## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU GREEN CITY

## PUDJO UTOMO
Fakultas Hukum Universitas Wachid Hasyim Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Semarang-Jawa Tengah email: phutomo13@gmail.com

## ABSTRACT
The  negative  impact  of  the  development  of  large  cities  adds  to  the  burden  on  the environment because the carrying capacity of natural resources is increasingly out of balance with  the  pace  of  demands  for  fulfilling  life  needs.  Technology  development  and  sustainable urban planning concepts, one of which is  with the efforts of the local government to protect the  environment  by  applying  the  green  city  concept,  through  engineering  empowerment  by building  legal  awareness  of  the  community  it  is  hoped  that  it  can  stimulate  the  public  to accept  and  use  introduced  concepts  and  technologies.  Efforts  to  achieve  goals  are constrained because they are not accompanied by awareness and compliance with the law of the community to receive and apply the elements  of Green City in life on an ongoing basis. Cultural, moral, educative approaches, by carrying out deconstruction and reconstruction.
Keywords: Green City Concept, Engineering Empowerment, Legal Awareness.

## ABSTRAK
Dampak  negatif  pengembangan  kota-kota  besar  menambah  beban  bagi  lingkungan karena  daya  dukung  sumber  alam  semakin  tidak  seimbang  dengan  lajunya  tuntutan pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Pengembangan  teknologi  dan  konsep  perencanaan  kota  yang berkelanjutan,  salah  satunya  dengan  usaha  pemerintah  setempat  guna  menjaga  lingkungan menerapkan  konsep green  city ,  melalui  rekayasa  pemberdayaan  dengan  membangun kesadaran  hukum  masyarakat  diharapkan  dapat  memberi  stimultan  agar  masyarakat  mau menerima  dan  menggunakan  konsep  dan  teknologi  yang  diintroduksi.  Upaya  pencapaian tujuan  terkendala  karena  tidak  dibarengi  dengan  kesadaran  dan  ketaatan  hukum  masyarakat untuk  menerima  dan  mengaplikasikan  elemen-elemen green  City dalam  kehidupan  secara berkesinambungan.  Pendekatan  budaya/kultural,  moral,  edukatif,  dengan  melakukan dekonstruksi serta rekonstruksi.
Kata kunci: Konsep Green City, Rekayasa Pemberdayaan, Kesadaran Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Tingkat  kepadatan  penduduk  yang tinggi,  akan  berdampak  pada  peningkatan kebutuhan  akan  pangan,  bahan  bakar, pemukiman dan kebutuhan dasar
lainnya,yang
pada gilirannya akan
menambah  beban  yang  amat  berat  bagi lingkungan  karena  daya  dukung  sumber alam  semakin  tidak  seimbang  dengan lajunya  tuntutan  pemenuhan  kebutuhan hidup.
Dari perspektif global, dampak lingkungan  yang  terkait  dengan  proses rekayasa dalam penyediaan
dan penggunaan  bahan  dan  energi  dipandang sebagai penyumbang utama dalam mempengaruhi keadaan lingkungan, menurunkan kualitas
lingkungan,
meningkatkan limbah domestik dan limbah industri  yang  mengakibatkan  perubahan besar  pada  kualitas  lingkungan  hidup. Pertambahan  jumlah  penduduk  perkotaan, secara  otomatis  menimbulkan  sejumlah tantangan  terutama  di  dalam  penyediaan kebutuhan penduduknya, termasuk kebutuhan terhadap
perumahan, infrastruktur, transportasi, energi,
pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta lapangan  pekerjaan.  Para  penyelenggara pemerintahan kota, seakan berlomba menerapkan  berbagai  teknologi  dalam upaya
menanggulangi fenomena
permasalahan  perkotaan  yang  dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia: di antaranya  tersedianya  Ruang  Terbuka Hijau (RTH), kemacetan, sampah, penataan  kawasan  baik  permukiman, perdagangan,  ataupun  industri,  pedagang kaki lima, dan banjir.
Di antara konsep-konsep yang berkembang dan telah banyak didiskusikan bahkan  diimplementasikan  adalah  konsep green city . Namun, upaya-upaya pemerintah tidak didahului dengan pelibatan  aktif  masyarakat  ( bottom-up ), dan  berkesinambungan,  sehingga  tujuan dari  penerapan  konsep green  city menjadi tidak optimal.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berbagai
permasalahan
yang
disebabkan  oleh  ketidakseimbangan  atas nama pengembangan perkotaan justru akan
mengancam  kelestarian  lingkungan  hidup.
Berdasarkan hal itu dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kesadaran  hukum  dan ketaatan  hukum  masyarakat  dalam menyikapi  persoalan  lingkungan  di sekitarnya?
2. Bagaimana upaya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat?

## C. METODE PENDEKATAN
Perumusan  masalah  pada  penelitian dibahas  dengan  menggunakan  pendekatan budaya/kultural,  moral,  edukatif,  dengan melakukan dekonstruksi serta rekonstruksi. Paradigma  kontruktivisme,  berangkat  dari keyakinan  bahwa  realitas  itu  beragam. Realitas  berada  dalam  beragam  konstruksi mental  yang  bersifat  subyektif  pada  diri manusia  (masyarakat),  yang  didasarkan pada  pengalaman  sosial,  agama,  budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Realitas  yang  diamati  oleh  peneliti  tidak bisa digeneralisir 1 .
Sumber  data  berasal  dari  survei primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  observasi lapangan dengan  melihat kondisi  lapangan yang  ada  untuk  dapat  diterapkan  konsep green  city pada  lokasi  model  yang  telah ditentukan,  untuk  mendapatkan  gambaran tentang  partisipasi  masyarakat  dalam menerima  dan  mengimplementasi  konsep- konsep  yang  ditawarkan  pemerintah,  serta penggambaran tentang kendala yang terjadi.
Penelitian  dilakukan  menggunakan model  Kota  Sehat  yang  dilaksanakan  di kota Semarang, dengan menetapkan
1 Adji Samekto. 2015. Pergeseran Pemikiran Hukum  Dari Era  Yunani Menuju  Postmodernisme . Jakarta: Penerbit Konstitusi.
sampling pada  dua  wilayah  terpilih,  yaitu kelurahan Nongkosawit,
kecamatan
Gunungpati  dan  kelurahan  Tanjungmas, kecamatan Semarang
Utara, yang melakukan proses menuju green city.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Green City
Berawal  dari  era  revolusi  dengan diajukannya  konsep  kota  taman  ( garden city )  oleh  Ebenezer  Howard  pada  tahun 1898 berupa gagasan mengarahkan pertumbuhan  kota  melalui  penataan  dan preservasi  sabuk  hijau  yang  mengelilingi kota dengan jarak radius pusat kota dengan wilayah yang relatif dekat dan dihubungkan  dengan  sistem  transportasi kereta api dengan posisi stasiun terjangkau dalam  waktu  lima  menit,  maka  banyak diikuti dan dikembangkan oleh para arsitek dan  perencana  kota  dalam  mengembang- kan  kota  berwawasan  ekologis,  yang  ide tersebut  dilanjutkan  oleh  Le  Corbusier dengan  konsep ‘A  contemporary  city’ 1992.  Konsep  selanjutnya sustainable cities ,  dikembangkan  oleh  Richard  Roger yang merupakan  pengembangan  dari model ‘dense city’ yaitu prinsip perencanaan  berbasis  efisiensi  enerji, pengurangan penggunaan enerji tak terbarui  serta  pengurangan  polusi,  dan dikembangkan  lebih  lanjut  dengan  konsep ‘compact  city’ dengan  cara  pemusatan kegiatan  sosial-ekonomi  yang  beragam  di sekitar  lingkungan  kota  yang  berbeda melalui pendekatan konsep mix used 2 . Green City identik dengan  “...karbon netral  dan  sepenuhnya  berkelanjutan” mengidentifikasi elemen-elemen green city melalui:  (1) green  planning  and  design
2 Eko  Budiharjo.  1999. Pembangunan  Kota Berkelanjutan. Bandung: Penerbit ITB
(perencanaan dan rancangan hijau): Perancangan kota didesain dengan perspektif konsep pembangunan kota yang berkelanjutan,  di  samping  itu, green  city juga menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan  yang ramah  lingkungan serta penciptaan tata ruang yang mempunyai daya tarik dan bercita rasa seni tinggi. (2) green open space (ruang terbuka hijau):  Ruang  terbuka  hijau  menjadi  salah satu elemen terpenting green city , berguna dalam  mengurangi  polusi,  menambah estetika  kota,  serta  menciptakan  iklim mikro  yang  nyaman.  Hal  ini  dapat diciptakan  dengan  perluasan  lahan  taman, koridor hijau dan lain-lain. (3) green waste (Pengolahan  sampah  hijau):  Pengolahan sampah  hijau  berprinsip  pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan  ulang) dan recycle (daur  ulang).  Selain  itu, pengelolaan  sampah  hijau  juga  harus didukung  oleh  teknologi  pengolahan  dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.  (4) green  transportation (transportasi  hijau):  pada  dasarnya  adalah konsep  alat  angkut  umum  dengan  fokus pada  perencanaan  berkualitas,  bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan trasportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta membentuk  areal  atau  ruang  jalan  yang ramah  bagi  pejalan  kaki  dan  pengguna sepeda.  (5) greenwater (manajemen  air yang  hijau):  bertujuan  untuk  pengelolaan konsumsi air yang hemat serta mengupayakan pemrosesan air yang berkualitas.  Dengan  teknologi  yang  maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat bluewater (air baku/ air segar),  menyediakan  air  siap  minum, penggunaan  ulang  dan  pengolahan grey
water (air  yang  telah  digunakan),  serta menjaga  kualitas green  water yaitu  air yang  masih  tersimpan  dalam  tanah.  (6) green  energy (Energi  hijau):  konsep pemakaian energi yang tujuannya mengurangi  penggunaan  energi  melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi
terbarukan,  seperti  listrik  tenaga  surya, tenaga  angin,  listrik  dari  emisi  methana TPA  dan  lainnya.  (7) green  building (bangunan  hijau):  merupakan  rancangan bangunan  yang  penerapan  desain  dan konstruksi  ramah  terhadap  lingkungan, proses  pengerjaannya  efisien,  baik  dalam desain,  konstruksi,  perawatan,  renovasi bahkan  dalam  perubuhan.  Bangunan  hijau harus  hemat,  tepat,  tahan  lama,  serta nyaman,  dirancang  untuk  mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan yang tercermin dari menyatunya antara kegiatan penghuninya dan lingkungannya melalui pemanfaatan sumber  daya  dan  lain-lain  yang  efisien, dan  terjaganya  kesehatan  penghuni  serta mampu  mengurangi  sampah,  polusi  dan kerusakan lingkungan.

## 2. Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Program Forum Kota Sehat
Konsep Kota Sehat dibentuk berdasar Peraturan  Bersama  Kementrian  Dalam
Negeri  dan  Kementrian  Kesehatan  Nomor 34  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Pada awal pembentukannya  Forum  Kota  Sehat  Kota Semarang diprakarsai oleh Dinas
Kesehatan  Kota  Semarang  sebagai  tim teknis  serta  melibatkan  berbagai  elemen masyarakat  praktisi  dan  akademisi  yang tergabung  dalam  Forum  Kota  Sehat. Secara  organisasi,  Forum  Kota  Sehat
ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, terdiri dari dua tim, pertama : tim teknis  di  dalamnya  terdiri  para  pejabat pemerintah di bawah Walikota, kedua: tim forum  terdiri  dari  anggota  masyarakat, praktisi,  akademisi,  dan  pihak  swasta. Komposisi tim teknis dan forum diharapkan meningkatkan sinergisme, baik dalam pembahasan, rencana kerja, pelaksanaan  atau  penerapan  kegiatan tatanan  kota  sehat,  target  pencapaian semua  tatanan  dimulai  pada  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2021.  Swastisaba adalah  penghargaan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  Bupati/Walikota  atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.
Terdapat beberapa tatanan kota sehat yang  akan  dicapai,  di  antaranya  adalah:
Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana  umum,  Kawasan  Sarana  Lalu lintas  Tertib  dan  Pelayanan  Transportasi; Kawasan  Pertambangan  Sehat;  Kawasan Hutan  Sehat;  Kawasan  Industri  dan Perkantoran  Sehat;  Kawasan  Pariwisata Sehat;  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi; Kehidupan  Masyarakat  Sehat  Mandiri; Kehidupan  Sosial  yang  Sehat.  Terdapat tiga  poin  permasalahan  yang  masih dihadapi pemerintah kota Semarang dalam melaksanakan konsep Kota Sehat, pertama :  masih  kurangnya  kesadaran hukum  masyarakat, kedua :  penegakan hukum  yang  belum  optimal, ketiga : kurangnya peran swasta.

## 3. Membangun Kesadaran Hukum
Kesadaran  hukum  menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia  adalah  kesadaran seseorang  akan  pengetahuan  bahwa  suatu perilaku  tertentu  diatur  oleh  hukum. Kesadaran  hukum  pada  titik  tertentu
diharapkan  mampu  untuk  mendorong seseorang  mematuhi  dan  melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan  atau  apa  yang  diperintahkan  oleh hukum.  Oleh  karena  itu,  peningkatan kesadaran  hukum  merupakan  salah  satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan  penegakan  hukum.  Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat  adalah  masyarakat  yang  tidak patuh  terhadap  peraturan  hukum  yang berlaku.  Hal  tersebut  selaras  dengan pendapat  Ewick  dan  Silbey  dalam  Ali Akhmad  :  “...Kesadaran  Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami  hukum  dan  intitusi  hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan  makna  kepada  pengalaman dan  tindakan  orang-orang,  kesadaran hukum terbentuk  dalam  tindakan  dan karenanya  merupakan  persoalan  praktek untuk  dikaji  secara  empiris.  Dengan  kata lain,  kesadaran  hukum  adalah  persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas”. 3
Ditemukan kenyataan bahwa sebagian masyarakat yang bertempat tinggal  di  lokasi  yang  dijadikan  model, kelurahan
Nongkosawit Kecamatan Gunungpati (tatanan Pariwisata Sehat), dan kelurahan Tanjungmas Komplek perumahan Tanahmas Kecamatan Semarang  Utara  (tatanan  Permukiman,
Sarana  dan  Prasarana)  memiliki  karakter yang berbeda dalam hal kesadaran (hukum)  masyarakatnya.  Hal  itu  sesuai dengan paradigma kontruktivisme, berangkat  dari  keyakinan  bahwa  realitas
3 Ahmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang , Jakarta: Kencana.
itu  beragam.  Realitas  berada  dalam beragam  konstruksi  mental  yang  bersifat subyektif  pada  diri  manusia  (masyarakat), yang  didasarkan  pada  pengalaman  sosial, agama,  budaya,  sistem  nilai-nilai  lainnya dan bersifat lokal.
Gambaran umum kelurahan Tanjungmas  Kecamatan  Semarang  Utara (tatanan Permukiman, Sarana dan
Prasarana  Umum),  merupakan  komplek perumahan/ real  estate pertama  di  kota Semarang,  dikenal  dengan  nama  Tanah Mas.  Posisi  perumahan  ini  berdekatan dengan  pantai,  dan  menjadi  daerah  yang bertahun-tahun  tergenang  rob  dan  banjir. Upaya  yang  dilakukan  oleh  sebagian pemilik  rumah  secara  individu  adalah dengan  menaikkan  tinggi  rumah,  agar  air tidak  akan  masuk  ke  dalam  rumah. Tindakan  ini  berdampak  buruk  terutama pada  rumah  yang  tidak  ditinggikan  dan drainase.
Pemerintah  kota  Semarang  telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak, dengan pengerukan dan membenahi aliran sungai, namun pengaruhnya tidak signifikan. Atas inisiatif sebagian  warga  yang  merasa  peduli  atas kondisi  lingkungannya,  mereka  bersepakat untuk membentuk paguyuban yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah- masalah  lingkungan,  utamanya  rob  dan banjir. Pada awal pembentukannya, respon warga  sangat  minim,  tercermin  dari  setiap diadakan  pertemuan,  yang  hadir  paling banyak  hanya  5  warga  dari  200  kepala keluarga,  itu  pun  kebanyakan  terdiri  dari para pengurusnya. 4
Upaya-upaya  yang  dilakukan  agar warga  peduli  atas  masalah-masalah  yang
4 Wawancara dengan Handoyo, ketua Paguyuban
dihadapi,  pengurus  berkoordinasi  dengan pihak  kelurahan  dalam  hal  administratif, berupa  komitmen  bersama  antara  pihak kelurahan  dengan  pengurus  paguyuban misalnya  ada  warga  yang  membutuhkan surat  keterangan  kelurahan,  harus  ada persetujuan  dari  Rt/Rw  terlebih  dulu. Apabila ada warga yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk membayar  retribusi  yang  sudah  disepakati bersama, maka Rt/Rw tidak akan
memberikan Surat Pengantar untuk pengurusan  surat  ke  kelurahan.  Upaya  ini juga  mengalami  kendala,  warga  yang memerlukan surat bisa langsung berhubungan dengan perangkat kelurahan.
Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah  merupakan  proses  sekali  jadi, melainkan  merupakan  rangkaian  proses yang  terjadi  tahap  demi  tahap.  Selama  15 tahun,  paguyuban  warga  ini  berupaya mewujudkan tujuannya membangun kesadaran  hukum  warga  agar  terbebas masalah-masalah, “...kesadaran hukum pada  titik  tertentu  diharapkan  mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang  dilarang  dan  atau  apa yang diperintahkan  oleh  hukum.” 5 ,  dan  secara otomatis  membentuk  kesadaran  warga untuk  peduli  terhadap  lingkungan  dan sadar atas aturan/hukum meskipun aturan/hukum tersebut dalam urutan paling rendah.  Kelurahan  Tanjungmas,  dapat dikatakan  berhasil  membangun  kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tatarannya  rendah  dan  terbebas  dari masalah-masalah  klasik,  banjir  dan  rob,
5 Zulkarnain  Hasibuan.  2013. Kesadaran Hukum  dan  Ketaatan  Hukum  Masyarakat  Dewasa Ini. Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Hlm. 78-92
dan memperoleh penghargaan pada tingkat nasional dan internasional.
Pada kelurahan Nongkosawit, sebagian  responden  menjawab  pertanyaan yang diajukan: “apakah mengetahui program pemerintah kota tentang pariwisata sehat”, dari sekitar 100
responden  hanya  sekitar  10%  responden yang menjawab “tahu”, sisanya menyatakan  “tidak  tahu”.  Disimpulkan sementara  bahwa  pemerintah  kota  kurang aktif  dalam melibatkan  peran serta masyarakat  melalui  sosialisasi  program  di samping  masih  mempergunakan cara  yang sudah usang dalam penerapan programnya ( top-down ).
Peran serta masyarakat mensyaratkan pemberian  informasi  dengan  cara  yang berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu, hal  yang  perlu  diperhatikan  di  antaranya: kepastian penerimaan  informasi,  informasi lintas  batas  terutama  berkaitan  dengan dampak  kegiatan  pada  daerah  perbatasan; informasi  tepat  waktu;  informasi  lengkap; dan  informasi  yang  dapat  dipahami.  Peran serta masyarakat dapat dipandang (sebagai suatu  upaya)  untuk  membantu  negara  dan lembaga-lembaganya  guna  melaksanakan tugas  dengan  cara  yang  lebih  dapat diterima dan berhasil guna.
Dapat  disimpulkan  sementara  bahwa meski tidak mengetahui program pemerintah,  dalam  realitasnya,  masyarakat sudah melaksanakan  kegiatan-kegiatan kepariwisataan sesuai dengan potensi alam yang  ada  di  sekitarnya,  seperti  air  terjun, dan  peninggalan-peninggalan  sejarah  yang ada,  dengan  cara-cara  yang  sederhana, mempersiapkan infrastruktur (jalan
setapak)  menuju  lokasi  wisata,  membuat aturan untuk wisatawan, menyediakan pos- pos kesehatan dan  lainnya,  yng diapresiasi
oleh  pemerintah  kota  dengan  menetapkan sebagai Desa Wisata.
Kesadaran yang terbentuk di kelurahan  Nongkosawit  dan  kelurahan Tanjungmas  adalah  kesadaran  memiliki lingkungan yang dikelola dan untuk tujuan kepentingan  bersama,  dengan  menetapkan norma  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban untuk dipatuhi.
Kesadaran  hukum  terbentuk  adalah persoalan  “hukum  sebagai  perilaku”  dan bukan  “hukum  sebagai  aturan  norma  atau asas”  dengan  demikian  tidak  dimiliki secara  otomatis  oleh  setiap  orang.  Dengan demikian, masyarakat memerlukan institusi  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhannya  dan  memperlancar  jalannya pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  tersebut. Kesadaran  hukum  masyarakat  tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu  sendiri.  Pada  hakikatnya  ketaatan hukum  adalah  “kesetiaan”  seseorang  atau subyek  hukum  terhadap  hukum  yang diwujudkan  dalam  bentuk  prilaku  yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat”  masih  bersifat  abstrak  belum merupakan  bentuk  perilaku  yang  nyata yang  mengakomodir  kehendak  hukum  itu sendiri. 6
Kesadaran  seseorang  tentang  hukum ternyata  tidak  serta  merta  membuat seseorang  taat  pada  hukum  karena  banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan  dependen  variabel  maka  untuk membangun  masyarakat  patuh  hukum perlu  dicari  independen  variabel  atau intervening variabel agar program Pemerintah  yang  menghendaki  terciptanya
6 Satjipto  Rahardjo.  2003 .  Sisi-sisi  Lain  dari Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
masyarakat  sadar  hukum  hasilnya  dapat dilihat  dalam  bentuk  ketaatan  masyarakat tersebut  pada  hukum  itu  sendiri,sehingga tidak  diperlukan  alat  pemaksa  (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum  merupakan  hal  penting  yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan  masyarakat  menjunjung  tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan
kebutuhan  dan  pengharapan  akan  ketaatan dan ketertiban.
Pada tahap inilah, pemerintah sebaiknya  berperan  aktif  mengakomodasi embrio-embrio kesadaran hukum
masyarakat,
dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai
dengan  jiwa  dan  budaya  bangsa,  sebagai contoh dalam pembangunan kota berkelanjutan ( green city ) harus dilaksanakan  dengan  mengombinasikan pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dan ramah  lingkungan (pro  green  growth) , meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (pro  poor) ,  menyediakan  lapangan  kerja yang  ramah  lingkungan (pro  green  job) dan  dalam  bingkai  menjaga  kelestarian lingkungan (pro environment).
Membangun green  city dilakukan dengan  mengoptimalkan  sumber  daya manusia,  teknologi  dan  jasa  ekosistem yang  memungkinkan  kota  dikelola  secara cerdas  dan  berlanjut, 7 meskipun  pada kenyataannya,  seringkali  pemerintah  tidak melibatkan masyarakat yang mengakibatkan  ketidaktahuan  tentang  apa yang akan dan sedang dikerjakan pemerintah.  Program-program  pemerintah
7 Nadia Astriani. 2014. Peran Serta Masyarakat  Dalam  PengelolaanRuang  Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung
lebih bersifat top-down , sehingga terbentuklah  presepsi  bahwa  masyarakat hanya sebagai obyek kebijakan semata.
Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah  merupakan  salah  satu  faktor penting  guna  mengeliminasi,  setidaknya mengurangi timbulnya
konflik kepentingan.  Apabila  tindakan-tindakan yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat  diharapkan  untuk  menerima dan  patuh  pada  tindakan  tersebut,  maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya. 8
Meskipun  hukum  memiliki  struktur yang  pada  dasarnya  berbasis  kepada kewajiban dan hak, namun penekanan pada kewajiban  moral  untuk  mentaati  dan peranan peraturan diharapkan akan membentuk karakteristik masyarakat, sehingga  peraturan  sesuai  dengan  nilai- nilai instristik yang dianut. 9
4. Upaya  Meningkatkan  Kesadaran
Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat  Dalam  Mewujudkan

## Green City
Dalam  usaha  meningkatkan  dan membina  kesadaran  hukum  dan  ketaatan hukum ada  beberapa tindakan pokok  yang dapat  dilakukan:  (a)  Tindakan  represif,  ini harus  bersifat  drastis,  tegas.  Penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen.  Makin  kendornya  pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosot-nya kesadaran hukum. (b)
8 Nadia Astriani. 2014. Ibid.
9 RH  Soemitro.  1992. Permasalahan  Hukum di Dalam Masyarakat . Bandung: Alumni.
Melaksanakan  tindakan  preventif  yaitu usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya  kesadaran  hukum.  Dengan memperberat  ancaman  hukum  terhadap pelanggaran-pelanggaran  hukum  tertentu diharapkan  dapat  dicegah  pelanggaran- pelanggaran  hukum  tertentu.  Demikian pula  ketaatan  atau  kepatuhan  hukum  para warga  negara  perlu  diawasi  dengan  ketat. (c)  Tindakan  persuasif,  yaitu  mendorong, dan  memacu.  Kesadaran  hukum  sangat berkaitan  dengan  hukum,  dan  hukum adalah  produk  kebudayaan.  Kebudayaan mencakup  suatu  sistem  tujuan  dan  nilai- nilai  hukum  merupakan  pencerminan daripada  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum  berarti  menanamkan  nilai-nilai kebudayaan. (d) Pendidikan tetang kesadaran  hukum  hendaknya  diberikan secara  formal  di  sekolah-sekolah  dan secara  non  formal  di  luar  sekolah  kepada masyarakat luas, bagaimana menjadi warga  negara  yang  baik,  tentang  apa  hak dan  kewajiban  seorang  Warga  Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang  yang  berlaku  di  negara Republik  Indonesia.  Dengan  mengenal Undang-undang diharapkan akan
menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya.
Lebih  lanjut  ini  semuanya  berarti menanamkan  pengertian  bahwa  di  dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar  hukum  serta kewajiban  hukum, tidak  boleh  berbuat  merugikan  pihak  lain dan  harus  bertindak  berhati-hati  di  dalam masyarakat terhadap pihak  lain. (e) Upaya untuk  mengubah  kultur  yang  ada  di masyarakat  itu  harus  diawali  dengan pensosialisasian  yang  lebih  mendalam  dan
terarah  terhadap  masyarakat  mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan. 10
Semakin masyarakat mengerti tentang  pentingnya  hukum  dan  menjadi kebiasaan,  masyarakat sedikit demi sedikit akan  berubah  menjadi  lebih  baik  dan kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia akan  lebih  meningkat.  Dan  tujuan  dari hukum  akan  tercapai  yaitu  masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. 11

## E. PENUTUP
Perwujudan konsep green city , memerlukan proses  yang sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang  lama.  Strategi  pelibatan  berbagai stakeholder dari  kalangan  pemerintah, kalangan  bisnis  dan  kalangan  masyarakat dalam  pembangunan green  city, dengan tujuan untuk menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam  pembangunan  kota sesuai  konsep green  city dan  membangun masyarakat  yang  memiliki  karakter  dan kebiasaan  yang ramah  lingkungan, dengan demikian  partisipasi  aktif  masyarakat dalam program-program green city , merupakan keniscayaan. Upaya pencapaian tujuan akan terkendala bilamana tidak dibarengi dengan kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat untuk menerima  dan  mengaplikasikan  elemen- elemen green city dalam kehidupan secara berkesinambungan.
Dengan demikian maka semua upaya bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  saja,  namun  menjadi  tanggung jawab  semua  pihak,  dengan  melaksanakan hubungan  kemitraan  antara  pemerintah,
10 Sunyoto  Usman,  2003. Pemberdayaan Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi .  Jakarta: CSIS
11 Soerjono  Soekanto,  1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
masyarakat dan swasta. Pemerintah seharusnya
lebih peka dan berkesinambungan  memberikan  informasi mulai dari rencana sampai pada pelaksanaan kebijakan kepada  masyarakat, tentang upaya-upaya yang telah dilaksanakan, termasuk kendala, keberhasilan,  ataupun  kegagalan.  Namun ada  beberapa  hal  yang  menarik,  di antaranya  adalah  kegigihan  masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan,  kelestarian  budaya,  dilakukan di tengah keterbatasan, dan tanpa tekanan, merupakan  modal  besar  untuk  menuju masyarakat  yang  sadar  dan  taat  hukum, menuju  masyarakat  yang  siap  menerima dan melaksanakan program-program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Achmad 2009, Menguak Teori Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk InterprestasiUndang-undang , Jakarta: Kencana. Astriani, Nadia.2014. Peran Serta Masyarakat Dalam PengelolaanRuang  Terbuka  Hijau (RTH) Di Kota Bandung. Budihardjo,  Eko.  1999. Pembangunan Kota Berkelanjutan. Bandung:
Penerbit ITB
Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Samekto, Adji. 2015. Pergeseran
Pemikiran  Hukum  Dari  Era  Yunani Menuju  Postmodernisme .  Jakarta: Penerbit Konstitusi.
Somitro, R.H. 1992. Permasalahan Hukum di  Dalam  Masyarakat .  Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  1982. Kesadaran Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum . Rajawali. Jakarta.
Suharso,  Retnonigsih  Anna  .2005. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Widya
Karya: Semarang Usman,  Sunyoto.  2003. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan
dan
Implementasi . CSIS:  Jakarta. Jurnal:
Hasibuan,  Zulkarnain.  2013. Kesadaran
Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat  Dewasa  Ini. Jurnal
Justitia Volume 1 Nomor 1 2013.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007 Penanggulangan Bencana
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang Undang  No.  3  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dan  peraturan lainnya. Kementrian Kesehatan Nomor  34  tahun  2005  Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.