URGENSI HUKUM KEPATUHAN SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Siti Rahmi Kasim E-Mail : siti.rahmi.kasim@gmail.com Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado Rosdalina Bukido E-Mail : rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id. Fakultas Syariah IAIN Manado Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Manado
Abstrak. Artikel tentang urgensi hukum kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan. Artikel ini membahasa tentang kepatuhan syariah sebagai sebuah conditiosine qua  non  untuk  perbankan  syariah.  Juga  tentang  kerangka  hukum  kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Kerangka kerja dari kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia di atas menunjukkan beberapa poin yang menarik. Regulasi terhadap kepatuhan syariah tampak dengan jelas memberikan  penekanan  setidaknya  kepada  tiga  aspek:  karakteristik  tertentu dari  bank  syariah  dan  bisnis  perbankan  syariah  sebagaimana  dinyatakan dalam definisi, persyaratan untuk pendaftaran untuk sebuah ijin, dan prinsip- prinsip operasional dari sebuah bank. Gubernur Bank Indonesia bertanggung jawab  atas  ijin  pendirian  bank.  Hal  ini  berbeda  dengan  misalnya,  Malaysia, dimana otoritas untuk menyetujui sebuah perijinan dari sebuah institusi bank berada  dalam  tangan  Menteri  Keuangan  melalui  rekomendasi  dari  Bank Sentral. Di  samping itu,  jelas juga  bahwa  pengajuan untuk  sebuah  izin  harus menyertakan  pernyataan  terkait  tujuan  dari  bank  untuk  melakukan  bisnis perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari berdirinya sebuah bank.
Kata kunci : urgensi hukum; kepatuhan syariah; perbankan syariah. Abstract. Article  about  the  urgency  of  sharia  law  compliance  on  sharia banking in Indonesia a review against available sources of literature & nbsp ; This article supposed to be about  sharia compliance as a conditiosine qua non into banking. And it is also about a legal framework to sharia compliance on sharia banking in Indonesia. The framework on which of submission sharia oon shariah banking in Indonesia above express its strongest a couple of point what was  interesting  about  it.  The  regulation  on  sharia  compliance  was  clearly visible  emphassies  at  least  to  three  aspects  :  Certain  characteristics  of  sharia bank and banking business sharia as stated in definition, the requirements for registration for a permit, and the principles of operational  from a bank. Bank Indonesia  Governor  in  charge  of  approval  the  establishment  of  a  bank.  These aspects  were  in  contrast  as  contrasted  with  eg  Malaysia,  where  authority  to passed a licensing of an institution banks are in hand finance minister through recommendations  from  central  bank.  On  top  of  that,  clear  that  fillinf  for  a permission to include statement related to the purpose of a bank to carry on the banking  business  in  according  with  sharia  principles  in  the  articles  of aassociation / household budget of the establishment of a bank.
Key Words : Law Urgency, Sharia, Compliance ; Sharia Banking

## Pendahuluan
Sejak awal
kelahirannya,
perbankan  syariah  dilandasi  dengan kehadiran  dua  gerakan  renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis.  Tujuan  utama  dari  pendirian lembaga  keuangan  berlandaskan  etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin  untuk  mendasari  segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskanAl-Qur’an dan As-Sunnah. 1 Upaya  awal  penerapan  system profit  dan  loss  sharing  tercatat  di Pakistan  dan  Malaysia  sekitar  tahun 1940-an, yaitu adanya  upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.  Rintisan  institusional lainnya  adalah  Islamic  Rural  Bank  di desa  Mit  Ghamr  pada  tahun  1963  di Kairo, Mesir. 2 Suatu hal yang patut juga dicatat adalah  saat  ini  banyak  nama  besar dalam  dunia  keuangan  internasional seperti  Citibank,  Jardine  Flemming  ANZ Chase  Chemical  Bank,  Goldman  Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dab subsidiaries  yang  berdasarkan  syariah. Dalam  dunia  pasar  modal  pun,  Islamic fund  kini  ramai  diperdagangkan,  suatu hal  yang  mendorong  singa  pasar  modal dunia  Dow  Jones  untuk  menerbitkan Islamic  Dow  Jones  Index.  Oleh  karena itu,  tak  heran  jika  scharf,  mantan direktur  utama  Bank  Islamic  Denmark yang  Kristen  itu,  menyatakan  bahwa Bank Islam adalah patner baru pembangunan. 3 Setelah  dua  rintisan  awal  yang cukup  sederhana  itu,  bank  Islam tumbuh  dengan  sangat  pesat.  Sesuai dengan analisa Prof Khursid Ahmad dan laporan  International  Association  of
1 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah Teori  ke  Praktik, Cet.I  (Jakarta:  Gema  Insani, 2001), h.18.
2 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah Teori ke Praktik, h.18.
3 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah Teori ke Praktik, h.19.
Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih  dari  dua  ratus  lembaga  keuangan Islam yang beroperasi  di seluruh dunia, baik  di  Negara-nrgara  berpendudukan muslim  di  Eropa,  Australia  maupun Amerika.
Berkembangnya bank-bank
syariah di Negara-negara Islam berpengaruh  ke  Indonesia.  Pada  awal periode  1980-an,  diskusi  mengenai Bank  Syariah  sebagai  pilar  ekonomi Islam mulai  dilakukan. Para  tokoh yang terlibat  dalam  kajian  tersebut  adalah Karnaen  A.Perwataatmadja,M.  Dawan Rahardjo,A.M.  Saefuddin,M.  Amien  Azis, dan lain-lain beberapa uji coba ini pada skala  yang  relatif  terbatas  telah diwujudkan.  Diantaranya  adalah  Baitul Tamwil-Salman,  Bandung,  yang  sempat tumbuh  mengesankan.  Di  Jakarta  juga dibentuk lembaga  serupa  dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. 4

## URGENSI KERANGKA
HUKUM

## KEPATUHAN SYARIAH
DALAM

## PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Salah  satu  permasalahan  yang perlu dicatat seiring dengan perkembangan perbankan syariah ( shariah compliance).  Dibalik  lajunya perkembangan perbankan syariah, masih  terdapat  banyak  hal  yang  dapat diperdebatkan  terkait  dengan  produk dan  operasional  bank  dari  perspektif syariah.
Keberatan terhadap terlalu terkonsentrasinya  praktik  perbankan syariah  pada  transaksi murabahah dalam  produk-produk  bank  syariah telah  menimbulkan  pertanyaan  filosofis yang mendasar terkait  kearah manakah perbankan  syariah  akan  dijadikan sebuah  model  institusi  keuangan  baru? Bagaimana  hal  itu  akan  mampu membedakannya dari perbankan konvensional jika sebagian besar
4 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah Teori ke Praktik, h.25.
produk
dalam penerapan/ implementasinya  mirip  dengan  apa yang  diterapkan  pada  produk  yang berdasarkan pada suku bunga.
Diperkirakan  terdapat  sekitar 40%  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) dan beberapa bank konvensional  yang  menawarkan  bisnis perbankan Islam tidak mematuhi terhadap  prosedur murabahah ,  karena mereka ditengarai mempraktikkan murabahah dengan  cara  yang  mirip dengan skema konvensional.
5
Ketidakpatuhan  ini  juga  diindikasikan oleh  berbagai  temuan  yang  dilakukan oleh Bank Sentral. 6 Jika  prosedur  Syariah  tidak diterapkam  dengan  baik,  maka  hal  ini berarti  bahwa  skema  yang  dilakukan adalah melalui prosedur yang konvensional.  Hal  ini  karena  bank bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak  berganda/ double taxation (untuk kasus sebelum dihapusnya pajak ganda),  atau  mungkin  karena  alasan penghematan  biaya  operasional,  yang sampai  saat  ini  masih  menjadi  dalam perbankan  syariah.  Faktanya  adalah bahwa  hal  ini  adalah  bukanlah  skema murabahah yang  murni,  namun  lebih mirip  dengan  skema  peminjaman  uang merujuk  pada  tingkat  suku  bunga tertentu. 7 Ketiadaan  atau kekurangan pada panduan Good  Corporate  Govermance (GCG) dalam perbankan syariah (Islam) menyebabkan kesulitan
dalam pengukuran  terhadap  implementasi kepatuhan syariah
( shariah
5 Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Deputy Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan (Republika, March 30, 2004 ) , in, Achmad Setiyaji, “Perbankan Syariah  Kian  Menjamur  di  Nusantara”, Pikiran Rakyat, June  18,  2004.  Juga,  lihat, Bisnis Indonesia , 3 Februari,, 2004.
6 Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Deputy Gubernur  Bank  Indonesia,  Maulana  Ibrahim  dan dikutip dalam Bisnis Indonesia , 12 Februari, 2004.
7 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah , h.68.
compliance), khususnya terhadap operasional  dari  bisnis  perbankan  dan tidak  semata-mata  pada  produk  yang ditawarkan. 8 Karakter  dari  perbankan Syariah  (Islam)  yang  secara  nyata berbeda  dari  perbankan  konvensional memerlukan  sebuah  GCG  yang  khusus. Jika  hal  ini  tidak  bisa  disediakan,  maka perbankan  syariah  akan  kehilangan karakternya yang paling mendasar/fundamental dan hal ini akan menimbulkan  ketidakkejelasan  target dan tujuan dimasa depan.
Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa secara  kuantitas,  dibalik  perkembangan perbankan  Islam,  terutama  dari  jumlah bank  dan  kantor  cabang  mereka,  dan aset  mereka  secara  keseluruhan,  telah timbul  permasalahan  terhadap  upaya unttuk mengimplementasikan/menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI SEBUAH CONDITIOSINE  QUA  NON UNTUK PERBANKAN SYARIAH
Kepatuhan Syariah ( shariah compliance)  diartikan  sebagai  “sebuah kondisi  dimana  seluruh  aktivitas  dari sebuah  institusi  keuangan  sejalan dengan syariah” atau “kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati” atau “bersandarnya dari keseluruhan aktifitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiyah”  Definisi  ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah  sebuah  kondisi  dimana  secara keseluruhan  aspek  dari  perbankan syariah  secara  penuh  melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip  syariah.  Berlawanan dari  kondisi  ini,  ketika  produk  dan aspek  operasional  dari  perbankan
8 “Bank  Syariah  butuh  GCG  Khusus”  dalam Ekonomi  Syariah ,  pada, www.ekonomisyariah.org (Akses 25 Juni, 2006).
tidaklah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah,  maka  dinilai  sebagai  tidak  taat atau tidak patuh terhadap syariah.
Kepatuhan syariah adalah salah satu di antara sekian banyak isu yang paling utama terkait perbankan syariah. Secara sekilas,  kepatuhan  syariah  seolah-olah muncul menjadi sebuah beban tambahan  bagi  perbankan  syariah. Mengapa  demikian?.  Karena  disatu  sisi, bank  syariah  menjadi  objek  dari pengawasan  terhadap  aspek  kehati- hatian perbankan (prudential supervisory) , sebagaimana yang diterapkan terhadap bank konvensional. Sedangkan di sisi lain bank syariah juga menjadi objek yang dikenai pengawasan terhadap  kepatuhan  pada  prinsip- prinsip  syariah.  Kedua-duanya  sama penting  di  mana  kegagalan  dalam penerapan  salah  satu  dari  keduanya akan  sama-sama  memiliki  konsekuensi hukum.  Kegagalan  pada  aspek  yang kedua ( shariah compliance) akan menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar yang langsung terkait dengan legalitas  sebuah  bank  dari  sisi  ke- syariah-annya,  apakah  bank  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  bank syariah  ataukah  sebaliknya.  Hal  ini dikarenakan,  sebagaimana  implikasi dari  definsi  tersebut,  bahwa  sebuah bank yang diidentifikasikan/dikategorikan  sebagai bank  syariah  dalah  karena  di  dalam bank  tersebut  penerapan  dari  prinsip- prinsip syariah selalu dikawal, dipelihara  dan  dijamin,  dan  tidak sebaliknya.
Meskipun  kepatuhan  syariah secara hukum diukur melalui keberadaan  regulasi,  yang  mungkin berbeda  antara  satu  negara  dengan negara  lain,  namun  dapat  dikatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap syariah secara  umum  akan  berakibat  pada dihentikannya beroperasinya bank tersebut.
Definsi  yang  telah  disebut  di  atas juga  memberikan  implikasi  makna bahwa  kepatuhan  syariah  merupakan sebuah  aspek  legal/hukum  yang  secara inheren  melekat  dalam  sebuah  bisnis perbankan  syariah  atau  perbankan kinvensional  yang  membuka  layanan perbankan  syariah  (syariah window ). Kepatuhan  syariah  adalah  salah  satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perbankan  syariah.  Hal  ini  dikarenakan perbankan syariah, sejak awal perkembangannya, ditemukan modelnya  dan  dikembangkan  sebagai satu  perwujudan  dari  konsep  Islam  di bidang  ekonomi,  dan  secara  lebih khusus yang terkait dengan
permasalahan
keuangan.
Ketidakpatuhan  bank  terhadap  ajaran Islam  adalah  sama  saja  artinya  dengan pencederaan  atau  pelanggaran  bank tersebut  terhadap  berbagai  karakter dasar mereka.
Setidaknya,  ada  beberapa  alasan yang  mendukung  kesimpulan  di  atas sebagaimana  akan  dipaparkan  berikut ini.
Penamaan
Bank Syariah dan Penerapan Prinsip-prinsip Islam
Islam, oleh kaum Muslim, dianggap  lebih  dari  sekedar  sebuah “agama/religi”  dan  dalam  hal  ritualitas. Secara  utuh,  ia  adalah “al-din” ,  yakni seperangkat  hukum  yang  diturunkan dari  Qur’an  dan  Sunnah,  dua  buah sumber  utama  dalam  ajaran  Islam. 9 Hal ini  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan bagi  seorang  Muslim,  dan  perbankan adalah  satu  di  antara  berbagai  aspek yang  ada  dalam  struktur  bangunan Islam  itu.  Perbankan  syariah  adalah bagian dari hukum kontrak bisnis dalam Islam  yang  berada  dalam  wilayah fiqh al-mu’amalah .  Kedudukan  dari  hal-hal yang  terkait  dengan  keuangan  Islam,
9 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah , h.70.
inter  alia Perbankan  syariah,  di  dalam struktur bangunan Islam, dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini.

## Bagan : Perbankan Islam dalam Konteks Ajaran Islam
Islam  terdiri  atas  tiga  pilar utama; aqidah,  syariah and akhlaq. Secara khusus, syariah adalah segala hal yang  terkait  dengan  peraturan  dalam tindakan berbagai tindakan dan aktivitas  manusia.  Aktivitas  dalam konteks  hubungan  sesama  manusia diklasifikasikan sebagai mu’amalah . Dikarenakan cakupan mu’amalah meliputi  aktivitas  politik,  ekonomi  dan social,  maka  menjadi  jelaslah  bahwa aktivitas  keuangan  dan  perbankan  juga berada dalam cakupan wilayah mu’amalah . Meskipun demikian, seluruh aspek  dari  berbagai  aspek  yang diklasifikasikan sebagai mu’amalah tidaklah  dapat  berdiri  sendiri.  Mereka saling  berhubungan  satu  dengan  yang lain. 10 Bagan  di  atas  juga  menunjukkan bahwa  perbankan  syariah,  disamping
10 Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah , h.71.
menjadi  jawaban  atas  tuntutan  dan pencairan dari sementara orang terhadap sebuah bentuk bisnis keuangan  yang  lebih  baik/lebih  maju dari  yang  ada  sekarang  ini,  perbankan syariah  juga  benar-benar  telah  menjadi jawaban  terhadap  tuntutan  dari  orang Islam  untuk  mematuhi  aturan-aturan Islam  secara  totalitas,  tidak  parsial dalam  bidang-bidang  tertentu  saja. Hubungan  antara  perbankan  syariah dengan syariah Islamiyah juga menunjukkan  secara  jelas  bahwa  hal perbankan  syariah  ini  adalah  bagian dari mu’amalah  iqtisodiyah (muamalah di  bidang  ekonomi),  yang  secara  nyata diturunkan  dari  syariah  sebagai  induk aturan.  Atas  dasar  alasan  tersebut, pengembangan  perbankan  syariah,  dari perspektif  syariah,  berarti  juga  sebuah upaya  untuk  menunaikan  perintah syariah.
Kepatuhan Syariah adalah Instrumen Penjamin
Kesesuaian dengan
Prinsip-Prinsip Syariah Dibandingkan dengan perbankan konvensional,  yang  telah  beroperasi selama berabad-abad, perbankan syariah  adalah  sebuah  bisnis  keuangan yang  unik.  Keunikan  dari  perbankan syariah ditunjukkan dalam beberapa hal Khusus.  Disingkirkannya  penggunaan sistem  bunga  adalah  hal  yang  paling mencolok.  Kontrak  keuangan  dalam perbankan  syariah,  yang  secara  jelas akan  muncul  dalam  pembahasan- pembahasan berikut adalah dimaksudkan untuk menggunakan, inter alia ,  kontrak  yang  berdasar  jual-beli serta  kontrak  yang  berdasar  pada pembagian  kerugian  dan  keuntungan (loss and profit sharing) ,  dimana  hal  itu menjadi  sesuatu  yang  asing  dalam perbankan  konvensional.  Dan  lagi, semua  aset  dan  bisnis  yang  terkait dengan  perbankan  syariah  haruslah berada di dalam kategori halal, sebagaimana  pula  bahwa  tujuan  utama
ISLAM SHARI’AH IBADAH AQIDAH MUAMALAH AKHLAQ IJTIMA’IYYAH IQTISADIYAH

## SIYASAH

## BANKING AND FNANCIAL ACTIVITIES
dari  kontrak  yang  dilakukan  tidaklah untuk suatu kepentingan yang melanggar ajaran Islam.
Meskipun  perbankan  syariah berbeda  dari  perbankan  konvensional, tetapi  tetaplah  ia  merupakan  bagian dari institusi bisnis. Sebagai bagian dari sebuah institusi bisnis, maka perbankan syariah  pun  kemudian  tidak  asing  dari karakteristik-karakteristik dasarnya, yakni  untuk  mendapatkan  keuntungan yang  maksimun.  Untuk  bisa survive , perbankan syariah  dipaksa untuk bersaing  dan  memaksimalkan  efisiensi untuk mencapai peningkatan keuntungan.  Bank  ini  juga  tidak  dapat lepas  dari  terkena  resiko. 11 Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, maka  ia  juga  tidak  sepi  dari  ancaman kriminalitas  dan  penyalahgunaan  oleh mereka  yang  secara  illegal  melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengambil  keuntungan  dengan  cara yang  tidak  benar (profit-taking) .  Untuk itulah,  maka  perbankan  syariah  harus memenuhi  aspek  prudential  (kehati- hatian).  Sebab,  jika  tidak,  maka  bank tersebut  dapat  saja  akan  ditutup  oleh otoritas yang berwenang.
Untuk itu, berbagai aspek kekhasan dari perbankan syariah sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di atas, tidak dapat dipungkiri memerlukan  perangkat  hukum  yang sejalan,  yang  dapat  mengelola  dan memelihara  kekhasan  yang  dimaksud. Kepatuhan  syariah  adalah  perangkat hukum yang mampu menjawab kebutuhan  tersebut.  Peraturan  tentang kepatuhan syariah adalah sebuah keharusan bagi bisnis perbankan syariah. Urgensi dari perlunya operasional  perbankan  syariah  untuk diletakkan  di  bawah  otoritas  regulasi dari  kepatuhan  syariah  adalah  suatu kemestian  jika  dilihat  dari  sudut pandang  hukum.  Regulasi  ini  adalah
11 Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah , h.73.
satu-satunya  regulasi  yang  didesain untuk  menjaga  agar  proses  operasional dan  produk  Perbankan  Syariah  tetap berada  dalam  koridor  prinsip-prinsip Islam.  Kegagalan  untuk  mewujudkan regulasi  tentang  kepatuhan  syariah  ini, berarti  sama  saja  dengan  membiarkan bank  syariah  selalu  tetap  melanggar prinsip-prinsip syariah.
Dari  sinilah,  dapat  dipahami bahwa  kualitas  dari  sebuah  perbankan syariah ditentukan tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan seperti, The Capital Adequacy  Ratio (CAR), Financing  to Deposit  Ratio (FDR), Non  Performed Financing (NPF),  jumlah  dari  nasabah, dan  perluasan  kantor  cabang.  Namun, hal  itu  lebih  ditentukan  oleh  berbagai parameter  Syariah. 12 Dengan  demikian, selain  dari  keharusan  untuk  berhati- hati,  Bank  Islam  juga  harus  taat terhadap  ketentuan-ketentuan  ajaran Islam.
Hal ini, pada faktanya menunjukkan bahwa perbankan syariah terikat  secara  ketat  oleh  ikatan  ganda (ikatan  syariah  dan  sekaligus  ikatan kehati-hatian
perbankan) jika
dibandingkan dengan institusi keuangan  yang  berdasarkan  pada sistem bunga.

## Kepatuhan  Syariah  dan  Inseminasi Etika  Islam  Bagi  Seluruh  Pihak  yang Terlibat
Dengan
mempertimbangkan latar belakang sejarah perbankan syariah yang telah disebutkan di depan, adalah  penting  untuk  mencatat  bahwa nilai-nilai  religius  merupakan  sebuah kekuatan pendorong (driving force) dari lahirnya  perbankan  Islam  (syariah). Karenanya,  dapat  disimpulkan  bahwa keseluruhan operasi dari sistem perbankan  ini  harus  dilaksanakan
12 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah , h.74.
dalam  sebuah  kondisi  tertentu  di  mana nilai-nilai  Islam  dan  Etika  Islam  dapat diterapkan.
Terdapat  beberapa  nilai-nilai Islam  yang  secara  mendasar  dapat menjadi  fondasi  bagi  aktivitas  ekonomi dan  bisnis.  Perbankan  syariah  tidaklah merupakan  aktivitas  yang  otonom, berbeda  dari  berbagai  aktivitas  bisnis keuangan Islam lainnya.
Bisnis keuangan Islam
berkorelasi/berhubungan  sangat  erat dengan  ajaran  Islam  yang  lainnya. Untuk  itulah,  arti  penting  penciptaan asmosfir  yang  bernuansakan  Islam adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat diragukan keharusannya bagi keberadaan perbankan syariah.
Terdapat  berbagai  aspek  nilai- nilai yang menjadi sifat dasar dari etika Islam (akhaq  al-karimah) yang  sulit untuk  diterapkan  ke  dalam  sebuah bentuk  regulasi  yang  bersifat  mengikat, karena itulah tidak ada cara lain kecuali harus ditransplantasikan melalui sebuah  perangkat  kode  etik  yang berdasarkan  nilai-nilai  syariah  yang kemudian  dapat  diterapkan,  dan  hal  itu sekaligus menjadi bagian dari kepatuhan  terhadap  Syariah.  Beberapa nilai-nilai  Islam  yang  sudah  banyak dikenal  adalah:  jujur (shiddiq) ,  dapat dipercaya (amanah) , cerdas/skilful (fathanah) , dan menyampaikan kebaikan (tabligh) . 13 Penerapan  dari nilai-nilai  ini  akan  mendorong  bisnis keuangan  Islam  ke  tataran  yang  lebih tinggi dalam hal kesesuaian operasional perbankan  syariah  dengan  apa  yang dikehendaki oleh Islam.
Dari  sudut  pandang  budaya korporasi,  penerapan  dari  nilai-nilai adalah merupakan hal yang sangat vital bagi perbankan syariah. Budaya korporasi  haruslah  disusun  dalam sebuah  upaya  tertentu  dimana  secara
13 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah , h.76.
moral dan spiritual merefleksikan  nilai- nilai Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Janahi, A.L. bahwa “Semua staf yang terkait  dengan  bank  dan  nasabah  yang terkait dengan mereka haruslah dibentuk  dan  ditata  secara  Islami  serta bertindak dalam sebuah kerangka  kerja yang sesuai dengan formula Islam…” 14 Terkait  dengan  masalah  etika Islam dalam kegiatan perbankan syariah, Hussayn Hamid Hassan menyerukan  sejumlah  anjuran.  Dua  hal yang  paling  penting  di  antara  berbagai anjuran tersebut adalah: 15
1) Dewan  direktur  dan  para  pekerja haruslah berperilaku sebagai praktisi  pembelajar (the  learning practitioners) , dan sekaligus pembelajar praktisi (practicing learners) ,  yang  komitmen  untuk selalu melakukan pendalaman terhadap pemahaman dari al- muamalah  al-syariah dan  aspek- aspek  dasar  bisnis  yang  terkait dengan keuangan.
2) Mempunyai  inisiatif  yang  bagus  dan pekerja keras, sebagaimana disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dengan kualitas al-qawiyy  al-amin . Al-amin atau al-amanahh berarti  bahwa komitmen  terhadap ahkam  al- shari’ah (hukum syariah). Al- quwwah berarti mempunyai pengetahuan  atau  ahli  bidang  yang ditanganinya.
Sebagai sebuah sistem
perbankan  yang  “berbasis  pada  sistem keyakinan” (faith  based) ,  maka  isu mengenai moral  hazard adalah  salah satu  dari  sekian  hal  serius  yang  harus diperhatikan  dalam  perbankan  syariah. Karena  itulah,  nilai-nilai  Islam  yang
14 A.L.  Janahi  dalam  bukunya  yang  bertajuk, Islamic  Banking,  Concept  and  Future (Manama: Bahrain  Islamic  Bank,  1995),  dikutip  oleh:  Lewis and Algaud, 165.
15 Hussyn  Hamid  Hassan,  Paper  presented  in al-Mu’tamar  al-Thalith  li  al-Hai’at  al-Shariyyah  li al-Mu’assasat al-Maliyah  al-Islamiyyah,  5-6 Oktober , 2003 in Bahrain, 7-8.
telah  disebutkan  haruslah  menjadi aturan  main  yang  mengikat/bersifat keharusan dalam operasional perbankan  syariah,  dan  anggota  dewan direksi  dari  perbankan  syariah  dan demikian  juga  halnya  dengan  anggota dewan  syariah  haruslah  senantiasa waspada  terhadap  isu moral  hazards , dibandingkan  dengan  bank-bank  yang berbasis system bunga.

## KERANGKA  HUKUM  KEPATUHAN SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Sebagaimana
pembahasan tentang  kerangka  kepatuhan  syariah dalam  perbankan  syariah  meliputi  tiga aspek, maka dalam bagian ini, tiga aspek yang  sama  akan  dilakukan.  Dimulai dengan  peraturan  yang  terkait  dengan kepatuhan syariah, selanjutnya pembahasan  akan  bergerak  menuju kepada jenis-jenis kontrak yang berlaku dalam  bisnis  Perbankan  Syariah,  dan selanjutnya  berbagai  hal  yang  terkait dengan  aspek  fiqh  yang  terkait  dengan bisnis Perbankan Syariah.

## Pengaturan kepatuhan syariah
Dari  diskusi  pada  pembahasan sebelumnya, tampak jelas bahwa  dalam waktu yang cukup lama, belum terdapat Undang-undang  khusus  yang  mengatur perbankan  syariah  di  Indonesia,  dan akhirnya,  baru  pada  tahun  2008 Undang-undang  yang  dinantikan  itu lahir.  Ketiadaan  dari  Undang-undang tersebut dalam waktu cukup lama telah mengakibatkan  konsekuensi  hukum yang  sangat  jelas.  Antara  lain  bahwa aturan  terkait  Perbankan  Syariah  di Indonesia  tersebar  dalam  berbagai bentuk regulasi, dan bukannya ada satu aturan  yang  paling  utama.  Namun dengan  telah  lahirnya  Undang-undang No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  maka  sudah  cukup  kuatlah kerangka  regulasi  bagi  Perbankan Syariah di Indonesia.
Disamping  penganturan  yang mendasar  yang  diberikan  pertama kalinya  oleh  Undang-undang  No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengaturan  selanjutnya  diberikan  oleh Undang-undang  No.10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  yang  merupakan amandemen  dari  Undang-undang  No.7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  serta yang  paling  urgen  adalah  Undang- undang  yang  lebih  spesifik,  ialah Undang-undang  No.21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian  dilengkapi  dengan  berbagai aturan  yang  lebih  detail  dan  terperinci dalam berbagai Peraturan Bank
Indonesia. Dengan menggunakan kerangka  hukum  dari  peraturan  inilah maka  beberapa  aspek  dari  regulasi terhadap  kepatuhan  syariah  akan dibahas dalam paparan berikut.

## Terminologi Bank Syariah
Definisi/pengertian dari
perbankan syariah yang terdapat dalam kerangka  kerja  hukum  adalah  hal  yang sangat penting untuk melihat bagaimana  hubungan  antara  bank  dan prinsip-prinsip  keuangan  Islam.  Define berlaku sebagai  sebuah alat  ukur untuk menentukan bilamanakah sebuah institusi  layak  dianggap  merupakan sebuah  bank  Islam  atau  tidak  atau sebuah  bank  yang  melaksanakan  bisnis perbankan syariah.
Jauh  sebelum  lahirnya  Undang- undang Perbankan Syariah, yakni Undang-undang  No.21  Tahun  2008, adalah  UU  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan  berperan  sebagai  sebuah kerangka  hukum  pengaturan  yang utama  dalam  perbankan  syariah.  UU No.10
Tahun
1998, tidaklah memberikan  rujukan  secara  terperinci mengenai  definisi  atau  pengertian  dari bank  syariah.  Alasan  dari  ketiadaan definisi  tertentu  tersebut  dikarenakan di  Indonesia,  bank  syariah  merupakan bagian  dari  bank  komersial.  Dengan kata  lain,  bank  komersial  adalah
meliputi  bank  konvensional  maupun bank Islam (Syariah). Hal ini disebutkan dalam  pasal  (1)  ayat  (3)  bahwa “Bank Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam  kegiatannya  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

## Persyaratan Perijinan
Sebagaimana  yang  terjadi  pada umumnya  di  berbagai  Negara,  dalam system perbankan syariah di Indonesia, otoritas  yang  memberikan  ijin  untuk berdirinya  sebuah  bank  syariah  yang baru  atau  sebuah  Divisi  Bank  Syariah (Unit  Usaha  Syariah/UUS)  baru  dalam bank  konvensional  adalah  di  antara otoritas  tertinggi  yang  dimiliki  oleh Bank  Sentral,  ialah  Bank  Indonesia. Kewenangan  ini  merupakan  salah  satu posisi yang strategis bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengontrolan,  tidak  saja  hanya  dalam kepentingan  untuk  mengatasi  terlalu banyaknya  pemain  dalam  industri perbankan  (sebagaimana  yang  pernah terjadi  di  akhir  masa  Order  Baru), namun  yang  lebih  utama  adalah  dalam hal  menjamin  bhwa  bank  syariah  serta Unit  Usaha  Syariah  agar  melakukan bisnis  dan  operasional  yang  patuh kepada  prinsip-prinsip  syariah.  Dalam hal  ini,  adalah  Gubernur  Bank  Sentral yang  memegang  otoritas/kewenangan untuk  memberikan  sebuah  ijin,  dan bukannya Menteri
Keuangan
sebagaimana  yang  berjalan  di  Negara tetangga, Malaysia. Apa  yang  muncul  dari  Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
(selanjutnya  disebut  sebagai  PBI/2009) Kepada  Semua  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia  adalah  bahwa  aplikasi  untuk persetujuan Prinsipil  mensyaratkan bahwa  surat  permohonan  yang  harus didaftarkan  oleh  sedikit-dikitnya  oleh seorang  calon  pemilik  bank  dan
ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia,  dengan  menyertakan inter alia ,  draf  pendirian,  termasuk  anggaran dasar (AD)  dan anggaran rumah tangga (ART) dari perusahaan, dengan menyebutkan  penunjukan  dan  tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Hanya  setelah  bank  tersebut mendapatkan persetujuan secara prinsip,  bank  tersebut  dimungkinkan untuk  mengajukan  perijinan  secara lebih lanjut, yang dinamakan dengan ijin operasional. Aplikasi untuk ijin operasional haruslah memenuhi seperangkat
persyaratan yang memerlukan  hal-hal  yang  lebih  valid. Jika  aplikasi  untuk  persetujuan  secara prinsip  hanya  mensyaratkan,  semisal, draf  naskah  atau  beberapa  dokumen, dalam pengajuan ijin operasional di sini harus  menyertakan  bentuk  asli  dari sejumlah  dokumen  tersebut.  Dengan demikian,  akta  pendirian  dari  suatu perusahaan  dan  juga  memorandum anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga yang terkait haruslah secara asli dan dibuat secara resmi.
Sama halnya dengan persyaratan berdirinya  suatu  bank  Islam,  bank konvensional yang mengajukan permohonan  untuk  membuka  unit Syariah atau divisi (yang
memungkinkan
mereka untuk
menawarkan  bisnis  perbankan  syariah) haruslah mengajukan permohonan yang disertai dengan
seperangkat persyaratan.

## Operasi dari Bank
Peraturan  yang  berlaku  terkait perbankan  syariah  sebagaimana  yang telah disebutkan terlebih dahulu, mengandung  berbagai  pengaturan  yang dimaksudkan  untuk  memastikan  agar keseluruhan  operasional  perbankan syariah  selalu  sejalan  dengan  prinsip- prinsip Islam.
Dalam  konteks  operasional  bank syariah  atau  divisi  perbankan  syariah, maka  pemenuhan  terhadap  kepatuhan
syariah adalah menjadi sebuah keharusan  yang  tidak  dapat  ditawar. Keharusan  itu  bukan  hanya  argument yang  bersifat  teoritis  sebagaimana  di atas,  namun  juga  memiliki  argument yuridis,  sehingga dapat  dikatakan bahwa bank diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati- hatian/prudential  dalam  menjalankan bisnisnya  secara  pararel,  dengan  tidak megorbankan yang satu atas lainnya.
Lebih  jelasnya,  kedua  aspek  ini sama pentingnya sebagaimana keduanya  juga  merupakan  persyaratan wajib dalam perbankan syariah. Sebagai konsekuensi  selanjutnya,  perbankan syariah  tanpa  prinsip-prinsip  kehati- hatian  tentu  saja  tidak  sempurna,  dan ini  pada  gilirannya  akan  mengarahkan bank  Islam  menjadi  sebuah  institusi keuangan  yang  ekslusif  yang  semata- mata  hanya  menyandarkan  kepada sentiment agama untuk menarik nasabah-nasabah  Muslim.  Namun  juga sebaliknya, sebuah bank syariah, bagaimanapun hati-hatinya, tanpa kepatuhan  terhadap  syariah  adalah sama sebangun dengan perbankan yang berbasis  bunga.  Untuk  alasan  inilah, kedua  elemen  di  atas  sama  pentingnya dalam  seluruh  produk  dan  operasinal dari bank.
Sebagaimana  kepatuhan  syariah adalah  merupakan  sebua  kewajiban terhadap  produk dan  operasional perbankan  syariah,  hal  ini  tidak  akan memiliki  arti  jika  tidak  diukur  dan dipelihara  melalui  sebuah  mekanisme yang  jelas,  dan  sebuah  badan  yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan  belumlah  diatur  atau belum  dirancang.  Dalam  tujuan  inilah, keberadaan  (DPS)  Dewan  Pengawas Syariah  adalah  sebuah  keharusan  yang relevan.
Sebagaimana
yang telah diketahui sebelumnya, perbankan syariah menerapkan suatu model bisnis
perbankan yang rumit jika dibandingkan  dengan  model  bisnis perbankan  pada  bank  konvensional, sehingga  pengawasan  syariah  pada perbankan  Islam  pun  juga  merupakan suatu  hal  yang  rumit  juga.  Tugas pengawasan  syariah  ini  membutuhkan tidak hanya sekedar kompetensi/kemampuan  dari  anggota- anggota  dewan  syariah  serta  staf  dan pekerja yang paham terhadap ketentuan syariah, namun lebih dari itu memerlukan  adanya  sebuah  kerangka hukum tentang kepatuhan  syariah yang proporsional. Regulasi Terhadap Kontrak Muamalah dalam Bisnis Perbankan Jenis-jenis kontrak yang diterapkan  dalam  bisnis  perbankan syariah  di  Indonesia,  yang  pertama  dan terpenting  adalah  berdasarkan  pada Undang-undang  No.10  Tahun  1998. Deskripsi  mendetail  dari  kontrak- kontrak  tersebut  kemudian  dibuat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. Meskipun kemudian muncul Undang-undang
No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  tetap  saja  ketentuan  tentang akad  dalam  PBI  tersebut  merupakan ketentuan  yang  lebih  mendetail  dan menyajikan  parameter  yang  lebih  jelas dan  aplikatif.  Di  sini,  beberapa  jenis kontrak dalam bisnis perbankan syariah di  Indonesia  disajikan.  Setiap  kontrak dalam pembahasan di bawah ini diamati dan  dianalisis  dengan  menggunakan dasar dari pembahasan secara perspektif fiqh sebagaiman  yang  telah disampaikan ketika menganalisa berbagai  aspek  fiqh  terkait  dengan transaksi keuangan syariah.

## Wadi’ah
Wadiah  adalah  penitipan  dana atau  barang  dari  pemilik  dana  atau barang  pada  penyimpan  dana  atau barang  dengan  kewajiban  pihak  yang menerima titipan untuk mengembalikan
dana  atau  barang  titipan  sewaktu- waktu.

## Mudarabah
Mudarabah  adalah  penanaman dana  dari  pemilik  dana (shahibul maal) kepada  pengelola  dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
dengan pembagian menggunakan  metode  bagi  untung  dan rugi (profit  ana  loss  sharing) atau metode  bagi  pendapatan (revenue sharing) antara  kedua  belah  pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Musyarakah
Musyarakah  adalah  penanaman dana  dari  pemilik  dana/modal  untuk mencampurkan  dana/modal  mereka pada  suatu  usaha  tertentu,  dengan pembagian  keuntungan  berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung  semua  pemilik  dana/modal berdasarkan bagian
dana/modal masing-masing. Murabahah Murabahah adalah
jual belibarang  sebesar  harga  pokok  barang ditambah  dengan  margin  keuntungan yang disepakati.

## Ijarah
Ijarah  adalah  transaksi  sewa menyewa  atas  suatu  barang  dan  atau upah  mengupah  atas  suatu  jasa  dalam waktu  tertentu  melalui  pembayaran sewa atau imbalan jasa.
Qard al-Hasan
“ Qard” secara  hukum  berarti “pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan dengan  kewajiban  pihak  peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka waktu tertentu.”
Dalam layanan perbankan, kontrak ini diimplementasikan dalam bentuk pinjaman Qard al-Hasan ,  sifat  dasarnya adalah untuk kebajikan.

## Istisna’
Istisna’  adalah  jual  beli  barang dalam  bentuk  pemesanan  pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan.

## Salam
Salam  adalah  jual  beli  barang dengan  cara  pemesanan  dengan  syarat- syarat  tertentu  dan  pembayaran  tunai terlebih dahulu secara penuh.

## Kafalah
Kafalah  adalah  jaminan  yang diberikan  oleh  penanggung (kafiil) kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi kewajiban  pihak  kedua  atau  yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil) .

## Wakalah
Wakalah adalah akad
pelimpahan  kekuasaan  atau  pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain.

## Berbagai  Isu  yang  Terkait  Fiqih Dalam Kontrak Keuangan Syariah
Meskipun  praktik  perbankan syariah  telah  berjalan  sekitar  23  tahun di  Indonesia,  pangsa  pasar/ share dari bank-bank Syariah dibandingkan dengan  aset  perbankan  nasional  secara keseluruhan  masih  relative  rendah.  Hal ini tampaknya terkait dengan kenyataan bahwa berbagai permasalahan dihadapi di sepanjang perkembangakan perbankan  syariah  di  negeri  ini,  yang tampaknya sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara lain, misalnya Malaysia.  Berbagai  permasalahan  yang muncul  terkait  secara  erat  dengan masalah-masalah fiqih ,  bukannya  aspek operasional  dari  bank.  Pembahasan  di bawah  ini  adalah  beberapa  issu fiqih yang  utama  yang  terkait  dengan perbankan syariah di Indonesia.

## Persepsi umat Islam Tentang Bunga
Sekilas, isu terhadap suku bunga tampaknya tidak berhubungan langsung dengan  kepatuhan  syariah.  Meskipun demikian,  ketika  isu  ini  dianalisa  lebih lanjut,  kesimpulannya  adalah  terjadi sebaliknya.  Hal  ini  dikarenakan  ketika suatu masyarakat mempersepsikan bahwa suku bunga dalam bank merupakan bentuk dari riba , kepatuhan syariah adalah menjadi sebuah isu yang penting. Atau bahkan konsep kepatuhan syariah menjadi runtuh. Sebaliknya, jika masyarakat  tidak  memandang  bahwa suku  bunga  adalah riba ,  kepatuhan syariah menjadi kurang penting.
Bagi  orang-orang  Muslim  di Indonesia,  sebuah  keputusan  hukum yang  kuat  tentang  pelangaran  dari bunga  bank  dalam  bank  konvensional yang  hal  itu  merupakan  riba  sangat diperlukan.  Namun  sayangnya,  hal  ini baru  terjadi  pada  tahun  2004,  yaitu ketika  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia) mendeklarasikan secara resmi keputusan  yang  telah  dibuatnya,  yakni No.1/2004  yang  menyatakan  bahwa suku  bunga  dianggap  sebagai riba dan untuk itu dilarang dalam Islam.
Keputusan  dari  MUI  tidaklah menyelesaikan  semua  permasalahan yang  dihadapi  oleh  perbankan  syariah di  negeri  ini,  meskipun  hal  ini merupakan  hal  yang  vital  dalam meningkatkan  kesadaran  umat  Islam terhadap pentingnya perbankan syariah. Hal ini terkait dengan setidaknya  dua  buah  faktor;  pengakuan terhadap  fatwa,  dan  juga  status  dari MUI.  Pengakuan  terhadap  fatwa  masih lemah,  dimana  fatwa  yang  dikeluarkan tersebut  tidaklah  bersifat  mengikat, bahkan  terhadap  umat  Islam  sekalipun. Tampaknya,  bahwa  pemerintah  sendiri tidaklah terlalu dipengaruhi oleh dikeluarkannya  fatwa  semacam  ini,  hal itu  dibuktikan  dengan  tidak  munculnya kebijakan  yang  tegas  sampai  sejauh  ini untuk  memback-up  fatwa  tersebut.  Hal
ini  terkait  pada  faktor  kedua,  berupa posisi  dari  MUI  dalam  system  politik  di Indonesia.  Badan  ini  tidak  lebih  dari sekedar organisasi non-pemerintah dengan  sebuah  posisi  khusus  sebagai sebuah  mitra  dari  pemerintah  dan dengan demikian dia bukanlah merupakan badan atau lembaga pemerintahan.
Berbeda dari Negara-negara
Islam  lain  dimana  terdapat  sebuah posisi yang jelas akan larangan terhadap riba yang  telah  diterima  secara  luas,  di
Indonesia masih mengalami permasalahan-permasalahan  mendasar dalam hal ini.
Afialiasi  “Madzhab”  dalam Pengembangan Perbankan Syariah
Isu  lain  yang  muncul  sejalan dengan pengembangan perbankan syariah  di  Indonesia  adalah  pilihan antara  mengadopsi  tren  yang  ada; antara model Timur Tengah atau model Malaysia  sebagai  sebuah  model  dari perbankan  syariah.  Sebagaimana  telah dibahas  secara  panjang  lebar,  model Timur  Tengah  menunjukkan  dukungan kuat  dan  menjunjung  tinggi  pendapat dari jumhur  ulama ,  meskipun  dalam praktinya,  hal  ini  lebih  konservatif.  Hal ini  berbeda  dari  Malaysia,  yang  mana lebih  inovatif  dalam  pengembangan berbagai  produk  dan  jasa/layanan, meskipun  itu  menuai  kritik  terkait pandangan  Malaysia  terhadap bay’  al- ‘Inah dan bay’ al-dayn .
Akad  Syariah  dalam  Bingkai Praktik Perbankan Konvensional
Adanya inkonsistensi untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam  bisnis  perbankan  adalah  isu fiqh tersendiri  dalam  praktik  perbankan syariah  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti bahwa  meskipun  perbankan  syariah telah  menyediakan  berbagai  produk pembiayaan  dan  penghimpunan  dana yang secara nyata dan tegas disebutkan sebagai  “berbasis  pada  prinsip-prinsip syariah,”  namun  dalam  penerapannya
hal  tersebut  masih  dipertanyakan. Sebagaimana  kecenderungan  umum dari  bisnis  perbankan  adalah  hanya untuk semata-mata keuntungan, permasalahan  dari  kebanyakan  praktisi adalah masih terkungkung pada kerangka  piker (mindset) perbankan konvensional  (bank  dengan  berbasisi bunga).
Hal  ini  karena  satu  di  antara faktor-faktor  yang  tersembunyi  di  balik konversi/perpindahan  dari  beberapa bank  konvensional  menjadi  bank  Islam adalah dikarenakan kasus kebangkrutan, dan bukannya dikarenakan keinginan yang tulus untuk menciptakan  sebuah  bisnis  perbankan syariah  yang  sebenarnya.  Dalam  latar belakangnya,  beberapa  bank  dikonversi karena  bank-bank  tersebut  dilikuidasi, atau karena ketidakmampuan dari bank tersebut  untuk  berkompetisi  di  ranah bisnis  perbankan  konvensional.  Bank syariah,  yang  merupakan  bank  Islam (berbendera penuh) kedua  di negeri ini adalah  merupakan  konversi  dari  Bank Susila  Bhakti  yang  mengalami  problem keuangan  setelah  terjadinya  krisis ekonomi.

## Kesimpulan
Kerangka  kerja  dari  kepatuhan syariah  dalam  perbankan  syariah  di Indonesia di atas menunjukkan beberapa  poin  yang  menarik.  Regulasi terhadap  kepatuhan  syariah  tampak dengan  jelas  memberikan  penekanan setidaknya kepada tiga aspek: karakteristik tertentu dari bank syariah dan bisnis perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam definisi, persyaratan  untuk  pendaftaran  untuk sebuah ijin, dan prinsip-prinsip operasional dari sebuah bank.
Gubernur Bank Indonesia bertanggung  jawab  atas  ijin  pendirian bank.  Hal  ini  berbeda  dengan  misalnya, Malaysia,  di  mana  otoritas  untuk menyetujui sebuah perijinan dari
sebuah  institusi  bank  berada  dalam tangan  Menteri  Keuangan  melalui rekomendasi  dari  Bank  Sentral.  Di samping itu, jelas juga bahwa pengajuan untuk  sebuah  izin  harus  menyertakan pernyataan  terkait  tujuan  dari  bank untuk  melakukan  bisnis  perbankan yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah dalam Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  dari berdirinya sebuah bank. Sebagai tambahan,  Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah  Tangga  dari  pendirian  bank yang bersangkutan juga harus menyebutkan pembentukan badan/Dewan  Penasehat  Syariah,  atau bahkan tidak hanya sekedar pembentukan,  namun  juga  penegasan akan tugas-tugas dari badan tersebut.
Dalam  aspek  operasional  dari bank, terdapat dua buah badan pengawas, yakni DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada level industri (perbankan)  dan  DSN  (Dewan  Syariah Nasional)  pada  level  nasional.  Jika melihat berbagai Negara lain, dalam hal kelembagaan pengawasan  ini ada sedikit berbeda.
Di  dalam  perbankan  syariah, kontrak-kontrak  Islam  yang  dapat diterapkan adalah sejalan/pararel dengan  kontrak-kontrak  sebagaimana dalam fiqh  mu’amalah . Meskipun demikian,  terdapat  beberapa  kontrak yang  diterapkan  dalam  perbankan syariah  di  Indonesia  yang  belum didapatkan  definisinya  secara  hukum, semisal hiwalah dan rahn .  Dikarenakan belum  ditetapkan  secara  legal,  maka deskripsi terhadap batasan dan persyaratan  terkait  terhadap  kontrak semacam  ini  berada  di  tangan  DSN  dan BPS. Dari pengamatan terhadap berbagai  definisi  legal  dari  beberapa kontrak  yang  telah  disebutkan  di  atas, tampak jelas
bahwa definisi/pengertiannya terkadang tidaklah sesederhana sebagaimana yang seharusnya  disajikan  dalam  sebuah
definisi
legal/hukum.
Terdapat
beberapa pengertian yang masih terlalu luas dan perlu diperjelas (lebih spesifik), Ijarah ,  misalnya  sebagai  salah satu contoh.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafii,  2001, Bank Syariah  Teori  ke  Praktik, Cet.I (Jakarta: Gema Insani).
Triyanta,  Agus, Hukum  Perbankan Syariah , (Malang: Setara Press)
Janahi,  A.L.  dalam  bukunya  yang bertajuk, Islamic  Banking,  Concept and  Future (Manama: Bahrain Islamic  Bank,  1995),  dikutip  oleh:
Lewis and Algaud
Hassan, Hussyn Hamid, Paper presented in  al-Mu’tamar  al-Thalith  li  al-Hai’at al-Shariyyah  li  al-Mu’assasat  al- Maliyah al-Islamiyyah,  5-6  Oktober ,
2003 in Bahrain
Pohan,  Aulia, (Republika, March  30, 2004 ) , in, Achmad Setiyaji, “Perbankan  Syariah  Kian  Menjamur di  Nusantara”, Pikiran  Rakyat, June 18, 2004. Juga, lihat, Bisnis Indonesia , 3 Februari,, 2004.
Deputy  Gubernur  Bank  Indonesia, Maulana  Ibrahim  dan  dikutip  dalam Bisnis Indonesia , 12 Februari, 2004. “Bank  Syariah  butuh  GCG  Khusus” dalam Ekonomi  Syariah , pada, www.ekonomisyariah.org (Akses  25 Juni, 2006).