## LATAR BELAKANG
Salah  satu  agenda  reformasi  nasional yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  adalah  yang menyangkut  otonomi  daerah.  Penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah segenap  kemampuan  sumber  daya  dan  potensi yang  ada  di  daerah  harus  dimanfaatkan  sebesar- besarnya  dengan  disertai  kebijaksanaan  dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan  daerah.  Kegiatan  penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Di  dalam  APBD  tersebut  bukan  hanya anggaran  pembangunan  saja  dapat  dilihat,  tetapi
juga  seluruh  kegiatan  pemerintah  dalam  satu tahun  anggaran  yang  bersangkutan  tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya  sendiri,  tentu  saja  tidak  dapat  berjalan secara  lancar  dan  mencapai  hasil  sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian  dan  peningkatan  pendapatan  daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai  salah  satu  tolak  ukur  otonomi  di  suatu tempat.  Sebagaimana  dijelaskan  pada  Undang-

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK  REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NANANG QOSIM 1 , MUHAMMAD YASIN 1 , NURAPIAH 1 , SYARIF NADJEMUDIN 2 , SARPIKA DATUMALA 2 , LATHIFAH A LANONCI 2
1 ( Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat)
2 ( Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat)
Ovika
(Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat)

## ABSTRAK
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  pada  Kantor  Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Donggala yang berjumlah 100 orang dan masyarakat yang menjadi wajib pajak reklame. Penelitian ini mengambil seluruh populasi yaitu sampling jenuh (sensus).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    implementasi  kebijakan  Pajak  Reklame  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  pada    Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kabupaten Donggala  yang  terdiri  dari  empat  indikator  yaitu    komunikasi  ( communication), Sumber-sumber (resources),  d ampak (dispositions)  dan Birokrasi (bureaucratic). Dari  keempat  indikator  tersebut  masih ada  sub  indikator  yang  masih  perlu  ditingkatkan  yaitu  sub  indikator  sarana  dan  prasarana,  pelaksana kebijakan,  perilaku pembuat kebijakan,   dan kesesuaian pelayanan, namun  secara akumulatif  responden memberikan  tanggapan    efektif  atau  baik.  Realisasi  pajak  reklame  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan peningkatan  dimana  pada  tahun  2012  dan  2013  relisasi  pajak  reklame  dapat  melampai  target  walaupu  n persentasi  pencapaiannya  menurun  pada  tahun  2012  sebesar  126,7%  menjadi  104%  pada  tahun  2013. Kontribusi  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Donggala  masih  sangat  kurang dengan  nilai  kontribusi  pada  tahun  2011  hingga  2013  hanya  berkisar  rata-rata  0.3%  dari  PAD.  Ini menunjukkan  sektor  usaha  produktif  rakyat  tidak  berkembang  sehingga  kegiatan  promosi  dengan pemasangan reklame rendah. Faktor yang mempengaruhi terhadap realisasi pajak reklame Pendapatan Asli Daerah   Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala  dapat  dijelaskan  yaitu :  Faktor  penghambat dan  pendukung  realisasi  tahun  sebelumnya,  Pencairah  Tagihan  Tahun  Sebelumnya,  Data  Potensi  dan Estimasi,  Penyesuain  tarif  dan  penyempurnaan  system  pungutan    masih  perlu  ditingkatkan  dan  menjaadi perhatian  bagi  implementator.  Sedangkan  faktor  Keadaan  Sosial-ekonomi  dan  kesadaran  wajib  pajak  dan Kebijakan ekonomi dan moneter harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala karena  besar  kecilnya  penerimaan  daerah  tergantung  keadaan  ekonomi  dan  sosial masyarakat maka  perlu ada  kebijakan  –  kebijakan  ekonomi  yang  dapat  meningkatkan  taraf  ekonomi  dan  sosial  masyarakat Kabupaten Donggala.
Kata Kunci: Implementasi Pajak Reklame, Kebijakan Pajak Reklame dan Pendapatran Asli Daerah.
Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang  menegaskan  kembali  pelaksanaan  Otonomi Daerah.  Otonomi  Daerah  menurut  UU  ini diartikan  sebagai  kewenangan  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka
pembiayaan pembangunan.  Peranan  dan  potensi  sektor perpajakan  sangat  besar  artinya,  terutama  untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan  nasional.  Masalah  umum  yang dihadapi  oleh  pemerintah  di  Indonesia  adalah sumber  pendapatan  daerah.  Dimana  sumber pendapatan  daerah,  selain  digunakan  untuk memenuhi keperluan biaya rutin, Pemerintah juga berkewajiban  untuk  melaksanakan  pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Untuk  itu  perlu  dikehendaki  agar  memfokuskan perhatian  pada  usaha  pemungutan  pajak  yang menghasilkan pendapatan  yang  besar untuk  dapat membiayai  sebagian  besar  pengeluaran  atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut pajak  ialah  iuran  wajib  yang  dilakukan  untuk pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  dapat  dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlak digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintah, dan  pembangunan  daerah.  Desentralisasi  adalah penyerahan  urusan-urusan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  yang  pada  dasrnya menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab  daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan  segi-segi  pembiayaan).  Berkaitan  dengan kebijaksanaan  Negara  dibidang  pajak,  menurut Suparmoko  (2002;  96)  pajak  disamping  sebagai sumber  penerimaan  Negara  yang  utama  (fungsi budget).  Pajak  berfungsi  sebagai  alat  mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian  (regular),  dan  pajak  sebagai  alat anggaran (budgetary),  dan pajak digunakan  untuk mengumpulkan  dana  guna  membiayai  kegiatan- kegiatan  rutin  pemerintah.  Berbagai  upaya  atau kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dan  disertai pula  dengan  semakin  meningkatnya  kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan  dan  Bagi  Hasil  Pajak  Propinsi
merupakan  jenis  penerimaan  untuk  membiayai pembangunan  dan  pemerintahan  daerah  di Kabupaten Donggala. Salah satu jenis pendapatan pajak  daerah  yang  penting  peranannya  dalam pembiayaan  pembangunan  daerah  pemerintah Kabupaten  Donggala  adalah  melalui  penerimaan Pajak  Reklame.  Pajak  reklame  merupakan  salah satu sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang  merupakan  bagian  dari  sumber  pendapatan asli  daerah  (PAD),  seperti  diatur  di  dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pajak  reklame sesuai Perda Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2011  adalah  pajak  atas  setiap  penyelenggaraan reklame  yang  meliputi  objek  pajak  reklame, subjek  pajak reklame,  wajib  pajak reklame,  dasar pengenaan  pajak,  tarif  dan  cara  penghitungan pajak reklame.
Kebijakan  peraturan  daerah  tesebut bukan  hanya  untuk  dipahami  saja,  tetapi  harus diwujudkan melalui implementasi secara konsisten  dan  melalui  sosialisasi  dari  pihak  yang berkewenangan  kepada  implementator  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah, khususnya Kabupaten Donggala dalam hal ini  dinas  pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan asset  daerah,  dimana  realisasi  penerimaan  pajak dari  pajak  reklame  jauh  dri  PAD  Kabupaten Donggala dapat dilihat dalam table dibawah ini:
Tabel 1

## Perbandingan Realisasi Pajak
Reklame dan Realisasi PAD Tahun Realisasi Pajak Reklame Realisasi PAD 2011 Rp 59.926.905,00 Rp 18,884,567,534.00 2012 Rp 78.555.322,00 Rp 29.989.864.720,68 2013 Rp 101.953.410,00 Rp 33.314.909.514,39 Sumber: DPPKAD Kabupaten Donggala, 2015
Dari tabel diatas menggambarkan kecilnya  realisasi  pajak  reklame  dibanding realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Permasalahan tersebut berdampak pada pemasukan  pajak  reklame  yang  kurang  efektif, dan  sekaligus  penulis  ingin  mengetahui  jawaban melalui  penelitian  dengan  judul  “Implementasi Kebijakan  Pajak  Reklame  Dan  Kontribusinya
Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Donggala.”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  kebijakan  pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  pajak  reklame  dan  kontribusinya terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Donggala.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan
Kebijakan  dan  implementasi  kebijakan merupakan  dua  hal  yang  berbeda,  namun  saling berghubungan satu sama lain. Karena itu sebelum membahas  implementasi  kebijakan,  penulis  lebih awal  mengkaji  kebijakan  dengan  alasan  bahwa perkembangan  kedua  ilmu  tersebut  jauh  lebih awal  berkembang  kebijakan.    tersebut  lebih dipengaruhi  para  sarjana  klasik,  oleh  karenanya penulis  akan  mengkaji  mengenai  kebijakan menurut  beberapa  ahli  sebagai  berikut:  Yanes (1991:74)  mengatakan  bahwa:  “kebijakan  adalah keputusan  tetap  yang  dicirikan  oleh  konsistensi dan pengembangan tingkah laku diri mereka yang membuat  diri  mereka  mematuhi  keputusan tersebut.” Wibowo (1994:49) berpendapat bahwa: “kebijakan  sebagai  sekumpulan  rencana  kegiatan yang dimaksud untuk memperbaiki efek perbaikan terhadap  kondisi  sosial  ekonomi.”  Dengan demikian,  pada  umumnya  kebijakan  memiliki keputusan  dan  dilaksanakan  secara  konsisten dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kondisi kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya ekonomi.
Nugroho (2006; 23) berpendapat bahwa : “  Kebijakan  publik  adalah  pengalokasian  nilai- nilai  secara  fakta  terhadap  seluruh  anggota masyarakat.  Dengan  demikian  bila  pemerintah mengambil  keputusan,  berarti  memiliki  sesuatu untuk  melakukan  sesuatu,  maka  harus  ada tujuannya dan kebijakan Negara itu harus meliputi semua tingkat pemerintah yang dilakukan semata- mata merupakan  penyataan  keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. “
Sementara  itu,  Dunn  (2001;  63-64)  berpendapat bahwa : “  Kebijakan  publik  merupakan serangkaian pikiran yang kurang lebih
berhubungan,  termaksud  pilihan  yang  kurang lebih  berhubungan,  keputusan  yang  tidak  kuat yang  dibuat  oleh  badan  atau  kantor-kantor pemerintah  diformulasikan  dalam  bidang-bidang issu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah, yang didalamnya terkandung kompleks antara kelompok masayrakat. ”
Winarno  (2002;  2)  mengatakan  bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.”  Kedua  konsep  kebijakan  tersebut menggambarkan  bahwa  apapun  yang  dilakukan atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  memiliki dampak  yang  sama  terhadap apa  yang  diinginkan pemerintah.
Dalam  suatu  kebijakan  dikenal  adanya proses  pembuatan  kebijakan,  Menurut  Dunn (2000;  22)  tahap-tahap  dalam  proses  pembuatan kebijakan,sebagai Anderson (1979;
3)
mengatakan  : publik  polices  are those  policies developed  by  goverment  bodies  and  officials ” (kebijakan  negara  adalah  kebijakan-kebijakan yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan pelajaran-pelajaran pemerintah).
Aplikasi dari pengertian tersebut Anderson  (1979;    3)  pengertian  kebijakan  negara adalah:
1. Kebijakan  negara  selalu  mempunyai  tujuan tertentu  atau  merupakan  tindakan  yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan  itu  berisi  tindakan-tindakan  atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan  itu  adalah  merupakan  apa  yang benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah,  jadi bukan  merupakan  apa  yang  pemerintah bermaksud  akan  melakukan  sesuatu  atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Kebijakan negara biasa bersifat positif artinya merupakan  bentuk  tindakan  pemerintah mengenai  suatu  masalah  tertentu  atau bersifat negatif artinya merupakan keputusan pejabat  pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti  yang  positif  didasarkan  atas  peraturan perundang-undangan  Dan  bersifat  memaksa (otoritatuf).
Dunn (2000; 85) lebih tegas mengatakan proses  kebijakan  publik  memiliki  unsur  analisis, sebagai berikut :
1. Masalah Kebijakan;
2. Alternatif Kebijakan;
3. Tindakan Kebijakan;
4. Hasil Kebijakan;
5. Kinerja Kebijakan
Kelima  unsur  ini  terangkum  dalam proses  pembuatan  keputusan,  mulai  dari  tahap formulasi  rapat  sampai  pada  tahap  implementasi dan evaluasi oleh pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan pendapat para pakar kebijakan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam kebijakan publik terdapat beberapa unsur kebijakan. Unsur-unsur tersebut adalah :
1. Lingkungan Kebijakan Lingkungan  Kebijakan adalah  keadaan  yang melatarbelakangi  atau  penyebab  timbulnya suatu  peristiwa,  isu  atau  masalah  sehingga memaksa dirumuskannya suatu kebijakan.
2. Pembuat dan pelaksana Kebijakan Pembuatan  dan  pelaksana  kebijakan  adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai  pengaruh  atau  kewenangan dalam  pembuatan  atau  perumusan  serta pelaksanaan suatu kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri Kebijakan  itu  sendiri    yang  dimaksud  yaitu sejumlah  keputusan  atau  sejumlah  pilihan yang  berhubungan  antara  satu  dengan  yang lainya  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan  itu sendri.
4. Kelompok sasaran Kelompok  Sasaran  adalah  merupakan  target atau sasaran yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan  yang  dapat  berupa  individu, masyarakat atau organisasi.
Randal  B.  Ripley  dalam  H.  Afan  Gafar (1995;  51)  mengemukakan  gagasannya  bahwa pada  dasarnya  siklus  kebijakan  dibagi  menjadi  5 (Lima)  tahap  kegiatan  yang  terdiri  dari  agenda setting,  proses  formulasi,  legitimasi  tujuan  dan program  kebijakan,  implementasi  kebijakan, evaluasi  implementasi  kebijakan  serta  keputusan tentang masa depan kebijakan.
Selanjutnya  menurut  Moeljono    (2006  ; 112),    kebijakan  adalah”kepandaian,  kemahiran, atau  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi garis  besar  dan  dasar  dari  rencana  dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak”.
Implementasi Kebijakan
Analisis  kebijakan  tersebut  adalah  tidak hanya menggabungkan dan memindahkan isi dan metode  dari  beberapa  disiplin,  tetapi  juga menghasilkan  informasi  yang  relevan  dengan kebijakan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk memecahkan  masalah    dan  tujuan  analisis kebijakan adalah lebih  dari sekedar menghasilkan faktor-faktor dan mencari cara untuk menghasilkan informasi mengenai nilai-nilai dan arah tindakan yang lebih baik. Selanjutnya
implementasi kebijakan itu mengandung beberapa pengertian,  sebagaimana  dirumuskan  oleh  Van Meter dan Van Hom dalam Abdul Wahab (2004; 65)  mengemukakan  implementasi  kebijakan sebagai berikut :
“  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  dalam keputusan kebijakan. “
Dalam  analisis  implementasi  kebijakan, Udoji (1999; 93) berpendapat bahwa : “pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang penting,  bahkan  lebih  penting  dari  pada pembuatan  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  akan sekedar  berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang tersimpan  rapi,  kalau  tidak  diimplementasikan.” Selanjutnya  islamy  (1998;  102)  mengemukakan bahwa  :  “pembuatan  kebijakan  tidakanya  ingin melihat  kebijakannya  telah  dilaksanakan  oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh  kebijakan  tersebut  telah  memberikan konsekuensi positf dan negative bagi masyarakat.”
Implementasi kebijakan tersebut dimaknai  sebagai  jauh  lebih  penting  di  dalam aplikasi pada publik bila dibandingkan pembuatan kebijakan,  karena  pada  hakekatnya  keluaran kebijakan memiliki  subtansi  yang  ingin  dirasakan oleh publik, karenanya dengan melalui implementasi  kebijakan  dapat  memiliki  dampak pada  masyarakat,  baik  diharapkan  maupun  tidak diharapkan. Darwin (1993; 1) mengatakan bahwa implementasi adalah :
1. Pengadaan  sumber  daya,  baik  sumber  daya alam,  teknologi,  manusia  dan  sumber  daya keuangan.
2. Interpretasi terhadap keputusan kebijakan.
3. Perencanaan  (perumusan  rencana  untuk melaksanakan keputusan kebijakan).
4. Pengorganisasian (pendayagunaan organisasi publik koordinasi kegiatan dan lain-lain).
5. Penyediaan jasa pelayanan.
Dalam  pengertian  yang  lain,  Mulyasa  (2005;  93) mengatakan  bahwa  :  “implementasi  merupakan suatu  proses  penerapan  ide,  konsep,  kebijakan, atau  motivasi  suatu  tindakan  praktis  sehingga memberikan  dampak  baik  berupa  pengetahuan, keterampilan  maupun  nilai  dan  sikap.”  Hal tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan dapat dilaksanakan apabila memiliki sumber daya maupun perencanaan  sebelum  dilakukan  keputusan,  agar penerapan  atau  aplikasinya  member  kontribusi, baik  pengetahuan  maupun  nilai  dan  sikap  dari aspek piskologi.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  suatu hal  yang  sangat  urgen  untuk  dibahas,  kerena jalannya suatu roda pembangunan sangat ditentukan  oleh  beberapa  besar  keuangan  yang dapat dicapai dari sumber kekayaan daaerah, baik itu  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya manusianya.  Dalam  penjelasan  undang-undang nomor  25  tahun  1999  tentang  pertimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  dikatakan bahwa:  “yang  dimaksud  dengan  pendapatan  asli daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri, yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
Sumber keuangan daerah dalam kaitannya  dengan  berbagai  asas  pemerintah didaerah  diatur  dalam  pasal  76  nomor  22  tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah.  sumber- sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :
1. Pendapatan asli daerah, terdiri dari:
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
d. Pendapatan hasil daaerah yang sah.
2. Dana pertimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan yang sah. Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut diatas,  meka  jenis-jenis  sumber  pandapatan  asli daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  adalah menuju  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Donggala, maka  pengelolaan  peningkatan  pendapatan  asli daerah  perlu  semakin  diintensifkan,  agar  tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan  serta  dapat
mendukung  terciptanya  aparat  yang  bersih  dan bertanggung  jawab.  Pandapatan  asli  daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah  dari  berbagai  sumber  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai  pelaksanaan  pemerintah  didaerah. Kebijakan  keuangan  daerah  berhubungan  erat dengan  kebijakan  Negara.  Hubungan  tersebut tidak  hanya  bersifat  keuangan,  tetapi  juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat  dari  tiga  segi,  yaitu  penyelenggaraan pemerintah didaerah, berkenaan dengan hubungan itulah, maka perlu perancanaan.
Menurut  penulis,  pendapatan  asli  daerah merupakan modal  dasar  bagi  setiap  daerah  dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan,  dan  sekaligus  merupakan  suatu bukti  terhadap  tinggiya  kesadaran  masyarakat dalam  mendukung  pemerintahan  dalam  menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

## Pajak reklame
Berdasarkan  peraturan  daerah  kebupaten donggala    nomor  1  tahun  2011  tentang  pajak daerah,  dijelaskan  bahwa  pajak  reklame  adalah pajak  atas  penyelenggaraan  reklame,  sedangkan reklame  sendiri  itu  adalah  benda,  alat,  perbuatan atau  media  yang  bentuk  corak  ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,menganjurkan,  mempromosikan atau  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang, jasa,  orang  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Dengan berkembangnya  teknologi,  semakin  banyak  pula perusahaan  yang memproduksi  suatu  produk atau barang,  hal  ini  perlu  disebarluaskan  agar masyarakat  lebih  mengenal  dan  memakai  barang yang  diproduksi  oleh  suatu  perusahaan  tesebut. Karena  itu  perlu  adanya  suatu  sasaran  untuk memproduksi  sebuah  produk,  diantaranya  adalah pemasangan papan reklame di kebupaten donggala,  mengingat  pajak  reklame  merupakan salah  satu  penerimaan  daerah  yang  potensial, maka pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan  pendapatan  kembali  reklame- reklame yang ada.
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya didalam  pelaksanaan  pembagunan.  Karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  Negara  untuk membiayai semua pengeluaran, termaksud pengeluaran pembangunan. Bedasarkan hal
tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
1. Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai  sumber  pendapatan  Negara,  pajak berfungsi  untuk  membiayai  pangeluaran- pengeluaran  Negara.  Untuk  menjalankan tugas-tugas  rutin  Negara  dan  melaksanakan pembangunan,  Negara  membutuhkan  biaya. Biaya  ini  dapat  diperoleh  dari  penerimaan pajak.  Dewasa  ini  pajak  digunakan  untuk pembayaran  rutin  seperti  belanja  pegawai, belanja  barang,  pemeliharaan  dan  lain sebagainya. Untuk pembiayaan
pembangunan,  uang  yang  dikeluarkan  dari tabungan  pemerintah,  yakni  penerimaan dalam  negeri  dikurangi  pengeluaran  rutin.
Tabungan pemerintah ini  dari tahun  ke  tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan  pembangunan  yang  semakin meningkat  dan  ini  terutama  diharapkan  dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah  biasa  mengatur  pertumbuhan ekonomi  melalui  kebijaksaan  pajak.  Dengan fungsi  mengatur,  pajak  biasa  digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya dalam rangka menggiring penanaman  modal  dalam negeri  maupun  luar negeri,  diberikan  bernbagai  macam  fasilitas keringanan  pajak.  Dalam  rangka  melindugi produksi  dalam  negeri,  pemerintah  biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negri.
3. Fungsi stabilitas Dengan  adanya  pajak,  pemerintah  memiliki dana  untk  menjalankan  kebijakn  yang berhubungan dangan stabilitas harga, sehingga  inflasi  dapat  dikendalikan.  Hal  ini biasa  dilakukan  antara  lain  dengan  jalan mengatur  peredaran  uang  di  masyarakat, pemungutan  pajak,  panggunaan  pajak  yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan  umum,  termaksud  juga  membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan  kerja  yang  pada  akhinya  akan  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kerangka Pemikiran Berbagai pemikiran tentang model implementasi  kebijakan,  yang  bertujuan  untuk mengukur keberhasilan keluaran-keluaran,
kebijakan dari aspek penerapan dan tindakan oleh impementator, sehingga dapat dinilai keberhasilan atau  kurang  berhasil.  Karena  untuk  mengukur keberhasilan  tersebut  penulis  merelevansikan variabel  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  yang  dibangun  oleh Edward  III dalam  winarno  (2002;  152)  mengenai  penerapan implementasi  kebijakan  pajak  reklame  tersebut dapat  pula    dimaknai  dampak  dari  peningkatan pemasukan  pendapatan  asli  daerah  pada  dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kebupaten donggala  dengan  ukuran  target  dan  realisasi, kesadaran  masyarakat,  wajib  pajak,  kesesuaian system  pungutan  suriadinata  (1994;  103)  untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  kerangka  pikir betikut ini :

## Defenisi Operasional Variabel
Dalam  proses  penelitian  ini,  penulis menyajikan defenisi oprasional variabel independen dan variable dependen yang satu sama lain saling mempengaruhi. Adapun kedua veriabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel  Independen  (bebas)  atau  variable yang  mempengaruhi  yaitu  implementasi kebijakan  reklame  adalah  suatu  proses penerapan  kebijakan  terhadap  implementator dengan  factor-faktor  komunikasi,  resource, disposisi dan struktur birokrasi. Perameter ini diukur dari :
- Komunikasi;
- Sumber daya;
- Dampak;
- Struktur birokrasi.
2. Variable  Dependen  (terikat)  atau  veriabel yang  dipengaruhi  yaitu  kontribusi  pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah,  Analisis  KontribusiMenurut  Widodo
(1990:20)  dalam  Dasril,  Henry  dan  Hessel (2004; 22) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan  dari  penerimaan  terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahuiperan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  dalam  kontribusi  terhadap  PAD. Sedang  kan  menurut  Menurut  Kamus ekonomi  (T  Guritno  1997;  76)  kontribusi adalah  sesuatu  yang  diberikan  bersama-sama dengan  pihak  lain  untuk  tujuan  biaya  atau kerugian  tertentu  atau  bersama.  Sehingga kontribusi  yang  dimaksud  dapat  diartikan sebagai  sumbangan  yang  diberikan  oleh pendapatan  pajak  atas  kendaraan  bermotor terhadap  pendapatan  asli  daerah.  untuk mengetahui  kontribusi  pajak  atas  kendaraan bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah, digunakan rumus sebagai berikut :
Kontribusi Pajak Reklame = Realisasi Pajak Reklame
Realisasi PAD × 100% Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0% - 10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati Dkk, 2013)

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  seluruh  penduduk  yang dimaksudkan  untuk  diselidiki,  menurut  Sutrisno Hadi  (1997;  220)  populasi  adalah  “Sejumlah penduduk  atau  individu  yang  paling  sedikit mempunyai  satu  sifat  yang  sama”.    Berdasarkan pada  pengertian  tersebut  yang  menjadi  populasi dalam  penelitian  ini  adalah    semua  Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendapatan Dan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kabupaten  Donggala  yang  berjumlah  100  orang
dan  masyarakat  yang  menjadi  wajib  pajak reklame.
Pengertian  sampel  ialah  jumlah  atau karasteristik  dari  populasi,  yang  dianggap  dapat memahami dan memberikan data yang diperlukan oleh  peneliti  sesuai  objek  penelitian  Untuk efesiensi  penelitian  penarikan  sampel  dilakukan dengan  teknik  purposive  sampling.  Menurut Faisal  (2001;  67) purposive  sampling adalah “penarikan secara sengaja oleh penulis didasarkan atas  kriteria    atau  pertimbangan-pertimbangan tertentu”.
Adapun  dasar  penentuan  jumlah  sampel mengacu  pada  pendapat  Arikunto (2006;  107) yang menyebutkan bahwa :
Apabila  dalam  suatu  penelitian karakteristik  yang ditetapkan  sebagai  subjek  kurang  dari  100  maka ketentuan penelitian harus diambil secara keseluruhan,  sehingga  penelitiannya  merupakan penelitian  populasi.  Selanjutnya  jika  subjeknya besar  atau  lebih dari  100 maka  dapat  diambil  10- 15% atau 20-25% atau lebih.
Melihat  populasi  yang  begitu  besar,  maka dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  sampel sebagai  wakil  dari  populasi  tersebut.  Adapun teknik  penarikan  sampel    dengan  menggunakan teknik purposive  sampling yaitu  memilih  dengan sengaja  responden  yang  dapat  memberikan  data akurat  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan berjumlah  37  orang  dengan  rincian  sebagai berikut :
- Kepala Bidang Pendapatan:1 orang
- Kasi Penetapan Pajak dan Retribusi/Staf: 5 orang
- Kasi  Dana  Perimbangan  dan  dana  lain-lain pendapatan yang sah  Dan Staf:  5 orang
- Kasi Keberatan dan Tindak Lanjut /Staff:5 orang
- Masyarakat wajib pajak reklame:21 orang Jumlah 37 Orang
Untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  maka penulis  menggunakan  informan  kunci  yaitu Kepala Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Donggala.

## Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti, maka  peneliti  menggunakan  empat  teknik pengumpulan data, sebagai berikut :
1. Pengamatan (observation)
Karlinger  dalam  Sugiono  (2006;  222) berpendapat bahwa : “mengobservasi adalah suatu  istilah  umum  artinya  semua  bentuk
penerimaan data yang dilakukan dengan cara menekan kejadian,
menghtungnya, mengukurnya dan mencatatnya.”
2. Wawancara (interview) Esterberg      dalam  Sugiono  (2006;  72) mengatakan  bahwa  ;  “wawamcara  adalah merupakan  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.”
3. Kuesioner (Kuisioner) Menurut Bovuch dalam Black and Champion  (2001;  335)  bahwa  :  “kuesioner merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang menggunakan  metode  penyebaran  daftar pertanyaan  pada  responden  tanpa  terganggu privasi oleh karena pengisian.”
4. Dokumentasi Pengumpulan  data  melalui  dokumentasi dilakukan  dengan  cara  membaca,  mencatat  atau mengcopy  dokumen-dokumen,  arsip  –  arsip maupun  laporan  data-  data  lain  yang  terkait dengan  permasalahan  penelitian.  Teknik  ini digunakan  dengan  maksud  agar  data  sekunder yang  erat  kaitannya  dengan  fokus  penelitian  ini dapat menjadi bahan kelengkapan yang mendukung analisis data penelitian ini. Selain itu, akan  mencantumkan  foto  /gambar  yang  berkaitan dengan masalah penelitian.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan deskripsi objek yang diteliti, analisis deskriptif ini hanya digunakan untuk mengolah dan menyajikan data  tanpa  mengambil  keputusan  untuk  dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap  obyek  yang  diteliti  melalui  data  sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan  analisis    dan  membuat  kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2006; 29).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif, dengan  menguraikan  seluruh  data  dan  fakta  yang berhasil  dikumpulkan  dalam  bentuk  narasi  dan argumentasi yang berlandaskan  pada  data lapangan yang telah diperoleh dengan menggunakan  tabel  Frekuensi  dan  Presentase. Teknik  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan fenomena  tertentu  secara  lebih  terperinci  tentang implementasi  kebijakan  pajak  reklame  terhadap peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada   Dinas
Pendapatan  Dan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Donggala
Singarimbun (2006; 35) berpendapat bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data  dalam  bentuk  yang  lebih mudah  di  baca  dan di  interprestasikan.  Data  tersebut  dianalisis  dalam kerangka  hubungan  antara  variabel  penelitian. Untuk  mengukur  nilai  dari  variabel  digunakan rating scale.
Sugiyono (2003), menyatakan bahwa Skala
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan  persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang tentang  fenomena  sosial.  Dalam  penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.  Dengan  Skala Likert ,  maka  variabel yang  akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator variabel.  Kemudian  indikator  tersebut  dijadikan titik  tolak  untuk  menyusun  item-item  instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Untuk  keperluan  analisis,  maka  jawaban dalam kuisioner tersebut sebagai berikut.
1. Jawaban sangat setuju dengan skor 5
2. Jawaban setuju dengan skor 4
3. Jawaban kurang setuju dengan skor 3
4. Jawaban tidak setuju dengan skor 2
5. Jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.1. Faktor-Faktor  Implementasi  Kebijakan Pajak Reklame Kabupaten Donggala
Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh aparat pemerintah dalam suatu birokrasi pemerintahan sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitasnya  rendah.  Namun  hal  ini  tidak menjadikan  alasan  utama  untuk  tetap  pesimistik atas  perubahan  yang  mungkin  terjadi  dalam paradigma pelayanan yang selama ini menempatkan  aparat  dengan  birokrasinya  pada posisi  yang  harus  dilayani,  tetapi  harus  berubah kepada  paradigma  yang  menempatkan  pengguna jasa (konsumen) pada posisi yang lebih tinggi.
Upaya pergeseran paradigma yang dimaksud  diatas,  secara  ideal  mesti  dimulai  dari kemauan ( goodwill ) pemerintah, melalui penyempurnaan  kebijakan-kebijakan  di  bidang pelayanan.  Oleh  karena  itu  orientasi  pelayanan harus  berubah  dari  sekedar  memenuhi  kebutuhan pengguna jasa kearah pelayanan yang memuaskan pengguna  jasa  disertai  dengan  perilaku  pelayanan secara  tertulis.  Untuk  dapat  mencapai  taraf pelayanan  seperti  ini,  pelayan  atau  aparat  tidak
hanya  dituntut  harus  menguasai  teknik  pelayanan (IQ)  tetapi  juga  harus  memiliki  kesadaran emosional  (EQ),  agar  tercapai  pelayanan  yang memuaskan  dan  sepenuh  hati  sesuai  dengan standard pelayanan yang berkualitas.
Pelayanan  yang  berkualitas merupakan hal yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  organisasi  yang menawarkan/menjual  jasanya  kepada  publik. Telah  dikemukakan pada  bagian terdahulu  bahwa suatu pelayanan dikatakan berkualitas jika mampu memenuhi  preferensi  konsumennya.  Dengan demikian, kepuasan pelanggan merupakan determinan  kunci  untuk  bias  mencapai  suatu pelayanan yang berkualitas.
Dalam  kondisi  persaingan  sempurna  di mana  masyarakat  mampu  memilih  di  antara berbagai  alternatif  pelayanan  yang  ditawarkan, kepuasan  pengguna  jasa  mau  tidak  mau  harus dipenuhi.  Untuk  dapat  memuaskan pengguna  jasa melalui  pelayanan  yang  diberikan  maka  setiap organisasi  perlu  mengetahui  sejauh  mana  tingkat kepuasan  konsumen  terhadap  pelayanan  yang diberikan,  sebab  dari  hal  inilah  setiap  organisasi akan dapat melakukan identifikasi strategi-strategi bagi perbaikan kinerjanya.
Kepuasan  masyarakat  atau  pengguna  jasa juga  sangat  ditentukan  kualitas  dari  yang memberikan pelayanan. Dinas Pendapatan,
Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  sebagai  organisasi  pemerintah  yang bergerak  dalam  bidang  Peternakan    dituntut sebagai  ujung  tombak  dalam  meningkatkan pembangunan khususnya dalam bidang keuangan. Olehnya itu kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan merupakan tolok ukur atas keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala  dalam meningkatkan  mutu  pelayanan  sehingga  dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat.
Pelayanan  terhadap  publik  terdiri  dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan  masalah  terhadap  kinerja  pelayanan publik  tersebut  membutuhkan  sebuah  proses  dan cara-cara  yang  tidak  mudah  dan  simpel,  Hal  ini mengharuskan kita untuk selalu melihat permasalahan  yang  muncul  dengan  berbagai dimensi,  dan  jangan  hanya  dilihat  dari  satu dimensi  semata  saja.  Dalam  konteks  ini  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  yang  merupakan  organisasi penyedia  pelayanan  di  bidang  keuangan  dengan tugas  teknis  dan  administratifnya.  Dengan demikian  Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan
dan  Aset    Kabupaten  Donggala  harus  tetap melakukan  langkah-langkah  perbaikan  disegala aspek  kegiatannya,  mengingat  otonomi  daerah serta  kesiapannya  menjelang  era  perdagangan bebas diberlakukan.
Konsekwensi logis bagi Dinas Pendapatan,
Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  selaku  organisasi  pelayanan  publik adalah  menempatkan  klien  atau  masyarakat pengguna  jasa  sebagai  faktor  terpenting  dalam pelaksanaan  tugas. Telah  disinggung  pada  bagian kerangka teori, bahwa kontrol oleh publik sebagai pengguna jasa dapat digunakan sebagai cara untuk penilaian  terhadap  baik  atau  tidaknya  kinerja pelayanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan  publik  tersebut.  Hal  ini  amat  erat kaitannya  dengan  kepuasan  pelanggan  terhadap kinerja  pelayanan  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan dan Aset  Kabupaten Donggala.
Analisis  pengukuran  indeks  implementasi dari  kebijakan  dan  kualitas  pelayanan    dilakukan atas  dasar  standar  nilai  rata-rata  dari  setiap kategori yang dicantumkan. Butir-butir instrument  implementasi  dari  sebuah  kebijakan yang  diterapkan  dapat  dilihat  dari  komunikasi, sumber-sumber,  kecenderungan  dan  birokrasi pemerintah  itu  sendiri.  Sementara  itu    pelayanan yang  diberikan  sebagai  wujud  dari  implementasi sebuah kebijakan dapat dilihat dari kesederhanaan,  kejelasan  dan  kepastian,  keadilan yang  merata,  dan  ketepatan  waktu  dalam memberikan pelayanan
a. Komunikasi Komunikasi  merupakan  suatu  proses sosial  yang  sangat  mendasar  dan  vital  dalam kehidupan  manusia.  Dikatakan  mendasar  karena setiap  masyarakat  berkeinginan  mempertahankan suatu  persetujuan  mengenai  aturan  sosial  melalui komunikasi.  Dikatakan  vital karena  setiap individu memiliki kemampaun untuk berkomunikasi degan individu lainnya. Dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  rinci, komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang  menyampaikan  sesuatu  lewat  bahasa dan  simbol-simbol  tertentu  kepada  orang  lain, sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan  dapat  tercapai.    Karena  itu  jika  kita berkomunikasi,  maka  kita  memiliki  beberapa kesamaan  bahasa atau kesamaan  arti  dari  simbol- simbol  yang  digunakan  dalam  berkomunikasi. Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia  hanya  bisa  terjadi,  jika  seseorang  yang
menyampaikan  pesan  kepada  orang  lain  dengan tujuan  tertentu,  artinya  komunikasi  hanya  terjadi kalau  didukung  oleh  adanya  sumber,  pesan, media,  penerima  dan  efek.  Unsur-unsur  ini  bisa juga  disebut  komponen  atau  elemen  dalam komunikasi.
Sebuah  keputusan  atau  kebijakan  untuk dapat  mencapai hasil  yang  maksimal, maka harus pula  disosialisasikan  kepada  masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan  agar  masyarakat  memahami  dan mengerti  dan  mematuhi  segala  kebijakan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Selain  itu dengan  adanya  komunikasi  maka  keputusan  atau kebijakan  pemerintah  tersebut  akan  diketahui tingkat keberhasilannya,  sehingga  dapat  diketahui pula kegunaannya. Demikian juga Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala,  dalam upaya meningkatkan efektifitas  pelayanan,  maka  berbagai  kebijakan telah dilakukan sebagai wujud dari pengejawentahan  visi  dan  misi  Kabuapeten Donggala  umumnya  dan  Dinas  Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggalapada khususnya.
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan kebijakan  tersebut,  maka  kebijakan  yang  telah ditetapkan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan harus  diketahui  oleh  publik  sebagai  pengguna jasa.  Olehnya  itu  untuk  memberikan  pemahaman dan  pengertian  tentang  kebijakan  yang  telah ditetapkan,  maka  pihak  Dinas  Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  melaksanakan  sosialisasi  kebijakan tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut mendapat sambutan  yang  baik  dari  masyarakat,  karena dengan  adanya  sosialisasi,  maka  masyarakat  luas sebagai pengguna jasa mengetahui arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala tersebut, dan untuk lebih jelasnya hasil tanggapan responden  terhadap  item  tersebut,  maka  dapat disimak pada tabel berikut ini:
Tabel 3

## Tanggapan Responden Tentang
Sosialisasi Kebijakan No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 27 73,0 2 Setuju 9 24,3 3 Kurang Setuju 1 2,7 4 Tidak Setuju 0 0
5 Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 Tabel    di  atas  menunjukkan  bahwa  27 orang atau 73,0%  memberikan pernyataan sangat baik  terhadap  sosialisasi  kebijakan  dalam  upaya meminimalisir  hambatan,  9  orang  atau  24,3% memberikan  pernyataan  baik,  dan  1  orang responden  atau  2,7%  memberikan  pernyataan kurang  baik  .  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan dalam upaya meminimalisir  hambatan  telah  dilaksanakan dengan baik.
Mengacu  pada      tanggapan  responden, maka  untuk  mengoptimalkan  kebijakan  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala,  kebijakan  tersebut  telah disosialisasikan  secara  kontinyu  sesuai  dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tersebut. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Fitriani  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala.
Kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  sebenarnya  merupakan acuan  atau  pedoman  dalam  pelaksanaan kegiatan. Olehnya  itu  agar  pengelola  keuangan  di  setiap SKPD  mengetahui  kebijakan  tersebut,  maka pihak Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset    Kabupaten  Donggala  secara  kontinyu melaksanakan  sosialisasi  kebijakan      melalui pendidikan  dan  pelatihan  maupunpenyuluhan.
(Hasil wawancara, 6 Januari 2015) Menyimak  dari  tanggapan  responden adan  informan  di  atas,  dapatlah  dikemukakan bahwa  sosialisasi  kebijakan  yang  telah  ditetapkan harus  dilaksanakan  secara  kontinyu.  Hal  ini merupakan  wahana  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala  dalam menyelenggarakan  segala  kegiatan  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya.
Selanjutnya dalam mengimplementasikan  kebijakan  sebagaimana yang diharapkan, maka pelaku/pelaksana kebijakan,  harus  menerima  petunjuk-petunjuk pelaksanaan  (juklak)  yang  jelas  untuk  dipahami agar  tidak  terjadi  implementasi  yang  salah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 responden, 33 orang responden memberikan tanggapan sangat Setuju  atau  sekitar  89,2%.  Sementara  itu  yang
memberikan  tanggapan  Setuju  terhadap  sikap pelaku/pelaksana  kebijakan    dalam  menerima petunjuk pelaksanaan berjumlah 4 orang responden  atau  sebesar  10,8%.  Untuk  lebih jelasnya dapat disimak dalam tabel berikut ini:
Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Sikap Pelaku/Pelaksana Kebijakan  Menerima Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 33 89,2 2 Setuju 4 10,8 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat  Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di atas,  menunjukan  bahwa  responden  memberikan pernyataan  baik terhadap   sikap  pelaku/pelaksana kebijakan  dalam menerima petunjuk pelaksanaan yang  jelas  untuk  dipahami  agar  tidak  terjadi implementasi  yang  salah.  Pernyataan  responden tentang pelaku/pelaksana kebijakan, harus menerima petunjuk-petunjuk pelaksanaan (juklak) yang  jelas  untuk  dipahami  agar  tidak  terjadi implementasi  yang  salah,  dan  hal  tersebut merupakan  kewajiban  yang  harus  diketahui  oleh pelaku  kebijakan,  agar  kebijakan  tersebut  dapat efektif dan efisien.
Ajis Sekretaris Dinas Pendapatan,
Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala, mengemukakan: Dalam mengimplementasikan kebijakan
sebagaimana yang diharapkan,
maka pelaku/pelaksana  kebijakan,  harus  menerima petunjuk-petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas untuk  dipahami  agar  tidak  terjadi  implementasi yang  salah.  Dengan  adanya  petunjuk  tersebut, maka  pemahaman  pengelola  keuangan  di  setiap SKPD dan pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  tepat sasaran  dan  tepat  penggunaan.  (Hasil  wawancara, 6 Januari 2015)
Sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dalam kebijakan tersebut tidak merugikan
masyarakat,  efektif  dan  efisien,  dengan  harapan bahwa  kebijakan  mampu  meminimalisir  berbagai konflik  yang  terjadi  baik  pada  saat  ini  maupun yang akan datang. Olehnya itu apabila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten  jelas.  Apabila  terjadi  pertentangan antara  petunjuk  pelaksana  kebijakan  dengan perintah-perintah pelaksanaan, maka akan menyulitkan  para  pelaksana  kebijakan  dalam menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Untuk mengetahui  tanggapan  responden  terhadap  item diatas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang
Implementasi Kebijakan Dan Konsisten No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 24 64,9 2 Setuju 12 32,4
3 Kurang Setuju 1 2,7 4 Tidak Setuju 0 0
5 Sangat  Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Hasil  olahan  data  responden  tentang implementasi kebijakan dan konsisten dapatlah di jabarkan  bahwa  24  orang  responden  atau  sekitar 64,9%  memberikan  tanggapan  sangat  setuju. Sementara  itu  12  orang  responden  atau  sebesar 32,4% memberikan tanggapan setuju
implementasi kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  .  Selanjutnya  hanya  1  orang  responden atau  sebesar  2,7  yang  memberikan  pernyataan kurang  setuju.    Mengacu  pada    hasil  pengolahan data  pada  tabel  di  atas,  dapatlah  disimpulkan bahwa  responden  memberikan  tanggapan  setuju tentang  implementasi  kebijakan  yang  ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus  konsisten  jelas.  Apabila terjadi pertentangan  antara  petunjuk  pelaksana  kebijakan dengan  perintah-perintah  pelaksanaan, maka  akan menyulitkan  para  pelaksana  kebijakan  dalam menjalankan tugasnya.
Menyimak  dari  pernyataan  responden  di atas, maka hal senada juga dikemukakan oleh  Ibu Hadjar  Modjo  Kepala  Bidang  Anggaran  Daerah
Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala
Seperti  yang  telah  dikemukakan  bahwa kebijakan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan  tugas,  jadi  kita  harus konsisten  dengan  apa  yang  menjadi perintah  dari  kebijakan  tersebut.    Apabila terjadi pertentangan antara petunjuk pelaksana  kebijakan  dengan  perintah- perintah pelaksanaan, maka akan menyulitkan kita dalam menjalankan tugas.
(Hasil wawancara, 7 Januari 2015)

## b. Sumber Daya
Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset    Kabupaten  Donggala  sebagai  lembaga teknis  yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu Bupati  dalam  meningkatkan  pembangunan  di bidang  keuangan,  telah  berupaya  semaksimal mungkin  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  dengan  menentukan  kebijakan  dan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna jasa.
Sebuah  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  bukan  terlahir  dari  kepala atau  seorang  pimpinan  saja.  Sebuah  kebijakan dapat  dikatakan  efektif  dan  efsien  apabila  dalam penyusunan kebijakan tersebut melibatkan publik, khususnya  pegawai  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan dan Aset  Kabupaten Donggala sendiri. Adanya  saran  dan  masukan  yang  bersifat  positif dari  pegawai  merupakan  nilai  tambah  dalam penyusunan  kebijakan,  karena  pegawai  lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sebagai pengguna  jasa.  Oleh  karena  itu  jumlah  pegawai dan    professional  pegawai,  sarana  dan  prasaran sangat  membantu  sekali  dalam  penyusunan sebuah kebijakan.
Untuk  mengetahui  jumlah  pegawai dalam  menunjang  penyusunan  kebijakan  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  ,  maka  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:

## Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang  Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan Dan Aset  Kabupaten Donggala No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 20 54,1 2 Setuju 17 45,9
3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0
5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Memperhatikan perolehan data hasil dari tanggapan  responden  pada  tabel  4.8  di  atas dapatlah  dijabarkan  bahwa  dari  37  orang responden,  20  orang  responden  menjawab  sangat setuju  atau  sekitar  54,1%  atau  dengan  kata  lain bahwa  sumber  daya  sudah  sangat  memadai,  17 orang  responden  mengatakan  setuju  atau  sebesar 45,9%  sudah  memenuhi  standar  bahwa  jumlah pegawai  dalam  menunjang  penyusunan  kebijakan Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala memadai.
Mengacu  pada  hasil  data  di  atas    Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa responden meyatakan bahwa pegawai  pada Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  telah  memadai  dalam menunjang penyusunan kebijakan.   Sumber daya manusia  (SDM)  merupakan  elemen  utama organisasi  dibandingkan  dengan    elemen  lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu  sendiri  yang  mengendalikan  yang  lain. Manusia  memilih  telnologi,  manusia  yang mencari  modal,  manusia  yang  menggunakan  dan memelihara,  disamping  manusia  dapat  menjadi salah  satu  sumber  keunggulan  bersaing  dan sumber keunggulan bersaing yang langgeng.
Berbicara  masalah  sumber  daya  manusia, sebenarnya  dapat  kita  lihat  dari  dua  aspek,  yakni kuantitas  dan  kualitas.  Kuantitas  menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang penting kontribusinya  dalam  pembangunan,  dibandingkan
dengan  aspek  kualitas.  Bahkan  kuantitas  sumber daya  manusia tanpa  disertai  dengan  kualitas  yang baik  akan  menjadi  beban  pembangunan  suatu bangsa.  Sedangkan  kualitas  menyangkut  mutu sumber  daya  manusia  tersebut,  yang  menyangkut kemampuan,  baik  kemampuan  fisik  maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental).
Bila  dilihat  secara  mikro,  dalam  arti  di lingkungan  suatu  jenis  kerja,  maka  sumber  daya manusia  yang  dimaksud  adalah  pegawai  atau karyawan.  Sumber  daya  atau  karyawan  disuatu lembaga sangat penting perannya dalam mencapai keberhasilan lembaga atau departemen.
Sumber  daya  manusia  merupakan  modal dasar  dari  kebudayaan  suatu  bangsa.  Modal  fisik dan  sumber  daya  alam  hanyalah  faktor  produksi yang  bersifat  pasif.  Manusia  adalah  agen-agen aktif yang mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber  alam,  membangun  organisasi- organisasi  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  dan melaksanakan pembangunan nasional.
Selain jumlah pegawai,
maka profesionalisme  pegawai  atau  sumber  daya manusia juga sangat mendukung dalam penyusunan  kebijakan.  Hasil  penelitian  terhadap data  sekunder  bahwa  hampir  sebagian  sarjana yang  bertugas  di  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala berlatarbelakang  pendidikan  S1    dan  pernah mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  masalah keuangan.
Lebih jelasnya tentang tanggapan responden  terhadap  hal  tersebut,  dapat  disimak dalam tabel berikut ini.
Tabel 7 Tanggapan Responden Tentang Profesionalisme Staf Atau Pegawai Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset  Kabupaten Donggala No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 24 64,9 2 Setuju 13 35,1 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat  Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Tabel  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa sebanyak  24  orang  responden  yang  menjawab setuju atau sebesar 64,9% memberikan tanggapan bahwa  profesionalisme  staf  atau  pegawai  pada Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  sangat  memadai  dalam menunjang  penyusunan  kebijakan.  Sedangkan sebanyak  13  orang  responden  menjawab  setuju atau  sebesar  35,1%  mengatakan    memadai. Mengacu  pada  konfigurasi  jawaban  responden maka    dapatlah  disimpulkan  bahwa  walaupun masih  terdapat  beberapa  orang  rersponden  yang memberikan jawaban kurang dan tidak profesional terhadap  pernyataan  di  atas,  namun  secara akumulatif  dapatlah  dikatakan  bahwa    responden menyatakan  bahwa  staf atau pegawai pada Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala professional dalam menunjang penyusunan kebijakan.
Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset    Kabupaten  Donggala  sebagai  lembaga teknis  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  membentu Bupati  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di bidang  keuangan  pada  dasarnya  telah  didukung oleh  100  orang  pegawai.  Dari  jumlah  pegawai tersebut sebagian besar berlatarbelakang pendidikan S1, sehingga mendukung sekali dalam menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan.  Seperti yang dikemukakan Ajis, Sekretaris Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala .
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah satu  faktor  penentu  dalam  penyusunan  dan melaksanakan kebijakan. Seperti yang kita ketahui bahwa  Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset    Kabupaten  Donggala  sebagai  lembaga teknis  ditunjang  dengan  52  orang  pegawai  yang sebagian besar berijasah S1 dan pernah mengikuti berbagai  pendidikan  dan  pelatihan  masalah keuangan.  Jadi  dengan  keberadaan  jumlah pegawai  tersebut,  maka  setiap  kebijakan  yang tetapkan  tentunya  efektif  dan  efisien.  (Hasil wawancara, 6 Januari 2015)
Sub  indikator  selanjutnya  yaitu  sarana dan  prasarana  dalam  mununjang  kebijakan  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala dalam meningkatkan efektifitas  pelayanan.  sarana  prasarana  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala dalam mendukung kebijakan memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Fungsi sarana  prasarana  ini  adalah  dalam  kerangka
mendukung  mobilitas,  pengiriman  informasi penting serta menegakkan kebijakan.
Tanggapan  responden  terhadap  sarana dan  prasarana  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala  dalam rangka  menunjang  dan  kebijakan  dalam  upaya meningkatkan  efektifitas  pelayanan,  maka  dapat disimak pada tabel berikut ini:
Tabel 8 Tanggapan Responden Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Donggala No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 23 62,2 2 Setuju 6 16,2 3 Kurang Setuju 6 16,2 4 Tidak Setuju 2 5,4 5 Sangat  Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Hasil  tanggapan  responden  terhadap sarana dan  prasarana  dalam menunjang  kebijakan terhadap  efektifitas  pelayanan  pada  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  ,  menunjukkan  bahwa  dari 37  responden  yang  telah  ditetapkan,  sebanyak  23 orang yang mengatakan setuju atau sebesar 62,2% atau  dengan  kata  lain  memberikan  tanggapan sangat memadai efektifitas pemberian pelayanannya,  sementara  itu    6  orang  responden yang  menjawab  setuju  atau  sekitar  16,2% memberikan  tanggapan  bahwa  sarana  dan prasarana  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala memadai  dalam  menunjang  kebijakan,  dan  6 orang  responden  yang  mengatakan  kurang  setuju atau  sebesar  16,2%  memberikan  tanggapan kurang  memadai.  Namun  dari  37  responden,  2 orang    yang  menjawab  tidak  setuju  atau  sebesar 5,4% yang memberikan tanggapan tidak memadai.
Mengacu  pada  hasil  pengolahan  data  di atas,  maka  secara  umum  dapat  dikategorikan bahwa  responden  memberikan  tanggapan  bahwa sarana dan  prasarana  dalam menunjang  kebijakan terhadap  efektifitas  pelayanan  pada  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  memadai  namun  perlu
ditingatkan.        Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada sarana  penunjang  yang  terdapat  di  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala.  Sebagai  pembantu  bupati dalam  bidang  pengelolaan  keuangan  yang  juga merupakan  lembaga  teknis,  sarana  dan  prasarana masih  perlu  adanya  pengembangan,  misalnya sarana  informasi  teknologi  yang  hingga  saat  ini belum on line . Selain itu UPTD sebagai pembantu Kepala  Dinas  di  tiap  kecamatan  juga  belum terbentuk.
Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh  Richard  D.  Machmud,  Kepala  Sub  Bidang Pajak  dan  Retribusi  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan dan Aset  Kabupaten Donggala Kita  akui  bahwa  sarana  dan  prasarana khususnya  masalah  IT  masih  perlu  dilakukan pengembangan.  Karena  sarana  tersebut  untuk masa sekarang memang sangat menentukan untuk kemajuan lembaga. Dengan adanya IT maka akan dengan mudah mengakses berbagai informasi dari luar  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah keuangan. (Hasil wawancara, 10 januari 2015).
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Ummi Asnita,  Kepala  Bidang  Investasi  dan  Pinjaman Daerah  :  Seharusnya    Dinas  Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  memprioritaskan    pengadaan  sarana informasi  yang  dilengkapi  dengan  internet. Sebagai  Kepala  Seksi kami  sangat mengharapkan hal  itu,  karena  kabupaten  Donggala  terdiri  dari beebrapa  kecamatan,  sehingga  untuk  menunjang hal  tersebut  sangat  dibutuhkan  sarana  informasi yang  cepat,  tepat,  dan  akurat,  sementara  di  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  sendiri  belum  dilengkapi dengan  sarana  informasi  yang  memadai  dan internet  untuk  mengakses  informasi.  (Hasil wawancara, 10 Januari 2015)
Menyimak  hasil  tanggapan  responden  di atas,  dapatlah  dikemukakan  bahwa  sarana informasi  dalam  bidang  keuangan  masih  perlu peningkatan.  Karena  dapat  membantu  dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Donggala khususnya. c. Dampak (dispositions)
Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan  oleh  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala  dapat diukur dan dilihat dari partisipasi atau kecenderungan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam memberikan sikap atau memberi dukungan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.    Seperti
yang  dinyatakan  responden  dalam  tabel  berikut ini:
Tabel 9 Tanggapan Responden Terhadap Sikap Pelaksana Kebijakan No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 27 73,0 2 Setuju 9 24,3 3 Kurang Setuju 1 2,7 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat  Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Hasil tanggapan responden tentang sikap pelaksana  kebijakan  dalam    memberi  dukungan terhadap  pelaksanaan  kebijakan,  maka  dari  37 responden,  27  orang  responden  yang  menjawab sangat  setuju  atau  sekitar  73,0%  memberikan jawaban  selalu,  dan    9  orang  responden  yang menjawab setuju atau sebanyak 24,3% memberikan  tanggapan  sering.  Sementara  1 responden  lainnya  menjawab  kurang  setuju  atau sebanyak  2,7%  menjawab    kadang-kadang. memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Menyimak tanggapan responden diatas dapatlah  disimpulkan  bahwa          responden menyatakan  sikap  pelaksana  kebijakan  tidak pernah  memberi  dukungan  terhadap  pelaksanaan kebijakan.
Sikap  kurang  baik  pelaksana  kebijakan dalam  memberi  dukungan  terhadap  pelaksanaan kebijakan tersebut, dari hasil penelitian menunjukkan  bahwa  hanya  dilakukan  oleh individual  atau  oknum  tertentu  dengan  alasan bahwa  oknum  tersebut  kurang  memahami  apa  isi dari  kebijakan  tersebut.  Olehnya  itu  untuk mengefektifkan  kebijakan  tersebut,  maka  Pihak Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  secara  kontinyu  melakukan penyuluhan  dan  sosialisasi  terhadap  kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Hj. Fajra Kepala Sub Bagian Kegawaian dan Umum.
Memang  masih  ada  beberapa  masyarakat yang  belum  mengetahui  adanya  kebijakan dan  bahkan  ada  juga  pegawai  pada  Dinas Peternakan yang belum memahami kebijakan  tersebut.  Olehnya  itu  pihak
Dinas  Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset    Kabupaten  Donggala  secara kontinyu  dan  rutin  melakukan  sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut, dengan harapan mampu memberikan  kontribusi  positif  terhadap kebijakan  tersebut.  (Hasil  wawancara,  8 Januari 2015)
Apabila diperhatikan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada sikap pelaksana  saja,  tetapi  keberhasil  kebijakan  juga tergantung  yang  membuat  kebijakan.    Apabila perilaku-perilaku  pembuat  kebijakan  berbeda dengan pelaksana kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan menjadi sulit.  Untuk  menyikapi  pernyataan  di  atas,  maka dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini:
Tabel 10 Tanggapan Responden Tentang Perilaku- Perilaku Pembuat
Kebijakan No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 33 89,2 2 Setuju 4 10,8 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Hasil  penelitian  terhadap  item  ini menunjukkan  bahwa  33  orang  responden  yang menyatakan  setuju  atau  sebanyak  89,2%  dan  4 orang yang menyatakan setuju atau sebesar 10,8% sedangkan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju tidak  ada,  hal  ini  menunjukkan  apabila  perilaku- perilaku  pembuat  kebijakan  berbeda  dengan pelaksana  kebijakan,  maka  dapat  dipastikan bahwa  implementasi  kebijakan  menjadi  sulit, sehingga  secara  tidak  langsung  mengatakan bahwa  pelaksanaan  kebijakan  dapat  terlaksana dengan  baik  apabila  sikap  pelaksana  yang  baik ditambah  dengan  yang  membuat  kebijakan  betul- betul  melaksanakan  tugas.  Mengacu  pada  hasil perhitungan  di  atas,  maka  dapatlah  dikemukakan
bahwa    responden  tidak  setuju  apabila  perilaku- perilaku  pembuat  kebijakan  sesuai  dengan pelaksana  kebijakan,  karena  pimpinan  sebagai pembuat kebijakan tentunya tidak hanya berdasarkan  kepentingan  pribadi,  tetapi  tetap mengacu  pada  kepentingan  publik.  Dalam menentukan  sebuah  kebijakan  seorang  pimpinan tetetap  menerima  saran  dan  masukan  dari  pihak yang  terkait  yang  mengetahui  persis  kondisi  di lapangan.  Sehingga  wajar  apabila  responden menyatakan  kurang  setuju  apabila  perilaku- perilaku  pembuat  kebijakan  berbeda  dengan pelaksana kebijakan.

## d. Birokrasi
Birokrasi  pada  prinsipnya  merupakan suatu  gambaran  akan  tugas  pokok  dan  fungsi setiap  organisasi,  di  mana  dengan  adanya birokrasi  yang  baik  akan  memberikan  kejelasan mengenai  batasan  kewenangan  dan  tanggung jawab setiap pengurus atau anggota yang terlibat.
Melalui birokrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan  dan  keterbatasan  manusia  dengan jalan  mendistribusikan  tugas-tugas  secara  merata, sehingga tujuan organisasi dapat berhasilguna dan berdayaguna.  Dari  susunan  organisasi  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala,  maka    dapat  diketahui mengenai  birokarasi,  wewenang  dan  tanggung jawab  dari  sekelompok  orang-orang  yang  terlibat dalam hubungan kerja sama yang ada pada kantor tersebut. Selain itu birokrasi juga akan memberikan  gambaran  mengenai  sistem  kerja dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.
Keberhasilan Dinas
Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset    Kabupaten Donggala  dalam  melaksanakan  kebijakan  juga dipengaruhi  birokrasi  yang  telah  ditetapkan. Sistem  atau  pola  yang  digunakan  dalam  berbagai urusan  Dinas,  misalnya  dalam  hal  pelayanan kepada  masyarakat  merupakan  salah  satu  wujud dari  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Oleh  karena  itu  untuk  mengetahui  tanggapan responden terhadap kemampuan
Dinas
Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala    melaksanakan  kebijakan, maka dapat disimak dalam tabel berikut ini:
Tabel 11 Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan
Aset  Kabupaten Donggala  Melaksanakan Kebijakan No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 24 64,9 2 Setuju 12 32,4 3 Kurang Setuju 1 2,7
4 Tidak Setuju 0 0
5 Sangat Tidak Setuju
0 0
Total
37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 Tanggapan responden terhadap kemampuan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala melaksanakan  kebijakan  sebagai  implementasi (penjabaran)  kebijakan  publik  yang  terdapat  pada tabel  di  atas,  dapatlah  dikemukakan  bahwa    dari 37  orang  responden,  24  orang  yang  menjawab setuju  atau  sebanyak  64,9%  yang  mengatakan sangat mampu melaksanakan implementasi kebijakan  publik,  responden  yang  menjawab setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 32,4% atau menjawab mampu mengimplementasikan kebijakan dinas dan yang menjawab kurang setuju sebanyak  1  orang  memberikan  tanggapan  tidak mampu tentang pernyataan item di atas. Walaupun masih terdapat beberapa responden yang memberikan  tanggapan  kurang  mampu  terhadap item diatas, tetapi secara umum dapat dikategorikan  bahwa  responden  memberikan tanggapan  bahwa  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan dan Aset  Kabupaten Donggala  mampu melaksanakan  kebijakan,      karena  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  telah  ditunjang  dengan sumber  daya  manusia  yang  berlatar  belakang pendidikan  sarjana  dan  berpengalaman  dalam pengelolaan keuangan.
Pembahasan dalam sub variabel berikutnya  yaitu  masalah  struktur  organisasi.
Organisasi dapat dikatakan merupakan suatu yang sangat  dibutuhkan  dan  urgen  dalam  satu organisasi  untuk  mewujudkan  pembagian  kerja dengan  memberikan  wewenang  dan  tanggung jawab  tertentu.  Dengan  kata  lain  bahwa  birokrasi adalah  pengorganisasian  untuk  menciptakan
keteraturan  dan  ketertiban  dalam  mewujudkan kerja  sama  sejumlah  orang  yang  bermaksud mencapai tujuannya.
Organisasi  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  struktur  organisasi  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Donggala yang merupakan sekumpulan  tugas  dan  jabatan  yang  terorganisasi secara  formal,  dimana  sistem  pelaksanaan kerjanya berpegang pada hirarki dan jabatan yang berisi wewenang dan tanggung jawab, serta setiap unit/satuan kerja saling berpengaruh dan menentukan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  untuk mencapai tujuan organisasi.
Struktur  organisasi  dalam  setiap  SKPD terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah maupun  Peraturan  Daerah.  struktur  organisasi yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah tersebut    dibuat  agar  mampu  melaksanakan kebijakan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
Untuk mengetahui
bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat berkaitan  dengan  struktur  organisasi  pada  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala,  maka  dapat  disimak  pada tabel berikut ini:
Tabel 12 Tanggapan Responden Tentang Struktur Organisasi No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 20 54,1 2 Setuju 7 45,9 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Hasil  penelitian  terhadap  item  ini menunjukkan  bahwa    20  responden  yang menjawab  setuju  atau  sebanyak  54,1%  bahwa dengan  adanya  struktur  organisasi  yang  telah ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut pelayanan  kepada  masyarakat  sangat  meningkat sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi.  Sebanyak
17  responden  yang  menjawab  setuju  atau sebanyak 45,9% menjawab meningkat. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  seperti  yang tampak  pada  tabel  di  atas  dapatlah  dijabarkan bahwa        hasil  tanggapan  responden  tentang struktur  organisasi  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah dalam  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat      meningkat  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsi.    Hal  tersebut  sangatlah wajar,  karena  struktur  yang  dibentuk  telah memalui  berbagai  survey  dan  saran  dari  bidang akademik.  Selain  itu  dalam  setiap  bidang  dan seksi  sudah  jelas  adanya  tugas  pokok  dan  fungsi yang harus
dilaksanakan dalam
mengimplementasikan kebijakan.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ajis Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset  Kabupaten Donggala
Dengan  diberlakukannya  PP  No  41  Tahun 2007  tentang  Kelembagaan  serta  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset Kabupaten  Donggala  ditunjang  dengan jumlah  pegawai  yang  memadai,  maka  dua hal  tersebut  menjadi  acuan  bahwa  Dinas Pendapatan,  Pengelola  Keuangan dan  Aset
Kabupaten Donggala mampu
melaksanakan  kebijakan.  Hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  dengan  kemampuan yang  dimiliki  serta  ditunjang  dengan struktur  organisasi,  yang  dikomadoi  oleh sumber  daya  yang  professional,  maka pelayanan dapat ditingkatkan. (Hasil wawancara, 6 januari 2015)
Pungutan  dalam  bentuk  pajak  Iklan berdasarkan    Undang  Undang  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, yang  kemudian  menjadi  dasar  Peraturan  Daerah Kabupaten  DonggalaNomor  11  Tahun  2010 tentang Pajak Reklame.
Pajak reklame  yang selanjutnya  disebut pajak  adalah  pembayaran  atas  pelayanan  tempat kegiatan  usaha,  fasilitas  lainnya  dilingkungan umum  yang  dimiliki  dan  atau  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah.  Pajak  termasuk  dalam  pajak atau  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah  dengan  penganut  prinsip komersial  karena  pada  dasarnya  dapat  pula disediakan oleh sektor swasta.
Dengan  diterapkannya  Undang  Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah,  yang  bermakna  Otonomi  Daerah,  maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap  masyarakat  disamping  tuntutan  untuk menggali  potensi  sumber  penerimaan  khususnya bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Sebab Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu sumber  pembiayaan  aktivitas  pemerintah  baik yang  bersifat  rutin  maupun  pembangunan, sehingga  sumber  penerimaan  daerah  ini  memiliki peranan  penting  terhadap  kelancaran  roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  maka  pemungutan  retribusi  ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya peningkatan  jasa  pelayanan  oleh  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan  bagi  masyarakat  umum,  serta menjadi  sumber  penerimaan  pendapatan  asli daerah, dengan demikian retribusi daerah dikenakan  atas  penyediaan  jasa  oleh  Pemerintah Daerah.
Saat ini, upaya utuk memberikan layanan yang  berkualitas  kepada  pelanggan  menjadi perhatian  utama  dari  berbagai  organisasi  di seluruh  dunia,  baik  organisasi  privat  maupun publik. Keterbukaan informasi juga ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan kewajibannya dikaitkan dengan aktifitas pelayanan.  Oleh  karea  itu,  harapan  untuk  bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik tersebut kini juga  mulai  digantungkan  kepada  organisasi pemerintahan.
Pelayanan  pajak  Reklame    merupakan salah  satu  unsur  penting  yang  menentukan berhasilnya  suatu  organisasi  dalam  menjalankan fungsi dan tugasnya.  Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tepat mengenai sasaran, dalam arti pelayanan  yang  diberikan  dapat  memenuhi harapan  dan  kebutuhan  pemakainya,  untuk memenuhi  harapan  dan  kebutuhan  pemakai. Ketepatan sasaran dalam pelayanan pajak
Reklame    yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala
merupakan tujuan yang  telah direncanakan. Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala  dalam melakukan pelayanan perlu memperhatikan sasaran  yang  akan  dilayani  termasuk  ketepatan sasaran  yang  akan  dicapai.  Berikut  ini  diberikan hasil  tanggapan  responden  terhadap  ketepatan sasaran dalam  pelayanan pajak Reklame.
Tabel 13 Tanggapan  Responden Terhadap Ketepatan  Sasaran Dalam  Pelayanan
Pajak Reklame No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 24 64,9 2 Setuju 13 35,1 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Tabel    di  atas  menunjukkan  bahwa responden  hanya  menjawab  sangat  setuju  dan setuju.  Banyaknya  responden  yang  menjawab sangat  setuju  sebesar  24  orang  atau  sebanyak 64,9%  yang  memberikan  pernyataan  bahwa pelayanan pajak Reklame  yan dilaksanakan Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala  sangat tepat  sasaran,  sementara  itu  13  orang  responden yang  menyatakan  setuju  atau  sebnayak  35,1% memberikan  pernyataan  bahwa  pelayanan  pajak Reklame    tersebut  tepat  sasaran.  Dengan persentase  perhitungan  persentase  di  atas  maka dapat  diidentifikasi  bahwa  secara  umum  para responden memberikan tanggapan terhadap pelayanan pajak Reklame  yang dilaksanakan oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala sudah  cukup  tepat  pada  sasaran  yang  telah ditetapkan.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh Nuryadin  (34  tahun)  salah  satu  staf  Bagian  Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala . Untuk  memberikan  kepuasan  kepada  para pelanggan yang berkaitan dengan pajak Reklame , maka  sesuai  dengan  moto  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Donggala  ini  kami  selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin, apa yang kita  janjikan  selalu  kami  laksanakan  dan  kami penuhi  tepat  pada  waktunya.  Dengan  adanya ketepatan  dalam  pelayanan,  maka  sasaran  yang telah  ditetapkan  dapat  tercapai.  Kecuali  ada  hal- hal  yang  sifatnya  sangat  teknis  yang memerlukan konsultasi dengan pimpinan dan adanya hambatan yang  tak  terduga,  misalnya  masalah  listrik  dan sebagainya, (Hasil wawancara, 10 Januari 2015).
Pajak terhadap  Reklame   dipungut  sebagai pembayaran atas pemakaian listrik yang digunakan  oleh  seseorang  atau  badan  dalam melaksanakan suatu pekerjaan  yang dikelola oleh Pemerintah  Daerah,  dan  pembayaran  pajak Reklame    tersebut  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan Daerah.
Dengan  diterapkannya  Undang  Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  yang  bermakna  Otonomi  Daerah,  maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap  masyarakat  atau  pengguna  jasa  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala dalam  pemakaian  kekayaan  daerah  yaitu  listrik, disamping  tuntutan  untuk  menggali  potensi sumber  penerimaan  khususnya  bagi  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Sebab  Pendapatan  Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan aktivitas  pemerintah  baik  yang  bersifat  rutin maupun pembangunan, sehingga sumber penerimaan  daerah  ini  memiliki  peranan  penting terhadap kelancaran roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4.2.2 Kontribusi  Pajak  Reklame  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Donggala

## a. Realisasi Pajak Reklame
Sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  maka  pemungutan  pajak Reklame    ini  dimaksudkan  sebagai  salah  satu upaya peningkatan jasa pelayanan oleh Pemerintah  Daerah  untuk tujuan kepentingan  dan kemanfaatan  umum  serta  sumber  penerimaan pendapatan asli daerah, dengan demikian retribusi daerah dikenakan atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah.
Kekayaan  Daerah  khususnya  alat  berat merupakan sarana dan prasarana dalam menunjang  aktifitas  seseorang  maupun  kelompok atau  organisasi  baik  swasta  maupun  pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya bangunan,  perbaikan  jalan  serta  hal-hal  lain  yang sifatnya  memerlukan  faktor  pendukung  yaitu masalah listrik,  maka pengelolaan pajak Reklame sangat  penting  sebab  pelayanan  yang  baik  akan berdampak peningkatan pelayanan dan berpengaruh
secara
langsung terhadap peningkatan  penerimaan,  sedang  pengelolaan yang buruk akan berpengaruh terhadap keengganan  para  pengguna  jasa  atau  wajib  pajak untuk membayarkan pajaknya.
Untuk mengetahui realisasi dari target yang telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Donggala  terhadap  pajak  Reklame  , maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 14 Target Dan Realisasi  Pajak Reklame
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder, 2015
Memperhatikan  tabel  4.17  di atas  dapatlah dijelaskan  bahwa  realisasi  pada  tahun  2011 tidak memenuhi  target  yang  ditetapkan,  dimana realisasi pajak reklame dibawah 100% yang hanya sebesar  99,9%.  Namun  untuk  target  pada  tahun 2012 telah menunjukkan peningkatan yang cukup optimal  yaitu  126,7%.  Begitu  pula  pada  tahun 2013  mengalami  peningkatan  sebesar  104%, walaupun  pada  tahun  2013  target  penerimaan pajak  reklame  terpenuhi  namun  persentase realisasi  lebih  rendah  dari  bandingkan  dengan realisasi pada tahun 2012. Dengan  melihat angka- angka  yang  tertera  pada  tabel  4.17  selanjutnya dapatlah diasumsikan bahwa pajak Reklame  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Donggala secara  umum  meningkat,  dan  melampaui  target yang  telah  ditetapkan,  namun  tingkat  persentasi realisasinya menurun.
b. Kontribusi  Pajak  Reklame  Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah satu  sumber  dana  yang  digunakan  pemerintah daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintah daerah,  yang  bersumber  dari  daerah  itu  sendiri dengan pajak  dan retribusi  daerah,  yang  dipungut Pemerintah Daerah.
Pajak Reklame yang merupakan salah satu Pajak  Daerah  yang  menjadi  sumber  pendapatan pemerintah  daerah.  Yang  memiliki  kontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dibawah  ini dapat  dilihat  kontribusi  Pajak  Reklame  terhadap PAD Kabupaten Donggala, yaitu:
Tabel 15 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
Berdasarkan  tabel  4.18  kontribusi  Pajak Reklame  terhadap  PAD  pada  tahun  2011  hanya 0.32%  dari  total  realisasi  PAD.  Kemudian  pada tahun  2012  kontribusi meningkat menjadi  0.36%, namun  pada  tahu  2013  kontribusi  turun  bahkan lebih rendah dari kontribusi pada tahun 2011. Dari data  terssebut  menunjukkan  kontribusi  pajak reklame terhadap PAD mengalami tren penurunan dan  juga  klasifikasi  kontribusinya  terhadap  PAD dari tahun 2011 sampai 2013 sangat kurang.
4.2.3 Faktor    Yang  Mempengaruhi  Realisasi Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala
a. Faktor penghambat dan pendukung realisasi tahun sebelumnya Dalam  menetapkan  target  penerimaan
pendapatan asli daerah DPPKAD harus memperhatikan  faktor  yang    mendukung  dan menghambat  realisasi  pajak  reklame  tahun sebelumnya,  agar  realisasi  tahun  berikutnya  akan melampaui  target  bahkan  kontribusinya  terhadap PAD  mengalami  peningkatan.  Dalam  wawancara dengan  Ibu  Hadjar  Modjo  Kepala  Bidang Anggaran  Daerah  Dinas  Pendapatan,  Pengelola Keuangan  dan  Aset    Kabupaten  Donggala, mengemukakan:
Dalam menetapkan target tahun berikutnya bagian  anggaran  di  DPPKAD  Kabupaten Donggala  berpatokan  dengan  realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sebagai acuan penyusunan  anggaran  tahun  berikutnya. (Hasil wawancara, 7 Januari 2015).
Berikut akan dikemukakan pendapat responden  tentang  pengaruh  faktor  penghambat dan  pendukung  realisasi  pajak  reklame  tahun sebelumnya dalam tabel 18 sebagai berikut
Tabel 16 Tanggapan Responden Terhadap Faktor Penghambat Dan Pendukung Realisasi Pajak
Reklame Tahun Sebelumnya Berpengaruh Terhadap Realisasi Target Pajak Reklame Tahun Akan Datang No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 23 62,2 2 Setuju 6 16,2 3 Kurang Setuju 6 16,2 4 Tidak Setuju 2 5,4 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23  orang  atau  sekitar  62,2%  yang  artinya  bahwa terdapat  faktor  penghambat  dan  pendukung realisasi  pajak  reklame  tahun  sebelumnya  sangat berpengaruh  terhadap  realisasi  target  pajak reklame  tahun  akan  datang,    6  responden  yang menyatakan setuju dan kurang setuju atau sebesar 16,2%  yang  artinya  memberikan  tanggapan kurang berpengaruh, sehingga disimpulkan bahwa faktor penghambat  dan  pendukung realisasi  pajak reklame  tahun  sebelumnya  berpengaruh  terhadap realisasi  target  pajak  reklame  tahun  akan  datang pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  kabupaten Donggala sudah baik. Indikasi yang dikemukakan oleh para responden ialah bahwa pengelolaan dari hari  ke  hari  yang  semakin  baik  dan  mulai optimalnya pelaksanaan pemungutan yang terlihat dari semakin meningkatnya penerimaan
b. Pencairan Tagihan Tahun Sebelumnya. Pencairan Tagihan pajak tahun sebelumnya di pengaruhi ketepatan waktu dalam penyelesaian iuran pajak, ketepatan waktu dalam  penyelesaian iuran  pajak  merupakan  salah  satu  wujud  dalam memberikan kepuasan pelanggan atau para wajib pajak.  Selain  itu  ketepatan  waktu  dalam penyelesaian  iuran  juga  juga  merupakan  sikap yang sangat terpuji bagi para wajib pajak.
Ketepatan waktu dalam penyelesaian iuran pajak  oleh  pegawai  dan  para  wajib  pajak
memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.  Karena  kewajiban  para  wajib  pajak  dan kewajiban  pegawai  pajak  dalam  menyelesaikan administrasi  dapat  terselesaikan  tepat  pada waktunya.
Berikut  tanggapan  responden  tentang ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian  iuran  pajak Reklame    pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Donggala , dapat disimak pada tabel di bawah ini :
Tabel 17 Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Pajak No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 20 54,1 2 Setuju 17 45,9 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  5  orang responden  yang  menjawab  setuju  atau  sebesar 54,1%  memberikan  jawaban  bahwa  ketepatan waktu  dalam  penyelesaian  iuran  pajak  Reklame sangat  tepat  waktu  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan. Selanjutnya yang memberikan tanggapan  tepat  waktu  atau  setuju  berjumlah  17 orang  responden  atau  sebesar  45,9%.  Hasil  dari tanggapan responden  di  atas  menunjukkan  bahwa ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian  iuran  pajak Reklame    yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Donggala  telah sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  baik kepada  para  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajibannya  maupun  para  pegawai  pelayanan pajak dalam menyelesaikan administrasi.

## c. Data Potensi dan Estimasi
Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten  Donggala  sebagai  sumber  Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, ini bisa di lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah setiap tahun anggarannya,  yang  nantinya  bisa  diketahui seberapa  besar  kontribusi  suatu  pajak  reklame terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Donggala.  Hal ini  disebabkan  karena  wilayah  Kabupaten Donggala  yang  strategis  berada  dijalan  trans Sulawesi  yang  untuk  dijadikan  sebagai  ajang promosi  atau  tempat  pemasangan  reklame, banyaknya  industri  atau  perdagangan  yang menjadikan  banyaknya  objek  pajak  reklame  dan semakin  banyaknya  objek  pajak  reklame  akan memperlancar  pemasukan  penerimaan  dari  pajak reklame.
Potensi  Subyek  Pajak  Reklame  Jumlah wajib  pajak  di  Kabupaten  Donggala  setiap tahunnya  mengalami  kenaikan  atau  bertambah, hal  ini  disebabkan  banyaknya  perusahaan  yang giat  mempromosikan  produk  yang  hasilkannya. Pemasukan pendapatan Pajak Reklame sudah bisa dibilang memenuhi target yang ditentukan..
Selanjutnya  akan  dikemukakan  tanggapan responden tentang pengaruh potensi pajak reklame Kabupaten  Donggala  terhadap  realisasi  pajak reklame, dapat disimak pada tabel berikut ini :
Tabel  18
Pendapat Responden Tentang Pengaruh Potensi Pajak Reklame Terhadap Realisasi
Pajak Reklame No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 24 64,9 2 Setuju 13 35,1 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2015
Pengolahan  data  yang  terdapat  pada   tabel di  atas  diketahui  bahwa  dari  37  responden,    24 orang  yang  menjawab  sangat  setuju  atau  sekitar 64,9%  dan  13  orang  yang  menjawab  setuju  atau sebanyak 35,1% yang  menyatakan bahwa potensi pajak  reklame  terhadap  realisasi    pajak  reklame Kabupaten Donggala sangat berpengaruh, sehingga  disimpulkan  bahwa  pengaruh  potensi pajak  reklame  Kabupaten  Donggala  berpengaruh terhadap terhadap realisasi  pajak reklame. Alasan yang  dikemukakan  responden  untuk  jawaban berpengaruh  ialah  bahwa  dengan  semakin
tingginya  potensi  pajak  di  kabupaten  donggala maka  realisasi  pajak  reklame  akan  tercapai  dan akan semakin meningkatkan kontribusi penerimaan  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan Asli Daerah.
d. Penyesuain Tarif Dan Penyempurnaan System Pungutan.
Upaya yang dilakukan oleh suatu pemerintahan  untuk  meningkatan  pendapatan daerah  salah  satunya  adalah  dari  pajak.  Dalam menentukan  besarnya  pajak  dari  beberapa  obyek perlu  diatur  dalam  suatu  peraturan  pemerintah. Dengan  adanya  peraturan  daerah,  maka  hal tersebut  merupakan  acuan  bagi  para  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga Negara.  Pada  dasarnya  pajak  yang  dibebankan kepada  masyarakat  adalah  untuk  kelancaran  dan peningkatan pembangunan.
Kesesuaian  jumlah  pembayaran  pajak  dari para  wajib  pajak  sangat  tergantung  pada  obyek pajak.  Sehingga  obyek  pajak  yang  satu  dengan yang  lain  ketetapan  pajaknya  tidak  akan  sama, misalnya  pajak  reklame  dengan  pajak  perhotelan tentunya tidak sama besarnya dan semuanya telah diatur dalam peraturan daerah.
Oleh karena itu untuk mengetahui tanggapan  responden  terhadap  kesesuaian  jumlah pembayaran pajak reklame di Kabupaten Donggala  ,  maka  dapat  dilihat  pada  hasil tanggapan responden di bawah ini :
Tabel  19 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jumlah Pembayaran Pajak Reklame No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 23 62,2 2 Setuju 6 16,2 3 Kurang Setuju 6 16,2 4 Tidak Setuju 2 5,4 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 Hasil  pengolahan  data  pada  tabel  di  atas dapatlah  dijabarkan  bahwa  23  orang  responden yang menjawab setuju atau sebanyak 62,2% yang
artinya memberikan tanggapan bahwa pembayaran  pajak  Reklame    sangat  sesuai. Sementara  6  orang  responden  yang  mengatakan setuju  dan  kurang  setuju  atau  sebanyak  16,2% memberikan tanggapan bahwa pembayaran pajak reklame    pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Donggala  belum  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah dan  sesuai  dengan peraturan  daerah  yang ada.  Selanjutnya  yang  memberikan  tanggapan tidak  setuju  sebanyak  2  orang  responden  atau sebanyak 5,4%. Oleh karena itu sangat diperlukan pemasyarakatan peraturan daerah kepada masyarakat atau para wajib pajak sehingga jumlah pembayaran  pajak  yang  disetor  oleh  para  wajib pajak  belum  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan.
e. Keadaan Sosial-ekonomi dan kesadaran wajib pajak Berkaitan  dengan  kondisi  lingkungan ekonomi,  sosial  dan  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh besar kepada keberhasilan implementasi  pajak  reklame.  Kebijakan  yang diambil  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila ditunjang  oleh  kondisi  yang  baik  dari  lingkungan luar.  Berdasarkan  hasil  observasi  pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten  Donggala  hal  tersebut  dirasakan kurang  mendukung.  Hal  ini  terlihat  dari lingkungan ekonomi dan sector usaha kerakyat di wilayah kabupaten Donggala yang masih rendah. Besar  kecilnya  penerimaan  sektor  pajak daerah terutama pajak reklame sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan kesadaran wajib pajak.  Maka  jumlah  penduduk  berpengaruh terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  reklame. Pertumbuhan  penduduk  dan  angkatan  kerja dianggap  sebagai  salah  satu  faktor  yang  positif dalam  memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya  jumlah  penduduk  akan  memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang  akan  menimbulkan  peningkatan  agregat. Pada  saatnya  peningkatan  konsumsi  agregat memungkinkan usaha- usaha produktif berkembang,  begitu  pula  perekonomian  secara keseluruhan.
Berikut akan dikemukakan pendapat responden  tentang  pengaruh  kondisi  sosial, ekonomi  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap realisasi  pajak  reklame  dalam  tabel  18  sebagai berikut:
Tabel 20
Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh
Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Realisasi Pajak Reklame No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 27 73,0 2 Setuju 9 24,3 3 Kurang Setuju 1 2,7 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 Dari  tabel  18  di  atas  menunjukkan  bahwa 27  responden  menjawab  sangat  setuju  atau sebanyak  73,0%  berpendapat  bahwa  kondisi sosial,  ekonomi  dan  kesadaran  wajib  pajak terhadap  realisasi  pajak  reklame  Kabupaten Donggala  telah  menunjukkan  berpengaruh,    9 responden  yang  menjawab  setuju  atau  sebanyak 24,3%  dan  tidak  setuju  sebanyak  1  orang  atau sekitar  2,7%,  sehingga  disimpulkan  bahwa pengaruh  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  kesadaran wajib  pajak  terhadap  realisasi  pajak  reklame kabupaten Donggala kurang berpengaruh. Indikasi yang  dikemukakan  oleh  para  responden  ialah bahwa  rendahnya  tingkat  konsumsi  masyarakat menyebabkan  kegiatan  promosi  menjadi  rendah dan  sektor  usaha  produksi  rakyat  sangat  rendah menyebabkan  kegiatan  promosi  atas  barang produksipun rendah.  Kemudian  tingkat  kesadaran wajib pajak juga rendah.
f. Kebijakan ekonomi dan moneter
Besar  kecilnya  penerimaan  pajak  daerah sangat di tentukan oleh kebijakan pemerintah baik pusat  maupun  daerah,  dimana  kebijakan  ekonomi dan  moneter  yang  meningkatkan  kegiatan produksi  dan  konsumsi  masyarakat  Kabupaten Donggala  maka  akan  meningkatkan  pajak  daerah terutama pajak reklame.
Berikut akan dikemukakan pendapat responden  tentang  pengaruh  kebijakan  ekonomi dan  moneter  terhadap  realisasi  pajak  reklame dalam tabel 18 sebagai berikut:
Tabel 21 Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Kebijakan Ekonomi Dan Moneter Terhadap
Realisasi Pajak Reklame No. Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Setuju 33 89,2 2 Setuju 4 10,8 3 Kurang Setuju 0 0 4 Tidak Setuju 0 0 5 Sangat Tidak Setuju 0 0 Total 37 100 Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  33 responden  yang  menjawab  sangat  setuju  atau sebanyak  89,2%  berpendapat  bahwa  kebijakan ekonomi  dan  moneter  berpengaruh  sangat  baik terhadap  realisasi  pajak  reklame  Kabupaten Donggala dan  4 orang responden yang menjawab setuju  atau  sebanuak  10,8%    menyatakan  baik, Sehingga disimpulkan bahwa  pengaruh kebijakan ekonomi  dan  moneter  terhadap  realisasi  pajak reklame  kabupaten  Donggala  kurang  baik. Indikasi  tersebut  menggambarkan  kebijakan ekonomi dan moneter Kabupaten Donggala belum memberikan pengaruh peningkatan keadaan sosial ekonomi  masyarakat.  Sehingga  peningkatan sektor  pajak  reklame  dan  kontribusinya  sangat rendah.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Reklame terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kabupaten Donggala  yang  terdiri  dari  empat  indikator yaitu    komunikasi  ( communication), Sumber- sumber (resources), d ampak (dispositions) dan Birokrasi (bureaucratic). Dari keempat indikator  tersebut  masih  ada  sub  indikator
yang  masih  perlu  ditingkatkan  yaitu  sub indikator  sarana  dan  prasarana,  pelaksana kebijakan,   perilaku pembuat kebijakan,     dan kesesuaian pelayanan, namun secara akumulatif  responden memberikan tanggapan efektif atau baik.
2.  Realisasi  pajak  reklame  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  peningkatan  dimana  pada  tahun 2012  dan  2013  relisasi  pajak  reklame  dapat melampai target walaupu n persentasi pencapaiannya  menurun  pada  tahun  2012 sebesar  126,7%  menjadi  104%  pada  tahun 2013.
3.  Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Donggala  masih sangat  kurang  dengan  nilai  kontribusi  pada tahun  2011  hingga  2013  hanya  berkisar  rata- rata  0.3%  dari  PAD.  Ini  menunjukkan  sektor usaha  produktif  rakyat  tidak  berkembang sehingga kegiatan promosi dengan
pemasangan reklame rendah 4  Faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  realisasi pajak  reklame  Pendapatan  Asli  Daerah    Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Donggala  dapat  dijelaskan  yaitu  :  Faktor penghambat  dan  pendukung  realisasi  tahun sebelumnya, Pencairah Tagihan Tahun
Sebelumnya,  Data  Potensi  dan  Estimasi,
Penyesuain  tarif  dan  penyempurnaan  system pungutan    masih  perlu  ditingkatkan  dan menjaadi perhatian bagi implementator. Sedangkan  faktor  Keadaan  Sosial-ekonomi dan  kesadaran  wajib  pajak  dan  Kebijakan ekonomi dan moneter harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala  karena  besar  kecilnya  penerimaan daerah tergantung keadaan ekonomi dan sosial masyarakat  maka  perlu  ada  kebijakan  – kebijakan  ekonomi  yang  dapat  meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Donggala.

## Saran
Untuk  lebih  meningkatkan    kualitas pelayanan,  maka  peneliti  menyarankan  beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam  upaya  peningkatan  PAD  khususnya dari pajak reklame, hendaknya lebih meningkatkan  penuluhan  dan  sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya arti pajak dalam  pembangunan,  sehingga  masyarakat menyadari  dan  membayar  pajak  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Hendaknya  pimpinan  sebagai  pengambil kebijakan,    memberikan  kesempatan  bagi setiap  pegawai  negeri  sipil,  khususnya  staf bendaharawan untuk mengikuti latihan/kursus-kursus yang berhubungan dengan tugasnya.
Sarana  dan  prasarana  sebagai  pendukung dalam  penyajian  data  yang  akurat  untuk mendukung  laporan  pertanggung  jawaban pada  atasan,  hendaknya  pelu  ditingkatkan dan merupakan prioritas utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2001. Analisis  Kebijakan  Negara , Rhineka Cipta. Jakarta.
Anderson,  James  E.  1979 ,  Public  Policy-Making ,  Holt, Rinehart and Winston:  New York.
Arikuto,  Suharsimi.  1996. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek Rhineka Cipta, Jakarta
Black  dan  Champion,  2001. Penelitian  Sosial  (Metode  dan masalah ), Rieka Aditama, Jakarta.
Dunn,  W.N.  1995. Analisa  Kebijaksanaan  Publik .  PT. Hanindita Garaha Widya, Yogyakarta.
Dunn, W.N,2000. Pengantar Analisis Kebijakan PublikEdisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani,  Erwan  Agus  Purwanto) .Gajah  mada University Press: Yogyakarta.
Dunn,  W.N,  2001. Analisis  Kebijakan  Publik, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
Darwin Muhajir, 1993. Implementai Kebijakan. Makalah. UGM Yogyakarta.
Edward III, 1980. Implementing Public Policy.
Congressional Quartely Press. Washinton DC. Faisal,  Sanapiah.  2001.  Format-Format  Penelitian  Sosial, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Gaffar,  H.  Affan.  1995,  Policy Prosess  and  Formulation (modul 1), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
Guritno,  T.  1997 .  Kamus  Ekonomi-binis-perbankan  :  Inggris- Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Hamdi,  Mukhlis.  1999.  Desentralisasi  dan  Pembangunan Daerah.Makalahpadalokakarya Pengembangan
Kemampuan Pemda TK II: Jakarta.
Irwansyah,  2014.    efektivitas  dan  kontribusi  pajak  hotel terhadap pendapatan asli daerah  (Studi di Pemerintah Daerah  Kota  Semarang).  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Islamy Irfan, 2008. Prinsip Prinsip Rumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.
Kurniawan,  Dhani,.  2011, Kontribusi    pajak  reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus, Universitas Muria Kudus : Kudus.
Lembaga  Adminsistrasi  Negara.  1993, Pengernbangan Pelaksanaan  Pelayanan  Prima,  Bahan  Ajaran Diklatpirn Tingkat 1/1, STIA-LAN Press, Jakarta.
Ludgardia Budiningsih, Martoyo, Isdairi. 2013. Kebijakan
Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan  Daerah  (perda)  no.  2  Tahun  2011
Tentang  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Sintang . UNTAN, Pontianak
Masri  Singarimbun  dan  Sofyan  Efendi.  2007. Metode Penelitian Survey . LP3ES. Jakarta
Singarimbun  Masri  dan  Sofian  Effendi.  1997. Metode Penelitian  Survey .  PT  Pustaka  LP3ES  Indonesia: Jakarta --------------------------------------------------- 2006. Metode Penelitian Survey . LP3ES. Jakarta.
Midiyati,  Meilyna  Nur,  2013. Analisis  Efektivitas  Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Dpkad  Kota  Semarang), Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Dian  Nuswantoro  : Semarang.
Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, " The Policy Implementation  Process:  A  Conceptual  Framework dalam  Administration  and    Society  6,  1975 ,  Sage: London.
Moeljono, Djokosantoso. 2006. Cultured! Budaya Organisasi  dalam  Tantangan .  PT.  Elex  Media Komputindo: Jakarta.
Mulyasa,  2005 .  Implementasi  Kurikulum  2004.  Panduan Pembelajaran KBK . Remaja Rosdakarya. Jakarta.
Mustopadidjaja.  2001.  Reformasi  Birokrasi,  Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat Madani,  Makalah  disampaikan  pada  Silaknas ICMI 2001, Jakarta.
Nugroho,  Riant.  2003. KEBIJAKAN  PUBLIK  Formulasi, Implementasi,  dan    Evaluasi,  Elex  Media :  Jakarta Komputindo.
Nugroho,  Rian,  2006. Kebijakan  Publik  untuk  Negara Berkembang (Modul-modul Perumusan Implementasi dan Evaluasi) Gramedia. Jakarta.
Nasir.  M.safar,  2003.  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah Daerah. UAD Press, Yogyakarta.
Subarsono,.  2005.  Analisa  Kebijakan  Publik.  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono,  1993. Metode  Penelitian  Administrasi  Negara, Alfabeta, Bandung
-------------- 2003. Statistik Untuk Penelitian,Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung
--------------    2006. Metode  Penelitian  Administrasi  Negara, Alfabeta, Bandung
Suparmoko  M,  2002, Azas-azas  Ilmu  Keuangan  Negara Edisi Kedua ,BPFE,Yogyakarta.
Sutrisno  Hadi.  1997.  Metode  Research.  Yayasan  Penerbit Fakultas Fisiologi UGM: Yogyakarta.
Udoji, Chief, 2009. The African  Public  Servant as  A Public Policy in African Association for Public Administration and Management . Addis Adeba.
Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah , www.esdm.go.id
Undang  –  undang  No.  34  tahun  2004 tentang  Pajak  Daerah , www.depkeu.go.id
Velayati,  M  Rizkika,  Dkk. 2013.  Analisis  efektivitas  dan kontribusi  tindakan  penagihan  pajak  aktif  dengan surat  teguran  dan  surat  paksa  sebagai  upaya pencairan  tunggakan  pajak.  Studi  pada  kantor pelayanan  pajak  pratama  batu  tahun  2010-2012. Universitas Brawijaya. Skripsi, Malang
Wahyuni,  Sri.  2011. Implementasi  Kebijakan  Pajak  Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Malang,  Skripsi ,    Universitas  Negeri  Malang  : Malang
Wibowo,  1994. Manajemen  Kinerja ,  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Wibawa,  Samodra.  Dkk.  1994. Evaluasi  Kebijakan  Publik. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widodo,  Suseno  Triyanto.,  1990,  Indikator  Ekonomi, Kanisius, Yogyakarta.
Widodo,  2001. Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  dan Kontrol  Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan Otonomi Daerah, Insan Cendikia, Bandung.
Winarno,  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
Yanes  Charles,  1991. Pengantar  Kebijakan  Publik .  Rajawali Press. Jakarta.