P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Pendapatan pajak: apakah terdapat perbedaan pada masa Covid-19 dan pasca Covid-19?
Nurulnisa Djamaluddin 1 , Dudi Abdul Hadi 2 1,2 Universitas Widyatama Bandung, Indonesia, nunink.kantao@gmail.com
Dikirim 1 Januari 2023,  disetujui 20 Februari 2023, diterbitkan 19 Maret 2023 Pengutipan: Djamaluddin, N & Hadi, D.A. (2022). Pendapatan Pajak: Apakah Terdapat Perbedaan pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19?. Gema Wiralodra , 14 (1), 1-17.

## Abstrak
Covid-19 telah mendorong adanya perubahan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak yakni terkait dengan pendapat dari pajak kendaran bermotor di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak kendaran baik di masa COVID-19 maupun pasca COVID-19. Untuk mengukap tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Data pada penelitian ini diambil dari informasi penerimaan  pajak  kendaraan  angkutan  bermotor  bulanan  dari  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  antara  tahun  2020  dan  2022.  Selain  itu,  peneliti  juga melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya, data dari hasil pengumpulan di analisis secara deskriptif maupun secara kuantiatif menggunakan Anova dan paired sample t-tes. Berdasarkan hasil penelitian terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa New Normal di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan  pada  Masa  New  Normal  mampu  meningkatkan  total  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor (PKB) dibandingkan pada masa pandemi covid 19, yaitu pada Juli 2021 sampai Oktober 2022.
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid 19, Masa New Normal

## Abstract
Covid-19 has prompted changes in various sectors. One of the affected sectors is related to income from  motorized  vehicle  taxes  in  Central  Sulawesi.  Based  on  that,  this  study  aims  to  analyze differences  in  vehicle  tax  revenue  both  during  COVID-19  and  after  COVID-19.  To  reveal  these objectives, this research uses a quantitative approach with an ex post facto design. The data in this study  were  taken  from  information  on  monthly  motorized  vehicle  tax  receipts from  the  Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Central Sulawesi Province between 2020 and 2022. In addition, researchers  also  made  direct  observations.  Furthermore,  data  from  the  collection  results  were analyzed  descriptively  and  quantitatively  using  ANOVA  and  paired  sample  t-test.  Based  on  the results of the study, there is a difference in Motor Vehicle Tax Revenue during the Covid-19 Period and  the  New  Normal  Period  at  the  Regional  Revenue  Agency  (BAPENDA)  Office  of  Central Sulawesi  Province.  The  policy  during  the  New  Normal  Period  was  able  to  increase  total  motor vehicle tax revenue (PKB) compared to during the Covid 19 pandemic, namely from July 2021 to October 2022.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Covid 19 Pandemic, New Normal Period .

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan iuran yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang telah memenuhi wajib  pajak,  baik  organisasi  atau  perseorangan  yang  tunduk  pada  negara  dan  digunakan untuk menegakkan kesejahteraan umum bangsa serupa dengan keputusan, peraturan, serta hukum yang diresmikan oleh pemerintah (Jatmika, 2020). Usaha kenaikan pemasukan pajak
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
wilayah (PAD) melewati pemungutan pajak yang efisien serta berdaya guna ialah salah satu metode pemerintah wilayah bisa menaikkan pemasukan asli wilayah (PAD) (Pontoh, et al., 2019). Penguasa wilayah pastinya hendak mengalami tantangan pada menaikkan pendapatan pajak  selaku  hasil  dari  upaya  ini.  Salah  satunya  adalah  mengumpulkan  pajak  untuk meningkatkan  kontribusinya  terhadap  PAD  dan  membantu  mencapai  tujuan  PAD.  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  ialah  salah  satu  pajak  wilayah  yang  bisa  mendongkrak pemasukan asli wilayah.
Pajak berdasarkan pemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor mencakup PKB bersumber  pada  Peraturan  Menteri  Pada  Negara  No  28  Tahun  2022  mengenai  Bawah Pengenaan  Pajak  serta  Bea  Balik  Julukan  Alat  transportasi  Bermotor  serta  Pajak Perlengkapan Berat. Kepemilikan serta atau ataupun kemampuan penuh atas alat transportasi bermotor  ialah  subjek  Pajak  Alat  transportasi  Bermotor  yang  jadi  subjek  Pajak  Alat transportasi  Bermotor  (Anthon,  2021).  Di  Indonesia,  wabah  Covid-19  pertama  kali ditemukan  pada  awal  Maret  2020.  Pemerintah  mengambil  tindakan  untuk  menghentikan penyebaran virus tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru berupa kebijakan lockdown akibat penyebaran virus yang sangat cepat. Perekonomian Indonesia adalah salah satu dari banyak  hasil  dari  kebijakan  ini.  Terganggunya  pendapatan  pemasukan  asli  wilayah, spesialnya dari zona pendapatan pajak wilayah, jadi salah satu aspek yang pengaruhi akibat itu (Fadilla, 2022).
Data badan pendapatan daerah menunjukkan, akibat pandemi penyakit virus corona 2019, penerimaan pajak kendaraan bermotor turun signifikan antara 5 April hingga 5 Mei 2020, menggambarkan dampak Covid-19 di Sulawesi Selatan. Penerimaan pajak kendaraan terendah di masa pandemi adalah Rp 10.259.772.489 pada bulan April dan Mei, atau pada awal periode Covid 19. Terjadi kenaikan signifikan sebesar Rp 17.052.736.997 pada bulan Juni,  atau  sesaat  setelah  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan  diumumkan.  Ini mewakili  peningkatan  40%  pada  Mei  2020  (Anthon,  2021).  Selain  itu,  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  Provinsi  Sulut  mengalami  penurunan  di  masa  pandemi  Covid-19, khususnya  pada  April  2020.  Hanya  Rp326.109.934.914  dari  target  yang  hilang  pada penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  tahun  2020  atau  90,55  persen  dari  target. Dibandingkan  dengan  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  tahun  2019  sebesar Rp364.467.162.889 atau 106,47 persen dari target pemungutan.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Akibat pandemi Covid-19 mewajibkan pemerintah mengambil aksi buat melindungi perekonomian. Perekonomian harus tetap berjalan, alhasil pemerintah mengambil tahap buat memutuskan  serta  meresmikan  wajar  terkini  (new  wajar).  Tempat  kegiatan  tidak memperbolehkan  pembatasan  permanen. New  Normal merupakan  metode  hidup  terkini dimana  hidup  wajib  berdampingan  dengan  Covid-  19,  banyak  hal  baru  seperti  memakai masker  di  dalam  ruangan,  dan  prosedur  medis.  Masyarakat  Indonesia  dipaksa  untuk menyesuaikan  diri  dengan  kebijakan  baru  ini  dengan  normal  baru  (tatanan  hidup  baru) (Fadilla, 2022).
Selanjutnya,  penerimaan  pajak  berfluktuasi  pada  awal  pandemi  yaitu  Maret  2020, dengan  diberlakukannya  kebijakan  tatanan  hidup  baru,  yaitu  mulai  Juni  2020.  Pada  awal pandemi Covid-19 yaitu Maret 2020, penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 24.697.702.100, angka ini mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah Covid 19.  Pada  bulan  April  dan  Mei  2020,  atau  setelah  pemberlakuan  pembatasan  skala  sosial (PSBB), terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu Rp 13.160.164.375 pada bulan April dan Rp 19.621.159.950 pada bulan Mei 2020. Pendapatan pajak kemudian meningkat setelah pemerintah  memberlakukan  kebijakan  tatanan  kehidupan  baru  ( New  Normal )  khususnya pada  bulan  Juni  2020  yang  menyentuh  angka  Rp.  23.057.375.100,  hampir  menyamai pendapatan awal pandemi. Kemudian pada bulan Juli, pendapatan pajak di Sulawesi Utara kembali mengalami peningkatan yaitu pada angka Rp. 29.113.109.453 (Tumuli, 2021).
Di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  pada  masa pandemi  covid  19  dan  memasuki  tatanan  baru  pada  tahun  2020  yaitu  pajak  pendapatan daerah  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  daerah  sebelum  pandemi  khususnya  pada tahun 2019. Pada tahun 2019 total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.090.854.785.000, namun penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp pada tahun 2020. 1.041.466.603.000 (BPS, 2021).
Dalam rangka memulihkan perekonomian negara dan sangat  membantu  masyarakat dalam  pemulihan  ekonominya  maka  diberlakukan  kebijakan  mengenai  tatanan  kehidupan baru  ( new  normal )  pada  Juni  2020.  Menurut  penelitian  Nurfitrana  &  Saputra  (2020),  ada perbandingan yang penting dalam pajak kendaraan bermotor pemasukan saat sebelum serta setelah kebijaksanaan penguasa diaplikasikan sepanjang pandemi. Rasio penerimaan PKB sebelum  dan sesudah kebijakan diterapkan berbeda 50 persen. Studi tersebut  menemukan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
bahwa sebelum dan sesudah pemerintah menerapkan kebijakan ini, Antara pandemi dan new normal,  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  berbeda  jauh.  Penelitian  lebih  lanjut diperlukan dalam fenomena ini. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid- 19,  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  efektivitas  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  Sulawesi  Tengah. Tujuan dari peraturan dan kebijakan  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  lebih  banyak  uang  dari  pajak  kendaraan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan hal rumusan masalah penelitian ini terdiri atas:
1. Bagaimana  Pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  Masa  Covid-19  di  Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa New Normal di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Apakah  Ada  Perbedaan  Pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  Provinsi Sulawesi Tengah pada masa Covid-19 dan Masa New Normal ?

## 2. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kunatiatif dengan desain ex post facto . Pendekatan kuantitatif yang digunakan karena gambaran datanya menggunakan angka yang diambil dari data pendapatan pajak kendaran dari tahun 2020 hingga 2022.  Data tersebut diperoleh  dari  Kantor  dinas  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Provinsi  Sulawesi Tengah mulai dari awal pandemi covid masuk ke indonesia pada maret 2020 sampai masa new  normal pada  Oktober  2022  sebanyak  32  laporan  keuangan  perbulan.  Selanjutnya, peneliti  mengambil  data  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  ketika  pandemi  sampai dengan new normal . Pandemi Covid-19 dimulai pada maret 2020 dan berlangsung sampai juni  2021.  Setelah  pandemi  Covid-19,  pemerintah  mengeluarkan  aturan  tentang  tatanan kehidupan baru atau dikenal dengan new normal . Masa new normal dimulai pada juni 2021, atau  setelah  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dicabut oleh pemeritah, dan berlangsung sampai sekarang.

## Definisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
tersebut. Definisi operasional memungkinan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu  yang  operasional  sehingga  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  pengukuran (Ridha, 2017). Pada penelitian ini definisi operasional dapat disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional X 1 (Pandemi Covid-19)
Pandemi  Covid  19  dimulai  sejak  Maret  2020,  Pemerintah Pusat pada  saat itu merespon pandemi dengan mengeluarkan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID- 19)  sampai  dikeluarkan  peraturan  pemerintah  tentang new normal .
X 2
(Masa New Normal )
Masa new  normal di  Indonesia  dilakukan  secara  bertahap.
Pemberlakuan masa new normal secara nasional dimulai dari pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) pada bulan Juni 2021. Y (Pajak Kendaraan Bermotor) Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  jenis  Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam  bentuk  angka  ataupun  dalam  bentuk  uraian.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tentang  data  perkembangan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  periode  tahun  2020-2022  yang  berupa  laporan  keuangan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
Selanjutnya,  pada  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Studi kepustakaan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Studi  kepustakaan  dengan  membaca  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  di  ambil,  baik  berupa  buku,  Undang-Undang  perpajakan,  peraturan  pemerintah, peraturan  daerah,  tulisan  ilmiah  World  Wide  Web  (www)  dan  sebagainya.  Teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  di  maksudkan  untuk  mengungkapkan  buah pikiran dan mengumpulkan berbagai literatur.
2. Teknik observasi langsung
Pengumpulan data dengan observasi langsung dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian yang mana telah direncanakan secara sistematik dan berkaitan dengan  tujuan  penelitian  serta  mengadakan  interaksi  sosial  dengan  pihak-pihak  yang dianggap  dapat  memberikan  dukungan  dan  informasi  yang  dibutuhkan  selama berlangsungnya aktifitas penelitian.

## Analisis Data
Pada  penelitian  ini  analisis  data  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif  dan  inferensial.
Analisis ssecara statistik deskripstif bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan.  Selain  itu,  statistik  deskriptif  digunakan  memberikan  gambaran  atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.
Selanjutnya,  statistik  infernsial  pada  penelitian  ini  menggunakan  Uji  statistik, analisis  varians  (ANOVA),  yang  mengasumsikan  bahwa  meskipun  sampel  yang  berbeda dapat berasal dari populasi yang sama dengan cara yang berbeda, mereka memiliki varian yang sama. Varians yang sama ( homoscedasticity ) adalah ketika varians mendekati/hampir sama di  seluruh sampel.  Selain Anova, peneliti juga menggunakan   Uji  t,  yang bertujuan untuk  mengetahui  perbedaan  rata-rata  dua  sampel  yang  berhubungan  atau  berpasangan (Paired Sample T-test) yang disajikan.

## Pengujian Hipotesis
Pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data yang telah dihasilkan. Uji hipotesis akan  menunjukkan  hubungan  antara  menerima  atau  menolak  suatu  hipotesis.  Penerimaan maupun penolakan tersebut adalah hasil analisis data. Pada pengujian hipotesis penelitian ini, digunakan besaran nilai p value dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Hasil  uji  beda  berpasangan  yang  dilakukan  dapat  menunjukkan  besaran  nilai  p  (Lihat Gambar 1).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
1. Nilai p ≥ 0,05 maka Ho (Ho: µ1= µ2) yaitu Tidak terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan  Bermotor  pada  Masa  Covid-19  dan  Masa New  Normal di  Kantor  dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah akan diterima
2. apabila nilai p < 0,05 maka H 1 (µ1= µ2)  yaitu Terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan  Bermotor  pada  Masa  Covid-19  dan  Masa New  Normal di  Kantor  dinas Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  diterima  dan  Ho ditolak.
Gambar 1 Grafik Pengujian Hipotesis

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Gambaran Umum Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tengah  periode  2020-2022.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  periode  2020-2022  melalui  Unit  Pelaksana Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Lokasi  penelitian  yang dilakukan  penulis  dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi  penelitian  dilakukan  pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jl. Prof. Dr. Moh Yamin No. 34 Palu (Lihat Gambar 2).

## Gambar 2
Lokasi Kantor BAPENDA Sulawesi Selatan
Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah bernama “Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tengah”.  Waktu pembentukannya  bersamaan  dengan  dibentuknya  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat  I  Sulawesi  Tengah  dan  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tenggara  dengan  menggubah Undang-Undang  Nomor  47  Prp  Tahun  1960  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

## Gambar 3
Gedung Kantor BAPENDA
Sumber: https://bapenda.sultengprov.go.id/
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  KUPD.  7/7/39-  26  tanggal  31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7/14/23 tanggal  24  Juni  1978,  nomenklatur  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  di  seluruh  Indonesia  menjadi  seragam.  Untuk  Provinsi  Sulawesi  Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor 02
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Tahun  1978  tentang  Pembentukan  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  Dinas  Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## Analisis Efisiensi
Berikut hasil analisis efisiensi pajak kendaraan bermotor selama pandemo covid 19 dan masa new normal.

## Tabel 2
Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19
Bulan Biaya Pemungutan (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi (%) Kriteria Maret 2020 702.918.570,4 23.430.619.013,00 3 Sangat Efisien April 2020 439.597.719,5 14.653.257.318,00 3 Sangat Efisien Mei 2020 455.190.957 15.173.031.900,00 3 Sangat Efisien Juni 2020 549.846.988,2 18.328.232.940,00 3 Sangat Efisien Juli 2020 570.709.758,7 19.023.658.624,00 3 Sangat Efisien Augustus 2020 585.258.012 19.508.600.400,00 3 Sangat Efisien September 2020 586.749.195 19.558.306.500,00 3 Sangat Efisien Oktober 2020 536.259.478,5 17.875.315.950,00 3 Sangat Efisien November 2020 694.668.135 23.155.604.500,00 3 Sangat Efisien December 2020 995.132.460 33.171.082.000,00 3 Sangat Efisien January 2021 597.759.249 19.925.308.300,00 3 Sangat Efisien February 2021 553.029.088,9 18.434.302.963,00 3 Sangat Efisien Maret 2021 692.852.244 23.095.074.800,00 3 Sangat Efisien April 2021 621.899.985 20.729.999.500,00 3 Sangat Efisien Mei 2021 700.319.253 23.343.975.100,00 3 Sangat Efisien Juni 2021 668.994.889,5 22.299.829.650,00 3 Sangat Efisien

## Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah
Walaupun terjalin instabilitas pendapatan pajak alat transportasi tiap bulan, tingkatan kemampuan  konsisten  konsisten  dari  Maret  2020  sampai  Juni  2021  sepanjang  pendemi Covid-  19,  semacam  yang  ditunjukkan  dalam  bagan  di  atas.  Dengan  tutur  lain,  tingkatan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
kemampuan  bulanan  konsisten    di  angka  3%  karena  Pemerintah  Sulawesi  Tengah, khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah,  sudah  membutuhkan  3%  dari  pendapatan  pajak kendaraan. Pada masa pandemi COVID 19, penerimaan pajak memuncak pada Desember 2020  dan  anjlok  pada  April  2020.  Selama  wabah  COVID  19,  total  penerimaan  pajak kendaraan bermotor adalah Rp331.706.199.458,00.

## Tabel 3
Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor selama masa New Normal
Bulan Biaya Pemungutan (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi (%) Kriteria Juli 2021 622.452.435 20.748.414.500,00 3 Sangat Efisien Agustus 2021 622.905.618 20.763.520.600,00 3 Sangat Efisien September 2021 652.688.802 21.756.293.400,00 3 Sangat Efisien Oktober 2021 658.814.157 21.960.471.900,00 3 Sangat Efisien November 2021 807.548.811 26.918.293.700,00 3 Sangat Efisien Desember 2021 878.636.280 29.287.876.000,00 3 Sangat Efisien Januari 2022 777.821.701,8 25.927.390.060,00 3 Sangat Efisien Februari 2022 601.285.137 20.042.837.900,00 3 Sangat Efisien Maret 2022 777.611.243,4 25.920.374.780,00 3 Sangat Efisien April 2022 685.808.823 22.860.294.100,00 3 Sangat Efisien Mei 2022 605.717.505 20.190.583.500,00 3 Sangat Efisien Juni 2022 783.340.980 26.111.366.000,00 3 Sangat Efisien Juli 2022 771.463.686 25.715.456.200,00 3 Sangat Efisien Agustus 2022 857.296.755 28.576.558.500,00 3 Sangat Efisien September 2022 787.897.776 26.263.259.200,00 3 Sangat Efisien Oktober 2022 745.045.473 24.834.849.100,00 3 Sangat Efisien
Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah
Pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  dalam  rentang  waktu  New  Wajar  semacam nampak  dalam  bagan  di  atas  fluktuasi  tiap  bulannya,  tetapi  tingkatan  efisiensinya  tetap konsisten  dari  Juli  2021  sampai  Oktober  2022.  Dengan  tutur  lain,  Penguasa  Sulawesi Tengah,  spesialnya  Tubuh  Pemasukan  Wilayah,  telah  mensyaratkan  3%  dari  penerimaan pajak kendaraan, sehingga tingkat efisiensi tetap 3% per bulan. Selama masa normal baru, Desember  2021  mencatatkan  penerimaan  pajak  tertinggi,  sedangkan  Februari  2022 mencatatkan terendah. Selama pandemi Covid 19, total penerimaan pajak kendaraan adalah Rp. 387.877.839.440,00

## Analisis Deskriptif
Hasil olah data analsis statistik deskriptif dari variabel yang telah ditentukan pada penelitian ini sebagai berikut.
Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Pandemi Covid 19 16  14.653.257.318  33.171.082.000 20.731.637.466 4.291.593.548 Masa New Normal  16  20.042.837.900 29.287.876.000 24.242.364.965 3.042.115.121

## Sumber Data: Olah Data dengan SPSS
Berdasarkan  Tabel  4,  selanjutnya  uraian  statistik  deskriptif  buat  variabel-  variabel yang  diawasi.  Sepanjang  era  endemi  covid  19,  dari  Maret  2020  sampai  Juni  2021, pendapatan pajak alat transportasi bermotor mempunyai angka pemasukan  rata-rata sebesar Rp20.731.637.466, dengan nilai  pendapatan tertinggi  sebesar Rp33.171.082.000 dan nilai pendapatan  terendah  sebesar  Rp14.653.257.318.  Mulai  Juli  2021  hingga  Oktober  2022, normal baru akan dimulai, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar Rp. 24.242.364.965, dengan Rp merupakan nilai pendapatan tertinggi. 29.287.876.000, dengan Rp merupakan nilai pendapatan terendah. 20.042.837.900.

## Analisis Varian
Nilai F hitung dan Nilai Probabilitas (sig) dari analisis one way ANOVA adalah 12,898 dan 0,008. Hal ini menunjukkan kalau anggapan Ho ditolak sebab angka sig( P- val) sebesar 0, 008 lebih kecil dari 0, 05(á diresmikan).

## Tabel 5
Analysis of variant
Source of Variation SS Df MS F P-value Fcrit Between Groups 1,15E+20 1 1,15E+20 8,199 0,008 4,196 Within Groups 3,94E+20 30 1,41E+19 Total 5,1E+20 29

## Sumber :Data olahan dengan SPSS
Dengan  begitu  bisa  disimpulkan  kalau  pendapatan  pajak  alat  transportasi  bermotor dalam  kantor  tubuh  pemasukan  wilayah  (BAPENDA)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  penting dalam Era Covid- 19 serta new normal.
Uji Beda Berpasangan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Uji-t sampel berpasangan merupakan tipe percobaan perbandingan yang dipakai buat memastikan  signifikansi  perbandingan  pada  umumnya  antara  golongan  ilustrasi  terpaut. Pada  perihal  ini,  tingkatan  signifikansi  membuktikan  kalau  kita  beresiko  menyangkal hipotesis  yang benar sebanyak 5%  (5% atau 0,05 signifikansi  adalah standar umum  yang digunakan dalam penelitian). Berikut ini adalah nilai referensi evaluasi uji-t:
- jika sig: p > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan.
- jika sig: p < 0,05 maka terdapat perbedaan pada tingkat sig 5%
- jika sig: p < 0,01 terdapat perbedaan pada tingkat sig 1%
Hasil olah data melalui uji beda rata-rata kedua pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 6 Paired Samples Correlations
N  Correlation  Sig. Pair 1  Pandemi Covid 19 Masa New Normal 10 0,132 0,67

## Sumber: Data olahan dengan SPSS
Bersumber  pada  hasil  pengetesan  memakai  percobaan  beda  dengan  cara“  t-ilustrasi berduaan”  membuktikan  kalau  ikatan  antara  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  saat sebelum  serta  pendapatan  pajak  alat  transportasi  bermotor  sepanjang  Covid-  19 membuahkan angka 0,058 dengan nilai probabilitas (Sig.) yaitu 0,67. Oleh karena nilai itu, sig 0,67 memiliki nilai yang lebih besar dari nilai α maka untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau 0,05>0,67.
Tabel 6
Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 22.487.0 01.215,5 6 4.070.6 86.930 719.070. 948,48 21.076.606 .069,70 23.897.396.3 61,43 -2,853 15 0,012
Sumber :Data olahan dengan SPSS
Berdasarkan hipotesis penelitian ini, yaitu :
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
H 0 : Tidak  terdapat  signifikansi  Pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor pada  Masa  Covid-19  dan Masa New Normal di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
H 1 : Terdapat signifikansi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa New Normal di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
Tingkat signifikansi hasil pengujian hipotesis dalam hal ini adalah  0,003, yang ditunjukkan oleh hasil pengujian lain yang dilakukan dengan menggunakan metode t sampel berpasangan. Nilai signifikansi aktual kurang dari atau sama dengan taraf pengujian hipotesis sebesar 0,05 (= 0,05) atau 0,012;  0,05,  dalam  hal  ini  Ha  diterima  dan  H0  ditolak.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Kantor  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah melihat adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa Covid-19 dan New Normal.
Akibatnya,  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sangat terpengaruh oleh kebijakan New Normal pemerintah. Disparitas antara Rp dan rata-rata penerimaan pajak kendaraan selama pandemi Covid-19 juga menunjukkan efek tersebut. Selama masa normal baru, nilai rata-rata penerimaan pajak kendaraan adalah Rp 20.731.637.466. 24.242.364.965 dengan selisih Rp 3.510.727.499 antara penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid- 19  dan  pada  masa  New  Normal,  dimana  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  lebih  tinggi dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 .

## Pembahasan
Efisiensi yang sangat efisien sebesar 3% ditemukan dalam analisis data efisiensi penerimaan pajak kendaraan selama pandemi Covid 19 dan transisi ke normal baru. Secara umum, sistem pajak kendaraan di Sulawesi Tengah berjalan sangat baik.
Sejak  Maret  2020  hingga  Juni  2021,  masa  pandemi  Covid  19,  penerimaan  pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 331.706.199.458,00. Total pendapatan meningkat sebesar Rp387.877.839.440,00 selama periode normal baru yang berlangsung dari Juli 2021 hingga Oktober 2022. Selama periode normal baru sebesar Rp. dan pandemi Covid-19, perbedaan penerimaan  pajak  kendaraan  cukup  signifikan.  56.171.639.982,00.  Terjadi  kesenjangan pendapatan yang signifikan karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  untuk  menghadapi  pandemi  dan  membantu perekonomian provinsi pulih dari pandemi Covid-19.
Penerimaan  pajak  kendaraan  meningkat  akibat  kebijakan  pemerintah  yang memperlakukan masa orde baru atau new normal. Terbukti berbagai pelonggaran kebijakan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Analisis pengolahan data varians dan uji beda berpasangan mengungkapkan bahwa terdapat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang signifikan pada masa Covid-19 dan masa normal baru di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dimana  kebijakan  new  normal  pemerintah  adalah mampu meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut  temuan  studi,  periode  new  normal  telah  mengubah  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  secara  signifikan  dibandingkan  dengan  pandemi  Covid-19.  Wabah Covid-19  membawa  perubahan  yang  signifikan,  termasuk  penurunan  signifikan  pada penerimaan  pajak  kendaraan,  menurut  penelitian  Tumuli  (2021).  sebelum  dan  selama pandemi Covid-19.
Menurut Lie et al. (2022), kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan mengalami penurunan  yang  menjelaskan  adanya  perbedaan  signifikan  penerimaan  pajak  kendaraan antara pandemi Covid 19 dengan new normal. Saat pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh  Indonesia,  pemerintah  menerapkan  kebijakan  menutup  tempat-tempat  keramaian yang menjadi sumber penyakit tersebut. Hal ini berdampak signifikan terhadap penurunan ekonomi  masyarakat.  Akibatnya,  kepatuhan  masyarakat  juga  menurun,  yang  secara  tidak langsung berdampak pada penurunan pembayaran pajak.
Penerimaan  pajak  kendaraan  meningkat  secara  signifikan  sebagai  dampak  dari berbagai  kebijakan  pemerintah.  Dua  contoh  kebijakan  pemerintah  yang  berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang  Pengurangan  Tunggakan  Pokok  Pajak,  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Berupa Kendaraan Bermotor Denda Pajak, dan Pengurangan Bea Cukai Kendaraan. Motor kedua dan ketiga pada tahun 2021.
Gumilang et al. (2016) menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor  berkorelasi  langsung  dengan  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  masyarakat. Kenaikan  signifikan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  tanda  dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap pandemi  Covid-19,  pemerintah  menerapkan  kebijakan  “new  normal”  yang  berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Kemampuan kebijakan ini untuk meningkatkan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
pendapatan  ekonomi  masyarakat  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  kepatuhan  wajib pajak masyarakat (Baharuddin et al., 2021).
Aliyudin et al. (2022) mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang baik dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah, penerimaan yang tinggi dari berbagai jenis pajak daerah,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  baik  semuanya  dapat  membantu  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Ketidakmampuan  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam memaksimalkan  pemungutan  pajak  daerah  dan  banyaknya  wajib  pajak  yang  menunggak pajak daerah berpotensi menjadi penyumbang penurunan penerimaan pajak daerah.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) terdapat perbedaan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada masa Covid-19 dan masa new normal di kantor dinas badan pendapatan daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Kebijakan pada Masa New Normal mampu meningkatkan total pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dibandingkan  pada  masa  pandemi  Covid-19,  yaitu  pada  Juli  2021  sampai  Oktober  2022. Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  yaitu  (1) hendaknya pemerintah daerah  mengeluarkan berbagai  kebijakan  yang dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  masyarakat.  (2)  Mengeluarkan kebijakan  dalam  menghadapi  tatanan  dunia  baru  pasca  pandemi  covid  19  atau  masa new normal sehingga dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran yang luas dan terkini mengenai perbedaan pandemi Covid- 19 dan masa new normal terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## 5. Ucapan Terimakasih
Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang  dana  penelitian,  pakar  yang  berkontribusi  dalam  diskusi  atau  pengolah  data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

## 6. Daftar Pustaka
Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Maknunah, R. A. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  setelah
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Penerapan  E-Samsat. Jurnal  Perpajakan  dan  Keuangan  Publik , 1 (1),  31-43. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/20482
Anthon, F. (2021). Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masa pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Makassar II. Economic Bosowa Journal , 7 (3), 228- 241. https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/475
Baharuddin,  T.,  Salahudin,  Qodir,  Z  &  Jubba,  H.  (2021).  Transisi new  normal akibat pandemi Covid-19 sebagai refleksi perbaikan ekonomi sosial di Indonesia. Journal of Government and Politics , 3(1), 1-17. https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5351
BPS. (2021). Sulawesi Tengah Dalam Angka. Palu: BPS
Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  masa  pandemi  Covid-19  dan New  Normal. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi
Kita , 11 (1), 78-98. Https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590.
Gumilang, S.R., Nurochman, M & Kartika, L. (2020). The effect of the implementation of e-samsat and progressive taxes on motor vehicles tax revenue in sumedang district (case  study  at  SAMSAT  Sumedang). Journal  of  Business,  Accounting  and Finance , 1 (1),
1-16.
https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/job/article/download/162/95
Jatmika, B. J. (2020). Asas hukum sebagai pengobat hukum; implikasi penerapan omnibus law. JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura) , 9 (1), 71-83. http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145
Lie, M.A.L, Sabijono, H. & Mintalangi, S.S.E. (2022). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan saat pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan asli Dareah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,
Sosial, Budaya,
dan Hukum), 5 (2), 459-468.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/37702/3 5413
Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)  dan  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBN-KB)  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL” , 9 (1), 118-127, https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076
Nurfitriana & Saputra, A. (2020). Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  pada  badan  pendapatan  Daerah  Provinsi Sulawesi Tengah. Ekonomy Deposit Jurnal , 2(1),1-10. https://uit.e- journal.id/EDJ/article/download/729/623/
Tumuli, K.F., George, M. V. K & Jaclien, I. S.(2021). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara . Jurnal
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Berkala Ilmiah Efisiensi , 2 (2) 121-129. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/35748/33392