E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## LEGALITAS  KONTRAK  ELEKTRONIK  SEBAGAI  ALAT  BUKTI  DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

## Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia Email: rachmadyusufatr94@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, dyahochtorina.fh@unej.ac.id

## Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian  hukum  jika  diberlakukan  dalam  pembuktian  hukum  acara  perdata. Hal  tersebut  dikarenakan  perbedaan  hukum  pembuktian  antara  hukum  acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh  pula  pada  legalitas  pembuatan  suatu  dokumen,  terutama  berkaitan dengan  dokumen  elektronik.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  menuangkan dalam  beberapa  isu  permasalahan  yaitu  mengenai  kepastian  hukum  kontrak elektronik  di  Indonesia  dan  legalitas  kontrak  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam perspektif  hukum  perdata.  Hasil  dari  penelitian  yaitu  dasar  kepastian  hukum kontrak elektronik di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  diperkuat  dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sedangkan dasar legalitas  kontrak  elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  perspektif hukum  perdata    adalah  bersumber  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 20/PUU-XIV/2016  dan  aturan  mengenai  kontrak  secara  umum  seperti  yang tertuang dalam KUHPerdata.
Kata Kunci: legalitas; kontrak elektronik; alat bukti

## Abstract
The  decision  of  the  Constitutional  Court Number  20/PUU-XIV/2016  creates  legal uncertainty  if  it  is  applied  in  proving  civil  procedural  law.  This  is  due  to  the difference  in  the  law  of  evidence  between  civil  and  criminal  procedural  law  and considering that the validity of evidence in procedural law also affects the legality of  making  a  document, especially  relating  to  electronic  documents.  Based  on  this description,  the  researcher  elaborates  on  several  issues,  namely  regarding  the legal  certainty  of  electronic  contracts  in  Indonesia  and  the  legality  of  electronic contracts as evidence in the perspective of civil law. The results of the research are that  the  basis  for  legal  certainty  of  electronic  contracts  in  Indonesia  is  based  on Article  5  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and Transactions,  reinforced  by  the  Constitutional  Court  Decision  Number  20/PUU- XIV/2016, while the basis for the legality of electronic contracts used as evidence in  the  perspective  of  civil  law  is  sourced  from  the  Constitutional  Court  Decision Number  20/PUU-XIV/2016  and  the  rules  regarding  contracts  in  general  as contained in the Civil Code.

## Keywords: legality; electronic contracts; evidence
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-10

## Pendahuluan
Teknologi yang berkembang begitu pesat turut serta membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. (Zein, 2009) Perkembangan teknologi pada akhirnya menghasilkan inovasi baru berupa internet. Berdasarkan sejarah penemuan internet untuk pertama kali, inovasi ini sebenarnya digunakan hanya pada lingkup lembaga penelitian dan perguruan tinggi. (Zein,  2009) Kemudian  mengalami  pengembangan  sistem  sehingga  dapat  pula diakses  oleh  masyarakat  luas  sejak  tahun  1995.  Sebagai  aplikasi  pendukung  untuk memberikan  kemudahan  mencari  informasi  dengan  internet,  inovasi  selanjutnya berdasarkan penemuan dari Tim Berenrs-lee akhirnya menciptakan aplikasi baru berupa World Wide Web (www) (Zein, 2009) .
Pada  saat  ini  penggunaan  internet  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  pesat. Hal  ini  dikarenakan  bahwa  setiap  aspek  kehidupan  terutama  yang  berkaitan  dengan hubungan  sosial  seakan  mengharuskan  untuk  menggunakan  sarana  ini.  Hampir  setiap kegiatan  turut  serta  menjadikan  internet  sebagai  primadona,  tidak  terkecuali  dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. (Zein, 2009) Perdagangan yang dilaksanakan via internet  biasa  dikenal  dengan  Electronic  commerce  atau e-commerce. Secara kontekstual bahwa e-commerce mempunyai berbagai interpretasi, akan tetapi umumnya merujuk  untuk  suatu  kegiatan  transaksi  secara  komersial  yang  berhubungan  dengan suatu individu maupun organisasi berdasarkan proses yang dilakukan secara digitalisasi. Transaksi  perdagangan  elektronik  berdasarkan  Julian  Ding  merupakan  suatu  peristiwa adanya  transaksi  dan  kontrak  melalui  via  elektronik  antara  penyedia  barang  dan  jasa dengan  pembeli.  Transaksi  yang  dilakukan  demikian  tidak  mengharuskan  adanya pertemuan  secara  fisik  antar  para  pihak  yang  bertransaksi.  Media  yang  digunakan adalah  via World  wide  web atau  internet dan  dapat  dilaksanakan  dengan tanpa adanya batasan tempat maupun syarat yang bersifat nasionalisme (Ding, 1999) .
Perkembangan  e-commerce  selalu  mengalami  peningkatan  setiap  tahun. Perkembangan  tersebut  tentu  akan  mempengaruhi  terhadap  beberapa  hal  pada  ranah kontrak  via  elektronik.  Secara  umum,  kontrak  elektronik  telah  di  aku  oleh  United Nations  dan  dituangkan  dalam United  Nations  Convention  on  the  Use  of  Electronic Communications in International Contracts (selanjutnya disebut ECC) Pasal 8 ayat (1). Pada ketentuan di Pasal tersebut intinya menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menolak keabsahan dari status kontrak yang dilakukan via elektronik dan dalam bentuk elektronik.  Sehingga  berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  secara umum  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengakui  keabsahan  kontrak  elektronik  dan mengikat  para  pihak  yang  bersangkutan.  Kemajuan  konsepsi  perdagangan  memberi banyak kemudahan sekaligus manfaat bagi semua orang, meskipun pada kenyataannya tanpa  dipungkiri  telah  menghasilkan  permasalahan  baru  pada  ranah  implementasi
maupun  kebijakan  yang  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak  yang  saling bersangkuan (Ding, 1999) .
Momentum  pengakuan  lebih  konkrit  mengenai  kontrak  elektronik  di  Indonesia semakin  mendapatkan  tempat  sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 20/PUU-XIV/2016  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Putusan  tersebut sejalan dengan United Nations yang memberikan pengakuan terhadap eksisensi kontrak elektronik.  Pada  putusan  tersebut  mengabulkan  permohonan  pemohon  yang  berkaitan dengan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 A UU Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945. Lebih lanjut, Putusan terkait menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara  perdata.  Hal  tersebut  dikarenakan  perbedaan  hukum  pembuktian  antara  hukum acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh  pula  pada  legalitas  pembuatan  suatu  dokumen  terutama  berkaitan  dengan dokumen maupun kontrak elektronik (Hanafiah, 2000) .
Pada  dasarnya  pembentukan  kontrak  elektronik  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata.  Akan  tetapi  berbeda  dengan  pembentukan  kontrak  konvensional,  para pihak  yang  membuat  kontrak  elektronik  tidak  saling  bertatap  muka  secara  langsung. Kondisi  yang  demikian  pada  akhirnya  menimbulkan  permasalahan  berkaitan  dengan keabsahan  dari  kontrak  elektronik  yang  dibuat  dan  permasalahan  untuk  menentukan dokumen  asli  dan  salinan  untuk  dijadikan  bukti  elektronik.  Berdasarkan  uraian  latar belakang  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas,  maka  kemudian  peneliti  tertarik untuk  menuangkan  dalam  sebuah  tesis  dengan  judul  Legalitas  Kontrak  Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata.

## Metode Penelitian
Karya  ilmiah  ini  merupakan  rumpun  penelitian  hukum  normatif,  dengan beberapa  pendekatan  antara  lain:  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diperoleh dalam pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin  hukum  lainnya,  yang  termuat  dalam  buku-buku  teks  hukum  maupun jurnal-jurnal  hukum  lainnya;  pendekatan  kasus  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan putusan  hakim  sebagai  sumber  bahan  hukum,  dalam  penelitian  ini  menggunakan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016.  Pendekatan  Perundang- Undangan  yaitu  suatu  pendekatan  dengan  cara  menelaah  undang-undang  dan  regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Dasar Kepastian Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia
Istilah  kontrak  dalam  bahasa  Belanda  adalah “overeenkomst” yang  jika dimaknai  secara  leksikan  berarti  perjanjian (Ding,  1999) .  Sedangkan  kontrak elektronik  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah electronic  contract  (e-
contract) . Kontrak elektronik atau kontrak online menurut Edmon Makarim adalah suatu hubungan hukum atau suatu perikatan yang pelaksanaannya secara elektronik, yaitu  perikatan  yang  dilaksanakan  dan  difasilitasi  oleh  akses  internet  dengan memadukan  jasa  telekomonikasi,  sistem  informasi  berbasis  komputer  dan networking  atau  jaringan (Ding,  1999) .  Pelaksanaan  kontrak  elektronik dikomunikasikan dengan aplikasi surat elektronik atau email dan dapat digabungkan dengan  media  komunikasi  lainnya.    Selain  melalui  email,  kontak  elektronik  juga biasa  dilakukan  melalui website dan  jasa  online  lainnya.  Kontrak  elektronik berbasis aplikasi ini dilakukan oleh pihak konsumen dengan hanya megisi formulir yang  telah  ada  dalam  website  tersebut  sebagai  bentuk  dari  persetujuan (Hanafiah,
2000) .
Kontrak  elektronik  merupakan  salah  satu  bentuk  kontrak  baru  yang mendapatkan perlindungan secara khusus  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (yang  selanjutnya  disebut  UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan  atau  menyebarkan  informasi elektronik.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  ITE.  Ciri-ciri  dari  kontrak elektronik  adalah  dibuat  dengan  jarak  jauh  bahkan  dapat  melampaui  batas-batas suatu negara melalui internet; dan Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka ( faceless nature ), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Tiga peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kontrak  elektronik  di Indonesia  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik;  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Hal  yang  umum  turut  serta  dimasukkan  dalam  kontrak  elektronik  adalah tendatangan  elektronik.  Indonesia  membedakan  dua  jenis  tanda  tangan  elektronik, tanda tangan elektronik dan tanda tangan elektronik “bersertifikat” (sering disebut di wilayah lain di dunia sebagai “tanda tangan digital”). Tanda tangan elektronik bukan merupakan  tanda  tangan  elektronik  “bersertifikat”  jika  dibuat  tanpa  menggunakan jasa  penyelenggara  jasa  sertifikasi  elektronik  terdaftar  di  Indonesia  sebagaimana diuraikan  di  bawah  ini.  Tanda  tangan  elektronik  (digital)  “bersertifikat”  harus memenuhi persyaratan berikut antara lain: Memenuhi persyaratan keberlakuan tanda tangan  elektronik;  menggunakan  sertifikat  elektronik  (digital)  yang  dibuat  oleh penyelenggara  sertifikasi  elektronik  terdaftar  Indonesia,  yang  merupakan  badan hukum yang dapat mengaudit sertifikat elektronik; dan Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik bersertifikat, yaitu perangkat lunak atau
perangkat  keras  yang  dikonfigurasi  dan  digunakan  untuk  membuat  tanda  tangan elektronik  (digital)  bersertifikat.  Perbedaan  utama  antara  tanda  tangan  elektronik dan  tanda  tangan  elektronik  (digital)  bersertifikat  bukanlah  keberlakuan  tanda tangan elektronik, melainkan tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat (misalnya, selama proses pengadilan di mana para pihak membutuhkan untuk membuktikan bahwa tanda tangan elektronik itu asli).
Pada  dasarnya  kontrak  elektronik  adalah  versi  digital  dari  kontrak  kertas tradisional.  Seperti  halnya  kontrak  kertas, e-Contracts adalah  perjanjian  yang ditandatangani  oleh  dua  pihak. e-contrac adalah  dokumen  yang  dapat  ditegakkan dan  mengikat  secara  hukum  yang  biasanya  digunakan  mengenai  pekerjaan, penjualan,  layanan,  atau  penyewaan.  Dengan  kontrak  kertas  biasa,  satu  pihak menyusun  "penawaran"  dan  pihak  lain  membacanya.  Jika  kedua  belah  pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran awal ini, mereka masing-masing  akan  menandatangani  dokumen  dan  itu  menjadi  kontrak  yang  sah. Masing-masing  pihak  harus  bertahan  sampai  akhir  perjanjian  mereka  atau  mereka menghadapi  risiko  jalur  hukum.  Hal  yang  demikian  tidak  jauh  berbeda  dengan kontrak  elektronik.  Meskipun  salinan  kertas  tidak  disajikan,  tanda  tangan  digital masih memasukkan kedua belah pihak ke dalam perjanjian yang sah.
Ada beberapa cara agar bisnis atau individu dapat membuat kontrak elektronik yaitu  menggunakan  perangkat  lunak  khusus,  email,  pengolah  kata,  atau  sejumlah metode  lainnya.  Paling  umum,  bisnis  menggunakan  perangkat  lunak  manajemen kontrak. Manajemen kontrak merupakan sistem lengkap yang memungkinkan untuk membuat  dan  mengelola  semua  kontrak  dan  data  terkait  kontrak  mereka  di  satu tempat.  Terlepas  dari  layanan  mana  yang  dipilih  untuk  digunakan,  semuanya menggunakan  metode  serupa  untuk  membuat e-Contracts. Prosesnya  biasanya dimulai dengan permintaan kontrak dari seseorang dalam bisnis. Permintaan sering dimasukkan  ke  dalam  formulir  permintaan  elektronik  menggunakan  sistem perangkat lunak manajemen kontrak. Formulir ini akan menangkap semua informasi yang diperlukan untuk membuat kontrak elektronik.
Secara  umum,  pembuatan  kontrak  elektronik  memiliki  dua  mekanisme  yaitu pertama,  dikenal  sebagai  kontrak  market,  melibatkan  perakitan  otomatis  kontrak elektronik.  Kontrak  dibuat  menggunakan  informasi  dari  formulir  permintaan  awal, menggunakan aturan bisnis Anda dan klausa yang telah disetujui sebelumnya yang ditetapkan  dalam  aplikasi.  Setelah  kontrak  dibuat,  kontrak  kemudian  dikirim kembali ke pemohon awal; mekenisme kedua melibatkan penggunaan individu yang berwenang  untuk  meninjau  dan  menyusun  kontrak.  Umumnya,  individu  yang membuat  kontrak  elektronik  akan  memulai  dengan  template  elektronik  yang  telah disetujui  sebelumnya  sebagai  titik  awal.  Dari  sana,  mereka  memiliki  akses  ke pustaka  klausa  dan  dapat  menambahkan  klausa  yang  telah  disetujui  sebelumnya yang  relevan  dan  merujuk  buku  pedoman  klausa  berdasarkan  kebutuhan.  Individu tersebut  kemudian  akan  mengirimkan  kontrak  yang  telah  selesai  kepada  pemohon.
Keduanya  menghasilkan  kontrak  elektronik  yang  akurat  dan  aman  secara  hukum dan dalam banyak kasus, metode yang digunakan didorong oleh kebutuhan bisnis.
Secara  garis  besar,  kontrak  elektronik  terjadi  ketika  kedua  belah  pihak  tidak bertemu  tatap  muka  secara teratur.  Banyak  individu  dan  bisnis telah  menggunakan komunikasi  dan  kontrak  digital  hanya  karena  biayanya  yang  rendah,  waktu penyelesaian  yang  cepat,  sifat  yang  ramah  lingkungan,  dan  keamanan  yang ditingkatkan.  Di  masa  lalu,  banyak  bisnis  mengandalkan  pengacara  kontrak  untuk merancang semua kontrak. Ini adalah proses yang mahal untuk bisnis besar. Saat ini, dengan  template  yang  telah  disetujui  sebelumnya  dan  layanan  perangkat  lunak manajemen  kontrak  untuk  menangani  pembuatan  kontrak  yang  lebih  hemat  biaya. Hal  tersebut  karena  kontrak  elektronik  dapat  dikirim  melalui  email,  hanya  perlu beberapa menit bagi pihak lain untuk menerimanya.  Para pihak dapat dengan cepat menandatangani  dan  memulai  proyek  tanpa  menunggu  salinan  kertas  tiba  melalui pos  atau  menggunakan  mesin  faks/pemindai  untuk  mengirim  dokumen  yang ditandatangani kembali ke bisnis.
Beberapa  bisnis  memilih  untuk  menggunakan  kontrak  elektronik  untuk mengurangi  jumlah  kertas  yang  digunakan  dalam  suatu  bisnis.  Ini  sering  kali merupakan  bagian  dari  inisiatif  " going  green ".  Ini  adalah  pilihan  yang  membantu, karena  kontrak  hampir  selalu memiliki  panjang  beberapa  halaman.  Demikian  pula, beberapa  bisnis  menemukan  bahwa  lebih  mudah  untuk  mengatur  dan  mengelola banyak  kontrak  ketika  mereka  ada  dalam  bentuk  digital  daripada  di  atas  kertas. Alasan besar lainnya beberapa bisnis memilih kontrak digital adalah karena mereka menawarkan  keamanan  yang  ditingkatkan.  Jika  kontrak  disimpan  dalam  lemari arsip, hampir semua orang dapat mengakses detailnya. Saat disimpan secara online, hanya  mereka  yang  memiliki  akses  ke  email  atau  layanan  perangkat  lunak manajemen kontrak yang dapat melihat detail rumit dari sebuah kontrak.  Ini adalah bonus  untuk  bisnis  dengan  klien  terkemuka  di  mana  privasi  menjadi  perhatian utama.  Ini  terutama  berlaku  bagi  mereka  yang  bekerja  di  industri  medis.  Pastikan untuk menjelajahi ulasan perangkat lunak manajemen kontrak perawatan kesehatan untuk penggunaan khusus ini (Makarim, 2015) .
Electronic  commerce adalah  tentang  melakukan  bisnis  secara  elektronik. Kegiatan  ini  didasarkan  pada  pemrosesan  elektronik  dan  transmisi  data,  termasuk teks,  suara,  dan  video. E-commerce mencakup  banyak  kegiatan  yang  beragam termasuk perdagangan barang dan jasa elektronik, pengiriman konten digital online, transfer  dana  elektronik,  perdagangan  saham  elektronik,  bill  of  lading  elektronik, lelang komersial, desain dan rekayasa kolaboratif, sumber online, pengadaan publik, pemasaran konsumen langsung dan layanan purna jual. Pada  dasarnya e-commerce bukanlah  fenomena  baru.  Selama  bertahun-tahun  perusahaan  telah  bertukar  data bisnis melalui berbagai jaringan komunikasi, akan tetapi saat ini terdapat percepatan ekspansi  dan  perubahan  radikal,  didorong  oleh  pertumbuhan  eksponensial  Internet (Smedinghoff & Bell, 1997) .
Setiap  bentuk  perdagangan  membutuhkan  kepercayaan  dan  keyakinan  di antara  para  pesertanya.  Kemampuan  untuk  memastikan  siapa  mitra  kontrak  Anda, apa yang sebenarnya disepakati (apa isi sebenarnya dari transaksi), ketika transaksi terjadi,  menciptakan  kepercayaan  di  antara  para  mitra.  Saat  kita  bergerak  menuju penggunaan  bentuk  komunikasi  dan  dokumentasi  elektronik,  kemampuan  untuk mempercayai  ini  harus  dipertahankan.  Membangun  kepercayaan  dan  keyakinan seperti itu memang merupakan prasyarat untuk memenangkan bisnis dan konsumen ke perdagangan elektronik. Membangun kepercayaan dan keyakinan di antara bisnis dan  konsumen  menyiratkan  penerapan  teknologi  yang  aman  (seperti  tanda  tangan digital,  sertifikat  digital,  dan  mekanisme  pembayaran  elektronik  yang  aman)  dan kerangka  hukum  dan  kelembagaan  yang  dapat  diprediksi  untuk  mendukung teknologi tersebut (Smedinghoff & Bell, 1997) .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  1  UU  ITE  ditentukan  bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti  hukum  yang  sah.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  5  ayat  2  UU  ITE  ditentukan bahwa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  dan/  atau  hasil  cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah  dan sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  bahwa UU  ITE  telah  menentukan  bahwa  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  suatu  alat  bukti  yang  sah  dan  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah sesuai  dengan  hukum  acara  yang  telah  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  di  muka  persidangan.  Hadirnya  UU  ITE  kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukum (Kantaatmadja, 2002) .
Berdasarkan kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184  KUHAP,  surat  elektronik  hanya  bisa  di  masukkan  dalam  kategori  alat  bukti surat.  Surat  elektronik/dokumen  elektronik  ini  pada  hakekatnya  merupakan  tulisan yang  di  tuangkan  dalam  sebuah  bentuk  sistem  elektronik.  Sistem  elektronik  yang dimaksud  ialah  sistem  komputer  dalam  arti  luas,  yang  tidak  hanya  mencakup perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer,  tetapi  juga  mencakup  jaringan telekomunikasi  dan/atau  sistem  komunikasi  elektronik (Kantaatmadja,  2002) . Sistem  elektronik  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  keberadaan  sistem  informasi yang  merupakan  penerapan  teknologi  informasi  yang  berbasis  jaringan telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang  berfungsi  merancang,  memproses, menganalisis,  menampilkan  dan  mengirimkan  atau  menyebarkan  informasi elektronik (Zainuddin & Ramadhani, 2021) .
Ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UUITE  telah  mengatur  dengan  jelas kedudukan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti yang  sah  dan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang berlaku  di  Indonesia.  Frasa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik
sebagai  alat  bukti  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUITE (Putusan MK  Nomor  20/PUU-XIV/2016).  Sesuai  dengan  materi  muatan  permohonan  pada MK  maka  amar  putusan  tersebut  mengarah  pada  proses  hukum  pidana  dan  bukan proses  hukum  perdata (Zainuddin  &  Ramadhani,  2021) .  Syarat  sahnya  dokumen elektronik  ialah  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  UUITE,  khususnya  dalam  Pasal  6  UUITE  yakni  “informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.
Pengakuan  Mahkamah  Agung  terhadap  dokumen  elektronik  pada  sistem peradilan  pertama  kali  diketahui  melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor  14  Tahun  2010  tentang  Dokumen  Elektronik  sebagai  Kelengkapan Permohonan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali.  SEMA  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  proses  minutasi  berkas  perkara  serta menunjang  pelaksanaan  transparansi  dan  akuntabilitas  serta  pelayanan  publik  pada Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  di  bawahnya.  Namun  SEMA  ini  tidaklah mengatur  tentang  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  melainkan  dokumen elektronik  berupa  putusan  maupun  dakwaan  yang  dimasukkan  pada  compact  disc, flash  disk/dikirim  melalui  email  sebagai kelengkapan  permohonan  kasasi  dan peninjauan kembali (Soliman, Hagar, Ibid, & El Sayed, 2015) .
SEMA  ini  telah  mengalami  perubahan  berdasarkan  SEMA  1  Tahun  2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan  Permohonan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali.  Perubahan  SEMA dilakukan  berkaitan  dengan  sistem  pemeriksaan  berkas  dari  sistem  bergiliran menjadi  sistem  baca  bersama  yang  diarahkan  secara  elektronik.  Pada  butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak  berperkara  secara  elektronik  tapi  sekali  lagi  kepentingannya  bukan  dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data pada direktori putusan Mahkamah  Agung  karena  cara  lama  melalui  compact  disk  dan  pengiriman  e- dokumen  memiliki  sejumlah  kendala  diantaranya  data  tidak  terbaca,  perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain (Soliman et al., 2015) .
Secara  singkat  bahwasanya  SEMA  tersebut  mengakui  dokumen  elektronik untuk  kelengkapan  Permohonan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,  bukan  untuk  alat bukti  persidangan  dan  penyerahan  dokumen  oleh  pengadilan  tingkat  pertama dilakukan  melalui  fitur  komunikasi  data  dan  tidak  melalui  perangkat  flash disk/compact  disk  kecuali  dalam  keadaan  khusus.  Tata  cara  penyerahan  termasuk hal yang penting penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata
yang  diterapkan  dan  dalam  rangka  memenuhi  unsur  "dijamin  keutuhannya"  pada Pasal  6  UUITE.  Dijamin  keutuhannya  berarti  tidak  diubah-ubah  bentuknya  sejak dari  dokumen  elektronik  tersebut  disahkan.  Ketentuan  Pasal  137  HIR  mengatur bahwa  “Pihak-pihak  dapat  menuntut  melihat  surat-surat  keterangan  lawannya  dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Ketentuan 137 HIR  harus  dapat  diterapkan  pada  dokumen  elektronik  ketika  pihak  lawan  meminta untuk  diperlihatkan.  Sehingga  diperlukan  perangkat  teknologi  berupa  laptop maupun  proyektor  agar  dapat menampilkan  dokumen  elektronik  terkait (Stylianou, Buchan, & Dunn, 2015) .
Kepastian  mengenai  pengaturan  tentang  dokumen  elektronik  tertuang  dalam PERMA  tahun  2018,  tepatnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3 Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik. Ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/  penetapan  secara  elektronik.  Salinan  putusan/penetapan  Pengadilan  yang diterbitkan  secara  elektronik  dikirim  kepada  para  pihak  paling  lambat  14  (empat belas)  Hari  sejak  putusan/penetapan  kecuali  kepailitan/PKPU",  pengiriman dilakukan  melalui  domisili  elektronik.  Namun  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  23 ayat  (3)  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018  diatur  bahwa  "salinan  putusan  /penetapan  tidak  dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan peradilan, tertutama peradilan khusus memiliki kewajiban untuk tetap  mengeluarkan  putusan  dalam  bentuk hardcopy atau  cetak  sehingga  dapat digunakan sebagai alat bukti.
B. Dasar  Legalitas  Kontrak  Elektronik  Yang  Digunakan  Sebagai  Alat  Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata
Beberapa  peneliti  memberikan  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam menguraikan  keabsahan  alat  bukti  kontrak  elektronik  jika  dikaitkan  dengan KUHPerdata.  Seperti  yang  diketahui  bahwasanya  pada  penjelasan  umum  UU  ITE mengenai  penyetaraan  kekuatan  pembuktian  dari  kontrak  elektronik  dan  dokumen yang terbuat secara konvensional atau di atas kertas. Keabsahan dokumen elektronik yang  disetarakan  dengan  dokumen  dibuat  di  atas  kertas  dan  diakui  secara  tegas merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  mengingat  bahwa  sebenarnya dokumen yang yang dibuat secara elektronik dapat dicetak dalam suatu kertas.
Autentikasi  kontrak  elektronik  dapat  dilakukan  jika  diakui  oleh  para  pihak yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  erat  kaitannya  dengan  pengakuan para  pihak  menjadi  salah  satu  kekuatan  pembuktian  dari  akta  yang  dibuat  dan mengikat  para  pihak.  Jika  menelusuri  paa  akta  autentik  yang  dibuat  dihadapan notaris,  kekuatan  pembuktiannya  adalah sempurna  dan  mengikat  para  pihak.  Akan tetapi  jika  dikemudian  hari  ditemukan  adanya  cacat  formil  yang  terindikasi  dalam suatu  akta  otentik,  maka  kekuatan  pembuktiannya  akan  terdegradasi  dan  menjadi selayaknya akta dibawah tangan. Hal yang harus selalu diwaspadai pada suatu akta autentik  adalah  bahwa  kesempurnaan  yang  tertuang  pada  akta  autentik  tetap  tidak
dapata  menutup  kemungkinan  bisa  dilumpuhkan  oleh  pihak  lain  jika  dikemudian hari terdapat perselisihan (van Eecke, n.d.) .
Terhadap keberadaan suatu akta yang dibuat secara konvensional yaitu dibuat dihadapan  notaris  maupun  yang  dibuat  secara  elektronik,  memiliki  beberapa perbedaan  yang  mengikuti  antara  lain:  mengenai  pembubuhan  tandatangan  secara elektronik yang kredibilitasnya masih dipertanyakan dan pihak lain tidak mengakui keabsahan tandatangan tersebut. Jika terjadi kasus yang demikian maka, merupakan tugas  dari  Pengadilan  untuk  dapat  mebuktikan  bahwa  sistem  yang  dipakai  adalah terpercaya  dan  tidak  dapat  dipalsukan.  Untuk  mengetahui  keabsahanya  dan kebenarannya,  majelis  hakim  akan  turut  mengundang  saksi  ahli  khususnya  ahli forensik  dengan  mengacu  pada  Pasal  1877  KUHPerdata.  Lain  halnya  jika tandatangan  elektronik  yang  terkait  merupakan  hasil  dari  suatu  sistem  yang terpercaya  dan  para  pihak  mengakui  kebenaran  dan  keasliannya,  maka keabsahannya tidak perlu dibuktikan. Jika tandatangan merupakan hasil dari sistem yang  terakreditasi  namun  ternyata  ada  salah  satu  pihak  yang  menyangkal keabsahannya,  maka  adalah  tugas  dari  pihak  yang  menyangkal  untuk  dapat membuktikan ketidakbenaran atau kepalsuan dari tandatangan tersebut (van Eecke, n.d.) .
Perjanjian  jual  beli  melalui  media  elektronik  merupakan  perluasan  dari konsep  perjanjian  jual  beli  yang  diatur dalam  KUHPerdata,  yang  memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli pada hukum perdata. Letak perbedaan  dari  perjanjian  jual  beli  tersebut  adalah  bahwa  perjanjian  jual  beli melalui  internet  ini  bersifat  khusus  karena  terdapat  unsur  peranan  yang  dominan dari media dan alat-alat elektronik (Makarim, 2015) . Perbedaan yang lain terletak pada bentuk perjanjian konvensional, bahwa pada  perjanjian melalui internet ini merupakan paperless  contract atau  perjanjian  ini  tidak  perlu  menggunakan dokumen  kertas  apapun  sebagaimana  halnya  pada  perjanjian  konvensional. Yang  digunakan  adalah  dokumen digital ,  yang  tersimpan  di  sebuah  database komputer  yang  sewaktu-waktu  dapat  hilang atau musnah, dikarenakan terkena virus ataupun eror karena kesalahan suatu data yang disebabkan  oleh  komputer tersebut.
Berlakunya perjanjian e-commerce ini berdasar dari asas kebebasan berkontrak yang dianut  oleh  ketentuan  KUHPerdata.  Asas  kebebasan  berkontrak  ini  diatur  dalam  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  “ semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  yang  membuatnya.” Dari  ketentuan tersebut  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  para  pihak  baik  dari  penjual  dan  pembeli  dapat secara  bebas  untuk  menentukan  bentuk  dan  ketentuan  yang  berlaku  dari  perjanjian  yang dibuat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat empat  syarat  dalam  KUHPerdata  Pasal  1320  mengenai  syarat  sahnya  suatu perjanjian,  yaitu  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak,  cakap  menurut  hukum  untuk membuat  suatu  perjanjian,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Dari  keempat syarat  sah  perjanjian  diatas,  maka  yang  paling  banyak  menimbulkan  masalah  adalah mengenai  kesepakatan, yaitu  pada  syarat  yang  pertama,  kesepakatan  para  pihak.  Masalah
yang  muncul  adalah  mengenai  kapan  suatu  kesepakatan  pada  transaksi  melalui  media internet  ( e-commerce )  lahir.    Pasal  1458  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  jual  beli  telah terjadi bila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, walaupun  uang  pembayaran  belum  diserahkan.  Pada  perjanjian  jual  beli  konvensional penerimaan  dari  suatu  penawaran  yang  menandakan  terjadinya  suatu  kesepakatan  dapat dilakukan  secara lisan maupun  secara  tertulis,  tetapi  dalam  transaksi e-commerce kesepakatan      ini      tidak  disampaikan  secara      langsung,  melainkan disampaikan melalui media elektronik.
Dalam transaksinya,  kesepakatan  dilakukan  tergantung  menggunakan  media apa  suatu  kontrak  dibuat,  apakah  melalui  e-mail  atau  melalui  website  (forum). Seperti yang biasa dilakukan  dalam  situs  Shopee, Tokopedia dan beberapa situs belanja  lainnya.  Pada  situs-situs  tersebut,  segala  proses  transaksi  pembelian diakukan secara computerised , jadi tidak  ada kontak dua arah antara pembeli dan penjual, karena harga dan kesepakatan sudah tertera dalam form yang disediakan. Mengenai  kapan  terjadinya  kesepakatan,  terdapat  bebrapa  doktrin  yang mengikuti, yaitu: (Mamitoho, 2014)
1. Ucapan, yaitu Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran, dan menyetujui tawaran tersebut.
2. Pengiriman, dimana Perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.
3. Pengetahuan,  bahwa  perjanjian  tercapai  setelah  orang  yang  menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
4. Penerimaan,  menyatakan  bahwa  perjanjian  tercapai  saat  diterimanya  surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.
Secara  umum,  bentuk  perjanjian  atau  kontrak  akan  menjadi  hukum  dan mengikat  para  pihak  yang  menyepakatinya,  hanya  mungkin  terjadi  apabila perjanjian  atau  kontrak  tersebut  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu kontrak. Berdasarkan  pasal 1320 KUHPerdata ada  empat  syarat  sahnya  kontrak yaitu  adanya  kesepakatan  para  pihak,  cakap  hukum,  objek  kontrak  yang disepakati jelas  dan  kausa  kontrak  halal.    Sedangkan  syarat      kontrak      menurut UNCITRAL ( United Nation Commission Internasional Trade Law ) antara lain  ada offer, offer  tersebut  harus  direspon  dengan acceptance, pihak-pihak  yang berkontrak  harus  memiliki legal  capacity, memiliki  concideration  (prestasi  timbal balik),  memiliki  lawfull  causa  dan  adanya  intention  to  legal  relation (Sunarso, 2009) .
Keabsahan  kontrak  elektronik  jika  dinilai  atau  dikaji  melalui  regulasi hukum  terkhususnya  hukum  kontrak,  kontrak  elektronik  sama  sekali  tidak menyalahi  ketentuan  dalam  pembuatan  kontrak  perjanjian  bisnis.  Syarat-syarat kontrak elektronik dikaji berdasarkan KUHPerdata pasal 1320 adanya kesepakatan, kecakapan pihak, adanya suatu  hal  dan  suatu  yang  halal  dan  inti  dari  dari suatu perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan.  Kontrak  elektronik  pun  dikaji  berdasarkan hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua  kontrak  perjanjian ( e-contract atau  kontrak  konvensional)  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  memiliki
ketentuan-ketentuan  yang  diatur  oleh  undang-undang  dalam  pembuatan  kontrak. Kontrak  elektronik  dikaji  berdasarkan  kontrak  yang  batal  menurut  KUHPerdata, kontrak  elektronik  akan  sama  ketentuannya  dengan  kontrak  konvensional  yaitu kontrak  perjanjian  apapun  dilarang  membuat  perjanjian  yang  melawan  undang- undang (Irawan, 2020) .
Kontrak  elektronik  adalah  segala  jenis  kontrak  yang  dibentuk  dalam  proses perdagangan elektronik oleh interaksi dua individu atau lebih menggunakan sarana elektronik, seperti email, interaksi individu dengan agen elektronik, seperti program komputer,  atau  interaksi  setidaknya  dua  agen  elektronik  yang  diprogram  untuk mengenali  keberadaan  kontrak (Soliman  et  al.,  2015) .  E-kontrak  adalah  kontrak yang  dimodelkan,  ditentukan,  dieksekusi  dan  disebarkan  oleh  sistem  perangkat lunak (Yusandy, 2019) . Pokok bahasan pada contract elektronik antara lain pertama, barang fisik, dimana barang dipesan secara online dan dibayar melalui internet dan pengiriman fisik dilakukan; kedua produk digital seperti perangkat lunak yang juga dapat  dipesan;  ketiga,  Layanan  seperti  perbankan  elektronik,  penjualan  saham, nasihat  keuangan,  dll.  Suatu  perjanjian  antara  para  pihak  sah  menurut  hukum  jika memenuhi  persyaratan  seperti  yang  tertuang  dalam  undang-undang,  yaitu  bahwa para  pihak  pada  dasarnya  bermaksud  untuk  membuat  kontrak.  Niat  ini  dibuktikan dengan kepatuhan mereka terhadap 3 landasan klasik yaitu penawaran, penerimaan dan pertimbangan.
Alat  bukti  menurut  penjabaran  yang  diuraikan  oleh  G.W  Paton  terdiri  dari beberapa  macam,  antara  lain: (Pribadi,  2018) alat  bukti  berdasarkan  lisan  yaitu perkataan  atauucapan  yang  disampaikan  oleh  para  saksi  pada  saat  sidang pengadilan, alat bukti dokumen yaitu biasana berupa surat-surat dokumen, dan alat bukti  non-dokumen  atau  alat  bukti  meteriil  berupa  barang  yang  bersifat  fisik  akan tetapi  diluar  barang  dokumen.  Contoh  untuk  meperjelas  jenis  alat  bukti  tersebut yaitu  apabila  ada  seorang  saksi  pembunuhan  yang  memberikan  keterangan  di pengadilan,  maka  keteranagan  tersebut  adalah  kesaksian  secara  lisan.  Jika  harus mengirimkan  surat  pengiriman  uang  atas  ancaman  dari  pelaku  pemerasan  untuk pembunuhan, maka hal tersebut termasuk bukti dokumenter. Sedangkan pisau yang digunakan dalam upaya pembunuhan termasuk sebagai bukti materil (Paton, 1956) .
Secara garis besar, alat bukti menurut G.W. Paton terdiri dari:
1. Alat bukti lisan berupa keterangan saksi, sumpah dan pengakuan;
2. Alat bukti dokumenter berupa surat;
3. Alat bukti materil berupa barang fisik selain dokumen.
Pada  dasarnya,  jenis  alat  bukti  yang  dijelaskan  oleh  G.W  Paton  tidak  jauh berbeda dengan alat bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia  terutama  dalam  Pasal  1866  KUHPerdata  jo  Pasal  164  H.I.R/284  R.Bg akan  tetapi  dalam  bunyi  pasal  tersebut  tidak  menyinggung  tentang  alat  bukti elektronik.  Akan  tetapi,  karena  keberadaan  alat  bukti  elektronik  yang  masih merupakan suatu konsep yang baru, oleh karena pengaturannya tidak tertuang secara konkrit sebagai alat bukti materil. Meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik  telah menyebutkan  bahwasanya maupun hasil cetakannya adalah sah sebagai alat bukti (Elektronik & Ite, n.d.) , akan tetapi  dalam  realitas  proses  persidangan  tidak  serta  merta  menggunakan  dokumen elektronik sabagai alat bukti. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memberikan  dokumen  elektronik  sebagai  salah  satu  dari  jenis  alat  bukti.  Kriteria yang tersebut, antara lain: (Khairandy, 2001)
1. undang-undang  memperkenankan alat  bukti  tersebut  untuk  dipakai  sebagai  alat bukti;
2. bukti yang dibawa dapat dipercaya atau realibiliy;
3. alat bukti tersebut harus dihadirkan sebagai suatu fakta atau necessity;
4. alat bukti yang diajukan berkaitan dengan fakta kasus atau relevance.
Jika  diuraikan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria  elektronik  yang  tersebut  di  atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:
1.  Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti
Kriteria yang pertama berisi tentang aturan mengenai dokumen elektronik yang telah dituangkan dalam undang-undang. Sehingga dapat ditampilkan dalam persidangan.  Pasal  5  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elktronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (Indonesia & No, n.d.)
a. surat  yang  meurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat akta.
Bunyi  Pasal  5  ayat  (1),  (2)  dan  (4)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  secara  tegas  telah  menyebutkan bahwa  dokumen  elektronik  adalah  sah  atau  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.
2. Reability yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya Kriteria yang kedua yaitu realibility, dimaksudkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan  senyatanya  telah  mengatur  mengenai  beberapa  tahapan atau  proses  yang  harus  ditempuh  agar  dokumen  elektronik  yang  hendak dijadikan  alat  bukti  dapat  diterima  dalam  proses  persidangan.  Pasal  5  ayat  (3) Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  berbunyi:  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini”.  Beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi untuk mengopersikan sistem elektronik, antara lain:
1. Informasi  atau  dokumen  elektronik  harus  ditampilkan  secara  utuh  sesuai dengan  jangka  waktu  retensi  yang  telah  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan;
2. Penyelenggaraan  sistem  elektronik  harus  mampu  untuk  tetap  memberikan perlindungan  atas  keotentikan,  ketersediaan,  kerahasiaan,  keutuhan  dan akses atas informasi elektronik yang terkait;
3. Beroperasi  sesuai  dengan  petunjuk  dan  prosedur  penyelenggaraan  sistem elektronik;
4. Mempunyai  suatu  mekanisme  yang  berkelanjutan,  dengan  harapan  agar mampu menjaga kejelasan, kebaharuan dan kebertanggung jawaban petunjuk atau prosedur;
5. Dilengkapi dengan petunjuk serta prosedur yang dituangkan dan diumumkan engan  informsi,  simbol  atau  bahasa  yang  dipahamai  oleh  pihak  yang bersangkutan;
Persyaratan  pengoperasian  minimun  di  atas  terdapat  permasalahan  yang cukup  penting  ialah  masa  retensi/masa  penyimpanan  yang  sama  sekali  tidak ditentukan oleh peraturan perundangu-ndangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir  dikalangan  para  ahli.  Jika  demikian,  maka  masa  retensi  yang  dimaksud dapat  pula  bersifat  tanpa  batas  waktu  dengan  syarat  bahwa  tidak  terjadi gangguan  terhadap  sistem  informasi  sehingga  terjadi  kehilangan  atau  terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik kalaupun dapat dikembalikan/recovery  maka  harus  dapat  dibuktikan  keasliannya  oleh  tenaga ahli (Kantaatmadja, 2002) .
Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik  berbunyi:  “Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang diatur  dalam  pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pada pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu: a. dapat diakses; b. ditampilkan; c. dijamin keutuhannya; d. dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan (Hasanah & Waliamin, n.d.) . Berdasarkan  uraian  di  atas,  nampak  jelas  dalam  penentuan  keabsahan sebuah  dokumen  elektronik  bersifat  kumulatif  artinya  terdapat  hubungan  yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati  maka  keabsahan  sebuah  dokumen  elektronik  akan  diragukan.  Proses tersebut  diawali  dari  pengolahan  pada  sistem  informasi  kemudian  hasilnya sebuah  dokumen  elektronik  harus  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin
keutuhannya dan dapat dipertanggungg jawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.
3. Necessity yakni  alat  bukti  yang  memang  diperlukan  untuk  membuktikan  suatu fakta  dan  Relevance,  yaitu  alat  bukti  yang  diajukan  mempunyai  relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan
Kedua  buah  kriteria  di  atas  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain,  artinya dalam  sebuah  dokumen  elektronik,  ia  memang  diperuntukkan  untuk membuktikan  sebuah  keadaan  atau  fakta  dimana  dalam  dokumen  elektronik harus  memiliki  relevansi  dengan  fakta  yang  akan  dibuktikan.  Dengan dipenuhinya  keadaan  tersebut maka  sebuah  dokumen  elektronik  dapat  diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  kriteria  di  atas tergambar  pada  Pasal  7  berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  menyatakan  hak memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau  menolak  hak  Orang  lain  berdasarkan adanya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  harus  memastikan bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  ada  padanya berasal  dari  Sistem  Elektronik  yang  memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan”.
Pasal  tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan  kriteria  ketiga  dan  keempat karena  pada  penjelasannya  jelas  diterangkan  bahwa  suatu  Informasi  dan/atau dokumen  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  alasan  timbulnya  suatu  hak. Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik  memang  benar-benar  harus  menggambar  keadaan  yang  sedang disengketakan.  Kriteria-kriteria  yang  terdapat  pada  uaraian  di  atas  tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik saja, akan tetapi  berlaku  bagi  alat  bukti  elektronik  lainnya.  Bagi alat-alat  bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan kriteria atau unsur apa yang  harus  dipakai  bagi  sebuah  alat  bukti  elektronik  lainnya  maka  yang digunakan  ialah  merujuk  pada  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penentuan sebuah dokumen elektronik atau alat  bukti  elektronik  agar  dapat  dinilai  memenuhi  kriteria  diatas  sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian sehingga dapat menentukan kelayakan dokumen elektronik untuk dijadikan alat bukti.

## Kesimpulan
Dasar  kepastian  hukum  kontrak  elektronik  di  Indonesia adalah  berdasarkan Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  diperkuat  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016.  Keabsahan  kontrak  elektronik  telah  diakui  eksistensinya  oleh  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  sepanjang  disepakati  oleh  para  pihak  yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari  ditemukan perselisihan mengenai legalitas dari
dokumen  elektronik  yang  terkait  dan  pembuktiannya  disinyalir  bertentangan  antar undang-undang,  maka  sebagai  wujud  dari  kepastian  hukum  proses  pembuktiannya berpatokan  pada  asas lex  specialis  derogate  lex  generalis. Dasar  legalitas  kontrak elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  perspektif  hukum  perdata    adalah bersumber  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016  dan  aturan mengenai  kontrak  secara  umum  seperti  yang  tertuang  dalam  KUHPerdata.  Terhadap perjanjian  jual  beli  melalui  internet,  berlaku  syarat  sah  perjanjian  yang  terdapat pada  Pasal 1320 KUHPerdata. Dari keempat syarat sah  perjanjian  tidak terdapat  permasalahan  yang  sangat    berarti,  sehingga  transaksi e-commerce dapat dilakukan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat Pasal-pasal yang mengatur  tentang  Transaksi  Elektronik,  yaitu  Pasal  5  sampai  dengan  22,  transaksi jual  beli  yang  terjadi  dalam  dunia  forum  memenuhi  persyaratan  sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tersebut.  Seperti  halnya mengenai timbulnya suatu kesepakatan para pihak, bahwa sepakatnya para pihak adalah pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim     penjual  telah  diterima  dan  disetujui pembeli, dimana persetujuan  tersebut  harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

## BIBLIOGRAFI
Ding,  Julian.  (1999). E-commerce:  Law  &  practice .  Sweet  &  Maxwell  Asia. Google Scholar
Elektronik,  Secara,  &  Ite,  Perspektif  U.  U.  (N.D.). Keabsahan  Kontrak  Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif Uu Ite . Google Scholar
Hanafiah, Ali. (2000). Perbandingan kinerja keuangan perusahaan logam sebelum dan sesudah  menjadi  perusahaan  publik  di  Indonesia::  Studi  di  Bursa  Efek  Jakarta . Universitas Gadjah Mada. Google Scholar
Hasanah, Uswatun, & Waliamin, Janusi. (n.d.). Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba . Google Scholar
Indonesia,  Mahkamah  Agung  Republik,  &  No,  Jl  Medan  Merdeka  Utara.  (n.d.).
Penggunaan  Informasi  Elektronik  Dan  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti Persidangan  The  Usage  Of  Electronic  Information  And  Document  As  Court Evidence . Google Scholar
Irawan,  Sofyan  Adi.  (2020).  Eksistensi  Dokumen  Elektronik  Di  Persidangan  Perdata. Artikel  Diterbitkan,(Online),  Diakes  Melalui  (Https://Www.  Mahkamahagung. Go.  Id/Id/Artikel/3048/Eksistensi-Dokumen-Elektronik-Di-Persidangan-Perdata), Diakses Pada Tanggal , 14 . Google Scholar
Kantaatmadja,  Mieke  Komar.  (2002).  Pengaturan  Kontrak  untuk  Perdagangan Elektronik (e-Contract). Cyberlaw: Suatu Pengatar, Cetakan I, Jakarta, Elips II . Google Scholar
Khairandy, Ridwan. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 8 (16), 42–57. Google Scholar
Makarim,  Edmon.  (2015).  Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam Administrasi  Pemerintahan  Dan  Pelayanan  Publik. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 45 (4), 508–570. Google Scholar
Mamitoho, Refly Aditia. (2014). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. LEX ET SOCIETATIS , 2 (1). Google Scholar
Paton,  G.  W.  (1956).  Textbook  Of  Jurisprudance  Book  VI,  diterjemahkan  oleh  G. Sodarsono,  A.  Harjoto  Dan  Ibnusantoso,  Yogyakarta:  Jajasan  Badan  Penerbit Gadjah Mada . Google Scholar
Pribadi, Insan. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance , 3 (1), 4. Google Scholar
Smedinghoff, Thomas J., & Bell, Tom W. (1997). Online law: The SPA’s legal guide to doing business on the internet. Richmond Journal of Law & Technology , 3 (1), 1.

## Google Scholar
Soliman,  Saied  M.,  Hagar,  Mohamed,  Ibid,  Farahate,  &  El  Sayed,  H.  (2015). Experimental  and  theoretical  spectroscopic  studies,  HOMO–LUMO,  NBO analyses  and  thione–thiol  tautomerism  of  a  new  hybrid  of  1,  3,  4-oxadiazole- thione  with  quinazolin-4-one. Spectrochimica  Acta  Part  A:  Molecular  and Biomolecular Spectroscopy , 145 , 270–279. Google Scholar
Stylianou,  Neophytos,  Buchan,  Iain,  &  Dunn,  Ken  W.  (2015).  A  review  of  the international  Burn  Injury  Database  (iBID)  for  England  and  Wales:  descriptive analysis of burn injuries 2003–2011. BMJ Open , 5 (2), e006184. Google Scholar
Sunarso,  Siswanto.  (2009). Hukum  informasi  dan  transaksi  elektronik:  studi  kasus: prita Mulyasari . Google Scholar
van EECKE, Patrick. (n.d.). The Legal Aspects Of Digital Signatures . Google Scholar
Yusandy,  Trio.  (2019).  Kedudukan  dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica , 7 (5),  645– 656. Google Scholar
Zainuddin,  Zainuddin,  &  Ramadhani,  Rahmat.  (2021).  The  Legal  Force  Of  Electronic Signatures  In  Online  Mortgage  Registration. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 21 (2), 243–252. Google Scholar
Zein,  Yahya  Ahmad.  (2009). Kontrak  elektronik  &  penyelesaian  sengketa  bisnis  e- commerce  dalam  transaksi  nasional  &  internasional .  Mandar  Maju. Google Scholar

## Copyright holder:
Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: