Abstrak —  Kinerja  aparat  pemerintah  negara  sebagai  wakil rakyat  masih  dirasa  tidak  optimal.  Banyaknya  kasus  yang menimpa para wakil rakyat semakin membuat masyarakat ragu dan  kehilangan  kepercayaan  akan  aparatur  negara.  Tidak hanya  pada  skala  pemerintahan  pusat  saja  yang  menjadi sorotan  masyarakat,  tetapi  juga  pemerintah  daerah  (Pemkab  / Pemkot). Kurangnya tingkat produktivitas  kerja  serta transparansi  para  wakil  rakyat  daerah  ini  kerapkali  menjadi pertanyaan  besar.  Kelakuan  buruk  oknum  wakil  rakyat ditambah  dengan  kinerja  yang  terkesan  asal–asalan  menjadi lubang  hitam  bagi  citra  wakil  rakyat.  Dengan  metode  desain yang tepat, sebuah arsitektur mampu menjadi jalan keluar atas permasalahan  ini.  Pendekatan  berdasarkan  pola  dan kebiasaan kerja,  yang  dimainkan  sedemikian  rupa,  dapat  meningkatkan produktivitas  dan  transparansi  para  wakil  rakyat.  Suasana kantor  dan  bentuk  arsitektural  yang  baik  mampu  menunjang terciptanya  kondisi  kondusif  kerja.  Objek  rancang  bertujuan untuk  menghasilkan  desain  bagi  kantor  pemerintahan  daerah yang  berdampak  langsung  pada  kinerja  para  wakil  rakyat. Menonjolkan  aspek  transparansi  serta  produktivitas  kerja sehingga  terbangun  kembali  kepercayaan  pada  para  wakil rakyat.a.
Kata Kunci —Arsitektur Perilaku, Produktivitas,
Transparansi, Wakil Rakyat.

## I. PENDAHULUAN
ANYAK  dari  kita  yang  sering  bersungut  –  sungut  dan mengutuk  kinerja  para  oknum  anggota  DPRD  yang tidak  sesuai  dengan  harapan  bagaimana  semestinya  wakil rakyat  bekerja.  Profesi  sebagai  anggota  dewan  dipandang sebagai  pencitraan  belaka  dan  sandiwara  politik  yang  tidak pernah  memiliki  keberpihakan  pada  rakyat.  Lalu  adakah patokan  tipikal  sistem  pemerintahan  yang  baik?  Apakah hanya  dengan  sistem  pemerintahan  yang  baik  pasti  mampu menjamin  kinerja  para  wakil  rakyat  juga  menjadi  baik? Ataukah  ada  faktor  lain,  diluar  sistem,  yang  menjadi  faktor penentu kinerja wakil rakyat?
Good Governance adalah tipikal sistem tatanan pemerintahan yang sehat dengan kualitas yang baik. Terdapat 8  kriteria  seperti  gambar  dibawah.  Diantara  kedelapan kriteria  ini,  tranparansi  dan  kinerja  efektif  serta  efisien adalah  isu  utama  yang  sangat  perlu  untuk  diterapkan  oleh pemerintah Indonesia saat ini.
Sistem  yang  baik  dapat  menjadi  salah  satu  pemicu terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.  Tetapi  hal ini harus diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai
pula,  agar  sistem  tidak  hanya  menjadi  sebuah  sistem  belaka, tetapi  mengakar  dan  menyatu  dengan  etos  kerja  para  wakil rakyat.  Pertanyaan  selanjutnya,  apakah fasilitas yang mereka terima telah seluruhnya sesuai untuk menunjang kinerja ideal Good  Governance?  Fasilitas  seperti  apa  dan  bagaimanakah yang dimaksud?
Menurut  literatur  Sign,  Symbol,  and  Architecture  serta Psychology  and  The  Built  Environment  [3]  dan  [4],  sebuah desain  arsitektur  mampu  menjadi  alat  komunikasi  untuk menyampaikan  sesuatu  dan    merangsang  orang  untuk merespon  hal  tersebut.  Arsitektur  yang  mewadahi  kegiatan manusia  tanpa  disadari  mampu  merubah  pola  pikir, kebiasaan,  serta  psikologis penggunanya karena memberikan rangsangan yang sama setiap hari (dari segi bentuk, material, program ruang, sirkulasi, dan lainnya), secara terus menerus. Dengan  desain  yang  tepat,  transparansi  dan  efektivitas, efisiensi kerja dapat dicapai.
Didukung  pula  dengan  kenyataan  bahwa  mayoritas  desain gedung kantor pemerintahan, terutama kantor DPRD saat ini hanya  menitikberatkan  pada  penonjolan  aspek  identitas daerah.  Dapat  dilihat  pada maraknya permainan bentuk atap daerah  yang  diangkat  sebagai  tanda  jati  diri  tetapi  kurang memikirkan  bagaimana  caranya  mewadahi  dengan  benar aktivitas  manusia  yang  berada  didalamnya.  Tubuh  yang serupa,  dengan  topi  unik  yang  berbeda.  Citra  yang  baik seolah  hanya  ditampilkan  dari  kulitnya  saja  tanpa  memberi aksi  nyata  kinerja  yang  baik pula. Konsep Good Governance yang diusung dan diidamkan pun belum tercapai.
Mengapa  Bojonegoro?  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro saat  ini  sedang  berencana  untuk  membangun  gedung  DPRD baru,  karena  gedung  yang  lama  dirasa  sudah  tidak  mampu mewadahi jumlah dan aktivitas pengguna. [7]
Kabupaten  Bojonegoro  terpilih  untuk  mewakili  Indonesia sebagai  daerah  percontohan  pada  ajang  “Open  Government Partnership  (OGP)  Subnational  Government  Pilot  Program” atau  Percontohan  Pemerintah  Daerah  Terbuka.  Pemerintah Bojonegoro  menjadi  salah  satu  percontohan  pemerintah daerah  terbuka  pertama  di  Asia,  bersama  dengan  Seoul (Korea  Selatan)  dan  Tbilisi  (Georgia).  Dimana  dalam prosesnya pemerintah sangat membuka diri bagi opini publik dan  juga  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Didorong untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas,  dan  berinovasi  dalam  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan di daerahnya. [8]

## Arsitektur Perilaku : Desain DPRD Bojonegoro
Arcadius Mahatma Nuragadikara, dan Wawan Ardiyan Suryawan Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : wawan@arch.its.ac.id; wawanardyan.arch@gmail.com
B
Gambar 1. Desain DPRD Bojonegoro
Gambar 2. Kriteria Good Governance
Sumber : http://whatways.com/good-governance/
Gambar 3. Eksplorasi awal desain Gambar 4. Konsep material
Gambar 5. Konsep partisipasi masyarakat sebagai pengontrol
Gambar 6. Konsep suasana ruang
Gambar 7. Konsep Ikonik
Gambar 8. Konsep Demonstrasi
Gambar 9. Aksonometri Struktur dan Program Ruang Bangunan
Gambar 10. Konsep Fasad & Atap
Gambar 11. Perspektif Interior dan Penerapan Konsep Terbuka
Gambar 12. Denah lantai 1 & 2
Gambar 13. Denah lantai 3 & 4
Gambar 14. Denah lantai 5 & Mezzanine
Gambar 15. Tampak Depan & Samping Kanan

## II. EKSPLORASI DAN PROSES RANCANG
Eksplorasi  desain  diawali  dengan  mempertanyakan  hal paradoks  terkait  tipikal  kantor  dan  skema  ruang  yang mempertimbangkan    aspek  psikologis  pengguna  bangunan. Hal ini dilakukan agar mendapat patokan detail desain untuk dikembangkan lebih lanjut.
Apakah  sebuah  desain  kantor  akan  lebih  nyaman  apabila ruangannya  terasa  “kosong”  atau  kompleks  dan  penuh? Luasan  yang  sempit  ataukah  yang  luas?  Ruang  dengan efisiensi yang besar ataukah terdapat ruang  – ruang personal yang  sangat  lega?  Selasar  penghubung  yang  sempit  atau lebar?  Lurus  atau  berkelok?  Pencahayaan  yang  gelap, remang,  atau  terang?  Tembok  pembatas  masif  atau transparan?  Langit  –  langit  yang  tinggi  dan  megah  atau pendek  namun  hangat?  Suasana  interior  yang  formal  atau non  –  formal?  Semua  dipikirkan  di  awal  proses  merancang untuk  mendapatkan  patokan  baru  yang  benar  –  benar  sesuai
dengan apa yang dibutuhkan dan memang dapat mempengaruhi  psikologis  pengguna.  Penataan  interior  dan suasana  ruang,  dipadukan  dengan  detail  arsitektural  dan fokus pada keadaan psikologis pengguna bangunan membuat proses  rancangnya  unik  dan  tepat guna bagi kebutuhan yang akan dicapai.
Tekanan  pekerjaan  yang  berat  dan  terus  –  menerus, ditambah  dengan  suasana  ruang  yang  tertutup  dan  monoton berimbas  pada  perasaan  jengah,  tidak  fokus,  dan  kurang produktif dalam bekerja. Gambar 6 menjelaskan perbandingan antara kondisi kerja pada suasana tertutup dan terbuka.  Konsep  ikonik  dijelaskan  pada  gambar  7,  dimana berdasarkan  analisa  lahan  dan  bangunan  sekitar,  desain kantor  DPRD  Bojonegoro  berpotensi  menjadi  landmark daerah  sekitar.  Potensi  desain  ikonik  menjadi  efek  berantai yang  mampu  memicu  kinerja  anggota  DPRD  Bojonegoro. Ketika desain menjadi perhatian banyak orang, maka kinerja para  wakil  rakyat  di  dalamnya  juga  akan  disoroti,  hal  inilah yang  akan  menjadi  pelecut  semangat  kerja  efektif,  efisien, dan  transparan.  Fungsi  gedung  DPRD  seyogyanya  tidak lepas dari aspek demonstrasi. Hal ini menjadi pengaplikasian demokrasi dan kebebasan berpendapat rakyat. Pada gambar 8 dijelaskan pemilihan ruang bagi masyarakat untuk melakukan  aksi  demonstrasi  sehingga  meminimalisir perilaku  anarkis,  dan  tidak  mengganggu  kinerja  anggota dewan.

## III. HASIL RANCANGAN
Perspektif  eksterior  pada  gambar  11  menunjukkan  hasil rancangan, dan situasi dengan lahan sekitar lahan. Penerapan konsep  –  konsep  untuk  menunjang  terciptanya  efektifitas, efisiensi,  dan  transparansi  kinerja  terlihat  pada  interior  dan eksterior  bangunan  dimana  desain  kantor  ini  tidak  hanya akan  menjadi  tempat  kerja,  tetapi  lebih  dari  itu,  wadah  para wakil  rakyat  mengabdi,  meneruskan  aspirasi  rakyat,  serta membantu  memajukan  daerah  Bojonegoro.  Sense  of belonging  para  wakil  rakyat  dikedepankan  lewat  desain kantor  tempat  mereka  bekerja,  karena  ketika  para  anggota DPRD  Bojonegoro  benar  –  benar  merasa  memiliki  ikatan pada  daerah  yang  dipimpinnya,  maka  perilaku  negatif  yang akan  membuat  kota  Bojonegoro  mengalami  kemunduran pasti dapat diminimalisir.

## IV. KESIMPULAN / RINGKASAN
Desain  DPRD  Bojonegoro  dapat  menjadi  behaviour  modifier bagi  penggunanya  (anggota  DPRD  Bojonegoro),  untuk bekerja  dengan  lebih  efektif,  efisien,  sehingga  aspek transparansi  hasil  kinerja  dapat  tercapai.  Hal  ini  dicapai dengan  permainan  material, pola ruang dan bentukan desain yang disesuaikan dengan aspek psikologis pengguna..
DAFTAR PUSTAKA
[1] Duerk,  P.  Donna,  Architectural  Programming  : Information Management for Design. New York. Van Nostrad Reinhold, 1993
[2] Ernst, Neufert, Data Arsitek, Jakarta , Erlangga, 1999
[3] Broadbent  Geoffrey,  Richard  Bunt,  Thomas  Liorens,  Sign,  Symbol  & Architecture, The Pitman Press, Bath, 1980 [4] Center  David  &  Lee  Terence,  Psychology  and  the  Build  Environment,
1974
[5] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  50  tahun
2011
[6] White,  Edward,  Site  Analysis  :  Diagramming  Information    for Architectural Design, 2004 [7] Antara  Jatim.  2015.  Pemkab  Bojonegoro  berencana  bangun  gedung DPRD. Available :
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162871/pemkab-bojonegoro- berencana-bangun-gedung-dprd. Diakses pada 27 Oktober 2015 [8] Opengovindonesia.  2015.  Bojonegoro  terpilih  sebagai  percontohan pemerintah daerah terbuka. Available :
http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai- percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership/. Diakses pada 13 November 2015