## Jurnal Mimbar Ilmu
Volume 27, Number 2, 2022 pp. 340-348 P-ISSN: 1829-877X E-ISSN : 2685-9033 Open Access: https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604

## Pola  Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Pada  Penerimaan Peserta Didik Baru
Indra Budi Setiawan 1* , Husaini Usman 2
1,2 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Penerimaan  peserta  didik  baru  berbasis  zonasi  menggunakan  jarak sebagai  syarat  utama,  bukan  lagi  seleksi  berdasarkan  kemampuan. Zonasi  pendidikan  dapat  dilihat  dari  sisi  sosial  ekonomi,  memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial ekonomi rendah untuk masuk ke  sekolah  yang  memiliki  peserta  didik  dari  sosial  ekonomi  campuran dapat  meningkatkan  prestasi  akademik  mereka.  Pengimpelementasian penerimaan  peserta  didik  baru  berbasis  zonasi  menjadi  sebuah  topik yang  cukup  penting  untuk  dikaji.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pola  implementasi  kebijakan  zonasi  pada  penerimaan peserta  didik  baru.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan jenis studi kasus.  Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data  melalui  kredibilitas, konfirmabilitas,  dependabilitas,  dan  transferabilitas.  Analisis  data menggunakan  model  Miles  &  Huberman.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pola manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi meliputi pola: perencanaan  PPDB,  pengorganisasian  PPDB,  pelaksanaan  PPDB,  dan pengawasan  PPDB.  Kesimpulanya  adalah  pola  implementasi  kebijakan zonasi  penerimaan  peserta  didik  baru  berjalan  sesuai  aturan  yang berlaku dan aspek-aspek manajemen. Manajemen PPDB berbasis zonasi dapat  dianalisis  dengan  teori  fungsi  manajemen  pendidikan  milik  Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

## A B S T R A C T
Admission  of  new  students  based  on  zoning  uses  distance  as  the  primary  requirement;  no  more comprehensive selection is based on ability. Educational zoning can be seen from the socioeconomic side,  providing opportunities for students from low socioeconomic classes to enter schools that  have students  from  mixed  socioeconomic  classes  to  improve  their  academic  achievement.  Implementing zoning-based acceptance of new students is a topic that is quite important to study. This study aims to analyze the zoning policy's implementation pattern on the acceptance of new students. This research uses a qualitative approach with the type of case study. Collecting data using interviews, observation, and  documentation.  Data  validity  through  credibility,  confirmability,  dependability,  and  transferability. Data  analysis  using  Miles  &  Huberman  model.  The  results  of  this  study  are  the  zoning-based management  pattern  of  new  student  admissions,  including  the  pattern  of  PPDB  planning,  PPDB organizing,  PPDB  implementation,  and  PPDB  supervision.  The  conclusion  is  that  the  pattern  of implementation of the new student admission zoning policy runs according to the applicable rules and management  aspects.  Zoning-based  PPDB  management  can  be  analyzed  with  Terry's  theory  of educational management functions: planning, organizing, implementing and supervising.

## 1. PENDAHULUAN
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi menggunakan jarak sebagai syarat utama, bukan lagi seleksi berdasarkan kemampuan (Kosasih Ali Abu Bakar et al., 2019; Safarah & Wibowo, 2018). Zonasi pendidikan dapat dilihat dari sisi sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial  ekonomi  rendah  untuk  masuk  ke  sekolah  yang  memiliki  peserta  didik  dari  sosial  ekonomi campuran dapat meningkatkan prestasi akademik mereka (Elizabeth L. Bouzarth et al., 2017). Selain itu, dengan memperpendek jarak tempuh siswa menuju ke sekolah, berkorelasi positif terhadap peningkatan fisik para siswa (Habiby & Fiatun, 2020; Mohammad Thoha & Ghazali, 2020) . Ketika setengah dari seluruh

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received June 19, 2022 Revised June 20, 2022 Accepted July 30, 2022 Available online August 25, 2022

## Kata Kunci:
Pola Manajemen Pendidikan, Zonasi, Penerimaan peserta didik baru

## Keywords:
Pattern of Education Management, Zoning, New Student Admission
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
siswa  bersekolah  di  sekolah  terdekat,  biaya  perjalanan  cenderung  menurun.  Kesehatan  masyarakat cenderung  membaik  akibat  dampak  dari  meningkatnya  perjalanan  aktif  (jalan  kaki  dan  bersepeda)  di antara anak-anak dan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Peningkatan akses dan kualitas bagi masyarakat kurang dari kelas sosial ekonomi rendah diharapkan terjadi di Indonesia melalui diberlakukan PPDB berbasis zonasi.
Namun  ditemukan  juga  sebuah  fakta  lapangan  adanya  faktor  penghambat  pengimplementasian sistem zonasi yaitu adanya  kesenjangan pemahaman  masyarakat atau  orang tua mengenai pemahaman PPDB berbasis zonasi. Di sisi lain, sistem zonasi memiliki dua dampak negatif yaitu membuat sekolah yang baik menjadi kurang baik karena komponen utama dalam PPDB tidak lagi berdasarkan prestasi akademik, dan membatasi siswa dalam memilih sekolah (Harususilo, 2019; Wijaya et al., 2020). Beberapa hal yang menjadi kendala  dalam PPDB berbasis  zonasi adalah  belum  tersosialisasikan dengan baik, kendala oleh faktor teknis, kapasitas sekolah yang kurang, dan disparitas yang tinggi antar sekolah (Hoerudin, 2019; Safarah  &  Wibowo,  2018) .  Meski  demikian,  pemerintah  tetap  mewajibkan  bagi  setiap  sekolah  untuk melaksanakan PPDB berbasis zonasi terlepas dari ditemukannya kendala dalam pengimplementasiannya. Harapannya  kebijakan  tersebut  mampu  memberikan  akses  yang  lebih  setara  dan  berkeadilan  kepada peserta didik, tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Semua anak bangsa memiliki hak yang sama, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk  mendapatkan layanan pemerintah (Alfian, 2019;  Harususilo,  2019). Kenyataanya ( das sein ), kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh karena berbagai  permasalahan  seperti,  pemerintah  daerah  menghadapi  masalah  terkait  dengan  masalah ketimpangan  dalam  kapasitas  dan  potensi  siswa  sekolah,  sehingga  sering  terjadi  kelebihan  dan kekurangan siswa atau ruang kelas (Bakar et al., 2019; Riswan & Wibowo, 2020) .
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pada  sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga, kepala  sekolah  menyebutkan  bahwa  adanya  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru merupakan tantangan  baru. Sebab  pelaksanaan zonasi  membawa sistem  pendaftaran baru,  teknis  baru, dan  keberagaman  peserta  didik  yang  cukup  banyak.  Sehingga,  sekolah  dituntut  untuk  segera menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  perencanaan  agar  kuota  penerimaan  peserta  didik  tidak  menurun. Selain itu adanya sistem zonasi menimbulkan berbagai masalah baru baik bagi sekolah dan masyarakat. Masalah  yang  timbul  di  tengah  masyarakat  adalah  ketidakpahaman  terkait  teknis  pendaftaran  sistem zonasi  yang  dilakukan  secara  online  dan  beberapa  kali  ditemukan  pendaftar  semu  atau  pendaftar  yang tidak  melanjutkan  pada  tahap  daftar  ulang  pendaftaran.  Selain  itu  fakta  lapangan  juga  menyebutkan bahwa awal periode dilaksanakannya PPDB berbasis zonasi berimbas pada penurunan pendaftar, namun pada  tahun-tahun  setelahnya  SMP  Negeri  5  Salatiga  berhasil  meningkatkan  angka  pendaftar. Permasalahan di atas juga terjadi di SMP Negeri 7 Salatiga. Pada awal-awal pelaksanaan PPDB berbasis zonasi terjadi penurunan angka pendaftar. Masalah yang cukup krusial juga dirasakan oleh SMP Negeri 7 bahwa adanya sistem zonasi ini menjadikan sekolah SMP Negeri 7 sebagai pilihan terakhir setelah tidak diterima  pada  sekolah-sekolah  yang  notabene  dicap  favorit.  Maka,  esensi  dari  kebijakan  zonasi  belum dapat menghilangkan stigma sekolah favorit jauh lebih baik dibandingkan sekolah tidak favorit.
Manajemen  penerimaan  peserta  didik  baru  merupakan  salah  satu  ruang  lingkup  manajemen sekolah (Nurviana  et  al.,  2021;  Rohmah  et  al.,  2021). Manajemen  adalah  suatu  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan  para  anggota  organisasi  dan  penggunaan  berbagai  sumber daya  organisasi  lainnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  diinginkan.  Sedangkan  peserta  didik adalah  sebagai  komponen  masukan  dalam  sistem  pendidikan  yang  selanjutnya  diproses  dalam  proses pendidikan,  sehingga  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional (Mulyani  et  al.,  2020;  Wardhana  &  Supriyoko,  2019). Manajemen  peserta  didik  berarti  upaya  penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Pengelolaan tersebut bertujuan menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil sesuai dengan tujuan sekolah (Aryantini et al., 2018; Lisnawati, 2017) . Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang untuk mencapai tujuan (Hoerudin, 2019; Puspitasari et al., 2021) . Perencanaan, dianggap sebagai fungsi utama manajemen, karena meliputi semua hal yang dilakukan manajer. Perencanaan menjadi kontribusi besar  untuk  melakukan  fungsi  manajemen  lainnya.  Pengorganisasian  adalah  menindaklanjuti perencanaan  dengan  dibantu  oleh  seluruh  anggota  organisasi  yang  ada  di  dalamnya  dan  memberikan pengembangan  serta  pelayanan  pada  pada  mereka  yang  menunjang.  Dalam  fungsi  pengorganisasian, dilakukan penetapan aktivitas, membagi pekerjaan dan tugas yang lebih spesifik, serta menentukan siapa yang  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  tugas  tertentu (Arif,  2020;  Hanifah,  2018). . Pengorganisasian terjadi beberapa kegiatan yaitu menentukan anggota, menentukan struktur organisasi, dan mendelegasikan tugas. Pemberdayaan guru dan staf sekolah sebagai panitia PPDB merupakan salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia.
Pelaksanaan/penggerakan  adalah  keseluruhan  usaha,  cara,  teknik  dan  metode  untuk  mendorong para anggota organisasi agar mau untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengontrolan merupakan pengawasan perkembangan organisasi pada unit kerja untuk mencapai tujuan dengan bentuk evaluasi. Pengawasan meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan (E. L Bouzarth et al., 2017; Handani & Frinaldi, 2020). Berbicara kebijakan baru dalam PPDB, penting kiranya untuk  memahami  bagaimana  kebijakan  diawasi.  Pengawasan  kebijakan  memiliki  tiga  dimensi  yaitu monitoring  kebijakan  atau  pengawasan  kebijakan,  evaluasi  kebijakan,  dan  pengganjaran  kebijakan. Monitoring  atau  pengawasan  berupa  pemantauan  dengan  penilaian  untuk  tujuan  pengendalian pelaksanaan,  agar  pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  sedangkan  evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi (Nurjaningsih, 2019; Perdana, 2019).
Temuan penelitian sebelumnya, sistem penerimaan, tak lepas dari dari lingkungan yang menjadi dampak  langsung  atau  tidak  langsung  dari  berjalannya  sistem  tersebut.  Dikutip  dari  berbagai  jurnal ilmiah bahwasanya PPDB dengan sistem zonasi dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif (Põder  et  al.,  2017;  Safarah  &  Wibowo,  2018) .  Implementasi  PPDB  berbasis  zonasi  dalam  upaya pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  PPDB  berbasis  zonasi  di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya memeratakan akses dan mutu pendidikan (Handani & Frinaldi, 2020) . Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga  telah  menyebar  di  berbagai  sekolah  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  dikotomi  sekolah  unggulan  dan non  unggulan (Perdana,  2019;  Novrian,  2018). Implementasi  kebijakan  dalam  PPDB  dengan menggunakan  sistem  zonasi  dapat  dikatakan  cukup  maksimal  dalam  pemerataan  pendidikan, penghapusan  kastanisasi  dan  favoritisme  sudah  terlaksana,  walaupun  pola  pikir  masyarakat  terhadap sekolah  unggulan  belum  dapat  berubah (Handani  &  Frinaldi,  2020). Namun  di  sejumlah  daerah  PPDB berbasis zonasi juga sukses menghilangkan paradigma bersekolah di sekolah favorit (Bakar et al., 2019) . Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas zonasi adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki sekolah (Riswan  &  Wibowo,  2020;  Syakarofath  et  al.,  2020). Maka  penelitian,  ini  bertujuan  untuk menganalisis pola implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

## 2. METODE
Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif  karena  peneliti ingin  mengungkap manajemen satuan  pendidikan  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  berbasis  zonasi.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah studi kasus. Jenis penelitian ini sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan, sebab peneliti akan melihat dan menelaah terkait pola manajemen PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan orang tua siswa di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  keseluruhan  aktivitas  yang  terjadi  SMP  Negeri  5  dan  SMP  Negeri  7  Salatiga.  Metode pengumpulan  data  penelitian  ini  meliputi  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Mula-mula  peneliti mewawancarai kepala sekolah mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dari keempat  fungsi  manajamen.  Kemudian  hasil  wawancara  tersebut  divalidasi  melalui  wawancara  kepada wakil  kepala  sekolah,  dan  guru.  Wawancara  terhadap  ketiga  informan  ini  disebut  triangulasi  sumber. Kemudian wawancara dilakukan terus menerus sebanyak tiga kali dengan pertanyaan wawancara yang sama  sehingga  didapatkan  data  yang  jenuh.  Setelah  itu  dilakukan  observasi  lapangan  yang  berkaitan dengan pola perencanaan PPDB, pola pengorganisasian PPDB, pola pelaksanaan PPDB, pola pengawasan PPDB yang diterapkan saat ini.  Pengamatan dimulai dengan hal-hal yang umum yakni mengenai situasi kerja,  lingkungan  sekolah,  hingga  setiap  aktivitas  PPDB  berlangsung.  Tahapan  dokumentasi  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  foto-foto  situasi  dan  aktivitas  sekolah  yang  berkaitan  dengan  pola manajemen sekolah dalam melaksanakan PPDB berbasis zonasi.
Analisis data pada penelitian ini meliputi empat aspek yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Pengampulan  data,  peneliti  menggunakan  beberapa  teknik dan  instrumen  berupa  panduan  wawancara,  panduan  observasi  dan  pencermatan  dokumentasi. Kemudian,  pada  kondensasi  data  mengakomodir  data  yang  relevan  dengan  manajemen  PPDB, memfokuskan pada manajemen yang dilakukan kepala sekolah, membuat catatan klasifikasi dan mengedit jawaban dari informan sebagaimana adanya, dan membuat catatan refleksi dengan cara mendiskusikan antara  hasil  temuan  dengan  teori  manajemen  satuan  pendidikan.  Penyajian  data  penelitian  ini  peneliti upayakan menarasikannya dengan sederhana dan mudah dipahami dengan berbantuan tabel dan gambar. Pada  tahap  akhir  yaitu  penarikan  kesimpulan  ketika  data  di  lapangan  berubah  maka  penelitian  dapat melakukan  verifikasi  penarikan  kesimpulan  dengan  cara  kembali  ke  lapangan  dan  mengambil  data kembali.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dokumentasi  didapatkan  pola  manajemen  penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi yang saat ini diterapkan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga. Perencanaan  yang  dilakukan  pertama  adalah  perencanaan  jangka  pendek,  yaitu  penyusunan  proposal yang  berisi,  peraturan  dan  petunjuk  teknis,  sarana  dan  prasarana  yang  harus  dipersiapkan, budgeting, penetapan  daya  tampung,  sosialisasi/promosi  sekolah,  susunan  panitia,  dan job  description panitia. Kemudian perencanaan tata ruang, yaitu mempersiapkan tempat khusus di luar ruangan bagi tamu yang difungsikan  untuk  membantu  tamu  tersebut  dalam  pendaftaran  online  dan  sebagai  bentuk  pencegahan penyebaran COVID-19.
Perencanaan  selanjutnya  adalah  perencanaan  proyek,  yaitu  melakukan  promosi  atau  sosialisasi sekolah  ke  SD  terdekat.  Bahkan,  SMP  Negeri  7  melakukan  sejumlah  inovasi  sebagai  daya  tarik  sekolah untuk mensukseskan PPDB yaitu pengadaan transportasi jemput siswa, dan pengadaan lomba tingkat SD oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga  yang  diadakan  di  SMP  negeri  7.  Tahap  pertama  dalam pengorganisasian  yang  dilakukan  kedua  sekolah  adalah  pembentukan  panitia  yang  terbagi  menjadi panitia eksternal dan panitia internal, sebagai bukti adanya struktur organisasi. Panitia eksternal bertugas di  Dinas  Pendidikan  sedangkan  panitia  internal  bertugas  pada  administratif  PPDB  dan  membantu pelayanan tamu PPDB di sekolah.  Komunikasi yang digunakan untuk berkoordinasi dalam PPDB adalah komunikasi secara langsung dan tidak langsung.
Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga meliputi adanya ketentuan pendaftaran siswa yang terbagi pada empat jalur yaitu paling sedikit 50% jalur zonasi,  15%  jalur  afirmasi,  5%  jalur  mutasi  orang  tua,  dan  paling  banyak  10%  jalur  prestasi.  Kedua sekolah  menyediakan  lokasi  khusus  untuk  melayani  tamu  dan  penyerahan  bukti  pendaftaran  secara online.  Pemenuhan tugas kepala sekolah  sebagai leader yaitu mengarahkan kepada panitia PPDB  untuk melakukan sosialisasi ke SD terdekat untuk menginformasikan ketika SMP Negeri 5 masih tersedia kuota pendaftar. Pada tahap pengawasan, kepala sekolah beserta para panitia PPDB mengadakan rapat evaluasi setiap akhir pelayanan dan rapat penyusunan laporan PPDB.
Selain  itu,  pengawasan  juga  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga  dalam  bentuk monitoring  dan  evaluasi.  Hasil  pengawasan  menyebutkan  ditemukannya  faktor  penghambat  dan pendukung  serta  evaluasi  dalam  pelaksanaan  PPDB  berbasis  zonasi.  Faktor  penghambatnya  adalah minimnya pengetahuan orang tua pada PPDB bersistem online dan ketidakpastian siswa untuk mendaftar ulang. Kepala sekolah SMP Negeri 7 menambahkan  letak geografis sekolah yang jarang ada transportasi umum  untuk  menuju  ke  sekolah  dan  ketidakpastian  atau  keterlambatan  pendaftar  untuk  melakukan daftar  ulang  hingga  masa  daftar  ulang  selesai. Sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah  sarana  dan prasarna yang memadai, adanya panitia PPDB, dan citra sekolah yang baik di mata masyarakat.
Pola pengorganisasian PPDB berbasis zonasi, baik SMP Negeri 5 maupun SMP Negeri 7 membentuk panitia PPDB sebagai aktor yang akan menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan oleh kepala sekolah. Perbedaannya adalah SMP Negeri 7 membentuk tim sukses yang dimaksudkan untuk melakukan promosi lebih awal jauh sebelum pelaksaan PPDB dimulai. Kegiatan dalam pengorganisasian adalah menentukan sumber daya yang terlibat dalam suatu kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Merancang dan mengembangkan  kelompok  kerja  yang  berisi  orang  yang  mampu  membawa  organisasi  pada  tujuan. Menugaskan  seseorang  atau  kelompok  dalam  suatu  tugas  dan  fungsi  tertentu,  dan  mendelegasikan wewenang  kepada  individu  yang  berhubungan  dengan  keluwesan  untuk  melaksanakan  tugas. Pendelegasian  tugas  sebagai  bentuk  pembagian  tugas  yang  dihasilkan  dari  rapat,  sangat  erat  kaitannya dengan  spesialisasi  kerja.  Sebab,  jika  suatu  tugas  dikerjakan  oleh  yang  ahlinya  atau  seseorang  yang berkompeten  di  bidangnya,  harapannya  tugas  tersebut  berhasil  dan  hasilnya  efektif.  Hal  inilah  yang mendasari kedua kepala sekolah sebagai penanggung jawab panitia PPDB berbasis zonasi SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 untuk menempatkan stafnya pada posisi yang  sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan bahwa salah satu faktor pendukung pelaksanaan PPDB dari kedua sekolah adalah adanya tim panitia PPDB. Kedua kepala sekolah membagi dua kelompok dalam panitia PPDB yaitu kelompok panitia yang bertugas di Dinas Pendidikan dan panitia yang bertugas di sekolah.  Kepala sekolah menempatkan orang-orang yang ahli dan berkemampuan di bidangnya dalam PPDB berbasis zonasi ini.
Kepala sekolah  SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 menyebutkan  komunikasi sebagai  media adanya koordinasi antar panitia PPDB. Komunikasi yang digunakan adalah secara langsung yaitu saat rapat awal PPDB,  saat  jam  pelayanan  PPDB,  evaluasi  atau  briefing  setelah  jam  pelayanan  selesai  dan  rapat  akhir penyusunan laporan akhir PPDB. Di samping itu komunikasi secara tidak langsung yang digunakan adalah melalui  telefon  atau  via  whatssapp.  Komunikasi  merupakan  komponen  yang  penting  dalam  sebuah organisasi. Maka dari itu komunikasi adalah bagian yang harus ada pada pengorganisasian. Komunikasi merupakan proses transfer dan penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain baik secara langsung atau
tidak langsung, tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan jalur komunikasi terdiri dari komunikasi formal dan nonformal, tertulis  dan lisan, personal dan kelompok (Alfian, 2019;  Wardhana & Supriyoko,  2019). Berdasarkan hasil temuan pengorganisasian di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 telah menjalankan pengorganisasian dengan cara membentuk orang-orang yang akan menjalankan tugas demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian yang menyebutkan pengorganisasian adalah keseluruhan kegiatan manajemen dalam mengelompokkan orang- orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab (Rohmah et al., 2021; Wijaya et al., 2020). Di  sisi  lain  sebuah  penelitian  menambahkan  bahwa  susunan  kepanitiaan  PPDB  terdiri  dari penanggung  jawab,  ketua  pelaksana,  sekretaris,  bendahara,  seksi  kesekretariatan,  seksi  humas (publikasi), seksi pendaftaran, seksi seleksi, seksi monitoring dan evaluasi, dan seksi keamanan.
Pola pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi pada SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga mengikuti aturan Pemerintah Kota. Ketentuan sistem zonasi tertera dalam Juknis PPDB  Salatiga  2021  dengan  landasan  hukum  Peraturan  Walikota  Salatiga  No.  11  Tahun  2021  tentang petunjuk  teknis  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  dan  Sekolah Menengah  Pertama  Tahun  2021-2022.  Kepala  sekolah  dari  SMP  Negeri  5  dan  SMP  Negeri  7 mengungkapkan  bahwa  sekolah  mengikuti  aturan  dari  juknis  pemerintah  selama  PPDB  berbasis  zonasi berlangsung.  Dimulai  dari  proses  pendaftaran,  hingga  proses  pendaftaran  ulang,  kedua  sekolah menjalankannya sesuai aturan yang tertera di atas. Jika dianalisis secara mendalam adanya PPDB berbasis zonasi  yang  menggunakan  sistem  online  ini,  memproyeksikan  dua  sifat  kerja  dari  kedua  sekolah,  yaitu pekerjaan  berisfat  pasif  dan  aktif.  Pelaksanaan  PPDB  oleh  segenap  panitia  PPDB  dikatakan  pasif  betul adanya  jika  yang  dimaksudkan  adalah  panitia  internal  atau  panitia  yang  bertugas  di  dalam  sekolah. Namun  dapat  dikatakan  bersifat  aktif  bagi  panitia  eksternal  atau  panitia  yang  mendapat  tugas  untuk membantu operasional PPDB di Dinas Kota Salatiga, sebab selama proses pendaftaran yang bergerak aktif adalah  admin  dari  Dinas.  Sebaliknya,  panitia  internal  bisa  dikatakan  aktif,  yaitu  ketika  melakukan pelayanan pendaftaran secara offline.
Adanya  pelayanan  secara  offline  merupakan  langkah  yang  dilakukan  kedua  sekolah  untuk menanggulangi adanya orang tua yang tidak memahami proses pendaftaran PPDB yang bersistem online walaupun  sebetulnya  telah  dianjurkan  dalam  juknis  di  atas.  Hal  ini  diperjelas  dengan  adanya  temuan bahwa kedua sekolah menyediakan tempat khusus pelayanan tamu PPDB. Fakta ini sejalan dengan sebuah penelitian  di  SMK  Sultan  Trenggono  Gunungpati  Semarang  bahwa  mekanisme  pendaftaran  yang  ada  di sekolah tersebut melalui offline dan online tanpa seleksi, namun pada kenyataannya lebih banyak calon peserta didik yang mendaftar secara offline (Istriyani & Satyarini, 2021). Adanya pelayanan secara offline yang  dimaksudkan  untuk  membantu  para  orang  tua  untuk  mendaftarkan  anaknya  merupakan  dampak negatif  adanya  PPDB  dengan  sistem  online.  Walaupun  pada  kenyataannya  beberapa  orang  tua  yang memiliki  kemampuan  dalam  mengoperasikan  website  terbantu  adanya  sistem  online.  Namun  perlu diketahui bahwa adanya tempat pelayanan ini dimaksudkan oleh pemerintah sebagai tempat penyerahan berkas-berkas untuk diverifikasi oleh  pantia.  Sejalan dengan itu, terdapat  penelitian yang menyebutkan beberapa kelompok yang tidak pro kebijakan zonasi dengan alasan lemahnya partisipasi aktif orang tua dalam literasi sistem zonasi (Syakarofath et al., 2020).
Berdasarkan  hasil  temuan,  pada  awal  tahun  PPDB  berbasis  zonasi  diterapkan  kedua  sekolah merasa  tidak  mendapatkan  kuota  peserta  didik  sebanyak  tahun  lalu  sebelum  kebijakan  PPDB  berbasis zonasi diterapkan. Jadi dapat diartikan bahwa PPDB berbasis zonasi tahun lalu dikatakan tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu respon dari kedua sekolah juga rendah terhadap adanya PPDB berbasis zonasi di tahun pertama.  Namun secara perlahan kedua sekolah  beradaptasi dan  memperbaiki pelaksanaan yang ada  dengan  berbagai  persiapan.  SMP  Negeri  5  pada  tahun  melakukan  berbagai  persiapan  seperti melakukan promosi melalui SD terdekat. Sedangkan SMP Negeri 7 melakukan sejumlah promosi dimulai dari promosi ke SD terdekat, promosi melalui media cetak, promosi melalui media sosial (medsos), hingga promosi melalui radio. Menurut peneliti effort yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 tidak begitu kompleks seperti halnya SMP Negeri 7 dikarenakan SMP Negeri telah memiliki citra yang baik di masyarakat atau bisa  disebut  sekolah  favorit.  Hal  ini  diungkapkan  secara  langsung  para  narasumber  SMP  Negeri  5. Sedangkan SMP Negeri 7 melalukan sejumlah usaha dengan sangat keras dikarenakan zonanya berada di antara sekolah- sekolah “favorit”. Artinya fakta ini mengungkapkan bahwasanya belum terjadi pemerataan pendaftar (Arif, 2020).

## Pembahasan
Penyusunan proposal yang dilakukan oleh kedua sekolah di atas merupakan tahapan awal untuk menghadapi pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Hal ini sesuai dengan manajemen perencanaan terhadap peserta  didik  yang  meliputi  analisis  kebutuhan  peserta  didik,  rekruitmen  peserta  didik,  seleksi  peserta didik,  orientasi,  penempatan  peserta  didik,  dan  6)  pencatatan  dan  pelaporan (Syakarofath  et  al.,  2020;
Wardhana  &  Supriyoko,  2019). Petunjuk  teknis  (Juknis)  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota memberikan  arahan  agar  sekolah-sekolah  yang  berada  di  bawah  naungannya  wajib  mengikuti  aturan yang  ada.  Adapun  kewenangan  yang  diberikan  kepada  sekolah  adalah  pembentukan  panitia  PPDB, penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  promosi  sekolah,  dan  pemanfaatan  dana  BOS. Pengalokasian  dana  BOS  untuk  PPDB  pada  SMP  Negeri  5  dan  SMP  Negeri  7  adalah  pada  akomodasi panitia, kebutuhan promosi seperti pengadaan MMT PPDB, penyediaan ATK, dan konsumsi panitia PPDB. Adapun siswa pendaftar tidak dipungut biaya apapun. Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan kedua sekolah melalui hasil wawancara dan observasi adalah menyediakan lokasi khusus guna melayani orang tua yang akan berkonsultasi terkait PPDB berbasis zonasi. SMP Negeri 5 memiliki inisiatif dengan menempatkan  lokasi  tersebut  berada  di  luar  ruangan  sedangkan  SMP  Negeri  7  berada  di  dalam  suatu ruangan.  Promosi  yang  dilakukan  SMP  Negeri  5  berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  melalui sosialisasi ke SD terdekat. Sedangkan promosi yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 cukup beragam yaitu, sosialisasi ke SD terdekat, sosialisasi melalui media sosial dan media cetak, sosialisasi dan melalui radio. Menariknya,  SMP  Negeri  7  juga  memberikan  sebuah  kebijakan  adanya  transportasi  antar  jemput  siswa dan menjadi tuan rumah dari sebuah lomba yang diadakan Dinas Pendidikan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat  lebih  mengenal  SMP  Negeri  7  dan  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat.  Keberagaman inovasi  dalam  promosi  dari  kedua  sekolah  merupakan  upaya  agar  pemerataan  angka  pendaftar  dapat terwujud, sebab promosi dan sosialisasi PPDB merupakan faktor yang menunjang (Mulyani et al., 2020; Riswan & Wibowo, 2020).
Ruang lingkup perencanaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: pertama, perencanaan dari dimensi  waktu.  Perencanaan  dari  dimensi  waktu  dapat  dibedakan  menjadi  tiga,  yakni;  perencanaan jangka panjang (10 tahun), perencanaan jangka menengah (3-8 tahun), dan perencanaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Kedua, perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dari dimensi spasial dapat dibagi  menjadi  tiga,  yakni:  perencanaan  nasional,  perencanaan  regional  (hubungan  sektor  sector  di wilayah  tertentu),  dan  perencanaan  tata  ruang  (kawasan  tertentu  baik  ekologis/demografis).  Ketiga, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Perencanaan dari tingkatan teknis perencanaan dapat dibagi menjadi lima macam, yakni: perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral (karena mempunyai persamaan ciri dan tujuan), perencanaan kawasan, perencanaan proyek (Riswan & Wibowo, 2020; Wijaya et al., 2020). Perencanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 dan  SMP  Negeri  7  merupakan  perencanaan  jangka  pendek,  perencanaan  tata  ruang,  dan  perencanaan proyek.  Disebut  perencanaan  jangka  pendek  dikarenakan  proses  awal  hingga  akhir  pelaksanaan  PPDB tidak mencapai 1 tahun.
Perencanaan  tata  ruang  SMP  Negeri  5  dan  SMP  Negeri  7  adalah  memaksimalkan  sumber  daya yang ada di sekolah untuk menunjang keberlangsungan PPDB berbasis zonasi, dan disebut perencanaan proyek karena PPDB berbasis zonasi secara teknis bersifat proyek. Berkaca pada penelitian sebelumnya, penelitian  ini  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  perencanaan  PPDB berbasis zonasi dimulai dari mulai dari petunjuk teknis, daya tampung, tempat, administrasi, penetapan anggaran,  informasi  pengumuman  PPDB  seperti  pembuatan  banner,  brosur,  dan  lain  sebagainya (Nurviana et al., 2021; Safarah & Wibowo, 2018) . Perencanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga juga merancang PPDB berdasarkan aturan pemerintah yang berlaku (Wardhana & Supriyoko, 2019). Alokasi dana bos pada perencanaan promosi dan sosialisasi  merupakan hal  yang  sah  dan  wajar,  dan  dalam  perencanaan budgeting menentukan  kesuksesan  implementasi kegiatan (Mahpudin, 2020).
Pola  pengawasan  PPDB  berbasis  zonasi,  kegiatan  pengawasan  dilakukan  oleh  kepala  sekolah sebagai  penanggung  jawab  PPDB.  Kepala  sekolah  mengadakan  rapat  evaluasi  setiap  akhir  jam pelayananan  PPDB.  Rapat  ini  diadakan  selama  proses  pendaftaran  peserta  didik  baru.  Rapat  evaluasi dilaksanakan  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memberikan  penilaian  terhadap  proses  pelaksanaan pendaftaran  peserta  didik  baru  apakah  sudah  berjalan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  (juknis),  apakah terdapat  kekurangan  atau  kesalahan.  Jika  memang  ada  maka  dapat  terdeteksi  untuk  diperbaiki secepatnya.  Agar  pada  proses  pendaftaran  peserta  didik  baru  di  kemudian  hari  maupun  tahun  ajaran berikutnya  dapat  berjalan  semakin  baik.  Kepala  sekolah  juga  mengadakan  rapat  sebelum  pembuatan jurnal  atau  laporan  PPDB.  Dalam  rapat  ini  dapat  pula  meminta  pendapat  atau  masukan  untuk  evaluasi PPDB selanjutnya, dapat pula mendengarkan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia PPDB. Selain  itu,  bentuk  pengawasan  lainnya  adalah  monitoring  atau  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dinas melakukan pemantauan selama proses pelaksanaan PPDB sebagai bentuk kesiagaan jika terjadi masalah atau kendala. Sedangkan evaluasi dilakukan pasca PPDB berakhir dengan melihat  laporan  akhir  yang  disusun  oleh  sekolah.  Monitoring  yang  dilakukan  oleh  Dinas  menggunakan teknik on desk dan teknik on site .
Teknik on desk yaitu pelaksanaan monitoring yang dilakukan melalui pencermatan dari laporan- laporan  perkembangan,  dan  teknik on  site yaitu  dengan  melakukan  pemantauan  secara  langsung  ke lapangan. Kedua teknik tersebut digabungkan dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan atau kesalahan sehingga bisa diperbaiki serta memastikan implementasi kebijakan bergerak menuju  ke arah tujuan yang dikehendaki. Adanya monitoring dari Dinas Pendidikan dari kedua sekolah di atas memiliki kesamaan  dengan  hasil  penelitian  yang  menyebutkan  proses  PPDB  online  tingkat  SMA  di  Sekayu  telah melalui  proses pengawasan, yaitu pada saat pelaksanaan dilakukan monitoring/pengawasan oleh  Dinas Pendidikan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  tepatnya  saat  proses  pelaksanaan  tes  tertulis  sampai  dengan perhitungan akhir yang di tayangkan secara online melalui media sosial (Nurviana et al., 2021; Rohmah et al., 2021).
Impelementasi kebijakan zonasi juga dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Kesamaan faktor penghambat yang dialami kedua sekolah adalah sama-sama tidak mengetahui kepastian siswa  mana  yang  akan  mendaftar  ulang  setelah  datanya  dimasukkan  ke  dalam  pendaftar.  Adapun perbedaannya adalah SMP Negeri 5 merasa masih banyak orang tua yang belum memahami pendaftaran menggunakan  sistem  online,  sedangkan  SMP  Negeri  7  terkendala  karena  akses  menuju  sekolah  jarang ditemui  transportasi  umum.  Sedangkan  kesamaan  faktor  pendukung  yang  dialami  dari  kedua  sekolah adalah  sama-sama  memiliki  fasilitas  sekolah  yang  memadai  dan  keberadaan  panitia  PPDB  yang mendukung keberhasilan PPDB. Sedangkan perbedaannya terlihat pada SMP Negeri 5 yaitu memiliki citra atau image yang bagus di masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan kedua sekolah di atas memiliki kesamaan dengan sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor pendukung keberhasilan PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, di antaranya adalah sumber daya manusia yang handal, kerjasama yang baik antar  semua  elemen,  fasilitas  yang  tersedia,  dan  sistem  infomasi.  Sedangkan  faktor  yang  menghambat keberhasilan  PPDB  sistem  zonasi  di  SMA  Negeri  2  Tasikmalaya  adalah  kurangnya  jumlah  panitia, pendaftar  yang  tidak  kooperatif,  dan  menyebarnya  informasi  yang  kurang  tepat  di  masyarakat (Nurjaningsih, 2019; Widyana, 2021).
Temuan  ini  diperkuat  dengan  temuan  sebelumnya  yang  menyatakan  PPDB  akan  terlaksana dengan baik apabila pengkomunikasian kebijakan yang baik dan pemberdayaan sumber daya (Rohmah et al., 2021;  Widyana, 2021) .  Faktor pendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPDB  berbasis  zonasi yaitu sarana dan prasarana yang memadai, efisiensi dalam proses sosialisasi menggunakan sosial media, SDM sekolah yang memadai dan akses jaringan internet yang hampir merata di Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui manajemen satuan pendidikan dalam rangka PPDB berbasis zonasi yang diterapkan pada SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada  aspek  hanya  sebatas  menggambarkan  pola  manajemen  PPDB  berbasis  zonasi  dan  pengembangan pola manajemennya. Selain itu, penelitian ini belum diketahui efektivitas, efisiensi, dan dampak terhadap hasil  belajar  siswa  dari  pola  manajemen  PPDB  berbasis  zonasi  yang  telah  dikembangkan.  Penerimaan peserta  didik  baru  berbasis  zonasi  merupakan  bidang  garapan  manajemen  peserta  didik.  Manajemen PPDB  berbasis  zonasi  dapat  dianalisis  dengan  teori  fungsi  manajemen  pendidikan  milik  Terry  yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Fakta  di  lapangan  masih  ditemukan  adanya  kesenjangan  harapan  antara  sekolah  dengan kebijakan zonasi oleh  pemerintah.  Hal tersebut  dibuktikan adanya temuan  bahwa  hingga saat ini PPDB sistem  zonasi  masih  belum  bisa  menghapuskan  stigma  masyarakat  tentang  sekolah  favorit.  Selain  itu adanya sistem online dalam pendaftaran PPDB menimbulkan beberapa ketidakpahaman orang tua untuk mendaftarkan  anaknya . Namun  permasalahan  ini  tidak  patut  jika  hanya  dibebankan  pada  Pemerintah. Maka dari itu refleksi bagi sekolah adalah harus membuat inovasi-inovasi untuk menyelesaikan dampak tersebut sehingga setiap sekolah dapat beradaptasi dengan PPDB berbasis zonasi. Kepala sekolah selaku manajer  dan  pemimpin  di  sekolah  hendaknya  juga  menambah  pengetahuannya  mengenai  manajemen peserta didik baru, manajemen konflik, serta manajemen mutu sekolah.

## 4. SIMPULAN
Pola Manajemen PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 terdiri dari empat tahap yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Faktor  penghambatnya  adalah minimnya  pengetahuan  orang  tua  pada  PPDB  bersistem  online,  ketidakpastian  siswa  untuk  mendaftar ulang,  dan  letak  geografis  sekolah  yang  jarang  ada  transportasi  umum  untuk  menuju  ke  sekolah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah  sarana dan prasarna yang  memadai, adanya panitia PPDB,  dan citra sekolah yang baik di mata masyarakat.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. POLITICON , 1 (2), 118 – 134. https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363.
Arif,  S.  (2020).  Pola  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Zonasi  di  SMPN  dan  SMAN  Pamekasan.
NUANSA:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam , 17 (2),  127 – 148. https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i2.3526.
Aryantini,  Agung,  &  Dantes.  (2018).  Kontribusi  Implementasi  Manajemen  Sekolah  Berbasis  Nilai-Nilai Kearifan  Lokal  Tri  Hita  Karana,  Kepemimpinan  Pelayan  Kepala  Sekolah,  Budaya  Sekolah  dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia , 9 (2), 99 – 110. https://doi.org/10.23887/japi.v9i2.2757.
Bakar, K. A. A, Supriyati, Y.,  & Hanafi, I. (2019). Evaluation of admission student policy based on zoning system for acceleration education quality in indonesia. Journal of Management Info , 6 (2), 19 – 24. https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883.
Bakar, Kosasih Ali Abu, Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. Journal of Management Info , Vol 6 (Issue 2), 19 – 24. https://doi.org/DOI: 10.31580/jmi.v6i2.883.
Bouzarth, E. L, Forrester, R., Hutson, K. R., & Reddoch, L. (2017). Assigning students to schools to minimize both transportation costs and socioeconomic variation between schools. Socio-Economic Planning Sciences Xxx , 1 (8). https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.09.001.
Bouzarth, Elizabeth L., Forrester, R., Hutson, K. R., & Reddoch, L. (2017). Assigning students to schools to minimize  both  transportation  costs  and  socioeconomic  variation  between  schools. Socio- Economic Planning Sciences xxx , 1 – 8.
Habiby, W. N., & Fiatun, S. N. (2020). Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Akses Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Profesi Pendidikan Dasar , 6 (2). https://doi.org/10.23917/ppd.v1i2.10151.
Handani,  M.  S.,  &  Frinaldi,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 73 – 86. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.181.
Hanifah, H. (2018). Penerapan Manajemen Program Pembelajaran Bagi Guru Paud Dalam Meningkatkan
Kinerja Pendidik. Comm-Edu (Community Education Journal) , 1 (3), 24. https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.1102.
Harususilo, Y. E. (2019). 9 Poin Buka-bukaan Mendikbud Soal Sistem Zonasi dan PPDB 2019 - Kompas.com . Kompas.
Hoerudin, C. W. (2019). Evaluation of new student admission policy based on zonation system in Bandung City.
JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 9 (2), 351 – 361. https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.5483. Istriyani,  W.,  &  Satyarini,  M.  D.  (2021).  Manajemen  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  SMK  Sultan Trenggono Gunungpati Semarang. Journal of Economic Education and Entrepreneurship , 2 (1), 38 – 43. https://doi.org/10.31331/jeee.v2i1.1677. Lisnawati,  R.  (2017).  Fungsi  Manajemen  Kepala  Sekolah,  Motivasi,  Dan  Kinerja  Guru. Jurnal  Pendidikan (Teori Dan Praktik) , 2 (2). https://doi.org/10.26740/jp.v2n2.p143-149.
Mahpudin,  M.  (2020).  Hak  Warganegara  Yang  Terampas:  Polemik  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam
Pendidikan Indonesia. Jurnal Transformative , 6 (2), 148 – 175. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2.
Mohammad Thoha, H. A., & Ghazali. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam , 15 (1). https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302. Mulyani, S. V, Tobari, & Houtman. (2020). Manajemen Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi.
Jambura Journal of Educational Management , 1 (2), 71 – 84. https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.162.
Nurjaningsih, S. T. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi. Jurnal Tata Kelola Pendidikan , 1 (2), 126 – 138.
Nurviana, N., Hawi, A., & Maryamah, M. (2021). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas di Sekayu Tahun Pelajaran 2021/2022. , 3(1), . https://doi.org/.
JIEMAN: Journal
of
Islamic Educational Management , 3 (1), 81 – 104. https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.68.
Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Jurnal Pendidikan Glasser , 3 (1), 78 – 92. https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186.
Perdana,  Novrian  Satria.  (2018).  Implementasi  Peranan  Ekosistem  Pendidikan  Dalam  Penguatan Pendidikan  Karakter  Peserta  Didik. Refleksi  Edukatika :  Jurnal  Ilmiah  Kependidikan , 8 (2).
https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358.
Põder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2017). Does school admission by zoning affect educational inequality? A study  of  family  background  effect  in  Estonia,  Finland,  and  Sweden. Scandinavian  Journal  of Educational Research , 6 (6), 668 – 688. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094 . Puspitasari,  Y.,  Tobari,  &  Kesumawati,  N.  (2021).  Pengaruh  Manajemen  Kepala  Sekolah  dan Profesionalisme  Guru  Terhadap  Kinerja  Guru. Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan  dan  Supervisi Pendidikan , 6 (1), 88 – 99. https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.4036. Riswan, R., & Wibowo, U. B. (2020). The Impact of Implementing a Zonasi System on the Acceptance of New  Students  in  Junior  High  School  in  Yogyakarta. sia  Pacific  Journal  of  Management  and Education (APJME) , 3 (3), 37 – 41. https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.966. Rohmah,  S., Wahyudi, W., & Pamungkas, F. (2021). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. Jawda: Journal of Islamic Education Management , 1 (1), 25 – 34. https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6704.
Safarah,  A.  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2018).  Program  Zonasi  Di  Sekolah  Dasar  Sebagai  Upaya  Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Lentera Pendidikan : Jurn al Ilmu Tarbiyah dan Keguruan , 21 (2), 206. https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6.
Syakarofath,  N.  A.,  Sulaiman,  A.,  &  Irsyad,  M.  F.  (2020).  Kajian  pro  kontra  penerapan  sistem  zonasi pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 5 (1), 115 – 130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736.
Wardhana,  L.  P.,  &  Supriyoko,  S.  (2019).  Manajemen  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Secara  Online Berbasis  Zonasi,  Prestasi  dan  Perpindahan. Media  Manajemen  Pendidikan , 2 (2),  228 – 235. https://doi.org/10.30738/mmp.v2i2.5063.
Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (1), 35 – 42. https://doi.org/10.46730/jkp.v12i1.7923.
Wijaya,  C.,  Fuadi,  A.,  &  Hasibuan,  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  pada  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah  Menegah  Pertama  Kabupaten  Langkat. JUPIIS  (JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL) , 12 (1), 162 – 177. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463.