  nasabah  discan  kemu- dian  diupload  kedalam  sistem,  setelah diinput  kedalam  sistem  maka  akan  ada hasil  berapakahketentuan  pembiayaan yang  akan  diberikan  kepada  nasabah berdasarkan  persetujuan  pihak – pihak terkait.
Kelima, apabila nasabah telah menda- patkan  persetujuan  dari  pihak-pihak terkait tahap selanjutnya melakukan akad antara  bank  dengan  nasabah,  akad  yang biasa digunakan pada pembiayaan mikro ini  akad murabahah  bil  wakalah dimana
bank  tidak  dapat  secara  langsung  mela- kukan pembelian terhadap barang-barang yang  dibutuhkan  oleh  nasabah,  tetapi diwakilkan  oleh  nasabah  untuk  membeli barang/ asset yang dibutuhkan.
Keenam, tahap terakhir adalah proses pencairan  dana  dari  pengajuan  pembia- yaan mikro.
Penerapan Denda Ta’zir
Pembiayaan atau financing ialah pen- danaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada  pihak  lain  untuk  mendukung investasi  yang  telah  direncanakan,  baik dilakukan  sendiri  maupun  lembaga. Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 19
Pembiayaan  mikro  merupakan  pro- duk dari BRI Syariah yang banyak dimi- nati oleh masyarakat khususnya UMKM karena  dengan  produk  ini  UMKM  yang membutuhkan  tambahan  modal  bisa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetap- kan  oleh  bank.  Berikut  kondisi  pem- biayaan murabahah di  BRI  Syariah  KCP Kopo Bandung periode 2017.

## Tabel 3.1
Data Pembiayaan Mikro Skema Murabahah di BRI Syariah KCP Kopo Bandung periode 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data  yang  telah  terakumulasi  pada  pem- biayaan  mikro  skema murabahah di  BRI Syariah KCP Kopo Bandung periode 2017 dengan  Outstanding  12,9  miliar  yaitu pembiayaan  lancar  sekitar  11.610.000.000 dan  yang  mengalami  pembiayaan  tidak lancar sekitar 1.290.000.000.
Sebelum terjadinya pembiayaan anta- ra  Bank  BRISyariah  dengan  nasabah  su- dah  terlebih  dahulu  dilakukan  kontrak akad murabahah  bil  wakalah dimana  pada saat  itu  terdapat  persetujuan  mengenai kewajiban  dan  hak  bagi  kedua  belah pihak.Untuk  pihak-pihak  terkait  tidak diperkenankan  melakukan  hal-hal  yang menyelisihi  isi  kontrak  tersebut.Apabila nasabah  melanggar  aturan  yang  ada, maka  bank  berhak  mengambil  tindakan penanganan  sesuai  dengan  isi  kontrak yang  sudah  tercantum  pada  awal  akad supaya  nasabah  tetap  memenuhi  kewa- jibannya sebagaimana mestinya.
Bagi  nasabah  yang  menunda-nunda pembayaran  angsuran,  maka  bank  mem- berikan  sanksi  berupa  pembayaran  se- jumlah  denda  yang  disebut  dengan  den- da ta'zir .  Denda ta'zir merupakan  denda
Outstanding 12,9M Persentase % Pembiayaan  11.610.000.000 90% Lancar Pembiayaan  1.290.000.000 10% Tidak Lancar
berupa  uang  yang harus  dibayar  oleh nasabah  karena  keterlambatan  dalam membayar  angsuran  yang  kolektabilitas- nya sebelum macet, contohnya coll 1, coll 2 yang bertujuan untuk memberikan efek jera  dan  mendisiplinkan  nasabah  dalam melaksanakan kewajibannya.
Denda ini diberlakukan kepada nasa- bah  yang  lalai  atau  nasabah  yang  me- nunda-nunda  pembayaran  padahal  ia mampu untuk membayarnya, bagaimana kita  tahu  bahwa  nasabah  tersebut  mam- pu  membayar  tetapi  tidak  memenuhi kewajibannya tepat waktu, nasabah tidak bisa  memberikan  bukti  bahwa  nasabah dalam  keadaan force  majeur ,  pegawai bank khususnya bagian marketing meng- analisisnya  dengan  cara  memanfaatkan sosial  media  pada  era  modern  saat  ini sudah  banyak  orang  yang  menggunakan smartphone  dan  tidak  sedikit  pula  na- sabah  yang  mempunyai  sosial  media contohnya Whatsapp sudah  otomatis  ter- sinkron  dengan  menyimpan  nomor  tele- pon,  dengan  demikian  bagian  marketing sedikitnya  bisa  menilai/melihat  dalam kesehariannya,  taraf  hidupnya  seperti apa  apakah  dalam  keadaan force  majeur atau  tidak,  untuk  memastikannya  dita- nyakan dan diingatkan langsung dengan cara  menelponnya,  jika  sudah  dihubungi kemudian  janjinya  tidak  ditepati  lang- sung mendatangi rumah nasabah dengan membawa surat peringatan berisi tagihan yang harus segera dilunasi. 20
Besarnya  denda ta'zir ditentukan  di awal  kontrak/akad  yang  sudah  ditanda-
20 Wawancara  dengan  Bapak  Ramdhanipada tanggal  30  Januari 2018 Pukul 17.13
tangani.  Dalam  penerapan  denda ta'zir boleh  menyebut  angkanya  karena  bertu- juan  untuk  memberikan  efek  jera  dan mendisiplinkan  nasabah  dalam  memba- yar  kewajibannya.  Berbeda  dengan ta'- widh tidak boleh disebutkan diawal akad karena  biaya ta'widh ditentukan  sesuai dengan  kerugian  riil  yang  terjadi  pada saat  itu.  Adapun  ketentuan  perhitungan yang sudah dibuat oleh Bank BRI Syariah Margin effektif (dibagi) 360 x (dikali) total angsuran per bulan (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari. 21
Dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya denda ta'zir yang  dikenakan  oleh  BRI Syariah  tergantung  dari  besar  kecilnya cicilan perbulan. Semakin besar angsuran perbulan,  maka  semakin  besar  pula besaran denda yangdiberikan. 22
Pelaksanaan  denda  keterlambatan  di BRI  Syariah  KCP  Kopo  Bandung  ini terhitung  sejak  pembayaran  jatuh  tempo sampai  dengan  tanggal  pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.
Pengalokasian  denda ta'zir di  BRI Syariah berbeda dengan bank lain. Di BRI Syariah  denda ta'zir yang  diperoleh  dari nasabah  tidak  disalurkan  ke  dana  sosial tetapi dikembalikan lagi kepada nasabah. Hasil wawancara bersama salah satu staff di Bank BRI Syariah KCP Kopo Bandung yang  menjelaskan  bahwa,  "denda  yang dikenakan  kepada  nasabah  akan  dikem-
21 Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk  Pembiayaan  Skema Murabahah, hlm. 2 22 Arianto  Saputra, Analisis  pengelolaan  Dana Ta'zir  Dan Ta'widh Bagi Nasabah  Wanprestasi Pada PT.  BRISYARIAH, UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta, 2014, hlm.58.
balikan  lagi  dengan  mengakumulasikan besaran  denda  di  akhir  pembiayaan melalui  rekening  nasabah,  tanpa  diketa- hui  oleh  nasabah  karena  dalam  akad disebutkan  denda  tersebut  akan  disa- lurkan  oleh  bank  untuk  dana  sosial, mengapa demikian denda tersebut meru- pakan  dana syubhat tetapi  bank  ingin memberikan  efek  jera  kepada  nasabah yang  nakal  supaya  disiplin  dalam  mem- bayar  angsuran." 23 Adapun  risiko  bagi bank  apabila  banyak  nasabah  yang bermasalah  akan  mengagnggu  kondisi kesehatan bank.
Gambar 3.1

## Contoh Surat Peringatan
Apabila  nasabah  yang  disebakan  ka- rena force majeur dan  mempunyai  itikad baik maka bank memberikan penangguh- an  kepada  nasabah  dengan  cara  restruk- turisasi, restrukturisasiadalah upaya yang dilakukan  bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 24
23 Wawancara  dengan  Bapak  Ovan Manthovanipada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB. 2018
24 PBI  No.  10/18/PBI/2008  Tentang  Restruk- turisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah
a. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ) yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban  nasabah  atau  jangka  wak- tunya;
b. Persyaratan  kembali  ( reconditioning ) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan  pembiayaan  antara  lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran  dan  waktu  penjadwalan kembali  ( rescheduling )  yaitu  perubahan jadwal,  pembayaran  kewajiban  nasa- bah  yang  harus  dibayarkan  kepada bank.
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan  persyaratan  pembiayaan tidak  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning , antara lain meliputi:
1. Penambahan dan fasilitas pembiayaan dibank,
2. Konversi akad pembiayaan,
3. Konversi  pembiayaan  menjadi  surat berharga  syariah  berjangka  waktu  me- nengah;  surat  berharga  syariah  ber- jangka  waktu  menengah  adalah  surat bukti  investasi  berdasarkan  prinsip syariah  yang  lazim  diperdagangkan  di pasar uang dan/ pasar modal berjangka waktu  3  (tiga)  sampai  5  (lima)  tahun dengan  menggunakan  akad mudha- rabah dan musyarakah .
4. Menjadi  penyertaan  modal  sementara pada  perusahaan  nasabah.  Penyertaan modal  sementara  adalah  penyertaan modal  BUS  atau  UUS,  antara  lain berupa  pembelian  saham  dan/atau konversi  pembiayaan  menjadi  saham dalam  perusahaan  nasabah  untuk mengatasi  kegagalan  penyaluran  dana dan/atau  piutang  dalam  jangka  waktu
tertentu  sesuai  dengan  ketentuan – ketentuan yang berlaku.
Kesesuaian  Fatwa  DSN  No.  17/DSN- MUI/IX/2000  dengan  Penerapan  Denda Ta’zir
Pembiayaan merupakan aktifitas bank  syariah  dalam  menyalurkan  dana kepada  pihak  lain  selain  bank  berda- sarkan  prinsip  syariah.  Penyaluran  dana dalam  bentuk  pembiayaan  didasarkan pada  kepercayaan  yang  diberikan  oleh pemilik  dana  kepada  pengguna  dana. Penerima  pembiayaan  berkewajiban  un- tuk  mengembalikan  pembiayaan  yang telah  diperjanjikan  dalam  akad  pembia- yaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang  piutang,  tetapi  merupakan  inves- tasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 25
Pada  dasarnya  pembiayaan  yang  di- berikan bank manapun mengandung risi- ko,  begitupula  pada  BRI  Syariah  KCP Kopo pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko terlebih pada produk  pembiayaan  mikro  yang  banyak diminati  oleh  para  pelaku  usaha  dengan itu  bank  harus  benar-benar  menerapkan prinsip  kehati-hatian,  agar  tidak  menim- bulkan  dampak  buruk  terhadap  kesahat- an  bank  yang  disebabkan  oleh  pembia- yaan bermasalah.
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah BRI Syariah KCP hendaknya tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan dan berpe- gang teguh kepada regulasi yang berlaku. Dalam  hal  ini  Fatwa  DSN  No.  17/DSN-
25 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kenca- na, 2011), hlm. 106
MUI/IX/2000  tentang  sanksi  atas  nasabah mampu  yang  menunda-nunda  pemba- yaran  sebagai  acuan  penerapan  denda pada  nasabah  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran.  Dari  pelaksanaan denda ta'zir pada  produk  pembiayaan mikro dengan menggunakan skema mura- bahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu  Kopo  Bandung  yang  telah  di- uraikan  di  atas,  penulis  hendak  melaku- kan analisis terhadap mekanisme pelaksa- naan  yang  telah  diterapkan  oleh  pihak Bank.  Apakah  sudah  sesuai  dengan  atur- an-aturan  yang  telah  ditentukan  dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ten- tang  sanksi  atas  nasabah  mampu  yang menunda-nunda pembayaran.
Kesesuaian  pelaksanaan  denda ta'zir pada  pembiayaan  mikro  di  BRI  Syariah KCP  Kopo  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  sanksi  atas nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  dapat  dilihat  dari  ketentuan sebagai berikut:
1. Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini adalah sanksi yang dikenakan LKS ke- pada nasabah yang mampu membayar, tetapi  menunda-nunda  pembayaran dengan disengaja.
BRI  Syariah  KCP  Kopo  telah  mene- rapkan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran be- rupa  sejumlah  uang  yang  sudah  dite- tapkan pada awal akad.Berikut klausul akad  Pasal  3  Jangka  Waktu,  Pemba- yaran,  dan  Denda  point  4  disebutkan bahwa atas keterlambatan pembayaran Nasabah  kepada  Bank,  maka  Bank akan  mengenakan  denda  terhitung
sejak  pembayaran  jatuh  tempo  sampai dengan  tanggal  pembayaran  tersebut dilunasi  seluruhnya.  Dalam  hal  ini Bank  BRI  Syariah  KCP  Kopo  Bandung telah  menerapkan  ketentuan  yang  ada dalam Fatwa DSN-MUI point pertama.
2. Nasabah  yang  tidak/belum  mampu membayar  disebabkan force  majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan nasabah  telat  membayar  angsurannya atau disebut dengan wanprestasi, yaitu dalam  keadaan force  majeur dan  faktor kesengajaan yang berati nasabah terse- but lalai. Nasabah yang berhak dikena- kan  sanksi  oleh  bank  adalah  wanpres- tasi  karena  faktor  kesengajaan.  Bagi nasabah  yang  berada  dalam  kesulitan atau force  majeur tidak  diperkenankan memberikan  sanksi  dan  dianjurkan memberikan kelonggaran kepada nasa- bah,  sebagaimana  firman  Allah  Swt. dalam surat Al-Baqarah[2]: 280
"Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  da- lam kesukaran, Maka berilah tangguh sam- pai  Dia  berkelapangan.  Dan  menyedekah- kan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 26
BRI  Syariah  KCP  Kopo  sudah  meng- ikuti  ketentuan  dan  telah  menerapkan denda ta'zir kepada  nasabah  mampu yang menunda-nunda pembayaran, ba- ik  pada  ketentuan  bank  maupun  pada point kedua Fatwa DSN-MUI.
3. Nasabah  mampu  yang  menunda-nun- da  pembayaran  dan/atau  tidak  mem-
26 Imam G. Masykur, dkk., Almumayyaz: Al-Qu- ran  Tajwid  Warna  Transliterasi  Per  Kata  Terjemah Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, t.t. hlm 47
punyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
Seperti    yang    telah    dijelaskan    sebe- lumnya    bahwa  nasabah  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran  akan dikenakan  sanksi.  Dan  BRI  Syariah menerapkan ketentuan ini.
4. Sanksi  didasarkan  pada  prinsip ta'zir, yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih  di- siplin  dalam  melaksanakan  kewa- jibannya.
Sudah  jelas  dalam  klausul  akad  pem- biayaan tentang jangka waktu, pemba- yaran denda di Bank  BRI Syariah KCP Kopo  Bandung  dalam  penerapannya memangakandilakukan  atas  keterlam- batan  pembayaran  nasabah  kepada bank  yang  bertujuan  memberikan  efek jera  kepada  nasabah  agar  nasabah tidak mengulanginya kembali.
5.  Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah uang  yang  besarnya  ditentukan  atas dasar  kesepakatan  dan  dibuat  saat akad ditandatangani.
Point  fatwa  ini  sudah  ada  dalam  klau- sul  akad  pembiayaan,  dimana  dalam akad sudah tercantum besarnya denda berupa  jumlah  nominal  yang  perhi- tungannya  diperoleh  dari Margin efek- tif (dibagi) 360 x (dikali) total angsuran per bulan (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari. 27
Besarnya  denda  akan  berbeda  anatara nasabah  A  dan  B,  karena  dihitung  se- suai dengan besarnya pinjaman.
27 Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk  Pembiayaan  Skema Murabahah, hlm. 2
6.  Dana  yang  berasal  dari  denda  diper- untukkan sebagai dana sosial.
Dari hasil wawancara penulis menda- patkan  keterangan  dari  salah  satu  staff Bank  BRI  Syariah  KCP  Kopo  Bandung yang  menyebutkan  bahwa,  "dana  denda yang  didapatkan  akan  dikembalikan  lagi dengan  mengakumulasikan  besaran  den- da di akhir pembiayaan melalui rekening nasabah,  tanpa  diketahui  oleh  nasabah karena  dalam  akad  disebutkan  denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana  sosial,  mengapa  demikian  karena denda  yang  didapat  merupakan  dana syubhat tetapi  bank  ingin  memberikan efek  jera  kepada  nasabah  agar  lebih disiplin  lagi  dalam  membayar  angsuran." Meskipun  pada  klausul  akad  disebutkan, denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial tetapi pada prakteknya tidak  demikian.  Telah  dijelaskan  juga pada  Standar  Produk  Murabahah  yang disusun  oleh  Departemen  Perbankan Syariah  OJK  standar  denda Ta'zir dan Ganti  Rugi Ta'widh point  3.20.3  denda atas  tunggakan ta'zir harus  diperuntuk- kan  sebagai  dana  sosial  atau  dana kebajikan  sementara  ganti  rugi ta'widh dapat diakui sebagai pendapatan bank.
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  jika dituangkan  dalam  bentuk  tabel,  maka sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Penerapan Denda (ta'zir) pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo
Dapat  dilihat  dari  tabel  di  atas bahwa  kesesuaian  Fatwa  DSN-MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  dengan  Penerapan Denda Ta'zir pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo, terdapat 5 (lima) point  yang  sudah  sesuai  yaitu,  point  1, point 2, point 3, point 4, point 5, dan ada 1 (satu) point yang belum sesuai dengan penerapannya  yaitu  pada  point  ke 6.Dengan  hal  ini  penerapan  denda ta'zir yang  diterapkan  Bank  tidak  sesuai dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN- MUI/IX/2000.
Fatwa DSN- MUI No.17/DSN- MUI/IX/2000
Penerapan denda (ta'zir ) pada  Pembiayaan Mikro di BRI  Syariah KCP Kopo
Sesuai Tidak Sesuai point 1 Point 2 Point 3
Point 4 Point 5
Point 6

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh penulis mengenai Kesesuaian Penerapan denda ta'zir pada produk  pembiayaan  mikro  di  BRI Syariah  KCP  Kopo  Bandung,  terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Proses pemberian pembiayaan mikro yang  menggunakan  skema  murabahah pada  BRI  Syariah  KCP  Kopo  hal  yang pertama  dilakukan  yaitu  mengajukan surat  permohonan  pembiayaan  mikro kepada  bank,  kemudian  bank  mela- kukan  analisa  dan  verifikasi  terhadap kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen nasabah  adapun  yang  menjadi  acuan dasar  oleh  bank  syariah  dalam  menilai nasabah  layak  atau  tidaknya  diberikan pembiayaan  melalui  analisa character, capacity,  capital,  condition, dan collecteral , setelah  itu  apabila  nasabah  dinyatakan layak  dilakukan  BI  Checking  untuk menghindari  pembiayaan  bermasalah, kemudian  melakukan  scanning  data yang  nantinya  akan  diinput  kedalam sistem,  setelah  mendapat  persetujuan dari  pihak-pihak  terkait  dilakukan akad/kontrak antara bank dengan nasabah  yang  biasa  digunakan  di  BRI Syariah  pada  pembiayaan  ini  meng- gunakan  akad murabahah  bil  wakalah , setelah  serangkaian  prosedur  diikuti tahap  terakhir  yaitu  proses  pencairan dana 3-7 hari setelah akad.
Penerapan  denda ta'zir pada  pem- biayaan mikro di BRI Syariah KCP Kopo. Denda ta'zir dikenakan  kepada  nasabah yang menunda-nunda pembayaran kare- na  faktor  kesengajaan,  untuk  menge-
tahui  bahwa  nasabah  tersebut  terlambat membayar  angsuran  disebabkan  faktor kesengajaan,  jika  nasabah  tidak  bisa memberikan  bukti  dalam  keadaan force majeur maka  akan  dikenakan  sanksi denda  berupa  uang.  Selain  itu  pegawai bank  bagian  marketing  memanfaatkan sosial  media  untuk  menilai/melihat  ba- gaimana  kondisi  pihak  terkait  apakah dalam  keadaan force  majeur atau  tidak untuk  memastikannya  dari  apa  yang sudah  dilihat  segera  melakukan  tindak- an  dengan  cara  menelponnya  terlebih dahulu, apabila masih belum membayar selanjutnya  pihak  bank  mendatangi rumah nasabah dengan memberikan su- rat  panggilan.  Bank  BRI  Syariah  Kantor Cabang  Pembantu  Kopo  merupakan lembaga  keuangan  syariah  yang  mene- rapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda  pembayaran  berupa sejumlah  uang  yang  sudah  disepakati pada  saat  akad.  Bank  akan  mengenakan denda  tersebut  dihitung  sejak  pemba- yaran  jatuh  tempo  sampai  dengan tanggal  pembayaran  tersebut  dilunasi. Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta’zir , yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban- nya.  Dalam  Fatwa  DSN  No.  17/DSN- MUI/IX/2000  sudah  diatur  mengenai sanksi  atas  nasabah  mampu  yang  me- nunda-nunda  pembayaran  diantraanya dana  yang  berasal  dari  denda  diper- untukkan  sebagai  dana  sosial.  Sedang- kan  sanksi  denda  yang  dilakukan  oleh BRI  Syariah  KCP  Kopo  tidak  demikian, dana  denda  yang  diperoleh  tidak  diper-
untukkan sebagai dana sosial melainkan dikembalikan lagi kepada nasabah.
Di  dalam  surat  tersebut  berisi  tagih- an  nasabah  yang  harus  segera  dilunasi beserta denda yang harus dibayar sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati  pada terjadinya  akad.  Besarnya  denda  sudah disebutkan  pada  saat  akad  dimana  jum- lah  nominalnya  disebutkan  yang  diper- oleh  dari Margin effektif  :  (dibagi)  360  x (dikali)  total  angsuran  per  bulan  :  (di- bagi) 100 x (dikali) 1 hari. Besar kecilnya denda  dipengaruhi  oleh  besar  kecilnya angsuran.
Kesesuaian  Fatwa  DSN-MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  dengan  Penerapan Denda ta'zir pada  Pembiayaan  Mikro  di BRI  Syariah  KCP  Kopo.  Penerapan
sanksi  di  bank  BRI  Syariah  KCP  Kopo tidak  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, pada point ke 6  yang  disebutkan  dalam  fatwa  "Dana yang  berasal  dari  denda  diperuntukkan sebagai  dana  sosial".  Meskipun  hal tersebut  ada  dalam  klausul  akad  akan tetapi  pada  praktiknya  tidak  demikian. Praktiknya  di  BRI  Syariah  KCP  Kopo denda  yang  didapat  dari  nasabah dikembalikan  lagi  dengan  mengaku- mulasikan  besaran  denda  diakhir  pem- biayaan melalui rekening nasabah tanpa diketahui  oleh  nasabah,  karena  dalam akad  disebutkan  denda  tersebut  akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim Atang, Fiqh Perbankan Syariah, Bandung: Refika Aditama, 2011.
Ahmad  Amrullah, Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Hukum  Nasional, Jakarta:  Gema Insani Press, 1996.
Ali Zainuddin ,  Hukum Perbankan Syariah , Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
Ani  Fitriyani, Pengaruh  Pengenaan  Ta,zir  Terhadap Tingkat  NPF ,  Fakultas  Syariah  dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
Arianto  Saputra, Analisis  pengelolaan  Dana  Ta'zir  Dan Ta'widh  Bagi  Nasabah Wanprestasi Pada PT.BRISYARIAH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Arifin Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
Artikel  Muchlisin Riadi, “Pengertian  dan Fungsi  perbankan” Diakses  melalui www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dgsian-fungsi- perbankan.html?m=1 pada tanggal 15 Juni 2017.
Azhar Basyir Ahmad, Azas-azas Hukum Muamalah , Yogyakarta: UII press 2004.
Az-zuhaili Wahbah, fiqh al-islam wa adillatuhu , jilid V, Damaskus: Dar al-fikr, 2007. Bhinadi Ardito, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah , Yogyakarta: Deepublish 2018.
Divisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi,  Departemen  Perbankan  Syariah,  Otoritas Jasa Keuangan, Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah .
Djazuli A, Kaidah-Kaidah fiqh , Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006.
Fatwa  DSN  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  sanksi  atas  nasabah  yang  menunda- nunda pembayaran.
Gunawan
Imam, MetodePenelitian
Kualitatif , Jakarta: Bumi Aksara, 2013
H.R  At-Tirmidzi:  1352,  Sunan  At-Tirmidzi,  Al-Maktabah  Asy-Syamilah,  Bab Baabu Maa Dzukira'an Rasulullah 'alaihi Wassalam Fii Sulhi Bainannas , Juz 3.
Hanafi Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
Heri  Gunawan, Dasar-dasar  metodologi  penelitian pendidikan, fakultas  Tarbiyah  dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017.
http://brisyariah.co.id , diakses pada hari Selasa, 20 oktober 2017, pukul 21.00.
Ibrahim  Johannes, Cross  Default  &  Cross  Collateral sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah , Bandung: Refika Aditama, 2004.
Imam  G.Masykur,  dkk.,Almumayyaz:  Al-Quran  Tajwid  Warna  Transliterasi  Per  Kata Terjemah Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, t.t.
Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana, 2011. Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , Malang: UIN-Malang Press, 2009.
Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2010.
Lathif Azharuddin dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh, 2009.
Mas’adi Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
M.Rif'at  Hanin  Hidayat, Penerapan  Sanksi  Denda  Pada Akad  Murabahah  Di  Bank  Syariah Mandiri , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
Mahkamah  Agung  RI, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta:  Ditjen  Badilag Mahkamah Agung RI.
Moch.  Hasyim  Sumantri, Pelaksanaan  Denda  Dalam Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  Di  BPR Ishlahul Ummah Cilember Cmahi , Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2010.
Muchtar  Adiwijaya, Aplikasi  Denda  Pada  Produk  iB Hasanah  Card  di  BNI  Syariah  Cabang Bandung , Program Studi Muamalah UIN SGD Bandung,2014.
Mukhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, editor: Mustafa daib al-Bigha, Beirul: Dar Ibn Katsir, 1987 M/1407H.
Nanang Hermansyah, Hukum Perikatan ( Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya ),Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, 1998.
PBI  No.  10/18/PBI/2008  Tentang  Rstrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah dan Unit Usaha Syariah
Pedoman  Pemberian  Pembiayaan  Mikro  PT  Bank  BRISyariah,  Fitur  Produk
Pembiayaan Skema Murabahah
Poerdarminta W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
Pramadya  Puspa  Yan,  Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa,  Belanda,  Indonesia, Inggris, Semarang: C.V Aneka, 1977.
Reny Sultan , Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Rianto Nur, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah , Bandung: Alfabeta, 2012.
Rika  Kurniati, Penetapan  Ta’widh  Pada  Produk  Pembiayaan  Murabahah  Mikro  Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi, Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2014.
Rivai  Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
Rivai  Veithzal  dan  Ariviyan  Arifin ,  Islamic  Banking, system  bank  Islam  bukan  hanya solusi  menghadapi  krisis  namun  solusi  dalam  menghadapi  berbagai  persoalan perbankan dalam ekonomi global , Jakarta: Bumi Aksara,2010.
Rusli Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Setia Harapan 1996.
Saeed  Abdullah, Menyoal  Bank  Syariah:  Kritik  atas Interpretasi  bunga  Bank  Kaun  Neo- Revivalis , Jakarta: Paramadina,2004.
Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
Suhendi  Hendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali  Pers, 2014.
Sutedi Adrian, Perbankan Syariah , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Syarifudin Amir, Garis-garis Besar Fiqh , Bogor: Prenada Media, 2003.
Triwulan  Tutik  Titik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Pre- nadamedia Group, 2008.
UU RI  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Wangsawidjaja  A  Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2012.
Wardi Muslich Ahmad, Fiqh Muamalat , Jakarta: Amzah, 2010.
Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana  Prenada media, 2006.