## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam

## Perspektif Hukum Pidana

## Asri Rajumi, Herry Liyus, Elizabeth Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: asrirajumi88@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  tentang peraturan perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter dalam  perspektif  hukum  pidana,  serta  mengetahui  kebijakan hukum pidana kedepan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malapraktik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu  mengkaji  tentang  adanya  kekaburan  hukum  yang menimbulkan  ketidakpastian  dalam  pengaturan  perlindungan hukum korban malapraktik dokter. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang- Undang  Kesehatan,  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran, Undang-Undang  Rumah  Sakit  belum  spesifik  membicarakan perlindungan  hukum  korban  malapraktik  dan  Kebijakan perlindungan  hukum  terhadap  korban  malapraktik  merupakan bagian  integral  dari  usaha  meningkatkan  kesejahteraan  sosial yang  tidak  dapat  dilepas  dari  tujuan  negara.  Oleh  karena  itu memberikan perlindungan kepada korban malapraktik sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi, konsep  malapraktik  dalam  undang-undang  tidak  ada,  maka dalam implementasi perlindungan hukum korban malapraktik itu penting karena hak semua orang.
Kata Kunci: Malapraktik Dokter, Perlindungan Hukum
Korban, Perspektif Hukum
Pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 22-12-2021
Accepted: 22-12-2021 Publish: 31-03-2023
KEYWORDS: Criminal Law Perspective, Malpractice Doctor, Protection of Sacrificial Law.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out,  to  examine  the  legal  protection regulations  for  a  doctor's  malpractice  victims  in a  criminal law perspective,  as  well  as  knowing  a  future  criminal  law  policy regarding legal protection against malpractice victims. This type of study was normative-juridical juridical's juridical juggler, who was examining a fuzzy-up of laws that caused uncertainty in the doctor's malpractice protection system. The approach used was statute  approach,  case  approach,  conceptual  approach.  The results of this study based on witness and victim protection laws, health  laws,  medical  practice  laws,  hospital  laws  have  yet  to specifically discuss malpractice laws and law-protection policies against  malpractice  victims  are  an  integral  part  of  efforts  to promote  social  welfare  that  cannot  be  removed  from  state objectives. Therefore, offer protection to victims of malpractice and  also  provide  protection  to  the  community.  However,  the concept  of  malpractice  in  laws  does  not  exist,  so  the implementation  of  malpractice  legal  protection  is  important because of all human rights.

## A. PENDAHULUAN
Dalam suatu negara perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting, khususnya  pada  perlindungan  hukum  terhadap  korban  (pasien)  malapraktik  dokter merupakan  hal  esensial  yang  menjadi  syarat  suatu  perlindungan  hukum.  Berbicara tentang  malapraktik  atau  malpraktik  medis  secara  terminologi  berasal  dari  bahasa inggris  “ medical  malpractice ”  yang  berarti  sesuatu  tindakan  ketidak  hati-hatian  dari seseorang  dalam  menjalankan  profesinya.  Menurut Word  Medicial  Association (1992) dalam  jurnal/seminar  Meivy  Isnoviana,  yang  dikutip  oleh  Tiktik  Triwulan  Tutik  dan Shita  Febriana  dalam  bukunya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien,  malpraktik didefinisikan sebagai:
“ Medicial  malpractice  involves  the  physician’s  failure  to  conform  to  the standard  of  care  for  treatment  of  the  patient’s  condition,  or  lack  of  skill  of neglicence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient .” 1
Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur malpraktik:
(1) Dokter itu mempunyai kewajiban terhadap pasien.
(2) Dokter itu gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap pasien.
(3) Sebagai akibat dari kegagalan dokter itu untuk memenuhi kewajibannya, maka sampai terjadi kerugian terhadap pasien.
(4) Kegagalan sang dokter untuk memenuhi kewajibannya adalah penyebab langsung dari luka yang timbul. 2
Pasien  atau  yang  disebut  korban  ini  di  dalam  hukum  kesehatan  adalah  orang yang dirugikan karena kealpaan atau kelalaian atas praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan,  terutama  pada  korban  langsung  dan  masyarakat  pada  umumnya  yang mengalami cacat dan kematian atas pelayanan yang belum memenuhi standard. 3
Pengertian malapraktik tidak terdapat dalam Undang-Undang manapun. Akan tetapi,  definisi  malapraktik  ini  bisa  dimaknai  pengertiannya  dalam  Pasal  11  Ayat  (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963  Tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan, pernyataan dalam pasal tersebut ialah: “b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh  diperbuat  oleh  seorang  tenaga  kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya maupun  mengingat  sumpah  sebagai  tenaga  kesehatan”.  Oleh  karena  itu,  secara perundang-undangan  ketentuan  pasal  11  ayat  (1)  huruf  b  undang-undang  tenaga kesehatan  dapat  dijadikan  acuan  makna  malapraktik  yang  mengidentifikasikan malapraktik  dengan  melalaikan  kewajiban,  berarti  tidak  melakukan  sesuatu  yang seharusnya dilakukan. 4
Malpraktek  kedokteran  bisa  masuk  ke  lapangan  hukum  pidana,  apabila memenuhi syarat-syarat dalam 3 aspek, berikut:
1 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 43.
2 Ibid ., hlm.44.
3 H.S. Brahmana, Kriminologi dan Viktimologi , (Langsa: LKBH UNSAM), 2011, hlm. 54.
4 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di- indonesia
1. Syarat sikap batin dokter;
2. Syarat dalam perlakuan medis; dan
3. Syarat mengenai hal akibat.
Pada dasarnya syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa, yaitu wujud  perbuatan  dalam  melakukan  tindakan  medik,  syarat  perlakuan  medis  adalah perlakuan  medis  yang  menyimpang,  dan  syarat  akibat  adalah  syarat  mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. 5
Di dalam dunia profesi kedokteran sangat menolak istilah malapraktik, di dalam dunia kedokteran mereka menyebutnya pelanggaran kode etik. Tetapi apa pun namanya ujungnya  berakibat  sesuatu.  Akan  tetapi,  malapraktik  itu  bukan  masalah  hukum kedokterasan  saja,  tetapi  semua  bidang  profesi  mana  pun  seperti  advokat,  akuntan, wartawan,  dosen,  dan  bisa  juga  keprofesi  lainnya.  Artinya,  pandangan  masyarakat terutama  awal  mula  di  luar  negeri  istilah  malapraktik  selalu  diasosiasikan  kepada profesi dokter atau tenaga kesehatan.
Begitu banyak kasus malapraktik dokter di Indonesia, tetapi banyak yang tidak diketahui  dan  juga  seringkali  berkendala  dalam  soal  pembuktian  terhadap  dugaan malapraktik medis, karena sebab itu tidak dilakukan pengaduan. Salah satu yang penulis ambil kasus kesalahan medis, putusan Nomor 365 K / Pid / 2012 memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara dengan nama Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak, Terdakwa III  dr.  Hendy  Siagian,  di  Rumah  Sakit  Umum  R.  D  Kandow  Malalayang  Kota  Manado. Dalam putusan kasasi tersebut dinyatakan bersalah dan meyakinkan lalai (vide Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 jo. Pasal 55 KUHP) dalam melakukan operasi Cito Secsio Sesaria sehingga  terjadinya  emboli  yang  menyebabkan  pasien  Siska  Makaley  sehingga meninggal dunia. 6
Dalam  hukum  pidana  tidak  hanya  sekedar  mengatur  tentang  bagaimana perbuatan pidana apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas. Hukum pidana  itu  juga  sangat  menghargai  kedudukan  korban  yang  harus  dilindungi.  Dalam membahas masalah perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam suatu negara hukum, khususnya pada perlindungan hukum bagi korban (pasien) malpraktek dokter yang merupakan hal esensial yang menjadi syarat suatunya perlindugan hukum. Terkait dengan tindak pidana malapraktik, kalau secara khusus di dalam KUHP tidak mengatur tentang korban malaprkatik, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Saksi  &  Korban  tidak  mengatur  tentang  perlindungan  korban khususnya malaprkatik, karena dalam undang undang tersebut tidak terintegrasi dalam jaringan  sistem  peradilan  pidana.  Jika  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  kesehatan  mengatur  tentang  perlindungan  pasien  tetapi  dalam pengaturan  tersebut  tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang  perlindungan  pasien terhadap  malapraktik,  selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang  Praktek  Kedokteran  secara  eksplisit  menjelaskan,  akan  tetapi  diatur  secara jelas belum ada, misalnya di dalam undang-undang tersebut korban mendapatkan terapi penyembuhan atas kesalahan dokter, itu belum ada. Dan dalam Undang-Undang Nomor
5 Adami Chazawi, Malpraktek Kedokteran Tinjauan Umum dan Doktrin Hukum , Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 81.
6 Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012.
44 Tahun 2009  Tentang Rumah Sakit tidak mengatur sama sekali tentang perlindungan pasien khsusnya malapraktik hanya mengatur perlindungan hukum rumah sakit.
Jadi sebenarnya, di dalam undang-undang yang penulis paparkan diatas secara eksplisit  menjelaskan,  tetapi  dalam  undang-undang  masih  termasuk  abu-abu  (grey area).  Sehingga,  dalam  implementasi  banyak  tidak  terlaksanakan  sesuai  dengan  hak korban  khususnya  dalam  kasus  malapraktik.  Penulis  ingin  meneliti  kajian  ini dengan mengkaji  berbagai  macam  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  malapraktik dokter, dan menganalisis demi kepastian hukum sekaligus memberi perlindungan bagi pasien dalam kepastian hukum. Dalam kajian ini akan penulis  jelaskan dipembahasan dengan  rumusan  masalah  yaitu:  1).  Bagaimana  pengaturan  perlindungan  hukum terhadap  korban  malapraktik  dokter  dalam  perspektif  hukum  pidana,  2).  Bagaimana kebijakan  hukum  pidana  kedepan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  korban malapraktik dokter.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  upaya  penemuan dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang- undangan yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi korban malpraktek dokter, sehingga  penelitian  ini  dilakukan  dengan  manganalisis  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang hanya berkaitan dengan perlindungan hukum  bagi  korban  malpraktek  dokter.  Teknik  pengumpulan  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  dengan  cara  menginventarisir  semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas,  pendekatan  yang  digunakan  pendekatan undang-undang,  pendekatan  kasus, dan pendekatan konseptual.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Malapraktik  Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana
Kasus  malpraktek  merupakan  tindak  pidana  yang  sangat  sering  terjadi  di Indonesia.  Malpraktek  pada  dasarnya  adalah  tenaga  profesional  yang  bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Di sisi lain, dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis, yaitu dokter maupun  perawat  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  suatu  kesalahan  ataupun kelalaian.  Kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  dilakukan  dokter  dalam  melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam  istilah  medis/hukum  kejadian  ini  disebut  malpraktik)  dan  hal  ini  tentu  saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik. 7
Kasus yang dialami oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian (para terdakwa), awalnya oleh Polres Kota Manado dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  Nomor.BP/194/X/2010/Reskrim dengan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
7 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.
Pada saat sebelum operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban dilakukan, para terdakwa  tidak  pernah  menyampaikan  kepada  pihak  keluarga  korban  tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri  korban  jika  operasi  Cito  Secsio  Sesaria  tersebut  dilakukan.  Selanjutnya  dalam melaksanakan  operasi  para  terdakwa  sebelumnya  tidak  melakukan  pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya.  Sedangkan,  tekanan  darah  pada  saat  sebelum  korban  dianastesi/dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 pada waktu kurang lebih 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. Hermanus J. Lalenoh, Sp. An. Pada  bagian  anestesi  melalui  jawaban  konsul  kepada  bagian  kebidanan  bahwa  pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi.
Selanjutnya  membaca  tuntutan  pidana  Jaksa  Penuntut Umum  pada  Kejaksaan Negeri Manado tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut:
Menyatakan  Para  Terdakwa  masing-masing  dr.  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani (terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (terdakwa II), dr. Hendy Siagian (terdakwa III), terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  359  KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-  1  KUHP; Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak, Terdakwa III dr. Hendy Siagian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  dalam  dakwaan  kesatu  Primair  dan  Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair; Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa  II,  Terdakwa  III  oleh  karena  itu  dari  semua  dakwaan  ( Vrijspraak ); Memulihkan  hak  para  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan  dan  harkat  serta martabatnya.
Tujuan  dari  keberadaan  hukum  yaitu  agar  masyarakat  tertib  sehingga tercapainya  keadilan  dan  kedamaian  menurut L.J.  Apeldoorn. 8 Hukum memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan  kesejahteraan.  Maka  ketika  menjalankan  kehidupan  bernegara  tersebut  salah satunya  dengan  penanganan  dalam  penyelesaian  masalah  sosial  yang  disebut  tindak pidana. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu actus reus ( physical element ) dan mens rea ( mental element ). 9
Membaca amar putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, dengan jelas terlihat bahwa kompenen penegakan hukum dinegara ini, seluruhnya belum memahami ruang lingkup hukum yang mengatur profesi kedokteran, atau bisa dikatakan sebagai hukum pidana kesehatan. Actus Reus dalam putusan tersebut menjadi persoalan terbesar dalam kasus ini, dimana para penegak hukum keliru dalam menerapkan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, terhadap para terdakwa. Khususnya amar putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  365K/Pid/2012,  walaupun  putusan  kasasi tersebut dalam menjatuhkan putusan hanya meninjau pada tatanan penerapan hukum
8 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cet ke- 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57.
9 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.
( judex yuridis ). Akan tetapi solah-olah membenarkan penerapan hukum yang dipakai oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa. Dimana para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya oang lain”. Selanjutnya Mens rea dalam putusan tersebut dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak, dr. Hendy Siagian (terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban Siska Makatey, lalai  dalam  menangani  korban  pada  saat  masih  hidup  dan  saat  pelaksanaan  operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.
Dalam penelusuran penulis dalam proses penegakan hukum kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk secara aturan malapraktik masih abu-abu kapan dikatakan resiko medis dan kelalaian. Maka dari itu, syarat mengenai hal akibat yang boleh masuk dalam lapangan  malapraktik  kedokteran  harus  akibat  yang  merugikan  pihak  yang  ada hubungan  hukum  dengan  dokter.  Dari  sudut  hukum  pidana  akibat  yang  merugikan masuk dalam lapangan pidana apabila jenis kerugian disebut dalam rumusan kejahatan menjadi  unsur  tindak  pidana  akibat  kematian  atau  luka  merupakan  unsur  dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHPidana dan masuk kategori malpraktik pidana meskipun demikian untuk dapat dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  besifat  melawan hukum, masih diperlukan adanya syarat yaitu orang tersebut melakukan perbuatan itu memenuhi unsur-unsur kesalahan, baik itu berupa kesengajaan ataupun kelalaian. 10
Secara umum terkait dengan perlindungan hukum sudah diatur dalam UUD 1945. Tetapi  terkait  dengan  perlindungan  hukum  korban  malapraktik,  bagaimana perlindungan hukum yang diberikan? Perlukah kita mengatur lebih khusus? Mengingat bahwa dalam perumusan perilindungan hukum dalam undang-undang harus jelas. Lebih lanjut,  akan  penulis  paparkan  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang perlindungan hukum di bidang kesehatan  dan berkaitan dengan malapraktik berikut:
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban Dalam Pasal 5 ayat (1): “Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lelah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan aman; c. memeberi keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang  menjerat;  f.  mendapat  informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  g.  mendapat informasi  mengenai  putusan  pengadilan;  h.  Mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana dibebaskan;  i.  dirahasiakan  identitasnya;  j.  mendapat  identitas  baru;  k.  mendapat tempat  kediaman  sementara;  l.  mendapat  tempat  kediaman  baru;  m.  memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o.  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.”
10 Riska  Andi  Fitriono,  Budi  Setyanto,  Rehnalem  Ginting, Penegakan  Hukum  Malpraktik  Melalui Pendekatan Mediasi Penal , Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 91.
Secara eksplisit pasal yang dijelaskan diatas itu termasuk dalam perlindungan hak.  Namun,  dalam  pasal  tersebut  tidak  diatur dengan  jelas  mengenai  pasien  korban malapraktik. Hal ini juga teradapat pada pasal 6 ayat (1): “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang,  korban  tindak  pidana  penyiksaan,  korban  tindak  pidana  seksual,  dan  korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.” Yang artinya dalam pasal tersebut tidak menagtur jelas mengenai pasien malapraktik, karena pasien malapraktik merupakan seorang korban dan bisa menjadi saksi.
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dalam  Pasal  58  ayat  (1):  “Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya.”
Ayat  (2):  “Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  bagi  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  tindakan  penyelamatan  nyawa  atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.”
Ayat  (3):  “Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengajuan  tuntutan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
Pasal  ini  menjelaskan  secara  eksplsit  atau  secara  jelas  mengatur  tentang  hak ganti  rugi  terhadap  tenaga  kesehatan  dan/atau  penyelenggara  kesehatan,  yang mengakibatkan kesalahan atau kelalaian. Artinya dalam pasal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan malapraktik karena mengakibatkan kelalaian, tetapi arti malapraktik bukan tentang kelalaian saja tetapi juga kesengajaan. Seterusnya dalam pasal 58 ini juga tidak memberikan ruang bagi hukum pidana, jalan yang diberikan adalah tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jalur hukum perdata. Selanjutnya dalam memaknai pasal yang ada  dalam  perlindungan  pasien  dalam  Undang-Undang  Kesehatan,  setiap  pasalnya hanya  menjelaskan  tentang  hak  dan  kewajiban  perlindungan  pasien  tidak  ada  yang menjelaskan apa bentuk perlindungan pasien tersebut. Artinya, dalam undang-undang kesehatan  menagtur  tentang  perlindungan  pasien  tetapi  dalam  pengaturan  tersebut tidak mengatur secara spesifik malapraktik.
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Dalam bab asas dan tujuan Pasal 3: “Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:  a.  memberikan  perlindungan  kepada  pasien;  b.  mempertahankan  mutu pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi;  dan  c.  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dokter dan dokter gigi.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  setiap  penyelenggaraan  praktek  kedokteran yang  merupakan  inti  dari  berbagai  kegiatan  dalam  penyelengaraan  berbagai  upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang  tinggi,  keahlian  dan  kewenangan  yang  terus  menerus  harus  ditingkatkan  mutu melalui  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan  sesuai  dengan  perkembangan  dan pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kedokteran. 11 secara  eksplisit  sangat  jelas membicarakan  tentang  perlindungan.  Akan  tetapi,  dalam  undang-undang  praktik
11 M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Universitas Samudra, Vol. 10 No. 1, Aceh, 2015, hlm. 93.
kedokteran belum secara spesifik mengatakan bagaimana bentuk perlindungan pasien. Dalam  penataan  hukum  pidana  diperlukan  dalam  upaya  melindungi  masyarakat. Hakikat  ketentuan  pidana  adalah  meminta  pertanggungjawaban  melalui  tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan terlebih dahulu.
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Dalam  Pasal  3:  “Pengaturan  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  bertujuan:  a. mempermudah  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan;  b. memberi  pelindungan  terhadap  keselamatan  pasien,  masyarakat,  lingkungan  rumah sakit  dan  sumber  daya  manusia  di  rumah  sakit;  c.  meningkatkan  mutu  dan mempertahankan  standar  dari pelayanan  rumah  sakit;  dan d.  memberikan  kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Dalam  pasal  ini  menjelaskan  tentang  perlindungan  hukum,  tetapi  tidak  menjelaskan secara spesifik tentang korban malapraktik.
Selanjutnya  dalam  undang-undang  rumah  sakit  bagian  keenam  perlindungan rumah sakit Pasal 44: “(1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah  melepaskan  hak  rahasia  kedokterannya  kepada  umum.  (3)  Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada  Rumah  Sakit  untuk  mengungkapkan  rahasia  kedokteran  pasien  sebagai  hak jawab  Rumah  Sakit.”  Dalam  pasal  ini,  penulis  berpendapat  bahwa  Undang-Undang Rumah Sakit bersubstansi lebih berfokus ke rumah sakit.
Dari ketentuan mengenai perlindungan hukum pasien (korban) telah dijelaskan hal apa saja yang menyangkut di dalam perlindungan pasien. Menurut penulis, di dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  diatur  dengan  jelas  mengenai korban malapraktik yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1). Undang–Undang Kesehatan membahas  perlindungan  pasien  akan  tetapi  tidak  lebih  spesifik  membahas  tentang malapraktik.  Undang-Undang  praktek  kedokteran  pun  belum  spesifik  menjelaskan malapraktik. Undang-Undang Rumah Sakit substansinya hanya memfokuskan ke rumah sakit, dan dalam pemaknaan malapraktik disetiap undang-undang tidak dijelaskan. Jika kita mengacu pada KUHP, belum ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana  malapraktik.  Akan  tetapi  dalam  penataan  hukum  pidana  dalam  upaya perlindungan  hukum  korban,  pada  hakikatnya  korban  meminta  pertanggungjawaban melalui tuntutan pidana untuk hal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hukum kesehatan bukan hanya  ada dokter atau tenaga kesehata dan rumah sakit, melainkan pasien  juga  ada.  Disetiap  undang-undang  menyatakan  tetapi  belum  spesifikasi  untuk perlindungan hukum korban malapraktik dokter.
Malpraktek yang dapat menimbulkan akibat atau kerugian bagi pasien, dikaitkan dengan  adanya  perubahan  pandangan  masyarakat  khusus  pasien,  yang  kemudian akhirnya berpuncak pada munculnya tuntutan masyarakat khususnya pasien terhadap pertanggungjawaban  secara  hukum  dari  para  dokter,  dikarenakan  hanya  perbuatan tertentu yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana, yaitu perbuatan yang dapat dihukum.  Hukuman  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  perbuatan  yang  melanggar undangundang atau bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, dimana seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan dijatuhkan sanksi atau  hukuman  kalau  orang  tersebut  jelas-jelas  dapat  dibuktikan  kesalahannya  sesuai dengan  doktrin  yang  menyatakan: Geen  Straf  Zonder  Schuld (tiada  hukuman  tanpa
kesalahan),  tentunya  hal  ini  membawa  perkembangan  yang  memerlukan  suatu pemikiran di bidang hukum. 12
Perlindungan  korban  yang  menjadi  perhatian  utama  dalam  peradilan  pidana melalui suatu suatu pendekatan yang disebut sebagai keadilan Restoratif, dalam hal ini berdasarkan pendapat Hafridah, beliau menyatakan bahwa:
Keadilan  restoratif  adalah  merupakan  pendekatan  dalam  penyelesaian  suatu perkara  pidana  melalu  keterlibatan  banyak  pihak  seperti  pihak pelaku/keluarganya,  korban/keluarganya  dan  kelompok  masyarakat  terkait. Dengan  demikian  keadilan  restoratif  memiliki  tujuan  baik  yang  ingin  dicapai bagi  korban  tindak  pidana,  bukan  semata-mata  bertumpu  pada  kebaikan  dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari  akar  nilai  yang  diusung  oleh  nilai-nilai  tradisional  dalam  masyarakat tradisional. 13

## 2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Kedepan  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi Korban Malapraktik Dokter
Kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan  negara.  Oleh  karena  itu  memberikan  perlindungan  kepada  individu  korban malpraktek sekaligus juga mengandung pengertian memberikan perlindungan kepada masyarakat  karena  eksistensi  individu  dalam  pembentukan  suatu  masyarakat  atau dengan  kata  lain  bahwa  suatu  masyarakat  adalah  terdiri  dari  individu-individu. Walaupun  disadari  bahwa  antara  masyarakat  dan  individu  dalam  banyak  hal mempunyai  kepentingan  yang  berbeda,  akan  tetapi  harus  terdapat  keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban di antara keduanya.
Berkaitan  dengan  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  yang  akan  datang  yang berhubungan  dengan  penanggulangan  tindak  pidana  malapraktik  dokter,  dirasakan perlu  menggunakan  sistem  pidana  minimum  khusus  sebagaimana  didalam  konsep. Menurut  Barda  Namawi  Arief,  adanya  pidana  minimum  khusus  untuk  delik-delik tertentu mempunyai suatu landasan antara lain:
1. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana
2. Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  standar minimal yang objektif untuk delik-delik yang sangat tercela dan merugikan atau membahayakan masyarakat atau negara
3. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum. 14
Selanjutnya  dalam  pertanggungjawaban  pidana  dengan  mengedepankan  dan menetapkan  pelaku  tindak  pidana  sebagai  subyek  hukum  pidana    dalam  ketentuan perundang-undangan  agar  pelaku  tindak  pidana  dapat  dipertanggungjawabkan  atas segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  sebagai  perwujudan  tanggung  jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).
12 M. Nurdin, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Ibid .,  hlm. 95.
13 Hafridah dan Helmi, Perlindungan Korban Melalui Konpensasi Dalam Peradilan Pidana Anak , Jurnal Bina Mulia Hukum, Edisi 5 Cet. Ke- 1, 2020, hlm. 119-136.
14 Barda Namawi Arief, Bunga Rampai Kebijkan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 35.
Masalah  pertanggungjawaban  pidana  tersebut,  Rancangan  KUHP  tidak memberlakukan  absolut  terhadap  asas  kesalahan,  karena  Rancangan  KUHP  juga memberikan  kemungkinan  dalam  hal-hal  tertentu  untuk  menerapkan  asas  “ strict liability ” dan asas “ vicarious liability ”. 15
Strict liability menurut Curzon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
1. Adalah  sangat  esensial  untuk  menjamin  dipatuhinya  peraturan- peraturan  penting  tertentu  yang  diperlukan  untuk  kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian  adanya mensrea akan  menjadi  sangat  sulit  untuk pelanggaran-pelanggaran  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan masyarakat itu;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.
Selanjutnya,  menurut  Barda  Namawi  Arief, vicarious  liability adalah  suatu konsep pertangungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan  yang  dilakukan  yang  masih  berada  dalam  lingkup  pekerjaan  ( the  lagal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done  within  scope  of  employment ). 16 Di  samping  itu  juga  mengingat  korban  dampak kejahatan tindak pidana di bidang medis ini secara umum tidak hanya dapat merugikan korban dan keluarganya, akan tetapi juga berkaitan dengan sumber modal materi dan efek psikologis yang sangat besar pada keluarga di kemudian hari.
Tujuan  dari  kebijakan  menetapkan  suatu  sanksi  menetapkan  suatu  sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan”  Salah  satu  bentuk perlindungan  masyarakat  tersebut  adalah  perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sehubungan dengan masalah perlindungan korban Barda Nawawi Arif  mengungkapkan,  bahwa  Perundang-undangan  pidana  yang  saat  ini  berlaku  ( ius constitutum/ius  operatum ),  perlindungan  korban  lebih  banyak  sebagai  “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung.
Dua  masalah  sentral  dalam  kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  saran penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:
(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tidak pidana; dan
(2) Sanksi apaa yang sebaiknya digunakan atau dikanakan kepada si pelanggar. Dengan  demikian,  kebijian  hukum  pidana  termasuk  pula  kebijakan  dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ( policy oriented approach ). 17
Kesalahan  dokter  dalam  melakukan  tindakan  medis  apabila  ditinjau  dalam hukum  pidana,  dibagi  dalam  dua  kategori  yakni  kesengajaan  ( dolus )  dan  kealpaan ( culpa ),  dimana  dalam  dunia  medis  disebut  dengan  kesalahan  medis.  Malapraktik
15 Alief Sugiarto, Hambali Thalib & Said Sampara, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malapraktik Di Bidang Medis , Journal of Lex Generalis, Vol 1 No. 3, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 315.
16 https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/
17 Barda   Nawawi   Arief, Kebijakan   Legislatif   dalam  Penanggulangan   Kejahatan   dengan  Pidana Penjara , Semarang: Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 35.
sendiri  berasal  dari  terjemahan  bahasa  inggris malpractice yang  diartikan  sebagai praktik  yang  tidak  benar  atau  adanya  kesalahan  dalam  praktik,  namun  yang  perlu diketahui  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan juga tidak  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Saksi  &  Korban  tidak  mengenal  istilah  malapraktik  seperti  yang  dipakai  masyarakat ketika  melihat  dugaan  kesalahan  medis  terhadap  pasien.  Selanjutnya,  kebijakan perlindungan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Sakit tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum korban malapraktik dokter. Hanya menjelaskan perlindungan hukum rumah sakit.
Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, dan menjadi harapan untuk perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter.
Dalam upayah pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara  profesi  medis  atau  disebut  juga  dokter  dan  pasien  yang  secara  langsung memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Bahwa  perbuatan  dokter  dalam melaksanakan  tugasnya  yang  mulia  tersebut    jika  terdapat  malapraktik  layak mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu.
Dari  pemaparan  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  pemaknaan  konsep malapraktik  dalam  undang-undang  tidak  ada,  wajar  dalam  konesp  malapraktik perlindungan  hukum  belum  terlihat  jelas.  Sehingga,  dalam  perlindungan  hukum terhadap korban malapraktik itu penting karena hak semua orang, terlebih lagi pasien. Penting  jika  ingin  merumuskan  aturan  itu  yang  menjadi  wujud  perlindungan  hukum warga negara dan merupakan wujud politik kebijakan hukum pidana. Kita memerlukan perlindungan korban malapraktik dokter secara khusus, karena itu adalah bagian dari kebijakan  hukum  pidana  yang  kita  inginkan  dan  undang-undang  yang  sesuai,  bahwa kesehatan masyarakat sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang merugikan pasien.

## D. SIMPULAN
Hukum  pidana tidak  mengatur  secara  jelas  tentang  ancaman  pidana perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan yang dikenal dengan malapraktik tersebut. Selain itu  tidak  adanya  sinkronisasi  atau  secara  spesifik  antara  Undang-Undang  Kesehatan, Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Rumah  Sakit,  Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter.  Diperlukan  adanya  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  korban malapraktik merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepas dari tujuan negara. Oleh karena itu memberikan perlindungan kepada  korban  malapraktik  sekaligus  juga  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat.  Akan  teapi,  konsep  malapraktik  dalam  undang-undang  tidak  ada,  maka dalam implementasi perlindungan hukum korban malapraktik itu penting karena hak semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek Kedokteran.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## Buku
Ameln, Fred. Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Cet I, Grafiktama, Jakarta, 1991.
Arief,  Barda  Namawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan  Konsep KUHP Baru , Cet. 1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.
______________________.  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara , Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.
_______________________. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1998.
Brahmana, H.S. Kriminologi dan Viktimologi , (Langsa: LKBH UNSAM), 2011.
Chazawi,  Adami. Malpraktek  Kedokteran  (Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum) , Bayumedia, Cetakan Pertama, Malang, Maret 2007.
Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Fuady, Munir. Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter) , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Hadjon,  philipus  M. Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia ,  Bina  Ilmu,  Surabaya, 1987.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung, 1984.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Cetakan ke 9, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Adtya Bakti, Bandung, 1993.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Nasution,  Bahder  Johan. Hukum  Kesehatan  dan Pertanggungjawaban  Dokter ,  Rhenika Cipta, Jakarta, 2005.
Notoatmodjo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Praptianingsih,  Sri. Kedudukan  Hukum  Perawat  dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  Di Rumah Sakit , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdi Hukum (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdi Hukum, 1998).
______________. Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya, Bandung, 2000.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum , Cet ke- 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Soetrisno,  S. Malpraktek  Medik  Dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa , Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tanggerang, 2010.
Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung 2001.
Tutik,  Titik  Triwulan  dan  Shita  Febriana. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien ,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Yutanto,  Ari  dan  Helmi. Hukum  Pidana  Malpraktik  Medik ,  Edisi  I,  Penerbit  Andi, Yogyakarta, 2009.

## Tesis
Elizabeth Siregar. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik  Dalam  Prespektif  Peraturan  Perundang-undangan  Di  Indonesia . Tesis Program Pascasarjana Universitas Jambi. Jambi.

## Jurnal
Alief Sugiarto, Hambali Thalib & Said Sampara. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malapraktik Di Bidang Medis , Journal of Lex Generalis, Vol 1 No. 3, Universitas Muslim Indonesia, 2020. (http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/134/136)
Hafridah dan Helmi, Perlindungan Korban Melalui Konpensasi Dalam Peradilan Pidana Anak ,  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  Edisi  5  Cet.  Ke-  1,  2020. (https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16)
Marnex  L.  Tatawi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  dan  Korban  (Kajian  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014) , Lex et Societatis, Vol. III No. 7, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/906 3/8635)
M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran , Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  Universitas  Samudra,  Vol.  10  No.  1,  Aceh, 2015.
(https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/111/78)
Riska  Andi  Fitriono,  Budi  Setyanto,  Rehnalem  Ginting,  Penegakan  Hukum  Malpraktik Melalui  Pendekatan  Mediasi  Penal,  Yustisia  Jurnal  Hukum,  Vol.  5  No.  1, Universitas Sebelas Maret, 2016.
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8724/7814)
Syuha  Maisytho  Probilla,  Andi  Najemi,  Aga  Anum  Prayudi, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Kekeran  Seksual ,  PAMPAS:  Journal  Of Criminal, Vol 2 No 1, 2021.
(https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898)
Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen , Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04 No. 01, Maret 2016.
(https://media.neliti.com/media/publications/323388-upaya-perlindungan- hukum-bagi-konsumen-d-29f8f187.pdf)
Yasir Arafat, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang dalam Kontrak , Jurnal Rechtens, Universitas Islam Jember, Vol IV No 2, Desember 2015. (http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/117/113)
Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum- malpraktik-di-indonesia
https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem- blong/