## PERSEPSI PETANI TEBU TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBELIAN TEBU (SPT): STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO
SUGARCANE FA RMERS' PERCE PTIONS OF THE APPLICATION OF THE SUGAR CANE PURCHASING SYSTEM (SPT):

## CASE STUDY IN SITUBONDO REGENCY
Annur Galih Yusvianto 1* , Ebban Bagus Kuntadi 2
1,2 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, Indonesia
* Corresponding author’s email : 1) annurgalihyusvianto@gmail.com
Submitted: 07/03/2022           Revised: 19/07/2022           Accepted: 31/07/2022

## ABSTRACT
Sugarcane  is  one  of  the  leading  plantation  commodities  in  Situbondo  Regency,  especially  in  the Asembagus  District.  Generally,  sugarcane  farmers  sell  sugar  cane  to  sugar  factories  using  a  profit- sharing  system  (SBH).  In  2019,  the  government  implemented  a  new  partnership  system  for  sugar  cane farmers and sugar factories, namely the sugar cane purchase system (SPT), which will replace the profit- sharing system (SBH). This study aims to determine the perception of sugarcane farmers on implementing the sugarcane purchasing system (SPT) and the factors influencing the perceptions of sugarcane farmers in  the Asembagus District. This research method  is descriptive-analytic with measurement  tools using  a Likert scale and data analysis using multiple linear regression. The results showed 1) The perception of sugarcane  farmers  towards  implementing  the  sugarcane  purchasing  system  (SPT)  was  expressed  by several  indicators  that  cumulatively  had  a  score  of  3.777  out  of  7.380,  where  sugarcane  farmers perceived  that  the  implementation  of  the  SPT  system,  in  general,  had  a  positive  impact.  2)  The  factors that influence the perception of sugarcane farmers have met the classical assumption test with the factors that  significantly influence  the  length of  farming, farmer education,  and job  diversification. In contrast, the non-significant factors are farmer age, land area, and land status.
Keywords: sugarcane, sugarcane purchasing system (SPT), perception

## ABSTRAK
Tebu  merupakan  salah  satu  komoditas  perkebunan  unggulan  di  Kabupaten  Situbondo,  khususnya  di Kecamatan  Asembagus.  Umumnya  petani  tebu  menjual  tebu  kepada  pabrik  gula  dengan  menggunakan sistem  bagi  hasil  (SBH).  Pada  tahun  2019,  pemerintah  menerapkan  sistem  kemitraan  baru  bagi  petani tebu  dan  pabrik  gula,  yaitu  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  yang  kedepan  akan  menggantikan  sistem  bagi hasil  (SBH).  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem pembelian  tebu  (SPT)  serta  factor  yang  mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  di  Kecamatan  Asembagus. Metode  penelitian  ini  deskriptif  analitik  dengan  alat  pengukuran  menggunakan  skala  likert  dan  analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 1) Persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) dinyatakan dengan beberapa indikator yang kumulatif memiliki skor sebesar 3.777 dari 7.380, dimana petani tebu berpersepsi bahwa penerapan sistem SPT secara umum memberikan  dampak  positif.  2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  telah  memenuhi uji asumsi klasik dengan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah lama berusahatani, pendidikan petani dan diversifikasi  pekerjaan, sedangkan faktor yang tidak signifikan adalah usia petani, luas lahan dan status lahan.
Kata kunci : tebu, sistem pembelian tebu (SPT), persepsi Copyright © 2022 by Author(s) This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal  views  of  the  authors  and  do  not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
How to Cite : Yusvianto, A. G., Kuntadi, E. B. (2022). Persepsi Petani Tebu Terhadap Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT): Studi Kasus di Kabupaten Situbondo. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP) , 15(2): 229-246.
Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP) Vol. 15 No. 2 Juli 2022: 229-246 https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP ISSN: 1978-5437 (Print), 2356-2382 (Online) Published by the University of Jember, Indonesia DOI: 10.19184/jsep.v15i2.30397
Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian
(Journal of Social and Agricultural Economics)
( J - S E P )

## PENDAHULUAN
Menurut  (Tunjungsari  2014;  Zainuddin  and  Wibowo  2018),  tebu  merupakan salah  satu  komoditas  yang  cukup  strategis  dan  berperan  penting  di  sektor  pertanian dalam  perekonomian  nasional.  Komoditas  tebu  dapat  disejajarkan  dengan  tanaman pangan terkait dengan urgensi penyediaannya, dikarenakan komoditas tebu merupakan bahan  baku  pembuatan  gula.  Sehingga  peningkatan  permintaan  gula  berdampak langsung  dalam  pengembangan  perkebunan  komoditas  tebu.  Dalam  pemenuhan permintaan  akan  tebu,  Indonesia  didukung  oleh  beberapa  daerah  sentra  produksi  tebu. Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  provinsi  dengan  produksi  tebu  tertinggi  sebesar 1.050.874  ton  dengan  luas  area  tebu  mencapai  176.871  Ha.  Dengan  jumlah  produksi sebesar  itu,  provinsi  Jawa  Timur  telah  memproduksi  47%  dari  jumlah  total  produksi tebu  di  Indonesia.    Produksi  tebu  Jawa  Timur  yang  tinggi  tersebut  tercapai  akibat dukungan  dari  beberapa  kabupaten/kota  yang  memiliki  potensi  untuk  memproduksi tebu. Berikut merupakan produksi tebu kabupaten di provinsi Jawa Timur : Tabel 1. Produksi Tebu menurut Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Ton)
Kabupaten Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Malang 277.489 221.205 218.361 238.152 237.256 Kediri 163.921 144.363 143.519 156.831 156.204 Lumajang 70.481 100.885 100.041 102.366 101.750 Jombang 55.062 49.227 46.479 53.060 52.440 Mojokerto 51.814 51.165 48.417 56.581 55.016 Magetan 47.876 42.156 41.408 41.331 40.122 Situbondo 47.563 39.052 38.304 48.625 48.012 Jember 44.296 47.218 46.374 38.152 36.010 Blitar 36.630 37.152 36.724 39.256 39.028 Ngawi 32.556 31.568 30.820 28.152 28.086 Lainnya 379.645 271.166 260.000 264.122 256.950 Jawa Timur 1.207.333 1.035.157 1.010.447 1.066.628 1.050.874
Sumber : (Badan Pusat Statistik 2020)
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  10  kabupaten  yang memiliki potensi untuk memproduksi tebu dengan rata-rata produksi di atas 30.000 ton per  tahunnya  dan  mampu  menopang  produksi  tebu  Jawa  Timur.  Kabupaten  Malang merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  dapat  memproduksi  tebu  tertinggi  dibanding sembilan  Kabupaten  lainnya  yang  mencapai  rata-rata  produksi  sebesar  238.493  ton selama  2015-2019.  Kabupaten  Situbondo  sebagai  salah  satu  kabupaten  penghasil  tebu tertinggi di Jawa timur dengan  produksi pada tahun 2018 sebesar 48.625 ton membuat Situbondo  menjadi  produsen  tebu  terbesar  ke-6  se-Jawa  Timur.  Capaian  tersebut didukung oleh keadaan alam dan sosial. Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang masih  memiliki  lahan  pertanian  yang  luas  serta  mata  pencaharian  masyarakatnya mayoritas  sebagai  petani.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  bahwa tanaman  tebu  merupakan  komoditas  perkebunan  yang  memiliki  potensi  produksi  di Kabupaten  Situbondo.  Jumlah  produksi  tebu  di  Kabupaten  Situbondo  yang  tinggi tersebut didukung oleh empat belas kecamatan yang memproduksi tebu yang terdiri dari Kecamatan  Besuki,  Kecamatan  Suboh,  Kecamatan  Mlandingan,  Kecamatan  Bungatan, Kecamatan  Kendit,  Kecamatan  Panarukan,  Kecamatan  Situbondo,  Kecamatan Mangaran,  Kecamatan  Panji,  Kecamatan  Kapongan,  Kecamatan  Arjasa,  Kecamatan Jangkar,  Kecamatan  Asembagus  dan  Kecamatan  Banyuputih,  dengan  jumlah  produksi tebu  yang  berbeda-beda  di  tiap  kecamatan.  Berikut  merupakan  produksi  tebu  di Kabupaten Situbondo:

## Tabel 2. Produksi Tebu menurut Kecamatan di Situbondo Tahun 2015-2019 (Ton)
Kecamatan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Besuki 16 24 190 54 60 Suboh 31 27 0 35 39 Mlandingan 94 90 52 47 52 Bungatan 14 26 178 97 101 Kendit 4.440 2.469 2.253 2.830 2.809 Panarukan 5.065 3.639 4.410 6.132 5.527 Situbondo 1.452 1.058 179 402 443 Mangaran 1.486 733 374 801 885 Panji 115 488 1.113 295 326 Kapongan 1.293 640 651 1.232 1.360 Arjasa 1.406 1.012 1.521 2.761 3.097 Jangkar 6.899 5.288 7.991 11.626 11.412 Asembagus 17.036 15.373 13.750 17.104 16.789 Banyuputih 8.216 8.185 5.643 5.209 5.113 Situbondo 47.563 39.052 38.304 48.625 48.012
Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo 2020)
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa  produksi  tebu  di  Kabupaten Situbondo  cenderung  fluktuatif.  Produksi  tersebut  bersumber  dari  empat  belas kecamatan yang memproduksi tanaman tebu. Kecamatan Suboh merupakan kecamatan yang  memproduksi  tebu  terendah  di  Kabupaten  Situbondo,  di  mana  rata-rata  produksi tebu dari tahun 2015-2019 sebesar 26ton per tahun. Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang memproduksi tebu tertinggi di Kabupaten Situbondo, di mana rata-rata produksinya  dari  tahun  2015-2019  sebesar  16.010-ton  tebu  atau  menyumbang  sebesar 36%  dari  total  produksi  tebu  di  Kabupaten  Situbondo.  Jumlah  produksi  tebu  di Kecamatan  Asembagus  yang  tinggi  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  bahwa Kecamatan Asembagus berpotensi dalam budidaya tanaman tebu. Potensi tersebut juga didukung  oleh  adanya  fasilitas  pascapanen  yaitu  PG  Asembagus  berada  di  bawah naungan BUMN yaitu PTPN XI.
Petani  tebu  di  Kecamatan  Asembagus  dalam  menjual  hasil  panennya  pada  PG Asembagus  pada  umumnya  sejak  dulu  dilakukan  melalui  sistem  bagi  hasil  (SBH). Sistem  bagi  hasil  dilaksanakan  sesuai  dengan  SK  Menteri  Pertanian  Nomor: 04/SK/Mentan/Bimas/IV/1992  tentang  ketentuan  bagi  hasil  tebu  rakyat  (TR)  yang diolah  pabrik  gula.  Persentase  bagi  hasil  yang  diterapkan  sesuai  SK  menteri  di  mana untuk  petani  sebesar  66%  dan  untuk  PG  Asembagus  sebesar  34%.  Pada  sistem  bagi hasil  petani  tebu  mendapatkan  beberapa  keuntungan  antara  lain  adalah  adanya penyuluhan  teknis,  penyediaan  bibit  unggul  dan  sarana  produksi,  penghubung  (avalis) dalam pemberian kredit kepada para petani, serta pembagian natura dan kepastian pasar bagi  petani  saat  panen.  Pada  sistem  pembagian  hasil,  proses  pembelian  tebu  oleh  PG Asembagus  dilakukan  secara  sistem  DO (Delivery  Order) di  mana  petani  akan menerima uang saat gula hasil pengolahan tebu petani telah laku dijual saat pelelangan. Petani  mitra  akan  menerima  uang  hasil  panen  tebu  minimal  paling  cepat  sekitar  dua minggu setelah diserahkan ke PG Asembagus (Astuti, F.W.; Juita 2016)
Pada  tanggal  19  Juli  2019,  Kementerian  Pertanian  mengeluarkan  Surat  Edaran No.  593/TI.050/E/7/2019  perihal  Penerapan  Sistem  Pembelian  Tebu  (SPT).  Surat edaran tersebut  berisikan  perihal  sistem baru  yang  dilakukan  secara  beli  putus.  Sistem Pembelian  Tebu  (SPT)  dalam  jangka  panjang  akan  menggantikan  sistem  bagi  hasil
(SBH)  yang  telah  lama  dijalankan.  Sistem  beli  putus  ini  akan  secara  merata  akan diterapkan  kepada  semua  PG,  baik  PG  yang  dinaungi  oleh  BUMN  maupun  Swasta, termasuk  PG  Asembagus.  PG  Asembagus  merupakan  satu-satunya  pabrik  gula  di Situbondo yang telah menerapkan dan mensosialisasikan Sistem Pembelian Tebu (SPT) pada musim giling 2020.
Penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di PG Asembagus tersebut akan sangat berdampak pada  usaha tani tebu khususnya petani tebu di Kecamatan Asembagus. Hal tersebut  disebabkan  oleh  mekanisme  Sistem  Pembelian  Tebu  (SPT),  di  mana  pada sistem  ini  meskipun  penerimaan  hasil  penjualan  tebu  lebih  cepat  serta  mendapat kepastian  harga  jual  minimal  berdasarkan  harga  pembelian  tebu  pekebun  (HPP)  yang ditetapkan pemerintah, namun sistem ini membuat hubungan petani dan PG Asembagus hanya  sekedar  hubungan  transaksi  atau  jual  beli  biasa  dan  menghilangkan  prinsip- prinsip  kemitraan  yang  telah  dibangun  oleh  petani  dan  PG  Asembagus.  Sistem Pembelian  Tebu  (SPT),  dalam  pelaksanaannya,  akan  menghilangkan  atau  meniadakan fasilitas  yang  diberikan  pada  sistem  bagi  hasil  (SBH)  berupa  penyediaan  sarana produksi  yang  meliputi  bantuan  penyediaan  bibit  varietas  unggul,  pemberian  bantuan analisa kemasakan, peminjaman traktor dan pengupayaan persediaan pupuk. Selain itu dengan  penerapan  sistem  pembelian  tebu  (SPT),  petani  tidak  lagi  memperoleh bimbingan teknis serta pelatihan tentang budidaya tebu dari PG serta tidak mendapatkan pembagian  natura  atau  gula  dan  pembagian  tetes.  Penerapan  sistem  pembelian  tebu (SPT)  juga  akan  mempengaruhi  petani  dalam  pengadaan  modal  usaha,  di  mana  pada sistem  bagi  hasil  (SBH)  PG  membantu  petani  dengan  meminjamkan  modal  kerja (kredit)  petani  kepada  bank  di  mana  PG  bertindak  sebagai  avalis  (penjamin  dana) namun  fasilitas  tersebut  tidak  terdapat  pada  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  atau  dengan kata lain dengan Sistem Pembelian Tebu (SPT)  petani tebu menjalankan  usaha taninya secara mandiri tanpa ada bantuan dari PG.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  sistem pembelian tebu (SPT) akan memunculkan berbagai perubahan atau permasalahan pada usaha  tani  tebu,  terutama  pada  penghapusan  fasilitas-fasilitas  yang  ada  di  sistem sebelumnya  dan  berdampak  kepada  petani  tebu  di  Kabupaten  Situbondo  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Fenomena  tersebut  tentunya  akan  membentuk persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  yang  dapat berpengaruh  pada  cara  petani  untuk  mengambil  keputusan  dalam  berusaha  tani.  Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di Kabupaten Situbondo. Penelitian terkait dengan sistem pembelian  tebu  sudah  pernah  dilakukan  oleh  (Ferhat  2021)  yang  berfokus  pengaruh sistem pembelian tebu terjadap insentif yang diterima oleh petani. Adapun penelitian ini berfokus pada persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di Kabupaten Situbondo.

## METODE PENELITIAN
Metode penentuan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive  method ,  yaitu  di  Kecamatan  Asembagus.  Pertimbangan  peneliti memilih  Kecamatan  Asembagus  adalah  fokus  penelitian  terkait  persepsi  petani  tebu, sehingga  dasar  peneliti  menentukan  daerah  dengan  mempertimbangkan  jumlah  petani tebu.  Jumlah  rumah  tangga  usaha  perkebunan  komoditas  tebu  terbesar  di  Kabupaten Situbondo  terletak  di  Kecamatan  Asembagus.  Kecamatan  Asembagus  juga  merupakan kecamatan  yang  memiliki  jumlah  produksi  terbesar  di  Kabupaten  Situbondo  serta
kecamatan yang berdekatan langsung dengan PG. Asembagus, dimana PG Asembagus merupakan  satu-satunya  PG  di  Kabupaten  Situbondo  yang  telah  menerapkan  Sistem Pembelian  Tebu  (SPT)  sejak  tahun  2020.  Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian ini  menggunakan  metode purposive  sampling . Purposive  sampling merupakan  suatu metode penentuan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, dimana sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  petani  tebu  yang  telah  atau  pernah menggunakan  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  dalam  usahataninya.  Penentuan  jumlah sampel  yang  diteliti  menggunakan  rumus  Slovin  agar  memperkecil  jangkauan  peneliti dengan rumus sebagai berikut (Harahap, Sulardiono, and Suprapto 2018):
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = Toleransi eror (10%)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rumus  Slovin,  dari  populasi  total  sebanyak  431 orang  petani  tebu  di  Kecamatan  Asembagus  Kabupaten  Situbondo  diperoleh  jumlah sampel  sebanyak  82  orang.  Jumlah  sampel  sebanyak  82  orang  responden  dirasa  sudah cukup  mewakili  populasi  petani  tebu  di  Kecamatan  Asembagus.  Penentuan  jumlah sampel  tersebut  didukung  oleh  metode  gay  dan  dhiel  yang  menyatakan  bahwa  jumlah sample  dalam  penelitian  deskriptif  minimal  berjumlah  10%  dari  total  populasi  serta penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel minimal berjumlah 30 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.
Rumusan  masalah  pertama  penelitian  adalah  persepsi  petani  terhadap  sistem pembelian  tebu  (SPT)  di  Kecamatan  Asembagus.  Rumusan  masalah  dianalisis menggunakan  metode  deskriptif  dan  analitik.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk menjelaskan  variabel  yang menjadi  indikator  persepsi  petani  yang  meliputi  sub  sistem sarana  produksi,  sub  sistem  usaha  tani,  sub  sistem  agroindustri,  dan  sub  sistem pemasaran.  Variabel  utama  tersebut  akan  diuraikan  menjadi  variabel-variabel  penjelas dalam  mengidentifikasikan  persepsi  petani  yang  dinilai  dalam  skala likert. Data  yang dianalisis merupakan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk kuesioner penelitian. Penggunaan  skala likert bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  persepsi  petani  dalam bentuk  angka  atau  membantu  peneliti  dalam  menguantitatifkan  data  kualitatif. Pengkategorian  jawaban  pada  skala likert terbagi  pada  rentang  sangat  setuju  sampai sangat  tidak  setuju  yang  kemudian  dikuantitatifkan  dalam  bentuk  angka  dengan pemberian  bobot  pada  masing-masing  jawaban.  Adapun  gradasi  skala likert yang digunakan dalam penelitian dijabarkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kategori dan bobot skala likert Kategori Bobot Sangat setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Netral (N) 3 Tidak setuju (TS) 2 Sangat tidak setuju (STS) 1
Sumber : (Maryuliana, Subroto, and Haviana 2016)
Variabel utama yang ada meliputi sub sistem sarana produksi, sub sistem usaha tani,  sub  sistem  agroindustri,  dan  sub  sistem  pemasaran  kemudian  diuraikan  menjadi beberapa indikator. Indikator ini akan menjadi instrumen untuk menilai tingkat persepsi dari petani tebu. Beberapa indikator tersebut dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:
Tabel 4. Variabel dan indikator persepsi petani tebu
No. Variabel Skala Likert SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 1. Sub sistem sarana produksi Petani mengalami kendala dalam pengadaan bibit tebu Petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi
Biaya pengadaan pupuk meningkat Petani mengalami kendala akses peminjaman traktor Biaya peminjaman traktor meningkat
2. Sub sistem usaha tani
Jumlah pemberian pupuk menurun Jumlah tenaga kerja menurun Jumlah penyakit dan hama tebu meningkat Biaya olah lahan meningkat Hasil produksi tebu menurun
3. Sub sistem agroindustri
Hasil rendemen tebu petani menurun Harga tebu petani menurun Petani lebih memilih menjual tebu ke pengepul daripada ke PG Pembayaran hasil tebu dibayarkan tidak tepat waktu Penghitungan hasil tebu petani tidak sesuai HPP Petani membutuhkan pembagian gula 10% Petani membutuhkan pembagian tetes
4. Sub sistem sarana pendukung
Petani mengalami kendala akses kredit modal usaha tani Jumlah batas pinjaman kredit modal usaha tani menurun Sumber: Data primer (2022)
Rumusan  masalah  kedua  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi petani  terhadap  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  di  Kecamatan  Asembagus.  Rumusan masalah  dianalisis  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan  variabel dummy . Variabel Y atau variabel terikat pada persamaan regresi linier bergada di penelitian ini adalah persepsi petani terhadap sistem pembelian tebu (SPT). Variabel X atau variabel yang  mempengaruhi  persepsi  petani  meliputi  usia  petani  (tahun),  pendidikan  petani (tahun),  lama  berusaha  tani  (tahun),  luas  lahan  (ha),  status  kepemilikan  lahan  (milik sendiri,  sewa  atau  campuran)  dan  ada  atau  tidaknya  diversifikasi  pekerjaan.  Variabel- variabel tersebut lalu diolah menggunakan regresi linier bergada dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
Y
= Persepsi petani tebu
X 1
= Usia petani (Tahun)
X 2 = Luas lahan (Ha) X 3 = Lama berusaha tani (Tahun)
X 4
= Pendidikan petani (Tahun)
D 2
= Status kepemilikan lahan (0:Milik sendiri; 1:Sewa; 2:Campuran)
D 3 = Diversifikasi pekerjaan (0:Ada; 1:Tidak ada)
β 0 = Konstanta β n = Koefisien regresi ε = Random error

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kecamatan  Asembagus  merupakan  kecamatan  di  Kabupaten  Situbondo  yang terletak  di  bagian  timur.  Kecamatan  Asembagus  berbatasan  langsung  dengan Kecamatan  Jangkar  di  sebelah  barat,  Kabupaten  Bondowoso  di  sebelah  selatan, Kecamatan Banyuputih di sebelah timur, dan Selat Madura di sebelah utara. Kecamatan Asembagus  memiliki  luas  wilayah  sebesar  118,74  km 2 dengan  ketinggian  0-25m  dari permukaan  laut.  Kecamatan  Asembagus  terdiri  dari  10  desa  dan  terbagi  menjadi  36 Dusun,  68  RW  dan  1993  RT.  Desa  yang  termasuk  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan Asembagus yaitu: Desa Mojosari, Kertosari, Kedunglo, Bantal, Awar Awar, Perante,  Trigonco,  Asembagus,  Gudang  dan  Desa  Wringin  Anom.  Jumlah  penduduk yang  tinggal  di  Kecamatan  Asembagus  sebanyak  49.661  jiwa,  di  mana  24.167  jiwa berkelamin  laki-laki  dan  25.494  jiwa  berkelamin  perempuan.  Desa  dengan  jumlah penduduk  terbanyak  adalah  desa  Asembagus  dengan  jumlah  penduduk  sebesar  6.750 jiwa,  sedangkan  desa  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terendah  adalah  Desa  Mojosari dengan total penduduk sebanyak 4.028 jiwa.
Kecamatan  Asembagus  merupakan  salah satu  kecamatan  yang  memiliki  pabrik gula  terbesar  di  Kabupaten  Situbondo,  yaitu  Pabrik  Gula  Asembagus.  PG  Asembagus merupakan  salah  satu  pabrik  gula  yang  beroperasi  di  bawah  naungan  PTPN  XI.  PG Asembagus didirikan pada tahun 1891 saat masa kolonial Belanda, kemudian diakuisisi oleh  Pemerintahan  Indonesia  pada  tanggal  12  Desember  1957.  Lokasi  Pabrik  Gula Asembagus  terletak  di  Desa  Trigonco  Timur,  Kelurahan  Trigonco,  Kecamatan Asembagus,  Kabupaten  Situbondo,  Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Wilayah  kerja PTPN  XI  PG  Asembagus  berada  di  tiga  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Asembagus, Kecamatan  Banyuputih,  dan  Kecamatan  Jangkar,  selain  itu  PG  Asembagus  juga mengembangkan luas wilayah kerjanya di Kab. Banyuwangi yakni di Daerah Benculuk yang ditanami tebu oleh PG Asembagus yang umum disebut dengan kebun Hak Guna Usaha  (HGU)  yang  dikelola  oleh  PG  yang  disebut  dengan  Kebun  Tebu  Sendiri  (TS) sedangkan tebu yang dikelola petani disebut Kebun Tebu Rakyat (TR). Luas lahan tebu sendiri (TS) PG Asembagus tersebar di tiga wilayah, yaitu di HGU Asembagus seluas 540  Ha,  HGU  Baluran  Indah  seluas  367  Ha,  dan  HGU  Benculuk  Banyuwangi  seluas 850 Ha. Luas tebu rakyat (TR) yang bermitra dengan PG Asembagus seluas 4.450 Ha.

## Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Sarana Produksi
Sub  sistem  sarana  produksi  pada  usaha  tani  tebu  meliputi  segala  pengadaan hingga  penyaluran  sarana  produksi  dan  teknologi  yang  akan  dibutuhkan  dalam berbudidaya  tanaman  tebu.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  variabel  sarana produksi  yang  meliputi  bibit,  pupuk,  dan  traktor.  Ketiga  variabel  tersebut  merupakan sarana produksi yang mana pada sistem SBH petani mendapatkan bantuan namun pada sistem SPT bantuan tersebut ditiadakan.
Tabel 5. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Sarana Produksi
Indikator Sub Sistem Sarana Produksi Penilaian Petani Skor Kategori SS S N TS STS Petani  mengalami  kendala  dalam pengadaan bibit tebu 0 0 0 76 44 120 Sangat Rendah Petani  mengalami  kendala  dalam pengadaan pupuk subsidi 220 152 0 0 0 372 Sangat Tinggi Biaya pengadaan pupuk meningkat 205 164 0 0 0 369 Sangat Tinggi Petani mengalami kendala akses peminjaman traktor 0 0 81 54 28 163 Rendah Biaya peminjaman traktor meningkat 0 180 111 0 0 291 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2021.
Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan  pupuk  subsidi  dan  biaya  pengadaan  pupuk  meningkat  berada  pada  rentang skor  345.4  –  410  dan  termasuk  dalam  kategori  sangat  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa petani setuju bahwa indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem SPT.  Meskipun  masuk  dalam  kategori  sangat  tinggi,  petani  tebu  di  kec.  Asembagus masih  dapat  menerima  pupuk  subsidi  sesuai  luas  lahan  dan  RDKK,  namun  petani mendapat  kendala  keterlambatan  waktu  kedatangan  pupuk  subsidi  yang  menyebabkan keterlambatan dalam pemupukan serta jatah jumlah pupuk subsidi tiap tahunnya dirasa mengalami  penurunan  yang  memaksa  petani  untuk  membeli  pupuk  non-subsidi  guna memenuhi  kebutuhan  lahannya,  hal  tersebut  mengakibatkan  peningkatan  pada  biaya pengadaan  pupuk  petani.  Indikator  biaya  peminjaman  traktor  meningkat  berada  pada rentang  skor  279.8  -  344.4  dan  termasuk  pada  kategori  tinggi,  Hal  ini  disebabkan mayoritas  petani  tidak  lagi  meminjam  atau  menyewa  traktor  dari  PG  melainkan  dari KPTR  dengan  proses  peminjaman  dan  birokrasi  yang  menurut  petani  lebih  mudah meskipun harganya lebih tinggi dan pembayarannya di awal atau tidak potong DO
Indikator  petani  mengalami  kendala  akses  peminjaman  traktor  berada  pada rentang  skor  148.6  -  213.2  dan  termasuk  pada  kategori  rendah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  petani tidak  setuju  bahwa indikator  tersebut  dipengaruhi  oleh  penerapan  sistem SPT.  Hal  ini  disebabkan  karena  saat  ini  petani  tidak  lagi  hanya  mengandalkan peminjaman  traktor  dari  PG,  namun  juga  petani  dapat  meminjamnya  dari  beberapa KPTR  yang  berada  di  Kec.  Asembagus,  seperti  KPTR  Sumber  Manis,  KPTR  Bumi Raya,  dan  KPTR  Tani  Maju.  Indikator  petani  mengalami  kendala  dalam  pengadaan bibit  tebu  berada  pada  rentang  skor  82  -  147.6  dan  termasuk  pada  kategori  sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa petani sangat tidak setuju bahwa indikator tersebut dipengaruhi  oleh  penerapan  sistem  SPT.  Hal  ini  disebabkan  petani  tebu  dalam pengadaan  bibit  tidak  hanya  membeli  dari  PG  namun  juga  biasa  membeli  dari  petani tebu  lain  dan  juga  terdapat  petani  tebu  yang  memproduksi  bibit  tebunya  sendiri  dari tanaman tebu sebelumnya guna menekan biaya produksi.

## Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Usaha Tani
Sub  sistem  usaha  tani  pada  budidaya  tebu  terdiri  dari  kegiatan  mengolah  lahan, penanaman  bibit,  pemeliharaan  tanaman  hingga  ke  proses  panen.  Proses  olah  lahan bertujuan  untuk  mengondisikan  lahan  agar  tidak  berupa  bongkahan  besar-besar sehingga  dapat  memperbaiki  aerasi  dan  cocok  untuk  media  tumbuh  tanaman  tebu. Penanaman  bibit  dilakukan  setelah  bibit  telah  selesai  disemai  dan  siap  untuk  ditanam serta  lahan  telah  dikondisikan.  Proses  pemeliharaan  merupakan  upaya  untuk  menjaga kondisi  ideal  bagi  pertumbuhan  tanaman  tebu,  beberapa  kegiatan  pada  proses pemeliharaan adalah pemupukan dan pengendalian OPT. Pemanenan pada tanaman tebu dilakukan  setelah  tebu  berumur  12  –  14  bulan  setelah  tanam.  Penerapan  sistem  SPT menimbulkan  perubahan  pada  pendapatan  petani  tebu.  Perubahan  pendapatan  tersebut dapat  mempengaruhi  petani  dalam  pemberian  input  pertanian  yang  dibutuhkan  dalam usaha  tani  tebu  serta  dapat  mempengaruhi  hasil  produksi  tebu  petani.  Berikut merupakan persepsi petani tebu pada sub sistem usaha tani:
Tabel 6. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Usaha Tani
Indikator Sub sistem Usaha tani Penilaian Petani Skor Kategori SS S N TS STS Jumlah pemberian pupuk menurun 0 112 72 60 0 244 Netral Jumlah tenaga kerja menurun 0 0 0 78 43 121 Sangat Rendah Jumlah penyakit dan hama tebu meningkat 0 0 138 72 0 210 Rendah Biaya olah lahan meningkat 0 180 111 0 0 291 Tinggi Hasil produksi tebu menurun 0 0 0 72 46 118 Sangat Rendah
Sumber: Data primer diolah, 2021.
Berdasarkan  tabel  6,  dapat  diketahui  indikator,  biaya  olah  lahan  meningkat berada  pada  rentang  skor  279.8  –  344.4  dan  termasuk  pada  kategori  tinggi.  Hal  ini disebabkan adanya peningkatan dari biaya sewa traktor, di mana pada proses olah lahan budidaya tebu memerlukan tiga kali pemakaian traktor pada proses bajak 1, bajak 2, dan pembuatan  kairan.  Indikator  jumlah  pemberian  pupuk  menurun  berada  pada  rentang skor  214.2  -  278.8  dan  termasuk  pada  kategori  netral.  Hal  ini  disebabkan  karena kelangkaan  pupuk  bersubsidi  tidak  mempengaruhi  petani  dalam  pemberian  pupuk. Petani  berpendapat  bahwa  mengurangi  kuantitas  pemberian  pupuk  dapat  menghambat pertumbuhan  tanaman  tebu  serta  menyebabkan  turunnya  produksi.  Petani  memenuhi kebutuhan  pupuknya  dengan  membeli  pupuk  non-subsidi  ataupun  mencampur  pupuk subsidi  dengan  pupuk  non  subsidi  dan  bahkan  terdapat  beberapa  petani  yang  mencari pupuk  subsidi  hingga  keluar  Kabupaten  Situbondo  meskipun  hal  tersebut  tidak  dapat dibenarkan,  namun  petani  tetap  melakukannya  agar  memenuhi  kebutuhan  pupuk tebunya.  Mayoritas  petani  menggunakan  pupuk  ZA  dan  Phonska  dalam  budidaya tebunya, dengan perbandingan 6 kw pupuk ZA dan 4 kw pupuk Phonska per hektar.
Indikator  jumlah  penyakit  dan  hama  tebu  meningkat  berada  pada  rentang  skor 148.6  -  213.2  dan  termasuk  pada  kategori  rendah.  Hal  tersebut  disebabkan  karena menurut petani perbedaan sistem SPT dan SBH tidak mempengaruhi jumlah hama dan penyakit.  Hama  yang  paling  ditakuti  oleh  petani  tebu  di  Kec.  Asembagus  adalah  uret dikarenakan  jika  sudah  terkena  wabah  uret  petani  tebu  harus  membongkar  tanaman tebunya.  Salah  satu  gangguan  yang  dikhawatirkan  oleh  petani  tebu  selain  hama  dan penyakit  adalah  pembakaran  lahan  yang  masih  sering  terjadi  di  Kec.  Asembagus.
Indikator  jumlah  tenaga  kerja  menurun,  hasil  produksi  tebu  menurun  berada  pada rentang  skor  82  -  147.6  dan  termasuk  pada  kategori  sangat  rendah.  Hal  tersebut disebabkan  petani  dalam  penentuan  jumlah  tenaga  kerja  didasarkan  pada  kebutuhan lahannya. Hasil produksi tebu petani responden juga tidak mengalami penurunan yang signifikan  hal  tersebut  karena  petani  masih  mengusahakan  tidak  melakukan pengurangan dalam proses perawatan dan pemberian agroinput .

## Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Agroindustri
Sub  sistem  agroindustri  pada  tanaman  tebu  merupakan  seluruh  kegiatan  pada tahapan pascapanen yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Salah satu bentuk agroindustri  dalam  budidaya  tebu  adalah  pengolahan  tebu  menjadi  gula  yang  pada umumnya diproses oleh pabrik gula. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait sistem kemitraan  baru  antara  PG  dan  petani,  di  mana  pada  sistem  sebelumnya  petani mendapatkan  hasil  penjualan  tebunya  dengan  cara  bagi  hasil  dengan  PG  dari  hasil lelang gula dan harga tebunya ditentukan berdasar rendemen, namun pada sistem SPT petani  menjual  tebu  ke  PG  dengan  sistem  terputus  dan  harga  tebunya  ditentukan berdasar  HPP  yang  ditetapkan.  Penerapan  sistem  baru  tersebut  juga  dapat mempengaruhi  minat  petani  untuk  menjual  tebunya  ke  PG  atau  malah  akan  membuat petani  penjual  tebunya  ke  pengepul/pok-pokan.  Persepsi  petani  terhadap  sub  sistem agroindustri ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Persepsi Petani Tebu Pada Sub sistem Agroindustri
Indikator Sub sistem Agroindustri Penilaian Petani Skor Kategori SS S N TS STS Hasil rendemen tebu petani menurun 0 0 0 90 37 127 Sangat Rendah Harga tebu petani menurun 0 0 0 88 38 126 Sangat Rendah Petani  lebih  memilih  menjual  tebu  ke pengepul daripada ke PG 0 0 0 78 43 121 Sangat Rendah Pembayaran  hasil  tebu  dibayarkan  tidak tepat waktu 0 0 0 84 40 124 Sangat Rendah Penghitungan  hasil  tebu  petani  tidak sesuai dengan HPP 0 0 0 100 32 132 Sangat Rendah Petani  membutuhkan  pembagian  gula 10% 0 88 87 62 0 237 Netral Petani membutuhkan pembagian tetes 0 88 99 54 0 241 Netral
Sumber: Data primer diolah, 2021.
Berdasarkan tabel  7, dapat diketahui indikator petani membutuhkan pembagian gula  10%  dan  petani  membutuhkan  pembagian  tetes  berada  pada  rentang  skor  214.2  - 278.8  atau  termasuk  pada  kategori  netral.  Hal  tersebut  disebabkan  menurut  petani meskipun  kedua  indikator  tersebut  dapat  menjadi  pemasukan  tambahan  namun  petani merasa  pendapatan  petani  pada  sistem  SBH  dan  SPT  tidak  terlalu  berbeda  jauh  dan menurut petani pembagian gula dan tetes tersebut didapat dari pemotongan pendapatan petani yang dipotong oleh PG dan dikembalikan dalam bentuk gula dan tetes, serta pada sistem  SPT  petani  tebu  masih  dapat  membeli  gula  pada  PG  dengan  harga  lelang  dan jumlah yang dikehendaki petani agar meminimalisir stok gula petani yang tidak terjual. Indikator hasil rendemen tebu petani menurun, harga tebu petani menurun, petani lebih memilih menjual tebu ke pengepul daripada ke  PG, pembayaran hasil tebu dibayarkan tidak tepat waktu, penghitungan hasil tebu petani tidak sesuai dengan  HPP berada pada rentang  skor  82  -  147.6  dan  termasuk  pada  kategori  sangat  rendah.  Hal  tersebut disebabkan setelah penerapan sistem SPT, mayoritas petani responden tidak mengurangi agroinput  dan  perawatan  tebunya,  sehingga  rendemen  tebu  petani  tidak  mengalami
penurunan. Pada sistem SPT, rendemen tebu masih menjadi salah satu acuan PG dalam menentukan  harga  tebu  petani,  selain  itu  pada  sistem  SPT  penentuan  harga  tebu  juga berdasarkan  HPP  (R/7%  X  510/kg)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk meminimalisir  adanya  pihak  yang  dirugikan.  Pada  sistem  SPT  penentuan  rendemen menggunakan  rendemen  rata-rata  per  hari  atau  melihat  laporan  harian  tebang  (LHT) dari  bagian quality  assurance PG.  Asembagus  serta  setelah  dilakukannya  revitalisasi, PG asembagus menggunakan alat core sampler untuk menentukan nilai rendemen tebu dengan  cara  mengambil  nira  dalam  satu  truk  secara  representatif.  Rata-rata  rendemen tebu harian petani di Kec. Asembagus adalah 7 hingga 9. Harga tebu di PG. Asembagus pada  tahun  2021  adalah  Rp.  54.000,-/Kw  pada  awal  periode  tebang  dan  Rp.  70.000,- /Kw pada akhir periode tebang. Pembayaran hasil tebu petani pada sistem SPT di Kec. Asembagus dapat dikategorikan tepat waktu, di mana pembayaran dilakukan setiap hari rabu  melalui  transfer  antar  bank,  meskipun  terdapat  sedikit  keterlambatan  sekitar  2 minggu  pada  pembayaran  periode  tebang  akhir  namun  hal  tersebut  menurut  petani masih  wajar  karena  tidak  selama  pembayaran  pada  sistem  SBH  yang  dapat  memakan waktu  1-2  bulan.  Petani  responden  berpendapat  dengan  penerapan  sistem  SPT mengurangi  minat  petani  untuk  menjual  ke  pengepul/pok-pokan  dikarenakan  dengan perbedaan  harga  yang  tidak  seberapa  petani  lebih  memilih  untuk  bermitra  dengan  PG dikarenakan untuk menjaga kemitraan yang telah lama dibangun.

## Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Pendukung
Sub sistem pendukung merupakan  sub sistem yang menunjang  pengembangan agribisnis  serta  mendukung  sub  sistem-sub  sistem  agribisnis  yang  lain.  Salah  satu  sub sistem  pendukung  lembaga  perkreditan,  di  mana  pada  sistem  SBH  petani  mendapat bantuan  dalam  pengajuan  kredit  modal  usaha  dari  PG  yang  menjadi  avalis/penjamin dana. Penerapan sistem SPT yang telah dijalankan mengubah beberapa kebijakan dalam sub  sistem  pendukung  yang  mana  dapat  mempengaruhi  persepsi  petani.  Berikut merupakan tabel persepsi petani pada sub sistem pendukung.
Tabel 8. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Pendukung
Sub Sistem Sarana Pendukung Penilaian Petani Skor Kategori SS S N TS STS Petani mengalami kendala akses kredit modal usaha tani 0 0 0 82 41 123 Sangat Rendah Jumlah batas pinjaman kredit modal usaha tani menurun 0 96 105 46 0 247 Netral
Sumber: Data primer diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  8,  dapat  diketahui  indikator  jumlah  batas  pinjaman  kredit modal usaha tani menurun berada pada rentang skala 214.2  - 278.8 dan termasuk pada kategori  netral  karena  tidak  ada  penurunan  batas  pinjaman  kredit  modal  usaha  untuk petani,  di  mana  pada  umumnya  petani  di  Kab.  Asembagus  mengambil  KUR  untuk memenuhi  modal  usahanya  dan  batas  maksimal  pinjaman  kreditnya  adalah  100  juta. Indikator petani mengalami kendala akses kredit modal  usaha tani berada pada rentang skor  82  -  147.6  dan  termasuk  pada  kategori  sangat  rendah.  Hal  tersebut  disebabkan karena  pada  sistem  SPT,  meskipun  PG  Asembagus  tidak  lagi  berperan  sebagai  avalis, namun  petani tebu  masih  dapat  mengajukan  peminjaman  kredit  modal  usaha  tani  baik secara individu maupun kelompok asalkan petani tebu yang mengajukan pinjaman tidak memiliki masalah terhadap kredit di tempat lain.

## Persepsi Petani Tebu Pada Penerapan Sistem SPT
Sistem  SPT  pada  kemitraan  usaha  tani  tebu  merupakan  sistem  baru  yang menggantikan  sistem  SBH.  Penerapan  sistem  SPT  tentunya  menimbulkan  berbagai persepsi pada petani tebu dikarenakan petani telah lama menerapkan sistem SBH serta terdapat  perubahan  yang  diterapkan  pada  sistem  SPT  yang  mengubah  bentuk  dan  isi kemitraan antara petani dan PG. Perubahan tersebut dapat berpengaruh pada sub sistem agribisnis  tebu  dari  sub  sistem  sarana  produksi  hingga  sub  sistem  sarana  pendukung. Persepsi  petani  terhadap  penerapan  sistem  SPT  secara  menyeluruh  dipaparkan  pada Tabel 9
Tabel 9. Persepsi Petani Tebu Pada Penerapan Sistem SPT
Indikator Penilaian Petani Skor Kategori SS S N TS STS Sub sistem Sarana Produksi 425 496 192 130 72 1315 Netral Sub sistem Usaha tani 0 292 321 282 89 984 Berdampak Positif Sub sistem Agroindustri 0 176 186 556 190 1108 Berdampak Positif Sub sistem Sarana Pendukung 0 96 105 128 41 370 Berdampak Positif Total 425 1060 804 1096 392 3777 Berdampak Positif
Sumber: Data primer diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  9,  dapat  diketahui  bahwa  persepsi  petani  tebu  pada penerapan sistem SPT di Kecamatan Asembagus memiliki skor 3.777 dan berada pada rentang  skor  2805.4  -  4050.8  serta  nilai  tersebut  termasuk  dalam  kategori  berdampak positif.    Hasil  persepsi  petani  terhadap  penerapan  sistem  SPT  diperoleh  dari  skor kumulatif empat indikator yang terdiri dari sub sistem sarana produksi, sub sistem usaha tani, sub sistem agroindustri, sub sistem sarana pendukung di mana rata2 hasil keempat indikator  persepsi  tersebut  terkategori  berdampak  positif.  Petani  tebu  menyatakan berdampak  netral  dan  cenderung  negatif  setelah  penerapan  sistem  SPT  pada  indikator sub sistem sarana produksi. Sementara persepsi petani tebu untuk indikator lainnya yang berkaitan  dengan  sarana  produksi,  usaha  tani,  agroindustri,  dan  sarana  pendukung berada  pada  kategori  netral  hingga  sangat  rendah  yang  mengindikasikan  bahwa indikator tersebut tidak menerima dampak negatif setelah penerapan sistem SPT.
Tingginya  skor  persepsi  petani  terhadap  indikator  sub  sistem  sarana  produksi disebabkan indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi. Petani merasa penerapan sistem SPT mempengaruhi alokasi jumlah pupuk subsidi dan terdapat beberapa petani yang tidak mendapat bagian serta menurut petani jumlah pupuk subsidi yang  diterima  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  usaha  taninya  yang  menyebabkan petani  melakukan  pembelian  pupuk  subsidi  di  luar  kios  yang  telah  ditunjuk  serta terdapat beberapa petani yang membeli pupuk subsidi di luar daerah, namun hal tersebut tidak  sesuai  dengan  Surat  Edaran  No.  593/TI.050/E/7/2019  terkait  penerapan  sistem pembelian tebu (SPT) di mana pada sistem SPT, hubungan petani dan pabrik gula hanya sekedar  transaksional  atau  jual  beli  biasa  dan  pabrik  gula  tidak  lagi  memberi  bantuan atau fasilitas pada petani serta pabrik gula tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan pupuk  subsidi  dan  hal  yang  telah  dilakukan  petani  tersebut  tidak  sesuai  dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2020  di  mana  kegiatan pembelian  tersebut  merusak  alokasi  pupuk  subsidi  yang  telah  ditentukan  dan  dapat
menyebabkan  kelangkaan.  Petani  juga  merasa  penerapan  sistem  SPT  mempengaruhi indikator  biaya  pengadaan  pupuk  meningkat,  hal  tersebut  disebabkan  beberapa  petani yang  menggunakan  pupuk  non-subsidi  merasa  terjadi  peningkatan  harga  yang  cukup signifikan,  namun  tidak  sesuai  dengan  Surat  Edaran  No.  593/TI.050/E/7/2019  terkait penerapan  sistem  pembelian  tebu  (SPT),  peningkatan  harga  pupuk  non-subsidi  lebih diakibatkan oleh melonjaknya permintaan serta tidak adanya aturan terkait harga eceran tertinggi  (HET)  untuk  pupuk  non-subsidi.  Petani  juga  merasa  penerapan  sistem  SPT berdampak pada indikator biaya peminjaman traktor meningkat yang dinyatakan dalam jumlah skor yang termasuk dalam kategori tinggi namun petani merasa sepadan dengan peningkatan pelayanan yang tepat waktu dalam penggarapan lahan petani.
Skor  persepsi  petani  terhadap  indikator  sub  sistem  usaha  tani  yang  terkategori berdampak  positif  disebabkan  karena  petani  menilai  bahwa  keputusan  untuk mengurangi  input  pertanian  pada  tanaman  tebunya  akan  memberikan  kerugian  yang lebih besar pada pendapatan usaha taninya yang dapat menyebabkan gagal panen. Skor persepsi  petani  terhadap  indikator  agroindustri  yang  terkategori  berdampak  positif disebabkan karena petani menilai setelah penerapan sistem SPT, penilaian negatif petani terhadap  penentuan  rendemen  tebu  mulai  berkurang  serta  petani  dapat  melihat  harga jual  tebunya  di  awal  sebelum  timbang  dan  proses  pencairan  dana  yang  relatif  cepat dibanding  sistem  SBH  meskipun  petani tidak  lagi  mendapat  pembagian  gula  dan  tetes namun petani lebih suka bila tebu yang dijual dibayar dalam bentuk uang bukan barang serta  dengan  adanya  sistem  SPT  petani  tidak  lagi  menanggung  risiko  kehilangan  hasil pengolahan  tebu  oleh  pabrik  gula.  Rendahnya  skor  persepsi  petani  tebu  terhadap indikator sub sistem pendukung disebabkan petani menilai bahwa tidak ada perubahan pada  sub  sistem  pendukung  khususnya  pada  bantuan  pinjaman  kredit  usaha  tani,  di mana  petani  tidak  mengalami  kendala  saat  pengajuan  pinjaman  kredit  baik  individu maupun kelompok serta jumlah pinjaman yang dapat diajukan tidak berkurang.
Mayoritas  petani  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  SPT  ataupun  SBH memang  memiliki  perbedaan  dalam  pemberian  fasilitas  dan  juga  pendapatan  petani, namun hal tersebut dirasa tidak terlalu berpengaruh signifikan oleh petani karena kedua sistem  tersebut  sama-sama  memberikan  keuntungan  secara  finansial  bagi  petani  dan dapat  menutupi  biaya  operasional  budidaya  tebunya.  Petani  tebu  lebih  menekankan pada durasi pencairan dananya, sebab pada sistem SBH di PG. Asembagus memerlukan waktu satu hingga dua, sedangkan pada sistem SPT pembayaran tebu dilakukan sekitar seminggu  sekali  karena  yang  dibutuhkan  petani  selain  harga  tinggi  juga  pembayaran tepat waktu atau cepat karena petani memiliki tanggungan yang perlu dibayar

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Petani  Tebu  Terhadap  Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT)
Analisis  regresi  linier  berganda  dengan  variabel  dummy  digunakan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  di  Kecamatan Asembagus  terhadap  penerapan  sistem  pembelian  tebu  (SPT).  Pada  penelitian  ini terdapat  enam  variabel  independen  yang  diduga  mempengaruhi  nilai  persepsi  petani tebu  yang  terdiri  dari  variabel  usia  petani  (X1),  luas  lahan  (X2),  lama  berusaha  tani (X3),  pendidikan  petani  (X4),  status  lahan  (D1)  dan  diversifikasi  pekerjaan  (D2). Sedangkan  variabel-variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  persamaan dianggap  konstan.  Uji  statistik  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen terdiri dari uji koefisien
determinasi ( adjusted R2 ), uji F, dan uji T. Hasil analisis menggunakan alat bantu SPSS 25 disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Hasil regresi linier berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
petani Variabel Koefisien Regresi T – hitung Sig Usia Petani 0,117 1,011 0,315 Luas Lahan -0,375 -1,694 0,094 Lama Berusaha tani 0,429 3,984 0,000 Pendidikan Petani 0,485 5,033 0,000 Status Lahan 0,743 1,424 0,159 Diversifikasi Pekerjaan 1,784 2,507 0,014 F – hitung 14,812 F – tabel 2,22 T – tabel 1,9921 Sig . Uji F 0,000 Adjusted R-square 0,506
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  10,  dapat  diketahui  nilai adjusted  R-square sebesar  0,506 atau  51%. Adjusted  R-square digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dalam  model  regresi.  Nilai adjusted  R-square tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  usia  petani,  luas  lahan,  lama  berusaha  tani, Pendidikan  petani,  status  lahan  dan  diversifikasi  pekerjaan  mempengaruhi  persepsi petani  terhadap  penerapan  sistem  SPT  sebesar  51%,  sedangkan  49%  lainnya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  model.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda, susunan model persamaan nilai persepsi petani tebu adalah sebagai berikut
Nilai  uji  F  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  semua variabel bebas yang ada di dalam model mempengaruhi variabel terikat secara bersama- sama.  Berdasarkan  tabel,  dapat  diketahui  nilai  F-hitung  pada  model  regresi  sebesar 14,812,  di  mana  nilai  tersebut  lebih  besar  dibanding  nilai  F-tabel  yang  sebesar  2,22. Nilai  signifikansi  uji  F  dari  model  regresi  sebesar  0,000,  di  mana  nilai  tersebut  lebih kecil  dari  nilai  signifikasi  pada  model  yang  sebesar  0,05.  Nilai  F-hitung  dan  nilai signifikansi  tersebut  telah  memenuhi  kriteria  signifikasi  pada  uji-F,  yaitu  nilai  F  >  F tabel,  dan  nilai  signifikansi  <  0,05.  Apabila  nilai  signifikansi  model  lebih  kecil  0,05 maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak,  di  mana  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara variabel  independen  dan  variabel  dependen  secara  simultan.  Berdasarkan  model  dapat diketahui  bahwa  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  usia petani, luas lahan, lama berusaha tani,  pendidikan petani, status lahan dan diversifikasi pekerjaan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi petani tebu.
Nilai  uji-t  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  bebas pada model regresi berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Variabel bebas dapat  dikategorikan  berpengaruh  secara  parsial  jika  nilai  t-hitung  >  t-tabel  dan  nilai signifikansi  uji-t  <  0,05.  Apabila  nilai  signifikansi  model  lebih  kecil  0,05  maka  H0 diterima  dan  H1  ditolak,  di  mana  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  secara  parsial.  Variabel  bebas  pada  model  regresi yang  diasumsikan  mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem pembelian tebu (SPT) (Y) terdiri dari variabel usia petani (X 1 ), variabel luas lahan (X 2 ), variabel lama berusaha tani (X 3 ), variabel pendidikan petani (X 4 ), variabel status lahan
(D 1 )  dan  variabel  diversifikasi  pekerjaan  (D 2 ).  Berikut  merupakan  hasil  uji-t  dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi:
a. Usia Petani (X 1 )
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel  usia  petani  (X 1 )  adalah  0,315  dan  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  1,011. Nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel  usia  petani kurang  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak  yang didefinisikan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel usia petani dan variabel persepsi petani tebu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Virianita et al. 2019) di mana usia petani tidak berkontribusi nyata dalam pembentukan persepsi  petani  terhadap  dukungan  pemerintah  dalam  penerapan  sistem    pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia bukanlah faktor yang berkontribusi  dalam  pembentukan  persepsi  petani  terhadap  sistem  SPT,  hal  ini dikarenakan kesamaan pekerjaan, yaitu petani. Sesama petani tebu, walaupun memiliki usia  yang  berbeda-beda  namun  tetap  menjalin  komunikasi  serta  bertukar  informasi terkait sistem pembelian tebu (SPT).
b. Luas Lahan (X 2 )
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel  luas  lahan  (X 2 )  adalah  0,094  dan  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  1,694.  Nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel  luas  lahan kurang  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H1  diterima  dan  H0  ditolak  yang didefinisikan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan  dan  variabel  persepsi  petani  tebu.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  penelitian terdahulu dari (Ajatkan, Syathori, and Khoiriyah 2020) di mana luas lahan berpengaruh terhadap  persepsi  petani  terhadap  produksi  tebunya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  faktor  luas  lahan  tidak  mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan sistem SPT, karena baik itu petani tebu pemilik lahan luas maupun petani tebu pemilik lahan sempit di Kecamatan Asembagus dapat menerapkan sistem pembelian tebu (SPT). c. Lama Berusaha tani (X3)
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel lama berusaha tani (X 3 ) adalah 0,000 dan memiliki nilai t hitung sebesar 3,984. Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel  luas lahan  lebih  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H0  diterima  dan  H1  ditolak  yang didefinisikan  secara  parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  lama berusaha  tani  dan  variabel  persepsi  petani  tebu.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian (Admin,  Wicaksono,  and  Zulfanita  2012)  di  mana  lama  berusaha  tani  memiliki pengaruh  terhadap  persepsi  dan  partisipasi  petani  dalam  program  pengendalian  hama terpadu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  lama  berusaha  tani mempengaruhi  persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem  SPT,  karena  semakin banyak  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  petani  tebu,  maka  akan  semakin  baik  pula mereka  dalam  mengolah  atau  menjalankan  usaha  taninya  serta  telah  mengalami beberapa  perubahan  dan  perkembangan  sistem  kemitraan  pada  usaha  tani  tebu.  Petani tebu  yang  telah  lama  menggeluti  usaha  tani  tebu  akan  menjadi  lebih  terampil  dan cenderung  menghasilkan  suatu  hasil  yang  lebih  baik,  sehingga  pengalaman  berusaha tani tersebut berpengaruh dalam pembentukan pandangan atau penilaian petani terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT).

## d. Pendidikan Petani (X 4 )
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel pendidikan petani (X 4 ) adalah 0,000 dan memiliki nilai t hitung sebesar 5,033. Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel  luas lahan  lebih  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H0  diterima  dan  H1  ditolak  yang didefinisikan  secara  parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel pendidikan  petani  dan  variabel  persepsi  petani  tebu.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan (Virianita  et  al.  2019)  bahwa  adanya  hubungan  nyata  antara  pendidikan  dan  persepsi petani  terhadap  penerapan  pertanian  berkelanjutan.  yang  relatif  tinggi  menyebabkan petani  lebih  dinamis,  Semakin  tinggi  pendidikan  formal  seseorang  semakin  mudah menerima dan memahami inovasi baru.
e. Status Lahan (D 1 )
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel status lahan (D 1 ) adalah 0,159 dan memiliki nilai t hitung sebesar 1,424. Nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel  luas  lahan kurang  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H1  diterima  dan  H0  ditolak  yang didefinisikan  secara  parsial  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel status  lahan  dan  variabel  persepsi  petani  tebu.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian terdahulu  dari  (Admin  et  al.  2012;  Wahyuningsih  and  Hasan  2019)  yang  menyatakan bahwa  status  lahan  memiliki  hubungan  yang  nyata  terhadap  penerapan  program  PHT dan asuransi pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan status lahan tidak mempunyai korelasi  yang  nyata  dengan  persepsi  terhadap  penerapan  sistem  pembelian tebu  sistem SPT.  Artinya  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  persepsi  petani  terhadap  sistem  SPT yang berstatus lahannya penyewa atau pemilik.
f. Diversifikasi Pekerjaan (D 2 )
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel  diversifikasi  pekerjaan  (D 2 )  adalah  0,014  dan  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar 2,507.  Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  serta  nilai  t  hitung  dari  variabel luas  lahan  lebih  dari  nilai  t  tabel  (1,9921),  sehingga  H0  diterima  dan  H1  ditolak  yang didefinisikan  secara  parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel diversifikasi  pekerjaan  dan  variabel  persepsi  petani  tebu.  Hal  tersebut  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  dari  (Mamilianti  2020),  yang  menyatakan  bahwa  variabel pekerjaan  di  luar  pertanian  menunjukkan  pengaruh  negatif  namun  tidak  berpengaruh pada  persepsi  petani.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  diversifikasi  pekerjaan mempengaruhi  persepsi  petani  dalam  penerapan  sistem  pembelian  tebu.  Sebanyak  52 petani dari total 82 petani responden memiliki pekerjaan lain selain  usaha tani tebu, hal tersebut dapat diartikan bahwa petani mencoba mencari pendapatan lain untuk cadangan jika  terjadi  fluktuasi  harga  atau  kerugian  di  usaha  tani  tebunya.  Petani  yang  memiliki sumber  pendapatan  lebih  banyak  akan  lebih  kuat  dalam  menghadapi  risiko  dan ketidakpastian dalam usaha taninya

## KESIMPULAN
Persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem  pembelian  tebu  (SPT)  dinyatakan dengan  beberapa  indikator  yang  kumulatif  memiliki  skor  sebesar  3.777  dari  7.380,  di mana  petani tebu  berpersepsi  bahwa  penerapan  sistem  SPT  secara  umum  memberikan dampak  positif.  Berdasarkan  indikatornya,  petani  tebu  memiliki  persepsi  yang  tinggi atau  menyatakan  berdampak  negatif  atas  penerapan  sistem  SPT  pada  indikator  petani mengalami  kendala  dalam  pengadaan  pupuk  subsidi,  biaya  pengadaan  pupuk
meningkat, dan biaya olah lahan meningkat. Berdasarkan analisis regresi linier berganda seluruh  variabel  independen  secara  bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  pada variabel  persepsi  petani  tebu  terhadap  penerapan  sistem  SPT.  Variabel  lama  berusaha tani, variabel pendidikan petani dan variabel diversifikasi pekerjaan berpengaruh secara parsial terhadap variabel persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem SPT, sementara variabel usia petani, variabel luas lahan, variabel status lahan tidak berpengaruh secara parsial.  Variabel  usia  petani,  variabel  lama  berusaha  tani,  variabel  pendidikan  petani, variabel  status  lahan  dan  variabel  diversifikasi  pekerjaan  berpengaruh  secara  positif terhadap  persepsi  petani  tebu,  sedangkan  variabel  luas  lahan  berpengaruh  negatif terhadap persepsi petani tebu.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin, Istiko Agus Wicaksono, and Zulfanita. 2012. “Persepsi Petani Tebu Terhadap Program  Pengendalian  Hama  Terpadu  (PHT)  (Studi  Kasus  Di  Kelompok  Tani Santoso  Desa  Kesidan  Kecamatan  Ngombol  Kabupaten  Purworejo).” Surya Agritama 1(2):12–23.
Ajatkan, Ahmad Dedy Syathori, and Nikmatul Khoiriyah. 2020. “Farmers ’ Perceptions Of The Factors That Influence The Production Of Sugarcane Farming.” SEAGRI: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 8(2):105–15.
Astuti,  F.W.;  Juita,  N.  R.  ..  Ismiasih.  2016.  “Kemitraan  Usahatani  Tebu  (Saccharum Officinarum  L)Di  Kabupaten  Purworejoprovinsi  Jawa  Tengah.” JURNAL MASEPI, 1(1).
Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Tebu Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2020. Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020 . Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
Ferhat, Amallia. 2021. “Pengaruh Sistem Pembelian Tebu (Spt) Terhadap Penerimaan Insentif  Petani  Tebu  Di  Pabrik  Gula  (Pg.)  Kebun  Tebu  Mas.” Jurnal  Ilmu-Ilmu Pertanian 28(2):39–47. doi: 10.55259/jiip.v28i2.685.
Harahap, Malasari, Bambang Sulardiono, and Djoko Suprapto. 2018. “Analisis Tingkat Kematangan  Gonad  Teripang  Keling  (Holothuria  Atra)  Di  Perairan  Menjangan Kecil, Karimunjawa.” Jurnal of Maquares 7(3):6–7.
Mamilianti,  Wenny.  2020.  “Persepsi  Petani  Terhadap  Teknologi  Informasi  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Perilaku  Petani  Pada  Risiko  Harga  Kentang.” Agrika 14(2):125–239. doi: 10.31328/ja.v14i2.1390.
Maryuliana, Imam Much Ibnu Subroto, and Sam Farisa Chairul Haviana. 2016. “Sistem Informasi  Angket  Pengukuran  Skala  Kebutuhan  Materi  Pembelajaran  Tambahan Sebagai  Pendukung  Pengambilan  Keputusan  Di  Sekolah  Menengah  Atas Menggunakan  Skala  Likert.” Jurnal  Transistor  Elektro  Dan  Informatika 1(2):1– 12.
Tunjungsari, Ratna. 2014. “Analisis Produksi Tebu Di Jawa Tengah.” JEJAK 7(2):120– 33. doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
Virianita, R., T. Soedewo, S. Amanah, and A. Fatchiya. 2019. “Farmers’ Perception to Government  Support  in  Implementing  Sustainable  Agriculture  System.” Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 24(2):168–77. doi: 10.18343/jipi.24.2.168.
Wahyuningsih,  Tri  AMbar,  and  Fuad  Hasan.  2019.  “Perception  and  Participation  of Farmers on Usahatani Padi Insurance in Pilangkenceng District, Madiun Regency.” JSEP : Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 12(3):11–21.
Zainuddin, Ahmad, and Rudi Wibowo. 2018. “Analisis Potensi Produksi Tebu Dengan Pendekatan  Fungsi  Produksi  Frontir  Di  PT  Perkebunan  Nusantara  X.” Pangan 27(1):33–42.