JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 35-46; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |35

## Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Farid Pardamean Putra Irawan  , Nur Rofiq
Universitas Tidar Magelang faridaidd01@gmail.com

## Abstract
Marriage is an agreement between a man and a woman to form a family and live together until the end of life. In Islam, unregistered marriage is known as a marriage that is legally valid in religion but not under state law. Siri marriage is very thick and inherent in practice in Islamic societies which tend to still think that religiously validity is sufficient, without the need for registration by the state as a legal marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of this research was carried out to try to examine in more depth the connection between siri marriage in the view of Islamic law and state law. The method used in this research is normative legal research or library research by examining document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and it can be in the form of the opinions of scholars. This type of normative  research  uses  qualitative  analysis  by  explaining  existing  data  in  words  or statements not with numbers. From the results of the research carried out, it was explained that carrying out a siri marriage is allowed by the state but with the consequence the power of law in solving problems due to the siri marriage.
Keywords : Siri Marriage; State Law; Islamic Law

## Abstrak
Pernikahan  adalah  perikatan  antara  seorang  lelaki  dan  seorang  perempuan  untuk membentuk suatu keluarga dan hidup bersama sampai akhir hayat. Dalam islam dikenal pernikahan siri yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak secara aturan hukum negara. Pernikahan siri sangat kental dan melekat praktiknya dalam masyarakat islam yang cenderung masih beranggapan bahwa sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu untuk dilakukan  pencatatan  oleh  negara  sebagai  pernikahan  yang  sah  seperti  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Tujuan  Penelitian  ini dilaksanakan  untuk  mencoba  mengkaji  secara  lebih  mendalam  terkait  pernikahan  siri dalam  pandangan  hukum  islam  dan  hukum  negara.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.  Penelitian  jenis  normatif  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka- angka. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menjelaskan bahwa melakukan pernikahan siri  diperbolehkan  oleh  negara  tetapi  dengan  konsekuensinya  kekuatan  hukum  dalam menyelesaikan masalah akibat pernikahan siri tersebut.
Kata Kunci : Pernikahan Siri;  Hukum Negara; Hukum Islam
Received : 2021-06-12 Accepted: 2021-06-30
Published: 2021-06-30

## Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq

## Page | 36

## Pendahuluan
Pernikahan adalah salah satu tujuan manusia dalam hidup. Setiap manusia pasti mempunyai  keinginan  untuk  menikah.  Pernikahan  sendiri  dimaknai  sebagai  suatu ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan di Indonesia diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. 1
Pernikahan  dilakukan  di  kantor  urusan  agama  bagi  mereka  yang  beragama  islam sedangkan untuk mereka yang beragama selain islam di kantor catatan sipil.
Dalam  agama  islam  terdapat  2  (dua)  pandangan  terkait  pemahaman  akan pernikahan ini yaitu pernikahan yang sah secara agama serta negara dan pernikahan yang sah secara agama saja atau disebut juga nikah siri. Pernikahan yang sah secara agama dan negara adalah pernikahan yang dicatat di kantor urusan agama dan juga sesuai dengan pedoman agama islam. Sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang berdasarkan pedoman agama islam saja, tetapi tidak diakui dan dicatat oleh negara. 2
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 bahwasannya pencatatan sipil adalah pencatatan  suatu  peristiwa  penting  dialami  seseorang  dan  peristiwa  tersebut  yang disebutkan  dalam  aturan  pencatatan  sipil  seperti:  kelahiran,  kematian,  lahir  mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 3
Sehingga sudah seharusnya pernikahan tersebut dicatatkan oleh negara melalui instansi terkait agar kedudukan serta kekuatan hukum pernikahan bersifat tetap dan jelas.  Apabila  hal  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  kedua  calon  suami  istri  maka dikhawatirkan kedepannya akan timbul masalah-masalah terkait status keduanya nanti. Sudah sejak lama praktik pernikahan siri ini mengakar kuat di Indonesia khususnya bagi para  calon  pasangan  yang  harus  melangsungkan  pernikahan  muda.  Karena  cara tersebut  dianggap  tepat  guna  menutup  aib  keluarga  serta  menghemat  biaya
_______________
1 “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
2 Vivi  Kurniawati, Nikah  Siri ,  ed.  oleh  Fatih,  1  ed.  (Jakarta:  Rumah  Fiqih  Publishing,  2019), https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=171&nikah-siri.htm.
3 “UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,”  Pub.  L.  No.  23  (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202.
Page | 37 pernikahan disebabkan faktor ekonomi yang belum siap. Untuk itu penelitian tentang pernikahan siri ini telah banyak sekali dilakukan karena menarik dan penting sekali dikaji secara lebih mendalam. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan siri dalam ruang lingkup peraturan umumnya serta peraturan di dalam islam.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengkaji menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana.  Penelitian  jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang dikaji dan disajikan dalam bentuk narasi. Cara penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan  sekunder  berupa  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  hukum negara  maupun  dalam  hukum  islam.  Metode  analisis  data  ini  dilakukan  secara deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil kajian bahan-bahan kepustakaaan dan landasan teori-teori  disertai  dengan  argumen-argumen  yang  berkaitan  dengan  praktik pernikahan siri yang terjadi.

## Hasil dan Pembahasan

## Pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum negara
Nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari  pernikahan  siri.  Ketentuan  pernikahan  siri  juga  sangat  tidak  dianjurkan  oleh Kementerian  Agama  yang  menegaskan  suatu  pernikahan  harus  berdasarkan  agama islam  juga  perlu  dicatat  di  kantor  urusan  agama  (KUA).  Sementara  pengertian perkawinan  itu  sendiri  berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Pasal  1:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4 Lain halnya pengertian perkawinan  menurut  hukum  adat,  Perkawinan  dalam  arti  “perikatan  adat”  ialah
_______________
4 UU  RI  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam , 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.).

## Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq
Page | 38
perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan menurut Hukum Adat tidak hanya berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri, tetapi juga dipandang sebagai sesuatu  yang  sakral  dikarenakan  mereka  percaya  para  leluhur  ikut  serta  dalam memberikan  restu  kepada  calon  pasangan  oleh  karena  itu  prosesnya  sangat diperhatikan  dan  tidak  sembarangan.  Perkawinan  dalam  aturan  hukum  islam  yaitu merupakan suatu perintah dari Allah yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menjalankan perintahnya. 5
Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)  Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya perkawinan tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Dengan  tujuan  tersebut  mensyaratkan  suatu pernikahan  tersebut harus  memberikan  kepastian,  jaminan dan  perlindungan  dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis. Syarat Perkawinan diatur menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pertama, perkawinan dilakukan atas persetujuan dari calon pasangan. Kedua, perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadatnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, perkawinan tersebut juga harus disetujui oleh kedua orang tua calon  pasangan.  Keempat,  jika  salah  satu  dari  kedua  orang  tua  calon  pasangan meninggal cukuplah meminta persetujuan dari orang tua yang masih hidup. Kelima, apabila kedua orang tua sudah meninggal persetujuan dapat dimintakan melalui wali yang mengurusinya.  Selanjutnya terkait tata cara  perkawinan itu sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab III Pasal 10 huruf b yang berbunyi: Tatacara perkawinan  dilaksanakan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  dan  huruf  c  yang  berbunyi:  Dengan  mengindahkan  tatacara perkawinan  menurut  masing-masing  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,
_______________
5 Mahkamah  Agung  RI, HIMPUNAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG  BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA , ed. oleh Mahkamah Agung  RI,  1  ed.  (Jakarta:  PERPUSTAKAAN  DAN  LAYANAN  INFORMASI  BIRO  HUKUM  DAN  HUMAS BADAN  URUSAN  ADMINISTRASI  MAHKAMAH  AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA,  2011), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.

## Page | 39
perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua  orang saksi. 6

## Kedudukan Anak dan Harta Dalam Pernikahan siri
Perkawinan siri dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun islam, tetapi dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak istri  dan  anak  karena  kedudukan  mereka  dalam  pernikahan  siri  tidak  diakui  negara secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum islam secara tegas menjelaskan kedudukan istri dalam perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Selain itu bagi suami istri yang melakukan pernikahan  siri  juga  tidak  akan  mendapatkan  hak-hak  yang  diberikan  pemerintah kepada pasangan yang sah secara hukum negara dan agamanya. 7
Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan  atas  sepengetahuan  pegawai  pencatatan  pernikahan  yang  berhak mencatat peristiwa pernikahan tersebut. Maka suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatatan pernikahan tidak sah. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 menyebutkan pernikahan siri sebagai suatu pelanggaran. 8
Berbagai permasalahan akan timbul dalam perkawinan yang dilakukan secara siri, hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri karena suatu pernikahan siri tidak memiliki kekuatan  di  mata  hukum  negara.  Maka  dalam  kehidupan  suami  istri  tersebut  akan dihadapkan pada masalah ekonomi karena pernikahan siri cenderung dilaksanakan atas ketidaksiapan calon pasangan. Selain itu juga berdampak terhadap masalah sosial yang mana  akan  timbul  konflik  atas  pengucilan  dan  perspektif  negatif  dalam  masyarakat kepada  mereka  yang  melakukan  pernikahan  secara  siri 9 Secara  hukum  dalam
_______________
6 “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan,”  Pub.  L.  No.  1  (n.d.),  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9- tahun-1975.
7 Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi,” Jurnal Sosiologi Pedesaan 06, no. 02 (2012): 160– 69, https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082.
8 Mahkamah  Agung  RI, HIMPUNAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG  BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA . 9 Nurul Huda Haem, AWAS ILLEGAL WEDDING DARI PENGHULU LIAR HINGGA PERSELINGKUHAN , ed. oleh Muh. Iqbal Santosa, 1 ed. (Surabaya: Hikmah, 2007).
Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq
Page | 40
pernikahan siri Istri tidak dianggap sebagai Istri sah, oleh sebab itu istri tidak berhak mendapatkan  nafkah  dan  warisan  dari  suami  jika  meninggal  dunia.  Istri  juga  tidak berhak dalam menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian atas pernikahan yang dilakukan secara siri. 10
Kedudukan anak di dalam KUH Perdata terdapat 2 (dua) macam yaitu, anak yang dapat diakui dan anak yang tidak dapat diakui. Anak yang dapat diakui adalah anak yang lahir  atas  pernikahan  yang  dilakukan  secara  sah  sesuai  agamnya  dan  dicatat  oleh pegawai pencatatan sipil sehingga kedudukan sang anak akan mendapatkan kekuatan di mata hukum dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya. Sementara anak yang tidak dapat diakui adalah anak yang lahir atas perkawinan yang tidak sah karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil. Akibatnya anak yang tidak dapat diakui tidak berhak mendapatkan warisan atas kedua orang tuanya. 11
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah  ialah  anak  yang  lahir  atas  perkawinan  yang  sah.  Kemudian  dalam  Pasal  43 menyebutkan  kedudukan  dari  anak  karena  perkawinan  siri  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 44 suami berhak untuk  membuktikan  sah  atau  tidaknya  anak  jika  dapat  dibuktikan  istri  melakukan perbuatan zina. Lebih lanjut diatur pada Pasal 55 untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang  anak  dapat  dilakukan  dengan  melihat  akta  kelahiran  otentik  anak  yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini  tidak  ada,  maka  pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  tentang  asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi  syarat.  Atas  dasar  ketentuan  pengadilan  tersebut  ayat  2  pasal  ini,  maka instansi  pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  kerja  hukum  pengadilan  yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Akibat anak yang lahir atas pernikan siri maka tidak berhak untuk dapat memiliki akta  kelahiran.  Hal  tersebut  dikarenakan  orang  tua  tidak  dapat  menunjukkan  akta perkawinan. Padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
_______________
10 Abdullah Jayadi, Fenomena Nikah Siri : Perspektif Makna Pelaku Nikah Siri , ed. oleh M. Musfiqon, 1 ed. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012).
11 Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA,” NOTARIUS 12, no. 1 (2019): 452–66, https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897.
Page | 41 Perlindungan  Anak  menyebutkan  setiap  anak  berhak  akan  identitasnya  dan  status kewarganegaraannya. 12 Sebagai  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah,  dapat membuat  akta  kelahiran  melalui  pencatatan  kelahiran,  tetapi  nama  orang  tua  yang tercantum hanya ibunya saja. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

## Upaya Untuk Mencegah Pernikahan Siri
Menurut  sudut  pandang  pemerintah  keberadaan  pernikahan  siri  di  Indonesia menimbulkan  banyak  polemik.  Pernikahan  Siri  yaitu  pernikahan  yang  dilakukan sembunyi, dan rahasia di Kantor Urusan Agama namun tanpa melakukan pencatatan sipil mengenai status perkawinannya. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum. 13
Dalam  menyikapi  keberadaan  perkawinan  siri  ini,  diperlukannya  metode penyuluhan,  edukasi  dan  evalusi  untuk  menindaklanjuti  kasus  tersebut.  Guna pengedukasi  ini  untuk  memberikan  pemahaman  akan  pengetahuan  serta menumbuhkan kesadaran terkait nikah siri dengan cara face to face bahkan langsung dengan  orang  yang  ahli  pada  bidangnya.  Banyak  alasan  yang  meryertakan keberlangsungan perkawinanan siri yaitu dalam islam yang memperbolehkan menikah lebih  dari  1  isteri  hingga  4  dengan  syarat  adil.  Selan  tu  keberadaannya  sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat sehingga melahkan pemikiran pemikiran tersebut. Nikah siri juga dlkukan untuk menikahkan anak anak mereka dengan alasan untuk menjauh dari perzinaan.
Faktor  faktor  yang  mendasari  nikah  siri  yaitu  faktor  ekonomi,  terletak diketidakmampuan  dalam  mebayar  dan  malas  dalam  mengurus  pencatatan  serta beralasan jauh dari tempatnya kemudian didukung dengan mata pencaharian mereka yang penghasilanya tak begitu besar hal ini terjadi. Faktor kedua yaitu adanya rasa malu karena telah mendaftarkan anak anaknya dalam pernikahan dengan sebab kecelakaan
_______________
12 “UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,”  Pub.  L.  No.  23  (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002.
13 M. Yusuf M. Yusuf, “DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA,” At- Taujih : Bimbin gan dan Konseling Islam 2, no. 2 (2020): 96–108, https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.
Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq
Page | 42
dalam berinteraksi dan berhubungan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam pencatatan perkawinan. Sebagian orang menganggap pernikahan  siri  ini  merupakan  tradisi  yang  lazim  oleh  warga  setempat  dan  telah membentuk pola pikir hingga membuat rendahnya sebuah kesadaran bahwa dengan adanya pencatatan pernikahan ini sangatlah pentng dalam pendokumentasian serta melindungi hak sebagaimana ia menjadi suami dan isteri yang bersangkutan dengan anaknya kelak. 14
Untuk  menindaklajuti  keberadaan  nikah  siri  tersebut,  peran  KUA  yaitu  dengan penyuluhan  pencatatan  pernikahan  dan  keluarga  bahagia  di  KUA  kepada  calon pengantin,  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan  dampaknya terhadap  keluarga  anaknya  melalui  seminar  dan  pengajaran,  bekerjasama  dalam menyelenggarakan penyuluhan serta pendekatan KUA sebagai kewenangnnya dalam mengurusi  pernikahan.  Melakukan  penjadwalan  penyuluhan  Pencatatan  Pernikahan dan  Keluarga  Bahagia  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penasehat,  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  dan  juga  sering diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terkait pernikahan siri serta dampak-dampak yang timbul dan hak-hak yang tidak bisa didapatkan akibat melakukan pernikahan siri. 15
Selanjutnya peran dari pemerintah terkait pencegahan pernikahan siri agar dapat memberikan perlindungan kepada anak dari perkawinan siri. Upaya lainnya yang bisa dilakukan  adalah  menetapkan  aturan  terkait  usia  seseorang  agar  dapat  melakukan pernikahan dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan usia dini. Perlu adanya juga memberikan hak-hak berupa keuntungan bagi mereka
_______________
14 Jamaludin,  “PERAN  KUA  DALAM  MENGATASI  NIKAH  SIRI  DI  KECAMATAN  METRO  KIBANG KABUPATEN  LAMPUNG  TIMUR”  (Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Metro,  2019), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/772/1/JAMALUDIN 14117163.pdf.
15 Hanifah  Romadhoni,  Prihatina  Prihatina,  dan  Solichah  Novyana  Putri,  “OPTIMALISASI  PERAN  KUA DALAM  MENGATASI  ILEGAL  WEDDING,” Privat  Law III,  no.  2  (2015):  93–99, https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi-peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf.
Page | 43 yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama maupun negara. Pemerintah pada awal pencegahan pernikahan siri dapat memberi nasehat melalui pegawai kantor urusan  agama  agar  dapat  mempertimbangkan  tindakannya  tersebut  dengan menjelaskan akibat dari pernikahan siri, negatif pernikahan siri, serta segala hal yang akan di dapatkan jika melakukan pernikahan siri. Setelah memberi nasehat dilanjutkan memberikan  sosialisasi  kepada  orang  tua  calon  pasangan  tersebut  terkait  kerugian yang  akan  timbul  jika  melakukan  pernikahan  secara  siri.  Memudahkan  dan meringankan dalam upaya pelaksanaan pencatatan pernikahan. Meningkatkan moral serta mengubah pola pikir yang terjadi di masyarakat dalam memandang pernikahan siri sebagai sesuatu yang lazim dilakukan melalui iklan, anjuran, poster, spanduk dan lain sebagainya. 16
Peran keluarga sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan siri karena seperti disebutkan diatas salah satu faktor yang melandasi suatu perkawinan siri adalah karena keluarga kurang mendidik atau memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul sehingga menyebabkan seorang anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Demi menutup aib keluarga serapat-rapatnya dan mempertanggungjawabkan perbuatan si anak maka kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya secara siri. Peran orang tua sangat penting sebab merupakan orang tua sebagai tertinggi dari lembaga keluarga. Memiliki hubungan erat antar anggota keluarga yang dilandasi dengan suasana penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Keluarga memiliki karakteristik yaitu hubungan yang  intim,  erat  dan  langgeng,  memiliki  tingkat  kooperatif  tinggi  serta  seringnya bertatap  muka.  Keluarga  terutama  orangtua  memiliki  kewajiban  dalam  pembinaan anaknya terkait moral. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam menjalankan tugasnya dalam lembaga sosial melakukan pembinaan pengarahan perlindungan yang berharap agar anaknya bisa tumbuh dengan bak dan memiliki moral yang baik juga.
Lain halnya jika perkawinan siri ternyata dilakukan seseorang yang dapat dikatakan sudah  dewasa.  Perkawinan  siri  tersebut  cenderung  dilakukan  untuk  melancarkan praktik  poligami  atau  tidak  adanya  restu  dari  masing-masing  pihak  keluarga  calon pasangan. Keluarga dapat hadir memberikan nasihat dan melakukan tindakan persuasif
_______________
16 Wahyu Eko Susanto, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5035/1/skripsi.pdf.
Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq
Page | 44
untuk tidak melakukan poligami berdasarkan berbagai pertimbangan dan menilai nilai kemudharatannya. Peran orang tua juga dalam menentukan kemauan anaknya dalam memilih  pasangan  harus  diberikan  sebebas-bebasnya,  orang  tua  hanya  perlu memberikan pesan bahwa pernikahan harus dengan didasarkan pada pemantapan niat kedua  calon  dan  kesiapan  segala  aspek  demi  menunjangnya  suatu  perkawinan.
Perkawinan  juga  harus  dimaknai  sebagai  perintah  agama  agar  dapat  membentuk keluarga  yang  sejahtera,  bahagia,  dan  memiliki  keturunan-keturunan  yang  terbaik. Maka dari itu disarankan untuk memilih pasangan hidup dengan mempertimbangkan dari akhlaknya, keturunan atau nasabnya, fisiknya, dan hartanya. 17

## Simpulan
Pernikahan mengacu pada kesepakatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk berkomitmen membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin serta harmonis. Dengan  demikian  diperlukan  suatu  upaya  yang  pasti  untuk  dapat  melakukan  itu. Pernikahan secara sah yang diakui oleh negara dan agama akan membuat penilaian dari arti sebuah pernikahan itu menjadi sesuatu yang berharga. Praktik pernikahan siri sudah mengakar dan melekat pada masyarakat islam di Indonesia. Dalam masyarakat masih terdapat pemahaman sebuah pernikahan cukup sah dan sesuai dengan ajaran agama saja tanpa perlunya pencatatan yang dilakukan pemerintah. Pemahaman ini sangat keliru sekali dan membawa petaka nantinya dalam menjalani rumah tangga. Kedudukan anak, kedudukan harta, dan hak-hak tidak bisa di dapatkan karena status hukum yang tidak diakui sebagai akibat perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan oleh negara.
Dalam penelitian ini membuktikan dampak yang akan datang sebagai konsekuensi pernikahan siri sangat banyak dan itu mempersulit kedua pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya terlebih lagi apabila kedua pasangan tersebut bercerai tidak akan mendapatkan dari pada hak-hak keduanya. Penelitian ini juga memperjelas batasan  dari  pernikahan  siri  serta  bagaimana  hukum  negara  dan  hukum  islam memandangnya.  Ditemukan  juga  salah  satu  faktor  yang  memperkuat  terus
_______________
17 Kastolani,  “Kumpulan  Hadits  tentang  Jodoh,  Ini  Anjuran  Menikah  Dalam  Islam,”  i.  News.id,  2021, https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh.
Page | 45 meningkatnya pernikahan siri disebabkan oleh marak terjadinya pernikahan usia dini sebagai akibat dari pergaulan bebas. Tidak dapat dipungkiri perkembangan zaman dan tekonologi membuat pergeseran nilai-nilai keagamaan dan sopan santun sehingga kita bangsa  Indonesia  yang  menjunjung  budaya  timur  ikut  terbawa  ke  dalam  arus perubahan tanpa kita sadari. Ini mengindikasikan perlu adanya pemantapan kembali nilai-nilai  luhur  dari  bangsa  Indonesia  sendiri  dengan  berbagai  kegiatan  yang menambah  kecintaan  kita  terhadap  bangsa  Indonesia.  Dengan  segala  upaya  yang dilakukan bukan tidak mungkin pernikahan siri dapat berkurang dan menghilang dari budaya masyarakat yang telah melekat sejak lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsal, Thriwaty. “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi.” Jurnal Sosiologi Pedesaan 06, no.
02 (2012): 160–69. https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082.
Haem,  Nurul  Huda. AWAS  ILLEGAL  WEDDING  DARI  PENGHULU  LIAR  HINGGA PERSELINGKUHAN .  Diedit  oleh  Muh.  Iqbal  Santosa.  1  ed.  (Surabaya:  Hikmah, 2007).
Jamaludin.  "PERAN  KUA  DALAM  MENGATASI  NIKAH  SIRI  DI  KECAMATAN  METRO KIBANG  KABUPATEN  LAMPUNG  TIMUR".  (Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Metro,  2019).  https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/772/1/JAMALUDIN 14117163.pdf.
Jayadi, Abdullah. Fenomena Nikah Siri : Perspektif Makna Pelaku Nikah Siri . Diedit oleh M. Musfiqon. 1 ed. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012).
Kastolani.  “Kumpulan  Hadits  tentang  Jodoh,  Ini  Anjuran  Menikah  Dalam  Islam.”  i. News.id, 2021. https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh.
Kurniawati, Vivi. Nikah Siri . Diedit oleh Fatih. 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,
2019). https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=171&nikah-siri.htm.
M. Yusuf, M. Yusuf. “DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA.” At- Taujih :
Bimbingan dan Konseling Islam 2, no. 2 (2020): 96–108.
https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.
Mahkamah  Agung  RI. HIMPUNAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG BERKAITAN  DENGAN  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  SERTA  PENGERTIAN  DALAM PEMBAHASANNYA .  Diedit  oleh  Mahkamah  Agung  RI.  1  ed.  (Jakarta: PERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN
Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq
Page | 46
URUSAN  ADMINISTRASI  MAHKAMAH  AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA,  2011). https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.
Romadhoni, Hanifah, Prihatina Prihatina, dan Solichah Novyana Putri. “OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING.” Privat Law III, no. 2 (2015): 93–99. https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi- peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf.
Susanto,  Wahyu  Eko.  “PERAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  PENCEGAHAN PERNIKAHAN  DI  BAWAH  UMUR  (Studi  Kasus  di  Desa  Gladagsari,  Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)". (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018). http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5035/1/skripsi.pdf.
Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. “ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI  DAN  AKIBAT  HUKUMNYA.” NOTARIUS 12,  no.  1  (2019):  452–66. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897.
UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Pub.  L.  No.  1  (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Pub.  L.  No.  23  (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002.
UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  Pub.  L.  No.  23  (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202.
UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam . 1 ed. Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.