Dzaky  Alwan  Bisyir,  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra  (2022)  Aspek  Hukum  Nilai  Pembuktian  Dalam  Akta Notaris, (7) 12 Desember 2022
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
Aspek Hukum Nilai Pembuktian Dalam Akta Notaris Dzaky Alwan Bisyir 1* , Mohamad Fajri Mekka Putra 2 1,2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Indonesia Email: dzakyalwan04@gmail.com 1* , fajriputra@yahoo.com 2

## Abstrak
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  disumpah  oleh  Negara  dalam  perannya  untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Salah satu kewenangan Notaris yang utama yaitu  membuat  akta  notaris  atau  akta  autentik  yang  merupakan  bentuk  dari  alat  bukti tertulis.  Akta  autentik  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris,  dan dibuat  di  tempat  akta  dibuatkan  serta  bentuknya  diatur  secara  tegas  dalam  undang- undang. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana nilai pembuktian akta notaris atas suatu perbuatan hukum oleh para pihak. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  bentuk  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang digunakan  yaitu  data  sekunder.  Data  sekunder  didapat  dengan  cara  melaksanakan pencarian literatur/studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Tanggung  jawab  notaris  yaitu  untuk  menjamin kebenaran terdapatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam praktik, Notaris seringkali dianggap sebagai pihak dalam akta, namun nyatanya dalam akta notaris berisikan suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Notaris hanya berwenang menuliskan kehendak para pihak ke dalam akta notaris sehingga akta dimaksud hanya berisi suatu pernyataan atau perbuatan hukum asli dari kehendak para pihak yang ditulis menggunakan kalimat hukum. Apabila isi akta tersebut dipermasalahkan, maka masalah tersebut seharusnya merupakan masalah dari para pihak tersebut.
Kata kunci : Notaris; Akta Notaris; Autentik

## Abstract
A  notary  is  a  public  official  who  is  sworn  in  by  the  State  in  his  role  to  provide  legal services to the public. One of the main powers of a Notary is to make a notarial deed or authentic deed which is a form of written evidence. An authentic deed is a deed made by or before a Notary, and made at the place where the deed is made and its form is strictly regulated by law. The problem raised in this research is the evidentiary value of a notarial deed  regarding  a  legal  action  by  the  parties.  The  research  method  used  is  a  form  of normative juridical legal research. The type of data used is secondary data. Secondary data was obtained by carrying out a literature search/library study consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The responsibility of a notary is to guarantee the truth of a legal act carried out by the parties. In practice, the Notary is often considered a party to the deed, but in fact the notarial deed contains something that is desired by the parties entering into an agreement. The notary only has the authority to write the wishes of the parties into a notarial deed so that the deed in
question  only  contains  a  statement  or  original  legal  act  of  the  parties'  wishes  written using legal sentences. If the contents of the deed are disputed, then the problem should be a matter for the parties.
Keywords: Notary Public; Notarial Deed; Authentic

## Pendahuluan
Notaris dalam pelaksanaan jabatannya memiliki fungsi yaitu memberikan jasa di bidang hukum perdata, terutama dalam hal terdapat suatu perbuatan hukum antara para pihak yang dibuat dalam bentuk akta. Notaris menerbitkan produk yaitu akta, dimana akta tersebut diharapkan menjadi wujud kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut sebagai  UUJN)  ditegaskan  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki kewenangan  utama  untuk  membuat  akta  autentik  maupun  kewenangan  lainnya, sebagaimana  maksud  dari  undang-undang  ini  ataupun  undang-undang  lainnya. Selanjutnya  aturan  mengenai  kewenangan  Notaris  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  15 UUJN,  yakni  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  yang  berisi segala  perbuatan,  perjanjian  serta  penetapan  yang  diharuskan  peraturan  perundang- undangan dan/atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk disebutkan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta, menyimpan akta, memberikan salinan  dan  kutipan  akta,  grosse,  selama  pembuatan  aktanya  tidak  diberikan  kepada pejabat  lain  ataupun  orang  lain  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Selain  itu, kewenangan  lainnya  yaitu:  mengesahkan  tanda  tangan  serta  menetapkan  kepastian tanggal surat di bawah tangan dalam buku khusus untuk didaftarkan; membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus untuk didaftarkan; membuat copy asli surat di bawah tangan dalam bentuk salinan yang berisi uraian sebagaimana tertulis dan tergambarkan dalam  surat  tersebut;  melaksanakan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya;  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta; membuat  akta  risalah  lelang;  serta  kewenangan  lain  yang  telah  diatur  pada  undang- undang.
Akta  merupakan  kumpulan  tulisan  yang  dituangkan  oleh  para  pihak  yang disepakati  atas  suatu  perbuatan  hukum  dan  akta  dapat  berfungsi  sebagai  alat  bukti, sekaligus sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan. Akta notaris pada prinsipnya telah memenuhi aturan dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  berwenang  untuk membuatnya, dalam hal ini Notaris, dan dibuat di tempat akta dibuatkan serta bentuknya diatur secara tegas dalam undang-undang. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat. Akta notaris harus dianggap berlaku mengikat dan sah terhadap para pihak sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam akta, sampai terdapat putusan berkekuatan  hukum  tetap  yang  bersifat  final,  hal  ini  dikenal  sebagai  asas  praduga keabsahan (presumption iustae causa).
Akta  notaris  dibuat  berdasar  pada  kehendak  para  pihak,  dengan  demikian  isi aktanya berisi suatu pernyataan atau perbuatan hukum asli dari kehendak para pihak yang ditulis  menggunakan  kalimat  hukum  berbentuk  akta  autentik.  Tanggung  jawab  notaris yaitu menjamin kebenaran terdapatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak,  terhitung  pada  tanggal,  jam,  tempat  dibuatnya  akta.  Sedangkan  isi  dari  suatu perbuatan hukum yang tertulis dalam akta menjadi tanggung jawab para pihak. Sebagai wujud pelayanan hukum terhadap para pihak, notaris dapat memberikan pendapat serta solusi  hukum  atas  suatu  perbuatan  hukum  dengan  mempertimbangkan  kaidah  hukum. Notaris harus mendengar keterangan para pihak tanpa tendensi terhadap salah satu pihak, yang kemudian keterangan itu disebutkan dalam akta notaris sebagai hasil dari keterangan para pihak tersebut. Selanjutnya akta notaris harus dibacakan langsung serta disepakati oleh para pihak, dan terakhir para pihak menandatangani akta notaris dihadapan Notaris.
Akta  Notaris  dapat  menjamin  hak  perdata  dari  subjek  hukum,  pasca dilaksanakannya perjanjian secara autentik. Selama tidak ada upaya pembatalan dari para pihak yang berhak, maka hak perdata dari subjek hukum tersebut tidak bisa diganggu gugat.  Sebagai contoh yaitu hak dari subjek hukum yang tercantum dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dalam akta notaris salah satunya yaitu menerima cicilan pembayaran setiap  tanggal  25  dalam  sebulan,  dan  apabila  tidak  dibayarkan  dalam  kurun  waktu tertentu,  maka  terdapat  akibat  hukum  tertentu.  Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum dalam  akta  notaris  tersebut,  maka  hak  perdata  dari  subjek  hukum  harus  dihargai sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada penelitian ini yaitu bagaimana nilai pembuktian akta notaris atas suatu perbuatan hukum oleh para pihak.

## Metode Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif atau disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode tersebut dipakai sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran yang nyata dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan hukum kenotariatan. Jenis data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder.  Data  sekunder  didapat  dengan  cara melaksanakan  pencarian  literatur/studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.    Bahan  hukum  primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yakni peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,  antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  keterangan  tambahan  atas  bahan  hukum primer,  dan  membantu  memahami,  menjelaskan,  menganalisis  bahan  hukum  primer. Bahan hukum sekunder menggunakan buku, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, maupun sumber  lainnya.      Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan keterangan  tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum
tersier  dipakai  untuk  mendapatkan  pemahaman  perihal  suatu  istilah  yang  didapat  dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
Pembuktian dengan sistem hukum perdata di Indonesia menggunakan sistem alat bukti  tulisan  sebagai  alat  bukti  utama,  sebab  alat  bukti  tulisan  berada  di  posisi  teratas diantara  alat  bukti  lainnya  sesuai  ketentuan  undang-undang.  Berdasarkan  Pasal  1866 KUHPerdata  merincikan  jenis  alat  bukti,  yaitu  alat  bukti  tulisan,  keterangan  saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Alat bukti tulisan salah satu bentuknya yaitu akta autentik.  Hal  ini  secara  jelas  disebutkan  pada  Pasal  1868  KUHPerdata  bahwa  akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang untuk membuatnya  dan  dibuat  di  tempat  akta  dibuatkan  serta  bentuknya  diatur  secara  tegas dalam undang-undang. Pejabat umum yang berhak untuk membuat akta tersebut yaitu Notaris.  Akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  kuat,  dapat mengikat para pihak yang sesuai dengan isi akta, sampai terdapat putusan bersifat final atas  bantahan  maupun  sanggahan  dari  pihak  yang  mempermasalahkan  akta  tersebut. Namun, bantahan dan sanggahan yang dilakukannya itu tidak menurunkan sifat autentik akta notaris. Hal ini disebabkan akta notaris merupakan akta autentik yang secara jelas dan terang dibuat oleh pejabat umum berwenang dan isinya telah disepakati oleh para pihak yang mengikat keduanya, serta akta notaris dapat dijadikan sebagai peraturan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.
Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata dijelaskan pula bahwa pembuktian dengan alat bukti tulisan dilaksanakan dengan tulisan yang bersifat autentik atau dengan tulisan di bawah tangan, dari bukti-bukti tersebut terdapat hal-hal penting untuk dilaksanakan pembuktian, yakni pembuktian mengenai akta yang dibuat. Akta merupakan kumpulan tulisan  yang  nyata  dibuat  sebagai  bukti  mengenai  suatu  perbuatan  hukum  yang ditandangani oleh para pihak yang mengikatkan dirinya. Oleh karena itu, unsur utama dalam  akta  yaitu  terdapat  tindakan  untuk  membuat  bukti  tertulis  dan  adanya penandatanganan akta tersebut.
Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta notaris yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan. sehingga akta  notaris  dapat  disebut  sebagai  akta  para  pihak.  Notaris  hanya  berwenang  untuk membuatkan akta yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak untuk diperjanjikan  bersama  atas  suatu  perbuatan  hukum.    Notaris  bukan  merupakan  pihak dalam  akta  yang  dibuat  dihadapannya.  Akta  notaris  menjamin  kepastian  mengenai materi-materi  yang  disebutkan  dalam  akta.  Oleh  sebab  itu,  Notaris  memiliki  peran memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak,  serta  memiliki  sifat  preventif  yang merupakan upaya pencegahan dari permasalahan hukum dengan membuat akta notaris yang  dibuat  dihadapannya  mengenai  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  wujud  alat  bukti tulisan yang sempurna.
Kewenangan yang melekat pada Notaris pada hakikatnya merupakan kewenangan yang bersifat umum. Hal ini dimaksudkan bahwa kewenangan itu menyangkut tentang
pembuatan jenis-jenis akta, terkecuali akta yang tidak dibuat oleh Notaris. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta tertentu sesuai amanah dalam UUJN.  Agar dalam pembuatan akta menghindari kalimat-kalimat yang multitafsir atau menjadi permasalahan arti, maka diperlukan upaya itikad baik dalam membuat akta oleh para pihak. Hal tersebut dijelaskan  dalam  Pasal  1343  KUHPerdata  bahwa  apabila  semua  kata  dalam  suatu perjanjian dapat diberikan berbagai tafsiran, maka harus diselidiki maksud dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dibandingkan memegang teguh arti kata berdasarkan huruf.
Sejauh apapun penafsiran maupun alasan-alasan yang berujung pada pembatalan atas isi akta, maka para pihak harus tetap berpegang teguh pada apa yang telah disebutkan dalam akta, tidak berdasar pada alasan-alasan di luar dari apa yang telah disebutkan dalam akta. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1349 dan Pasal 1350 KUHPerdata, bahwa apabila terdapat  keraguan,  maka  suatu  perjanjian  harus  ditafsirkan  berdasarkan  pada  kerugian pihak yang meminta diadakannya perjanjian serta keuntungan pihak yang mengikatkan diri  dalam  perjanjian  tersebut,  dan  apabila  pengertian  kalimat  yang  digunakan  untuk penyusunan suatu perjanjian sangat luas, maka perjanjian tersebut hanya terbatas hal-hal yang  nyata  dimaksudkan  para  pihak  pada  saat  membuat  perjanjian.  Oleh  karena  itu, makna tentang autentik pada akta yaitu pengertian pada saat perjanjian dibuat, bukan pada saat perjanjian telah dibuat di hadapan Notaris.
Apabila terdapat dua pengertian yang berbeda pada isi akta, maka pengertian yang digunakan yaitu pengertian menurut kebiasaan dimana perjanjian dibuat yang diartikan sebagai kebiasaan di tempat akta notaris dibuatlah sebagai acuan, bukan mengacu dimana para pihak berada. Hal ini diatur dalam Pasal 1344 dan Pasal 1346 KUHPerdata, bahwa apabila suatu janji diberi dua arti, maka janji tersebut harus dipahami berdasarkan janji yang  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan,  bukan  berdasarkan  janji  yang  tidak memungkinkan  untuk  dilaksanakan,  perkataan  yang  memiliki  dua  arti  tersebut  harus dijelaskan  berdasarkan  kebiasaan  di  tempat  perjanjian  tersebut  dibuat.  Selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dibatasi untuk mengikat perihal yang dengan jelas dinyatakan didalamnya, namun juga untuk  semua  hal  tentang  sifat  perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau undang-undang. Akta notaris mengikat baik secara materiil dan formil untuk para pihak yang  kemudian  ditaati  sebagai  peraturan  atas  suatu  perbuatan  hukum  yang  diatur didalamnya.
Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menyebutkan bahwa isi akta yaitu berisi kehendak atau komitmen para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak yang datang berhadapan dengan Notaris yang secara jelas menyatakan keinginan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu  perjanjian,  dimana  notaris  hanya  mengakomodir  keinginan  para  pihak  ke  dalam akta  notaris,  apabila  isi  aktanya  dipermasalahkan,  maka  masalah  tersebut  adalah masalahnya para pihak, bukan masalah Notaris. Dengan demikian, Notaris tidak perlu digugat oleh penegak hukum atas alasan apapun.
Terdapat  kesalahpahaman  oleh  para  pihak  maupun  masyarakat  mengenai  akta notaris  yang  menilai  bahwa  akta  notaris  dibuat  atas  kehendak  Notaris  sendiri.  Dalam undang-undang telah jelas pada Pasal 38 ayat (2) huruf d dan Pasal 44 ayat (1) UUJN bahwa Notaris wajib menuliskan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris pada awal akta dan pada akhir akta wajib mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan Notaris sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk amanah UUJN atas bentuk akta notaris yang  membedakannya  dengan  akta  di  bawah  tangan.  Letak  perbedaannya  yaitu  pada penggunaan  tanda  tangan  Notaris  pada  akta  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  atas  suatu  perbuatan  hukum  oleh  para  pihak,  berikut adanya saksi-saksi pada akta notaris.
Secara  nyata  dalam  UUJN  melarang  notaris  menyebutkan  kepentingan  dirinya sendiri serta kepentingan keluarga pada akta notaris yang dibuat dihadapannya, hal ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris tidak berkenan untuk  membuat  akta  demi  kepentingan  pribadi,  istri/suami  ataupun  orang  lain  yang memiliki  hubungan  keluarga  dengan  Notaris  baik  dari  perkawinan  maupun  dari  garis keturunan lurus ke atas/ke bawah tanpa batas derajat, dan dari garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk pribadi, maupun dalam suatu kedudukan atau dengan  perantara  kuasa.  Segala  yang  ditulis  oleh  Notaris  pada  akta  yang  dibuat dihadapannya adalah bentuk akta berdasarkan ketentuan UUJN serta isi akta merupakan keinginan  para  pihak,  bahkan  Notaris  dilarang  untuk  mencantumkan  mengenai keterangan-keterangan untuk pribadinya dan keluarganya atas akta tersebut.
Unsur esensialia dalam akta notaris dapat dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.  Unsur  objektif  mencakup  bentuk  aktanya  sesuai  dengan  ketentuan  UUJN, pembuatan akta di tempat Notaris berkedudukan, sistematika akta yang mencakup awal, badan, dan akhir akta, isi akta yang merupakan kehendak para pihak, unsur itikad baik dari para pihak, akta yang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, asas kepatutan, serta asas kesusilaan, dan kesesuaian dengan mekanisme akta autentik yang  diatur  dalam  undang-undang.  Unsur  subjektif  melibatkan  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta,  para  pihak  yang  memenuhi  syarat  sebagai  penghadap,  dua orang saksi instrumenter yang memenuhi syarat, dan adanya kesepakatan para pihak yang ditunjukkan  dengan  pernyataan  kehendak  untuk  dibuatkan  akta  oleh  Notaris dihadapannya. Unsur naturalia dalam akta notaris mencakup jaminan keautentikan akta oleh Notaris dan jaminan kebenaran atas kehendak yang dinyatakan dalam akta oleh para pihak. Unsur accidentalia adalah hal-hal yang diatur secara khusus dan disetujui oleh para pihak, termasuk isi akta yang memuat pasal demi pasal berdasarkan kehendak para pihak dalam suatu perbuatan hukum.
Dalam  akta  notaris  sebagai  bentuk  kesepakatan  para  pihak,  maka  para  pihak menandatangani akta tersebut. Hal tersebut merupakan unsur penting dalam pembuatan akta  notaris.  Syarat  mengenai  penandatanganan  akta  terdapat  dalam  Pasal  1874 KUHPerdata  yang  menyebutkan  ketentuan  mengenai  tulisan  yang  dibuat  oleh  orang Indonesia ataupun yang disetarakan dengannya. Tulisan dibagi menjadi 2 (dua) golongan,
antara lain akta serta tulisan-tulisan lainnya. Dengan menandatangani akta notaris, para pihak dianggap tahu atas fakta-fakta yang telah tercantum dalam akta tersebut.
Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  menjaga  kerahasiaan  atas  akta notaris  yang  dibuat  dihadapannya  berdasarkan  amanah  undang-undang.  Ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan tersebut dapat ditemui pada Pasal 1909 KUHPerdata, yaitu bahwa  semua  orang  cakap  untuk  menjadi  saksi  harus  memberikan  kesaksian  di Pengadilan.  Namun  hal  tersebut  dapat  meminta  untuk  dihindarkan  dari  keharusan memberikan kesaksian :
Orang-orang  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan  sedarah  dalam  garis  ke samping derajat kedua/keluarga semenda salah satu pihak. Orang-orang yang memiliki hubungan  darah  dalam  garis  lurus  tidak  terbatas  serta  dalam  garis  ke  samping  dalam derajat kedua dengan suami/istri salah satu pihak. Orang-orang yang karena jabatannya, pekerjaannya  atau  kedudukannya  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk merahasiakan suatu hal yang diamanahkan kepadanya dengan sebab jabatan, pekerjaan serta kedudukannya tersebut.
Notaris  memiliki  rahasia  jabatan  yang  dilarang  untuk  disampaikan  olehnya perihal isi akta dan seluruh keterangan yang diterima atas pembuatan akta notaris. Namun hal  tersebut  dikecualikan  terhadap  para  pihak  maupun  ahli  waris.  Jika  suatu  jabatan memiliki  rahasia  jabatan  atau  wajib  merahasiakan  sesuatu  hal  atas  amanah  undang- undang,  maka  seandainya  suatu  rahasia  dibuka  tanpa  syarat-syarat  yang memperbolehkannya,  hal  tersebut  melanggar  undang-undang.  Hal  ini  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  322  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  perihal  larangan membuka rahasia jabatan, yaitu :
Barangsiapa  secara  sengaja  membuka  rahasia,  berdasarkan  pekerjaan  atau jabatannya, baik sekarang ataupun dahulu, ia wajib menyimpannya, apabila melanggar dikenai hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda maksimal Rp 9.000,-. Apabila kejahatan tersebut dilaksanakan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan tersebut hanya dituntut atas pelaporang orang tersebut.
Ketentuan mengenai rahasia jabatan Notaris secara nyata ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatan wajib merahasiakan atas isi akta yang dibuat dihadapannya serta seluruh keterangan yang didapat untuk membuat akta sesuai dengan janji/sumpah jabatan, hal ini dikecualikan jika undang-undang  menentukan  lain.  Rahasia  jabatan  Notaris  diperlukan  demi  menjaga kepentingan  para  pihak,  baik  identitas  dan  isi  yang  diperjanjikan,  tetapi  dapat dikecualikan terhadap orang yang ditentukan oleh undang-undang.
Untuk menjaga kerahasiaan jabatan, Notaris dibekali suatu hak yaitu hak ingkar (verschoningrecht). Hak ingkar ini merupakan wujud perlindungan dalam menjalankan jabatan  Notaris.  Karena  Notaris  seringkali  digugat  dalam  pengadilan,  baik  pidana, perdata, atau tata usaha negara. Dalam situasi tersebut, Notaris dianggap sebagai pihak, tergugat,  terdakwa,  bahkan  tersangka  atau  anggapan  lainnya.  Agar  Notaris  dapat menjalankan  jabatannya  dengan  baik  sesuai  amanah  undang-undang,  Notaris  dapat
menggunakan  hak  ingkar  tersebut.  Hak  ingkar  digunakan  ketika  Notaris  telah  yakin menjalankan jabatannya dengan tepat atas akta yang dibuat dihadapannya.
Ketentuan hukum mengenai hak ingkar Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan pada undang-undang ini, kecuali terdapat suatu alasan untuk menolaknya dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta maupun seluruh keterangan para pihak sesuai janji/sumpah jabatan. Ketentuan tersebut membuat Notaris memiliki hak ingkar sesuai amanah UUJN untuk tercapainya kerahasiaan isi akta yang dibuat dihadapannya, dengan sebab telah terikat dengan sumpah jabatan Notaris. Apabila hak ingkar tersebut dilanggar, konsekuensinya yaitu dapat dikenai pelanggaran atas  Pasal  4  UUJN  mengenai  sumpah  jabatan  Notaris,  Pasal  54  UUJN  mengenai kewenangan  Notaris  hanya  dapat  memberikan  keterangan  atas  akta  yang  dibuat dihadapannya  terhadap  para  pihak,  ahli  waris  serta  pihak-pihak  yang  berhak mendapatkannya, serta Pasal 66 UUJN mengenai amanah UUJN untuk mengambil data minuta,  memeriksa,  dan  memanggil  Notaris  harus  memerlukan  izin  dari  Majelis Kehormatan  Notaris.  Akibat  dari  pelanggaran  tersebut,  Notaris  dapat  diberhentikan sementara  dari  jabatannya  karena  melaksanakan  pelanggaran  atas  kewajiban,  larangan jabatan, dan kode etik Notaris. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN.
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Notaris dengan jabatan yang dijalaninya dapat meminta kemudahan untuk tidak memaparkan keterangan ataupun kesaksian sebab telah jelas suatu perbuatan hukum yang dipermasalahkan telah tertulis dalam akta. Jika seluruh pihak telah mengerti prinsip jabatan Notaris, khususnya mengenai hak ingkar, maka  seluruh  pihak  dapat  saling  menghargai  karena  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya juga bersandar pada ketentuan Undang-Undang, yaitu UUJN.
Pada praktiknya, Notaris seringkali mendapatkan tindakan yang tidak wajar dalam kaitannya dengan hak ingkar. Jika Notaris dipanggil oleh penegak hukum untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi atas suatu akta yang dibuat dihadapannya. Para pihak yang menggugat  isi  akta  tersebut  menganggap  Notaris  tidak  mempunyai  rahasia  jabatan, terlebih pula hak ingkar Notaris. Selain itu, dari kalangan Notaris juga tidak memahami makna dari hak ingkar tersebut, bahkan baru tahu setelah menggunakan hak ingkar dalam persidangan.
Notaris jika menggunakan hak ingkar dalam persidangan memiliki akibat hukum, yaitu Notaris harus terbebas dari keharusan memberikan kesaksian atau menjadi saksi di pengadilan.  Sebab  secara  hukum,  mengenai  kesaksian  yang  akan  disampaikan berdasarkan  keilmuannya  dinilai  bertentangan  dengan  rahasia  jabatan  atau  melanggar sumpah jabatan Notaris. Serta Notaris dapat terbebas dari seluruh tuntutan hukum dari pihak  yang  berkepentingan,  jika  hak  ingkar  Notaris  ditolak  oleh  hakim  ataupun  ia diharuskan memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ketentuan hukum.
Apabila di kemudian hari terdapat suatu hal yang harus dirahasiakan sebab jabatan kemudian  dibuka  atau  terdapat  paksaan  untuk  membuka  suatu  hal  yang  harus
dirahasiakan, dapat berlaku ketentuan Pasal 322 KUHP yang mengatur tentang tindakan membuka rahasia jabatan.

## Kesimpulan
Akta Notaris merupakan bentuk alat bukti tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang untuk membuatnya dan dibuat di tempat akta dibuatkan serta bentuknya diatur secara tegas dalam undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris. Kewenangan ini diberikan berdasarkan amanah UUJN, terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta notaris yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak  yang  berkepentingan.  Notaris  hanya  berwenang  untuk  membuatkan  akta  yang berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  para  pihak  untuk  diperjanjikan  bersama atas  suatu  perbuatan  hukum.  Maka,  akta  notaris  merupakan  akta  para  pihak.  Notaris bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menyebutkan bahwa isi akta yaitu berisi kehendak atau komitmen para pihak yang berkepentingan.  Artinya,  Notaris  hanya  mengakomodir  keinginan  para  pihak  untuk dinyatakan  dalam  akta  notaris.  Jika  dipermasalahkan,  maka  masalah  itu  merupakan masalah para pihak. Oleh karena itu Notaris tidak perlu digugat oleh penegak hukum atas alasan apapun. Isi akta notaris juga dilarang memuat kepentingan Notaris sendiri maupun keluarganya.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  UUJN.  Dalam  menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  menjaga  kerahasiaan  atas  akta  notaris  yang  dibuat dihadapannya berdasarkan amanah undang-undang. Ketentuan mengenai rahasia jabatan Notaris secara nyata ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatan wajib merahasiakan atas isi akta yang dibuat dihadapannya serta seluruh keterangan yang didapat untuk membuat akta sesuai dengan janji/sumpah jabatan, hal ini dikecualikan jika undang-undang menentukan lain. Untuk menjaga  kerahasiaan  jabatan,  Notaris  dibekali  suatu  hak  yaitu  hak  ingkar (verschoningrecht). Hak ingkar ini merupakan wujud perlindungan dalam menjalankan jabatan Notaris. Ketentuan hukum mengenai hak ingkar Notaris secara jelas diatur dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN.  Jika  Notaris melanggar hak ingkar, maka dapat dikenai pelanggaran Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris, Pasal 54 UUJN mengenai kewenangan Notaris hanya dapat memberikan keterangan  atas  akta  yang  dibuat  dihadapannya  terhadap  para  pihak,  ahli  waris  serta pihak-pihak  yang  berhak  mendapatkannya,  serta  Pasal  66  UUJN  mengenai  amanah UUJN  untuk  mengambil  data  minuta,  memeriksa,  dan  memanggil  Notaris  harus memerlukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

## BIBLIOGRAFI
Adjie, Habib. (2011) Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung:Refika Aditama. Adjie, Habib. (2011) Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung:Citra Aditya Bakti.
Amrizakar. (2020) Tabir Kesaksian Akta Notaris. Depok:Khalifah Mediatama.
Arisaputra, Muhammad Ilham, (2012) Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Jurnal Perspektif. 12 (3), pp 173-183.
Boty,  Rahmawati.  (2017)  Kekuatan  Akta  Notaris  Dalam  Menjamin  Hak  Keperdataan, Jurnal Cendekia Hukum, 3 (1), pp 85-98.
I  Ketut  Tjukup  Dkk,  (2016)  Akta  Notaris  (Akta  Otentik)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Peristiwa Hukum Perdata, Jurnal Acta Comitas, 2, pp 180-188.
Komang  Ayuk  Septianingsih  Dkk.  (2020)  Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Jurnal Analogi Hukum. 2(3), pp 336-340.
Mowoka, Valentine Phebe. (2014) Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Jurnal Lex et Societatis. 2 (4). pp 59-67.
Prabawa,  Bagus  Gede  Ardiartha.  (2017)  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris Dalam  Hal  Pemeriksaan  Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode Etik Notaris. Jurnal Acta Comitas, 1, pp 98-110.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019) Penelitian Hukum Normatif. Depok:Raja Grafindo.
Tumembouw,  Deo  Fandy.  (2019)  Tinjauan  Yuridis  Akta  Otentik  Sebagai  Alat  Bukti Dalam Perkara Perdata. Jurnal Lex Privatum. 7 (6), pp 50-57.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Copyright holder:
Dzaky Alwan Bisyir, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: