e-ISSN : 2621-4105

## SISTEM PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

## Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi
Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi  syariah  menggunakan  berbagai  risiko  ( risk  sharing )  yang  berdeda  dari konsepsi  asuransi  konvensional.  Penerapan  prinsip  syariah  dalam  asuransi  syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normative.  Banyak  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  pengawasan  asuransi  syariah  diantaranya soal  pemahaman  masyarakat.  Kendala  lainnya  yang  cukup  berpengaruh  adalah dukungan  penuh  dari  para  pengambil  kebijakan  di  negeri  ini.  Termasuk  kendala dukungan  pemerintah  adalah  upaya  harmonisasi  dan  singkronisasi  peraturan  yang masih  menjadi  hambatan  secara  yuridis  diantaranya  persoalan.  Upaya-upaya  dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang  notabene  diurus  oleh  prktisi-praktisi  yang  professional.  Disisi  lain  yang  perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal  adalah  evaluasi  kelembagaan  pengawasan  harus  dijalankan  secara keberlanjutan  sehingga  memungkinkan  sistem  pengawasan  pada  lembaga  asuransi syariah  utamanya  yang  dijalankn  oleh  lembaga  Dewan  Pengawas  syariah  dapat berjalan maksimal.

## Keyword : Pengawasan; asuransi syariah;  ekonomi syariah
e-ISSN : 2621-4105

## SHARIA INSURANCE SUPERVISION SYSTEM IN LAW NUMBER 40 OF 2014 CONCERNING INSURANCE

## Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the sharia insurance claim system based on applicable laws. The application of sharia principles in sharia insurance is based on the  provisions  of  Islamic  law  in  sharia  economic  aspects.  The  concept  of  Islamic insurance uses a variety of risks (risk sharing) which is different from the conventional insurance  conception.  The  application  of  sharia  principles  in  sharia  insurance  is placed in the first part of supervision. The method used in this research is normative juridical research. Many obstacles faced in the implementation of sharia insurance supervision  oversight  including  a  matter of  public  understanding.  Another  obstacle that is quite influential is the full support of policy makers in this country. Including the  obstacles  of  government  support  are  efforts  to  harmonize  and  synchronize regulations which are still juridical obstacles including issues. Efforts to overcome these obstacles can be done through strengthening the structure. The current structure is already good, but because DSN-MUI faces heavier tasks and challenges such as taking  care  of  and  partnering  with  Islamic  financial  institutions  which  are  in  fact managed by professional practitioners. On the other hand that needs to be translated into practice so as to enable the oversight system to run optimally, the institutional evaluation of supervision must be carried out in a sustainable manner so as to enable the  supervision  system  in  the  main  sharia  insurance  institutions  run  by  the  Sharia Supervisory Board to run optimally.

## Keyword: Oversight; Islamic insurance; Islamic economics
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan  tidak  jauh  berbeda  dari  bank,  yaitu  bergerak  dalam  bidang  layanan  jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang di masa yang akan datang  melalui  pembayaran  premi.  Premi  yang  dibayarkan  dimanfaatkan  untuk pelaksanaan pembangunan, salah satunya sumber modal pembangunan. Asuransi juga  mempunyai  peranan  lain  berkaitan  dengan  masalah  risiko,  dan  risiko  ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif bagi Negara.
Faedah  yang  diberikan  oleh  usaha  perasuransian  antara  lain,  membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala risiko yang dihadapinya. Asuransi akan memberikan  ketenangan  dan  kepercayaan  diri  yang  lebih  tinggi  kepada  yang bersangkutan. Asuransi juga merupakan sarana masyarakat atau institusi-institusi lain,  atas  kemungkinan  memderita  kerugian  lebih  lanjut  karena  terjadinya  suatu peristiwa  yang  tidak  tertentu  atau  belum pasti.  Asuransi  dapat  pula  memberikan rasa  aman  bagi  anggota  masyarakat.  Dapat  dikatakan  kehadiran  asuransi  dalam masyarakat  itu  jauh  lebih  bermanfaat  bagi  semua  pihak  dibandingkan  dengan ketidakhadirannya. 1
Seiring perkembangan asuransi di Indonesia yang cukup pesat, menunjukkan kesadaran  masyarakat  akan  pentinganya  asuransi  kian  meningkat.  Seperti  yang dilansir  di  berita online kompas.com,  menurut  Kepala  Departemen  Komunikasi Asuransi  Jiwa  Indonesia  (AAJI)  Nini  Sumohandoyo,  pertumbuhan  tertanggung individu  sebesar  13,8  persen  meningkat  menjadi  15,  5  juta  orang  diakhir  2014, dibanding tahun 2013 sebesar 13, 62 juta orang. 2 Peningkatan ini adalah pertanda baik bagi bisnis asuransi bahwa masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya  sebagai  suatu  investasi  namun  juga  melalui  asuransi,  baik  asuransi konvensional maupun asuransi syariah.
1 Sri  Rejeki  Hartono,  2008.  Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi,  Sinar  Grafika, Jakarta.hlm.7
2 “Kesadaran akan Asuransi Kian Meningkat” http://bisniskeuangan.kompas.com. Kesadaran.Akan.Asuransi.Kian.Meningkat., diakses 11 Oktober 2017, jam 11.11 WIB
e-ISSN : 2621-4105
Asuransi  syariah  merupakan  prinsip  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam antara  perusahaan  asuransi  atau  perusahaan  reasuransi  dengan  pihak  lain,  dalam menerima  amanah  dalam  mengelola  dana  peserta  melalui  kegitan investasi  yang diselenggarakan  sesuai  dengan  syariah.  Lahirnya  perusahaan  asuransi  syariah didukung  dengan  besarnya  jumlah  penduduk  yang  beragama  Islam  yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang  operasional  asuransi  konvensional  dengan  ragu-ragu,  atau  bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari’at. Asuransi syariah merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  dapat  tumbuh  dan berkembang dengan baik di Indonesia.
Pengertian Asuransi Syariah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu: “ Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian,  yang  terdiri  atas  perjanjian  antara  perusahaan  Asuransi  Syraiah  dan pemegang  polis  dan  perjanjian  di  antara  para  pemegang  polis,  dalam  rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah  guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:
a.  memberikan penggantian kepada Peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.  memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  Peserta  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  Peserta  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 3
Di antara Asuransi  Syariah dalam Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan langkah pemerintah agar dapat mengembangkan Asuransi  Syariah  pula.  Terdapat  perbedaan  antara  Asuransi  Konvensional  dan Asuransi  Syariah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian. Perbedaan tersebut karena Asuransi Syariah menggunakan
3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 1)
e-ISSN : 2621-4105
prinsip  syariah.  Penyempurnaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk meciptakan industri perasuransian yang  lebih  sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan  kompetitif  serta  meningkatnya perannya  dalam  mendorong  pembangunan  nasional. 4 Dalam  asuransi  Islam terdapat akad yang dilakukan sebagai landasan untuk menjalankan prinsip syariah, agar terhindar dari unsur riba, spekulasi, kecurangan dan ketidak jelasan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melakukan kegiatan pada perusahaan asuransi syariah, dengan demikian bagaimana akad yang dilakukan pada perusahaan syariah.
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  adalah  sebuah  wadah alternatif  diluar  pengadilan  (non-litigasi)  di  dalam  penyelesaian  sengketa  atau perkara  di  perbankan  syariah  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  lainnya. Keberadaan  Basyarnas  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  umat  Islam  Indonesia, terlebih  dengan  semakin  marak  dan  berkembangnya  perusahaan  perbankan  dan keuangan  syariah  di  Indonesia  dewasa  ini.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. 5
Asuransi  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah tafakul yang  berarti  saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar  tolong-menolong  dalam  kebaikan  di  mana  masing-masing  mengeluarkan dana/  sumbangan/  derma  ( tabarru’ )  yang  ditunjuk  untuk  menanggung  risiko tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kepada pelaku industri perasuransian di Indonesia, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha  Perasuransian.  Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014  tentang  Perasuransian  ini  diharapkan  agar  penyelenggaraan  usaha
4 Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, 2016. Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017, hal 13-129 . DOI : https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6 5 Ephin Apriyandanu, Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UUNo. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Jurnal USM Law review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hal  33.
e-ISSN : 2621-4105
perasuransian  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik  dan  perlindungan  kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi dapat semakin ditingkatkan. 6
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian mengubah peta regulasi industry asuransi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas  mengatur  keberadaan  asuransi  syariah  berdampingan  dengan  asuransi konvensional.  Dengan  demikian,  eksistensi  asuransi  syariah  sebagai  alternatif asuransi  yang  dapat  dipilih  oleh  masyarakat  telah  mempunyai  landasan  hukum, walaupun belum dirasakan optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi  dalam  suatu  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang asuransi  syariah,  sebagaimana  halnya  regulasi  perbankan  syariah.  Salah  satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 BabXIII adalah tentang Peraturan  dan  Pengawasan.  Pasal  57  menyebutkan  bahwa  pengaturan  dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tata  cara  operasional  asuransi  sudah  ada  ketentuan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  dan  ada  DPS  (Dewan  Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha  asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah yang harus sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  dengan  No.:12/DNS-MUI/X/2001  tentang pedoman  umum  pada  asuransi  syariah. 7 Keberadaan  asuransi  syariah  tidak  lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai  bentuk  menjaga  kehalalan  produk  seiring  dengan  beragamnya  produk- produk  asuransi  syariah  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  asuransi.  Kehalalan produk asuransi syariah dapat dilihat pada penerapan akad yang digunakan dalam polis  asuransi.  Penerapan  akad  dalam  polis  asuransi  harus  sesuai  dengan  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tolak ukur  kesesuain dengan prinsip Islam.
6 Suisno , Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, Jurnal  Independent  Vol.  3  No.  1,  Universitas  Islam Lamongan, 2015, Lamongan . DOI: https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.32
7 Gemala  Dewi,2007 , Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  Dan  Perasuransian  Syariah Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 136
e-ISSN : 2621-4105
Asuransi syariah sebagai kegiatan perasuransian berdasarkan pada prinsip syariah,  tentunya  perihal  prinsip  syariah  ini  menjadi  landasan  hukum  utamanya yang  kemudian  tercakup  ke  dalam  pengaturan  menurut  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2014  berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa  perasuransian  syariah menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: “Perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi”. 8
Uraian  tersebut  telah  menemukan  konsepsi  yang  diinginkan  oleh pembentuk  peraturan  perundang-undangan,  bahwa  asuransi  syariah  perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh OJK dan DSN yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah yang tercakup dalam pengaturan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.  Pengawasan  secara etimology  lughawi berarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Pengawasan dalam  pengertian  istilah  syariah  bermakna  pemantauan (isyraf) ,  pemeriksaan (murajaˈah) dan  investigasi (fahsh) bertujuan  untuk  menjaga  manfaat (muraˈat maslahah) dan menghindari kehancuran (idraˈmafsadah) . 9
Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti  melihat  sesuatu  dengan  teliti  dan  menyeluruh,  kegiatan  yang  tidak  lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling diterjemahkan dengan istilah pengawasan  dan  pengendalian.  Pengendalian  berasal  dari  kendali,  supaya
8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 54 ayat 1
9 Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, 2016, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariahdalam Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017: 113-129
e-ISSN : 2621-4105
membayangkan  pengendalian  langsung,  kegiatan  perbaikan  yang  salah  dan meluruskan arah yang benar. 10 .
Fungsi dan peranan DPS pada asuransi syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan  pengurusan  risiko  asuransi.  Penerapan  prinsip  syariah  dalam  asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi  syariah  menggunakan  berbagai  risiko  ( risk  sharing )  yang  berdeda  dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  sistem  pengawasan  asuransi  syariah  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimana hambatan dalam pengawasan asuransi syariah berdasarkan Undang- Undang Nomor  40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan solusinya?

## C. PEMBAHASAN
1. Sistem  Pengawasan  Asuransi  Syariah  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dapat hasil sebagai berikut:
a. Pengaturan Usaha Perasuransian yang dimuat dalam Undang-ndang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta ditunjuknya Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  Negara  yang  memiliki  kuasa penuh  dalam  menjalankan  fungsi  dan  pengawasan  diharapkan  dapat membuat  kebijakan  terhadap  perasuransian  yang  dapat  membawa perasuransian  menjadi  lebih  berkembang  di  masa  depan  dan  dapat bersaing dengan Negara-negara maju dalam dunia asuransi.
b.  Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pelanggaran  usaha  perasuransian menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian atas dasar hal tersebut maka pengaturan sanksi sangatlah jelas, jika usaha perasuransian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau  peraturan  dalam  pelaksanaan  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
10 Victor  M.Situmorang,  2004,  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat, Jakarta:  Rineka  Cipta , hlm.21
e-ISSN : 2621-4105
berwenang melakukan  tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi, memberi sanksi-sanksi pidana hingga pada pencabutan ijin usaha.
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
1.  Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  penanggung  polis karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan, atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2.  Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana. (UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1, ayat 1).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1, ayat 2 yaitu :
Usaha  perasuransian  adalah  segala  usaha  menyangkut  jasa pertanggungan  atau  pengelolaan  risiko,  pertanggungan  ulang  risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
Berbicara mengenai tujuan asuransi yaitu meliputi tujuan pengalihan risiko,  tujuan  pembayaran  ganti  kerugian,tujuan  pembayaran  santunan, tujuan  kesejahteraan  anggota.  Asuransi  bagi  masyarakat  selain  untuk memberikan  kenyamanan,  juga  ada  sisi  lain  yang  ingin  dicapai,  yakni pemupukan  dana  bagi  negara.  Dana  yang  terkumpul  dapat  dipergunakan untuk  biaya  pembangunan  nasional  yang  sedang  dilaksanakan  dalam berbagai  sektor. Tampaknya  di  sinilah tantangan  lembaga  asuransi  sebagai pengelola  risiko  yang  dialihkan  oleh  masyarakat,  yang  tentunya  ada  biaya
e-ISSN : 2621-4105
yang  harus  dikeluarkan  oleh  masyarakat yang  lebih  dikenal  dengan  premi, pihak asuransi harus memenuhi janjinya secara jujur.
Setiap  Pihak  yang  melakukan  Usaha  Perasuransian  wajib  terlebih dahulu  mendapatkan  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  Pasal  8,  Ayat  2,  untuk mendapatkan izin usaha harus dipenuhi persyaratan mengenai:
a.  Anggaran Dasar,
b.  Susunan Organisasi,
c.  Modal disetor,
d.  Dana Jaminan, Kepemilikan,
e.  Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali,
f.  Kemampuan  dan  kepatutan  Direksi  dan  Dewan  Komisaris,  atau  yang setara  dengan  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  pada  Badan  Hukum berbentuk  Koperasi  atau  Usaha  Bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas Syariah, Aktuaris Perusahaan, dan Auditor Internal,
g.  Tenaga Ahli,
h.  Kelayakan Rencana Kerja,
i.  Kelayakan Sistem Manajemen Risiko,
j.  Produk yang akan dipasarkan,
k.  Perikatan terhadap pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha,
l.  Infrastruktur  penyiapan  dan  penyampaian  laporan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan,
m. Konfirmasi dan otoritas Pengawas di negara asal pihak asing, dan
n.  Hal lain- lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  dapat  terjadi  berbagai  ragam  dan jenis  risiko  yang  perlu  ditanggulangi  oleh  masyarakat,  bahwa  usaha perasuransian  yang  sehat  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menanggulangi risiko  yang  dihadapi  anggota  masyarakat  sekaligus  merupakan  salah  satu lembaga  penghimpun  dana  masyarakat,  sehingga  memiliki  kedudukan strategis  dalam  pembangunan  dan  kehidupan  perekonomian,  dalam memajukan  kesejahteraan  umum.  Berikut  ini  adalah  jenis-jenis  dari  usaha perasuransian :
1.  Usaha Asuransi Umum
2.  Usaha Asuransi Jiwa
3.  Usaha Reasuransi
e-ISSN : 2621-4105
4.  Usaha Asuransi Umum
5.  Usaha Asuransi Jiwa Syariah
6.  Usaha Reasuransi Syariah
7.  Usaha Pialang Asuransi
8.  Usaha Pialang Reasuransi
9.  Usaha Penilai Kerugian Asuransi
10.  Perusahaan Perasuransian 11.  Perusahaan Asuransi 12.  Perusahaan Asuransi Syariah.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian menggantikan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian. Secara umum, terdapat banyak perbedaan antara kedua undang- undang tersebut. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya  tidak  diatur  oleh  undang-undang  asuransi  yang  lama.  Dari  segi subtansi,  undang-undang  asuransi  yang  baru  mengatur  lebih  lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Namun demikian, perbedaan yang  paling  signifikan  antara  kedua  undang-undang  tersebut  di  atas  adalah peralihan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  asuransi  dari  Menteri Keuangan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan. 11 OJK melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  tersebut  terhadap:  (i) kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan;  (ii)  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor Pasar Modal; (iii) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainya. 12
Berdasarkan  undang-undang,  OJK  resmi  mengambil  alih  fungsi pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  dan pengawasan sektor jasa keuangan non-perbankan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK berfungsi
11 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111, TLN No. 5253, Ps. 5.
12 Indonesia,  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  UU  No.  21  Tahun  2011,  LN  No.111, TLN No.5253, Ps.6.
e-ISSN : 2621-4105
menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintregrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan. 13 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut terhadap: (i) kegitan jasa keuangan di sektor Perbankan; (ii) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;  (iii)  kegiatan  jasa  keuangandi  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 14
Berdasarkan  undang-undang,  OJK  resmi  mengambil  alih  fungsi pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  dan pengawasan sektor jasa keuangan non-perbankan dari Badan Pengawas Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK).  Otoritas  Jasa  Keuangan diharapkan  dapat  membuat  kebijakan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap perasuransian yang dapat membawa perasuransian menjadi lebih berkembang di masa depan dan dapat menyaingi negara-negara maju dalam hal asuransi.
Sesuai  usaha  perasuransian  yang  tidak  mematuhi  peraturan  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian, maka hal tersebut termasuk tindak pelanggaran. Yang termasuk kedalam unsur-unsur pelanggaran Usaha Perasuransian, yaitu:
1.  Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Asuransi, Usaha Asuransi Syariah, Usaha Reasuransi atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
2.  Setiap  Orang  yang  menjalankan  kegiatan  Usaha  Pialang  Asuransi  atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
3.  Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Penilaian Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1).
4.  Anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  pada  badan  hukum berbentuk Koperasi atau Usaha Bersama berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c,  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah,  Aktuaris  Perusahaan,  Auditor Internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan    sengaja  memberikan  laporan,  informasi,  data,  dan/atau  dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan.
13 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111, TLN No.5253, Ps. 5.
14 Indonesia,  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  UU  No.  21  Tahun  2011,  LN  No.111, TLN No.5253, Ps. 6.
e-ISSN : 2621-4105
5.  Anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  pada  badan  hukum berbentuk  Koperasi  atau  Usaha  Bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  (10  huruf  c,  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah,  Aktuarisasi Perusahaan, Auditor Internal, Pengendali atau pegawai lain dri Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, dari, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan Pasal 46 ayat (21) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan.
6.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  tidak  memberika  informasi  atau memberikan  informasi  yang  tidak  benar,  palsu  dan/atau  menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
7.  Setiap  Orang  yang  menggelapkan  Premi  atau  Kontribusi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4).
8.  Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,  atau  Perusahaan  Reasuransi  Syariah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21).
9.  Setiap  Orang  melakukan  pemalsuan  atas  dokumen  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  atau  Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
10.  Anggota  Direksi  dan/atau  pihak  yang  menandatangani  polis  baru  dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
11.  Setiap Orang yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada  pihak  lain,  kecuali  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya  berdasarkan  keputusan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2.    Hambatan  Dalam  Pengawasan  Asuransi  Syariah  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor  40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Solusinya Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  industri  asuransi  syariah bersumber pada dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.
1.  Minimnya modal
e-ISSN : 2621-4105
Beberapa  hal  yang  menjadi  penyebab  relative  rendahnya  penetrasi  pasar asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative  belum  dilakukan  secara  efektif  (terkait  dengan  lemahnya  dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum  diunggulkan  diatas  produk  konvensional,  posisi  pasar  yang  masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis  di  lapangan  yang  terkadang  sangat  jauh  dari  prinsip  syariah, dukungan  kapasitas  reasuransi  yang  masih  terbatas  (terkait  juga  dengan dana)  dan  belum  adanya  inovasi  produk  dan  layanan  yang  benar-benar digali dari konsep dasar syariah.
2.  Kurangnya SDM yang professional
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80 persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli  syariah.  IIS  mengestimasi  asuransi  syariah  Indonesia  per  Maret  lalu memiliki 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret  lalu,  sebagaian  besar  cabang  asuransi  konvensional  telah  memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan Kementrian Keuangan
Upaya  mendukung  sistem  pengawasan  dalam  kerangka  penguatan sumber  daya  manusia  sangat    mendukung  kepastian.  Konsep  kepastian hukum, dilihat dan perspektif sosiologis, semakin menjadi penting ketika hukum  harus  diletakkan  dalam  kerangka  sistem  sistem  hukum  modern. Sebagaimana  diketahui,  sistem  hukum  modern  menunjuk  pada  sistem hukum  yang  dilahirkan  dan  tradisi  pemikiran  di  Eropa  Barat,khususnya sebagai implikasi dan Revolusi Perancis 1789. Ciri-ciri dan sistem hukum modern  yang  utama  adalah:  (a)  Merupakan  sistem  hukum  yang  berasal dan  tatanan  sosial  Eropa  Barat  pada  Abad  19;  (b)  Sangat  dipengaruhi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam; (c) Rasional , lepas
e-ISSN : 2621-4105
dan pengaruh Ketuhanan; (d) Meyakini bahwa hukum dapat dikonstruksi dan  dikelola  secara  netral,  tidak  berpihak,  impersonal,  dan  objektif;  (e) Melindungi freedom-HAM; dan (f) Mendukung  terciptanya  kepastian untuk menjamin prediktabilitas 15 .
3.  Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
Ketidaktahuan  mengenai  produk  asuransi  syariah  dan  mekanisme  kerja merupakan  kendala  terbesar  pertumbuan  asuransi  jiwa  ini.  Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional.
Konsekuensi  atas  ketidaktahuan  masyarakat  akan  menjadi  persoalan terhadap akses keadilan. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia mi. Apabila keadi(an itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka,  seperti  telah  diuraikan  di  muka,  institusi  hukum  itu  harus  mampu untuk  menjadi  saluran  agar  keadilan  itu  dapat  diselenggarakan  secara seksama  dalam  masyarakat.  Beberapa  ciri  yang  umumnya  melekat  pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat yang demikian itu adalah:
a. Stabilitas
b. Merupakan  pemberian  kerangka  social  terhadap  kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
c. Sehubungan  dengan  institusi  sebagai  pengerangkaan  secara  social terhadap kebutuhan mansuai itu maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma
d. Jalinan antar institusi 16
4.  Dukungan Pemerintah Belum Memadahi
Meski  sudah  menunjukan  eksistensinya,  masih  banyak  kendala  yang dihadapi  bagi  pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh  adalah  dukungan  penuh  dari  para  pengambil  kebijakan  di negeri  ini,  terutama  menteri-menteri  dan  lembaga  pemerintahan  yang memiliki  wewenang  dalam  menentukan  kebijakan  ekonomi.  Termasuk
15 Fx Adji Samekto, ibid, hlm  60
16 Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 150-152
e-ISSN : 2621-4105
kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis.
Jika  dukungan  pemerintah  belum  optimal  konsekwensi  yang  dihadapi adalah belum mampu mengakomodasi keadilan subtansi. Untuk mencapai suatu  keadilan,  disyaratkan  sekaligus  adanya  unsur  “keadilan  yang substantif (justice)” (mengacu  kepada  hasil)  dan  unsur  “keadilan prosedural” (fairness). Hal  ini  juga  diamini  oleh  John  Rawis  sehingga muncul  istilah  terkenal  darinya  berupa justice  as  fairness, meskipun  dan istilah “justice as fairness” tersebut mengandung arti bahwa unsur fairness mendapat  prioritas  tertentu  dan  segi  metodologinya.  Jika unsur  fairness sudah  tercapai,  maka    keadilan  sudah  terjadi.  Di  samping  itu,  Aristoteles juga berteori bahwa akan terjadi ketidakadilan distributif, manakala terjadi perlakuan  yang  tidak fair tentang  distribusi  manfaat (benefit) dan  beban (burden). Perlakuan  yang  tidakfair  tersebut  kemudian  populer  dengan istilah “proteksi yang tidak sama” (unequal protection). Dalam konstitusi negara  Amerika  Serikat,  perlindungan  yang  sama  dipadukan  secara  apik dengan  keadilan  prosedural,  melalui  teori  perlakuan  yang  sama (equalprotection) yang terdapat dalam amandemen ke- 14 dan konstitusinya dengan  teori  keadilan  prosedural (due  process) dalam  amandemen  ke-5. Meskipun  begitu,  dalam  perkembangannya  istilah “due  process” sendiri seben arnya bisa berarti “keadilan prosedural” (procedural dueprocess) dan juga “keadilan substantif” (substantive due process) 17 .
5.   Image
Salah  satu  tantangan  besar  bisnis  asuransi  syariah  di  Indonesia  dan negara  lainnya,  menurut  Zein,  adalah  menyakinkan  masyarakat  akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi  syariah  bukan  saja  berasal  dari  agama,  tetapi  memperlihatkan keuntungan.”  Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan,  bahwa  para  pelaku ekonomi  syariah  masih  menghadapi  tantangan  berat  untuk  menanamkan
17 Munir Fuady, ibid, hlm 116
e-ISSN : 2621-4105
prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat 3  :  Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memilki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Dalam  upaya  pembinaan  dan  pengawasan  kualitas  syariah  suatu lembaga keuangan syariah termasuk juga Asuransi Syariah dibentuklah DSN dan  DPS.  Dalam  menjalankan  tugasnya  DSN-MUI  paling  tidak  perlu melakukan pembenahan dalam dua hal yaitu :

## 1. Restrukturisasi
Struktur  yang  ada  saat  ini  sudah  baik,  tetapi  karena  DSN-MUI menghadapi  tugas  dan  tantangan  yang  lebih  berat  seperti  mengurusi  dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Karena itu, mitra kerjanya pun harus bisa mengimbangi secara professional. Badan pelaksana harian DSN perlu dipimpin  oleh  seorang  eksekutif  director  yang  diambil  dari  kalangan professional, digaji yang layak, yang benar-benar dengan fulltime.
Upaya  restrukturisasi  sangat  sangat  sinergi  dengan  pandangan  Jimly Asshiddiqie  yang  menyebutkan  bahwa  paling  tidak  ada  11  prinsip  pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demok ratis, yakni: (i) adanya jaminan  persamaan  dan  kesetaraan  dalam  kehidupan  bersama;  (ii) pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  perbedaan/pluralitas;  (iii)  adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (iv) adanya mekanisme  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  mekanisme  aturan  yang ditatati bersama itu; (v) pengakuan dan penghormatan terhadap HAM; (vi) pembatasan  kekuasaan  melalui  mekanisme  pemisahan  dan  pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga  negara  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal;  (vii)  adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan  tertinggi  atas  dasar  keadilan  dan  kebenaran;  (viii)  dibentuknya
e-ISSN : 2621-4105
lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin kedailan bagi warga negara yang  dirugikan  akibat  putusan  atau  kebijakan  pemerintahan  (pejabat administrasi negara);(ix) adanya mekanisme ‘judiciel review’ oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; dan (xi) pengakuan terhadap asas legalitas  atau ‘due  process  of  law’ dalam  keseluruhan  sistem penyelengaraan negara 18 .

## 2. Efektifitas Peran Evaluasi Sistem Pengawasan
Evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan  sehingga  memungkinkan  sistem  pengawasan  pada  lembaga asusransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dwan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.
Evaluasi yang demikian merupakan wujud dari keberlangsungan sistem hukum. Konsep kepastian hukum, dilihat dan perspektif sosiologis, semakin menjadi  penting  ketika  hukum  harus  diletakkan  dalam  kerangka  sistem sistem  hukum  modern.  Sebagaimana  diketahui,  sistem  hukum  modern menunjuk  pada  sistem  hukum  yang  dilahirkan  dan  tradisi  pemikiran  di Eropa Barat,khususnya sebagai implikasi dan Revolusi Perancis 1789. Ciri- ciri dan sistem hukum modern yang utama adalah: (a) Merupakan sistem hukum  yang  berasal  dan  tatanan  sosial  Eropa  Barat  pada  Abad  19;  (b) Sangat dipengaruhi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam;
(c) Rasional , lepas dan pengaruh Ketuhanan; (d) Meyakini bahwa hukum dapat  dikonstruksi  dan  dikelola  secara  netral, tidak  berpihak,  impersonal, dan objektif; (e) Melindungi freedom-HAM; dan (f) Mendukung terciptanya kepastian untuk menjamin prediktabilitas 19 .
3. Perubahan Peraturan Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
18 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 282-283
19 Fx Adji Samekto, ibid, hlm  60
e-ISSN : 2621-4105
Seiring  dengan  kebutuhan  bahwa  peraturan  harus  mengakomodasi kebutuhan  yang  ada,  maka  sudah  sebaiknya  Undang-Undang  Nomor    40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  harus  ada  penyesuaian.  Upaya perubahan  tersebut  seiring  perubahan  keadilan  subtantif.  Hal  lain  yang penting  juga  adalah  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2014 kedudukan peraturan tersebut harus mengakomodasi sistem peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini juga diharapkan peran antara dewan syariah nasional tidak berbenturan dengan peran otoritas jasa keuangan.
Untuk  mencapai  suatu  keadilan,  disyaratkan  sekaligus  adanya  unsur “keadilan  yang  substantif (justice)” (mengacu  kepada  hasil)  dan  unsur “keadilan  prosedural” (fairness). Hal  ini  juga  diamini  oleh  John  Rawis sehingga  muncul  istilah  terkenal  darinya  berupa justice  as  fairness, meskipun dan istilah “justice as fairness” tersebut mengandung arti bahwa unsur  fairness mendapat  prioritas  tertentu  dan  segi  metodologinya.  Jika unsur fairness sudah tercapai, maka  keadilan sudah terjadi. Di samping itu,
Aristoteles  juga  berteori  bahwa  akan  terjadi  ketidakadilan  distributif, manakala  terjadi  perlakuan  yang  tidak fair tentang  distribusi  manfaat (benefit) dan beban (burden). Perlakuan yang tidakfair tersebut kemudian populer  dengan  istilah  “proteksi  yang  tidak  sama” (unequal  protection).
Dalam  konstitusi  negara  Amerika  Serikat,  perlindungan  yang  sama dipadukan secara apik dengan keadilan prosedural, melalui teori perlakuan yang sama (equalprotection) yang terdapat dalam amandemen ke- 14 dan konstitusinya  dengan  teori  keadilan  prosedural (due  process) dalam amandemen ke-5. Meskipun begitu, dalam perkembangannya istilah “due process” sendiri seben arnya bisa berarti “keadilan prosedural” (procedural dueprocess) dan juga “keadilan substantif” (substantive due process) 20 .

## D. PENUTUP
Pengaturan  Usaha  Perasuransian  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  serta  ditunjuknya  Otoritas  Jasa
20 Munir Fuady, ibid, hlm 116
e-ISSN : 2621-4105
Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki  kuasa  penuh  dalam menjalankan fungsi dan pengawasan meliputi perizinan usaha perasuransian, tata kelola  penyelenggaraan  perasuransian,  pergantian  pemilikan,  penggabungan  dan peleburan,  serta  sampai  pada  pembubaran,  likuidasi,  dan  kepailitan  dalam  dunia perasuransian yang ada di Indonesia, diharapkan dapat membuat kebijakan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perasuransian menjadi lebih berkembang di masa depan dan dapat bersaing dengan negara-negara maju dalam dunia asuransi. Namun  tentunya  upaya  sienergi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  satu dengan yang lain menjadi kendala secara teknis dan yuridis. Hal tersebut mengingat berdasarkan  undang-undang,  OJK  resmi  mengambil  alih  fungsi  pengawasan perbankan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pengawasan sektor jasa keuangan  non-perbankan  dari  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  (Bapepam-LK).  Otoritas  Jasa  Keuangan  diharapkan  dapat  membuat kebijakan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  perasuransian  yang  dapat membawa  perasuransian  menjadi  lebih  berkembang  di  masa  depan  dan  dapat menyaingi negara-negara maju dalam hal asuransi.
Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman  masyarakat. Kendala lainnya  yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan  kebijakan  ekonomi.  Termasuk  kendala  dukungan  pemerintah adalah  upaya  harmonisasi  dan  singkronisasi  peraturan  yang  masih  menjadi hambatan  secara  yuridis  diantaranya  persoalan.  Upaya-upaya  dalam  mengatasi kendala tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  struktur.    Struktur  yang  ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih  berat  seperti  mengurusi  dan  bermitra  dengan  lembaga-lembaga  keuangan syariah  yang  notabene  diurus  oleh  prktisi-praktisi  yang  professional.  Karena  itu, mitra kerjanya pun harus bisa mengimbangi secara professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan  maksimal  adalah  evaluasi  kelembagaan  pengawasan  harus  dijalankan secara  keberlanjutan  sehingga  memungkinkan  sistem  pengawasan  pada  lembaga
e-ISSN : 2621-4105
asusransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dwan Pengawas syariah dapat  berjalan  maksimal.  Hal  yang  tidak  kalah  penting  lagi  adalah  kebutuhan bahwa  peraturan  harus  mengakomodasi  kebutuhan  yang  ada,  maka  sudah sebaiknya  Undang-Undang  Nomor    40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  harus ada penyesuaian. Upaya perubahan tersebut seiring perubahan keadilan subtantif. Hal  lain  yang  penting  juga  adalah  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  14 tahun 2014 kedudukan peraturan tersebut harus mengakomodasi sistem peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini juga diharapkan peran antara dewan syariah nasional tidak berbenturan dengan peran otoritas jasa keuangan.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Gemala  Dewi,2007 ,  Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  Dan  Perasuransian Syariah Indonesia , Jakarta, Kencana Prenada Media Grup Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung Sirajuddin  dan  Winardi,  2015, Hukum  Tata  Negara Indonesia ,  Setara  Press (Kelompok Instras Publising), Malang
Sri  Rejeki  Hartono,  2008. Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi ,  Sinar Grafika, Jakarta
Victor M.Situmorang, 2004, Aspek Hukum Pengawasan Melekat , Jakarta: Rineka Cipta

## JURNAL
Bagya  Agung  Prabowo  dan  Jasri  Bin  Jamal,  2016. Peranan  Dewan  Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah  dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 24 Januari 2017. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6
Ephin  Apriyandanu, Kedudukan  Basyarnas  Dalam  Penanganan  Kepailitan Perbankan  Syariah  Ditinjau  Dari  UUNo.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah ,  Jurnal  USM  Law  Review  Vol  1  No  1,  Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang.
Suisno ,  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pelanggaran  Usaha  Perasuransian  Menurut Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, Jurnal Independent Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Lamongan, 2015, Lamongan. DOI: https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.32

## INTERNET
“Kesadaran akan Asuransi Kian Meningkat” http://bisniskeuangan.kompas.com. Kesadaran.Akan.Asuransi.Kian.Meningkat., diakses 11 Oktober 2017, jam 11.11 WIB