## KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATENACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN TAMBANG EMAS RAKYATDI GUNONG UJEUN

## Aminah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar aminahaneukpanga@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  explain  about  the  policy  taken  by  the  government  of  Aceh  Jaya  in  the management  of  the  people  of  the  gold  mine.  The  data  that  is  required  in  writing  is  obtained through  library  research  and  field.  Library  research  done  with  how  to  read  text  books, legislation,  and  other  reading  material  related  to  this  research.  While  field  research  done  by interviewing  informants.  The  results  of  the  study  showed  that  the  policy  of  the  government  of Aceh  Jaya  in  gold  mining  management  people  in  Gunong  Ujeun  has  not  satisfied.  This  is because there are still many cases of illegal mining and still many communities miners do not know about: Perbup that has been set by the government. The district government of Aceh Jaya should work more maximum in preparing gold mine people to improve PAD.
Keywords: Policy, The Management of Natural Resources and Mining Gold People

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Aceh  Jaya adalah  salah  satu  kabupaten di provinsi  Aceh,  Indonesia.  Kabupaten Aceh Jaya  dibentuk  sebagai  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Aceh  Barat  pada tanggal  22  Juli 2002. Kabupaten Aceh Jaya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam salah satu kekayaan alam  yang  dimiliki  Kabupaten  Aceh  Jaya  yaitu  emas.  Gunung  Ujeun  adalah  salah  satu  lokasi tambang emas yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten  Aceh Jaya. Letaknya diapit oleh dua Kecamatanyaitu Kecamatan Krueng Sabee (Desa Panggong) dan Kecamatan Panga (Desa Batee Meutudong). Saat ini ada 1.200 hektar lahan yang sudahdieksploitasi untuk pertambangan emas rakyat.  Warga  yang  datang  dari  sejumlah  daerah  membuat  lubang-lubang  hingga  kedalaman puluhan  meter  untuk  mencari  emas  yang  terkandung  di  dalam  bebatuan.  Lokasi  penambangan emas  ini  berjarak  sekitar  30  kilometer  dari  pusat  Kecamatan  Krueng  Sabee  (Atjehpost.com, diunduh 28/08/ 2016).
Sebelum  berlakunya  otonomi  daerah,  pejabat  yang  berwenang  memberikan  izin  kuasa pertambangan adalah Pemerintah Pusat, yang di wakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.  Dengan  berlakunya  otonomi  daerah,  kewenangan  dalam  pemberian  izin  tidak  hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Salim HS, 2006). Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur  dan  Bupati/Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing.  Hal  ini  sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 156  yang  berbunyi  “Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  mengelola  sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai kewenangannya.Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani  kontrak  karya,  dan  perjanjian  karya pengusahaan  pertambangan  emas  apabila wilayah  kuasa  pertambangan,  kontrak  karya,  dan  perjanjian  karya  pengusahaan  pertambangan emas terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut sampai 4 mil laut (Salim HS, 2006: 3-4).
Sumber daya alam yang banyak terdapat di Kabupaten Aceh Jaya berupa kekayaan tambang, yaitu  tambang  emas  menyebabkan  banyak  masyarakat  baik  dari  kalangan  masyarakat Kabupaten  Aceh  Jaya  maupun  masyarakat  luar  yang  datang  dari  Kabupaten/Kota  lainnya melakukan  penambangan  secara  illegal  di  wilayah  Gunong  Ujeun,  namun  sampai  saat  ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum mampu untuk menangani kasus tersebut. Permasalahan lain yang terjadi di lapangan yaitu sampai ini pertambangan emas Kabupaten Aceh Jayabelum mampu  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Aceh  Jaya.  Bahkan  pada  tahun  2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum menerima satu sen pun dana dari lokasi tambang emas tersebut yang masuk menjadi PAD Aceh Jaya. Hal ini disebabkan karena para penambang emas tidak  memiliki  izin  resmi.  Terkait  hal  tersebut  Ketua  DPRK  Aceh  Jaya,  Tgk  Hasan  Ahmad dalam sebuah surat kabar menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten  Aceh Jaya belum berani  mengambil  retribusi  terhadap  pertambangan  emas  karena  belum  ada  aturan  yang mengatur tentang itu. Jika pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan peraturan atau kebijakan  terhadap  lokasi  tambang  emas  tersebut  baru  Pemerintah  bisa  mengambil  retribusi untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagai  sumber  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  guna membangun daerah (Aceh Jaya Post, 2010).
Wakil  Ketua  DPRK  Aceh  Jaya,  Suhelmi  juga  menyatakan  tambang  emas  yang  ada  di Kabupaten  Aceh  Jaya  tiada  meski  ada  dan  membenarkan  bahwa  selama  ini  belum  ada sumbangan  PAD  dari  tambang-tambang  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Hal  ini terbukti  dari  belum  adanya  izin  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  terhadap pertambangan  tersebut.  Jika  para  penambang  sudah  memiliki  izin  atau    kebijakan  sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tentu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bisa mendapatkan  PAD  dari  tambang  tersebut  (Buletin  Parlementaria  Aceh  Jaya,  2011).  Miris
memang,  jika  dilihat  dari  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Jayaseharusnya pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  mampu  mengontrol  praktek-praktek  eksploitasi  yang  illegal yang  terjadi  di  Gunong  Ujeun  dan  mampu  meningkatkan  PAD  Aceh  Jaya  dengan  baik.  Akan tetapi  pada  kenyataanya  yang  terjadi  di  lapangan  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  Kabupaten Aceh  Jaya  sampai  saat  ini  belum  mampu  mengontrol  prktek-praktek  eksploitasi  yang  illegal yang terjadi di Gunong Ujeun dan PAD Aceh Jaya semakin menurun dan bahkan tidak ada satu sen pun dari pertambangan emas yang masuk menjadi PAD Aceh Jaya.
Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini mencoba untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab pemerintah kabupaten Aceh Jaya tidak mendapatkan PAD dari hasil tambang Gunong Ujeun.  Untuk  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih jelas  tentang  ini,  maka  tulisan  ini  akan menjelaskantentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  kabupaten Aceh  Jaya,  Provinsi  Aceh,  dengan  pertimbangan  bahwa,  lokasi  tersebut  merupakan  salah  satu tempat yang memiliki kekayaan tambang berupa pertambangan emas yang harga jualnya tinggi serta  dijadikan  sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat  yang  dieksploitasi  secara  besar-besaran sejak tahun 2008 serta pemerintah daerah tidak menerima PAD dari hasil tambang emas rakyat tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kepustakaan  dan  lapangan.  Kepustakaan dengan  membaca  buku  teks  dan  bahan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian sedangkan  lapangan  dengan  mewawancarai  para  informan.  Yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  adalah  Kasie  Pengusahaan  Pertambangan  Mineral  Batubara  dan  Panas  Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Kepala Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh Jaya,  Anggota  DPRK  Aceh  Jaya  Komisi  Cbidang  Pertambangan,  Pihak  Kecamatan  Krueng Sabee,  pihak  kecamatan  Panga,  Kepala  Desa  ( Geuchik )  Gampong  Batee  Meutudong,  Kepala Desa  ( Geuchik )  Gampong  Panggong,  Anggota  Koperasi  pertambangan  rakyat,  Masyarakat penambang perseorangan, Ketua Koperasi Pertambangan Rakyat Peusahoe Rakan di Kecamatan Krueng  Sabee,  Ketua  Koperasi  Pertambangan  Rakyat  Aceh  Sumatra  di  Kecamatan  Panga. Sedangkan teknik analisis data yaitu Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah menelaah langkah berikutnya yaitu mereduksi data dengan melakukan abstraksi atau membuat rangkuman inti. Tahap ketiga yaitu menyusun data- data  tersebut  dalam  satuan-satuan  dan  tahap  akhir  dari  analisis  data  ialah  melakukan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2012).

## 3. PEMBAHASAN
Emas  yang  terdapat  di  wilayah  Gunong  Ujeun  kabupaten  Aceh  Jaya  memiliki  banyak manfaat,  terutama  bagi  masyarakat  yang  melakukan  penambangan,  hal  ini  menyebabkan pengekploitasi  tambang  emas  tersebut  secara  besar-besaran  semakin  lama  semakin  marak terjadi. Banyak masyarakat dari sejumlah daerah datang ke lokasi Gunong Ujeun untuk bekerja sebagai  para  penambang  terutama  dari  wilayah  pulau  Jawa  dan  kabupaten/kota  lainnya  baik yang bergabung dengan  koperasi yang ada di kecamatan Panga dan Kecamatan Krueng Sabee maupun  bekerja  secara  individu  (tidak  bergabung  dengan  Koperasi).Meskipun  Aceh  Jaya memiliki  kekayaan  alam  yang  beraneka  ragam  seperti  emas  yang  harga  jualnya  sangat  tinggi namun  sampai  saat  ini  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  belum  menerima  pendapatan  asli daerah dari hasil tambang emas tersebut.
Pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  peraturan  atau kebijakan  yang  mengatur  tentang  pertambangan    emas  yang  ada  di  wilayah  kabupaten  Aceh Jaya  mulai  dari  merumuskan,  menetapkan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  agar pemerintah  Aceh  Jaya  menerima  pendapatan  asli  daerah  dari  hasil  tambang  emas  yang  ada  di Gunong  Ujeun.  Terkait  hal  tersebut  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  telah  mengeluarkan Peraturan  Bupati  (Perbup)  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pertambangan Rakyat. Dalam Perbup tersebut telah banyak aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pelaku atau masyarakat yang melakukan penambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. Salah satu point yang  sangat  penting  dalam  Perbup  tersebut  adalah  mengenai  hak  dan  kewajiban  yaitu  setiap orang  perseorangan,  kelompok  masyarakat  atau  Koperasi  mempunyai  hak  dan  dapat mengajukan  permohonan  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR)  pada  lokasi  baru  apabila  telah memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam Perbup tersebut juga menjelaskan tentang distribusi yang harus dibayarkan oleh pihak orang perseorangan, kelompok atau Koperasi. “membayar sumbangan pihak ketiga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang  berlaku”.  Selanjutnya  orang  perseorangan  juga  harus  menyampaikan  laporan  bulanan, triwulan dan tahunan tentang perkembangan kegiatan pertambangan rakyat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pertambangan kepada Bupati Aceh Jaya melalui bidang pertambangan.
Namun,meskipun pemerintah kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara detail terhadap para masyarakat yang melakukan penambangan emas rakyat di  Gunong  Ujeun,  kebijakan  tersebut  tetap  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kurang melakukan sosialisasi terhadap perbup atau kebijakan yang  telah  ditetapkan.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  (Khairil  Basyar,  Kasie  Pengusahaan Pertambangan  Mineral  Batubaradan  Panas  Bumi  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Aceh, wawancara , 30Maret  2016)“pihak  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  kurang  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat,  sehingga  sebagian  masyarakat  yang  melakukan  penambangan emas tidak mengetahui akan adanya perbup yang telah ditetapkan”.
Selain  itu,  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  melakukan  pengelolaan  pertambangan emas  di  Gunong  Ujeun  juga  harus  mendapatkan  berbagai  bentuk  dukungan,  baik  dari  jajaran pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  sendiri  maupun  dari  masyarakat  penambangan  emas  rakyat. Dalam  hal  ini  Bupati  beserta  jajarannya  melakukan  pengelolaan  tambang  emas  dengan  baik seperti mengesahkan Qanun dan Perbup terkait penataan pertambangan, mensosialisasikan serta mengimplementasikan  aturan-aturan  yang  telah  dibentuk.Sehingga  dengan  adanya  langkah- langkah  penataan  pertambangan  emas  rakyat,  lokasi  pertambangan  emas  rakyat  akan  lebih tertata secara rapi dan pemerintah juga akan mendapatkan PAD dari hasil tambang tersebut.
Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tambang emas Gunong Ujeun masih bersifat ilegal.Hal ini disebabkan karena masih terkendala dengan kawasan atau wilayah hutan produksi. Adapun peta pertambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1.  Peta Wilayah Pertambangan Emas Rakyat
Peta  diatas  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  area  wilayah  pertambangan  yang mendapatkan  rekomendasi  dari  Gubernur  Aceh  pada  tahun  2010  merupakan  wilayah  hutan produksi, yang hingga saat ini belum mendapatkan izin dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh  Jaya  dan  dari  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  untuk  dijadikan  wilayah  tersebut sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat.Saat  ini  pihak  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Aceh  Jaya masih  menunggu  perijinan  dari  pihak  pusat  dan  wilayah  tersebut  masih  dalam  proses pembebasan  kawasan.Terkait  hal  tersebut,  Irwansyah  (Kabid  Pertambangan  ESDM  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Aceh  Jaya,  wawancara , 10Maret  2016)  menjelaskan  bahwa “penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tambang emas Gunong Ujeun masih bersifat  ilegal  karena  masih  terkendala  dengan  kawasan  hutan  produksi.  Yang  berhak memberikan  izin  usaha  untuk  melakukan  pertambangan  adalah  kami  (Pertambangan  ESDM Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Aceh  Jaya)  tapi  untuk  urusan  pembebasan  lahan  harus mendapatkan izin pembebasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan hingga saat ini masih dalam proses pembebasan kawasan tersebut”.
Berbeda dengan pihak Dinas dan Kabid ESDM, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun kecamatan Krueng  Sabee  hingga  saat  ini  terus  mencari  solusi  dan  sedang  menunggu  pengesahan    Qanun provinsi  tentang  pertambangan  energi  dan  sumber  daya  mineral    sehingga  dapat  merancang Qanun  kabupaten  yang  berkaitan  dengan  pertambangan  emas  rakyat.  Namun  sampai  saat  ini DPRK  Aceh  Jaya  belum  bisa  merancang  Qanun  tersebut  disebabkan  belum  adanya  Qanun Provinsi.  Karena  jika  Qanun  Provinsi  belum  disahkan  maka  Qanun  kabupaten  tidak  dapat dirancang  karena  ditakutkan  akan  bertentangan  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  provinsi. Selain  itu  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  akan  mengfungsikan  WPR.  Ketika  masyarakat sudah  bisa  mengambil  hasil  dari  pertambangan  emas,  tentu  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya juga dapat mengambil retribusi dari setiap warga penambang yang nantinya akan menjadi PAD bagi Kabupaten  Aceh Jaya(Hasan Ahmad, Ketua DPRK  Aceh Jaya, wawancara , 03 Desember 2013).
DPRK  Aceh  Jaya  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  seharusnya  dapat  mengupayakan terbentuknya  suatu  peraturan  atau  Qanun  yang  tegas  dan  mengikat  bagi  setiap  individu  atau kelompok  koperasi  penambangan  emas  yang  bekerja  di  wilayah  Gunong  Ujeun,  dalam  hal ini peraturan  yang  ditetapkan  dapat  memuat  ketentuan  yang  tegas  dan  mengikat  mengenai persyaratan,  larangan  dan  sanksi  bagi  setiap  individu  atau  koperasi  yang  hendak  melakukan penambangan  emas,  sehingga  kegiatan  penambangan  emas  di  wilayah  pertambangan  tersebut dapat  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  dan  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  dapat  mengutip pajak atau iuran wajib dari setiap para penambang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Jaya(Ibnu Sakdan, Anggota DPRK Aceh Jaya Komisi C Bidang Pertambangan, wawancara , 10April 2016).
Alasan  para  pernambang  emas  tidak  memberikan  iuran  kepada  pihak  pemerintah  karena masyarakan melakukan penambangan emas rakyat tersebut atas inisiatifnya sendiri, seperti yang dijelaskan  oleh  Jullasmi(Anggota  Koperasi  dari  Pertambangan  Rakyat  Peusahoe  Rakan, wawancara , 12April 2016) “mereka membangun jalan menuju lokasi tambang emas dari modal masyarakat  tanpa  adanya  ikut  campur  atau  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  kabupaten. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Aceh Jaya tidak dapat mengambil iuran dari masyarakat karena belum ada peraturan yang jelas”.
Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Aceh Jaya yang sudah dapat dijalankan di kabupaten Aceh  Jaya  tekait  tambang  emas  rakyat  yaitu  pemerintah  menghimbau  kepada  seluruh masyarakat  penambang  emas  Gunong  Ujeun  kecamatan  Krueng  Sabee  supaya  bergabung dengan koperasi-koperasi baik masyarakat lokal (asli) kabupaten Aceh Jaya maupun masyarakat yang  datang  dari  kabupaten/kota  lain  atau  tenaga  kerja  luar.  Masyarakat  yang  datang  dari kabupaten/kota  lain  atau  tenaga  kerja  luar  yang  melakukan  penambangan  di  wilayah  Gunong
Ujeun  kecamatan  Krueng  Sabee  harus  bergabung  dengan  koperasi  yang  telah  dibentuk  di  dua kecamatan  yaitu  kecamatan  Krueng  Sabee  dan  kecamatan  Panga  yang  didalamnya  sudah terbentuk  sebanyak  19  koperasi pertambangan  rakyat yaitu  11 Koperasi  Pertambangan  Rakyat di kecamatan Krueng Sabee dan 8 Koperasi Pertambangan Rakyat di kecamatan Panga. Dengan adanya  koperasi  pertambangan  rakyat,  masyarakat  dapat  bekerja  secara  legal  tanpa  adanya gangguan  serta  dapat  memudahkan  transportasi  masyarakat  jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan.
Dari  pihak  kecamatan,  baik  kecamatan  Panga  maupun  kecamatan  Krueng  Sabee  tidak membuat suatu kebijakan ataupun himbauan kepada masyarakat penambang. Pihak kecamatan hanya  memberikan  rekomendasi  kepada  masyarakat  yang  ingin  bergabung  dengan  koperasi- koperasi  yang  telah  dibentuk.  Sebagai  pelayan  masyarakat  ditingkat  kecamatan,  pihak pemerintah kecamatan Panga dan Krueng Sabee meneruskan apapun yang telah ditetapkan oleh pihak  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Selain  memberikan  rekomendasi  kepada  masyarakat pihak kecamatan juga pernah melakukan survey secara langsung ke lokasi penambangan emas di Gunong Ujeun. Terutama pada saat musibah longsor yang terjadi pada beberapa waktu lalu yang mengakibatkan tewasnya beberapa orang masyarakat penambang.
Lain  halnya  di  Gampong  Panggong,  pihak  aparatur  gampong  telah  sepakat  untuk membentuk peraturan atau Qanun Gampong. Dalam Qanun Gampong tersebut memuat aturan- aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  penambang.  Salah  satu  point  dari  Qanun  Gampong tersebut  adalah  “bagi  setiap  para  penambang  yang  membawa  turun  batu  galian  emas  wajib memberikan kepada pihak gampong Panggong sebanyak 1 tempurung ( bruek ). Namun sampai saat  ini  peraturan  tersebut  sudah  tidak  diberlakukan  lagi  karena  wilayah  tersebut  dinyatakan ilegal oleh pemerintah” (Tgk. Yusman, Geuchik Gampong Panggong kecamatan Krueng Sabee, wawancara , 12 Maret 2016). Meskipun pihak gampong telah menetapkan Qanun, namun Qanun tersebut hanya dapat dijalankan selama 2 tahun, dan sampai saat ini penambangan emas tersebut terus  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  datang  dari  sejumlah  daerah  dengan  melakukan penambangan secara ilegal tanpa adanya suatu bentuk teguran dari pihak manapun. Sedangkan di  Gampong  Batee  Meutudong  tidak  membuat  peraturan  (Qanun)  Gampong  apapun  terkait tambang emas di Gunong Ujeun.
Sebahagian  besar  masyarakat  kabupaten  Aceh  Jaya  juga  sangat  mendukung  kebijakan pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  membentuk  koperasi-koperasi  pertambangan  emas rakyat,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  beberapa  masyarakat  yang  bergabung  dengan  koperasi, yaitu:“Kami  sangat  mendukung  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Aceh Jaya karena sebahagian besar masyarakat yang melakukan penambangan di Gunong Ujeun mau bergabung  di  koperasi-koperasi  pertambangan  rakyat  yang  telah  dibentuk  baik  masyarakat pribumi  maupun  masyarakat  pendatang  dari  sejumlah  daerah  lainnya.  (Jullasmi,Anggota Koperasi dari Pertambangan Rakyat Peusahoe Rakan, wawancara , 10April 2016).
Sebahagian  masyarakat  penambang  kabupaten  Aceh  Jaya  juga  ada  yang  tidak  mendukung kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Bentuk  masyarakat  yang  tidak  mendukung yaitu  masyarakat  tidak  mau  bergabung  dengan  koperasi-koperasi.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  guna  mereka  ikut  bergabung  dengan  koperasi sehingga  mereka  lebih  memilih  untuk  melakukan  penambangan  secara  tradisional  atau  secara individu di lokasi pertambangan. seperti yang diucapkan oleh beberapa masyarakat yang tidak bergabung dengan koperasi yaitu: “Pemerintah Aceh Jaya kurang melakukan sosialisasi kepada kami.  Alasan  kami  lebih  memilih  untuk  tidak  ikut  bargabung  dengan  koperasi  pertambangan rakyat  karena  jika  kami  ikut  bergabung  dengan  koperasi  kami  dituntut  membayar  iuran-iuran kepada  setiap  koperasi  yang  akan  kami  ikuti”  (Syarifuddin,  Masyarakat  Penambangan  emas, wawancara , 10  April  2016)).  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  setelah  mengeluarkan  Perbup Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pertambangan  Rakyat  seharusnya melakukan  sosialisasi  dan  memberikan  pemahaman  kepada  seluruh  masyarakat  penambang
emas  rakyat  tentang  isi  Perbup  tersebut  karena  dengan  adanya  sosialisasi  masyarakat  lebih mengerti  tentang  apa  saja  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Jika  Pemerintah kurang  melakukan  pengelolaan  dan  pengawasan  terhadap  pertambangan  emas  rakyat  tersebut, Pemerintah Kabupaten  Aceh Jaya harus siap untuk kehilangan aset daerah secara sia-sia tanpa adanya manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

## 4. SIMPULAN
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat yaitu  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  telah  mengeluarkan  suatu  Perbup  yang  mengatur tentang pengelolaan pertambangan emas rakyat. Salah satu butir isi dari Perbup tersebut adalah masyarakat  penambangan  emas  dari  dua  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Krueng  Sabee  dan Kecamatan  Panga  dapat  membentuk  Koperasi  Pertambangan  Rakyat  namun  Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kurang  melakukan sosialisasi terhadap Perbup tersebut sehingga banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui  bahwa  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  yang mengatur  tentang  pertambangan  emas  rakyat.  Selain  itu  DPRK  Aceh  Jaya  sedang  menunggu pengesahan  Qanun  Provinsi  yang  mengatur  tentang  Pertambangan  dan  energi  sumber  daya mineral  sehingga  Qanun  kabupaten  Aceh  Jaya  belum  dapat  dibentuk  karena  ditakutkan  akan bertentangan dengan Qanun provinsi. Untuk meningkatkan  PAD, Kabupaten  Aceh Jaya harus melakukan berbagai penataan terhadap  pertambangan emas rakyat Di Gunong Ujeun terutama harus  mengimplementasikan  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

## 5. REFERENSI
AG,  Subarsono.  2006. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
AG, Subarsono. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah . Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Buku 1 Jakarta: Salemba Empat. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar,-Dasar Ilmu Politik. Gramedia: Pustaka Utama Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. HS, Salim. 2006. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi , Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja. Yani,  Ahmad.  2002. Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indone. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zainal, Said Abidin. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Aceh Jaya Post. Edisi VI Tahun 2010 Buletin Parlementaria Aceh Jaya Edisi III tahun 2011 Darmansyah  Muda.  Bertaruh  Nasib  Di  Tambang  Emas  Gunung  Ujeuen.  Atjeh  Post.
Oktober. 2012. di akses pada hari Senin, 3 Oktober 2016 Jam 20:01 WIB di http://Atjehpost.Com/Read/2012/10/18/24674/83/3/Bertaruh-Nasib- Di-Tambang-Emas-Gunung-Ujeuen.
Kabupaten Aceh Jaya. Selamat Datang di Website Aceh Jaya, di akses pada hari Senin, 3 Oktober 2016 Jam 20:10  WIB di http://www.acehjayakab.go.id.
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2002    Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2002  Tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam.
Peraturan  Bupati  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pertambangan Rakyat