2021-2021- 10-04

## EFEKTIVITAS PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA PERTANIAN TEMBAKAU

## Yeti Kurniati
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung e-mail: kurniati15yeti@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak  yang bekerja ( child labor ), Pemerintah  telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagarkerjaan  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Namun  pada  kenyataannya, banyak  sekali  peristiwa  yang  terjadi  di  perusahaan  pertanian  tembakau  yang  mana  para pengusaha  mempekerjakan  anak  tanpa  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  termuat dalam  ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tersebut.  Dengan menggunakan  metode  yuridis  normatif  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  Pasal  69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam prakteknya banyak mengalami permasalahan dan hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja,  faktor  budaya,  faktor  peran  serta  masyarakat,  serta  lemahnya  koordinasi  dan kerjasama,  keterbatasan  aparatur  pemerintah  yang  bertugas  melakukan  pengawasan,  serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia.
Kata kunci : Efektivitas; Pekerja Anak; Perlindungan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  pada  era  globalisasi  seperti  saat  ini  sangat menunjang bagi para  produsen  atau  perusahaan  untuk  tumbuh  dengan  cepat,  baik  perusahaan  besar  maupun industri  mikro  yang  mengakibatkan  para  produsen  atau  perusahaan  saling  berlomba meningkatkan jumlah produksi yang mereka hasilkan agar dapat memenuhi keinginan pasar. Keberlangsungan  suatu  perusahaan  tidak  terlepas  dari  unsur-unsur  pendukungnya  di  mana salah satunya adalah pekerja atau buruh, termasuk juga pekerja anak ( child labor ).
Hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja  karena  selayaknya  waktu  yang  mereka  miliki dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,  dan  bersenang-senang,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan perkembangan fisik dan psikologis yang baik. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak  yang  telah  aktif  untuk  bekerja  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Isu pekerja anak ini bukan hanya sekedar mengenai anak menjalankan pekerjaan yang seharusnya dilakukan  oleh  orang  dewasa,  melainkan  juga  terkait  isu  eksploitasi,  pekerjaan  berbahaya, terhambatnya hak pendidikan, perkembangan fisik dan psikologisnya. 1
Berbagai  regulasi  telah  dibuat  oleh  pemerintah  bersama  legislatif  telah  membuat berbagai peraturan guna menciptakan perlindungan terhadap pekerja anak ( child labor ) selain Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak,  terdapat  pula  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep- 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan  yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau  Moral  Anak,  yang  pada  prinsipnya  melarang  anak  untuk  bekerja  pada  jenis-jenis pekerjaan tertentu. 2
1 Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003, hlm.3.
2 Adi  Putro, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak , JOM Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2016, hlm.2.
Dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan  anak”.  Namun,  dalam  ketentuan  lain  yaitu  Pasal  69  ayat  (1)  menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  UU  Ketenagakerjaan  sebagai  dasar  hukum diperbolehkannya  seorang  anak  dijadikan  pekerja  atau  buruh  dengan  beberapa  syarat  yang telah  ditentutakan  diantaranya  adalah  dengan  adanya  izin  tertulis  dari  orang  tua  atau  wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 69 UU ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja anak agar perkembangan fisik, psikologis, budaya, dan intelektualnya tidak terganggu. Namun pada kenyataannya, dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di mana para pengusaha mempekerjakan anak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 69
UU Ketenagakerjaan tersebut. Tanpa melihat jenis pekerjaannya dapat membahayakan keselamatan  dan  keamanan,  serta  pengaruh  bagi  perkembangan  fisik,  psikologis,  dan intelektual anak yang bekerja, para pengusaha dan wali anak yang bekerja membiarkan seolah- olah tidak peduli dengan kondisi anak tersebut agar dapat bekerja. Banyak faktor pendukung dibiarkannya  hak-hak  anak  sebagai  pekerja  dilanggar,  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada paragraf-paragraf  sebelumnya  bahwa  selain  faktor  ekonomi,  pendidikan,  keadaan  geografis sebuah wilayah pun turut menentukan jumlah anak yang menjadi pekerja.
Faktanya  berdasarkan  Laporan  Survey  Nasional  yang  dilakukan  oleh  Menteri Ketenagakerjaan  terhadap  pekerja  anak  menunjukan  bahwa,  pekerja  anak  di  perdesaan meskipun tidak secara eksklusif merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, secara absolut, jumlah anak-anak di perdesaan yang terlibat dalam pekerjaan hampir dua juta anak, sedangkan jumlah anak yang bekerja dan tinggal di kota-kota adalah 386.000 anak.  Kedua,  ada  perbedaan  regional  yang  substansial  dalam  hal  pekerja  anak,  yang menekankan  perlunya  usaha  penanganan  secara  geografis  untuk  menanggulangi  adanya pekerja anak. Hanya 1 persen (10-14 tahun) pekerja anak di Jakarta, misalnya, sedangkan ada masing-masing 8 dan 9 persen pekerja anak-anak di Sulawesi dan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan pekerja anak berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pembagian  tanggung jawab pekerjaan anak-anak di Indonesia.  Akhirnya,  keterlibatan  anak-anak  dalam  pekerjaan  meningkat  tajam  seiring bertambahnya usia meskipun jumlah pekerja anak yang masih sangat muda tidak dapat juga diabaikan. Hampir 600.000 anak usia kurang dari 10 tahun telah bekerja. 3
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sektor  pertanianlah  sebagai penyumbang pekerja anak terbesar di pedesaan dan sektor perdagangan penyumbang pekerjan anak terbesar di perkotaan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah pekerja anak (child labor ) pada usaha pertanian tembakau. Pekerjaan sebagai pekerja atau buruh tembakau seperti kasus di wilayah Garut bagi anak mempunyai konsekuensi jangka  panjang  bagi  kesehatan  dan  pertumbuhan  anak,  terpaparnya  anak  dengan  nikotin, menangani bahan kimia beracun, menggunakan benda tajam, dan lain-lain. Hal ini salah satu bukti bahwa memang hak-hak pekerja anak terabaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan.
3 Peta Jalan (RoadMap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 , Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm.9.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan Pada Pekerja Anak Diusaha Pertanian Tembakau
Negara  harus  menjamin  hak  dan  kewajiban  asasi  warga  negara  dan  rakyatnya  dalam konstitusi  negara,  sebagai  konsekuensi  dari  negara  hukum  kesejahteraan  yang  dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 I UUD l945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Salah  satu  hak  asasi  yang  harus  diakui,  dipenuhi  dan  dijamin  perlindungannya  oleh negara, adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal  ini diatur  di  dalam ketentuan Pasal  27 ayat  (2) UUD l945,  yang menentukan bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD l945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  dan  ketentuan  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  l945 dapat disimpulkan bahwa, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara ber-sama-sama,  mempunyai  kedudukan  yang  sama  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku, agama,  ras  dan  golongan.  Hal  ini  merupakan  pencerminan  prinsip  non  diskriminasi,  yang dalam  dunia  internasional  telah  diatur  dalam  Konvensi  1958  No.  111  tentang  Larangan Melakukan  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  berkaitan  dengan  pekerjaan  dan  jabatan  atau Discrimination Employment and Occupation Convention.
Persamaan  kedudukan  tanpa  mengenal  diskriminasi  memang  merupakan  prinsip  hak asasi,  namun  tidak  berarti  semua  orang  memiliki  kebebasan  yang  sebebas-bebasnya,  tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang  lain,  di  dalam  hak  seseorang  juga  terdapat  hak  orang  lain,  sehingga  sebebas  apapun seseorang  menuntut  pemenuhan  dan  penggunaan  hak  asasinya,  namun  tetap  harus memperhatikan hak orang lain.
Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  bekerja  dilakukan  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Salah  satu  prinsip  dasar  yang  terdapat  di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di  negeri ini berhak untuk  bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat  upah  yang layak, serta memperoleh perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Salah  satu  aspek  yang  diatur  oleh  UU Ketenagakerjaan  ini  adalah  menyangkut  perlindungan  hukum  terhadap  pengupahan,  dan kesejahteraan  pekerja  anak  yang  dicantumkan  di  dalam  ketentuan  Pasal  68  sampai  dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan.
Dalam  Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan  menentukan  bahwa  pengusaha  dilarang mempekerjakan anak. Namun, dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa Pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak yang berumur 13  (tiga  belas)  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  ringan sepanjang  tidak  mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental  dan  sosial.  Hal  ini menunjukan  bahwa  anak-anak  boleh  melakukan  pekerjaan  selama  pekerjaan  itu  tergolong
dalam pekerjaan  yang ringan, tidak menganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial.  Pasal  74  dalam  undang-undang  yang  sama  menyebutkan  bahwa  anak-anak  dilarang untuk  dipekerjaakan  dalam  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  zat  adiktif,  serta  pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
Pernyataan di atas berbanding terbalik dengan kenyataan seperti yang terjadi di Garut, bahwa ada beberapa anak yang bekerja di lahan pertanian tembakau selama bertahun-tahun. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh pekerja anak  dari mulai  pagi  hari sebelum jam berangkat sekolah yang dilanjutkan siang hai setelah pulang sekolah hingga sore hari. Menurut pekerja anak  yag  bekerja  dilahantembakau  di  Garut,  tak  jarang  ia  mereka  harus  tak  masuk  sekolah untuk bekerja dilahan pertanian tembakau tersebut, terutama pada saat musim panen tiba.
Sesuai data yang dikumpulkan, didapat pula keterangan bahwa pekerja anak sering kali mengalami mual, pusing, bahkan muntah ketika terlalu lama terpapar dengan tembakau. Hal tersebut  konsisten  dengan  gambaran  orang  terkena  racun  akut  akibat  nikotin,  satu  jenis penyakit  akibat  pekerjaan  di  pertanian  tembakau  ketika  pekerja  menyerap  nikotin  melalui kulitnya saat menyentuh tanaman tembakau.
Selain zat nikotin yang terpapar terhadap pekerja anak, terdapat pula zat kimia lainnya yang  dapat  mempengaruhi  tubuh  kembang  pekerja  anak  yaitu,  racun  pestisida  yang disemprokan ke ladang tembakau. Ini mebuktikan bahwa tingkat resiko yang dialami pekerja anak  dalam  hal  terpaparnya  oleh  zat  kimia  ini  cukup  memprihatinkan.  Fakta  tersebut menunjukan bahwa memang begitu berbahayanya anak-anak untuk bekerja di lahan pertanian tembakau  yang  secara  jangka  pendek  saja  sudah  menimbulkan  efek  samping  yang  begitu memilukan, yang mungkin saja efek jangka panjangnya dapat mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik dari si pekerja anak tersebut.
Adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Keteagakerjaan belum efektif dapat melindungi hak-hak pekerja anak terutama bagi para pekerja anak yang bekerja di ladang tembakau. Pun, para penegak hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Pada Usaha Pertanian Tembakau
Pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu  dan  menghambat  proses  tumbuh  kembang  dan  membahayakan  bagi  kesehatan fisik  dan  mental  anak.  Definisi  lain  menyebutkan  bahwa  pekerja  anak  adalah  sebuah  istilah untuk  mempekerjakan  anak  kecil  dengan  gaji  kecil  dan  dapat  memiliki  konotasi pengeksploitasian  anak  kecil  atas  tenaga  mereka.  Dalam  hal  ini  batasan  yang  ditentukan berhubungan dengan pekerja anak adalah usia dibawah 18 tahun dengan penentuan beberapa karakteristik  umum  anak  misalnya,  jenis  kelamin,  umur  dan  pendidikan.  Karakteristik ketenagakerjaan seperti jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, dan imbalan kerja.
Adapun  yang  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap pekerja anak yang bekerja pada usaha pertanian tembakau adalah kurangnya pengawasan oleh aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat tentang ketaatan pengusaha  terhadap  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan.  Hal  tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan pihak perusahaan tembakau yang ada di wilayah Kudus, Jember,  Surabaya,  Malang  dan  Kediri,  bahwa  pemilik  usaha  mengaku  tidak  pernah  ada pemantauan  dari  aparat  Disnaker  terkait  permasalahan  tenaga  kerja  khususnya  tenaga  kerja anak.  Hal  tersebut  dikarenakan  terbatasnya  jumlah  aparatur  pengawas,  yang  akibatnya pelaksanaan  pengawasan  dan  penanganan  tidak  berlangsung  secara  efektif.  Ditambah  lagi
banyak usaha-usaha kecil yang belum terdaftar dan sikap beberapa pengusaha yang tidak mau terbuka dan menutup-nutupi kondisi pekerjanya, khususnya pekerja anak.
Selain faktor kurangnya pengawasan aparat pemerintah, faktor kultur dan budaya dalam memperkerjakan  anak  dinilai  sebagai  solusi  yang  tepat  untuk  membantu  perekonomian keluarga. Dari yang awalnya coba-coba mencari uang akhirnya terasa menyenangkan karena dapat membantu orang tua dan menjadi kebiasaan dan membudaya secara turun-menurun dari generasi  ke  generasi  selanjutnya.  Permasalahan  pekerja  anak  secara  faktual,  memang  tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap pekerja anak.  Sikap  apatis  masyarakat  menjadi  pendukung  meluasnya  permasalahan  pekerja  anak, dimana masyarakat tidak mau peduli dengan adanya pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk memutus rantai permasalahan pekerja anak tersebut.
Tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah  secara  berkelanjutan  yang  sampai  saat  ini  menjadi  hambatan  sehingga  kegiatan perlindungan  pekerjaan  anak  terus  terganggu.  Oleh  karena  itu  kerjasama  tersebut  harus ditangani  dengan  baik  guna  meningkatkan  hubungan  kerjasama  yang  baikan  antara  pihak- pihak terkait yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja anak.

## PENUTUP Simpulan
1. Efektifitas  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan pada  pekerja  anak  diusaha  pertanian  tembakau  belum  efektif  dan  terimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dibuktikan dengan terlibatnya anak-anak dalam pekerjaan yang berhubungan dengan zat adiktif dan pekerjaan yang dapat mebahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
2. Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu; pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah  yang terbatas  (faktor struktur dan substansi);  budaya anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (faktor kultur dan budaya); sikap apatis masyarakat  yang  tidak  mau  peduli  terhadap  permasalahan  pekerja  anak  dan  tidak berkeinginan  untuk  menindaklanjuti  permasalahan  tersebut  (faktor  peran  serta masyarakat); tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain (faktor kerjasama dan koordinasi).
Saran
1. Kepada  Disnaker  setempat  agar  mengadakan  sosialisasi  kepada  masnyarakat  akan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
2. Adanya  kesatuan  tentang  perlindungan  pekerja  anak  dengan  cara  menyatukan  peran pemerintah, masyarakat, orang tua, pengusaha untuk mencegah banyaknya pekerja anak.
3. Meningkatkan  pengawasan  dari  Disnaker  setempat  terhadap  perusahaan  yang mempekerjakan pekerja anak.
4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak dari pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. ____, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Cetakatan  ke-4  Edisi  Revisi ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
_____dan Andri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Cetakan Ke- 4 Edisi Revisi, PTIK, Jakarta, 2015.
Achmad    Ali. Menguak    Teori    Hukum    (Legal    Theory)    dan    Teori Peradilan(Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence). Kencana. Jakarta. 2009.
Agusmidah, Hukum  Ketenagkerjaan  Indonesia, Ghalia  Indonesia,  Bogor,  2010.  Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh Firdaus Shoihin, Hukum Ketenagakerjaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak , Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003.
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011.
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. Soedarjadi, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Surayin, Tanya  Jawab  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Yrama  Widya, Bandung, 2004.