## EKSISTENSI RISALAH AL-QADHA UMAR BIN
KHATTAB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

## Al Husni
Dosen Hukum Islam Jurusan Syariah STAI Syekh Maulana Qori Jl. Prof. Muh. Yamin Kelurahan Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin-Jambi, 37312
Abstract: Between concepts treatise al-Qadha Umar with the concept of Reli- gion in the Age of Reform Justice in Indonesia now there are some compatibility. Among other issues of peace (for reconciliation), equating the parties litigant, ju- dicial position, study the case of entering into a new court to decide. But there are also differences in which the concept of the Religious Courts in Indonesia have not found a ban on the judge decide the case in anger as contained in the Minutes of al-Qadha tek it. Position Religious Court in the present Reform Era, has been aligned with other justice in Indonesia, this looks a separation of judicial power by the executive power in the management bodies of the Religious Courts, it is similar to what Umar Khalifah ibn Khattab in his reign that separates the judiciary with executive powers in the fi eld of justice.
Keywords: Risalatul Qadha, Religious Court, similarities and differences.
Abstrak: Antara konsep Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian (ishlah), menyamakan pihak- pihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru memutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana da- lam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim me- mutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam tek Risalah al-Qadha tersebut. Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemi-
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 66
sahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradilan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan.
Kata Kunci: Risalah al-Qadha, Peradilan Agama, persamaan dan perbedaan.

## Pendahuluan
Sejarah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada di dunia ini, karena ia meru- pakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, menyuruh ma’ruf dan mencegah ke- mungkaran, serta menegakkan ishlah di antara umat manusia.
Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbu - han dan perkembangan Islam itu sendiri. Bila ditelusuri sejarah perkembangan peradi- lan dalam Islam, maka terlihat adanya masa dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam Islam, di mana pada masa itu Islam telah meluas sampai kesemenanjung Arabia, yang dapat mem- buat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya, Ramlah, Eksistensi Risalatul Qadha yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan di bidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan. Terjadinya peraturan baru di bidang peradilan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai orang per- tama kali yang memisahkan antara kekuasan eksekutif dan yudikatif.
Peraturan baru itu dikenal dengan istilah ‘ Risalah al - Qadha’ yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip - prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya . Risalah al - Qadha yang merupakan pemikiran Umar bin Khattab ini adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan. Oleh karena itu, bila di bandingkan dengan Peradilan Agama di Indoneia di era Reformasi sekarang ini adakah relevansi antara keduanya.
Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, we- wenangnya menyangkut bidang Ahwal Al - Syakhshiyyah (Hukum Perdata Islam) yaitu perkawinan, warisan hibah, shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari’ah. Keberadaan Peradilan Agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi
Nusantara ini yaitu pada abad ke VII M. Perkembangannya mengalami pasang surut, dimana pada masa kesulthanan Islam wewenangnya selaian menyele- saikan perkara hukum perdata Islam juga menyelesaikan masalah pidana Is- lam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang se- dang berkuasa. Namun pada masa pemeintahan Belanda sampai Era Reformasi masalah Pidana Islam tidak lagi menjadi wewenang Peradilan Agama. 1
Keberadaan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini dikenal adanya sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) pembinaannya langsung berada di bawah Mahkamah Agung baik secara administratif, organisatoris dan fi nansial.
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman harus bersifat in- dependen sesuai dengan tuntutan reformasi. Karena selama ini badan peradilan menganut sistem dua atap ( double roof system ) artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan tehadap empat badan peradilan, sedangkan secara organisatoris, adminitratif dan keuangan dikelola oleh pihak departemen, seperti Departemen Agama membina Peradilan Agama begitu juga badan peradilan lainnya dibina oleh departemen masing - masing. Kemudian secara yustisial Peradilan Agama tetap masih memakai sistem yang ada sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 plus kompilasi Hukum Islam baik yang menyangkut tentang azas - azasnya maupun wewenang - nya hanya saja di Era Reformasi mendapat tambahan dari segi kewena - ngannya yaitu masalah ekonomi syari’ah dan penetapan hisab ru’yah .
Konsep Risalah al - Qadha
Risalah al - Qadha adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al - Asy’ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang ha- kim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan se- bagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Adapun isi dari risalah al - qadha ini adalah: 2
1 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.
7.
2 Mahmud Abbas Aqqad, Keagungan Umar bin Khattab, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993),
hlm. 43-44.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 68
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudamudahan Allah melimpah- kan kesejahteraan - Nya atas engkau dan berkat serta rahmat - Nya. Adapun ke- mudian daripada itu, maka:
1.  Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
2.  Pahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
3.  Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpang- kat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sam- pai putus asa mendambakan keadilanmu.
4. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).
5.  Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali per- damaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
6.  Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempat- nya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat mem- buktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu mem- buktikannya maka ia berhak mengkalahkannya kerena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
7.  Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu eng- kau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena se- sungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan.
8. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.
9.  Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diaju-
kan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikan- lah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.
10. Hindarkanlah dirimu dari marah, fi kiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa me- murnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri send- iri, maka Allah Swt. Akan memberinya kecukupan dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan mem- buka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan men- erima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu ba- gaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.
Wassalamu’alaikum warahmatullah”.
Jika diperhatikan lebih jauh, konsep-konsep yang termuat dalam Risalah al - Qadha di atas, menunjukkan: 3
1.  Kedudukan lembaga peradilan. Kedudukan lembaga peradilan di tengah tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi.
2.  Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya. Pahamilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ses- ungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia sia.
3.  Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah. Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak meleceh- kan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
4.  Kewajiban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.
5.  Lembaga damai. Penyelesaian secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
3 Ibid. , hlm. 46.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 70
6.  Penundaan persidangan. Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, kar- ena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan bag- inya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
7.  Memperbaiki putusan yang salah. Janganlah anda dihalangi oleh suatu pu- tusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebe- naran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatal- kan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
8.  Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis. Pergunakan kekeuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan ke- pada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjukkan dalam al-Qur’an dan Hadits, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan keta- huilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip den- gan kebenaran.
9.  Orang Islam haruslah berlaku adil. Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah.
10. Larangan bersidang ketika emosional. Jauhilah diri anda dengan marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.
Konsep risalatul qadha tersebut memiliki ruang lingkup pemahaman yang begitu luas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai landasan, baik landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan politis dalam bentuk keputusan/ ke- bijakan yang akan diambil oleh seorang hakim.
71

## Konsep Peradilan Agama di Era Reformasi
Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman 4 memang bergema pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Karena kekuasaan kehakiman sebelum reformasi dianggap telah dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu con- tohnya nampak dalam bidang pembinaan secara organisasi, adminstrasi, dan keuangan. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara justicial. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengu- rangi kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan. 5
Dengan adanya hal ini, maka muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang - undang yang menga- nut sistem dua atap ( double roof syistem ) dalam hal ini, artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina yaitu Mahkamah Agung selaku yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan secara teknis justisial, dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, or- ganisatoris, dan fi nansial, serta Departemen Agama yang melakukan pembinaan terhadap PA secara administratif, organisatoris, dan fi nansial. 6
Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka diun- dangkanlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kekua- saan Kehakiman. Dalam undang - undang ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap. Namun undang - undang inipun tidak lama umur diganti lagi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehaki- man yang tujuannya sama yaitu sama - sama menganut sistem peradilan satu atap. Perubahan ini terjadi dilatarbelakangi oleh adanya amandemen UUD 1945 Pasal 24 yang menyatakan pemegang kekuasaan kehakiman terdapat Mahka- mah Konstitusi selain Mahkamah Agung.
Kehadiran Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut menjadi pijakan
4  Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menye- lenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pan- casila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.
5 Abdul Ghafur Anshori, Op. Cit. , hlm. 38.
6 Ibid.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 72
yang sangat kuat bagi eksistensi Peradilan Agama, di mana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan di- undangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.
Adapun perubahan yang terjadi di badan Peradilan Agama yang tertuang dalam perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut adalah berkenaan dengan:

## 1. Kewenangan PA
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk me- negakkan hukum dan keadilan bagi orang - orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Ta- hun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk bidang ekonomi syari’ah, dan hisab rukyah. Ekonomi syari’ah meliputi: bank syari’ah, asuransi syari’ah, re asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat ber- harga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiyaan syari’ah, pe- gadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, bisnis syari’ah, dan lembaga keuangan mikro syari’ah.
Tujuan dari perluasan wewenang Peradilan Agama adalah untuk memberi- kan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ter- tentu, termasuk pelanggaran atas undang - undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah da- lam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan: ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini...” Kata - kata “perkara tertentu“ ini dalam bertujuan agar wewenang Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara perdata saja tapi juga masalah pidana Islam seperti yang berlaku di Nanggroe Aceh Darus- salam.

## 2. Asas - asas hukum PA
Berdasarkan perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, asas - asas Peradi-
lan Agama tersebut adalah asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, asas hakim wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka un- tuk umum, asas aktif memberi bantuan, asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, asas pemeriksaan dalam dua tingkat, asas mengadili meliputi hak milik, asas hakim bersifat menunggu, asas bahwa putusan pengadilan harus memuat pertimbangan, asas berperkara dengan biaya, dan asas ne bis in idem . 7

## 3. Tugas dan fungsi PA
Tugas dan fungsi Peradilan Agama juga mengalami perubahan. Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut, tugas dan fungsi Peradilan Agama terdiri dari dua, yaitu:
a. Tugas Yustisal , merupakan tugas pokok dan intinya menegekkan hu- kum dan keadilan, dimana dalam tahap realisasi pelaksanaannya di- lakukan:
1)  Tahap penerimaan, berupa penerimaan dan pembayaran verschot (panjar biaya perkara), pendaptaran perkara pada buku register perkara oleh paniter dan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan.
2)  Tahap pemeriksaan dan mengadili, berupa penetapan hari sidang oleh majelis hakim, pemanggilan pihak-pihak untuk menghadiri persidangan oleh juru sita/jurusita pengganti atas perintah majelis hakim. Proses ini berlangsung smapai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim.
3)  Tahap penyelesaian, berupa pelaksanaan putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap. Di Pengadilan Agama terdapat kekhususan dalam penyelesaian yaitu dalam bidang cerai talak, dimana proses perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Maka pelaksanaan putusannya berupa pelaksanaan sidang ikrar talak oleh suami kepada dan penerbitan akta cerai. Dan yang menyangkut cerai gugat, yakni proses perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, kegiatan pelaksanannya berupa penerbitan akta cerai. Di samping itu juga yang berhubungan denga kebendaan seperti harta bersama, waris, wakaf, hibah, dan shadaqah. Proses kegiatannya berupa eksekusi oleh panitera
7 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , (Ja- karta: Kenana, 2008), hlm. 348.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
dan juru sita/juru sita pengganti atas perintah atau dipimpin langsung oleh ketua Pengadilan Agama.
b. Tugas non Yustisial . Tugas ini diemban oleh Pengadilan Agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di Pengadilan Agama, seperti memberi ket- erangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya (atas permintaan lembaga yang bersangkutan). Atau memberi pertolongan kepada masyarakat yang memerlukan perto- longan atau bantuan dalam pembagian harta peningalan di luar sengketa. Produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat yang memintanya.

## 4. Struktur Organisasi PA
Struktur Peradilan Agama di Mahkamah Agung terlihat dari salah satu unsur pimpinan yang berada di bawah wakil ketua bidang yudisial adalah Ketua Muda Urusan Peradilan Agama (TUADA URDILAG), yang bertugas melaku- kan pembinaan teknis yustisial perkara di lingkungan Peradilan Agama. 8 Dan di dalam sekretariat Mahkamah Agung terdapat beberapa direktorat, yaitu: a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; b. Direktorat Badan Peradilan Agama; c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; d. Badan pengawasan; e. Badan penelitian dan pengembangan, pen- didikan, pelatihan hukum dan peradilan; dan f. badan urusan administrasi.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas memban- tu sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebi- jakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Pera- dilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradi- lan Agama. 9 Dalam tataran operasionalnya Dirjen Badan Peradilan Agama ini bertugas mengurus masalah administrasi, keuangan, perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan administrasi perkara dan tidak menyangkut masalah perkara atau yustisialnya.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdiri atas: a. Sekretariat Dire-
8 Abdul Ghafur Anshori, Op. Cit ., hlm. 66.
9  P asal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 menyatakan: “Wakil Ketua Bi- dang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara.
75
torat Jenderal Badan Peradilan Agama; b. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama; c. Direktorat pembi - naan administrasi Peadilan Agama; dan d. Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Perdata Agama. Masing - masing unsur ini mempunyai tugas tersendiri, yaitu:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, bertugas mem- berikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Dirjen Badilag, 10 menyangkut; sumber daya manusia, keuangan ,perenca- naan, kepegawaian, termasuk administrasi tata laksana perkara, sarana- prasarana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka secara struk- tural, unsur unsur yang terdapat dan berada di bawah Sekjen Badilag terdiri atas: 1) bagian perencana an dan keuangan; 2) bagian kepegawaian;
3) bagian organisasi dan tata laksana; 4) bagian umum; dan 5) kelompok jabatan fungsional.
b. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, bertugas melak- sanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peru- musan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Agama. 11
Dengan demikian, Direktorat Pembinaan Tenaga teknis Peradilan Agama terdiri dari : 1) subdirektorat mutasi hakim; 2) subdirektorat mutasi panit- era dan jurusita; 3) subdirektorat pengembangan tenaga teknis peradilan; 4) subdirektorat data dan evaluasi; 5) subbagian tata usaha; dan 6) kelompok jabatan fungsional.
c. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama , bertugas melaksana- kan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Agama. Direk- torat ini terdiri atas: 1) subdirektorat tata kelola; 2) subdirektorat bimbingan dan minotoring; 3) subdirektorat statistik dan dokumentasi; 4) subbagian tata usaha; dan 5) kelompok jabatan fungsional.
d. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama , bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan tata laksana perkara perdata agama serta kesyari’ahan. Oleh karena itu direktorat ini terdiri atas: 1) subdirektorat kasasi agama; 2) subdirektorat peninjauan kembali perdata agama; 3) subdirektorat syari’ah;
10 Jaenal Aripin, Op. Cit. , hlm. 319.
11 Ibid ., hlm. 321.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
76
4) subbagian tata usaha; dan 5) kelompok jabatan fungsional.
e. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama . Dalam struktur jenjang Peradilan Agama, terdapat Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Ting- kat Pertama yang wilayah hukumnya berada di ibu kota kabupaten/kota, dan Pengadilan Tinggi Agama yang wilayah hukumnya berada di ibu kota propinsi. Unsur Pengadilan Agama terdiri dari: pimpinan, hakim,sekretaris, panitera,dan juru sita. Sedangkan unsur Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim, sekretaris, dan panitera.

## 5. Sistem Pembinaan dan Pengawasan Hakim Peadilan Agama.
Di era reformasi, berdasarkan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bawa pembinaan tekhnis peradilan, organisasi, administrasi, dan fi nansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”. 12 Pembinaan teknis ini lebih mengacu ke- pada hukum acara Peradilan Agama. Sedangkan mengenai pengawasan dalam Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahakamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebsan hakim da- lam memeriksa dan memutuskan perkara”. 13 Di bidang pengawasan ada Ketua Muda Pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa hakim agung pengawas dan badan pengawasan Mahkamah Agung.

## 6. Syarat dan Prosedur Pengisian Jabatan Hakim PA
Dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama, maka hakim tidak hanya menangani masalah al - ahwal al - syakhshiyyah saja. Akan tetapi juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi syari’ah, seiring dengan perkembangan yang cepat di bidang hukum dan semaraknya ekonomi syari’ah diterapkan di tengah masyarakat sekarang ini, kenyataannya tidak saja lembaga yang notabenenya berlabel syari’ah, bahkan bank - bank konvensionalpun ikut marak menerapkannya. Dalam hal pengisian jabatan hakim, banyak sekali Pasal - Pasal yang mengatur tentang itu diantaranya Pasal 13. Dan untuk menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi syaratnya diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Kemudian hakim sebelum memangku jabatannya ia
12 Amandemen Undang - undang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.
13 Ibid., hlm. 4.
77
harus disumpah sebagaimana tertuang dalam Pasal 16. Di samping itu hakim dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan norma - norma moral dan agama, sehingga putusannya mencapai keadilan yang diinginkan oleh pencari keadilan.

## 7. Hakim sebagai penemu hukum “Bukan pembuat hukum”.
Dalam hal ini hakim diharapkan dapat menggali dari berbagai sumber, khusus- nya yang berkenaan dengan hukum Islam untuk menemukan hukum sebagai dasar bagi keputusannya. Sumber-sumber tersebut tidak perlu lagi dibuat, tetapi tinggal menemukannya, karena intinya sumber-sumber tersebut sudah ada.
Demikianlah poin perubahan yang signi fi kan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan beberapa point perubahan tersebut sekaligus menjadi seperangkat konsep utama bagi Peradilan Agama di Indone- sia pada Era Reformasi.

## Peradilan di Masa Umar Bin Khattab
Sebelum sampai pada pembahasan peradilan pada masa Khali - fah Umar bin Khattab, terlebih dahulu penulis membahas latar belakang beliau.Umar bin Khattab lahir di Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat. 14 Ia lahir empat Tahun sebelum terjadinya Perang Pajar, berarti 13 Tahun lebih muda dari Nabi Muhammad saw. Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abd Al - Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin Razail bin ‘Adi bin Ka’ab bin Lu’ay. Sebelum masuk Islam terkenal sebagai singa padang pasir yang me- musuhi Islam bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad Saw. Namun setelah masuk Islam beliau menjadi shahabat nabi terbesar sepanjang sejarah Islam. 15
Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan Khalifah Abu Bakar yang dilakukan di saat ia mendadak jatuh sakit. Penunjukan ini walaupun dilakukan atas rapat musyawarah beberapa orang shahabat, namun tetap ditawarkan ke- pada kaum Muslimin yang berada di Masjid Nabawi yang akhirnya mendapat persetujuan untuk menjadi khalifah. Pemilihan beliau ini sengaja dilaksanakan demikian, kalau pelaksanaannya dipilih langsung oleh kaum Muslimin, dikha-
14 A. Syalabi, Tarikh Al - Islamiy wa Al - Hadharah Al - Islamiyyah, Terj. Mukhtar, Jilid I, (Ja- karta: Pustaka al - Husna, 1994), hlm. 22.
15 Ensiklopedi Islam, Jilid III. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 1256.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 78
watirkan terjadinya pergolakan politik yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sa’idah nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali, di samping itu perebutan dari kaum Ansahr dan Muhajirin yang saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. 16
Dalam sepuluh Tahun peperintahan Umar bin Khattab, dapat merubah peradaban Islam yang maju seperti terjadinya ekspansi wilayah Islam ke luar Jazirah Arab seperti Syiria, Mesir, Persia , dan sebagainya. Yang mana pada saat itu dikenal dengan negara adikuasa, karena beliau dikenal sebagai negarawan, administrator terampil, pembaharu membuat berbagai kebijakan dan cenderung memanamkan semangat demokrasi secara insentif di kalangan rakyat, dan peja- bat pemerintahan. Dalam menghadapai persoalan kenegaraan selalu dimusya- rarahkan sebagai jalan keluarnya. Tidak kalah pentingnya di bidang peradilan.
Dengan adanya ekspansi wilayah Islam, maka masalah hukumpun semakin bertambah, dan semakin luas pula peranan gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan kedudukan eksekutif dengan yudikatif, maka diangkatlah beberapa orang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara, yaitu Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah; Syuraih sebagai hakim di Bashrah; dan Abu Musa al - Asy’ari sebagai hakim di Kufah; Usman Ibnu Qais Ibn Abil ‘Ash di Mesir. 17 Umar melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain: “Apakah ka- lian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama”. Jika pernah, ia mengikuti putusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana yang dikutip dari Umar Sulaiman al - Asyqar, salah satu wasiat Umar ra. Kepada seorang qadhi pada zamannya, yaitu Syurah. Wasiat tersebut adalah: 18
1. Berpeganglah kepada al-Qur’an dalam menyelesaikan kasus.
2. Apabila tidak diketahui di dalam al-Qur’an, hendaklah engkau berpegang kepada Sunnah.
3. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam Sunnah, berijtihadlah.
Begitu juga Umar bin Kattab pernah berpesan kepada Abu Musa al - Asy’ari tentang pokok - pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang dikenal den-
16 Ibid., hlm. 1258.
17 T. M. Hasbi Ash - Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: Offset, 1964), hlm. 17.
18 Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 37.
79
gan istilah “Risalah al - qadha “ sebagiamana tersebut di atas.
Pengangkatan hakim pada masa ini dilakukan dengan cara ada yang diang- kat lansung oleh Khalifah Umar dan ada juga yang langsung di angkat oleh para gubernur. Pada masa - masa pertama Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang mengangkat para hakim, setelah wilayah Islam telah meluas, Umar bin Khattab melimpahkan kekuasaannya kepada para gubernur untuk mengangkat hakim di daerah, dengan memperhatikan syarat - syarat untuk layak diangkat sebagai hakim seperti wara’, adail, dan cerdas, berwibawa, tidak thama’, berilmu pengetahuan, dan etos kerja yang tinggi. Dan Umar bin Khattab selalu membatasi wewenang para hakim terse- but. Kalau masalah pidana itu Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang langsung menyelesaikannya atau oleh para penguasa daerah, sedangkan masalah perdata ditangani oleh para hakim. 19

## Ijtihad Umar Bin Khattab Di Bidang Peradilan
Adapun sumber ijtihad Umar bin Khattab ada empat macam, yaitu: al - Qur’an, Sunnah, ijma’, dan ra’yu. Antara lain ijtihad Umar bin Khattab di bidang pera- dilan, yaitu Umar bin Khattab pernah dikabarkan tidak melaksanakan huku- man potong tangan bagi pelaku pencurian dikernakan disaat itu umat Islam mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahan kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah disirami hujan selama sembilan bulan terus - menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga Tahun ini dikenal dengan Tahun abu. Diperkirakan Tahun abu ini terjadi menjelang akhir Tahun kedelapan be- las Hijriyyah, yang meliputi daerah hijaz, Tihama dan Najd. Konon ceritanya pada masa itu, Umar bin Khattab seringkali mengucapkan katakata yang meng- gambarkan keyakinannya yang begitu besar terhadap keadilan yang penuh dan persamaan yang mutlak anatara sesama manusia. Sering beliau berkata : “Kita makan apa yang ada kalau tidak ada persedian setiap keluarga kita gabungkan dan makanlah bersama - sama. Mereka takkan mati kelapan hanya karena ber- bagi perut. Dalam kondisi seperti ini sebagaiman menurut Ibnu Qayyim, Umar tampaknya mengadakan perubahan dalam fatwa hukum, sebagaimana diri- wayatkan.” Bahwa Umar bin Khattab telah menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri di musim kelaparan“.
19 T.M. Hasbi Ash - Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 17 dan 18.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 80
Dalam kasus ini tidak mudah mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan al - Qur’an yang memerintahkan memotong tangan pencuri, semen- tara di dalam al - Qur’an sendiri tidak diperincikan bagaimana seharusnya dan apa yang harus dipenuhi agar bisa menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.
Kisah berikutnya menyangkut pada diri seorang pahlawan bernama Kha- lid bin Walid ra. Yang diberi gelar “Pedang Allah”. Umar bin Khattab pernah memarihinya dengan menuntut pertanggung - jawaban atas kesalahannya dalam membagikan infak secara tidak semestinya. Umar bin Khattab meminta agar Khalid bin Walid yang menjadi panglima tersohor ini diadili di depan umum sebagaimana mengadili prajurit - prajurit biasa. Bahkan kemudian Khalid bin Walid dimutasikan dari jabatannya dan seluruh kekayaannya berupa harta ben- da sampai sekecil - kecilnya disita pula. 20
Kasus - kasus ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerapkan kon- sep keadilan yang ditegakkan terbebas dari hal - hal yang bersifat duniawi, tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lain walaupun kedudukan dalam pemerintahan berbeda, namun demi keadilan semuanya sama, dengan penuh pertimbangan dan berpegang dengan ketentuan yang ada dari nash. Umar melakukan tindakan yang menunjukkan Islam sebagai “rahmatan lil ‘ala- min” .

## Relevansi Risalah al-Qadha dengan Peradilan Agama di Era Reformasi
Dengan paparan di atas, terlihat ada beberapa poin dari naskah Risalah al - Qad- ha yang ada kesesuaiannya dengan konsep Peradilan Agama di era reformasi sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia ada- lah suatu peradilan Islam yang beraku ba - gi penganut umat Islam Indonesia. Relevansi poin - poin naskah Risalah al - Qadha dengan Peradilan Agama di era reformasi tersebut adalah :

## 1. Kedudukan Lembaga Peradilan
Kedudukan lembaga peradilan di tengah - tengah masyarakat hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti Ini menunjukkan keberadaan lembaga peradilan bagi suatu masyarakat sangat dibutuhkan dan fardu kifayah hukumnya. Bila
20 Mahmud Abbas Aqqad, Op. Cit. , hlm. 70 - 72.
81
tidak ada, dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. 21 Dalam sistem pemerintahan Islam, masalah peradilan ini ditata sedemikian rupa mulai masa Nabi Muhammad sampai sa’at sekarang ini.
Demikian juga halnya dengan Peradilan Agama di era reforma - si di Indone- sia telah mencapai puncak kekokohannya pada Tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amande- men secara eksplisit dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama disebut- kan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung. 22
Di samping itu, terjadi perubahan sangat signi fi kan yang berhubungan dengan eksistensi Peradilan Agama, yaitu disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No.35 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa se- mua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi, administrasi, dan fi nansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung.
Terakhir pada tanggal 21 Maret 2006 disahkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradi- lan Agama. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini, kedudu- kan Peradilan Agama semakin kokoh dan kewenangannyapun semakin luas. Perkembangan Peradilan Agama di era reformasi sekarang ini secara struktur tertata dengan baik dimana antara panitera dan sekretaris dipisahkan fungsi tu- gasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44, bahwa “Panitera pengadilan
21 Dedi Supriadi, Sejarah Peradapan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 83.
22 Perubahan ketiga UUD 1945 melalui sidang Tahunan MPR tahun 2001 meliputi pe- nambahan bab dan pasal serta perubahan - perubahan sekitar sepuluh pasal, yaitu Pasal 1 ayat (2) ditambah 1 ayat ayat (ayat ke 3), Pasal 3 diubah, Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta ditambah 1 Pasal 6A, Pasal 7 ditambah 3 pasal (7A, 7 B, 7C), Pasal 8 diubah, Pasal 11 diubah, Pasal 17 ditambah 1 ayat (ayat ke 4), Pasal 22 ditambah 2 bab yakni BAB VII A dengan 2 pasal (22 dan 22 D), dan BAB VII B (Pasal 22E, Pasal 23E, 23F, 23G), Pasal 24 diubah dan ditambah 3 pasal menjadi Pasal 24A, 24B, 24. Materi pe- rubahan ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan - ketentuan tentang asas - asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentu- an - ketentuan tentang pemilihan umum, MPR RI, Badan Tayangan Materi Sosialisasi UUD RI Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 1. Dalam Jae- nal Arifin, Op. Cit ., hlm. 357.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 82
tidak merangkap sekretaris pengadilan”. 23 Masalah pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan fi nansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah agung. Pembinaan teknis ini lebih mengau kepada hukum acara dalam peradi- lan yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku menyang- kut suatu perkara tertentu.Sedangkan dalam hal pengawasan sebagaimana ter- tera dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 12 bahwa: “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengwasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara”. 24 Di bidang penga- wasan ada ketua muda pengawas dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa hakim agung pengawas Mahkamah Agung.
Dengan demikian, bahwa kedudukan Peradilan Agama di era reformasi, memang benar - benar dikelola oleh badan Yudikatif dan terpisah dengan kekua- saan negara di bidang eksekutif, hal ini sesuai dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, dan beliau inilah yang pertama kali memisahkan antara kekuasan negara di bidang eksekutif dengan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Di Indonesia sebelum masa reformasi, sistem ba- dan peradilan dalam hal pembimbanan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh pihak pemerintah seperti di bidang Peradilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama, sedangkan Mahkamah Agung hanya men- jalankan tugas di bidang kehakiman.
Dengan ikut campurnya pihak pemerintah dalam menata bidang peradilan selama ini, maka muncullah kesenjangan antara das sollen dan das sein , sehingga kekuasaan kehakiman banyak mendapatkan banyak intervensi dari kekuasaan lain (pemerintah) dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya praktek ma fi a peradilan yang ternyata dilakukan juga oleh aparat penegak hukum itu sendiri. 25 Dengan adanya - prak- tek - praktek seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kehanuran di bidang
23 Amandemen Undang - undang Peradilan Agama, Op. Cit., hlm. 16 24 Ibid., hlm. 4.
25 Bila ditelusuri sejarah Peradilan Agama di Indonesia, maka terlihat beberapa ham- batan yang dapat meirintanginya bahkan terbelakang dari penataan peradilan lain- nya. Rintangan tersebut antara lain PA agak terlambat memiliki UU Peradilan Agama, terdapat pengukuhan Peradilan Agama oleh Peradilan Umum, anggapan mayarakat bahwa Peradilan Agama adalah peradilan semu. Lihat Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 1 - 36.
hukum. Di saat bergemanya seruan reformasi di negeri ini, maka poin utamanya yang harus direformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dan praktik ko- rupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dikikis habis.

## 2. Memahami Persoalan dan Kemudian Memutuskannya
Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambil- lah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia - sia. 26 Maksudnya adalah apapun persoalan yang diajukan ke pengadilan, hakim harus memahami pesoalan tersebut dengan sebaik - baiknya, bila hakim salah dalam menilai suatu persoalan, maka hakim akan salah dalam memutuskannya. Hakim dalam menentukan pokok persoalan melaui saksi dan argumen - argumen dari pihak yang berselisih. Untuk itu hakim harus menden- garkan keterangan para pihak yang berselisih dengan baik. Dan jangan memu- tuskan sebelum mereka diminta ketengan - keterangan yang jelas, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perselisihan keuali dia telah memahami dua hal. Pertama , awal dan detail per- masalahannya, dan kedua, keputusan yang tepat yang diterapkan pada perselisi- han tersebut. 27
Teks ini sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Dan yang menjadi dasar hukum bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yaitu: “Hakim wajib meng- gali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 28 Dalam bahasa latin hal ini disebut dengan ius curia no- vit artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencari hukumnya. Ia wajib meng- gali nilai - nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena nilai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang kekuatan berlakunya berdasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat, meskipun tidak
26 Dedi Supriadi, Op. Cit., hlm. 83.
27 Muhammad Ibnu Qayyim, “A’alam al - Muwaqi’in im al - Alamin”, sebagaimana di- kutif oleh Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kenana, 2007), hlm. 97. 28 Abdul Ghafur Anshori, Op. Cit. , hlm. 151.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 84
tertulis sering kali lebih ditaati karena dianggap adil dan patut. Hal ini sesuai dengan konsep Peradilan Agama hukum yang ada dalam al - Qur’an, hadits, dan kitab - kitab fi qh dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga ha- kim apabila tidak menemukannya dalam hukum tertulis mereka menggali hu- kum dari sumber - sumber hukum tersebut, bila tidak menemukan hukumnya dalam sumber - sumber tersebut, baru hakim melakukan ijtihad .

## 3. Lembaga Damai
Penyelesaian perkara seara damai dibenarkan,sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 29 Dalam ketentuan ajaran Islam perdamaian disebut dengan “ishlah”. Hal ini sesuai dengan fi rman Allah swt. : “Jika dua belah pihak di antara umat terdapat perselisihan, buatlah perdamaian di antara mereka. Tapi jika di antara mereka telah melewati batas, maka kalian semua harus melawannya sesuai perintah Allah. Dan jika sudah, buatlah per- damaian anatara mereka dengan hakim, dan takutlah akan Allah yang Maha Adil. 30 Ini menunjukkan bila terjadi perselisihan anatara du kelompok, maka an- jurkanlah untuk berdamai berdasarkan keadilan dan persamaan hak.
Penerapannya dilakukan sebelum putusan sidang dilakukan di pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum perkara diperiksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini belum dilaku- kan oleh hakim , maka putusan tersebut bisa berakibat batal demi hukum. Pen- erapan ishlah di Pengadilan Agama, bila ishlah itu tercapai, maka dibuatkan- lah akta perdamaian, dan kedua belah pihak harus mentaati isi akta tersebut. Kekuatan akta ini sama dengan putusan pengadilan yaitu mengikat dan dapat dieksekusi. Dalam hal perkara perceraian bila kedua belah pihak berhasil di- damaikan, maka tidak dibuat akta perdamaian, melainkan perkaranya dicabut oleh pihak penggugat dan membayar perkara. 31

## 4. Berlaku Sama dan Adil Kepada Kedua Belah Pihak
Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandanglah mereka den- gan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda,
29 Dedi Supriadi, Op. Cit. , hlm. 83.
30 Al - Hujarat (49): 9.
31 Jaenal Arifin, Op. Cit., hlm. 352.
85
dan yang lemah tidak merasa teraniaya. 32 Ini menunjukkan, bahwa hakim dis- amping bertugas memutuskan perkara, juga bertugas menerapkan perinsip kesamaan hak-hak bagi pihak-pihak yang berperkara, walaupun pihak yang berperkara itu antara orang kaya dengan orang miskin, raja dengan rakyatnya, antara majikan dengan pembantunya, dan antara kerabat dengan musuhnya. Karena dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi apapun terhadap orang- orang yang berperkara di muka sidang pengadilan. Para pihak yang berperkara adalah sama dimuka sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi : “Pernah ada perselisihan antara Umar dan Ubay bin Ka’ab r.a tentang kepemilikan sebuah sumur. Mereka membawa perkara pada Zaid bin Haritsah r.a. Ketika mereka pergi padanya, Zaid meminta Umar duduk di karpet, tapi Umar menolak melakukannya dan berkata, “Kamu tidak boleh memperlaku- kanku tidak adil diawal pemeriksaanmu. Aku akan duduk dengan lawan di kar- pet itu. Karena Umar tidak punya saksi, untuk itu dia harus bersumpah akan kebenaran perkataannya. Zaid membujuk Ubay supaya tidak menyuruh Umar untuk mengangkat sumpah, tapi Umar tidak setuju atas tindakan Zaid terse- but dan Umar tetap bersumpah atas kebenaran perkataannya. Kemudian Umar meminta pada Zaid untuk memperlakukan hal yang sama di muka hakim dan memperlakukan setiap orang secara adil. 33
Konsep ini juga terdapat di dalam asas-asas Peradilan Agama di era refor- masi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Ta- hun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan audi et alteram partern atau eines mannes rede ist- keines mannes rede, man soli sie horen alle beide, artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kes- empatan yang sama dalam memberikan pendapatnya. 34 Mempertahan persa- maan perlakuan antara pihak berperkara di pengadilan merupakan tuntutan, baik dari segi tempat duduk dan ruang pengadilan. Tidak ada pihak yang ber- perkara yang duduknya lebih dekat dengan hakim dari pihak lain. Jika salah satu pihak duduk sejajar dengan hakim atau lebih dekat dengannya, pihak yang
32 Dedi Supriadi, Op. Cit. , hlm. 83.
33 Muhammad Al - Sarakhsi, al - Mabsut, sebagaimana dikutif oleh Abdul Manan, Op. Cit. , hlm. 99.
34 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, (Ja- karta: Prenada Media, 2005), hlm. 199.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 86
lainnya akan meragukan ketidakberpihakan hakim dalam menangani kasusnya. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk meyakinkan bahwa kedua pihak te- lah disediakan tempat duduk yang sama bagi mereka di pengadilan. 35 Dengan demikian, tentantang persamaan kedudukan bagi pihak yang berperkara di de- pan sidang pengadilan, dapat juga dilihat dari kisah-kisah di atas tentang ijtihad Umar bin Khattab r.a dalam bidang peradilan.

## 5. Memperbaiki Putusan yang Salah
Berkenaan dengan memperbaiki putusan yang salah, saidina Umar bin Khattab telah berkata:
“Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditun- juk pada kebenaran untuk kembali putusan itu, lalu engkau ditunjuki pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan”. 36
Ungkapan tersebut menujukkan agar hakim melihat adanya kesalahan da- lam putusannya, dia segera memperbaikinya. Dan bila dikaitkan dengan sistem Peradilan Agama di Indonesia juga terdapat anjuran untuk meninjau kembali putusan yang telah diputuskan oleh hakim, dengan cara apabila pihak yang ber- perkara tidak merasa puas dengan keputusan hakim pengadilan agama tingkat pertama, maka boleh diajukan dengan menggunakan upaya banding, seterusnya jika para yang berperkara tidak merasa puas dengan keputusan pengadilan di tingkat banding boleh diajukan ke Mahkamah Agung berupa kasasi, bila tidak puas dengan keputusan di tingkat kasasi boleh mengajukan peninjauan kem- bali. Semuanya itu dijalan seara berjenjang dalam mengajukan berbagai upaya untuk menuju keadilan.

## 6. Pengetahuan akan Hukum dan Kemampuan untuk Menerapkannya
Hal ini sangat dibutuhkan khususnya pada kasus-kasus yang akan diputus melalui ijtihad dan qiyas. Umar bin Khattab berkata:
“Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hu- kum yang tidak ada dalam al-Qur’an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Ke-
35 Jaenal Arifin, Op. Cit. , hlm. 353.
36 Mahmud Abbas Aqqad, Op. Cit., hlm. 43-44.
87
mudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah hu- kumhukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”. 37
Teks ini menunjukkan hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum serta mampu berijtihad. Bila dikaitkan dengan Peradilan Agama di Indonesia, hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada al-Qur’an dan Hadits, fi qh, Kompi- lasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Yurisprudensi dan seba- gainya.
Di samping poin-poin di atas, maka ada juga yang belum penulis temu- kan kesamaan antara konsep Risalah al-Qadha dengan Peradilan Agama, yaitu masalah hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan marah, seba- gaimana ungkapan yang mengatakan bahwa jauhi dirimu dari marah, kalau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar, karena putusan yang benar adalah daripada peker- jaan yang Allah Swt. Menetapkan pahala dan dengan dia pulalah bagus sebutan (perakapan orang), maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walau- pun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang dian- taranya dengan masyarakat. Oleh karena kemarahan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pikiran manusia, dan setan menguasai dirinya. Karena itu bila hakim marah dalam memutuskan perkara ia harus berhenti dulu. Karena memutuskan perkara dalam keadaan marah dapat membuat putusan menjadi tidak adil.

## Penutup
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa antara konsep Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian ( ishlah) , menyamakan pihak-pihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru me- mutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradi- lan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam tek Risalah al-Qadha terse- but.
37 Ibid.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 88
Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemisahan kekua- saan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradi- lan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Uma bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan. Hal ini dilakukan agar tercapainya keadilan, tanpa ada tekanan dari pihak luar baik itu sifatnya paksaan, rekomen- datif, dan direktif. Agar peradilan benar-benar mandiri sesuai dengan tuntutan reformasi yaitu tegaknya supremasi hukum di Indonesia yang independen dan mandiri.

## Bibliogra fi
Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, Ja- karta: Prenada Media, 2005.
Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Jakarta: Kenana, 2007. Anonim, Amandemen Undang - undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2006.
A. Syalabi, Tarikh Al - Islamiy wa Al - Hadharah Al - Islamiyyah, Terj. Mukhtar, Jilid I, Jakarta: Pustaka al - Husna, 1994. Dedi Supriadi, Sejarah Peradapan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam, Jilid III, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Edisi Revisi, Semarang: Ku- mudasmoro Gra fi ndo Semarang, 1994. Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , Ja- karta: Kenana, 2008.
Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cetakan III, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003. Mahmud Abbas Aqqad, Keagungan Umar bin Khattab, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.
MPR RI, Badan Tayangan Materi Sosialisasi UUD RI Tahun 1945 , Jakarta: Sekre- tariat Jenderal MPR RI, 2005.
T. M. Hasbi Ash - Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: Offset, 1964.
89
Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Un- dang No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehaki- man Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama