## DELIK ADAT (BALI) LOKIKA SANGGRAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 284 KUHP
I Nyoman Ery Triwinaya 1
Abstrak: Dekriminalisasi  perzinahan  di  beberapa  negara  Eropah    sulit  untuk diterima di Indonesia yang masih menjunjung adanya suatu standar moral yang banyak  dipengaruhi  oleh  norma  agama  dan  kesusilaan,  termasuk  di  Bali. Masyarakat  Adat  Bali  dengan  sistem  kekerabatan  patrilineal  sangat mementingkan kejelasan status seorang anak, terutama anak laki-laki. Kejelasan keturunan  ini  penting  karena  pada  pundak  seorang  anak (purusa) ditempatkan hak dan kewajiban berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat  (adat) maupun sebagai  warga  masyarakat  yang  beragama.  Salah  satu  delik  adat  Bali,  yang berkaitan  dengan  kesusilaan  adalah  delik  adat  yang  terkenal  dengan  sebutan Lokika sanggraha. Bila lokika sanggraha dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka  ada  persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya  adalah  sama-sama merupakan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya  merupakan  perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Perbedaannya,  pada perzinahan  menurut  Pasal  284  KUHP  salah  satu  pihak,  atau  kedua-duanya, terikat dalam hubungan  perkawinan, sedangkan  dalam lokika sanggraha  kedua belah  pihak  dapat  tidak  terikat  dalam  hubungan  perkawinan.  Selain  itu,  dalam lokika  sanggraha  unsur  penting  adalah  perbuatan  tersebut  mengakibatkan kehamilan,  sedangkan  dalam  perzinahan,  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi unsur sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.
Kata-kata kunci: delik adat, lokika sanggraha, perzinahan .

## PENDAHULUAN
Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas  memerlukan  beberapa  syarat.  Salah  satu  syarat    penting  untuk  dapat terselenggaranya  program  pembangunan  berencana  adalah  adanya  ketertiban  dan keamanan.  Tanpa  ada  jaminan  ketertiban  dan  keamanan  di  masyarakat,  tidak  akan ada  usaha  produktif  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa. Masyarakat  akan  mengalami  kesulitan,  bahkan  sekadar  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar. Investasi asing, yang dari segi permodalan sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan  program  pembangunan  yang  dipercepat,  kecil  kemungkinan  dapat
1 I Nyoman Ery Triwinaya, Praktisi Hukum  Alumni  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
terealisasi.  Secara  mendasar,  dapat  dikatakan  bahwa  ketertiban  tidak  hanya  menjadi tujuan dari masyarakat  sebagai  suatu entitas, tetapi  juga sekaligus merupakan syarat bagi keberadaan masyarakat itu sendiri, untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas hidupnya.
Salah  satu  pranata  untuk  menciptakan  adanya  ketertiban  masyarakat,  yang secara  teoritis  dinyatakan  pasti  ada  di  mana  saja  ada  masyarakat    adalah  hukum ( adagium  terkenal  menyatakan: Ubi  Societas  Ibi  Ius). Bidang  hukum  yang  terutama berkaitan dengan terciptanya  ketertiban  adalah  Hukum  Pidana.
Hukum  Pidana  dengan  unsur  sanksinya  telah  lama  menjadi  sarana  untuk melakukan  upaya  pencegahan  (preventif)  dan  penanggulangan  (represesif)  tindak kriminal  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam  perkembangan  pemikiran  hukum kemudian,  Hukum  Pidana  (dan  bidang-bidang  hukum  yang  lain)  dinyatakan  dapat dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  rekayasa  sosial (as  tool  as  social engineering). Rekayasa  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  mengarahkan masyarakat  kepada  situasi  dan  kondisi  yang  telah  ditentukan,  dengan  melarang  hal- hal  yang  tidak  mendukung  arahan  itu  dan  mengharuskan  hal-hal  yang  menjadi  pra syarat penciptaan situasi dan keadaan yang diinginkan.
Penggunaan  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dihubungkan  dengan  nilai- nilai  sosial  budaya  yang  ada  dimasyarakat  adalah  sebagai  berikut  (Selo  Sumarjan, dalam  Wiranata, 2005: 204):
1. Nilai yang menunjang pembangunan, maka nilai tersebut harus diperkuat.
2. Nilai yang menunjang pembangunan apabila nilai-nilai tersebut disesuaikan atau diharmonisasi  dengan  proses  pembangunan,  maka  hukum  harus  mendukung harmonisasai tersebut.
3. Nilai-nilai  yang  walaupun  menghambat  pembangunan,  tetapi  berangsur-angsur akan  berubah  atau  hilang  karena  faktor-faktor  lain,  maka  hukum  harus mendukung proses perubahan itu.
4. Nilai-nilai  yang  secara  definitif  menghambat  pembangunan,  harus  dihapuskan/ dilarang secara hukum.
Pentingnya  Hukum  Pidana  sebagai  standar  perilaku  masyarakat  yang diharapkan  dan  diperkenankan,  di  antaranya  dibuktikan  dengan  adanya  kodifikasi Hukum  Pidana,  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Pengkodifikasian Hukum Pidana adalah upaya untuk  menciptakan adanya kepastian hukum,  suatu  hal yang sangat dipentingkan dalam Hukum Pidana.
Dalam realitanya di masyarakat, telah disadari bahwa ketentuan hukum tertulis, meskipun  memiliki  kelebihan  dalam  menciptakan  adanya  kepastian  hukum  yang bermuara  pada  terciptanya  ketertiban,  ada  pula  kekurangannya.  Masyarakat  yang diatur  oleh  hukum  bersifat  dinamis,  selalu  berubah.  Adagium  yang  menyatakan bahwa yang abadi di dunia ini adalah perubahan, merupakan pengakuan akan hal ini. Maka  menjadi  permasalahan  bahwa  hukum  tertulis  untuk  kepentingan  kepastian hukum  (jadi  bersifat  statis/  rijid), harus mengatur masyarakat  yang bersifat  dinamis. Maka, perubahan hukum pun menjadi suatu  keniscayaan, untuk menyelaraskan sifat statis hukum dengan dinamika masyarakat. Jika tidak, maka hukum dapat  tertinggal bahkan bertentangan secara diametral  dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Di  Indonesia,  kekurangan  hukum  tertulis  dengan    sifat  statisnya,    di  antaranya tertutupi  oleh  adanya  pengakuan  akan  hukum  yang  tidak  tertulis,  yang  dalam  matra waktu  telah membuktikan keberadaannya sebagai suatu  tata aturan   yang  digunakan oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan. Hukum tidak tertulis yang dimaksud dalam hal ini adalah  Hukum Adat, yang tumbuh dan diterima sebagai norma hukum dari kebiasaan dan local genius masyarakat setempat.
Kenyataan  bahwa  hukum  dapat  tertinggal  dalam  mengikuti  perkembangan masyarakat tampak dalam pernyataan Imam Sudiyat sebagai berikut (1982:11):
Hukum  di  dalam  kehidupan  Bangsa  kita  selalu  berkaitan  dengan moral standard dan agama yang saling mempengaruhi baik dalam pencapaian tujuan, dalam pembentukan  hukum  maupun  dalam  rangka  membina  tata  tertib  masyarakat. Sedangkan  Hukum  dan  sanksinya  yang  telah  terkodifikasi  dan  berwujud  peraturan perundang-undangan,  pada  kenyataannya  sering  ketinggalan  dalam  mengikuti perkembangan  masyarakat.  Hal  ini  juga  dijumpai  dalam  delik-delik  kesusilaan.
Banyak  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  masyarakat  dipandang  merupakan  tindak pidana  terhadap  kesusilaan  maupun  perbuatan  tabu  yang  dapat  menggoyahkan kehidupan  masyarakat,  tidak  dapat  dipidana  karena  tidak  tercakup  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  merupakan  hukum  positif  di  Indionesia.  Pada hal tujuan dari hukum (adat) adalah tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Dinamika  masyarakat  di  antaranya  ditandai  dengan  adanya  perubahan pandangan  masyarakat  terhadap  nilai  kepantasan  atau  kepatutan.  Suatu  hal  yang dianggap  sebagai  sesuatu  yang  wajar  dan  pantas,  dapat  saja  di  masa  berikutnya dianggap  tidak  patut.  Sebaliknya,  yang  tadinya    dianggap  sebagai  hal  yang  kurang pantas,  kemudian  menjadi  suatu  yang  dianggap  wajar.  Dalam  teori  Hukum  Pidana, perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap  suatu  perbuatan  apakah  merupakan perbuatan pidana atau bukan dikenal dengan istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Suatu  perbuatan  yang  tadinya  merupakan  tindak  pidana,  kemudian  tidak  lagi dianggap  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum  disebut  dekriminalisasi  contohnya perzinahan (overspel) yang sejak tahun 1971 di Belanda tidak lagi dianggap  sebagai suatu delijk (Sianturi,  1983).  Sebaliknya,  suatu  tindak  pidana  yang  tadinya  bukan merupakan  tindak  pidana  tetapi  kemudian  dijadikan  suatu  tindak  pidana  disebut kriminalisasi.
Dekriminalisasi  perzinahan di  beberapa negara Eropah   sulit  untuk  diterima di Indonesia  yang  masih  menjunjung  adanya  suatu  standar  moral  yang  banyak dipengaruhi  oleh  norma  agama  dan  kesusilaan,  termasuk  di  Bali.  Masyarakat  Adat Bali  dengan  sistem  kekerabatan  patrilineal  sangat  mementingkan  kejelasan  status seorang  anak,  terutama  anak  laki-laki.  Kejelasan  keturunan  ini  penting  karena  pada pundak  seorang  anak (purusa) ditempatkan  hak  dan  kewajiban  berkenaan  dengan kehidupan  bermasyarakat  (adat)  maupun  sebagai  warga  masyarakat  yang  beragama. Perzinahan selain merupakan pelanggaran terhadap norma agama, secara nyata dapat membahayakan  kejelasan  status  seorang  anak  yang  terlahir  sebagai  hasil  dari perzinahan itu.
Salah satu delik adat Bali, yang  berkaitan dengan kesusilaan adalah delik adat yang  terkenal  dengan  sebutan Lokika  sanggraha. Sebagai  suatu  fakta  dalam  hukum delik  adat  ini  telah  memiliki  sejarah  panjang,  tetapi  sampai  sekarang  masih  sering menjadi topik pembicaraan.

## TINDAK PIDANA PERZINAHAN
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 55) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Pelaku  ini  dikatakan  merupakan subyek tindak pidana.
Untuk  memudahkan  pengkategoriannya,  setiap  tindak  pidana  dapat  dijabarkan atas  unsur-unsurnya,  yang  dibedakan  antara  unsur-unsur  subyektif  dan  unsur-unsur obyektif.  Unsur-unsur  subyektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku atau  yang  berhubungan  dengan  diri  pelaku,  termasuk  di  dalamnya  segala  sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya  dengan  keadaan-keadaan  pada  saat  tindakan-tindakan  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana.
Wirjono  (1989:  60)  menegaskan  bahwa  dalam  suatu  tindak  pidana  terdapat unsur-unsur:
1. perbuatan yang dilarang;
2. akibat  dari  perbuatan  itu  yang  menjadi  dasar/  alasan  mengapa  perbuatan  itu dilarang;
3. sifat  melanggar  hukum  dalam  rangkaian  sebab-musabab  itu (onrechtmatiheid / wederrechtelijkheid) ;
4. adanya kesalahan pelaku atas perbuatan tersebut.
Apabila keempat unsur tersebut dipenuhi, barulah ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum (geen strafbaar feit zonder schuld).
Menurut  Sianturi  (1983:  229)  apa  yang  dimaksud  dengan  perzinahan  tidak ditentukan di dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Perdata, maupun dalam Undang- undang  Perkawinan.  Dijelaskannya,  bahwa  perzinahan  atau  tindakan  yang
dikualifikasikan  sebagai  perzinahan  hanya  mungkin  jika  terjadi  persetubuhan. Pencabulan  dalam  arti  sempit  tidak  dapat  dikualifikasi  sebagai  perzinahan. Persetubuhan  yang dimaksud adalah jika kemaluan pria masuk ke kemaluan wanita. Berapa  dalam  atau  berapa  persen  yang  harus  masuk  tidaklah  terlalu  menjadi persoalan,  yang  penting  ialah  masuknya  kemaluan  pria  sehingga  dapat  terjadi kenikmatan  bagi  keduanya  atau  salah  satunya  darinya.  Kejadian  ini  dapat  disebut sebagai perzinahan jika dilakukan tanpa ada paksaan atau dengan perkataan lain ‘mau sama mau’.
Menurut Arrest  Hoge  Raad tertanggal  5  Pebruari  1912  (W.  9292)  (dalam Soesilo,  1970:  181),  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah  peraduan  antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak,  jadi  anggota  laki-laki  harus  masuk  ke  dalam  anggota  perempuan,  sehingga mengeluarkan air mani.
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Karangan  W.J.S.  Poerwadarminta (1985: 1155) disebutkan bahwa zinah berarti perbuatan persetubuhan  yang tidak sah (seperti bermukah, bersundal, bergendak, dan lain-lain).
Oemar  Seno  Adjie  (1976:  13)  menyatakan  bahwa  perzinahan  adalah  suatu persetubuhan secara suka rela antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dari mana setidak-tidaknya salah satu telah kawin dengan pihak ketiga.
Jadi, perzinahan hanya mungkin terjadi dengan adanya persetubuhan. Dari apa yang dikemukakan oleh para ahli dapat dinyatakan bahwa perzinahan terjadi apa bila:
1. Terjadi persetubuhan (hubungan seksual).
2. Dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan.  Hal  ini untuk membedakannya dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang sesama jenis (homo seksual atau lesbian).
3. Dilakukan  suka  sama  suka  di  luar  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan undang-undang.

## TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP
Di dalam KUHP  perzinahan termasuk tindak pidana asusila  yang diatur  dalam Bab  XIV  Buku  II,  tentang  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan.  Tindak  pidana  asusila dibedakan menjadi 7, yaitu:
1. Tindak pidana perzinahan.
2. Tindak pidana perkosaan.
3. Tindak pidana persetubuhan dengan seorang wanita di bawah umur atau wanita yang sedang pingsan.
4. Tindak pidana di bidang percabulan.
5. Tindak pidana di bidang penghubungan pencabulan.
6. Tindak pidana di bidang pencegahan dan pengguguran kehamilan.
7. Tindak pidana terhadap kesopanan dan kesusilaan.
Dalam Pasal 284 KUHP tindak pidana perzinahan di atur sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1. a.  Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (0verspel),
padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
b. Seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  melakukan  gendak,  padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
2.   a.   Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b.  Seorang wanita yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan itu  padahal  diketahui  olehnya,  bahwa  yang  turut  bersalah  telah  kawin dan  Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan  atas  pengaduan  suami/  istri  yang tercemar,  dan  bila  mana  bagi  mereka  berlaku  Pasal  27  BW,  dalam  tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alas an itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi  suami istri berlaku Pasal  27  BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan  belum  diputuskan  karena  perceraian  atau  sebelum  putusan  yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Dalam  Pasal  ini  dibedakan  antara  orang  yang  tunduk  kepada  Pasal  27  BW/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan orang yang tidak tunduk dengan pasal itu.
Pasal 27 BW menyatakan bahwa: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan  mempunyai  satu  orang  perempuan  sebagai  istrinya,  seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”
Pada  dasarnya  ketentuan  dalam  Pasal  ini  memiliki  kesamaan  dengan  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  sebagai berikut: “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  ini  sudah  mengatur  hal  yang  sama  dengan ketentuan  Pasal  27  BW,  maka  berdasarkan  Pasal  66  Undang-undang  Perkawinan, Pasal 284 dibaca tanpa menyebutkan Pasal 27 BW. Jadi jika seorang pria yang sudah kawin,  melakukan  persetubuhan  dengan  seorang  wanita  yang  bukan  istrinya  maka telah  melakukan  delik  perzinahan,  tanpa  mempersoalkan  apakah  Pasal  27  BW berlaku baginya, atau dengan perkataan lain tanpa mempersoalkan ‘apakah dia hanya boleh mempunyai seorang istri atau tidak.
Makna  dari  Pasal  284    KUHP  ialah  bahwa  hanya  pelaku  persetubuhan  yang sudah terikat perkawinan  yang dapat  disebut sebagai  pezinah, sedangkan  yang tidak terikat  perkawinan  hanya  sebagai  peserta  pezinah  saja.  Jika  keduanya  sudah  terikat perkawinan  maka  keduanya  adalah  pezinah,  namun  hal  ini  pelu  juga  ditinjau  dari pihak  yang  mengadu.  Jika  keduanya  tidak  terikat  perkawinan,  maka  tidak  ada perzinahan di antara mereka.
Persetubuhan  ‘mau  sama  mau’  dipandang  sebagai  perzinahan,  jika  karenanya terjadi pelanggaran janji  setia perkawinan  atau terhadap keluhuran perkawinan  yang bersifat  sakral  yang  tercermin  dari  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan.  Oleh karenanya  maka  perzinahan  hanya  dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  terikat perkawinan.
Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut. Subyek yang tersimpul dari pasal ini adalah:
a. Seorang laki-laki yang telah beristri;
b. Seorang perempuan yang telah bersuami;
c. Seorang laki-laki/perempuan yang tidak beristri/bersuami turut serta dalam perzinahan.
Unsur kesalahan dalam pasal perzinahan ini adalah kesengajaan. Hal ini terlihat dari  rumusan  pasal  tersebut,  yaitu  dari  kata  “melakukan”  pada  ayat  (1)  ke-1  dan “turut serta melakukan”  pada ayat  (1) ke-2,  yang menunjukkan adanya kesengajaan para pelaku. Kesengajaan tersebut  mencakup:
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) ;
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;
c. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).
Unsur  bersifat  melawan  hukum  tidak  dengan  tegas  dicantumkan  dalam rumusan  Pasal  284  KUHP,  tetapi  KUHP  menganut  asas  bersifat  melawan  hukum materiil,  yang  berarti  sifat  melawan  hukum  sudah  diangap  ada  pada  setiap  delik, meskipun  tindak  dengan  tegas  dirumuskan.  Pengertian  ‘hukum’  dalam  istilah melawan  hukum  tidak  terbatas  pada  undang-undang  saja  tetapi  meliputi  asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum.
Arrest  HR  tanggal  31  Desember  1919  tentang  pasal  1365  BW,  memberi pengertian  dari  ‘tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum (Onrechtmatige  daad) yaitu (Kanter dan Sianturi, 1982: 143):
Merusak    hak    subyektif    seseorang    menurut  undang-undang;  melakukan sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  (hukum)  pelaku  menurut  undang-
undang;  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan;  dan  melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
Sehubungan  dengan  itu,  maka  sifat  melawan  hukum  pada  delik  perzinahan harus  diperhatikan  apakah  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  kepatutan  dalam masyarakat.  Jika  masyarakat  menganggap  perbuatan  itu  tidak  tercela  maka  tidak dianggap bersifat melawan hukum.
Unsur  tindakan  yang  dilarang  dalam  Pasal  284  KUHP  adalah  melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
Unsur kelima yaitu waktu, tempat dan keadaan tertentu yang merupakan unsur obyektif  lainnya  yang  diatur  dalam  Pasal  143  (2)  b  jo  Pasal  121  KUHAP,  yaitu kapan,  di  mana  dan  dalam  keadaan  apa  perzinahan  itu  dilakukan.  Hal  ini  berarti bahwa dipandang dari waktu terjadinya perbuatan itu belum daluwarsa; dari tempat, bahwa  perbuatan  tersebut  terjadi  di  suatu  tempat  yang  di  situ  berlaku  ketentuan Hukum Pidana Indonesia; serta dari keadaan tertentu, tindakan itu terjadi pada suatu keadaan  di  mana  tindakan  tersebut  dipandang  tercela.  Tidak  terpenuhinya  unsur- unsur ini dalam suatu surat dakwaan mengakibatkan batal demi hukum.
Ditinjau dari sudut pengaduan,  Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan yang sebenarnya (absolute  klachtdelict) yang  berarti  baru  dapat  dilakukan  panuntutan apabila telah ada pengaduan dari pihak suami/ istri yang merasa dirugikan atau yang tercemar.
Dalam hal  delik aduan  yang sebenarnya  para sarjana berpendapat  bahwa tidak dimungkinkan  untuk  memisahkan  penuntutan  bagi  para  peserta,  sekalipun  yang diadukan  hanya  salah  satu  peserta,  Alasannya  ialah,  karena  penuntutan  delik  aduan yang  sebenarnya  benar-benar  digantungkan  kepada  penderitanya  (yang  berhak mengadu)  agar  dapat  menimbang-nimbang  untung/  ruginya  apabila  perkara  itu dipaparkan dalam persidangan.

## DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA
Beberapa sarjana cenderung menyebut  pelanggaran dalam hukum  adat  sebagai suatu  perbuatan/  tindakan  pidana.  Istilah  pidana  dalam  konteks  ini  sebetulnya dirasakan kurang tepat, karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai  ketentuan  hukum  adat,  berupa  sikap  tindak  yang  menggangu  kedamaian hidup  yang  juga  mencakup  lingkup  laku  kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup  berupa kepatutan  dalam  masyarakat,  yang  umumnya  tidak  dalam  bentuk  tertulis.  Istilah hukum  pelanggaran  adat  adalah  terjemahan  dari  istilan  Belanda adat  delicten  recht (Wiranata, 2005: 206).
Lahirnya Hukum adat, termasuk di dalamnya hukum pidana adat,   dipengaruhi oleh  aliran  pikiran  tradisionil  yang  bersifat  kosmis,  bahwa  dunia  meliputi  segala- galanya  sebagai  kesatuan.  Umat  manusia  adalah  bagian  dari  alam  semesta.  Segala sesuatu  bersangkut  paut,  jalin  menjalin  dan  segala  sesuatu  saling  pengaruh mempengaruhi.  Manusia  bertalian  dengan  segala  sesuatu  yang  eksis  di  dalam  alam semesta ini.
Aliran  pikiran  cosmis  ini  merupakan  latar  belakang  hukum  pelanggaran  adat. Hal yang paling penting bagi masyarakat ialah adanya keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan  antara  dunia  lahir  dan  dunia  gaib,  antara  golongan  manusia  sebagai keseluruhan  dan  orang  seorang,  antara  persekutuan  teman-teman  semasyarakat (Sudiyat,  1981: 177).
Segala  perbuatan  atau  tindakan  yang  mengganggu  keseimbangan  kosmis tersebut  merupakan  pelanggaran-pelanggaran  dan  petugas  hukum  wajib  mengambil tindakan-tidakan  yang  perlu  guna  memulihkan  kembali  keseimbangan  hukum tersebut.
Van  Vollenhoven  (dalam  Hadikusuma,  1980:  122)  menyatakan  bahwa  delik adat  adalah:  “Perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  walaupun  pada  kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil”.
Hukum  adat  tidak  mengenal  sistem  peraturan  yang  statis,  sehingga  dengan sendirinya  tidak  ada  sistem  hukum  pelanggaran  adat  yang  statis  pula.  Tiap-tiap
hukum  adat  timbul,  berkembang  dan  selanjutnya  lenyap  dengan  lahirnya  peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi  kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.
Lokika  sanggraha  berasal  dari  bahasa  Sansekerta  yang  secara  harafiah  dapat diartikan sebagai berikut: ‘lokika’ berarti pertimbangan, perhitungan, estimit, pikiran yang  logis.  ‘Sanggraha”  berarti  meladeni/melayani.  Meladeni  atau  melayani  ini mungkin  bernilai  negative  atau  positif,  tergantung  dari  hasrat  yang  diberi  layanan. Sanggraha/melayani  berarti  berusaha  agar  pihak  yang  mendapat  layanan  itu  merasa senang,  nikmat  dan  sebagainya.  Bila  wujud  dari  senang  atau  nikmat  karena  hasrat nurani luhur seseorang yang mendapat layanan, misalnya dalam belajar atau membela kebenaran  dan  keadilan,  maka  upaya  sanggraha  yang  bersangkutan  akan  bernilai positif.  Akan  tetapi  bila  yang  dipuaskan  itu  adalah  gejolak  nafsu,  maka  negatiflah nilai sanggraha yang diberikan  (Kaler, 1983: 93).
Dalam  hubungannya  dengan  kehidupan  kemasyarakatan    di  Bali,  pergaulan bebas dan persetubuhan di luar kawin adalah sangat tercela, karena melanggar dasar- dasar  kehidupan  nilai-nilai  yang  dihormati  oleh  masyarakat  Bali.  Lokika  sanggraha adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan  seksuil.  Di  dalam  aturan  adat  ini  perbuatan  pergaulan  seks  bebas  antar pemuda  dan  pemudi,  walaupun  di  lakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  digolongkan kepada kejahatan asusila, dan dianggap sebagai delik.
Di dalam beberapa lingkungan hukum adat, anak yang beribu wanita tak kawin, dianggap sama halnya dengan anak yang beribu wanita yang melahirkannya di dalam perkawinan  yang  sah  (Mentawai,  Ambon,  Minahasa  dan  Timor).  Namun, kebanyakan  wilayah-wilayah  lain  memandang  rendah  yang  mendalam  kepada  ibu yang tidak menikah beserta anaknya (Iman Sudiyat, 1982: 91).
Untuk  daerah  Bali,  anak-anak  yang  lahir  dari  hubungan  badan  di  luar perkawinan  yang  sah  dinilai  rendah  oleh  masyarakat.  Anak-anak  seperti  ini  dikenal dengan nama ejekan astra ‘ anak tak sah’.
Delik  Adat  Lokika  Sanggraha  diatur  dalam  Kitab  Adi  Gama  pasal  359  yang berbunyi sebagai berikut:
“Malih  Lokika  Sanggraha  loewir  ipoen,  jadma  mademenan,  sane  mowani nerehang  demen  ipoen,  ngererehang  daja,  soebajan  iloeh  kesanggoepin,  wastaering pepadoean, toengkas paksane, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani ngelisang mepaksa  ngoecapang  dewek  ipoen  kaparikosa  antoek  iloeh,  jan  asapoenika  patoet tetes  terangan  pisan,  jan  djati  imowani  menemenin  wenang  ipoen  sisipang  danda oetama sahasa 24.000, poenika mawasta Lokika Sanggraha” (Artadi, 1980: 187).
(Terjemahan  bebas  dari  pasal  ini  sebagai  berikut:  Lokika  Sanggraha  adalah, orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya, janji wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya,  si  wanita  mengaku  di  setubuhi,  si  laki-laki  seketika  mengatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diusut  kejelasannya, kalau  benar  si  laki-laki  mencintai  dan  patut  dipersalahkan  dengan  denda  utama sebesar 24.000, itu namanya Lokika Sanggraha. (Artadi, 1980: 187).
Dengan demikian unsur-unsur dari delik Adat  lokika sanggraha menurut Pasal 359 Adi Gama adalah:
a. Telah  terjadi  persetubuhan  suka  sama  suka  antara  pria  dan  wanita  yang  tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
b. Pihak  pria  memberikan  janji  untuk  mengawini  pihak  wanita  yang  sudah disetubuhi.
c. Si pria tidak memenuhi janjinya.
Sistem Hukum Pidana di Indonesia menganut asas legalitas seperti diamanatkan pada  Pasal  1  KUHP,  akan  tetapi  dengan  tidak    mengesampingkan  asas  tertsebut dikenal juga Hukum Pidana tak tertulis sebagai akibat masih diakuinya hukum  yang hidup dalam masyarakat yaitu Hukum Adat.
Kasus  pergaulan  bebas  antara  pemuda-pemudi,  bahkan  antara  pelajar/ mahasiswa  secara  terselubung  sudah  dirasakan  sebagai  gejala  buruk  yang  sulit dijangkau  oleh  KUHP.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  KUHP  merupakan  produk
hukum  budaya  barat  di  mana  nilai-nilai  yang  dianut  jauh  berbeda  dengan  nilai-nilai ketimuran yang dianut Bangsa Indonesia.
Delik adat lokika sanggraha merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat  adat,  yang  tidak  menghendaki  adanya  hubungan  badan  secara  bebas  di antara orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang sah. Hubungan yang demikian dianggap  bertentangan  dengan  standar  moral  yang  harus  dipatuhi  dalam  hidup bermasyarakat.
Dalam delik lokika sanggraha ini perbuatan yang dilarang adalah persetubuhan di  luar  perkawinan.  Akan  tetapi  dalam  praktek  peradilan  selama  ini,  yang  dapat dipidana  hanyalah  laki-laki  yang  terbukti  berjanji  untuk  mengawini  wanita,  lalu mengadakan  persetubuhan  sehingga  terjadi  kehamilan,  dan  laki-laki  itu  tidak mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  itu.  Pengadilan  Negeri  Bali  rupanya mengikuti rumusan Lokika Sanggraha yang di kemukakan oleh I Gusti Ketut Kaler di dalam bukunya “Butir-butir tercecer tentang Adat Bali”. Beliau merumuskan lokika sanggraha  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  menghendaki layanan pemuas nafsu birahi dari seorang wanita bebas (gadis/ janda) sehingga hamil, kemudian tidak mau mengawini wanita tersebut.
Ditinjau  dari  sudut  pengaduan,  seperti  halnya  perzinahan  dalam  pasal  284 KUHP,  delik  adat  lokika  sanggraha    dalam  praktek  pengadilan  selama  ini,  hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Padahal dalam sistem  hukum  adat  tidak  dikenal  perbedaan  antara  delik  aduan  dengan  delik  (yang dapat  dituntut  karena)  jabatan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  fungsi  delik  adat  lokika sanggraha sebagai penghambat pergaulan bebas pemuda-pemudi di luar nikah.

## PENUTUP
Dari apa yang diuraikan di depan, maka dapat dinyatakan:
1. Latar belakang dari delik adat lokika sanggraha adalah adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, laki-laki tersebut menyatakan rasa
cintanya  dan  berjanji  untuk  mengawini  pihak  perempuan,  tetapi  setelah perempuan tersebut hamil, laki-laki itu mengingkari janjinya.
2. Bila  lokika  sanggraha  dihubungkan  dengan  Pasal  284  KUHP  maka  ada persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya  adalah  sama-sama  merupakan perbuatan  berupa  hubungan  badan  di  luar  perkawinan  yang  sah,  dan  keduanya merupakan  perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Perbedaannya,  pada  perzinahan menurut  Pasal  284  KUHP  salah  satu  pihak,  atau  kedua-duanya,  terikat  dalam hubungan  perkawinan,  sedangkan  dalam  lokika  sanggraha  kedua  belah  pihak dapat  tidak  terikat  dalam  hubungan  perkawinan.  Selain  itu,  dalam  lokika sanggraha  unsur  penting  adalah  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kehamilan, sedangkan  dalam  perzinahan,  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  unsur  sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi, I Ketut. 1980. Hukum Adat Bali. Denpasar: Setia Kawan. Haar,  Ter.  Bzn.  1983  . Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat. Jakarta:  Pradnya Paramita.
Kaler.  I  Gusti  Ketut.  1983. Butir-butir  Tercecer  Tentang  Adat  Bali. Denpasar:  Bali Agung.
Kanter,  E.Y.  dan  Sianturi,  S.R.  1982. Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan Penerapnnya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Lamintang,  P.A.F.  1984. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Sinar Baru.
Moeljatno. 1982. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Prodjodikoro, Wirjono. 1989 .  Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco. Sianturi,  S.R.  1987. Tindak  Pidana  Di  KUHP  Berikut  Uraiannya. Jakarta:  Alumni AHM_PTHM.
Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1984. KUH Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha. Soekanto,  Soerjono.  2003. Hukum  Adat  Indonesia. Jakarta:    Raja    Grafindo Persada.
Sudiyat, Iman. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. ____________. 1982. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Wignjodipoero,  Soerojo.  1995. Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat. Jakarta:  PT Toko Gunung Agung.
Wiranata,  I  Gede  A.B.    2005. Hukum  Adat  Indonesia. Bandung:    Citra    Aditya Bakti.