## POTENSI GEOGRAFIS DAN MEKANISME PENDAFTARAN PRODUK LOLOH CEMCEM (STUDI KASUS DI BANJAR ADAT PENGLIPURAN )
Kadek Jaya Adhi Satria , I Ketut Sudiatmaka  , Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {jayaadhi40, sudiatmaka, sudika.mangku} @undiksha.ac.id

## Abstrak
Loloh cemcem khas Penglipuran merupakan minuman herbal khas Bali yang telah popular dikalangan masyarakat.  Perlindungan  terhadap  loloh  cemcem  khas  Penglipuran  dapat  diberikan  melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang  indikasi geografis.  Permasalahan  yang dibahas dalam  penulisan  ini  yaitu  potensi  loloh  cemcem  untuk  didaftarkannya  dalam  indikasi  geografis,  serta mekanisme pendaftaran dan akibat hukum didaftarkannya produk loloh cemcem khas Penglipuran ke dalam  indikasi  geografis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  yaitu pendekatan  dengan  melihat  suatu  kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Melalui  teori  ini  penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan hasil yang benar serta akurat. Sumber  data  diperoleh  dari  penelitian  langsung  melalui  wawancara,  selain  itu  digunakan  pula literature-literatur  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  yaitu  loloh  cemcem  khas  Penglipuran  berpotensi  untuk  didaftarkan  ke  dalam  indikasi geografis  karena  telah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  undang  undang,  namun keputusan  akhir  berada  pada  Direktorat  Jenderal  HKI  karena  harus  diuji  oleh  tim  ahli  yang membidanginya. Untuk didaftarkan ke dalam indikasi geografis harus menjalankan berbagai tahapan yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  yang  berlaku.  Loloh  cemcem  khas  penglipuran  berhak didaftarkan dalam indikasi geografis karena memiliki banyak dampak hukum yang diperoleh. Adapun saran  dari  penulis  yaitu  kepada  masyarakat  untuk  lebih  aktif  mencari  informasi  mengenai  indikasi geografis  dan  aktif  mengusahakan  perlindungan  terhadap  indikasi  geografis  di  wilayahnya,  serta disarankan  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  sosialisasi  secara  lebih  intensif  dan  menyeluruh hingga pelosok-pelosok wilayah.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Pendaftaran.

## Abstracts
Loloh  cemcem  Penglipuran  is  a  typical  Balinese  herbal  beverage  that  has  been  popular  among  the Balinese  society.  Protection  against  loloh  cemcem  typical  Penglipuran  can  be  given  through  the protection of intellectual property rights in the field of geographical indications. The problem discussed in this paper is the potential for loose cemcem for registration of the geographical indications, as well as  the  mechanism  of  registration  and  registration  of  the  legal  consequences  of  loose  products cemcem  typical  Penglipuran  into  geographical  indications.  This  study  uses  empirical  legal  research, the  approach  to  look  at  the  reality  of  law  in  society.  Through  this  theory  the  authors  conducted research directly to the field to get true and accurate results. Sources of data obtained from the study directly  through  interview,  but  it  also  used  literature  as  well  as  the  laws  and  regulations  in  force. Results obtained from this study were typical Penglipuran loloh cemcem potential to be registered into a geographic indication because it has met the requirements set by law, but the final decision is at the Directorate  General  of  IPR  because  it  must  be  tested  by  a  team.  To  be  listed  in  the  geographical indication  must  run  the  various  stages  that  have  been  stipulated  in  the  applicable  legislation.  Loloh cemcem  entitled  to  be  registered  in  the  Penglipuran  typical  geographical  indication  because  it  has many  legal  implications  obtained.  The  suggestion  to  the  Balinese  society  to  become  more  active  to seek  information  on  geographical  indications  and  actively  pursue  the  protection  of  geographical indications in its territory.
Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Registration.
I.  PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai  bentuknya,  yang  memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang  kehidupan  manusia,  serta memiliki  nilai  ekonomi  (Djumhana  dan Djubaedillah, 2011:17-18).
Karya- karya  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni,  sastra,  dan  karya  di  bidang teknologi  merupakan  contoh  karya cipta sebagai hasil kreativitas olah pikir otak  manusia.  Karya  cipta  yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu  atau  penciptanya  melalui pengorbanan  tenaga,  pikiran,  waktu,
perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya  cipta  yang  dihasilkan  menjadi memiliki  nilai.  HKI  akan  ada  jika  hasil karya  cipta  manusia  telah  membentuk sesuatu  baik  bisa  dilihat,  didengar, dibaca maupun digunakan.
Hak  Kekayaan  Intelektual  terdiri dari  jenis-jenis  perlindungan  yang berbeda,  bergantung  kepada  objek atau  karya  intelektual  yang  dilindungi. Secara  garis  besar,  terdapat  dua pembagian  hak  kekayaan  intelektual, yakni  hak  cipta (copyrights) dan  hak kekayaan  industri (industrial  property rights) . Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Hak kekayaan  industri  mencakup  paten
(patent) ,  desain  industri (industrial design) ,  merek (trademark  ) dan Indikasi  geografis  (IG),  desain  tata letak  sirkuit  terpadu (layoutdesign  of integrated circuit) , dan rahasia dagang
(trade  secret) (Firmansyah,  2008:7).
Penggolongan  HKI  kedalam  hak  cipta dan  hak  kekayaan  industri,  diperlukan karena  adanya  perbedaan  sifat  hasil ciptaannya,  dan  hasil  temuannya. Perlindungan terhadap suatu hak cipta
bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui  secara  otomatis  oleh  negara sejak  saat  pertama  kali  ciptaannya tersebut selesai diciptakan atau muncul, meskipun  ciptaannya  tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, hak kekayaan industri  yang  terdiri  dari  hak  paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang,  dan  PVT  mengandung  asas first to file yaitu ditentukan berdasarkan  pihak  yang  pertama  kali mendaftarkan  hasil  karya  intelektual nya  ke  instansi  berwenang  dan berhasil  disetujui.  Berdasarkan  asas first  to  file ini,  maka  pemohon  hak tersebut  harus  segera  mendaftarkan karya  intelektual  nya  ke  instansi berwenang  agar  tidak  didahului  pihak lain.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2016  tentang  Hak  Merek  dan  Indikasi geografis,  pada  pasal  2  ayat  (3) menyatakan  merek  yang  dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua) atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa. Pada
perdagangan  barang  dan  jasa,  merek merupakan salah satu karya intelektual yang  penting  bagi  kelancaran  dan peningkatan  barang  dan  jasa.  Hal tersebut  dikarenakan  merek  memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen  dan  konsumen  (Munandar dan  Sitanggang,  2008:51).  Merek harus  memiliki  daya  pembeda  yang cukup (capable  of  distinguishing) , artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai  daya  pembeda,  merek  itu harus  dapat  memberikan  penentuan yang  memiliki  ciri  khas  pada  barang atau  jasa  yang  bersangkutan.  Merek
dapat  dicantumkan  pada  barang  atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal- hal  yang  bersangkutan  dengan  jasa (Muhammad, 2001:120-121). Perlindungan merek di Indonesia  sebagai  bagian  dari  hak kekayaan intelektual mendorong tumbuh  dan  berkembangnya  indikasi geografis dalam ranah kekayaan intelektual  di  Indonesia.  Setiap  hasil intelektual manusia tidak hanya berupa hasil  teknologi  semata  melainkan meliputi  pula  indikasi  geografis  dan pengetahuan tradisional yang mungkin dimiliki  oleh  setiap  daerah.  Hasil intelektual  yang  tercipta  dari  setiap daerah  memiliki  perbedaan  satu  sama lain dan memberikan keuntungan yang berbeda-beda.
Untuk menjaga
kekhasan  tersebut,  dibutuhkan  lah perlindungan  terhadap  hak  kekayaan intelektual  melalui  indikasi  geografis. Indikasi  geografis  merupakan  suatu tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal suatu  barang,  yang  karena  faktor lingkungan  geografis  termasuk  faktor alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi dari kedua faktor
tersebut, memberikan  ciri  dan  kualitas  tertentu pada  barang  yang  dihasilkan.  Merek dan  Indikasi  geografis merupakan  dua hal  yang  berbeda.  Walaupun  memiliki fungsi  yang  sama  seperti  halnya merek  yaitu  untuk  mempromosikan suatu  produk,  indikasi  geografis  harus dibedakan  dengan  merek  karena indikasi geografis adalah suatu konsep yang  universal  untuk  mengindikasikan suatu  produk  atau  barang  dengan nama daerah asal produksinya (Myriasandra,  2008:5).  Merek  dapat dimiliki secara individu atau perorangan, tetapi kepemilikan indikasi geografis  tidak  dimiliki  secara  individu atau  perseorangan,  melainkan  secara komunal dengan batasan suatu wilayah  tertentu,  sesuai  dengan  asal keberadaan suatu produk.
Indikasi  geografis  memberikan identitas  pada  suatu  barang  dan
menandakan  dari  mana  asal  suatu barang itu. Sangat disayangkan apabila  Indonesia  yang  kaya  akan kekayaan  alam  dan  produk-produk khas  daerah  yang  potensial  namun tidak dijaga dengan baik, bukan hanya menjaga  dari  segi  kualitasnya  tetapi juga menjaga dengan upaya perlindungan  hukum,  agar  hak-hak ekonomi  produsen  dan  pelaku  usaha daerah  tidak  ternodai  oleh  perbuatan tidak  bertanggung  jawab  pihak  lain yang  dapat  menyalahgunakan  hak ekonomi  tersebut.  Salah  satu  produk industri rumah tangga yang membutuhkan  perlindungan  terhadap hak atas merek tersebut adalah produk loloh  cemcem  khas  Penglipuran.  Bali memiliki  banyak  tanaman  herbal  yang tersebar  di  seluruh  wilayah.  Produk herbal  yang  dihasilkan  dari  tumbuh- tumbuhan herbal tersebut adalah jamu atau  dalam  bahasa  Bali  disebut  loloh.
Salah satu daerah yang memanfaatkan loloh sebagai komoditas adalah Banjar Adat Penglipuran.  Banjar  Adat  Penglipuran merupakan salah satu Banjar Adat yang  telah berkembang  menjadi desa  wisata  yang  sangat  ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun  mancanegara.  Bahkan,  pada awal penetapannya  desa  ini  sebagai desa wisata, turis asinglah yang sering memadati desa yang terletak di Bangli ini.  Desa  Panglipuran  adalah  salah satu  Banjar  Adat  yang  dikelola  baik oleh  masyarakat  setempat  dan  telah menerima  banyak  penghargaan  baik nasional  maupun  internasional  karena kondisinya yang otentik serta kebersihan  desa  yang  sangat  dengan baik terjaga. Produk yang dipasarkan di Banjar  Adat  Penglipuran  adalah  loloh cemcem  yang  merupakan  campuran daun  cemcem  dengan  bahan  lainnya. Produk  industri  rumah  tangga  loloh cemcem merupakan produk yang telah didaftarkan  dan  telah  mengantongi  ijin produksi  rumah  tangga dengan  nomor
P-IRT No. 2.13.5106.01.0045-20, sehingga dapat diberikan perlindungan atas  hak  merek.  Bahan  dasar  dari pembuatan loloh cemcem khas Penglipuran  ini  adalah  daun  cemcem atau  sering  disebut  masyarakat  Bali sebagai  daun  dabdab  yang  tumbuh  di sekitar lahan masyarakat desa
Penlipuran. Daun cemcem yang tumbuh  dan  diolah  secara  sedemikian rupa  oleh  produsen  di  Banjar  Adat Penglipuran  mempunyai  ciri  khas tersendiri  sehingga  dapat  melahirkan minuman desa terbersih di Bali berupa loloh cemcem.
Loloh  cemcem khas  Penglipuran dapat dilindungi dan mendapatkan hak oleh  indikasi  geografis  jika  memiliki beberapa syarat yang telah ditentukan. Hak  yang  di  berikan  dari  Indikasi geografis  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka 7 “Indikasi geografis merupakan
hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara kepada pemegang hak Indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik yang  menjadi  dasar  diberikannya perlindungan  atas  Indikasi  geografis tersebut masi h ada”. Undang - Undang ini  menerapkan  sistem  perlindungan melalui  system  pendaftaran.  Artinya, tanpa  permohonan  dan  permintaan pendaftaran  kepada  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  tidak  akan ada perlindungan Indikasi geografis.
Indikasi geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk  yang  dinamis  dan  karena Indikasi geografis dimiliki secara bersama  maka  mereka  dapat  menjadi alat  yang  sangat  bagus  bagi  daerah Penglipuran untuk pembangunan ekonomi  berbasis  komunitas.  Kasus dilapangan menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukannya pendaftaran loloh cemcem khas Penglipuran mengalami adanya tantangan. Salah satunya yaitu penguatan organisasi masyarakat Penglipuran  sebagai  produsen  loloh cemcem. Organisasi masyarakat
setempat  belum  mengetahui  tentang manfaat hak indikasi geografis. Masyarakat  setempat  masih  ragu apakah loloh cemcem khas Penglipuran berpotensi untuk mendapat sertifikat hak indikasi geografis atau tidak. Beberapa masalah  terkait  produk  loloh  cemcem khas Penglipuran yang dijabarkan oleh penulis  diatas,  mendorong  penulis untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik  untuk  menuangkannya  ke dalam  skripsi  yang  berjudul  “Potensi
Geografis dan Mekanisme Pendaftaran  Produk  Loloh  Cemcem (Studi Kasus di Banjar Adat Pen glipuran)”.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Apakah  produk  loloh  cemcem berpotensi  untuk  didaftarkan  di
Ditjen  HKI  dilihat  dari  Indikasi geografis di Banjar Adat Penglipuran? 2.  Bagaimana mekanisme pendaftaran  dan  akibat  hukum setelah didaftarkannya produk loloh  cemcem  khas  Banjar  Adat Penglipuran  ke  dalam  Indikasi geografis?

## C.  Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana suatu
merek  produk  dapat  didaftarkan dan  syarat  yang  menjadi  ciri  khas suatu  daerah  dapat  dikategorika memiliki produk indikasi geografis.

## II.  METODE
Jenis penelitian ini adalah
peneitian  hukum  empiris  yaitu  suatu penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan nyata  yang  terjadi  di  masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan  fakta  dan  data  yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju  kepada  identifikasi  masalah dan  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah (Waluyo,
2005:16).  Adapun  sifat  penelitia  ini adalah deskriptif kualitatif, yakni bertujuan menggambarkan secara
nyata mengenai keadaan-keadaan atau  gejala-gejala  yang  ada  dalam masyarakat.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer  (Field  Research), yaitu  data  yang  diperoleh  langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak resmi  yang  kemudian  dioleh  oleh peneliti  (Zainudi,  2009:106).  Data Sekunder  (Library  Research)  adalah mencakup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud  laporan  dan  sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Asiki,  2016:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo,  2008:8).  Teknik  analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskriptif dimana peneliti mengembangkan  teori  yang  telah dibangun  dari  data-data  yang  telah didapatkan  di  lapangan.  Pada  awal melakukan penelitian, peneliti
melakukan penjelajahan untuk mencari informasi  terkait  loloh  cemcem  khas Banjar  Adat  Penglipuran  mulai  dari observasi hingga penyusunan laporan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potensi  Loloh  cemcem  Untuk didaftarkan Ditjen HKI Dilihat Dari Indikasi  geografis  Di  Banjar  Adat Penglipuran.
Masih banyak masyarakat yang kurang  mengerti  arti  penting  dari perlindungan  Indikasi  geografis  di Indonesia bahkan perhatian pemerintah kepada Indikasi geografis pun tidak sebesar kepada bidang  kekayaan  intelektual  seperti paten  dan  merek  (Yesiningrum,
2015:42).  Banyak  produk-produk olahan tangan yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi geografis
mengingat kekayaan alam  dari segi geografis  sangat  melimpah  dimiliki Indonesia.  Tidak  semua  produk yang  dihasilkan  mampu  memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hak Indikasi geografis. Setiap produk harus mampu menunjukkan karakteristik unik yang  menjadi  ciri  khas  sebagai pembeda  dengan  produk  lainnya yang  serupa.  Ciri  dan  karakteristik dari  suatu  barang  harus  tetap terjaga dan dipelihara dalam jangka waktu yang lama agar meningkatkan  nilai  ekonomi.  Loloh cemcem  sebagai  minuman  yang telah lama diminati baik warga lokal maupun turis  mancanegara mampu berpotensi  untuk  dilindungi  oleh
Indikasi geografis. Agar loloh cemcem dapat dikatakan berpotensi untuk  mendapatkan  hak  Indikasi geografis  maka  harus  memenuhi syarat  dan  ketentuan  yang  telah diatur dalam Undang-undang.
Syarat  keberhasilan  tersebut  diatur oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  yang  terdapat  dalam
Buku  Indikasi  geografis  Indonesia, dan  Pasal  6  ayat  (3)  PP  Nomor  51
Tahun 2007 tentang Indikasi geografis. 1. Syarat  Keberhasilan  Loloh  Cemcem Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Georafis menurut buku
Indikasi geografis Indonesia.
A. Syarat Objektif Setiap  produk  akan  berpotensi  untuk mendapatkan  hak  indikasi  geografis harus  ditentukan  dengan  syarat  yang mendasari.  Syarat  dasar  tersebut dijadikan  standar  utama  bagi  produk yang dihasilkan dapat dikatakan berhasil  untuk  dilindungi  oleh  Indikasi geografis  atau  tidak  layak  dilindungi oleh  Indikasi geografis. Adapun  syarat Objektif  yang  harus  terpenuhi  demi keberhasilan  loloh  cemcem  untuk memperoleh perlindungan Indikasi geografis yaitu:
a.  Sistem  manajemen  yang  kuat  dan efektif
Sistem  manajemen  yang  kuat dan  efektif  artinya  produsen  yang menghasilkan  suatu  produk  harus memiliki  proses  perencanaan  yang kuat  dan  mampu  mencapai  hasil  atau target  yang  telah  direncanakan.  Salah satu  produsen  loloh  cemcem  yang sangat terkenal di Penglipuran bernama  Bapak  Suadnya  dengan brand  lolohnya  yaitu  “Pekak  Bagus” sudah diklaim oleh Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  bahwa  lolohnya merupakan produk terbersih dan nomor  satu  di  Penglipuran.  Bapak Suadnya awalnya berniat untuk menciptakan loloh cemcem yang mampu  diterima  oleh  masyarakat tanpa  memperdulikan  biaya  yang harus atau sudah dikeluarkan. Dengan prinsip  itu  Bapak  Suadnya  telah memiliki  sistem  manajemen  yang  kuat dan  efektif  yang  menghasilkan  produk loloh  cemcem  dengan  b rand  “Pekak Bagus”.
b.  Kualitas  produk  yang  prima  dan terjaga konsistensinya dengan baik Setiap produsen mampu menghasilkan  kualitas  produk  terbaik demi mengutamakan kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi setiap  produk.  Setelah  mendapatkan kualitas  terbaik  dan  mampu  diterima oleh konsumen, produk yang dihasilkan  harus  terjaga  eksistensinya baik  dari  segi  rasa  maupun  kualitas agar cita rasa yang sudah dikenal oleh konsumen  akan  terus  terjaga  dengan baik. Bapak Suadnya selaku Produsen loloh cemcem di Banjar Adat
Penglipuran  selalu  mengedepankan kualitas  produk  yang  dihasilkan.  Loloh cemcem  Pak  Suadnya  rutin  dilakukan test  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangli  setiap  setahun  sekali  dengan cara mengambil sampel di toko penjual loloh  cemcem.  Air  yang  digunakan untuk  memproduksi  loloh  cemcem dilakukan pemeriksaan sebelum
tercampur  dengan  bahan  lainnya.  Pak
suadnya  menjelaskan  bahwa  air  yang digunakan dalam membuat loloh cemcem  ini  yaitu  air  yang  telah disuling  langsung  menggunakan  alat yang  telah  terjamin  SNI.  Dengan  cara pengecekan  setahun  sekali  dapat disimpulkan  bahwa  kualitas  produk loloh  cemcem  akan  terus  terjaga konsistensinya sehingga dapat memuaskan konsumen. c.  Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
Produk  produk  yang  akan didaftarkan  Indikasi  geografis  harus memenuhi  strategi  pemasaran  yang luas  dengan  pola  atau  rencana tertentu  agar  dapat  mencapai  tujuan yang  diharapkan.  Membuat  strategi pemasaran yang kuat sangatlah penting  bagi  produsen  jika  produk ingin  dikenal  luas  dan  dibeli  oleh masyarakat luas. Loloh cemcem dengan  brand  “Pekak  Bagus”  selalu menjadi  sorotan  tamu  asing  karena hanya  loloh  buatan  Pak  Suanda  yang telah  memiliki  sertifikat  halal  dan  teruji kesehatannya.
Dengan memiliki sertifikat  itu  Pak  Suadnya  percaya  diri untuk  bersaing  dalam  memasarkan produknya demi dikenal oleh masyarakat local maupun mancanegara.  Strategi  promosi  yang dilakukan  Pak  Suanda  dengan  cara memasarkan mempromosikan di media  baik  media  elektronik  maupun media  cetak  berhubung  anak  dari  Pak Suanda  memiliki  toko  percetakan  dan design. Desain label yang dipakai juga memiliki  keunikan  karena  logo  yang dipakai  berciri  khas  dengan  brand “Pekak Bagus”. Berikut label dari Loloh cemcem dari Pak Suanda.
d.  Mampu  memasok  kebutuhan  pasar dalam jumlah cukup secara
berkelanjutan
Produk-produk  yang  dihasilkan harus  dapat  menyebar  luas  ke  dalam kebutuhan  pasar  di  setiap  daerah tempat  tujuan.  Pasar  tersebut  bukan hanya  dalam  aspek  kuantitas  produk, namun juga dalam hal kualitas, ragam,
dan pelayanan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Pak Sua dnya,  loloh  cemcem  “Pekak
Bagus”  telah  dipasarkan  di  berbagai Kabupaten  di  Bali  seperti  Kabupaten Gianyar,  Tabanan,  Klungkung,  dan Kota  Denpasar.  Salah  satu  toko  yang menjadi tujuan Pak Suadnya memasarkan  produknya  yaitu  Tiara Dewata  yang  bertempat  di  Kota Denpasar. e.  Kemampuan menegakkan ketentuan  hukum  terkait  Indikasi geografis 2.  Syarat Keberhasilan Loloh Cemcem
Untuk  Memperoleh  Perlindungan Indikasi  Georafis  Pasal  6  ayat  (3)
PP  Nomor  51  Tahun  2007  tentang
Indikasi geografis.
a.  Karakteristik  dan  kualitas  yang membedakan  loloh  cemcem  khas Penglipuran  dengan  produk  loloh lainnya yang memiliki kategori sama. Karakteristik  dan  kualitas  loloh cemcem khas Penglipuran memang berbeda  disbanding  jenis  loloh lainnya.  Loloh  cemcem  ini  memiliki rasa  yang  beraneka  ragam  jika diminum.  Raya  yang  dimiliki  oleh loloh  cemcem  adalah  rasa  manis, asam dan pedas. Ciri khas tersebut yang  membedakan  loloh  cemcem dengan  loloh  lain  seperti  loloh kunyit,  loloh  teleng,  dan  berbagai loloh lainnya.
b. Uraian tentang lingkungan geografis,  faktor  alam  dan  faktor manusia.  Faktor  yang  menjadi penyebab kekhasan  dari loloh cemcem  Penglipuran  yaitu  faktor alam  dan  faktor  manusia.  Faktor alam  sebagai  tempat  tumbuh  dan berkembangnya  tanaman  keloncing atau  pohon  cemcem  di  tempat dataran  tinggi  seperti  kintamani mendukung banyaknya tumbuh tanaman  tersebut.  Faktor  manusia juga berpengaruh dalam karakteristik loloh cemcem Penglipuran. Proses pemilihan daun dan  keterampilan  dalam  mengolah
bahan  para  produsen  sehingga terciptanya  produk  loloh  cemcem khas  Penglipuran  yang  memiliki  ciri khas yang sangat berbeda. c.  Uraian  mengenai  batas-batas daerah  dan/atau  peta  wilayah  yang dicakup  oleh  Indikasi  geografis. Loloh  cemcem  yang  diproduksi  di Banjar  Adat  Penglipuran  bertempat di  Kelurahan  Kubu,  Kecamatan Bangli  Kabupaten  Bangli.  Luas Banjar  Adat  Penglipuran  kurang lebih 112 hektar are yang berbatasan  pada  Sebelah  timur Banjar  Adat  Kubu,  Sebelah selatan, Kelurahan Cempaga,
Sebelah  barat,  Desa  Tiga,  dan Sebelah Utara Desa Kayubihi d.  Uraian  mengenai  sejarah  dan tradisi  yang  berhubungan  dengan pemakaian  Indikasi  geografis  untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi geografis tersebut.  Awal  dari  adanya  loloh cemcem  bermula  pada  saat  petani di  Penglipuarn  setelah  seharian melakukan  pekerjaannya  merasa kelelahan  dan  haus  lalu  mencari buah  kelapa  dengan  dicampurkan garam,  cabai  dan  daun  cemcem yang tumbuh lebat di tanah pertanian warga. Setelah itu ibu-ibu PKK  Banjar  Penglipuran  membuat hal  kreatif  dengan  mengolah  daun cemcem  untuk  dijadikan  minuman dan  tidak  menggunakan  bahan dasar air kelapa namun
menggunakan air bersih yang dicampur  dengan  bahan  lainnya seperti  gula  merah,  cabai,  buah asam  dan  daging  kelapa  muda. Sejak  saat  itu  produsen  pembuat loloh  cemcem  mulai  berkembang dan  kreatif  dalam  menciptakan minuman loloh cemcem khas Penglipuran. e. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan
yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen didaerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat  barang  terkait.  Daun cemcem  yang  banyak  tumbuh  dan berkembang  disekitar  pekarangan rumah  warga.  Pada  musim  hujan,
daun cemcem sangat mudah didapatkan  di  daerah  Penglipuran. Produsen  akan  kewalahan  mencari daun  cemcem  pada  saat  musim panas  dan  memesan  daun  di daerah  lain  seperti  di  daerah
Kintamani.  Daun  cemcem  yang telah  dipetik  lalu  dicuci  bersih sebelum digiling dan dicacah. Proses penggilingan bisa menggunakan  cara  tradisional  yaitu menggunakan  tangan  dan  dapat menggunakan  mesin  penggiling. Namun  agar  lebih  bersih  dan terciptanya  produk  yang  higienis diharapkan  menggunakan  mesin penggiling  seperti  yang  digunakan oleh pak Suadnya. Bahan selanjutnya  yang  dipakai  yaitu  air bersih. Air yang tersedia diharapkan disuling terlebih dahulu agar terjaga dari  kotoran  yang  tercampur  di dalam air. Penyiapan bahan rempah  seperti  gula  merah,  asam, cabai, dan daging kelapa. Sebagian besar  produsen  di  Penglipuran menggunakan terasi
sebagai campuran  dalam  loloh  cemcem. Hasil  wawancara  peneliti  kepada Pak Suadnya selaku produsen loloh cemcem  brand  “Pekak  Bagus” mengatakan produknya
tidak
menggunakan  bahan  terasi  karena efek  dari  terasi  setelah  lewat  dari sehari  akan  menimbulkan  bakteri. Semua  bahan  yang  telah  tersedia dihaluskan dan direbus menggunakan  air  hingga  mendidih, tujuannya untuk  mencampurkan
semua  rasa  yang  terdapat  dalam bahan  tersebut.  Setelah  bahan bahan  mendidih,  bumbu  tersebut diperas  dan  dicampur  dengan  air
daun  cemcem  yang  telah  disaring bersih.  Daging  kelapa  muda  yang telah  diparut  dicuci  dan  dicampur menjadi  satu.  Loloh  cemcem  yang telah dicampur dimasukkan ke botol minuman  yang  higienis  yang  telah dibeli  dari  produsen  botol  minuman setempat.
B. Mekanisme Pendaftaran dan Akibat Hukum Setelah Didaftarkannya Produk Loloh Cemcem Khas Banjar Adat Penglipuran  ke  Dalam  Indikasi geografis.
1.  Mekanisme  Pendaftaran  Indikasi Geografis Terhadap Loloh Cemcem Khas Penglipuran
Perlindungan Indikasi geografis di Indonesia didasarkan pada asas first to file yaitu sesorang yang pertama kali mengajukan  permohonan  pendaftaran maka  orang  tersebut  yang  berhak memegang  hak  jika  memenuhi  semua syarat  yang  ditentukan.  Pendaftaran Indikasi geografis harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, dan memenuhi persyaratan formil  dan  materiil.  Persyaratan  dan tata cara pendaftaran Indikasi geografis diatur dalam Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  geografis, dan  kemudian  secara  mengkhusus diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi  geografis.  Prosedur  dan  tata cara  pendaftaran  Indikasi  geografis ada  beberapa  tahap,  yaitu  sebagai berikut: 1)  Tahap Pertama Mengajukan Permohonan Pada  tahap  pengajuan  permohonan, setiap  pihak  pemohon  mengajukan permohonan kepada Menteri
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  geografis,  yang  menyatakan bahwa
“Untuk memperoleh
perlindungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Pemohon  Indikasi
geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.” Permohonan  diajukan  harus  dengan menyertakan  persyaratan  administratif dan  persyaratan  substantif.  Pemohon atau  kuasanya  harus  melampirkan permohonan  yang  diajukan  secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir dalam rangkap  3  (tiga)  kepada  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 Tentang Indikasi geografis. Permohonan  harus  juga  dilengkapi dengan  lampiran  saat  kuasa  khusus apabila  permohonan  diajukan  melalui Kuasa,  dan  dilengkapi  pula  dengan bukti  pembayaran  biaya  pendaftaran. Ketentuan-ketentuan  tersebut  terdapat dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis. Berkaitan  dengan  tahap  mengajukan Permohonan tentunya sangat memerlukan  pihak  yang  berhak  dalam mengajukan  permohonan.  Pemohon dalam mendaftarkan Indikasi geografis telah  ditentukan  dalam  Pasal  53  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi geografis.
Selain itu ketentuan mengenai  pihak  Pemohon  dalam pendaftaran  Indikasi  geografis  juga diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)
Peraturan  Pemerintah  51  ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis. 2)  Tahap Kedua Pemeriksaan Administratif Pemeriksaan administratif dilakukan  secara  cermat  terhadap permohonan untuk melihat kelengkapan persyaratan yang diajukan. Apabila terjadinya kekurangan berkas dalam pemeriksaan maka dapat berkomunikasi  kepada  Pemohon untuk  melakukan  perbaikan  dalam waktu  3  (tiga)  bulan  dan  apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak. Ketentuan  tersebut  diatur  dalam Pasal  7  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi Geografis 3)  Tahap ketiga Pemeriksaan Substansi Pada tahap ketiga dilakukan  pemeriksan  secara  teliti terhadap  permohonan  yang  telah diserahkan. Permohonan diperiksa oleh  tim  ahli  yang  terdiri  dari  peneliti yang  ahli  pada  bidangnya  masing- masing.
Tim ahli melakukan pemeriksaan isi dari berkas yang telah diserahkan untuk memastikan kebenaran dengan mengoreksi seluruh berkas.  Setelah  dinyatakan  tepat  dan memenuhi seluruh kriteria maka selanjutnya dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal.  Ketika  suatu  Permohonan ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, kemudian Pemeriksaan  substantif  dilaksanakan paling lama selama 2 tahun. Mengenai pemeriksaan  substantif,  diatur  dalam Pasal  58  dan  Pasal  59  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 1)  Tahap Keempat, Pengumuman Direktorat  Jenderal  dalam  jangka waktu  10  (sepuluh)  hari  sejak  tanggal disetujuinya  Indikasi  Geografis  untuk didaftarkan maupun ditolak, mengumumkan  keputusan  tersebut dalam  Berita Resmi Indikasi Geografis selama  3  (tiga)  bulan.  Pengumuman tersebut memuat hal-hal seperti nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat  Pemohon,  nama  dan  alamat kuasa,  Tanggal  Penerimaan,  Indikasi Geografis yang dimaksud, serta abstrak dari Buku Persyaratan. Ketentuan  mengenai  pengumuman tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Geografis
5)  Tahap Kelima Oposisi Pendaftaran Masyarakat umum yang memperhatikan  Berita  Resmi  Indikasi Geografis  dapat  mengajukan  oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran  Indikasi  Geografis  yang tercantum dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.  Oposisi  diajukan  dengan membuat  keberatan  disertai  dengan alasan-alasan  yang  mendukung  dan logis, dan pihak Pemohon pendaftaran Indikasi  Geografis  dapat  mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut. 6)  Tahap Keenam, Pendaftaran
Berkas  permohonan  Indikasi Geografis  yang  disetujui  dan  tidak adanya  oposisi  dan  sudah  adanya keputusan  final  atas  oposisi  untuk tetap didaftar, tanggal pendaftaran dan tanggal ketika diajukan aplikasi, kemudian Direktorat Jenderal memberikan sertifikat pendaftaran indikasi  geografis.  Sertifikat  tersebut dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. 7)  Tahap Ketujuh, Pengawasan Terhadap Pemakaian Indikasi Geografis Pada tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah  Republik  Indonesia.  Dapat dikatakan  bahwa  Indikasi  Geografis tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan  yang  diajukan.  Ketentuan mengenai pengawasan ini diatur dalam  Pasal  16  hingga  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis 8)  Tahap Kedelapan, Banding Permohonan  banding  dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan sejak  putusan  penolakan  diterima dengan membayar biaya yang ditetapkan. Ketentuan mengenai
banding  ini  diatur  dalam  Pasal  24
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 2.  Akibat Hukum Setelah Didaftarkannya Produk Loloh Cemcem Khas Banjar Adat Penglipuran ke Dalam Indikasi geografis. Stigler mengatakan produk yang  memiliki  reputasi  dapat  terjual dengan  harga  yang  tinggi,  dan  dapat bersaing,  serta  tidak  ada  keraguan bagi  konsumen  untuk  kualitas  produk. Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki beberapa produk yang terdaftar  dalam
Indikasi Geografis, yang dapat dibandingkan  satu  dengan  lainnya. Perlindungan  Indikasi  geografis  dapat memberikan  manfaat  bagi  para  pihak yang  berkepentingan,  khususnya  di daerah yang meliputi (Djulaeka, 2014:141): a. Indikasi Geografis dapat memperjelas  identifikasi  produk dan  menetapkan  standar  proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis; b. Dapat menghindari terjadinya praktik  persaingan  curang  dalam perdagangan, memberikan
perlindungan  bagi  konsumen  dari penyalahgunaan  reputasi  Indikasi Geografis  dengan  cara  menjual produk  yang  berasal  dari  daerah lain  yang  memiliki  karakteristik berbeda bahkan lebih rendah.
c. Memberikan jaminan pada kualitas  produk  yang  dilindungi Indikasi  Geografis  sebagaimana produk asli sehingga dapat memberikan  kepercayaan  bagi konsumen; d. Mendukung koordinasi serta memperkuat  organisasi  sesama pemegang  hak  dalam  rangka menciptakan,  menyediakan,  serta memperkuat  citra  nama,  reputasi produk.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dari hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.  Loloh  cemcem  khas  Banjar  Adat Penglipuran berpotensi untuk memperoleh  hak  Indikasi  Geografis karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang yang berlaku seperti karakteristik  dan  ciri  khas  yang membedakan loloh cemcem dengan  loloh  lainnya,  lingkungan geografis,  faktor  penyebab  indikasi geografis  baik  dari  faktor  alam maupun  faktor  manusia,  sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan  produk  Indikasi  Geografis. Namun  untuk  membuktikan  bahwa loloh  cemcem  dapat  mendapatkan hak Indikasi Geografis harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu  dan  diuji  kelayakannya  oleh tim ahli Indikasi Geografis. 2.  Pelaksanaan  pendaftaran  Indikasi
Geografis loloh cemcem khas Penglipuran  belum  terlaksana.  Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan  perlindungan  terhadap loloh  cemcem  khas  Penglipuran. Undang-Undang tersebut telah mengatur  secara  jelas  mengenai Indikasi Geografis, namun kenyataannya  masyarakat  belum mengimplementasikan dalam memberikan  perlindungan  hukum terhadap  potensi  Indikasi  Geografis kepada loloh cemcem khas Penglipuran. 2. SARAN Berdasarkan  hasil  penelitian perlu adanya usaha guna mempercepat bentuk perlindungan hukum  terhadap  loloh  cemcem  khas Penglipuran, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
1.  Potensi  Indikasi  Geografis  produk lokal  harus  segera  didaftarkan  agar diperolehnya perlindungan hukum demi  tercapainya  tujuan  hukum  yaitu kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap loloh cemcem khas Penglipuran dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, disarankan  kepada  masyarakat  untuk lebih  aktif  dalam  kelompok  kelompok usaha  produsen  di  desa  setempat. Kelompok  tersebut  harus  aktif  dalam mengusahakan  perlindungan  Indikasi Geografis  terhadap  loloh  cemcem khas  Penglipuran  dan  aktif  dalam mencari  informasi  dan  pembelajar mengenai perlindungan Indikasi Geografis. 2.  Agar terciptanya serta meningkatkan  kesadaran  hukum  di masyarakat  dan  menjamin  kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis, disarankan  kepada  Kantor  wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Bali untuk senantiasa memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis secara lebih optimal. Sosialisasi diharapkan dilakukan secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga informasi dapat tersebar secara merata.
3.  Disarankan agar produk loloh cemcem  khas  Penglipuran  segera didaftarkan ke dalam Indikasi Geografis Indnesia agar terealisasikannya  penerapan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Indikasi  Geografis  dan  PP
Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

## DAFTAR RUJUKAN

## Sumber Buku
Abdul  Atsar,  2018. Mengenal  Lebih Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Abdulkadir  Muhammad,  2001. Kajian
Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual .  Bandung  :  Citra
Aditya. Budi  Agus  Riswandi,  2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum . Jakarta: Grafindo Media Pratama. Djuleaeka, 2014. Konsep Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual:  Perspektif  Kajian Filosofis HaKI Kolektif- Komunal. Malang: Setara Press. Haris Munandar dan Sally Sitanggang,
2008. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual ,  Hak  Cipta,  Paten, Merek dan Seluk-beluknya.
Jakarta: Erlangga. Kholis  Roisah,  2015. Konsep  Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2011. Hak Kekayaan  Intelektual .  Bandung : P.T. Alumni, Bandung. Muhammad  Firmansyah,  2008, Tata
Cara  Mengurus  Hak  kekayaan intelektual . Jakarta: Visimedia.
Novianti,  dkk,  2018. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ni  Ketut  Supasti  Darmawan,  dkk,
2016. Buku Ajar Hak Kekayaan
Intelektual  (HKI). Yogyakarta: Deepublish. OK.  Saidin,  1995, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Propert  Rights). Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Rahmi  Jened,  2017. Hukum  Merek (Trademark  Law)  dalam  Era
Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, 1986. Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan  Singkat .  Jakarta  : Raja Grafindo Persada. Marzuki,  2007.  Bertanam  Kacang Tanah. Jakarta : Penebar Swadaya

## Tugas Akhir, Skripsi, Tesis
Migni  Myriasandra  2008.  “Tinjauan Hukum atas Peratur an Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2007”,  Skripsi  Fakultas  Hukum
Universitas Indonesia, Depok.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis