El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin
Amrullah Ahmad Rizki Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: Amrullah@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Untuk  mendukung  tujuan  dari  suatu  pernikahan  negara  hadir  dengan membentuk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal  ini mengatur batasan  usia  perkawinan  yang  terdapat  dalam  pasal  7  ayat  1.  Batas  usia yang di atur dalam pasal tersebut ialah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Namun atas dasar permohonan para pemohon kepada MK dalam perkara permohonan pengujian UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  Pasal  7  ayat  1  terhadap  UUD  1945  Pasal  27  ayat  1  yang  dimuat dalam  putusan  No.22/PUU-XV/2017  para  Pemohon  mendalilkan  bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal  27  ayat  1  UUD  1945.  Pertanyaan  yang  dikaji  dalam  skripsi  ini adalah apa  faktor-faktor  uji  materil  Pasal  7  ayat  1  UU  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  oleh  para  Pemohon, bagaimana  pertimbangan  majelis  Hakim MK dalam merubah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan serta  bagaimana  tinjauan  Maqaṣid  Syariah  terhadap  putusan  Majelis Hakim  MK  dalam  merubah  Pasal  7  ayat  1  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  library research.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  faktor-faktor  yang melandasi  para  pemohon  untuk  mengajukan  uji  materil  terhadap  Pasal  7 ayat  1  ialah  situasi  perkawinan  anak  yang  dialami  para  pemohon  karena adanya  perbedaan  usia  kawin  bagi  perempuan  yakni  16  tahun  yang mengakibatkan  hak  konstitusional  para  pemohon  telah  terlanggar.  Atas dasar  itu  hakim  memberikan  beberapa  pertimbangan  hukum  terkait  usia anak yang didasari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak.  Dan  jika  ditinjauan  dengan  Maqashid  Syariah  sudah sesuai  dikarenakan  hakim  menghindarkan  anak  dari  implikasi  negatif dalam  rangka  menjaga  eksistensi  jiwa,  keturunan,  dan  akal  pada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang layak bagi anak perempuan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Batas Usia Pernikahan

## Pendahuluan
Bagi  negara  Indonesia  adalah  mutlak  adanya  Undang-undang  Perkawinan Nasional  yang  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan  landasan hukum perkawinan sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945,  maka  Undang-undang  ini  disatu  pihak  harus  dapat  mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di sektor lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada yang menarik untuk dibahas  mengenai  batasan  usia  perkawinan  yang  terdapat  dalam  pasal  7  ayat  1 bahwa  “ Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas) tahun.” Ketentuan diatas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya  perkawinan  bagi  perempuan  yang  sudah  mencapai  umur  16  tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. Secara hukum Islam nya tidak ada  yang dipertentangkan dalam hal pembatasan umur bagi  yang hendak menikah sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi SAW:
َشِئاَع  ْهَع  َة ََ ْرُع  ْهَع  ِّى ِرٌْ ُّسلا  ِهَع ٌرَمْعَماَو َرَبْخَأ.ِقا َّز َّرلاُدْبَعاَو َرَبْخَأ.ٍدْيَمُح  ُهْب  ُدْبَعاَىَثَّدَح ََ
َّنَأ  ،َت ُالل  ىَّلَص  َّىِبَّىلا
َهْيِىِس  ِعْسِح  ُجْىِب بَيٌِ ََ  ًِْيَلِإ  ْجَّفُز ََ  َهْيِىِس ِعْبَس  ُجْىِب  َىٌْ ََاٍََج ََّ َسَح  َمَّلَس ََ  ًِْيَلَع
.َة َرْشَع َناَمَث  ُجْىِب َيٌِ ََاٍَْىَع َثاَم ََاٍََعَماٍَُبَعُل ََ ( )ملسم ياَر 1
Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Az- Zuhri,  dari  Urwah,  dari Aisyah,  bahwa  Nabi  Shallallahu  Alaihi  Wassalam menikahinya  saat  ia  berusia  tujuh  tahun,  dan  di  antar  kepada  beliau  saat berumur  sembilan  tahun.  Saat  itu  Aisyah  membawa  mainannya.  Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.
Hadist  tersebut  menegaskan  bolehnya  seorang  ayah  menikahkan  putrinya yang  masih  kecil,  tanpa  seizin  putrinya  yang  masih  kecil,  sebab  tidak  ada kewajiban  meminta  izin  terhadap  putrinya.  Para  Ulama  juga  sepakat  tentang diperbolehkannya  seorang  ayah  menikahkan  putrinya  yang  masih  kecil  dan perawan  berwdasarkan  hadist  ini. 2 Perkawinan  anak  perempuan  di  bawah  umur diperbolehkan  apabila  memenuhi  persyaratan:  a.  Tidak  terdapat  permusuhan  atau kebencian  yang  nyata  antara  anak  perempuan  dengan  calon  suaminya  dan  anak perempuan  dengan  wali  mujbirnya;  b.  Calon  suami  mampu  memberi  mas  kawin
1 Imam  An-Nawawi, Shahih  Muslim  bi  Syarh  An-Nawawi (terj.  Ahmad  Khotib)(  Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 583.
2 Ibid.
yang pantas; c. Adanya kafa’ah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami 3 .
Namun atas dasar permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah kepada  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara  permohonan  Pengujian  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dimuat dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 para pemohon mendalilkan bahwa kehadiran pasal  7  ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bertentangan  dengan Pasal  27  ayat  1  UUD  1945  dengan  alasan  situasi  perkawinan  anak  yang  dialami para Pemohon yang mengakibatkan hak-hak konstitusionalitas para Pemohon I, II, III  telah  terlanggar,  mencakup  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kesehatan,  serta  hak untuk  tumbuh  dan  berkembang  yang  telah  dijamin  pemenuhan  dan perlindungannya oleh UUD 1945.

## Landasan Historis Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pada  awal  kemerdekaan  masih  berlaku  peraturan  perundang-undangan peninggalan  Pemerintah  Belanda.  Baru  pada  tahun  1946  diundangkan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1946  yang  hanya  terdiri  7  pasal  saja,  yang  dalam  pasal  6 dinyatakan  bahwa  Undang-Undang  disebut  “Undang-Undang  Pencatatan  Nikah  , Talak  dan  Rujuk”  dan  berlaku  untuk  Jawa  Madura.  Untuk  daerah  Sumatera, Undang-Undang No. 22 tahun 1946 itu diperlakukan dengan Penetapan Pemerintah Darurat Republik (PDRI) No. 1/PDRI/Kem. Agama, tanggal 14 Juni 1949 tentang Berlakunya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  dan  peraturan-peraturan  yang bertalian dengan itu untuk seluruh Sumatera.
Untuk  daerah  luar  Jawa-Madura  selain  Sumatera  sampai  tanggal  1 November  1954,  masih  tetap  berlaku  Stbl.  1932  No.  482  (Ordonansi  tentang Perkawinan Orang-Orang Islam diluar Jawa-Madura). Tetapi berangsur-angsur cara diam-diam  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  No.  22  tahun  1946.  Yang  mula- mula dapat diperlakukan ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim.
Baru  tanggal  2  November  1954,  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  itu berlaku untuk  seluruh daerah luar Jawa-Madura berdasarkan Undang-Undang No. 32  Tahun  1954  (Lembaran  Negara  Tahun  1954  No.  98).  Hal  ini  adalah  sesuai dengan  maksud  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  itu  sendiri yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-undang itu untuk daerah di luar Jawa- Madura  akan  ditetapkan  dengan  Undang-undang  lain.  Setelah  mengalami  proses panjang  pada  tanggal  2  Januari  1974  disahkannya  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan di Jakarta.
3 Ali Imron., “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”. Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Walisongo  Semarang, Al-Tahrir, Vol.  13,  No.  2,
November 2013, hlm. 258. Diakses melalui situs
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18  tanggal 20 Februari 2019.

## Dasar  Batasan  Usia  Perkawinan  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  di  Indonesia  telah  merumuskan  prinsip-prnsip  perkawinan, diantaranya  adalah  calon  suami  dan  calon  istri  haruslah  telah  masak  “jiwa  dan raganya”  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  mewujudkan  tujuan perkawinan  dengan  baik  tanpa  berpikir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun .” Ketentuan  batas  umur  ini,  seperti  disebutkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam pasal 15 ayat 1, didasarkan atas kepentingan maṣlaḥat keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.
Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU  Perkawinan.  Dalam  hal  ini  KHI  tampaknya  memberikan  aturan  yang  sama dengan UU Perkawinan. Jika di analisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini  memiliki  kaitan  yang  cukup  erat  dengan  masalah  kependudukan.  Dengan batasan umur ada kesan, UU Perkawinan bermaksud  merekayasa untuk  menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.
1. Dasar Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
Di  dalam  ketentuan  Hukum  Islam  memang  tidak  ada  batas  umur  minimal untuk  perkawinan.  Yang  di  syaratkan  adalah  baligh  atau  dewasa.  Karena kedewasaan tidak sama diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut  menjadi  elastis.  Kemudian,  bisa  diambil  contoh  dari  pernikahan  Nabi Muhammad  SAW  terhadap  Siti  Aisyah  anak  dari  Sahabat  Abu  Bakar  Ra.  yang usianya baru menginjak 6 (enam) tahun, kemudian memboyong nya ketika berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Hadist Nabi SAW:
َو َرَبْخَأ.ٍدْيَمُح  ُهْب  ُدْبَعاَىَثَّدَح ََ َّنَأ  ،َتَشِئاَع  ْهَع  َة ََ ْرُع  ْهَع  ِّى ِرٌْ ُّسلا  ِهَع ٌرَمْعَماَو َرَبْخَأ.ِقا َّز َّرلاُدْبَعا ِعْسِح  ُجْىِب بَيٌِ ََ  ًِْيَلِإ  ْجَّفُز ََ  َهْيِىِس ِعْبَس  ُجْىِب  َىٌْ ََاٍََج ََّ َسَح  َمَّلَس ََ  ًِْيَلَع ُالل ىَّلَص  َّىِبَّىلا
َهْيِىِس ْىَع  َثاَم ََاٍََعَماٍَُبَعُل ََ .َة َرْشَع َناَمَث  ُجْىِب َيٌِ ََاٍَ )ملسم ياَر ( Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Az- Zuhri,  dari  Urwah,  dari Aisyah,  bahwa  Nabi  Shallallahu  Alaihi  Wassalam menikahinya  saat  ia  berusia  tujuh  tahun,  dan  di  antar  kepada  beliau  saat berumur  sembilan  tahun.  Saat  itu  Aisyah  membawa  mainannya.  Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.
Hadist  tersebut  menegaskan  bolehnya  seorang  ayah  menikahkan  putrinya yang  masih  kecil,  tanpa  seizin  putrinya  yang  masih  kecil,  sebab  tidak  ada
kewajiban  meminta  izin  terhadap  putrinya.  Para  Ulama  juga  sepakat  tentang diperbolehkannya  seorang  ayah  menikahkan  putrinya  yang  masih  kecil  dan perawan berdasarkan hadist ini. 4

## Teori Maqaṣid Syariah
Maqaṣid  syariah adalah  tujuan  dan  rahasia  yang  ditetapkan  oleh  syar’i (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al- Fasi,  maqaṣid  syariah  adalah  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  syariah  dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan hukum syariah 5 . Al-Syatibi  sebelum  membagi  maqaṣid  syariah  menjadi  tiga  tingkatan, terlebih  dahulu  menguraikannya  dengan  menggunakan  empat  perspektif  yang saling melengkapi. Beliau menguraikannya secara  relatif lebih panjang, yang oleh Muhyar Fanani diringkaskan sebagai berikut:
1. Bahwa  Allah  menurunkan  syariat  ke  dunia  ini  dalam  rangka  menjaga kemaṣlaḥatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Kemaṣlaḥatan itu tidak  lebih  dari  3  (tiga)  macam,  yaitu  kemaṣlaḥatan  primer (dharuriyyah), sekunder (hajiyyah), tersier (tahsiniyyah).
2. Bahwa  Allah  menurunkan  syariat  ke  dunia  ini  untuk  bisa  dipahami. Kaidah  umum  yang  muncul  bahwa  Allah  SWT  ketika  menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia  untuk  memahaminya.  Inilah  alasan  mengapa  Al-qur’an  turun dengan bahasa arab.
3. Bahwa  Allah  menurunkan  syariat  ke  dunia  ini  untuk  membebani manusia  (untuk  menugasi  manusia).  Kaidah  umum  yang  muncul  dalam hal  ini  adalah  bahwa  pembebanan  itu  hanyalah  sebatas  kecakapan manusia  dalam  menangungnya.  Kalau  tidak  cakap  berarti  tidak  ada pembebanan.
4. Bahwa  Allah  SWT  menurunkan  syariat  ke  dunia  ini  dalam  rangka menjadikan  manusia  tunduk  kepada  hukum-Nya.  Kaidah  yang  muncul dalam  hal  ini  adalah  bahwa  syariat  turun  ke  dunia  ini  untuk menghindarkan  manusia  dari  keterjebakan  hawa  nafsunya  dan  agar mereka tunduk pada ketentuan Allah SWT.

## Kategori Maqaṣid Syariah
Dalam  maqashid  syariah  terdapat  kategori  atau  pembagian-pembagian pemenuhan  dan  perlindungan  terhadap  manusia,  ada  3  kategori  maqashid  syariah dalam hal ini yaitu sebagai berikut:
4 Imam An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi..., hlm. 582-584.
5 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Syariah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.
1. Dharuriyyat/Kebutuhan Primer
Dharuriyat  adalah  memelihara  kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat esensial  bagi  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  penting  tersebut  adalah memelihara,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Tidak  terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan  tersebut  tentu  akan  berakibat  negatif  bagi  kelima unsur pokok tersebut.
2. Hajiyyat adalah ketentuan hukum  yang memberi  peluang bagi mukallaf untuk  memperoleh  kemudahan  dalam  keadaan  kesukaran  guna mewujudkan  ketentuan  dharuriyyat.  Hajiyyat  bukan  merupakan kebutuhan  esensial  tapi  kebutuhan  yang  dapat  menghindarkan  manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. Kebutuhan  tahsiniyyah  adalah  tindakan  atau  sifat-sifat  yang  pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq , serta pemeliharaan  tindakan-tindakan  utama  dalam  bidang,  ibadah,  adat,  dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia  tidak  akan  terancam  kekacauan,  seperti  kalau  tidak  terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.

## Tinjauan  Umum  tentang  Batasan  Usia  Perkawinan  dan  Kaitannya  dengan Teori Maqaṣid Syariah
Tujuan  perkawinan  secara  jelas  dijabarkan  dalam  Al-Qur’an  dan  hadist Nabi,  yaitu  menciptakan  ketenangan  jiwa  bagi  suami  dan  istri  (QS  Al-Rum:  21) untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi  yang  lebih  berkualitas  (QS.  An-Nisa:  1)  menjaga  pandangan  mata  dan menjaga  kehormatan  diri  (H.R  Bukhari  dan  Muslim)  dan  pendewasaan  diri  bagi pasangan  suami  istri.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  mulia  tersebut,  maka dibutuhkan  persiapan  yang  matang  bagi  calon  suami  istri  yang  hendak  membina keluarga. Landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis formal UU No. 1 Tahun 1974 yang dirinci dengan pelbagai pasal-pasalnya dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah  wa  raḥmah dan maslahah. Sakinah  adalah  ketenangan  jiwa,  untuk mewujudkannya  harus  terpenuhinya  mawaddah  wa  rahmah.  Mawaddah  adalah saling  mengingatkan  untuk  kebaikan  dan  (nasikhah),  adanya  cinta  bergelora (mahabbah),  dan  saling  komunikasi  (as-shilah).  Sementara  rahmah  adalah memberikan  kasih  sayang  dengan  penuh  kelembutan  dan  ketulusan.  Kebahagiaan semakin  sempurna  tatkala  keluarga  dibentuk  mampu  mewujudkan  keluarga maslahah .  Keluarga  maslahah  adalah  keluarga  yang  bermanfaat  bagi  diri  sendiri, pasangan, orang lain, masyarakat dan lingkungan. 6
6 Kementerian  Agama  RI, Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena  Perkawinan  di  Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013), hlm. 11-13.
Faktor-Faktor Permohonan Uji Materil Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
Permohonan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Pasal  7  ayat  1  terhadap  UUD  1945  Pasal  27  ayat  1,  diajukan  oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Surat permohonan tersebut diajukan pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemudian di perbaiki dan diterima di  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  6  Juni  2017.  Bahwa  faktor- faktor  yang  menyebabkan  para  pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Mahkamah Konstitusi ialah hilangnya hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai mestinya, hilangnya hak atas pendidikan,  hak atas kesehatan dan lain sebagainya. Awal  mula  pernikahan  anak  yang  dilakukan  Pemohon  1,  2  dan  3  adalah  dari krisisnya  kehidupan  ekonomi  keluarga,  sehingga  memaksakan  mereka  untuk menikah dengan harapan membaiknya perekonomian keluarga. Namun yang terjadi justru  hal-hal  yang  buruk  yang  disebabkan  belum  mampu  untuk  menjalani kehidupan berkeluarga.

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK terhadap pengujian Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
Setiap  putusan,  hakim  tentunya  memiliki  dalil  pertimbangan  hukum  yang dijadikan  dasar  putusannya.  Fungsinya  yaitu  agar  putusan  tersebut  bersifat argumentatif dan memiliki kekuatan hukum Terkait dengan dasar konstitusionalitas yang  diajukan  oleh  para  Pemohon,  maka  Mahkamah  Konstitusi  kemudian melakukan pengujian dan memberikan beberapa  pertimbangan hukum.  Dalam hal para  Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pasal  7  ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974    yang berkaitan dengan pembatasan usia minimal perkawinan sebagai berikut:
Pasal 7: “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Menurut  Pemohon,  ketentuan-ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan
Undang-Undang Tahun 1945, yaitu terkait dengan pasal di bawah ini:
Pasal  27:  “(1) Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Maka  terhadap  dalil  para  Pemohon  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
1. Persamaan kedudukan di dalam hukum: Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat 1,  terkait  tindak diskriminasi: Pasal 1 angka 3 UU No. 39  Tahun  1999  Tentang  HAM,  terkait  usia  anak:  Pasal  1  angka  1  UU No.  25  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  hak  perempuan  untuk tumbuh  dan  berkembang  sebagai  anak:  Pasal  28  B  ayat  2  UUD  1945, hak  atas  pendidikan:  Pasal  28  C  ayat  1  UUD  1945,  Pencegahan
terjadinya perkawinan pada usia anak: Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 25  Tahun  2014,  perubahan  kebijakan  batas  usia  perkawinan  antar negara:  Dokumen  Transforming  Our  World:  The  2030  Agenda  For Sustainable  Development  Goals,  tuntutan  kebijakan  terkait  batas  usia perkawinan Pasal 16 ayat 1 CEDAW.
2. Berdasarkan  seluruh  pertimbangan  hukum diatas, Mahkamah
mendalilkan permohonan Pemohon  sepanjang ketentuan Pasal  7 ayat  1 UU No. 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin  atau  gender  yang  berdampak  terhadap  tidak  terpenuhinya  hak anak  perempuan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## Tinjauan  Maqaṣid  Syariah  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 22/PUU-XV/2017
Perubahan  usia  kawin  yang  terdapat  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi adalah salah satu bentuk pembaruan Hukum Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan  masyarakat,  sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam  itu  sendiri,  untuk mewujudkan  kemaslahatan  umum.  Tujuan  kemaslahatan  umum  tersebut  terdapat dalam kandungan Maqashid Syariah. Dalam maqashid syariah ada lima bentuk atau yang biasa  yang disebut  al-kulliyat  al-khamsah (lima prinsip umum)  yaitu:  hifdzu din  (melindungi  agama),  hifdzu    nafs  (melindungi  jiwa),  hifdzu  aql  (melindungi pikiran),  hifdzu  nasab  (melindungi  keturunan),  hifdzu  mal  (melindungi  harta). Sudut  pandang  kulliyat  al-khamsah    (lima  prinsip  umum)  maqashid  al-syariah pembatasan  usia  minimal  kawin  diatas  usia  anak  terkait  dengan  memelihara  jiwa, akal, dan keturunan.
Kemudian dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan: 7
1. )ُلا َزُي  ُر َرَّضلا( Artinya  kemudaratan  harus  dihilangkan,  maksudnya  dalam hal  ini  perkawinan  di  bawah  umur  yang  menyebabkan  dampak membahayakan kepada pasangan suami istri itu harus dicegah.
2. ) َرا َر ِضَلا َو  َرَرَضَلا( Artinya jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan, maksudnya  tidak  boleh  membuat  mudharat  pada  diri  sendiri  dan  tidak pula pada orang lain. Contoh perkawinan di bawah umur akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
3. )ِحِلاَصَملا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم  ِدِس اَفَملا  ُعْفَد( Artinya menolak mafsadah didahulukan daripada  meraih  maslahat.  Walapun  dampak  positifnya  ada,  namun dampak  negatifnya  jauh  lebih  besar,  maka  mendahulukan  membuang dampak  negatif  lebih  diutamakan  dalam  agama  daripada  mengambil dampak positifnya.
7 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-29.
Disini jelas sekali penerapan maqashid syariah, karena perubahan batas usia pernikahan  seperti  yang  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 22/PUU-XV/2017  adalah  sebagai  langkah  antisipasi  atau  pencegahan  agar implikasi  negatif  dapat  dielaminisir  dan  diminimalisasi  dalam  rangka  menjaga eksistensi jiwa, keturunan dan akal dalam tingkat dharuriyyat dan hajiiyat. Apabila hal  ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami istri  dan anak-anak secara fisik, psikologi, sosiologi sehingga menimbulkan problem sosial yang  pada  akhirnya  akan  menjadi  penyakit  masyarakat  dan  bahkan  mengganggu stabilitas masyarakat dan negara. 8

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melandasi para pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 ialah situasi perkawinan anak yang dialami para pemohon karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16  tahun  yang  mengakibatkan  hak  konstitusional  para  pemohon  telah  terlanggar. Atas dasar itu hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan jika ditinjau dengan Maqashid Syariah sudah sesuai dikarenakan hakim menghindarkan anak dari implikasi negatif dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan,  dan  akal  pada  perempuan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  usia  18  tahun merupakan batas usia  yang layak bagi  anak perempuan berdasarkan  amanat  UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006. Ali Imron., “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 258. Diakses melaluisitushttp://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir article/download/16/18  tanggal 20 Februari 2019 Elkhairati,”Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang- Undang dan Maqashid asy-Syari’ah),” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , Vol. 3, No. 1(2018).Diakses melaluihttp://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/a rticle/download/403/302 tanggal 23 Oktober 2019.
8 Elkhairati,”Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang-Undang  dan  Maqashid  asy- Syari’ah),” Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam ,  Vol.  3,  No.  1  (2018).  Diakses  melalui http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/403/302  tanggal  23  Oktober 2019.
Imam  An-Nawawi, Shahih  Muslim  bi  Syarh  An-Nawawi (terj.  Ahmad  Khotib). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Kementerian  Agama  RI, Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena  Perkawinan  di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat . Jakarta:  Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.
Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Syariah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.