## PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALANGKARAYA DALAM MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

## Oleh

## Srie Rosmilawati
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  Radio  Republik  Indonesia  (RRI) Palangkaraya dalam media komunikasi politik di Kalimantan Tengah.
Metode  penelitian  ini  bersifat  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dimana  peneliti  berupaya menganalisis peran dari RRI Palangkaraya dengan melakukan interpretasi dan disesuaikan dengan data- data yang ada termasuk memadu padankan data primer dan sekunder.
Dalam  kegiatan  politik  pada  struktur  dan  bentuk  apa  pun,  tidak  akan  terlepas  dari  tingkah  laku manusianya  sebagai  penggerak  kegiatan  politik.  Komunikasi  Politik  (political  comunication)  adalah komunikasi  yang  melibatkan  pesan  pesan  politik  dan  aktor-aktor  politik  atau  berkaitan  dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya komunikasi politik sangat kental terhadap berbagai aktifitas baik dalam kehidupan sehari maupun dalam tenggang waktu tertentu seperti pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tahun 2010, Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2009 sehingga RRI Palangkaraya sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Publik memiliki peran dalam media komunikasi politik di kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pemerintah, RRI bersifat independen, netral, tidak komersial yang bertujuan memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam  hal  informasi,  pendidikan,  budaya,  hiburan  dengan memberikan  hak  masyarakat  untuk  mengetahui  informasi  yang  benar  dan  hak  masyarakat  untuk mengemukakan  pendapat  serta  mengekspresikan  diri  melalui  program  program  siarannya.  Dengan demikian  RRI  Palangkaraya  dianggap  mampu  memberikan  informasi  up  to  date  mencapai  pelosok pedesaan termasuk berhubungan dengan informasi-informasi politik
Kata Kunci: Motivasi, Peran, Media Komunikasi.

## PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  politik  pada  struktur dan bentuk apa pun, tidak akan terlepas dari tingkah  laku  manusianya  sebagai  penggerak kegiatan politik tersebut.
Perilaku  manusia  dalam  kehidupan politik  ini  sebagai  perilaku  yang  tidak terpisahkan  dari  kelompok,  golongan  atau partai.  Dalam  tinjauan  psikologis  setiap individu  yang  berada  dalam  situasi kebersamaan,  akan  menunjukkan  gejala- gejala  yang  berbeda  dibanding  dengan individu ynag bebas tidak terikat oleh sesuatu kelompok atau golongan. Alam perasaan atau emosi biasanya akan terbawa hanyut oleh arus kelompok  tersebut.  Adakalanya ‘Personality’ tiap-tiap  individu  akan  hilang,  yang  tinggal hanyalah ciri-ciri tingkah laku kelompok.
Dalam  konsep  ilmu  komunikasi perilaku  kelompok  ini  sebagai  suatu  objek yang  selalu  diteliti  dan  dijadikan  studi
perbandingan  tentang  sifat  bentuk,  karakter sehubungan dengan komunikasi yang efektif.
Demikian  pula  dalam  studi  ilmu politik  melihat  tingkah  laku  kelompok  ini sebagai  suatu  gejala  yang  ada  dalam Infrastruktur  yang  erat  kaitannya  dengan sistem  dan  tata  nilai  yang  berlaku  dalam ruang lingkup pemerintah atau negara.
Terhadap  perilaku  ini,  baik  ilmu politik maupun ilmu komunikasi memperhatikan dari dua sudut pandang yang sama yaitu tingkah laku manusia yang dapat diklasifikasikan  ke  dalam  bentuk  kegiatan suatu  sistem  politik.  Hal  ini  rasional,  karena membicarakan  suatu  sistem  politik  bukan membicarakan  benda-benda  mati  tapi membicarakan ‘peran  manusia’ dalam  ruang lingkup  yang  diberi  nama  dan  dilengkapi berbagai atribut, Negara, Politik, Pemerintah, sistem dan aneka macam bentuk lain.
Semua atribut digunakan oleh manusia  dalam  kegiatannya  sebagai  sebagai upaya  mempertahankan  hidupnya.  Bahkan dalam kehidupan berpolitik manusia memkai berbagai  bentuk  cara  untuk  berkomunikasi salah  satunya  dengan  media  audio/  RRI mengingat  lembaga  ini  sudah  independen dalam menyiarkan berita-berita yang diperlukan  masyarakat,  sehingga  bisa memenuhi kebutuhan penggunanya.
Dengan  keluarnya  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran  Publik  Radio  Republik  Indonesia, maka  kelembagaan  yang  semula  berbentuk Perusahaan  Jawatan  RRI  telah  berubah menjadi  Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio Republik Indonesia.
Menurut Peraturan Pemerintah
tersebut  dalam  pasal  1  ayat  2,  Lembaga Penyiaran  Publik  adalah  lembaga  penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara bersifat independen, netral, tidak komersial,  dan  berfungsi  memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu LPP RRI sebagai salah satu media  elektronik  milik  Negara  bertujuan memberikan pelayanan kepada publik dalam hal  informasi,  pendidikan,  budaya,  hiburan dengan  memberikan  hak  masyarakat  untuk mengetahui  informasi  yang  benar  dan  hak masyarakat  untuk  mengemukakan  pendapat serta  mengekspresikan  diri  melalui  program program siarannya.
Bentuk  komunikasi  massa  berbagai macam  maksud  dan  tujuan  publik  dalam menjalankan komunikasi ada yang bertujuan untuk politik sosial dan budaya.
Tingkah  laku  politik  seperti  ini  juga menjadi  perhatian  pula  dalam  kegiatan politik,  karena  komunikasi  politik  seperti  ini yang  berpengaruh  secara  efektif  terhadap situasi  politik,  sistem  politik  dan  kegiatan politik.  Karena  jaringan-jaringan  komunikasi yang  ada  infrastruktur  Yang  ada  dapat dimanfaatkan  dengan  maksimal  dimobilisasi untk  maksud-maksud  politik  di  dalam merebut atau memperoleh kekuasaan politik.
Misalnya  saja  pencintraan,  iklan  partai kelompok  organisasi  massa  dan  publikasi yang  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan kegiatan  politik  fungsinya  berkomunikasi dengan  massa  adalah  untuk  menarik perhatian massa sebanyak-banyaknya Komunikasi  politik  dalam  internal communication  (komunikasi  internal),  yaitu seluruh  individu  yang  berada  pada infrastruktur  politik,  baik  dalam  kelompok kecil  maupun  kelompok  besar  dan  asosiasi- asosiasi  serta  lembaga-lembaga  yang  erat kaitannya dengan kehidupan politik.
Opini  yang  di  siarkan  lewat  radio tersebut dapat menggerakkan sejumlah besar individu  manusia  yang  disebut  massa  baik untuk  kepentingan  yang  bersifat  konstruktif ataupun  yang  bersifat  destruktif.  Bahkan untuk merebut kekuasaan (power) atau untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah dapat pula menggunakan militansi dari massa ini.
Massa  terbentuk  karena  suatu  ikatan atau  didasari  oleh  adanya  aliran  pikiran tertentu.  Unsur-unsur  karakteristik  massa menurut Herbert Blumer sebagai berikut: (1). Massa terdiri dari orang-orang dari segala lapangan dan strata dalam masyarakat,
(2). Mereka bersifat anonim dan heterogen,
(3). Di antara mereka tidak terdapat interaksi atau pertukaran pengalaman,
(4).  Massa  longgar  dalam  ikatan  organisasi (loosely organized), sehingga tak mampu bertindak secara teratur dan terarah.
Dr.  Gerhart  D.  Wiebe  manyatakan bahwa  ditinjau  dari  segi  psikologis,  massa tidak  mempunyai  status  dalam  masyarakat (no status
connotation) , melainkan
manandakan suatu jumlah orang yang sangat besar.  Sifatnya  heterogin  yang  terdiri  dari segala  stratifikasi  masyarakat  dengan  status sosial  yang  berbeda  terdapat  di  dalamnya kaum terpelajar, yang kaya dan yang miskin.
Dari  sudut  pandangan  sosiologis massa itu bersifat konkret dapat dilihat dalam jumlah yang besar yang mempunyai militansi yang  tinggi.  Karenanya  massa  selalu berhubungan  dengan  objek  yang  serba  luar biasa dan hebat atau menakjubkan.
Sebagai syarat utama bagi suatu massa baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yaitu  harus  adanya  ikatan  pikiran,  pertalian jiwa atau persamaan perasaan.
Ikatan  pikiran  ditentukan  oleh  suatu ikatan  ideologi  atau  ajaran,  keyakinan, gagasan  dan  falsafah.  Sedangkan  pertalian jiwa  diikat  oleh  suatu  perasaan  senasib, sepenanggungan, tidak mengingat kaya atau miskin  yang  tumbuh  dalam  jiwa  massa  sifat benci  dan  sentimen  terhadap  objek  yang  di luar kelompok massa tersebut.
Kita  perhatikan  tulisan  Denis  de Rougemont dalam ‘ Journal d’ Allemagne ’ (kitab harian  tentang  Jerman)  menggambarkan bagaimana sejumlah besar massa yang dapat dikuasai  oleh  satu  orang  saja.  Hal  ini  terjadi pada  rapat  raksasa  pada ‘Maifeld’ di  kota Berlin  tanggal  28  September  1937,  yang dihadiri  tidak  kurang  dari  1.000.000  orang. Juga  Seperti    yang  telah  di  lakukan  tokoh- tokoh pejuang bangsa indonesia pada waktu tempo  dulu  pada  waktu  mengobarkan semangat  para  penduduk  Indonesia  dalam melawan  penjajah  melewati  saluran  radio RRI.di  lihat  dari  situ  betapa  penting  peran media audio berupa radio dalam membentuk opini masyarakat baik di era dahulu maupun sekarang.

## LANDASAN TEORI Pengertian Peran
Para  ahli  menyatakan  bahwa  secara umum  pengertian  Peran  adalah  aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier  Barbaraperan  adalah  seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap  seseorang  sesuai  kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar  dan  bersifat  stabil.  Peran  adalah  bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada  situasi  sosial  tertentu.  Peran  adalah deskripsi  sosial  tentang  siapa  kita  dan  kita siapa.  Peran  menjadi  bermakna  ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau  politik.  Peran  adalah  kombinasi  adalah posisi dan pengaruh.Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan
suatu  peran.  kita  selalu  menulis  kata  peran tetapi  kadang  kita  sulit  mengartikan  dan definisi  peran  tersebut.  peran  biasa  juga disandingk  an  dengan  fungsi.  Peran  dan status  tidak  dapat  dipisahkan.  Tidak  ada peran  tanpa  kedudukan  atau  status,  begitu pula  tidak  ada  status  tanpa  peran.  Setiap orang  mempunyai  bermacam-macam  peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.  Peran  menentukan  apa  yang diperbuat  seseorang  bagi  masyarakat.  Peran juga  menentukan  kesempatan-kesempatan yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.
Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :
1. Peran  meliputi  norma-norma  yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti  peraturan  yang  membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran  adalah  sesuatu  yang  dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.

## Persepsi Peran
Pandangan  kita  mengenai  bagaimana kita  seharusnya  bertindak  dalam  situasi tertentu  adalah  persepsi  peran  (role perception).  Berdasarkan  pada  sebuah iterprestasi  atas  apa  yang  kita  yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku,  kita  terlibat  dalam  jenis-jenis perilaku tertentu.
Ekspektasi Peran Ekspektasi  peran  (role  expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain  mengenai  bagaimana  anda  harus bertindak  dalam  suatu  situasi.  Bagaimana anda  berperilaku  sebagian  besar  ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

## Konflik Peran
Ketika  seorang  individu  dihadapkan dengan  ekspektasi  peran  yang  berlainan, hasilnya  adalah  konflik  peran  (role  conflict). Konflik  ini  muncul  ketika  seorang  individu menemukan  bahwa  untuk  memenuhi  syarat satu  peran  dapat  membuatnya  lebih  sulit untuk memenuhi peran lain.

## Teori Peran
Teori Peran Menurut Para Ahli :
Peran  menurut  Soekanto  (2009:212- 213)  adalah  proses  dinamis  kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
Sedangkan  menurut  Merton  (dalam Raho  2007  :  67)  mengatakan  bahwa  peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan  masyarakat  dari  orang  yang menduduki  status  tertentu.  Sejumlah  peran disebut  sebagai  perangkat  peran  (role-set). Dengan  demikian  perangkat  peran  adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh  orang karena  menduduki  status-status  sosial khusus.
Selanjutnya  Menurut  Dougherty  & Pritchard  tahun  1985  (dalam  Bauer  2003:  55) teori  peran  ini  memberikan  suatu  kerangka konseptual  dalam  studi  perilaku  di  dalam organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran itu  melibatkan  pola  penciptaan  produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan•
Teori  peran  adalah  sebuah  sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang  menganggap  sebagian  besar  aktivitas harian  diperankan  oleh  kategori-kategori yang  ditetapkan  secara  sosial  (misalnya  ibu, manajer,  guru).  Setiap  peran  sosial  adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan  perilaku  seseorang yang harus  dihadapi dan  dipenuhi.  Model  ini  didasarkan  pada pengamatan  bahwa  orang-orang  bertindak dengan  cara  yang  dapat  diprediksikan,  dan
bahwa  kelakuan  seseorang  bergantung  pada konteksnya,  berdasarkan  posisi  sosial  dan faktor-faktor  lain.  Teater  adalah  metafora yang sering
digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.
Meski  kata  'peran'  sudah  ada  di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai  suatu  konsep  sosiologis,  istilah  ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930- an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi  melalui  karya  teoretis  Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran  dan  diri  sendiri,  adalah  pendahulu teori peran.
Media Komunikasi Politik
Media  komunikasi  politik  adalah suatu  bentuk  informasi  Yang  sangat  penting bagi  diri  kita  maupun  orang  lain  komunikai baik  di  dan  komunikasi  politik  yang menyangkut partai politik.
Media  dalam  sebuah  komunikasi politik  mempunyai  peranan  yang  sangat penting karena merupakan sebagai publisitas politik  terhadap  masyarakat  luas.  Tentunya dengan  tujuan  khalayak  mengetahui  agenda politik  setelah  itu  simpati  dan  menjatuhkan pilihannya  kepada  partai  tersebut.  Siapapun komunikator  atau  aktivis  politik  akan berusaha untuk menguasai media. Tak heran, barang  siapa  yang  telah  menguasai  media, maka  dia  hampir  memenangi  pertarungan politik.  Semenjak  kemajuan  teknologi  dan informasi  yang  revolusioner,  media  cetak maupun  elektronik  mengantarkan  informasi kepada khalayak sangat efektif. Pemanfaatan media  untuk  mendongkrak  popularitas sebenarnya telah mulai marak dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004  hingga  Pemilu  2009.  Segala  kegiatan yang  ada  nuansa  politik  diangkat  media bertujuan tak hanya sebagai sarana publisitas namun  juga  mempengaruhi  khalayak  untuk memilihnya.
Oleh  sementara  pihak  media,  media massa sering disebut sebagai the fouth estate dalam  kehidupan  sosial  ekonomi.  Hal  ini terutama  disebabkan  oleh  peran  suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh  media  massa  dalam  kaitannya  dengan
pengembangan  kehidupan  sosial  ekonomi dan  politik  masyarakat.  Sebagai  suatu  alat untuk  menyampaikan  berita,  penilaian  atau gambaran  umum  tentang  banyak  hal,  ia mempunyai  kemampuan  untuk  berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik.  Antara  lain  karena  itu,  media  massa juga  dapat  berkembang  menjadi  kelompok penekan  atas  suatu  ide  atau  gagasan,  dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan  untuk  diletakkan  dalam kontek kehidupan yang lebih empiris.
Saluran Komunikasi politik
Saluran  komunikasi  adalah  alat  serta sarana  yang  memudahkan  penyampaian pesan.  Pesan  di  sini  bisa  dalam  bentuk lambang-lambang  pembicaraan  seperti  kata, gambar,  maupun  tindakan.  Atau  bisa  pula dengan  melakukan  kombinasi  lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga pementasan drama. Alat  yang  dimaksud  di  sini  tidak  hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan  sarana  untuk  saling  bertukar  lambang, namun  manusia  pun  sesungguhnya  bisa dijadikan  sebagai  saluran  komunikasi.  Jadi, lebih tepatnya saluran komunikasi itu adalah pengertian  bersama  tentang  siapa  dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan  bagaimana,  sejauh  mana  dapat dipercaya.  Komunikator  politik,  siapapun  ia dan  apapun  jabatannya,  menjalani  proses komunikasinya  dengan  mengalirkan  pesan dari  struktur  formal  dan  non-formal  menuju sasaran  (komunikan)  yang  berada  dalam berbagai lapisan masyarakat.
Sedangkan, politik seperti komunikasi adalah proses dan seperti komunikasi politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan  dalam  arti  sempit  seperti  kata yang  diucapkan,  melainkan  pembicaraan yang  lebih  inklusif,  yang  berarti  segala  cara orang  bertukar  simbol,  kata-kata  yang dituliskan  dan  diucapkan,  gambar,  gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs menyatakan dengan cara sederhana, komunikasi Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat kegiatan politik
(berpolitik)  adalah berbicara.  ia  menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak  semua  pembicaraan  adalah  politik. Akan tetapi hakekat pengalaman politik dan bukan kondisi dasarnya, ialah bahwa kegiatan berkomunikasi antara orang-orang.
Maka  dengan  hadirnya  media  massa sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  pesan- pesan  terutama  mengenai  politik  akan mempermudahkan kepada setiap komunikator  politik  dalam  menyampaikan dan  memperkenalkan  siapa  dirinya  kepada khalayak.
Begitu  berkuasanya  media  dalam mempengaruhhi  pikiran,  peranan,  dan perilaku  penduduk,  sehingga  Kevin  Philips dalam buku responsibility in mass Communication  mengatakan,  bahwa  era sekarang lebih merupakan mediacracy, yakni pemerintahan  media,  daripada  demokrasi pemerintahan rakyat.
Kekuatan  media  massa  (powerfull media) sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak,  telah  banyak  memberikan  andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan  melipatgandakan  pesan-pesan politik  di  media  massa  mempunyai  dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Maka dari  itu,  bagi  para  elit  politik  yang  ingin bertarung  memperebutkan  kursi  kekuasaan, akan  berusaha  memanfaatkan  media  massa untuk  tujuan  publikasi  dan  pembentukan citra.  Media  dalam  bentuk  apapun  adalah saluran komunikasi seorang kandidat kepada khalayak  yang  dikatakan  efektif  dan  efisien pada  masa  kampanye  modern  saat  ini.  Ada beberapa  media  yang  sangat  penting  dalam mempublikasikan agenda politik:
Media  telepon;  merupakan  alat komunikasi  lisan  satu-kepada-satu  yang memiliki beberapa kegunaan bagi kampanye kontemporer. Media ini kerap digunakan bagi hubungan  pribadi  jika  organisasi  kampanye ingin  mengumpulkan  dana,  mengarahkan pemilih  untuk  datang  ke  tempat  kampanye. Atau  terkadang  media  telepon  juga  biasa digunakan  untuk  memperkenalkan  kandidat melalui  rekaman  suara  yang  dapat  diputar berulang  kali.  Telepon  pun  hingga  saat  ini
masih  digunakan  sebagai  media  survey tentang  opini  para  pemilih;  polling  telepon, dengan  menggunakan  sistem  pemutaran nomor secara acak disertai kuesioner pendek yang  mudah  dipahami;  prosedur  utama survey.
Media  radio,  Menurut  McLuhan, terdapat  resonansi  antara  radio  dan  telinga serta  pikiran  manusia,  resonansi  yang menyajikan  peluang  besar  bagi  kampanye radio. Di samping itu, radio juga merupakan saluran massa bagi kaum minoritas walaupun dalam  perkembangannya  kaum  mayoritas pun  masih  belum  bisa  meninggalkannya. Meskipun radio tidak menampilkan visual/gambar hidup, namun media satu ini bisa merambah ke lokasi di mana media lain susah bahkan tak bisa menjangkaunya.
Media Televisi, Di Amerika,
penggunaan televisi sebagai media kampanye sudah  sejak  dasawarsa  1950-an  dan  1960-an dimulai. Penekanan dalam kampanyenya pun beragam, mulai dari pembuatan citra; di mana penggunaan
media ini
untuk memproyeksikan  atribut-atribut  terpilih  dari kandidat.  Hingga  penekanan  berkembang pada tahun 1970-an menjadi pengaturan
Peran Media dalam Komunikasi Politik Dalam  peran  media  komunikasi politik,  pada  dasarnya  memiliki  enam  peran dasar  sebagai  suatu  sub  sistem  dari  sebuah sistem politik dan sistem komunikasi.
1. Penyampai Informasi
Pada  dasarnya  media  komunikasi politik merupakan sarana penyampaian arus informasi  politik  dari  aktor  politik  maupun pemerintah kepada rakyat secara meluas.
2. Penyalur Aspirasi
Media  komunikasi  politik  kini  juga berkembang  sebagai  media  penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah, yakni dari  individu  bagian  dari  rakyat  kepada pemerintah  yang  juga  dapat  diketahui  oleh rakyat secara luas.
3. Penghubung Pemerintah dan Rakyat Media komunikasi politik merupakan salah  satu  jembatan  penghubung  antara pemerintah dengan rakyatnya serta
sebaliknya antara rakyat dengan
pemerintahnya.
4. Umpan Balik
Media  komunikasi  politik  juga  dapat berperan menjadi sarana memberikan umpan balik  kepada  apa  yang  menjadi  kebijakan pemerintah.  Dengan  media  komunikasi politik,  rakyat  dapat  memberikan  tanggapan atas  kebijakan  yang  dikeluarkan  apakah merugikan bagi rakyat ataukah
menguntungkan rakyat.
5. Sosialisasi Politik
Media  komunikasi  politik  juga berperan menjadi agen sosialisasi politik bagi rakyat. Bahwa media sosialisasi politik dapat memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada rakyat  secara  luas  terkait  dengan  kebijakan ataupun  problema  dan  isu  politik  tertentu. Seperti  saat  pesta  demokrasi  atau  pemilu media memiliki peranan yang sangat penting dalam  memberikan  sosialisasi  ke  pada masyarakat secara luas.
6. Kontrol Sosial Media  komunikasi  politik  dapat berperan sebagai pihak yang ikut mengawasi pemerintah  bersama  dengan  rakyat.  Dimana media komunikasi politik ini dapat dijadikan sebagai  pengawas,  pengkritik,  pemberi masukan  atas  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, dimana peneliti berupaya menganalisis  peran  dari  RRI  Palangkaraya dengan melakukan interpretasi dan disesuaikan  dengan  data-data  yang  ada. metode dengan menggunakan metode ex post fakto  serta  padu  serasi  sumber  data  primer dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan sumber data sekunder antara lain berupa undang-undang, peraturan-peraturan, kode  etik  jurnalistik,  dokumen-dokumen resmi,  buku-buku  dan  hasil  penelitian  yang berwujud laporan bahan data sekunder dalam penelitian  ini,  akan  dilengkapi  oleh  data
primer  yang  menjadi  sumber  data  yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  rangka  memberikan  pemahaman yang luas kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan  pemilu  baik  Pemilu  Kepala Daerah  Tahun  2010,  Legislatif  maupun Pemilihan  Presiden  Tahun  2009  RRI Palangkaraya  bekerja  sama  dengan  pihak- pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah  melaksanakan  siaran  pemilu sesuai dengan tahapan. Hal ini dimaksudkan agar  masyarakat  jauh  sebelum  pemilihan umum  berlangsung  mengetahui  tata  cara pemilu yang baik dan benar sesuai peraturan pemerintah  tentang  pemilu,tahapan  pemilu dilaksanakan  seperti  diawali  pedaftaran pemilih  hingga  pencontrengan  dari  yang semula  memakai  sistim  pecoblosan  semua berita  mengenai  tahapan  pemilu  RRI menyiarkan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  paket  acara  yang  dikemas beragam format dari news, interaktif, majalah udara,  radio  spot,  berita  bahasa  banjar    dan obrolan  serta acara  lain baik  di  pro  1,  pro  2, dan  pro  4  kesemua  format  yang  dikemas tersebut    penekananya  kepada  masyarakat supaya  masyarakat  berperan  serta  dalam mensukseskan  pemilu  yang  di  adakan pemerintah atau masyarakat tidak melakukakan Golongan Putih (golput). Tahapan-tahapan dalam pemilihan umum disiarkan di RRI ,mulai dari pendataan calon pemilih, jumlah partai, tata cara memilih partai maupun anggota dewan juga di siarkan oleh RRI bahkan sampai kegiatan pada waktu hari pemilihan pun RRI tidak mau ketinggalan dengan  media  yang  lain  yang  mengadakan penyiaran Quick Report (penghitungan Cepat) Dalam  tehnis  pelaksanaan  yang  dimulai pukul 07.00 wib hingga berakhir penghitungan suara RRI Palangkaraya selain menerjunkan para reporter keseluruh kabupaten  dan  kota,  juga  melibatkan kontributor  untuk  melakukan Quick  Report (penghitungan  Cepat)  melalui  sms  yang dikirim  langsung  ke  media  center  untuk disiarkan pada saat itu juga agar masyarakat
mengetahui  hasilnya  ,secepatnya,meskipun dalam angka yang berfluktuasi.
Meskipun dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi diantaranya antara lain:
1. Petugas pemungutan suara masih enggan memberikan catatan dari hasil penghitungan suara sementara.
2. Peralatan komunikasi (handphone) tidak berfungsi dengan baik.
3. Kurangnya  personel  untuk  petugas  di lapangan
Meskipun  animo  masyarakat  dalam mendengarkan radio tidak sebesar menonton TV  tetapi  RRI  sudah  memberikan  sajian informasi  yang  sangat  penting  bagi masyarakat  dalam  hubungan  komunikasi politik.  Yang  telah  di  kemas  dalam  berbagai acara dan waktu yang telah di tata begitu baik siaran  siaran  tersebut  melewati  saluran  4 (empat) maupun 1(satu) dan 2 (dua).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa:
1. Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah di  amanatkan dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Publik Radio Republik Indonesia,maka kelembagaan  yang  semula  berbentuk Perusahaan  Jawatan  RRI  telah  berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. RRI  bersifat  independen,  netral,  tidak komersial,  dan  berfungsi  memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.sesuai dengan Menurut Peraturan  Pemerintah  tersebut  dalam pasal 1 ayat 2,Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan oleh Negara,
3. RRI  bentuk  komunikasi  massa  berbagai macam maksud dan tujuan  publik dalam menjalankan komunikasi.ada yang bertujuan  untuk  politik,  sosial,  dan budaya.
4. RRI  melakukan  fungsinya  sebagai  salah satu  media  elektronik  milik  Negara bertujuan memberikan pelayanan kepada public  dalam  hal  informasi,  pendidikan, budaya, hiburan dengan memberikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang  benar  dan  hak  masyarakat  untuk mengemukakan pendapat serta mengekspresikan  diri  melalui  program program siarannya.
Telah  memberikan  laporan  yang  up  to  date dalam jaringan yang paling luas yang bisa di akses sampai ke pelosok-pelosok pedesaan

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka dapat disarankan
1. Lebih peningkatkan profesionalitas
sumber daya manusia di lingkungan RRI untuk  menjaga  dan  meningkatkan persaingan produk.
2. Memutakhirkan  peralatan  yang  dimiliki sekarang ini untuk menunjang pelaksanaan  penyiaran  sehingga  tujuan penyiaran bisa tercapai.
3. Lebih  inovatif  dalam  mengemas  acara yang  akan  di  publikasikan  supaya  tidak di  tinggalkan  oleh  pendengar  bahkan lebih di cintai oleh publik.
4. Mengadakan  koordinasi  dengan  baik dengan pihak-pihak lain untuk
menunjang  mendapatkanya  informasi yang up to date.

## REFERENSI
Bauer,  Jeffrey  C.  2003.  Role  Ambiguity  and Role Clarity.Clermont: A Comparison of  Attitudes  in  Germany  and  the United States
Nurudin. Hubungan Media Konsep dan Aplikasi ; Edisi  1.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo \persada, 2008
Nimmo,  Dan.  1999. Political  Communication and  Public  Opinion  in  America. Terjemahan: Tjun Surjaman. Komunikasi Politik  Komunikator,  Pesan,  dan  Media . Remaja Rosdakarya, Bandung. Nimmo,  Dan.  2000. Political  Communication and  Public  Opinion  in  America. Terjemahan: Tjun Surjaman. Komunikasi Politik  Khalayak  dan  Efek .  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Ruslan,  Rosady. Manajemen.  Public  Relations dan  media  komunikasi:  konsepsi  dan aplikasi; Edisi  Revisi. Cet 8. Jakarta: PT Raja Grafindo \persada, 2007 Rauf,  Maswadi  dan Mappa  Nasruni,  Editor. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sudibyo,  Agus.  2001.Politik  Media  dan Pertarungan Wacana, Cetakan I..LKIS Yogyakarta
Sumarno.  1989. Dimensi-Dimensi  Komunikasi Politik. Bandung. Citra Adtya Bakti Zainuddin,  A.Rahman.  1992. Kekuasaan  dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Jakarta, Gramedia Pustaka www.  google.com,  kata  kunci  media komunikasi politik
Teori dari buku Raho tahun terbit 2007
Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran.