http://jiss.publikasiindonesia.id/
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai
Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
Gibson Batara Siahaan, Laina Rafianti, Mustofa Haffas
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia e-mail: gibson18001@mail.unpad.ac.id
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 28-12-2022 Direvisi : 20-01-2023 Disetujui : 24-01-2023
Kata Kunci: Hak Cipta; Non-Fungible Token; Karya Cipta Potret
Keywords: Copyright,  Non- Fungile Token, Potrait Work

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  saat  ini  mendukung  manusia  untuk  dapat melakukan  kegiatannya  perekonomian  dengan  tidak  mengenal  batas wilayah.  Salah  satu  dampaknya  adalah  munculnya  platform NFT ( Non- Fungible Token ) dalam perdagangan karya ciptaan yang diubah menjadi aset digital.  Kehadiran  teknologi NFT mendukung  keamanan  dalam  kegiatan investasi karya cipta yang diubah menjadi aset digital pada platform digital. Namun,  platform  tersebut  juga  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab sebagai media pelanggaran hak cipta, seperti pada kasus penjualan  secara  tanpa  izin  karya  potret  Reini  Wirahadikusumah  selaku Rektor  ITB  pada  platform  OpenSea.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  pelindungan  hukum  terkait  hak  Reini  Wirahadikusumah  selaku orang yang dipotret dalam karya potret tersebut serta tindakan hukum yang tepat dilakukan oleh pihak Reini Wirahadikusumah atas tindakan penjualan secara karya potret secara tidak sah tersebut.

## Abstract
Currenct technological developments support humans to be able to carry out economic  activities  without  regional  boundaries  problems.  One  of  the impacts is the Non-Fungible Token (NFT) technology that supports security in investement activites of copyrighted works that are converted into digital assets  on  digital  platforms.  However,  the  platform  is  also  used  by  the irresponsible parties as a medium for copyright infringement, such as in the case of unauthorized sale of Reini Wirahadikusumah’s potrait as Chancellor of  ITB  on  the  OpenSea  platform.  This  study  aims  to  understand  the  legal protection related to the rights of Reini Wirahadikusumah as the person in the  potret  work  and  the  appropriate  legal  action  taken  by  Reini Wirahadikusumah for the illegal sale of the potrait work.
Koresponden author: Gibson Batara Siahaan Email: gibson18001@mail.unpad.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Perkembangan  zaman  saat  ini  ditandai  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju. Dunia teknologi yang terus berkembang ini telah membuat suatu perubahan bagi setiap manusia untuk dapat  melakukan  kegiatannya  dengan  tidak  mengenal  batas  wilayah  ( borderless )  ( Nasution et  al., 2021),  ( Purwaningtyas ,  2022).  Berbagai  macam  teknologi  telah  berkembang  dalam  aspek-aspek kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  industri  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  ( Danuri , 2019), ( Sawitri et al ., 2019). Aktivitas perekonomian pun menjadi salah satu aspek yang dipengaruhi
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
oleh  kemajuan teknologi. Kegiatan perekonomian pada masa sekarang  ini  juga sudah  didukung  oleh penggunaan teknologi seperti penggunaan platform digital dalam perdagangan ( e- commerce ) hingga kegiatan  investasi,  seperti cryptocurrency.  Cryptocurrency merupakan  aset  berbentuk  digital  yang didesain  sebagai  perantara  pertukaran  menggunakan  sistem blockchain untuk  mengamankan transaksinya.  Selain  dalam  pengembangan cryptocurrency ,  sistem blockchain juga  berperan  sebagai sistem pengaman dalam transkasi Non-Fungible Token ( NFT). NFT merupakan  bentuk  aset  digital  yang  menggambarkan  objek  karya  digital,  seperti  foto, gambar,  dan  lukisan  ( Mayana  et  al. ,  2022),  ( Utami  &  Sektiyaningsih ,  2022)  .  Dalam  hal  ini, NFT berperan  untuk  memverifikasi  keaslian  karya  seni  digital  tersebut  sehingga  dapat  diperdagangkan melalui  sistem blockchain .  Dilihat  dari  hal  tersebut, NFT dapat  dikatakan  meliputi  karya  ciptaan dalam  media  elektronik.  Sistem  elektronik  seperti blockchain telah  menjadi  suatu  sistem  yang menampung  transaksi  elektronik,  termasuk  didalamnya  terdapat  juga  karya  ciptaan  yang  merupakan salah satu objek NFT . Di Indonesia sendiri, sudah terdapat beberapa fenomena penyebaran informasi melalui  aset NFT .  Seperti  yang  dijelaskan,  bahwa NFT menggambarkan  objek  karya  digital,  seperti foto,  gambar,  dan  lukisan,  termasuk  juga  potret  wajah  orang  yang  dapat  berupa  karya  ciptaan  yang dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual.
NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 pada sebuah platform bernama Counterparty, dengan NFT pertamanya  yang  dibuat  berjudul  “Quantum”  ( Coggan ,  2021).  Hingga  saat  ini,  banyak individu  atau  korporasi  yang  terjun  pada  bisnis  digital NFT .  Secara  sederhana, NFT merupakan sekumpulan  data  yang  tersimpan  pada  buku  besar  digital  yang  dikenal  dengan  istilah blockchain . Sama seperti pada mata uang digital seperti bitcoin (Fadhillah et al ., 2022), ( Wildan et al ., 2022), NFT juga dijalankan pada platform blockchain . Kumpulan kode pada NFT ditanamkan dalam arsip digital sehingga membuat kumpulan kode pada NFT menjadi unik dengan yang lainnya.
Karya  digital  yang  diarsipkan  secara  digital  melalui  kode NFT dalam  lingkup  HKI  dianggap sebagai milik pribadi yang tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan barang yang tidak dapat disentuh  atau  dipegang,  tetapi  memiliki  nilai  tertentu  yang  ditetapkan  padanya  ( Safitri ,  2022), (Sri Wahyuni  et  al .,  2020),  ( Santoso ,  2018).  Kepemilikan  terhadap  suatu NFT tidak  membuat  pemilik tersebut memliki hak tidak terbatas atas properti tersebut, melainkan dapat dialihkan kepemilikannya berdasarkan  hukum  hak  cipta.  Pengalihan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan smart  contract, yaitu  suatu  protokol  transaksi  terkomputerisasi  yang  secara  otomatis  mengeksekusi  persyaratan kontrak ketika kondisi yang telah ditentukan di antara para pihak terpenuhi.
Pada awalnya, NFT sendiri ditujukan untuk mengapresiasi karya seni dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran HKI dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang  tinggi.  Akan  tetapi,  pada  masa  kini  terdapat  banyak  isu  ataupun  fenomena  terkait  penyebaran konten  pada  platform NFT yang  dapat  diketagorikan  sebagai  bentuk  informasi  yang  melanggar ketentuan  perundang-undangan,  seperti  konten  yang  bermuatan  pelanggaran  hak  cipta.  Hal  tersebut dapat  dilihat  pada  kasus  potret  Reini  Wirahadikusumah  yang  merupakan  Rektor  Institut  Teknologi Bandung  (ITB)  untuk  periode  2020-2025,  yang  diperjualbelikan  pada  platform NFT ,  yaitu  OpenSea pada  November  2021  lalu  oleh  akun  bernama  ITB1920.  Dalam  platform  tersebut,  terdapat  dua  foto aset  digital  Rektor  ITB  tersebut  yang  dijual.  Foto  pertama  terlihat  Rektor  menggunakan  kaos berwarna  kuning  dengan  menggunakan  jas  almamater  ITB,  yang  kemudian  dinamakan  “Ibu  Rektor Tercinta  #1.”  Lalu,  foto  kedua  merupakan  foto medium  close-up Rektor  dengan  menggunakan  jas almamater ITB berwarna biru. Foto kedua tersebut  diberi  nama “Ibu Rektor Tercinta #2”. Diketahui bahwa kedua foto tersebut dijual oleh akun bernama ITB1920 sekitar bulan Mei 2021. Akun ITB1920 ini menjual kedua foto rektor ITB tersebut dengan menggunakan tagar #ReiniOut.
Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindakan pemasangan dua foto aset digital oleh akun bernama  ITB1920  tersebut  merupakan  tindakan  tanpa  sepengatahuan  dan  persetujuan  orang  yang
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
potret  dirinya  dijadikan  sebagai  aset  digital.  Pada  dasarnya,  foto  wajah  Rektor  ITB  tersebut  dapat dikategorikan sebagai karya potret berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta).  Di  Indonesia  sendiri  belum  terdapat  pengaturan  khusus terkait  dengan  penjualan  aset  digital NFT .  Oleh  karena  itu,  upaya  penegakan  hukum  terkait  dengan penjualan aset digital NFT bermuatan pelanggaran hak cipta atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  belum  dapat  dilakukan  secara  maksimal,  meskipun  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  telah  diatur terkait penyebaran informasi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan terkait pelindungan hak cipta pada media  digital  dan  juga  terkait  dengan  aturan  penyebaran  informasi  elektronik  yang  melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti kekayaan intelektual pada sistem elektronik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah berupa penulisan hukum yang didasarkan pada sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisisnya  ( Purwati ,  2020),  ( Syafri ,  2022).  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  peneitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  dan  mengkaji  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang berkaitan dengan pelindungan hak cipta.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan kaidahkaidah hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  pelindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  orang  yang dipotret dalam karya cipta potret.
Metode  analisis  data  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  yuridis kualitatif.  Data  yang  telah  dikumpulkan  akan  disusun  secara  kualitatif  untuk  memperjelas  masalah yang  dibahas  dengan tidak  menggunakan rumus. Data yang berkaitan  dengan pelindungan  hak cipta dalam karya cipta potret disusun dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelindungan  Hukum  Terhadap  Reini  Wirahadikusumah,  Rektor  ITB,  Sebagai  Orang  yang Menjadi Objek dalam Karya Potret yang Diunggah Sebagai Aset Digital NFT
Pasal  1  angka  1  UU  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa  Hak  Cipta  merupakan  Hak  Eksklusif sebagai  hak  yang  hanya  diberikan  kepada  Pencipta  atau  Pemilik  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan objek yang mendapat pelindungan hukum. Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang  mendapat  pelindungan  hukum  terdiri  atas  ciptaan  berupa  buku,  lagu,  karya  seni,  potret,  karya sinematografi,  dan  lainnya  yang  termasuk  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Seiring dengan  perkembangan  teknologi,  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  hukum  tidak  terbatas  pada  sesuatu yang  konvensional,  melainkan  terdapat  juga  ciptaan  yang  didigitalisasi.  Ciptaan  yang  didigitalisasi dalam  hal  ini  berupa  ciptaan  yang  dibuat  dengan  menggunakan  aspek  toknologi,  sehingga  objek ciptaan yang dilindungi hukum Hak Cipta mengikuti perkembangan teknologi, seperti misalnya karya cipta lukisan yang dapat diakses menggunakan media internet dengan format jpg.
Adanya pengaruh perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi ciptaan menjadikan karya-karya  ciptaan  yang  didigitalisasi  tersebut  dapat  disebarkan  melalui  media  dan  internet  yang mengakibatkan  masyarakat  dengan  mudah  memperoleh  dan  mengolah  ciptaan  tersebut  dalam  media
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
internet.  Kemudahan  tersebut  ternyata  tidak  hanya  memberikan  dampak  positif,  melainkan  juga memberikan  dampak  yang  negatif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  maraknya  pelanggaran  Hak  Cipta yang terjadi dalam media digital.
Pelanggaran  tersebut  disebabkan  oleh  kemudahan  dalam  mengakses  dan  mengolah  ciptaan yang didigitalisasi tersebut dalam media digital. Kemudahan dalam mengakses dan mengolah ciptaan tersebut  juga  menimbulkan  kemudahan  dalam  melakukan  tindakan  eksploitasi  ciptaan  secara  tidak sah.
Berbagai  macam pelanggaran Hak Cipta terjadi di  dunia digital dengan  media internet, seperti penggandaan ciptaan, pengunduhan secara tidak sah, publikasi secara tidak sah, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk  publikasi  karya  ciptaan  era  teknologi  sekarang  juga  telah  mengalami  perkembangan, seperti  pada  teknologi NFT. Pada  awalnya, NFT sendiri  ditujukan  untuk  mengapresiasi  karya  seni dalam  bentuk  digital  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  Hak  Cipta  dikarenakan  platform  yang dibangun  dengan  sistem  keamanan  yang  tinggi.  Akan  tetapi,  pada  masa  kini  terdapat  banyak  isu ataupun  fenomena  terkait  penyebaran  konten  pada  platform NFT yang  dapat  diketagorikan  sebagai informasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan seperti konten bermuatan pelanggaran Hak Cipta.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  kasus  posisi  yang  menjadi  objek  permasalahan,  yaitu  karya potret  Reini  Wirahadikusumah,  yang  merupakan  rektor  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  untuk periode  2020-2025,  diperjualbelikan  pada  platform NFT ,  yaitu  OpenSea  pada  November  2021  lalu oleh akun bernama ITB1920.
Tindakan  pelanggaran  Hak  Cipta  berupa  publikasi  dan  penjualan  potret  tersebut memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum  memberikan pelindungan hukum yang tepat terhadap ciptaan yang didigitalisasi pada internet seperti karya yang diubah menjadi aset  digital NFT. Penegakan  hukum  yang  belum  maksimal  di  Indonesia  mengakibatkan  tingkat kesadaran  masyarakat  terhadap  Hak  Cipta  menjadi  rendah.  Padahal,  pada  dasarnya  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  telah  mengatur  beberapa  ketentuan  terkait  pelindungan  Hak  Cipta dalam media internet. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, UU Hak Cipta, UU ITE, PP PSTE, dan Siaran Pers tentang NFT . UU Hak Cipta mengatur terkait dengan pelindungan Hak Cipta sebagai  Kekayaan  Intelektual  yang  harus  dijaga  dan  dihargai  nilainya.  UU  ITE  dan  PP  PSTE memberikan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik sebagai wadah penyebaran karya cipta yang didigitalisasi.
Ketentuan dalam UU Hak Cipta menjelaskan terkait pelindungan Hak Cipta, termasuk pada hak atas  karya  cipta  potret.  Pasal  12  UU  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa  penggunaan  potret  secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi harus dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pelindungan karya cipta potret didasarkan  pada  ide  atau  gagasan  dari  siapa  permintaan  akan  potret  tersebut,  apabila  gagasan pemotretan  berasal  dari  fotografer,  pemegang  Hak  Cipta  adalah  fotografer.  Apabila  gagasan pemotretan  berasal  dari  seseorang  atau  model  atau  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  fotografer tersebut, maka pemegang Hak Cipta atas karya potret tersebut adalah pihak  yang  menggunakan jasa fotografer.  Perbedaan  pembedaan  gagasan  di  sini  berkaitan  dengan  kepemilikan  hak  atas  publikasi karya cipta potret.
Pada kasus ini, akun ITB1920 yang menggunggah potret Rektor ITB ke marketplace OpenSea sebagai  aset  digital  NFT  diketahui  bukan  merupakan  akun  resmi  ITB,  pencipta,  orang  yang  dipotret ataupun ahli waris dari Reini Wirahadikusumah. Apabila melihat pada hal tersebut, sejatinya tindakan akun  ITB1920  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  pada  UU  Hak  Cipta  dikarenakan  tindakan  secara tanpa hak untuk mengunggah potret tersebut. Karya potret Rektor ITB tersebut merupakan salah satu bentuk ciptaan yang  dilindungi  oleh  UU Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Akan tetapi,
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
akun  bernama  ITB1920  telah  memanfaatkan  potret  tersebut  dengan  tidak  sesuai  hukum  yang  mana melanggar UU Hak Cipta terkhususnya pada Pasal 12.
Selanjutnya  dapat  dilihat  ketentuan  pada  UU  ITE,  yang  mana  diatur  terkait  dengan  Informasi dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  disusun  menjadi  karya  intelektual  dilindungi  sebagai  Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potret Rektor ITB yang diunggah  menjadi  aset  digital NFT tersebut  sejatinya  merupakan  karya  intelektual  yang  dilindungi oleh  peraturan  perundang-undangan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  UU  Hak  Cipta.  Dengan  demikian, pelindungan terhadap potret tersebut mengacu pada ketentuan pada UU Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Selain  itu  berkaitan  dengan  kasus  ini,  UU  ITE  juga  mengatur  terkait  dengan  pemanfaatan sistem  elektronik  yang  harus  didasarkan  pada  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad baik,  dan  kebebasan  dalam  memilih  teknologi.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  jelas  bahwa seharusnya suatu sistem elektronik digunakan dengan baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang  berlaku.  Pada  kasus  ini,  karya  potret  Rektor  ITB  tersebut  diunggah  menjadi  aset  digital NFT tersebut  ke  platform marketplace bernama OpenSea.  Dapat  dilihat  bahwa  akun  ITB1920  telah menggunakan  platform  OpenSea  untuk  mengunggah  karya  potret  yang  dilindungi  sebagai  Hak Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Maka  dalam  hal  ini,  telah  terjadi pemanfaatan  teknologi  dengan  tidak  sesuai  hukum,  tidak  beriktikad  baik,  dan  tidak  memanfaatkan teknologi  tersebut  secara  netral.  Pemanfaatan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 UU ITE.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  peraturan  terkait  sistem  elektronik,  pada PP  PSTE  diatur  terkait dengan  prinsip  penggunaan  sistem  elektronik  secara andal  dan  aman  serta  bertanggungjawab  dalam pengoperasiannya  dan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini,  pemanfaatan  OpenSea  sebagai  sistem elektronik  dalam  penyebaran  potret  Rektor  ITB  yang  diunggah  menjadi  aset  digital NFT sebagai konten  yang  dilindungi  Hak  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  telah melanggar  ketentuan  pada  PP  PSTE.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  karena  pada dasarnya NFT diciptakan  dengan  tujuan  untuk  mengapresiasi  karya  seni  atau  karya  ciptaan  dalam bentuk  digital  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  HKI,  terkhususnya  Hak  Cipta  dikarenakan platform  yang  dibangun  dengan  sistem  keamanan  yang  tinggi.  Teknologi NFT berguna  untuk memverifikasi  keaslian  suatu  karya  seni  yang  didukung  juga  dengan  penggunaan  teknologi smart contract. Hal  tersebut  sejatinya  menunjukkan  bahwa NFT seharusnya  menjadi  sarana  pelindungan Hak Cipta dalam platform digital.
2. Analisis Tindakan Hukum yang Tepat Terhadap  Platform NFT Merupakan  Penyelenggara Sistem Elektronik Sebagai Media Penyeberan Konten Bermuatan Pelanggaran Hak Cipta
a. Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Ke Pengadlian Niaga
UU  Hak  Cipta  telah  mengakomodasi  tindakan  hukum  terkait  dengan  pelanggaran  Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa penyelesaian sengketa Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau pengadilan. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 99 UU Hak Cipta tersebut telah menjamin dan  melindungi  hak  Reini  Wirahadikusumah  sebagai  orang  yang  dipotret.  Reini Wirahadikusumah    memiliki  hak  sebagai  orang  yang  dipotret  dalam  karya  cipta  potret tersebut.  Gugatan  sendiri  merupakan  suatu  tuntutan  hak  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pelindungan  hak  yang  diberikan  oleh  pengadilan  dalam  mencegah  tindakan Eigenrichting (main  hakim  sendiri).  Pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  tersebut  merupakan  pihak  yang berkepentingan  dalam  memperoleh  pelindungan  hukum,  sehingga  pihak  tersebut  dapat mengajukan  tuntutan  hak  ke  muka  pengadilan  (Sudikno  Mertokusumo,  2009).    Berdasarkan
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
ketentuan  UU  Hak  Cipta,  pengadilan  yang  berwenang  untuk  menangani  penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

## b. Laporan Dugaan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pihak Berwenang
Berdasarkan Pasal 105 UU Hak Cipta, UU Hak  mengakomodasi penyelesaian sengketa tidak  hanya  gugatan  secara  keperdataaan,  tetapi  juga  dapat  melakukan  penuntutan  secara pidana.  Penuntutan  secara  pidana  dapat  diawali  dengan  pembuatan  laporan  aduan  terhadap pelanggaran  Hak  Cipta  kepada  pihak  kepolisian  sebagai  pihak  yang  memliki  wewenang dalam  melakukan  penyidikan    Pembuatan  laporan  aduan  dalam  pelanggaran  Hak  Cipta didasarkan  pada  ketentuan  pada  Pasal  120  UU  Hak  Cipta  yang  menyatakan    bahwa  tindak pidana  dalam  UU  Hak  Cipta  merupakan  delik  aduan. Pembuatan  laporan  oleh  pihak  Reini Wirahadikusumah nantinya dapat menyatakan bahwa akun ITB1920 telah diduga melakukan pelanggaran yang memenuhi rumusan delik pada Pasal 115 UU Hak Cipta. Laporan tersebut dapat  ditempuh  oleh  pihak  Reini  Wirahadikusumah  apabila  dalam  permasalahan  ini dikehendaki  diselesaikan  melalui  persidangan  secara  pidana  untuk  memberikan  efek  jera kepada pelaku, yaitu berupa pidana denda.

## c. Perimintaan  Penutupan  Akses  Terhadap  Konten  Kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  selain  menempuh  jalur  perdata  dan  pidana  adalah berupa  laporan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia c.q. Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  PBM Menkumham  dan  Menkominfo  tentang  Penutupuan  Konten.  Laporan  tersebut  diajukan kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dengan  tujuan  penutupan  konten  yang bermuatan pelanggaran Hak Cipta.
Laporan  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  memuat  identitas  pelapor  dari  pihak  Reini Wirahadikusumah,  bukti  karya  potret  yang  menunjukan  kepemilikan  hak,  alamat  situs platform  OpenSea,  dengan  penjelasan  #ReiniOut  sebagai  nama  aset  digital NFT yang diunggah,  jenis  pelanggaran  yaitu  penggunaan  karya  cipta  potret  tanpa  izin  dengan  cara diunggah  secara  tidak  sah  ke  platform  OpenSea  sebagai  aset  digital NFT, dan  keterangan- keterangan  lain  yang  menggambarkan  tindakan  pelanggaran  Hak  Cipta.  Dalam  laporan tersebut  harus  dilampirkan  fotokopi  identitas  Reini  Wirahadikusumah,  dokumen  bukti kepemilikan  hak  dalam  karya  potret,  dokumen  alamat  situs  OpenSea,    dokumen  mengenai pelanggaran  atas  Hak  Cipta,  surat  kuasa  apabila  dilaporkan  melalui  kuasa  hukum,  serta dokumen pendukung lainnya.
Atas  laporan  tersebut,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sebagai  pihak  yang menerima  laporan  akan  melakukan  verifikasi  terhadap  laporan  tersebut.  Apabila  nantinya terbukti  terdapat  pelanggaran  berdasarkan  bukti-bukti  yang  dilampirkan,  maka  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  atas  nama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  akan  memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  Komunikasi  dan  Informatikan Republik  Indonesia c.q. Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika.  Penutupan  konten  dalam hal ini sebagai upaya yang dilakukan agar konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta karya potret Rektor ITB dalam situs internet tidak dapat diakses.

## d. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri
Upaya hukum lain selain pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga dapat berupa gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai  kedudukan hukum pihak yang  mengoperasikan OpenSea selaku
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
penyelenggara  sistem  elektronik  dalam  kasus  tersebut.  Upaya  hukum  berupa  Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  ke  Pengadilan  Negeri  dapat  diajukan  sebagaimana  diamanatkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE).  Ketentuan  dalam  PP  PSTE berfokus pada pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  di  sini  dapat  menjadi  opsi  untuk  mengakomodasi  tindakan hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan pada PP PSTE. Dalam  kasus  yang  dibahas,  dapat  dilihat  bahwa  OpenSea  selaku  Penyelenggara  Sistem Elektronik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP PSTE, dikarenakan  OpenSea  tidak  melakukan  penyelenggaraan  sistem  elektronik  secara  andal  dan aman  dalam  pengoperasiannya  dikarenakan  terdapatnya  penyebaran  konten  bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Selain berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, Gugatan Perbuatan Melawan  Hukum  juga  dapat  diajukan  terhadap  OpenSea  sebagai  Penyelenggara  Sistem Elektronik  dengan  mengacu  pada  ketentuan  pada  Pasal  15  UU  ITE  yang  mana  berisi ketentuan  yang  mengharuskan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggungjawab  secara hukum  apabila  terjadi  kesalahan  dalam  penggunaan  sistem,  dan  juga  Pasal  5  ayat  (1)  PP PPSTE yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan sistem elektroniknya tidak  memuat  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  dalam  platform  OpenSea  telah  terdapat  muatan  konten yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual pihak lain.  Bentuk pertanggungjawaban pihak  OpenSea  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  tersebut  sejatinya  memang  diperlukan dikarenakan  dalam  setiap  pelaksanaan  kewajiban  dan  setiap  penggunaan  hak  baik  yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Hak Cipta telah memberikan ketentuan  hukum  dalam  mewujudkan  pelindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta.  UU  Hak  Cipta  juga sejatinya telah memberikan pelindungan hukum dalam media internet sebagaimana diatur dalam Pasal 54  sampai  dengan  Pasal  56  UU  Hak  Cipta.  Akan  tetapi  ketentuan  tersebut  belum  mengatur  secara komprehensif  terkait  pelindungan  hukum  terhadap  karya  cipta  pada  media  internet  seperti  pada platform NFT. Oleh karena itu, perwujudan pelindungan Hak Cipta pada media internet terkhususnya pada  karya  cipta  yang  disebarkan  pada  platform NFT harus  juga  mengacu  pada  ketentuan  pada  UU ITE,  dan  PP PSTE,  Bahwa  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  terjadi  pada  kasus  karya  potret  Rektor  ITB yang diubah menjadi aset digital NFT , dapat ditempuh tindakan hukum berupa Gugatan Pelanggaran Hak  Cipta  ke  Pengadilan  Niaga,  Laporan  Tindakan  Pidana  ke  Pihak  yang  Berwenang,  Laporan Terkait Penutupan Konten  ke Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  terkait  pelanggaran  ketentuan  pada  UU  ITE,  dan  PP  PSTE  ke Pengadilan Negeri.
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )

## Bibliografi
Coggan, G. (2021). Confused About Nfts? Here’s All You Need To Know. Creativebloq .
Danuri,  M.  (2019).  Perkembangan  Dan  Transformasi  Teknologi  Digital. Jurnal  Ilmiah  Infokam , 15 (2). Https://Doi.Org/10.53845/Infokam.V15i2.178
Fadhillah,  Y.,  Samosir,  K.,  Angriawan,  R.,  Jamaludin,  J.,  Ardiana,  D.  P.  Y.,  Parewe,  A.  M.  A.  K., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A. F., & Multazam, M. T. (2022). Teknologi Blockchain Dan Implementasinya . Yayasan Kita Menulis.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Qmxxeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa33&Dq= Nft+Merupakan+Sekumpulan+Data+Yang+Tersimpan+Pada+Buku+Besar+Digital+Yang+Dike nal+Dengan+Istilah+Blockchain.+Sama+Seperti+Pada+Mata+Uang+Digital+Seperti+Bitcoin,+ &Ots=Natgbskvu0&Sig=Fd7obj2i7m6wibmnbs5jgp6nmbm&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F =False
Mayana,  R.  F.,  Santika,  T.,  Pratama,  M.  A.,  &  Wulandari,  A.  (2022).  Intellectual  Property Development  &  Komersialisasi  Non-Fungible  Token  (Nft):  Peluang,  Tantangan  Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 5 (2), 202– 220. Https://Doi.Org/10.23920/Acta.V5i2.812
Nasution,  M.  R.  M.,  Marlina,  M.,  &  Akhyar,  A.  (2021).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Terkait  Dengan  Kebebasan Berpendapat  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Ilmiah  Metadata , 3 (2),  719–743. Https://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/85
Purwaningtyas,  F.  (2022). Buku  Ajar  Informasi  Dan  Masyarakat .  Media  Sains  Indonesia. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Z016eaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa20&Dq=D unia+Teknologi+Yang+Terus+Berkembang+Ini+Telah+Membuat+Suatu+Perubahan+Bagi+Seti ap+Manusia+Untuk+Dapat+Melakukan+Kegiatannya+Dengan+Tidak+Mengenal+Batas+Wilay ah+(Borderless)+&Ots=Vqtiepqmiz&Sig=Siqyga39pui7rfaxbsntjiqzzga&Redir_Esc=Y#V=One page&Q&F=False
Purwati,  A.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum  Teori  &  Praktek .  Jakad  Media  Publishing. Http://Eprints.Uwp.Ac.Id/Id/Eprint/2819/
Safitri,  A.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Konten  Nft  (Non-Fungible  Token)  Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Universitas Jambi.
Https://Repository.Unja.Ac.Id/40961/
Santoso, E. (2018). Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia . Prenada Media. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=7ozedwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa3&Dq=H arta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+T etapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&Ots=_Ef93qgdax&Sig=Euowo2tv smfz5bz53mdbv0wq-8c&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False
Sawitri,  E.,  Astiti,  M.  S.,  &  Fitriani,  Y.  (2019).  Hambatan  Dan  Tantangan  Pembelajaran  Berbasis Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi. Prosiding  Seminar  Nasional  Program  Pascasarjana
Universitas Pgri Palembang . Https://Jurnal.Univpgri-
Palembang.Ac.Id/Index.Php/Prosidingpps/Article/View/3026
Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). Pengantar Manajemen Aset . Nas Media Pustaka.
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token ( NFT )
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Imjudwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr5&Dq=Ha rta+Tidak+Berwujud+Merupakan+Barang+Yang+Tidak+Dapat+Disentuh+Atau+Dipegang,+Te tapi+Memiliki+Nilai+Tertentu+Yang+Ditetapkan+Padanya&Ots=Inhpedgwol&Sig=Sh11pf_Be crjodx5vijis2oaha8&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False
Syafri,  M.  D.  (2022). Perspektif  Hakim  Tentang  Gugatan  Perwakilan  Kelompok  (Class  Action) Dalam  Menentukan  Adequacy  Of  Representation  (Studi  Putusan  56/Pdt.  G/2020/Pn  Krg) . Https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/Detail/85770/Perspektif-Hakim-Tentang-Gugatan- Perwakilan-Kelompok-Class-Action-Dalam-Menentukan-Adequacy-Of-Representation-Studi- Putusan-56pdtg2020pn-Krg
Utami,  D.  A.,  &  Sektiyaningsih,  I.  S.  (2022).  Tren  Nft  Dan  Defi  Dalam  Bisnis  Di  Era  Metaverse.
Jmba Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 8 (02), 22–30.
Http://Journal.Ibmasmi.Ac.Id/Index.Php/Jmba/Article/View/493
Wildan,  A.,  Milah,  M.  S.,  Taufik,  M.,  &  Santika,  T.  (2022).  Problematik  Hukum  Aset  Digital  Era Disrupsi  5.0  Di  Indonesia  Melalui  Pendekatan  Legislasi. Mahupas:  Mahasiswa  Hukum  Unpas ,
1 (02), 67–88. Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Mahupas/Article/View/5720