## Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah Robby Yudia Putra
robby.yudia.putra-2014@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Risiko kepatuhan dalam bidang perbankan syariah merupakan risiko yang disebabkan bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan karena fungsinya sangat penting dalam perbankan syariah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang karakteristik risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah pada bank syariah dan analisis kepatuhan prinsip syariah pada putusan Peradilan Umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko-risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada bank syariah sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah. Hasil analisis putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menunjukkan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum patuh terhadap prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan ketika pengadilan di lingkungan Peradilan Umum mendapat perkara di bidang perbankan syariah, majelis hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara di bidang perbankan syariah karena merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
Kata Kunci: Perbankan Syariah; Prinsip Syariah; Risiko Kepatuhan.

## Pendahuluan
Fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan   menyalurkan   dana   masyarakat.   Demikian   juga   dengan perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang- Undang Perbankan Syariah) disamping berfungsi sosial. Bank syariah berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
687

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Robby Yudia Putra, ‘Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18212

## 688 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keberadaan perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi Prinsip Syariah, yaitu bebas dari riba. 1
Maka kegiatan bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah adalah:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah;
b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah;
c.  Memberikan jasa-jasa bank lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional akan tetapi kegiatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 2
Salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, ada suatu risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko yang ada pada kegiatan usaha bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil ( rate of return risk ), dan risiko investasi ( equity investment risk ). Risiko yang dihadapi bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, yaitu adanya risiko imbal hasil dan risiko investasi. Salah satu risiko yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
1 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).[6].
2 ibid. [45].
adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Dari pasal tersebut maka risiko kepatuhan yang dihadapi bank syariah ada dua, yaitu risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pada bank konvensional risiko kepatuhan yang dihadapi hanya risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hukum perbankan syariah termasuk ke dalam rumpun dimensi muamalah. Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan dimungkinan untuk diijtihadkan sesuai dengan kebutuhan zaman. 3 Berkaitan dengan hal ini, Abd. Shomad mengemukakan:
Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan tradisi pada awal Islam dapat diaplikasikan prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk diaplikasi sepanjang masih dalam koridor diperkenankan. Harus diakui praktik Nabi itu merupakan kontrak yang  sederhana  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  ekonomi  saat  itu  yang masih belum kompleks. Jika berpedoman secara kaku terhadap praktik saat ini, maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Suatu ketentuan syariat (hukum Islam) harus dilihat dalam dhuruf atau kondisi saat itu dan jangan sampai bentuk formalitas yang dirumuskan karena melihat kondisi saat itu menjadi kendala untuk mencapai tujuan. Praktik kontrak yang banyak diaplikasikan dalam bank Islam berasal dari model-model  kontrak pada abad  pertengahan  yang dikembangkan  oleh para ahli pada saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu kompleks dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah digariskan. Dalam bidang perbankan rambu- rambu yang harus dipenuhi ialah adanya riba , maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung gharar, maysir , riba , zalim , risywah , barang haram , dan maksiat . 4
Ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam kegiatan usaha   perbankan   syariah   harus  berasaskan   pada  prinsip   syariah. Dimaksud dengan kegiatan usaha perbankan syariah yang berasaskan pada prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung:
3 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Kencana 2010).[112].
4 ibid.

## Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
a. Riba , yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah ( batil ) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl ), atau dalam transaksi pinjam- meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah );
b. Maisir , yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. Gharar , yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. Zalim , yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Kepastian bahwa bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas eksistensi bank syariah. 5 Dengan adanya risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah, maka bank syariah perlu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko. Bank Syariah perlu melakukan pengelolaan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank syariah.
A.Shomad berpendapat bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan bank harus menjalankan segala kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah sebagai perwujudan dari kepatuhan syariah ( sharia compliance ). Kepatuhan syariah ini merupakan suatu pemenuhan yang wajib dipenuhi dalam segala aspek kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah.
Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan karakter khas bank syariah, yang harus dipatuhi dalam siklus bisnis syariah. 6 Kepatuhan syariah tidak hanya dalam kegiatan usahanya akan tetapi juga dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara bank syariah dengan nasabahnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah karakteristik risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah pada bank syariah dan analisis kepatuhan prinsip syariah pada putusan Peradilan Umum.
5 Trisadini P. Usanti, ‘Syaria Compliance Sebagai Bentuk Perlindungan bagi Nasabah pada Bank Syariah’ (2015), 1 Jurnal Media Hukum dan Peradilan (selanjutnya disingkat Trisadini P. Usanti I).[190].
6 Abd. Shomad, ‘Sharia Compliance dalam Bisnis Bank Syariah’, Konferensi Nasional Hukum Perdata (Asosiasi Pengajar Hukum Perdata 2014).[3].

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang- undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat serta memiliki relevansi dengan materi yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui statute approach, conseptual approach, dan case approach .

## Karakteristik Risiko Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Bank Syariah
Pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan syariah secara tegas disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Prinsip Syariah diberikan definisi sebagai berikut, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ),
atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Syariah dalam Al Quran diistilahkan dengan kata syir’ah yang diartikan sebagai jalan kebenaran, jalan yang jelas ditunjukkan Allah kepada manusia, hal ini berarti syariah adalah jalan yang jelas-jelas membawa kemenangan atau jalan

## Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
raya kehidupan yang lebih baik. 7 Syariah adalah skema kehidupan yang lengkap dan merupakan tata sosial yang meliputi segala aspek, yang berarti syariah haruslah dipandang sebagai kesatuan organis yang harus diterima secara utuh, apabila diambil sebagian saja ketentuan syariah dan melepaskan bagian lainnya maka syariah tersebut akan kehilangan fungsinya. 8 Oleh karena itu, untuk menerapkan syariah haruslah didukung oleh suatu kekuasaan politik, hal ini dikarenakan syariah adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu dan suatu hukum hanya bisa efektif dilaksanakan apabila ada otoritas tertentu yang melaksanakan penerapan hukum tersebut, dalam hal ini adalah negara sebagai penjaga syariah supaya tidak mengalami distorsi dan penyelewengan. 9 Di Indonesia, pada aspek ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, pengaturan mengenai prinsip syariah telah didukung dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksananya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Prinsip syariah menjadi landasan bank syariah baik sebagai landasan ideologis maupun sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga termasuk hubungan hukum yang terbentuk dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini secara tersurat dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan dengan kalimat bahwa kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana pada Pasal 19 dan Psal 21 Undang- Undang Perbankan Syariah. Sedangkan pada Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah menggunakan kalimat kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Ditegaskan kembali pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentang dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat
7 Prawitra Thalib, Syariah: Konsep dan Hermeneutika , (Shareat FHUA dan Lutfansah Mediatama 2013).[3].
8 ibid. [5], dikutip dari Thohir Luth, Syariat Islam Mengapa Takut , (UB Press 2011).[9].
9 ibid .
dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Demikian halnya dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Posisi bank Syariah adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah, yang kegiatannya dibingkai oleh akad yang berlandaskan asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 10 Asas-asas tersebut antara lain, pertama, ikhtiyari /sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Kedua, amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Ketiga, ikhtiyati /kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Keempat, luzum /tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Kelima, saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Keenam, taswiyah /kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Ketujuh, transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Kedelapan, kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Kesembilan, taisir /kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing- masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10 Trisadini P. Usanti dan Prawitra Thalib, ‘Asas Ikhtiyati pada Akad Pembiayaan Mudhara- bah di Lingkungan Perbankan Syariah’ (2016) 31 Yuridika.[298].

## 694 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
Kesepuluh, itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Kesebelas, sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
Makna asas ikhtiyati /kehati-hatian mempunyai makna yang sama dengan Prinsip Kehati-hatian yang ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan  yang  sehat,  kuat,  dan  efisien  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 11 Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh semua bank syariah dan UUS dalam kegiatan usahanya.
Pengelolaan risiko merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah karena kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank syariah. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko  yang  sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. 12 Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. 13 Menurut Adiwarman Karim bahwa sasaran kebijakan pengelolaan risiko adalah  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga pengelolaan risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. 14 Tujuan pengelolaan risiko adalah sebagai berikut: 15
11 ibid. [307].
12 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Op. Cit. [172].
13 Rahmani T. Yulianti, ‘Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah’ (2009) 3 Jurnal Fakultas Hukum UII.[156].
14 Trisadini P. Usanti, ‘Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah’ (2015) 3 ADIL: Jurnal Hukum (selanjutnya disebut Trisadini P. Usanti II).[422], dikutip dari Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Raja Grafindo Persada 2007).[256].
a.  Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator; b.  Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable ; c.  Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled ;
d.  Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
e.  Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
Risiko yang ada pada kegiatan usaha bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil ( Rate of Return Risk ), dan risiko investasi ( Equity Investment Risk ).
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang sifatnya ex-ante (preventif), yaitu untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.16 Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu cara pengelolaan risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Pembentukan DPS ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah yang sifatnya wajib bagi Bank Syariah dan UUS. DPS memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah dan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Jika dilihat dari fungsinya, maka DPS ini melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris. Selain itu, ada kewajiban bagi bank untuk memiliki satu orang Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Tugas dari direktur kepatuhan antara lain:
16 Budi Sukardi, ‘Kepatuhan Syariah ( Shariah Compliance ) dan Inovasi Produk Bank Syari- ah di Indonesia’ (2012) 17 AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam.[3].

## 696 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
a.  Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
b.  Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
c.  Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia. 17
Kepastian bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas terhadap eksistensi bank syariah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ditegaskan wajib dibentuk DPS di Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Adapun DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional salah satunya adalah keberadaan DPS yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. 18
Nasabah bank syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebut sebagai konsumen, yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan. Adapun tujuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan salah satunya adalah perbankan adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Adapun prinsip pada perlindungan konsumen, yaitu:
a.  Transparansi: pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti;
17 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Op. Cit. [175]. 18 Trisadini P.Usanti I, Op.cit .[190].
b.  Perlakuan yang adil: perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras);
c.  Keandalan: segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal;
d.  Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen: tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;
e.  Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau: pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.
Perlindungan bagi nasabah pada bank syariah tidak hanya prinsip seperti di atas saja tetapi juga perlindungan atas bagi nasabah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim sehingga masyarakat yakin tidak meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah.
Bank konvensional dan bank Syariah memiliki perbedaan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut: 19
Tabel 1. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
No. Bank Syariah Bank Konvensional 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented . Profit oriented . 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Tidak terdapat dewan sejenis.
Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan wajib untuk menganalisis bahwa tujuan pembiayaan tersebut sehingga
19 ibid. [162], dikutip dari Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Gema Insani Press 2001).[34].

## 698 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang dimohonkan adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, layak, dapat dipercaya, dan tidak fiktif. Menurut Muhamad Syafii Antonio, beberapa hal pokok perlu dipastikan sebelum menyetujui suatu pembiayaan, yaitu: 20
1.  Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2.  Apakah proyek menimbulkan kemudaratan untuk masyarakat?
3.  Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
4.  Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5.  Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
6.  Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
Demikian juga yang dikemukakan oleh Zainul Arifin, bahwa bank syariah perlu menerapkan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan pada usaha nasabah, oleh karenanya bank Syariah harus menghindari usaha, yaitu: 21
1.  Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
2.  Usaha yang bersifat spekulatif ( maisir ) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi ( gharar );
3.  Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai;
4.  Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut;
5.  Pengusaha yang bermasalah.
Sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah bank syariah, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dan produk perbankannya harus sesuai dengan prinsip Syariah sehingga memberikan jaminan bahwa dana yang dipercayakan kepada bank syariah akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh kegiatan bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pemberian pembiayaan pada pembuatan film Iqro 2 oleh BNI Syariah. 22 BNI Syariah menilai bahwa pembiayaan ini  dapat  diberikan  karena  tujuan  dari  pembuatan  film  itu  bukan  hanya  untuk kepentingan hiburan, tetapi juga untuk sarana berdakwah. BNI Syariah juga menilai
20 ibid. [162], dikutip dari Muhamad Syafi’i Antonio, Op. Cit .[33].
21 ibid. [162], dikutip dari Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Alvabet 2002).[10].
22 Zuli  Istiqomah,  ‘BNI  Syariah  Bantu  Pembiayaan  Film Iqro 2 Lewat Wakaf’ ( Repub- lika (online), 2018), <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/26/ p4rc0m423-bni-syariah-bantu-pembiayaan-film-iqro-2-lewat-wakaf> diakses tanggal 21 Mei 2019.
bahwa film yang menjadi sarana dakwah memiliki manfaat untuk masyarakat dan juga sebagai sarana pendidikan juga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah selain bersifat profit  oriented , juga memiliki sifat falah oriented, yaitu mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 208 yang artinya “Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.
Pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko lainnya, salah satunya adalah risiko reputasi. Risiko reputasi menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank Syariah. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap bank Syariah dampaknya bisa membahayakan bagi bank Syariah, karena selain menimbulkan keraguan di masyarakat untuk menggunakan jasa bank Syariah juga akan menimbulkan masalah lain bagi bank syariah yaitu menurunnya profit dari bank  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  stabilitas  dan  kemampuan  finasial  dari  bank syariah bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, dan memberi keyakinan pada nasabah bahwa kegiatan usahanya dijalankan secara Islam. 23 Bank Syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti: 24
a.  Ketentuan giro wajib minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan; b.  Ketentuan dalam pemberian pembiayaan;
c.  Ketentuan dalam pelaporan kepada Bank Indonesia;
d.  Ketentuan perpajakan;
e.  Ketentuan dalam akad;
f.  Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
23 Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, Corporate governance and Shariah Compliance in institutions offering Islamic Financial Services (The World Bank 2006).[2].
24 Trisadini P. Usanti II, Op.cit .[424].

## 700 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
Bilamana bank Syariah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada maka dapat berdampak pada risiko reputasi dari bank Syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan bank Syariah wajib mematuhinya agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap bank Syariah yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan yang secara Islam akan kehilangan kepercayaan kepada bank syariah yang bisa merusak reputasinya. 25 Dampak yang ditimbulkan dapat berupa: 26
a.  Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga; b.  Timbul masalah likuiditas;
c.  Ijin dicabut oleh Bank Indonesia; d.  Kebangkrutan.
Bank Indonesia juga menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Perbankan Syariah. Sanksi administratif yang diberikan berupa:
a.  Denda uang;
b.  Teguran tertulis;
c.  Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d.  Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e.  Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
f.  Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
g.  Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemeganga saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
h.  Pencabutan izin usaha.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pemberian sanksi administratif dan pencabutan
25 Abd. Shomad, Op. Cit .[3].
26 Trisadini P. Usanti II, Op.cit .[425], dikutip dari Adiwarman Karim, Op. Cit .[278].
izin usaha pada bank Syariah bukan menjadi kewenangan Bank Indonesia, melainkan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa OJK mempunyai kewenangan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pengelolaan risiko kepatuhan menjadi sangat penting karena dampak dari risiko tersebut dapat berimbas pada risiko-risiko lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi bank Syariah.

## Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah pada Putusan Peradilan Umum
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama, bahkan meliputi pula bidang ekonomi syariah lainnya di luar bidang perbankan syariah. Ekonomi syari’ah dalam Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari’ah. Selain itu, ekonomi syari’ah dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank syari’ah; lembaga keuangan mikro syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; reksa dana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syariah.
Di dalam Pasal 55 ayat (1)  Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa

## 702 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (l), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Perbankan Syariah beserta penjelasannya tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad khususnya mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa. 27
Akan tetapi, ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Perbankan Syariah beserta penjelasannya telah diuji materiil oleh Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013 bahwa:
1.  Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Adapun pertimbangannya adalah: a. Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya
27 Trisadini Prasastinah Usanti, Pengantar Perbankan Syariah (Revka Petra Media 2015).[254].

## Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa ( choice of forum ) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah; b. Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud;  c. Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis terhadap enam putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang mendapat perkara mengenai sengketa perbankan syariah. Keenam putusan tersebut antara lain Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.47/Pdt.G/2013/PN.Klt, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.

## Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
64/Pdt.G/2013/PN.Clp, Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 11/Pdt.G/2014/ PN.Bko, Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya No. 16/Pdt.G/2014/ PN.Tsm, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 31/PDT.G/2016/PN.SDA, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 129/PDT/2018/PT.BDG. Dari keenam putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum di atas menunjukkan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum patuh terhadap prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan dengan putusan-putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang sudah tepat ketika mendapat perkara di bidang perbankan syariah yaitu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara di bidang perbankan syariah karena perkara di bidang perbankan syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa perkara perbankan Syariah, para pihak yang terkait memiliki kewajiban untuk patuh terhadap prinsip Syariah. Para pihak tersebut antara lain nasabah bank Syariah, bank Syariah, notaris, advokat, dan pengadilan. Dari putusan di atas menunjukan masih ada yang belum mematuhi prinsip Syariah. Nasabah bank Syariah dan advokat masih mengajukan gugatan sengketa perbankan Syariah ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, padahal Peradilan Umum tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbankan Syariah. Begitu juga dengan pihak bank Syariah dan notaris yang dalam pembuatan akad pada bagian klausula penyelesaian sengketa masih mencantumkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri setempat.

## Kesimpulan
Pengelolaan risiko kepatuhan dalam perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko-risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Bank syariah yang tidak patuh terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan penilaian negatif sehingga terjadi peningkatan risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada bank syariah sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah.

## Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
Bank syariah perlu melakukan pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat. Fungsi Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat, seperti peningkatan kompetensi dan pemahaman  mengenai  fiqih  muamalah  dan  perbankan  syariah.  Otoritas  Jasa Keuangan perlu meninjau kembali regulasi mengenai rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Adanya rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah dapat menyebabkan kurang fokus dalam melakukan pengawasan. Pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat dapat meminimalkan risiko-risiko lainnya dalam perbankan syariah.
Dari hasil analisis pada enam putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menunjukkan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum patuh terhadap prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan ketika pengadilan di lingkungan Peradilan Umum mendapat perkara di bidang perbankan syariah, majelis hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara di bidang perbankan syariah karena merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dari beberapa putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang mendapat perkara sengketa di bidang perbankan syariah, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak advokat yang belum memahami kompetensi absolut Peradilan Agama dan juga belum menyadari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dengan demikian, perlu adanya pelatihan mengenai penanganan perkara di bidang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, sehingga advokat memiliki pemahaman yang komprehensif untuk menangani perkara di bidang ekonomi syariah. Notaris dan bank syariah juga perlu meningkatkan pemahaman dalam pembuatan akad di bidang perbankan Syariah sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pembuatan akad terutama dalam klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## Daftar Bacaan

## Buku
Grais, W afik dan Matteo Pellegrini, Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services (The World Bank 2006).

## 706 Noviana: Pengadaan Barang/Jasa
Shomad, Abd., Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Kencana 2010).
Thalib, Prawitra, Syariah: Konsep dan Hermeneutika (Shareat FHUA dan Lutfansah Mediatama 2013).
Usanti, Trisadini Prasastinah, Pengantar Perbankan Syariah (Revka Petra Media 2015).
Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).

## Jurnal
Shomad, Abd., ‘Sharia Compliance dalam Bisnis Bank Syariah’ (2014) I Proceeding Paper Plenary Session , Konferensi Nasional Hukum Perdata,
Asosiasi Pengajar Hukum Perdata.
Sukardi, B., ‘Kepatuhan Syariah ( Shariah Compliance ) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia’ (2012) 2 AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam.
Usanti, Trisadini P., ‘Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah’ (2015) 3 ADIL: Jurnal Hukum.
Usanti, Trisadini P., ‘Syaria Compliance Sebagai Bentuk Perlindungan bagi Nasabah pada Bank Syariah’ (2015) 1 Jurnal Media Hukum dan Peradilan.
Usanti, Trisadini P. dan Prawitra Thalib, ‘Asas Ikhtiyati pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah’ (2016) 31 Yuridika.
Yulianti, Rahmani T., ‘Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah’ (2009) 3 Jurnal Fakultas Hukum UII.

## Laman
Istiq omah, Zuli, ‘BNI Syariah Bantu Pembiayaan Film Iqro 2 Lewat Wakaf’ ( Republika (online), 2018) <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ syariah-ekonomi/18/02/26/p4rc0m423-bni-syariah-bantu-pembiayaan-film- iqro-2-lewat-wakaf>.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

## Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--