## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391
Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
REFORMULASI PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

## Paul Christian
Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah E-mail: paulchristian50@yahoo.com
Abstract: The purpose of this research is to  see and analyze how to  analyze the  laws arising from the granting  of  Building  Use  Rights  to  CV  (Commanditaire  Vennootschap)  and  how  the  concept  of regulating the granting of Land Rights certificates to CV (Commanditaire Vennootschap), it is expected that from the two discussions above, the authors can find out how reformulation of the arrangement for granting  Land  Rights  certificates  to  CV  (Commanditaire  Vennootschap).  The  research  method  used  is juridical empirical with the rule of invitation approach. The results show that there is an overlap in the arrangement for granting building use rights, this can be seen in the arrangement for granting building use rights regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) with the arrangement for granting Building Use Rights (HGB) in the Circular. Number 2 / SE-HT.02.01 / VI / 2019. The Basic Agrarian Law (UUPA) has clearly stipulated the subject of building rights in the formulation of Article 36 paragraph (1) which can  create  legal  uncertainty.  So  that  there  is  a  Reformulation  of  changes  in  regulations  regarding  the granting of building use rights, especially after the construction of Circular Number 2 / SE-HT.02.01 / VI  /  2019  which  provides  the  possibility  of  needing  CV  (Commanditaire  Vennootschap)  to  receive building use rights. This is done so that there is legal certainty that can provide protection for the parties involved in the publication process of Building Use Rights.
Keywords: Commanditaire Vennootschap; Building rights; Revormulation
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  konsekuensi hukum yang timbul atas pemberian Hak Guna Bangunan terhadap CV(Commanditaire Vennootschap) dan  bagaimana  konsep  pengaturan  pemberian  sertifikat  Hak  Atas  Tanah  kepada  CV(Commanditaire Vennootschap),  diharapkan  dari  dua  pembahasan  diatas,  penulis  dapat  menemukan  bagaimana reformulasi pengaturan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah kepada CV(Commanditaire Vennootschap). Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapatnya  Tumpang  tindih  dalam  pengaturan pemberian hak guna bangunan, hal ini dapat dilihat dalam pengaturan pemberian hak guna bangunan yang  diatur  didalam  Undang – Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dengan  pengaturan  pemberian  Hak Guna  Bangunan  (HGB)  yang  ada  didalam  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019.  Dalam Undang – Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  diatur  secara  jelas  mengenai  subjek  atas  hak  guna bangunan dalam rumusan Pasal 36 ayat (1) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga perlu adanya  Reformulasi  perubahan  pengaturan  mengenai  pemberian  hak  guna  bangunan  terutama  pasca dilahirkanya  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang  memberikan  kemungkinan  CV (Commanditaire  Vennootschap)  dapat  menerima  hak  guna  bangunan.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdapat sebuah kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan.
Kata Kunci: Commanditaire Vennootschap; Hak Guna Bangunan; Revormulasi

## A. Pendahuluan
Pada tanggal 24 September Tahun 1960, telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Lahirnya UUPA memiliki sebuah tujuan yang pada prinsipmya yaitu : 1
1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum AgrariaNasional:
2. Untuk  meletakkan  dasar-dasar,  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan dalam hukum pertanahan;dan
3. Untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyatseluruhnya.
Berdasarkan  3  (tiga)  tujuan  sebagaimana  disebutkan,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  saat  ini  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  dasar  –  dasar dalam  meletakan  penyusunan  dalam  Hukum  Agraria  Nasional,  demikian  pula  dalam hukum  pertanahan, Undang  –  Undang Pokok Agraria (UUPA) dijadikan dasar  –  dasar dalam  meletakkan  kesederhanaan  dan  kesatuannya  serta  dengan  adanya  Undang  – Undang Pokok Agraria (UUPA) dianggap pula sebagai dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum terkait hak – hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Lahirnya  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  telah  terjadi  perubahan fundamental  terhadap  hukum  agraria  di  Indonesia,  yaitu  terwujudnya  suatu keseragaman  hukum  tanah  nasional.  Perubahan  tersebut  bersifat  mendasar  atau fundamental,  karena  baik  mengenai  struktur  perangkat  hukumnya,  mengenai  konsepsi yang mendasarnya, maupaun isinya, harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman. 2
Obyek hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah. Hak-hak penguasaan tersebut dibagi dua, yaitu sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan konkret. Hak penguasaan  tanah  merupakan  suatu  lembaga  hukum  jika  belum  dihubungkan  dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh dapat disebut hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk  bangunan  yang  disebut  dalam  pasal  20  sampai  45  Undang  –  Undang  Pokok Agraria  (UUPA).  Hak  penguasaan  atas  tanah  merupakan  hubungan  hukum  konkret (biasanya disebut “hak”) jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai subyek atau  pemegang  haknya,  sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  hak-hak  atas  tanah  yang disebut  dalam  ketentuan  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). 3 Kebijakan mengenai  hak  penguasaan  tanah    sebagai  lembaga  hukum  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  16,  dan  Pasal  53  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Pasal 4 ayat (1) dan (2) bunyinya sebagai berikut :
1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana  dimaksud   dalam pasal 2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badanhukum.
2. Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk keputusan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan yang lebihtinggi.
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya, jilid1. Hukum Tanah Nasional. Jakarta, Djambatan, 2003, hal 1.
3 Ibid, hal 25
Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal  4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), antara lain :
a. HakMilik;
b. Hak GunaUsaha;
c. Hak GunaBangunan;
d. Hak Pakai;
e. Hak Sewa;
f. Hak Membukahutan;
g. Hak Memungut Hasil hutan;
h. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di  atas  akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang sifatnya  sementara  yang  disebut  dalam  pasal53Undang  –  Undang  Pokok Agraria (UUPA).
Perkembangan pembangunan yang dicapai  Indonesia seiring dengan peningkatan kesadaran  hukum  semakin  meningkat.  Masyarakat  semakin  aktif  dalam  memperoleh keadilan  dan  kesamaan  hak  di  hadapan  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Oleh karena  itu  tuntutan  pembangunan  hukum  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  menjawab kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum tersebut.
Persoalan  yang  menyangkut  tanah  di  Indonesia  sepertinya  tidak  ada  habisnya. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan penduduk akan tanah semakin  meningkat,  misalnya  untuk  pembangunan  dan  pengembangan  wilayah pemukiman,  industri,  maupun  pariwisata,  atau  keperluan  lainnya.  Sedangkan,  tanah yang tersedia untuk itu tidak bertambah atau bersifat tetap.
Agar  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  terhadap  tanah yang  sifatnya  tetap,  maka  pemerintah  berupaya  memaksimalkan  peruntukan  dan penggunaan  tanah  dengan  bermacam  cara,  di  antaranya  yaitu  mengeluarkan  berbagai macam  peraturan  pertanahan  seperti  peraturan  penyediaan  tanah  untuk  kepentingan orang  atau  badan  hukum  atas  tanah  negara  maupun  di  atas  tanah  hak  milik.  Tanah negara  yang  dimaksud  adalah  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara,  termasuk tanah-tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sedangkan tanah hak milik adalah tanah  yang  sudah  dimiliki  oleh  orang  atau  badan  hukum  dengan  suatu  hak  atas  tanah yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
Sebelumnya  undang-undang  pokok  agraria  mengatur  hak  guna  bangunan  hanya bisa  didapatkan  oleh  warga  Negara  Indonesia  atau  Badan  Hukum  yang  didirikan menurut  hukum  Indonesia  dan  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Artinya  hanya  badan usaha  yang  berbentuk  PT  yang  dapat  memperoleh  Hak  Guna  Bangunan.  Namun kemudian  dikeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  membuat  badan usaha berbentuk CV( Commanditaire Vennootschap ) dapat melakukan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan.
Pada  umumnya,  dalam  praktik  yang  berlaku  di  Indonesia,  orang  berpendapat bahwa  persekutuan  komanditer/CV( Commanditaire  Vennootschap )  bukan  perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan materiel untuk menjadi badan  hukum  telah  dipenuhi  CV( Commanditaire  Vennootschap ),  tetapi  oleh  karena belum  adanya  unsur  pengakuan  atau  pengesahan  dari  pemerintah,  maka CV( Commanditaire  Vennootschap )  belum  dapat  diakui  sebagai  perusahaan  yang berbadan  hukum.  Meskipun  demikian,  sebagaimana  termaktub  pada  Surat  Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 CV (Commanditaire Vennootschap ) wajib
mendaftarkan  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  di  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia.Sehingga  kadang  menimbulkan  pertanyaan  tersendiri  apakah CV( Commanditaire Vennootschap ) merupakan badan usaha atau badan hukum. 4
Penulis  menganalisis  bahwa  dalam  Surat  Edaran  ini  masih  terdapat  beberapa kejanggalan. Kejanggalan ditemui dalam 4 butir isi surat edaran yaitu:
1. Pengajuan permohonan hak atas tanah;
2. Subyek pemohon pengajuan;
3. Pendaftaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
4. Pencatatan  pendaftaran  Hak  Guna  Bangunan  yang  untuk  selanjutnya disingkat HGB.
Penulis  menyadari  bahwa  terbitnya  surat  edaran  diharapkan  dapat  meningkatkan investasi  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Dalam  hal  pengajuan permohonan  hak  atas  tanah,  perlu  dijelaskan  apakah  ketentuan  jangka  HGB  tunduk pada  Undang  -  Undang  25  Tahun  2007  atau  PP  40  Tahun  1996.  Apabila  dikaitkan dengan peningkatan investasi maka idealnya sebagaimana ternyata dalam Pasal 22 ayat 1 UU 25 Tahun 2007 yang tentunya akan berlainan dengan isi daripada Pasal 25 ayat 1 PP 40 Tahun2007.
Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  terdorong  untuk  mengkaji    permasalahan tersebut dengan judul “REFORMULASI PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPASCA”

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Karya Ilmiah ini, yaitu:
1. Bagaimana  konsekuensi  hukum  yang  timbul  atas  pemberian  Hak  Guna Bangunan terhadap CV( Commanditaire Vennootschap )?
2. Bagaimana  konsep  pengaturan  pemberian  sertifikat  Hak  Atas  Tanah  kepada CV( Commanditaire Vennootschap )?
3. Bagaimana reformulasi pengaturan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah kepada CV( Commanditaire Vennootschap )?

## C. Metode Pendekatan
Dalam  hal  ini  penulis  dalam  melakukan  penelitian  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yuridis  normatif  sebagaimana  dimaksudkan  oleh  Soejono  Soekanto  yang cakupannya  meliputi  asas  –  asas  hukum,  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  hukum, perbandingan  hukum  serta  sejarah  hukum  dimana  penelitian  ini  menganalisa  tentang keberadaan  peraturan  Perundang  –  undangan  dan  Peraturan  Pelaksanaannya,  sehingga adanya  kesesuaian  antara  peraturan  yang  lebih  rendah  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi  dalam  hierarki  peraturan  Perundang  –  undangan.  Selain  itu  adanya  ius constituendum yaitu hukum yang dicita – citakan oleh pergaulan hidup.
Dalam  penegakan  hukum,  faktor  hukum  ( subtance ),  aparat  penegak  hukum, sarana  atau  fasilitas  pendukung  penegakan  hukum,  masyarakat,  dan  budaya  hukum memberikan pengaruh implementasinya dilapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa  pengaruh  kepentingan  individu  dan  kelompok.  Hukum  kemudian  diberlakukan
4 Asikin, Zainal Suhartana & Wira Pria, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal 32
dan ditegakan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepenting¬an individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.
Secara yuridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara  substantif  penegakan  hukum,  penyelesaian  perkara  akan  melibatkan  seluruh in¬tegritas  kepribadian  para  aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  di  dalamnya. Keberhasilan  atau  kegagalan  para  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  legal  positivistik  dimana hukum  dipergunakan  perumusan  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang  – undangan  yang  dapat  dijadikan  dasar  penelitian,  atau  yang  hendak  diteliti.Jadi  analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara  memaparkan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  dokumentasi  dan  kepustakaan, kemudian  dianalisa  dan  diinterpretasikan  dengan  memberikan  kesimpulan,  disajikan secara  kualitatif  sesuai  dengan  komponen  permasalahan  penelitian  dan  tujuan penelitian.

## D. Pembahasan
1. Konsekuensi  hukum  yang  timbul  atas  pemberian  Hak  Guna  Bangunan terhadap CV(Commanditaire Vennootschap)
Berdasarkan  analisis  terhadap  pengaturan  di  dalam  Surat  Edaran  Nomor  2/SE- HT.02.01/VI/2019  yang  pada  intinya  surat  edaran  tersebut  mengandung  isi  tentang pemberian  hak  guna  bangunan  terhadap  CV( Commanditaire  Vennootschap ),  muncul beberapa  permasalahan  hukum  yang  timbul  dan  akan  menjadi  pembahasan  dalam bagian ini, Permasalahan sebagaimana dimaksud yaitu meliputi :

## a) Tumpang tindih dalam pengaturan pemberian hak guna bangunan
Tumpang  tindih  dalam  pengaturan  pemberian  hak  guna  bangunan,  dapat  dilihat dalam  pengaturan  pemberian  hak  guna  bangunan  yang  diatur  didalam  Undang  – Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dengan  pengaturan  pemberian  Hak  Guna  Bangunan (HGB) yang ada didalam Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. Dalam Undang –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  diatur  secara  jelas  mengenai  subjek  atas  hak guna  bangunan  dalam  rumusan  Pasal  36  ayat  (1),  yang  menyebutkan  bahwa:  Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan diIndonesia.
Dalam  pembahasan  ini  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang mengatur  mengenai  pemberian  hak  guna  bangunan  kepada  CV( Commanditaire Vennootschap )  telah  bertentangan  dengan  pasal  36  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Pokok Agraria  (UUPA),  sebab  sebagaimana  kita  tau  bahwa  CV( Commanditaire Vennootschap )  bukan  termasuk  badan  hukum,  melainkan  termasuk  badan  usaha.  Hal tersebut dipertegas di dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang,  yang  menyatakan  bahwa  Persekutuan  Komanditer ( Commanditaire  Vennootschap )  atau Limited  Partnership )  CV  ( Commanditaire
Vennootschap )merupakan  salah  satu  bentuk  perusahaan  yang  bukan  termasuk  badan hukum.
Selain  itu  terdapat  berbagai  pendapat  para  ahli  pakar  hukum  perusahaan  dan hukum  dagang  yang  mengemukakan  pendapat  mengenai  suatu  badan  dapat  dikatakan berbadan  hukum  apabila  :  adanya  harta  kekayaan  dengan  tujuan  terentu  yang  terpisah dengan  kekayaan  pribadi  para  sekutu  atau  para  pendiri  badan  hukum.  Sebaliknya  jika dilihat  kembali  pada  perusahaan  berbentuk  CV( Commanditaire  Vennootschap ). CV( Commanditaire  Vennootschap )  merupakan  badan  usaha  yang  bukan  berbadan hukum  karena  menurut  Undang-Undang  Hukum  Dagang,  seluruh  perangkat  CV ( Commanditaire  Vennootschap )baik  itu  pesero  aktif  (Komplementer)  maupun  pesero pasif  (Komanditer)  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  diderita oleh  CV( Commanditaire  Vennootschap ).  khusus  bagi  pesero  pasif  (komanditer)  dapat dikenakan  pertanggungjawaban,  apabila  terbukti  bersalah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 21 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dalam hal ini disebut sebagai  tanggung  renteng.  Dan  hal  ini    menegaskan  mengapa  CV( Commanditaire Vennootschap ) dikatakan badan usaha yang tidak berbadan hukum karena merujuk pada harta kekayaan CV ( Commanditaire Vennootschap )yang tidak terbatas.
Pengaturan  pemberian  hak  guna  bangunan  yang  diatur  didalam  Surat  Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019  jelas telah bertentangan dengan pengaturan pemberian hak  guna  bangunan  yang  sudah  diatur  di  dalam    Undang  –  Undang  Pokok  Agraria (UUPA).  Hal  ini  menimbulkan  ketidakjelasan  serta  pertentangan  hukum  di  Indonesia. Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  sistem  hukum  tata  negara  di  Indonesia,  kita mengenal  suatu  teori  hukum  berjenjang  ( Stuffenbautheory ),  dimana  dalam  teori  ini dijelaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi harus menjadi acuan pembentukan aturan hukum dibawahnya, dan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya.
Peraturan  hidup  memberi  petunjuk  kepada  manusia  bagaimana  ia  harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan – peraturan hidup seperti itu  disebut  peraturan  hidup  kemasyarakatan.  Peraturan  hidup  kemasyarakatan  yang bersifat  mengatur  dan  memaksa  untuk  menjamin  tata  tertib  dalam  masyarakat, dinamakan  peraturan  hukum  atau  kaedah  hukum  yang  sebelumnya  harus  ada  dasar hukum yang biasa di sebut dengan istilah Grundnorm atau basic norm.
Grundnorm adalah “a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from. ” Artinya Grundnorm adalah suatu sumber tertinggi bagi validitas suatu  norma  yang  supremasi  validasinya  diasumsikan  seperti  itu. 5 Bentuk Grundnorm berbeda pada setiap sistem hukum, misalnya ada yang berbentuk konstitusi tertulis atau bahkan  titah  dan  kehendak  seorang  diktator.  Konstitusi  itu  sendiri  bukan  grundnorm, melainkan  sebuah  presuposisi(pra-anggapan)  yang  diperlukan  secara  teoritis  bahwa konstitusi  itu  harus  dipatuhi.  Oleh  karena  itu grundnorm akan  selalu  dapat menyesuaikan  diri  dengan  setiap  urusan  negara. Grundnorm hanya  menegaskan validitas  konstitusi  dan  norma  –norma  lainnya  yang  berasal  dari  grundnorm,  tidak mendikte isi dari konstitusi tersebut. 6
Validitas  sebuah  norma,  harus  memenuhi  syarat  –  syarat  sebagai  berikut  : pertama,  norma  tersebut  harus  merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem  norma.  Kedua,
5 Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, Oxford University Press, Oxford,  2005,  Hal 90.
6 Hans Kelsen, Pure Theory of Law Translate by Max Knight , The Lawbook Exchange.Ltd, New Jersey 2005, Hal 100
sistem  norma  tersebut  harus  berjalan  secara  efektif.  Validasi  norma  pada  gilirannya akan  menciptakan  apa  yang  disebut  sebagai  “ Stufenbau  theory ”.  Setiap  norma  agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan  norma  yang  diatasnya.  Norma  yang  paling  tinggi  adalah grundnorm . 7 Suatu sistem  hukum  sebagai  sebuah  sistrm  norma  yang  saling  terkait  satu  sama  lain ( Introcking norms ) yang bergerak dari suatu norma yang umum the most general ought) menuju ke norma yang lebih konkrit (the most particural or concrete ). Validitas semua nrma tersebu pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari grundnorm. Hal demikian  diatur  dengan  tujuan  agar  terciptanya  hukum  yang  singkron  dan  harmonis, tidak saling tumpang tindih antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainya.
Jika  kita  kaitkan  teori  hukum  berjenjang  dengan  permasalahan  mengenai pemberian hak guna bangunan terhadap CV( Commanditaire Vennootschap ) yang diatur didalam Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019, justru dapat dilihat bahwa Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 jelas tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam  teori  hukum  berjenjang,  karena  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019 telah bertentangan dengan pasal  36 Undang  – Undang Pokok Agraria  (UUPA). Selain itu apabila kita mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan Surat Edaran Nomor 2/SE- HT.02.01/VI/2019  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  maka  akan  menjadi  semakin  jelas  bahwa  fungsi dikeluarkannya  sebuah  Surat  Edaran  Menteri  adalah  agar  mempermudah  pelaksanaan prosedur  atau  memperjelas  peraturan  yang  mesti  dilaksanakan,  sehingga  sudah sepatutnya  materi  muatan  yang  terkandung  didalam  suatu  Surat  Edaran  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya.
b) Ketidakpastian hukum dalam pengaturan pemberian hak atas tanah
Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  menurut  penulis  tidak  dapat menjamin kepastian hukum,  hal  ini karena pencatatan pendaftaran hak guna bangunan untuk  CV( Commanditaire  Vennootschap )  dengan  menyebutkan  atas  nama  seluruh anggota  pesero  dalam  CV( Commanditaire  Vennootschap )  secara  pribadi  (orang perorangan),  sedangkan  dokumen  kelengkapanya  atas  nama  CV( Commanditaire Vennootschap ),  oleh  karena  itu  maka  hal  demikian  termasuk  kategori  perjanjian nominee.  Perjanjian  nominee  merupakan  perjanjian  yang  mencerminkan  pengakuan para  persero  secara  pribadi  bahwa  hak  atas  tanah  adalah  milik  CV( Commanditaire Vennootschap ), dan hal tersebut sudah jelas dilarang.
Dalam konteks perjanjian nominee ini yang harus diwaspadai adalahperjanjian ini dapat  meminjam  nama  untuk  menutupi  dan  menyembunyikan  harta  kekayaan  yang terlarang.  Hal  tersebut  dapat  memunculkan  suatu  tindak  pidana  pencucian  uang  yang pengaturanya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Walau  pada  prinsipnya  perjanjian  nominee  dapat  dibatalkan  secara  hukum  dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi karena tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian, namun perjanjian ini tidak dapat menghapus perbuatan pidananya. Perjanjian nominee  pada  prinsipnya  perlu  mengacu  pada  ketentuan  pasal  1320  KUHPerdata  ( Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata)  yang  mengatur  mengenai  syarat  sahnya perjanjian yaitu:
7 Khazanah, 2014, Hans Kelsen, Jurnal Ilmu Hukum UNPAD, Volume I No. 1, Hal.204
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian nominee yang berpotensi dapat meminjam nama untuk menutupi dan menyembunyikan  harta  kekayaan  yang  terlarang  pada  prinsipnya  telah  melanggar ketentuan  pasal  1320  KUHPerdata  terutama  mengenai  syarat  sah  nya  perjanjian  yang merumuskan tentang adanya suatu sebab yang halal. Pengertian suatu sebab yang halal perlu  dibedakan  secara  tegas  antara  sebab  dan  motif,  motif  adalah  alasan  yang mendorong  batin  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  hal,  namun  dalam  hukum,  motif tidak  terlalu  penting  sebab  yang  terpenting  adalah  tujuan  dari  perjanjian.  Misalnya sebab  dalam  utang  piutang  dengan  bunga  adalah  bahwa  pihak  yang  satu  ingin mendapatkan  uang,  sedangkan  pihak  lain  ingin  menerima  bunga.  Sehingga  Sahnya causa dari suatu perjanjian akan ditentukan saat perjanjian itu dibuat.
Ketentuan  mengenai  suatu  sebab  yang  halal  dalam  pasal  1320  Kuhperdata dinyatakan  bahwa  perjanjian  dianggap  sah  apabila  perjanjian  tersebut  tidak bertentangan  dengan  Undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Sehingga apabila perjanjian nominee yang tujuanya adalah untuk menutupi dan menyembunyikan harta kekayaan terlarang dengan sendirinya dapat batal demi hukum. namun batal demi hukum tersebut merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari sisi hukum perdatanya saja,  namun  tidak  menggugurkan  sifat/tindakan  seseorang  yang  telah  melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pengaturan  mengenai  pemberian  sertifikat  hak  guna  bangunan  yang  diatur didalam Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 akan sangat berpotensi membuat berbagai  pihak  dapat  terjerat  tindak  pidana  pencucian  uang,  terutama  notaris. Sebagaimana  kita  ketahi  bahwa  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang berbunyi:
“setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000  (sepuluh  milyar  rupiah).” Selain  itu  pasal  4  Undang-Undang  No  8 Tahun 2010 juga berbunyi :
“Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal,  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dipidana  karena  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”
Notaris dengan kewenangan yang dimilikinya dapat terjerat ketentuan yang diatur didalam  pasal  3  dan  4  Undang-Undang  No  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  notaris/PPAT  dapat  dituntut  sebagai  pihak  yang  terlibat  karena  telah membantu seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara  mengubah  bentuk  tanah  menjadi  sertifikat  guna  bangunan  sesuai  dengan  yang diatur didalam Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019.

## 2.  Konsep pengaturan tentang pemberian hak atas tanah
Tanah  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  merupakan  kebutuhan  yang hakiki  bagi  manusia  dan  berfungsi  sangat  esensial  bagi  kehidupan  dan  penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa.Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai  arti  sangat  penting  oleh  karena  sebagian  besar  dari  kehidupan  manusia adalah bergantung pada tanah.Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat  permanen  dan  dapat  dicadangkan  untuk  kehidupan  pada  masa  mendatang.Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan  bagi  mereka  yang  mencari  nafkah  melalui  usaha  pertanian  dan  atau perkebunan  sehingga  pada  akhirnya  tanah  pulalah  yang  menjadi  tempat  peristirahatan terakhir bagimanusia. 8 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) tanah diartikan sebagai berikut: 9
1. Bumi  dalam  arti  permukaan  bumi  atau  lapisan  bumi  yang  di  atas  sekali, keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas daratan;
2. Permukaan  bumi  yang  berbatasan  yang  ditempati  suatu  bangsa  atau  yang diperintah oleh suatunegara;
3. Bahan-bahan bumi atau bumi sebagai bahan dasar sesuatu.
Kemudian  dalam  Black’s  Law  Dictionary,  istilah  land  atau  tanah  diartikan sebagai: 10
a) an immovable and indestructible three-dimensional are consisting of a portion of the earth’s surface, the space above and below the surface and everything growing on or permanent affixed toit;
b) an estate or interest in realproperty.
Imam  Sudiyat  mengemukakan  pendapatnya  secara  geologis–agronomis,  dimana tanah didefinisikan sebagai lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas.Tanah yang dimanfaatkan  untuk  menanami  tumbuh-tumbuhan  disebut  tanah  garapan,  tanah pekarangan,  tanah  pertanian,  dan  tanah  perkebunan.Adapun  tanah  yang  digunakan untuk  mendirikan  bangunan  disebut  tanah  bangunan.Di  dalam  tanah  garapan  itu  dari atas  ke  bawah  berturut-turut  terdapat  sisiran  garapan  sedalam  irisan  bajak,  lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.
Sunindhia dan Ninik Widiyanti mengemukakan pendapatnya bahwa tanah selaku fenomena  yuridis  hukum  positif  kita,  tanah  dikualifikasikan  sebagai  permukaan  bumi, sedangkan  di  dalam  pengertian  “bumi”  itu  termasuk  pula  tanah  dan  tubuh  bumi  di bawahnya serta berada di bawahair.
Berdasarkan  hak  menguasai  dari  Negara,  maka  negara  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  dapat  memberikan  hak-hak  atas  tanah  kepada  seseorang,  beberapa  orang secara  bersama-sama  atau  suatu  badan  hukum.  Pemberian  hak  itu  berarti  pemberian wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  dalam  batas-batas  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan.  Hak  atas  tanah  itu  adalah  hak  untuk  mempergunakan  tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah seperti bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. 11 Hal ini diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menentukan bahwa:
8 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.55.
9 Ibid, Hal 56
10 Ibid, Hal 56
11 K Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Balai Aksara, Jakarta, 1985, Hal.16.
“Hak Atas Tanah dijelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta badan-badan hukum.”
Hak  atas  tanah  bersumber  dari  hak  menguasai  dari  negara  atas  tanah  dapat diberikan  kepada  perseorangan  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara asing,  sekelompok  orang  secara  bersama-sama,  dan  badan  hukum  baik  badan  hukum privat  maupun  badan  hukum  publik. 12 Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  wewenang yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  tanahnya  dibagi  menjadi  dua, yaitu: 13
1. Wewenang  umum  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang untuk  menggunakan  tanahnya,  termasuk  juga  tubuh  bumi  dan  air  dan  ruang yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebihtinggi.
2. Wewenang  khusus  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang untuk  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas  tanahnya, misalnya  wewenang  pada  tanah  Hak  Milik  adalah  dapat  untuk  kepentingan pertanian  dan  atau  mendirikan  bangunan,  wewenang  pada  tanah  Hak  Guna Bangunanadalah  menggunakan  tanah  hanya  untuk  mendirikan  dan mempunyai  bangunan  diatas  tanah  yang  bukan  miliknya,  wewenang  pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.
Macam-macam  hak  atas  tanah  dimuat  dalam  Pasal  16  jo.  Pasal  20  sampai  Pasal 53 UUPA, yaitu dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: 14
• Hak atas tanah yang bersifat tetap Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.Macam-macam  hak  atas  tanah  ini  adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa  untuk  Bangunan,  Hak  Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
• Hak  atas  tanah  yang  akan  ditetapkan  denganundang-undang,  Yaitu  hak  atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya belum ada.
• Hak  atas  tanah  yang  bersifatsementara,  Yaitu  hak  atas  tanah  ini  sifatnya sementara,  dalam  waktu  yang  singkat  akan  dihapuskan  dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan  jiwa  UUPA.Macam-macam  hak  atas  tanah  ini  adalah  Hak  Gadai (Gadai  Tanah),  Hak  Usaha  Bagi  Hasil  (Perjanjian  Bagi  Hasil),  Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya Hak Membuka Tanah dan  Hak  Memungut  Hasil  Hutan  bukanlah  hak  atas  tanah  dikarenakan  keduanya  tidak memberikan  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk  menggunakan  tanah  atau mengambilmanfaat dari tanah yang dihakinya. Namun, sekadar menyesuaiakan dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas
12 Ibid
13 Ibid
14 Ibid, Hal 88
tanah  yang  besifat  tetap.Sebenarnya  kedua  hak  tersebut  merupakan  pengejawantahan (perwujudan)  dari  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.Hak-hak  atas  tanah  yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal  20 sampai Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya  di  samping  hak-hak  atas  tanah  yang  disebutkan  dalam  UUPA,  kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang  diatur secara khusus  dengan undang- undang. 15
Hak Guna Bangunan  adalah salah satu  hak  atas  tanah lainnya yang diatur dalam Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).Menurut  ketentuan  Pasal  35  Undang  – Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa sebagai berikut:
a. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30tahun.
b. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya,  jangka  waktu  tersebut  dalam  ayat  1  dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20tahun.
c. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihaklain.
Dapat  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Hak  Guna  Bangunan  dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan  di  atas  tanah  tersebut  dengan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Di atur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan  Dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  di  atas  Hak  Pengelolaan dapat diperpanjang dan diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah  mendapat  persetujuan  dari  pemegang  Hak  Pengelolaan.  Jadi,  dalam  hal  ini pemilik  bangunan  berbeda  dari  pemilik  hak  atas  tanah  dimana  bangunan  tersebut didirikan.  Ini  berarti  seorang  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  adalah  berbeda  dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan; atau dalam konotasi  yang  lebih  umum,  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  bukanlah  pemegang  Hak Milik dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan. 16
Dilihat  dari  rumusan  Pasal  36  ayat  (1)  UUPA,yang  menentukan  bahwa  Yang dapat  mempunyai  hak  guna  bangunan  adalah  Warga  Negara  Indonesia,  Badan  hukum yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia. 17 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa undang-undang memungkinkan dimilikinya Hak Guna Bangunan  oleh  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  ketentuan  hukum  Negara Republik  Indonesia  dan  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Yakni  kedua  unsur  tersebut merupakan  dua  unsur  yang  secara  bersama-sama  harus  ada.  Ini  berarti  badan  hukum yang  didirikan  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia  tetapi  tidak  berkedudukan  di Indonesia  tidak  mungkin  memiliki  Hak  Guna  Bangunan  (keadaan  ini  jarang  sekali terjadi,  kecuali  dengan  tujuan  penyelundupan  hukum)  atau  badan  hukum  yang  tidak didirkan  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia,  tetapi  berkedudukan  di  Indonesia  juga tidak dapat memiliki Hak Guna Bangunan. Terhadap keadaan yang disebutkan terakhir, dalam  teori-teori  yang  berkembang  dalam  hukum  perdata  internasional,  kedudukan suatu  badan  hukum  telah  berkembang  sedemikian  rupa,  sehingga  pada  taraf  tertentu mereka juga dianggap memiliki  “persona standi in judicio” pada suatu  negara dimana
15 Ibid, Hal 89
16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, Hal 190.
17 Ibid, Hal 191
mereka  melakukan  kegiatan  operasionalnya  dan  tidak  harus  dimana  kantor  pusatnya berkedudukan.  Dalam  konteks  inilah,  maka  kedua  syarat  didirikan  menurut  ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia menjadi keharusan kumulatif.
Apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia  atau  badan  hukum  Indonesia,  maka  dalam  waktu  1  tahun  wajib  melepaskan atau  mengalihkan  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  kepada  pihak  lain  yang  memenuhi syarat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Hak Guna Bangunannya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanahnegara.  Dalam Pasal  35 UUPA menyatakan bahwa jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun, dan dengan jangka waktu pemberian  hak  guna  bangunan  ini,  mengingat  bahwa  keperluan  serta  keadaan bangunan-bangunannya,  dapat  diperpanjang  dengan  waktu  paling  lama  20  tahun. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  menjelaskan  bahwa Hak Guna Bangunan atas  tanah Hak Pengelolaan dapat  diperpanjang dan  diperbaharui atas  permohonan  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  setelah  mendapat  persetujuan  dari pemegang Hak Pengelolaan. 18
Dilihat  dari  rumusan  Pasal  25  ayat  (2)  Peraturan  pemerintah  Nomor  40  tahun 1996,  yang  menentukan  bahwa  Sesudah  jangka  waktu  Hak  Guna  Bangunan  dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas pemegang hak  dapat  diberikan  pembaharuan  Hak  Guna  Bangunan  di  atas  tanah  yang  sama. Dengan  demikian,  Hak  Guna  Bangunan  yang  jangka  waktunya  dibatasi  dan  diberikan waktu  paling  lama  30  tahun  dan  dapat  diperpanjang.  Selain  itu  Hak  Guna  Bangunan juga  dapat  diperbaharui  sesuai  dengan  jangka  waktu  awal  pemberian  Hak  Guna Bangunan  di  atas  tanah  yang  sama  yaitu  30  tahun  lamanya.  UUPA  maupun  Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tidak mengatur berapa kali seseorang bisa melakukan perpanjangan maupun pembaharuan dari Hak Guna Bangunan.
Jika  dilihat  lebih  lanjut  ketentuan  UUPA  maka  dalam  rumusan  Pasal  38  UUPA, mengatur bahwa Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga  setiap  peralihan  dan  hapusnya  hak  tersebut  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, dan Pendaftaran yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  hapusnya  HakGunaBangunan  serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Dapat  diketahui  bahwa  atas  pemberian  Hak  Guna  Bangunan  yang  diberikan  di atas tanah negara atau tanah dengan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan berlaku saat didaftarkannya tanah tersebut. Selanjutnya Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas bidang  tanah  Hak  Milik,  berdasarkan  perjanjian  dengan  pemegang  Hak  Milik  atas bidang  tanah  tersebut,  pendaftaran  yang  dilakukan  hanya  ditujukan  untuk  mengikat pihak ketiga yang berada di luar perjanjian. Jadi dalam hal ini, saat lahirnya Hak Guna Bangunan adalah saat perjanjian ditandatangani oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT.

## 3. Reformulasi pengaturan mengenai pemberian hak guna bangunan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  dijelaskan  diatas  maka,  sejatinya  perlu terdapat  sebuah  perubahan  pengaturan  mengenai  pemberian  hak  guna  bangunan terutama  pasca  dilahirkanya  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang
18 Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah Dan Peralihannya , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, Hal. 76.
memberikan  kemungkinan  CV(Commanditaire  Vennootschap)  dapat  menerima  hak guna  bangunan.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdapat  sebuah  kepastian  hukum  yang  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penerbitan Hak  Guna  Bangunan.  Adapun  reformulasi  yang  perlu  dilakukan  dalam  konteks penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Mencabut Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019
Upaya ini dilakukan dengan dasar bahwa memang pada faktanya matteri  muatan yang  diatur  didalam  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  telah  bertentangan dengan  materi  muatan  tentang  pemberian  hak  guna  bangunan  yang  diatur  di  dalam UUPA ( Undang – Undang Pokok Agraria).
pencabutan  Surat  Edaran  Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  dapat  dilakukan  oleh presiden,  hal  ini  dikarenakan  menteri  diberikan  mandat  berupa  membantu    presiden, sehingga presiden dalam hal ini sebagai lembaga eksekutif negara dapat  menggunakan kewenanganya untuk mengadakan eksekutif review terhadap segala produk hukum yang dihasilkan  oleh  menteri,  agar  dapat  terciptanya  sinkronisasi  hukum  serta  kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah – kaidah hukum yang sebelumnya.
Pencabutan  peraturan  hukum  dan/atau  keputusan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh lembaga yang berwenang, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dan diatur mengenai pencabutan suatu peraturan/keputusan hukum, yang dapat dilaksanakan melalui proses yaitu:

## 1. Judicial review di MA dan di MK
Sebagaimana  disinggung  sebelumnya,  MA  dan  MK  mempunyai  kewenangan yang  berbeda,  namun  kewenangan  tersebut  saling  bersinggungan.  Pasal  24A  Ayat  (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UndangUndang.
Sementara  itu,  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan,  bahwa  MK berwenang:  (1)  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  UUD,  (2)  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  (3)  memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain  kewenangan,  Pasal  24C  Ayat  (2)  UUD  1945  menentukan  bahwa  MK memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Sesuai ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, MA berwenang untuk  menguji peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang.Sementara  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  MK  berwenang  untuk menguji  Undang-Undang  terhadap  UndangUndang  Dasar.Merujuk  ketentuan  tersebut, penggunaan  wewenang  pengujian  peraturan  Perundang-undangan  (judicial  review) menjadi  salah  satu  titik  singgung  yang  mempertemukan  kewenangan  MA  dengan kewenangan  MK.  Hal  itu  sangat  mungkin  terjadi  pada  ketika  seseorang  mengajukan permohonan  pengujian  peraturan  Perundang-undangan  terhadap  Undang-Undang  pada Mahkamah Agung.Dimana, pada saat bersamaan, Undang-Undang yang dijadikan batu uji  dalam  pengujian  di  Mahkamah  Agung  juga  diajukan  pengujian  terhadap  Undang- Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. 19
19 Hukumonline.com, (2012), Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia. Available online from http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial- review-di-indonesia. [Accessed Nov 09, 2019].
2. Eksekutif review
Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  inilah  yang  dikenal  dengan  istilah executive  review . Pengertian executive  review adalah  segala  bentuk  produk  hukum  pihak  eksekutif  diuji oleh  kelembagaan  dan  kewenangan  yang  bersifat  hirarkis.  Dalam  konteks  ini  yang diperkenalkan  dalam  istilah  “ control  internal ”  yang  dilakukan  oleh  pihak  sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan ( regeling ), maupun Keputusan ( beschikking ) 20
3. Legislatif review
Legislative  review adalah  upaya  ke  lembaga  legislatif  atau  lembaga  lain  yang memiliki  kewenangan  legislasi  untuk  mengubah  suatu  peraturan  perundang-undangan. Misalnya,  pihak  yang  keberatan  terhadap  suatu  undang-undang  dapat  meminta legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah UU tertentu. Dalam legislative review , setiap orang bisa meminta agar lembaga legislasi melakukan  revisi  terhadap  produk  hukum  yang  dibuatnya  dengan  alasan,  misalnya peraturan  perundang-undangan  itu  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan zaman,  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau sederajat dengannya. 21
b. Memberikan perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT
Namun  apabila  pemerintah  memiliki  pertimbangan  lain  dalam  pemberian  hak guna  bangunan  terhadap  CV( Commanditaire  Vennootschap )  maka  agar  kiranya pemerintah  dapat  mengatur  secara  spesifik  pengaturan  mengenai  teknis  pelaksanaan pemberian hak guna bangunan itu yang berdasar dan diatur didalam Undang-Undang.
Dimana  dalam  pengaturanya  tersebut  pemerintah  perlu  memperhatikan  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  peran  notaris  dan  PPAT  sebagai  pihak  yang bersinggungan  langsung  dalam  proses  pemberian  hak  guna  bangunan  kepada CV( Commanditaire  Vennootschap ),  contoh  kongkrit  perlindungan  tersebut  adalah apabila  terjadi  penyalahgunaan  ataupun  persoalan  hukum  yang  ditimbulkan  dengan diberikannya  hak  guna  bangunan  kepada  CV  ( Commanditaire  Vennootschap )  melalui notaris,  lantas  dikemudian  hari  tanggung  jawab  tersebut  dilimpahkan  kepada  notaris dengan  berlandaskan  hak  guna  bangunan  kepada  CV( Commanditaire  Vennootschap ) melalui notaris.
E. Penutup
Tumpang  tindih  dalam  pengaturan  pemberian  hak  guna  bangunan,  dapat  dilihat dalam  pengaturan  pemberian  hak  guna  bangunan  yang  diatur  didalam  Undang  – Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dengan  pengaturan  pemberian  Hak  Guna  Bangunan (HGB) yang ada didalam Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. Dalam Undang –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  diatur  secara  jelas  mengenai  subjek  atas  hak guna  bangunan  dalam  rumusan  Pasal  36  ayat  (1)  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum.  Selain  itu  Terdapat  macam  –  macam  hak  atas  tanah  yang  peraturannya  masih belum  jelas  dan  sinkron  satu  sama  lain,  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  sebelumnya.
20 Khafid Documentary, (2012), Mekanisme Pembatalan Peraturan Derah. Available online from: http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturan-daerah.html. [Accessed Nov 09, 2019].
21 Ibid.
Sehingga  dalam  Reformulasi  sejatinya  perlu  terdapat  sebuah  perubahan  pengaturan mengenai  pemberian  hak  guna  bangunan  terutama  pasca  dilahirkanya  Surat  Edaran Nomor  2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang  memberikan  kemungkinan  CV  ( Commanditaire Vennootschap )  dapat  menerima  hak  guna  bangunan.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdapat sebuah  kepastian  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan.
Maka dari itu Perlunya ada aturan yang sesuai dengan Stuffenbau theory dimana aturan  tidak  boleh  saling  bertentangan  dengan  aturan  yang  menjadi  dasar  atau Groundnorm .  Pengaturan  terkait  hak  atas  tanah  haruslah  lebih  dispesialisasikan  lagi dengan  aturan  –  aturan  yang  lebih  jelas  dan  mendasar.  Serta  Harus  ada  aturan  dasar tentang  notaris  yang  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  akan  diberikan  kekebalan hukum apabila ia memberikan kemungkinan CV ( Commanditaire Vennootschap ) dapat menerima  hak  guna  bangunan,  terlepas  dari  apa  yang  mungkin  bisa  dilakukan  CV ( Commanditaire Vennootschap ) dengan hak nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asikin,  Zainal.,  Suhartana.,  Wira  Pria,  2016, Pengantar  Hukum  Perusahaan ,  Cetakan ke-1, Jakarta, Prenadamedia Group
Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya, jilid1. Hukum Tanah Nasional . Jakarta,  Djambatan.
Raymond  Wacks,  2005, Understanding  Jurisprudence:  An  Introduction  to  Legal Theory , Oxford : Oxford University Press
Hans Kelsen, 2005, Pure Theory of  Law (Translate by Max Knight) , New Jersey:  The Lawbook Exchange.Ltd
K Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah , Jakarta, Balai Aksara
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,  2004, Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group
Erna  Sri  Wibawanti  dan  R.  Murjiyanto,  2013, Hak  Atas  tanah  Dan  Peralihannya , Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

## Jurnal:
Khazanah, 2014, Hans Kelsen Jurnal Ilmu Hukum Unpad, I(1). Tahun 2014, 204
Peraturan Undang-Undang:

## Undang-undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Website:
Khafid  Documentary,  (2012),  Mekanisme  Pembatalan  Peraturan  Derah.  Available online  from:  http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan- peraturan-daerah.html. [Accessed Nov 09, 2019].
Hukumonline.com,  (2012),  Praktik  Legislative  Review  dan  Judicial  Review  di Indonesia. Available online from http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan- judicial-review-di-indonesia. [Accessed Nov 09, 2019].