MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021

## POLITIK DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM (Dampak Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan)

## Muhammad Abdullah
Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia muhammad.abdullah1010@gmail.com
ABSTRACT: How the political impact of Islamic education democracy in Indonesia and Malaysia on service access and quality of education. The method used in this research is library research.  To  collect  data  the  author  uses  the  documentation  method.  The  data analysis technique used in this case is content analysis.  Because the development  of educational institutions cannot be separated from government policy factors as policy makers.  How  the  policies  formulated  can  advance  education  and  provide  access  to quality education services and quality. Because education is the most influential sector in  the  progress  of  a  country.  The  direction  of  the  goal  of  national  education  is  to develop  a  variety  of  human  potential  optimally  so  that  an  advanced  civilizational order is formed in a nation. While Islamic education is part of the national education subsystem.  Most  Muslim-populated  countries,  such  as  Indonesia  and  Malaysia, Islamic  education  is an  integral part  of the  nation  which  helped  tread  the  nation's journey from the colonial period to the independence of the two countries. The role of Islamic education also colors how the democratic politics of education has an impact on the service access sector and the quality of education for the countries of Indonesia and Malaysia.
Keywords : Educational Democracy Politics, Islamic Education

## PENDAHULUAN/INTRODUCTION
Pendidikan merupakan sebuah wujud nyata ikhtiar kolektif manusia dalam memanfaatkan potensi akal  yang  diberikan  tuhan  kepadanya  demi  usaha  mempertahankan  hidup  di  bumi  sekaligus  menjadi khalifah -Nya  yang  dilakukan  secara  turun  menurun  dari  generasi  pertama  manusia  di  bumi  hingga sampai generasi sekarang. Signifikansi kebutuhan pendidikan merupakan hal yang urgen dan mendasar yang  tak  terbantahkan  bagi  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  dan  melestarikan  alam  semerta  ini. Islam menempatkan pendidikan pada derajat yang tinggi sebagai bekal manusia agar selalu kaffah sebagai hamba  ( ‘abd )  dan  sebagai  pemimpin (khalifah )  Allah  di  bumi. 1 Pendidikan  juga  berperan  sebagai kemajuan  peradaban  sebuah  bangsa.  Oleh  sebab  itu  deternimasi  kemajuan  sebuah  bangsa  ditentukan dari sektor kualitas pendidikan itu sendiri, bagaimana pendidikan dikelola dan dijakankan dengan sebaik mungkin. 2
1 Abudin Nata. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 26.
2 Muhaimin. Rekonstruksi Pendidikan Islam (Rajawali Press, Jakarta, 2013), 73. Lebih lanjut urgensitas pendidikan bagi suatu bangsa  adalah  sebagai  pilar  pembangunan  peradaban  Negara.  Pada  era  perekonomian  bebas  ASEAN  sekarang  adalah merupakan hal yang mutlak menjadi penentu daya saing bangsa yang ditentukan dengan memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Pendidikan berperan menjadi jembatan bagi generasi  bangsa dalam menggapai capaian  tiga  unsur  daya  saing.  Maka  pendidikan  nasional  merupakan  sistem  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  negara
Journal MULTICULTURAL of Islamic Education p-ISSN (cetak)   : 2598-506X e-ISSN (online)  : 2598-5957
Program Magister Pendidikan Agama Islam
FAI Universitas Yudharta Pasuruan
http://jurnal.yudharta.ac.id/index.php/ims
Volume 4 Nomor 2 April 2021
Volume xx Nomor xx Desember 2020
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Dalam  lingkup  kenegaraan,  pemerintah  bertanggungjawab  penuh  dalam  penyelenggaraan pendidikan, hal tersebut hampir terjadi di berbagai belahan Negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual pendidikan diselenggarakan tidak lain dalam rangka mempertahankan dan melestarikan  eksistensi  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  dari  masa  ke  masa. 3 Sistem  pendidikan  yang dikembangkan di berbagai Negara pada intinya tidak akan lepas dari politik. 4 Secara teoritis Negara yang menyelenggarakan  sistem  pendidikan  pada  mulanya  bersumber  dari  dorongan  kuat  masyarakat  akan peradaban yang lebih baik yang kemudian secara legalitas disahkan oleh pemerintah sebagai konsensus nasional  dalam  suatu  Negara.  Berdiri  dan  majunya  pendidikan  yang  diselenggarakan  harus mempertimbangkan aspek legitimasi pada aspek legalitas dari pemerintah agar tetap survive dan diterima baik  di  tengah-tengan  masyarakat.  Maka  pengakuan  politik  menjadi  salah  satu  indikator  diterimanya pendidikan adalah sebuah legalitas formal lembaga pendidikan.
Secara  parsial  lembaga  pendidikan  yang  berkembang  di  sebuah  Negara  akan  berdampak  pada karakteristik  bangsa  itu  pula,  karena  perilaku  masyarakat  yang  berampak  pada  pembentukan karakteristik tersebut, sehingga hubungan lembaga pendidikan dengan kekuatan proses politik menjadi perlu dikaitkan. Hubungan tersebut merupakan realitas empirik yang telah terjadi dalam sebuah Negara. Munculnya  campur  tangan  kebijakan  pemerintah  pada  pendidikan  memberikan  warna  tersendiri pada karakteristik  pendidikan  yang  diselenggarakan  dalam  Negara. 5 Maka  keberhasilan  pendidikan  dalam suatu Negara sebagian ditentukan oleh kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan. Bagaimana politik kebijakan publik pada pendidikan akan memberikan pengaruh hasil yang dapat menjadikan pendidikan semakin maju ataupun terbelakang.
Implementasi  sistem  pendidikan  Islam  di  beberapa  lembaga-lembaga  pendidikan  memiliki  ragam perbedaan  menjadikan  ciri  khas  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya. 6 Letak  perbedaannya dapat dilihat dari bagaimana sistem yang dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia mempunyai peran strategis dan menjadi bagian integral dan mempunyai peran  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Urgensi  pendidikan  Islam  tersebut  tidak  sebagai bagian  dalam  perjalanan  pendidikan  nasional,  akan  tetapi  pendidikan  Islam  juga  memberikan  warna serta landasan dalam menentukan arah tujuan pendidikan nasional.
Hal  serupa  terjadi  di  Negara  Malaysia  yang  menempatkan  posisi  pendidikan  Islam  dalam  sistem pendidikan  di  Malaysia.  Negara  dengan  mayoritas  pemeluk  agama  Islam  tersebut  diakui  dunia  Islam karena  kiprah  keislamannya.  Proses  Islamisasi  di  Malaysia  tersebut  didahului  oleh  peran  pedagang
kebangsaan  atau  negara  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  nasib  bangsa  itu  sendiri.  Lihat  pada  Redja  Mudyahardjo. Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 50-51.
3 Hasan Langgulung. Asas-asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 305.
4 H.A.R. Tilaar. Kekuasaan dan Pendidikan (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 2.
5 M. Sirozi, Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.
6 Ahmad Amrullah et.al ., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), xi.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
muslim dalam menyebarkan agama Islam serta faktor pendidikan sebagai kaderisasi nilai-nilai keislaman. Masuknya  Islam  di  Malaysia  yang  dibawa  oleh  pedagang Muslim terjadi  bersama  Indonesia  yang kemudian  Islam  menyebar  pesat  yang  berdampak  pada  pesatnya  pendidikan  Islam  di  dua  Negara tersebut. Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan latar belakang, diantaranya adalah: sama sama  memiliki  penduduk  dengan  jumlah  mayoritas  pemeluk  agama  Islam, 7 pernah  merasakan perjuangan kemerdekaan melawan bangsa Eropa, serta memiliki persamaan dalam tahap dan dinamika perkembangan  pendidikan  Islam.  Hal  tersebut  dirasa  cukup  menarik  dalam  penelitian  perbandingan pendidikan  Islam  untuk  dikaji  lebih  dalam  bagaimana  dinamika  perkembangan  politik  demokrasi pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana implikasinya terhadap peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan di kedua Negara tersebut.

## METODE/METHOD
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan.  Sedangakan  dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini  adalah  analisis  isi.  Untuk  menjaga  ketepatan  pengkajian  dan  mencegah  kesalahan  informasi  dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

## A. Wajah Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia
Demokrasi  dalam  term  politik  diartikan  sebagai  kekuasaan  tunggal  dikendalikan  ditangan rakyat,  keberpihakan  pada  rakyat  dan  bukan  atas  dasar  kekuasaaan  pemimpin.  Terminologi demokrasi pendidikan kemudian menjadi sandaran pengelolaan sistem pendidikan yang berimplikasi pada  kepentingan  kebutuhan  rakyat. 8 Dalam  ranah  pendidikan,  demokrasi  didasarkan  pada implementasi  pendidikan  yang  menghargai  perbedaan,  persamaan  dan  kebebasan  peserta  didik dalam  rangka  menuju  tujuan  dari  pendidikan  adalah  mengoptimalisasikan  serta  mengembangkan diri peserta didik secara kaffah sebagaimana amanah dalam Undang-undang. 9
Demokrasi  pendidikan  yang  menilai  adanya  beberapa  problematika  dalam  pendidikan  seperti pembodohan, pendidikan elitis dan beberapa problematika lain yang intinya merugikan peserta didik sebagai  bagian  kecil  dari  rakyat.  Seyogyanya  kebijakan  pendidikan  memihak  sepenuhnya  pada
7 Munculnya  prosentase  angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  penduduk  Malaysia  identik  dengan  warga  Muslim.  Dapat dipahami bahwa di Malaysia yang berbangsa Melayu-Islam dan Islam sendiri merupakan jati diri bangsa Melayu di Malaysia, lihat  Ahmad  Munawar  Ismail  et  al,  “ Islam  dalam  Pendidikan  dan  Hubungannya  dengan  Pembentukan  Jati  Diri  Bangsa  Melayu  di Malaysia ”, (Jurnal Hadhari, Special Edition , 2012), 4.
8 Richard M. Ketchum. Demokrasi Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Futuh Printika, 2004), 20
9 Abdul Munir Mulkhan. Paradigma Intelektual Muslim (Yogyakarta: Sipress, 1993), 183
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
kepentingan  peserta  didik, 10 sepertihalnya  pelaksanaan  Ujian  Nasional  yang  dilakukan  dianggap pembodohan peserta didik karena dianggap tidak tepat sasaran dan tujuannya. Mengahalalkan segala cara demi kelulusan sekolah dan tidak jarang ditemukan setiap elemen sekolah baik kepala sekolah, guru  dan  siswa  melakukan  tindakan  kecurangan  dalam  memberikan  jawaban  dalam  soal  Ujian Nasional  tersebut.  Jadi  berdasarkan  kasus  tersebut  maka  demokrasi  pendidikan  seyogyanya menfasilitasi dan memberikan hak yang setara sesuai batat dan minatnya pada seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi untuk menuju pendidikan yang berkualitas. 11
1. Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia
Konteks pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor pengetahuan dan kuasa ( knowledge  and  power ).  Pendidikan  merupakan  sarana  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan kekuasaan  berfungsi  mengatur  dan  menentukan  peradaban  bangsa  di  Indonesia.  Dengan demikian  proses  dalam  pengelolaan  pendidikan  dan  penanaman  nilai-nilai  pendidikan  menjadi tanggungjawab  pemerintah  untuk  mensejahterakan  rakyatnya.  Bukti  nyata  keterkaitan  antara Negara  dengan  pendidikan  tertuang  dalam  UUD  1945  sebagaimana  pemerintah  dalam  hal  ini adalah  bertugas  sebagai  penyelenggara  pendidikan  yang  dituntut  mencerdaskan  kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dalam UUD 1945 pasal 31 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap  warga  Negara  berhak  untuk  memperoleh  pengajaran.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa Negara  berkewajiban  mengelola  segala  kebutuhan  pendidikan  warga  Negara,  demi  terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat dan beradab.
Sejarah muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan kebijakan dari masa kemasa dengan turut mewarnai perkembangan hidup manusia.  Lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  seperti  Madrasah  merupakan  bagian  dari progresif-responsif umat Islam, yang tidak hanya bersifat dependensi pada kebijakan pemerintah kolonial  Belanda,  melainkan  pada  masa  itu  kasus  yang  sering  terjadi  adalah  marginalisasi pendidikan  agama  Islam  yang  dijadikan  sebagai  sasaran  kesalahan  ketika  menghadapi  arus perkembangan kristenisasi yang berdalih pada alasan ketertiban dan keamanan. 12 Pada realitasnya perkembangan Madrasah di berbagai daerah di Indonesia merupakan hasil kerja keras para tokoh pendidikan Islam tanpa adanya dukungan dan legitimasi pemerintah. Kejadian di masa  kolonial Belanda tidak terjadi pada masa pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang lebih membiarkan
10 Louise Anderson Allen. “ The Moral Life of Schools Revisited: Preparing Educational Leaders to ‘Build a New Social Order’ for Social Justice and Democratic Community” (Jurnal International Journal of Urban Education Leadership: (IJUEL) Vol.1, 2006), 1. Lebih lanjut menurut H.A.R. Tilaar prinsip dalam demokrasi pendidikan setidaknya terdiri dari beberapa komponen berikut, diantaranya adalah: Pertama, pengakuan atas hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan, Kedua ,suatu sistem pendidikan yang  terbuka, Ketiga ,  pendidikan  untuk  seluruh  rakyat  dan Keempat ,  tujuan  pendidikan  adalah  manusia  yang  cerdas  dan bermoral. Lihat pada H.A.R Tilaar. Kalaedoskop Pendidikan Nasional (Jakarta: Kompas, 2012), 1110.
11 H.A.R  Tilaar. Kekuasaaan  dan  Pendidikan:  Manajemen  Pendidikan  Nasional  dalam  Pusaran  Kekuasaan (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2009) , 7.
12 Maksum. Sejarah Madrasah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 63.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Madrasah-madrasah untuk kembali diaktifkan dan dibuka yang sebelumnya ditutup. Akan tetapi politik  pemerintahan  Jepang  waktu  itu  masih  eksis  mengontrol  Madrasah-madrasah  yang beroperasi  tersebut  yang  berpotensi  dalam  melakukan  pemberontakan  dan  perlawanan  pada pemerintahan Jepang. 13
Masa  orde  lama  Madrasah  semakin  mendapatkan  peran  dalam  pemerintahan.  Pada  tahun 1946  pemerintah  mendirikan  Departemen  Agama  yang  menyeragamkan  nama,  jenis  dan tingkatan Madrasah pada jenjangnya. Kebijakan yang dimunculkan adalah segmentasi Madrasah menjadi dua bagian. Pembagian pertama adalah Madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama sebanyak  30%  dan  pelajaran  umum  70%.  Pembagian kedua adalah  Madrasah  yang menyelenggarakan pelajaran agama murni 100% yang bernama Madrasah Diniyah. 14 Kemudian pada masa pemerintah Orda Baru adalah kebijakan pemerintah berupa program Wajib Belajar 9 Tahun, dan akhirnya pada tahun 1970 kebijakan mengubah Madrasah Diniyah bertransformasi menjadi  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI).  Namun  nama  Madrasah  Diniyah  yang  sebagian  besar mengajarkan pelajaran agama sampai saat ini masih tetap berjalan tidak ada perubahan. Dinamika perkembangan  Madrasah  sampai  dekade  saat  ini  masih  tetap  berdiri  dan  tidak  ada  perubahan kebijakan, sampai kemudian pada perkembangan legitimasi Madrasah yang berada dalam payung lindungan dan kontrol Kementerian Agama. 15
Politik pemerintah selanjutnya pada pendidikan Islam yang melahirkan beberapa kebijakan termasuk pada madrasah, diantaranya adalah: 16 Pengakuan Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal,  adanya  penyetaraan  status  Negeri  pada  madrasah,  penyetaraan  status  antara  Madrasah dengan  sekolah  umum,  munculnya  UU  Nomor  2  tahun  1989  hingga  muncul  kembali  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia.
Namun  disisi  lain  tataran  politik  demokrasi  dalam  ranah  pendidikan  di  Indonesia  masih belum  selesai  dan  masih  mengalami  banyak  krisis  konseptual  adalah  permasalahan  tentang dikotomi pendidikan 17 Secara diametral yang membedakan antara pendidikan ilmu agama dengan umum. 18 Akibatnya  berimplikasi  pada  pemisahan  antara  lembaga-lembaga  dalam  naungan Kementerian Agama bagi ilmu agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada ilmu umum.  Menurut  Azyumardi  Azra  dengan  adanya  dikotomi  dalam  pendidikan  di  Indonesia menimbulkan  lembaga  pendidikan  Islam  semakin  dijauhi  oleh  masyarakat  karena  kurang
13 Maksum. Sejarah Madrasah dan Perkembangannya, 114-116.
14 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Endiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 108.
15 Musyrifah Sunanto. Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 61.
16 Maksum. Sejarah Madrasah dan Perkembangannya, 130-131.
17 Menurut  Syafi’i  Maarif  munculnya  dikotomi  dalam  sistem pendidikan  di  Indonesia  merupakan  suatu  indikasi  rapuhnya dasar filosofis pendidikan Islam. lihat pada Ahmad Syafi’i Maarif. Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 18.
18 Ahmad Syafi’i Maarif. Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan, 18.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
diminati.  Munculnya  stigma  dlaam  masyarakat  yang  berangapan  bahwa  pendidikan  Islam  lebih menekankan pada dimensi akhirat saja kurang menyentuh pada tataran duina. 19
Sebagaimana menurut Benny Susetyo mengungkapkan bahwa paradigm pendidikan di Indonesia masih  terkesan  amburadul  baik  dari  segi  visi  misi  maupun  tujuannya.  Pendidikan  dipandang hanya sebagai instrumen kekuasaan politik pemerintah saja. Sehingga yang terjadi pendidikan di Indonesia  hanya  sebagai  robot  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah  sebagai  pengendali. 20 Bukti otentik adanya permainan panggung politik pemerintah adalah adanya reformasi kurikulum tiap terjadi perubahan menteri, adapun beberapa kurikulum yang pernah diganti diantaranya adalah kurikulum sejak tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai kurikulum 2013 sekarang. 21
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  demokrasi  pendidikan  di  Indonesia masih belum maksimal. Apabila dilihat tujuan dari demokrasi pendidikan yang menjunjung tinggi Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  maka  dalam  hal  ini  adalah  peran  peserta  didik.  HAM  sejatinya menuntut  adanya  penyelenggaraan  pendidikan  yang  transparan,  inklusif,  yang  tidak  memihak pada masalah kesenjangan siswa baik dari lingkup perekonomian, ras, suku, budaya. Namun yang terjadi  peran  politik  pemerintah  yang  menonjol  dengan  membuat  kebijakan  yang  tidak  sesuai dengan asas demokrasi pendidikan di Indonesia.
2. Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Malaysia
Pendidikan  Islam  di  Malaysia  secara  eksplisit  tidak  bisa  ditetapkan  awal  munculnya,  akan tetapi  melihat  dapat  diidentifikasi  dari  sejarah  munculnya  Islam  di  Malaysia  bersamaan  dengan aktifitas  dari  pendidikan  Islam  menunjukkan  bahwa  sejarah  Malaysia  hampir  sama  dengan Indonesia.  Sejarah  perkembangan  Islamisasi  di  Malaysia  bermula  dari  jalur  perdagangan,  yakni melalui  jasa  para  pedagang  Negeri  Arab  dan  Gujarat. 22 Bermula  pada  tahun  1980  progresifitas Islam di Malaysia sangat signifikan yang ditandai dengan banyaknya kegiatan keislaman, dakwah serta  kajian  Islam  oleh  tokoh  Islam.  Selain  itu  tanda  Islamisasi  berkembang  pesat  di  Malaysia adalah berkembangnya Masjid dan Surau yang menjadi pusat kajian umat Islam. Masjid berfungsi bukan  untuk  sarana  ibadah,  namun  Masjid  juga  digunakan  sebagai  pusat  lembaga  pendidikan Islam secara mendalam dan terstruktur baik dari kegiatan maupun aktifitas keagamaan lain yang dijalankan. 23
Pada  tahun  1976  sampai  1986  Malaysia  terlihat  kembali  menunjukkan  perhatian  yang mendalam  pada  posisi  kejawaan  Islam.  Sebagai  Negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama
19 Azyumardi Azra. Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 80.
20 Muklasin. Demokrasi  Pendidikan  Dalam  Kerangka  Pendidikan  Nasiolal  (Telaah  Pemikiran  H.A.R  Tilaar) (Skripsi:  UIN  Sunan Kalijaga, 2014), 2.
21 Moh. Yamin, Panduan Manajemen Mutu Kuriulum Pendidikan (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 17.
22 Andi Aslindah. Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang Kebijakan dan Tujuan Pendidikan (Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 18 No . 1 2015), 18.
23 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Endiklopedi Islam , 138.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Islam tersebut, mempunyai prinsip bahwa Islam akan selalu dijadikan sebagai sumber kekuatan Malaysia. Wujud perhatian pemerintah terhadap Islam dapat dilihat secara nyata alokasi anggaran yang  mengalami  kenaikan  dalam  bidang  pendidikan,  disamping  itu  pula  pembangunan  tempat ibadah  seperti  masjid  dan  berbagai  institusi  Islam  mulai  menjadi  target  pengembangan pemerintah. 24
Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia adalah dalam aspek pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (SDM) Muslim yang  unggul  dan  professional.  Pemerintah  Malaysia mendirikan Universitas Islam Internasional (IIUM) yang bekerjasama dengan Arab Saudi dalam hal  pendanaan.  Adanya  IIUM  merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  menfasliatasi infrstuktur  yang  dibutuhkan  demi  perkembangan  Islam  dalam  melaksanakan  kewajaiban- kewajibannya. Selain itu realisasi paling umum dari keseriusan ini adalah pembangunan beberapa masjid  dibeberapa  tempat  untuk  maksimalisasi  peribadatan  umat  Islam.  Pembangunan infrastruktur  lain  dalam  bidang  dakwah  dan  ekonomi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan kualitas keberagaman Muslim di Malaysia.
Target  pengembangan  SDM  yang  dilakukan  adalah  melalui  sistem  pendidikan  yang dikembangkan  di  Malaysia  banyak  mengadopsi  dari  sistem  pendidikan  Negara  Inggris,  karena berdasarkan sejarah Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris. Inggris sangat menaruh perhatian  dalam  sektor  pendidikan  pada  bekas  Negara  jajahannya.  Hal  tersebut  yang menyebabkan Malaysia maju dalam bidang pendidikan. Inggris banyak memberikan warna dalam dunia  pendidikan  di  Malaysia  yang  orientasinya  pada  pengembangan  sumberdaya  manusia. Berbeda  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  menjajah  Indonesia  yang  sama  sekali  tidak memperhatikan  masalah  pendidikan  yang  hanya  mengeruk  potensi  alam  yang  hanya dimanfaatkan  untuk  kepentingan  penjajahan  saja.  Akibatnya  hampir  seluruh  Negara-negara bekas jajahan Belanda cenderung terbelakang dalam bidang pendidikan.
Implementasi  kurikulum  pendidikan  Islam  di  Malaysia  hampir  serupa  dengan  pendidikan Islam di Indonesia. Intergrasi kurikulum pendidikan Islam yang mengandung dua kurikulum inti sebagai  kerangka  dasar  operasional  pengembangan  kurikulum.  Kurikulum  inti  tersebut  adalah tauhid sebagai  dasar  pokok  sandaran  kurikulum. Kedua ,  perintah  membaca  ayat-ayat  Allah  yang meliputi tiga macam ayat, yaitu: ayat yang berdasarkan wahyu, ayat yang ada pada diri manusia, dan ayat yang terdapat di alam semesta atau di luar dari manusia. 25
Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pendidikan  Islam  di  Malaysia  banyak mengalami  perubahan  yang  signifikan  sejak  tahun  1956.  Perhatian  pemerintah  Malaysia  sangat baik  dalam  sektor  pendidikan  Islam  karena  menganggap  bahwa  Islam  adalah  kekuatan  Negara
24 Pendi Susanto. Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. IV, No.1, 2015), 79.
25 Pendi Susanto. Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara, 78.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Malaysia. Maka pendidikan Islam mendapatkan tempat istimewa dalam pemerintah. Hal tesebut menunjukkan  bahwa  politik  dmokrasi  pendidikan  di  Malaysia  berjalan  seimbang  antara kebutuhan  hak  asasi  manusia  dalam  hal  ini  perserta  didik  dengan  sistem  politik  pemerintahan sendiri.

## B. Implikasi  Politik  Demokrasi  Pendidikan  Islam  Terhadap  Akses  Layanan  dan  Mutu Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia
Pendidikan merupakan sektor utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Negara.  Intensitas  dalam  pembaharuan  dalam  bidang  pendidikan  harus  selalu  dilakukan  secara sistematis  oleh  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  public.  Pembaharuan  tersebut  sepatutnya harus  mampu  menginterpretasikan  tujuan  pembangunan  nasional. 26 Tujuan  tersebut  memberikan dorongan  kepada  pemerintah  untuk  menciptakan  kebijakan-kebijakan  yang  mengarahkan  pada sistem  pendidikan  yang  mencerdaskan  rakyat,  dengan  sebutan  lain  demokrasi  pendidikan,  yang orientasinya adalah menciptakan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis merupakan bentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme serta pluralisme dengan prinsip utama adalah  membentuk  kader  insan  yang  cerdas  dan  beraklak  karimah  tanpa  adanya  diskriminasi  dan intervensi. 27
Berangkat  dari  pernyataan  diatas  memberikan  menggambarkan  bahwa  demokrasi  pendidikan dalam nuansa politik, pemerintah sewajarnya harus selalu memihak pada kebutuhan pengembangan peserta  didik  daripada  menfokuskan  pada  wewenangnya  sebagai  otoritas  dalam  pengambil keputusan kebijakan. Demokrasi pendidikan harus memberikan implikasi positif bagi akses layanan serta  mutu  pendidikan.  Berikut  uraian  bagaimana  perbandingan  dari  implikasi  politik  demokrasi pendidikan Islam pada tataran akses layanan dan mutu pendidikan di Indonesia dengan Malaysia.
1. Implikasi Politik Demokrasi Pendidikan Islam Terhadap Akses Layanan dan  Mutu Pendidikan Islam di Indonesia
Pendidikan berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan beradab serta  berperan  aktif  dalam  kemajuan  Negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Maka  sektor pendidikan adalah sarana dalam mengembangkan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Pembangunan dalam bidang pendidikan harus selalu dimaksimalkan oleh pemerintah, karena pendidikan yang memberikan kontribusi besar dan signifikan dalam upaya membentuk peradaban yang maju dalam sebuah Negara.
26 Suyatno, dkk. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 17.
27 Tilaar, H.A.R. Kalaedoskop Pendidikan Nasional , 1110.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengupayakan pemenuhan hak setiap  warga  Negara  untuk  memperoleh  akses  layanan  pendidikan  yang  baik  sehingga  proses pendidikan  dapat  maksimal  dalam  menuju  pembangunan  nasional  sesuai  amanah  dalam Undang-undang  yang  pada  dasarnya  Negara  bertanggungjawab  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Maka  hubungan  antara  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  akan  selalu  menjadi perhatian  publik  karena  pengaruh  dari  kebijakan  tersebut  yang  akan  mempengaruhi  dan menentukan  perkembangan  pendidikan  kedepannya.  Implikasi  politik  demokrasi  pendidikan yang  dapat  diamati  adalah  dari  segi  politik  kekuasaan.  Upaya  pemerintah  sebagai  pemegang kekuasaan  dalam  membuat  kebijakan  adalah  pemerintah  mengupayakan  beragam  cara  demi meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia semakin maju, termasuk diantaranya adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh anak bangsa. Dampak dari pemberlakuan  kebijakan  tersebut  telah  menghasilkan  progress  yang  baik  dalam  kemajuan pendidikan di Indonesia.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperluas akses mutu dan layanan pendidikan adalah melakukan berbagai cara untuk menumbuhkan minat partisipasi massyarakat pada  pendidikan  sekaligus  meminilisir  angka  kesenjangan  pendidikan  pada  kelompok masyarakat.  Pelaksanaan  tersebut  berupa  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dalam pendidikan dan memberikan perhatian penuh pada daerah yang lebih membutuhkan. Namun, kendala  yang  nyata  dalam  peningkata  pasipasi  pendidikan  adalah  masih  ditemukan  banyaknya anak-anak  usia  sekolah  dalam  kategori  kelompok  miskin  yang  tidak  dapat  memperoleh pelayanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka.
Problem  solving yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah  memberikan  bantuan  operasional sekolah  (BOS)  sebagai  upaya  menanggulangi  anak  yang  kesulitan  dalam  membayar  sekolah karena tidak mampu atau miskin. BOS diperuntukkan pada seluruh jenjang satuan pendidikan pada pendidikan wajib sembilan tahun agar dapat memberikan kebebasan biaya anak, terutama dari  keluarga  miskin.  Selain  itu,  pemberian  dana  BOS  dari  pemerintah  dimaksudkan  untuk memberi  kemudahan  akses  seluas-luasnya  bagi  anak-anak  usia  sekolah  untuk  memperoleh layanan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.
Maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatan mutu dan akses layanan pendidikan di Indonesia  adalah  melaui  demokrasi  pendidikan  Islam  pemerintah  berupaya  meningkatkan kualitas mutu dan relevansi pendidikan karena untuk memenuhi kebutuhan SDM yang cerdas dan  bermoral  dibutuhkan  layanan  dan  mutu  yang  berkualitas,  antara  lain  1)  melaksanakan program penambahan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 2) menyediakan materi bahan ajar untuk para pelajar berupa buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan; 3)
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
penguatan  pendidikan  kecakapan  hidup  dan  penataan  hubungan  lembaga  pendidikan  dengan dunia industri dan dunia usaha.
2. Implikasi Politik Demokrasi Pendidikan Islam Terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan Islam di Malaysia
Perkembangan  kemajuan  pendidikan  di  Malaysia  berperan  aktif  dalam  membentuk peradaban  kemajuan  bangsa  di  Negara  tersebut.  Hal  terseut  tidak  lepas  dari  campur  tangan pemerintah  dalam  membaut  kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  kemajuan  dalam  bidang pendidikan.  Implikasi  politik  demokrasi  pendidikan  Islam  di  Malaysia  dapat  dilihat  sangat berimbang  antara  kekuasaan  politik  dengan  demokrasi  pendidikan  yang  mengedepankan  hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari akar historis kebijakan pengembangan pendidikan Islam  di  Malaysia  yang  mengalami  progres  yang  baik  sejak  kemerdekaan  sejak  tahun  1957. Regulasi ragam kebijakan yang dalam perundangan dan Syor kerajaan pada bidang pendidikan Islam.  Seperti  kebijakan  yang  berlaku  pada  ordinan  tahun  pelajaran  1957  yang  tidak mendominasi kebutuhan dalam proes pembelajaran agama Islam yang kemudian menyebabkan proses pembelajaran agama Islam tidak berjalan maksimal. Dalam Syor penyata Abdul Rahman Talib  juga  dituliskan  kebijakan-kebijakan  terperinci  tentang  anggaran  kebutuhan  dalam  proses pembelajaran agama Islam sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 28
Akses  lamayan  dan  mutu  pendidikan  pendidikan  Islam  Malaysia  dilihat  dari  kaca  mata perbandingan  hampir  sama  dengan  akses  layanan  pendidikan  Islam  yang  dikembangkan  di Amerika.  Pada  tahun  1990  pemerintahan  Malaysia  mempunyai  misi  pemerintahan  yang  jelas terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Malaysia  merupakan  kategori  masyarakat  industrial  dan makmur,  posisi  ini  diprediksi  hingga  sampai  tahun  2020.  Bahkan  sekarang  dapat  dilihat bagaimana  kondisi  pendidikan  di  Malaysia  yang  lebih  maju  daripada  di  Indonesia. 29 Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  atas  dasar  keperihatinan  penuh  dari  pemerintah  dalam mengeolola  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  maka  berdampak  pula  pada  semakin  maju pendidikan di Malaysia dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, sehingga pada akhirnya mutu  pendidikan  di  Malaysia  juga  semakin  baik  dan  banyaknya  lembaga  pendidikan  yang berkualitas.  Jika  dulu  sebelum  merdeka  penduduk  Malaysia  banyak  yang  bersekolah  di Indonesia,  namun  sekarang  justru  jarang  karena  pendidikan  di  Malaysia  semakin  maju  dan berkualitas.
28 Mohd  Roslan  Mohd  Nor  dan  Wan  Mohd  Tarmizi  Wan  Othman. Sejarah  dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Malaysia (Jurnal At-Ta’dib, Vol.6, 2011), 71.
29 Tilaar, H.A.R. Kalaedoskop Pendidikan Nasional , 93.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021

## KESIMPULAN/CONCLUSION
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik demokrasi pendidikan antara Indonesia dengan Malaysia  adalah  dapat  diasumsikan  ketimpangan  yang  terjadi  antara  Indonesia  dengan  Malaysia.  Di Negara Indonesia politik kekuasan sangat menonjol dalam mengendalikan pendidikan Islam, sedangkan di  Malaysia  perhatian  serius  pemerintah  Malaysia  dalam  sektor  pendidikan  dengan  berprinsip  pada tujuan  demokrasi  pendidikan  adalah  mengutamakan  hak  asasi  manusia  untuk  diberdayakan  dan dikembangkan  sesuai  potensi  yang  dimiliki  tanpa  menfokuskan  kepentingan  politik  sebagai  penguasa kebijakan dalam pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES
Louise Anderson Allen. “ The Moral Life of Schools Revisited: Preparing Educational Leaders to ‘Build a New Social Order’ for Social Justice and Democratic Community” , Jurnal International Journal of Urban Education Leadership: (IJUEL) Vol.1, 2006.
Ahmad Amrullah etal ., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Andi Aslindah. Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang Kebijakan dan Tujuan Pendidikan , Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 18 No . 1 2015.
Azyumardi Azra. Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Endiklopedi Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Ahmad  Munawar  Ismail  et  al,  “ Islam  dalam  Pendidikan  dan  Hubungannya  dengan  Pembentukan  Jati  Diri Bangsa Melayu di Malaysia ”, Jurnal Hadhari, Special Edition , 2012.
Richard M. Ketchum. Demokrasi Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Futuh Printika, 2004.
Hasan Langgulung. Asas-asas Pendidikan Islam , Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
Ahmad Syafi’i Maarif. Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
Maksum. Sejarah Madrasah dan Perkembangannya , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Muhaimin. Rekonstruksi Pendidikan Islam , Rajawali Press, Jakarta, 2013.
Redja Mudyahardjo. Pengantar Pendidikan , Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Mulkhan,  Abdul  Munir.
Paradigma Intelektual Muslim , Yogyakarta: Sipress, 1993.
Abudin Nata. Sejarah Pendidikan Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
H.A.R.Tilaar. Kalaedoskop Pendidikan Nasional , Jakarta: Kompas, 2012.
__________. Kekuasaaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Mohd  Mohd  Nor Roslan  dan  Wan  Mohd  Tarmizi  Wan  Othman. Sejarah  dan  Perkembangan  Pendidikan Islam di Malaysia , Jurnal At-Ta’dib, Vol. 6, 2011.
M.Sirozi. Politik  Pendidikan:  Dinamika  Hubungan  antara  Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik Penyelenggaraan Pendidikan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Musyrifah Sunanto. Sejarah Peradaban Islam Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.