PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK,

## PROVINSI JAWA TENGAH
* ** ***
Esmi Warassih, Sulaiman , Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu , Untoro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, Semarang 50275 esmiwp@yahoo.com

## Abstract
Women's  ﬁshers  have  long  been  known  in  Indonesia.  Women  ﬁshers  generally  take  part  in  the processing  of  ﬁshery  products.  The  existence  of  women  ﬁshers  is  very  helpful  family  economic conditions due to ﬁshing activities that are determined by the time in the sea. This research wants to answer how legal protection is given to women ﬁshers in carrying out their activities. This study uses socio-legal  approach,  by  looking  at  legal  aspects  that  can  not  be  separated  from  various  other aspects such as economy, politics, and socio-culture. The study found that the state has not fully protected the women ﬁshers. The legal framework for ﬁshing protection is not fully implemented. The limitations of various facilities have caused ﬁshers can not get their rights as citizens. The study recommends that the district government immediately implement a ﬁshers protection for women ﬁshers.
Keyword: Legal protection, Women ﬁshers, Fishery, Socio-Legal.

## Abstrak
Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi  keluarga  disebabkan  aktivitas  nelayan  yang  ditentukan  oleh  waktu  dalam  melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan  sosial-budaya.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  negara  belum  sepenuhnya  melindungi nelayan  perempuan.  Kerangka  hukum  perlindungan  nelayan  belum  sepenuhnya  tersedia. Keterbatasan  berbagai  fasilitas  telah  menyebabkan  nelayan  tidak  bisa  mendapatkan  haknya sebagai  warga  negara.  Penelitian  merekomendasikan  agar  pemerintah  kabupaten  segera melaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Nelayan perempuan, Perikanan, Socio-legal.

## A.     Pendahuluan
Kerusakan  ekosistem  perikanan  di Kabupaten  Demak,  turut  berimbas  terhadap perempuan  nelayan  (Warassih,  Sulaiman, Wijaningsih,  Rahayu,  &  Untoro,  2016). Kerusakan disebabkan sebagian nelayan yang tidak  melakukan  pemanfaatan  sumber  daya perikanan  dengan  cara  ramah  lingkungan. Secara  umum  ada  dua  kondisi  terjadi.
Pertama,  secara  nasional,  kecenderungan overﬁshing dan  hampir  tidak  terkendali (Sulaiman,  2013).  Kedua,  perebutan ﬁshing ground yang  ternyata  tidak  hanya  terjadi antarnelayan  kecil,  melainkan  juga  kapal- kapal besar yang berlabuh di perairan dekat pantai.
Nelayan  perempuan  sebagai  kategori nelayan  kecil,  turut  merasakan  imbas  dari
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 157-166
* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111.
** Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka 33211.
*** Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta 13120.
p e r e b u t a n ﬁ s h i n g   g ro u n d t e r s e b u t . Sebenarnya istilah nelayan perempuan tidak ditemukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Istilah  ini  muncul  dalam  relasi profesi  dan  kultural  kenelayanan.  Termasuk di  lokasi  penelitian,  posisi  perempuan  tidak d i m a s u k k a n   d a l a m   k a t e g o r i   n e l a y a n perspektif masyarakat luas.
Posisi  nelayan  perempuan  sangat terjepit,  ditambah  dengan  adanya  tekanan kultural.  Menurut  Kusnadi,  wujud  posisi tersebut  adalah:  Pertama,  penguasaan  alat- alat  produksi  dan  alat  tangkap  yang sederhana.  Nelayan  perempuan  hanya  aktif dalam  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan tangkap yang terbatas. Kedua, akses nelayan perempuan  terhadap  modal  usaha  yang terbatas. Baik secara politik maupun kultural, p o s i s i   p r o f e s i   n e l a y a n   p e r e m p u a n dipermasalahkan.  Ketiga,  pengembangan teknologi  produksi  yang  sulit  berkembang dengan  modal  dan  investasi  yang  terbatas (Satria, 2012).
Kondisi  tersebut  berimplikasi  kepada empat hal sekaligus yang harus diselesaikan pemerintah  (Satria,  2012;  Sulaiman, Abdullah, Mansur, & Zulfan, 2014). Pertama, m e n y e l e s a i k a n   p r o b l e m   k e m i s k i n a n s t r u k t u r a l   s e k a l i g u s   k u l t u r a l   d a l a m masyarakat  pesisir,  dengan  pemberdayaan perempuan  nelayan  yang  ada.  Kedua, memperkuat akses pemanfaatan sumber daya perikanan  bagi  nelayan  perempuan,  dalam rangka  membantu  perekonomian  keluarga. Ketiga,  kemudahan  mengakses  pasar, termasuk perlindungan dan normalisasi harga sumber  daya  perikanan  dari  nelayan  kecil. Keempat,  akses  nelayan  kecil,  termasuk nelayan  perempuan  dalam  melakukan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Empat  hal  krusial  di  atas,  terbentur dengan  kondisi  pemerintah  yang  belum berpihak terhadap nelayan perempuan. Posisi hak  sebagai  nelayan  tidak  diperoleh sepenuhnya oleh nelayan perempuan, karena dalam  kacamata  pemerintah,  secara  profesi nelayan itu hanya laki-laki (Kompas, 2017). Meski  berperan  dalam  mata  rantai  nilai e k o n o m i   p e r i k a n a n ,   p o s i s i   n e l a y a n perempuan  belum  sepenuhnya  mendapat
pengakuan  negara.  Implikasi  dari  tidak adanya  pengakuan  ini,  mereka  tidak  bisa mendapatkan  kartu  nelayan  sehingga  ketika terjadi kecelakaan, tidak mendapatkan premi asuransi nelayan (Kompas, 2017). Pengakuan sebagai  nelayan  berimplikasi  sangat  jauh dalam  konteks  perlindungan  nelayan perempuan di Indonesia, sebagaimana sudah ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No. 7 / 2 0 1 6   t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   d a n Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Keadilan  sebagai  unsur  utama,  maka nelayan perempuan sangat penting mendapat tempat dalam diskursus ini. Perikanan skala kecil  mempunyai  peranan  penting  dalam perekonomian  baik  dalam  aspek  makro maupun mikro. Perikanan skala kecil sangat penting  untuk  ketahanan  pangan  dan pengentasan kemiskinan .
Berkaitan  aspek  sosial  ekonomi, masyarakat pesisir sebagian besar tergantung pada  sumber  daya  perikanan  laut,  dimana mata  pencahariannya  rentan  terhadap guncangan  dan  perubahan  mendadak. Memahami  kondisi  tersebut,  merupakan  hal yang  penting  untuk  lebih  memperhatikan nelayan  skala  kecil  dan  mengembangkan kebijakan  direktif  yang  lebih  baik  dimasa depan . Berdasarkan Salas, nelayan skala kecil dicirikan  dengan  berbagai  keberbatasan, antara lain keterbatasan waktu yang ada untuk melaut, jenis kapal ataupun alat tangkap yang digunakan.  Secara  umum,  perikanan  sklaa kecil telah menjadi tumpuan harapan nelayan yang  tinggal  di  kawasan  pesisir  sebagai s u m b e r   y a n g   m e n j a n j i k a n ,   s e l e k t i f , berdampak  rendah  pada  habitat  laut sekitarnya,  sehingga  perikanan  ini  menjadi y a n g   p a l i n g   m e m u n g k i n k a n   u n t u k mengurangi eksploitasi yang berlebihan .
Mengacu pada penjelasan di atas, posisi n e l a y a n   k e c i l   d a l a m   k a i t a n   d e n g a n l i n g k u n g a n ,   m e n c e r m i n k a n   s i k a p ketidaktamakan  terhadap  sumber  daya. Pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dilakukan sebatas mencukupi kebutuhan dasar manusia, dalam  rangka  menjaga  bumi  sebagai  suatu sistem  kehidupan.  Berdasarkan  pendapat Zein, tidak semua stakeholders manusia dapat berpikir  bahwa  dalam  kehidupannya  selalu
berinteraksi dengan berbagai subsistem lain . Dengan demikian terdapat pemaknaan y a n g   b e r b e d a   m e n g e n a i   k o n s e p kesejahteraaan.  Bagi  nelayan  skala  kecil tersebut,  kesejahteraan  dimiliki  ketika mereka  bisa  menjaga  kelestarian  ekologis, keseimbangan  sosial-budaya,  kebutuhan ekonomi sekaligus. Makanya kebijakan yang berorientasi  meningkatkan  kesejahteraan tidak melupakan pemaknaan konsep di atas .
P e n j e l a s a n   d i   a t a s   s e k a l i g u s memperlihatkan  pentingnya  keadilan  bagi nelayan kecil. Pomeroy pernah mengingatkan bahwa salah satu tantangan untuk pengelola sumberdaya dan pembuat kebijakan nasional adalah  dalam  hal  memilih  pendekatan manajemen yang tepat untuk nelayan kecil di sekitar  pantai.  Warner  menyebutkan, p e r s a i n g a n   s u m b e r d a y a   a l a m   d a n ketidakadilan  struktural  tidak  terhindarkan. Atas  dasar  itu  dibutuhkan  pendekatan  yang memberikan  pengguna  sumberdaya  dan kelompok  lokal  untuk  secara  bertanggung j a w a b   m e l a k s a n a k a n   m a n a j e m e n sumberdaya, dan keputusan yang diambil ke dalam  tingkatan  yang  lebih  tepat  terhadap fungsi sumberdaya dan sistem sosial.
Posisi nelayan kecil memiliki masalah yang  sangat  kompleks.  Jika  hal  ini  tidak disikapi dengan hati-hati, yang muncul bukan keberpihakan,  justru  akan  akan  menambah kondisi  ketidakadilan  bagi  nelayan  kecil  itu sendiri.  Berbagai  pilihan  harus  dikaitkan dengan  keberadaan  negara  dalam  mengurus berbagai  keperluan  rakyatnya.  Tujuan  ideal keberadaan  negara  disebutkan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan tujuan keberadaan negara I n d o n e s i a   a d a l a h   u n t u k   m e m a j u k a n k e s e j a h t e r a a n   u m u m ,   m e n c e r d a s k a n kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia.
Terkait  dengan  pengelolaan  sumber d a y a   a l a m ,   U U D   1 9 4 5   s a n g a t   j e l a s menegaskan  tujuan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  disebut d a l a m   P a s a l   3 3 .   P e n e g a s a n   i t u m e n g g a m b a r k a n   k e b e r a d a a n   N e g a r a Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang peduli  terhadap  rakyatnya  .  Penegasan tersebut  juga  gambaran  dari  keinginan
pencapaian  tujuan  negara  bagi  usaha menyejahterakan  rakyat.  Maka  ketika republik  lahir,  para  pendirinya  sepakat  pula bahwa  salah  satu  tugas  pokok  yang  harus d i p e r j u a n g k a n   b e r s a m a - s a m a   a d a l a h mewujudkan sebuah Negara Kesejahteraan . Model  negara  ini  bertanggung  jawab  secara ekonomi dan kesejahteraan, yang dalam UUD 1945  tergambar  dalam  pasal-pasal  sosial ekonomi, yakni Pasal 33 dan Pasal 34 . Pasal ini  disebut  Mubyarto  sebagai  penegasan sistem ekonomi yang berorientasi manusia ..
Penelitian  ini  ingin  menjawab  dua  hal utama, yakni: (1) mengapa pemerintah perlu melakukan  perlindungan  terhadap  nelayan p e r e m p u a n ?   ( 2 )   b a g a i m a n a   p r o s e s perlindungan  terhadap  nelayan  perempuan dilakukan di Kabupaten Demak?

## B.      Metode Penelitian
P e n e l i t i a n   i n i   m e n g g u n a k a n pendekatan socio-legal, dengan memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak h a n y a   b e r h e n t i   p a d a   n o r m a .   D a l a m prosesnya,  pendekatan  ini  melibatkan s e j u m l a h   i l m u   s e c a r a   i n t e r d i s i p l i n (Tamanaha,  1997).  Hukum  tidak  mungkin dipisahkan  dari  konteks  politik,  sosial budaya,  dan  ekonomi  (Rahardjo,  2009; Wa r a s s i h ,   2 0 1 6 ) .   D e n g a n   d e m i k i a n , penelitian  dilakukan  dengan  melakukan langkah  kajian  norma  untuk  tahap  pertama. K a j i a n   t a h a p   i n i   u n t u k   m e n e m u k a n bagaimana  konsep  perlindungan  hukum terkait  dengan  nelayan  perempuan.  Norma yang mengatur perlindungan nelayan dilihat satu  sama  lain  baik  dari  aspek  harmonis maupun konﬂik –bahkan kekacauan hukum. P a d a   t a h a p   s e l a n j u t n y a ,   d i l a k u k a n penelusuran mengenai norma tertentu melalui proses  legislasi.  Baru  dianalisis  dengan tawaran  bagaimana  perlindungan  hukum yang terkait nelayan perempuan.
Penelitian  ini  bertumpu  pada  data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang  diperoleh  dengan  cara  wawancara secara  mendalam,  serta  untuk  mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang  diperoleh  melalui  kajian  pustaka. Informan  kunci  dalam  penelitian  ini ditentukan  dengan  menggunakan  metode
purposive  sampling, yakni:  nelayan  kecil, aktivis  persaudaraan  nelayan  perempuan, dinas  perikanan,  staf  dinas  Provinsi  Jawa Tengah, staf dinas Kabupaten Demak, Puspita Bahari, PPNI Kabupaten Demak, dan nelayan perempuan Demak.
U n t u k   m e n e l u s u r i   h a l   t e r s e b u t , instrumen  penelitian  adalah  peneliti  sendiri, dengan  beranjak  dari  tiga  motif  penelitian yang  s angat  penting  dicapai,  yakni: menjelaskan,  mengkritisi,  dan  untuk memahami dalam rangka menawarkan skema perlindungan hukumnya.
Seluruh  data  yang  terkumpul  akan dipilah berdasarkan pokok permasalahan atau pertanyaan  penelitian  yang  akan  diberikan j a w a b a n n y a .   S e l u r u h   d a t a   a k a n diinterpretasikan,  dianalisis,  dan  disajikan secara  kualitatif.  Validasi  data  dilakukan dengan  triangulasi,  baik  sumber,  metode, maupun  proses  yang  dilakukan.  Derajat informasi  akan  dibandingkan  dengan berbagai  tahapan  di  atas,  dalam  rangka memeriksa data yang valid.

## B.     Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.      Perlindungan  Pemerintah  terhadap Nelayan Perempuan
Kondisi  umum  nelayan  perempuan adalah  pada  pola  penangkapan  ikan  yang masih  tradisional.  Nelayan  perempuan termasuk  dalam  kategori  nelayan  kecil, bekerja  tanpa  inovasi  teknologi,  tidak  ada dukungan  modal  yang  kuat,  serta  minus kelembagaan usaha yang mapan (Handajani, Relawati, & Handayanto, 2015).
Secara  nasional,  berdasarkan  data statistik  tahun  2014,  jumlah  nelayan  di Indonesia  mencapai  7,87  juta  jiwa,  dengan 1,4  juta  kepala  keluarga.  Jumlah  tersebut, mendiami di sekitar 3.216 desa yang sebagian besar  penduduknya  adalah  nelayan  (BPS, 2014).  Dari  jumlah  tersebut,  terdapat  95,6 persen  nelayan  kecil  (Sulaiman  &  Mansur, 2016).
Nelayan  kecil  yang  dimaksudkan a d a l a h   m e r e k a   y a n g   b e r p e n c a h a r i a n m e l a k u k a n   p e n a n g k a p a n   i k a n   u n t u k memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Ukuran  kapal  yang  digunakan  berbeda menurut  masing-masing  undang-undang.
Undang-Undang  Perikanan  menentukan  5 G T ,   s e d a n g k a n   U n d a n g - U n d a n g Perlindungan Nelayan menyebut 10 GT.
Menurut data KKP tahun 2016, terdapat 194.869 unit kapal perikanan di bawah 10 GT. Sebanyak  153.493  di  antaranya  di  bawah  5 GT,  dan  41.374  unit  berukuran  5-10  GT. Menurut  mekanisme  Undang-Undang P e r i k a n a n   a t a u   U n d a n g - U n d a n g Perlindungan  Nelayan,  terdapat  perbedaan jumlah kapal mencapai 41.374 unit.
Jumlah  armada  bagi  nelayan  kecil, terkait  dengan  erat  target  pencapaian  tujuan pengelolaan  perikanan,  yang  mana,  nelayan kecil  menjadi  sasaran  pengaturan  secara ekslusif.  Salah  satu  tujuan  pengelolaan perikanan  menurut  Undang-Undang  No. 45/2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.  31/2004  tentang  Perikanan,  aadalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi  daya  ikan-kecil,  serta  menjamin kelestarian.  Tujuan  tersebut,  secara  makro k e b i j a k a n   p e m b a n g u n a n   h a r u s memanfaatkan laut secara optimal. Undang- Undang  No.  17/2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005-2025,  menegaskan  bahwa sumberdaya  alam  laut  harus  dimanfaatkan secara  optimal,  namun  bukan  dengan melupakan  kelestarian  dan  keberlanjutan. Kebijakan Makro Pembangunan kelautan dan perikanan  secara  berkelanjutan  memerlukan keterpaduan  pembangunan  pada  masing- masing  sektor.  Kebijakan  komprehensif  di bidang  kelautan  dan  perikanan  yang meletakkan  prinsip  keadilan  ( equity ), demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat  tersebut  menjadi  sebuah kebutuhan  yang  mendesak.  Dalam  rangka meningkatkan  semangat  keterpaduan pembangunan kelautan dan perikanan.
Selama  ini,  rejim  pengelolaan  sumber d a y a   k e l a u t a n   d a n   p e r i k a n a n   d a p a t digolongkan  menjadi  tiga  tipe,  yaitu:  rejim pengelolaan  berbasis  pemerintah  ( state property  regime ),  berbasis  swasta  ( private property regime ) dan masyarakat ( communal property right ). Dalam konteks kelembagaan, property  right ( private,  public/state, communal )  merupakan  institusi  sosial  yang penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan
perlindungan  terhadap  sumber  daya  alam. Dalam  prakteknya  untuk  kepentingan pembangunan ekonomi, public property right dan private  property  right lebih  dominan dibanding  c ommunal  property  right yang tujuannya  lebih  memberikan  hak-hak eksklusif  terhadap  suatu  komunitas  yang  di dalamnya  mengandung  konvensi  sosial, norma,  aturan-aturan  yang  ditegakan  secara legal, dan prosedur-prosedur yang mengatur p e m a n f a a t a n n y a .   O l e h   k a r e n a   i t u , kelembagaan  dalam  konteks  desentralisasi dan  otonomi  pengelolaan  sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk  pengelolaan  bersama  pada  level global, nasional, regional dan lokal (Satria & Matsuda,  2004).  Khusus  di  level  lokal, keberadaan  nelayan  perempuan  sebagai bagian  dari  nelayan  kecil  sebagai  wujud peneguhan  partisipasi  dan  kemandirian masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut.
Dalam  konteks  pembangunan  secara keseluruhan,  kontribusi  posisi  nelayan  kecil tidak  bisa  diabaikan.  Akan  tetapi  posisi nelayan  kecil  dihantam  oleh  berbagai ancaman,  mulai  dari  ketersediaan  bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih, perubahan iklim dan perubahan cuaca.  Hal  lain  yang  dihadapi  nelayan  kecil adalah  konﬂik  pemanfaatan  pesisir,  dimana suatu  lokasi  dimanfaatkan  oleh  berbagai strata  nelayan,  dan  nelayan  kecil  tidak  ada ruang  khusus  untuk  memberi  kekhususan t e r h a d a p   m e r e k a .   B e l u m   l a g i   a k s e s pembiayaan  yang  kurang,  serta  dukungan sarana-perasara  di  wilayah  pesisir  yang sangat  terbatas.  Keadaan  tersebut,  pada akhirnya  berimplikasi  kepada  bertahannya kemiskinan  pada  masyarakat  pesisir  dan berakibat pada keluarga mereka.
Mengantisipasi  masalah  tersebut, pembentuk undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan  nelayan  memberi  perhatian besar  terhadap  perlindungan  nelayan  dalam aspek  ekonomi,  namun  menambah  longgar bagi  nelayan  yang  benar-benar  kecil. Undang-undang  ini  memperbesar  ukuran kapal  nelayan  kecil  yang  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan disebut 5 GT,
menjadi 10 GT.
Membaca  konsiderans  dari  Undang- Undang  No.  7/2016,  tampak  seperti  ingin menegaskan  adanya  tanggung  jawab  negara terhadap nelayan. Salah satu tanggung jawab negara  sebagai  amanah  konstitusi  adalah mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Dalam Penjelasan Undang- Undang disebutkan posisi nelayan, pembudi daya  ikan,  dan  petambak  garam  yang  telah b e r k o n s t r i b u s i   p a d a   p e m b a n g u n a n , k h u s u s n y a   p e m b a n g u n a n   e k o n o m i masyarakat  pesisir  dan  pedesaan.  Pembuat undang-undang ini sangat menyadari potensi nelayan  yang  terancam  oleh  berbagai keadaan,  seperti  ketersediaan  bahan  bakar minyak,  pencurian  ikan, overﬁshing , perubahan  iklim  dan  cuaca.  Hal  yang  sama sebagai  ancaman  bagi  pembudi  daya  ikan, seperti  penyakit,  pencemaran,  ketersediaan induk, bibit, dan pakan terjangkau. Petambak garam menghadapi masalah iklim dan harga, konﬂik  pemanfaatan  pesisir,  perubahan musim,  kualitas  lingkungan,  dan  kepastian status  lahan.  Nelayan,  pembudi  daya  ikan, dan  petambak  garam  dihadapkan  pada kemiskinan,  prasarana  dan  sarana,  akses pendanaan  dan  pembiayaan  yang  terbatas. Kondisi  tersebut,  secara  langsung  berakibat pada  anggota  keluarga  mereka  masing- masing.
Berangkat dari hal tersebut, tidak bisa diingkari  keinginan  awal  memosisikan Undang-Undang  No.  7/2016  hakikatnya sangat  penting  bagi  perlindungan  dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan petambak  Garam.  Sayangnya  dalam  batang tubuh terjadi konsep nelayan kecil yang bias.
Di samping itu, salah satu ﬁlosoﬁ dasar pembangunan  bangsa  ialah  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara  ﬁlosoﬁs,  konsep  keadilan  bisa  saja b e r b e d a - b e d a .   N a m u n   k o n s e p   y a n g dimaksudkan  di  sini  adalah  sebagaimana yang  disebut  dalam  Pancasila  (keadilan berdasarkan  Pancasila).  Oleh  karena  itu, setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  dan wajib  sesuai  dengan  kemampuannya  ikut serta  dalam  pengembangan  usaha  untuk meningkatkan  kesejahteraan,  khususnya  di
bidang perikanan dan pergaraman.
Sejalan dengan amanat konstitusi, salah satu  tujuan  pembangunan  Perikanan  dan kelautan  diarahkan,  antara  lain  untuk m e n i n g k a t k a n   s e b e s a r - b e s a r n y a kesejahteraan  nelayan,  pembudi  daya  ikan, d a n   p e t a m b a k   g a r a m   ( B a g i j o ,   2 0 1 4 ; Retnowati,  2011).  Selama  ini  nelayan, pembudi  daya  ikan,  dan  petambak  garam tersebut  telah  memberikan  kontribusi  yang nyata  dalam  pembangunan  Perikanan  dan kelautan  serta  pembangunan  ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Kontribusi tersebut  pada  dasarnya  tidak  hanya  dalam sektor  ekonomi,  lebih  jauh,  ia  juga  nyata secara politik dan sosial (Satria, 2016).
Atas  dasar  itulah,  penelitian  ini menekankan  pentingnya  perlindungan nelayan  perempuan  yang  harus  mendapat keberpihakan secara khusus dari Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah.  Keberpihakan  ini sangat  penting  tidak  saja  karena  jumlah nelayan  kecil  yang  mencapai  95,6  persen, melainkan posisi nelayan kecil yang memiliki alat tangkap sederhana dan daya jangkau yang sangat  terbatas.  Dengan  kondisi  demikian, penyeimbangan lingkungan dilakukan sesuai dengan  pola  pemanfaatan  sumber  daya menurut mereka (Triyanti & Firdaus, 2016).
Dengan melihat posisi keadilan sebagai unsur utama, maka nelayan perempuan sangat penting mendapat tempat dalam diskursus ini. Berdasarkan Salas, nelayan perempuan yang skala  kecil  tidak  saja  dicirikan  dengan berbagai  keberbatasan,  melainkan  pada semangat  untuk  mengurangi  eksploitasi berlebih  (Sudarmo,  Baskoro,  Wiryawan, Wiyono,  &  Monitja,  2015).  Kenyataannya justru  asing  yang  menekan  akses  mereka terhadap sumber daya (Adam, 2015).
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka kondisi  yang  dihadapi  nelayan  tak  sebatas pada soal alam. Mirajiani dkk menyebutkan nelayan  dikategorikan  sebagai  kelompok miskin dari yang paling miskin ( poor of the poorest ). Bahwa sifat mata pencaharian yang lekat dengan risiko krisis dan ketidakpastian menjadi  ciri  khas  dari  profesi  nelayan (Mirajiani,  Wahyuni,  Satria,  Saharuddin,  & Kusumastanto,  2014).  Dalam  konteks struktural,  nelayan  juga  dipengaruhi  konsep
pembangunan  negara.  Di  dalam  konsep demikian,  perubahan  sosial  berlangsung akibat  penetrasi  pasar  dan  pembangunan. Ideologi kapitalisme dan modernisme dibawa p a d a   d a n   p r o g r a m   p e m b a n g u n a n m e m p e n g a r u h i   b a g a i m a n a   k e b i j a k a n dilaksanakan (Mirajiani et al., 2014).
Dengan  semua  yang  digambarkan  di atas,  maka  seyogianya  setelah  lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, maka proses  penyelesaian  masalah  yang  dialami nelayan akan berlangsung lebih mudah.

## 2 .     P r o s e s   P e r l i n d u n g a n   N e l a y a n Perempuan di Kabupaten Demak
Penelitian ini dilakukan di Morodemak Kecamatan  Bonang  Kabupaten  Demak. Secara  keseluruhan,  dalam  Kecamatan Bonang  terdapat  21  kelurahan.  Ditempuh dengan  kendaraan  bermotor,  dari  ibukota Demak  ke  Morodemak  sekitar  30  menit, dengan jarak sekitar 20 km.
Jalan  dari  kota  kabupaten  menuju kampung  ini  agak  sempit,  dengan  kondisi kampung yang terlihat agak kumuh. Ada kali kecil  yang  agak  kering  jika  sedang  tidak pasang.  Di  kedua  sisi  kali  tersusun  kapal nelayan, dengan sejumlah tempat pembuatan kapal berukuran lebih besar.
Morodemak memiliki penduduk 5.699 jiwa, dengan 48 persen penduduknya bermata pendaharian  sebagai  nelayan,  termasuk nelayan  perempuan  dan  pengolah  ikan.  Di desa  ini  terdapat  kelompok  perempuan nelayan  serta  kelompok  Puspa  Bahari  yang memiliki  binaan  terhadap  perempuan nelayan.  Persaudaraan  Perempuan  Nelayan Indonesia  Kabupaten  Demak  dan  Puspita Bahari  yang  bertempat  di  Morodemak, membina  sekitar  100  pengolah  ikan  yang menjadikan ikan sebagai bahan olahan.
Ujung  dari  jalan  kota  ke  Morodemak adalah  sebuah  pelabuhan  perikanan  pantai (PPP).  Pelabuhan  ini  berproduksi  hingga 2,178  juta  ton  pertahun,  menurut  statistik 2015 (BPS, 2016). Dengan adanya pelabuhan ini, masyarakat memungkinkan mendapatkan ikan segar setiap hari yang dijual. Angkutan umum  memiliki  trayek  khusus  dari  kota  ke PPI ini. Kondisi ini menyebabkan jalan antara kota dan Morodemak tampak sangat sempit.
Salah  satu  kendaraan  harus  berhenti  ketika berpapasan. Belum lagi material dan berbagai kegiatan  yang  juga  dilaksanakan  di  badan jalan oleh masyarakat.
Tempat  nelayan  tinggal  tidak  tertata dengan  baik.  Dalam  konteks  perlindungan hukum,  hal  ini  yang  belum  sepenuhnya dilakukan  pemerintah  terhadap  nelayan. Sebagaimana  tujuan  perlindungan  dan pemberdayaan  nelayan,  pembudi  daya  ikan, dan  petambak  garam,  disebutkan  untuk:  (a) menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang dibutuhkan  dalam  mengembangkan  usaha; (b)  memberikan  kepastian  usaha  yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, d a n   P e t a m b a k   G a r a m ;   m e n g u a t k a n kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan  dan  sumber  daya  kelautan  serta  dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju,  modern,  dan  berkelanjutan;  dan m e n g e m b a n g k a n   p r i n s i p   k e l e s t a r i a n lingkungan;  (d)  menumbuhkembangkan sistem  dan  kelembagaan  pembiayaan  yang melayani kepentingan usaha; (e) melindungi dari  risiko  bencana  alam,  perubahan  iklim, serta  pencemaran;  dan  (f)  memberikan jaminan  keamanan  dan  keselamatan  serta bantuan hukum.
Dengan  tujuan  demikian,  fokus Undang-Undang Perlindungan Nelayan tidak hanya  pada  hal  tertentu  saja.  Perlindungan nelayan  harus  dilihat  secara  utuh  dan konfrehensif.  Tujuan  perlindungan  nelayan tidak terlepas dari lingkup pengaturan tentang perlindungan nelayan tersebut. Dalam semua proses  pengaturan,  tujuan  tersebut  harus dilihat  sebagai  satu  kesatuan,  meliputi:  (a) p e r e n c a n a a n ;   ( b )   p e n y e l e n g g a r a a n p e r l i n d u n g a n ;   ( c )   p e n y e l e n g g a r a a n p e m b e r d a y a a n ;   ( d )   p e n d a n a a n   d a n pembiayaan;  (e)  pengawasan;  dan  (f) partisipasi masyarakat.
P e r e n c a n a a n   p e r l i n d u n g a n   d a n pemberdayaan  nelayan,  pembudi  daya  ikan, dan  petambak  garam  dilakukan  secara sistematis,  terpadu,  terarah,  menyeluruh, transparan, dan akuntabel, dengan didasarkan pada: (a) daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; (b) potensi sumber daya Ikan di wilayah  pengelolaan  perikanan  negara
Republik Indonesia; (c) potensi lahan dan air; (d)  rencana  tata  ruang  wilayah;  (e)  rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut; (f) perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi;  (g)  kebutuhan sarana  dan  prasarana;  (h)  kelayakan  teknis dan  ekonomis  serta  kesesuaian  dengan kelembagaan dan budaya setempat; (i) tingkat pertumbuhan  ekonomi;  dan  (j)  jumlah nelayan,  pembudi  daya  ikan,  dan  petambak garam.
D e n g a n   m e m a h a m i   p e n g a t u r a n perlindungan terhadap nelayan, maka tujuan satu  sama  lain  harus  dilihat  sebagai  satu kesatuan  yang  saling  terkait.  Antara  tujuan yang  satu  dengan  yang  lain  memiliki hubungan  yang  tidak  bisa  dilepaskan  satu sama lain.
Untuk  melihat  bagaimana  proses perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  di daerah,  maka  30  item  kewenangan  di  atas menjadi  indikator  apakah  dilaksanakan  atau tidak  untuk  dapat  dikategorikan  pemerintah melaksanakan  kewajibannya.  Selama  ini pemerintah  masih  fokus  dan  dominan mengurusi  masalah  asuransi  nelayan. Persoalan  lain  yang  tidak  kalah  rumit terabaikan.
Dari  30  item  kewenangan  tersebut  di atas,  dapat  disederhanakan  ke  dalam  tiga kelompok penting sebagai berikut: Pertama, kebijakan,  administrasi,  dan  fasilitas,  yang mencakup:  (a)  kebijakan  dan  strategi;  (b) perencanaan  dan  tanggung  jawab;  (c) pencantuman identitas; (d) sarana-prasarana, kemudahan  usaha,  memfasilitasi  dengan usaha,  dan  pemasaran;  (e)  subsidi  dan kepastian  usaha,  serta  asuransi.  Kedua, pemberdayaan,  mencakup:  (a)  pendidikan dan  latihan;  (b)  keahlian;  (c)  kemitraan;  (d) kemudahan  dan  akses  informasi.  Ketiga, ruang  dan  akses,  mencakup:  (a)  ruang  dan pemanfaatan; (b) ruang kehidupan dan akses; (c)  pendampingan;  (d)  perlindungan  ketika pemanfaatan; dan (e) bantuan hukum.
Pemerintah  Kabupaten  Demak  tidak menindaklanjuti  kewenangan  di  atas disebabkan  perubahan  kewenangan  juga terjadi dari kabupaten ke provinsi. Perubahan kewenangan ini yang menjadi alasan berbagai
kebijakan,  administrasi  dan  fasilitas, dikembalikan  kewenangannya  ke  provinsi. Kabupaten  sendiri  hanya  melaksanakan  apa yang ditugaskan oleh provinsi.
Dalam  lingkup  provinsi  sendiri, perlindungan nelayan yang dipahami selama ini  adalah  adanya  berbagai  asuransi,  baik kesehatan  maupun  pendidikan  dengan prosedur  yang  sederhana.  Hal  lain  yang dibayangkan  namun  belum  sepenuhnya berjalan adalah standar harga ikan yang lebih sering  ditentukan  oleh  para  tengkulak, makanya harga ikan yang dibeli dari nelayan tergolong murah.
Perlindungan  nelayan  terkait  sumber d a y a   p e r i k a n a n ,   p e m e r i n t a h   s u d a h meletakkan rumah-rumah ikan dengan tujuan menciptakan  daerah  tangkapan  ikan  yang tidak terlalu jauh dari pantai, khususnya untuk nelayan kecil. Pada saat bersamaan, program lain yang dilaksanakan adalah merehabilitasi ekosistem  manggrove,  menenggelamkan rumpon-rumpon,  serta  transpantasi  karang agar memperbanyak rumah ikan.
Masyarakat  sendiri  juga  memiliki sejumlah  keluhan.  Selama  ini  kondisi permukiman mereka yang tidak sehat, kumuh dan berbau, dengan saluran yang tersumbat di banyak  tempat.  Dalam  observasi  ditemukan sejumlah alur yang tidak lancar keluar masuk air yang menyebabkan sampah dan genangan t e r j a d i .   D e n g a n   b a n y a k n y a   t e m p a t pengolahan  ikan,  menambah  kondisi  kotor dan  bau  yang  selalu  dirasakan  permukiman nelayan.
Pada  kawasan  pengolahan  ikan, masalah  ketersediaan  garam  juga  menjadi satu  masalah  tersendiri.  Di  samping kekurangan garam karena sulitnya diperoleh, harga  yang  melonjak  akan  membuat  modal yang harus dikeluarkan lebih banyak. Saat ini nelayan  memperoleh  garam  dengan  harga paling sedikit Rp. 1.000 perkilogram.
Di  samping  itu  masalah  lain  terkait permintaan nelayan sesungguhnya kepastian dari  kebijakan,  terutama  terkait  dengan  alat tangkap  yang  dilarang  hendaknya  ada penegakan hukum, jangan hanya mengambil alat  tangkap  nelayan  yang  tidak  ramah lingkungan  lalu  dibakar,  sedangkan  mereka y a n g   m a s i h   m e m a k a i   t e r u s
mempergunakannya.
Berbagai  hal  yang  telah  disebutkan  di atas,  menggambarkan  betapa  masalah perlindungan  nelayan  harus  dilihat  secara menyeluruh  dan  kompleks.  Penanganan terhadap  masalah  terkait  perlindungan nelayan juga harus dilihat secara luas.
Hingga saat ini, status nelayan terhadap nelayan  perempuan  belum  dituliskan  dalam identitas penduduk. Tanpa identitas, nelayan perempuan tidak mendapatkan kartu nelayan. Padahal  penyebutan  status  ini  berimplikasi kepada hak yang akan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Nelayan.
Penyebutan  identitas  sebagai  nelayan ini dilakukan dengan didampingi pula aktivis persaudaraan perempuan nelayan di Demak. Tidak  jarang,  mereka  dituduh  sebagai  calo yang mengurus kartu tanda penduduk warga. Penyadaran  yang  dilakukan  oleh  mereka, menyebabkan para nelayan perempuan sudah berani  mengadukan  nasib  kepada  aparatur pemerintah.
Proses panjang yang dilakukan, hanya diakomodir  pemerintah  dengan  surat keterangan  mengubah  status  dari  ibu  rumah tangga  kepada  buruh  nelayan.  Dalam identitas  belum  berubah  dengan  menyebut ibu  rumah  tangga.  Pemerintah  meragukan perempuan  memiliki  kemampuan  untuk menjadi nelayan.
Identitas nelayan sangat penting dalam rangka  memperoleh  perlindungan  hukum terhadap  mereka,  sebagaimana  disebutkan dalam  Undang-Undang  perlindungan Nelayan. Namun pemerintah tidak mengubah status,  yang  umumnya  disebutkan  mereka sebagai  ibu  rumah  tangga  saja.  Padahal dengan status nelayan, berbagai fasilitas baru bisa diperoleh mereka.
C.     Simpulan
Simpulan  penelitian  ini  adalah: Pertama, negara harus memberikan perhatian secara ekslusif terhadap nelayan perempuan dalam  konteks  perlindungan  hukum,  selain disebabkan  sebagian  bagian  nelayan  kecil jumlahnya  mencapai  95,6  %  dari  8  juta nelayan,  melainkan  juga  posisi  nelayan perempuan  yang  sangat  penting  bagi perekonomian. Kedua, langkah perlindungan hukum  terhadap  nelayan  kecil  tidak  boleh
hanya  terpaku  dalam  persoalan  asuransi semata.  Dalam  perspektif socio-legal , perlindungan  nelayan  kecil  tidak  mungkin dilepaskan  dari  sejumlah  masalah  yang selama ini mengemuka yakni akses perizinan yang  semakin  terbuka  terhadap  kapal berukuran  besar,  akses  nelayan  terhadap bahan bakar, meluasnya kawasan konservasi laut  daerah,  tarik-menarik  kepentingan pesisir,  serta  mendekatkan  nelayan  dan keluarganya terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia. Jurnal Kajian, 20(2), 145162.
Afriyandi,  Y.  (2012).  Menggagas  Negara Kesejahteraan. Harian Riau Pos.
Asshiddiqie, J. (2002). Konsolidasi Naskah UUD 1945  setelah  Perubahan  Keempat.  Jakarta: Pusat Studi HTN UI.
Bagijo,  H.  E.  (2014).  Negara  Hukum  dan Mahkamah Konstitusi. Malang: Laksbang. BPS.  (2014).  Badan  Survei  Sosial  Ekonomi. Jakarta: BPS.
BPS. (2016). Demak dalam Angka 2016. Demak: BPS.
Handajani,  H.,  Relawati,  R.,  &  Handayanto,  E. (2015).  Peran  Gender  dalam  Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model  Pemberdayaan  Perempuan  di Kawasan  Pesisir  Malang  Selatan.  Jurnal Perempuan Dan Anak, 1(1), 121.
Kompas.  (2017).  Perempuan  Nelayan  Belum Diakui. Harian Kompas.
Kusuma,  R.  A.  (2004).  ).  Lahirnya  Undang- Undang  Dasar  1945,  Memuat  Salinan D o k u m e n   O t e n t i k   B a d a n   O e n t o e k M e n y e l i d i k i   O e s a h a 2   P e r s i a p a n Kemerdekaan. Jakarta: Badan Penerbit UI. Mirajiani, Wahyuni, E. S., Satria, A., Saharuddin, &  Kusumastanto,  T.  (2014).  Transformasi Pranata  Patronase  Masyarakat  Nelayan: Dari Ekonomi Moralitas Menuju Ekonomi Pasar. Jurnal Komunitas, 6(1), 116135.
Mubyarto.  (1988).  Sistem  dan  Moral  Ekonomi Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Nikijuluw, V. P. (2008). Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan  Ilegal,  Blue  Water  Crime. Jakarta: Cidesindo.
Pomeroy,  R.  (2007).  Fish  Wars:  Conﬂict  and Collaboration  in  Fisheries  Management  in Southeast Asia. Marine Policy, 648.
Rahardjo,  S.  (2008).  Negara  Indonesia  yang
Membahagiakan  Rakyatnya.  Yogyakarta: Genta Press.
Rahardjo, S. (2009). Lapisan-lapisan dalam Studi
Hukum. Malang: Bayu Media.
Retnowati,  E.  (2011).  Nelayan  Indonesia  dalam Pusaran  Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial,  Ekonomi,  dan  Hukum).  Jurnal Perspektif, 16(3), 149159.
Satria,  A.  (2012).  Pengkajian  hukum  Tentang Perlindungan  Nelayan  Tradisional  dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan. J a k a r t a :   B a d a n   P e m b i n a a n   H u k u m
Nasional. Satria,  A.  (2016).  Lindungi  dan  Berdayakan Nelayan. Harian Kompas.
S a t r i a ,   A . ,   &   M a t s u d a ,   Y.   ( 2 0 0 4 ) . Decentralization  of  Fisheries  Management in Indonesia. Marine Policy, 28(5), 437450.
Sudarmo, A.  P.,  Baskoro,  M.  S.,  Wiryawan,  B.,
Wiyono,  E.  S.,  &  Monitja,  D.  R.  (2013). Perikanan Skala Kecil: Proses Pengambilan Keputusan  Nelayan  dalam  Kaitannya dengan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penangkapan  Ikan.  Marine  Fisheries, 19.Sudarmo, A. P., Baskoro, M.
S., Wiryawan, B., Wiyono, E. S., & Monitja, D. R.  (2015).  Perikanan  Skala  Kecil:  Proses Pengambilan  Keputusan  Nelayan  dalam Kaitannya  dengan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penangkapan  Ikan.  Marine Fisheries, 4(2), 145162.
Sulaiman.  (2013).  Model  Penyelesaian  Konﬂik Alat  Tangkap  di  Kabupaten  Aceh  Barat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 113128. Sulaiman,  Abdullah,  M.  A.,  Mansur,  T.  M.,  & Zulfan.  (2014).  Pembangunan  Hukum Perlindungan  Nelayan Tradisional  di Aceh dalam  Kaitan  Pemanfaatan  Sumber  Daya Perikanan  Secara  Berkeadilan  di  Aceh. Jurnal Media Hukum, 21(2), 309321.
Sulaiman,  &  Mansur,  T.  M.  (2016).  Analisis Yuridis  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2 0 1 6   t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   d a n Pemberdayaan  nelayan,  Pembudidayaan dan  Petambak  Garam.  Banda  Aceh: Yayasan Jaringan Kuala.
Sulistyawati, L. (2013). Nelayan Kecil di Negara Berkembang  Hidup  dalam  Keterbatasan. Harian Republika.
Tamanaha,  B.  Z.  (1997).  Realistic  Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law. Oxford: Clarendon Press.
Triyanti,  R.,  &  Firdaus,  M.  (2016).  Tingkat Kesejahtaraan  Nelayan  Skala  Kecil  degan Pendekatan  Penghidupan  Berkelanjutan  di Kabupaten  Indramayu.  Jurnal  Sosek  KP, 11(1), 2943.
Warassih,  E.  (2016).  Ilmu  Hukum  yang
Kontemplatif.  In  Penelitian  Hukum Interdisipliner,  Sebuah  Pengantar  Menuju Sosio-Legal (pp. 1011). Yogyakarta: Thafa Media. Warassih,  E.,  Sulaiman,  Wijaningsih,  D., R a h a y u ,   D .   P. ,   &   U n t o r o .   ( 2 0 1 6 ) . Perlindungan  Nelayan  Kecil  Perspektif
Socio-Legal.  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Wardono,  B.  (2015).  Model  Pengembangan Perikanan  Tangkap  Skala  Kecil  Untuk Mendukung  Perekonomian  Wilayah, Disertasi Program Studi Ilmu Perencanaan
Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan.
Bogor: IPB.
Z e i n ,   M .   ( 1 9 8 2 ) .   M e n u j u   K e l e s t a r i a n Lingkungan Hidup. Jakarta: Gramedia.