## TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS

## LIABILITY FOR LAW PROTECTION FOR LABOR EXPERIENCE NOT REGISTERED BPJS
Mohd.Yani 1 , Mukhlis 2 , Malahayati 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Email: mohdyani2020@gmail.com

## Abstract
Protection for workers is very important, especially when facing risks that might occur  such  as  workplace  accidents.  To  protect  workforce  safety,  an accupational  safety  and  healt  effort  was  carried  out,  the  effort  was  with  the social  security  program  organized  by  BPJS,  even  though  the  social  security program had been designed since 1992, it turns out there are still workers who are not registered in the BPJS program, one of which is at the Lido Graha Hotel Cunda Lhokseumawe. The aim this research is analysis of the form of protection given to workers who have work accidents that have not  been registered in  the BPJS  program  by  the  Lido  Graha  Cunda  Lhokseumawe  Hotel  and  the  factors inhibiting  the  fulfilment  of  obligations  towards  workers  who  have  experienced work accidents  that  have not  been registered in  the  BPJS  program  by the Lido Graha  Cunda  Lhokseumawe  Hotel    and  what  efforts  are  being  made  by  the Goverment  to  companies  fo  workers  who  have  work  accidents  that  are  not registered  with  BPJS.  The  research  method  used  in  this  paper    is  an  empirical juridical  research  method    with  the  legislation  approach  and  fact  approach.  The results  of  this  study  are  a  form  of  protection  provided  for  workers  who  have suffered  work  accident  that  have  not  been  registered  in  the  BPJS  program  are preventive  protection  measures  by  form  of  protection  provided  for  workers    who have suffered work accidents that have not  been registered in the  BPJS program are  preventive  protection  measures  by  providing  clinics  for  treatment  and repressive  protection  measures  by  providing  medical  assistance  for  workers  who have had work accidents that have not been registered in BPJS. Obstacies to the fufillment of obligations  by the hotel are workers who have not taken care of the lost return ID card. Daily workers who are only contracted for three months and are  not  necessarily  extended,  workers  who  do  not  want  to  register  for  the  BPJS program due to the short contract period, workers who do not know about BPJS. What  efforts  have  been  made  by  the  Govemment  to  companies  for  workers  who have  work  accidents  that  are  not  registered  with  BPJS?  What  efforts  are  being made by the Govemment to companies for workers who have work accidents that are not registered with the BPJS namely Encouraging Protection of Workers at the Lido  Graha  Hotel  and  Providing  responsibility  at  the  Lido  Graha  Hotel  for workers who have work accidents not registered in BPJS.
Keywords: Legal protection, labor, work accidents, BPJS

## Intisari
Perlindungan  bagi  tenaga   kerja   sangat   penting,    terutama   saat   menghadapi resiko-resiko  yang  mungkin  terjadi  seperti  kecelakaan  kerja.  Untuk  melindungi keselamatan  tenaga  kerja  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  upaya  tersebut  dengan  adanya  program  jaminan  sosial  yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat  pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  belum  terdaftar  dalam  program  BPJS oleh  Hotel  Lido  Graha  Cunda  Lhokseumawe  dan  faktor-faktor  penghambat pemenuhan  kewajiban  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja yang  belum  terdaftar  dalam  program  BPJS  oleh  Hotel  Lido  Graha  Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil    dari   penelitian   ini   adalah    bentuk  perlindungan  yang  diberikan terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  belum  terdaftar dalam  program  BPJS  yaitu  adanya  upaya  perlindungan  preventif  dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan  santunan  pengobatan    bagi  pekerja    yang    mengalami  kecelakaan kerja    yang    belum  terdaftar  dalam    BPJS.  Faktor    penghambat    pemenuhan kewajiban  oleh  pihak  hotel  yaitu pekerja  yang belum mengurus kembali KTP yang  hilang,  pekerja daily  worker yang  hanya  dikontrak  kerja  tiga  bulan  saja dan  belum  tentu  diperpanjang,  pekerja  yang  tidak  mau  mendaftar  pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang  BPJS.  Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  pada  perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS?  Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  pada  perusahaan  terhadap tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  tidak  terdaftar  pada  BPJS yaitu  Mendorong  agar  Memberikan  Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja, kecelakaan kerja, BPJS

## A. Latar Belakang Masalah
Tenaga  kerja  adalah  salah  satu  langkah  pembangunan  ekonomi,  yang mempunyai  peranan  signifikan  dalam  segala  aktivitas  nasional,  khususnya perekonomian  nasional  dalam  hal  peningkatan  produktivitas  dan  kesejahteraan. Tenaga  kerja  yang  melimpah  sebagai  penggerak  tata  kehidupan  ekonomi  serta merupakan  sumber  daya  yang  jumlahnya  melimpah 1 .  Oleh  sebab  itu dibutuhkannya  lapangan  pekerjaan  yang  dapat  menampung  seluruh  tenaga  kerja,
1 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan,  Ed-Revisi, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014),  hlm. 47.
tetapi  tenaga kerja  yang  memiliki keterampilan dan keahlian  yang sesuai  dengan kemampuannya,  sehingga  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  dapat  meningkatkan produktifitas perusahaan 2 .
Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana  untuk  menjamin  kesehatan  dan  keselamatan  tenaga  kerja  maka  perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Apabila  sewaktu  ketika  tenaga  kerja mengalami  sakit  akibat  pekerjaannya,  kecelakaan  kerja  maupun  hari  tua,  sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya 3 .
Perlindungan  Tenaga  Kerja  bagi  pekerja  sangatlah  penting,  sesuai  dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Pemerintah  selalu  berupaya  untuk memberikan  fasilitas  yang  terbaik  untuk  seluruh  rakyatnya,  agar  seluruh  rakyat Indonesia  dapat  merasakan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara, khususnya  dalam  hal  ini  mengenai  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja selalu  berkaitan  dengan  resiko  artinya  setiap  kegiatan  ketenaga  kerjaan  akan selalu  ada  hal  yang  berdampak  buruk  bagi  pelakunya,  namun  tenaga  kerja merupakan  faktor  strategis  dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan  nasional Indonesia. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga  kerja  untuk  memperoleh  hak-hak  nya  maka  dirumuskanlah  Undang  - Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (yang  selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).
Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus  didukung  juga  dengan  jaminan  hak  setiap  pekerja 4 .  Setiap  tenaga  kerja diberikan  kesempatan  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  sesuai  dengan kemampuan  dan  keahliannya  serta  diberikan  penghasilan  yang  layak  sehingga dapat  menjamin  kesejahteraan  dirinya  beserta  keluarga  yang  menjadi tanggungannya.
Dalam  Pasal  86  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1) keselamatan dan kesehatan kerja;
2) moral dan kesusilaan; dan
3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja  yang  optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku 5 . Perlindungan  tenaga  kerja  timbul  karena  adanya  perjanjian  yang
2 Zainal  Asikin  dkk, Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan,  cet. 4 , (Jakarta:    Raja  Grafindo Persada, 2002), hlm.76.
3 Ibid ., hlm. 77.
4 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika, 2009),  hlm. 6.
5 Lalu Husni , Op. Cit. , hlm. 133.
disepakati  oleh  pihak  pengusaha  dengan  pekerja/buruh,  sehingga  menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan- kebijakan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebijakan ketenagakerjaan  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja/buruh dengan  berbagai  upaya  diantaranya  perbaikan  upah,  jaminan  sosial,  perbaikan kondisi  kerja, dalam hal  ini  untuk  meningkatkan  kedudukan harkat  dan martabat tenaga kerja.
Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidak  beruntungan.  Kehidupan  manusia  dapat  diibaratkan  seperti  magnet memiliki  dua  kutub  yaitu  kutub  utara  dan  selatan.  Dimana  hal  tersebut  sesuai dengan  keadaan  manusia  yang  berada  dalam  ketidakpastian 6 .  Kemajuan pembangunan  telah  meningkatkan  kapasitas  produksi  yang  berarti  memperluas lapangan kerja atau memberikan tingkat penghasilan, sehingga taraf hidup pekerja dapat bertambah. Namun, keadaan ini tidak berlangsung secara permanen, karena penghasilan  dapat  berhenti  sementara  atau  selamanya  sehingga  menimbulkan kerugian  bagi  individu  yang  bersangkutan.  Terhentinya  penghasilan  biasanya ditimbulkan  karena  terjadinya  peristiwa-peristiwa  kehidupan  yang  menyebabkan ketidakmampuan  seseorang  untuk  mencari  nafkah  dan  bekerja,  misalnya  karena kecelakaan  kerja  ataupun  hari  tua,  maka  penanggulangannya  harus  dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur.
Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi  pekerja/buruh pada saat  bekerja, sehingga apabila di  kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.
Kecelakaan  kerja  adalah  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  hubungan  kerja, termasuk  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari  rumah  menuju  tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya 7 . Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh  penghasilan    yang   diakibatkan    oleh   adanya   resiko-resiko    sosial seperti  sakit  atau  cacat  karena  kecelakaan  kerja  baik  fisik  maupun  mental,  maka diperlukan  adanya  jaminan  kecelakaan  kerja.  Kesehatan  dan  keselamatan  tenaga kerja  merupakan  tanggung  jawab  pengusaha  sehingga  pengusaha  memiliki kewajiban  untuk  membayar  iuran  jaminan  kecelakaan  kerja  yang  berkisar  antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha 8 .
Menurut  UU  Ketenagakerjaan  pada  Pasal  99  Ayat  (1)  dikatakan  bahwa setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  sosial
6 Zaeni  Asyhadie, Aspek-aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  cet. 1,  (Jakarta: PT.Rajawali, 2008),  hlm. 2.
7 Tim Visi Yustisia, Memperoleh  Jaminan Sosial Dari BPJS , cet. 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), hlm. 8.
8 Ibid.
tenaga  kerja.  Kemudian,  Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan  program  jaminan  sosial  yang  diikuti”. Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (yang  selanjutnya  disebut  BPJS)  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak.  BPJS  merupakan  transformasi  dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. BPJS sebagaimana  dimaksud  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS Ketenagakerjaan  suatu  program  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  bersifat  wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP)  dan  Jaminan Kematian KM) 9 .
Ketentuan  ini  di  pertegas  kembali  dalam  pasal  3  ayat  1  Peraturan Pemerintah  Republik  Indobesia  Nomor  86  Tahun  2013  tentang  tata  cara pengenaan  Sanksi  Administratif  kepada  pemberi  kerja  selain  penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Sosial.  Pemberi  kerja  selain  penyelenggara Negara wajib:
a) Mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta  kepada  BPJS  secara bertahap sesuai dengan program jaminan social yang diikuti.
b) Memberikan  data  dirinya  dan  pekerjanya  berikut  anggota  keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
Pemberi kerja yang melanggar kewajiban tidak mendaftarkan karyawannya sebagai  peserta  BPJS  akan  dikenakan  sanksi.  Adapun  sanksi  jika  perusahaan selain  penyelenggara  Negara  tidak  melaksakan  kewajiban  mendaftarkan  tenaga kerjanya.  Sebagai  peserta  kepada  BPJS  adalah  sanksi  administratif,  Sanksi administratif dapat berupa:
a) Teguran tertulis dilakukan oleh BPJS
b) Denda dan atau dilakukan oleh BPJS
c) Tidak  mendapat  pelayanan  public  tertentu  dilakukan  oleh  Pemerintah  atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS.
Sanksi  tidak  mendapat  pelayanan  public  tertentu  yang  dikenai  kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi:
a) Perizinan terkait usaha
b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
c) Izin mempekerjakan tenaga asing
d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Qanun  Kabupaten  Aceh  Utara  Nomor  2  Tahun  2007  Tentang  Perusahaan
Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara, Bab II Tentang Ketentuan Pendirian, dalam  pasal  2  menyebutkan  Perusahaan  Daerah  Bina  Usaha  dalam  Qanun  ini adalah  Perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
9 Ibid.
Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 yang kedudukannya sebagai Badan  Hukum  diperoleh  dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  tersebut. Selanjutnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara  dalam penyampaiannya  tentang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh Utara  Rekomendasikan  Perusahaan  melalui  Wakil  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara  Abdul  Muthalib  menyebutkan  bahwa Perusahaan Daerah satu satunya aset yang masih berfungsi yaitu Lido Graha 10 . Berdasarkan  hal  tersebut  BPJS  sebagai  Penyelenggara  Jaminan  Sosial, Jaminan  sosial  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga kerja  terhadap  resiko  sosial-ekonomi  yang  menimpa  tenaga  kerja  dalam melakukan  pekerjaan  baik  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit,  hari  tua  maupun meninggal  dunia,  dengan  demikian  diharapkan  ketenangan  bagi  pekerja  akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat.
Dalam  prakteknya  meski  program  jaminan  sosial  telah  di  rancang  sejak tahun 1992, tenyata masih ada pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program ini sesuai ketentuan yang berlaku yang salah satunya terdapat pada Hotel Lido  Graha Cunda  Lhokseumawe.    Dalam meningkatkan produktifitasnya, Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe memiliki banyak tenaga kerja yang berkualitas dalam  berbagai  bidangnya.  Jenis-jenis  tenaga  kerja  yang  ada  pada  Hotel  Lido Graha Cunda Lhokseumawe antara lain pekerja tetap, daily worker /pekerja harian lepas,  kontrak  dan  outsourching.  Pada  Tahun  2017,  salah  seorang  daily worker/pekerja  harian  lepas  yang  bernama  Subhan  berumur  37  Tahun  yang bekerja  dibidang  gardener  mengalami  kecelakaan  kerja,  ia  mengalami  luka dibagian  tangan  saat  sedang  memotong  rumput,  saat  itu  Subhan  belum  terdaftar dalam  program  BPJS  dikarenakan  ada  hambatan  dalam  mendaftarkan  pekerja daily  worker /pekerja  harian  lepas  yang  dihadapi  pihak  hotel  sehingga  tidak mendapatkan jaminan sosial.
Ruang  lingkup  penelitian  merupakan  bingkai penelitian, yang menggambarkan  batas    penelitian,  mempersempit  permasalahan,  dan  membatasi areal  penelitian.  Untuk  mencegah  agar  isi  dan  uraian  tidak  menyimpang  dari pokok-pokok  permasalahan,  maka  perlu  diberikan  batasan-batasan  mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas 11 .
Adapun  ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  hanya  membatasi  untuk mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan kerja  yang tidak terdaftar dalam program  BPJS dan apa faktor-faktor penghambat  pemenuhan  kewajiban  terhadap  tenaga  kerja  suatu  perusahaan  yang mengakibatkan tenaga kerja belum terdaftar dalam program BPJS serta upaya apa yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan tenaga  kerjanya  pada  BPJS.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  rumusan permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah  bentuk
10 Abdul  Muthalib ,  DPRK  Aceh  Utara  Rekomendasikan  Perusahaan  Daerah, (Lhokseumawe: Kompas Com, 2017), hlm. 4.
11 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, cet.7,  (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 111.
perlindungan  yang  diberikan  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS  oleh  Hotel  Lido  Graha  Cunda Lhokseumawe, apakah faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  tidak  terdaftar  dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan  oleh  Pemerintah  pada  perusahaan  terhadap  tenaga  kerja  yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian yuridis  empiris .
Jenis  penelitian  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk mendapatkan  kebenaran,  yaitu  dengan  membandingkan  aturan  yang  ada  dengan pelaksanaannya  atau  kenyataan  dalam  masyarakat  ( das  sollen dan das  sein ) 12 . Pertimbangan  dalam  penggunaan  jenis  penelitian  ini  dikarenakan  obyek  kajian yang  akan  diteliti  terdapat  kesenjangan  antara  peraturan  yang  ada  dengan pelaksanaanya  di  masyarakat,  berkenaan  dengan  bentuk  tanggung  jawab pemerintah  daerah  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  fakta  ( the  fact  approach ) dan pendekatan perundang-undangan ( the statue approach ). Pendekatan fakta ( the fact approach ) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian 13 .
Pendekatan  fakta  ini,  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dalam penelitian  di  lapangan,  sedangkan  data  penelitian  sekunder  diperoleh  melalui pendekatan  perundang-undangan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkutpaut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  dalam penelitian  ini  terkait  dengan  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  terhadap perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  yang tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS.  Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  yang  bersifat  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat.  Sehingga  dalam penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  penggambaran/pemaparan  khususnya mengenai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  terhadap  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  yang  tidak  terdaftar dalam program BPJS.
Adapun  data  yang  digunakan  adalah  bersumber  dari:  data  primer,  yakni data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  di  lapangan,  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan,  dimana  data  tersebut  berasal  dari  observasi  atau  pengamatan  secara langsung  ke  tempat  kejadian  dan  melalui  wawancara.  Informan  bisa  di  artikan sebagai  seseorang atau lebih  yang member ikan  informasi kepada tentang segala
12 Johan  Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 36.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 97.
hal  yang  berkaitan  dengan  subjek  penelitian 14 . Responden  adalah  seseorang  atau lebih  yang  dapat  memberikan  tanggapan  atas  pertanyaan  yang  di  ajukan  peneliti kepadanya lewat daftar pertanyaan 15 . Dalam hal ini pihak- pihak yang mengetahui atau  sebagai  responden  terkait  mengenai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah daerah  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS,  adalah  Hotel  Lido  Graha. Sumber data sekunder  yaitu data  yang diperoleh dari dari penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk bahan-bahan  hukum.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum sekunder  yaitu bahan hukum  yang dapat  menjelaskan bahan hukum  primer  yang meliputi  buku-buku  atau  literatur  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum yang  dapat  menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.
Teknik  pengumpulan  data  menurut  Soerjono  Soekanto,  dalam  penelitian lazimnya  dikenal  tiga  jenis  pengumpul  data,  yaitu  studi  dokumen  atau  bahan pustaka,  pengamatan  atau observasi ,  wawancara  atau interview 16 .  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  teknik  wawancara ( interview )  dan  teknik  wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  kepada seseorang  melainkan  juga  dibarengi  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang diperuntukkan kepada narasumber atau informan, pertanyaan itu dirancang untuk mendapatkan  jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  ini,  hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas. Dalam penelitian  ini  wawancara  dilakukan  kepada  narasumber  yang  bekerja  di  Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Penelitian akan dilakukan di Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe.
Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non-probability sampling dengan bentuk purposive sampling . Berdasarkan teknik purposive sampling , sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh si peneliti yaitu dengan, yang mana penunjukkan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan  bahwa  sampel  telah  memenuhi  kriteria  dan  sifat-sifat  atau karakteristik  tertentu  yang  merupakan  ciri  utama  dari  populasinya,  yaitu  dapat memahami dan mampu untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Teknik non probability sampling dengan bentuk purposive sampling ini digunakan karena penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif dan  data  tentang  populasi  belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya.
Setelah data ini dikumpulkan dan dicari kebenarannya dalam hubungannya dengan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  kemudian  data  ini  dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dijelaskan pada Buku Pedoman Fakultas
14 Ade Saptomo, Pokok pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni , (Jakarta: Trisakti, 2009), hlm. 81.
15 Ibid ., hlm. 82.
16 Soerjono  Soekanto, Ringkasan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Empiris ,  cet.  Ke-1, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm. 114.
Hukum  Universitas  Malikussaleh  bahwa  penelitian  dengan  teknik  analisis kualitatif  atau  analisis  deskriptif,  keseluruhan  data  yang  terkumpul  dari  data primer  maupun  sekunder  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun  data secara  sistematis,  digolongkan  ke  dalam  pola  dan  tema,  dikategorikan  dan diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan  kualitas  data dan  proses  analisis  tersebut  dilakukan  terus  menerus  sejak  pencarian  data  di lapangan  dan  berlanjut  terus  hingga  pada  tahap  analisis,  kemudian  dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif, kualitatif dan sistematis.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja oleh Hotel Lido Graha
Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat  (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Selain  itu  jaminan  perlindungan  atas  pekerjaan dituangkan  pula  dalam    ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  1945,  yaitu  Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan  yang sama dihadapan hukum.  Pasal  28 ayat  (2),  yaitu  setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia hak  untuk  bekerja  telah  memperoleh  tempat  penting  dan  dilindungi  oleh  UUD 1945.
Ada dua macam  perlindungan hukum,  yaitu perlindungan hukum  preventif dan perlindungan hukum represif 17
1. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang defmitive .
2. Perlindungan hukum represif
Perlindungan  hukum  represif,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  diberikan setelah  adanya  sengketa.  Perlindungan  hukum  represif  ini  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja pada Hotel  Lido Graha Cunda
Lhokseumawe,  ada  3  (tiga)  macam  perlindungan  tenaga  kerja  menurut  Imam Soepomo yang diterapkan di Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe yaitu:
a. Perlindungan ekonomis dengan memberikan pekerja upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
b. Perlindungan sosial  dengan mendaftarkan pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
c. Perlindungan  Teknis  dengan  memberikan  pelatihan  kerja  untuk menyesuaikan  lingkungan  kerja,  dan  pelatihan  untuk  memanggulangi terjadinya bencana alam.
17 Philipus M.Hadjon , Loc.Cit.,  hlm.
2. Tanggung  Jawab  Hotel  Lido  Graha  Terhadap  Tenaga  Kerja  yang Mengalami  Kecelakaan  Kerja  yang  Belum  Terdaftar  dalam  Program BPJS
Kecelakaan  kerja  yang  belum  terdaftar  dalam  Program  BPJS  dengan tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena resiko kerja, sepenuhnya pada pengusaha ( employers  liability ).  Metode  ini  didasarkan  pada    prinsip,  bahwa  siapa  yang mempekerjakan  buruh  tentu  harus  bertanggung  jawab  atas  buruh  itu.  Metode  ini pernah  dipergunakan  hingga  masa  kemerdekaan  akan  tetapi  karena  dirasa mempunyai kelemahan maka metode ini pun ditinggalkan 18 .
Bentuk  pertanggung  jawaban  oleh  Hotel  Lido  Graha  Cunda  Lhokseumawe berupa:
1. Uang Perawatan sebesar Rp. 300.000 (maksimum), apabila pekerja berobat ke Rumah Sakit atau opname, pihak Hotel menanggung sebesar Rp. 300.000 (maksimum).
2. Adanya In  House  Clinic ,  yaitu  ruang  perawatan  untuk  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  di  lingkungan  kerja,  perawatan  bersifat  gratis sampai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sembuh total.
Dalam  Pasal  87  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  “Setiap perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja  yang  terintegrasi  dengan  sistem  manajemen  perusahaan”  Upaya  yang dilakukan  oleh  Hotel  Lido  Graha  bila  terjadi  peristiwa  kecelakaan  kerja berdasarkan  keterangan  dari  Bapak  Dahlan  Ishak  selaku  Direktur  Hotel  Lido Graha pada tanggal 17 Juni  2019, maka  akan dikeluarkan dana dari keuangan perusahaan berdasarkan kebijakan dari pimpinan perusahaan.
Seluruh  pekerja  di  Hotel  Lido  Graha  yaitu  pekerja  tetap,  kontrak, daily worker /pekerja  harian  lepas,  dan outsourcing sama  –  sama  memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Serta adanya  upaya  perlindungan  preventif  dan  represif  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS. Dengan demikian  Hotel  Lido  Graha  telah  memenuhi  ketentuan  UUD  1945  mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat  (1)  UUD  1945,  yaitu  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Pasal  28  ayat  (2)  UUD  1945,  yaitu  setiap  orang  berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945. Serta mengikuti dan ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak  pekerja.  Namun,  masih  terdapat  kekurangan  yaitu  masih  adanya  tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, dimana  telah  ada  ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja
18 Zainal Asikin, Op.Cit. , hlm. 103.
yaitu  Ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  BPJS,  menyebutkan  “Pemberi  kerja secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta kepada  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  sesuai  dengan  program  jaminan sosial yang diikuti”. Dikarenakan masih adanya hambatan yang dihadapi pihak perusahaan.

## 3. Faktor    Penghambat    Pemenuhan  Kewajiban  dalam  Pendaftaran Program    BPJS oleh Hotel Lido Graha
Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja  yang  optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 19 . Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebijakan  ketenagakerjaan  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja/buruh  dengan  berbagai  upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.
Penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  merupakan  salah  satu  tanggung jawab      dan    kewajiban    Negara    dalam    memberikan    perlindungan    sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Selain  diamanatkan  dalam pancasila, mengenai kewajiban Negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat  dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan Negara wajib  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  negara  demi  memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial. Meski  telah  dikeluarkan  ketentuan  mengenai  kewajiban  pemberi  kerja mendaftarkan  pekerjanya  sebagai  peserta  jaminan  sosial,  masih  ada  hambatan yang  dihadapi  Hotel  Lido  Graha  dalam  hal  mendaftarkan  pekerja  daily worker/pekerja  harian  lepas  pada  tahun  2017,  yang  pada  saat  itu  terjadi kecelakaan  kerja  yang  dialami  bapak  Subhan  seorang gardener yang mengakibatkan  luka  dibagian  tangan  saat  memotong  rumput,  Bapak  Subhan belum terdaftar dalam program BPJS.
Salah satu pekerja daily worker /pekerja harian lepas yang bekerja di bagian Cook Zulkifli,  sebagai  pekerja daily  worker /pekerja  harian  lepas  ia  juga  tidak terdaftar dalam program jaminan sosial yang diberikan hotel baik BPJS Kesehatan maupun  BPJS  Ketenagakerjaan  bahkan  ia  tidak  mengetahui  mengenai  adanya jaminan  sosial  tersebut.  Menurutnya,  ia  belum  didaftarkan  karena  masa  kontrak kerja  yang  hanya  3  (tiga)  bulan  saja.  Namun,  ia  diberikan  pelatihan  teknis  oleh senior  dibagian Cook saat  menyesuaikan  lingkungan  kerja,  selain  itu  di
19 Lalu Husni , Op. cit. , hlm. 133.
department Chief  Cook menyediakan  kotak  P3K  dan  in  house  clinic  apabila terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja maka perusahaan memberi kebijakan dengan tidak memotong gaji  pada  hari  itu.  Selain  itu  sebagai  pekerja daily  worker ,  Zulkifli  juga mendapatkan  bonus  diluar  gaji  yang  ia  terima.  Berdasarkan  keterangan  tersebut pihak hotel belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi  pekerja  sejak  tahun  2017  hingga  saat  ini  terhadap  pekerja  daily worker/pekerja harian lepas, dikarenakan masih ada pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS tersebut dengan masalah yang sama  yaitu karena dikontrak selama  3  bulan  saja,  dan  belum  tentu  diperlukan  lagi  oleh  pihak  hotel.  Bahkan menurut Zulkifli dia tidak mengetahui mengenai adanya jaminan sosial.
Adapaun  faktor-faktor  penghambat  pemenuhan  kewajiban  pihak  hotel terhadap tenaga kerja dalam pendaftaran program BPJS sejak tahun 2017 sampai saat ini antara lain:
1) Faktor administrasi, yaitu belum mengurus kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP)  yang  hilang,  yang  merupakan  salah  satu  syarat  pendaftaran  sebagai peserta program BPJS.
2) Faktor  pekerja daily  worker /pekerja  harian  lepas  yang  hanya  dikontrak bekerja  3  bulan  saja,  dan  belum  tentu  masa  kontrak  tersebut  diperpanjang dikarenakan pada saat itu sudah banyak pekerja tetap dibagian gardener .
3) Faktor pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS, karena masa kontrak yang hanya 3 bulan saja.
4) Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  uraian  bab-bab  sebelumnya  maka  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS  oleh Hotel  Lido  Graha  Cunda  Lhokseumawe  adalah  dengan  upaya  perlindungan preventif  dengan  menyediakan  klinik  yang  dapat  digunakan  untuk  berobat apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  dan  upaya  perlindungan  represif  yaitu memberikan  santunan  yang  besaran  nominalnya  1,5  %  dari  yang  seharusnya yaitu  sebesar  Rp.  300.000  (maksimum)  untuk  berobat  diluar  klinik  yang disediakan pihak hotel serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja.
Faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak hotel, pertama  administrasi,  yaitu  pekerja  belum  mengurus  kembali  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  yang  hilang,  yang  merupakan  salah  satu  syarat  pendaftaran sebagai peserta program BPJS. Kedua, pekerja daily worker/pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja 3 bulan saja dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang  dikarenakan  pada  saat  itu  sudah  banyak  pekerja  tetap.  Ketiga, pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS, karena masa kontrak  yang  hanya  3  bulan  saja.  Keempat,  pekerja  yang  belum  mengetahui mengenai program BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Ade  Saptomo,  2009, Pokok  Pokok  Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris Murni , Jakarta Trisakti, Jakarta. Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan , Ed-1. Cet.2,Sinar Grafika, Jakarta Asri  Wijayanti,  2009, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2007, Metodelogi  Penelitian  Hukum ,  Cet.7,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Eko Wahyudi, 2016, Hukum Ketenagakerjaan , Sinar Graika, Jakarta
Hadjon,  dkk,  2002, Pengantar  Administrasi  Negara ,  Gajah  Mada  University, Yogyakarta.
Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan . Ghalian Indonesia , Jakarta. Johan Nasution, Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung.
Kartasapoetra,  G.  dan  Rience  Indraningsih,  1982, Pokok-Pokok  Hukum Perburuhan , Armico, Bandung Lalu  Husni,  2014, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta. Philipus  M.Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Bina Ilmu Surabaya.
Ridwan Halim, 1990, Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab , Balai Akasara, Jakarta
Sendjun  H.  Manulang,  2001, Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta Soedarjadi,  2008, Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  1990, Ringkasan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Empiris , Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta
Soeroso,  2006, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedelapan,  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta.
Tim  Visi  Yustisia,  2014, Memperoleh  Jaminan  Sosial  Dari  BPJS ,  cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta
Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara , Jakarta.
Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Zaeni  Asyhadie,  2008, Aspek-aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja , Cet.1, PT.Rajawali, Jakarta.
,,  2008, Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan
Kerja) , edisi revisi 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zainal  Asikin,  dkk,  2002, Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan ,  Cet  4,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Keselamatan  Kerja,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 291
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  131,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3989
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3989
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial, Undang-  Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 525
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Istirahat  Tahunan  bagi  Buruh, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1954  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 542
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan  Kematian,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714

## Internet
Anonim,  2015,  “ Definisi  dan  Pengertian  Kecelakaan  Kerja  Serta  Latar Belakang Faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja ” URL: http://www.definisi-  pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-faktor- kecelakaan-kerja.html
Fitri  Hidayat,  2013,  “ Perlindungan  Hukum  Unsur  Esensial  Dalam  Suatu Negara Hukum ”,
URL:http://fitrihidayatub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur- esensial-dalam.html
Jamsos  Indonesia,  2016,  “ Transformasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial ” URL: http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387