Palita: Journal of Social Religion Research April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI : http://dx.doi.org/10.24256/pal.v9i1.3724

## Politik Identitas Gender dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Makassar
1 Andi Amirah Humairah Yakub, 2 Sukri Tamma, 3 Ariana Yunus 1,2,3 Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah , Sulawesi Selatan E-mail: amirahhumairah@yahoo.com

## Abstract
Identity politics in democracy continues to be a topic of discussion, particularly regarding issues related to gender, religion, language, race, and ethnicity. These factors are often studied in the context of political identity during election periods, such as during the 2020 election in the city of Makassar. , Fatmawati Rusdi is the only female contestant in the Makassar City Election and makes  history  for  women  in  the  government  seat  for  the  next  five  years.  The  purpose  is  to describe how gender identity politics became a strategy for winning the 2020 regional elections in Makassar City. The research method used is a qualitative descriptive research method with a literature  study  and  observation  approach.  The  research  results  explain  the  gender  identity politics in the Makassar City election, where Fatmawati Rusdi became the first female deputy mayor in Makassar City, the only woman to compete in the Makassar City election, Fatmawati Rusdi  applied  direct  communication  (door-to-door)  with  the  community  instead  of  image building  in  the  media.  Conclusion  from  this  research,  the  involvement  of  women  in  local elections  happened  almost  throughout  Indonesia,  especially  in  the  city  of  Makassar,  starting with the 2020 local elections where a woman was elected as the Deputy Mayor of Makassar. To win, Fatmawati Rusdi used the right strategy to gain the support of the mothers of the taklim councils in the alleys, one of the female sports communities often cycling, which greatly helped in the approach of campaigning and delivering the programs to be done when in office.
Keywords : Identity Politics, Gender, Election, Political Strategy

## Abstrak
Politik identitas dalam berdemokrasi terus bergulir sampai pada isu gender, agama, bahasa, tercantum  ras  serta  etnis  terus  jadi  bahan  kajian  dalam  politik  identitas  dalam  setiap memasuki masa pilkada, seperti dalam pilkada tahun 2020 di Kota Makassar, Fatmawati Rusdi merupakan  satu-satunya  calon  wakil  walikota  perempuan  di  Pilkada  kota  Makassar  dan membuat sejarah bagi kaum perempuan di kursi pemerintahan lima tahun ke depan. Tujuan penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  politik  identitas  gender  menjadi strategi  dalam  meraih  kemenangan  dalam  pilkada  tahun  2020  di  Kota  Makassar.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur review dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan politik identitas gender dalam pilkada Kota Makassar, Fatmawati Rusdi berhasil menjadi sejarah sebagai wakil walikota pertama di Kota Makassar, menjadi  perempuan  satu-satunya  yang  ikut  bertarung  dipilkada  Kota  Makassar,  Fatmawati Rusdi  menerapkan  komunikasi  langsung  (door-to-door)  dengan  masyarakat  dibandingkan harus pencitraan dimedia. Penelitian ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pilkada yang  terjadi  dibeberapa  wilayah  di  Indonesia  khususnya  di  Kota  Makassar,  mulai  pilkada tahun  2020  terpilih  seorang  perempuan  yang  menjabat  sebagai  wakil  walikota  Makassar, untuk  meraih  kemenangan  Fatmawati  Rusdi  menggunakan  strategi  yang  tepat  sehingga
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
mendapat dukungan ibu-ibu majelis taklim di lorong-lorong, komunitas olahraga perempuan salah satunya sering bersepedah, dan hal ini sangat membatu dalam pendekatan berkampanye dan menyampaikan program-program yang akan dilakukan ketika menjabat.
Kata Kunci : Politik Identitas, Gender, Pilkada, Strategi Politik

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negeri  berdaulat  dan  berkomitmen  memberi pengakuan  yang  sama  untuk  tiap  warganya,  baik  perempuan  ataupun  laki- laki,  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hak  politik  untuk perempuan pula diatur secara formal dalam bermacam aturan hukum yang ada. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Politik  Perempuan.  Di  dalamnya, mengatur  mengenai  Perwujudan  Kesamaan  Kedudukan  (non  diskriminasi), jaminan  persamaan  hak  memilih  dan  dipilih,  jaminan  partisipasi  dalam perumusan  kebijakan,  kesempatan  menempati  posisi  jabatan  birokrasi,  dan jaminan  partisipasi  dalam  organisasi  sosial  politik.  Namun,  peningkatan keterwakilan  perempuan  terjadi  setelah  berlakunya  perubahan  Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28H ayat  (2)  yang  menyatakan  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan 1 .
Meskipun  demikian,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasi hak  politik  bagi  perempuan  di  Indonesia.  Beberapa  kendala  yang  masih dihadapi,  antara  lain  adanya stereotip gender  dan  kekerasan  terhadap perempuan dalam politik. Sebab itulah, diperlukan adanya usaha yang terus menerus  untuk  memperkuat  dan  memperjuangkan  hak  politik  bagi perempuan di Indonesia 2 .
Hak-hak diperlukan untuk keterwakilan perempuan dalam panggung politik  serta  lembaga  politik  resmi,  meski  representasi  saat  ini  masih  jauh dari persentase yang telah ditetapkan dibanding dengan laki-laki. Dari kuota partai  politik  sudah  memenuhi  kuota  30%  calon  legislatif  perempuan  yang bisa  ikut  berkompetisi  dalam  pemilu  tetapi  masih  belum  memenuhi  kuota total 30% di parlemen. Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024 hanya
1 Ignatius  Mulyono,  Ketua  Badan  Legislasi  Ketua  Badan  Legislasi  DPRRI.  Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan  Perempuan  &  Perlindungan  Anak  DPP  Partai  Demokrat  di  Hotel  Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.
2 Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1No. 1, (2018), hal. 70.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
sekitar  20,5%  perempuan  yang  lolos  ke  parlemen 3 .  Perihal  ini  jadi  normal, sebab  dunia  politik  dihubungkan  dengan  ranah  politik  yang  relatif  dekat dengan  laki-laki,  mengingat  kehidupan  sosial  tidak  dapat  dipisahkan  dari pangkal  budaya  dimana  kebanyakan  warga  masih  kental  dengan  budaya patriarki.
Politik identitas diri dalam berdemokrasi terus bergulir sampai pada isu gender, agama, bahasa, tercantum ras serta etnis terus jadi bahan kajian dalam politik identitas diri itu sendiri. Telah banyak peristiwa dalam proses pemilihan kepala wilayah di Indonesia di saat-saat ini yang menggiring isu- isu  tersebut  selaku  senjata  utama  dalam  memenangkan  medan  kontestasi. Isu  gender  juga  dibahas  oleh Women  Research  Institute bahwa  isu-isu  yang berkaitan  dengan  penerimaan  atas  identitas  sebagai  perempuan  dapat dihembuskan  melalui  berbagai  pemberitaan  yang  bias  gender,  seksis,  dan diskriminatif  oleh  media.  Apalagi  saat  ini  masih  terdapat  kecenderungan bahwa media di Indonesia masih menekankan pada tiga citra saat melakukan peliputan  tentang  kandidat  perempuan.  Ketiga  citra  yang  dimaksud  adalah citra  fisik,  citra  popularitas,  dan  citra  kontras  (konflik  yang  melibatkan perempuan yang bersangkutan) 4 .
Bagi  Jeffrey  Week  Politik  identitas  diri  merupakan  berkaitan  dengan persamaan  dengan  beberapa  orang  serta  apa  yang  membedakan  seorang dengan  yang  lain.  Komentar  Jeffrey  Week  tersebut  menekankan  berartinya bukti  diri  untuk  masing-masing  orang  ataupun  untuk  sesuatu  kelompok ataupun  komunitas.  Oleh  sebab  itu  politik  identitas  diri  diklaim  jadi  satu kesatuan dari politik kebudayaan 5 .
Politik  identitas  merupakan  konsep  yang  mengacu  pada  penandaan kegiatan  politik  yang  didasarkan  pada  identitas  seseorang,  termasuk identitas  ras  dan  gender.  Konsep  ini  dijelaskan  oleh  beberapa  teori,  salah satunya  adalah  teori  yang  diungkapkan  oleh  Heyes.  Menurut  Heyes,  politik identitas  mencakup  pengalaman  ketidakadilan  yang  dialami  oleh  anggota kelompok  sosial  tertentu,  termasuk  identifikasi  ras  dan  gender 6 .  Dalam
3 Lampiran  Keputusan  KPU  No  1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019  tentang penetapan  calon  terpilih  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dalam  pemilihan  umum  tahun 2019.
4 Women Research Institute. Wajah Muram Keterwakilan dalam Pilkada di Indonesia. Jakarta: WRI.
5 Yeni  Sri  Lestari,  Politik  Identitas  di  Indonesia:  Antara  Nasionalisme  dan  Agama, Journal of Politics and Policy, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 21
6 Achmad Junaedy Muchtar, Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hal. 9.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
konteks  politik,  hal  ini  dapat  berarti  bahwa  kelompok-kelompok  tersebut mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil di dalam sistem politik.
Pemilihan  kepala  daerah  di  suatu  wilayah  seringkali  menjadi  topik yang diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam konteks politik identitas, isu-isu  seperti  agama,  gender,  etnis,  budaya,  dan  lainnya  dapat  muncul  dan memengaruhi dinamika politik di suatu wilayah. Isu-isu ini dapat digunakan untuk  menunjang  atau  menjatuhkan  lawan  politik,  tergantung  pada pandangan  politik  dan  preferensi  pribadi  masing-masing  individu  atau kelompok.
Keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dapat  dikatakan  masih  jauh dari  yang  diharapan,  Dari  575  anggota  legislatif  periode  2019-2024  hanya sekitar  20,5%  perempuan  yang  lolos  ke  parlemen. 7 Di  Indonesia  sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan pengaruh, budaya patriarki, perbandingan gender. Walaupun hingga saat ini senantiasa  terdapat  upaya  buat  membetulkan  persolan  tersebut.  Dalam penelitian  Pusat  Riset  Politik  BRIN  menjelaskan  politisi  perempuan  harus memiliki  basis  organisasi  yang  dapat  melakukan  advokasi  kepada masyarakat  dan  meyakinkan  masyarakat  untuk  dapat  memilihnya.  Dengan kata  lain,  ketika  sudah  berhadapan  dengan  masyarakat,  mesin  elektoral harus  bekerja  dengan  optimal  agar  isu-isu  sentimen  gender  yang  mungkin bisa saja muncul di tengah masyarakat dapat dialihkan kepada pembangunan citra baik kandidat perempuan 8 .
Menghubungkan  akses  dan  partisipasi  perempuan  dalam  lembaga eksekutif  di  wilayah  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berlaku menggambarkan  masalah  penting  karena  berangkat  dari  kebijakan pemerintah  daerah  ini,  perempuan  memiliki  kesempatan  dan  tantangan untuk  menjadi  kepala  daerah.  Peraturan  tentang  pengisian  jabatan  kepala daerah adalah contohnya.
Kota Makassar menjadi perhatian khusus karena pilkadanya diulang. Pilkada  pertama  kali  diadakan  pada  tahun  2019,  tetapi  untuk  pertama kalinya  dalam  sejarah  pemilihan  kepala  wilayah  di  Indonesia,  kemenangan
7 Lampiran  Keputusan  KPU  No  1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019  tentang penetapan  calon  terpilih  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dalam  pemilihan  umum  tahun 2019.
8 Pusat Riset Politik BRIN, Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa:  Masalah  Struktural  atau  Kultural?.  Setelah  mengumumkan  dan  mendaftar  di  KPU Makassar, Fatmawati Rusdi menjadi wakil walikota perempuan pertama dan satu-satunya di putaran  pilkada  Makassar  2020.  Pilkada  Makassar  2020  mencatat  sejarah  baru  dengan pemilihan wakil walikota langsung perempuan untuk pertama kalinya.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
didapat melalui kotak kosong. Setelah mengumumkan dan mendaftar di KPU Makassar, Fatmawati Rusdi menjadi wakil walikota perempuan pertama dan satu-satunya  di  putaran  pilkada  Makassar  2020.  Pilkada  Makassar  2020 mencatat  sejarah  baru  dengan  pemilihan  wakil  walikota  langsung perempuan untuk pertama kalinya 9 .
Sesudah  pencalonan,  Ramdhan  Pomanto  dan  Fatmawati  Rusdi dinyatakan  mengungguli  3  rivalnya.  Fatma  ialah  satu-satunya ontestan perempuan di Pilkada kota Makassar serta membuat sejarah untuk kalangan perempuan dimana akan memimpin selama 5 tahun masa pemerintahan ke depannya.
Pilkada  di  Kota  Makassar  menggambarkan  tentang  bukti  dari pengaruh gender lewat wujud Fatmawati Rusdi, selaku sosok wakil walikota perempuan pertama yang terpilih dalam pilkada Kota Makassar tahun 2020. Fatmawati  Rusdi  menggunakan  komunikasi  langsung 10 .  Metode  ini  dinilai lebih  efisien  dibanding  pencitraan  lewat  beberapa  kanal  sosial  media. Sehingga  secara  garis  besar,  menimbulkan  banyak  pertanyaan  mengenai strategi  yang  digunakan  sehingga  bisa  mencapai  kemengan  serta  terpilih selaku Wakil Walikota Makassar.
Berdasarkan  pada  penjelasan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melihat peran  politik  identitas  gender  yang  digunakan  Fatmawati  Rusdi  melalui penelitian  dengan  judul  buat  melaksanakan  riset  dengan  judul  Politik Identitas  Gender  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  di  Kota Makassar.

## Metode
Penelitian yang digunakan ialah penelitian literatur review . penelitian literature review atau tinjauan pustaka ialah salah satu jenis penelitian yang digunakan  dengan  tujuan  mengumpulkan  informasi  melalui  kajian  literatur atau  bahan  pustaka  yang  masih  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  akan dilakukan.
Literatur  review mengumpulkan  dokumen  serta  data-data  yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian ditelaah secara intens sehingga bisa
9 Imam Wahyudi, Sejarah Baru Makassar, Fatma Wakil Wali Kota Perempuan Pertama, TribunMakassar.com,  4  Juli  2023,  https://makassar.tribunnews.com/2020/12/11/sejarah- baru-makassar-fatma-wakil-wali-kota-perempuan-pertama
10 Ibid
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
menunjang  serta  menjadi  sumber  data  yang  diperlukan.  Pengumpulan  data melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, serta informasi elektronik.
Penelitian  ini  melakukan  riset  melalui  studi  literatur  sesuai  dengan fokus  penelitian  mengenai  strategi  yang  digunakan  Fatmawati  Rusdi  dalam pilkada tahun 2020 di Kota Makassar. Dengan menggunakan perspektif teori feminisme  liberal,  dasar  asumsi  yang  digunakan  milik  Jhon  Locke,  teori  ini digunakan  untuk  melihat  mengenai  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia 11 .

## Hasil dan Diskusi
1. Teori Feminisme Liberal
Pada abad ke-18, Mary Wollstonecrat menulis A Vindication of the Right of Women (1759-1799), dan pada abad ke-19 John Stuart Mill dalam bukunya Subjection  of  Women dan  Harriet  Taylor  Mills  dalam  bukunya Enfranchisemen  of  Women .  Pada  abad  ke-20,  Betty  Friedan  menulis tentang  feminisme  liberal  dalam The  Feminis  Mistique dan The  Second Stage .  Manusia  lebih  rasional  daripada  hewan.  Dua  komponen rasionalitas tersebut: moralitas, yang berarti membuat keputusan secara mandiri, dan prudensi, yang berarti memenuhi kebutuhan diri sendiri 12 .
Feminisme  liberal  tidak  membedakan  gender  dan  menekankan hak-hak  individu.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  konsep  hak-hak individu  didasarkan  pada  gagasan  John  Locke  tentang  HAM,  yang menyatakan  bahwa  hak  asasi  setiap  orang  untuk  hidup,  kebebasan,  dan kebahagiaan. Menurut feminisme liberal, perempuan harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki dan diperlakukan secara setara dalam semua aspek kehidupan mereka 13 .
Ketentuan  jenis  kelamin  laki-laki dan  perempuan  adalah  syarat biologis  yang  abadi  dan  tidak  dapat  diubah.  Gender,  di  sisi  lain, didefinisikan sebagai perbedaan tingkah laku yang dibangun secara sosial antara pria dan perempuan. Gender didefinisikan sebagai pemikiran dan kepercayaan  masyarakat  tentang  bagaimana  perempuan  dan  pria  harus
11 Maria  E.  Pandu,  Skripsi: Gender  di  Tanah  Mandar  (Studi  Kasus  Kesetaraan  dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene), (Makassar: UNHAS, 2006), hal. 18.
12 Association For Women in Small Business Assistance (ASPPUK), Feminisme Liberal,
4 Juli 2023, https://asppuk.or.id/2012/04/feminisme-liberal/
13 Op. cit, hal. 18
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
berperilaku  dan  berpikir.  Gender  mengacu  pada  gagasan,  model,  atau nilai  yang  mengacu  pada  sistem  ikatan  sosial  yang  membedakan perempuan  dan  laki-laki  berdasarkan  perbedaan  biologis  dan  alam. Perbandingan  ini  kemudian  dibekukan  oleh  masyarakat  dan  tampaknya tidak  dapat  lagi  diperbaiki.  Kemudian  dikuatkan  oleh  nilai-nilai pandangan  hidup,  hukum,  ekonomi,  politik,  dan  lain-lain.  Dengan  kata lain,  gender  adalah  nilai  yang  sudah  melekat  dalam  diri  seseorang  dan tampaknya tidak dapat diubah 14 .
Mayoritas  Feminis  Liberal  percaya  bahwa  perempuan  di  dalam negeri hanya berfungsi sebagai warga negara, bukan sebagai pembentuk kebijakan.  Oleh  karena  itu,  terdapat  ketidaksetaraan  perempuan  baik dalam politik maupun bernegara dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, pemikiran Feminist Liberal mulai menentang kesetaraan ini, paling tidak berdampak  pada  peningkatan  kesetaraan  perempuan  untuk  melakukan aktivitas  politik,  seperti  membuat  kebijakan  nasional.  Naomi  Wolf, feminisme kekuatan yang ialah pemecahan, adalah tokoh dalam aliran ini. Saat ini, perempuan tidak hanya memiliki kekuatan dalam hal pendidikan dan pemasukan, tetapi mereka juga harus terus menuntut hak-hak yang sama.  Sekarang  adalah  saatnya  bagi  perempuan  untuk  berkehendak sendiri tanpa bergantung pada lelaki.
Kebebasan  dan  kesetaraan  rasionalitas  adalah  dasar  feminisme liberal.  Konsep  ini  berpendapat  bahwa  karena  perempuan  adalah makhluk  rasional  dengan  kemampuan  yang  sama  dengan  laki-laki, mereka  harus  diberikan  hak  yang  sama  dengan  laki-laki.  Meskipun demikian,  kebijakan  negara  yang  bias  gender  masih  belum  diterapkan, sehingga  diperlukan  upaya  untuk  memungkinkan  perempuan memperoleh hak sipil dan ekonomi 15 .
Di  Indonesia,  tuntutan  untuk  memberikan  kuota  30%  bagi perempuan di parlemen, hal ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Peningkatan  keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai  politik  peserta  Pemilu  memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan  DPRD.  Pasal  65  ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu DPR,  DPD,  dan  DPRD 16 .  Hal  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk
14 Yeni  Huriani,  Pengetahuan  Fundamental  tentang  Perempuan,  Lekkas,  Bandung, 2021, hal. 20
15 Ibid.
16 Ignatius Mulyono, loc. Cit.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
mengurangi  kesenjangan  gender  di  bidang  politik  dan  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  organisasi  perempuan  di  Indonesia juga terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang lainnya, seperti sosial, ekonomi, dan personal.
Dengan menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan:  ‟Setiap  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat  mengajukan calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk setiap  Daerah  Pemilihan  dengan  memperhatikan  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30%” 17 , perempuan memiliki kesempatan dan momentum yang tepat karena mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan bahwa  undang-undang  tersebut  menetapkan  kuota  30%  untuk perempuan,  jumlah  tersebut  seharusnya  memenuhi  kuota  keterwakilan perempuan,  bukan  malah  terlalu  kecil,  karena  hingga  saat  ini  belum penuhi kuota tersebut.

## 2. Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Politik
Secara  universal,  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  di Indonesia  memperlihatkan  representasi  yang  rendah  dalam  seluruh tingkatan pengambilan keputusan ditingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, serta kehidupan perpolitik yang lain.
Mencermati tentang ruang politik yang telah terbuka dengan lebar untuk  kalangan  perempuan,  hingga  dapatlah  dikatakan  perempuan  bisa menerapkan  hak  politiknya  secara  terbuka  pula.  Terdapatnya  jaminan hak  politik,  memberikan  kabar  yang  sangat  positif  untuk  pergerakan politik kalangan perempuan. Dalam upaya merepresentasikan hak politik dalam  keterwakilannya  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  hingga dapat dilihat bagaimanakah konteks perempuan serta perwakilan politik.
Para wakil perempuan bekerja dalam lingkungan di mana harapan tidak hanya sensitif terhadap perbandingan gender dan seks, tetapi juga terhadap  ketidakleluasaan  dalam  berbagai  arena  politik,  budaya,  dan proses  politik.  Intervensi  feminis  dalam  politik  telah  menghasilkan pencapaian ini. Interaksi-interaksi yang terjadi di dunia politik, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan.
17 Ignatius Mulyono, loc. Cit.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
Politikus perempuan telah mengambil peran utama dalam wacana politik.  Namun,  untuk  menggambarkan  struktur  masyarakat,  baik kelembagaan  maupun  kultural,  di  mana  perdebatan  tentang  perwakilan politik  perempuan  terlokalisir,  dan  untuk  melacak  kemajuan  mereka melalui perputaran politik yang berulang. Dimulai dengan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang ditetapkan sejak lahir, dan karena mereka adalah  manusia,  hak  tersebut  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dibatalkan oleh siapa pun. Konsekuensinya, hak tersebut tercantum dalam undang- undang Indonesia. Hak itu berupa hak erpolitik, hak kebebasan berpikir, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak dalam mengambil bagian dalam pemerintah.
Keterlibatan  seorang  wanita  dalam  pilkada  terjadi  diseluruh Indonesia  salah  satunyai  Kota  Makassar  diawali  pilkada  tahun  2020 dimana terpilih seseorang perempuan yang akan mengeban tugas selaku wakil  walikota  Makassar.  Pencalonan  perempuan  jadi  nomor  2  di  Kota Makassar  melalui  partai  politik  merupakan  salah  satu  strategi  buat meresap suara perempuan dalam konstestasi pilkada.
Tabel 1: Perolehan Suara Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 No. Urut Nama Paslon Jumlah Suara 1. Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto – Hj. Fatmawati Rusdi 218.908 2. Munafri Arifuddin, S.H – DR. Abd Rahman Bando, S.P, M. Si 184.094 3. DR. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M. Si – dr. Fadli Ananda, Sp.OG, M. Kes 100.869 4. Irman Yasin Limpo, S.H - Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid 25.817 Sumber: kpu.go.id, 2020
Kesuksesan  calon  kepala  wilayah  perempuan  jadi  kepala  wilayah maupun  wakil  kepala  wilayah  dalam  pilkada  serentak  bisa  dilihat  calon perempuan  yang  dicalonkan  tidak  hanya  perempuan,  tetapi  perempuan yang  memiliki  keahlian  serta  kecerdasan  dalam  strategi  politik,  modal sosial,  modal  ekonomi,  hingga  pada  komunikasi  politik  dengan masyarakat warga di wilayah pemilihan 18 .
18 Tawakkal  Baharuddin,  Modalitas  Calon  Bupati  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah Tahun 2015, Journal of Governance and Public Policy, Vol. 4 No. 1 (2017), hal. 208.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
3. Strategi  Komunikasi  politik  yang  digunakan  dalam  Pilkada  Kota Makassar Tahun 2020
Kamus Longman  Dictionary  of  Contemporary  English,  arti  dari strategi  adalah  strategy  is  a  particular  plan  for  winning  success  in particular  activity,  as  in  war,  a  games,  a  competition,  or  for  personal advantage . 19 Jadi, strategi ialah perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam  seluruh  kegiatan.  Baik  dalam  mensukseskan  pencalonan, persaingan  ataupun  yang  lain.  Selanjutnya  bersamaan  dengan pertumbuhan kemajuan ilmu pengetahuan.
Strategi politik dapat diartikan sebagai cara bagi partai dan calon kepala  wilayah  untuk  bekerja  sama  untuk  membuat  strategi  untuk mencapai  tujuannya.  Fatmawati  Rusdi  dan  koalisinya  menggunakan keterlibatan  pemilih  perempuan  sebagai  strategi  kampanye  untuk mendapatkan suara untuk memilihnya sebagai wakil walikota Makassar. Politik identitas gender dalam konteks strategi, menjelaskan perempuan menggunakan  strategi  dalam  mencapai  kemenangan  pada  sebuah kontestasi politik. Fatmawati Rusdi mempunyai keahlian yang sangat baik dalam  melaksanakan  pendekatan  teruji  dengan  strategi  yang  digunakan ialah  menggunakan  strategi  komunikasi  langsung  ( door  to  door ) 20 , terlebih  suara  pemilih  perempuan  di  Kota  Makassar  lebih  banyak dibandingkan pria. Jumlah tersebut bisa dilihat dari penetapan DPT oleh KPU  sebanyak  954.437  jiwa  dengan  bersumber  pada  pemilih  pria sebanyak  465.  009  orang  serta  pemilih  perempuan  sebanyak  489.  428 jiwa 21 .
Fatmawati  Rusdi  pula  melaksanakan  pendekatan  dengan  ibu-ibu majelis taklim di lorong-lorong, paguyuban berolahraga perempuan salah satunya  kerap  bersepedah  jadi  media  buat  berbicara  langsung  dengan warga serta perihal ini sangat membatu dalam pendekatan berkampanye serta  mengantarkan  program-program  yang  hendak  dicoba  Kala berprofesi 22 .  Bimbingan  tentang  kesetaraan  gender  sangat  dibutuhkan oleh  warga.  Masih  banyak  warga  belum  memahami  tentang  kesetaraan
19 Harold Y. Pattiasina, Strategi Komunikasi Politik PDI Perjungan Kabupaten Maluku Tengah  pada  Pemilu  2014,  Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini  Publik,  Vol.  19  No.  1 (2015), hal. 20.
20 Hamsah  Umar,  Pakar  Komunikasi  Ungkap  Strategi  Fatma  Memenangkan  Pilkada Makassar,  Fajar.co.id,  https://fajar.co.id/2020/12/17/pakar-komunikasi-ungkap-strategi- fatma-menangkan-pilkada-makassar/.
21 KPU, DPT Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, https://kota-makassar.kpu.go.id/ 22 Kamsah  Hasan,  Cara  Fatmawati  Rusdi  Rawat  Silahturahmi  Usai  Kampanye, makassarterkini.id, https://makassar.terkini.id/cara-fatmawati-rusdi-rawat-silaturahmi- dengan-warga-usai-kampanye/
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
gender, sehingga dari itu bimbingan yang diberikan sangat bermanfaat ini bagi warga. Tingginya partisipasi pemilih perempuan dalam mendukung Fatmawi  Rusdi,  hal  ini  disebabkan  oleh  tercipta  Komunitas  Janda Makassar  (Kojam)  sukarelawan  perempuan  milenial  yang  bertujuan untuk mendukung kemenangan Danny-Fatma.

## Kesimpulan
Keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum telah meningkat hampir di seluruh  Indonesia,  terutama  di  Kota  Makassar,  di  mana  pemilihan  wakil walikota  perempuan  dipilih  pada  tahun  2020.  Kesuksesan  calon  kepala daerah  perempuan  dalam  pilkada  serentak  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa mereka  dicalonkan  bukan  hanya  perempuan,  mereka  juga  memiliki pengetahuan dan keahlian dalam strategi politik, modal sosial, dan ekonomi, serta  komunikasi  politik  dengan  komunitas  warga  di  wilayah  pemilihan mereka. Dengan menggunakan strategi komunikasi langsung ( door-to-door ),
Fatmawati  Rusdi  telah  menerapkan  pendekatan  yang  tepat.  Selain  itu,  ada lebih  banyak  suara  perempuan  di  Kota  Makassar  dibandingkan  suara  laki- laki.  Melihat  strategi  Fatmawati  Rusdi  berhasil,  ibu-ibu  majelis  taklim  di lorong-lorong  mendukungnya,  dan  komunitas  olahraga  perempuan,  salah satunya  yang  sering  bersepedah,  menggunakan  olahraga  sebagai  media untuk  berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat.  Ini  sangat  membantu dalam pendekatan berkampanye dan menyampaikan program-program yang akan dia laksanakan selama menjabat.

## Daftar Pustaka
Ahmed  Leila. Perempuan  dan  Gender  dalam  Islam  (Akar-akar  Perdebatan Modern) . Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
Abdillah  S.,  Ubed. Politik  Identitas:  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas . Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002.
Baharuddin,  Tawakkal.  2017.  Modalitas  Calon  Bupati  dalam  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  Tahun  2015. Journal  of  Governance  and  Public  Policy ,  Vol.  4 No. 1.
Huriani,  Yeni. Pengetahuan  Fundamental  tentang  Perempuan .  Bandung: Lekkas, 2021.
Kadir,  A  &  Safriani,  A.  2021.  Implementasi  Keterwakilan  Perempuan  Dalam Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Kabupaten  Takalar. Alauddin  Law Development Journal (ALDEV) , 3 (1): 29.
Kamus  Longman  Dictionary  of  Contemporary  English.  The  Pitman  Press,
Bath, Great Britain, 1982.
Andi Amirah Humairah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.1-12
Lestari, S Yeni. 2018. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama . Journal of Politics and Policy , Vol. 1 No. 1.
Wahyudi,  Very.  Peran  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender. Politea: Jurnal Politik Islam , 1 (1): 70. Women Research Institute. (n.d). Wajah Muram Keterwakilan dalam Pilkada di Indonesia . Jakarta: WRI. Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender . Bandung: Mizan.
Muchtar,  J  Achmad.  2021.  Tinjauan  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Politik  Identitas dalam Pemilihan Presiden. Skripsi . Lampung: UIN Raden Intan. Pandu E, Maria. 2006. Gender di Tanah Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan  Terpadu  pada  Komunitas  Nelayan  Mandar  di  Lingkungan Rangas  Barat,  Kelurahan  Totoli,  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten Majene). Skripsi . Makassar: Unhas.
Pattiasina  Y,  Harold.  2015.  Strategi  Komunikasi  Politik  PDI  Perjungan Kabupaten  Maluku  Tengah  pada  Pemilu  2014. Jurnal  Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , Vol. 19 No. 1. Ritzer  George. Teori  Sosiologi:  Dari  Sosiologi  Klasik  sampai  Perkembangan Terakhir Postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Sastrawati.  Nila.  2017.  Personal  Branding  Dan  Kekuasaan  Politik  Di Kabupaten  Luwu  Utara. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan , 6 (2): 284. Udasmoro,  Wening. Doing  ke  Undoing  Gender .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2018.
Utami,  Santi  Wijaya  Hesti,  dkk. Perempuan  Dalam  Pusaran  Demokrasi,  Dari Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan . Bantul: IP4 Lappera Indonesia, 2001. Zed,  Mestika. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008.