## PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENGHADAPI

## PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 DAN PEMILIHAN GUBERNUR
(PILGUB) 2018 DI BANDAR LAMPUNG

## Martina Male Yonnawati
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai martinamale16@gmail.com yonnawati@fh-saburai.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat,  memiliki  hak  maupun  suara  untuk  memilih  dan  dipilih  sebagai pemimpin  melalui  pemilihan  yang  demokratis.  Pemilihan  ini  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  serta  bertanggungjawab. Persiapan  pendaftaran  partai  politik  pada  pemilu  serentak  tahun  2019  dan Pemilihan  Gubernur  tahun  2018  di  Bandar  Lampung,  Sistem  politik  (Sipol) penting  bagi  KPU  untuk  mempermudah  dokumentasi daftar  anggota  parpol. Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  pelaksanaan  Sipol  bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor  penghambat  pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu  2019 dan  Pilgub  2018  di  Bandar  Lampung?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Sipol  bagi  KPU  di  Bandar  Lampung.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  atau  normatif  dan  pendekatan  empiris. Berdasarkan  penelitian,  pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu 2019  dan  Pilgub  2018  di  Bandar  Lampung  sudah  sesuai  prosedur  sesuai dengan  Pasal  173  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan Pemilu.

## Abstract
The  1945  Constitution  guarantees  freedom  of  association  for  all  its  people. Every  citizen  who  is  legally  eligible  has  the  right  and  vote  to  vote  and  be elected  as  a  leader  through  democratic  elections.  These  elections  are conducted in a  direct,  public, free  and confidential  and  responsible  manner.
Preparation  of  the  registration  of  political  parties  in  the  2019  general
election  and  the  2018  Governor  Election  in  Bandar  Lampung,  the  Political System (Sipol) is important for the KPU to facilitate the documentation of lists of  members  of  political  parties.  The  problem  of  this  research  is  how  is  the implementation of Sipol for the Election Commission facing 2019 and Pilgub 2018  in  Bandar  Lampung  and  what  factors  inhibiting  the  implementation  of Sipol  for  the  KPU  to  face  the  2019  Election  and  Pilgub  2018  in  Bandar Lampung? The purpose of this research is to know Sipol for KPU in Bandar Lampung.  The  method  used  in  this  research  is  juridical  or  normative  and empirical  approach.  Based  on  the  research,  the  implementation  of  Sipol  for the KPU faces the 2019 Election and Pilgub 2018 in Bandar Lampung is in accordance  with  the  procedures  in  accordance  with  Article  173  Paragraph (2) of Law Number 7 Year 2017 on the Implementation of General Elections. Keywords : Implementation, Political Information, General Election

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  demokrasi  sangat  mengedepankan kepastian  hukum  serta  menjamin  adanya  kemerdekaan  berserikat  bagi seluruh  rakyatnya.  Hal  ini  sebagimana  tertuang  dalam  ketentuan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Satu kesatuan wilayah yang memiliki rakyat dan warga  masyarakat,  mempunyai  pemerintahan  yang  berdaulat  terhadap seluruh wilayah yang ada di dalamnya.
Negara  yang  berlandaskan  demokrasi  ialah  negara  yang  menempatkan kedaulatannya  berada  ditangan  rakyat.  Setiap  warga  negara  yang  secara hukum  telah  memenuhi  syarat,  memiliki  hak  maupun  suara  untuk  memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  serta bertanggungjawab.  Pemilihan  Umum (selanjutnya  disebut  Pemilu) merupakan  cermin  demokrasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  teladan  bagi seluruh masyarakat dalam menentukan serta mengawal proses kepemimpinan di  daerah  maupun  kepemimpinan  nasional.  Undang-Undang  Dasar  Tahun
1945 menjamin hak konstitusi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam  setiap  pesta  demokrasi.  Sejak  bergulirnya  otonomi  daerah  yang selanjutnya disingkat Otda pasca reformasi Tahun 1998, kepemimpinan yang ada  di  daerah  tidak  lagi  diatur  oleh  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  diatur berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur sendiri pemerintahannya di daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum merupakan  penyederhanaan  dan  penggabungan  dari  3  (tiga)  buah  undang- undang  sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Menjelang  persiapan  pendaftaran  partai  politik  pada  pemilu  serentak  tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sipol dinilai penting  bagi  KPU,  sebab  dalam  Undang-Undang  Parpol  ada  kewajiban memelihara  daftar  anggota,  sehingga  dengan  adanya  Sipol,  maka  KPU mencoba  untuk  memfasilitasi  agar  dokumentasi  daftar  anggota  bisa  tersedia seperti  persyaratan  anggota  parpol  harus  warga  negara  Indonesia  dengan kategori  dewasa  secara  politis  serta  harus  masuk  kategori  sebagai  pemilih dengan  instrumen  nomor  induk  kependudukan  (NIK)  yang  harus  diimput dalam sistem informasi partai politik (selanjutnya disebut Sipol) yang ada di situs  KPU,  dimana  instrument  tersebut  sebagai  bentuk  konfirmasi  apakah
anggota  itu  sudah  memenuhi  syarat  menjadi  anggota  parpol  atau  belum memenuhi syarat.
Meskipun  regulasi  Sipol  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang,  tapi  adanya Peraturan  KPU,  KPU  diberikan  kewenangan  dalam  undang-undang  untuk membuat  aturan  teknis  dan  menjadikan  kegiatan  Sipol  sebagai  kegiatan teknis.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah  pelaksanaan  Sipol bagi  KPU  menghadapi  Pemilihan  Umum  (PEMILU)  2019  dan  Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 di  Bandar  Lampung? dan apa faktor penghambat pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu  2019  dan  Pilgub  2018  di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung.

## II. METODE PENELITIAN
Upaya  yang  dilakukan  dalam  pembahasan  dan  memecahkan  masalah- masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  macam metode  pendekatan  yaitu  yuridis  atau  normatif  dan  pendekatan  empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  yuridis  formal yang  berkaitan  dengan  Sipol,  KPU  dan  Pemilu.  Sedangkan  pendekatan empiris  dilakukan  dengan  melihat  kenyataan  yang  berlaku  terhadap peraturan-peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  Sipol oleh KPU di Bandar Lampung.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui wawancara  dengan  para  responden  yang  berwenang  dan  merupakan sumber data dalam penelitian ini.
2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  bahan-bahan kepustakaan  yang  bersumber  dari  literatur-literatur  yang  mencakup dokumen  resmi,  buku-buku,  laporan  hasil  penelitian,  peraturan perundangundangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Data-data tersebut diantaranya:
a. Bahan Hukum Primer
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.
2. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum  primer  seperti  buku-buku  literatur,  dan  karya  ilmiah  yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Bahan  Hukum  Tersier
adalah  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain  : Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris,  Kamus  Hukum, situs internet, majalah dan surat kabar atau media catak.
Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi  lapangan.  Setelah  data  dalam  penelitian  ini  terkumpul  baik  itu data  primer  maupun  data  sekunder  maka  dapat  diolah  melalui prosedur  yaitu  data  yang  diperoleh  diperiksa  apakah  data  tersebut telah benar. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bahasan dan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu menguraikan  data  yang  telah  diolah  secara  rinci  ke  dalam  bentuk kalimat  yang  supaya  memperoleh  gambaran  yang  jelas  dan  mudah yang kemudian dirangkum untuk penyusunan pembahasan selanjutnya.

## III. KERANGKA TEORI
Pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana yang  sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci,  implementasi  biasanya dilakukan  setelah  perencanaan  sudah  dianggap  siap.  Secara  sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (https://kbbi.web.id/pelaksana).
Pemilu  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  selanjutnya  disebut Pemilikada  adalah  pemilu  untuk  memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  secara  langsung  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilukada  meliputi  Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Pemilu  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Pemilu
Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Komisi  pemilihan  umum  adalah  lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  Bagi  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung?
Berdasarkan hasil penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampun akan dilaksanakan pada  tanggal  27  Juni  2018  dan  pada  yang  tanggal  yang  sama  akan diselenggarakan  Pilkada  Kabupaten  Tanggamus  dan  Kabupaten  Lampung Utara. Tiga (3) Pilkada tersebut merupakan bagian dari pilkada serentak 2018 yang  seluruhnya  berlangsung  di  171  daerah  di  Indonesia.  jumlah  tersebut meliputi 17 provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Sipol merupakan seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web untuk melayani  Parpol  calon  peserta  pemilu  untuk input data  Parpol  seperti  profil Parpol,  kepengurusan,  domisili  dan  keanggotaan  sebagai  persiapan pendaftaran  Parpol  calon  peserta  pemilu  2019.  Sipol  adalah  bagian  dari upaya  penyelenggaraan  pemilu  yang  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan Undang-Undang.  Sipol  bukan  merupakan  produk  sepihak  yang  dikeluarkan KPU, melainkan produk yang memiliki payung hukum yang jelas dan sudah dibahas bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah.
Pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu  2019  Pilgub  2018  di Bandar  Lampung  yaitu  di  awali  dengan  diadakannya  rapat  persiapan penerimaan  Pendaftaran  Partai  Politik  (Parpol)  dan  membuka  waktu pendaftaran  pada  tanggal  3  (tiga)  sampai  dengan  tanggal  16  (enam  belas)
Oktober  2017.  Penerimaan  bukti  keanggotaan  parpol  oleh  KPU  terdiri  dari daftar  nama,  Kartu  Tanda  Anggota  (KTA),  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (e-KTP)  atau  surat  ketarangan  yang  kemudian  oleh  KPU  Bandar Lampung ditindak lanjuti ke tingkat pusat, yaitu KPU Republik Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  173  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pelaksanaan  Pemilu,  Parpol  dapat  menjadi  peserta  pemilu  setelah memenuhi persyaratan. Beberapa diantaranya memiliki kepengurusan di 75% jumlah  kabupaten  atau  kota,  memiliki  kepengurusan  di  50  %  jumlah kecamatan,  memiliki  anggota  sekurang-kurangnya  seribu  orang,  atau seperseribu  dari  jumlah  penduduk  yang  dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda anggota  (KTA)  dan  diwajibkan  memiliki  kantor  tetap  sampai  tahapan terakhir pemilu.
4.2 Faktor penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
Bagi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Menghadapi  Pemilihan  Umum (Pemilu)  2019  dan  Pemilihan  Gubernur  (Pilgub)  2018  di  Bandar Lampung.
Berdasarkan  hasil penelitian di KPU Provinsi Lampung, bahwa KPU menilai kendala  teknis  yang  terjadi  di  Sipol  tidak  terlalu  berpengaruh  dalam kegagalan parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu.
Kendala  Sipol  terjadi  selama  masa  pendaftaran  parpol  yang  membutuhkan waktu dan durasi gangguan teknis saat menggunggah data ke Sipol secara on line seperti  seringnya  laman  Sipol  mengalami  perbaikan  teknis,  sistem informasi  mendadak  mati  atau shut  down ,  dan  data  yang  diunggah  tidak sesuai.
(PILGUB) 2018 di Bandar Lampung
Mekanisme  pendaftaran  ( input data)  calon  peserta  pemilu  2019  dan  Pilgub 2018  di  Bandar  Lampung  melalui  sistem  teknologi  informasi  berbasis web dianggap  sulit  oleh  beberapa  kalangan  masyarakat  yang  kurang  memahami atau  tidak  terbiasa  menggunakan  sistem  teknologi  berbasis web yang mengakibatkan keterlambatan pendaftaran.
Pelaksanaan  atau  prosedur  yang  harus  dilalui  parpol  agar  terdaftar  dalam pemilu  2019  dan  Pilgub    2018  mulai  dari  pengisian  data  mengenai pengurusan  parpol  di  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten  atau  kota  dan kecamatan  mengakibatkan  prosedur  membutuhkan  waktu  yang  panjang  dan dianggap  sulit  oleh  masyarakat  awam  yang  kurang  faham  dengan penggunaan internet.

## V. KESIMPULAN
Pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu  2019  dan  Pilgub  2018  di Bandar  Lampung  sudah  sesuai  prosedur  sesuai  dengan  Pasal  173  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.
Faktor  penghambat  pelaksanaan  Sipol  bagi  KPU  menghadapi  Pemilu  2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung adalah pelaksanaan atau prosedur yang harus dilalui Parpol agar terdaftar dalam pemilu 2019 dan Pilgub 2018 mulai dari  pengisian  data  mengenai  pengurusan  Parpol  di  tingkat  pusat,  provinsi, kabupaten  atau  kota  dan  kecamatan  mengakibatkan  prosedur  membutuhkan waktu  yang panjang dan dianggap sulit  oleh masyarakat  awam  yang kurang faham dengan penggunaan internet.
Kendala  teknis  yang  terjadi  di  Sipol  tidak  terlalu  berpengaruh  dalam kegagalan parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu.
Meskipun  regulasi  Sipol  tidak  diatur  dalam  undang-undang,  tapi  adanya Peraturan  KPU,  KPU  diberikan  kewenangan  dalam  undang-undang  untuk membuat  aturan  teknis  dan  menjadikan  kegiatan  Sipol  sebagai  kegiatan teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdullah, Rozah. 2005. Pelaksana Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung. Rajawali Pers. 2005.
Devey,  K.J,  1988,  Pembiayaan  Pemerintahan  Daerah,  Universitas  Indonesia
Press, Jakarta. Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, Desentralisasi dan Demokrasi : Kajian Tentang Kecamatan  Sebagai  Arena    Pengembangan  Demokrasi,  Pelayanan Publik,  Ekonomi,  dan  Intermediary,  Kerjasama  Fisipol  UGM Yogyakarta-The Ford Foundation. Hoessin,  Bhenyamin,  1999,  Reaktualisasi  Kewenangan  Otonomi  Daerah, Makalah  dalam  lokakarya  “Kesiapan  dan  Antisipasi  Daerah  Dalam Menyongsong  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU  No.  25  Tahun  1999, Badan Litbang Depdagri, Jakarta. Koswara,  Ekom.  1996,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  di  Indonesia  (disertasi),  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta. Nugroho, D, 2000, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Sarunjang,  2000,  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Sugandha, Dana, 1989, Pengantar Administrasi Negara, Intermedia, Jakarta.
Sunarno,  Siswanto.  2008.  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.  Sinar Grafika. Jakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul,  1997,  Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

## C. Sumber Lainnya
Ahmad  Farhan  Faris, Bawaslu  Nilai  Sipol  Ini  Wajib  Diikuti  Parpol,
http://nasional.inilah.com/read/detail/2413394/bawaslu-nilai-sipol-ini- wajib-diikuti-parpol. 22 November 2017.
Lampost.co, Jelang  Pemilu  2019,  KPU  Pesisir  Barat  Gelar  Bimtek  Parpol, http://www.lampost.co/berita-jelang-pemilu-2019-kpu-pesisir-barat- gelar-bimtek-parpol, 22 November 2017.
Lampung1com, 18  Parpol  Kabupaten  Tanggamus-Lampung  Usai  Serahkan Dokumen Persyaratan Pemilu 2019 , http://www.lampung1.com/2017/10/18-parpol-kabupaten-tanggamus- lampung-usai-serahkan-dokumen-persyaratan-pemilu-2019/, 22 November 2017.
Lukman  Hakim, Sipol  KPU  Mudahkan  Partai  Buat  Data  Base  Anggota , https://lampungpro.com/post/7781/ketua-dpw-psi-lampung-sipol-kpu- mudahkan-partai-buat-data-base-anggota, 22 November 2017.
Pranala, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, https://kbbi.web.id/pelaksana.  22 November 2017.
PSI, PSI Nilai Sipol Mudahkan Penyusunan Anggota Parpol,
https://psi.id/berita/2017/10/19/psi-nilai-sipol-mudahkan-penyusunan- anggota-parpol/, 22 November 2017.
Rmol Jabar, Sipol Kendala Utama Partai Baru ,
http://www.rmoljabar.com/read/2017/11/19/60498/Idaman:-Sipol-
Kendala-Utama-Partai-Baru-. 22 November 2017.
Suara  Lampung, DPW  PP  Lampung  Konsolidasi  Sipol  Pemilu  2019  dan Pilgub  Lampung  2018 ,  http://www.suaralampung.com/2017/11/dpw- ppp-lampung-konsolidasi-sipol.html, , 22 November 2017.
Taktik Lampung, Golkar Lampung Matangkan Strategi Pemenangan Pemilu ,
http://www.taktiklampung.com/2017/04/golkar-lampung-matangkan- strategi.html, 22 November 2017.
Yudi, Kendala Teknis Sipol Tidak Signifikan,
http://www.beritasatu.com/politik/461702-kpu-kendala-teknis-sipol- tidak-signifikan.html, 22 November 2017.