## ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG UJRAH PADA AKAD KAFALAH

## Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti

## Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRAK
Akad kafalah merupakan    jaminan  yang  diberikan  oleh  penanggung  kepada  pihak ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban    pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Akad kafalah termasuk  ke  dalam  akad tabarru yaitu  akad  tolong  menolong  dimana  akad  ini  tidak mengharapkan  balasan  dari  manusia  tetapi  hanya  mengharapkan  dari  Allah  SWT  saja. Namun  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  11/DSN- MUI/IV/2000  tentang kafalah dalam  point  (2)  menuliskan  dalam  akad kafalah ,  Penjamin dapat  menerima  imbalan fee sepanjang  tidak  memberatkan  sedangkan  Empat    Imam Mazhab  yaitu  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Ahmad  bin  Hanbal,  Imam  Malik,  dan  Imam Syafi’i melarang adanya ujrah atas jasa kafalah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1)  alasan  Majelis  Ulama  Indonesia  Menerapkan ujrah atas  jasa kafalah (2)  pertimbangan Majelis  Ulama  Indonesia  Sehingga  bisa  menerapkan ujrah terhadap  akad kafalah (3) mengetahui  kesesuaian  antara  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  11/DSN- MUI/IV/2000 tentang kafalah dengan Ulama Kontemporer. Penelitian ini bertitik tolak dari pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa jika ada ujrah terhadap jasa kafalah maka  akad kafalah nya  batal  atau  tidak  sah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian Hukum Normatif ( Yuridis Normative ), yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan    pustaka  ( library  research ).  Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan adalah studi kepustakaan, mencari bahan-bahan dari buku, kitab dan internet. Adapun  sumber-sumber  data  primer  diperoleh  secara  langsung  dari  hadits-hadits  dan Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, data sekunder yaitu kitab-kitab tafsir,  syarah  hadits,  kitab-kitab  fiqih  khususnya  fiqih  Mu’amalah,  buku-buku  tentang Mu’amalah,  dan  buku-buku  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  juga  data-data berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  masalah,  bahwa  (1)  alasan  Majelis  Ulama Indonesia menerapkaan ujrah atas jasa kafalah merujuk kepada Ulama Kontemporer yang keadaan dan jaman sekarang sudah berkembang dan keadaan telah berubah,  (2) melihat perkembangan  jaman,  terbentuknya  dua  keadaan,  pada  satu  sisi  penjamin  mau memberikan  jaminan  dengan  syarat,  sedangkan  disisilain Ashil gagal  menemukan kafil yang  tidak  meminta ujrah dan  hal  ini  menjadi  pertimbangan,  (3)  dengan  adanya penerapan ujrah terhadap kafalah jika  disandingan  dengan  Ulama  Kontemporer  jelas sesuai karena hukum mengikuti kejadian pada saat ini.

## KATA KUNCI
Kafalah; Ujrah.

## ABSTRACT
Akad kafalah is a guarantee provided by the insurer to third parties to meet the obligations of the second party or the borne. Akad kafalah included into the akar tabarru akad help please where this contract does not expect a reply from humans but only expect from Allah SWT alone. However, the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on kafalah in point (2) writes in the cafalah contract that the Guarantor may receive fee fee as long as it is not burdensome while the Four Imams of Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal,  Imam  Malik,  and  Imam  Syafi'i  forbade  the  existence  of  ujrah  for  kafalah  services.  The purpose of this research is  to know (1) the reason of Indonesian Ulema Council to apply ujrah to kafalah service (2) consideration of Majelis Ulama Indonesia So that can apply ujrah to aka kafalah (3)  to  know  suitability  between  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Number  11  /  DSN-MUI  /  IV  / 2000 on kafalah with Contemporary Ulama. This research is based on the opinion of the Imam of the School of Law which states that if there is ujrah to the kafalah service then the contract of kafalah is null  and  void.  The  research  method  used  is  the  study  of  Normative  Law  (Juridical  Normative), namely legal research conducted by researching library materials (library research). Data collection techniques  are  library  research,  looking  for  materials  from  books,  books  and  the  internet.  The primary  data  sources  are  obtained  directly  from  the  hadiths  and  the  Fatwa  DSN  MUI  No.  11  / DSN-MUI  /  IV  /  2000  on  Kafalah,  secondary  data  ie  books  of  tafsir,  syarah  hadith,  fiqih  books especially fiqih Mu'amalah , books about Mu'amalah, and other books related to research, as well as data  related  to  research.  The  result  of  the  research  of  the  problem,  that  (1)  the  reason  of  the Indonesian Ulema Council to apply ujrah for kafalah service refers to Contemporary Ulama which the state and the present time has developed and the situation has changed, (2) see the development of time, the formation of two circumstances, on the one hand the guarantor will give guarantees on condition,  while  Ashil's  disisilain  fails  to  find  kafil  who  do  not  ask  for  ujrah  and  this  is  a consideration, (3) with the application of ujrah to kafalah if in contrast to the Contemporary Ulama is clearly appropriate because the law follows the events at this time.

## KEYWORDS
Kafalah; Ujrah

## صخلملا
ةطقن يف ةلافكلا لوح ( حافكلا )
م ةعبرأ ماملإا امنيب ميرجت لا املاط موسر ىلع لوصحلا نماضلل نكمي ، ةلافكلا ةسردم ن ماملإاو كلام ماملإا ، لبنح نب دمحأ ماملإا ، ةفينح وبأ ماملإا دوجو رظحي اذه نم فدهلا ةمدخل ةفرعم وه ثحبلا (
١ ) مايق ببس ةمدخ قيبطتب يسينودنلإا ءاملعلا سلجم ةمدخ ىلإ ( ۲ ) قيبطت نكمي ثيحب ايسينودنإ ءاملعلا سلجم يف رظنلا ىلع ( ۳ ) ةفرعمل ىوتف نيب اهتمءلام ىدم مقر
صني يذلا نوناقلا ةسردم مامإ يأر ىلإ ثحبلا اذه دنتسيو نيرصاعملا ءاملعلا عم ةلافكلا لوح ع ىل
غلاو لطاب ةلافكلا دقع نإف ، ةلافكلا ةمدخ ىلع ءادتعا كانه ناك اذإ هنأ
يرايعملا نوناقلا ةسارد يه ةمدختسملا ثحبلا ةقيرط ( ةيرايعملا دعاوقلا )
داوملا ثاحبأ هيرجت يذلا ينوناقلا ثحبلا يهو ،
ةيبتكملا (
ثحبلاو ، ةبتكملا يف ثحبلا يه تانايبلا عمج تاينقت ةبتكملا ثحب تنرتنلإاو بتكلاو بتكلا نم داوملا نع . لوصحلا متي تلاماعم هقفلا اميس لاو ةيهقفلا بتكلاو ، ةمايسلا ثيداحأو ، ريسفتلا بتك يأ و ثيداحلأا نم ةرشابم ةيلولأا تانايبلا رداصم ىلع
ثحبلاب ةقلعتملا تانايبلا كلذكو ، ثحبلاب ةقلعتملا بتكلا نم اهريغو ، تلاماعم لوح بتكو ،
.
نأ ، ةلكشملا يف ثحبلا ةجيتن ( ١ )
ءاملع ىلإ ريشي ةلافكلا ةمدخ ىلع ةرجلأا قيبطتب يسينودنلإا ءاملعلا سلجم مايق ببس
، عضولا ريغتو روطت دق يلاحلا تقولا نأ ىلع صنت يتلا نيرصاعملا ( ۲ ) دادعتسا ىلع ليفكلا ، ةهج نم ، رصعلا روطت رظنا
لشفي نيح يف ، طرشب تانامض ميدقتل
، رابتعلاا وه اذهو ةرجولا نع لأسي لا يذلا ليفاكلا ىلع روثعلا يف ليشلأا ميدع ( ۳ )
عم تقولا اذه يف ثادحلأا عبتي نوناقلا نلأ حضاو لكشب بسانملا نم رصاعملا نيدلا لجر عم نرتقي امدنع ةلافكلا ىلإ ةرجلأا قيبطت .
ةيساسلأا تاحلطصملا :
ةرجلأاو ةلافكلا
.

## PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  islam  tidak  terlepas dari  seluruh  sistem  ajaran  islam  secara integral  dan  komprehensif.  Sehingga  prin- sip-prinsip  dasar  ekonomi  islam  mengacu pada  saripati  ajaran  islam.  Kesesuaian sistem  tersebut  dengan  fitrah  manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah  terjadi  benturan-benturan  dalam pelaksanaanya. Kebebasan berekonomi ter- kendali  menjadi  ciri  dan  prinsip  sistem ekonomi  Islam,  kebebasan  memiliki  unsur produksi  dalam  menjalankan  roda  pereko- nomian merupakan bagian penting dengan tidak  merugikan  kepentingan  kolektif. Kepentingan  individu  dibuka  lebar,  tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong  manusia  untuk  aktif  berkarya dengan  segala  potensi  yang  dimilikinya, kecenderungan  manusia  untuk  terus  me- menuhi  kebutuhan  pribadinya  yang  tak terbatas  dikendalikan  dengan  adanya  ke- wajiban  setiap  individu  dan  kolektif  inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.
Akad  tolong  menolong  dalam  syari’ah dinamakan  akad tabarru ( gratuitious  con- tract) yang merupakan perjanjian atau tran- saksi  yang  tidak  ditujukan  untuk  mem- peroleh  laba  (transaksi  nirlaba).  Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk  mencari  keuntungan  komersil.  Tu- juan  dari  transaksi  ini  adalah  tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam  akad tabarru pihak  yang  berbuat kebaikan  tidak  berhak  mensyaratkan  im- balan apapun kepada pihak lainnya karena
ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.    Pada  hakikatnya,  akad tabarru ada- lah  akad  melakukan  kebaikan  yang  meng- harapkan  balasan  dari  Allah  SWT  semata. Itu  sebabnya  akad  ini  tidak  bertujuan mencari  keuntungan  komersil.  Konse- kuensi  logisnya,  bila  akad tabarru dila- kukan  dengan  mengambil  keuntungan komersil,  maka  ia  bukan  lagi  akad tabarru maka  berubah  menjadi  akad tijarah .  Bila ingin  tetap  menjadi  akad tabarru ,  maka  ia tidak  boleh  mengambil  manfaat  dari  akad tabarru tersebut.  Tentu  saja  ia  tidak berkewajiban  menanggung  biaya  yang timbul  dari  pelaksanaan  akad tabarru . Akad kafalah termasuk  kedalam  akad tabarru adapun  pengertian    Akad kafalah , Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jaminan yang  diberikan  oleh  penanggung  ( kafiil ) kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditang- gung  ( makfuul  ‘anhu,  ashil ).  Sedangkan pengertian ujrah adalah imbalan yang dibe- rikan  atau  yang  diminta  atas  suatu  pe- kerjaan  yang  dilakukan.  Atas  dasar  pe- ngertian  tersebut,  setidaknya  ada  tiga  hal yang  dikandung  oleh kafalah, yaitu:  ke- sanggupan  untuk  memenuhi  hak  yang menjadi  kewajiban  orang  lain,  kesang- gupan mendatangkan barang yang ditang- gung  dan  kesanggupan  menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.
Pendapat para ulama tentang kafalah bil ujrah
1. Pendapat ulama mazhab Hanafi.
Para  ulama  dalam  mazhab  Hanafi berpendapat  bahwa  akad kafalah dan imbalan  tidak  sah  bila kafil (penjamin) mensyaratkan  imbalan  dari  jaminan yang  dia  berikan  kepada  pihak  yang dijamin makful  ‘anhu ,  dan  bila  tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin  memberikan  imbalan  dengan sukarela  maka  imbalannya  tidak  sah namun akad kafalah tetap sah.
Ibnu Nujaim berkata:
ىلع اذهف لاعج هل لعجي نأ ىلع لجر نع لجر لفك ولو نإف لا وأ ةلافكلا يف اطورشم لعجلا نوكي نأ امإ :نيهجو ةزئاج ةلافكلاو لطاب لعجلاف ةلافكلا يف اطورشم نكي مل لطاب لعجلا نأ ركذ ةلافكلا يف اطورشم لعجلا ناك اذإ امأف
242 / 6 )قئارلا رحبلا(  ةطاب ةلافكلاو
Seseorang melakukan akad kafalah terha- dap  orang  lain  dan  menerima  imbalan dari  orang  yang  dijamin.  Akad  ini  me- miliki  2  bentuk:  1.  Imbalan  tidak  dise- butkan/disyaratkan  dalam  akad  maka hukum  imbalannya  tidak  sah  namun akadnya  tetap  sah.  2.  Imbalan  disebut- kan/disyaratkan  dalam  akad  maka imbalan dan akad kafalah nya tidak sah.
2. Pendapat ulama mazhab Maliki.
Para  ahli  fiqih  dalam  mazhab  Maliki menghukumi akad kafalah dengan imbal- an  tidak  sah  ( fasid )  tanpa  membedakan imbalan  yang  disyaratkan  pada  saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki berkata:
ريغ اعرش ةدساف ةلامحلا تناك اذإ ةلامحلا وه نامضلاو لعجب تناك اذإ امك اهب دتعم ريغ تناك طورشلل ةيفوتسم
77 / 3 ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح  ..ةدساف يهف . “Kafalah yang  tidak  sah  adalah kafalah yang  tidak  memenuhi  syarat,  seperti; menerima imbalan dari akad kafalah.”
3. Pendapat ulama mazhab Syafi’i
Pendapat  para  fuqoha  dalam  mazhab Syafi’i sama dengan pendapat ulama da- lam  mazhab  Hanafi,  yaitu:  bila  imbalan disebutkan  dalam  akad  maka  imbalan dan  akad kafalah tidak  sah,  namun  bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela  maka  akad kafalah nya  sah  na- mun imbalannya tidak sah. Al Mawardi berkata:
ناكو .زجي مل هل هلعج لعجب هنع نامضلاب هرمأ ولف : لصف .لاطاب لعجلا 443 / 6 ريبكلا يواحلا . ناك نإ نامضلاو ادساف لعجلا طرشب
“Jika  seseorang  meminta  orang  lain untuk  menjadi  penjaminnya  dan  dia akan  memberikan  imbalan  kepadanya, akad  ini  tidak  dibolehkan.  Dan  imbal- annya  tidak  sah.  Dan  akad kafalah yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”. 4. Pendapat ulama mazhab Hanbali.
Para  ahli  fiqih  dalam  mazhab  Hanbali juga  tidak  membolehkan  menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyarat- kan. Ibnu Qudamah berkata;
(444 / 6 ينغملا ). زجي مل . فلأ كلو ينع لفكا : لاق ولو
“Jika  seseorang  berkata  kepada orang lain,” jadilah engkau penjaminku dan  aku  akan  memberimu  imbalan seribu,” akad ini tidak boleh.”
Pada dasarnya menurut ekonomi islam pelaksanaan ujrah pada  akad kafalah ini dibolehkan  karena  sudah  ada  Fatwa  yang mengaturnya  yaitu  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000. Sedangkan tidak ada
seorangpun dari 4 (empat) Imam Madzhab yang  membolehkan  perolehan ujrah atas akad kafalah .  Pendapat  fuqoha  seperti Imam  Madzhab  Syafi’i  sama  dengan  pen- dapat  Imam  Madzhab  Hanifah,  begitupun dengan Imam  Madzhab Hanbal dan Imam Madzhab  Malik  semuanya  berpendapat bahwa  perolehan ujrah pada  akad kafalah tidak  sah . Berdasarkan  latar  belakang  dan rumusan  yang  telah  dikemukakan  di  atas maka  dapat  diidentifikasi  beberapa  ma- salah sebagai berikut: Apa dasar penetapan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 11/DSN-MUI/IV/2000  tentang  penerapan Ujrah terhadap  akad kafalah ?Bagaimana pertimbangan  Dewan  Syariah  Nasional dalam  menetapkan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.11/DSN-MUI/VI/2000  pene- rapan ujrah terhadap  akad kafalah ?  Ba- gaimana  kesesuaian  antara  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional Nomor 44/DSN- MUI/IV/2000  tentang  penerapan ujrah terhadap Kafalah dengan  pendapat  Ulama Kontemporer ?
Beberapa  tujan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  yaitu: pertama untuk  me- ngetahui  dasar    penerapan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang  penerapan Ujrah terhadap  akad kafalah . kedua untuk  mengetahui  yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No.11/DSN- MUI/VI/2000  penerapan ujrah terhadap akad kafalah . Ketiga untuk  mengetahui  ke- sesuaian  antara  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  No.11/DSN-MUI/IV/2000  tentang penerapan ujrah terhadap  akad kafalah
dengan  pendapat  Ulama  Kontemporer. Sedangkan  kegunaan  teoritis  dari  peneli- tian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  kepada  penulis  mengenai dasar  dalam  penerapan  Fatwa  Dewan
Syariah
Naional Nomor 11/DSN- MUI/IV/2000  tentang Ujrah terhadap  akad kafalah. memberikan  pengetahuan  baru kepada penulis dan pembaca mengenai hal yang  diteliti.  dapat  memberikan  tambahan informasi  dan  referensi  khususnya  bagi mahasiswa  yang  akan  menyusun  tugas akhir.
Metode  penelitia  yang  digunakan  ada- lah  penelitian  hukum  normative  ( yuridis normative ),  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakkan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  ( library  research ),  karena  penelitian ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data yang bersifat sekunder yang ada.
Kerangka  teoritiknya  bahwa  akad adalah  kontrak  antara  dua  belah  pihak. Fiqih  Muamalah  membagi  akad  menjadi dua  bagian,  yakni  akad tabarru’ dan  akad tijarah/mu’awadah. Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for  profit  transaction (transaksi  nirlaba). Akad  ini  dilakukan  untuk  tujuan  tolong menolong  dalam  rangka  berbuat  kebaikan yang  mengharapkan  balasan  dari  Allah SWT  semata,  itu  sebabnya  akad  ini  tidak bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  ko- mersil.  Contoh  akad tabarru’ adalah  akad dalam  meminjamkan  uang (qard,  rahn, hiwalah), akad  dalam  meminjamkan  jasa kita (kafalah,  wakalah,  wadi’ah), dan  akad dalam  memberikan  sesuatu ( hibah,  waqf, shadaqah, dan  lain-lain).  Yang  dimaksud
dengan al-ujrah adalah  pembayaran  (upah kerja)  yang  diterima  pekerja  selama  ia melakukan  pekerjaan  islam  memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan  pada  saat  selesainya  suatu pekerjaan.  penetapan  upah  bagi  tenaga kerja  harus  mencerminkan  keadilan,  dan mempertimbangkan  berbagai  berbagai  as- pek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang  hak  tenaga  kerja  dalam  menerima upah  lebih  terwujud.  Sebagaimana  di dalam Al-Qur’an dianjukan untuk bersikap adil  dengan  menjelaskan  keadilan  itu sendiri.

## PEMBAHASAN
Secara  umumnya  akad Kafalah memi- liki  beberapa  macam  nama,  yaitu hamalah, dhamanah,  za’amah. Orang  yang  menjamin dhamin,  hamil,  za’im ,  dan shabir .  Ada  salah satu  pemuka  ulama  Syafi’iyah  yang  ber- nama  Al-mawardi  mengatakan  bahwa hanya  saja  kebiasaan  yang  ada,  sebut al- dhaman digunakan untuk sebutan penjamin dalam  kaitannya  dengan  harta  benda ,  al- hamil dalam  hal  yang  berkaitan  dengan harta  kekayaan  dalam  jumlah  yang  besar, al-kafil dalam  hal  yang  berkaitan  dengan jiwa,  sedangkan  al-shabir  adalah  sebutan untuk  penjamin.  Nama-nama  tersebut berbeda  dalam  penggunaan  tetapi  sama dalam  dan  maksud  akad.  Dan  akan tersebut tertera didalam fatwa.
Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai  suatu  kejadian.  Definisi  Fatwa secara  terminologis,  sebagaimana  dikemu- kakan  oleh  Zamakhsyarin  adalah  penje- lasan hukum syara’ tentang suatu masalah
atas  pertanyaan  seseorang  atau  kelompok. Menurut as-syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang  tidak  mengikat  untuk diikuti.  Menurut  yusuf  Qardawi,  fatwa adalah  menerangkan  hukum  syara’  dalam suatu  persoalan  sebagai  jawaban  atas pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta fatwa  (mustafi)  baik  secara  perorangan atau  kolektif.  Fatwa  merupakan  suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan  oleh  seorang  ulama  yang  ber- kompeten  baik  dari  segi  ilmu  atau kewaraannya,  Fatwa  dikeluarkan  baik diminta ataupun tidak, jarena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam  sangat  penting  seiring  dengan  per- maalahan  sosial  yang  semakin  hari semakin  banyak  dan  kompleks  diban- dingkan  dengan  permasalahn  yang  terjadi pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  dan para  Sahabat.  Permasalah  yang  dialmai Rasulullah  dan  para  sahabatnya  tidak serumit yang dihadapi sekarang. Disisi lain Allah  SWT,  telah  mencukupkan  wahyu- Nya  dan  hadits  yang  disampaikan  Rasu- lullah untuk mememcahkan permasalahan- permasalahan yang ada.
Menurut Imam Ibnu Mandzur didalam lisan  al-arab  menyatakan, Aftaahu  Fi  Al- Amr Abaanahu Lahu (Menyampaikan fatwa kepada  dia  pada  suatu  perkara  tersebut kepadanya).  Wa  Aftaa  Al-Rajuhu  fi  Al- Mas’alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa  pada  suatu  masalah). Wa  Astaftai- nuhu  Fiiha  Fa  Aftaaniy  Iftaa’an  Wa  Futaa (Aku  meminta  fatwa  kepadanya  dalam
masalahh  tersebut,  dan  dia  memberikan kepadaku sebuah fatwa).
Didalam  buku  yang  berjudul  Akad Tabarru yang  ditulis  oleh  Prof.  Jaih Mubarok  yaitu  salah  satu  Anggota  Majelis Ulama  Indonesia,  menjelaskan  bahwa  ada beberapa alasan sehingga Ujrah diterapkan didalam  akad Kafalah. Namun  sebelum  itu dibahas  kembali  Akad Kafalah merupakan bagian  dari  akad Tabarru (derma).  Mela- kukan  penjaminan  merupakan  salah  satu bentuk  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya, kafil berhak    mendapatkan  pahala  karena dalam kafalah terkandung  nilai  saling menolong dalam kebaikan.
Kafalah  bil  ujrah pada  prinsipnya  me- nunjukan perubahan karakter akad kafalah , yaitu  akad  yang  pada  awalnya  termasuk dalam  domain  akad tabarru (derma) berubah  menjadi  akad mu’awaddhat  (al- ‘iwadh/ujrah) karena kafil menerima ujrah sebagai  ‘ iwadh atas  penjaminan    yang dilakukannya.  Ulama  membolehkan  akad kafalah berdasarkan  alasan-alasan  berikut ini:  Terbentuknya  dua  keadaan  yang kontradisi:  pada  satu  sisi,  penjamin  ( kafil ) mau  memberikan  jaminan  dengan  syarat bahwa  ia  berhak  menerima ujrah atas  jasa kafalah tersebut.  Sedangkan  pada  sisi  lain, ashil gagal  menemukan kafil yang  tidak meminta ujrah , padahal dia sangat memer- lukan kafalah tersebut.  Dengan  demikian, ulama membolehkan adanya ujrah atas jasa kafalah apabila kafil mensyaratkan dan ashil gagal  mendapatkan kafil yang  tidak  men- syaratkan ujrah padahal  ia  memerlukan penjamin  tersebut.  Dibolehkannya kafalah bil  ujrah karena  alasannya  adanya  kebu-
tuhan  nyaa  ( al-hajjah/al-dharurah )  dan menghilangkan kemudaratan ( daf al- dharar ).  Qiyas  (analogi),  yaitu  dibolehkan- nya  menerima ujrah atas  jasa  keagamaan yang  termasuk  domain  ibadah,  misalnya kebolehan Ujrah atas  jasa  mengajarkan  Al- Qur’an dan ilmu-ilmu agama lainnya; ujrah atas  jasa  ceramah  bagi  Da’i  (Penceramah); Ujrah atas jasa ta’mir masjid.
Dalam  buku  Prof.  Jaih  Mubarok  yang berjudul  akad Tabarru ,  beliau  mengutip salah  satu  Kitab al-Dirasah  al-Syari’ah  li Ahamm  al-‘uqud  al-Maliyyah  Al-Mustahda- tsah, Muhammad  Musthafa  Abuhu  Al- Syintiqithi  menjelaskan  pendapat  ulama tentang hukum melakukan kafalah bil-Ujrah , yaitu:  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa kesepakatan megenai Ujrah atas jasa kafalah termasuk  riba  ( riba  qardh ),  oleh  karena  itu haram  hukumnya.  Dalam  kitab  al-mau- su’ah al-ilmiyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (5/485),  disampaikan  pendapat  sejumlah ulama  yang  membolehkan  adanya ujrah atau ju’i atas jasa penjaminan, sebagaimana bolehnya  mengambil  ujrah  atas  jasa keagamaan  ( tabarru ’  atau  ibadah).  Dalam kitab al-Bunuk al-Laribawi fi al-islam (131) karya baqir Shadr dijelaskan tentang alasan bolehnya  mengambil ujrah atau  ju’i  atas jasa kafalah ,  yaitu ujrah diterima  sebagai konmpensasi atas penjaminan yang dilaku- kan  sekaligus  risiko  yang  ditanggungnya. selain merujuk terhadap buku yang ditulis oleh prof Jaih Mubarok ada beberapa kitab yang  menyatakan  bahwa ujrah terhadap kafalah diperbolehkan  salah  satu  kitab  nya yaitu  kitab  al-mausu’ah  al-ilmiyyah  li  al- Bunuk  al-Islamiyyah  (5/485)  dan  kitab  al-
Bunuk  al-Laribawi  fi  al-islam  (131)  karya baqir Shadr.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  melihat perkembangan jaman yang segalanya tidak ada yang gratis hal itupun menjadi pertim- bangan  terhadap  goyahnya  keikhlasan manusia  saat  membantu  manusia  lainnya, dan dengan hal tersebut hukum atau suatu aturan  pasti  mengikuti  jaman  dimana  per- ubahan  harus  dilakukan  ketika  berubah mejadi  lebih  baik  karena  fiqih  selalu mengikuti jaman.
Di  dalam  buku  Fikih  Mu’amalah Maliyah yang ditulis oleh Panji Adam, me- nyatakan  dalam  bukunya  bahwa  sebagian ulama  fikih  menyatakan,  barang  siapa melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi orang  lain,  maka  ia  berhak  menerima kompensasi,  baik  dipersyaratkan  maupun tidak.  Tidak  diragukan  lagi,  bahwa  akad kafalah merupakan  akad  yang  bermanfaat sehingga  ia  berhak  mendapat  kopensasu, walaupun  tidak  dipersyaratkan  oleh  piha kafil,  hal  ini  disandarkan  pada  hadits  nabi SAW,  yang  menyatakan  bahwa  barang siapa yang berbuat kebajikan kepada orang lain,  maka  ia  berhak  mendapat  kompen- sasi,  hadits  yang  diriwayatkan  hakim  dari Ibn  Umar  r.a.  Berdasarkan  penjelasan diatas bahwa hukum fiqih khususnya fiqih mu’amalah  yang  notabenya  urusan  dunia, maka seluruh hukumnya mengikuti jaman, karena pada dasarnya banyak hal-hal yang baru,  dan  pada  zaman  dahulu  belum  ada, dan  sekarang  muncul  transaksi-transaksi yang  baru  dan  Dewan  Syariah  Nasional menyesuaikan  keadan  ini,  dan  memuncul- kan  fatwa-fatwa  yang  mengatur  akan  hal
tersebut  salah  satunya  yaitu  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  11/DSN-MUI/IV/2000  tentang Kafa- lah. Didalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Na- sional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000  tentang Kafalah pada Point  2  dituliskan  bahwa  dalam  akad Kafalah , Penjamin dapat menerima imbalan ( fee )  sepanjang  tidak  memberatkan,  jika melihat  dari  ulama  kontemporer  seperti jelas bahwa Ujrah terhadap akad kafalah itu boleh  dilakukan.  karena  pada  zaman sekarang  segala  sesuatu  tidak  ada  yang gratis  maka  Ulama  Kontemporer  mempu- nyai  alasan  sehingga  dapat  memperbo- lehkan Ujrah atas  Jasa Kafalah ,  dan  Dewan Syariah  Nasional  merujuk  pada  Ulama Kontemporer,  sehingga  dapat  mengeluar- kan  Fatwa  tersebut,  karena  kembali  pada pernyataan  di  atas  bahwa  fiqih  mengikuti zaman, pada zaman dahulu Kafalah belum ada  Ujrah  karena  manusia  terdahulu  tidak berfikir  bahwa  uang  adalah  segalanya  dan seluruh perbuatannya adalah lillah (karena Allah ta’ala).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang tentang  Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000  tentang Kafalah pada penerapan Ujrah terhadap Kafalah ,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dasar  penetapan  dari  hasil  penelitian penulis  menemukan  jawaban  alasan  De- wan  Syariah  Nasional  menerapkan Ujrah terhadap kafalah, hal  ini  bisa  dilihat  dalam buku yang ditulis oleh  Prof Jaih Mubarok
salah  satu  anggota  Majelis  Ulama  Indo- nesia,  bukunya  berjudul  tentang  akad Tabarru ,  dalam buku itu dijelaskan bahwa pada  dasarnya  akad kafalah termasuk kedalam  akad tabarru dimana  segala perbuatannya  berdasarkan  saling  tolong menolong  dan  tidak  ada ujrah kecuali mengharapkan  pahala  dari  Allah  SWT, tetapi  setelah  berkembangnya  zaman,  dan banyaknya persoalan-persoalan khususnya didalam  bidang  mu’amalah  seperti  tran- saksi,  sewa-menyewa,  jual  beli  dan  seba- gainya, maka Majelis Ulama Indonesia dan Dewan  Syariah  Nasional  banyak  menge- luarkan  Fatwa  baru    yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada  saat  ini,  karena bagi  masyarakat  yang  awam  akan  hal keislaman  khususnya  tentang  mu’amalah mereka  menjadikan  fatwa  sebagai  dalil utama,  maka  dari  itu  DSN  selalu  menge- luarkan  Fatwa  agar  permasalahan  segera bisa  diatasi  atau  diselesaikan,  seperti halnya  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
Ulama Kontemporer membolehkan adanya Ujrah atas  Jasa Kafalah karena,  terbentuk- nya dua keadaan yang berkontradisi, pada satu  sisi  penjamin  ( kafil )  mau  memberikan jaminan  dengan  syarat  bahwa  ia  berhak menerima ujrah atas  jasa kafalah tersebut, sedangkan pada sisi lain ashil gagal mene- mukan kafil yang  tidak  meminta ujrah, padahal dia sangat memerlukan kafalah ter- sebut.  Dengan  alasan  itu  ulama  membo- lehkan  adanya ujrah atas  jasa kafalah apa-
bila kafil mensyaratkan  dan  ashil  gagal mrendapatkan kafil yang  tidak  mensya- ratkan ujrah padahal ia memerlukan.
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia saat  memutuskan  untuk  mengeluarkan Fatwa  tentang kafalah yang  terdapat ujrah atas  jasa kafalah Dewan  Syariah  Nasional memiliki pertimbangan dalam hal tersebut, dalam  pertimbangan  nya  dilihat  pada alasan  yang  point  satu  tersebut,  pada dasarnya Ujrah atas  jasa kafalah memang tidak  sah,  namun  pada  kenyataan  nya  di jaman  sekarang  tidak  ada  hal  yang  gratis didunia  ini,  seseorang  yang  menjamin, banyak  yang  meminta  imbalan,  dan begitupun orang yang ingin dijamin selalu gagal  mencari  orang  yang  tidak  meminta imbalan, dengan keadaan ini pertimbangan daripada  terjadinya  kemudharatan  maka Majelis  Ulama  Indonesia  membolehkan ujrah  atas  jasa Kafalah .  Selain  itu  juga merujuk  pada  salah  satu  buku  dinyatakan bahwa  barang  siapa  melakukan  usaha yang  bermanfaat  bagi  orang  lain  maka  ia berhak  mendapatkan  kompensasi,  baik dipersyaratkan maupun tidak.
Kesesuaian  Analisis  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  11  tahun  2000  tentang Kafalah , yang  menerapkan Ujrah atas  jasa Kafalah hal  ini  sudah  sesuai  dengan  pendapat Ulama  Kontemporer,  yaitu  Muhammad Musthafa  Abuhu  al-Syinqithi  menjelaskan bahwa  ujrah  diterima  sebagai  kompensasi atas  penjamin  yang  dilakukan  sekaligus risiko yang ditanggungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Hasan ali bin Muhammad bin Habib almawardi albusyuri, Al Hawi Kabir ,1994 M/ 1414 H, juz VI, Hal 443.Diakses dari kitab digital tanggal 03 januari 2018, pukul 02.50.
Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Aqudamah, Al Mugni , juz VI. Hal 441. Diakses dari Kitab Digital tanggal 03 januari 2018,pukul 08.03.
Adiwarman    A  karim,  2010, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,    Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Ahmad Wardi Muslich, 2010, Fiqh Muamalat , Jakarta: AMZAH.
Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan  Taufik,  Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  mendorong  perkembangan  bisnis  perbankan syariah, Vol. 1, No 2.
Aliy As’ad, 4979, Fathul Mu’in , Jilid II, Yogyakarta: Menara Kudus.
Amir Syarifudin, 2003, Garis-Garis Besar Fiqih . Jakarta: Kencana.
Anisa Rahmatilah, 2010,  Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 57/DSN-MUI/2007 tetang Letter of Credit dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dengan  menggunakan  perbandingan  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi,  Skripsi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.
Atang  Abd. Hakim, 2011, Fiqih Perbankan Syariah , Bandung: PT. Rafika Aditama.
Dewi Riyanti, 2017, Analisis Penetapan Ujrah Berdasarkan Prosentase Melalui Akad Ijaroh Dalam    Produk  Pembiayaan  Umroh    DI  BANK  SYARIAH  MANDIRI  KCP RANCAEKEK, Skripsi.
Dini  Dela  Oktaviane,  2016,  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Konsep  Kafalah Bil  Ujrah  Pada  Penerbitan  Warkat  Bank  Gransi  di  PT.  Bank  BRI  Syariah  Kantor Cabang Citarum Bandung, Skripsi, Universitas Islam Bandung.
Erwinda  Tarmizi,” Kafalah  Bil  Ujrah (Imbalan  Akad  Jaminan)  Dalam  Pandangan  Fiqih  islam melaluihttp://ustadzbu.blogspot.co.id/2009/04kafalah-  Diunduh  01  januari  2018, pukul 12.00
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
H.R Bukhori, 2127, Kitab Al-Hawalah .
Hendi Suhendi, 2014, Fiqih Muamalah , Jakarta: Rajawali
Ibnu  Rusyd,  2007,  Bidayatul  Mujtahid  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid,  Jilid  III,  Jakarta: Pustaka Amani.
Ismail Nawawi, 2012, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia.
Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017, Akad Tabarru , Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Khatib Al-Bagdadi, al-faqih Mutafaqqih , Jilid II.
Lil’ulamati Abi Bakri ‘usman bin Muhammad Syato Dimyati Bakri, 4300 H, I’anatu Tholibin ‘ala hal Lafadz Fathul Mu’in, Jilid III, Surabaya: CV. Pustaka ASSALAM.
M. Manan, 1995, Teori dan Praktek Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia , Bandung: PT. Refika Adipati.
Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia , Bandung: Refika Adipati.
Muhammad Syafi’i Antonio, 2004, Bank Syariah dari Teori kePraktik , Jakarta: Gema Insani.
Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer . Yogyakarta: UII Press.
Munawaroh, 2015, Kafalah Bil Ujrah, Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 1.
Panji Adam, 2017, Fikih Muamalah Maliyah , Bandung: PT. Refika Aditama.
Racmat Syafe’i, 2004, Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Rahmat Syahid, 2014, Fatwa dalam Hukum Islam , Skripsi Universitas Sunan Kalijaga.
Syaikh  Sulaimsn  Ahmas  Yahya  Al-Faifi,  2009, Fikih  Sunnah  Sayid  Sabiq ,  Jakarta:  Pustaka Al-Kautsar.
Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, 2004, Fikih Mu’amalah , Jakarta: Ghalia Indonesia Susanto Burhanuddin, 2008, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: UII .
Yadi Janwari, 2015, Fikih Lembaga Keuangan Syariah , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Zubaedah, 2015, Eksistensi Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia, Skripsi.
http ://accounting.media blogspot.co.id  akad  tabarru  dan  jenisnya.html?m=1,  diunduh  10 maret, pukul 00.42 WIB.
http:// arifgunawanp85.blogspot.com . Diunduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 15.40 http:// dinaremas24k.org/?p=163 . Di unduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 15.35 http ://hnwibowoblogspot.co.id-ujrah bil  kafalah  dalam  pandangan  islam,  html?m diunduh tanggal 10 febuari 2018, pukul 11.02.
http:// id.mwikipedia.org/wiki/Majelis-Ulama-Indonesia ,  diunduh  pada  tanggal  28  Febuari 2018, pukul 00.45.
http:// issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p .  diunduh  pada  tanggal  30 Desember 2017, pukul 01/30
http:// kalteng.tribunnews.com/2011/07 . diunduh pada tang 30 Desember 2017, pukul 01.00 http:// pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahahjual . diunduh 09 Febuari 2018, Pukul 05.00
http ://syafaatmuhari,wordpres.com ujrah-kafalah  html?m, diunduh  tanggal  10  Febuari  2018, pukul 11.00.
http:// syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui , diunduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 16.00.
http:// www.definisi-pengertian  –upah-menurut-ahli.html?, diunduh  pada  tanggal  12  Febuari 2018, pukul 15.26.
http://www.logammulia.com. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, Pukul 01.12. http ://www.referensimakalah.com ,  pengertian-istinbath-menurut-fikih.html?m=1 diunduh  tang- gal 05 maret 2018, pukul 15.00.
http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarahemas.
Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 00.31.
http ://www.sudut hukum.com  sekilas  tentang  Majelis  Ulama  Indonesia.  html?=1, diunduh tanggal 28 Febuari 2018, pukul 08.33.