## MANAJEMEN SISTEM KOMUNIKASI JARINGAN RADIO PANCAR TERPADU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Oleh :

## Edwi Arief Sosiawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta 55282  Telp.0274-485269 ps.19 edwias@yahoo.com

## Abstrak
Berdasar pada pengalaman yang ada pada saat terjadinya gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 semua sarana komunikasi publik lumpuh total kecuali radio komunikasi / radio pancar, artinya  radio  komunikasi  mampu  bertahan  di  saat  infrastruktur  komunikasi  publik  dalam  kondisi rusak atau hancur. Berdasar pada pengalaman pula penggunaan radio komunikasi ini juga banyak membantu suatu keadaan darurat (disaster) baik dalam skala kecil, menengah dan besar, bahkan dapat digunakan dalam suatu operasi penyelamatan (search and rescue) dan pengerahan bantuan penanganan  serta  penanggulangan  terhadap  kejadian  musibah/bencana.  Untuk  kepentingan pembangunan  jaringan  sistem  komunikasi  terpadu  radio  komunikasi  /  pancar    yang  mendukun sisten komunikasi PEMPROV DIY maka diperlukan suatu kajian khusus untuk mendalami berbagai kemungkinan pembangunan jaringan komunikasi tersebut melalui pengumpulan data, observasi dan survey di lapangan serta analisis data untuk memberikan rekomendasi bagi penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan dalam sistem komunikasi terpadu melalui media radio komunikasi /  radio pancar
Key  words  :  Radio  Pancar  ,  Kepentingan  mengatasi  keadaan  undercircumstance  dan  disaster, Mengatasi blank area

## Pendahuluan
Saat  ini  pemerintah  daerah  (PEMDA) memiliki  kewajiban  dan  tanggung  yang  sangat besar dalam hal mengembangkan potensi masing- masing  daerah  sejak  diberlakukannya  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  otonomi daerah.  Pemerintah  Provinsi  (  PEMPROV  ) Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (  DIY  )  telah memiliki  elemen  acuan  dalam  pengembangan potensi  daerah  beserta  pembangunan  sebagai implementasi  dari  pembangunan  nasional  yang tertuang  dalam  Perencanaan  Induk  Pola  Dasar Pembangunan  Daerah,  Perencanaan  Manajerial Program  Pembangunan  Daerah  serta  Rencana Strategis Pembangunan.
Untuk mendukung upaya tersebut di atas maka diperlukan satu elemen penting yaitu sistem komunikasi.  Komunikasi  dan  pembangunan merupakan  dua  hal  yang  saling  berhubungan sangat  erat.  Kedudukan  komunikasi  dalam
konteks  pembangunan  adalah “  as  an  integral part  of  development,  an d communication  as  a set  of  variables  instrumental  in  bringing  about development  “ (  Roy  dalam  Jayaweera  dan Anumagama,  1987  ).  Strategi  pembangunan menentukan  strategi  komunikasi,  maka  makna komunikasi  dapat  dilihat  dalam  arti  luas  dan terbatas.  Dalam  arti  luas,  sistem  komunikasi dalam  pembangunan  meliputi  peran  dan fungsi  komunikasi  sebagai  suatu  aktivitas pertukaran  pesan  secara  timbal  balik di  antara masyarakat  dengan  pemerintah,  dimulai  dari proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi pembangunan.  Sedangkan  dalam  arti  terbatas, sistem komunikasi dalam pembangunan merupakan  segala  upaya  dan  cara  serta teknik  penyampaian  gagasan  dan  ketrampilan pembangunan  yang  berasal  dari  pihak  yang memprakarsai  pembangunan  dan  diwujudkan pada  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dapat
memahami,  menerima  dan  berpartisipasi  dalam pembangunan.
Pada  segi  pragmatis  dan  operasional sistem  komunikasi  yang  diperlukan  tersebut adalah  penggunaan  media  komunikasi  yang handal  dan  terpadu  yang  mampu  memfasilitasi proses komunikasi pembangunan secara vertikal maupun horisontal dalam berbagai macam situasi dan  kondisi.  Banyak  pilihan  dan  pertimbangan untuk memilih media komunikasi yang digunakan dalam sistem komunikasi terpadu berdasar pada karakter masing-masing media. Umumnya hampir semua  media  komunikasi  yang  digunakan  oleh masyarakat  baik  secara  interpersonal  maupun massa adalah media komunikasi publik ( seperti telepon  rumah,  telepon  seluler,  radio,  televisi dan  internet  )  yang  penggunaannya  bergantung pada institusi penyelenggara jasa media tersebut. Selain  itu  penggunaan  media  komunikasi publik juga memerlukan biaya besar baik dalam perangkatnya maupun dalam jasa operasionalnya. Oleh  karenanya,  salah  satu  alternatif    pilihan media    tersebut  adalah  media  radio  komunikasi / radio pancar / radio amatir. Radio pancar atau radio komunikasi memiliki kelebihan dibanding dengan  media  komunikasi  lainnya.  Kelebihan yang dimiliki oleh radio komunikasi diantaranya yang berkaitan erat dengan sistem pemerintahan adalah  Kecepatan  menjangkau  lawan  bicara maupun  reaksi  penerimanya  masih  belum tertandingi oleh telepon . Selain itu menggunakan bisa  langsung  diterima  oleh  banyak  orang sekaligus  sehingga  untuk  tujuan  berkomunikasi dengan  banyak  orang  masih  merupakan  pilihan yang mampu menandingi fasilitas telekonferensi.
Selain karakter kelebihan di atas, berdasar pada pengalaman yang ada pada saat terjadinya gempa  bumi  di  Yogyakarta  pada  tanggal    27 Mei  2006  semua  sarana  komunikasi  publik lumpuh  total  sehingga  menyebabkan  terjadinya berbagai isu yang tidak jelas seperti tsunami dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat panik. Satu-satunya  sarana  komunikasi  yang    tidak terganggu dan lumpuh adalah  radio komunikasi / radio pancar, artinya radio komunikasi mampu bertahan di saat infrastruktur komunikasi publik dalam kondisi rusak atau hancur. Berdasar pada pengalaman  pula  penggunaan  radio  komunikasi ini juga banyak membantu suatu keadaan darurat ( disaster )  baik  dalam  skala  kecil,  menengah
dan besar, bahkan dapat digunakan dalam suatu operasi  penyelamatan  ( search  and  rescue ) dan  pengerahan  bantuan  penanganan  serta penanggulangan  terhadap  kejadian  musibah/ bencana ( contoh seperti : peristiwa terbakarnya Garuda  di Bandara Adi Sucipto dan meletusnya Gunung Merapi ).
Bila  radio  komunikasi  /  radio  pancar dapat  digunakan  dalam  skala  besar  dan  kondisi undercircumstance maka  penggunaan  radio komunikasi  juga  mendukung  berbagai  kegiatan dalam  skala  kecil  seperti  kegiatan  protokoler, pengamanan,  koordinasi  antar  lembaga  dan bagian  serta  monitoring  di  lapangan.  Oleh karenanya,  pemilihan  pada  media  radio komunikasi  /  radio  pancar  merupakan  pilihan yang  dapat  dipertimbangkan  dan  didukung sebagai  salah  satu  sistem  komunikasi  terpadu yang  terintegrasi  dalam  sistem  komunikasi  di lingkup  PEMPROV  DIY  untuk  dimanfaatkan dan  dipergunakan  oleh  lembaga  pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
Secara  sistematis  Sistem  Komunikasi Terpadu  dengan  Radio  Pancar  Ulang  (RPU)  ini merupakan suatu tatanan piranti keras (peralatan/ hardware), piranti lunak (software) dan personel yang  memadukan  ketiga  sistem  tersebut  untuk memfasilitasi  komunikasi  antar  jajaran  instansi yang ada di Propinsi DIY maupun para pengguna frequensi  dalam berbagai bentuk kegiatan baik SAR,  Perhubungan  Laut  (Hubla),  protokoler maupun  dalam  kegiatan  sosial  kemasyarakatan dan informasi penting lainnya.
Keuntungan  dan  kegiatan  yang  dapat diperoleh dalam rangka komunikasi menggunakan radio komunikasi / pancar diantaranya adalah :
1.  Lebih meningkatkan kerja sama antar Departemen sehingga lebih mencerminkan komunikasi terpadu, terutama di tingkat desa dan daerah terpencil;
2.  Mewujudkan  komunikasi  timbal  balik dan  dua  arah  untuk  lebih  ditingkatkan partisipasi dan komunikasi dengan para pemuka masyarakat, pemuka adat, dan lembaga-lembaga musyawarah desa.
3.  Meningkatkan  pengertian  dan  kerja sama  yang  se rasi  antara  Pemerintah daerah  (PEMPROV)  dengan  jajaran
Manajemen Sistem Komunikasi Jaringan Radio Pancar Terpadu Pemerintah Edwi Arief Sosiawan
lembaga  di  bawahnya  dalam  berbagai koordinasi  kegiatan  mulai  dari  sistem pemerintahan hingga  penanganan  situasi darurat.
4.  Melalui  penggunaan  radio  komunikasi  / pancar  rintangan-rintangan  psikologis- kultural  diusahakan  untuk  diatasi dengan komunikasi langsung dengan para pemuka  adat  dan  pe muka  agama  serta pemuka masyarakat lainnya.
5.  Mewadahi  berbagai  pengguna  frekuensi yang  tergabung  dalam  ORARI  maupun RAPI  serta  jalur-jalur  lainnya  yang ada  di  DIY  untuk  mewujudkan  suatu sistem  yang  terintegrasi    sehingga akan  bermanfaat  langsung  baik  untuk instansi  maupun  masyarakat  pengguna, khususnya  di  wilayah  Yogyakarta  dan sekitarnya mencakup wilayah Purworejo, Magelang,  Boyolali,  Wonogiri,  Pacitan dan  Samudera  Hindia  yang  merupakan laut di selatan DIY dengan jangkuan + 60 mil.
Untuk
kepentingan pembangunan jaringan  sistem  komunikasi  terpadu  radio komunikasi  /  pancar    yang  mendukuGn  sisteM komunikasi  PEMPROV  DIY  maka  diperlukan suatu  kajian  khusus  untuk  mendalami  berbagai kemungkinan pembangunan jaringan komunikasi tersebut  melalui  pengumpulan  data,  observasi dan survey di lapangan serta analisis data untuk memberikan rekomendasi bagi penyediaan sarana dan  prasarana  serta  peralatan  yang  digunakan dalam  sistem  komunikasi  terpadu  melalui media radio komunikasi /  radio pancar. Adapun pelaksanaanya  dilakukan  oleh  tim  yang  terdiri dari  staf  personil  dari  pihak  PEMPROV  DIY dan  tenaga  ahli  dari  Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

## Konsep Umum
Radio  komunikasi  yang  sering  disebut sebagai radio amatir adalah seperangkat pemancar radio yang dipergunakan seorang pengguna / user untuk  berhubungan  dengan  pengguna  lainnya. Sifatnya “ two way traffic communication ” dalam bentuk  percakapan.  Jadi  radio  komunikasi  / amatir tidak mengadakan programa dalam bentuk
misalnya kesenian, sandiwara dan lain-lain.
Seorang  amatir  radio  adalah  seorang pemraktek  teknik  radio  yang  melakukan komunikasi  dengan  rekannya  untuk  menguji kemampuannya  mengenai  daya  jangkauan  dan kapasitas  pemancar  yang  dibuatnya.  Pemratek teknik radio tersebut harus memiliki lisensi dari organisasi  yang  menaunginya  dan  pemerintah (departemen  telekomunikasi  dan  perhubungan) untuk  memiliki  pemancar  dan  pesawat  radio. Pemratek yang telah memiliki lisensi akan diberi callsign sebagai tanda registry keanggotaan. Secara  teoritis,  Radio  adalah  salah satu  media  komunikasi  yang  memiliki banyak  keistimewaan  dibanding  media-media komunikasi  lainnya.  Melalui  media  radio, komunikasi  yang  dilakukan  bisa  menjadi  lebih terarah.  Ini  dikaitkan  dengan  kondisi  karakter media  radio  yang  memiliki  bisa  secara  efektif menjangkau  target audiens yang  spesifik  dengan lebih  personal.  Oleh  karenanya  dari  dulu  radio banyak  digunakan  dalam  berbagai  macam keperluan  seperti  pelayaran  kapal,  komunikasi antar  komando  dalam  dinas  tentara,  koordinasi dalam dunia kepolisian dan sebagainya.
Radio  pancar  atau  radio  komunikasi memiliki  kelebihan  dibanding  dengan  media komunikasi lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :
a) Radio komunikasi tidak bergantung  pada satu institusi penyelenggara ( free medium )  ;  artinya  dalam  penggunaannnya  tidak memerlukan  ikatan  dengan  lembaga penyelenggara jasa radio komunikasi.
b) Biaya yang diperlukan dalam operasionalnya bersifat murah ( ekonomis ) ; tidak memerlukan biaya untuk melakukan komunikasi
c) Kecepatan  penyampaian  informasinya bersifat  relatif  cepat  ( rapidly );  informasi yang disampaikan bersifat langsung.
d) Tingkat  pensebarannya  relatif  lebih  besar ;  hanya  dengan  menyampaikan  satu informasi maka akan mudah diterima oleh banyak person yang memonitor
e)  Coverage areanya  luas  ;  menjangkau wilayah yang sangat luas
f) Flexible  dan  portable ;  media  ini  bia digunakan  dimana  saja  tanpa  terikat oleh  situasi  dan  bisa  digunakan  sambil
beraktivitas.
Secara  teknis  radio  adalah  teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara  modulasi  dan  radiasi  elektromagnetik (gelombang  elektromagnetik).  Gelombang  ini melintas  dan  merambat  lewat  udara  dan  bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara,  karena  gelombang  ini  tidak  memerlukan medium  pengangkut  (seperti  molekul  udara). Gelombang  radio  adalah  satu  bentuk  dari radiasi  elektromagnetik,  dan  terbentuk  ketika objek  bermuatan  listrik  dimodulasi  (dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi  gelombang  radio  (RF)  dalam  suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada  pada  jangkauan  frekuensi  10  hertz  (Hz) sampai  beberapa  gigahertz  (GHz),  dan  radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik
Secara  umum,  jenis  frekwensi  yang digunakan  oleh  radio  komunikasi  adalah  VHF
(Very High Frequency) dan HF (High Frequency) . VHF biasanya  digunakan  untuk  radio  komunikasi jarak dekat dan beroperasi pada frekwensi 100- 300 Mhz. Hal ini disebabkan karena gelombang radio dipancarkan secara garis lurus (horizontal). Sehingga jika pada jarak antara 2 stasiun terdapat objek – objek seperti bangunan, pohon – pohon yang  tinggi,  ataupun  pegunungan  yang  lebih tinggi  dari  pancaran  gelombang  radio,  maka sudah  pasti  transmisi  yang  dikirimkan  ataupun diterima  akan  terhambat.  Gambarannya  kira  – kira seperti dibawah ini
Dari ilustrasi tersebut kita bisa melihat ada 3  objek  yang  berpotensi  menghambat  transmisi yaitu  objek  bangunan,  dimana  gelombang  yang dipancarkan berhenti dan hilang ketika mengenai objek  penghalang,  kemudian  objek  pohon, dimana  gelombang  masih  dapat  dipancarkan sampai stasiun tujuan tetapi dengan sangat lemah, sehingga  bisa  saja  transmisi  yang  disampaikan tidak  dapat  diterima  dengan  jelas.  Terakhir
adalah  objek  pegunungan,  dimana  gelombang yang dipancarkan dipantulkan kembali, sehingga transmisi  yang  dikirim  sama  sekali  tidak  dapat mencapai stasiun tujuan.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas bahwa  kekuatan  sinyal  frekwensi  VHF  (Very High  Frequency)  sangat  dipengaruhi  oleh  jarak pandang  ( line  of  sight )  dan  juga  objek  –  objek yang  berada  di  antara  stasiun.  Oleh  karenanya diperlukan peralatan tambahan untuk mengatasi kelemahan dari frekwensi tersebut yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan Repeater. Secara  singkat  repeater  bisa  diartikan  sebagai unit  logik  atau  medium  yang  digunakan  untuk dapat mengatur keluar masuknya transmisi untuk kemudian  memprosesnya  dengan  menerima ataupun mengirimkannya.
Repeater terdiri dari Transmitter dan Receiver sekaligus  sehingga  transmisi  yang  masuk  dapat diterima  sekaligus  dikirimkan.  Analoginya  jika sebuah  stasiun  mengirimkan  transmisi  dengan melewati repeater, maka transmisi tersebut akan dikirimkan kembali ke stasiun tujuan yang masih berada dalam jangkauan ( range ) repeater. Dengan tujuan  untuk  menambah  range  tersebut,  itulah sebabnya repeater selalu diletakkan di areal yang cukup tinggi, misalnya di areal menara, ataupun perbukitan,  dengan  ketinggian  antenna-nya disarankan  lebih  dari  25  meter  dari  permukaan tanah. Secara illustrasi penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ;
Gambar pertama menunjukkan ketika dua stasiun  saling  melakukan  transmisi,  tetapi  tidak dapat  menjangkau  stasiun  lainnya.  Sedangkan pada  gambar  kedua,  dengan  menggunakan repeater, kedua stasiun dapat berhubungan karena berada  dalam  jangkauan  repeater.  Secara  teori, jika  tidak  menggunakan  repeater,  jangkauan transmisi  frekwensi  VHF  hanya  sekitar  2  km  – 20 km, tetapi dengan menggunakan repeater bisa mencapai sekitar 40 km – 100 km.
Sedangkan HF (High Frequency)
merupakan  gelombang  radio  yang  bekerja  pada
Manajemen Sistem Komunikasi Jaringan Radio Pancar Terpadu Pemerintah Edwi Arief Sosiawan
frekwensi 2 – 24 Mhz, dan biasanya digunakan untuk  radio  komunikasi  jarak  jauh  karena  sifat gelombangnya  yang  dapat  memantul  sehingga tidak  memiliki  efek  hambatan  pada  objek. Ditambah  lagi  dengan  kemampuan  frekwensi ini  untuk  memantul  pada  lapisan  ionosphere, sehingga  jarak  sejauh  apapun  dapat  dijangkau oleh frekwensi ini, dengan catatan dalam keadaan cuaca  yang  cukup  bagus.  Gambarannya  kira  – kira seperti dibawah ini :
Gelombang  pertama  yang  dikirimkan melewati  lapisan  ionosphere  dan  memantul kembali  ke  bumi  menuju  ke  stasiun  tujuan. Gelombang  kedua  yang  terhambat  oleh  objek, memantul  secara  terus  menerus  sampai  ke stasiun tujuan. Dari kedua jenis frekwensi diatas, dapat  dilihat  perbedaan  yang  signifikan.  Dan penggunaan  frekwensi  tersebut  disesuaikan dengan  kebutuhan  dari  perorangan  ataupun institusi. Tetapi bagi kebanyakan institusi, mereka biasanya selalu menggunakan radio komunikasi yang bekerja pada kedua frekwensi tersebut

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  dengan menggunakan  teknik  survey  lapangan  dan observasi  langsung  keberbagai  tempat  dan wilayah di daerah Pemprov yang akan tercakup dalam  Sistem  Komunikasi  Terpadu  Pemerintah Provinsi  DIY.Analisis  data  dilakukan  melalui display  data  dan    reduksi  data    yang  pada akhirnaya  akan  dihasilkan  suatu  model  dari Sistem Komunikasi Terpadu Pemerintah Provinsi DIY.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Manajemen Rakom di Pemkab Sleman
Secara  struktural  Pemerintah  kabupaten
Sleman dalam pengelolaan komunikasi
menggunakan  radio  pancar  dilaksanakan  oleh Kantor  Telematika  Pemkab  Sleman  yang  juga mengurus  kegiatan Electronic  Government ( e-gov ).  Dalam  pelaksanaannya  komunikasi menggunakan  radio  pancar  lebih  banyak melibatkan  bagian unit sandi dan telekomunikasi (Santel)  dan  dinas  Ketentraman  dan  ketertiban (Trantib).    Secara  hierakhis  dalam  sistem komunikasi  pemerintahan  di  kabupaten  Sleman terbagi dalam dua jenis :
a.  Komunikasi  antar  pimpinan  di  dalam pemkab  atau  jajaran  pejabat  di  bawahnya hingga  kecamatan  menggunakan  layanan telepon  (flexy).  Sistem  komunikasi  ini digunakan  untuk  keperluan  yang  bersifat koordinasi dan konteks komunikasi formal baik  secara  vertikal  maupun  horisontal. Dalam  hardware  Pemkab  Sleman  telah mengoperasikan  PABX  digital  dan Voice Over Internet Protocol (VOIP).
b.  Komunikasi  antar  bagian  dalam  jajaran Sleman yang bersifat urgent menggunakan komunikasi  radio  pancar    antara  Santel sebagai  unit  operasi  dengan  satuan  tugas (satgas)  apabila  terjadi  keadaan  darurat seperti  ancaman  bencana  gunung  Merapi atau  tanah  longsor.  Umumnya  pihak Santel  akan  berkoordinasi  dengan    Pos Penanganan dan penanggulangan Bencana Alam (P3BA).
Dalam  hal  menggunakan  radio  pancar untuk  sistem  komunikasi,  Pemkab  Sleman membagi  ke  dalam  4  kategori repeater atau jajaran yaitu :
a. Jajaran Buah : adalah jaringan komunikasi radio  untuk  berkomunikasi  antara  bupati dengan  jajaran  kecamatan  di  bawahnya yang terdiri dari 17 kecamatan. Komunikasi pada jajaran ini digunakan untuk keperluan koordinasi dan penyampaian informasi yang bersifat  cepat  dari  Pemkab  ke  kecamatan atau  sebaliknya.    Pengaktifan  kegiatan komunikasi  dilakukan  pada  setiap  pagi  ( jam 8.00 – 9.00 ), siang (14.00 – 15.00), dan malam  hari  (  jam  19.30  ).  Istilah  populer pengaktifan  kegiatan  komunikasi  seperti ini disebut sebagai net control .  Umumnya kegiatan tersebut adalah melakukan kontrol informasi  tentang  keadaan  dan  kondisi  di
17 kecamatan yang dilakukan oleh Kantor telematika  dengan  operator  yang  ada  di kecamatan.
Secara  teknis  penggunaan  peralatan yang  digunakan  adalah  menggunakan repeater  di  band  RX  pada  frekuensi 157.925 dan TX 152.925 Duplex – dengan tone. Umumnya Frekuensi yang digunakan adalah menggunakan gelombang VHF dan UHF.
b.  Jajaran  Penanggulangan  Bencana  Alam (PBA)  :  adalah  jajaran  komunikasi  yang dikoordinir  oleh  P3BA  yang  digunakan untuk keperluan komunikasi pada keadaan emergency atau undercircumstance ketika terjadi bencana alam. Dalam operasionalnya pihak  Pemkab  hanya  memfasilitasi  dan menggunakan  saluran  jajaran  ini  untuk memantau  kondisi  bencana  alam  yang terjadi di wilayah Pemkab Sleman. Secara teknis  opearasional  dalam  jajaran  ini menggunakan frekuensi RX : 159.800, TX :  154.800  dengan  Duplex  –  500  dengan tone.
c.    Repeater  jajaran  Praja  :  adalah  sistem komunikasi  menggunakan  radio  pancar yang  difokuskan  untuk  melayani  jajaran paraja  seperti  Polisi  pamong  Praja, Pemadam  Kebakaran  dan  Kasi  Trantib. Selain  itu  jajaran  ini  juga  digunakan untuk  keperluan  protokoler  serta  bila  ada kunjungan  pejabat.  Jajaran  ini  digunakan tiap  hari dengan sistem net control seperti pada jajaran buah.  Teknis operasionalnya adalah  m,enggunakan  frekuensi  RX  : 152.800, TX : 1578.800 dengan duplex + d.  Jajaran  UHF  :  adalah  sitem  komunikasi radio komunikasi untuk keperluan bantuan komunikasi  dan  umumya  digunakan  oleh pihak    Santel.  Dukungan  komunikasi disini dilakukan untuk keperluan khusus  contohnya  perlombaan  setingkat kabupaten, pameran, dan kunjungan pejabat regional maupun nasional. Frekuensi yang digunakan adalah untuk RX  :437.875 dan TX : 432.875 Dup. – 500.
Secara  keseluruhan  jumlah  inventaris pesawat  radio  komunikasi  yang  dimiliki  oleh pemkab  Sleman  adalah  sebagai  berikut  untuk peswat  HT  pemkab  Sleman  memiliki  168 buah  dan  untuk  peswat  Rig  memiliki  42  buah.
Sementara  repeater  memiliki  3  buah  berada  di daerah  Turgo,  Kali  tengah  Lor  dan  di  Kantor pemerintahan  kabupaten.  Peletakan  repeater yang berada di tiga titik  tersebut dioreintasikan untuk mengatasi daeran blank spot.

## Manajemen Rakom di Pemkab Gunung Kidul
Secara umum urusan kegiatan berkomunikasi di kelola oleh Kantor Informasi dan Komunikasi ( KIK ). KIK Gunung Kidul mengelola kegiatan siaran  radio,  Jaringan  komunikasi  menggunkan internet ( e government ) dan SMS centre atau HP bahkan saat ini KIK sedang melakukan kegiatan pembinaan  radio  komunitas.  Namun  dalam kegiatan proses komunikasi antar bidang dan sub struktur  pemerintahan  pemkab  Gunung  Kidul KIK  pemkab  Gunung  Kidul  tidak  mengelola penggunaan  komunikasi  menggunakan  rakom. Penggunaan  Rakom  sementara  ini  dilakukan oleh  bagian  Sandi  dan  Telekomunikasi  (Santel) dan  sekretariat.  Artinya  penggunaan  radio komunikasi  sebatas  untuk  kegiatan  komunikasi sporadis  dan  atau  untuk  keperluan  memonitor informasi  saja.  Komunikasi  tersistem  dalam hubungannya  dengan  jajaran  di  bawah  pemkab seperti  kecamatan  dilakukan  menggunakan facimile (fax).
Dalam  pengalamannya,  pemkab  Gunung Kidul  memfungsikan  radio  komunikasi  dalam rangka  koordinasi pasca gempa bumi tahun 2006 lalu.  Secara  teknis  radio  komunikasi  dipasang di  setiap  mobil  dinas  Kepala  Kecamatan  yang wilayahnya  menjadi  korban  gempa  serta  di kendaraan  beberapa  kepala  Dinas.  Pengadaan alat komunikasi radio waktu itu dilakukan secara spontanitas  tanpa  perencanaan  menginggat kebutuhan  koordinasi  menggunakan  radio komunikasi  sangat  mendesak  dan  sangat diperlukan.
Pengunaan radio komunikasi di lingkungan pemkab  Gunung  Kidul  lebih  banyak  dilakukan oleh  bagian  Kesbanglinmas.  Bagian  ini menggunakan  radio  komunikasi  untuk  kegiatan koordinasi  kegiatan  sehari-hari  dan  juga  untuk mem- back  up kewaspadaan  terhadap  ancaman bencana  alam.  Secara  aplikatif  penggunaan radio  komunikasi  baru  digunakan  di  daerah pantai  Baron  dan  pantai  Wedi  Ombo  (  bagian selatan  )  sementara  untuk  wilayah  utara  seperti Gedangsari,  Nglipar  dan  Ngawen  masih belum  menggunakan  radio  komunikasi  untuk
Manajemen Sistem Komunikasi Jaringan Radio Pancar Terpadu Pemerintah Edwi Arief Sosiawan
memonitor peristiwa atau situasi yang ada. Untuk data kepemilikan repeater dan pesawat radio jenis HT dan Rig tidak diketahui karena tidak ada data yang  mendukung  secara  rinci  kecuali  beberapa antara  3  –  4  buah  milik  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat ( Kesbanglinmas ).

## Manajemen Rakom di Pemkab Kulon Progo
Hampir serupa dengan pemkab  Gunung Kidul, pada jajaran pemkab Kulon Progo kegiatan komunikasi secara struktural tidak menggunakan radio  komunikasi.  Artinya  dalam  konteks  yang sama  pemkab  Kulon  Progo  memfungsikan pihak  Santel  untuk  mengoperasikan  kegiatan komunikasi menggunakan radio komunikasi. Hal ini juga dipertegas bahwa dari semua kecamatan yang  ada  di  wilayah  Kulon  Progo  tidak semuannya  memiliki  pesawat  radio  komunikasi ( rig ). Jalur komunikasi dilakukan menggunakan telepon umum Dan facsimile . Hal
serupa pengunaan radio komunikasi  lebih  banyak  dilakukan  oleh bagian  Kesbanglinmas.  Oleh  karenanya,  maka penggunaan radio komunikasi lebih berorientasi untuk  kegiatan  koordinasi  kegiatan  sehari-hari aparat Linmas dan Polisi Pamomg Praja. Untuk Pemkab Kulon Progo tidak ada data pendukung jumlah pesawat radio yang dimiliki.

## Manajemen Rakom di Pemkab Bantul
Berbeda  dengan  pemkab  lainnya  untuk pemkab  Bantul  penggunaan  radio  komunikasi lebih  banyak  dilaksanakan  oleh  bagian  bagian Trantib ( Satpol PP) dan Kesbanglinmas. Radio Komunikasi  yang  berada  di  Kesbalinglinmas ditujukan    untuk  mendukung  adanya  kegiatan warning  sistem sebagai usaha  untuk  menangani dan  menanggulangi  ancaman  bencana  alam tsunami dan gempa bumi.
Pada  jajaran  pemkab  Bantul  saat  ini hampir  semua  kecamatan  memiliki  pesawat radio  komunikasi,  sehingga  secara  simultan pihak kecamatan yang lebih berperan menangani secara  langsung  penggunaan  radio  komunikasi untuk keperluan informasi formal dan darurat.
Selain  itu  dalam  konteks  yang  lain pihak  pemkab  Bantul  juga  bekerjasama  dengan oganisasi  radio  amatir  (ORARI)  setempat. Secara  teknis repaeter yang  digunakan  untuk berkomunikasi  ada  di  daerah  Purwosari  dengan
frekuensi  160.250.    Dengan  demikian  secara inventaris  dapat  diketahui  bila  pemkab  Bantul memiliki  1  repeater  untuk  keperkuan  jaringan komunikasi  radio.  Sementara  itu  untuk  jumlah inventaris pesawat radio HT dan Rig tidak dapat diketahui karena tidak ada data.

## Manajemen Rakom di Pemkot Yogyakarta
Pada  pemkot  Yogyakarta  kegiatan komunikasi informasi menggunakan di koordinir oleh Kantor Humas dan Informasi yang sekaligus juga  menangani  segala  proses  yang  berada  di lingkungan  jajaran  pemkot  Yogyakarta.  Pada Pemkot  Yogyakarta    secara  struktural    dalam penggunaan  radio  komunikasi  tidak  dilakukan. Proses  komunikasi  lebih  banyak  menggunakan fixed telepon dan facsimile sertan telepon seluler di tambah dengan dukungan jaringan komunikasi menggunakan  internet  ( e-government ).    Pun dalam  kondisi  darurat  arau  peristiwa  khusus pihak Kantor Humas dan Informasi akan menjadi posko pusat informasi. Dalam hal ini pula pihak pemkot  tidak  memiliki  link  kerjasama  resmi dengan pihak RAPI atau ORARI organisasi lokal setempat.
Sacara  terbatas penggunaan radio komunikasi lebih  diaplikasikan  oleh  Kesbanglinmas  dan unit  Dinas  Pemadam  Kebakaran..  Sedangkan secara  umum  penggunaan  radio  komunikasi hanya  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan sehari-hari  seperti  piket    atau  komunikasi  antar petugas Satpol PP.  Dalam situasi darurat maka penggunaan  radio  komunikasi  juga  dilakukan oleh pihak Satkorlak dan umumnya akan berada dibawah  koordinasi  Kesbanglinmas.  Dalam inventarisasi  kepemilikan  pesawat  radio  yang digunakan tidak data pendukungnya.

## Pemanfaatan Jaringan Radio Komunikasi Pada Jajaran Pemda di  wilayah Pemprov
DIY
Dari paparan pada bab 2, dapat di analisis dan disimpulkan bahwa tidak semua  pemerintah daerah di wilayah pemprov menggunakan sistem radio  komunikasi  untuk  keperluan    proses komunikasi  informasi  baik  untuk  keperluan resmi  pemerintahan  atau  keperluan  dukungan serta  keadaan  darurat.  Hanya  Pemkab  Sleman dan  Pemkab  Bantul  yang  memberlakukan penggunaan  sistem  komunikasi  radio  untuk keperluan tersebut di atas.
Beberapa  hal  yang  menyebabkan  tidak digunakannya sistem radio komunikasi dikarenakan  adanya  faktor  pertimbangan  radio komunikasi  tidak  memiliki  fasilitas  lengkap seperti telepon ( facsimile ) dan telepon seluler. Yang  kedua,  dalam  penggunaannya  telepon dan  telepon  seluler  lebih  familiar  dan  mudah digunakan  (tidak  ada  aturan  baku  dalam penggunaanna).  Yang  ketiga,  peralatan  radio komunikasi kurang prakris (portabel) dibanding
dengan  telepon  seluler.  Selain  itu  adanya otonomi  daerah  yang  diikuti  oleh  reorganisasi pemerintahan  daerah,  radio  komunikasi  yang dulu  berfungsi  dengan  baik  di  bawah  Markas Wilayah  Pertahanan  Sipil  (Mawil  Hansip)  saat ini tidak difungsikan lagi sehingga banyak yang terbengkelai dan rusak secara teknis.
Secara  matriks  maka  perbedaan  dalam pemanfaatan  radio  komunikasi  dapat  dilihat dalam tabel  dibawah ini :

## Tabel. Perbandingan  Pemanfaatan Sistem Radio Komunikasi
Pemda di wilayah Pemprov Yogyakarta . Item Pemkab Sleman Pemkot Yogyakarta Pemkab Bantul Pemkab Gunung Kidul Pemkab Kulon Progo Kepemilikan badan pengelola Ada (Kantor telematika ) Ada Kantor Humas dan Informasi Ada (Kesbanglinmas dan Trantib) Ada (Kesbanglinmas) Ada (Kesbanglinmas) Penggunaan • Untuk kegiatan informasi pemerintahan
• Kegiatan dukungan • Kegiatan darurat • Kegiatan rutin bidang Kesbanglinmas • Mendukung early warning System
• Rutinitas
dalam kegiatan pencegahan bencana alam • Untuk kegiatan informasi pemerintahan • Kegiatan rutin bidang Kesbanglinmas • Kegiatan rutin bidang Kesbanglinmas Manajemen Sistem Terkoodinir secara simultas Tidak terkoordinir Terkoodinir hanya pada bagian- bagian yang memfungsikannya Tidak terkoordinir Tidak terkoordinir Kesiapan untuk dukungan sistem Sudah siap Tidak siap
Cukup siap Tidak siap Tidak siap
Faktor Pendukung dalam penggunaan radio komunikasi di tingkat pemkab dan pemkot a.  Umumnya  bagi  pemerintah  daerah  yang menggunakan  radio  komunikasi  sebagai jaringan  komunikasi  (  pemkab  Sleman dan pemkab bantul) merasakan efektivitas dalam  penggunaannya  dalam  berbagai keperluan  untuk  sebaran  informasi  baik yang resmi formal maupun dalam kondisi darurat.
b.  Bagi  pemerintah  daerah  yang  tidak
menggunakan  radio  komunikasi  sebagai jaringan  komunikasi  juga  menginginkan adanya  penggunaan  radio  komunikasi sebagai  sarana  jalur  alternatif  media komunikasi pemerintahan maupun media  pendia  pendukung  dalam  sistem pemerintahan. c.  Adanya keinginan untuk mengoptimalisasikan kembali penggunaan radio  komunikasi  yang  selama  ini sudah  dilaksanakan  dengan  melakukan pembukaan jalur jaringan komunikasi radio
Manajemen Sistem Komunikasi Jaringan Radio Pancar Terpadu Pemerintah Edwi Arief Sosiawan
komunikasi  untuk  koordinasi  dan  link  ke antar  berbagai  bagian  yang  ada  di  jajaran struktur pemerintahan maupun non struktur pemerintahan.
d.  Walau  beberapa  pemerintahan  daerah tidak  menggunakan  sistem  jaringan radio  komunikasi  namun  di  dalam struktur  pemerintahan  ada  bagian  yang menggunakannya  secara  rutin  seperti bagian kesbanglinmasdan trantib, sehingga ada  peluang  besar  untuk  membudayakan dan  mensosialisasikan    penggunaan  radio komunikasi  sebagai  bagian  dari  sistem informasi pemerintahan.
Hambatan dalam penggunaan radio komunikasi  yang  dilaksanakan  di  tingkat pemkab dan pemkot
Beberapa  hambatan  yang  ada  dalam pelaksanaan  komunikasi  menggunakan  radio komunikasi diantaranya dapat dianalisis sebagai berikut :
a.  Umumnya  penggunaan call  sign masih sendiri-sendiri antar bagian yang
menggunakan  radio  komunikasi  bekum ada  kesamaan  atau  seragam.  Konteks disini  juga  menunjukkan  antar  bagian tidak  mengkomunikasikan call  sign yang digunakan.
b.  Masih  belum  digunakannya integrated repeater untuk  penggunaan  gelombang VHF dan UHF.
c.  Skill dalam  penggunaan  pesawat  radio komunikasi  di  kalangan  pegawai  atau operator  baik  pesawat  Rig  khususnya Halkie  Talkie  masih  kurang  dan  belum optimal  sehingga  penggunaan  pesawat radio  tidak  sesuai standard  prosedur (SOP).  Penggunaan  yang  sesuai  dengan SOP  akan  menyebabkan  kerusakan  pada peswat radio.
d.  Masih ada sebagian masyarakat (pengguna) radio  komunikasi  yang  sering  melakukan “jumper” atau mengganggu jalur frekuensi yang digunakan.

## Rekomendasi
Melihat kondisi tidak semua pemerintahan daerah  menggunakan  sistem    radio  komunikasi maka    dapat  dikatakan  bahwa  informasi  yang berlaku  dalam  kegiatan  rutin  pemerintahan  dan
non pemerintahan  dan dukungan serta keadaan darurat  lebih  diorientasikan  menggunakan telepon dan telepon selluler (ponsel). Oleh karena itu,  maka  dapat  dipahami  jika  penggunaannya lebih  diorientasikan  untuk  proses  komunikasi informasi point  to  point dan  bersifat  resmi non  darurat.  Yang  menjadi  kelemahan  disini maka  bila  terjadi  kepentingan  penyampaian informasi  yang  bersifat  massal    ( point  to multipoint )  dan  darurat,  beberapa  pemda  tidak mampu melaksanakkannya serta mampu mengkoordinasikan  dengan  cepat.  Lebih-lebih jika  berbekal  dari  pengalaman  peristiwa  gempa bumi  tahun    2006  lalu,  ketika  infrastruktur komunikasi  publik  mati  maka  Yogyakarta menjadi blank  area untuk  berkomunikasi.  Oleh karenanya,  dapat  direkomendasikan  disini beberapa kepentingan pembangunan sistem radio komunikasi  di lingkungan Pemprov DIY yaitu :
1)  Kepentingan pembangunan jaringan komunikasi radio digunakan untuk kegiatan pensebaran informasi yang bersifat point to multi point atau penyampaian pesan bersifat massal  secara  vertikal  ke  bawah  maupun ke  atas  dalam  kegiatan  pemerintahan, non  pemerintahan,  dukungan  dan  dalam kegiatan darurat.
2)    Kepentingan  pembangunan  jaringan komunikasi  radio  diadakan  karena  sistem komunikasi  publik  tidak  menjamin  tidak rentan  terhadap noise (gangguan)  yang bersifat teknis. Untuk fixed telepon  maka putusnya kabel dan jaringan menyebabkan tidak berfungsi, sementara telepion seluler selain  bergantung  pada  manajemen provider  juga  bergantung  pada  jumlah dan  keberadaan BaseTransceiever  Station (BTS) yang belum tentu mampu mengcover daerah-daerah  tertentu.  Sementara  Sistem ponsel  Global  System  For  Mobile  (GSM) sulit  berfungsi  atau  tersambung  pada  saat padat  jalur  karena    terbatas  kapasitasnya. Sementara  sistem Code  Division  Multiple System (CDMA) akan terganggu kekuatan sinyalnya  (melemah)  manakala  terjadi kepadatan dalam jalur CDMA.
3)  Kepentingan pembangunan jaringan komunikasi radio sangat diperlukan dalam kondisi  darurat,  baik  dalam  kegiatan pencegahan,  penanggulangan  peristiwa
bencana alam, kegiatan khusus dan dadakan ( undercircumstance ) serta mobilisasi antar bagian dalam sistem pemerintahan.
4)  Berkaitan  dengan  point  3,  kepentingan pembangunan  jaringan  komunikasi  radio sangat  diperlukan  mengingat  Yogyakarta memiliki  beberapa  potensi  ancaman bencana yang meliputi :
A. Bencana Alam, yang terdiri atas :
a.  Bencana  Gunung  berapi  ;  gunung  Merapi di wilayah pemkab Sleman
b.  Bencana tanah longsor baik sedang maupun tinggi yang meliputi :
• Wilayah  pemkab  Sleman  ;    daerah sekitar Prambanan
• Wilayah pemkab Kulon Progo : Longsor Besar  meliputi  daerah  Samigaluh,  Giri Mulyo dan  Kokap. Sedangkan longsor sedang  meliputi  daerah    Nanggulan, Sentolo dan Pengasih
• Wilayah  pemkot  ;  di    hampir  daerah yang ada di 14 kecamatan
c.  Bencana Tsunami yang meliputi :
• Wilayah  pemkab  Bantul    berada  di daerah Parangtritis
• Wilayah pemkab Kulon Progo berada di daerah  Panjatan, Temon dan Galur
• Wilayah pemkab Gunung Kidul   berada di  daerah  Wilayah  pantai  Baron,  Wedi ombo, Sadeng dan Girisubo
d.  Bencana Banjir yang meliputi :
• Wilayah  pemkot  Yogyakarta  berada  di sepanjang Kali Code dan 14 kecamatan yang ada di wilayah pemkot.
• Wilayah pemkab Kulon Progo berada di daerah  Panjatan, Temon dan Galur e.  Bencana  Gempa  Bumi  yang  dapat dipastikan unprecitable
mengancam hampir semua wilayah  pemerintah daerah di  wilayah  provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  Jurusan  Teknik  Geologi Universitas  Gadjah  Mada  dan  pemetaan Pusat  Studi  Bencana  Alam  UGM  rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena posisi geologisnya yang berhadapan dengan Samudera  Hindia  yang  masih  merupakan satu  rangkaian  dengan  lempengan  yang berada  di  pantai  barat  Sumatera  (Aceh, Nias dan Mentawai).
f.  Bencana  Angin  puting  beliung  yang unprecitable saat  kejadian  dan  wilayah sasaran bencananya.
B. Bencana Sosial, yang terdiri atas :
a.    Kebakaran;  saat  ini  tingkat  kepadatan penduduk di Yogyakarta semakin meningkat sehingga menaiikan pula tingkat kepadatan  tempat  tinggal  dan  sarana lainnya.  Secara  signifikan  pula  maka  hal ini  juga  akan  menyebabkan  terjadinya ancaman  kebakaran  massal  di  lingkungan publik.
b.  Kriminalisasi  ;  berdasar  poin  di  atas permasalah  sosial  di  Yogyakarta  juga semakin meningkat hal ini juga menaikkan angka kriminalitas.
c. Kerusuhan dan ketidaktertiban ; merupakan sikulus  masalah  sosial  yang  tidak  dapat diprediksi
5).    Hampir  semua  pemerintah  daerah
(kabupaten  dan  kota)  mengharapkan dan sedang merencanakan adanya pembangunan  jaringan  radio  komunikasi, karena    merasakan  efektivitas  dalam penggunaannya  serta  efisien  dalam operasionalnya.

## Alur  Pembangunan  sistem  jaringan  Radio Komunikasi
Untuk  keperluan  pembangunan  sistem jaringan  radio  komunikasi  terpadu  maka diperlukan  beberapa  langkah  sistematik  dalam pelaksanaanya  agar  pembangunan  sistem terkoordinir dengan efektif dan efisien serta dapat didayagunakan secara optimal. Adapun langkah- langkah  tersebut meliputi :
1. Pembentukan  tim  (  Task  Forces  )  se tingkat  Provinsi  untuk  Pembangunan  Sistem radio Komunikasi.
Pembentukan  tim  pembangunan  sistem jaringan  radio  komunikasi  terpadu  di  koordinir oleh pihak Pemprov melalui badan yang ditunjuk (  Dinas  Trantib  )  yang  melibatkan  beberapa elemen  lain  diluar  sistem  pemerintahan  yang meliputi :
a.  Elemen  Pemerintah  daerah  ;  elemen  ini diperlukan  sebagai    fasilitator  dalam
Manajemen Sistem Komunikasi Jaringan Radio Pancar Terpadu Pemerintah Edwi Arief Sosiawan
pembangunan  sistem  radio  komunikasi  di wilayahnya.
b.  Elemen  Organisasi  radio  amatir  (  ORARI dan  RAPI  )  :  elemen  diperlukan  sebagai penasehat  dalam  pembangunan  sistem komunikasi  radio  berkaitan  dengan  hal- hal teknis dan non teknis sekaligus sebagai upaya kerjasama dalam keterakitan jaringan informasi terpadu.
c.  Elemen  Praktisi  dan  teknisi  ;  diperlukan guna kepentingan pembangunan hardware dan  infrastruktur    jaringan  sistem  radio komunikasi.
d.  Elemen  instansi  lainnya  yang  terkait seperti  TNI,  Kepolisian,  dan    BASARDA diperlukan    sebagai  penasehat  dan  mitra koordinasi  yang  akan  saling  terkait  jika sisten jaringan sudah terbentuk.
e.  Elemen  Perguruan  Tinggi  :  diperlukan sebagai asesor atau memberi pertimbangan non  teknis  berkaitan  dengan  budaya  dan sosialisasi  pembangunan  sistem  radio komunikasi.
Dalam  pembangunan  sistem  radio komunikasi  maka  tim task  force melakukan kegiatan  sesuai  dengan  peraturan  dan  undang- undang  serta  manajemen  proyek  yang  berlaku. Jadwal pelaksanaan dan budget yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan anggran dan alokasi waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pemprov DIY.

## 2. Perangkat  pengguna  Sistem  Radio
Komunikasi
Perangkat  pengguna  adalah  merupakan person/personal  atau  badan  yang  ditunjuk dalam  kegiatan  pengoperasian  sistem  jaringan radio  komunikasi  terpadu  yang  secara  rutin melaksanakan  pengumpulan,  pengolahan  dan penyampaian  informasi  penting  dalam  konteks pemerintahan,  non  pemerintahan  dan  darurat  . Oleh  karenanya  disusun  perangkat  pengguna secara  struktural    dalam  sistem  pemerintahan daerah yang meliputi :
1)  Perangkat pengguna Di Tingkat Provinsi ; meliputi
a.  Secara personal maka hak mendapatkan semua  informasi  adalah  Gubernur sebagai  kepala  daerah  sehingga  baik
secara  person  pribadi  maupun  dibantu maka  Gubernur  adalah  perangkat pengguna utama. Untuk keperluan yang diwakilkan  maka  perangkat  pengguna dapat dilaksanakan oleh assiten pribadi, bagian kesekretariatan/protokoler. Kelas perangkat yang digunakan adalah 1 buah pesawat rig dan 3 buah pesawat HT. b.  Secara
kelembagaan perangkat pengguna yang mengatur jalannya arus informasi  dan koordinasi dalam tingkan provinsi  berada  pada  bagian  Humas atau  Dinas  Trantib.  Fungsi  disini  lebih banyak  ditekankan  sebagai Gateway /  pintu  utama  arus  informasi  yang keluar dan masuk. Kelas pesawat yang digunakan adalah  2 buah pesawat Rig dan minimal 10 buah pesawat HT.
2).  Perangkat  pengguna  di  Tingkat  Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
a.  Pada  tingkatan  pimpinan  di  pemerintahan daerah kabupaten dan kota maka perangkat pengguna  secara  person  adalah  bupati dan  sekwilda  sebagai  kepala  daerah  dan pembantu  bupati.  Kelas  perangkat  yang digunakan Secara akumulasi untuk 5 pemda kabupaten/kota  adalah      5  buah  pesawat rig yang  non portable ( untuk Bupati ), 5 buah  peswat  rig mobile yang  diletakkan di  mobil  dinas  bupati  ,  dan  5  buah  HT untuk keperluan yang spesifik dan mobile . Sementara untuk tingkatan Sekwilda kelas perangkat  yang  digunakan  adalah  5  buah pesawat HT.
b.  Pada  tingkatan  pemda  kabupaten/kota maka  operasionalisasi  dan  koordinasi penggunaan  perangkat  radio  komunikasi dilakukan oleh Kantor Telematika / Kantor Informasi  dan  Komunikasi.  Bagian  inilah yang  nantinya  berperan  dalam  kegiatan pengoperasionalan radio komunikasi termasuk didalamnya dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebar luasan informasi menggunakan  radio  komunikasi.  Secara akumulasi  untuk  5  pemda  kabupaten  dan kota maka kelas perangkat yang digunakan adalah  5  buah  pesawat  rig  (  diletakkan  di kantor Telematika  )  dan  minimal  30  buah Pesawat  HT  (  Masing-masing  6  pesawat untuk keperluan opeasional di lapangan ).
c.  Pada  tingkatan  di  pemda  kabupaten/kota karena jalur komunikasi melalui sekretariat atau humas maka perangkat penguna juga pada bagian ini. Sehingga secara akumulasi untuk  5  pemda  kabupaten  dan  kota  maka kelas  perangkat  yang  digunakan  adalah  5 buah pesawat rig.
3).  Perangkat  pengguna  di  tingkat  kecamatan meliputi :
a.  Pada  tingkatan  di  wilayah  kecamatan maka  perangkat  pengguna  selain  berada pada  Kepala  Kecamatan  juga  diperlukan adanya  oparator  di  tiap-tiap  kecamatan sebagai  pemantau  dan  pelapor  kegiatan komunikasi secara vertikal atas maupun ke bawah.  Kelas  perangkat  yang  digunakan secara  akumulasi  untuk    78  kecamatan adalah  78  pesawat  rig  yang  berada  di kantor  kecamatan,  78  pesawat  rig  berada di  mobil  dinas  kepala  kecamatan  dan,  78 pesawat HT untuk kepala kecamatan untuk keperluan  koordinasi  mobile  dan  234 pesawat  HT  masing-masing  untuk  3  staf kecamatan untuk operasional lapangan.
b.  Pada  tingkatan  di  wilayah  kelurahan maka  perangkat  pengguna  selain  berada pada Kepala Desa juga diperlukan adanya oparator  di  tiap-tiap  Kelurahan  sebagai pemantau dan pelapor kegiatan komunikasi secara  vertikal  atas  maupun  ke  bawah dalam  hal  ini  adalah  Kaur  Pemerintahan. Kelas  perangkat  yang  digunakan  secara akumulasi untuk  438 kelurahan  adalah 438 pesawat rig yang berada di kantor kelurahan 438 pesawat HT untuk kepala desa dan 438 pesawat  HT  masing-masing  untuk  1  kaur Pemerintahan untuk operasional lapangan.
c.  Pada  tingkatan  terendah  maka  perangkat pengguna  berada  pada  kepala  dusun, sebagai  ujung  tombak  kondisi  di  wilayah dusun  masing-masing.  Prioritas  perangkat pengguna  di  serahkan  pada  kepala  dusun yang  berada  pada  wilayah  kritis  bencana alam  yang  secara  akumulasi  kurang  lebih terdapat 211 dusun dari 5 pemkab/pemkot yang  ada.  Kelas  pesawat  yang  digunakan dalah peswat HT.
3. Peralatan  pendukung  untuk  coverage
area
Pada  bab  1  telah  disampaikan    bahwa penggunaan  radio  komunikasi  memerlukan penguat  sinyal  atau  yang  disebut  dengan repeater . Untuk keperluan pembangunan sistem jaringan radio komunikasi terpadu maka menurut rekomendasi  beberapa  teknisi  diperlukan  6  titik repeater agar tidak terjadi blank area di wilayah Pemprov  DIY.  Berkaitan  dengan  pengadaan repeater maka direkomendasikan :
1).    Pembangunan  jaringan  komunikasi  terpadu sistem RPU meliputi 6 (enam) titik lokasi yaitu pembangunan  tower  RPU  di  pegunungan Sumbing Wonosobo Jawa Tengah dan tower Interconnection yang direncanakan berada di wilayah  pegunungan  :  Kulon  Progo  (  Bukit Suroloyo,  Bukit  Gilingan,  Bukit  Kelir), Gunung  Kidul  (  Bukit  Nglanggeran,  Bukit Ponjong, Bukit Sadeng, Bukit Baron). Bantul ( Bukit Goa Jepang, Parangtritis )
2). Adanya interkoneksi repeater yang seyogyanya link interkoneksi dapat diletakkan ( numpang )  di  tower  BTS  milik  provider  Telkomsel dengan  alasan  pertimbangan  bahwa  BTS Telkomsel  memiliki  jmlah  tower  yang  lebih banyak  daripada  provider  lain  dan  sudah mampu masuk ke dalam wilayah terpencil.
3).  Induk  interkoneksi  diletakkan  /  dititipkan di  POLDA  DIY  atau  di  Puncak  Gunung Nglanggerang.  Dua  pertimbangan  untuk masing-masing  tempat  jika  di  titipkan  di POLDA maka keamanan peralatan akan lebih terjamin, sedang posisi di Gunung Nglarang lebih mampu mengcover area yang lebih luas namun sisi keamanan perlu diperhatikan.
3).  Satu  titik  repeater  diletakkan  di  Samigaluh Kulon  Progo  untuk  mengcover  daerah  barat Pemprov DIY.
4). Satu titik repeater diletakkan di daerah Sanden Bantul Kidul untuk mengcover daerah Selatan Pemprov DIY
5). Satu titik repeater diletakkan di daerah Pantai Parangtritis Bantul untuk mengcover daerah Selatan Pemprov DIY

## Gambar posisi Repeater di wilayah Selatan
6). Satu titik repeater diletakkan di daerah Pantai Baron Gunung kidul untuk mengcover daerah timur Pemprov DIY
Gambar posisi Repeater di wilayah Timur jaringan  di  wilayah  Yogyakarta  dan sekitarnya. b. Membuat  design  fisik  jaringan (lihat lampiran-III). c. Pengadaan perangkat keras maupun  perangkat  lunak  serta  peralatan pendukungnya. d. Pemasangan instalasi jaringan.
e. Uji  coba  peralatan  dan  evaluasi jaringan.
f. Operasional  penuh  (pembukaan  resmi  / lounching)

## Kesimpulan
Sebagai  penutup  dalam  draft  laporan ini  maka  dapt  diambil  satu  kesimpulan  bahwa pada  dasarnya  semua  pemerintah  daerah  baik
4. Tahapan Pembangunan Sistem Komunikasi Terpadu Radio Komunikasi 1.  Tahapan Program.
a.   Tahap I : Diprioritaskan pada penyiapan sarana jaringan fisik.
b.  Tahap-II  :  Pembangunan/pemasangan jaringan komunikasi sesuai arsitektur yang telah direncanakan.
c.    Tahap-III  :  Penyempurnaan  jaringan dan  ujicoba  peralatan  serta  kemungkinan peralihan  sistem  yang  lebih  baik  pada masing-masing pengguna.
2.  Tahapan Kerja.
a. Mengadakan  koordinasi  dengan instansi  terkait  maupun  para  pengguna
dalam  tingkatan  pemerintah  provinsi  maupun kabupaten dan kota merasakan dan memerlukan adanya    media  komunikasi  handal    dengan pilihan  salah  satunya  adalah  radio  komunikasi. Selain  pertimbangan  karakteristik  dan  efisiensi operasionalnya, umumnya pihak pemda memiliki pengalaman dalam efektivitas penggunaan radio komunikasi yang tidak rentan terhadap gangguan atau noise.
Karena  tidak  ada  koodinasi  terencana dan rutin maka beberapa pelaksanaan kegiatan  proses  komunikasi  menggunakan radio  komunikasi  bersifat  sporadis  dan  tidak terintegrasi  antar  bagian  maupun  institusi.  Oleh karena  itu  maka  sangatlah  tepat  apabila  pihak Pemerintah  Provinsi  melakukan  pembangunan jaringan radio komunikasi terpadu yang mampu melayani  berbagai  kepentingan  dalam  rangka pengumpulan,  pengolahan  dan  penyebarluasan informasi yang meliputi informasi pemerintahan, non pemerintahan dan keadaan darurat.
Sebagai  penutup  dari  tulisan  ini  ; disampaikan  rasa  terimakasih  kepada  Dekan FISIP  UPNVY,  Ketua  Prodi  Komunikasi UPNVY, serta Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta.

## Referensi
Anonim, 2001, Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah I s t i m e w a Y o g y a k a r t a , Badan  Perencanaan  Daerah
Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,Yogyakarta
Anwar, Khoirul, , 2004, Sistem Informasi Daerah,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta Brunie,  AurÃclie, Household  Awareness  of What  to  Do  in  a  Disaster:  A Social  Capital  Approach , The International  Journal  of  Mass Emergencies  and  Disasters,
Maret 2010 edisi 8 Dennison,  Mike,  Chris  Lorek,  2005, Radio Communication Handbook, 8th Edition , Nuffield Press Ltd of Abingdon, England
Dizard,  Wilson, Old  Media  New  Media ,  1994, Longman Inc, New York
Effendy,  Onong  Uchyana,  1990, Radio  Teori dan  Praktek ,  Mandar  madju, Bandung Freites,  C,  2005. Perceived  Changein  Risk  of  Natural Disasters caused by Global Warming. International  Science  Journal Climate Reserch, Volume 1 R.  Ruswandi,  Asep  Saefuddin,  2008,
Identifikasi  Potensi  dan Upaya Mitigasi yang Paling Sesuai Diterapkan di Pesisir Indramayu  dan  Ciamis, Jurnal  Riset  Geologi  dan Pertambangan, Vol 18 No 2 Chairil  N.  Siregar  ,  2007, Ketidakseimbangan
Sistem  Sosial    Penyebab Bencana Alam, Jurnal Sosioteknologi Edisi 10 Tahun 6
Moleong,  Lexy  J,    1989, Metode  Penelitian Kualitatif ,  Remadja  Karya, Bandung Nasution,  1992, Metode  Penelitian  Naturalistik
Kualitatif , Tarsito, Bandung Nasution, Zulkarmain, 1989, Teknologi Komunikasi  Dalam  Prespektif Latar Belakang dan Perkembangannya ,  Lembaga
Penerbitan  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta PP no 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PP no 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana PP no 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana.
Schipper,  L  and  Pelling,  M,  2006. Disaster  Risk, Climate  Change  and  International Development: Scope for, and Challenges to, Integration. Journal of Disasters, Volume 30, Number 1
Singarimbun,  Masri,  Sofian  Effendi,  1998,
Metode  Penelitian  Survei, LP3ES, Jakarta Sosiawan,  Edwi  Arief,  2004, Implementasi E-government Pada pemerintah Daerah di Indonesia , Penelitian Semi Que V
Undang  Undang  no  24  tahun  2007  tentang penanggulangan bencana alam Permendagri Nomor 21/2011 tentang pembentukkan Badan penanggulangan Bencana alam daerah