Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 23-28 DOI: https://doi.org/10.29210/30033700000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas desa Nyelanding untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum
Nurul Aulia Suryani T *) , Atikah Rahmi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Article Info

## ABSTRACT
Article history:
Received Jan 18 th , 2024 Revised Jun 08 th , 2024
Accepted Jun 09 th , 2024 Penelitian  ini  membahas  strategi  pemberdayaan  hukum  dalam  konteks pengelolaan  wisata  pemandian  air  panas  di  Desa  Nyelanding.  Dengan  latar belakang  meningkatnya  kunjungan  wisatawan  dan  kompleksitas  isu  hukum yang  terkait,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  keamanan  dan kepatuhan  hukum  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  tersebut.  Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur terkini, studi kasus, dan wawancara  dengan  pemangku  kepentingan  terkait.  Temuan  penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan wisata  pemandian  air  panas,  termasuk  masalah  keamanan,  hak-hak masyarakat  adat,  dan  peraturan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menyarankan  pendekatan  pemberdayaan  hukum  yang  holistik  melibatkan penguatan  peraturan,  penegakan  hukum  yang  efektif,  dan  keterlibatan  aktif masyarakat  setempat.  Hasil  wawancara  dengan  pemangku  kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan kebutuhan setempat.
Keyword:

## Kepatuhan hukum
Keamanan hukum
Pengelolaan wisata
© 2024 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Nurul Aulia Suryani, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: nurullauliaaaa@gmail.com

## Pendahuluan
Latar belakang pariwisata Desa Nyelanding mencerminkan salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang menggabungkan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal (Sugiama, 2011). Desa ini memperoleh daya tarik unik dari Wisata Pemandian Air Panas, yang menjadi aset potensial untuk pengembangan destinasi wisata.  Pariwisata  di  Desa  Nyelanding  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011).
Penegakan hukum di kawasan pariwisata  Desa Nyelanding menghadapi berbagai kendala, seperti tindak pidana  pencurian,  pengrusakan,  pemerasan,  dan  penipuan  yang  merugikan  masyarakat  dan  wisatawan (Mulyadi,  2007).  Meskipun  begitu,  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum,  minimnya  sarana dan  prasarana,  serta  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  hambatan  dalam  upaya  penegakan hukum tersebut (Mulyadi, 2007).
Pemandian air panas di Desa Nyelanding menjadi daya tarik utama, sejalan dengan penemuan pemandian air  panas  Toya  Bungkah  di  Bali  yang  bersumber  dari  Gunung  Batur  (Suarmadi  et  al.,  2018).  Keunikan pemandian air panas di Desa Nyelanding, serupa dengan Pemandian air panas Penatahan Tabanan di Bali,
melibatkan  khasiat  kesehatan,  di  mana  kandungan  belerangnya  dipercaya  dapat  menyembuhkan  berbagai penyakit  kulit  (Wiryatama  &  Andiani,  2018).  Maka,  upaya  pemberdayaan  hukum  dalam  pengelolaan pariwisata  Desa  Nyelanding  menjadi  krusial  untuk  meningkatkan  keamanan  dan  kepatuhan  hukum  serta mendukung pertumbuhan wisata yang berkelanjutan.
Rumusan  masalah  menjadi  kunci  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  dalam  pengelolaan  Wisata Pemandian  Air  Panas  Desa  Nyelanding  dan  menyoroti  urgensi  peningkatan  intensif  dalam  pengelolaan tersebut.  Pemberdayaan  hukum  diangkat  sebagai  solusi,  yang  merupakan  suatu  proses  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum,  pengetahuan  hukum,  dan  keterampilan  hukum  masyarakat  sehingga  mampu menyelesaikan  permasalahan  hukum  secara  mandiri  (Nansi,  2022).  Rekonstruksi  konsep  pemidanaan  di Indonesia  juga  menjadi  pertimbangan  penting,  mengingat  aspek-aspek  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  yang harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia (Harkrisnowo, 2003).
Pengelolaan wisata menjadi aspek krusial dalam pengembangan pariwisata, karena berkaitan dengan cara mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  pariwisata  agar  memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang  terlibat (Sugiama,  2014).  Seiring  dengan  itu,  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dapat  merugikan  korban  secara fisik,  psikis,  dan  sosial  juga  menjadi  perhatian  serius,  terutama  dalam  konteks  pariwisata  Desa  Nyelanding (Sari et al., 2023). Perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi korban menjadi aspek kritis yang perlu dihadirkan melalui peningkatan pemberdayaan hukum dalam pengelolaan destinasi pariwisata ini.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  upaya  pemberdayaan  hukum  dalam  pengelolaan Wisata  Pemandian  Air  Panas  Desa  Nyelanding  dengan  fokus  meningkatkan  keamanan  dan  kepatuhan hukum. Sejalan dengan itu, tujuan spesifik mencakup menarik minat wisatawan dan memaksimalkan manfaat wisata.  Pemberdayaan  hukum,  sebagaimana  diterapkan  dalam  berbagai  konteks,  telah  terbukti  berhasil meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  inisiatif  seperti  budidaya  ikan  lele  (Santi  et  al.,  2019)  dan pelatihan  kewirausahaan  berbasis  potensi  alam  setempat  untuk  perempuan  di  daerah  pedesaan  (Karwati, 2017).
Selain  itu,  kebijakan  liberalisasi  pariwisata  di  Indonesia  dan  isu-isu  seperti  cyberbullying  serta  ujaran kebencian  di  media  sosial  juga  menjadi  perhatian  dalam  mengarahkan  tujuan  pemberdayaan  hukum  ini. Misalnya,  mengevaluasi  dampak  kebijakan  liberalisasi  pariwisata  (Widiatedja,  2011),  menyoroti  perlunya perlindungan  hukum  terhadap  korban  cyberbullying  (SAT  et  al.,  2016),  dan  menangani  ujaran  kebencian melalui  kebijakan  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  berekspresi  (Azhar  &  Soponyono, 2020).
Siska  Damayanti  (2021)  juga  memberikan  perspektif  hukum  pidana  Islam  terhadap  rehabilitasi  anak pecandu narkoba, menciptakan sinergi antara aspek medis dan konseling. Kesemua tujuan ini mendukung visi pengelolaan  wisata  Desa  Nyelanding  yang  berkelanjutan  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang mengakar pada keadilan dan keberlanjutan.

## Literature Review
Literature Review ini bertujuan untuk mendalam tentang peran hukum pidana dalam pengelolaan pariwisata, khususnya di Desa Nyelanding. Seiring dengan itu, relevansi literatur terbaru akan difokuskan pada keamanan dan kepatuhan hukum dalam konteks pariwisata.
Pengelolaan Pariwisata  di  Desa  Nyelanding  Pariwisata di  Desa Nyelanding didefinisikan sebagai  bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal dalam pengembangan destinasi wisata (Sugiama, 2011). Potensi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011; Santi et al., 2019).
Namun,  tindak  pidana  di  kawasan  pariwisata  Desa  Nyelanding,  seperti  pencurian,  pengrusakan, pemerasan, dan penipuan, dapat merugikan masyarakat dan wisatawan (Mulyadi, 2007). Penegakan hukum di  kawasan  ini  menghadapi  kendala  seperti  kurangnya  koordinasi  antaraparat  penegak  hukum,  minimnya sarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Mulyadi, 2007). Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus terkait aspek hukum pidana untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Desa Nyelanding.
Pemandian  Air  Panas  Sebagai  Daya  Tarik  Wisata  Pemandian  air  panas  di  berbagai  desa,  seperti  Toya Bungkah dan Penatahan Tabanan, memiliki daya tarik wisata yang unik (Suarmadi et al., 2018; Wiryatama & Andiani, 2018). Kedua tempat ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan Toya Bungkah  menonjolkan keunikan air  panasnya dari  Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018) dan Penatahan  Tabanan  dengan  khasiatnya  untuk  kesehatan  kulit  berkat  kandungan  belerang  yang  tinggi (Wiryatama & Andiani, 2018).

## Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas desa Nyelanding …
Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Pemberdayaan hukum di sini didefinisikan sebagai suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum,  pengetahuan  hukum, dan  keterampilan  hukum  guna  menyelesaikan  permasalahan  hukum  secara  mandiri  (Nansi,  2022).  Dalam konteks ini, pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat Desa Nyelanding untuk mengatasi sengketa dan  meningkatkan  kepatuhan  hukum,  sejalan  dengan  kritik  terhadap  proses  legislasi  dan  pemidanaan  di Indonesia yang kurang berorientasi pada keadilan (Harkrisnowo, 2003).
Pengelolaan  Aset  Pariwisata  dan  Perlindungan  Hukum  Pengelolaan  aset  pariwisata  memiliki  dampak penting  pada  pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan  (Sugiama,  2014).  Di  sisi  lain,  isu  kekerasan seksual  dalam  pariwisata  membutuhkan  perhatian  hukum  yang  serius,  seperti  perlindungan  hukum  bagi korban  pelecehan  seksual  (Sari  et  al.,  2023).  Kekritisan  melalui  kritik  terhadap  ketiadaan  undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menyoroti perlunya undang-undang yang lebih efektif dan komprehensif dalam melindungi korban.
Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Berbagai  Konteks  Pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  budidaya ikan lele (Santi et al., 2019) maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di pedesaan (Karwati, 2017), menjadi  relevan  untuk  dikaji.  Hal  ini  mencerminkan  potensi  alternatif  pemberdayaan  di  Desa  Nyelanding yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Isu-isu  Kontemporer  dalam  Pariwisata  Kebijakan  liberalisasi  pariwisata  di  Indonesia  (Widiatedja,  2011) dan isu-isu kontemporer seperti cyberbullying (SAT et al., 2016) serta ujaran kebencian di media sosial (Azhar &  Soponyono,  2020)  menambah  kompleksitas  dalam  konteks  pengelolaan  pariwisata.  Kritik  terhadap kebijakan  liberalisasi  pariwisata  memunculkan  pertanyaan  tentang  dampak  sosial,  budaya,  dan  lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

## Metode
Metode  pemberdayaan  hukum  dalam  pengelolaan  wisata  pemandian  air  panas  Desa  Nyelanding  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  keamanan  dan  kepatuhan  hukum  melibatkan  beberapa  langkah  yang terperinci. Penelitian ini merinci metodenya dengan merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan  pariwisata  lokal  berbasis  konservasi  alam  dan  budaya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Sugiama (2011).  Dalam  hal  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus, seperti yang diungkapkan oleh Andrianto dan Sugiama (2016).
Selanjutnya,  penerapan  metode  pemberdayaan  dilakukan  melalui  penyuluhan  dan  pelatihan  dengan melibatkan  Pokdarwis  (Kelompok  Sadar  Wisata).  Penyuluhan  hukum  di  Desa  Nyelanding  dapat  disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyuluhan hukum merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  hukum, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Jiwantara,  Hasanah,  dan  Lukman  (2023).  Dalam  konteks  ini,  metode penyuluhan dapat mengadopsi berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sebagaimana diimplementasikan dalam Sekretariat Kantor DPC Peradi Mataram-NTB.
Selain itu, pelatihan dalam penelitian ini dapat merujuk pada metode pelatihan kurikulum merdeka belajar bagi guru sekolah dasar, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Lukman (2023). Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi, simulasi, dan evaluasi, guna memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang aspek- aspek hukum yang relevan dengan pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding.
Dengan merinci metode  ini, diharapkan pemberdayaan  hukum dapat  dilaksanakan  secara terencana dan efektif.  Upaya  ini  sejalan  dengan  konsep  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengelola  sumber  daya  lokal dengan  memanfaatkan  nilai-nilai  budaya,  lingkungan,  dan  ekonomi  lokal,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Sugiama (2011).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding mencakup presentasi temuan dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat (Runggandini,  2021).  Dalam  konteks  ini,  peran  serta  masyarakat  adat  tidak  hanya  sebagai  objek  tetapi  juga subjek  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  (Mulyadi, 2010).
Pada  pengelolaan  desa  wisata  berkelanjutan  di  Desa  Cipasung,  partisipasi  aktif  dari  pemerintah, akademisi,  swasta,  dan  masyarakat  melalui  tahapan  identifikasi  potensi  desa,  pembentukan  kelompok penggerak, pelatihan, dan evaluasi menjadi kunci pemberdayaan (Ingkadijaya, 2020). Dampak pengembangan pariwisata di Kali Adem memperlihatkan perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakat (Surwiyanta, 2010).
Pada pemandian air panas Toya Bungkah, upaya peningkatan kunjungan wisatawan perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan (Suarmadi  et  al.,  2018;  Wiryatama  &  Andiani,  2018).  Untuk  menyelesaikan  permasalahan,  metode pemberdayaan  melibatkan  penyuluhan  dan  pelatihan  dengan  Pokdarwis,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Jiwantara et al., 2023; Hamid & Lukman, 2023).
Pemberdayaan  hukum  dalam  pengelolaan  Wisata  Pemandian  Air  Panas  Desa  Nyelanding  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  pengelolaan  pariwisata  di  lokasi  tersebut.  Analisis  mendalam  terhadap pemberdayaan  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  hutan  konservasi,  seperti  yang  diteliti  oleh  Runggandini (2021), menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan  sosial.  Hal  ini  konsisten  dengan  temuan  Mulyadi  (2010)  yang  menekankan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  adat  bukan  hanya  sebagai  objek,  tetapi  juga  sebagai  subjek  yang  memiliki  peran  aktif  dalam pengelolaan.
Penerapan  konsep  pemberdayaan  dalam  pengelolaan  Desa  Wisata  Cipasung,  Kabupaten  Kuningan, seperti  dijelaskan  oleh  Ingkadijaya  (2020),  menunjukkan  bahwa  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  akademisi,  swasta,  dan  masyarakat,  dapat  meningkatkan  kapasitas  kelompok  penggerak pariwisata. Namun, Surwiyanta (2010) juga menyoroti dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata, termasuk perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakat.
Pengelolaan  Pemandian  Air  Panas  Desa  Nyelanding  perlu  memperhatikan  aspek  keamanan  dan kepatuhan hukum. Suarmadi et al. (2018) menunjukkan bahwa kurangnya keamanan dan kenyamanan dapat menghambat  perkembangan  destinasi  wisata.  Wiryatama  dan  Andiani  (2018)  menegaskan  bahwa  peran pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  sangat  penting  untuk  menjaga keamanan dan kenyamanan mereka.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  pemberdayaan  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya  meningkatkan kesadaran,  pengetahuan,  dan  keterampilan  masyarakat  dalam  menghadapi  masalah-masalah  hukum  pidana sehari-hari  (Harkrisnowo,  2003).  Hukum  progresif,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Rahardjo  (2005), merupakan alternatif paradigma hukum yang bersifat preventif, restoratif, dan transformatif.
Dalam  pengelolaan  hutan  adat,  keterlibatan  masyarakat  hukum  adat  dapat  dianggap  sebagai  bentuk pemberdayaan (Laea, 2019). Di bidang hukum pidana, tindak pidana cyber bullying dan kejahatan ekonomi seperti korupsi memerlukan perhatian serius (Ihkam, 2020; Setiadi & Yulia, 2010).
Pentingnya  regulasi hukum  dalam mengatasi ujaran kebencian di  media sosial dan tindak pidana seperti pelecehan  seksual  verbal  juga  harus  ditekankan  (Azhar  &  Soponyono,  2020;  Alhakim,  2021).  Penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak juga menjadi kunci untuk melindungi kepentingan umum (Effendi, 2018).

## Simpulan
Dapat  disimpulan  bahwa  penerapan  hukum  yang  efektif  berkontribusi  signifikan  terhadap  peningkatan keamanan  dan  kepatuhan  hukum.  Penegakan  hukum  yang  tegas,  sebagaimana  dipaparkan  dalam  berbagai penelitian, menunjukkan pentingnya tindakan yang proporsional terhadap korporasi dalam kasus korupsi dan perlindungan  bagi  korban  amuk  massa.  Kekuatan  hukum  pidana  adat  dan  upaya  integrasinya  ke  dalam hukum  nasional  mengindikasikan  keberagaman  dan  kebutuhan  pembaruan  hukum  di  Indonesia. Pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  serta  pemberdayaan masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  menjadi  faktor  krusial  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas desa Nyelanding …

## Referensi
Alhakim, A. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(2), 1095-1103.
Alhakim,  A.,  &  Soponyono,  E.  (2019).  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 322-336.
Andrianto, T., & Sugiama, A. G. (2016). The Analysis of Potential 4A’s Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java. Asia Tourism Forum 2016, 1(1), 07-12.
Azhar,  A.  F.,  &  Soponyono,  E.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pengaturan  dan  Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 275-290. Effendi,  E.  (2018). Penegakan  hukum  pidana  terhadap  praktik  perjudian  berkedok  permainan  anak-anak  di pusat perbelanjaan (mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda RiauJurnal Selat, 6(1), 79-94.
Endrawati,  L.  (2019).  Konsep  Transplantasi  Sanksi  Pidana  Adat  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif  ke Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  sebagai  Upaya  Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Pidana. Journal  of Indonesian Adat Law, 4(2), 1-16.
Firdausi,  F.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Korupsi  Di  Lembaga  Pemerintahan  Daerah  (Studi  Di  Pemerintah  Kabupaten Probolinggo). Jurnal Gesi, 2(1).
Gunawan,  Y. (2012). Penegakan hukum  terhadap pembajakan di laut melalui yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Media Hukum, 19(1) 2 . Hamid,  A.,  &  Lukman,  H.  B.  (2023).  Pelatihan  pemahaman  kurikulum  merdeka  belajar  pada  guru  sekolah dasar. EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 43-47.
Harahap,  S.  A.,  &  Rahmi,  D.  H.  (2014). Pengaruh  kualitas  daya  tarik  wisata  budaya  terhadap  minat kunjungan wisatawan nusantara ke Kotagede. Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 16(2), 118-129 1 . Harkrisnowo,  H.  (2003). Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses  Legislasi  dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, Depok.
Ihkam, M. D. (2020). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(11), 1-10.
Ingkadijaya,  R.  (2020).  Peningkatan  Kapasitas  Kelompok  Penggerak  Pariwisata  dalam  Pengelolaan  Desa Wisata  Berkelanjutan  di  Desa  Cipasung,  Kabupaten  Kuningan. Jurnal  Pemberdayaan  Pariwisata,  2(2), 89-96.
Jiwantara,  F.  A.,  Hasanah,  S.,  &  Lukman,  L.  (2023).  Penyuluhan  hukum  tentang  sistem  e-court  dalam pelaksanaan  peradilan  di  Indonesia  (di  sekretariat  kantor  DPC  Peradi  Mataram-NTB  bersama  calon advokat Peradi). EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 244-251.
Karwati,  L.  (2017). Pemberdayaan  perempuan  melalui  pelatihan  kewirausahaan  berbasis  potensi  alam setempatJIV-Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 45-52 2 . Laea,  H.  (2019).  Wewenang  Kepala  Adat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Adat  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bombana  No.  4  Tahun  2015  dan  Pengaruhnya  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat Moronene. Journal of Indonesian Adat Law, 4(1), 1-16.
Mulyadi,  L.  (2007).  Putusan  hakim  dalam  hukum  acara  pidana:  teori,  praktik,  teknik  penyusunan,  dan permasalahannya. Bandung: Aditya Bakti.
Mulyadi,  L.  (2010). Kompilasi  hukum  pidana  dalam  perspektif  teoretis  dan  praktik  peradilan:  perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya pemberdayaan masyarakat. Bandung: Mandar Maju.
Nansi,  W.  S.  (2022). Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Di  Indonesia.  Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2(1), 1-10.
Putri, N. P. Y. D. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Kertha Wicara, 9(8), 1-13. Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Yogyakarta: Genta Publishing.
Runggandini,  C.  W.  M.  (2018).  Peran  serta  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  hutan  konservasi  melalui pemberdayaan  masyarakat  berbasis  pada  kearifan  lokal:  Studi  kasus  di  Taman  Nasional  Bali Barat. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(3), 1-22.
Runggandini, C. W. M. (2020). Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  pada  Kearifan  Lokal:  Studi  Kasus  di  Taman  Nasional  Bali  Barat. Journal of Indonesian Adat Law, 1, 1-16.
Runggandini, C. W. M. (2021). Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  pada  Kearifan  Lokal:  Studi  Kasus  di  Taman  Nasional  Bali  Barat. Journal of Indonesian Adat Law, 2(1), 1-16.
Santi, M., Danial, A., Hamdan, A., & Karwati, L. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan leleJendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah, 4(1), 19-25 1 .
Sari,  D.  P.,  Purwati,  S.  A.  R.,  Darmawan,  M.  F.,  Maulana,  M.  S.,  Maulana,  I.,  &  Antoni,  H.  (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut prespektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Al-Qisth Law Review, 7(1), 65-87.
SAT,  F.  C.,  Soponyono,  E.,  &  Astuti,  A.  M.  E.  S.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan  Cyberbullying  dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Diponegoro  Law  Journal, 5(3), 1-21.
Siska  Damayanti,  M.  M.  (2021).  Hak  Asimilasi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Analisis  Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020). Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, 2(Desember 2021), 163-180.
Suarmadi, I. G. P., Andiani, N. D., & Trianasari, T. (2018). Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke pemandian air panas Toya Bungkah, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kertha Wicara, 1(2), 99-106.
Sudantra,  I.  K.  (2018).  Urgensi  dan  strategi  pemberdayaan  peradilan  adat  dalam  sistem  hukum nasional. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(3), 122-146.
Sugiama, A. G. (2011). Analisis diskriminan persepsi wisatawan terhadap kualitas komponen kepariwisataan di kawasana wisata agro. Industrial Research Workshop and National Seminar, 2(Pariwisata (tourism)), 1-9.
Sugiama, A. G. (2014). Pengembangan bisnis dan pemasaran aset pariwisata. Guardaya Intimarta. Surwiyanta,  A.  (2010).  Dampak  Ekonomi,  Lingkungan  Dan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Di  Kawasan  Kali Adem. Media Wisata, 15, 13-18.
Wibowo,  A.  (2001).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Amuk  Massa.  (Disertasi  Doktor,  Universitas Diponegoro).
Widari,  D.  A.  D.  S.  (2020).  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan:  Kajian  Teoritis  dan Empiris. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata, 1(1), 1-11.
Widiatedja,  I.  G.  N.  P.  (2011). Kebijakan  liberalisasi  pariwisata:  konstruksi  konsep,  ragam  masalah,  dan alternatif solusi. Udayana University Press.
Wiryatama,  G.  A.,  &  Andiani,  N.  D.  (2018).  Analisis  kekuatan  dan  kelemahan  obyek  wisata  air  panas Penatahan  Tabanan  untuk  meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan. Jurnal  Manajemen  Perhotelan dan Pariwisata, 1(2), 90-98.
Zulkarnain,  I.,  &  Jaya,  I.  (2019).  Kriminalisasi  perbuatan  main  hakim  sendiri  (eigenrichting)  dalam  hukum pidana di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(6), 1-17.