How to cite: Purnama.  I.J  &  Vishnu Juwono  (2021)  Implementasi  Electronic  Budgeting  Di  Pemerintah  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax- Literate.v6i11.4557 E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## IMPLEMENTASI  ELECTRONIC  BUDGETING  DI  PEMERINTAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## Indrawan Jaya Purnama, Vishnu Juwono
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (UI) Jawa Barat, Indonesia Email: indrawanjayapurnama@gmail.com, vjuwono@ui.ac.id

## Abstrak
Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara memiliki  kewenangan  khusus,  salah  satunya  kewenangan  dalam  mengelola anggaran.  Dalam  pengelolaan  anggaran  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan sistem/aplikasi yang disebut dengan electronic  budgeting .  Pada  akhir  tahun  2019,  politisi  dari  Partai  Solidaritas Indonesia  (PSI)  Wiliam  Aditya  Sarana  mengkritisi  perencanaan  anggaran Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta    melalui  sistem/aplikasi electronic budgeting karena terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki  anggaran  fantastis  untuk  beberapa  kegiatan  diantaranya  yaitu pembangunan  jalur  sepeda  Rp  73,7  miliar, bolpoint Rp  124  miliar,  pembelian komputer  Rp  121  miliar,  tinta  printer  407,1  miliar,  dan  pembelian  kertas  213,3 miliar.  Berdasarkan  pada  kasus  di  atas  maka  peneliti  akan  melihat  bagaimana proses  dan  alur  penginputan  anggaran  melalui  aplikasi electronic budgeting sehingga  menyebabkan  kasus  anggaran  yang  membesar.  Permasalahan  akan difokuskan  pada  proses  dan  alur  penganggaran  pada  Pemerintah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  oleh  karena  itu  peneliti  disini  akan  menggunaka  Teori Implementasi  Kebijakan  Brinkerhoﬀ  dan  Crosby  (2012)  yang  menggunakan  6 (enam)  karakteristik  implementasi  kebijakan.  Untuk  memperkuat  argument  maka peneliti  akan  menggunakan  data  yang  dikumpulkan  melalui  observasi  lapangan, wawancara  narasumber,  dan  studi  kepustakaan  seperti  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran,  Rencana  Kerja.  Dari  teknik  pengumpulan  data  tersebut  peneliti  akan menyajikan  data  dan  menganalisa  secara  kualitatif.  Dari  artikel  ini  dapat disimpulkan  bahwa  penginputan  anggaran  melalui  sistem  aplikasi  ini  harus mendapatkan dukungan dari stakeholder (pemangku kepentingan), organisasi yang mendukung, serta memanfaatkan semua sumber daya yang berada pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melakukan monitoring evaluasi hasil dari  kegiatan  implementasi  kebijakan  penginputan  anggaran  melalui  aplikasi e- budgeting.
Kata Kunci:  electronic budgeting ; anggaran; Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## Abstract
The  Provincial  Government  of  the  Special  Capital  Region  of  Jakarta  as  the  State Capital has special authority, one of which is the authority to manage the budget. In  managing  the  budget,  which  is  managed  by  the  Provincial  Government  of  the
Special Capital Region of Jakarta, it uses a  system / application called electronic budgeting. At the end of 2019, politician from the Indonesian Solidarity Party (PSI) Wiliam Aditya Sarana criticized the budget planning of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta through an electronic budgeting system / application  because  there  are  several  Regional  Work  Units  that  have  fantastic budgets  for  several  activities  including  the  construction  of  bicycle  lanes.  Rp  73.7 billion,  Rp.  124  billion  ballpoint  pens,  Rp  121  billion  for  computer  purchases, 407.1  billion  printer  ink,  and  213.3  billion  paper  purchases.    Based  on  the  case above, the researcher will see how the process and flow of budget input through the electronic budgeting application causes an enlarged budget case. The problem will be  focused  on  the  process  and flow  of  budgeting  in the  Provincial  Government  of the  Special  Capital  Region  of  Jakarta,  therefore  researchers  here  will  use Brinkerho  ﬀ  and  Crosby  (2012) Policy  Implementation  Theory  which  uses  6  (six) characteristics  of  policy  implementation.  To  strengthen  the  argument,  the researcher  will  use  data  collected  through  field  observations,  interviewing informants, and literature studies such as Budget Implementation Documents, Work Plans. From the data collection technique, the researcher will present the data and analyze  it  qualitatively.  From  this  article  it  can  be  concluded  that  budget  input through this application system must receive support from stakeholders, supporting organizations,  and  utilize  all  resources  within  the  Provincial  Government  of  the Special Capital Region of Jakarta, as well as monitor the evaluation of the results of  policy  implementation  activities.  Inputting  the  budget  through  the  e-budgeting application.
Keywords: electronic  budgeting;  budget;  province  of  the  special  capital  region  of Jakarta.
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  yang  berada  di  Indonesia  terwujud  dengan  adanya keterbukaan  serta  kebebasan  memiliki  akses  informasi,  hal  tersebut  merupakan  salah satu  perwujudan  dari  karakteristik e-governance (Fery,  2019) .  Kebebasan  informasi yang diketahui dengan keterbukaan informasi dan komunikasi bagi publik pada zaman dan  pada  era  modern  pada  saat ini,  hal ini  merupakan  hal  yang  penting  perannya  bagi setiap  individu.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  undang-undang  ini  menjadi  suatu  momen keterbukaan  informasi  dan  pelayanan  publik  yang  berada  di  Indonesia.  Pemberlakuan regulasi  tersebut  membentuk  suatu  dasar  regulasi  hukum  yang  digunakan  untuk  hak masyarakat  menggunakan  informasi  publik.  Pemerintah  Daerah  serta  penyelenggara Pemerintahan lainnya memiliki kewajiban untuk dapat memfasilitasi serta memberikan layanan kebutuhan akan informasi dan komunikasi publik secara transparan dan cepat. Ketersediaan  kebutuhan  informasi  pada  setiap  Pemerintahan  Daerah  dan  badan  publik mendorong  terwujudnya good  governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik)  yang meliputi  transparansi,  efektif,  efisien  dan  akuntabel. Good  governace apabila  ditinjau
dari beberapa aspek yang dinilai penting yaitu diantaranya adalah dari sisi transparansi dan keterbukaan pada saat proses penganggaran.
Proses anggaran bertujuan untuk pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  selama  periode  1  (satu)  tahun  anggaran.  APBD  sebagai  dasar pemerintah  daerah  ( local  government )  untuk  mengelola  keuangan  daerah  dalam  satu periode  anggaran.  Kegiatan  anggaran  sebelum  disahkan  dan  dilaksanakan  harus mendapatkan  persetujuan  melalui  DPRD,  maka  hal  inilah  yang  menjadikan  sifat anggaran  sebagai  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Dengan meninjau  fungsi  anggaran  tersebut  maka  seharusnya  anggaran  merupakan power relation antara  eksekutif,  legislatif  dan  rakyat  itu  sendiri.  Pemerintahan  Provinsi  DKI Jakarta  dengan  undang-undang  khususnya  memiliki  otonomi  Provinsi  yang  memiliki arti  bahwa  seluruh  proses  kebijakan  berada  pada  tingkat  Provinsi  termasuk  proses pengelolaan  anggaran.  Pengelolaan  anggaran  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta menggunakan aplikasi e-budgeting . E-budgeting merupakan sebuah aplikasi atau sistem dalam  operasinya  menggunakan web (sistem  jaringan)  dan  online,  digunakan  untuk penyusunan  anggaran  dari mulai  perencanaan  hingga  penginputan  anggaran.  Sistem e- budgeting ini terintegrasi dengan DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),  sehingga  secara  transparan  semua  data    dapat  terpantau  oleh  DPRD  dan Bappeda, jadi apabila terdapat kejanggalan dalam penginputannya maka akan langsung terpantau dan harus segera diperbaiki.
Penelitian pertama dilakukan oleh (Nasution, 2019) (Jurnal) Implementasi E– Budgeting Sebagai  Upaya  Peningkatan  Tranparansi  Dan  Akuntabilitas  Pemerintah Daerah  Kota  Binjai.  Menggunakan  teori  anggaran  berbasis  kinerja  untuk menganalisis  peran  e-budgeting  meningkatkan  akuntabilitasn  dan  transparansi Pemerintah  khususnya  Pemerintah  kota  Surabaya.  Kontribusinya  untuk  penelitian selanjutnya  yaitu  menerapkan  aplikasi e-budgeting untuk  SKPD/UKPD  Pemerintah dan  menganalisa  apakah e-budgeting ini  dapat  menciptakan  akuntabilitas  dan transparansi organisasi.
Penelitian  kedua dilakukan  oleh  Dicky (Andriyanto,  Baridwan,  &  Subekti, 2019) (Jurnal) yang mengambil tema “Anteseden Perilaku Penggunaan E-budgeting :
Kasus  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa  di  Banyuwangi,  Indonesia”.  Menggunakan teori model UTAUT yang dikonstruksikan oleh (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) yang terdiri dari beberapa variable yaitu ekpektansi kinerja, ekpektansi usaha, pengaruh social, kondisi yang  memfasilitasi, minat keperilakuan, perilaku pengguna, gender,  usia,  pengalaman,  dan  kesukarelaan  pengguna.  Kontribusi  penelitian  akan digunakan meneliti orang/person penginputan e-budgeting.
Penelitian  ketiga dilakukan  oleh  oleh (Khoirunnisak,  Arishanti,  &  Vebrianti, 2018) (Jurnal)  Kebijakan  penganggaran E-budgeting dengan  semangat  untuk memerangi  berbagai  bentuk  kecurangan  dalam  pemerintahan  daerah  Studi  Kasus Pemerintah  Kota  Surabaya.  Tapi  perjalanannya  tidak  mudah  dilaksanakan  karena beberapa  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan e-procurement .  Penelitian  yang dilakukan  memiliki  tujuan  menjelaskan  implementasi  e-budgeting  di  Kota  Surabaya
Provinsi  Jawa  Timur,  dan  melihat  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam implementasi e-budgeting .  Pada  sisi  lain,  keberhasilan  beberapa  indikator implementasi e-budgeting ,  menjadi  tolak  ukur  terciptanya good  governance pada Pemerintah Kota Surabaya.
Penelitian keempat dilakukan oleh (Zarnelly, 2017) (Jurnal) Sistem Informasi E-budgeting Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek  (Studi Kasus: Uin Suska Riau).  Setiap  periode  seluruh  fakultas  serta  unit  yang  berada  di  Univesitas  Islam Negeri  SUSKA  RIAU  mengusulkan  program  kegiatan  anggaran  yang  ditujukan  ke Bagian  Perencanaan.  Setelah  itu  bagian  perencanaan  membahasnya  dengan  para pemimpin.  Permasalahan  yang  sering  kali  muncul  yaitu  terdapat  kegiatan  anggaran yang  tidak  muncul,  tanpa  sepengetahuan  prodi  dan  fakultas,  realisasi  capaian anggaran  yang  rendah  serta  laporan  keuangan  yang  belum  tercapai  secara  optimal. Semua  usulan  yang  diusulkan  oleh  unit  dan  fakultas  akan  dibahas  oleh  Bagian Perencanaan, beberapa kali terjadi salah pengertian, Bagian Perencanaan sering sekali didapat  menghilangkan  anggaran  kegiatan  tanpa  melakukan  konfirmasi  terlebih dahulu, sehingga dampaknya yaitu fakultas dan unit terpaksa melaksanakan kegiatan tersebut.  Disamping  itu,  pengawasan  implementasi  anggaran  juga  belum  terlaksana secara  optimal,  sehingga  bendahara  atau  Bagian  Keuangan  mengalami  kesulitan untuk  mengakumulasi  anggaran  yang  sudah  terserap  maupun  yang  belum  terserap. Kesulitan  dalam  laporan  juga  mengalami  kendala,  karena  laporan  dikerjakan  secara manual.  Mengantisipassi  permasalahan  di  atas,  maka  diperlukan  suatu  aplikasi  atau system  untuk  membantu  perencanaan  tersebut.  Bagian  Perencanaan  dan  Bagian Keungan  harus  saling  berkesinambungan  dan  bekoordinasi  dengan  baik  dalam merencanakan  kegiatan  anggaran,  sehingga  tercapai  usulan  kegiatan  yang  sesuai dengan  usulan  serta  dapat  diwujudkan  secara  nyata,  maka  aplikasi  atau  sistem  yang akan dibangun adalah e-budgeting, metode yang berorientasi pada obyek, yang akan digunakan  adalah  Diagram  UML  untuk  memvisualisasikan  proses  bisnisnya,  seperti Use  Case  Diagram,  Class  Diagram,  Sequence  Diagram dan Activity  Diagram . Sistem ini  memiliki harapan agar mampu mengatasi seluruh permasalahan keuangan yang berada di Univesitas Islam Negeri SUSKA RIAU.
Penelitian  kelima dilakukan  oleh (Prasetyo,  2016) (Jurnal)  “Aspek Good Governance dalam  Implementasi  Transparansi  Hukum  Informasi  Publik  ( Good Governance  Aspect  in  Implementation  of  The  Transparency  of  Public  Information Law )  studi  kasus  Kota  Surakarta  dan  Lombok  Barat”.  Menggunakan  teori implementasi  kebijakan (Mangan  et  al.,  2006) yang meliputi  Policy  output  from implementators,  how  target  group  obey  the  policy  output,  real  life  impact  of  policy output, perception impact of  policy output, Basic improvements in the law , teori yang digunakan (Mangan et al., 2006) tidak membahas impact/dampak dari implementasi, sehingga kurang relevan. Untuk itu dalam implementasi kebijakan diperlukan analisa mengenai dampak kebijakan.
Berdasarkan  pada  penelitian  terdahulu  seperti  disebutkan  di  atas  dapat  ditarik suatu  kesimpulan  bahwa e-budgeting hanya  digunakan  sebagai  suatu  alat  untuk
mempermudah  suatu  pekerjaan  didalam  organisasi  akan  tetapi  tidak  dilihat  dari  sisi kebijakan  suatu  organisasi. Novelty (keterbaruan)  Penelitian  yang  akan  dilakukan yaitu  Penelitian  akan  membahas  implementasi e-budgeting di  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  dengan  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan (Brinkerhoff  et  al., 2012) .
Pada  akhir  tahun  2019,  politisi  sekaligus  anggota  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi jumlah anggaran yang sangat fantastis  yang  di  input  melalui  sistem/aplikasi e-budgeting .  Anggaran  tersebut  yaitu pengadaan lem aibon pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 82,8 milyar, pengadaan ballpoint pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota  Administrasi  Jakarta  Timur  sebesar  124  milyar,  pengadaan  computer  berjumlah 7.313  unit  komputer  pada  Dinas  Pendidikan  senilai  121  milyar  dan  pengadaan  server dan  storage  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  statistik  sebesar  66  milyar. Kejanggalan  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Gubernur  terpilih  Provinsi  DKI  Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan juga membenarkan hal tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menemukan beberapa kejanggalan untuk penganggaran Tahun Anggaran 2020, diantara kejanggalan tersebut yaitu pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, bolpoint Rp  124  miliar,  pembelian  komputer  Rp  121  miliar,  tinta  printer  407,1  miliar,  dan pembelian kertas 213,3 miliar (kompas, 2019).

## Tabel 1

## Temuan Anggaran Fantastis Pada Perencanaan Anggaran Tahun 2020
No SKPD Total Anggaran Belanja Langsung Temuan 1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat 269.336.912.809  Pengadaan  lem  aibon 82,8 miliar 2. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur 414.126.996.718  Pengadaan bolpoint 124 miliar 3. Dinas  Pendidikan  Provinsi DKI Jakarta 4.625.272.149.718  Pengadaan 7.313 komputer 121 miliar 4. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 247.211.930.022  Pengadaan  server  dan storage, 66 miliar Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2020 (https://monev.bapedadki.net/Default.aspx)
Selain  permasalahan  tersebut  ternyata  e-budgeting  yang  di  terapkan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  memiliki  kendala  teknis  di  antaranya  beberapa permasalahan  juga  sering  kali  muncul  pada  saat  perencanaan  anggaran  pada  sistem  e- budgeting ini yaitu:
1) Terdapat  komponen  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga  organisasi SKPD/UKPD  harus  mengalihkannya  ke  komponen  lain  dan  berdampak  pada komponen tertentu yang jumlahnya terlalu besar;
2) Memakan  waktu  yang  lama  untuk  pengajuan  proses  perubahan  atau  penambahan komponen  sehingga  mempunyai  dampak  yaitu  berkurangnya  waktu  anggaran berjalan;
3) Perbedaan  harga  pada  sistem  dan  harga  dipasar  sehingga  menyulitkan  perencana anggaran menginput di sistem e-budgeting.
Berdasarkan  pada  data  di  atas  maka  peneliti  ingin  melihat  bagaimana  proses penganggaran implementasi kebijakan e-budgeting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga  masalah-masalah  tersebut  dapat  terjadi,  peneliti  akan  menggunakan pendekatan  teori  karakteristik  implementasi  kebijakan  Teori  Implementasi  Kebijakan (Brinkerhoff,  Brethower,  Nowakowski,  &  Hluchyj,  2012) .  Tujuan  dari  pengambilan tema  naskah  ini  yaitu  ingin  melihat  bagaimana  proses  implementasi  e-budgeting  di Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sehingga  pada  akhir  tahun  2019  kemarin  terdapat anggaran yang sangat signifikan untuk beberapa SKPD/UKPD yang perlu untuk dikaji ulang penganggarannya.

## Metode Penelitian
Paradigma  penelitian  ini  menggunakan  paradigma post  positivisme . Post positivisme ,  menuntut  adanya  data  yang  jelas,  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. (Silaen, 2013) menjelaskan bahwa metodologi  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati. Metode penelitian kualitatif menggunakan human instrument dengan analisis data  bersifat  induktif  berdasarkan  fakta-fakta,  kemudian  dikonstruksikan  menjadi hipotesis atau teori. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi e-budgeting pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  serta  mengidentifikasi permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  penginputan  anggaran pada  sistem e-budgeting sehingga  dapat  ditarik  suatu  jalan  keluar  terhadap permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data/ teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik dalam  penelitian  untuk  mendapatkan  data-data  terkait  dengan  proses  penelitian tersebut.  Adapaun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Wawancara
Proses  pengumpulan  data  yang  pertama  yaitu  wawancara,  pengumpulan  data primer  dengan  metode  wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan  teknis wawancara  secara  terstruktur  dengan  beberapa  pertanyaan  yang  telah  disiapkan oleh  peneliti  sehingga  mendapatkan  data  yang  valid  dan  jelas.  Aktor/  peran  yang akan  diwawancarai  adalah  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  Provinsi  DKI  Jakarta,  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Masyarakat.

## 2. Studi Kepustakaan
Pengamatan/studi  kepustakaan  bertujuan  untuk  mengumpulkan  serta mempelajari  seluruh  dokumen/literatur  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian. Adapun yang akan diamati adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran  2018-2020,  Rencana  Kerja  SKPD/UKPD  Tahun  Anggaran  2018-2020, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Observasi/Pengamatan
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dilakukan  pada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Provinsi  DKI  Jakarta,  Badan  Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dimulai pada tanggal 19 Agustus 2020 s.d. 30 September 2020.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan jalan  bekerja  dengan  data,  memilah-milah menjadi  kesatuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskan,  mencari  dan  menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari untuk memutuskan apa  yang  akan  dijadikan  kesimpulan  dalam  penelitian (Moleong,  2021) .  Dalam pendekatan  kualitatif,  data  dianalisis  dengan  menggunakan  model  interaktif,  yakni melalui  proses  pengumpulan  data  dan  penyajian  data.  Pada  saat  data  yang  disajikan tidak  dapat  disimpulkan,  atau  ditemukan  adanya  penyimpangan,  maka  data  akan dikurangi  melalui  verifikasi.  Pengurangan  data  dilakukan  terus  menerus  selama pengumpulan  data  berlangsung.  Karena  analisis  dan  verifikasi  data dilakukan  secara bersamaan,  maka  pada  saat  itu  juga  peneliti  mulai  memberi  makna  dan menginterpretasikan  data  yang  diperoleh.  Keputusan  peneliti  untuk  memberi  makna pada  dasarnya,  adalah  untuk  menarik  kesimpulan  sementara  yang  masih  mungkin untuk  diperbaiki.  Kesimpulan  sementara  yang  belum  jelas,  akan  dikurangi  lagi melalui  verifikasi.  Karena  para  peneliti  percaya,  bahwa  kesimpulannya  mendekati kebenaran  dan  kuat,  para  peneliti  akan  menafsirkan  hasil  penelitian  dengan menafsirkan  makna  ini  dalam  bentuk  kesimpulan  akhir.  Teknis  analisis  data  pada penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:
1. Peneliti  akan  merekapitulasi  data  penginputan  aplikasi  e-budgetting,  kemudian mengolah data tersebut berdasarkan klasifikasi jenis datanya;
2. Mewawancarai informan kemudian mengolah data hasil wawancara tersebut; Setelah  semua  data  terkumpul  kemudian  peneliti  akan  menjelaskan  semua data  tersebut  kemudian  menuangkannya  secara  deskriptif.  Peneliti  akan menggunakan  Teori  Implementasi  Kebijakan (Brinkerhoff  et  al.,  2012) untuk menganalisa implementasi e-budgeting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Hasil Dan Pembahasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang di atur melalui Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.
Kekhususan  dari  Undang-undang  tersebut  membuat  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta selaku  daerah  otonom  memiliki  keleluasaan,  salah  satunya  yaitu  pengelolaan  dalam bidang  anggaran.  Pengelolaan  dalam  bidang  anggaran  secara  khusus  oleh  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dimulai  dari  tingkatan  Pemerintahan  yang  paling  rendah  yaitu RT/RW.  RT/  RW  berperan  sebagai  penghimpun  aspirasi  warga/masyarakat  untuk mengetahui  kebutuhan  apa  saja  yang  diperlukan.  Dalam  tahapan  penghimpunan  data pada  tingkat  RT/RW  para  ketua  RT/RW  dan  warga  harus  berperan  aktif  menyalurkan aspirasinya  dan  kemudian  melakukan  penginputan  anggaran  melalui  perangkat Kelurahan/Kecamatan yang disampaikan oleh masing-masing RT/RW.
Tahapan  berikutnya  yaitu  tahapan  musyawarah  perencanaan  pembangunan (musrenbang) dimulai dari tingkatan Pemerintahan yang paling rendah yaitu Kelurahan, Kecamatan,  Walikota/Bupati  Administrasi,  Provinsi.  Pada  fese  ini  atau  tahapan  ini melakukan kegiatan penginputan anggaran melalui sistem e-budgeting. Setelah tahapan musrenbang  selesai  dilaksanakan  para  stakeholder  dipanggil  untuk  memberikan keterangan  mengenai  usulan  kebutuhan.  Kebutuhan-kebutuhan  setiap  unit/perangkat daerah  yang  diusulkan  dari  RT/RW  memiliki  perbedaan  dari  setiap  usulannya  yang kemudian  perbedaan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  melalui  forum penajaman, forum penajaman ini dibahas bersama Gubernur dan DPRD bertujuan untuk mengetahui  kebenaran  serta  pentingya  usulan  tersebut  untuk  dimasukkan  kedalam kegiatan prioritas.
Kegiatan-kegiatan  yang  diprioritaskan  ditetapkan  melalui  Peraturan  Gubernur Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (Pergub  RKPD)  yang  kemudian  menjadi  dasar penyusunan  Kebijakan  Umum  Anggaran-Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (KUA- PPAS).  Pada  fase  KUA-PPAS  penyampaian  kebutuhan  kegiatan  disampaikan  kepada Gubernur  dan  DPRD  melalui  masing-masing  kepala  SKPD  yang  kemudian  akan disetujui  oleh  Gubernur  dan  DPRD.  Gubernur  membuat  surat  edaran  (SE)  mengenai pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  dan  SKPD  melakukan penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Fase  selanjutnya  yaitu  setelah  seluruh  kepala  SKPD  telah  selesai  melakukan penginputan  anggaran  kegiatan  maka  akan  mendapatkan  jumlah  total  keseluruhan APBD  DKI  dalam  bentuk  Rancangan  Peraturan  Daerah  (RAPERDA)  APBD  yang kemudian  akan  disampaikan  ke  DPRD  untuk  mendapatkan  persetujuan.  Persetujuan oleh  DPRD  atas  seluruh  kegiatan  SKPD  menjadi  APBD  harus  di  evaluasi  dan mendapatkan  persetujuan  dari  Kementerian  Dalam  Negeri.  Pada  fase  ini  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri)  akan  melihat  seluruh  kegiatan  yang  di  usulkan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  apabila  terdapat  kegiatan  yang  dirasa  kurang  cocok maka akan dikembalikan kembali.
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang di usulkan  ke  Kementerian  Dalam  Negeri  kemudian  diperbaiki  oleh  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta.  Evaluasi  tersebut  akan  dibahas  bersama  oleh  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta,  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  serta  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) terkait.  Pembahasan  tersebut  akan  disesuaikan  dengan  usulan  Kementerian  Dalam
Negeri.  Fase  terakhir  dalam  fase  perencanaan  pembentukan  APBD  Provinsi  DKI Jakarta  yaitu  pengesahan  penetapan  perda  APBD  oleh  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta dan DPRD yang kemudian di sahkan melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai APBD Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  145  Tahun  2013  tentang Penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah/  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Perubahan  Melalui  Elektronic  Budgeting  merupakan landasan  seluruh  SKPD/UKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk menginput  anggaran  ke  dalam  sistem.  Penginputan  pada  sistem/aplikasi e-budgeting dilakukan  pada  saat  fase  perencanaan  anggaran  yang  di  input  oleh  masing-masing SKPD/UKPD.  Kasus  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  terjadi pada  akhir  tahun  2019  tahun  lalu  untuk  kegiatan  Tahun  Anggaran  2020  terlihat  pada saat  seluruh  SKPD/UKPD  telah  selesai  menginput  anggaran  dan  sedang  dilakukan pembahasan antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selain 4 (empat) SKPD/UKPD di atas, temuan anggaran fantastis juga ditemukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

## Tabel 2 Temuan Anggaran untuk kegiatan Tahun Anggaran 2020
No Kegiatan Total Anggaran 1. Pembangunan jalur sepeda 73,7 milyar 2. Tinta Printer 407,1 milyar 3. Pembelian Kertas 203,3 milyar 4. Pengadaan lem aibon 82,8 milyar 5. Pengadaan bolpoint 124 milyar 6. Pengadaan 7.313 komputer 121 milyar 7. Pengadaan server dan storage, 66 milyar Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta (RKA SKPD)
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada Kepala  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  dan  Kepala  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Provinsi  DKI  Jakarta  bahwa  hal  tersebut dibenarkan terdapat beberapa kegiatan sebagaimana disebutkan di atas yang memiliki anggaran  fantastis,  Kepala  Bappeda  dan  Kepala  BPKD  Provinsi  DKI  Jakarta  juga mengakui  bahwa  selain  data  tersebut  di  atas  terdapat  berbagai  banyak  faktor  yang memengaruhi.  Berdasarkan  pada  data  di  atas  ada  beberapa  faktor  yang  bisa  terjadi terkait  pembengkakan  anggaran  tersebut  yang  di  input  melalui  sistem e-budgeting, faktor tersebut antara lain:
1. Kesalahan  pada  saat  perencanaan anggaran  serta  rencana  kebutuhan  barang  milik daerah;
2. Pada  saat  penginputan  melalui  sistem  aplikasi e-budgeting waktu  yang  diberikan sangat  sedikit  sehingga  mengerjakannya  dengan  sangat  terburu-buru  yang mengakibatkan salah dalam penginputan;
3. Harga dan komponen barang pada sistem e-budgeting tidak update dengan kondisi dan keadaan pada saat tahun berjalan;
4. Tidak  terdapatnya  komponen  atau  barang  lain  yang  tidak  sesuai  dengan perencanaan  SKPD,  sehingga  SKPD/UKPD  memiliki  anggapan  antara  jumlah anggaran yang di usulkan setidaknya terdapat kesamaan dengan sistem/aplikasi e- budegting;
Adanya  intervensi  politik,  atau  kegiatan-kegiatan  yang  disisipkan  oleh SKPD/UKPD untuk mendukung kegiatan politik tertentu.
1) Teori Implementasi Kebijakan Brinkerhoﬀ dan Crosby (2012)
Teori  implementasi  kebijakan  berikutnya  adalah  menggunaka  teori  yang dikemukakan  oleh (Brinkerhoff  et  al.,  2012) merumuskan  6  (enam)  karakteristik kerangka  kerja  untuk  implementasi  kebijakan  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat terus dilakukan secara berkesinambungan, adapun 6 (enam) karakteristik itu adalah sebagai berikut;
Creating legitimacy , karakteristik implementasi kebijakan yang pertama yaitu kebijakan  publik  dapat  diterima  sebagai  suatu  hal  yang  penting,  serta  diinginkan, dan kebijakan tersebut layak untuk dicapai, Legitimasi berarti menerima dukungan dari  orang  yang  tepat  di  negara/wilayah  ini  untuk  mendorong  proses  reformasi  ke depannya.  Hasil  terpenting  dalam  karakteristik  kebijakan  yaitu  munculnya kebijakan  yang  dapat  diputuskan  oleh  pemimpin.  Tujuan  utama  dari e-budgeting yang  diterapkan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  untuk  terbentuknya transparansi  dan  akuntabilitas  sehingga  para  stakeholder/  para  pemangku kepentingan  tersebut  memberikan  dukungan  terciptanya e-budgeting untuk pengelolaan  anggaran,  dengan  ditemukannya  beberapa  kasus  tersebut  maka penggunaan sistem dan aplikasi e-budgeting harus di evaluasi dan diperbaiki;
Building  constituencies, karakteristik  kedua  yaitu  membangun  konstituensi, atau  mendapatkan  dukungan  aktif  untuk  kebijakan  yang  diusulkan  dari  kelompok- kelompok  yang  melihat  adanya  desas-desus  atau  isu-isu  terkait  yang  diinginkan . Dukungan  ini  perlu  menerjemahkan  komitmen  komunikasi  untuk  mengambil tindakan  yang  akan  membantu  mencapai  sasaran  kebijakan.  Selain  membangun koalisi  pendukung,  membangun  konstituensi  berupaya  mengurangi  atau merefleksikan oposisi kelompok-kelompok yang  melihat reformasi yang  diusulkan apakah  berbahaya  atau  mengancam.  Tugas  ini  harus  sering  dikejar  selama implementasi  untuk  memastikan  dukungan  yang  berkelanjutan  dan  untuk menentang  penggelinciran.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Penggunaan  aplikasi e-budgeting harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder (para pemangku kepentingan) sehingga tujuan dari penggunaan aplikasi ini dapat tercapai;
Accumulating  resources Akumulasi  sumber  daya  berarti  memastikan  bahwa anggaran  saat  ini  dan  di  masa  mendatang  dan  alokasi  sumber  daya  manusia memadai  untuk  mendukung  persyaratan  implementasi.  Menyelesaikan  tugas  ini dapat  melibatkan,  misalnya:  melobi  konstituensi  untuk  menyumbangkan  sumber daya, bernegosiasi dengan kementerian untuk pendanaan item anggaran, merancang
sistem  alokasi  sumber  daya  baru,  dan/  atau  membangun  kemitraan  publik-swasta. Penerapan  aplikasi e-budgeting harus  mengerahkan  seluruh  sumber  daya  yang  ada sehingga  dapat  mampu  memaksimalkan  peran  optimal  aplikasi  e-budgeting  untuk proses penganggaran.
Modifying organizational structures , Memodifikasi struktur organisasi adalah tugas  implementasi  kebijakan  keempat.  Ini  memerlukan  penyesuaian  tujuan, prosedur, sistem, dan struktur lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan. Terkadang tugas ini juga dapat mencakup pembentukan organisasi  baru untuk  mengoordinasikan  berbagai  entitas  dengan  peran  dalam  implementasi. Penyesuaian  organisasi  pada  saat  ini  di  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk melakukan penginputan aplikasi e-budgeting harus membentuk organisasi tersendiri agar dapat lebih terfokus arah dan tujuan pembentukan aplikasi ini.
Mobilizing resources and actions , Memobilisasi sumber daya dan membentuk tindakan  di  atas  konstituensi  yang  menguntungkan  yang  dikumpulkan  untuk kebijakan  ( Building  constituencies )  dan  mengerahkan  seluruh  komitmen  dan sumber daya mereka ( Accumulating  resources ) untuk terlibat dalam upaya konkret untuk  membuat  perubahan  menjadi  sesuatu  yang  terealisasi.  Fokusnya  adalah mengidentifikasi,  mengaktifkan,  dan  mengejar  tindakan.  Dengan  ini  menyatukan konstituensi  dan  sumber  daya  yang  dimobilisasidan  digerakan,  dan  di  dalam struktur  organisasi  yang  dibentuk,  kemudian  mengembangkan  dan  melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerjemahkan niat menjadi langkah yang konkret.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus  mampu  menggerakan  seluruh sumber  daya  baik  itu  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  maupun  bekerjasama  dengan pihak lain (Swasta) untuk dapat tercapaianya tujuan dari sistem ini.
Monitoring  impact ,  Memantau  dampak,  atau  menyiapkan  sistem  untuk memantau  kemajuan  implementasi,  adalah  tugas  implementasi  kebijakan  akhir. Sistem  pemantauan  tidak  hanya  menyiagakan  pembuat  keputusan  terhadap hambatan  implementasi,  tetapi  juga  memberi  tahu  mereka  tentang  dampak  yang dituju dan tidak diinginkan dari upaya implementasi. Monitoring impact yang harus dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  pembentukan  tim  untuk memonitoring  sistem/aplikasi e-budgeting sehingga  untuk  mengetahui  adanya dampak  dari  hasil  implementasi  kebijakan  penginputan  anggaran  melalui sistem/aplikasi.

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan penginputan anggaran melalui aplikasi e-budgeting yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  prinsipnya  untuk  menciptakan pengelolaan  anggaran  yang  transparansi  dan  akuntabel,  akan  tetapi  seiring  dengan berjalannya  waktu  kebijakan  pengiputan  anggaran  melalui  sistem/aplikasi  ini menemukan  beberapa  permasalahan  sehingga  kasus  penemuan  anggaran  yang  sangat fantastis pada akhir tahun  2019 kemarin  di Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta.  Dengan menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  peneliti  mencoba  menganalisa
permasalahan  tersebut.  Seperti  yang  telah  dibahas  kebijakan  penginputan  anggaran dengan  menggunakan  aplikasi  e-budgeting  bertujuan  menciptakan  transparansi  dan akuntabilitas,  dukungan-dukungan  dari  para  pemangku  kepentingan  (masyarakat, swasta, pemerintah) sangat diperlukan agar sistem/ aplikasi ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik  itu  dari  segi  anggaran,  Sumber  Daya  Manusia  maupun  organisasi  dikerahkan untuk  menjalankan  aplikasi  e-budgeting  agar  berjalan  secara  maksimal  dalam prakteknya  memodifikasi  struktur  organisasi  juga  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta agar lebih terarah dalam menjalan sistem penganggaran aplikasi e-budgeting.
Setiap  kebijakan  pasti  memiliki  dampak  termasuk  kebijakan  penginputan anggaran  melalui  aplikasi e-budgeting .  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus membentuk  tim  yang  khusus  untuk  memantau  penginputan  anggaran  melalui  sistem aplikasi e-budgeting sehingga  apabila  terdapat  kesalahan-kesalahan  dapat  langsung diperbaiki.

## BIBLIOGRAFI
Andriyanto,  Dicky,  Baridwan,  Zaki,  &  Subekti,  Imam.  (2019).  Anteseden  Perilaku Penggunaan  E-Budgeting:  Kasus  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa  Di Banyuwangi,  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 6 (2),  151–170. Google Scholar
Brinkerhoff, Robert O., Brethower, Dale M., Nowakowski, Jeri, & Hluchyj, T. (2012). Program  Evaluation:  A  Practitioner’s  Guide  For  Trainers  And  Educators (Vol.
2). Springer Science & Business Media. Google Scholar
Fery, Fery. (2019). Law And Public Policy. Surakarta Law And Society Journal , 2 (1), 51–59. Google Scholar
Khoirunnisak, Rizka, Arishanti, Desy, & Vebrianti, Dien Dadeka. (2018). Penerapan E- Budgeting  Pemerintah  Kota  Surabaya  Dalam  Mencapai  Good  Governance. Unej E-Proceeding , 249–256. Google Scholar
Mangan,  Paul  R.,  Harrington,  Laurie  E.,  O’quinn,  Darrell  B.,  Helms,  Whitney  S., Bullard,  Daniel  C.,  Elson,  Charles  O.,  Hatton,  Robin  D.,  Wahl,  Sharon  M., Schoeb, Trenton R., & Weaver, Casey T. (2006). Transforming Growth Factor-Β Induces  Development  Of  The  Th  17  Lineage. Nature , 441 (7090),  231–234. Google Scholar
Moleong,  Lexy  J.  (2021). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya. Google Scholar
Nasution,  Anggi  Pratama.  (2019).  Implementasi  E–Budgeting  Sebagai  Upaya Peningkatan  Tranparansi  Dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  Kota  Binjai. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , 9 (2), 1–13. Google Scholar
Prasetyo,  Kurniawan.  (2016).  Koalisi  Dominan  Humas  Dpr-Ri  Sebagai  Boundary Spanner Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Informasi Publik. Jurnal Media Kom , 6 (2), 16–30. Google Scholar
Silaen, Sofar. (2013). Widiyono. Metode Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis . Jakarta: In Media. Google Scholar
Venkatesh, Viswanath, Morris, Michael G., Davis, Gordon B., & Davis, Fred D. (2003). User  Acceptance  Of  Information  Technology:  Toward  A  Unified  View. Mis Quarterly , 425–478. Google Scholar
Zarnelly,  Zarnelly.  (2017).  Sistem  Informasi  E-Budgeting  Menggunakan  Pendekatan Berorientasi  Objek  (Studi  Kasus:  Uin  Suska  Riau). Jurnal  Ilmiah  Rekayasa  Dan Manajemen Sistem Informasi , 3 (1), 70–77. Google Scholar

## Copyright holder:
Indrawan Jaya Purnama, Vishnu Juwono (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: