## PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DIKAITKAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERMASALAHAN LEGISLASI LINGKUNGAN HIDUP
¹Hassanain Haykal, ²Demson Tiopan, ³Theo Negoro ¹·² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat.
³ Fakultas Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat
Correspondent email : hassanain.haykal@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : : 16 April 2021 09 Juni 2021 10 Juni 2021
17 Juni 2021

## Abstrack
Environmental problems are very complex, one of which is related to the formation of laws and regulations  in  the  environmental  sector.  The  interrelated  effect  of  the  many  regulations governing environmental problems raises not only legal problems, but also moral problems such as corruption and bribery. One of the efforts to solve environmental legislation problems is The Omnibus Law. The Omnibus Law itself often used by other countries to overcome chaos of the prevailing laws which are considered as too many and thus efficiency is in need to create legal certainty and to avoid overlapping between state institutions authority.
This  article  is  an  analytical-juridical  study  regarding  the  application  of  the  Omnibus  Law metdhod to address legislative problems regarding the environment in Indonesia. This study uses a  normative  juridical  approach  with  the  data  obtained  from  library  research  and  literature related to the object being studied.
The result of the study found that the Omnibus Law method can be used as a way to harmonize the  laws  and  regulations  regarding  the  environment  in  Indonesia  with  a  note  that  it  fosters  a sense of awarnezss and a sense of belonging to the community towards legal product that use the Omnibus Law method as a means of ordering legislation.
Keywords: Utilitarianism; Legislation; Environmental; Omnibus Law .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Banyak sekali perdebatan mengenai konsep “ Omnibus Law ” yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia, lebih tepatnya ketika diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo saat bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  selanjutnya  disebut  DPR,  membentuk sebuah  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  dan  Rancangan  Undang-Undang tentang  Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan  untuk  Penguatan  Perekonomian  sebagai  salah dua  rancangan  undang-undang  yang  masuk  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional  Prioritas 2020. 1 Bahkan saat ini salah satu dari kedua rancangan undang-undang ini, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah memperoleh persetujuan Presiden untuk dibahas oleh  DPR  dengan  mengeluarkan  Surat  Persetujuan  Presiden  (Surpres)  kepada  DPR. 2 Pada akhirnya  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  pun  telah  mendapatkan pengesahannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Omnibus Law secara harfiah berasal dari bahasa latin yang terdiri dari satu kata, yaitu “ Omnis ”  yang  berarti  “Mempunyai  banyak”  dan  lazimnya  dikaitkan  dengan  sebuah  atau sekumpulan  karya  sastra.  Apabila  melihat  menggunakan  kacamata  hukum,  maka  kita  akan menemukan  sebuah  konsep  yang  terdiri  dari  kata  “ Omnibus ”  dan  “ Bill ”,  sehingga  apabila dipadukan menjadi  sebuah konsep  “ Omnibus  Bill ”  yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah  metode  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencangkup  banyak  isu atau topik yang sejenis, tetapi tersebar di beberapa produk peraturan perundang-undangan. 3 Lebih  lanjut  apabila  melihat  konsep Omnibus  Law secara  terminologi  maka  konsep tersebut  akan  bermakna  “Untuk  semua”  ( for  all )  dan  yang  mana  menginspirasi  seorang warga  negara  Perancis  bernama  Jacques  Lafitte  untuk  menyebut  angkutan  yang berpenumpang  banyak.  Kemudian  apabila  menyangkutpautkan  kembali kepada permasalahan hukum, maka dapat ditemukan fakta sejarah bahwa Omnibus Law digunakan sebagai  sebuah  metode  pembentukan  “Peraturan  perundang-undangan”  yang  dalam terminologi bahasa disebut sebagai “Cara membuat sesuatu, cara membentuk sesuatu” dan bukan menjadi sebuah “Produk atau hasil dari sesuatu”.
Hal  demikian  dapat  dibuktikan  pada  tahun  1835  di  Amerika  serikat  yang menggunakan  metode  Pembentukan  Peraturan  Perudang-undangan Omnibus  Law untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan peraturan perundang-undangannya, contohnya seperti “ Law of Compromise Act of 1850 ” yaitu suatu paket dari 5 (lima) rancangan undang-undang yang disetujui oleh kongres Amerika Serikat pada September 1859 selepas perang Amerika
1 DPR, Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024, dikutip dari laman: http://http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas, diakses pada 5 Agustus 2020.
2 Kontan,  Pemerintah  Serahkan  Surat  Presiden  dan  Draft  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  ke  DPR,  dikutip  dari laman:  http://www.  nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat-presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu- cipta-kerja-kedpr, diakses pada 15 Februari 2020.
3 Lone Gunter, Omnibus Bills In History, dikutip dari laman: https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in- hill-history/wcm/5b85232b-b8b4-4c9b-b5b7-9480b9821292, diakses 5 Agustus 2020.
Serikat–Meksiko. 4 Hal  demikian  juga  sama  ketika  Amerika  Serikat  juga  membentuk  “ Law of  Budget  Reconciliation  Act  of  1993 ”  sebagai  respon  Presiden  Clinton  terhadap  APBN Amerika Serikat yang defisit selepas peninggalan Presiden Reagan dan Bush. 5
Omnibus Law sendiri  sering kali digunakan oleh negara-negara lain untuk mengatasi carut-marutnya  peraturan  perundang-undangan  yang  dinilai  sudah  terlampau  banyak  dan diperlukan  sebuah  efisiensi  agar  menimbulkan  kepastian  hukum  serta  tidak  terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Omnibus Law merupakan sebuah metode pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  multi  sistem  hukum,  artinya  tidak  ada ketentuan  yang  ajek  atau  pasti  dapat  atau  tidak  dapatnya  sebuah  negara  dengan  sistem hukum yang berbeda menggunakan metode ini, yang ada hanyalah bagaimana negara-negara tersebut menggunakan metode Omnibus Law ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga negaranya, contohnya sendiri adalah negara Amerika Serikat, Filipina, dan Australia yang memiliki  sistem hukum  Anglo-Saxon dan memakai  metode ini, tetapi  disisi  lain juga diikuti oleh negara Jerman, dan Vietnam yang memakai sistem Civil Law .
Lebih  lanjut  dengan  melihat  kedalam  sistem  hukum  yang  ada  di  Negara  Vietnam, maka  kita  akan  menemukan  bahwa  mereka  memiliki  sistem  hukum  yang  sama  dengan Indonesia  di  kawasan  Asia  Tenggara,  yaitu Civil  Law .  Dalam  teorinya,  sistem Civil  Law mengalami evolusi yang sangat panjang dan rata-rata setiap negara mengalami evolusi yang relatif lama. 6 Hal demikian juga terjadi di Negara Vietnam yang tercatat telah menggunakan metode Omnibus  Law sebagai  salah  satu  evolusi  di  dalam  sistem  pembentukan  peraturan perundang-undangannya  untuk  mengubah,  menambahkan  serta  mencabut  beberapa  pasal yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  tentang  Penambahan  Nilai  Pajak,  Undang-Undang tentang Pajak Cukai,  dan Undang-Undang tentang Administrasi  Perpajakan di  dalam “ Law Amending  and  Supplementing  a  Number  of  Articles  of  The  Law  on  Value  Added  Tax,  The Law on Execise Tax and The Law on Tax Administration”. Fakta geopolitik hukum ini pada hakikatnya  dapat  memberikan  argumentasi  hukum  yang  kuat  kepada  Indonesia  sebagai negara  dengan  sistem Civil  Law untuk  menggunakan  metode Omnibus  Law selama  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan Junto Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Lebih  lanjut  posisi  atau  derajat  produk  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan yang  dibentuk  menggunakan  metode Omnibus  Law adalah Lex  Specialis dari  peraturan perundang-undangan  yang  setara  atau  sederajat,  sehingga  menimbulkan  keserasian  antara produk  hukum  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  dari  hulu  ke  hilir  dan  dapat  meminimalisir
4 James  C.  Cobb, One  of  American  History’s  Worst  Laws  Was  Passed  165  Years  Ago ,  diktutip  dari  laman: https://time.com/4039140/fugitive-slace-act-165/, diakses pada 27 Mei  2021.
5 John F. Harris, The Survivor: Bill Clinton In The White House , New York, Random House, 2005, hlm. 5.
6 Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), hlm. 1-14.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ketimpangan  lembaga  negara  baik  yang  sifatnya  vertikal  (Pemerintah  Pusat  –  Pemerintah Daerah)  maupun  yang  sifatnya  horizontal  (e.g  Menteri  Lingkungan  Hidup  –  Menteri Kehutanan).
Hal  inilah yang  menjadikan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan menggunakan  metode Omnibus  Law dapat  dijadikan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan negara yang sampai saat ini menjadi lahan benturan kepentingan, benturan kekuasaan, serta benturan  antara  produk  hukum  yang  diciptakan  oleh  para  pejabat  yang  berwenang. Argumentasi  demikian  dipertimbangkan  atas  dasar  “ Domino  Effect ”  dari  banyaknya peraturan  yang  mengatur  permasalahan  lingkungan  hidup  sehingga  menimbulkan  bukan hanya  permasalahan  hukum,  tetapi  juga  permasalahan  moral  seperti  korupsi,  dan  suap ataupun permasalahan pemanasan  global seperti kebakaran hutan dan efek gas rumah kaca di Indonesia
Namun demikian, terdapat konsekuensi hukum yang logis apabila menerapkan metode Omnibus  Law ini,  yaitu  adanya  pencabutan,  pendelegasian,  revisi,  serta  beberapa  tindakan yang  pada  intinya  semua  peraturan  perundang-undangan  tentang  lingkungan  hidup  akan secara  otomatis  menyesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk menggunakan metode Omnibus Law . Oleh karenanya sampai saat ini masih banyak pro dan kontra mengenai penerapan metode Omnibus law di Indonesia meskipun sudah terdapat satu peraturan  undang-undang  yang  telah  disahkan  menggunakan  metode  ini  (Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja).  Hal  demikian  menjadi  menarik  untuk  diteliti lebih lanjut mengenai aspek teoritis implementasi metode Omnibus Law apabila diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Lebih lanjut penerapan  metode Omnibus  Law terhadap  peraturan  perundang-undangan  tentang lingkungan hidup juga perlu dilihat dari aspek kemanfaatan hukumnya bagi masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  analitis-yuridis  berkenaan  dengan penerapan  metode Omnibus  Law untuk  mengatasi  permasalahan  legislasi  tentang lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  penerapan  metode Omnibus  Law untuk  mengatasi  permasalahan legislasi  tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia  dengan  mengkaitkannya  terhadap  teori Kemanfaatan  Hukum.  Penelitian  di  dalam  artikel  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  pendekatan  normatif  yuridis.  Data  yang  diteliti  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian kepustakaan, dan literatur yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Metode Omnibus  Law Dalam  Peraturan  Perundang-undangan Tentang Lingkungan Hidup di Indonesia
Permasalahan  legislasi  tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia  pada  dasarnya merupakan  persoalan  penegakan  hukum  yang  cukup  besar  bagi  Negara  Indonesia. Penegakan  hukum  tersebut  pun  merupakan  monopoli  kekuasaan  yang  khusus  diberikan kepada negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya  konstitusi  mengamini  adanya  monopoli  kekuasaan  oleh  negara  terhadap  sektor- sektor  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup.  Argumentasi  logis  mengapa kekuasaan  tersebut  diberikan  secara  khusus  kepada  negara  adalah  karena  lingkungan hidup  memiliki  cabang  ekonomi  yang  bersinggungan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak, hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Siti Nurbaya, pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa: 7
“Setidaknya  25.800  (dua  puluh  lima  ribu  delapan  ratus)  desa  dengan jumlah penduduk sekitar 30 (tiga puluh) juta orang tinggal di dalam dan sekitar  kawasan  hutan.  Program  Hutan  Sosial  adalah  jawaban  Presiden untuk  mensejahterakan  masyarakat  yang  70%  (tujuh  puluh  persen) diantaranya  menggantungkan  hidupnya  kepada  keberadaan  dan kelestarian kawasan hutan”.
Pernyataan  Siti  Nurbaya  selaku  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan pada tahun 2018 secara langsung menyatakan bahwa sebanyak 11% (sebelas persen) dari rakyat  Indonesia  menggantungkan  hidupnya  kepada  lingkungan  hidup.  Apabila membandingkan dengan data yang ada di lapangan, selama hampir kurang lebih 50 (lima puluh)  tahun  Hutan  di  Indonesia  mengalami  penyusutan  secara  drastis  dan  diperkirakan mengalami  percepatan  penyusutan  dalam  kurun  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  terakhir. 8 Hal demikian menurut Penulis merupakan buntut panjang dari tidak tegasnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, salah satu dampak dari penyusutan hutan dan degradasi lingkungan akibat tidak teraturnya izin dari pejabat berwenang adalah bencana sosial dan lingkungan,  seperti  banjir,  tanah  longsor,  kemarau  yang  terlalu  panjang  yang  pada akhirnya berakibat kepada kemiskinan yang terstruktur.
Lebih  lanjut  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  tersebut  secara nyata  melanggengkan  praktek  monopoli  di  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Indonesia. Berdasarkan observasi  yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dari sekitar 220 juta populasi penduduk, terdapat 48,8 juta diantaranya tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar 10.2 juta diantaranya dianggap miskin. 9
7 Kementrian  Lingkugan  Hidup  dan  Kehutanan,  Refleksi  Hutan  Sosial  KLHK  2018:  Untuk  Rakyat , dikutip  dari laman: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718, diakses pada 8 Agustus 2020.
8 Deddy Winarwan, Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat, Kawistara Vol. 1, No. 3, (Desember 2011): 213-224.
9 E.  Draft  Wollenberg, Why  are  forest  areas  relevant  to  reducing  poverty  in  Indonesia? ,  Policy  Brief,  CIFOR, (2004).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Permasalahan lingkungan hidup  yang pada akhirnya merugikan masyarakat  yang hidup di sekitarnya merupakan permasalahan lama yang ujung permasalahannya terdapat kepada  norma  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  Indonesia.  Perlu  diketahui  bahwa permasalahan hukum yang sudah menjadi akar di Indonesia adalah banyaknya peraturan yang  mengatur  mengenai  lingkungan  hidup  ini  yang  pada  akhirnya  menciptakan bertabraknya  produk  hukum  di  satu  lembaga  negara  dengan  produk  hukum  lembaga negara lainnya. Hal demikian semakin diperparah dengan tidak adanya titik temu antara kepentingan politik yang saling bersinggungan, sehingga solusi yang sering diambil oleh para pejabat publik adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang baru, meskipun hal demikian dapat saja bertentangan dengan produk hukum lainnya.
Solusi-solusi  pragmatis  dan  singkat  ini  telah  menciptakan  masalah  baru  dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu  disharmoni  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Disharmoni  tersebut  dapat  berupa  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan  (regulasi)  dan  bentrokan  kewenangan  akibat  adanya  dua  regulasi dari  dua  lembaga  yang  berbeda,  tetapi  mengatasi  satu  objek  permasalahan  yang  sama. Hal demikian juga terjadi pada bidang lingkungan hidup. Regulasi mengenai lingkungan hidup  telah  dimonopoli  oleh  pemerintah  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  konstitusi Negara  Indonesia,  sehingga  makna  regulasi  tentang  lingkungan  hidup  tersebut  diserap sebagai  suatu  kehendak  sepihak  dari  pemerintah,  bukan  kesepakatan  antara  pemerintah dan kelompok masyarakat yang diatur. Regulasi tentang lingkungan hidup ini seharusnya dimaknai  sebagai  sebuah solusi  kepada masyarakat  umum untuk  menghadapi  peristiwa- peristiwa  yang  akan  datang,  abstrak,  dan  tidak  dirumuskan  untuk  mengatasi  peristiwa- peristiwa tertentu saja.
Dengan bergesernya makna dari regulasi tersebut  yang harusnya menjadi sebuah “Solusi  untuk  permasalahan  yang  akan  datang”  menjadi  “Solusi  apabila  timbul permasalahan” membuat semakin banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat  maupun  daerah,  dalam  mengatur  lingkungan  hidup  ini.  Dalam  sebuah  seminar nasional yang diadakan di Universitas Jambi, Elita Rahmi menyatakan bahwa banyaknya pengaturan di  Indonesia bukanlah solusi untuk mengatasi sebuah konflik di masyarakat, karena  dibentuknya  sebuah  peraturan  tidaklah  efektif  untuk  dijadikan  sebagai  sebuah solusi  permasalahan  hukum  yang  bersinggungan  dengan  lingkungan  hidup  justru  yang paling  penting  adalah  bagaimana  menimbulkan  rasa  jujur  dan  etika  yang  baik  di  setiap para penegak hukum agar menjalankan hukum sebagaimana mestinya. 10
Menyambung dari penyataan Elita Rahmi solusi yang digunakan oleh Pemerintah untuk  mengatasi  permasalahan  Lingkungan  Hidup  ini  adalah  dengan  selalu mengutamakan  positivisme  hukum  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dari  suatu
10 Elita Rahmi, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi “ Urgensi Omnibus Law Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
permasalahan, dengan kacamata ini maka doktrin yang ingin disampaikan adalah bahwa semua  solusi  dari  permasalahan  harus  diatur  oleh  sebuah  produk  hukum,  sehingga perkembangan  produk  hukum  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  cabang,  yaitu  sebuah produk  sebagai  hasil  kepentingan  politik  dan  produk  hukum  sebagai  sebuah  solusi permasalahan.  Cara  pandang  ini  terbukti  menimbulkan  kebuntuan  hukum  karena menimbulkan  kebingungan  akan  hukum  itu  sendiri.  Seperti  contohnya  di  dalam permasalahan  lingkungan  hidup  sendiri  terdapat  lebih  dari  62  (enam  puluh  dua)  ribu peraturan perundang-undangan yang justru menyisakan konflik norma, kekaburan norma, yang  apabila  diuji  di  pengadilan  melalui  asas-asas  hukum  dan good  government yang kosong diuji dengan penemuan hukum oleh hakim. 11
Dengan  adanya  permasalahan  demikian,  yaitu  bergesernya  makna  regulasi tersebut, membuat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup ini semakin banyak  dan  semakin  menimbulkan  bentrokan  kewenangan  sehingga  pada  akhirnya menciptakan penegakan hukum yang kurang efektif. Dengan demikian, meskipun makna dari  sebuah  pembentukan  regulasi  tersebut  harus  dikembalikan  kepada  “marwah” awalnya, yaitu sebagai sebuah solusi untuk permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu  apabila  sekarang  ditemukan  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  sehingga menimbulkan  disharmoni  hukum,  maka  solusinya  adalah  dengan  cara  memangkas peraturan tersebut.
Namun  demikian,  Penulis  berpendapat  bahwa  pendekatannya  adalah  dengan menggunakan metode Omnibus Law sebagai metode pembentukan peraturan perundang- undangannya, karena selain sifatnya yang bersifat “ sapu-jagat ” metode ini dapat dengan cepat  mengefisiensikan  penegakan hukum  yang  terdapat  di  dalam lingkungan hidup  ini. Hal  demikian disebabkan karena suatu  prinsip bernegara,  yang idealnya  tentu saja tidak hanya  didasarkan  dari  banyaknya  produk  hukum,  tetapi  dinilai  dari  kualitas  penegakan hukumnya, 12 yang  apabila  kita  berkaca  pada  negara-negara  yang  memiliki  tingkat penegakan  hukum  yang  tinggi,  maka  didapatkan  suatu  persamaa,  yaitu  memiliki peraturan perundang-undangan yang tidak terlalu banyak.
Dengan  demikian,  argumetnasi  lebih  lanjut  mengapa  Penulis  menempatkan metode Omnibus Law sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan tumpang tindih  regulasi  tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia  adalah  dengan  melihat  ciri  khas masyarakat  Indonesia  dari  akarnya,  yaitu  kebiasaan  masyarakat  Indonesia  dalam memahami  konflik.  Pemahaman  konflik  oleh  masyarakat  Indonesia,  secara  garis besarnya,  sangat  bergantung  kepada  nilai  sosial  yang  dianut  oleh  individu-individu  di masyarakat  tersebut.  Nilai  sosial  oleh  masyarakat  Indonesia  dimaknai  secara  saling
11 Ibid.
12 Noor Tri Hastuti, Mengukur Derajat Jenis dan Fungsi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perspektif , Vol. XII, No. 3, (September 2007), hlm. 196-206.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
berkaitan  satu  dengan  lainnya  dan  membentuk  suatu  pola-pola  sistem  nilai  yang menjungjung  keharmonisan  dalam  masyarakat,  sehingga  keharmonisan  antara  satu kelompok  dengan  kelompok  lainnya  sangat  diperhatikan  di  dalam  kebiasaan  sosial masyarakat Indonesia dan secara otomatis juga sangat diperhatikan oleh masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup.
Pernyataan pada paragraf diatas pada dasarnya dipahami secara serupa oleh Eko Handoyo  di  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Studi  Masyarakat  Indonesia”.  Di  dalam bukunya  tersebut,  Eko  Handoyo  menyebutkan  secara  rinci  bahwa  keharmonisan  adalah sebuah  cara  yang  akan  selalu  dijaga  oleh  masyarakat  Indonesia,  karena  apabila  terjadi sedikit saja ketidakharmonisan di dalamnya maka akan timbul problema sosial yang lebih besar. 13 Lebih  lanjut  keharmonisan  ini,  meskipun  pemahamannya  berbeda-beda,  terjadi hampir  di  semua  jenis  masyarakat  di  Indonesia,  contohnya  seperti  pada  pola  hidup  di masyarakat  peramu  yang  menganggap  keharmonisan  sebagai  segala  yang  ada  di  alam harus dijaga karena memiliki “Jiwa”, atau di masyarakat petani ladang yang menganggap bahwa  keharmonisan  adalah  menjaga  ikatan  persaudaraan  di  antara  para  kelompok, maupun  pada  petani  sawah  yang  menganggap  keharmonisan  sebagai  kehidupan  rohani yang harus dijaga antara dirinya dan Tuhan. 14
Keharmonisan inilah yang sering dijumpai di dalam masyarakat Indonesia ketika menyelesaikan  suatu  masalah,  yaitu  menggunakan  jalur  “Kekeluargaan”  atau  dalam bahasa  hukum  disebut  “Mediasi”,  hal  ini  pulalah  yang  menyebabkan  masyarakat Indonesia tidak terlalu menghargai produk hukum karena merasa tidak memiliki produk hukum  tersebut.  Argumentasi  secara  kebudayaan  inilah  yang  secara  tidak  langsung membuat  cara  pandang  positivisme  hukum  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia  tidak  efektif.  Cara  pandang  positivisme  hukum akan  tepat  diterapkan  di  dalam  masyarakat  yang  syarat  akan  konflik  dan  membutuhkan produk hukum sebagai sarana mereka menyepakati harmoni. Pemerintah harus mengubah cara pandang positivisme hukum ke arah cara pandang yang lebih progresif, karena cara pandang  tersebut  apabila  digenaralisasi  ke  semua  aspek  kehidupan,  maka  yang  timbul justru lebih banyak konflik.
Oleh  sebab  itu  solusi  yang  dapat  digunakan  oleh  Pemerintah  untuk  mengatasi konflik  di  bidang  lingkungan  hidup  adalah  dengan  mengefisiensikan  peraturan perundang-undangan  tentang  lingkungan  hidup  dan  menanamkan  rasa  memiliki  dari masyarakat  kepada  produk  hukum  tersebut.  Metode  yang  digunakan  bukanlah  dengan merevisi  produk  hukum  yang  sudah  ada,  tetapi  dengan  menggunakan  Undang-Undang yang  bersifat lex  specialis yang  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang sebelumnya  berlaku.  Lebih  lanjut  cara  demikian  baru  dapat  diterapkan  apabila
13 Eko Handoko, Studi Masyarakat Indonesia , (Yogyakarta: Ombak, 2015), 15.
14 Ibid.
Pemerintah  menggunakan  metode Omnibus  Law sebagai  metode  pembentukan perundang-undangannya.
Sistem  perundang-undangan  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  sistem  hukum  yang berlaku  di  negara  tersebut. 15 Apabila  melihat  secara  sejarahnya  metode  Omnibus  Law bukanlah  konsep  yang  baru  di  Indonesia,  karena  sebelumnya  Indonesia  pernah menggunakan metode ini untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan dalam hal  tertentu,  contohnya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960 yang menghapus 9 (sembilan) Undang-Undang Hindia Belanda:
1) AW. S, 1870-55;
2) Domeinverklaring .Pasal 1 Agrarisch Besluit (S 1875-119a);
3) AlgemeneDomeinverklaring (S.1875-119a);
4) Domeninverklaring untuk Sumatera Pasal 1 S 1874-941;
5) Domenverklaring untuk keresidenan Menado Pasal 1 S.1877-55;
6) S 1888-58;
7) Koninklijk Besluit (S .1888-58);
8) S .1872-117; dan
9) Buku ke-II KUHPerdata.
Lebih  lanjut  metode Omnibus  Law pernah  diterapkan  pada  level  TAP  MPR  RI, yaitu  pada  ketetapan  MPR  RI  Nomor  I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  Terhadap  Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun  2002.  Praktek  penggunaan Omnibus  Law sebagai  metode  juga  dilakukan  pada tahun 2017 pada saat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akes  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.
Dengan  demikian  metode Omnibus  Law dapat  diterapkan  di  Indonesia  sebagai sebuah  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  di  bidang  lingkungan  hidup  dan pastinya  juga  harus  disesuaikan  dengan  kepentingan  masyarakat  yang  terdampak langsung  dengan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  dan  dengan kepentingan  politik  milik  Pemerintah.  Lebih  lanjut  metode Omnibus  Law sering digunakan oleh banyak negara untuk beberapa tujuan, antara lain: 16
1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
2) Menyeragamkan  kebijakan  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah untuk menunjang iklim investasi;
3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
15 Delfina  Gusman  dan  Andi  Nova,  Kedudukan  Ketetapan  MPR  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undagan, Jurnal  Dinamika  Hukum  Unsoed ,  Vol.  12,  No.  3, (2012), hlm. 440.
16 Firman Freddy Busroh, Konseptualitas Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017): 230.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
4) Memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
5) Meningkatnya  hubungan  koordinasi  antar  instansi  karena  telah  diatur  dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.
2. Metode Omnibus Law Memberikan Rasa Kemanfaatan Bagi Masyarakat
Peraturan  perundang-undangan  adalah  secara  filosofis  adalah  hasil  pikiran manusia  yang  mengikat  para  pembuatnya  akibat  hasil  dari  sebuah  kontrak  sosial, sehingga timbul ketaatan kepadanya. Dengan demikian agar memiliki daya ikat yang kuat maka diperlukanlah sebuah ketaatan kepada asas hukum yang diatur secara hierarkis agar setiap  peraturan  yang  dibuat  tidak  saling  bertabrakan  dan  memiliki  garis  yang  jelas mengenai standar peraturan yang akan dibuat oleh manusia atau lembaga yang mewakili para manusia tersebut.
Dalam  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  kita mengenal  bahwa  terdapat  beberapa  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, seperti  Asas  Tujuan  yang  Jelas,  Asas  Organ/  Lembaga,  Asas  Kesesuaian  Antara  Jenis Hierarkinya dan Materi Muatannya yang Tepat, Asas Dapatnya Dikenali, Asas Perlakuan yang  Sama  Dalam  Hukum,  Asas  Kepastian  Hukum,  Asas  Pelaksanaan  Hukum  Sesuai Keadaan  Individual.  Kemudian  menurut  Hamid  S.  Attamimi,  asas-asas  tersebut  dapat dibagi  menjadi  Asas  yang  bersifat  Formil  (Asas  Tujuan  yang  Jelas,  Asas  Perlunya Pengaturan,  Asas  Organ/  Lembaga  yang  Tepat,  Asas  Materi  Muatan  yang  Tepat,  Asas Dapatnya  Dilaksanakan,  dan  Asas  Dapatnya  Dikenali)  dan  Asas  yang  bersifat  Material (Asas Sesuai Dengan Cita Hukum Indonesia, Asas Sesuai Dengan Hukum Dasar negara, Asas  Sesuai  Dengan  Prinsip-prinsip  Negara  berdasar  atas  Hukum,  dan  Asas  Sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi). 17
Hal demikian lalu disebut sebagai sebuah teori jenjang hukum yang diperkenalkan oleh  Hans  Nawiasky  atau  dalam  bahasa  Jerman  disebut  sebagai  “ Stuffenbau  Theorie ” yang  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen.  Secara  singkatnya  teori  tersebut  menyatakan bahwa  norma  hukum  dari  suatu  negara  manapun  selalu  berlapis-lapis  dan  berjengjang- jenjang, yang artinya norma hukum yang dibawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku  bersumber  dan  berdasar  pada norma  yang lebih tinggi  lagi  sampai pada suatu  norma  yang tertinggi  atau  yang disebut sebagai Grund Norm (Norma Dasar). 18 Apabila melihat pada ketentuan di dalam Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
17 Ibid .
18 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 6-7.
Perundang-undangan,  maka  akan  mendapatkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2) Ketetapan Majeli Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( UU / Perpu);
4) Peraturan Pemerintah (PP);
5) Peraturan Presiden (Pepres);
6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7) Peraturan Derah Kabupaten / Kota (Perda Kabupaten / Kota).
Apabila  dilihat  secara  sekilas  maka  kita  tidak  akan  mendapati  konsep  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  berdasarkan  metode Omnibus  Law ,  atau kemudian beberapa ahli menyebutnya dengan “Undang-Undang Payung” karena sifatnya yang  mengefisiensikan  beberapa  peraturan  yang  tersebar  pengaturannya  di  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  kedalam  satu  peraturan  perundang-undangan saja.  Namun  demikian,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  maupun  di  dalam  Undang-Undang revisinya, Indonesia tidak mengatur dan tidak mengakui yang namanya “Undang-Undang Payung”.
Hal ini pada dasarnya tidak menjadi halangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan menggunakan metode Omnibus Law karena perlu diketahui bahwa apakah  subtansi  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  menggunakan  metode tersebut  bersifat  umum  atau  detail,  apabila  bersifat  umum,  maka  tidak  semua  ketentuan yang  dicabut  melainkan  hanya  yang  bertentangan  saja,  tetapi  jika  bersifat  detail  maka akan berlaku Asas Hukum Lex Specialis Derogate Legi Generali .
Terdapat  konsekuensi  hukum  apabila  peraturan  perundang-undangan  yang menggunakan  metode Omnibus  Law tersebut  diberlakukan  dan  memuat  hal-hal  yang detail, karena itu artinya terdapat pengesampingan norma hukum di dalamnya yang mana secara otomatis Peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus mematuhi aturan baru  dari  konsep  yang  ingin  disampaikan  oleh  Peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  menggunakan  metode Omnibus  Law tersebut. 19 Hal  demikian  akan  menjadi masuk  akal  apabila  peraturan  perundang-undangan  sebagai  mana  yang  dimaksud  diatas berbentuk  undang-undang  karena  selain  lebih  efisien  dalam  pelaksanaannya,  akan  lebih mudah  juga  untuk  diawasi.  Hal  demikian  dikarenakan  undang-undang  merupakan peraturan  yang  sifatnya  mengatur  dan  memaksa  akibat  dari  sifatnya  yang  merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945.
19 Agnes  Fitryantica,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undagan  Indonesia  Melalui  Konsep  Omnibus  Law”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 6, Edisi III, (Oktober-November 2019): 300-316.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Tujuan  hukum  yang  paling  umum  pada  dasarnya  ada  3  (tiga),  yaitu  Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Dari ketiga tujuan ini yang sering menjadi perdebatan adalah manakah  yang  harus  didahulukan?  Apakah  kepastian  terlebih  dahulu?,  Keadilan?  Atau Kemanfaatan?.  Hans  kelsen  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  konflik  diantara  ketiga tujuan  ini  maka  kepastian  hukum  yang  harus  diutamakan  sebagai  akibat  dari  diakuinya hukum  sebagai  kontrak  sosial  yang  mengikat  para  pembuatnya  –  yang  dalam  hal  ini masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilannya.
Namun,  seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  penyelesaian  konflik  yang berkaitan  dengan  hukum  dan  kemudian  menggunakan  kacamata  atau  sudut  pandang positivisme hukum hanya akan berhasil apabila tipe atau jenis masyarakat yang mendiami suatu  wilayah  adalah  tipe  masyarakat  berkonflik  yang  membutuhkan  sebuah  produk hukum untuk menjaga keharmonisannya. Tipe masyarakat di Indonesia sendiri bukanlah tipe  masyarakat  berkonflik  yang  artinya  terdapat  perbedaan  akibat  yang  ditimbulkan apabila  nantinya  Pemerintah  memakai  sudut  pandang  tersebut,  sehingga  apabila mengedepankan  Kepastian  dengan  cara  membuat  sebanyak-banyaknya  Peraturan perundang-undangan  untuk  menciptakan  keharmonisan  justru  merupakan  langkah  yang tidak tepat.
Justru  apabila  Pemerintah  ingin  mengefektifkan  hukum  kepada  masyarakat, terutama kepada yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, hal yang paling tepat adalah dengan mengefisiensikan produk hukum yang telah ada sebelumnya dengan membentuk  sebuah  peraturan  undang-undang  yang  fokusnya  adalah  memberikan kemanfaatan  kepada  masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  kepada  lingkungan hidup. Cara demikian bukan berarti mengesampingkan aspek keadilan di dalamnya, tetapi apabila  produk  hukum  yang  dibuat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  tersebut, maka  menurut  pandangan  Penulis  hal  demikian  juga  akan  memberikan  keadilan  kepada masyarakat  yang  bersangkutan,  karena  seringkali  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan lingkungan hidup justru dipakai sebagai produk politik semata.
Hal  demikian  dikuatkan  oleh  pernyataan  dari  Edy  Lisdiyono  yang  menyatakan bahwa  karena  banyaknya  peraturan  yang  mengatur  tentang  lingkungan  hidup,  maka Pemerintah  Pusat  melalui  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan  pelimpahan  kewenangan  dalam  melakukan pengelolaan  sumber  daya  alam,  yang  justru  hal  tersebut  berdampak  kepada  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dan  efektivitas  penegakan  hukum  dalam pengelolaan sumber daya alam. 20
Aspek kemanfaatan yang diberikan oleh produk hukum tentang lingkungan hidup juga sangat minim dijalankan oleh para penegak hukum di lapangan, hal tersebut terjadi
20 Edy  Lisdiyono,  dalam  seminar  daring  yang  disampaikan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  dengan  judul materi “ Hukum Sumber Daya Alam & Keadilan Kemakmuran Rakyat ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
karena  banyaknya  benturan  antara  aturan-aturan  yang  diatur  di  dalam  satu  peraturan perundang-undangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  sehingga  hal  ini justru  menimbulkan  realitas  gunung  es  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  &  sumber daya alam di Indonesia.
Gambar 1. Realitas Gunung Es Dalam Menggambarkan Kemanfaatan yang Diberikan Oleh Suatu Kebijakan
Gambar di atas merupakan sebuah gambaran dari Irwansyah yang disampaikan di dalam  seminar  nasional  yang  diadakan  di  Universitas  Jambi.  Gambaran  tersebut menjelaskan realitas pengelolaan lingkungan hidup  dan sumber daya  alam  di  Indonesia, yang mana puncak gunung tersebut digambarkan sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia  yang kebanyakan dilakukan oleh swasta, kemudian disusul oleh bagian badan gunung  yang  mengartikan  bahwa  tatanan  politik  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  ditunjukan  untuk  menopang  kegiatan  pihak  pengelola  tersebut,  yang  bagian kaki  gunung  adalah  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  manfaat  dari  kebijakan tersebut. 21
Realitas  gunung  es  tersebut  menghantarkan  kita  kepada  akar  dari  pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Ayat  (1);  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas azas kekeluargaan, Ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara,  Ayat  (3);  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Dari bunyi Pasal 33 UUD NRI 1945 kita dapat  menyimpulkan bahwa Konstitusi melarang  adanya  penguasaan  sumber  daya  alam  ditangan  orang  perseorangan  ataupun swasta  yang  berbentuk  badan  hukum.  Pasal  33  UUD  NRI  1945  merupakan  sebuah kontrak  sosial  negara  Indonesia  dalam  melakukan  praktek-praktek  pengelolaan  sumber
21 Irwansyah, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi “ Kepastian Hukum Pengaturan SDA ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
Kelas Menengah Atas Atas Tatanan Politik & Kebijakan Masyarakat
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
daya alam dan lingkungan hidup dalam aspek berusaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.
Kontrak  sosial  tersebut  pada  dasarnya  sangat  berkaitan  dengan  prinsip  negara hukum  yang  digunakan  oleh  Indonesia  terlepas  apakah  prinsip  yang  digunakan  adalah sama  dengan  konsep  dari  makna rechtstaat- nya  Eropa  kontinental  atau rule  of  law nya Anglo  Saxon. 22 Namun  demikian  apabila  melihat  penerapan  hukumnya,  maka dibentuknya suatu peraturan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law dinilai  dapat  membenahi  efisiensi  dan  efektifitas  dari  penegakan  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Lebih  lanjut  hal  sedana  mengenai  pembentukan  peraturan  undang-undang dengan  menggunakan  metode Omnibus  Law mendapat  sorotan  dari  Bahder  Johan Nasution,  menurutnya  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus  menggunakan metode Omnibus  Law agar  tercipta  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi dengan beberapa catatan. 23
Menurut Bahder Johan Nasution, apabila metode Omnibus Law dijadikan sebagai cara  untuk  mengefisiensikan  dan  mengefektifkan  segala  peraturan  perundang-undangan tentang lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia maka harus dilakukan penelitian yang mendalam mengenai pola tingkah laku serta tipe masyarakat yang menggantungkan hidupnya  kepada  lingkungan  hidup,  karena  sebuah  produk  hukum  baru  akan  efektif apabila masyarakat mengakui produk tersebut sebagai hukum yang akan melindunginya. Selain  itu  konsep Omnibus  Law apabila  melihat  dari  perspektif  jangka  panjang  tidak bertentangan  dengan  karya  ilmiah  hukum  yang  sifatnya  praktis  dalam  bentuk penyelidikan  hukum  dan  solusi  untuk  masalah  hukum. 24 Lebih  lanjut  pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  ruang  lingkup  lingkungan  hidup  pada  dasarnya  dapat memenuhi  3  fungsi  utama  Ilmu  Perundang-undangan,  yaitu  1).  Memenuhi  kebutuhan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  senantiasa berkembang;  2).  Untuk  menjebatani  lingkup  hukum  adat  dengan  hukum  yang  tidak tertulis lainnya; dan 3). Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. 25
Dengan demikian Bahder Johan Nasution memberikan sebuah teori yang disebut sebagai  “Teori  Panca  Nurani”,  yaitu  aturan  tersebut  haruslah  menggugah  5  (lima) perasaan terdalam dari manusia. Pertama aturan tersebut harus bersifat bermakna bahwa roh/  manusia  yang  dikenai  aturan  tersebut  harus  merasa  memiliki  aturan  tersebut
22 Rokilah, The Role Of the Regulation in Indonesia State System, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (Juni 2020), hlm. 29-38.
23 Bahder  Johan  dalam  seminar  daring  yang  disampaikan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  pada  hari  Senin, tanggal 20 Juli 2020.
24 Rr.  Catharina  Dewi  Wulansari  dan  Yeni  Yorisca,  Persoalan-Persoalan  Kontemporer  dalam  Ilmu  Hukum, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 1, (Juni 2020), hlm. 83-98.
25 Evi Noviawati, Landasarn Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 54.
sehingga  dengan  demikian  roh/  manusia  tersebut  akan  menjaga  aturan  tersebut  dari distorsi  yang  ingin  menghancurkan  esensi  dan  subtansi  aturan  tersebut  ( Sense  of Humanity ),  yang  Kedua  adalah  roh/  manusia  tersebut  harus  merasa  bertanggung  jawab untuk  menjaga  aturan  tersebtu  agar  terus  dilaksanakan  ( Sense  of  Responsibility ),  yang Ketiga adalah roh/ manusia tersebut harus memiliki rasa berkomitmen untuk menjalankan aturan  tersebut  ( Sense  of  Commitment ),  yang  Keempat  adalah  merasa  berbagi  dengan aturan tersebut  ( Sense of Sharing ), dan  yang Kelima adalah ( Sense of Service ) dari para penegak  hukum  yang  memiliki  rasa  untuk  melayani  masyarakat  secara  sukarela  tanpa dipengaruhi oleh materi sehingga terhindar dari tindakan korupsi.

## D. KESIMPULAN
Permasalahan  tentang  Penegakkan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia merupakan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum, salah satu permasalahan yang timbul adalah  pada  banyaknya  Peraturan  perundang-undangan  di  Bidang  Lingkungan  yang  dalam pelaksanaannya  menimbulkan  benturan  antar  produk  hukum  dari  satu  lembaga  negara dengan  produk  hukum  dari  lembaga  negara  lainnya. Omnibus  Law sebagai  salah  satu metode  Pembentukan  Peraturan  perundang-undangan  dianggap  sebagai  cara  yang  tepat untuk  menyelesaikan  Permasalahan  Hukum  yang  telah  disampaikan  oleh  Penulis. Kedudukan atau derajat produk hukum dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang dibentuk  dengan  menggunakan  Metode Omnibus  Law adalah Lex Specialis  dari  Peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  setara  untuk  menciptakan  keselarasan  antara  produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah dari hulu ke hilir dan meminimalkan ketimpangan di lembaga  negara  secara  vertikal.  Omnibus  Law  bidang  lingkungan  hidup  merupakan  salah satu  pilihan  yang  dapat  digunakan  pemerintah  untuk  efektivitas  hukum,  terutama  bagi mereka  yang  bersentuhan  langsung  dengan  lingkungan  dalam  rangka  mewujudkan  produk hukum yang sudah ada dengan lebih efisien dengan membentuk Undang-Undang yang fokus pada  pemberian  manfaat  kepada  masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  pada lingkungan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
E. Draft Wollenberg.  (2004). Why are forest  areas relevant  to  reducing  poverty in  Indonesia? . CIFOR: Policy Brief.
John  F.  Harris.  (2005). The  Survivor:  Bill  Clinton  In  The  White  House. New  York:  Random House.
Maria  Farida  Indrati.  (2017). Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan . Yogyakarta: PT Kanisius.
Eko Handoko. (2015). Studi Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Ombak.

## Sumber Jurnal
Busroh  FF.  Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan  Permasalahan  Regulasi
Pertanahan. Arena Hukum . 2017;10(2):227-250. doi:10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4 Fitryantica A. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan . 2019;6(3):300-316. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751
Gusman  D,  Nova  A.  Kedudukan  Ketetapan  Mpr  Berdasarkan  Uu  No.  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. J Din Huk . 2012;12(3). doi:10.20884/1.jdh.2012.12.3.118
Hariri A. Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia. Ajudikasi J Ilmu Huk . 2019;3(1):1. doi:10.30656/ajudikasi.v3i1.1055
Hastuti NT. Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal  7  (4)  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif . 2007;12(3):196. doi:10.30742/perspektif.v12i3.283 Noviawati  E.  Landasan  Konstitusional  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. J  Ilm Galuh Justisi . 2018;6(1):53. doi:10.25157/jigj.v6i1.1246
Rokilah  R.  The  Role  of  the  Regulations  in  Indonesia  State  System. Ajudikasi    J  Ilmu  Huk . 2020;4(1):29-38. doi:10.30656/ajudikasi.v4i1.2216
Winarwan  D.  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan,  Kemiskinan  Struktural  Dan  Perlawanan Masyarakat. J Kawistara J Ilm Sos dan Hum . 2011;1(3). doi:10.22146/kawistara.3922 Wulansari  CD,  Yorisca  Y.  Persoalan-Persoalan  Kontemporer  dalam  Ilmu  Hukum. Ajudikasi    J Ilmu Huk . 2020;4(1):83-98. doi:10.30656/ajudikasi.v4i1.1999

## Sumber Internet
DPR,  Program  Legislasi  Nasional  Prioritas  Tahun  2020-2024,  dikutip  dari  laman: http://http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas.
James C. Cobb, One of American History’s Worst Laws Was Passed 165 Years Ago , dikutip dari laman: https://time.com/4039140/fugitive-slace-act-165/.
Kontan, Pemerintah Serahkan Surat Presiden dan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPR, dikutip  dari  laman:  http://www.  nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat- presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-kedpr.
Lone Gunter, Omnibus Bills In History, dikutip dari laman:
https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history/wcm/5b85232b-b8b4- 4c9b-b5b7-9480b9821292.
Kementrian  Lingkugan  Hidup  dan  Kehutanan,  Refleksi  Hutan  Sosial  KLHK  2018:  Untuk Rakyat , dikutip dari laman: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718.

## Sumber Seminar
Bahder  Johan  dalam  seminar  daring  yang  disampaikan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
Edy  Lisdiyono, dalam seminar daring  yang disampaikan di  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi dengan judul materi “ Hukum Sumber Daya Alam & Keadilan Kemakmuran Rakyat ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
Elita  Rahmi,  dalam  seminar  daring  yang  disampaikan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi dengan  judul  materi  “ Urgensi  Omnibus  Law  Sumber  Daya  Alam  &  Lingkungan  Hidup ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
Irwansyah,  dalam  seminar  daring  yang  disampaikan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi dengan judul materi “ Kepastian Hukum Pengaturan SDA ” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 35-52 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup