## PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Ferdiansyah M. A 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ferdipostman@gmail.com , frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan  banyak influencer dan  iklan-iklan  bertebaran  mengenai  keuntungan  besar  yang  bisa didapatkan melalui Binary Option Trading , sehingga banyak masyarakat tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem Binary Option itu sendiri. Selain itu, legalitas Binary  Option  Trading di  Indonesia  masih  dipertanyakan.  Mengenai  jenis  komoditi  yang  termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1.Pada hal tersbut mennjukkan kalau aplikasi  ini  adalah  ilegal Kasus terkini  adalah  skema binary  option yang  ditetapkan  sebagai  praktik perjudian.  Kegiatan  perjudian  dilarang  oleh  Pasal  303  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU)  Nomor  7/1974,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9/1981, dan UU Nomor 11/2008 (UU ITE). Maka timbul pertanyaan, Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata  terhadap  korban  kasus  trading  binary  option?  Bagaimana  pertanggung  jawaban  pelaku terhadap binary option yang berkedok investasi online? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  berguna  untuk  menemukan  dan  menjawab  isu hukum, aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin- doktrin hukum yang dihadapi dilihat dari segi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian dari hukum normatifi ini digunakan untuk memecahi masalah terhadap  issue hukum yang dihadapi  dengan  hanya  meneliti  norma  hukum  nya  saja.  Sehingga  dari  penelitian  dengan  metode hukum normatif akan  menghasilkan preskripsi yang sesuai dan seharusnya menurut hukum.
Kata kunci : Binary Option, Perjudian, Influencer.

## Abstract
Binary Option Trading has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through Binary Option Trading, so many people are tempted to try to enter it without understanding what and how the Binary Option system is. alone. In addition, the legality of Binary Option Trading in Indonesia is still questionable. Regarding the types of commodities included in the subject of futures contracts, it is regulated  in  CoFTRA  Regulation  No.  3  of  2019  concerning  Commodities,  Binary  Options  are  not included in the subject written in Article 1. This can indirectly mean that Binary Options are illegal. The most recent case is a binary option scheme which is defined as a gambling practice. Gambling activities are  prohibited  by  Article  303  of  the  Criminal  Code  (KUHP),  Law  (UU)  Number  7/1974,  as  well  as Government Regulation Number 9/1981, and Law Number 11/2008 (UU ITE). So the question arises, is  there  an  alternative  civil  law  regulation  for victims  of  binary  options  trading  cases?  What  is  the perpetrator's responsibility for binary options under the guise of online investment? In this study, the researcher uses normative legal research, namely research that is useful for finding and answering legal  issues,  the  rule  of  law,  legal  principles  or  legal  doctrines  encountered  from  a  normative perspective and to find out whether the rule of law is in accordance with legal norms. . This normative law research is used to solve the problem of the legal issues faced by only examining the legal norms.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
So from research with normative legal methods will produce appropriate prescriptions and should be according to law.
Keywords : Binary Options, Gambling, Influencers.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Seiring berkembangnya  zaman  dan  teknologi  yang  semakin  canggih  maka  kejahatan  pun berkembang pesat dan semakin luas dengan memanfaatkan teknologi yang dapat di salah  gunakan untuk  melakukan  tindak  pidana,. Salah  satu  yang  marak terjadi pada kalangan  di  era  modern  ini  adalah  Perjudian  Online,  dimana  beberapa  kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Salah satunya adalah judi.  Ini  adalah  kegiatan  yang  dilarang  menurut  norma  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Bahkan  dalam  penjelasan  UU  No.  7  tahun  1974  tentang  pengelolaan perjudian  menyatakan  bahwa  perjudian  pada  dasarnya  melanggar  norma  agama, moralitas,  dan  moral  Pankashira  serta  berbahaya  bagi  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat,  negara,  dan  negara.  Perjudian  adalah  permainan  di  mana  peluang menang  umumnya    bergantung  pada  keberuntungan  karena  pemainnya  lebih berpendidikan atau lebih terampil. Sebelum menjelaskan pentingnya perjudian online, penulis    terlebih  dahulu  membahas  “ibu”  perjudian  online:  cybercrime  dan  dunia maya.  Perkembangan  teknologi  jaringan  komputer  global  atau  internet  telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya
Cyber space merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated  communication) ini  menawarkan  realitas  yang  baru,  yaitu  realitas  virtual (virtual reality). Sementara orang tidak lebih atau kurang berbeda dalam menangkap realitas,   dunia  maya  mencakup berbagai aspek  kehidupan  modern, memungkinkan jarak,  waktu,  tempat,  atau  hubungan  ruang-independen.  Realitas  maya  yang digambarkan  di  dunia  maya  adalah  sebuah  kenyataan,    keberadaannya  tidak  dapat digapai  atau  digenggam  dengan  tangan,  melainkan  sebuah  tangan,  namun keberadaannya  tidak  dapat  dielakkan.  Perkembangan  dunia  maya  mengubah pengertian  masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Konsep
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dunia maya tidak terbatas pada dunia yang muncul ketika terhubung melalui internet. Menurut  John  Perry  Barlow,  dunia  maya  lebih    dari  sekedar  hubungan  di  Internet. Cyberspace adalah area yang ditampilkan saat Anda melakukan panggilan telepon atau membaca  buku.  Beberapa  panel  ditampilkan,  tetapi  panel  yang  dibuat  tidak  dapat dimanipulasi  secara  real  time.  Cyberspace  sebenarnya  dibentuk  oleh  jaringan komputer  yang  menjalin  koneksi  antar  negara  atau    benua  berdasarkan  protokol kontrol transmisi/protokol Internet.
Dalam  sistem  operasi  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  dunia  maya  (Internet) telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari banyak jaringan  kecil dengan sistem jaringan yang berbeda. Perjudian online (perjudian internet, perjudian online, atau perjudian dunia maya) adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknik elektronik yang dapat  digunakan  untuk  mengakses  dokumen  dan  informasi  elektronik..  Di  Di  dunia maya, perjudian adalah salah satu golongan yang sangat besar. Secara umum, cara judi yang dilakukan terbilang klasik. Artinya, bertaruh atau mencoba keberuntungan Anda di
, ikuti cara modeli judi sudah ditentukani. Puluhan model lain di internet yangi menawarkan  peluang  judi  dari    yang  jadul  yang  hanyai  menjalankan  fungsi  tombol keyboardi  hingga  model  yang  sangat  canggihi  yang  membutuhkan  pemikiran    dan perhitungan  yang  cermat  untuk  melawan  keberuntungan.  Mode  seperti  tersebut memberikan peluang untung ke si pengguna atau pemain. Situs web dengan peluang perjudian yang menarik sudah cukup dan siapa pun dapat memiliki kasino di internet. Pada UU Nomor 11 Tahun 2008i dan Perubahan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik No 19 ’ Tahun 2008, perjudian online di Internet diatur oleh Pasal 27, (2) UU ITE.  Perjudian  dan  distribusi,  transmisi,  dan/atau  penyediaan  informasi  mengenai penyediaan dokumen.
Ancaman pidana ada di Pasal 45  (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. H. “Barang siapa dengan sengaja dan tidak benar menyebarluaskan, mengirimkan, atau memberikan dokumen elektronik yang memuat informasi elektronik dan/atau konten perjudian  dalam pengertian Pasal 27 (2) UU ITE. Tetapi yang terbaik. Penjara paling lama 6  tahun dan/atau paling lama 1 milyar rupiah penjara. (LIU, 2020).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam  hal  perjudian  online,  Anda  harus  mahir  menggunakan  internet  dan menerapkan strategi perjudian online, serta memikirkan kemenangan. Sarana online juga digunakan untuk transaksi pembayaran. Pemenang Perjudian akan mendapatkan hadiah lewat transaksi Hand Phone atau elektronik lainnya..
akan  dikirim  melalui  MBanking.  Penjudi  online  lebih  menguntungkan  para penjudi online ini karena  menggunakan alat media modern dan komunikasii sebagai sarana  perjudian  modern  jadi  tanpa  harus  bertatapan  muka  atau  bertemu  dengan orangnya . Perjudian gambling pada negara kita bertambah hari tambah naik seiring dengan semakin mudahnya elemen pendukung untuk mengaksesi internet.
Dampak  perkembangan  teknologi  informasi    dan  telekomunikasi  selama  ini mempengaruhi  model  perjudian  untuk  metode  pembayaran.  Dalam  permainan kesempatan sebelumnya, pemain harus bertemu secara langsung. Atau bisa dibilang menggunakan  peralatan  fisik  dan  pembayaran  tunai  langsung.  Namun,    perjudian sekarang  dilakukan  secara  online  dan  tersedia  di  internet,  dunia  virtual,  sehingga pemain tidak harus bertemu secara langsung. Penggunaan internet yangi lebih mudah telah  disalahgunakani  oleh  orang-orang  untuk  berjudi.  Pertama  orang  mengakses game  onlinei,  kemudian  remaja  mengikuti  judi  online  karena    penasaran  dan keingintahuan.
Perjudian itu sendiri adalah taruhan sadar. Artinya, dengan mengenali risikonya, kita  membahayakan  apa  yang  kita  anggap  bernilai  atau  bernilai,  dan  penggunaan Internet  yang  semakin  sederhana  disalahgunakan  oleh  orang-orang  untuk  berjudi. Pertama-tama orang mengakses game online, kemudian remaja mengikuti judi online karena  penasaran dan penasaran. (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014).
Misi  utama  pemerintah  melibatkan  pengembangan  landasan  hukum.  Menjaga lingkungan  politik  yang  bersih,  stabilitas  makroekonomi,  layanan  investasi, infrastruktur sosial dan melindungi kelompok rentan
Lemah  dan  perlindungan  lingkungan.  Secara  spesifik,  dalam    Referensi Makroekonomi,  terdapat  dua  bentuk  kebijakan  pemerintahi  dalam  perekonomian, yaitu kebijakani moneter dan kebijakan fiskal, yang mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui fluktuasi pendapatan (pajak) dan pengeluaran pemerintah. itu.  (Bidari et  al., 2020)
Namun, perjudian sangat menarik dan menguntungkan, dan ada hal-hal yang menguji  pemikiran  pemain  dalam  perjudian.  Ini  termasuk  akurasi  keputusan, kecerdasan  dan  keahlian  permainan,  serta  kehati-hatian  dan  ketenangan  perjudian. Empat hal Hal di atas sangat diperlukan dalam  permainan di mana pemain memiliki peluang untuk menang. Hal ini membuat permainan sangat  menantang,  spiritual,  psikologis  dan  ujian  kesabaran  yang  nyata,  membuat komunitas perjudian sangat populer di  kalangan siswa
.  Secara  keseluruhan,  judi  ternyata  merupakan  permainan  dengan  banyak  unsur negatif,  karena  tidak  hanya  berdampak  negatif  pada  ekonomi,  kesehatan  dan psikologi, tetapi juga dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas. Dengan kriteria antara lain:
sebuah.
a. Perampokan atau pencurian
b. Penyalahgunaan transfer kawat
c. Orang tua berbohong
d. Dengan kata lain, pegadaian dan penjualan
Empat dari barang berharga yang mereka miliki harus dapat digunakan orang untuk bekerja sendiri sehingga mereka dapat menghindari perjudian. Karena perjudian dapat dihukum atau diperlakukan oleh hukum, tidak ada satu agama pun dalam Alkitab yang diberikan  perjudian.  Kemewahan  dan  ketenangan  pikiran.  Namun  dibalik  dampak negatif  tersebut  di  atas,  judi    secara  tidak  langsung  mengajarkan  pentingnya sportifitas, kesabaran, dan keuletan, mengisyaratkan bahwa diperlukan lebih banyak usaha  untuk  mengakhiri  hidup,  juga  mengandung  unsur  “plus”  kecil  yang  belum banyak  diketahui  orang.  Menjadi  satu  atau  Pencapaian  Tujuan  dan  Cita-cita  yang Diinginkan (Pemenang) Pasal 303 Ayat 3 KUHP menyatakan bahwa perjudian adalah suatu kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan perjudian.
a. Menetapkan  undang-undang  yang  mengatur  penjudi  dan  mengambil tindakan tegas. Ini termasuk Pasal 303, termasuk:
b. Tanpa izin, Anda akan dikenakan hukuman penjarai hingga 10 tahuni dengan denda  hingga  Rp25  juta.    Sebuah  Sengaja  memberikan  atau  memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
peluang perjudian sebagai sarana untuk mencari nafkah atau terlibat dalam bisnis  perjudian.  Disengaja  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  bisnis  perjudian, baik dengan  syarat atau mengikuti prosedur untuk memanfaatkan peluang.
c. Terlibat dalam perjudian untuk mencari nafkah. Daman Hari Lubis & Syafrizal, n.d.)
Dalam  banyak  kata  yang  identik  dengan  kegiatan  kriminal,  rumusan  apa  yang dapat  disebut  kejahatan  atau  kejahatan  lebih  penting  daripada  kesamaan  kata- katanya. Kata persamaan adalah dimana yang mengartikan sebuah Tindakan kejahatan tersebut.
Praktek  kriminal  di  Indonesia  sering  menggunakan  istilah  "kegiatan  kriminal". Kata  kejahatan  lebih  praktis  dan  sering  digunakan.  Karena    begitu  banyak  sinonim untuk kegiatan kriminal, yang lebih penting daripada kesamaan kata
adalah ekspresi kata yang dapat disebut aktivitas kriminal atau aktivitas kriminal. (Frans Simangunsong, 2014)
Aturan yang mengatur tentang perbuatan yang menyangkut isi perjudian, yaitu KUHP, diatur dalam Pasal 303 ’ dan 303-2 KUHPi, yang ditinjau kembali dalam Undang-Undang Nomor 7' tentang Pengelolaan Perjudian pada tahun 1974. Diatur dan diatur. Pasal 27 Satuan volume
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 (UU ITE) 2008 Undang- Undang Nomor 11 Perubahan 2016 Undang-Undang Nomor 19 ’ Perubahan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  Nomor 11 (UU ITE) (2) Dan Pasal 45 (2) ITE). Bagian 303  (3)  menjelaskan perjudian : “ Dimana perjudian atau gambling atau bisa  dibilang  untuk  mencari  untuk  dirinya  sendiri  dimana  hal  tersebut mempertaruhkan semua hal termasuk barang barang benda yang ia miliki dijadikannya sebuah modal untuk memulai dan begitu barang lainnya ”. (Kuffal, H.M.A, 2003)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974 ’ Tentang  Penertiban  Perjudiani menje laskan  tentang  perjudian :  “ Dimana  judi  yaitu  sebuah  momok  atau  virus  yang terjadi pada masyarakat serta yang akan dating jika hal tersebut tidak dibasmi mulai sekarang  hal  itu  dapat  menyebabkan  rusaknya  generasi  penerus  bangsa  ini ,”. (Hamzah, 2006).
Dari  masing-masing  ketentuan  undang-undang  perjudian  di  atas,  terlihat  jelas
bahwa terdapat sistem yang berbeda dalam merumuskan sanksi pidana. Bagian 303 dan  303-2  dari  KUHP  1974  dan  Undang-Undang  Pengendalian  Perjudian  No.  7 menggunakan  sistem  tanda  alternatif.  Suatu  bentuk  pidana  penjara  atau  denda. Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektroniki  Nomor 11  (UU  ITE) tahun  2008 menerapkan  sistem  representasi  kumulatif  alternatif.  Artinya,  adanya  konjungsi (dan/atau) memungkinkan hakim  untuk memilih  salah satui atau semua kejahatan. Hal-hal tersebut tercantum dalam ketentuan undang-undang yang ada berupa penjara dan  denda.  Tuntutan  pidana  atas  kepidanaan  judi  serta  menggunakan  mediai elektronik atau  onlinei seringkali masih tunduk pada hukum pidana (KUHP) (Dixit  et al., 2018).

## METODE PENELITIAN
Pada  penyidikan  yang  digunakan  dalam  penyidikan  ini  adalah  untuk menemukan dan menjawab penyidikan hukum normatif, yaitu pertanyaan hukum, kaidah hukum, asas hukum, atau asas hukum yang ditinjau dari perspektif normatif. hukum. Sesuai dengan standar hukum. Penyelidikan hukum normatif ini membantu memecahkan  masalah  masalah  hukum    dengan  hanya  menyelidiki  norma.  Oleh karena  itu,  dari  penelitian  dengan  metodei  hukum  normatif ’ membuahkan  hasil preskripsi yang sesuai  menurut aturan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Aturan Hukum Terhadap Penyedia Situs Perjudian Online dan Investasi Online

## 3.1.1 Konsep Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Perjudian
Ditinjau  dari hukum  pidana  Indonesia,  hukum pidana  mencakup  berbagai jenis peraturan, termasuk kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia merupakan warisan Belanda dan disistematisasikan menjadi hukum pidana atau hukum pidana yang dahulu dikenal dengan istilah “Wetboek van hukum pidana i ”. Hukum pidana ialah sebuah aturan negara Indonesia dan merupakan dasar dari hukum pidana, sehingga setiap perbuatan yang melanggar aturan yang terdapat dalam hukum pidana merupakan pelanggaran atau kejahatan.
Suatu  perbuatan  dipidana,  dan  jika  perbuatan  itu  merugikan  orang  lain, maka  perbuatan  itu  melanggar  aturan  hukum  pidana.  Itu  diatur  oleh  hukum pidana  dan  disengaja.  Jika  diatur  dalam  hukum  pidana,  perbuatan  itu  kadang- kadang  disebut  sebagai  tindak  pidana.  Hal  ini  didasarkan  pada  asas  legalitasi. Artinya, tidak ada  perbuatan yang dapat dipidana  sebelum perbuatan itu terjadi, kecuali dengan power UU kepidanaan tentu saja belum adanya aturan tersebut.

## 3.1.2 Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online
Ditinjau Dari Hukum Pidana  Indonesia bahwasannya negara kit aini sangat dibatasi  dengan  berbagai  Tindakan  karna  negara  kita  adalah  negara  hukum  da berdasarkan pada UUD 1945. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jhon Austin  mengenai asas  sumber “ Principle  of  origin “ bahwa  hukum  itu  dapati ditemukan  dalam  Undang-Undang  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  yang berdaulati.  Pada  suatu  analisis  yang mendasar  Austin  menunjukkan bahwa pengertian-pengertian perintah, kewenanangan atau hukum adalah susatu tanda bukti  dari  adanya  suatu  undang  undang  berdaulati.  Adanya  sebuah  undang undang  agar  menertibkan  masyarakat  sehingga  bisa  menimbulkan  rasa  yang aman dan tujuan itupun akan mudah dicapai
1.2 Sistem Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Afiliasi Binary Option
Dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  istilah    pertanggungjawaban  pidana sudah  sangat  dikenal.  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  kelanjutan  dari  tuduhan obyektif  atas  perbuatan  menurut  hukum  yang  berlakui,  yang  subyektif  pada  pelaku yang  memenuhi  syarati  perundang  undangan  dan  dituntut  atas  yang  dilakukannya. Didasari  pengertian  itu,  perbuatan  tersebut    dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  apabila  syarat-syarat  dan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  teks  tersebut terpenuhi,  dan  badan  yang  berwenang  juga  ikut  terlibati  pada  kepidanaan  tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. .. Dalam Pasal 55 (1) KUHP, keterlibatan badan hukum yang melakukan  tindak pidana memiliki empat tanggung jawab pidana: orang yang melakukan perbuatani (pleger), seseorang mendelegasikan (doen pleger), dan orang yangi ikut serta. dalam melakukannya. Hal ini dapat dibagi. (Medepleger) dan orang-orang  yang  mendukungnya  (Uitlokker).  Aksi  partner  ini,  menggunakan  Laut Mendrofa, pengacara korban aplikasi Binomo, mengajak korban membuat video yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
menunjukkan keberhasilan mereka berpartisipasi dalam aktivitas binary options. salah satu opsi biner untuk investasi, kekayaan bersih, dan  figur publiknya memungkinkan orang untuk percaya bahwa apa yang dia lakukan bukanlah kebohongan, itu untuk Anda lakukan.  Dalam  wawancara  dengan  tim  Kumparan.com,  beberapa  afiliasi  mengklaim bahwa  aplikasi  Binomo  legal,  tetapi  jelas  ilegal  karena  bertindak  seperti  perjudian online.  Dalam hal ini, jelas bahwa  mitra sendiri mendukung kegiatan binomo,
permainan judi online curang. Menurut R  Sugandhi, pengertian penipuan adalah  rangkaian kebohongan, salah nama, salah situasi untuk memperkaya diri sendiri  tanpa  hak.  Sebuah  string  kebohongan  adalah  kumpulan  kalimat  palsu  yang dibangun menjadi sebuah cerita tentang apa yang tampak seperti kebenaran.
Syarat-syarat  untuk  mengatakan  bahwa  perilaku  seseorang  mendukung  suatu kejahatan (medepreger) dan dianggap sebagai taruhan adalah sebagai berikut:
1. Ada kolaborasi sadar dan tidak selalu ada kesepakatan sebelumnya dari awal.
2. Ketika kehendak datang bersama-sama, kejahatan yang sebenarnya terwujud.
3.Implementasi  bersama  secara  fisiik  dan  implementasi ’ secara  sadari  oleh afiliasi  sehingga  afiliasi  dengan  mudah  mewujudkan  apa  yang  diinginkan    Binomo, jumlah  orang  yang  akan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ini.  Beberapa  hukum  positif Indonesia melarang promosi kegiatan ilegal oleh perusahaan afiliasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9,  (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi  ketika  pelaku  usaha  secara  keliru  menawarkan,  mempromosikan, mempromosikan, dan/atau melakukan sesuatu terhadap suatu produk atau jasa.Lebih khusus lagi, Larangan untuk mempromosikan kegiatan ini juga timbul dari huruf d Pasal 57  ayat  2.  Kami  telah  menandatangani  sebuah  perjanjian  yang  dimana  akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa.
Di  kepidanaan  ,  pikiran  untuk  bertanggung  jawab  harus  didasarkan  pada  asas kelalaian atau biasa disebut kesengajaan. Untuk  dipidana, Anda harus melakukan dua perbuatan/kejahatan  (kejahatan)  eksternal  yang  dilarang    dan  perbuatan  yang disengaja (disengaja). Afiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari aktivitas ilegal mereka, salah satunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pasal 55  KUHP  Pasal  378  KUHP    mengatur  tentang  tindak  pidana  penipuan  dengan menyebutkan secara jelas bahwa: : “ Dimana yang dimaksud itu hanya mencari untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dirinya seorang serta melakukan modus penipuan agar terlunasi semua hutang hutang yang ia miliki dan janjikan pada orang lain dapat terkena anacaman penjara  empat tahyn ”.
Dimana seseoang dapat terjerat hkum pidana harus memenuhi salah satu unsur objektifi:
a. Unsur Subyektif
Arti dari subjektif Menurut Ramintan, unsur yang terkait atau terkait dengan pelaku semua terkandung  dalam pikirannya. 378 KUHP Melihat suara, kita dapat merumuskan elemen subjektif :
a. Hal mungkin yang dituji mencari keuntungan diri sendiri untuk melakukan modus  penipuan  serta  orang  lain.  Di  sini,  afiliasi  mengundang  seseorang untuk  berpartisipasi  dan  berpartisipasi  dalam  aktivitas  Vinomo  ilegal  ini. Afiliasi  mendapat  manfaat  dari  dapat  mengundang  pihak  untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, selain  dari Vinomo sendiri. Dapat untuk dimana hal ini yang akan ada di unsu ini.
b. Hal melanggar hukum. Jika suatu melanggar hukum, perbuatan itu kadang disebut sebagai penipuan. Aktivitas Aplikasi ini telah dinyatakani ilegal olehi Badani  Pengatur  Perdagangan  Berjangka  Komoditi ’ (BAPPBTI).  Ini  adalah bentuk  subjektif  yang  melanggar  hukum  di  sini.  Dalam  masalah  ini, pasangan  sudah  memiliki  persepsi  bahwa  dia  atau  orang  lain  akan diuntungkan sebelum komitmen, atau setidaknya di awal langkah.
b. Unsur Objektif
Lamintangi  merupakan unsur kontekstual. Artinya, dalam keadaan apa tindakan  pidana  harus  dilakukan.  Berdasarkan  definisi  ini,  unsur  objektif  ini berkaitan dengan subjek kejahatan. Isi Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut.:
a. Menggunakan  identitas  palsui  dan  kemartabat,    penipuan,  serangkaian sebuah  tidak  kejujuran.  Tujuan  pada  elemen  ini ’ adalah  untuk memungkinkan  aktor  menyelesaikan  penipuan  dengan  lancar  dan memungkinkan orang lain untuk menyerahkan  barang (dalam hal ini uang). Afiliasi digunakan untuk melakukan serangkaian kebohongan melalui kata- kata berbeda yang tersebar di pihak lainnya belum tentu benar serta  bisa
bisa  membuat  hal  tidak  benar  terjadi  dan,  tidak  seperti  pada  nyatanya, tampaknya untuk membujuk korban.
b. Memotivasi  orang  lain  untuk  menyerah,  mengambil  pinjaman,  atau membatalkan pinjaman. Tujuan dari mengakhiri penipuan ini adalah untuk membantu  seseorang  menyerahkan  barang  dan  menguntungkan  pelaku utama (pengasuh) atau menyelesaikan penipuan. (Medepleger).
Menurut  S.R.Sianturi,  pengertian  kejahatan  itu  sendiri  adalah  dilarang  (atau bertentangan dengan kewajiban) pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu, dihukum menurut  undang-undang,  dan  termasuk  sebagai  unsur  kesalahan  yang  dilakukan, bertentangan dengan undang-undang. Seseorang yang bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika seorang penjahat memenuhi unsur yang terkandungii di pasal pasal ini, ia dapat terkena penipuan yang ada pada kandungan aturan ini. Sebagai hukum, apabila suatu penjahat memenuhi unsur pasali ini, dia akan dipidana dengan pidana penjara paling  lamai  empat  tahuni  jika  tidak  ada  pelanggar  lain  untuk  mengirimkan  uatu dokumen agar lebih menghargi dan tunduk pada Pasal 28  (1) Undang-Undang Nomor 11  tentang  Informasi  dan  Perangkat  Elektronik.  Anda  dapat  menghadapi  hukuman pidana berdasarkan. Sesuai dengan transaksi yang terkait dengan Undang-Undang No. 19, Pasal 45A Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 (UU ITE) Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Karena  hartai  benda  hasil    penipuani  afiliasi  ini  dapat ’ disita  oleh  aparat  yang berwenang sesuai dengan Pasal 39  (1) KUHP dan diperoleh dari  atau dengan sengaja digunakan untuk  tindak pidana Dimana juga meperjelas kembali di pasal 39 ’ ayat (1) KUHAP  yang  mengatur  tentang  penyitaan  terhadap  barang-barang  atau  tagihan tersangkai atau terdakwa   didapati akibat tindak pidana, atau sebagai akibat darinya, dapat  disita.  Untuk  memahami  tujuan  dari  penyitaan  ini,  terlebih  dahulu  kita  perlu memahami Definisi perampasan harta tersebut. Pengertian perampasan ada pada Pasal 1 (16) KUHAP yang menyatakan: , Untuk itu dan/atau pembuktian dalam penyidikan, pengangkatan  dan  pemeriksaan  perkara  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya.”  Dari sudut  pandang  ini,  hakim  berkewajiban  untuk  alasan  bukti,  karena  orang  tersebut dinyatakan  bersalah  berdasarkan    183  StPO.  Dapat  mampu  menunjuka  alat  buktii terseut  yaitu  juga  bisa  ditambahkan  dengan  memakai  harta  tertentu  jika  pengadilan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
membuktikan bahwa hartai itu merupakan hartai dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penjahat.
Affiliate berasal dari kata “affiliate” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Afiliasi berarti afiliasi sebagai anggota atau cabang. Aliansi pada umumnya merupakan bentuk kerjasama  untuk  saling  menguntungkan.  Afiliasi  adalah  istilah  untuk  orang  yang mempromosikan produknya  kepada  orang  lain. Afiliasi biasanya  memiliki  power  cara mengikat  seseorang  agar  ikut  memaminkan  atau  terjerumus  ada  pada  promosikan. Pada hal ini affiliator binary option trading yaitu seseorang yang mempromosikan pada masyarakat  sekitar  atau  secara  luas.  Affiliator  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari strategi  marketing.  Biasanya  seseorang  affiliator  untuk  menggunakan promosi  melalui salah  satu  cara  yaitu  dengan  mempertontonkan  keuntungan  dari  hasil  trading  untuk mencuri perhatian target si pemakai.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  ini  merupakan  platform  judi online berkedok  investasi.  Binary option  sendiri telah  menyebabkan banyak  kerugian. Dengan  adanya  kerugian  dan  indikasi  tindak  pidana  dalam  platform,  maka  para affiliatornya dimungkinkan dikenakan pemidanaan dengan pasal berlapis diantaranya adalah Pasal 378 KUHP, dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

## Pasal 378 KUHP
Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Penipuan KUHP Pasal 378 Dengan menggunakan nama palsu atau kedaan Salah dengan akal dan tipu daya, atau dengan  membuat  kata-kata  palsu,  dengan  membujuk  orang  untuk  memberi,  dengan berhutang,  atau  dengan  membatalkan  hutang,  tetapi  memaksakan  pada  penipuan, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 4 tahun
Adapun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
1. Barang siapa.

## Barangsiapa
Bahwasannya  aturan  hukum  yang  memakai  barang  siapa  itu  adaah targetnya bisa ke siapa saja dan kesetiap orang tentu saja itu termasuk tindak pidana  juga,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Mahrus  Ali  bahwa, “ target kegiatan pidanai yang diakui oleh KUHP adalah manusiai (natuurlijk person)”. Sehingga dengan ini affiliator binomo seperti IK telah memenuhi unsur barang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
siapa.
2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ilegal untuk diri sendiri dan orang lain.
Menurut Moeljatno, unsur kesengajaan agar dapat untung yang besar dan  diimiliki  sendiri  ini  ada  dalam  undang-undang  sebaliknya  melanggar undang-undang atau  formil, tetapi perlu dilakukan. lebih luas. Dalam hal ini IK sebagai  affiliator  binomo,  telah  mengakui  bahwa  dengan  mengajak  orang- orang untuk bermain binomo dan menggunakan referal code miliknya, maka IK akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform, hal ini telah IK sampaikan dalam salah satu wawancara di youtube. Kemudian terkait secara melawan hukum, sebagaimana  telah  dijabarkan  sebelumnya  bahwa  binomo  merupakan platform  judi  online  berkedok  investasi,  yang  mana  IK  sudah  mengetahui bahwa  binomo  lebih  mirip  judi  daripada  investasi  karena  sangat  spekulatif namun tetap mengajak khalayak umum untuk bermain binomo. Oleh karena ini unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.
3. Menggunakan  jaringan  nama  yang  bukan  Namanya  serta  bisa  merayu  aga seseorang  bisa  memberikan  apa  yang  dia  mau,  meminjamnya,  dan membatalkan klaimnya.
Dalam  wawancaranya  di  youtube  IK  menyebutkan  bahwa  binomo adalah  platform  ilegal  alias  bodong,  namun  IK  menyebutkan  bahwa  dirinya mencari  cara  agar  tidak  rugi-rugi  amat,  yaitu  dengan  cara  menjadi  affiliator binomo,  selain  itu  IK  juga menyebutkan  bahwa:  “kita  ini  menggiring  opini, membuat  konten-konten  flexing  supaya  orang-orang  berfikir  kita  kaya  dari trading.”  Dari  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa affiliator  binomo  telah  melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menggiring opini melalui konten-konten agar  banyak  orang  tergerak  untuk  melakukan  trading  di  binomo,  dengan anggapan bisa cepat kaya lewat trading binomo, dengan demikian orang-orang yang bermain binomo menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Dari hal ini dapat dilihat bahwa IK juga termasuk ketiga dalam Pasal 378 KUHP.
Pasal 27 ayat 2 UU ITE
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Pasal 27 ayat 2 UU ITE ’ menentukan dimana persetiap orang melakukan sengaja pada media teknologi berkedok judi ini pada teknologi modern kita yang sekarang.
Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu :
1. Setiap orang
Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “ hijj ” di Unsur-unsur pasal ini menunjukkani bahwa setiap orang (individu) harus bertanggung jawab atas tindak pidana. Orang yang bersalah dinyatakan bersalah  dan,  menurut  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  tidak  ada alasan untuk pengampunan dan pembenaran yang dapat mengesampingkan ilegalitas  tindakan  terdakwa.  Dalam  hal  ini  IK  sebagai  affiliator  binomo memenuhi unsur setiap orang karena IK merupakan naturlijk persoon.
2. Sengaja
Kedua, dengan sengaja, Rumusan pidana dengan sengaja diletakkan di depan  fakta-fakta  dan  pokok-pokok  kejahatan.  Karena  adanya  hubungan kesengajaan dengan faktor lain, maka secara sengaja dimaknai di sini bahwa produsen ingin menawarkan atau ikut serta dalam bisnis perjudian. Dalam hal ini IK memenuhi unsur sengaja karena dalam wawancaranya ia menyebutkan bahwa  “kita  ini  menggiring  opini,  membuat  konten -konten  flexing  supaya orang- orang  berfikir  kita  kaya  dari  trading”. Dengan  adanya  kata-kata  kita menggiring  opini  dengan  membuat  konten,  maka  dapat  dipastikan  bahwa adanya kesengajaan yang dibuktikan dengan pembuatan konten agar banyak orang memainkan binomo padahal dirinya mengetahui bahwa platform binomo adalah ilegal dan lebih menjurus ke perjudian online.
3. Tanpa hak
Pasal  27  (2)  UU  ITE  menggunakan  istilah  “tidak  ada  hak”  bila menggunakan unsur-unsur yang melawan hukum. Di sini, menurut Moeljatno, melanggar hukum  tidak hanya diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang atau  melanggar  hukum  formal,  tetapi  juga  sebagai  teguran  kepada masyarakat,  sesuai  keinginan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  IK  telah melakukan perbuatan tanpa  hak,  karena binomo  merupakan  platform  illegal  yang  tidak memiliki izin dan IK mengetahui hal tersebut namun tetap melakukan promosi
terhadap binomo sebagai affiliator.
4. Mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan, dan/atau kata unsur ini  dapat  diartikan    terjadi  secara  bersamaan  dalam  suatu  peristiwa  antara  tiga tindakan, dan hanya satu yang dapat terjadi.
1. Distribusi berasal dari istilah distribution yang berarti pendistribusian (distribution, distribution) ke beberapa orang atau beberapa lokasi.
2. Mengirim adalah pengiriman atau penerusan amanah dari seseorang orang seorang yang lainnya
3. Kata  akses  berarti  jalan  masuk  atau  saluran.  Kata  akses  ini menunjukkan  bahwa  tindakan  tersebut  terkait  dengan  menggunan teknologi yang tentunya sangat modern.
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa IK telah melakukan tindakan mentransmisikan yaitu dengan  membuat  konten-konten  yang  berisikan  pesan  bahwa  dengan bermain binomo bisa  cepat  kaya,  dan  mengakibatkan  orang  yang  menerima pesan tersebut mempercayainya
5. Atas informan keelektonikan bertentangkan judi ada di dalam Pasal 1 angka 4 UU ’ ITE  menentukan  bahwa  Dokumen  Elektroniki  adalah  setiap  Informasii Elektronik yang dibuat ’ , diteruskan, dikirimkan, Diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, dll. Secara terlihat, ditampilkan, komputeri atau sistem elektroniki. Ini termasuk, tetapi ’ tidak ada  batasannya. Di  hal  ini  platformbinomo(https://binomo.com/)  merupakan  suatu  website sehingga  merupakan  suatu  dokumen  elektronik,  disamping  itu  platform binomo  merupakan  platform  judi  online  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  sehingga  memiliki  muatan  perjudiani,  oleh  karena  hal  tersebut makai seluruh unsur pasal 27 ayat 2 UU ITE telah terpenuhi.
Dikarenakan  terpenuhinya  seluruh  unsur  dalam  Pasal  27  ayat  2  UU  ITE  maka affiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE, yang menentukan bahwa: “ Bahwasannya seorang yang melakukan sebuah kegiatan tranksaksi ke media elektronik modern berkedok judi ada pada dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) ’ tahun  dan/atau denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## 3.3 Bentuk Perlindungan Pelaku dalam Investasi Online
Perlindungan  simpanan  setara  melindungi  si  pengguna.  Dimana  setengahnya orang di pasar modali, investasi, dan industri keuangan, investor dasarnya adalah klien. Oleh karena itu, perlindungan  investor juga merupakan  perlindungan konsumen. Di Indonesia,  perlindungan    konsumen  tepat  pada  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  definisi,    usaha,  ketentuan  standar,  tindakan  yang dilarang  oleh  otoritas  perlindungan  konsumen,  tanggung  jawab  bisnis  ekonomi, Termasuk membina dan mengawasi si pengguna. Didalam pasal 3 tentang melindungi si pengguna tujuannya sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesadarani, kemampuan dan kemandirian konsumeni ;
b. Mengembangkan harga diri dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan pengguna dalam menggunakan  hak sebagaimana seorang pengguna;
d. Membentuk suatu atuaran yang dimana bisa mencakupkan keakuratan hukum dan sifatnya harus terbuka;
e. Meningkatkan  kesadaran  parai  pemangku  kepentingan  bisnis  tentang pentingnya  perlindungan  konsumeni  untuk  menumbuhkan  sikap    jujur  dan bertanggung jawabi  di bisnis;
f. Peningkatan suatu bahan serta melakukan atau dapat jaminan untuk dalam hal selamat serta aman pada si pengguna.
Pada berinvestasi secara online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi  didasarkan  pada  penerapan  prinsip  keterbukaan,  pengawasan  regulasi, kualitas produk investasi, larangan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu,  mindset yang terbuka menjadi pusat untuk melindungi konsumen pada hal simpanan. Tapi tentu saja,  ini  bukan  tugas  yang  gampang.  Di  karenakan  topik  ini  mendapatkan  banyak perhatian  di  bidang  konsumsi.  Itu  sangat  tergantung  pada  integritas,  akurasi  dan ketepatan waktu pengiriman. Ada juga perdebatan tentang seberapa jauh keterbukaan ini akan berjalan.
3.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum dalam Investasi Online
Otoritas  Jasa  Keuangan ’ (OJK)  dalam  memberikan  perlindungan  Untuk  investor
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
online,  banyaknya  suatu  hal  agar  bisa  terjadi  mungkin  salah  satunya  adalah  sebuah tindakan  pencegahan,  yaitu  dimana  pengendalian  sosial  yang  dilakukani  memang sebagai mengurangi  terjadinya halyang tidak diinginkan di kemudian harii. Kemudian ada aturan yang mengatasi dimana hal itu mengcontrol sebuah social yag telah terjadi hal yang buruk yaitu bisa dilihat sebagai berikut:
1. Melaksanakan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  umum  tentang investasi online. Tujuannya untuk  mengingatkan masyarakat agar sadar akan upaya-upaya  penawaran  investasi  online  dan    pengelolaan  investasi  online yang  dilakukan  secara  ilegali  oleh  pihak-pihak  tertentui,  dengan  godaan keuntungan yang tinggi di luar batas kewajaran.
2. Pemberian izin usahai oleh otoritas terhadapi pihak yang menghimpun dana masyarakat.
3. Optimalisasi  fungsi  layanan  pelanggan  keuangan  terintegrasi  (IFCC).  IFCC merupakan salah satu fasilitas layanan konsumen yang disediakan oleh OJK..
4. Penerbitan  aturan  penegakan  tentang  penyediaan  instrumen  dan/atau    jasa keuangan.
5. Meningkatkan  literasi  keuangan  masyarakat  untuk  mendukung    fungsi ekonomi.  Semakin  banyak  orang  menyadari  manfaat  produk  dan  layanan dapat direvitalisasi.
Perbuatan  untuk  mengatasi  atau  yang  membuat  para  investor  lainnya  merugi sebagai konsumen adalah yaitu :
1. Membentuk  gugus  tugas  waspada  investasi  online.  Berdasarkan    Keputusan Bapepam-LK  Nomor:  Kep-208/BL/2007i  yang  diundangkan  pada  tanggal  20 Juni 2007 ’ , diperluas dengan  Keputusan Presiden Bapepam-LK Nomor: Kep- 124/BL/2012  pada  bulan  Maret.  ..  Pada  tanggal  19    2012,  dibentuk  satuan tugasi  di  lingkungan  departemen  manajemen  investasi  untuk  menangani dugaan tindakan tersebut. 41 orang dan akan melapor kepada Ketua Bapepam- LK atas pelaksanaan tugas tersebut.
2. Pendirian Investor Protection Fund (IPF) atau Dana Perlindungan Investor. IPF adalah Otoritas perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF didirikan untuk  melindungi  industri  pasar  modal  Indonesia    dan  meningkatkan
kepercayaan masyarakat sebagai sarana investasi.
3. Kami telah menerbitkan Peraturani Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangani.  OJK ’ sudah mengerluarkan  kebijakan  aturan  agar  si  konsumen  aman  di  bidang  jasa keuangan.  Sebagai  pedoman  bagi  lembaga  jasa  keuangan  dan  masyarakat umum.
4. Menyelesaikan  permasalahan  pada  bagian  keuangan.  Dengan  adanya  risiko yang signifikan pada investasi jangka panjang dengan potensi sengketa di masa yang akan datang, OJK memiliki kewajiban yang dimana harus menyelesaikan masalah  dalam  keuangan  itu  sendiri.  Konsumen  berbeda  pendapat  dalam menyelesaikan  keluhan  dari  lembaga  keuangan.  Jika  si  pengguna  merasakan belum  puas    dengan  penanganan  pengaduani,    pihak  pengguna    itu  dapat mengajukan  permasalahan  di  ruang  sidang  atau  Lembaga    Penyelesaian Sengketa  Alternatif  Aturan  ada  di  Pasal    21  (29)(c)  UU  OJK  2011  yang menyebutkan bahwa OJK telah menerima dari pihak-pihak yang berkepentingan dari  lembaga  jasa  keuangan.  pengaduan  dirugikan  sesuai  dengan  hukum  dan aturan    sektor  jasa  keuangan  Indonesia.  Pengertian  promosi  terkait  dengan penyelesaian  keluhan  konsumen  harus  dimaknai  secara  luas.  Artinya,  harus dimaknai  dengan  adanya  sebuah  peraturan  yang  dimana  sebagai  titik penyelesaiannya dalam keuangan tersebut.
Adapun  beberapa  istilah  yang  diberikan  oleh  OJK  kemudian  selanjutnya  adalah kewenangan ialah :
1. Independensi  di  dalam  mengambil  sebuah  putusan  serta  melaksanakan  hak kewenangan OJK sesuai pada prinsip independensi, yaitu tepat dengan aturan undang-undang yang berlaku.
2. Asas  kepastian  hukum,  yaitu  yang  dimana  lebih  mengutamakan  aturan amanah yang sudah dibuat oleh sebelumnya.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas mengutamakan sebuah pentingnya untuk melindungii si pengguna atau per individu
4. Asas  keterbukaan,  yaitu  asas  terbukanya  dimana  negara  harus  bisa mengutamakan  kejujuran  dan  adil  tentunya  sehingga  keamanan  itu  tercipta
bagi semua kolompok dan negara sekitarnya.
5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kemampuan profesional serta  tetap  berpedoman  pada  ketentuan  etika  dan  aturan  undang-undang menjalankan kewajiban dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Asas  integritas,  ialah  ketaatan  pada  nilai  morali  di  segala  tindakan  dan keputusani yang diambil dalam pengurusan Otoritas Jasa Keuangan dan
7. Asas  akuntabilitas,  yaitu  asas  bahwa  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  final  nya  harus  dapat  tanggung jawab semua terhadap negara dan orang-orang sekitarumum.
Perlindungan  konsumen  di  industri  jasa  keuangan  di  bawah  rezim  OJK membawahi  seluruh  sektor  jasa  lembaga  keuangan  keuangan  meliputi  lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Penyatuan regulasi jadi tercerai- berai, bertujuan untuk membenahi sistem dan menutupi kekurangan yang cukup serius. Senada  dengan  pernyataan    Muliaman  Darmansyah  Hadad,  Ketua  Direksi  OJK. “Peraturan  perlindungan  konsumen tersebar dan  bank  memiliki  pasar  modal  sendiri. Pembiayaan pasar modal berupa hak untuk memperoleh Informasi yang benar-benar jelas tentang status dan hak layanan keuangan dalam sistem perdagangan jarak jauh. Kegagalan  memenuhi  hak  investor  sebagai  konsumen  jasa  Untuk  nasihat  dan pendidikan  tentang  perdagangan  efek  dan  sistem  perlindungan  yang    menyebabkan pelanggaran aspek perlindungan konsumen investor.

## KESIMPULAN
Kegiatan opsi binary options yang terjadi pada Negara Indonesia ini dapat dibilang merupakan suatu yang dibilang ilegal, karena mengandung unsur perjudian online yang dimana hal tersebut sama sekali tidak memiliki izin secara resmi dari BAPPEBTI. Dengan kegiatan  mempomosikan  melalui  media  sosial  dan  memberikan  keuntungan  serta untuk  meningkatkan perekonomian  yang  mudah,  hal  ini  merupakan  suatu  penipuan. Sehingga  Anda  dapat  dituntut  berdasarkan  Pasal  378  KUHP  Joe.  Pasal  55  KUHP,  itu kejahatan,  dan  apabila  hal  itu  dapat  di  buktikkan  kebenarannya  pada  sebuah
persidangan Dapat dipidana hingga 4 tahun penjara. Selain itu, pelaku menurut paragraf 1Jo dari 28. Pasal 45A  (1) UU ITE menjatuhkan hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar.

## DAFTAR PUSTAKA
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukumi, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. In Jakarta: Kencana . Kencana Prenada Media Grup.
Hamzah, A. (2006). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Kuffal, H.M.A. (2003). Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum . UMM Press. Malang.
A. Qirom Syamsudin Meliala, E.Sumaryono, (1985), Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum, Liberty , Yogyakarta, hlm.35
B. Simanjuntak,  (1980), Pengantar  Kriminologi  dan  Patologi  Sosial, Tarsito,  Bandung,  hlm 354
Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum Investasi . (Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia).
Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana , cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014). Ruba’i, Masruchin,  dkk , Buku  Ajar  Hukum  Pidana ,  (Malang :  Banyumedia  Publishing, 2014). Arief  Ryzki  Wicaksana.  (2018). Kewenangan  tembak  di  tempat  oleh  aparat  kepolisian terhadap  pelaku  kejahatan  Shoot  authority  in  place  by  police  apars  to  criminal applicants . 13 , 114 – 121.
Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). SEKTOR PERBANKAN di COVID- 19. Jurnal  Pro  Hukum :  Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum Universitas  Gresik , 9 (1),  1 – 9. https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129
Daman Hari Lubis, & Syafrizal. (n.d.). Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru Study Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili . 1 – 11.
Dixit, A. M., Subba Rao, S. V., Article, O., Choudhary, K., Singh, M., Choudhary, O. P., Pillai, U.,  Samanta,  J.  N.,  Mandal,  K.,  Saravanan,  R.,  Gajbhiye,  N.  A.,  Ravi,  V.,  Bhatia,  A., Tripathi, T., Singh, S. C. S., Bisht, H., Behl, H. M., Roy, R., Sidhu, O. P., … Helmy,
M.  (2018).  PENERAPAN  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PERJUDIAN. Analytical  Biochemistry , 11 (1),  1 – 5.  http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-
59379- 1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/0735268 9. 2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/ Frans Simangunsong. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK LIU. (2020). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN . 151 – 156.
Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Analisis Kecanduan Judi Online ( Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 5 (2), 40 – 51.
Norma  Dewi  Abdi  Pradnyani.  2019.  “Fasilitas  Online  Trading  Dan  Modal  Minimal  Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa.” 15.
Pintek.id. (2021). Instrumen yang Berikan Untung Besar! Apa itu Trading, Jenis dan Bedanya dengan Investasi? https://pintek.id/blog/apa-itu-trading/ Priharto,  S.  (2019). Mengenal  Dan  Membahas  Lebih  Jauh  Tentang  Investasi  Online . https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/