## PENGELOLAAN HUTAN NAGARI BERDASARKAN SKEMA PERHUTANAN SOSIAL OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATERA BARAT
Syofiarti 1* , Titin Fatimah 2 , Kevin Muhammad Yades 3
1),2),3) Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: syofiarti@law.unand.ac.id

## *Corresponding Author: Syofiarti
Abstract:  Forest  is  one  of  the  natural  resources  used  by  communities  around  the  forest  to support  their  lives  including  Indigenous  Peoples.  However,  in  the  use  of  forests,  there  are often  various  tenure  conflicts,  such  as  claims  to  forest  areas.  Forest  management  by communities  around  forests  often  conflicts  with  government  policies.  After  the  issuance  of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, it is a form of recognition of Indigenous Peoples  in  managing  forests  and  the  designation  of  customary  forests  as  forests  within  the territory  of  Indigenous  Peoples.  In  line  with  the  Constitutional  Court  Decision,  the government then launched a Social Forestry program in order to improve community welfare through  forest  management.  One  of  the  Social  Forestry  schemes  that  is  the  focus  of  this research is the management of Village Forests (Hutan Nagari) which in this case is given to Indigenous Peoples. There is still a slowdown in the management licensing process because it  must  be  submitted  to  the  Ministry.  In  addition,  there  are  still  various  tenure  conflicts  in forest areas. Based on what was stated, the researcher was interested in researching how to regulate  the  management  of  the  Nagari  Forest  under  the  Social  Forestry  scheme  by  the MHA, how the licensing and management of the Hutan Nagari based on the Social Forestry scheme by the MHA, and formulate the management  pattern of  the Nagari  Forest  based on the Social Forestry scheme by the MHA.

## Keywords: Nagari Forest; Social Forestry; Indigenous Peoples
Abstrak : Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk menopang kehidupan mereka termasuk Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam pemanfaatan hutan sering ditemui berbagai konflik tenurial, seperti klaim atas kawasan hutan.  Pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  sering  bertentangan  dengan kebijakan pemerintah. Pasca keluarnya Putusan  MK No.35/PUU-X/2012 merupakan bentuk pengakuan  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  mengelola  hutan  dan  penetapan  hutan adat  sebagai  hutan  yang  berada  dalam  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat.  Sejalan  dengan Putusan  MK  tersebut,  pemerintah  kemudian  mencanangkan  program  Perhutanan  Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan. Salah satu skema  Perhutanan  Sosial  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  Hutan  Desa (Hutan  Nagari)  yang  dalam  hal  ini  diberikan  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat.  Masih terdapat  perlambatan  dalam  proses  perizinan  pengelolaan  nya  karena  harus  diajukan  ke Kementerian.  Disamping  itu,  masih  juga  ditemui  berbagai  konflik  tenurial  pada  kawasan hutan.  Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti
bagaimana pengaturan pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA,  bagaimana  perizinan  dan  pengelolaan  Hutan  Nagari  berdasarkan  skema  Perhutanan Sosial  oleh  MHA,  dan  merumuskan  pola  pengelolaan  Hutan  Nagari  berdasarkan  skema Perhutanan Sosial oleh MHA.
Kata kunci: Hutan Nagari; Perhutanan Sosial; Masyarakat Hukum Adat

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  salah  satu  kekayaan  alam  yang  dimiliki  rakyat  Indonesia  yang dikuasakan  dan  diamanatkan  kepada  negara  untuk  dikelola.  Untuk  itu  Negara  dalam  hal  ini pemerintah  harus  dapat  mengatur  dan  mengelola  agar  sumberdaya  alam  tersebut  dapat dimanfaatkan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  dan  merupakan  tujuan  akhir  dari pengelolaan  sumberdaya  alam.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 yang  berbunyi  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumberdaya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih  lanjut  kemakmuran  rakyat  merupakan  semangat  dan  cita-cita  akhir  Negara kesejahteraan ( welfare state ) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu instrument untuk mencapainya. 1
Berdasarkan  konsideran  menimbang  UU  No.41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan (selanjutnya  disebut  UU  Kehutanan)  pada  huruf  a,  b,  dan  c  menyatakan; pertama bahwa hutan,  sebagai  karunia  dan  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dianugerahkan  kepada Bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  Negara,  memberikan  manfaat serbaguna  bagi  umat  manusia,  karenanya  wajib  disyukuri,  diurus,  dan  dimanfaatkan  secara optimal,  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  bagi  generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kedua bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari,  dan  diurus  dengan  akhlak  mulia,  adil,  arif,  bijaksana,  terbuka,  profesional,  serta bertanggung-gugat. Ketiga bahwa  pengurusan  hutan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
Karenanya  berdasarkan  ketentuan  ini  maka  menjadi  kewajiban  bagi  negara  untuk mengatur  dan  mengelola  pemanfaatannya  agar  dapat  dinikmati  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  4  UU  Kehutanan  bahwa  semua hutan  di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hutan  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kehidupannya  karena  berfungsi  untuk  menopang  kehidupan  sehari-hari. Mereka  telah  hidup  dengan  hutan  selama  ribuan  tahun  dan  turun  temurun  dan  merupakan tempat yang strategis dalam membangun peradaban mereka. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan  bahwa;  penguasaan  hutan  oleh  Negara  tetap  memperhatikan  hak  Masyarakat
1 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24
Hukum  Adat,  sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya,  serta  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan ketentuan ini maka MHA memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan  hutan.  Namun  pengelolaan  hutan  oleh  MHA  menurut  UU Kehutanan adalah hutan adat.
Penggolongan  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hutan  negara  yang  berada  dalam wilayah MHA 2 menimbulkan konsekuensi adanya pengabaian penguasaan hutan oleh MHA bahkan MHA kehilangan hak atas wilayah adatnya karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberi izin oleh negara. Hal ini lah yang kemudian banyak menimbulkan konflik baik  antara  MHA  dengan  pemerintah  maupun  dengan  badan  hukum  dalam  rangka  untuk mempertahankan  wilayah  hutan  nya  sebagai  wilayah  adat  mereka.  Dengan  demikian,  status hutan  adat  sebagai  hutan  negara  menurut  UU  Kehutanan  menimbulkan  ketidak  adilan  bagi MHA, sehingga MHA berada dalam garis kemiskinan bahkan terusir dari wilayah adatnya.
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.35/PUU-X/2012  menjadikan  hutan  adat bukan  lagi  merupakan  hutan  negara  dimana  frasa  “negara”  pada  Pasal  1  angka  6  UU Kehutanan  dihapus.  Ketentuannya  berubah  menjadi;  hutan  adat  adalah  hutan  yang  berada dalam  wilayah  MHA.  Dengan  demikian  hutan  adat  bukan  hutan  negara.  Hutan  adat dimasukkan  kedalam  kategori  hutan  hak,  sehingga  status  kepemilikannya  kembali  kepada MHA.
Berdasarkan data beberapa hasil penelitian yang pernah ada, masyarakat sekitar hutan pada umumnya merupakan masyarakat yang tertinggal dengan kondisi social ekonomi yang rendah. Mereka pada dasarnya hidup dengan berbagai strategi ekonomi seperti perladangan, berburu  dan  mengumpulkan  hasil  hutan  seperti  kayu,  rotan,  madu  dan  lain  sebagainya. Namun  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  sering  bertentangan  dengan kebijakan  pemerintah.  Bahkan  sering  terjadi  berbagai  konflik  diantaranya  karena  adanya klaim  tentang  kawasan  hutan  sebagai  hutan  negara.  Disamping  banyaknya  potensi sumberdaya  hutan  baik  kayu  maupun  non  kayu,  juga  terdapat  berbagai  potensi  ekologis lainnya; sumber air bersih, sumber air panas, objek wisata alam, situs-situs bersejarah. Untuk itu  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sekitar  hutan,  maka  perlu dikembangkan  karena  proses  pengolahan  dan  produksinya  yang  masih  sederhana  dan terbatasnya sarana dan prasarana. Apalagi pada masa sekarang, tren yang ada adalah kembali ke  alam  seperti  herbal, forest  healing ,  produk  makanan  tanpa  olahan,  dan  lain-lain. Tantangannya  adalah  terkait  akses  jalan  untuk  keluar  masuk  produk  karena  kondisi  jalan yang masih berupa tanah. Disamping itu dalam pengelolaan hutan harus ada kejelasan batas wilayah  supaya  tidak  menimbulkan  konflik  tenurial,  harus  ada  kriteria  dan  standar pengelolaannya  agar  peruntukannya  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan menjamin kepastian hak yang diberikan.
Adanya  Putusan  MK  No.35/PUU-X/2012  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  membuat  terobosan  baru,  yaitu  adanya  skema  Perhutanan  Sosial  yang  ditujukan kepada MHA ataupun masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara  legal.  Program  pemerintah  ini  juga  sebagai  solusi  atas  permasalahan  tenurial  dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk  kesejahteraan dan
2 Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
pelestarian  melalui  prinsip  keadilan,  keberlanjutan,  kapasitas  hukum,  partisipatif,  dan bertanggung  gugat.  Adanya  akses  legal  ini  tidak  hanya  ditujukan  kepada  bagaimana mengelola sumber daya  hutan tetapi  juga bagaimana tetap menjaga kelestarian hutan dalam arti tetap mempertahankan keberlanjutan hutan.
Sejak zaman dahulu MHA yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat sudah mengelola hutan  di  wilayah  adatnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pengelolaan  hutan dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  adat  mereka  yang  dikenal  dengan  istilah adat  salingka nagari. Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sudah dimasukan ke dalam Dokumen  Rencana  Pembangunan  jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2016- 2021. Dalam RPJMD tersebut dinyatakan bahwa skema Perhutanan Sosial merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup. 3 Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  luasan  2.286.883  Ha Kawasan Hutan yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL),  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT),  Hutan  Produksi  (HP)  dan  Hutan  Produksi  Konversi (HPK)  atau  sekitar  54,43%  dari  luasan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Selain  itu  secara  Jumlah Nagari  yang  ada  di  Sumatera  Barat  sekitar  1.159  Nagari,  950  Nagari  diantaranya  berada  di sekitar kawasan hutan. 4
Hingga  tahun  2022  ini  capaian  Perhutanan  Sosial  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah mencapai  169  unit  dengan  luasan  236.905,29  Ha.  Namun  masih  terdapat  kelompok  yang masih  berproses  dalam  pengusulan  perizinan  Perhutanan  Sosial,  melengkapi  berkas  dan bahkan juga masih terdapat izin yang masih dalam proses verifikasi di tingkat Kementerian. Dengan  mekanisme  perizinan  melalui  Kementerian  tentunya  mengakibatkan  terjadinya perlambatan  dalam  proses  perizinan.  Disamping  itu  masih  terdapat  konflik  tenurial  dalam kawasan hutan.
Hutan  Nagari  merupakan  skema  Perhutanan  Sosial  yang  pengelolaannya  diberikan kepada MHA. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah; 1) Bagaimana pengaturan  pengelolaan  Hutan  Desa  berdasarkan  skema  Perhutanan  Sosial  oleh  MHA,  2) Bagaimana perizinan dan pengelolaan Hutan Desa berdasarkan skema Perhutanan Sosial oleh MHA,  3)  Bagaimana  pola  pengelolaan  Hutan  Desa  berdasarkan  skema  Perhutanan  Sosial oleh MHA di Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  ( socio- legal  research )  dalam  hal  ini  ingin  mengkaji  tentang  perizinan,  mekanisme  dan  model pengelolaan    hutan  nagari  dengan  konsep  Perhutanan  Sosial  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat berdasarkan  kearifan  lokal.  Secara  umum  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Data primer  dari  penelitian  ini  berupa  informasi  yang  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  oleh Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  informan  penelitian  adalah  masyarakat  yang  berada  pada kawasan  hutan  yang  merupakan  ulayat  MHA  dan  pemerintah  sebagai  ujung  tombak
3 Lampiran  IV-  6  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nomor 1  Tahun  2018  Tentang  Perubahan Atas  PERDA Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2016- 2021
4 BPS  Sumatera  Barat  Tahun  2020  dalam  Paparan  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
pengambil  kebijakan,  maka  teknik  sampling  yang  digunakan  untuk  menentukan  informan penelitian  adalah purposive  sampling .  Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer (peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan), bahan hukum sekunder (literatur yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer),  maupun  tersier  (kamus  hukum,  ensiklopedi,  dan lain-lain).
Untuk  memperoleh  data  primer  dari  informan,  penelitian  ini  memakai  metode wawancara semi-structured . Dalam teknisnya, pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari  informan  atau  responden.  Untuk  memperoleh  data  sekunder,  dilakukan  studi  dokumen. Dalam  studi  dokumen,  data  diperoleh  melalui  penelusuran  isi  dokumen  dan mengelompokkannya  ke  dalam  konsep-konsep  pokok  yang  terdapat  dalam  perumusan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Pengelolaan  Hutan  Desa  (Hutan  Nagari)  Berdasarkan  Skema  Perhutanan Sosial oleh Masyarakat Hukum Adat.
Perhutanan  Sosial  ini  pada  awalnya  diatur  dalam  Permen  LHK  No.83  Tahun  2016 tentang  Perhutanan  Sosial.  UU  No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  kemudian  juga membahas tentang Perhutanan Sosial pada paragraf 4 yang membahas persoalan kehutanan, dimana  pada  Pasal  29A,  29B  dan  Pasal  30.  Permen  LHK  No.83  Tahun  2016  tentang Perhutanan  Sosial  kemudian  dicabut  oleh  Permen  LHK  No.9  Tahun  2021  tentang Pengelolaan  Perhutanan  Sosial.  Setidaknya  ada  5  (lima)  skema  perhutanan  sosial  menurut ketentuan  ini,  yaitu;  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Kemasyarakatan  (Hkm),  Hutan  Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Persetujuan Kemitraan Kehutanan, yang semuanya bertujuan untuk  memberikan  hak  yang  lebih  luas  kepada  MHA  ataupun  masyarakat  disekitar  hutan untuk mengelola hutan secara legal.

## a. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal  3  UU  No.41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan  kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi  produksi  untuk  mencapai  manfaat  lingkungan,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi,  yang seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara  partisipatif,  berkeadilan,  dan  berwawasan  lingkungan  sehingga  mampu menciptakan  ketahanan  sosial  dan  ekonomi  serta  ketahanan  terhadap  akibat  perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini  membuka  ruang  bagaimana  penyelenggaraan  kehutanan dapat  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  dengan  mengembangkan  kapasitas  dan
pemberdayaan  masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sekitar hutan.
Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  memberikan  akses  bagi  masyarakat  untuk mengelola  hutan  dengan  tetap  mempertahankan  dan  menjaga  kelestarian  hutan.  Termasuk dalam  hal  ini  adalah  Masyarakat  Hukum  Adat.  Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya bahwa  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  diakui  oleh  konstitusi  sebagaimana  tercantum pada  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945.  Untuk  itu  Perhutanan  Sosial  merupakan  sarana dalam pemberian akses bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan, salah satunya adalah Hutan Desa/Hutan Nagari.

## b. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.83  Tahun  2016  tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No.83 Tahun 2016).
Berdasarkan  konsideran  menimbang  dari  Permen  LHK  No.83  Tahun  2016  tentang Perhutanan  Sosial  menyatakan  bahwa  untuk  mengurangi  kemiskinan,  penggangguran  dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan  Desa,  Izin  Usaha  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan  Tanaman  Rakyat,  Kemitraan Kehutanan  atau  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  kelestarian  sumber  daya  hutan.  Adanya  Permen  LHK  ini  sebagaimana ditujukan untuk: 5
1. Memberikan  pedoman  pemberian  hak  pengelolaan,  perizinan,  kemitraan  dan  Hutan  Adat di bidang Perhutanan Sosial.
2. Menyelesaikan  permasalahan  tenurial  dan  keadilan  bagi  masyarakat  setempat  dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.
Lahirnya Permen LHK ini diawali dengan adanya PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan PP  No.3  Tahun  2008  tentang  Perubahan  PP  No.6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan,  yang  memberikan  landasan  bahwa dalam  rangka  meningkatkan  laju  pertumbuhan  pembangunan  nasional  berkelanjutan diperlukan  beberapa  langkah  strategis  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  investasi, percepatan  pembangunan  hutan  tanaman,  pengendalian  degradasi  hutan  dan  peningkatan perekonomian  nasional  termasuk  perekonomian  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  hutan melalui  deregulasi  dan  debirokratisasi  yang  dilandasi  prinsip good  governance dan pengelolaan  hutan  lestari  (PP  ini  kemudian  dicabut  dengan  PP  No.23  Tahun  2021). Disamping itu juga dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada masyarakat dalam perhutanan  sosial,  karenanya  kemudian  lahirlah  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.55/Menhut-II/2011  tentang  Tata  Cara  Permohonan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011  tentang Tata  Cara Permohonan  Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman  Rakyat  dalam  Hutan  Tanaman,
5 Pasal 2 Permen LHK No.83 Tahun 2016
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.88/Menhut-II/2014  tentang  Hutan  Kemasyarakatan, Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.89/Menhut-II/2014  tentang  Hutan  Desa,  dan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.39/Menhut-II/2013  tentang  Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.
Permenhut P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa menjadi acuan dan dasar hukum untuk pengelolaan hutan desa. Adapun kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal  kerja  hutan  desa  adalah  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  yang  belum  dibebani  hak pengelolaan  atau  izin  pemanfaatan;  berada  dalam  wilayah  administrasi  desa  yang bersangkutan. Apabila areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif  arahan  pemanfaatan  hutan  pada  kawasan  hutan  produksi  yang  tidak  dibebani  izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

## c. PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Dalam PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial diatur  pada  BAB  VI  Pasal  203  sampai  dengan  Pasal  247.  Khusus  mengenai  Hutan  Desa diatur  pada  Pasal  214  sampai  dengan  Pasal  219.  Pasal  1  angka  64  PP  No.23  Tahun  2021 menyatakan:
Perhutanan  Sosial  adalah  sistem  pengelolaan  Hutan  lestari  yang  dilaksanakan  dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat  atau  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagai  pelaku  utama  untuk  meningkatkan kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk Hutan  Desa,  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan  Tanaman  Rakyat,  Hutan  Adat,  dan kemitraan Kehutanan.
Pasal  203  PP  No.23  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  Pemanfaatan  Hutan  melalui Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  di  dalam  Kawasan  Hutan  Negara  dan  Hutan  Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan,  dan  menampung  dinamika  sosial  budaya,  diperlukan  pemberian  persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  204  PP  No.23  Tahun  2021  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  ini terdiri atas:
a. Hutan  Desa;  adalah  Kawasan  Hutan  yang  belum  dibebani  izin,  yang  dikelola  oleh  desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
b. Hutan  Kemasyarakatan;  adalah  Kawasan  Hutan  yang  pemanfaatan  utamanya  ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
c. Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR);  adalah  Hutan  tanaman  pada  Hutan  Produksi  yang dibangun  oleh  kelompok  Masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.
d. Hutan Adat; dan
e. Kemitraan Kehutanan.
Arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial pada Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan  Hutan  Tanaman  Rakyat  ditetapkan  oleh  Menteri  dalam  bentuk  PIAPS.  Peta  Indikatif Areal  Perhutanan  Sosial  (PIAPS)  adalah  peta  yang  memuat  areal  Kawasan  Hutan  yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
Adapun  kegiatan  pengelolaan  perhutanan  sosial  meliputi:  penataan  areal  dan penyusunan rencana; pengembangan usaha; penanganan konflik tenurial; pendampingan; dan kemitraan  lingkungan.  Berdasarkan  Pasal  214  PP  No.23  Tahun  2021,  Hutan  Desa  dapat dilaksanakan dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  Pemanfaatan Hutan Desa dalam kawasan Hutan Lindung meliputi  kegiatan: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Sedangkan pemanfaatan Hutan Desa pada  Hutan  Produksi  meliputi  kegiatan:  Pemanfaatan  Kawasan;  Pemanfaatan  Jasa Lingkungan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.
Untuk pengelolaan Hutan Desa, Menteri memberikan persetujuan pengelolaan Hutan Desa  dengan  tembusan  kepada  gubernur  atau  bupati/wali  kota  dan  Kepala  KPH    (Kepala KPH  adalah  pimpinan  pemegang  kewenangan  dan  penanggung  jawab  pengelolaan  Hutan dalam  wilayah  yang  dikelolanya).  Legalitas  pengelolaan  Perhutanan  Sosial  dengan  skema Hutan  Desa  diberikan  dalam  bentuk  persetujuan  pengelolaan  Hutan  Desa  kepada  Lembaga Desa oleh Menteri. 6 Berdasarkan Pasal  219 PP No.23 Tahun 2021  setiap pemanfaatan hasil Hutan  pada  persetujuan  pengelolaan  Hutan  Desa  dikenakan  PSDH  dan/atau  DR  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 7 Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  247  PP No.  23  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa,  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri”.
d. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.9  Tahun  2021  tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No.9 Tahun 2021).
Pasal-pasal  yang  terdapat  pada  PP  No.23  Tahun  2021,  menjadi  landasan  hukum dikeluarkanya  Permen  LHK  No.  9  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial sekaligus mengganti Permen LHK No.83 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 9 Permen LHK No. 9 Tahun 2021, bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Pemanfaatan  dan/atau  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dilakukan  hanya  untuk  pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.
6 Penjelasan  Pasal  215  PP  No.23  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  Yang  dimaksud  dengan  "lembaga desa"  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  kepala  desa  melalui  musyawarah  desa  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  untuk  melakukan  pengelolaan  Hutan  Desa  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyakarat desa.
7 Pasal  1  angka  55  PP  No.23  Tahun  2021  menyatakan  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  yang  selanjutnya disingkat  PSDH  adalah  pungutan  yang  dikenakan  sebagai  pengganti  nilai  intrinsik  dari  hasil  Hutan  dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara. Sedangkan Pasal 1 angka 56 PP No.23 Tahun 2021 menyatakan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
Perizinan  dan  Pengelolaan  Hutan  Nagari  Berdasarkan  Skema  Perhutanan  Sosial  oleh MHA.
Adanya  pengaturan  dalam  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  dan ditindaklanjuti  oleh  Perda  No.7  Tahun  2018  tentang  Nagari,  maka  penamaan  desa  di Sumatera  Barat  adalah  Nagari.  Oleh  karena  itu,  bedasarkan  konteks  hutan  desa  yang dimaksud dalam  Permen LHK  No. 9 Tahun 2021 khusus  di  seluruh kabupaten di  Sumatera Barat penamaan Hutan Desa adalah Hutan Nagari (kecuali Kabupaten Mentawai yaitu Hutan Desa). 8 UU Desa memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintah desa yang  bedasarkan  adat  istiadat  di  samping  desa  administrasi.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah Sumatera  Barat  mempertegas  bahwa  Nagari  masuk  ke  dalam  kategori  desa  adat  yang dimaksud dalam UU Desa.
Pasal  103 UU Desa memberikan kewenangan kepada desa adat  untuk  mengatur dan mengurus ulayatnya dan juga penyelesaian sengketa serta memiliki peran untuk memelihara ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  yang  berlandaskan  hukum  adat  di  masing-masing wilayah  adat.  Aturan  ini  memberikan  kesempatan  kepada  desa  adat  terkhusus  nagari  dalam mengelola  ulayatnya  salah  satunya  adalah  hutan  nagari.  Menurut  Kurnia  Warman, 9 Hutan bagi  MHA  terkhusus  bagi  nagari,  merupakan  salah  satu  harta  kekayaan  nagari  yang dimanfaatkan  dan  dikelola  untuk  kesejahteraan  anak  nagari.  Pengelolaan  hutan  nagari  sama juga dengan pengelolaan hutan  adat  yang bukan  saja  memberikan  akses  kepada masyarakat nagari untuk mengelola hutan secara legal, akan tetapi juga mempertahankan kedudukan dan hak  MHA.  Dengan  demikian  pengelolaan  hutan  nagari  dilaksanakan  dalam  rangka memanfaatkan potensi hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Sumatera Barat sudah ada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial sebagai tindak lanjut dari  Pasal 61 Permen LHK  No.83  Tahun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial  untuk  memfasilitasi  masyarakat  dan pemegang  Hak  Pengelolaan  Hutan  Desa,  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan, Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu-Hutan  Tanaman  Rakyat,  Kemitraan  Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial. 10
Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Gubernur,  Pemerintah  Daerah  memberikan  fasilitasi kepada masyarakat, pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku  Hutan  Adat.  Fasilitasi  tersebut  meliputi;  Fasilitasi  Penyiapan,  Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, dan Fasilitasi Pengembangan Usaha.
8 Menurut  Pasal  1  angka  2  Permen  LHK  No.  9  Tahun  2021,  bahwa  Hutan  Desa  yang  selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan  desa.  Dalam  konteks  Sumatera  Barat  sebagaimana  diungkapkan  sebelumnya  Hutan  Desa dimaksud  adalah  Hutan  Nagari,  dimana  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Permen  LHK  No.  9  Tahun  2021,  hutan nagari  berada  di  kawasan  hutan  yang  belum  dibebani  izin,  yang  dikelola  oleh  nagari  dan  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan nagari.
9 Kurnia  Warman,  2009, Pengaturan  Sumberdaya  Agraria Pada Era  Desentralisasi  Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum), Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogtakarta, hlm 386.
10 Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.52 Tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan Peraturan Gubernur  ini  adalah;  mendukung  percepatan  pelaksanaan  fasilitasi  bagi  masyarakat  dalam  penyiapan  dan pengembangan  usaha  Perhutanan  Sosial;  menyelesaikan  permasalahan  tenurial  dan  keadilan  bagi  masyarakat yang  berada  di  dalam  atau  di  sekitar  kawasan  hutan  dalam  rangka  kesejahteraan  masyarakat  dan  pelestarian fungsi  hutan;  dan  mengatur  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dalam  rangka  meningkatkan  peran  serta  para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (10 dan (2) Peraturan Gubernur menyatakan bahwa;
(1) Pengembangan usaha Perhutanan Sosial merupakan basis pengembangan usaha ekonomi produktif,  peningkatan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat,  serta  pengembangan produk unggulan kawasan nagari atau desa.
(2) Untuk  melaksanakan  pengembangan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  setiap pemegang  Hak  Pengelola  Hutan  Nagari/Desa,  IUPHKm,  IUPHHK-HTR,  Kemitraan Kehutanan,  dan  Pemangku  Hutan  Adat  dapat  memanfaatkan  potensi  hasil  hutan  sesuai fungsi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adanya Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu wujud dari adanya peran serta masyarakat  dalam  perlindungan  hutan  sebagaimana  diatur  pada  Perda  Propinsi  Sumatera Barat No.11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat. Peran serta masyarakat ini juga dalam rangka mendukung  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat.  Berdasarkan  Perda  ini,  peran  serta masyarakat  dalam  perlindungan  hutan  terdiri  atas  pencegahan  kerusakan  hutan  dan pembatasan kerusakan hutan.
Permen LHK No. 9 Tahun 2021 merupakan peraturan yang memberikan kesempatan kepada setiap nagari untuk dapat mengelola hutan nagari-nya secara mandiri yang tentu saja melibatkan unsur MHA. Pengelolaan hutan nagari sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Permen  LHK  No.  9  Tahun  2021,  bahwa  pengelolaan  hutan  nagari diberikan  kepada  satu  lembaga  nagari  atau  gabungan  beberapa  lembaga  nagari  yang memenuhi  ketentuan,  yaitu  adanya  kepengurusan  lembaga  nagari  dan  penerima  manfaat hutan  nagari.  Peran  pembentukan  lembaga  pengelola  hutan  nagari  tentu  bukan  saja  tugas daripada  Wali  Nagari,  akan  tetapi  perlu  adanya  peran  vital  dari  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN)  sebagai  sebuah  lembaga  adat  yang  memiliki  tugas  mengawasi  pelaksanaan pemerintahan nagari oleh Wali Nagari.
Untuk  memberikan  akses  legal  terhadap  pengelolaan  hutan  nagari,  maka  nagari memerlukan  izin  atau  persetujuan  dalam  pengelolaan  hutan  nagari  dari  Pemerintah. 11 Persetujuan  Pengelolaan  Hutan  Desa  ini  diberikan  untuk  jangka  waktu  35  (tiga  puluh  lima) tahun  dan  dapat  diperpanjang. 12 Persetujuan  diberikan  oleh  Menteri  kepada  Lembaga  Desa dalam  rangka  mengelola  atau  memanfaatkan  hutan  pada  kawasan  hutan. 13 Lembaga  Desa tersebut  harus  memenuhi  ketentuan;  kepengurusan  Lembaga  Desa  dan  Penerima  manfaat Hutan  Desa.  Lembaga  Desa  yang  dimaksud  disini  dalam  konteks  Sumatera  Barat  adalah Lembaga  Nagari.  Lembaga  nagari  yang  dimaksud  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  wali nagari  melalui  musyawarah  nagari  untuk  pengelolaan  hutan  nagari  guna  kesejahteraan masyarakat nagari. Kepengurusan lembaga nagari terdiri atas 14 :
11 Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permen LHK No.9 Tahun 2021; Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD)  adalah  akses  legal  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  Lembaga  Desa  untuk  mengelola  dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
12 Pasal 8 Permen LHK No.9 Tahun 2021
13 Pasal 1 angka 15 Permen LHK No.9 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Permen LHK No.9 Tahun  2021;  Lembaga  Desa adalah  lembaga  yang dibentuk  oleh  kepala desa  melalui  musyawarah desa  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  pengelolaan  HD,  bagi  sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa.
14 Pasal 10 ayat (4) Permen LHK No. 9 Tahun 2021
a. warga  nagari  yang  telah  dan/atau  akan  melakukan  pengelolaan  terhadap  areal  kawasan hutan yang dimohon;
b. perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan; dan/atau
c. tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan.
Selanjutnya, penerima manfaat hutan nagari merupakan warga nagari  setempat  yang terdiri  atas  1  (satu)  keluarga  diwakili  1  (satu)  orang  dan  juga  belum  terdaftar  sebagai pemegang  persetujuan  perhutanan  sosial.  Penerima  manfaat  hutan  nagari,  terdiri  atas penerima  manfaat  langsung  dan  penerima  manfaat  tidak  langsung.  Penerima  manfaat langsung  merupakan  penggarap  atau  pengelola  pada  areal  kerja  hutan  nagari,  sedangkan penerima  manfaat  tidak  langsung  merupakan  masyarakat  nagari  setempat  yang  bukan penggarap  atau  pengelola  pada  areal  kerja,  namun  secara  tidak  langsung  mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan hutan nagari. 15
Objek persetujuan hutan nagari sendiri bedasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen LHK No. 9  Tahun  2021,  yaitu  kawasan  hutan  lindung  dan  produksi  yang  belum  dibebani  izin  usaha pemanfaatan  hutan,  persetujuan  pengunaan  hutan  maupun  persetujuan  pengelolaan perhutanan  sosial.  Selain  ketentuan  diatas,  objek  persetujuan  hutan  nagari  juga  harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut 16 : a. berada di dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
b. berada  di  dalam  wilayah  nagari  atau  areal  hasil  kesepakatan  batas  pengelolaan  antara nagari yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat; dan/atau
c. berada di dalam satu kesatuan lanskap/bentang alam dalam nagari pemohon.
Khusus terhadap hutan nagari di luar areal PIAPS, maka diberikan persetujuan dengan pertimbangan  bahwa  areal  yang  sudah  dikelola  masyarakat  nagari  setempat  atau  areal tersebut  memiliki  potensi  hutan.  Adapun  secara  keseluruhan,  areal  persetujuan  pengelolaan hutan nagari diberikan paling luas 5000 (lima ribu) hektar per unit pengelolaan.
Permohonan persetujuan pengelolaan hutan nagari diajukan dengan surat permohonan yang  dilengkapi  oleh  peraturan  nagari.  Peraturan  nagari  tersebut  harus  memuat  pengaturan mengenai  pengelolaan  hutan  nagari  dengan  prinsip  pengelolaan  hutan  lestari  untuk kesejahteraan  warga  desa,  kelestarian  hutan,  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. 17 Selanjutnya, juga harus dilengkapi  dengan keputusan wali nagari tentang pengurus lembaga desa yang memuat juga daftar nama pengurus lembaga desa dan penerima manfaat.
Rangkaian  selanjutnya  adalah  verifikasi  administrasi  oleh  Menteri  LHK  melalui Direktur  Jenderal  untuk  memeriksa  kelengkapan  dan  kesesuaian  persyaratan  administrasi. Setelah  verifikasi  administrasi,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah  verifikasi  teknis  terhadap objek  persetujuan  dan  subjek  persetujuan.  Hasil  dari  verifikasi  tersebut,  Direktur  Jenderal atas  nama  Menteri  menerbitkan  keputusan  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  atau  surat penolakan  permohonan  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari.  Selain  itu,  dalam  keadaan tertentu  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  dapat  dilimpahkan  oleh  Menteri  kepada Gubernur.  Adapun  keadaan  tertentu  yang  dimaksud  harus  memenuhi  kriteria  sebagai berikut 18 :
15 Pasal 10 ayat (6), (7), dan (9) Permen LHK No. 9 Tahun 2021
16 Pasal 11 ayat (2) Permen LHK No.9 Tahun 2021
17 Pasal 12 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021
18 Pasal 86 ayat (3) Permen LHK No. 9 Tahun 2021
a. Pemerintah propinsi telah memasukan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
c. memiliki  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  paling  sedikit  35%  (tiga  puluh  lima persen) dari total anggaran bidang kehutan untuk Perhutanan sosial.
Setelah  permohonan  disetujui,  maka  pemegang  persetujuan  pengelolaan  hutan diberikan beberapa hak, adapun hak-hak tersebut sebagai berikut 19 :
a. mendapat  perlindungan  dari  ganguan  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
b. mengelola  dan  memanfaatkan  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  sesuai  dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik;
d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan nagari serta penyelesaian konflik;
f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
g. mendapat  pendampingan  rencana  kelola  perhutanan  sosial,  rencana  kerja  usaha,  dan rencana kerja tahunan; dan
h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
Disamping  itu  pemegang  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  berkewajiban  untuk melaksanakan  pengelolaan  hutan  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  hutan  lestari  dengan menjaga arealnya dari perusakan serta pencemaran lingkungan. Pemegang persetujuan hutan nagari  juga  wajib  memberi  tanda  batas  dan  menyusun  rencana  pengelolaan  hutan  serta menyerahkan  laporan  pelaksanaan  kepada  pemberi  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari. Pemegang  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  juga  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  penatausahaan  hasil  hutan  dan  perlindungan  terhadap  hutan  serta  harus membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan hutan nagari.
Selain  hak  dan  kewajiban,  terdapat  juga  beberapa  larangan  bagi  pemegang persetujuan dalam pengelolaan hutan nagari. Pemegang persetujuan pengelolaan hutan nagari dilarang untuk. 20
a. memidahtangankan persetujuan pengelolaan hutan nagari;
b. menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
c. mengagunkan areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
d. menebang  pohon  pada  areal  persetujuan  pengeloaan  hutan  nagari  dengan  fungsi  hutan lindung;
e. Menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan hutan nagari dengan fungsi hutan lindung;
f. membangun  sarana  dan  prasarana  yang  mengubah  bentang  alam  pada  areal  persetujuan pengelolaan hutan nagari dengan fungsi hutan lindung;
g. Menyewakan areal persetujuan pengelolaan hutan nagari;
h. Mengunakan persetujuan pengelolaan hutan nagari untuk kepentingan lain;
19 Pasal 90 Permen LHK No. 9 Tahun 2021
20 Pasal 91 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021
Persetujuan pengelolaan hutan nagari tersebut dapat berubah apabila dalam beberapa kondisi, yaitu ketika terjadinya perubahan pemegang persetujuan dan perubahan areal kerja. Perubahan  areal  kerja  dilakukan  apabila  terdapat  perubahan  atas  fungsi  dan  peruntukan kawasan  hutan  serta  tumpang  tindih  dengan  persetujuan  lain  dan  juga  sebagai  upaya  untuk penyelesaian  konflik  tenurial.  Namun  untuk  perpanjangan  Persetujuan  Pengelolaan  Hutan Desa/Nagari  dapat  diajukan  permohonan  kepada  Menteri  paling  lambat  1  (satu)  tahun sebelum jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa/Nagari berakhir. 21
Pelanggaran  terhadap  Persetujuan  Pengelolaan  Hutan  Desa/Nagari  dapat  dikenakan sanksi administrasi berupa: 22
a. Teguran tertulis; dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan
b. Denda  administrasi;  dikenakan  kepada  pemegang  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan Sosial  dalam  hal  tidak  melaksanakan  penatausahaan  hasil  hutan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pembekuan  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial;  dikenakan  kepada  pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis
d. Pencabutan  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial;  dikenakan  kepada  pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan  Sosial  tidak  menindaklanjuti  teguran  tertulis  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun sejak pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Pada  saat  ini  beberapa  nagari  di  Sumatera  Barat  telah  memegang  persetujuan pengelolaan  hutan  nagari  diantaranya  adalah  Nagari  Pasia  Laweh  (Kabupaten  Agam)  dan Nagari Sungai Buluh Timur (Kabupaten Padang Pariaman). Persetujuan ini diberikan kepada lembaga  nagari  yang  khusus  dibentuk  untuk  mengelola  hutan  nagari,  yaitu  Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).

## a. Nagari Pasia Laweh
Lembaga  Pengelola  Hutan  Nagari  (LPHN)  Pasia  Laweh  diberikan  izin  Hak Pengelolaan Hutan Nagari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No.  2699/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018  yang  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan Walinagari  No.81  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Susunan  Pengurus  Lembaga Pengelolaan  Hutan  Nagari.  LPHN  Pasia  Laweh  memiliki  unit-unit  pelaksana  dalam pengelolaan hutan nagari di luar kawasan hutan negara, yaitu Kelompok Tani Hutan berbasis Kaum  (KTHK)  yang  dibentuk  dengan  Surat  Keputusan  Walinagari  No.12  Tahun  2019  s/d No.76 Tahun 2019, surat ini telah terdaftar di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan  izin  pengelolaan  hutan  nagari,  LPHN  Pasia  Laweh  diberikan  izin mengelola hutan seluas  ±  4.025 ha terdiri  dari  ±  2.483 ha berada di  kawasan hutan lindung dan ± 1.542 ha di kawasan hutan produksi terbatas. Awalnya pada tahun 2016, Nagari Pasia Laweh  melalui  surat  No.140/323/15/Pemnag/PSL/2016  tanggal  2016  mengajukan  kepada Kementerian  LHK  agar  memberikan  hak  pengelolaan  terhadap  hutan  nagari  seluas  ±  4.408 ha.
21 Pasal 99 Permen LHK No.9 Tahun 2021
22 Pasal 194 Permen LHK No.9 Tahun 2021
Akan  tetapi  setelah  dilakukan  verifikasi  teknis,  luasan  hutan  yang  memenuhi  syarat berkurang seluas ± 383. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih dengan hak pengelolaan hutan  di  luar  atas  indikatif  pemerintah  Nagari  Pasia  Laweh.  Tumpang  tindih  itu  terjadi dengan Nagari Pagadih  seluas  ±  345 ha, Nagari  Koto Tinggi seluas  ± 6 ha, Nagari Pandam seluas  ±  32  ha.  Pada  akhirnya  yang  diberikan  persetujuan  oleh  Kementerian  LHK  adalah seluas ± 4.025.

## b. Nagari Sungai Buluah Timur
Nagari  Sungai  Buluah  Timur  merupakan  nagari  pemekaran  dari  Nagari  Sungai Buluah  bedasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2013.  Pemekaran  ini  berimplikasi terhadap  adanya  nagari  baru  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  yaitu  Nagari  Sungai  Buluah Timur. Persetujuan pengelolaan hutan nagari pada Nagari Sungai Buluah didasarkan pada SK Menteri  Kehutanan  Nomor:  SK.856/Menhut-II/2013  tertanggal  2  Desember  2013  tentang Penetapan  Areal  Kerja  Lembaga  Pengelola  Hutan  Nagari  (LPHN)  Nagari  Sungai  Buluah seluas ± 1.336 ha. Akan tetapi, penetapan areal kerja hutan nagari mayoritas letaknya berada di Nagari Sungai Buluah Timur yaitu di Korong Kuliek dan Korong Salisikan.
Terdapat  kesalahan  teknis  pada  penetapan  areal  kerja  hutan  nagari.  Kesalahan  itu berada  pada  wilayah  yang  ditetapkan  masuk  dalam  kawasan  hutan  lindung,  termasuk perkampungan di Nagari Sungai Buluah Timur. Akhirnya melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera  Barat  Nomor  522.4-789-2014  tanggal  16  Oktober  2016,  mengurangi  areal  kerja LPHN Sungai Buluah menjadi ± 780 ha.
LPHN  Sungai  Buluah  berkewajiban  untuk  melakukan  tata  batas  serta  membuat renacana  pengelolaan  hutan  nagari.  LPHN  Sungai  Buluah  sendiri  mendapatkan pendampingan  dalam  pembuatan  tata  kelola  LPHN  dengan  perkumpulan  Q-bar  dan  Warsi. Namun sejak tahun 2018, LPHN jarang sekali melakukan aktivitas pengelolaan hutan nagari yang  diakibatkan  oleh  pemekaran  nagari  dan  adanya  masalah  internal  lainnya.  Akar permasalahan  internal  ini  bermula  pada  saat  pemilihan  wali  nagari  tahun  2018.  Oleh  sebab itu,  dalam  rangka  penyelesaian  masalah  ini,  perlu  keterlibatan  seluruh  unsur  MHA,  salah satunya  KAN  agar  permasalahan  tersebut  tidak  berlarut  dan  LPHN  dapat  bisa  kembali beraktivitas untuk kemanfaatan seluruh MHA di Nagari Sungai Buluah Timur.
Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa persetujuan pengelolaan hutan desa/nagari diajukan kepada Pemerintah Pusat. Namun kemudian menurut Pasal 86 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 bahwa dalam keadaan tertentu, pemberian persetujuan Pengelolaan Hutan Desa dapat  dilimpahkan  oleh  Menteri  kepada  Gubernur.  Keseluruhan  komponen  tersebut  harus dapat terpenuhi untuk bisa adanya peralihan pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Saat  penelitian  ini  dilakukan,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  memasukkan Perhutanan  Sosial  ke  dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  dan  juga  telah berhasil  merumuskan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Perhutanan  Sosial,  sehingga dengan  demikian  diharapkan  kedepannya  akan  lebih  memudahkan  bagi  masyarakat  untuk mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Nagari.

## Pola  Pengelolaan  Hutan  Nagari  Berdasarkan  Skema  Perhutanan  Sosial  oleh  MHA  di Sumatera Barat.
Faktanya  di  Sumatera  Barat  Nagari-nagari  sudah  lama  mengelola  hutan  di  wilayah adat mereka berdasarkan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk pelestarian hutan. Pola pengelolaan hutan nagari oleh MHA pasti akan berbeda-beda di setiap nagari  dimana  pengelolaannya  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di Minangkabau dalam hal ini adalah adat salingka nagari . Menurut Pasal 1 angka 11 Perda No. 7  Tahun  2018, adat  salingka  nagari adalah  adat  yang  berlaku  dalam  suatu  Nagari  sesuai dengan  prinsip  adat  yang  berlaku  secara  umum  atau  adat  sebantang  panjang  dan  diwarisi secara  turun-temurun  di  Minangkabau.  Aturan  ini  menandakan  bahwa  nagari  merupakan sebuah pemerintahan otonom adat, yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini telah membuat adanya perbedaan aturan diantara nagari tersebut. Aturan tersebut juga hanya  dibatasi  atas  wilayah  adat  istiadat  dan  adat  yang  diadatkan 23 .  Oleh  sebab  itu,  nagari memiliki  keunikan  tersendiri  dalam  menjalankan  pemerintahannya  termasuk  juga  dalam pengelolaan  ulayatnya  salah  satunya  pengelolaan  hutan  nagari.  Akan  tetapi,  pada  dasarnya pola  pengelolaan  hutan  nagari  melibatkan  unsur  MHA  sebagai  pengurus  LPHN  maupun penerima  manfaat  hutan  nagari.  Meskipun  telah  dikeluarkannya  Permen  No.9  Tahun  2021 yang  memberikan  legitimasi  terhadap  keberadaan  hutan  nagari  tetap  saja  pola  pengelolaan hutan nagari akan berbeda di setiap nagari. Berikut akan diuraikan 2 (dua) nagari di Sumatera Barat yang mengelola hutan nagari.

## 1. Nagari Pasia Laweh
Potensi  hasil  hutan  yang  ada  di  Nagari  Pasia  Laweh  adalah  hasil  kayu  dan  bukan kayu, hasil kayu yaitu kayu madang yang dimanfaatkan untuk membangun rumah tinggal dan membangun fasilitas umum, seperti: mesjid dan lain-lain. Hasil hutan bukan kayu yaitu rotan manau, rotan, ijuk aren, tabu-tabu, bambu, getah pinus dan lain-lain. Selain potensi tumbuhan hutan  yang  dimiliki,  di  Nagari  Pasia  Laweh  terdapat  potensi  ekologis,  seperti:  sumber  air bersih  untuk  pamsimas,  sarasah  (air  terjun),  ikan  larangan,  sumber  air  panas  untuk dikembangkan  menjadi  objek  wisata  alam  dan  situs-situs  bersejarah  untuk  dikembangkan menjadi objek wisata budaya.
Pola  pengelolaan  hutan  nagari  di  Pasia  Laweh,  dijalankan  oleh  LPHN  yang  berisi unit-unit  pelaksana  yaitu  Kelompok  Tani  Hutan  berbasis  Kaum  (KTHK).  Pembagian pengelolaan  hutan  nagari  antara  LPHN  dan  KTHK  adalah  bedasarkan  status  hutan  nagari tersebut, LPHN menjalankan program kehutanan di kawasan hutan negara dan KTHK untuk di  luar  kawasan  hutan  negara.  Pada  saat  ini,  terdapat  65  KTHK  yang  mengelola  wilayah pengelolaan  berada  di  hutan  ulayat  atau  pada  Areal  Pengunaan  Lain  (APL).  KTHK mengelola  hutan  ulayat  yang  sesuai  dengan  ulayat  masing-masing  kaum.  Luas  hutan  ulayat yang terdapat  di  Nagari  Pasia Laweh adalah seluas  ±  2.345 ha, hutan ulayat  kaum  juga ada yang  terdiri  dari  beberapa  hamparan  yang  berbeda  jorong  akan  tetapi  masih  dalam  satu nagari.
Keterlibatan kaum dalam KTHK didasari atas kekhawatiran ninik mamak atas status hutan  adat  mereka,  yang  berimbas  kepada  terbitnya  aturan  yang  menolak  akan  kegiatan-
23 Yulisma, “ Baundi dalan aturan Salingka Nagari Pandai Sikek”, Jurnal Penelitian dan Budaya, Vol. 4, No.1, Juni 2018, hlm 1051.
kegiatan kehutanan. Selain itu, masyarakat ketakutan jika hutan ulayat mereka berubah status menjadi  kawasan  hutan,  maka  mereka  automatis  akan  kehilangan  hak-hak  adat  atas  hutan tersebut.
Peran  Wali  Nagari  Pasia  Laweh  yang  terus  masif  memberikan  penjelasan  kepada masyarakat  dan  ninik  mamak  bahwasanya  status  hutan  lindung  yang  ditetapkan  negara terhadap hutan adat bukan berarti mehilangkan hak-hak adat. Perubahan tersebut justru akan memberikan  suatu  keuntungan,  karena  negara  akan  turut  membantu  masyarakat  dalam mengelola  serta  merawat  hutan  agar  tetap  lestari  dan  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat.
Sepanjang perjalanan LPHN dan KTHK, masih ditemukan konflik pengelolaan hutan nagari,  terutama  antar  KTHK.  Konflik  ini  seringkali  disebabkan  oleh  penentuan  teritorial ulayat kaum dan pembagian pengelolaan hutan nagari oleh KTHK. Penyelesaian konflik ini bisa langsung diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh ninik mamak. Peran ninik mamak sangatlah kuat karena karakter masyarakat Pasia Laweh yang homongen, yang menyebabkan  masyarakat  masih  patuh  dan  tunduk  terhadap  hukum  adat  serta  kepada  ninik mamak.  Pemerintah  nagari  selalu  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  ninik  mamak  dan setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti akan melibatkan dan memberdayakan ninik mamak. Cara ini sangat ampuh menjaga keharmonisan antar kaum dan dinilai dapat meredam konflik dalam pengelolaan hutan nagari.

## 2. Nagari Sungai Buluah Timur
Potensi  sumberdaya  hutan  yang  dijadikan  sumber  ekonomi  masyarakat  di  Nagari Sungai  Buluah  sangat  beragam,  diantaranya  adalah  rotan,  manau,  karet,  pandan,  tanaman obat,  tanaman  hias,  bambu,  madu,  aren  dan  sebagainya.    Selain  potensi  dari  tumbuhan, kondisi  alam  yang  terdapat  di  dalam  kawasan  hutan  juga  memiliki  potensi  untuk dikembangkan menjadi Objek Wisata Alam yang mana terdapat 10 Lokasi Lubuk Pemandian yang berada dalam kawasan.
Pola  pengelolaan  hutan  oleh  Nagari  Sungai  Buluah  Timur  dilakukan  oleh  LPHN dengan tetap melibatkan suku-suku dan kaum yang terdapat di Nagari Sungai Buluah Timur. Pola yang diterapkan dalam pengelolaan hutan nagari berbasis kesukuan ini, dimana terdapat 5  suku  yang  diperbolehkan  untuk  mengelola  hutan  nagari,  yaitu  suku  Tanjuang,  Panyalai, Jambak,  Koto,  dan  Guci.  Meskipun  telah  dibagikan  pengelolaan  berbasis  suku,  akan  tetapi petak  garapannya  tidak  diatur  secara  rinci  yang  mengakibatkan  saat  ini  sulit  untuk menentukan plot-plot petak yang digarap masyarakat.
Konflik  yang  muncul  akibat  adanya  pemekaran  wilayah  Nagari  Sungai  Buluah  dan juga  konflik  internal  setelah  pemilihan  Wali  Nagari  Sungai  Buluah  mengakibatkan pengelolaan  hutan  nagari  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa  keterlibatan  LPHN.  Adanya  konflik yang berkepanjangan tentu akan membuat aktivitas dalam pengelolaan hutan nagari berjalan tanpa kontrol.  Kehadiran LPHN tentu sangat  penting dalam rangka mengontrol  pengelolaan hutan,  agar  hutan  tetap  lestari  dan  tetap  memberi  manfaat  bagi  masyarakat.  Penyelesaian konflik ini tentunya harus segera diselesaikan agar LPHN dapat berjalan kembali. Solusi dari penyelesaian  konflik  adalah  dengan  melibatkan  ninik  mamak,  karena  apabila  ditinjau  dari karakter  masyarakat  Sungai  Buluah  Timur  sama  seperti  karakter  masyarakat  Pasia  Laweh yang sangat tunduk atas hukum adat dan kepada ninik mamak.
Dengan  memperhatikan  pola  pengelolaan  hutan  pada  kedua  nagari  tersebut  di  atas, memang  terdapat  pola  yang  berbeda  akan  tetapi  terdapat  satu  persamaan  yaitu  adanya keterlibatan unsur adat dan MHA dalam pengelolaan hutan nagari. Saat ini memang apabila dilihat  dari  nagari-nagari  di  Sumatera  Barat,  maka  yang  dapat  dijadikan  contoh  dalam pengelolaan hutan nagari adalah pengelolaan hutan nagari yang dilakukan oleh Nagari Pasia Laweh.  Pola  yang  dilakukan  oleh  Nagari  Pasia  Laweh  dalam  pengelolaan  hutan  adat  dapat menjadi  acuan bagi  nagari-nagari di  Sumatera Barat  agar dapat  mengelola hutan nagari-nya secara  terstruktur  dan  meminimalisir  konflik  antar  MHA.  Pola  yang  dilakukan  oleh  Pasia Laweh  dapat  diadaptasi,  akan  tetapi  tentu  harus  menyesuaikan  dengan  karakteristik  dan kondisi nagari.
Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan Hutan Nagari adalah jika terjadi pemekaran  atas  wilayah  nagari,  tentunya  hutan  nagari  akan  berada  di  wilayah  salah  satu nagari.  Akan  menjadi  pertanyaan  apakah  nagari  yang  tidak  lagi  berada  di  wilayah  nagari tersebut  tidak  boleh  dikelola  lagi  oleh  nagari  yang  sudah  dimekarkan,  karena  berdasarkan ketentuan  Pasal  10  Permen  LHK  No.9  Tahun  2021  bahwa  Persetujuan  Pengelolaan  Hutan Nagari diberikan kepada Lembaga Nagari, maka jika nagari tersebut sudah dimekarkan dari nagari  induk  (yang  mana  persetujuan  pengelolaan  hutan  nagari  diberikan  kepada  Lembaga Nagari tersebut) tentunya akan muncul kecemburuan bagi mereka. Untuk itu pada regulasi di daerah  khususnya  Sumatera  Barat  harus  dapat  mengatur  terkait  pengelolaan  hutan  nagari apabila nagari dimekarkan.
Disamping itu dalam pengelolaan Hutan Nagari perlu adanya:
1. Peningkatan peran kelembagaan nagari dalam mendukung pengelolaan hutan.
2. Masyarakat  sebagai  pelaku  utama.  Jika  seandainya  ada  investor,  dalam  hal  ini  investor hanya sebagai pendamping.
3. Perlunya penguatan lembaga pengelola (masing-masing nagari memiliki perbedaan nama lembaga pengelola seperti; LPHN, LKHT dan KAN).
4. Perlunya  peningkatan  peran  lembaga  pendamping  yang  dalam  hal  ini  bisa  berbentuk kelompok  kerja  (POKJA)  yang  akan  memberikan  pendampingan  mulai  dari  awal persetujuan  sampai  pasca  persetujuan.  Termasuk  juga  dalam  hal  pendistribusian  dan pemasaran.
5. Adanya  lembaga  dan  mekanisme  penyelesaian  konflik.  Berdasarkan  data  KLHK  pada tahun 2017 konflik tenurial terbanyak terjadi di wilayah Sumatera.
6. Pengawasan oleh masyarakat atas hutan dalam rangka keberlanjutan hutan dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pengamanan hutan.
7. Adanya  infrastruktur  dasar  seperti  Kesehatan,  Pendidikan  dan  perlindungan  hutan  dalam menunjang terlaksananya pengelolaan hutan nagari.
Meskipun demikian, keberhasilan pengelolaan hutan nagari dapat dilihat dari kondisi hutan  yang  semakin  membaik  serta  terjaminnya  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  hutan khususnya Masyarakat Hukum Adat.

## KESIMPULAN
Pola  pengelolaan  hutan  nagari  pada  masing-masing  nagari  berbeda  karena  masing- masing nagari memiliki karakteristik yang berbeda pula meskipun memiliki kesamaan dalam hal lembaga yang mengelola hutan nagari, yaitu Lembaga Pengelolaan Hutan (LPH), dalam
hal  pola  dan  pembagian  tugas  pengelolaan  hutan  nagari  di  masing-masing  nagari  juga berbeda. Pengelolaan hutan nagari yang melibatkan kaum,  terbukti efektif meredam  konflik karena karakter masyarakat yang tunduk akan ketentuan hukum adat dan ninik mamak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya nagari-nagari di  Propinsi Sumatera Barat  memanfaatkan skema perhutanan  sosial  ini,  terkhusus  skema  hutan  nagari.  Skema  hutan  nagari  dapat  menjadi inovasi  baru  bagi  nagari-nagari  di  Sumatera  Barat  yang  selama  ini  belum  dapat  merasakan manfaat hasil hutan, karena tidak adanya akses legal untuk mengelola hutan nagari. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang ada, hutan di  Propinsi  Sumatera Barat  khususnya Hutan Nagari memiliki  begitu  banyak  potensi  sumberdaya  hutan  yang  tentunya  jika  dikelola  dengan  baik akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Saran  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah harus mendorong dan mendampingi nagari-nagari yang memiliki hutan, untuk dapat mendaftarkan  persetujuan  perhutanan  sosial  skema  hutan  nagari.  Pemerintah  juga  harus meletakan  dasar  kepada  nagari  tersebut  mengenai  tata  kelola  hutan  agar  pengelolaan  hutan nagari berdampak kepada perekonomian masyarakat nagari serta menjaga hutan tetap lestari. Pemerintah Daerah seharusnya membuat suatu pedoman atau petunjuk teknis merujuk kepada nagari-nagari  yang  telah  sukses  dalam  pengelolaan  hutan  nagari.  Pedoman  ini  perlu ditindaklanjuti  dengan  sosialisasi  atau  seminar  kepada  unsur  pemerintahan  nagari,  seperti Wali Nagari atau Ketua KAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat ika, Jakarta Ahmad  Redi,  2014, Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan ,  Sinar  Grafika, Jakarta
Alam  Setia  Zain,  1998, Aspek  Pembinaan  Kawasan  Hutan  dan  Stratifikasi  Hutan  Rakyat , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Pengaturan  Hak-hak  Masyarakat  Adat  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam, SETARA Pers, Malang
Helmy  Panuh,  2012, Pengelolaan  Tanah  Ulayat  Nagari  Pada  Era  Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat , Raja Grafindo Persada, Jakarta Kurnia  Warman,  2009, Pengaturan  Sumberdaya  Agraria  Pada  Era  Desentralisasi Pemerintahan  di  Sumatera  Barat  (Interaksi  Hukum  Adat  dan  Hukum  Negara  dalam Perspektif  Keanekaragaman  dalam  Kesatuan  Hukum), Disertasi,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogtakarta.
Nurul  Firmansyah,  dkk,  2007, Dinamika  Hutan  Nagari  Di  Tengah  Jaring-Jaring  Hukum Negara , Huma-Qbar, Jakarta Rafael  Edi  Bosko,  2006, Hak-hak  Masyarakat  Adat  Dalam  Konteks  Pengelolaan  Sumber Daya Alam , Elsam, Jakarta Yulisma, 2018, “ Baundi dalan aturan Salingka Nagari Pandai Sikek”, Jurnal Penelitian dan Budaya, Vol. 4, No.1, Juni 2018.