## PENDAHULUAN
Hutan di Indonesia terus mengalami peningkatan laju deforestasi setiap tahunnya. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2015) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2013) Indonesia telah kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta Ha atau memiliki laju sekitar 1,13 juta Ha per tahun. Walaupun secara legal pemanfaatan Hutan Lindung (29,67 juta Ha) dan THR (358.251,31 Ha), bukan untuk diambil kayunya, namun pada kenyataannya laju kerusakan justru lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Hutan Produksi. Laju kerusakan pada HL dari tahun 1997 – 2002 sebesar 10% per tahun, sedangkan pada Hutan Produksi 5% (Badan Planologi 2002 dalam Purwanto 2017). Permasalahan HL dan THR sangat kritis, kawasan yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten dan kini oleh Provinsi (UU 23/2014), pada banyak kasus diketahui berada dalam kondisi open access , hanya dieksploitasi tanpa dikelola dengan baik, dan banyak dirambah serta menjadi sumber kayu ilegal yang baru disadari keberadaannya saat terjadi konflik tenurial dengan kuasa pertambangan (Purwanto 2017).
Degradasi dan deforestasi hutan bukanlah permasalahan baru.  Menurut  Litvinoff  dan  Griffiths  (2014)  peningkatan  laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia terjadi sejak tahun 1970-an. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh maraknya pemberian konsesi penebangan, perkebunan kayu dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan sektor agro-industri lainnya. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, serta mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup sebagai kelompok komunitas yang unik. Dengan demikian, maka peningkatan laju deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu tantangan terberat dalam sebuah pengaturan penata-kelolaan hutan.
Safitri et al (2011) menyatakan bahwa tumpang tindih klaim yang terjadi di kawasan hutan diantaranya disebabkan oleh legislasi

## DINAMIKA TENURIAL LAHAN PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI (STUDI KASUS DI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SAIFUDDIN)
(Land Tenure Dynamics on Forest Conservation Area:

## Case Study in Grand Forest Park Sultan Thaha Saifuddin)
Bayu Budiandrian *) , Soeryo Adiwibowo, Rilus A. Kinseng
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
E-mail: bayubudiandrian@gmail.com

## ABSTRACT
Located at Jambi Province, the Grand Forest Park of Sultan Thaha Saifuddin (GFP STS or GFP in short) was established at 2001. The GFP STS, previously known as the Senami Forest, spread over three sub-districts of Batang Hari District i.e. Bajubang, Muara Bulian and Muara Tembesi. Before appointed as GFP STS the status and function of Senami forest changing four times (at 1933, 1987, 1999, 2001). The implication of this changing policy combine with weak law enforcement are uncertain tenurial arrangement for access, control, and use the resource in particular within the area of GFP. As result, at present forest cover of GFP only left 15 to 30 percent. In addition, among the various types of forest conservation areas, Grand Forest Parks is more vulnerable for land accessing than the National Park. Therefore, it is interesting to examine what is the impact of those series changing forest property and governance to the tenurial arrangement among and between actors within the area of GFP STS. This research applied qualitative method with semi structured and in deepth interview with key informant and participant observation whose selected by snowball technique. The result shows long-term series of change of access to GFP (1933, 1987, 1999 and 2001) have significantly change the legal rights, actual rights and practice use of land/resource among and between user groups. The access is considered either as legal or illegally.
Keyword: l and tenure, forest conservation, access mechanism, grand forest park, Sultan Thaha Saifuddin

## ABSTRAK
Taman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 2001. THR STS, yang sebelumnya diketahui sebagai kawasan Hutan Senami oleh penduduk lokal, melintas di tiga Kecamatan antara lain Bajubang, Muara Bulian, dan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan THR pada tahun 2001, status dan fungsi kawasan Hutan Senami pernah mengalami beberapa kali perubahan antara lain pada tahun 1933, 1987, 1999 dan 2001. Implikasi dari serangkaian perubahan kebijakan yang berpadu dengan lemahnya penegakan hukum adalah munculnya ketidakpastian pengaturan tenurial terhadap akses, penguasaan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan di dalam kawasan THR STS. Dampaknya, saat ini luas tutupan hutan di kawasan THR STS hanya tersisa 15 hingga 30 persen saja. Selain itu, diantara berbagai jenis kawasan hutan konservasi, Taman Hutan Raya merupakan kawasan yang lebih rentan terhadap akses lahan dibandingkan dengan Taman Nasional. Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana dampak dari serangkaian perubahan kebijakan dan status kepemilikan hutan tersebut terhadap pengaturan penata-kelolaan hutan diantara berbagai aktor di dalam kawasan THR STS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan kunci dan responden yang ditentukan melalui teknik snowball sampling . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rangkaian panjang perubahan akses pada kawasan THR STS (1933, 1987, 1999,  dan  2001)  telah  secara  signifikan  merubah  hak  legal,  hak  aktual,  dan  praktik  pemanfaatan  lahan/sumberdaya  di  dalam  dan diantara berbagai kelompok pengguna. Mekanisme akses juga dilakukan baik secara legal maupun ilegal.
Kata Kunci: tenurial lahan, hutan konservasi, mekanisme akses, taman hutan raya, Sultan Thaha Saifuddin
dan kebijakan yang tidak terformulasi dengan jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan penafian pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal pengguna hutan.
Singkatnya, menurut Contreras-Hermosilla dan Fay (2006) hukum dan peraturan Undang-Undang tentang tanah dan sumberdaya alam yang ada sekarang (i) saling tumpang-tindih, (ii) kontradiktif dan membingungkan, atau (iii) sederhananya tidak diakui keberadaannya, atau ketika keberadaannya diakui (iv) jarang dapat ditegakkan. Aspek-aspek kerangka hukum tersebut menjelaskan bahwa paling tidak sebagian darinya terdapat kesenjangan antara “apa yang dikatakan oleh hukum dan undang-undang” dengan “apa yang terjadi di lapangan”.
Dualisme kebijakan dalam tata kelola hutan di Indonoseia khususnya Taman Hutan Raya (THR) sudah dapat terlihat sejak dari pengertiannya dan semakin kental terasa ketika di impementasikan di lapang. Jika merujuk pada UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Taman Hutan Raya (THR) merupakan salah satu kawasan hutan masuk di dalam klasifikasi kawasan pelestarian alam (KPA), dan KPA masuk dalam klasifikasi kawasan Hutan Konservasi. Meski demikian terdapat perbedaan perlakuan terhadap kawasan konservasi seperti kawasan Taman Nasional, dengan Tahura tentang “apa yang boleh” dan “apa yang tidak boleh” dilakukan di dalam kawasan TN dan THR dimana dalam prakteknya narasi konservasi lebih sering digunakan untuk menyingkirkan dan membatasi bahkan menutup akses masyarakat disekitar kawasan hutan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.
THR STS merupakan satu-satunya KPA yang keseluruhan luasnya merupakan ekosistem hutan dataran rendah. Kriteria penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan THR meliputi: 1) kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah, 2) memiliki keindahan alam dan atau gejala alam, dan 3) mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.
Berdasarkan SK No. 43/Kpts/DJ-VI/1994 Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam pengelolaan THR merupakan upaya terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, pengembangan dan perlindungan serta pemanfaatan kawasan (Yudohartono 2008).
Sejak ditetapkan menjadi kawasan THR pada tahun 2001, luasan hutan THR STS terus mengalami laju deforestasi yang tinggi. Berdasarkan data LULC (land use and land cover) dari tahun 1990 hingga tahun 2010, dapat diketahui bahwa, hutan di kawasan THR STS hanya tersisa 15% dari total luasan 15.830 Ha sementara sisanya telah beralih fungsi menjadi perkebunan karet, perkebunan sawit, pemukiman, dsb. Hal tersebut menjadi menarik karena penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan konservasi, pada kenyataannya tidak mampu menekan laju deforestasi yang terjadi. Sehingga menjadi penting bagi peneliti, untuk melihat lebih jauh, apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kawasan THR STS.

## Rumusan Masalah
Salah satu kawasan hutan yang juga tidak terlepas dari permasalahan tumpang tindih lahan hutan adalah kawasan
Taman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS). Sebelum ditetapkan menjadi Kawasan Tahura, THR STS pernah mengalami beberapa kali perubahan status dan fungsi kawasan hutan.
Pada tahun 1933, melalui SK. Gub Belanda No. 18 tentang Penutupan Kawasan Hutan, THR STS ditetapkan menjadi kawasan Hutan Lindung yang berfungsi sebagai cadangan hidrologi, kemudian pada tahun 1987 melalui SK Menteri Kehutanan No. 46 kawasan ini ditetapkan menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berfungsi sebagai produsen penghasil kayu bulian, kemudian pada tahun 1999 melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 421 kawasan ini ditetapkan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), sebelum akhirnya pada tahun 2001 melalui SK Menteri Kehutanan No. 94, barulah kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya (THR) dengan nama Sultan Thaha Saifuddin (STS).
Perubahan status dan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Hutan Raya tersebut menuai polemik, karena sebelumnya pemerintah telah melakukan kebijakan program Pemukiman Kembali pada masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan di Dusun Senami Desa Jebak, Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada tahun 1999 sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi Tahura. Perubahan status dan fungsi kawasan tersebut kemudian berdampak pada tertutupnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang ada di kawasan THR yang notabene merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Selain itu, penetapan kawasan menjadi Tahura pada tahun 2001, kenyataannya tidak mengurangi intensitas kerusakan hutan di THR STS yang sudah berlangsung sejak kawasan ini ditetapkan menjadi HPT dan HPH pada tahun 1987.
Salah satu bentuk pengusahaan kawasan THR STS oleh masyarakat lokal adalah perkebunan karet, sawit, serta cash crop lainnya. Sebagian perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat saat ini merupakan perolehan pembagian Dinas Sosial Provinsi Jambi sejak tahun 1986 melalui program perumahan SAD, dan pada tahun 1999 melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) dimana masyarakat mendapatkan rumah yang mereka sebut sebagai “transos” dan lahan seluas 2 Ha per kepala keluarga (KK). Menurut Daulay (2013) luas lahan tersebut saat ini telah berkurang karena telah dibagi diantara anak  keturunan  mereka.  Selain  permasalahan  demografi,  yaitu tumpang tindih kawasan dengan Desa penyangga, permasalahan lain yang terdapat di THR STS adalah maraknya pembalakan liar. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Batanghari yang di akses dari media online, sebanyak 65 persen dari 15.830 Ha hutan THR STS sudah dijarah oleh oknum masyarakat, baik dari masyarakat lokal sekitar THR maupun masyarakat pendatang.

## Pertanyaan Penelitian
Sehingga dari berbagai gambaran diatas, penelitian ini mencoba untuk membahas:
1.  Bagaimana dinamika tenurial lahan yang terjadi akibat perubahan kebijakan tata kelola hutan di THR STS?
2.  Bagaimana dampak dari perubahan pengaturan tenurial tersebut terhadap mekanisme akses dan hak masyarakat lokal atas sumberdaya hutan di THR STS?

## Tujuan Penelitian
1.  Menganalisis dinamika tenurial lahan di kawasan THR STS akibat perubahan kebijakan tata kelola hutan
2.  Menganalisis dampak perubahan pengaturan tenurial
211 |  Budiandrian Bayu. et. al . Dinamika Tenurial Lahan pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin)
tersebut terhadap mekanisme akses dan hak masyarakat lokal atas sumberdaya hutan di THR STS

## Kerangka Pemikiran
Perubahan kebijakan tata kelola hutan yang terjadi di THR STS membawa dampak perubahan dalam pola penguasaan lahan dan mekanisme akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Merujuk pada Thahn dan Sikor (2006) hak aktual dan praktik pemanfaatan akan terus mengalami dinamika ketika terjadi perubahan pada hak legal. Jika merujuk pada Peluso dan Ribot (2003); Sikor dan Lund (2009), maka jelas tergambar bahwa akses tidak hanya didasarkan pada hak kepemilikan. Komponen utama akses tidak hanya power (kekuasaan), tetapi juga authority (otoritas). Kedua hal tersebut juga bukanlah sesuatu yang mapan atau stabil, akses merupakan bentuk pertarungan melegitimasi klaim dimana kekuasaan dan otoritas umumnya saling berkontestasi di dalam sebuah arena pertarungan yang seringkali menimbulkan praktik eksklusi  dan  memicu  timbulnya  konflik  dalam  pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan THR STS. Hal tersebut coba ditunjukan pada gambar berikut ini:

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di dalam kawasan Taman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS) dan fokus pada dua Desa penyangga kawasan THR STS, yaitu Desa Bungku dan Desa Jebak. Penentuan lokasi Desa didasarkan pada pertimbangan bahwa, Desa Bungku merupakan Desa yang overlapping paling luas dengan THR STS, sementara Desa Jebak, merupakan Desa yang salah satu Dusunnya, yaitu Dusun Senami berada di dalam Kawasan THR STS. Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada 15 Desember 2015 sampai 15 Januari 2016, dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2016 sampai 15 Maret 2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
mengkaji pengaruh perubahan status dan fungsi kawasan hutan terhadap hak legal, hak aktual dan praktek pemanfaatan hutan di kawasan THR STS. Sementara mekanisme akses ditinjau dari sumber manfaat, strategi memperoleh, dan tipe akses. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan informan kunci baik dari Dinas Kehutanan, maupun masyarakat lokal dari kedua Desa dan observasi langsung yang dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di dalam kawasan THR STS. Data sekunder bersumber dari instansi pemerintahan yang terkait seperti Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Biro Pusat Statistik Kabupaten. Berbagai hasil penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai bahan rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksploitasi SDA di THR STS
Sektor kehutanan merupakan sektor utama yang dipandang sebagai sesuatu yang stategis dan potensial bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS (2015), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts- II/1999, ditetapkan luas kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi ±2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas daratan Provinsi Jambi. Pada tahun 2010, kawasan hutan provinsi jambi yang masih memiliki tutupan hutan mencakup luasan 1.401.000 Ha, sementara sisanya merupakan kawasan hutan tanpa tutupan hutan. Sebagian besar kawasan hutan dengan tutupan hutan seluas 540.100 Ha diantaranya berlokasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
Kawasan THR STS merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian Alam  (KPA)  yang  masuk  dalam  klasifikasi  kawasan  Hutan Konservasi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta menjadikan kawasan THR STS steril dari berbagai kepentingan, bahkan penetapan Kawasan Hutan yang sebelumnya Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Taman Hutan Raya (THR) dapat dilihat sebagai perwujudan dari sebuah kepentingan tersendiri. Pada aras makro, eksploitasi SDA di kawasan THR STS memiliki landasan hukum kuat karena bersumber dari kebijakan Negara dengan dalil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Semantara pada aras mikro, eksploitasi SDA di THR STS utamanya terjadi akibat tumpang tindihnya batas-batas wilayah kawasan THR STS dengan Desa penyangga sehingga menyebabkan praktik pemanfaatan lahan secara ilegal seringkali terjadi.
Selain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan juga memiliki kontribusi penting bagi Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS (2015), sektor pertambangan menempati urutan kedua sebagai kontributor untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, terdapat beberapa daerah penghasil minyak bumi, salah satunya di Kecamatan Bajubang, dimana lokasi penambangannya berada di dalam kawasan THR STS. Produksi minyak bumi di dalam kawasan THR STS sudah berlangsung sejak masa kolonial dan dikelola oleh dua perusahaan minyak bumi milik Belanda dan Amerika Serikat yaitu Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dan NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) sejak tahun 1922.
Ironisnya eksplorasi pertambangan minyak yang telah berlangsung sejak jaman kolonial dan masih berlangsung hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah bisa dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Hingga saat ini hasil minyak dari Provinsi
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 210-217 |  212
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
1933
Rezim Tata Kelola Taman Hutan
Raya Sultan Thaha Saifuddin
Hak Legal 1987 1999 2001 Dinamika Penguasaan Lahan Dalam Kawasan THR STS Hak Aktual Praktik Pemanfaatan Hak Kepemilikan Mekanisme Akses Inklusi Eksklusi f
Jambi seluruhnya dimasukan dalam catatan produksi Palembang. Hasil minyak mentah yang berasal dari kawasan THR STS kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang ±250 Kilometer ke wilayah Plaju, Sumatera Selatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sektor kehutanan dan sektor Pertambangan di dalam skema konservasi memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi berbagai kebijakan pengelolaan dan penguasaan sumber-sumber agraria di kawasan THR STS.

## Sejarah Penetapan Kawasan THR STS
Secara geografis wilayah THR STS terletak 01 0 40’44” – 2 0 11’12”
Lintang Selatan dan 103
0 09’09” – 103 0 14’15” Bujur Timur. Secara administratif, kawasan THR STS melintasi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.94/Kpts-II/2001 THR STS memiliki luas wilayah sebesar 15.830 Ha. Kawasan Hutan THR STS dikelilingi oleh desa-desa penyangga dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergelut dibidang pertanian, terutama komoditas karet dan sawit, sementara sebagian lainnya bertani tanaman semusim.
Kawasan hutan THR STS, sering juga disebut sebagai Kawasan Hutan Senami oleh penduduk lokal. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1933. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda melakukaan penataan batas wilayah yang ditandai dengan pemasangan pal batas yang disebut dengan patok BW (Bosch Wesen). Penetapan kawasan hutan di Kabupaten Batanghari diawali dengan sebuah keputusan politik penting tentang perlindungan kawasan yaitu lahirnya Keputusan Gubernur Belanda ( Bosch Complex Soengai Boelian Reg. 2 Soengai Boelian, tanggal 15 Juli 1933 No. 18 tentang proses verbal mengenai pengumuman hutan-hutan yang telah ditutup). Keputusan tersebut menetapkan status kawasan hutan THR STS menjadi hutan lindung cadangan hidrologi (hidroologi of product) .
Pasca kemerdekaan, keputusan Menteri Kehutanan No. 46/Kpts- II/1987 tanggal 12 Februari tahun 1987 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berpengaruh besar bagi perubahan status kawasan, hal ini menyebabkan status kawasan Hutan Senami/ Sultan Thaha Saifuddin beralih fungsi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sejak saat itu ekspoitasi hasil hutan dalam skala besar semakin meningkat, pengelolaan hutan yang bersifat eksploitatif-destruktif menimbulkan berbagai dampak kerusakan hutan yang masih terlihat hingga saat ini di kawasan THR STS. Hal tersebut menunjukan bahwa justru pasca Negara ini merdeka, dibawah rezim pemerintahan orde baru eksploitasi hutan di kawasan THR STS secara besar-besaran mulai dilakukan.
Perubahan status dan fungsi kawasan THR STS kembali terjadi pada tahun 2001. Kawasan hutan yang semula Hutan Produksi Terbatas (HPT) diubah menjadi kawasan Hutan Konservasi/ Taman Hutan Raya, dimana perubahan tersebut lahir dari aspirasi dari Pemerintah Daerah Jambi. Perubahan status kawasan ini awalnya diusulkan dengan harapan dapat mengoptimalkan fungsi kawasan hutan Senami dalam rangka pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan sebagai sarana objek wisata alam. Upaya perubahan status ini dilakukan dengan membuat usulan ke Pemerintah Pusat oleh Gubernur KDH Tk. I Jambi dengan suratnya No. 522.11/1151/1996 tanggal 14 Februari 1996 yang mengusulkan kepada Menteri Kehutanan saat itu agar kawasan hutan Senami dikelola menjadi Taman Hutan Raya. Usulan Gebernur Jambi tersebut kemudian mendapat respon baik dari Menteri Kehutanan dengan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden Repubik
Indonesia untuk memohon persetujuan melalui surat No.1520/ Menhut-II/1996.
Pada tanggal 15 Maret 2001, kawasan ex Hutan Produksi Terbatas (HPT) Senami seluas 15.830 Ha secara resmi ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.94/Kpts-II/2001. Badan Planologi Kehutanan kemudian diperintahkan untuk melaksanakan rekonstruksi batas dengan mengganti inisial/ kode huruf di sisi pal batas hutan yang menghadap ke kawasan hutan yang semula HPT diganti menjadi THR. Berasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.107/Kpts-II/2003 pembantuan pengelolaan kawasan THR STS yang berada dalam wilayah Kabupaten bersangkutan diberikan kepada Bupati.

## Kondisi Sarana dan Prasarana THR STS
“Jauh panggang dari api” adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi THR STS saat ini. Bentuk ideal yang diharapkan dalam pengelolaan THR STS nyatanya jauh berbeda dengan kondisi rill di lapangan. Contohnya saja dalam penataan kawasan dengan skema pembagian menjadi tiga blok pemanfaatan, pada kenyataannya tidak teraplikasi sama sekali di lapangan. Berdasarkan hasil observasi langsung, di sepanjang kawasan THR STS hanya terlihat bentangan perkebunan sawit dan karet yang sangat dominan. Lemahnya kontrol atas hutan ini salah satunya dikarenakan masih sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan THR STS, terutama yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai ujung tombak penjaga kawasan THR STS.
Kondisi memprihatinkan THR STS dapat langsung terasa seketika sampai di gerbang pintu masuk kawasan. Kondisi gerbang yang hampir runtuh menunjukan bagaimana kondisi sarana dan prasarana THR STS sangat tidak terawat. Begitu juga dengan kondisi pos penjagaan, dan fasilitas lainnya yang hampir kesemuanya dalam keadaan rusak dan tak terawat.
Belum dan atau tidak adanya jaringan listrik yang masuk kedalam kawasan Tahura membuat kantor UPTD belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, semua fasilitas yang dibangun merupakan aset yang dibangun oleh Kanwil Departeman Kehutanan pada tahun 1997. Adapun fasilitas tersebut antara lain:
Salah satu faktor yang memperparah perambahan hutan kawasan adalah mudahnya akses jalan dari dan menuju hutan kawasan. Menurut Komandan Regu (Danru) B Pamswakarsa, terdapat puluhan akses jalan dari dalam hutan kawasan menuju desa- desa sekitar hutan kawasan, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut sudah lama terjadi, jauh sebelum hutan ini ditetapkan sebagai
213 |  Budiandrian Bayu. et. al . Dinamika Tenurial Lahan pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin)
Gambar 2. Pintu Masuk THR STS
kawasan hutan Tahura sudah ada jalan di dalam hutan kawasan ini, masyarakat Dusun Senami menyebutnya sebagai jalan “bor”. Misalnya, bor 5, bor 6, bor 8, dst. Penyebutan istilah “bor” sendiri bermula sejak jaman Belanda, ketika dimulainya eksplorasi minyak di kawasan hutan THR STS. Di dalam kawasan hutan THR saat ini, terdapat 12 mata bor yang merupakan bekas kegiatan penambangan minyak jaman Belanda, yang kemudian diteruskan oleh PT. Pertamina di era Indonesia merdeka.

## Pertambangan dalam Kawasan THR STS
Tambang dan konservasi merupakan dua hal yang dianggap bertentangan tetapi seringkali beririsan pada realita dan kebijakannya. Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional dan landasan bagi ditetapkannya kegiatan pertambangan dalam suatu wilayah. Adapun jenis-jenis perizinanan yang diberikan diantaranya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan kegiatan usaha, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
Berdasarkan data Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina EP-PT. PBMSJ (2014), luas area Betung adalah 5,13 Km², sedangkan Luas area Meruo Senami 23,96 Km². Area Betung 60% terletak didalam area THR STS, sedangkan 40% berada di luar kawasan THR STS. Sementara area Meruo Senami 100% berada didalam THR STS. Eksplorasi di lokasi Lapangan Betung pertama kali dikembangkan oleh NIAM (Nederland Indische Aardoloic Mastcapaij) pada tahun 1922. Terdapat 194 sumur yang telah dibor dan berproduksi hingga lapangan ditutup sementara pada tahun 1941. Berdasarkan laporan NIAM yang dibuat pada tahun 1935, lapangan Betung telah memproduksi minyak sebanyak 1,6 juta STB hingga tahun 1931. Kemudian pada periode 1931 sampai 1941 lapangan ditinggalkan sementara dan tidak dapat ditemukan laporan produksi. Pertamina kemudian mengaktifkan kembali lapangan ini pada tahun 1982 dan mengebor 10 sumur tambahan serta merehabilitasi sumur-sumur tua untuk memaksimumkan produksi minyak dan mengurangi resiko lingkungan. Sejak tahun 2003 PT. PBMSJ melakukan workover dan pembersihan sumur serta mengebor titik penambangan kerja baru sehingga produksinya dapat meningkat.
Sementara untuk eksplorasi di lapangan Meruo Senami pemboran pertama dilakukan pada tanggal 16 Februari tahun 1938 oleh NIAM (Nederland Indische Aardoloic Mastcapaij) . Pembuatan seismic dilakukan pada tahun 1953 dan 1954 setelah itu dilakukan beberapa pemboran pada sumur MSN-5, MSN-6, MSN-7, MSN- 8 dan MSN-9 antara tahun 1954 dan 1956. Jumlah seluruh sumur yang telah dibor sampai sekarang adalah 10 sumur. Area Betung
dan Meruo Senami sendiri dimasukan dalam kawasan THR STS bertepatan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 94/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Artinya, ketika ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya, lokasi eksplorasi minyak di area Betung dan Meruo Senami “tercaplok” didalamnya Saat ini pemegang konsesi pertambangan di dalam kawasan THR STS adalah PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi (PBMSJ). Hal tersebut diwujudkan dengan pola kemitraan melalui sistem Technical Assistance Contract (TAC) antara PT. Pertamina Eksplorasi Produksi dengan PT. PBMSJ yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2002. Secara geografis lokasi wilayah kerja PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi (PBMSJ) terletak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Wilayah kerja antara PT. Pertamina dengan PT. PBMSJ terbagi menjadi dua Blok, yang pertama Blok Betung disebelah timur yang terletak di Kecamatan Bajubang dan Blok Meruo Senami disebalah barat yang terletak di Kecamatan Muaro Tembesi, Muaro Bulian, Kecamatan Bathin XXIV, dan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

## Periodisasi Penguasaan Lahan THR STS
Seperti mitos interaksi antara masyarakat dengan hutan di daerah- daerah lainnya, pada awalnya masyarakat lokal disekitar kawasan hutan THR STS hidup berdampingan dan selaras dengan alam. Namun akibat adanya perubahan rezim dalam tata kelola hutan yang tak terhindarkan menyebabkan hak kepemilikan dan penguasaan lahan di kawasan THR STS pada akhirnya juga bersifat dinamis. Dinamika penguasaan lahan sendiri tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, dimana kebijakan tersebut biasanya bersifat temporer/ sementara dan sangat bergantung pada konteks waktu dan kepentingan saat kebijakan tersebut dibuat. Bagian ini akan menjelaskan periodisasi penguasaan lahan akibat perubahan rezim dalam tata kelola kawasan hutan yang dimulai dari tahun 1933 sampai 2001. Periode paling awal yang menandai perubahan rezim tata kelola hutan di Kawasan THR STS terjadi pada tahun 1933, saat itu pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan di THR STS sebagai hutan lindung yang berfungsi sebagai cadangan hidrologi. Penetapan tersebut memiliki dampak langsung bagi Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) sebagai penghuni awal kawasan hutan. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat SAD, tidak dikenal adanya batas administratif seperti yang ditetapkan oleh rezim kolonial Belanda. Batas kawasan oleh SAD saat itu hanya berupa tanaman yang berfungsi sebagai penanda penguasaan lahan, seperti pohon durian. Namun, sebagai bentuk pengamanan terhadap kawasan Hutan Lindung, Pemerintah kolonial Belanda memasang patok BW di kawasan hutan, dimana luas bentangan kawasannya hampir sama dengan yang di tetapkan sebagai THR STS saat ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan orang yang dianggap paling tua “yang tersisa” di Desa Bungku, Datuk Mat Apis, diketahui bahwa jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan Lindung oleh Belanda, masyarakat Bathin Sembilan sudah menjadi penghuni hutan di kawasan tersebut, mereka hidup secara semi nomaden yang artinya mereka tidak pernah menetap dalam satu kawasan secara permanen, begitu juga dalam praktik pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan di Kawasan THR STS. Nama Bathin Sembilan sendiri berasal dari keturunan sembilan bersaudara yang menetapkan pemukiman mereka di sepanjang sembilan sungai yang dinamai di wilayah ini. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar komunikasi sesama mereka dilakukan melalui sungai. Colchester et al (2011) membedakan antara asal usul masyarakat SAD yang berasal dari Bathin Sembilan, dengan SAD yang berasal dari “Kubu”.
Tabel 1. Daftar Inventarisir Sarana dan Prasarana THR STS
No Jenis Bangunan Jumlah Kondisi 1 Gedung kantor UPTD 2 unit Baik 2 Menara pemantau kebakaran 1 unit Rusak 3 Pos jaga 4 unit Rusak 4 Mesin Genset 1 unit Rusak 5 Gapura Masuk 2 unit 1 Baik dan 1 Rusak 6 Meubelair/ Furniture - Rusak 7 Sepeda motor 1 unit Rusak Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Pannjang THR STS
Periode 2011-2031
Masyarakat “Kubu” lebih banyak bergantung pada kegiatan berburu, menangkap ikan dan mengambil hasil hutan, sementara masyarakat Bathin Sembilan lebih kepada melakukan kegiatan pertanian.
Periodisasi tata kelola kawasan THR STS dimulai yang sejak tahun 1933 hingga tahun 2001 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:
Merujuk pada teori rezim hak kepemilikan, pada periodisasi sebelum 1933 rezim kepemilikan yang semula adalah customary right regime , beralih menjadi state property regime . Peralihan tersebut terjadi melalui kontrol penuh kekuasaan pemerintah kolonial Belanda atas wilayah jajahan, termasuk sumberdaya alamnya. Namun, berbeda dengan yang terjadi di tanah Jawa, dimana kebanyakan penguasaan hutan oleh pemerintah kolonial utamanya ditujukan untuk menanam komoditas perkebunan dan menyebabkan terjadinya tanam paksa, pada kawasan THR STS hutan justru dilindungi. Penyebabnya adalah keberadaan sumberdaya alam lain non-kayu, yaitu minyak bumi. Penetapan kawasan THR STS sebagai hutan lindung pada tahun 1933, dapat dilihat sebagai sebuah upaya pengamanan sumberdaya minyak bumi yang berada tepat dibawah perut kawasan hutan THR STS. Selain itu, meskipun memasang patok pada wilayah kawasan hutan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci, pemerintah kolonial Belanda tidak melakukan pelarangan pada masyarakat lokal sekitar THR STS yang menggunakan hutan sebagai wilayah jelajahnya.

## Dinamika Hak dan Penguasaan Lahan akibat Perubahan Tata Kelola Hutan
Perubahan hak legal yang umumnya bersumber dari kebijakan pemerintah seringkali tidak terejawantahkan pada hak aktual dan praktik pemanfaatannya (Thanh dan Sikor 2006). Dalam penelitian ini, perubahan regulasi dalam tata kelola hutan di kawasan THR STS pada periode 1933, 1987, dan 2001, menyebabkan perubahan pola penguasaan lahan di kawasan THR STS. Dinamika dalam dimensi hak legal, hak aktual periode sebelum tahun 1933 sampai tahun 1933 tersebut dijelaskan dalam tabel 1, 2, dan 3 pada lampiran 1. Sementara periode tahun 1987 sampai tahun 2001 dijelaskan pada tabel 3, 4, 5 pada lampiran 2. Dari
tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan lahan di dalam kawasan THR STS secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga pola yaitu, penguasaan lahan berdasarkan sistem adat, penguasaan lahan berdasarkan pembelian/ jual-beli dan penguasaan lahan berdasarkan pemberian program pemerintah (program Perumahan SAD, program HKm dan Program PKMT).

## a)  Penguasaan Lahan Berdasarkan Sistem Adat
Pola penguasaan ini didasarkan pada sistem kepercayaan adat masyarakat setempat dimana lahan yang dikuasi diperoleh secara turun-temurun dari leluhur mereka. Sistem penguasaan dan pewarisan lahan masyarakat Bathin Sembilan berbentuk kepemilikan kolektif/ ulayat. Di dalam teritori ulayatnya, keluarga- keluarga menetapkan haknya dengan melakukan pertanian dan kepemilikan tanah yang diwarisi secara setara kepada laki-laki dan perempuan. Lokasi desa yang sering berpindah-pindah di dalam wilayah ulayat, diingat melalui lokasi kuburan tua yang masih dapat ditemukan dalam hutan. Namun saat ini, kolektifitas masyarakat yang didasarkan pada identitas adat telah semakin memudar. Hal tersebut terjadi akibat percampuran etnis, dimana percampuran tersebut utamanya terjadi karena hubungan pernikahan. Batas-batas kepemilikan melalui sistem adat ini ditandai dengan tanaman penanda tertentu seperti pohon durian, pohon jernang, dll.

## Tabel 3. Mekanisme Akses Berbasis Hak Di Kawasan THR STS
Aktor Sumber Manfaat Strategi Memperoleh Posisi/ Kedudukan aktor Dinas Kehutanan Funding, Konservasi hutan Wacana global terhadap kerusakan hutan (REDD+), Kebijakan penetapan kawasan hutan sebagai TAHURA Pihak yang secara legal memiliki hak untuk mengontrol akses Pertamina/ PT. PBMSJ Eksplorasi minyak bumi, Sumber pendapatan Nasional Kerjasama bidang kehutanan dengan pertambangan Pihak yang secara legal memiliki hak untuk mengontrol akses Masy. Desa Sekitar THR STS Ruang hidup, Sumber nafkah, Ekstraksi kayu, Pemanfaatan lahan untuk berkebun Menggunakan identitas sosial sebagai Masyarakat Desa Hutan, Pemberian program HKM, dan PKMT Pihak yang secara aktual mengakses SDA
Tabel 2. Periodisasi Rezim Tata Kelola Kawasan THR STS Periode 1933 1987 1999-2001 1 Rezim Pemerintahan Kolonial Orde Baru Reformasi 2 Pembentukan Pemukiman First Comer Transmigrasi Jual-Beli/ Okupasi 3 Pola Pemukiman Nomaden Semi- Nomaden Menetap 4 Tanaman Penanda Ladang Padi Berpindah/ Berburu Para Rimbo/ Karet Sawit 5 Teknologi Kayu/ Peralatan Rakitan Beliung, Kapak, Parang Gergaji Mesin 6 Rezim Kepemilikan Customary Property Private Property State Property 7 Status Dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hidroologi Product
HPT
KPA-KSA, TAHURA
8 Landasan Hukum SK. Gubernur Hindia Belanda No. 18 Tahun 1933 Tanggal 15 Juli 1933 SK. Mentri Kehutanan No. 46/ Kpts-II/ 1987 Tanggal 12 Februari 1987 SK. Mentri Kehutanan dan Perkebunan No. 421/ Kpts-II/ 1999 dan SK Mentri kehutanan No. 94/ Kpts- II/ 2001 SDA
Kepemilikan Legal Otoritas Kekuasaan Kepemilikan Ilegal Akses Legal Akses Ilegal

## Institusi
b)  Penguasaan Lahan Berdasarkan Pembelian/ Ganti-Rugi Pola pengusaan ini didasarkan pada sistem pembelian/ ganti-rugi yang dilakukan oleh “oknum” masyarakat di dalam Kawasan THR STS. Jika merujuk pada status kawasan yang merupakan hutan konservasi, maka adanya kegiatan jual-beli lahan di dalam kawasan THR STS merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Jual-beli ini memang pada awalnya dilakukan oleh masyarakat etnis Suku Anak Dalam Bathin Sembilan sebagai penghuni awal kawasan THR STS. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat SAD saat itu belum mengenal pola pemukiman yang menetap. Sehingga, meskipun pada tahun 1986 Pemerintah Indonesia menerapkan program Perumahan SAD untuk masyarakat Suku Anak Dalam dengan harapan dapat merumahkan mereka, namun ternyata banyak diantara mereka yang kemudian menjual kembali tanah dan rumahnya serta tetap melakukan kegiatan secara nomaden di dalam kawasan hutan THR STS.
c)  Penguasaan Lahan Berdasarkan Program Pemerintah Pola pengusaan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah melalui berbagai programnya antara lain Program Perumahan SAD pada tahun 1986, Program PKMT dan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 1999 yang pernah diterapkan baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan THR STS. Berbagai kebijakan yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan tersebut, menjadi salah satu sumber dari berbagai kekacauan tenurial yang terjadi di kawasan THR STS.
Ketiga pola tersebut merupakan bentuk penguasaan yang ada di dalam kawasan THR STS sekaligus menjadi cikal bakal bagi maraknya pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan THR STS yang saat ini mengalami kondisi tumpang tindih antara desa- desa penyangga kawasan dengan kawasan THR STS. Meskipun ketentuan hukum Negara mendefinisikan bahwa aktifitas mereka yang melakukan pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan THR STS merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, hal tersebut tidak mengurangi intensitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik dalam skala kecil, maupun skala besar.

## Mekanisme Akses Kawasan THR STS
Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa mekanisme akses dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur dan
relasi. Mekanisme akses berbasis hak artinya mekanisme tersebut telah mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal Negara. Sementara mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi, harus ditempuh melalui berbagai strategi karena belum/ tidak mendapatkan pengakuan legal. Relasi yang teradi antar aktor dapat dikelompokkan menjadi pihak yang secara legal memiliki hak untuk mengontrol akses dan pihak yang secara aktual mengakses. Dalam pola relasi inilah pembagian manfaat atas sumber daya dinegosiasikan diantara dua kelompok aktor tersebut.
Sementara Sikor dan Lund (2009) menyatakan bahwa akses terkait erat dengan pelaksanaan kekuasaan dan otoritas. Hal tersebut menegaskan bahwa sebuah kepemilikan dapat menjadi sebuah kepemilikan jika secara sosial hal tersebut terlegitimasi oleh institusi/ lembaga yang dianggap merepresentasikan kekuasaan atas hukum dan politik. Teori akses yang dikemukakan oleh Sikor dan Lund (2009) menggarisbawahi pentingnya otoritas di dalam sebuah upaya melegitimasi akses menjadi kepemilikan. Hal tersebut dijelaskan dalam skema teori berikut ini:
Di kawasan THR STS, penetapan kepemilikan Negara atas kawasan hutan, tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut. Bersumber dari otoritas, Negara dapat menetapkan rezim kepemilikan hutan secara legal, sementara dengan kekuasaan, masyarakat lokal dapat menantang legitimasi otoritas Negara atas kawasan hutan tersebut. Sikor dan Lund (2009) menyatakan bahwa pusat dinamika akses tercipta melalui upaya aktor dalam mengamankan hak terhadap sumberdaya alam dengan mengklaim akses mereka sebagai kepemilikan yang legal dan diakui sah oleh institusi hukum/ politik. Upaya tersebut menyebabkan hubungan antara kekuasaan dan otoritas umumnya saling berkontestasi, namun pada level tertentu hubungan antara otoritas dan kekuasaan juga dapat berbentuk kontrak/ negosiasi. Misalnya, adanya penambangan dalam kawasan THR STS merupakan bentuk negosiasi antara sektor kehutanan dengan sektor pertambangan, sehingga hal tersebut dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:
Sikor dan Lund (2009) sepenuhnya benar tentang upaya
Tabel 4. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Desa Penyangga Kawasan THR STS
Strategi Memperoleh Akses Strategi Mempertahankan Akses Tipe Akses Melalui Pemilik Modal Menjalin hubungan patron- klien dengan pemilik modal besar, agar ketika ditangkap tim gabungan, dapat ditebus oleh pemilik modal Kapital/ power Melalui Identitas Adat dan Identitas Sebagai Masyarakat Lokal Desa Hutan Membangun wacana/ klaim sebagai masyarakat lokal dengan menjalin hubungan pernikahan dengan penduduk lokal Identitas Sosial dan Relasi Sosial Melalui otoritas Desa dengan membuat surat sporadik Mengesahkan kepemilikan lahan secara legal berdasarkan historis Otoritas Menerima Bantuan Program PKMT dan Hkm Mengeluarkan lahan dari wilayah kawasan THR STS dan menanam komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah (karet) Identitas Sosial, Relasi Sosial dan Otoritas THR STS Negosiasi/ Kontrak Legitimasi Akses Kepemilikan Legal Otoritas Dinas Kehutanan Kebijakan/ Regulasi Akses Legal Kekuasaan PT. PERTAMINA
Gambar 4. Negosiasi Akses Dinas Kehutanan dengan PT. Pertamina
Keterangan :Menyatakan hubungan langsung yang dipengaruhi :Menyatakan hubungan langsung yang mempengaruhi :Menyatakan hubungan tidak langsung yang akan mempengaruhi
pembentukan hak kempemilikan yang sah melalui akses, akan selalu mengambil bentuk kontestasi legitimasi yang menyebabkan peranan institusi/ lembaga sosial menjadi sangat krusial. Namun terdapat dua catatan penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, bahwa akses tidak selalu atau serta merta membentuk upaya menjadikannya sebagai hak kepemilikan. Hal tersebut dapat berupa negosiasi/ kontrak diantara otoritas dan kekuasaan tanpa harus mengupayakannya menjadi sebuah hak kepemilikan. Kedua, faktor kebijakan atau regulasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah legitimasi akses.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Eksploitasi terhadap kawasan THR STS terjadi secara legal dan ilegal. Perubahan kebijakan dalam rezim tata kelola kawasan hutan pada tahun 1933, 1987, dan 2001 menyebabkan terjadinya dinamika pada dimensi hak legal, hak aktual dan praktik pemanfaatan. Pola penguasaan lahan di kawasan THR STS terbagi menjadi tiga pola yaitu, berdasarkan adat, berdasarkan pembelian, dan berdasarkan program pemerintah. Mekanisme akses berbasis hak diperoleh melalui kebijakan kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan PT. Pertamina/ PT. PBMSJ, sementara pada masyarakat Desa penyangga kawasan THR STS diperoleh melalui penggunaan identitas sosial sebagai masyarakat asli untuk mendapatkan pembagian program. Hubungan antara kekuasaan dan otoritas pada akses di level tertentu dapat berbentuk negosiasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Colchester M, Anderson P, Firdaus AY, Hasibuan F, Chao S. 2011. Pelanggaran HAM dan Konflik Lahan di Konsesi PT. Asiatik Persada di Jambi. Bogor (ID): Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMa
Contreras-Hermosilla A, Fay C. 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah; Permasalahan Kerangka dan Tindakan. Bogor (ID): World Agroforestry Center
Daulay AR. 2013. Dinamika Pemanfaatan Hutan oleh Suku
Anak Dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari. Jurnal Bina Praja Vol. 5 No. 1. ISSN: 2085- 4323. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Forest Watch Indonesia. 2015. Intip Hutan. Bogor (ID): Forest
Watch Indonesia
Litvinoff  M,  Griffiths  T.  2014.  Mengamankan  Hutan
Mengamankan Hak; Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan. FPP (ID): Pusaka dan Pokker SHK.
Lund C. 2011. Property and Citizenship: Conseptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa. Africa Spectrum. 46, 3, 71-75
Mandel E. Tanpa Tahun. Teori Organisasi Leninis. Pena Hikmah Purwanto E. 2017. Ragam Persoalan Tenurial di Kawasan
Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya. [Dalam] Mewujudkan Hak Rakyat; Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan. Kumpulan Naskah Akademik Konferensi Tenurial 2017
Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68(2), 2003, pp. 153–181. Economic and Private Sector, Professional Evidence and Applied Knowledge Services (EPS PEAKS).
Safitri  MA,  Muhshi  MA,  Muhajir  M,  Shohibuddin  M.  2011.
Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia.
Jakarta (ID): Epistema Institut
Scoot JC. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
Sikor T, Lund C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. Institute of Social Studies. The Hague Sikor T, Thahn TN. 2007. Exclusive Versus Inclusive Devolution In Forest Management: Insights From Forest Land Allocation In Vietnam’s Central Highlands. Journal Land Use Policy 24 (2007) 644–653. Berlin (DE): Elsevier Thahn TN, Sikor T. 2006. From Legal Acts To Actual Powers:
Devolution And Property Rights In The Central Highlands Of Vietnam. Journal Forest Policy and Economics 8 (2006) 397– 408. Berlin (DE): Elsevier
Yudohartono TP. 2008. Peranan Taman Hutan Raya dalam Konservasi Sumberdaya Genetik: Peluang dan Tantangannya. Informasi Teknis Vol. 6 No. 2. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman hutan.