## Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Franky Gantara, Arif Rijal Anshori*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 10/8/2022 Revised : 13/12/2022 Published  : 20/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2
No. : 2
Halaman  : 99-104 Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  rukun  Islam.  Sehingga  zakat  secara normatif  merupakan  suatu  kewajiban  mutlak  yang  dimiliki  oleh  setiap orang  muslim.  Oleh  sebab  itu,  zakat  menjadi  salah  satu  landasan keimanan  seorang  muslim,  dan  zakat  juga  dapat  dijadikan  sebagai indikator  kualitas  keislaman  yang  merupakan  bentuk  komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Upah dalam hukum Islam disebut Ujrah yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu  pekerjaan.  Tujuan  penelitiannya  untuk  meneliti  secara  lebih mendalam  mengenai  analisis  upah  amil  zakat  di  baznas  kota  bandung menurut aturan islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  yang  jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  lapangan  yang kegiatannya  meliputi  wawancara.  Dengan  menggunakan  sumber  data primer  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  dan  data  sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan  wawancara  yang  ada.  Berdasarkan  hasil  pemaparan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengupahan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengam Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Namun  tidak  sesuai  dengan ajaran Islam.
Kata Kunci : Zakat; Upah; BAZNAS.

## A B S T R A C T
Zakat  is  one  of  the  pillars  of  Islam.  So  that  zakat  is  normatively  an  absolute obligation  that  is  owned  by  every  Muslim.  Therefore,  zakat  is  one  of  the foundations  of a Muslim's faith, and  zakat can also be used as an indicator  of Islamic quality which is a form of commitment to solidarity of a Muslim with other Muslims. Wages in Islamic law are called Ujrah which means giving gifts or wages for a job. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of the amil zakat wages in the Bandung city baznas according to Islamic rules and  Law No. 13  of 2003  concerning  Employment.  The research method used  is  a  qualitative  method  whose  type  of  research  is  field  research  whose activities  include  interviews.  By  using  primary  data  sources  obtained  from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement  the  results  of  existing  observations  and  interviews.  Based  on  the results  of  the  explanation  above,  it  can  be  concluded  that  the  remuneration provided  by  the  Bandung  City  Baznas  to  the  amil  is  in  accordance  with  Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, it is not in accordance with Islamic teachings.
Keywords : Zakat; Upah; Baznas.

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  rukun  Islam.  Sehingga  zakat  secara  normatif  merupakan  suatu keharusan mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim (Sundari, 2018). Oleh sebab itu,zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. (Yusuf, 2011)
Zakat juga merupakan suatu badahiyangimemilik nila sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis  antara  golongan  kaya  dan  fakir  miskin.  Sehingga  golongan  fakir  miskin  dapat  menjalan  kegiatan ekonomi di kehidupannya.
Zakat juga ialah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. (Iskandar, 2013) Selain itu, zakat juga  memberi  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Bahwa  dengan  zakat  golongan  kaya (muzakki)  dapat  mendistribusikan  sebagian  hartanya  kepada  golongan  fakir  miskin  (mustahiq),  maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.
Menurut  riwayat  Imam  Syafi‟i  disebutkan,  amilin  diberi  zakat  sebesar  kelompok  lainnya,  karena  di dasarkan pada pendapatanya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar  dari  bagian  tersebut,  haruslah  diambilkan  dari  harta  di  luar  zakat.  (Junaidy,  2014)  Mahzab  Syafi‟i menetukan batasan yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat yaitu  1/8  dari  hasil  zakat,  tidak  boleh  lebih  dari  itu.  Walaupun  Allah  s.w.t  telah  memberikan  ketentuan penyaluran  zakat  untuk  delapan  asnaf,  namun  tidak  berarti  zakat  harus  dibagikan  secara  merata  diantara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan pada kebutuhan mustahik.
Hal inipun di pertegas dan adanya fatwa fatwa MUI no. 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Al-Nawawi dalam  kitab al-majmu’syarah  al-muhadzab mengenai  orang  orang  yang  dapat  masuk  kategori  sebagai  amil ialah; pengumpul  wajib zakat, orang yang  mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan  menjaga harta zakat. Karena mereka termasuk dalam amil zakat. Tegasnya mereka mendapatkan bagian atau hak sebesar 1/8 atau (12,5%) dari harta zakat karena mereka masuk kedalam bagian dari sana yang dalam hal ini bagian yang didapat oleh amil itu sendiri adalah sebagai imbalan atau upah dari hasil kerjanya.
Upah dalam hukum Islam atau dalam Bahasa Arab, upah disebut Ujrah atau ajr , yang merupakan bentuk mandasar  dari  kata ya‟jir atau ajr, yang  berarti  memberi  hadiah  atau  upah  atas  suatu  pekerjaan. (Afzalurahman, 2000)  Dari segi bahasa al-ajru berarti iwadh (ganti) kata, al-ujrah atau al-ajru yang menurut bahasa berarti ganti, dan kata lain imbalan yang diberikan upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. (Chaudhry, 2012)
Upah  menurut  undang-undang  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, bahwa di dalam pasal 89 yang berbunyi :
Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  88  ayat  (3)  huruf  a  dapat  terdiri  atas  (1)  upah minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota;  (2)  upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Ja’far, 2015)
Sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, hal ini dapat ditinjau menurut Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020  tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  Di  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Tahun 2021. Besar UMR Kota bandung tahun 2022 sebesar Rp3.774.860,78
Baznas  sendiri  memiliki  aturan  bahwasanya  pegawai  atau  yang  bisa  disebut  amil  mendapatkan  upah setiap bulannya sesuai dengan  UMK bandung  hal  ini selalu sama setiap bulannya dengan pemasukan zakat yang tidak selalu sama maka hal ini tindak berprinsip pada aturan hukum Islam dan apakah praktik pengupahan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai dengan undang undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk meneliti secara lebih mendalam  mengenai  analisis  upah  amil  zakat  di  baznas  kota  bandung  menurut  aturan  islam  dan  undang- undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Muzzaki & Sumanto, 2017)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mendasarkan  kepada  penelitian  hukum  normatif  yangdapat  disebut  dengan  penelitian hukum doktriner dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian ini dilakukan untuk  ditujukan  hanya  padaperaturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  lain  sebagai  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  disebabkan  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder. (Waluyo, 2008)(Ahmadi & Arifin, 2010)
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis.  Penelitian kualitatif yakni penelitian yang mendasarkan data- data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto/gambar, dan hasil wawancara. Penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriftif yaitu memberikan gambar menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara,  jejak  dan  lain-lain.    Pada  penelitian  ini  yang  termasuk  dalam  data  primer  adalah  wawancara dengan  pihak  yang  terkait  dengan  kasus  dalam  penelitian  ini.  Data  Sekunder  adalah  sumber  data  yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.  Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang  dapat  mendukung  penelitian  ini,  seperti  buku-buku  atau  bahan  pustaka  yang  menjelaskan  tentang pengupahan amil zakat, serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.
Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini:Observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Metode observasi adalah teknik yang menuntut  adanya  pengamatan  dari  peneliti  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  obyek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang  diperlukan,  Dengan  melalui  proses  tanya  jawab  lisan  yang  berlangsung  satu  arah,  artinya  pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Penulis mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data – data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.
Teknik  Analisis  Data  adalah  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dan diinterpretasikan.    Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  kompenen  pokok,  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasinya,  dalam  menganalisis  data  diperoleh  dari catatan  lapangan,  gambar,  foto,  dokumen  berupa  laporan,  biografi,  artikel  dan  sebagainya.  Reduksi  data merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan,  transformasi  data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu, dan  mengorganisasikan  data  dengan  cara  sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan  penelitian  dapat  ditarik  dan diverifikasi. Bagian selanjutnya adalah penyajian data, data yang diperoleh dari hasil  wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau  menjawab  masalah  yang  diteliti,  untuk  itu  peneliti  harus  tidak  gegabah  dalam  mengambil  kesimpulan. Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat  disimpulkan  dan  peneliti  masih  berpeluang  untuk  menerima  masukan.  Pengambilan  kesimpulan  juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Analisis Upah Amil Zakat Di Baznas Kota Bandung Menurut Aturan Islam Dan Undang- Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti „iwad (ganti) kata “al-ujrah” atau “al-ajru” yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.
Upah  dapat  diartikan  dalam  penjelasan  yang  sempit  dan  luas.  Dalam  arti  luas,  istilah  itu  berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Di samping itu, ujrah haruslah sesuatu  yang  bernilai  dan  diperbolehkan  syara‟  dan  harus  diketahui  jumlahnya.  Ujrah  yang  disyari‟atkan diketahui  jumlahnya  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dalam  sewa  menyewa  maupun  upah  mengupah.  Imbalan yang pantas menurut syara‟ adalah suatu yang bernilai dan terdapat dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.
Sedangkan penjelasan zakat secara istilah  dari para ulama  mazhab berbeda pendapat. Mazhab Maliki mendefinisikannya  dengan  megeluarkan  sebagian  yang  khusus  dari  harta  yang  khusus  pula  yang  telah mencapai  nishab  (batas  kuantitas  yang  meharuskan  zakat)  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya (mustahiq)-nya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan” menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta  yang  khusus  sebagai  milik  orang  yang  khusus,  yang  ditentukan  oleh  syariat  karena  Allah  SWT’’. Sedangkan  menurut  mazhab  Hambali  zakat  ialah  hak  yang  harus  dikeluarkan  dari  harta  yang  khusus  untuk kelompok yang khusus yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT. Adapun disini penulis mengemukakan penjelasan zakat dari imam syafii yaitu : “zakat adalah nama bagi suatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu, defenisi zakat jumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.”
Menurut  Islam,  upah  harus  ditetapkan  dengan  cara  yang  layak,  patut,  tanpa  merugikan  kepentingan pihak manapun. Hal ini upah menjadi bagian dari objek akad. Oleh karena itu, tidak sah akad ijarah dengan upah  yang  tidak  jelas  sehingga  mengakibatkan  cacat  pada  transaksi.  Yang  dimaksud  dengan  cacat  pada transaksi (‘aqd) adalah hal-hal yang  merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Pada  Pasal  94  Undang-Undang  (UU)  No.  13  Tahun  2003  tentang  Tenaga  Kerja,  komponen  Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Bandung  merupakan  badan  resmi  yang  dibentuk  oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 dan memiliki misi dan fungsi memberikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.
Amil sendiri berasal dari kata amila ya’malu yang artinya mengerjakan atau melaksanakan suatu. Kata amil bermakna orang yang mengerjakan suatu. Sementara Imam Syafi’i menyebutkan bahwa amil zakat ialah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Singkatnya, amil zakat ialah orang- orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah  dan Malik yang  menyatakan bahwa amilin ialah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.
Sedangkan  secara  istilah  amil  sendiri  memiliki  arti  yang  berbeda  beda  dari  kalangan  4  mazhab,  tapi imam safii sendiri menyatakan amil ialah orang yang berkerja mengurus zakat dan tidak mendapat upah selain dari zakat itu sendiri ( bagian amil ), adapun definisi secara signifikan tentang amil dari mazhab syafii yaitu amil  ialah  orang  yang  dipekerjakan  oleh  Imam  (pemerintah)  untuk  mengambil  zakat  kemudian membagikannya kepada para mustahiq zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam alquran.
Penjelasan  amil  zakat  menurut  Imam  as-Sarkhasi,  dari  mazhab  Hanafi,  menyatakan  bahwa:  “Amil adalah  orang  yang  diangkat  oleh  Imam/Khalifah  menjadi  pekerja  untuk  mengumpulkan  sedekah  (zakat). Mereka  diberi  dari  apayang  mereka  kumpulkan  sekadar  untuk  kecukupan  mereka  dan  kecukupan  para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).
Penjelasan  Amil  menurut  Imam  Maliki  lebih  spesifik  yaitu  pengurus  zakat,  penulis,  pembagi, penasihat, Syarat amil  harus adil dan  mengetahui segala hukum  yang bersangkutan  dengan zakat. Imam at- Thabari  (w.  310  H),  yang  juga  mujtahid  mutlak,  menyatakan:  Amil  ialah  para  wali  yang  diangkat  untuk mengambil  zakat  dari  orang  berkewajiban  membayarnya,  dan  memberikannya  kepada  yang  berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.
Pendapat Imam Hambali terhadap amil zakat dan haknya yaitu, pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).
Tumbuh dan distribusikan. Disahkannya UU Tata Usaha Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengelola  zakat  di  tingkat  nasional.  Undang-undang  tersebut menyatakan  bahwa  BAZNAS  adalah  lembaga  pemerintah  non  struktural,  mandiri  dan  bertanggung  jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Selain  mengumpulkan  dana  zakat,  tugas  Lembaga  amil  zakat  juga  menerika  dana  infak,  shodaqoh, wakaf,  sosial  kemanusiaan  maupun  tematik  (dana  titipan  yang  diperuntukan  khusus  berdasarkan  amanat  si pemberi  dana)  berasaskan  Syariat  Islam,  Amanah,  Kemanfaatan,  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  Terintegrasi dan Akuntabilitas. Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan fatwa MUI no. 8 tahub 2011 Tentang  amil  bahwa  bagian  yang  menjadi  hak  amil  yaitu  1/8  atau  12,5%  setelah  amil  selesai  menjalankan tugas-tugasnya.
Sumber yang digunakan dalam pengupahan kepada amil berasal dari dana zakat yang telah dihimpun. Maka  besarnya  penentuan  upah  hak  amil  ini  tergantung  besar  atau  kecilnya  dana  zakat  yang  terkumpul sehingga upah kepada hak amil tidak akan selalu tetap.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Bandung  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  yang  didirikan  oleh pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.  8  Tahun  2001  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi menghimpun  dan  menyalurkan  zakat,  infaq,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional.  Lahirnya  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengkukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga  yang  berwenang  melaksanakan  pengelolaan  zakat  secara  nasional.  Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri  dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Selain mengumpulkan dana zakat, tugas Lembaga amil zakat juga menerika dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat si pemberi dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan fatwa MUI no. 8 tahub 2011 Tentang amil bahwa bagian yang menjadi hak amil yaitu 1/8 atau 12,5% setelah amil selesai melaksanakan tugas-tugasnya.
Pendistribusiannya  zakat  hanya  dapat  diberikan  kepada  delapan  golongan  tersebut,  namun  golongan fakir  dan  miskin  ialah  golongan  yang  mendapat  perhatian  khusus  dalam  pendistribusian  dana  zakat. Pendistribusian  ini  akan  menjadi  efektif  jika  amil  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik. Dibalik  peranannya  seorang  amil  yang  menjadi  perantara  antara  kaum  dhuafa  dan  aghniya,  amil  hanya mendapat bagian seperdelapan atau 12,5%. Jika dari dana zakat hak amil telah ditentukan sebesar seperdelapan atau  12,5%  dari  jumlah  dana  yang  terkumpul,  maka  kebutuhan  hidup  seorang  amil  mungkin  saja  tidak terpenuhi dan kurang sejahtera, karena jumlah seperdelapan yang telah dikategorikan untuk amil tersebut harus dibagi  dengan  biaya  operasional  lainnya  selama  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dalam menghimpun dana zakat itu, namun jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi’i berpendapat “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah. Karena tugas lembaga amil zakat yang  tidak  hanya  menghimpun  dana  zakat  saja,  melainkan  juga  menghimpun  dana  infak,  shodaqoh,  wakaf, tematik maupun sosial kemanusiaan, maka sumber upah yang diterima amil pun tidak hanya sebatas dari dana zakat, melainkan dari dana infak, wakaf, tematik dan juga sosial kemanusiaan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah  merumuskan pengertian  istilah  ketenagakerjaan  sebagai  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam UU ketenagakerjaan  ialah  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pekerja/buruh,  menyangkut  hal-hal  sebelum  masa kerja, antara lain; menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.
Berdasarkan  peraturan  menteri  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  nomor  07  tahun  2013  tentang  upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Baznas  Kota  Bandung  sendiri  memiliki  aturan  bahwasanya  pegawai  atau  yang  bisa  disebut  amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Kota Bandung sebesar Rp 3.623.778,91 yang mana hal ini akan selalu diberikan setiap bulannya kepada amil setelah melaksanakan tugas-tugasnya.
Mekanisme  pengupahan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kota  Bandung  kepada  para  amil  ini  diberikan setiap  bulannya  sesuai  dengan  UMK  Kota  Bandung  setelah  para  amil  selesai  menjalankan  tugas-tugasnya. Namun menurut Islam dijelaskan bahwa pengupahan kepada amil diberikan sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana yang terhimpun sebagai bentuk kehati- hatian agar jangan sampai para amil ini mengambil bagian zakat yang terlampau besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota  Bandung  kepada  para  amil  sudah  sesuai  dengam  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan yang mana Baznas Kota Bandung memberikan upah kepada amil sesuai dengan UMK Kota Bandung. Akan tetapi, jika ditinjau menurut aturan Islam bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sama setiap bulannya dengan dana zakat yang berbeda setiap bulannya, hal ini tidak sesuai karena Islam menganjurkan untuk memberikan upah kepada amil sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana yang terhimpun  setiap  bulannya  sebagai  bentuk  kehatian-hatian  agar  para  amil  tidak  mengambil  hak  yang  lebih banyak dari hak fakir miskin.

## Daftar Pustaka
Afzalurahman. (2000). Muhammad Sebagai Pedagang . yayasan Swarna Bhumy.
Ahmadi,  F.,  &  Arifin,  J.  (2010). Metode  Penelitian  Hukum .  Lembaga  Penelitian  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Chaudhry,  M.  (2012). Sistem  Ekonomi  Islam  Prinsip  Dasar  (Fundamental  Of  Islamic  Economic  System  ) . Kencana.
Iskandar. (2013). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial . Anggota IKAPI.
Ja’far, A. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia . IAIN Raden Intan Lampung.
Junaidy, A. (2014). Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam . UIN SA Press.
Muzzaki, M., & Sumanto, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah. Journal Raden Intan , 14 (2), 487.
Sundari,  S.  (2018).  Zakat  Dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Pengentasan  Kemiskinan. Al- ’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam , 3 (1), 23–35. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403 Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktik (4th ed.). Sinar Grafika.
Yusuf, Q. (2011). Hukum Zakat . Pustaka Litera Antar Nusa.