## KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen
ISSN: 2722-8657 (cetak), 2722-8800 ( online ) DOI: 10.34307/kamasean.v4i2.251 Volume 4, No. 2, December 2023; (113-129)
Available at: https://kamasean.iakn-toraja.ac.id
Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya dalam Perspektif Perkawinan Kristen
Marthen Malo 1 *, Daud Saleh Luji 2 , Yakobus Adi Saingo 3
Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia 1 2 3 salehluji254@gmail.com*
Abstract : The  aim  of  this  paper  is  to  examine  marriage  by  capture  from  the perspective of Christian marriage so that, in the end, the church, government, and all levels of society can determine the correct attitude towards catch marriage. This paper uses  a  qualitative  method  with  data  collection  techniques  using  observation, interviews,  and  documentation  studies.  Sampling  used  purposive  sampling  and snowball  sampling.  Capture  marriage,  one  of  the  marriage  methods  in  Sumba,  East Nusa Tenggara, is a tradition of kidnapping women to make her a bride. This has been practiced by noble descendants for prestige purposes since the era of kingdom rule in Sumba. The results obtained show that marriage by capture has experienced a shift in meaning, where it was once done for prestige and by mutual consent, but now it is an act of violence and crime that is very detrimental and even demeaning to women. In the perspective of Christian marriage, the capture of marriage is an act that opposes the Word of God because marriage should be based on love. The government, churches, non-governmental  organizations,  traditional  leaders,  and  community  leaders  have expressed  their  rejection  of  marriage  by  capture.  Evidence  of  this  rejection  is  the existence of policies or regulations and a number of other programs to overcome and eliminate  capture  marriage.  However,  so  far,  the  government,  churches,  non- governmental  organizations,  traditional  leaders,  and  community  leaders  have  not really implemented every existing regulation.
Keywords : Christian marriage, culture, marriage by capture
Abstrak :  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  kawin  tangkap  dalam perspektif  perkawinan  Kristen  sehingga  pada  akhirnya  gereja,  pemerintah,  dan seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  menentukan  sikap  yang  benar  terhadap  kawin tangkap.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling dan snowball sampling. Kawin tangkap adalah  salah  satu  cara  perkawinan  yang  terjadi  di  Sumba,  Nusa  Tenggara  Timur, yakni  mengambil  secara  paksa  seorang  perempuan  untuk  dijadikan  istri.  Hal  ini dilakukan oleh keturunan bangsawan untuk tujuan prestise sejak era pemerintahan kerajaan  di  Sumba.  Temuan  yang  didapatkan  adalah  bahwa  kawin  tangkap  telah mengalami pergeseran makna di mana dahulu dilakukan untuk suatu prestise dan atas persetujuan bersama, tapi kini menjadi tindakan kekerasan dan kejahatan yang sangat  merugikan  bahkan  merendahkan  kaum  perempuan.  Dalam  perspektif perkawinan  Kristen,  kawin  tangkap  merupakan  tindakan  yang  melanggar  Firman Allah  karena  sejatinya  perkawinan  itu  harus  dilandasi  kasih.  Pemerintah,  gereja- gereja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  tokoh  adat,  dan  tokoh  masyarakat  telah menyatakan  sikap  penolakan  terhadap  kawin  tangkap.  Bukti  penolakan  tersebut yaitu  adanya  kebijakan  atau  regulasi  dan  sejumlah  program  lainnnya  untuk mengatasi  dan  menghilangkan  kawin  tangkap.  Namun  sejauh  ini,  pemerintah,
gereja-gereja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  tokoh  adat,  serta  tokoh  masyarakat belum sungguh-sungguh mengimplementasikan setiap regulasi yang ada.
Kata Kunci: budaya, kawin tangkap, perkawinan Kristen
Article History: Received: 15-06-2023 Revised:  07-12-2023 Accepted:  11-12-2023

## 1. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  individu,  tetapi  juga  makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu, selama hidup di dunia, manusia hidup saling membutuhkan. Pada konteks kelompok sosial  yang  dinamakan  masyarakat,  masing-masing  orang  akan  mengenal  individu lain  melalui  karakteristik  yang  mempunyai  keterhubungan  satu  dengan  lainnya. Karakteristik  seseorang  yang  dipengaruhi  oleh  individu  lain,  di  mana  dalam mengerjakan sesuatu mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor-faktor yang bukan berasal dari dirinya (dari luar).  Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa berelasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. 1
Dalam  eksistensinya  sebagai  makhluk  sosial  dan  berbudaya,  manusia  secara kodrati  tidak  bisa  hidup  secara  individu,  manusia  membutuhkan  orang lain  bahkan bergantung  pada  orang  lain  untuk  hidup  bersama,  bekerja,  serta  membangun keluarga. 2 Salah satu yang manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan akan hidup bersama, bekerja, dan membangun keluarga adalah melalui perkawinan. Perkawinan itu  sendiri  dilakukan  dengan  melibatkan  unsur  budaya,  hukum,  maupun  agama sehingga  menciptakan  tradisi-tradisi  baru  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan perkawinan tersebut.
Proses membentuk keluarga melalui perkawinan yang berbeda di tiap daerah ini  memberikan  kekhasan  tersendiri  dan  merupakan  kekayaan  bangsa  yang  harus dilestarikan. 3 Pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk tradisi perkawinan. Masing- masing  daerah  mempunyai  keunikan  dan  cara  tersendiri  dalam  mengatur  proses perkawinan  berdasarkan  konteks  tertentu,  aspek  historis,  serta  regulasi-regulasi yang dianut dan berlaku.
Beragamnya tradisi perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  secara  khusus  di  Pulau  Sumba  menyimpan  sejumlah
1 Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “ASPEK PERILAKU MANUSIA SEBAGAI  MAKHLUK INDIVIDU  DAN  SOSIAL  PADA  RUANG  TERBUKA  PUBLIK,” Nature:  National  Academic  Journal  of Architecture 5, no. 2 (Desember 2018): 85–93, https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1.
2 Mahdayeni Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, dan Ahmad Syukri Saleh, “Manusia dan Kebudayaan  (Manusia  dan  Sejarah  Kebudayaan,  Manusia  dalam  Keanekaragaman  Budaya  dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan),” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7, no. 2 (2019): 154–65, https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125.
3 Daud  Saleh  Luji,  “EKSISTENSI  DAN  PEWARISAN  BUDAYA  TUKU  DALAM  MASYARAKAT PULAU  NDAO (ORANG NDAO) KABUPATEN ROTE NDAO NTT,” Paradigma: Jurnal Kajian  Budaya 10, no. 3 (Desember 2020): 289–310, https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400.
kekayaan  budaya  yang  menjadi  warisan  turun-temurun.  Bagi  masyarakat  Sumba perkawinan  memiliki  signifikansi  secara  sosial  dan  religius  berdasarkan  tujuannya. Secara religius perkawinan bersifat sakral karena bertujuan memperoleh keturunan penjaga rumah Marapu . 4
Artinya  melalui  perkawinan  manusia  memperoleh  penolong  untuk menggenapi  tuntutan Marapu yakni  keturunan  pewaris  marga,  tradisi,  dan  pusaka Marapu yang  melanjutkan  pelayanan  terhadap Marapu .  Selanjutnya,  Perkawinan yang  sah  melalui  berbagai  tahapan  yang  telah  disepakati  bersama  sesuai  dengan budaya,  agama,  maupun  hukum  yang  berlaku.  Di  Indonesia,  perkawinan  telah mempunyai  regulasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  dua  orang berdasarkan cinta kasih guna membentuk suatu keluarga bahagia dan bersifat kekal. 5
Di  samping  adanya  undang-undang  yang  telah  mengatur  perkawinan  secara umum, dalam konteks Kristen Alkitab telah menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk  yang  diperlengkapi  dengan  akal  dan  hikmat  oleh  Allah  untuk  melakukan segala  sesuatu  di  dalam  dunia  ini. 6 Allah  melalui  Alkitab  telah  memberikan penjelasan-penjelasan secara eksplisit bagaimana eksisnya manusia sebagai makhluk sosial yang disebut  dengan mandat budaya  (Kej. 1:28). Selanjutnya, dalam Kejadian 2:18  berkata  “Tidak  baik  jika  manusia  itu  seorang  diri  saja.  Allah  berkata  akan menjadikan  seorang  penolong  bagi  Adam,  yang  sepadan  dengannya.”  Hal  ini membuktikan  bahwa  sesungguhnya  manusia  tidak  dapat  hidup  seorang  diri. Selanjutnya,  Alkitab  juga  memberikan  konsep  yang  sangat  jelas  mengenai perkawinan, bahwa sejatinya perkawinan itu dilandasi dengan rasa cinta atau kasih sayang  antara  kedua  pasangan,  adanya  pengorbanan  baik  waktu,  tenaga,  maupun harta benda, serta tidak ada intervensi dari pihak lain. 7
Namun realitas yang terjadi, di pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur khususnya di kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi lokus penelitian penulis, terjadi proses perkawinan  dengan  cara  kawin  tangkap.  Kawin  tangkap  merupakan  praktik perkawinan  di  mana  seorang  perempuan  diambil  secara  ‘paksa’  oleh  sekelompok orang  untuk  diperistri  oleh  seorang  laki-laki  yang  tidak  dicintainya.  Proses pengambilan tersebut tidak dibatasi oleh tempat maupun situasi tertentu, melainkan
4 Liailiy  Muthmainnah  dan  Sonjoruri  Budiani  Trisakti,  “Ruang  Privat  Individu  dalam  Sistem Kawin  Mawin  Masyarakat  Sumba  Timur,” Jurnal  Filsafat 20,  no.  3  (2010):  239–59, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.3421.
5 Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).
6 Fransina Lasi, Daud Saleh Luji, dan Lanny Koroh, “Suis, Na’sore, Nanuin: Kajian Antropologis- Teologis terhadap Siklus Kematian dalam Kebudayaan Amarasi,” Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia 3, no. 2 (Desember 2022): 79–91, https://doi.org/10.46445/jtki.v3i2.566.
7 S. Hutagalung, “Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial,” Jurnal Koinonia:
Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia 7, no. 2 (2015): 81–91, https://doi.org/10.35974/koinonia.v7i2.194.
dilakukan  ketika  seorang  wanita  sedang  dalam  perjalanan,  di  rumah,  di  pasar,  dan tempat-tempat lainnya. Tindakan ini menuai kontroversi dari berbagai pihak bahkan tidak  sedikit  kelompok  yang  mengecam  akan  tindakan  yang  demikian  karena dianggap sebagai tindakan kekerasan atau kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat para wanita.
Penelitian  ini  mengkaji  kawin  tangkap  dalam  perspektif  perkawinan  Kristen sehingga  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yakni  yang  dilakukan  oleh  Johanis Putratama  Kamuri  dan  Grace  Mariany  Toumeluk  (2021),  yang  konsen  terhadap tinjauan teologis kawin tangkap berdasarkan Kejadian 34:1-31. 8 Berbeda pula dengan penelitian  dari  Elsiati Tanggu,  Elly  Esra  Kudubun,  dan  Alvianto  Utomo  (2021)  yang mengulas  tentang  studi  sosiologis  makna  dan  praktik  kawin  tangkap. 9 Serta penelitian  yang  dilakukan  oleh  Konradus  Doni  Kelen  tentang  hubungan  kawin tangkap di Sumba dengan ketidakadilan gender (2022). 10
Tujuan  kajian  artikel  ini  hendak  mendorong  gereja-gereja  di  Sumba, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat agar memiliki kesepahaman yang sama dan sikap bersama dalam menolak praktik kawin tangkap karena tidak sesuai dengan asas perkawinan Kristen, asas HAM, serta budaya.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  sini  adalah  kualitatif.  Pemilihan  metode  ini bertujuan  mengurai  masalah-masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dan valid serta pemahaman yang komprehensif terkait  masalah  yang  diteliti. 11 Metode  penlitian  kualitatif  merupakan  metode  yang didasarkan  pada  filsafat  positivisme,  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian yang  bersifat  alamiah.  Peneliti  berperan  sebagai  instrumen  kunci.  Teknik pengumpulan  data  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purpossive  sampling dan snowball sampling . 12 Peneliti  menggunakan  observasi  dan  wawancara  untuk  meneliti  dan mendeskripsikan  tentang  fenomena  kawin  tangkap  di  beberapa  wilayah  di  Sumba
8 Johanis  Putratama  Kamuri  dan  Grace  Mariany  Toumeluk,  “Tinjauan  Teologis  terhadap Tradisi  Kawin  Tangkap  di  Pulau  Sumba–Nusa  Tenggara  Timur,” DUNAMIS:  Jurnal  Teologi  dan Pendidikan Kristiani 6, no. 1 (2021): 176–98, https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493.
9 Elsiati  Tanggu,  Elly  Esra  Kudubun,  dan  Alvianto  Utomo,  “Kawin  Tangkap:  Studi  Sosiologi tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya (Capture the Bride: A Sociological Study of the Meaning and Practice of Capture the Bride in Mareda Kalada Village, Kec.,”
Equalita 3, no. 2 (2021): 180–95, https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9841.
10 Konradus Doni  Kelen, “Kawin Tangkap  di  Sumba dan Ketidakadilan Gender,” Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya 8, no. 2 (2022): 625–32, https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795.
11 Farida  Nugrahani, Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa (Solo: Cakra Books, 2014), 305.
12 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan.  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).
Barat Daya. Untuk menyajikan perspektif perkawinan Kristen, Peneliti menggunakan deskripsi teologis terhadap beberapa teks baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru.  Bagian  ini  akan  disajikan  bersamaan  dengan  penyajian  data  tentang  sikap gereja  di  Sumba  Barat  Daya  tentang  kawin  tangkap.  Rangkaian  data  ini  kemudian dianalisis  secara  triangulasi  sehingga  dapat  menghasilkan  temuan  yang  utuh  untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pernikahan Kristen
Alkitab,  baik  Perjanjian  Lama  maupun  Perjanjian  Baru  secara  jelas memberikan  jawaban  tentang  perkawinan  secara  terang  yakni  berdasarkan  rasa cinta  yang  dibuktikan  dengan  adanya  perjuangan  dan  pengorbanan.  Di  dalam perjanjian  Lama,  terdapat  beberapa  kisah  perkawinan  yang  menarik  dan  dramatis yakni:  Pertama,  Kejadian  1:26-2:1-25  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  lembaga pertama yang Allah bentuk dalam dunia ini adalah keluarga. Terbentuknya keluarga pertama  yakni  Adam  dan  Hawa  merupakan  inisiatif  Allah  sendiri  dengan  tujuan melestarikan  keberlangsungan  kehidupan  manusia  dalam  dunia.  Pasal  2:18-25 mengatakan  bahwa  Allah  sendirilah  yang  melihat  dan  memikirkan  bahwa  manusia tidak  lengkap  bila  seorang  diri  dan  karena  itu  Allah  menciptakan  Hawa  bagi  Adam lalu membawanya kepadanya.
Dalam  narasi  ini  secara  tersirat  mengekspresikan  kebahagiaan  Adam  ketika mendapatkan seorang penolong yang sepadan dengannya yang sebelumnya ia tidak temukan  di  antara  ciptaan  Allah  lainnya.  Adam  merespons  pemberian  Allah  itu dengan pernyataan “ Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai  perempuan,  sebab  ia  diambil  dari  laki-laki. ”  Teks  ini  sejatinya  hendak menekankan bahwa sejak awal penciptaan manusia, perempuan memiliki tempat dan status  terhormat  yang  sama  dengan  laki-laki  karena  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  dirinya  (Adam).  Perempuan  dihormati,  sebab  ia  adalah  penolong dan pelengkap kehidupan seorang laki-laki. 13 Penolong dan pelengkap di sini  bukan dalam pengertian bahwa perempuan adalah  sekadar pelengkap kehidupan laki-laki. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa karena kesadaran akan peran dan posisi penting perempuan dari masa pra hingga pasca perkawinan, maka perlakukan terhadap  perempuan  harus  menjadi  tolok  ukur  yang  sangat  penting  dalam  sebuah upaya perkawinan.
Kedua,  Kejadian  24:1-67  suatu  kisah  di  mana  Ribka  dipinang  bagi  Ishak,  ini memberikan  secara  jelas  gambaran  mengenai  perkawinan  yakni  melalui  tahapan- tahapan  yang  logis  dan  manusiawi  dengan  rasa  kasih  dan  hormat  yang  dilakukan
13 Herowati Sitorus, “PEREMPUAN SEBAGAI PENDAMPING SEPADAN BAGI LAKI-LAKI DALAM KONTEKS  ALKITAB  DAN  BUDAYA  BATAK,” Jurnal  Teologi  Cultivation 3,  no.  1  (Juli  2019):  41–52, https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.251.
dengan  perjuangan,  pengorbanan,  dan  komitmen  bersama  untuk  hidup  dan  saling mengasihi. Ketiga, kisah perkawinan antara Yakub dan Rahel dalam Kejadian 29:1-30. Narasi dalam teks ini memperlihatkan kisah cinta yang luar biasa ( the power of love ) oleh  Yakub  dalam  memperjuangkan  cintanya  demi  mendapatkan  Rahel  menjadi istrinya. Yakub bekerja selama kurang lebih empat belas tahun untuk mendapatkan Rahel  sepenuhnya  menjadi  istrinya.  Namun  bagi  Yakub,  lamanya  waktu  untuk menanti  dalam  perjuangan  bukanlah  alasan  untuk  menyerah  dan  mengurungkan niatnya,  sebaliknya  tujuh  tahun  atau  pun  empat  belas  tahun  dianggapnya  hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel sangat kuat (Kej. 29:20).
Ketiga,  Kejadian  34:1-31  yang  mengisahkan  tentang  seorang  perempuan bernama  Dina.  Sepanjang narasi  dalam  Kejadian  34  ini,  terlihat  dengan  sangat jelas bahwa  reaksi  atau  respon  Dina  terhadap  apa  yang  dialaminya  tidak  dimunculkan, bahkan ia sama-sekali tidak bersuara. Hal ini memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa  peristiwa  tersebut  merupakan  bukti  tindakan  pembungkaman  akan  suara kaum  perempuan  sekaligus  kejahatan,  Dina  tidak  pernah  diberi  ruang  untuk didengarkan  bahkan  termasuk  oleh  saudara-saudaranya  sendiri.  Mereka  bertindak secara sepihak tanpa mempedulikan bagaimana sikap dan perasaan saudara mereka yakni  Dina.  Ini  merupakan  suatu  contoh  di  mana  seorang  perempuan  tidak mendapatkan  kebebasan  dalam  mengekspresikan  kehendak  dan  kebebasannya dalam memilih dan menentukan sesuatu demi kebahagiaannya. 14
Selanjutnya,  Alkitab  Perjanjian  Baru  juga  memberikan  sejumlah  ayat  yang berbicara  tentang  perkawinan  yang  didasari  dengan  kasih  dan  pengorbanan. Beberapa  ayat  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  kisah  pertunangan  Yusuf dan  Maria  dalam teks Mat.  1:18-25.  Dalam  teks  ini, terbukti  bagaimana  sikap  Yusuf dalam  memperlakukan  Maria  selama  masa  pertunangan  mereka.  Yusuf  adalah  laki- laki  yang  baik  yang  memperlakukan  Maria  dengan  rasa  hormat  bahkan  dikatakan bahwa  Yusuf  tidak  ingin  mencemarkan  nama  istrinya  di  depan  umum.  Yusuf mengasihi  Maria  bahkan  dengan  sabar  dan  taat  melakukan  perintah  Tuhan,  ia  pun menunggu hingga waktunya untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri.
Kedua,  perintah  Tuhan  Yesus  dalam  Matius  22:37-39,  yakni  hukum  kasih. Perintah Tuhan Yesus dalam teks ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dalam hubungannya dengan mengasihi sesama, maka di sini berarti sesama itu termasuk di dalamnya kaum perempuan. Artinya sebagai sesama, maka laki-laki harus  mengasihi  perempuan,  menghormati  dan  bukan  bertindak  atas  dasar  ego, kekerasan  atau  pun  pemaksaan  kehendak  hingga  menganggap  diri  paling  superior. Ketiga, nasihat rasul Paulus dalam dalam Efesus 5:22-33 mengenai relasi perkawinan dalam  sebuah  rumah  tangga.  Dasar  utama  dalam  membentuk  rumah  tangga  antara
14 Merlin  Brenda  Angeline  Lumintang,  “Suara  Sang  Subaltern:  Sebuah  Narasi  Autobiografi Perempuan Tanpa Nama dalam Hakim-hakim 19,” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 5, no. 2 (2 April 2021): 275, https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.364.
seorang laki-laki dan perempuan adalah kasih Allah, bukan keinginan semata, tidak bertindak  secara  sepihak  dengan  sikap  ego  hingga  monopoli  atas  pihak  lain, melainkan  ketulusan  dan  kemurnian  hati  dalam  menerima  dan  mengasihi berdasarkan kasih Allah.
Verkuyl  mengatakan  bahwa  Perkawinan  Kristen  adalah  suatu  tahap kehidupan  dimana  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dipersatukan  oleh  Allah  dan diikat secara sah oleh ikatan kasih, hukum, perlindungan untuk menikmati hubungan seksual  secara  sah  dan  hubungan  sebagai  suami  istri  yang  berlaku  untuk  seumur hingga ajal tiba. 15 Perkawinan Kristen merupakan kehendak Allah, yang Allah sendiri bentuk  dan  menghormatinya  sebagai  peristiwa  yang  sakral.  Mengabaikan  tujuan- tujuan yang Allah tetapkan dalam sebuah perkawinan, akan menyebabkan berbagai hal buruk bahkan tidak terhindarkan dari berbagai kekacauan atau kehancuran.

## Praktik Kawin Tangkap
Kawin tangkap merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilakukan tanpa melalui  proses  lamaran  kepada  seorang  perempuan  yang  dilakukan  oleh  seorang laki-laki. Praktik perkawinan tersebut terjadi di  tiga dari empat kabupaten di Pulau Sumba yaitu di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Untuk saat ini, praktik  tersebut  belum  terjadi  di  wilayah  Sumba  Timur  meskipun  tidak  menutup kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Praktik ini terjadi ketika seorang wanita diambil  secara  ‘paksa’  oleh  sekelompok  laki-laki  untuk  diperistri  oleh  seseorang. Peristiwa  penangkapan  itu  sebelumnya  sudah  direncanakan  dan  dipersiapkan dengan  baik  oleh  pelaku  bersama  keluarga  bahkan  dalam  kasus  tertentu  sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga korban, termasuk mempersiapkan tempat yang tepat di mana korban akan ditangkap. Hal demikian kerap terjadi dan rencana demikian tidak diketahui oleh korban. 16
Perempuan  yang  diambil  secara  paksa  tersebut  mengalami  berbagai  bentuk kekerasan  seperti  kekerasan  fisik,  seksual,  psikis,  bahkan  sosial  seperti  dikatakan oleh Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwitra, dan Diah gayatry Sudibya. 17 Tindakan kekerasan  ini  sangat  merendahkan  martabat  kaum  perempuan  dan  hilangnya kebebasan kaum perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup  yang dicintai. Kawin tangkap telah dianggap sebagai bagian dari proses perkawinan yang dibenarkan  dalam  adat  sehingga  tidak  ada  yang  mempersoalkannya  sekalipun
15 J. Verkuyl, Etika Kristen: Bagian Umum (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012).
16 Laurensius  Bembot  dan  Donatus  Sermada,  “Tradisi  Kawin  Tangkap  di  Sumba,  NTT Perspektif  Filsafat  Moral  Emmanuel  Kant,” SAGACITY:  Journal  of  Theology  and  Christian  Education 3, no. 1 (2022): 70–78, https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29U.
17 Elanda  Welhelmina  Doko,  I  Made  Suwitra,  dan  Diah  gayatry  Sudibya,  “Tradisi  Kawin Tangkap  (Piti  Rambang)  Suku  Sumba  di  Nusa  Tenggara  Timur,” Jurnal  Konstruksi  Hukum 2,  no.  3 (2021): 656–60, https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660.
tindakan ini pada prinsipnya merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan khususnya kepada kaum perempuan.
Tindakan kawin tangkap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saat ini merupakan tindakan kejahatan yang berlindung atas nama nilai-nilai budaya Sumba, melanggar  undang-undang  RI  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  serta melanggar  undang-undang  pasal  328  dan  tidak  sesuai  dengan  asas  keluarga  serta syarat-syarat  perkawinan  lainnya  yang  sangat  berbeda  dengan  praktik  kawin tangkap  zaman  dahulu,  seperti  dikatakan  oleh  Dewi. 18 Berdasarkan  hasil  analisa beberapa  pendapat  di  atas,  penulis  menemukan  bahwa  kawin  tangkap  yang ‘sesungguhnya’  merupakan  hal  yang  biasa  dilakukan  oleh  orang  kaya  dan  para bangsawan pada zaman dahulu dalam proses perkawinan, di mana sebelumnya telah disetujui  bersama  kedua  belah  pihak  keluarga  dan  kedua  pasangan  yang  hendak berumah  tangga  dan  karenanya  hal  ini  tidak  mengandung  kekerasan  karena merupakan  skenario  bersama  keluarga.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya hingga  masa  kini,  kawin  tangkap  telah  mengalami  pergeseran  makna  sehingga merupakan  tindakan  kejahatan  kepada  kaum  perempuan  yakni  mengambil  secara paksa seseorang untuk dijadikan istri. 19
Praktik kawin tangkap ini sudah ada sejak zaman raja-raja dan tidak diketahui tahun  berapa  hal  ini  mulai  terjadi.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan bapak  frans  Wora  Hebi  selaku  pengamat  budaya  Sumba  menjelaskan  bahwa  kawin tangkap  itu  baru  muncul  kemudian.  Pada  awalnya  proses  perkawinan  di  Sumba ketika masyarakat pulau Sumba belum mengenal dan menggunakan besi, maka besi merupakan  benda  yang  harus  diberikan  sebagai  belis,  baik  berupa  parang  maupun tombak.  Hal  ini  terjadi  ketika  kaum  Proto  Melayu  masuk  di  pulau  Sumba.  Pada masyarakat  Kodi  diberikan  sepotong  besi  ditambah  dengan  seekor  anjing  untuk berburu. Jadi tidak ada tahun yang pasti yang ditetapkan, apalagi hanya dari berbagai sumber lisan. 20
Kawin  tangkap  pada  awalnya  dilakukan  untuk  mencari  nama  atau meningkatkan  prestise  keluarga  oleh  masyarakat  yang  memiliki  status  sosial  tinggi seperti  kaum bangsawan  karena  didukung  oleh  kemampuan  untuk  membayar belis dalam jumlah yang banyak.  Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat biasa pada  umumnya  juga  melakukan  perkawinan  dengan  cara  kawin  tangkap dilatarbelakangi  berbagai  hal  seperti  kemiskinan  atau  ketidakmampuan  membayar belis.  Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh  kedua  tokoh  adat  sekaligus  tokoh masyarakat yakni bapak Bulu Dappa Matto dan bapak Lede Malo di desa Reda Pada.
18 Dian  Kemala  Dewi,  “Tradisi  Kawin  Tangkap  Sumba  Dan  Prespektif  Undang-Undang  R  I Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,” Law  Jurnal 2,  no.  2  (2022):  107–15, https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812.
19 Dewi.
20 Frans Wora Hebi, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 2023.
Menurut mereka, kawin tangkap pada zaman dahulu yang dilakukan oleh kedua belah pihak  keluarga  didasari  atas  persetujuan  bersama  termasuk  juga  oleh  kedua pasangan  (laki  dan  perempuan),  di  mana  demi  nama  atau  pamor  keluarga disepakatilah untuk melakukan kawin tangkap. 21
Namun, selain latar belakang ‘prestise’, faktor persetujuan kedua belah pihak keluarga  (orang  tua),  termasuk  laki-laki  calon  suami  (pelaku)  juga  merupakan  hal yang  menyebabkan  terjadinya  kawin  tangkap  sekalipun  tidak  ada  persetujuan  atau perasaan  suka  dari  pribadi  perempuan  sebagai  korban.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni ibu CD, ibu KM, ibu DRB, dan ibu YTI yang merupakan korban kawin tangkap. Menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak  mengetahui  sebelumnya  akan  rencana  orang  tua  untuk  menjodohkan  mereka dengan laki-laki yang mereka tidak cintai bahkan ketika peristiwa penangkapan pun terjadi  baik  di  tempat  pemandian  maupun  di  pasar  korban  tetap  menolak  bahkan berusaha melepaskan diri dari tangan para laki-laki yang memegang mereka. Namun usaha  mereka  untuk  melepaskan  diri  menjadi  sia-sia  karena  tidak  berdaya  bahkan berbagai  tindakan  kekerasan  dialami  hingga  pada  akhirnya  mereka  (korban) menerima perkawinan itu sebagai takdir.
Demikian  beberapa  pengakuan  dari  sejumlah  perempuan  sebagai  korban kawin  tangkap,  yang  pada  akhirnya  menerima  perkawinan  yang  demikian  dengan laki-laki  yang  tidak  dicintai  sebelumnya  dan  bukan  pilihan  sendiri  berdasarkan kehendak  bebas  melainkan  pilihan  dan  persetujuan  orangtua.  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang berdasarkan cinta kasih guna membentuk suatu keluarga bahagia dan bersifat kekal. 22
Namun di samping adanya persetujuan orang tua, terdapat juga kasus lain di mana  korban  bersama  orang  tuanya  tidak  setuju  bahkan  tidak mengetahui  rencana pelaku kawin tangkap. Hal ini dikatakan oleh Agustinus Umbu Seri yang merupakan kakak  kandung  korban  atas  nama  TNL,  bahwa  adiknya  perempuan  menjadi  korban kain tangkap bukan karena hasil persetujuan atau bahkan mencari nama, melainkan hanya  tindakan  sepihak  dari  keluarga  laki-laki  sebagai  pelaku  yang  juga  masih memiliki  hubungan  darah  dengan  mereka.  Dalam  tuturannya,  AUS  mengatakan bahwa  sejak awal  ada  permintaan  dari  orang  tua  pelaku untuk  menjodohkan  anak- anak  mereka,  namun  AUS  bersama  keluarga  tidak  menyetujui  akan  hal  itu,  sebab kedua pasangan yang hendak dijodohkan itu masih bersaudara. 23
Marthen C. Taka yang merupakan wakil bupati Sumba Barat Daya mengatakan bahwa latar belakang dari tindakan kawin tangkap pada zaman dahulu adalah karena
21 Bulu Dappa Matto dan Lede Malo, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 25 Januari 2023.
22 Dewi, “Tradisi  Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
23 Agustinus U. Seri, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 4 Januari 2023.
persoalan prestise, kemudian masalah hutang-piutang yang tentunya ini bersentuhan dengan  persoalan  kemiskinan.  Kalau  dahulu  dilakukan  karena  prestise  didukung dengan ketersediaan sumber daya termasuk di dalamnya populasi hewan belis yang masih  banyak,  namun  dalam  perkembangan  hingga  hari  ini  maka  itu  bukan  lagi persoalan prestise melainkan hutang-piutang atau ekonomi yang lemah. 24
Dilihat  dari  fenomenanya,  kawin  tangkap  ini  terdiri  dari  dua  jenis  yakni: Pertama,  kawin  tangkap  yang  sudah  disetujui  bersama  kedua  belah  pihak  keluarga termasuk  di  dalamnya  kedua  pasangan.  perempuan  yang  akan  ditangkap  di  sini dipersiapkan  atau  didandani  dengan  busana  adat  dan  berbagai  perhiasan  dan  juga dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Selanjutnya, tempat dan waktu pun sudah disepakati.  Kedua,  kawin  tangkap  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  keluarga (orang tua) tetapi tidak disetujui dan tidak diketahui oleh korban. Korban mengalami pemaksaan untuk menerima laki-laki yang tidak dicintainya untuk menjadi suaminya.
Selanjutnya, kami menemukan bahwa bukan hanya terdapat dua jenis kawin tangkap yang terjadi di Sumba melainkan tiga yakni: Pertama, kawin tangkap dengan persetujuan  bersama  kedua  belah  pihak  keluarga  dan  kedua  pasangan  yang  akan menjadi  suami-istri.  Kedua,  kawin  tangkap  yang  dilakukan  atas  persetujuan  pelaku bersama  orang  tua  dan  orang  tua  korban,  tetapi  tidak  diketahui  dan  disetujui  oleh korban.  Ketiga,  kawin  tangkap  yang  dilakukan  tanpa  ada  persetujuan  bersama, melainkan  hanya  dari  pihak  pelaku.  Di  sini,  korban  bersama  orang  tua  sama-sekali tidak  menyetujui  bahkan  juga  tidak  mengetahui  akan  rencana  pelaku  untuk menangkap korban.
Karena  itu,  kedua  jenis  kawin  tangkap  (persetujuan  orang  tua  dan    tanpa persetujuan  korban  bersama  orang  tua  di  atas  harus  dilawan,  dan  dihilangkan  dari pulau  Sumba  karena  ini  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  sangat  merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu demi  kepuasan  diri  sendiri  tanpa  mempertimbangkan  dan  mempedulikan  pribadi kaum  perempuan  yang  sejatinya  memiliki  kehendak  bebas  dalam  menentukan sesuatu  demi  kebaikan  dirinya  sebagaimana  dijamin  dalam  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, bahwa kawin tangkap ini melanggar bahkan  menodai  sakralnya  suatu  perkawinan  dalam  perspektif  perkawinan  Kristen karena  melanggar  Firman  Allah  di  antaranya  Kejadian  2:18-25;  24:67  yakni  kisah Ishak  dan  Ribka  dan  Efesus  5:22-28. 25 Selanjutnya  berdasarkan  analisa  hasil penelitian, kami menemukan beberapa motif  tindakan kawin tangkap, yakni: prestise keluarga, pemulihan nama baik karena sebelumnya gagal melakukan kawin tangkap,
24 Marthen  C.  Taka,  wawancara  oleh  Penulis,  Kadul-Puspem  Sumba  barat  Daya,  19  Januari 2023.
25 Kamuri  dan  Toumeluk,  “Tinjauan  Teologis  terhadap  Tradisi  Kawin  Tangkap  di  Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur.”
keinginan  mendapatkan  hewan,  mempererat  relasi  kekeluargaan,  budaya  patriarki, dan faktor kemiskinan.
Pengaruh  kemiskinan  ini  berdampak  kepada  berbagai  sektor  kehidupan masyarakat, salah satunya adalah terjadinya kawin tangkap di mana beberapa kasus terjadi  atas  persetujuan  orangtua  perempuan  yang  sedang  terlilit  hutang-piutang atau masalah ekonomi lainnya sehingga seringkali anak perempuan menjadi ‘korban penebus’  hutang  orang  tua.  Faktor  kemiskinan  hingga  hutang-piutang  menjadi pendorong  kawin  tangkap  terjadi  di  mana  perempuan  sebagai  korban  seringkali menjadi ‘penebus’ hutang keluarga. 26

## Upaya-upaya Untuk Memikat Hati Korban dan Orang tua
Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku bersama orang untuk mempermudah akan proses perkawinan dengan cara kawin tangkap, yakni:

## Pemberian Sejumlah Hewan oleh Pelaku kepada Orang Tua Korban
Sebelum  melakukan  kawin  tangkap,  pelaku  bersama  orang  tua  pelaku  akan mengadakan  pertemuan  dengan  orang  tua  korban  untuk  menyampaikan  niat  yakni mengambil  anak  perempuan  untuk  dijadikan  istri  serta  membicarakan  sejumlah hewan  yang  akan  dan  harus  diberikan  oleh  pelaku  pada  hari  di  mana  korban  akan ditangkap.  Apabila  sejumlah  hewan  yang  dijanjikan  telah  disetujui  oleh  orang  tua korban,  maka  selanjutnya  adalah  menentukan  hari  yang  tepat  untuk  menangkap korban. Hal tersebut dikatakan oleh bapak MBN yang merupakan orang tua dari salah satu pelaku kawin tangkap yang berinisial MAYD. 27

## Melakukan Ritual Adat
Sebelum pelaku dan orang tua melakukan kawin tangkap, maka bagi mereka yang  masih  non-Kristen  (masih marapu ),  perlu  melakukan  upacara  adat  yang ditandai dengan menyembelih seekor ayam serta menaikkan doa dengan syair adat kepada leluhur agar rencana menangkap seorang perempuan dapat berjalan dengan baik. Ritual adat ini dipimpin langsung oleh seseorang yang  dipercayai sebagai tua- tua adat. Hal ini disampaikan oleh parah tokoh adat di desa Reda Pada yakni Bapak Bulu  Dappa  Matto  dan  Bapak  Lede  Malo.  Mereka  menjelaskan  bahwa  setelah  ada persetujuan  antara  orang  tua  kedua  belah  pihak,  maka  sehari  sebelum  melakukan kawin  tangkap,  pelaku  dan  orang  tuanya  akan  melakukan  ritual  adat  yang  disebut dengan “ Urrata ”, yaitu memotong satu ekor ayam. 28
26 Kelen, “Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender.” 27 MBN, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 13 Februari 2023.
28 Bulu Dappa Matto dan Lede Malo, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 25 Januari 2023.

## Marapu Moro ‘Mantera Pemikat Hati Korban’
Untuk menaklukan hati wanita (korban), pelaku bersama keluarga seringkali menggunakan  cara  lain  untuk  membuat  korban  pada  akhirnya  menerima  bahkan tidak lagi  memberontak.  Cara  tersebut  adalah menggunakan  mantera  tertentu yang diberikan  dengan  cara  mengoles  atau  memegang  salah  satu  anggota  tubuh  korban, atau  bisa  juga  dengan  cara  meniupkan  sehingga  membuat  korban  tunduk  dan mengikuti  semua  proses  pembicaraan  yang  sudah  direncanakan  oleh  keluarga dengan  baik  serta  bersedia  menjadi  istri  pelaku.  Masyarakat  Sumba  Barat  Daya khususnya  di  desa  Reda  Pada  menyebutnya  “ marapu  moro ”  yang  dalam  pengertian hurufiah berarti “obat marapu ” atau “obat pemikat wanita.” Pemberian obat “ marapu moro ” ini memiliki batasan waktu tertentu sejak peristiwa penangkapan hingga masa kehamilan korban yakni selama kurang lebih delapan atau sembilan bulan. Sebelum masa melahirkan tiba, maka akan diadakan ritual khusus untuk melepaskan kembali obat  ( marapu  moro )  yang  selama  ini  ada  pada  tubuh  korban  dengan  tujuan  agar proses  melahirkan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika  tidak  demikian,  maka  proses melahirkan  akan  sangat  sulit  bahkan  bisa  menyebabkan  hal-hal  yang  tidak diinginkan, tutur MBN. 29

## Sikap terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya
Sehubungan dengan kawin tangkap bila dilihat dalam perspektif perkawinan Kristen,  maka  sesungguhnya  kawin  tangkap  merupakan  tindakan  yang  sangat paradoks  dengan  tujuan  perkawinan  Kristen. Kawin  tangkap  yang  selama  ini sudah menjadi  bagian  dari  kehidupan  orang  Sumba  sesungguhnya  merupakan  suatu tindakan  kriminal  berdasarkan  asas  hukum  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yakni  Undang-undang  No  1  tahun  1974  bahwa  sesungguhnya perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. 30 Marulak Pasaribu  menjelaskan bahwa  pernikahan  adalah  penyatuan antara  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  dalam  jalinan  cinta  kasih  yang  berlaku  untuk  seumur hidup. 31
Karena  itu  untuk  menghentikan  praktik  kawin  tangkap,  perlu  adanya  upaya atau langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh seluruh pemangku kebijakan seperti  pemerintah,  gereja-gereja,  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Beberapa  sikap  dan  langkah  konkret  yang  sudah  diambil  dan  sedang  dikerjakan dapat dijabarkan berikut ini.
29 MBN, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 13 Februari 2023.
30 Dewi, “Tradisi  Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
31 Marulak Pasaribu, Prinsip Dasar Pernikahan (Malang: Gandum Mas, 2001).

## Sikap Pemerintah
Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh bapak Marthen C. Taka selaku Wakil Bupati mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan respons positif  terkait  sejumlah  isu  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  khususnya  masalah kawin  tangkap,  bahkan  telah  menyatakan  sikap  penolakan  terhadap  persoalan tersebut. 32 Pemerintah  menolak  dengan  tegas  tindakan  kawin  tangkap,  apapun alasannya  tidak  dapat  dibenarkan.  Setiap  pelaku  atau  oknum-oknum  yang  terlibat dalam kasus kawin tangkap akan diproses dan ditindak dengan tegas oleh pihak yang berwenang berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah  Sumba  Barat  Daya  telah  melakukan  berbagai  upaya  demi kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program-program yang telah dan sedang dikerjakan  demi  perubahan-perubahan  dan  kemajuan  bukan  saja  dari  aspek ekonomi,  tetapi  juga  dari  aspek  pendidikan,  wisata,  budaya,  dan  lain  sebagainya. Sehubungan  dengan  praktik  kawin  tangkap,  dalam  pengamatan  dan  analisa pemerintah  disebabkan  oleh  faktor  kemiskinan  dan  paradigma  masyarakat.  Karena itu,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  program-program  yang bersifat pemberdayaan masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari  berbagai  kesulitan  yang  ada.  Hal-hal  yang  sudah  dilakukan  di  antaranya: Pertama,  melakukan  bimtek  kepada  masyarakat.  Kedua,  pemberdayaan  masyarakat dengan  sejumlah  program  pengembangan  ekonomi  maupun  wisata.  Ketiga, melakukan  sosialisasi  regulasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat memahami aturan atau regulasi terkait dengan kawin tangkap. 33

## Sikap Gereja Kristen Sumba dan Katolik
Pernyataaan sikap menolak kawin tangkap bukan saja datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari gereja-gereja sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah spiritualitas,  bahkan  juga  masalah  sosial-kemasyarakatan  dan  kesejahteraan  umat yang bersifat holistik yang tentunya berlandaskan prinsip kebenaran Alkitab sebagai dasar gereja dalam menentukan sikap. Peran serta dan keterlibatan langsung gereja sangat penting dalam menyikapi berbagai persoalan kemanusiaan khususnya praktik kawin  tangkap  yang  terjadi  di  pulau  Sumba.  Hal  ini  disampaikan  oleh ketua  Sinode Gereja  Kristen  sumba  (GKS)  yakni  Pdt.  Marlin  Lomi,  S.Th.  Ia  mengatakan  bahwa kawin  tangkap  merupakan  tindakan  kejahatan  kemanusiaan  yang  selama  ini  gereja telah memberikan atensi yang besar dan bersama-sama telah membangun sinergitas dengan  berbagai  pihak  guna  mengatasi  bahkan  menghilangkan  praktik  perkawinan tersebut. 34
32 Marthen C. Taka, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Janurari 2023.
33 Marthen C. Taka, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Janurari 2023.
34 Marlin Lomi, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Janurari 2023.
Kawin  tangkap  merupakan  tindakan  ‘merampas’  kemerdekaan  kaum perempuan,  merendahkan  harkat  dan  martabat  kaum  perempuan,  serta pembungkaman  akan  suara  perempuan  di  mana  perempuan  sebagai  korban  tidak diberi  ruang untuk  menyampaikan  kehendak dan  keputusannya,  melainkan  mereka menjadi  korban  sikap  arogansi  dan  menjadi  obyek  yang  sangat  tertindas  karena harus  menerima  keputusan  orang-orang  di  sekitarnya  bahkan  harus  rela  hidup bersama  dengan  laki-laki  yang  sesungguhnya  tidak  dicintainya.  Natar  mengatakan bahwa kawin tangkap tidak dapat diterima orang Kristen karena tidak sesuai konsep Alkitab tentang kekudusan perkawinan. 35
Gereja-gereja  di  Sumba  turut  menaruh  atensi  yang  besar  mengenai  kawin tangkap.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  sejumlah  kegiatan  atau  upaya-upaya  yang dilakukan  yang  bertujuan  memberikan  penyadaran  kepada  umat  bahkan  upaya membangun sinergitas dengan berbagai pihak baik  pemerintah, LSM, tokoh adat, dan lain-lain  guna  mengatasi  praktik  kawin  tangkap.  Gereja  Kristen  Sumba  (GKS)  telah membentuk Wirming  Christ  Center  Pandu  Langu  Angu yang  khusus  membidangi masalah-masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta  menginisiasi pertemuan  dengan  pemerintah  Kabupaten  sumba  Tengah  membahas  persoalan kawin  tangkap,  bahkan  membuat  deklarasi  penolakan  terhadap  kawin  tangkap bersama  pimpinan  dari  empat  kabupaten  di  Sumba  bersama  pemerintah  Provinsi, Polda  NTT,  dan  juga  menteri  PPA  pada  tahun  2020.  Gereja  Katolik secara  universal memiliki  aturan-aturan  yang  sangat  prinsipil  termasuk  di  dalamnya  tentang perkawinan, dan semua itu diatur dalam Kitab Hukum-Hukum Kanonik (KHK). Gereja Katolik  melakukan  berbagai  upaya-upaya  penyadaran  kepada  umat,  bukan  saja  di dalam khotbah tetapi juga sosialisasi yang terus-menerus dilakukan bagi umat terkait perkawinan.  Gereja  Katolik  secara  universal  menolak  setiap  perkawinan  yang  tidak dilandasi dengan persetujuan atau dengan pemaksaan kepada seseorang.

## Sikap Lembaga Swadaya Masyarakat
Spirit yang sama bukan saja dari pemerintah dan gereja, tetapi juga dari unsur LSM  yang  ada  di  Sumba.  Perempuan  Berpendidikan  Teologi  (PERUATI)  dan Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN), merupakan dua di antara  beberapa LSM yang bergerak dan konsen dalam berbagai masalah yang melibatkan perempuan dan anak. SH yang merupakan salah satu aktivis SOPAN mengatakan bahwa sekarang ini, SOPAN  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  kesetaraan  gender  karena dulu  laki-laki  lebih  dominan  dan  perempuan  sedikit  diberi  ruang.  Kemudian  kami melakukan pendampingan kepada korban-korban kekerasan seperti pemulihan pasca
35 Asnath  Niwa  Natar, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Tradisi  Perkawinan  Di  Sumba. Don’t Send Me Flower Again (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2013).
trauma,  pendampingan  hukum  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Tahun  ini  kami dari sopan akan mulai edukasi di sekolah-sekolah. 36
Selain  SOPAN,  PERUATI  juga  sedang  giat  melakukan  berbagai  upaya  demi kebebasan kaum perempuan dari berbagai tindakan kejahatan. Hal ini dikatakan oleh Pdt. Aprisa Taranau, S.Th; M.Si., selaku ketua PERUATI. Ia mengatakan bahwa SOPAN melakukan  sosialisasi,  baik  di  gereja  dan  secara  sinodal,  ataupun  membangun sinergitas  dengan  pemerintah  termasuk  dengan  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  melakukan pendampingan  kepada  korban  beberapa  waktu  di  Sumba  Tengah,  dokumentasi melalui  tulisan. 37 Taranau  juga  menekankan  bahwa  upaya  ini  bukan  hanya  dalam ranah  pikiran  tetapi  berjejaring,  termasuk  disahkannya  UU  PTKS  salah  satunya adalah bagian dari upaya kepada pemerintah pusat sehingga pada akhirnya disetujui dan diundang-undangkan.
Praktik kawin tangkap ini telah menyatu dalam diri masyarakat Sumba pada umumnya, sehingga ini menjadi tantangan terbesar di dalam memperjuangkan hak- hak  kaum  perempuan.  Mempertimbangkan  sejumlah  faktor  yang  menjadi  latar belakang  atau  motif  kawin  tangkap  di  atas,  maka  penulis  secara  khusus  menyoroti faktor  kemiskinan  dan  faktor  budaya  patriark.  Kemiskinan  menjadikan  perempuan sebagai  korban  ‘penebus’  hutang  orang  tua.  Hal  ini  seharusnya  menjadi  perhatian berbagai pihak secara khusus para pemangku kebijakan untuk mencarikan solusi atas persoalan  yang  demikian  sehingga  perempuan  tidak  diperlakukan  seperti  ‘barang’ yang harus diperjualbelikan.

## 4. Kesimpulan
Manusia adalah son politicon yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain , yang juga mempunyai  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  yakni  undang-undang  sehingga dalam bingkai ini manusia secara sadar dan bebas memilih serta menentukan sesuatu yang  terbaik  bagi  dirinya  termasuk  di  dalam  memilih  pasangan  hidup  berdasarkan cinta  kasih yakni  seorang suami  atau  istri  demi  melanjutkan  eksistensinya  di  dunia sebagaimana mandat budaya dari Allah di dalam Alkitab (Kej. 1:28). Berdasarkan hal tersebut, maka praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba harus dihapuskan agar kaum perempuan sungguh-sungguh mendapatkan kebebasannya dalam menentukan pasangan  hidupnya  serta  bebas  dari  berbagai  intimidasi  serta  kekerasan-kekerasan lainnya. 38
Ditinjau  dari  aspek  budaya,  hukum,  maupun  agama,  secara  khusus  dalam perspektif  perkawinan  Kristen,  kawin  tangkap  yang  terjadi  sekarang  telah
36 SH, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 13 Februari 2023.
37 Aprisa Taranau, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 13 Februari 2023.
38 Dewi, “Tradisi  Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
menyimpang  dari  makna  sesungguhnya  dan  cenderung  merupakan  kejahatan kemanusiaan yang penuh dengan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat manusia  yang  merupakan  gambar  dan  rupa  Allah  (Kej.  1:26),  dan  karenanya merupakan dosa di hadapan Allah.

## Referensi
Bembot, Laurensius, dan Donatus Sermada. “Tradisi Kawin Tangkap  di Sumba, NTT
Perspektif  Filsafat  Moral  Emmanuel  Kant.” SAGACITY:  Journal  of  Theology  and
Christian Education 3, no. 1 (2022): 70–78. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29U.
Dewi, Dian Kemala. “Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Law Jurnal 2, no. 2 (2022): 107– 15. https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812.
Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwitra, dan Diah gayatry Sudibya. “Tradisi Kawin Tangkap  (Piti  Rambang)  Suku  Sumba  di  Nusa  Tenggara  Timur.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 3 (2021): 656–60. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660.
Hantono,  Dedi,  dan  Diananta  Pramitasari.  “ASPEK  PERILAKU  MANUSIA  SEBAGAI MAKHLUK  INDIVIDU  DAN  SOSIAL  PADA  RUANG  TERBUKA  PUBLIK.” Nature: National  Academic  Journal  of  Architecture 5,  no.  2  (Desember  2018):  85–93. https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1.
Hutagalung, S. “Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial.” Jurnal Koinonia: Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia 7, no. 2 (2015): 81–91. https://doi.org/10.35974/koinonia.v7i2.194.
Kamuri,  Johanis  Putratama,  dan  Grace  Mariany  Toumeluk.  “Tinjauan  Teologis terhadap  Tradisi  Kawin  Tangkap  di  Pulau  Sumba–Nusa  Tenggara  Timur.” DUNAMIS:  Jurnal  Teologi  dan  Pendidikan  Kristiani 6,  no.  1  (2021):  176–98. https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493.
Kelen, Konradus Doni. “Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender.” Ideas: Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  dan  Budaya 8,  no.  2  (2022):  625–32. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795.
Lasi,  Fransina,  Daud  Saleh  Luji,  dan  Lanny  Koroh.  “Suis,  Na’sore,  Nanuin:  Kajian Antropologis-Teologis  terhadap  Siklus  Kematian  dalam  Kebudayaan  Amarasi.” Jurnal  Teologi  Kontekstual  Indonesia 3,  no.  2  (Desember  2022):  79–91. https://doi.org/10.46445/jtki.v3i2.566.
Luji,  Daud  Saleh.  “EKSISTENSI  DAN  PEWARISAN  BUDAYA  TUKU  DALAM MASYARAKAT  PULAU  NDAO  (ORANG  NDAO)  KABUPATEN  ROTE  NDAO  NTT.” Paradigma:  Jurnal  Kajian  Budaya 10,  no.  3  (Desember  2020):  289–310. https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400.
Lumintang,  Merlin  Brenda  Angeline.  “Suara  Sang  Subaltern:  Sebuah  Narasi
Autobiografi  Perempuan  Tanpa  Nama  dalam  Hakim-hakim  19.” DUNAMIS: Jurnal  Teologi  dan  Pendidikan  Kristiani 5,  no.  2  (2  April  2021):  261–77. https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.364.
Mahdayeni,  Mahdayeni,  Muhammad  Roihan  Alhaddad,  dan  Ahmad  Syukri  Saleh.
“Manusia  dan  Kebudayaan  (Manusia  dan  Sejarah  Kebudayaan,  Manusia  dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan).” Tadbir:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam 7,  no.  2  (2019):  154–65. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125.
Muthmainnah,  Liailiy,  dan  Sonjoruri  Budiani  Trisakti.  “Ruang  Privat  Individu  dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur.” Jurnal Filsafat 20, no. 3 (2010): 239–59. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.3421.
Natar,  Asnath  Niwa. Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Tradisi  Perkawinan  Di Sumba.  Don’t  Send  Me  Flower  Again .  Yogyakarta:  Yayasan  Taman  Pustaka Kristen Indonesia, 2013.
Nugrahani,  Farida. Metode  Penelitian  Kualitatif Dalam Penelitian  Pendidikan  Bahasa . Solo: Cakra Books, 2014.
Pasaribu, Marulak. Prinsip Dasar Pernikahan . Malang: Gandum Mas, 2001.
Presiden  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
Sitorus, Herowati. “PEREMPUAN SEBAGAI PENDAMPING SEPADAN BAGI LAKI-LAKI DALAM KONTEKS ALKITAB DAN BUDAYA BATAK.” Jurnal Teologi Cultivation 3, no. 1 (Juli 2019): 41–52. https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.251.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2016.
Tanggu,  Elsiati,  Elly  Esra  Kudubun,  dan  Alvianto  Utomo.  “Kawin  Tangkap:  Studi Sosiologi  tentang  Makna  dan  Praktik  Kawin  Tangkap  di  Desa  Mareda  Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya (Capture the Bride: A Sociological Study  of  the  Meaning  and  Practice  of  Capture  the  Bride  in  Mareda  Kalada Village, Kec.” Equalita 3, no. 2 (2021): 180–95. https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9841.
Verkuyl, J. Etika Kristen: Bagian Umum . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA).