## PENANGANAN PASCA KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG SELATAN (STUDI PADA WILAYAH POLDA LAMPUNG)

## POST SOCIAL CONFLICT MANAGEMENT IN SOUTH LAMPUNG (STUDIES IN LAMPUNG
REGIONAL POLICE)
Saputro Prayitno Institut Teknologi Sumatera saputro.prayitno@gmail.com

## Abstrak
Bentrokan  antara  Desa  Balinuraga  dan  Desa  Agom, disebabkan  oleh  pelecehan  seksual  di  mana  ada fitnah kepada orang Bali oleh orang Lampung. Permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor penyebab konflik  sosial,  upaya  penanganan  dan  faktor  penghambat  dari  Kepolisian,  Pemerintah  Daerah  dan  Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat / Tokoh Agama dalam menangani konflik pascakonflik di Lampung sebagai upaya memberikan  legalitas.  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  luas  terutama  masyarakat  di Lampung  Selatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  konflik,  penanganan  pascakonflik terhadap  konflik  sosial  pada  masyarakat  Lampung  Selatan  dan  penghambatan  penanganan  pascakonflik pada konflik sosial di masyarakat Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  hukum  normatif  (penelitian  hukum  kepustakaan).  Penelitian  ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder, yakni buku-buku para ahli ilmu hukum.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  alasan  yang  dapat  memunculkan  konflik  social  di Lampung  Selatan,  seperti  kurangnya  pekerjaan;  Konflik  yang  belum  terselesaikan;  Faktor  kesenjangan sosial;  Kurangnya  komunikasi  yang  menyebabkan  kebingungan  dalam  kepastian  suatu  berita;  Ada  pihak yang  menginginkan  perpecahan  antara  kedua  desa.  Penanganan  pasca  konflik  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Lampung dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat / Tokoh Agama bersama melalui upaya  rekonsiliasi,  rehabilitasi  dan  rekonstruksi,  kemudian  penyuluhan  dan  penyebaran  kebutuhan  untuk orang-orang  yang  sadar  akan  hukum  dan  masyarakat  harmoni,  untuk  menciptakan  komunitas  yang  tertib, dan  damai.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Kepolisian,  Pemerintah  Daerah  yang  dibantu  oleh masyarakat  (tokoh  agama,  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat)  wajib  melakukan  upaya  Pemulihan  Pasca- Konflik  yang  terencana,  terpadu,  berkelanjutan,  dan  terukur  melalui  upaya  rekonsiliasi,  rehabilitasi,  dan rekonstruksi.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Konflik  Sosial  juga  mengatur peran  masyarakat,  dan  mendanai  penanganan  konflik,  sehingga  masyarakat  sadar  akan  hukum  dan harmonis di masyarakat, tertib, dan damai.
Kata Kunci: Penanganan, Pascakonflik, Konflik Sosial.

## Abstract
The clash between Balinuraga Village and Agom Village was caused by sexual harassment where there was  a  slander  to  the  Balinese  by  the  Lampung  people.  The  issues  raised  are  the  factors  that  cause  social conflict, efforts to handle and inhibiting factors from the Police, Local Government and Community Leaders /  Customary  Leaders  /  Religious  Leaders  in  handling  post-conflict  conflicts  in  Lampung  as  an  effort  to provide  legality.  legal  certainty  and  protection  for  the  wider  community,  especially  people  in  South Lampung.  This  study  aims  to  determine  the  causes  of  conflict,  post-conflict  handling  of  social  conflict  in South Lampung society and inhibition of post-conflict handling in social conflict in South Lampung society. This  type  of  research  is  analytical  descriptive  research  using  the  approach  of  normative  legal  problems (library research).
This study uses secondary data in the form of secondary legal materials, the books of legal experts. The results show that there are reasons that can cause social conflict in South Lampung, such as lack of work; Unresolved conflict; Social inequality factor; Lack of communication that causes confusion in the certainty
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 35-40. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
of a news; There are those who want a split between the two villages. Post-conflict handling is carried out by the  Regional  Government,  Lampung  Regional  Police  and  Community  Leaders  /  Customary  Leaders  / Religious Leaders together through reconciliation, rehabilitation and reconstruction efforts, then counseling and  spreading the  need  for  people  who  are  aware  of  the  law  and  harmony  society,  to  create  a  community that is orderly, and peaceful.
The conclusion of this study is that the Police, Local Government assisted by the community (religious leaders,  traditional  leaders  and  community  leaders)  must  make  a  planned,  integrated,  sustainable  and measurable  post-conflict  recovery  effort  through  reconciliation,  rehabilitation  and  reconstruction  efforts. Law Number 7 of 2012 concerning Management of Social Conflicts also regulates the role of the community, and  funds  the  handling  of  conflicts,  so  that  the  community  is  aware  of  the  law  and  harmony  in  society, orderly, and peaceful.
Keywords: Handling, Post-conflict, Social Conflict.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Saputro  Prayitno,  “Penanganan  Pasca  Konflik  Sosial  di  Lampung  Selatan (Studi Pada Wilayah Polda Lampung) ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 35-40.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1788

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan ini  menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berideologi atas hukum, ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejaheraan bagi warga  negaranya.  Konsekuensi  dari  itu  semua  adalah  bahwa  hukum  mengikat  setiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  warga  negara  indonesia. 1 Belakangan  ini  di  Indonesia  sering  muncul  peristiwa  yang menunjukkan gerak atau perilaku perbuatan maupun tindakan kekerasan yang bersifat kolektif, misalnya saja peristiwa  tawuran  anak  sekolah,  bentrok  antar  desa,  tawuran  suporter  sepakbola,  sampai  pada  perusakan, penjarahan,  pembakaran,  penghancuran,  penganiayaan,  dan  sampai  dengan  perbuatan  menghilangkan nyawa orang lain.
Tindakan  kekerasan  kolektif,  ada  yang  disebut  tindakan  reaksi  sosial.  Menurut  Abdulsyani,  reaksi masyarakat  diartikan  sebagai  tanggapan  dari  masyarakat  terhadap  adanya  kriminalitas. 2 Reaksi  itu  terjadi ketika  rasa  ketentraman  dan  kesejahteraan  serta  kestabilitasan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terganggu. Reaksi dapat berupa perbuatan maupun tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut.  Misalnya  pembakaran  dan  perusakan  oleh  massa  masyarakat  suku  lampung  terhadap  rumah masyarakat  suku  bali.  Namun  apabila  melihat  beberapa  kasus  kekerasan  yang  telah  disebutkan  di  awal, salah  satunya  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  Lampung  Selatan,  contoh  kasus  tersebut  dapat diketegorikan  bukan  tanggapan  atas  suatu  tindakan  kriminalitas,  namun  dapat  dikatakan  sebagai  reaksi sosial.
Konflik  sosial  yang  terjadi  antara  kedua  desa,  yaitu  Desa  Balinuraga  dengan  Desa  Agom,  di  sebabkan karena  pelecehan  seksual  dimana  adanya  fitnah  kepada  warga  masyarakat  suku  Bali  yang  dilakukan  oleh oknum  masyarakat  Lampung.  Kronologis  kejadian  pada  hari  Sabtu,  tanggal  27  Oktober  2012  pukul  17.30 WIB.  Telah  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  Lintas  Way  Arong  Desa Sidorejo  (Patok)  Kab.  Lampung Selatan antara sepeda roda dua yang dikendarai oleh suku Bali di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Nurdiana  yang  berumur  sekitar  17  tahun  warga  Desa  Agom  Kec.  Kalianda  Kab.  Lampung  Selatan berboncengan  dengan  Eni  yang  berumur  sekitar  16  tahun  warga  Desa  Negri  Pandan  Kec.  Kalianda  Kab. Lampung Selatan. Pada peristiwa tersebut warga suku Bali memberikan pertolongan terhadap Nurdiana dan Eni,  namun  warga  suku  Lampung  lainnya  memprovokasi  bahwa  warga  suku  Bali  telah  memegang  dada Nurdiana  dan  Eni.  Sehingga  pada  hari  Sabtu  27  Oktober  2012  pukul  22.00  WIB,  warga  suku  Lampung berkumpul di pasar patok melakukan penyerangan ke pemukiman warga suku Bali di Desa Balinuraga Kec. Way  Panji.  Selanjutnya  warga  suku  Lampung  menyerang  warga  masyarakat  Bali  di  Desa  Balinuraga  pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 01.00 WIB. Selanjutnya, puncak konflik terjadi pada hari Senin tanggal  29  Oktober  2012  pukul  10.00  WIB,  saat  warga  Lampung  menyerang  secara  serentak  di  Desa
1 Chainur, Arrasjid, Pengantar Ilmu Hukum , Medan: Yani Coprporation, (1988), hlm. 11.
2 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, (1987), hlm. 92.

## Balinuraga. 3
Dalam  penanganan  kasus  tersebut  diatas  mengenai  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  Lampung Selatan sudah diselesaikan secara baik yaitu baik secara penal (peradilan) maupun Non Penal (adat). Namun dilihat  dari  aspek  hukum  terhadap  konflik  sosial  tersebut  tidak  terlepas  dari  fungsi  norma  yang  berlaku ditengah-tengah  masyarakat.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum yang  berdasarkan  undang-undang  dan  Pancasila  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  berkepribadian  luhur, bermoral, beretika, berakhlak mulia, dan beriman serta bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu adanya  penanganan  khusus  terkait  dengan  penanganan  pasca  konflik  terhadap  konflik  sosial  di  masyarakat Lampung Selatan tersebut. Mengenai hal ini, maka pemerintah wajib melakukan identifikasi guna meredam potensi  konflik  semakin  meluas,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan:
“Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. membangun karakter bangsa;
g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
h. menyelenggarakan  musyawarah  dengan  kelompok  masyarakat  untuk  membangun  kemitraan  dengan pelaku usaha di daerah setempat.
Identifikasi  akan  adanya  atau  telah  terjadinya  konflik  sosial  dapat  juga  di  atasi  sejak  dini  sesuai  dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
a. Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau;
b. perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.
2. Sistem  peringatan  dini  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat  berupa  penyampaian  informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat;
3. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  membangun  sistem  peringatan  dini  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat (1) dan Ayat (2) melalui media komunikasi.
Selain  pemerintah,  masyarakat  juga  dapat  berperan  serta  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap penanganan  konflik  sosial,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan :
1. Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
a. Pembiayaan;
b. Bantuan teknis;
c. Penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik; dan/atau
d. Bantuan tenaga dan pikiran.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  peran  serta  masyarakat  dalam  Penanganan  Konflik  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya analisis terkait “Penanganan Pasca Konflik Sosial  di  Lampung  Selatan  (Studi  Pada  Wilayah  Polda  Lampung)”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penyebab  konflik,  penanganan  pascakonflik  terhadap  konflik  sosial  pada  masyarakat  Lampung Selatan  dan  penghambatan  penanganan  pascakonflik  pada  konflik  sosial  di  masyarakat  Lampung  Selatan. Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  hukum normatif  (penelitian  hukum  kepustakaan).  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum sekunder, yakni buku-buku para ahli ilmu hukum.
3 https://www.kompasiana.com/anharwahyu/5518df8a813311eb719de0b3/perang-suku-di-lampung-sebuah-dendam-lama?page=all dikutip pada tanggal 15 Juli Pukul 19.40 Tahun 2019.

## B. Pembahasan
Konflik  sosial  yang  terjadi  pada  rentang  waktu  pada  tanggal  27  sampai  29  Oktober  Tahun  2012  lalu melibatkan masyarakat Desa Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Kec. Way Panji. Jarak kedua desa ini kurang lebih lima kilometer dan dipisahkan dua desa yaitu Desa Taman Agung dan Desa Sidorejo.
Secara  geografis  kedua  desa  yang  terlibat  dalam  konflik  sosial  pada  tahun  2012  tersebut  jarak  antara kedua desa sekitar 8-9 Km. Sedangkan jumlah penduduk Desa Agom dengan luas wilayah 630 ha/m 2 dihuni oleh sekitar 2.840 jiwa atau berjumlah sekitar 791 KK. Penduduk Desa Agom didominasi oleh suku pribumi Lampung dan suku  jawa, selain  itu terdapat suku  pendatang  lainnya seperti sunda, betawi,  dan batak.  Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Agom sebagai petani dengan tingkat pendidikan rendah.
Secara geografis, Desa Agom berbatasan dengan beberapa desa lainnya, diantaranya: 4
a. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Taman Agung Kec. Kalianda.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Sukatani Kec. Kalianda.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Merak Belantung Kec. Kalianda.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan waypanji. (RPJM Desa 2016-2021, II-1). Menurut RPJM Desa Agom, Jarak dari desa ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut: 5
a. Jarak desa ke ibu kota kecamatan: 16 Km.
b. Waktu tempuh ke kecamatan: 15 Menit.
c. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten: 15 Km.
d. Waktu tempuh ke kabupaten: 15 Menit.
Berbeda dengan Desa Agom yang didirikan oleh masyarakat pribumi. Desa Balinuraga adalah desa yang didirikan  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat  transmigran  Bali  yang  sejak  berpuluh-puluh  tahun  bermukim di  tanah  Lampung.  Sebelum  menjadi  bagian  dari  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Desa  Balinuraga  termasuk dalam  teritorial  daerah  Kabupaten  Lampung  Timur.  Setelah  masuk  dalam  wilayah  Kabupaten  Lampung Selatan Desa Balinuraga termasuk wilayah Kecamatan Sidomulyo yang juga menjadi bagian dari Kecamatan Way Panji. Jumlah penduduk Desa Balinuraga yang memiliki luas wiayah 920 Ha/m2  dan masyarakat yang mendudukinya berjumlah sekitar 2200 jiwa atau 500 KK.
Penduduk  Balinuraga  merupkan  suku  Bali  yang  beragama  Hindu  dan  mayoritas  penduduknya  bermata pencaharian sebagai petani  karet dan sawit. Jenjang pendidikan  di Desa Balinuraga masih terbilang rendah. Pola  pemukiman  di  Balinuraga  terpola  seperti  kompleks  perumahan,  jarak  antara rumah  saling  berdekatan. Desa  Balinuraga  bukan  satu-satunya  pemukiman  dengan  penduduk  murni  suku  Bali,  diwilayah  yang  masih berdekatan  dengan  Desa  Balinuraga  terdapat  pula  desa  dengan  penduduk  murni  suku  Bali,  yaitu  Desa  Bali Napal dan Desa Sidoreno.
Desa  Balinuraga  berbatasan dengan beberapa desa lainnya, diantaranya :
a. Sebelah Utara: Desa Trimomukti Kec. Candipuro
b. Sebelah Selatan: Desa Sidoreno Kec. Way Panji
c. Sebelah Barat: Desa Way Gelam Kec. Candipuro
d. Sebelah  Timur:  Desa  Tanjung  Jaya  Kec.  Palas.  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa Balinuraga, BAB II Profil Desa)
Sedangkan  letak  Desa  Balinuraga  berdasarkan  RPJM,  Jarak  dari  desa  ke  pusat  pemerintahan  adalah sebagai berikut :
a. Jarak dari ibu kota kecamatan: 5 KM
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan: 15 menit
c. Jarak ke ibu kota kabupaten: 18 KM
d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten: 35 menit. 6
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Sidomulyo  disebabkan  oleh  kekesalan  masyarakat Lampung  akan  sikap  dan  perilaku  tidak  baik  yang  ditimbulkan  oleh  pemuda  Bali  sejak  lama  hingga  terjadi kecelakaan yang dialami oleh 2 pemudi dari Desa Agom mengakibatkan luka-luka dan kesalahpahaman yang tidak bisa dihindari dari kedua masyarakat tersebut hingga mengakibatkan konflik yang besar hingga perang antar  desa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Proses  mediasi  yang  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat  dari  kedua  belah  pihak  di  tentukan  sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Lampung  nomor G/685/B.II/HK/2012  yang  mana  isi  dari  keputusan  tersebut  terdapat  susunan  panitia  pelaksanaan  deklarasi
4 Adi  Saputra, Relasi  Sosial  Pasca-Konflik  Di  Lampung  Selatan  (Studi  Kasus  Konflik  Etnis  Kabupaten  Lampung  Selatan  Tahun 2012) , Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politikuniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2017), hlm.38-39.
5 Adi Saputra, Op.Cit ., hlm. 40.
6 Adi Saputra, Op.Cit ., hlm. 47.
dan sosialisasi perdamaian masyarakat Lampung Selatan yang ditetapkan pada tanggal 11 November Tahun 2012.
Penanganan  pasca  konflik  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  Kepolisian  Polda  Lampung  serta  Tokoh Masyarakat/Tokoh  Adat/Tokoh  Agama  bersama-sama  melalui  upaya  rekonsiliasi,  rehabilitasi  dan rekonstruksi,  kemudian  selanjutnya  dilakukannya  penyuluhan  maupun  sosialisasi  tentang  perlunya masyarakat  yang  sadar  hukum  dan  kerukunan  bermasyarakat,  guna  menciptakan  masyarakat  yang  tertib, tentram  dan  damai.  Selanjutnya,  dengan  mendasarkan  kepada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012, Presiden  RI  mengeluarkan  Inpres  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  penanganan  gangguan  keamanan  dalam negeri.  Diterbitkannya  Inpres  tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektifitas  penanganan  gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait.
Pemerintah Daerah, beserta Kelembagaan (Kepolisian, LSM, Mahasiswa) serta Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Tokoh  Agama  memiliki  peran  melakukan  upaya  Pemulihan  Pasca  Konflik  secara  terencana,  terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  juga  mengatur  mengenai  peran  serta  masyarakat,  dan pendanaan  penanganan  konflik.  Dalam  meredam  dan  menyelesaikan  persoalan  konflik,  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  dapat  menggunakan  cara  yang  sering  digunakan  dalam  penyelesaian  konflik  yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
Penanganan pasca konflik terhadap konflik sosial di Lampung Selatan masalah Konflik yang terjadi antar Desa  Agom  dan  Desa  Balinuraga,  penulis  menemukan  adanya  hambatan  dalam  menangani  masalah penanganan pasca konflik tersebut. yaitu :
1. Faktor Hukumnya sendiri atau peraturannya sendiri;
Salah  satu  faktor  penghambat  dalam  penanganan  pasca  konflik  di  masyarakat  Desa  Agom  dan  Desa Balinuraga belum adanya aturan-aturan pemerintah daerah yang jelas dan mengikat. Penegakan hukum pun  tidak  dapat  dilaksanakan  demi  menjaga  stabilitas  keamanan  di  daerah  rawan  konflik,  sehingga resiko adanya konflik antar suku, ras dan agama masih berpeluang kembali terjadi.
2. Faktor penegak hukum;
Penataan  kembali  kelambagaan  penegak  hukum  Kepolisian,  pemerintah  daerah  maupun  Lembaga Swadaya Masyarakat serta para Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat agar stabilitas pemulihan keamanan, dan perdamaian di masyarakat dapat terwujud dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. Faktor sarana dan fasilitas;
Penanganan Pasca konflik sosial di daerah Lampung Selatan masih terkendala. Salah satu yang menjadi kendala  adalah  karena  ketiadaan  anggaran  khusus  untuk  menangani  pasca  konflik  sosial.  Upaya pemulihan  kondisi  di  masyarakat  masih  minim,  dikarenakan  tidak  adanya  anggaran  yang  yang  cukup untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi  dan  fasilitas-fasilitas  umum  di  Desa  Agom  maupun  Desa Balinuraga,  mengakibatkan  masyarakat  merasa  kehadiran  pemerintah  dalam  pembangunan  yang  tidak merata  di  kedua  desa  yang  berkonflik  maupun  daerah  lainnya  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung Selatan.
4. Faktor sosial dan budaya
Masyarakat  Lampung  khususnya  Desa  Agom  dan  Desa  Balinuraga  memiliki  beraneka  ragam  budaya sehingga  dalam  menyikapi  permasalahan  konflik  tersebut  masing-masing  melihat  berdasarkan  sudut pandang  yang  berbeda.  Adanya  ketidakjelasan  sikap  dan  informasi  sebab  musabab  timbulnya  konflik. Sedangkan faktor sosial dapat dilihat dari bagaimana penanganan pasca konflik antara masyarakat Desa Agom  dan Desa Balinuraga. Hal ini  juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan paska konflik di masyarakat Lampung Selatan yaitu Desa Agom dan Desa Balinuraga.
Perbedaan  tradisi,  adat  dan  kultur  budaya  serta  kehidupan  sosial  kedua  desa  menjadi  pekerjaan  rumah bagi pemerintah daerah untuk memajukan kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
1. Perbedaaan  Suku  Ras  dan  Agama  pun  ikut  serta  dalam  faktor  penghambat  penanganan  dalam penanggulangan  konflik  sosial  antar  Desa  Agom  dan  Desa  Balinuraga,  karena  suku  lampung  yang dengan kereligiusannya dalam beribadah dan sebagai suku asli lampung.
2. Adanya  ketertutupan  oleh  masyarakat  Desa  Agom  sebagai  penduduk  asli  maupun  Desa  Balinuraga sebagai penduduk pendatang dalam komunikasi hidup bermasyarakat.

## C. Kesimpulan
Penanganan  pasca  konflik  terhadap  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  Lampung  Selatan melibatkan  seluruh  aspek  baik  dari  elemen  pemerintahan  maupun  masyarakat  seperti,  Tokoh masyarakat/Tokoh  Adat/Tokoh Agama dan  yang lainnyadari kedua belah pihak desa yang berkonflik sudah cukup  tepat,  yang  kemudian  peran  Pemerintah  Daerah,  kepolisian  Polda  Lampung,  serta  Tokoh masyarakat/Tokoh Adat/Tokoh Agama pun juga sangat membantu dalam pencegahan adanya timbul konflik- konflik  lainnya  dimasa  yang  akan  datang,  baik  di  daerah  Lampung  Selatan  khususnya,  demi  terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan damai.

## Ucapan Terima Kasih
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan  serta  penyelesaian  tulisan  jurnal  ini,  terutama  kepada  Institut  Teknologi  Sumatera  yang  telah membantu memberikan beasiswa bantuan bagi tenaga kependidikan untuk berkesempatan melanjutkan studi pendidikan.  Kepada  kedua  orang  tua  (papah  (almarhum)  dan  mama),  istri,  dan  kedua  orang  tua  (mertua), serta  keluarga  besar  saya  yang  tiada  hentinya  memberikan  support  moral  untuk  penyelesaian  penelitian  ini. Kepada  Prof.  Dr.  Sunarto,  S.H.,  M.H.,  selaku  Pembimbing  Utama  dan  Dr.  Eddy  Rifai,  S.H.,  M.H.,  selaku Pembimbing Pendamping saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama penyusunan tulisan penelitian  ini.  Semoga  tulisan  penelitian  ini  dapat  menjadi  refrensi  bacaan  bagi  masyarakat  umumnya  dan mahasiswa khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdulsyani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya. Chainur, Arrasjid, (1988). Pengantar Ilmu Hukum . Medan: Yani Coprporation. Ilham, Bisri. (1998). Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. Ishaq. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Soekanto, Soerjono. (1989). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial . Bandung: Citra Aditya Bakti. Saputra,  Adi.  (2012). Relasi  Sosial  Pasca-Konflik  Di  Lampung  Selatan  (Studi  Kasus  Konflik  Etnis Kabupaten Lampung Selatan Tahun . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

## B. Internet
Kompasiana.  (2012). Perang  Suku  di  Lampung  Sebuah  Dendam  Lama .  Available  online  from: https://www.kompasiana.com/anharwahyu/5518df8a813311eb719de0b3/perang-suku-di-lampung- sebuah-dendam-lama?page=all. Accessed July 15, 2019.