## PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR
Settlement of the Crime of Embezzlement in Office through Restorative Justice in the Jurisdiction of Polewali Mandar Resort Police
Muh. Dahri Harliansyah 1* , Ruslan Renggong 2 , Mustawa 2
1 Kepolisian Resor Polewali Mandar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: muhdahri18011996@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  keadilan  restoratif  di  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya. Jenis penelitian  ialah  penelitian  campuran  normatif  dan  empiris.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan, wawancara,  dan  studi  dokumen.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun  2022  terdapat  7  (tujuh)  kasus  dengan  6  (enam)  kasus  yang  tidak  berhasil  diselesaikan  dengan  keadilan  restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh (1) faktor internal berupa sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan (2) faktor eksternal yaitu pelapor dan tersangka.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

## ABSTRACT
This research aims to find out the application of restorative justice in the Polewali Mandar Resort Police in solving the crime of embezzlement in office from 2022 to 2023 and the inhibiting factors. The type of research is mixed normative and empirical research.  Data  collection  is  done  through  literature  studies,  interviews,  and  document  studies.  The  data  analysis  used  is qualitatively and then presented descriptively. The results showed that the application of restorative justice in solving criminal cases of embezzlement in positions at the Polman Resort Police from 2022 to 2023 has not run optimally due to the handling of cases in 2022 there were 7 (seven) cases with 6 (six) cases that were not successfully resolved with Restorative Justice. Similarly, in 2023 out of 4 (four) cases, 3 (three) cases cannot be successfully resolved with Restorative Justice. Factors that become obstacles in the application of Restorative Justice to solve embezzlement crimes in positions at the Polewali Mandar Resort Police from 2022 to 2023 are influenced by (1) internal factors in the form of human resources and socialization to the community; and (2) external factors i.e. the whistleblower and the suspect.
Keywords: Restorative Justice, Embezzlement in Office, Criminal Offences
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap  segala  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  negara Indonesia  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa  “negara  Indonesia adalah negara  hukum’’.   Konsekuensi  sebagai negara  hukum adalah  setiap  warga  negara  terikat  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Angriani,  2020).  Yang
dimaksud  dengan  negara  hukum  secara  umum  adalah  bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan,  baik  dilakukan  oleh  para penguasa  atau  aparatur  negara  maupun  dilakukan  oleh  para warga negara, harus berdasarkan atas hukum.
Berpedoman pada landasan ideal di atas, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang ketentuan perbuatan yang  dilarang  dan  perbuatan  yang  tidak  dilarang,  perbuatan yang  mengandung  perintah  dan  perbuatan  yang  mengandung

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
larangan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terkhusus  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan yang secara jelas dan tegas diatur dalam  Pasal  374,  “Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat, upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Pengaturan  ketentuan  pasal  tersebut  menjadi  dasar tindakan bagi  yang  melakukan tindak pidana  yang dimaksud. Tindakan  tersebut  terungkap  dalam  berbagai  fakta  yang menunjukkan  bahwa  tindakan  penggelapan  atas  jabatan  dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  (Hartono,  2016). Akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang dapat dilihat dari data di  Robinopsnal  Bareskrim  Polri  menunjukkan  kepolisian menindak  39.785  kejahatan  terkait  penggelapan  sejak  awal 2021. Bahkan di periode 11 hari di November 2021, kejahatan terkait  penggelapan  menyentuh  angka  1.419  perkara.  Bila dirata-ratakan,  kejahatan  penggelapan  terjadi  tiap  hari  bisa mencapai  120  perkara  per  hari.  Merujuk  penanganan  tindak pidana  penggelapan  tersebut  di  atas,  dapat  memungkinkan untuk  dicegah  dengan  menerapkan  keadilan  restoratif sebagaimana  yang  merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya sendiri.  Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan  pidana  yang berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.  Praktek  dan  penanganan  penyelesaian  tindak  pidana tersebut mengacu pada instrumen pengaturan sebagai landasan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara  perdamaian  melalui  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Flora, 2018).
Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mustawa bahwa hukum  dibuat  untuk  memberi  manfaat  bagi  individu  dan kelompok  masyarakat.  Dengan  kata  lain  hukum  diasumsikan sebagai  perangkat  asas  dan  kaedah-kaedah  yang  mengatur hubungan  antar  manusia  dalam  masyarakat.  Ukuran  rasional yang  obyektif  dan  pemanfaatan  adalah  apabila  hukum  yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat aman tertib dan damai. Menurut Ruslan Renggong dkk (2022) menuliskan bahwa “Keadilan  restoratif  mencakup  enam  prinsip,  yaitu:  (a) memprioritaskan  dukungan  dan  penyembuhan  korban;  (b) meminta pertanggungjawaban pelanggar atas tindakan mereka; (c)  memfasilitasi  dialog  antara  korban  dan  pelaku  untuk mencapai  kesepakatan;    (d)  mencoba  menempatkan  kerugian yang timbul dengan benar;  (e)  memastikan bahwa pelanggar sadar  untuk  mencegah  kejahatan  di  masa  depan;    dan  (f) mengintegrasikan  korban  dan  pelaku  dengan  bantuan masyarakat.  Untuk  menghindari  proses  hukum  lebih  lanjut, pelaku  tindak  pidana  mengutamakan  hak-hak  korban  dalam mekanisme  kompensasi.  Mencapai  perdamaian  semacam  ini akan  mengurangi  ketegangan  pada  penegakan  hukum  karena mereka  tidak  lagi  harus  menginvestasikan  waktu  dan  sumber daya  dalam  menyelesaikan  kasus,  dan  juga  akan  segera menyelesaikan masalah di masyarakat.
Dengan  demikian  upaya  untuk  menyelesaikan  tindak pidana dalam kasus penggelapan dalam jabatan telah diatur dan diberlakukan namun dalam penyelesaian dengan menggunakan
pendekatan restorative  justice juga  sudah  diatur  dan diberlakukan. Namun apa yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan  sebagaimana  mestinya  di  mana  penanganan  kasus penggelapan dalam jabatan masih tinggi sementara penyelesaian  damai  tanpa  pendeketan restorative  justice juga masih  berlangsung  (Engka,  2023).  Inilah  yang  menjadi  pusat perhatian  penulis  untuk  menelusuri  lebih  jauh  dalam  suatu penelitian  ilmiah  yang  berfokus  pada  penerapan  keadilan restoratif  sebagai  alternatif  penyelesaian  pada  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Polman.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ialah  penelitian  campuran  normatif  dan empiris.  Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian  Polewali Mandar.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi kepustakaan,  wawancara,  dan  studi  dokumen.  Analisis  data yang  digunakan  yaitu  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan  Keadilan  Restoratif  di  Kepolisian  Resor Polewali  Mandar  dalam  Menyelesaikan  Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023
Keadilan  restoratif  dimaksudkan  untuk  mempertemukan kedua  belah  pihak  antara  pelaku  dan  korban  dengan menggunakan  pendekatan  mediasi  di  luar  pengadilan  dengan tujuan  agar  permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan  akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga terwujud persetujuan dan kesepakatan di antara para  pihak.  Pendekatan  keadilan  restoratif  memfokuskan terhadap  kebutuhan,  baik  korban  maupun  pelaku  kejahatan. Menumbuhkan  dialog  antara  korban  dan  pelaku  akan menunjukkan  tingkat  tertinggi  kepuasan  korban  dan akuntabilitas pelaku. Artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban  dan  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Konsep keadilan restoratif pada dasarnya pertanggungjawaban  oleh  pelaku  terhadap  korban  yang kaitannya dalam menyelesaikan masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan  setimpal  dari  korban  kepada  pelaku  (baik  secara fisik, psikis, atau hukuman), akan tetapi perbuatan merugikan tersebuh dapat dipulihkan melalui pemberian dukungan kepada korban dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dan  juga  melibatkan  bantuan  keluarga  dan  masyarakat  bila diperlukan.  Dalam  hal  ini,  keterlibatan  keluarga  maupun anggota  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.
Bentuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia khususnya Kepolisian Resor Polewali Mandar dapat dilihat dari sudut  hukum  bahwa  pekerjaan  kepolisian  tidak  lain  berupa penerapan  atau  penegakan  hukum.  Dengan  kata  lain,  polisi menjadi status  quo dari  hukum.  Dalam  penegakan  hukum, Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  selalu  berpedoman terhadap  asas-asas  yang  ada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri
sehingga  dapat  menempatkan  rakyat  sebagai  pusatnya  dan bukan hanya berpatokan pada hukum saja. Hal ini salah satunya diwujudkan  melalui  penerapan  keadilan  restoratif  di  mana penyelesaian  perkara  dapat  diselesaikan  melalui  perdamaian yang menjadi kebiasaan di masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hartadi  Effendi, S.H  selaku  penyidik  di  Polres  Polewali  Mandar  diperoleh keterangan  bahwasanya  alasan  mengedepankan  prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Para  penyidik  Satreskrim  Polres  Polman  dalam  menerapkan prinsip restorative justice didasarkan pada berbagai pertimbangan yakni 1) mengakomodir kepentingan para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara secara kekeluargaan;2)  tersangka  menyadari  kesalahannya  dan bersedia  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  kepada korban;  3)  keputusan  berdamai  merupakan  hasil  pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait; 4) terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak; 5) rasa penyesalan  dari  pelaku  dan  adanya  bentuk  hukuman  berupa mengganti  kerugian  yang  dialami  korban  dengan  harapan pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya;  dan  6)  keterlibatan masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  dapat memberikan  kesadaran  bagi  berbagai  pihak  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  penggelapan dalam  jabatan  di  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  melalui serangkaian  proses  dan  tahapan-tahapan  sebagaimana  hasil wawancara  dengan  penyidik  yang  menangani  kasus  tersebut sebagai berikut:
a. Proses Mediasi
Mediasi  diartikan  sebagai  proses  penyelesaian  sengketa melalui perundingan atau mufakat di mana para pihak dengan dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki  kewenangan memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian  (Hasan, 2013).  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  mediator  ialah  pihak penyidik dari Kepolisian Resor Polewali Mandar.
Sebelum melaksanakan mediasi, pihak Kepolisian Resor Polewali  Mandar  terlebih  dahulu  melaksanakan  proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana. Setelah tercapai  kejelasan  dari  kejadian  perkara  maka  tahap  mediasi dapat  dilanjutkan  dengan  mempertemukan  pihak  korban  dan pelaku  dalam  forum  musyawarah  untuk  menyelesaikan sengketa  secara  damai  yang  difasilitasi  oleh  penyidik Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  sebagai  mediator  yang berperan  dalam  menjembatani  antara  korban  dengan  pelaku. Penyidik  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  juga  berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk  mendamaikan apabila diperlukan.
Berdasarkan hasil wawacara narasumber yaitu penyidik di Polres Polman dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  pihak  Kepolisian Resor  Polewali  Mandar  terus  berupaya  menerapkan  keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa.  Pada proses penyelesaian sengketa antara  pelaku dan korban dengan jalan damai  dan  musyawarah  serta  kekeluargaan,  dalam  hal  ini Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  terkait  dalam  penerapan keadilan restoratif dengan dasar hukum pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat (2) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Prinsip  keadilan  restoratif  dalam  menyelesaikan  tindak
pidana penggelapan dalam jabatan oleh pihak Kepolisian Resor Polewali  Mandar  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  dengan  maksud mengubah  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana  menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi yang melibatkan beberapa  pihak  di  antaranya  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku atau korban masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan penyelesaian hukum tersebut melalui terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. b. Perdamaian Kedua Belah Pihak Penyidik pada Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai mediator  tentunya  memiliki  target  bahwa  hasil  mediasi  dapat mewujudkan perdamaian dari kedua belah pihak antara korban dan  pelaku.  Dengan  demikian,  secara  jelas  peran  penyidik sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  yaitu  memfasilitasi  korban  dan pelaku  dalam  menyelesaikan  konflik  serta  membantu  dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber menunjukkan  bahwa  tujuan  pelaksanaan  keadilan  restoratif oleh  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandari  melalui  mediasi sebagai  penyelesaian  tindak  pidana  penggelapan  ialah  agar tercipta perdamaian kedua belah pihak. Kenyataan yang terjadi para korban bersedia menempuh jalan damai dan  memaafkan pelaku sekaligus menghentikan pelaporan dengan syarat utama bahwa  pelaku  bersedia  mengganti  kerugian  yang  dialami korban.  Jadi,  peneliti  dapat  penyimpulkan  perdamaian  kedua belah  pihak  pada  penerapan  keadilan  restoratif  pada penyelesaian  tindak  pidana  oleh  pihak  Kepolisian  Resor Polewali Mandar yakni a) pelaku harus meminta maaf kepada korban secara langsung; b) pelaku bersedia mengganti kerugian sebesar kerugian yang dialami korban; dan  c) pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut c. Surat Kesepakatan Damai
Seyogyanya  kesepatakatan  damai  antara  pelaku  dan korban  kejahatan  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  melalui mediasi perlu dibuktikan secara sah melalui kesepatakan secara tertulis  (Kurnia  dkk.,  2015).  Hal  ini  dimaksudkan  agar kesepakatan  damai  memiliki  kekuatan  hukum  dan  dapat dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.  Oleh  karena  itu,  pembuatan  surat  kesepakatan  damai ialah  hal  yang  sangat  penting  dalam  menjamin  isi  keputusan perjanjian damai.
Pihak  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  sebagai  pihak mediator  memberikan  petunjuk  agar  perdamaian  kedua  belah pihak  sah  secara  hukum  maka  perlu  dibuatkan  Surat Kesepakatan  Damai  yang  dibuat  oleh  pihak  keluarga  pelaku yang  nanti  ditandatangani  kedua  belah  pihak  dan  disaksikan oleh  penyidik  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar.  Apabila pihak  keluarga  pelaku  belum  mengetahui  format  pembuatan Surat  Kesepakatan  Damai  maka  penyidik  Kepolisian  Resor Polewali Mandar bersedia memberikan contoh agar memudahkan pihak keluarga pelaku
Sebagai salah satu contoh surat kesepakatan damai yang pernah  dibuat  pada  tanggal  7  Oktober  2022  tentang  tindak pidana  penggelapan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  M.  Rahul yang isinya menjelaskan mengenai berdasarkan Laporan Polisi No:  23/LP/B/214/IX/2022/Polda  Sulbar/Res  Polman/Spkt tanggal  15  September  2022,  Pelapor  atas  nama  Sdra.  Rian Ardiansyah  Idris  tentang  terjadinya  dugaan  Tindak  Pidana Penggelapan  yang  terjadi  pada  hari  Kamis  tanggal  01 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo  Kab.  Polman,  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk
melakukan  perdamaian  dengan  pertimbangan  a)  bahwa  pihak pertama bersedia mencabut laporan terhadap pihak kedua dan tidak  akan  mempermasalahkan  lagi  di  kemudian  hari  karena sudah  diselesaikan  secara  kekeluargaan;  dan  b)  dengan demikian  kedua  belah  pihak  menganggap  permasalahan  ini sudah selesai.
Dalam  Perpol  No  8  Tahun  2021  bahwa  dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat yakni a) perdamaian dari dua belah pihak yang  dibuktikan  dengan  kesepakatan  perdamaian  dan ditandatangani  oleh  para  pihak,  kecuali  untuk  tindak  pidana narkotika;  dan  b)  pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung jawab  pelaku  berupa  pengembalian  barang,  mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak  pidana.  Dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  sesuai dengan  kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh  pihak  korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).
Artinya  disini  jika  melihat  dari  kedudukannya  maka diketahui  bahwa  surat  perdamaian  dalam  penyelesaian  kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian. Surat perdamaian ini nantinya digunakan pula sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam  proses  Penghentian  Penyelidikan  atau  Penyidikan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  15  Perpol  No.  8  Tahun 2021.  Adapun  mengenai  ketentuan  isi  dari  surat  perdamaian, maka  hal  ini  ditentukan  berdasarkan  Pasal  6  ayat  3  Perpol Nomor  8  Tahun  2021  yaitu  a)  mengembalikan  barang;  b) mengganti kerugian; c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari  akibat  tindak  pidana;  dan/atau  d)  mengganti  kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
d. SP3
Terbitnya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  atau SP3  oleh  kepolisian  merupakan  surat  pemberitahuan  dari penyidik  bahwa  perkara  dihentikan  penyidikannya.  Seperti yang  dibahas  sebelumnya  bahwa  untuk  menghentikan  proses penyidikan  suatu  perkara,  sebagai  contoh  dalam  penggelapan dalam  jabatan,  harus  ada  permohonan  tertulis  penghentian penyidikan  yang  dibuat  dan  ditandatangani  para  pihak  yang ditujukan kepada Kapolres Polewali Mandar. Surat permohonan  tersebut  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti pemulihan hak korban seperti  dalam  kasus  penipuan  dan  penggelapan  adalah  bukti pengembalian  uang  atau  barang  atau  bentuk-bentuk  lain  dari penggantian kerugian yang dialami korban.
Selanjutnya  penyidik  Polres  Polman  akan  melakukan penelitian kelengkapan dari permohonan penghentian penyidikan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dan  melakukan pemeriksan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan.  Bila  hasil penelitian  dokumen,  pemeriksaan  tambahan,  dan  klarifikasi para pihak sudah terpenuhi, tahap selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan  surat  perintah  penghentian  penyidikan  dan  surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena  keadilan  restoratif,  Jaksa  penuntut  umum  akan diberitahukan perihal dilaksanakannya penghentian penyidikan dengan  mengirimkan  surat  pemberitahuan  penghentian penyidikan  dengan  dilampiri  surat  ketetapan  penghentian
penyidikan.  Setelah  itu  dilakukan  pelepasan  tersangka  dan pengembalian barang bukti yang disita kepada yang berhak.
Pada  dasarnya  alasan  penghentian  penyidikan  diatur dalam  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP  yaitu  karena  tidak  cukup bukti  atau  peristiwa  tersebut  bukan  peristiwa  pidana  atau penyidikan dihentikan demi hukum (Wibowo, 2021). Adapun contoh  surat  peritah  penghentian  penyidikan  yang  pernah diterbitkan  di  Polres  Polman  yaitu  Surat  Peritah  Penghentian Penyidikan No: SP3/194/X/2022/Reskrim tentang penghentian penyidikan
terhadap Laporan Polisi No:
23/LP/B/214/IX/2022/Polda  Sulbar/Res  Polman/Spkt,  tanggal 15 September 2022, Pelapor atas nama Sdra. Rian Ardiansyah Idris dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif.
3.2  Faktor  Penghambat  dalam  Penerapan  Keadilan Restoratif  dalam  Menyelesaikan  Tindak  Pidana Penggelapan  dalam  Jabatan  di  Kepolisian  Resor Polewali Mandar dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023 Penerapan keadilan resoratif terhadap kasus tindak pidana penggelapan  dalam  jabatan  dalam  wilayah  hukum  Polres Polman  terungkap  dari  7  (tujuh)  kasus  tahun  2022  terdapat  6 (enam) kasus tindak pidana tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan  resoratif.  Selanjutnya  pada  tahun  2023  dalam penanganan kasus penggelapan dalam jabatan juga menunjukkan ketidak berhasilan dalam penyelesaian keadilan resoratif dengan 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan  keadilan  resoratif.  Hal  tersebut  diakibatkan  tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sesuai ketentuan Perkap Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.
Ketidakberhasilan dalam penyelesaian keadilan restoratif dipengaruhi  oleh  2  (dua)  faktor  yaitu  a)  faktor  internal  yakni faktor  yang  menjadi  hambatan  penyelesaian  melalui  keadilan restoratif  yang  bersumber  dari  kepolisian  seperti  kurangnya sumber  daya  manusia  dan  kurangnya  sosialisasi  mengenai keadilan  resotratif;  dan  b)  faktor  eksternal  yakni  faktor  yang menjadi  penghambat  tidak  selesainya  penanganan  perkara melalui  keadilan  restoratif  bersumber  dari  luar  instutusi kepolisian  pelapor  dan  tersangka  terutama  dari  segi  ekonomi tersangka  yang  tidak  memenuhi  tuntutan  pelapor  untuk mengganti kerugian yang dialami pelapor

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polman  di  tahun  2022  hingga  tahun  2023  belum  berjalan optimal  diakibatkan  penanganan  kasus  tahun  2022  terdapat  7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus dinyatakan berkas lengkap (P21)  dan  1  (satu)  kasus  dinyatakan  selesai  melalui  keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus yang  ditangani  Polres  Polman  terdapat  3  (tiga)  kasus dinyatakan berkas lengkap (P21) dan 1 (satu) kasus dinyatakan selesai  melalui  Keadilan  Restoratif.  Adapun  faktor  yang menjadi  hambatan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  guna menyelesaikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  di Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  dari  tahun  2022  hingga tahun 2023 dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu 1) faktor internal yakni faktor yang bersumber penyelesaian keadilan restoratif di Polres Polman dengan hambatan bersumber dari faktor sumber daya  manusia  dan  sosialisasi  ke  masyarakat;  dan  2)  faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari luar kepolisian yaitu pelapor  dan  tersangka  yang  pengaruhnya  di  antaranya
bersumber  dari  faktor  ekonomi,  pastisipasi  masyarakat,  dan budaya.
Polres Polman untuk mengikutisertakan penyidik sebagai mediator  melalui  tingkat  pendidikan  khusus  untuk  bertindak dalam  penanganan  keadilan  restoratif  agar  dapat  menjadi mediator  yang  akuntabel.  Selain  itu  disarankan  kepada  pihak Polres  Polman  agar  melakukan  langkah-langkah  preventif sebagai  bentuk  pencegahan  tindak  pidana  dengan  melakukan kegiatan  sosialisasi  ataupun  penyuluhan  baik  secara konvensional maupun secara digitalisasi.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Angriani, P. (2020). Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak  Yang  Belum  Berumur  12  Tahun  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana.  Makassar:  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin.
Engka, F. (2023).  Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan  Pemakaian  Barang  (Pasal  315  KUHP)  Oleh Pemegang  Barang  Karena  Pekerjaanya.  Lex  Privatum XI(3).
Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  sebagai  Alternatif dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan  Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.  UBELAJ, 3(2), 142-158.
Hartono,  B.  (2016).  Analisis  Keadilan  Restoratif  (Restorative
Justice)  dalam  Konteks  Ultimum  Remedium  debagai Penyelesaian  Permasalahan  Tindak  Pidana  Anak.
PRANATA HUKUM, 10(2): 86-98.
Hasan.  (2013).  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2).
Kurnia,  P.,  Luthviati,  R.,  &  Prahanela,  R.  (2015).  Penegakan Hukum  Melalui  Restorative  Justice  yang  Ideal  sebagai Upaya  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Jurnal  GEMA,
Th. XXVII/49.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8
Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional, (1): 97-144 UNODC. (2006). Handbook on Restorative Justice
Programmes. Criminal Justice Handbook Series. UN New York: Vienna.
Wibowo,  R.  H.  (2021).  Pendekatan  Keadilan  Restorative Dalam  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Progresif, 9(2) 146-157.