## DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING

## IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2014

## Yeby Ma’asan Mayrudin
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Yeby.mayrudin@gmail.com
Abstract: This  article  examines  the  phenomenon  of  shifting  the  ideological positioning  on  political  parties  in  the  2014  election.  It’s  also  presents  the mapping  of  ideological  positioning  of  parties.  The  main  argument  are created    by  the  political  parties  in  the  2014  election  seemed  to  exercise  a shiftting in ideological positioning. In addition, this research also succeeded in characterizing the shifting typology of party in the 2014 election, at least there  are  three  patterns:  conservative,  progressive  conservatist,  and extremist.
Keywords: Political Parties, Positioning Ideology, Election 2014
Pendahuluan Tulisan ini menganalisa fenomena  pergeseran positioning ideologi  partai-partai  politik  peserta pemilu  2014.  Seperti  kita  ketahui, partai  politik  sebagai  lembaga
intermediari  mengalami  dinamika tersebut menjelang pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tahun ini. Sebagai contoh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)  dan  Partai  Bulan Bintang (PBB) yang berasas ideologikan Islam mencoba
melakukan  pergeseran  ke  tengah dengan harapan menghasilkan perolehan  suara  yang  maksimum. Demikian juga dengan partai
Nasionalis-Sekuler,  seperti  Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan/ PDI-P  (Bahkan  PDI-P  sejak  2007, sengaja  mendirikan  organisasi  sayap partai  berbasis  Islam  yang  diberi nama  Baitul  Muslimin  Indonesia- BAMUSI).  Partai  Keadilan  dan Persatuan  Indonesia  (PKPI),  dan Partai Gerindra yang juga melakukan
pergerakan  dari  kiri  ke  tengah dengan harapan yang sama.
Fenomena pasca pemilu 2004
dan  2009,  setidaknya  menunjukkan terjadinya  pragmatisme  politik  yang ditandai  dengan  krisis  identitas,  dan kaburnya ideologi partai-partai politik  di  Indonesia.  Hal  demikian membuat  arah  perjuangan  partai tidak  jelas  dan  sulit  membedakan partai  satu  dengan  yang  lainnya. Menurut  Macridis,  dalam  kondisi yang  berkembang  seperti  itu,  partai politik  menjadi  sangat  pragmatis, dikarenakan  tidak  lagi  melibatkan masalah ideologis (Macridism,
1996:23)  yang  ketat  sehingga  faktor atau  perdebatan  ideologi  semakin mengikis  dan  kabur.  Di  samping  itu juga,  basis  ideologi  yang  semakin luntur  pemaknaannya  oleh  partai dan/atau elitenya, dikarenakan mereka  lebih  memfokuskan  pada bagaimana  meraih  kekuasaan  dan memenangi  pemilu.  Sehingga  dalam situasi seperti ini, menurut Kirchheimer  akan  menimbulkan fenomena pergeseran yang mendasari proses transformasi kepartaian  dari  partai  ideologis  ke bentuk catch-all party .
Lahirnya  konsep catch-all party ,  sebenarnya  didasari  oleh kajian  Downs  tentang  perspektif perilaku  rasional.  Ia  berpendapat bahwa  semakin  modern  suatu masyarakat,  maka  akan  semakin mengutamakan prinsip-prinsip pragmatisme  dan  rasionalitas.  Oleh karena  itu,  kehadiran catch-all  party
untuk  menawarkan  suatu  program dan kebijakan umum, bukan menawarkan  persoalan  ideologis. Oleh  karena  itu,  posisi  dan  fungsi partai  politik  mengalami  perubahan fundamental dan mencairkan ketegangan  antara  “kubu  kiri”  dan “kubu kanan”. Format partai ini juga menerima pluralisme, bersikap inklusif,  dan  non-sektarian  serta lebih mengedepankan pengem- bangan  secara  horizontal,  menam- pung  berbagai  isu  dan  agenda  dari berbagai  kalangan  di  masyarakat (Imawan,  2004  :  11-13).  Lalu  perta- nyaan  yang  muncul  adalah  apakah pergeseran positioning partai ideologis  ke  bentuk catch-all  party merupakan suatu keharusan?
Dalam  prakteknya,  pergese- ran positioning ideologi  partai-partai mendapatkan  kritik  tajam.  Pertama,
konsepsi catch-all  party tentang pragmatisme  dan  rasionalitas  yang bertumpu  pada  model  untung-rugi
( ibid )  telah  menciptakan  inkon- sistensi  tindakan  partai  dalam program  dan  kebijakan.  Partai bersangkutan  lebih  mengutamakan tujuannya memenangkan setiap kontestasi  politik.  Ditambah  lagi dengan dalil Downs yang menyatakan  bahwa  suatu  partai  dan elitenya  harus  memiliki  keluwesan kebijakan  untuk  bergerak  ke  Kiri- Kanan,  demi  mencapai  hasil  yang
maksimum  (Klingemann,  2000:41).
Menanggapi hal ini, publik merespons  keras  atas  sikap  partai politik  dan  elitenya.  Berdasarkan survei  Lembaga  Survei  Indonesia (LSI) pada 2009, tingkat kepercayaan  publik  terhadap  partai politik  mencapai  angka  terendah yaitu  36%  dibandingkan  dengan lembaga  lainnya.  LSI  juga  merilis hasil  temuannya  tentang  “ Party Identification ”,  yaitu  masyarakat (pemilih)  Indonesia  yang  mengiden- tifikasikan  dirinya  dengan  partai politik  hanya  berjumlah  20%. Bahkan  berdasarkan  survei  mutakhir (Desember  2013)  dari  Lembaga
Survei Cirus didapatkan fakta bahwa hanya  9,4%  masyarakat  yang  masih percaya terhadap partai politik. Riset menarik  juga  dihadirkan  oleh Johnson  dalam  tulisannya  “ Anti- Party  Reaction  in  Indonesia ”  yang mencoba  melakukan  konfirmasi mengenai  reaksi  anti-partai  di Indonesia.  Dalam  studinya  itu, fenomena reaksi anti-partai yang tak terkendali menimbulkan delegitimasi terhadap  partai  dan  demokrasi.  Hal itu  disebabkan  karena  pragmatisme politik  yang  melanda  partai-partai politik  di  Indonesia  (Johnson  Tan, 2002:505).
Kritik  kedua  atas  bentuk catch-all  party adalah  pereduksian ideologi  partai  politik.  Pada  konteks ini, partai dan elitenya diperbolehkan berpolitik  tanpa  alur,  tanpa  distorsi ideologis  (Imawan,  2004:  11-13), dan  tanpa  memerdulikan  ideologi (Klingemann,  2000:41.).  Padahal seharusnya, ideologi menjadi code of conduct bagi  partai,  elite  dan kadernya  (Irawan,  2008:323).  Tanpa dasar  ideologi,  suatu  partai  tidak dapat  membuat  patokan  interpretasi dan  evaluasi.  Apabila  hal  demikian terjadi,  maka  fungsi  memberikan
referensi  kepada  masyarakat  yang seharusnya  dilakukan  oleh  partai sebagai  institusi,  malah  dipegang oleh  elite  sebagai  individu.  Pada akhirnya  format catch-all  party justru  melahirkan  rejim  yang  tidak demokratis (Imawan, 2004:13). Bagaimanapun, dinamika pergeseran positioning ideologi partai-partai  ke  arah  tengah  atau berubah  ke  bentuk catch-all  party, berdampak  negatif  bagi  sistem kepartaian  di  Indonesia.  Di  samping partainya  kehilangan  jati  diri, masyarakatnya pun akhirnya menjadi apatis  bahkan  antipati  terhadap partai.  Dan  dalam  kasus  ini,  jangan- jangan  partai-partai  peserta  pemilu 2014,  tidak  sadar  telah  mengalami dan/atau melakukan pergeseran
positioning ideologinya. Oleh karena itu,  penulis  menilai  penting  untuk menggambarkan  secara  gamblang dinamika  pergeseran positioning ideologi masing-masing partai.
Berangkat  dari  pendahuluan yang sudah penulis paparkan di atas, maka  rumusan  penelitian  ini  adalah: (1)  Bagaimana  peta  ideologi  partai- partai  politik  peserta  pemilu  2014? (2)  Bagaimana  gambaran  pergeseran
positioning ideologi  partai-partai dalam pemilu 2014?
Tulisan  ini  difokuskan  pada
gambaran  pergeseran positioning ideologi para kontestan pemilu 2014. Namun, penulis hanya akan mengkaji  partai-partai  lama  dan berskala nasional. Jadi, 1 partai baru yaitu  Partai  Nasional  Demokrat (NasDem)  dan  3  partai  lokal  Aceh yaitu  Partai  Damai  Aceh  (PDA), Partai  Nasional  Aceh  (PNA)  dan Partai  Aceh,  tidak  akan  penulis telusuri lebih dalam. Mengapa Partai Nasdem tidak diikutsertakan? Hal itu karena  partai  tersebut  adalah  partai yang  baru  akan  memulai  perannya dalam kancah perpolitikan di Indonesia  dan  juga  belum  memiliki track  record memadai  dalam  kajian positioning ideologinya.
Diskursus Pemetaan Ideologi Partai Politik di Indonesia Kajian  pemetaan  ideologi
partai-partai  politik  di  Indonesia, sudah  sepatutnya  mengacu  pada karya-karya tokoh sebelumnya
seperti  Herbert  Feith  dan  Lance
Castle,  Daniel  Dhakidae  dan  Kevin Raymond  Evans,  yang  menyajikan
gambaran  dan  skema  menarik tentang  pemetaan  ideologi  partai- partai  politik  di  Indonesia  yang antara  satu  tokoh  dengan  tokoh lainnya  memiliki  perbedaan  khas masing-masing. Feith dan Castle yang memfokuskan kajiannya pada fenomena  kemenangan  4  partai politik  di  pemilu  1955  mencoba memetakan  ideologi  –istilah  mereka “aliran pemikiran politik”– ke dalam lima  macam:  Nasionalisme  Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme-Demokratis  dan  Komu- nisme  (Feith  dan  Castle,  1998:241.). Pembagian  tersebut  menggambarkan
aliran-aliran dalam kaitannya dengan ketegangan  antara  warisan-warisan
tradisional  khusus  serta  kaitannya dengan  dunia  modern,  terutama dunia  Barat  dan  ide-idenya.  Feith dan  Castle  melihat  bahwa  ada  sifat ganda  warisan-warisan  tradisional Indonesia.  Fakta  bahwa  tradisi  Jawa yang  lebih  tua  serta  terjalin  erat dengan  tradisi  Hindu  dan  Budha terpisah  jelas  dari  Islam.  Sementara itu  pengaruh  ideologis  yang  diambil dari  dunia  Barat  tidak  menunjukan perbedaan  tajam.  Pengaruh  yang paling  kuat  adalah  Marxisme,  baik dalam  bentuk  Leninisme  maupun Sosialisme-Demokratik,  sedangkan pengaruh  demokrasi  liberalnya  jauh lebih  lemah.  Lihat  gambar  di  bawah ini.

## Gambar 1. Pemetaan Ideologi (Aliran Pemikiran Politik) Pada Pemilu 1955
Sumber: Feith dan Castle
Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) menurut Feith dan Castle merupakan partai  dengan  ideologi Komunis yang  memiliki  kesan  kuat  dalam memutuskan  ikatan  dengan  masa
lalu, dan mengambil konsep pemikiran  –secara  langsung  maupun tidak  langsung–  berasal  dari  Barat, sekalipun mereka masih menggunakan  himbauan  dari  corak abangan  tradisional  dan  sejenisnya. Ideologi Sosialisme-Demokratis (SosDem)  begitu  mengakar  dalam
tubuh Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Meskipun  demikian  tidak  sedikit elite Partai Nasional Indonesia (PNI)
dan Masyumi yang juga terpengaruh oleh gagasan dari kelompok SosDemo  tersebut.  Sementara  itu, Nahdhatul Ulama (NU) dan Masyumi menjadi representasi
politik  dari  corak  pemikiran Islam . Namun,  kedua  partai  tersebut berbeda  dalam  mengekpresikan  ke- Islam-annya. NU adalah partai Islam yang akomodatif dan relatif
terpengaruh oleh pemikiran tradisionalisme  Jawa.  Sementara Masyumi  adalah  partai  Islam  yang memiliki  kecenderungan  reformis dan modernis. Sedangkan Tradisionalisme  Jawa tercermin dalam  diri  Partai  Indonesia  Raya (PIR) yang bersifat ningrat. Nasionalisme  Radikal terutama sekali  direpresentasikan  oleh  PNI. Bagian  ini  merupakan  perpaduan antara Tradisionalisme Jawa, Sosialisme Demokratik dan Komunisme. Sementara itu, dalam konteks
pemilu  1999,  pemetaan  ideologi partai-partai  politik  coba  ditawarkan oleh  Daniel  Dhakidae  dengan membagi  partai  ke  dalam  dua  jalur utama:  Jalur  Kelas  dan  Aliran. Dhakidae  berpendapat  bahwa  partai yang  mengambil Jalur  Kelas membedakan  dirinya  berdasarkan pandangan  terhadap  modal,  yang membagi  masyarakat  atas  kelas pemilik  modal  dan  kamu  buruh dengan  segala  kompleksitasnya. Pada  jenis  ini,  dipilah  menjadi  dua kelompok yaitu Developmentalisme dan Sosialisme  Radikal .  Develop- mentalisme  merupakan  kelompok
yang berpihak kepada pemodal asing dan/atau  domestik,  melihat  indikator itu,  Dhakidae  menegaskan  bahwa Partai Golkar masuk dalam kelompok tersebut. Selanjutnya kelompok  sosialisme  demokratik yang  berpihak  pada  kaum  buruh, mengarah pada partai-partai progresif  di  antaranya  Partai  Rakyat Demokratik (PRD). Sedangkan,
partai yang mengambil Jalur Aliran membedakan  dirinya  berdasarkan pandangan  terhadap  dunia  dan persoalannya,  dan  bagaimana  cara memecahkannya.  Pada  jenis  ini, partai-partai  dipilah  menjadi  dua kelompok  juga  yaitu Kelompok Agama dan Kelompok  Kebang- saan . Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) masuk dalam kategori kelompok  agama.  Sedangkan  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDI-P)  menjadi  kelompok  berbasis kebangsaan.
Dalam  pemetaan  di  atas, Dhakidae  berbeda  dengan  Feith  dan Castle,  terutama  dalam  menentukan sumber  pengaruh  ideologi.  Apabila Feith dan Castle memasukkan tradisi Jawa–Hindu  dan  tradisi  Islam sebagai  pembentuk  ideologi,  sejajar
dengan  pengaruh  pemikiran  Barat, Dhakidae  mengesampingkan  penga- ruh  tradisi  tersebut.  Baik  variable agama,  kebangsaan,  developmenta- lisme, dan sosialisme, dalam kacamata  Dhakidae  kesemuanya adalah  pengaruh  dari  Globalisme (Sugiono dan Mas’udi, 2008:14-15.). Penjelasan lain tentang pemetaan  kepartaian  di  Indonesia disampaikan  oleh  Kevin  Raymond
Evans.  Melihat  kondisi  yang  ada, Evans memilah garis ideologis partai politik di Indonesia secara sederhana dengan  membagi  dua  kategori ideologi,  yaitu  Islam  dan  Sekuler yang  ditempatkan  dalam  sumbu horizontal,  sementara  dalam  sumbu vertikal  menjadi  dua  kategori,  yaitu Elitis dan Populis (Pahlevi, 2003:43). Pada garis ideologis, Evans menyatakan  bahwa  spektrum  sosial
Indonesia  terbagi  atas  kalangan “kiri”  atau  sekuler  dan  “kanan”  atau agama, dengan pembeda paling dasar bagaimana  menempatkan  agama dihadapan  negara.  Kalangan  sekuler adalah  keseluruhan  entitas  yang menolak  pengkhususan  terhadap entitas  agama,  khususnya  Islam, dalam  hubungannya  dengan  negara.
Sementara  itu,  kalangan  agama adalah  mereka  yang  mendukung transformasi  agama  dalam  negara. Menelisik pemilu tahun 1999, PDI-P merepresentasikan  entitas  sekuler atau  kiri,  sedangkan  PPP,  PBB  dan partai  Islam  lainnya  merepresenta- sikan  entitas  agama  atau  kanan. Sementara  belahan  sumbu  vertikal menggambarkan  ikatan  para  elite partai terhadap konstituennya.
Alhasil,  terpilah  menjadi  konsentris elitis  dan  populis.  Pada  sisi  elitis, menyatakan  bahwa  pertimbangan terhadap  posisi  kebijakan  lebih utama  dibandingkan  pertimbangan atas loyalitas pribadi dan identifikasi kepada  pimpinan  nasional  partai. Contohnya  Partai  Golkar  dan  PAN. Sementara  itu  pada  sisi  populis menyatakan  bahwa  ikatan  dengan partai politik lebih bersifat emosional dan  simbolik  terhadap  perumusan kebijakan-kebijakan. Contohnya PKB dan PDI-P.
Pemilu  2014  masih  akan mengikuti  model  pluralisme  ekstrem (Sartori,  1971:38),  ditandai  dengan 12  partai  politik  peserta  pemilu nasional  dan  3  partai  lokal.  Lalu pertanyaan  yang  muncul  adalah
bagaimana peta ideologi partai-partai pada pemilu kali ini? Ideologi partai politik tercermin dalam berbagai ranah, baik kebijakan  dan  perilaku  kebijakan, maupun  dokumen  partai.  Dalam tulisan ini, basis pemetaannya adalah dokumen normatif partai-partai politik, khususnya AD/ART (Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah Tangga) masing-masing partai politik.  Pemetaan  ideologi  partai dapat  dilakukan  dengan  menelaah AD/ART partai politik. Khusus pada konteks Indonesia, pembilahan dapat dilakukan  dengan  melihat  posisi partai  dalam  kaitannya  dengan hubungan  antara  agama  dengan negara.
Dalam pemetaan partai-partai
politik  di  Indonesia,  kajian  yang telah  disuguhkan  oleh  Dhakidae  dan
Evans  memiliki  persamaan  dan  juga perbedaan. Persamaanya adalah memetakan garis pertentangan ideologis  nasionalis  dengan  Islam.
Sedangkan  perbedaanya  adalah  pada penentuan  sisi  lainnya,  Dhakidae menyuguhkan pada pengelompokkan Developmentalisme  dan  Sosialisme Radikal, sedangkan Evans menyajikan  perbedaan  antara  elitis dan populis. Untuk kebutuhan dalam tulisan ini, penulis hanya menggunakan pemetaan garis berdasarkan  pertentangan  ideologis tanpa  menggunakan  variabel  lain seperti  yang  telah  ditawarkan  oleh
Dhakidae –berlandaskan kelas– maupun  Evans  –berlandaskan  relasi elite dengan konstituennya–. Berikut di bawah ini tabel pemetaan ideologi partai-partai  politik  peserta  pemilu 2014.
Tabel 1. Pemetaan Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014
No Urut Nama Partai Asas/Ideologi Identifikasi Positioning 1 Partai  Nasional  Demokrat (Nasdem) Pancasila Nasionalis-Sekuler Kiri 2 Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB) Pancasila dengan prinsip  ahlus  sunnah wal jama'ah Islam Kanan 3 Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS) Islam Islam Kanan 4 Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pancasila  dan  UUD 1945 Nasionalis-Sekuler Kiri 5 Partai Golongan Karya (Golkar) Pancasila  dan  bersifat moderat dan majemuk Catch-all Party Tengah 6 Partai  Gerakan  Indonesia Raya (Gerindra) Pancasila  dan  UUD 1945 Nasionalis-Sekuler Kiri 7 Partai Demokrat Pancasila/  Nasionalis- Religius Catch-all Party Tengah 8 Partai Amanat Nasional (PAN) Pancasila  dan  berakar pada moral agama Islam Kanan 9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Islam Islam Kanan 10 Partai  Hati  Nurani  Rakyat (Hanura) Pancasila bersifat Nasionalis Religius Catch-all Party Tengah 14 Partai Bulan Bintang (PBB) Islam Islam Kanan 15 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pancasila  dan  UUD 1945 Nasionalis-Sekuler Kiri Sumber: Diolah dari AD/ART partai masing-masing. Dari  tabel  di  atas,  penulis melihat  bahwa  peta  ideologi  partai- partai tersebut sebenarnya berlandaskan  pada  tiga  variasi ideologi: Pertama , Pancasila
(meliputi  juga  UUD  1945).  Partai- partai  yang  berlandaskan  pada  hal tersebut  merupakan  partai  dengan garis  ideologis  Nasionalis  Sekuler. Partai yang masuk dalam kategori ini adalah Partai Nasdem, PDI-
Perjuangan,  Gerindra,  dan  PKPI.
Kedua ,  berasas/ideologikan  Islam, seperti  PKS,  PBB,  PPP,  PKB  dan PAN.  Terdapat  hal  menarik  dalam memetakan  dan  mengidentifikasi ideologi  PKB  dan  PAN.  Meskipun kedua  partai  tersebut  dengan  jelas menyatakan  ideologinya  Pancasila, namun masih melandaskan nilai khas
keagamaannya,  seperti  PKB  dalam AD/ART-nya menyebutkan bahwa: “Prinsip perjuangan Partai  adalah  pengab- dian kepada Allah Subhanahu  wa  Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran  dan  keju- juran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan,  menumbuh- kan  persaudaraan  dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljama’ah.” Sedangkan PAN dalam AD/ART-nya  menyatakan  bahwa
“Partai  Amanat  Nasional  berasaskan akhlak  politik  berlandaskan  agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.”  Oleh  karena  itu,  penulis memasukkan PKB dan PAN sebagai
partai politik Islam; Ketiga , kombinasi antar keduanya (Pancasila
dan  Islam)  yang  disebutkan  –oleh partai-partai dalam AD/ART–
dengan  istilah  Nasionalis  Religius. Partai-partai  dalam  kategori  ini merupakan partai Tengah atau cacth- all  party, dikarenakan  dalam  format ini suatu partai menerima pluralisme, bersikap  inklusif,  dan  non-sektarian (Imawan,  2004:11.).  Partai-partai yang  termasuk  dalam  kategori  ini adalah  Partai  Demokrat,  Partai Golkar dan Partai Hanura.
Berdasarkan  pemetaan  di atas,  penulis  menemukan  tiga pembilahan partai-partai berdasarkan jarak  ideologis  dan positioning ideologi-nya, yaitu “Kiri” (Nasionalis-Sekuler), “Kanan” (Islam)  dan  “Tengah”  ( Cacth-all Party ).  Lihat  tabel  di  bawah  ini.
Tabel 2. Jarak Ideologis dan Positioning Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014 Partai Kiri (Nasionalis-Sekuler) Partai Tengah ( Catch-all Party ) Partai Kanan (Islam) PDI-P Partai Golkar PKS Partai Gerindra Partai Demokrat PPP PKPI Partai Hanura PBB Partai NasDem PKB PAN

## Skema  Pergeseran
Positioning Ideologi Partai-partai Politik Pada  bagian  ini,  penulis mencoba mendiskusikan peta pergeseran positioning ideologi partai-partai  politik  peserta  pemilu
2014.  Sebelum  melihat  fenomena tersebut,  penting  meletakkan  di mana positioning awal  ideologi masing-masing  partai.  Oleh  karena itu,  tabel  2  yang  penulis  sajikan  di atas, menjadi pegangan dan landasan utama  dalam  melihat positioning awal, yang berguna untuk menggambarkan fenomena pergeseran positioning ideologi partai-partai  politik  pada  pemilu 2014 ini. Dalam  membaca  fenomena pergeseran positioning ideologi
partai-partai  politik,  hal  demikian sudah  jauh  hari  disampaikan  oleh Anthony Downs. Downs menyatakan bahwa  setiap  partai-partai  yang berkontestasi dalam pemilu, memiliki  daya  mobilitas  yang  tinggi untuk melakukan pergeseran positioning ideologinya (Noris, 1999:32), contohnya membuat kebijakan  dengan  menabrak  atau
mengenyampingkan rambu-rambu ideologi partainya. Hal itu dimotivasi pilihan  rasional  ( rational  choice ) untuk  mendapat  keuntungan  yang besar  pada  momentum  tersebut. Bahkan,  partai-partai  dapat  dengan mudah  menempatkan  diri  di  titik manapun dalam kontinum
positioning ideologinya,  dengan maksud  dan  tujuan  menarik  simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Partai- partai melakukan hal itu,
dikarenakan  para  elitenya  tidak terlalu  peduli  soal  ideologi  partai atau  bagaimana  seharusnya  partai yang ideologis itu bertindak. Mereka lebih  dimotivasi  oleh  keinginan untuk memeroleh keuntungan pribadi dan  jangka  pendek  (Klingemann, 2000:41)
Berdasarkan  kajian  dan  riset yang  penulis  lakukan,  penulis  coba memetakan  pergeseran positioning ideologi  partai-partai  politik  peserta pemilu  2014  dengan  membedakan tiga  pola  pergeseran positioning ideologinya, yaitu Konservatif, Konservatis Progresif dan Ekstremis. Namun  demikian  pola-pola  tersebut, hanya  berlaku  pada  partai  dengan
positioning ideologi  “Kiri”  atau “Kanan”,  sedangkan positioning “Tengah” tidak mengalami pergeseran  karena  berada  pada
comfort zone sebagai cacth-all party . Berikut  matriks  tiga  pola pergeseran positioning ideologi  partai-partai
politik.

## Matriks 1. Tipe dan Indikator Pergeseran Positioning Ideologi Partai
Tipe/ Indikator Manifestasi Ideologi Partai Eksklusif/Inklusif Komitmen Aliansi/Koalisi (1) Konservatif (Status Quo) 1. Konsistensi Ideologi: Berpegang teguh kepada  Ideologinya dan ada kecenderungan konservatif (mempertahankan status qou ideologinya). 2. Totalitas Memperjuangkan
Negara Ideal: Partai Islam  menghendaki Indonesia  menjadi negara Islam. Partai Nasionalis  Sekuler ingin terciptanya negara  yang  benar- benar sekuler. 3. Penolakan Gagasan: Partai Islam sangat menolak gagasan sekulerisasi  negara, Partai Nasionalis Sekuler sangat menolak gagasan islamisasi negara. 1. Keanggotaan: Partai Islam tidak akan
menerima non-muslim sebagai anggotanya, begitu juga Partai Nasionalis Sekuler tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi
anggotanya.
2. Pengurus: Partai Islam tidak akan menerima non-muslim sebagai pengurus partainya, begitu juga Partai Nasionalis Sekuler tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi pengurusnya.
3. Caleg: Partai Islam tidak menerima non- muslim sebagai
calegnya, dan Partai Nasionalis Sekuler juga tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi calegnya.
Partai Islam dengan tipikal Konsertavif  tidak akan bersedia beraliansi atau berkoalisi dengan Partai  Nasionalis
Sekuler,  begitu juga sebaliknya.
(2) Konservatis- Progresif (Moderat) 1. Konsistensi Ideologi: Melakukan kompromisasi ideologi terhadap konstelasi politik yang  berkembang; Peran ideologi partai diminimalisasi  jadi tidak sepenuhnya dihilangkan. 2. Totalitas Memperjuangkan Negara Ideal: Partai  Islam  tidak total (setengah hati) memperjuangkan tegaknya negara Islam, Partai Nasionalis  Sekuler tidak total (setengah hati) memperjuangkan negara sekuler. 1. Keanggotaan: Partai Islam  dengan  senang hati  menerima  non- muslim sebagai anggotanya,  dan  Partai Nasionalis Sekuler juga  akan  menerima muslim "radikal" sebagai anggota. 2. Pengurus:  Partai  Islam masih  tidak  menerima non-muslim sebagai pengurus struktural partai, dan Partai Nasionalis Sekuler juga tidak akan menerima muslim "radikal" sebagai pengurusnya. 3. Caleg:  Partai  Islam menerima  non-muslim sebagai Calegnya, sedangkan Partai Nasionalis Sekuler masih  tidak  menerima muslim "radikal" sebagai calegnya . Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai- partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda  ideologi namun dengan batasan yang ketat. (3) Ekstremis 1. Konsistensi Ideologi:  Ideologi partai direduksi sedemikian rupa, sehingga menjadi tak jelas alias kabur. 2. Totalitas Memperjuangkan Negara Ideal: Partai Islam  total  tidak
memperjuangkan negara Islam, Partai Nasionalis  Sekuler juga  total  tidak 1. Keanggotaan: Partai Islam  menerima  non- muslim sebagai anggotanya,  dan  Partai Nasionalis  Sekuler  juga akan  menerima  muslim "radikal" sebagai anggota. 2. Pengurus: muslim sebagai pengurus struktural  partai,  tapi masih  pada  level  lokal tidak nasional (DPP) dan Partai Nasionalis Sekuler masih tidak akan Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai- partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda  ideologi tanpa batasan apapun.
Matrik ini diolah oleh penulis
Pertama ,  Pola Konservatif , yaitu  suatu  partai  yang  tidak melakukan  pergeseran positioning ideologinya.  Pola  ini  penulis  sebut juga  sebagai  pola  Status  Quo, dikarenakan  partai  politik  dalam posisi  ini,  sangat  kuat  memegang teguh  asas  ideologinya  dan  sangat konservatis atas status qou partainya. Partai  Islam  dalam  posisi  ini  sangat menolak  sekulerisasi  negara,  begitu pula halnya dengan Partai Nasionalis Sekuler  sangat  menolak  gagasan Islamisasi  negara.  Baik  Partai  Islam maupun  Partai  Nasionalis  Sekuler sama-sama memperjuangkan tegaknya  negara  ideal  menurut pandangan  masing-masing,  Partai Islam menghendaki Indonesia menjadi  negara  Islam,  sedangkan
Partai  Nasionalis  Sekuler  ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang  benar-benar  sekuler.  Demikian berlanjut  dengan  pertentangan  yang keras  antar  keduanya,  Partai  Islam dalam  posisi  ini  akan  menentang berdirinya  Negara  Sekuler,  dan Partai  Nasionalis  Sekuler  akan menentang  berdirinya  Negara  Islam. Dalam  pola  ini,  baik  Partai  Islam maupun  Partai  Nasionalis  Sekuler sama-sama bersifat eksklusif terdapat keanggotan  (kader),  pengurus  partai, dan  calon  anggota  legislatif  (caleg). Misalnya,  Partai  Islam  dalam  posisi ini  tidak  akan  menerima  keanggotan non-muslim,  apalagi  duduk  sebagai pengurus  dan  menjadi  caleg.  Begitu juga  dengan  Partai  Nasionalis Sekuler,  tidak  akan  menjadikan
ingin  mewujudkan negara Sekuler. menerima muslim "radikal" sebagai pengurusnya. 3. Caleg: Partai Islam menerima  non-muslim sebagai calegnya, sedangkan Partai Nasionalis  Sekuler  juga akan  menerima  muslim "radikal" sebagai calegnya.
seorang  muslim  yang  “radikal” sebagai  anggota,  pengurus  apalagi calegnya. Selain itu, ciri dari pola ini berdasarkan  pembentukan  aliansi atau  koalisi,  Partai  Islam  dengan tipikal  Konsertavif  tidak  akan bersedia  beraliansi  atau  berkoalisi dengan  Partai  Nasionalis  Sekuler, begitu  juga  sebaliknya.  Dalam konteks  pemilu  2014  ini,  penulis tidak  menemukan  partai-partai  yang dapat dimasukkan dalam pola ini.
Kedua ,  Pola Konservatis Progresif ,  yaitu  suatu  partai  yang melakukan pergerakan atau pergeseran positioning ideologinya
namun  tidak  begitu  ekstrem.  Partai dengan pola ini diduga menghendaki pergeseran positioning ideologinya karena ingin melakukan kompromisasi ideologi atas konstelasi  politik  yang  berkembang untuk  kepentingan  partai  dan/atau elitnya.  Peran  ideologi  bagi  partai dalam pola ini diminimalisasi namun tidak  dihilangkan  begitu  saja. Contohnya, seperti Partai Islam tidak total  (setengah  hati)  memperjuang- kan  tegaknya  negara  Islam,  begitu pula  Partai  Nasionalis  Sekuler  tidak total  (setengah  hati)  mewujudkan
negara  sekuler.  Dalam  pola  ini, Partai Islam maupun Partai Nasionalis  Sekuler  sudah  mulai inklusif (terbuka) terhadap keanggotaan  partai,  pengurus  dan calegnya.  Partai-partai  Islam  akan menerima  dengan  senang  hati keanggotaan  non-muslim  di  dalam partainya  dan  memperbolehkannya menjadi  caleg  dari  partai  Islam  ini. Namun  non-muslim  ini  tidak  dapat menjadi pengurus struktural di partai yang  bersangkutan.  Sedikit  berbeda dengan  Partai  Nasionalis  Sekuler, mereka  akan  menerima  keanggotaan seorang  muslim  “radikal”  namun tidak  akan  menjadikannya  sebagai pengurus  dan  caleg  partai  yang bersangkutan.  Dalam  pembentukan aliansi  atau  koalisi,  partai-partai dalam  posisi  ini  terbuka  koalisi dengan  partai-partai  yang  berbeda ideologi namun dengan batasan yang ketat.  Penulis  mengkategorikan  PKS dan  PDI-P  sebagai  partai  yang melakukan  pergeserakan positioning ideologi  pada  pola  Konservatis Progresif.
Ketiga , Pola Ekstremis , yaitu suatu partai yang melakukan pergerakan atau pergeseran
positioning ideologinya dengan ekstrem  ke  tengah  dan/atau  berubah bentuk  menjadi catch-all  party .
Partai  dengan  pola  ini  melakukan reduksi  (pengenduran)  atas  ideologi partainya  sendiri.  Oleh  karena  itu, positioning ideologi  partai-partai tidak  jelas  alias  kabur.  Dalam  pola ini,  Partai  Islam  sangat  total  tidak memperjuangkan  tegaknya  negara Islam,  begitu  pula  Partai  Nasionalis Sekuler  sangat  total  tidak  ingin mewujudkan  negara  sekuler.  Partai Islam  maupun  Partai  Nasionalis Sekuler sudah cukup inklusif (terbuka) terhadap keanggotaan partai,  pengurus  dan  calegnya. Partai-partai Islam menerima keanggotaan,  pengurus,  dan  caleg dari  non-muslim,  namun  masih terdapat batasan mengenai penerimaan  di  kepengurusan  pada tingkat  Dewan  Pengurus  Pusat (DPP),  mereka  (non-muslim)  hanya dapat menduduki jabatan kepengurusan  struktural  di  tingkat lokal,  dan  itupun  di  daerah  yang muslimnya minoritas. Dalam
pembentukan  aliansi  atau  koalisi, partai-partai dalam posisi ini terbuka koalisi  dengan  partai-partai  yang berbeda  ideologi  tanpa  batasan apapun. Misalnya, partai-partai Islam terlihat mengalami pereduksian ideologi.  Partai  dijadikan  sekedar kendaraan  bagi  para  elitenya  dalam meraih jabatan-jabatan publik (Klingemann, 2000:41). Partai-partai peserta  pemilu  2014  yang  masuk dalam  kategori  pola  ini  adalah  PPP, PBB,  PKB,  PAN,  Gerindra,  dan PKPI.
Berdasarkan  paparan  di  atas, mari  kita  lihat  skema  pergeseran positioning ideologi  partai-partai politik  pada  pemilu  2014  di  bawah ini.
Gambar 2. Skema Pergeseran Positioning Ideologi Partai-partai Politik
Skema ini terinspirasi dari Marcus Mietzner (2008)
Dari  skema  di  atas,  penulis ingin  menunjukkan  bahwa  partai-
partai  yang  berada  pada  sisi  “Kiri” (Nasionalis-Sekuler) maupun
“Kanan”  (Islam)  mengalami  perge- seran positioning ideologinya ke arah tengah.  Namun,  tidak  demikian dengan  partai  “Tengah”  ( Cacth-all Party ). Pada gambar di atas, terdapat angka  3  (tiga)  yang  menandakan
positioning ideologinya berpola
Konservatif,  yang  mempertahankan status  qou  partainya  sebagai  partai ideologis.  Dalam  konteks  pemilu 2014  ini,  penulis  tidak  mendapatkan
partai  yang  cocok  untuk  masuk dalam kategori ini.
Pada angka 2 (dua), menunjukkan  bahwa positioning ideologinya mulai mengalami pergeseran,  penulis  menyebutnya dengan  istilah  pola  Konservatis- Progresif,  melakukan  pergeseran namun  tidak  begitu  ekstrem,  masih terhitung  moderat.  Seperti  ungkapan Mietzner tentang partai politik Islam
“… have  gradually  shifted towards the centre. Remodelling themselves  as  moderate  and pluralist  organisations,  Islamic parties  have  formed  coalitions with  centrist  parties  at  the national and local levels
(Mietzner, 2008:433.).”
Partai-partai yang masuk dalam pola
ini adalah PKS dan PDI-Perjuangan.
Sedangkan,  angka  1  (satu) menunjukkan  bahwa  suatu  partai melakukan  pergeseran positioning ideologinya  begitu  tajam,  oleh karena  itu  penulis  menyebutkan dengan istilah pola Ekstremis. Partai- partai yang dalam kategori ini adalah PKB, PAN, PBB, PPP, Gerindra dan PKPI.  Selaras  dengan  itu,  Giovanni Sartori  mengemukakan  bahwa  di dalam situasi multipartai yang begitu terpolarisasi,  partai-partai  bergerak secara  tajam  dan  ekstrem  ke  arah comfort  zone –bagi  mereka–  demi kepentingan  dan  tujuannya  masing- masing (Sartori, 2000:403).

## Kesimpulan
Dari  karya  ini,  setidaknya kita  dapat  melihat  “Bagaimana  peta ideologi partai politik peserta pemilu 2014  berdasarkan  AD/ART  partai- nya?  Dan  bagaimana  gambaran pergeseran positioning ideologi-nya
dalam  menghadapi  pemilu  2014?” Catatan  berikut  ini  merupakan kesimpulan  dari  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Pada  pemilu  2014,  sistem kepartaian  di  Indonesia  masih bermodel pluralisme ekstrem,
ditandai  dengan  12  partai  politik peserta  pemilu  nasional  dan  3  partai lokal  di  Aceh.  Dalam  memetakan partai-partai politik, penulis menggunakan pemetaan garis berdasarkan  pertentangan  ideologis, Nasionalis-Sekuler  versus  Islamis yang  menghasilkan  tiga  variasi ideologi: Pertama , ideologi Pancasila  yang  berdiri  pada  garis ideologis  Nasionalis-Sekuler,  seperti PDI-Perjuangan,  Gerindra,  Partai Nasdem dan PKPI. Kedua ,
berasas/ideologikan  Islam,  seperti
PKS,  PBB,  PPP,  PKB  dan  PAN.
Ketiga ,  berlandaskan  pada  ideologi Nasionalis-Religius,  yang  berdiri pada  posisi  tengah  atau cacth-all party, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura.
Berdasarkan  pemetaan  di atas, penulis menemukan tiga bentuk pembilahan partai-partai politik dengan  melihat  jarak  ideologis  dan
positioning ideologi-nya, yaitu
“Kiri” (Nasionalis Sekuler), “Kanan” (Islam)  dan  “Tengah”  ( Cacth-all Party ).  Dalam  menghadapi  pemilu 2014  ini,  partai-partai  politik  yang berada  pada  sisi  “Kiri”  (Nasionalis Sekuler)  maupun  “Kanan”  (Islam) mengalami  pergeseran positioning ideologi  ke  arah  tengah.  Namun, tidak demikian dengan partai “Tengah” ( Cacth-all Party ). Pergeseran positioning ideologi partai  dapat  dibedakan  menjadi  tiga pola  yaitu Pertama ,  Konservatif yang  mempertahankan  status  quo partainya  sebagai  partai  ideologis. Kedua , Konservatis Progresif melakukan  pergeseran,  namun  tidak begitu  ekstrem,  masih  terhitung moderat, contohnya PKS dan PDI-P. Ketiga ,  pola  Ekstremis,  di  mana partai melakukan pergeseran positioning ideologi  begitu  tajam,
contohnya  PKB,  PAN,  PBB,  PPP, Gerindra dan PKPI.

## Daftar Pustaka
Amal,  Ichlasul.  ed.  (1996). Teori- teori Mutakhir Partai Politik . Yogyakarta, PT Tiara Wacana. Budiardjo,  Miriam.  ed.  (1998). Partisipasi  dan  Partai  Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Bull,  Victoria.  (2008). Oxford Learner’s  Pocket  Dictinory . New York: Oxford University Press. Dhakidae,  Daniel.  (1999).  “Partai- partai Politik Indonesia: Sebuah Pergerakan dan Organisasi  dalam  Patahan-
patahan  Sejarah”  dalam  Tim
Litbang  Kompas, Partai- partai  Politik  Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program . Jakarta: Kompas, Djojosoekarto,  Agung  dan  Sandjaja, Utama., ed. (2008). Transformasi Demokratis
Partai  Politik  di  Indonesia:
Model,  Strategi  dan  Praktik .
Jakarta: Kemitraan.
Evans,  Geoffrey  dan  Noris,  Pippa.
ed. (1999). Critical Elections: British  Parties  and  Voters  in Long-Term Perspective . London:  Sage  Publication Ltd.
Evans,  Kevin  Raymond.  (2003).
Sejarah  Pemilu  dan  Partai Politik  di  Indonesia .  Jakarta:
PT Arise Concultance. Feith,  Herbert  dan  Castle,  Lance.
(1998).  “Pemikiran  Politik Indonesia  1945-1965:  Suatu Pengantar”  dalam  Miriam Budiardjo ed. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga
Rampai. Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia. Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning  Ideologi  Politik
di  Era  Demokrasi .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Imawan,  Riswandha.  “Partai  Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah  Hati  Mencari  Jati Diri,” Naskah pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar  Ilmu  Politik  FISIPOL UGM yang disampaikan pada 4 September 2004.
Irawan,  I  Ketut  Putra.  dkk.  (2008).
“Membangun  Model-model Transformasi  Kepartaian  di
Indonesia,”  dalam  Agung Djojosoekarto  dan  Utama Sandjaja.  ed., Transformasi
Demokratis  Partai  Politik  di Indonesia:  Model,  Strategi dan Praktik . Jakarta: Kemitraan. Karim, M. Rusli. (1983). Perjalanan Partai  Politik  di  Indonesia: Sebuah Pasang Surut. Jakarta: Rajawali Press. Kirchheimer, Otto. (1996). “Transformasi  Sistem-sistem
Kepartaian  Eropa  Barat” dalam  Ichlasul  Amal,  ed., Teori-teori  Mutakhir  Partai
Politik . Yogyakarta, PT Tiara Wacana. Klingemann, Hans-Dieter. dkk.
(2000). Partai,  Kebijakan dan  Demokrasi .  Penerjemah
Sigit  Jatmika.  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Macridis,  Roy  C.  (1996).  “Sejarah,
Fungsi  dan  Tipologi  Partai- partai,” dalam Ichlasul Amal, ed., Teori-teori  Mutakhir
Partai  Politik .  Yogyakarta,
PT Tiara Wacana. Mietzner, Marcus. “Comparing Indonesia’s  Party  Systems  of the  1950s  and  the  post- Soeharto era: From Centrifugal  to  Centripetal

## Inter-Party
Competition,” Journal  of  Southeast  Asian Studies ,  Vol.  39  No.  3 (Oktober, 2008) Noris. (1999). Pippa “New Politicians? Changes in Party Competition  at  Westminster” dalam  Geoffrey  Evans  dan Pippa  Noris  ed., Critical Elections: British Parties and Voters in Long-Term Perspective .  London:  Sage Publication Ltd. Pahlevi, Indra. (2003). “Perkembangan Partai Politik di  Indonesia:  Studi  Terhadap Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu  2004,”  dalam  Sali
Susiana,  ed., Pemilu  2004:
Analisis  Politik,  Hukum  dan Ekonomi. Jakarta:  P3I  Setjen DPR RI,
Pamungkas,  Sigit.  (2012). Partai Politik:  Teori  dan  Praktik  di Indonesia . Yogyakarta: Institute  for  Democracy  and Welfare. “PKS Usung Caleg Pendeta Kristen.” voa-islam .com,  10  Januari 2014.  dari  http://www.voa-
islam.com/read/indonesiana/2
013/04/23/24125/ Purwoko, Dwi. dkk (2001). Nasionalis Islam vs Nasionalis  Sekuler .  Jakarta:
PT Permata Artistika Kreasi. Ratnawati (2006). Sistem Kepartaian di  Era  Transisi .  Yogyakarta:
Laboratorium  Jurusan  Ilmu Politik Fisipol UGM.
Sartori, Giovanni. (1972). “European
Political Parties: The Case of
Polarized  Pluralisme,”  dalam
Joseph  LaPalombara  dan Myron  Weiner, Political Parties and Political Development .  New  Jersey:
Princeton University Press,
Sugiono,  Muhadi  dan  Mas’udi,
Wawan.  (2008).    “Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009” dalam Laporan Penelitian Hibah Riset FISIPOL UGM. Susiana,  Sali.  ed.  (2003)  Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi. Jakarta: P3I Setjen DPR RI. Tan,  Paige  Johnson.  “Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes  and  Implications,”
Journal  of  Contemporary
Southeast  Asia ,  Vol.  24,  No.
3 (Desember 2002). Taufik,  Muhammad.  “Dialektika Partai Politik Baru di Indonesia,”  dalam Referensi edisi 1, (t.b. 2010): h. 6. Tebba,  Sudirman.  (2001). Islam Pasca Orde Baru. Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya,