Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015

## Stefany
Universitas Tarumanagara stefanylibra3@gmail.com
Henryanto Wijaya Universitas Tarumanagara henryanto.wijaya@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research was to obtain and analyze empirical evidence about the effect of corporate  governance  (board  size,  independent  commissioner,  managerial  ownership, institutional  ownership,  audit  committee  size,  and  audit  committee  education)  on  internal control  disclosure.  Research  carried  out  on  30  banking  companies  listed  on  the  Indonesia stock  exchange  (BEI)  in  the  period  2013  –  2015.  The  statistical  method  used  to  test  the hypothesis of the research is a multiple linear regression model. Therefore, before testing the hypothesis,  a  number  of  classic  assumption  test  need  to  be  conducted  first.  With  a  95% confidence level, research shows that board size, managerial ownership, and audit committee size  have  a  significant  influence  on  internal  control  disclosure,  while  independent commissioner, institutional ownership, and audit committee size not have a significant effect on  internal  control  disclosure.  Should  further  research  can  increase  the  population  of companies other than the banking companies and can add independent variables.
Keywords :  internal  control  disclosure,  board  size,  independent  commissioner,  managerial ownership, institutional ownership, audit committee size, audit committee education

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  adanya  skandal  yang  dilakukan oleh  perusahaan  besar  dan  KAP  tersebut, mendorong  disahkannya  Sarbanes-Oxley Act  pada  tahun  2002  (Zhang,  J.  Zhou  dan N.  Zhou,  2007).  Tujuannya  adalah  untuk mengatasi  kecemasan  yang    meningkat dari  investor  tentang integritas pelaporan keuangan  perusahaan.  Salah  satu  aspek penting  dari  SOX  adalah  terdapat  dua bagian  khusus  berfokus  pada  isu  -  isu pengendalian internal terkait dengan pelaporan keuangan. Penerapan dan
pengungkapan  pengendalian  internal  pada perusahaan perbankan di Indonesia merupakan pengungkapan wajib
( mandatory  disclosure )  yang  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dijabarkan lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia  nomor  5/22/DPNP  tahun  2003 mengenai pedoman standar sistem pengendalian  internal  bagi  bank  umum, sehingga  perusahaan  perbankan  wajib menerapkan  pengendalian  internal  dalam
kegiatan  operasinya  dan  mengungkapkan pengendalian internal secara menyeluruh. Ketentuan  pengungkapan  pengendalian internal  pun  diperkuat  oleh  adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/PBI/2012  tentang  Transparansi  dan Publikasi  Laporan  Bank  yang  dijabarkan lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia  nomor  14/35/DPNP  tahun  2012 tentang  Laporan  Tahunan  Bank  Umum dan  laporan  Tahunan  Tertentu  yang Disampaikan  kepada  Bank  Indonesia. Kasus  skandal  laporan  keuangan  ganda Bank  Lippo  menjadi  salah  satu  contoh keengganan perbankan untuk mengungkapkan berapa besar laba sesungguhnya  yang  diperoleh  perusahaan. Beberapa kasus lain yaitu kasus L/C ( letter of  credit )  fiktif  Bank  BNI  tahun  2003, kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun  2004,  kasus  Bank  Century  tahun 2008,  dan  masih  banyak  kasus  bank bermasalah  lainnya  yang  membuktikan kurangnya  penerapan  prinsip corporate governance pada  perbankan  di  Indonesia Kurangnya  transparansi  yang  dilakukan pihak manajemen bank kepada stakeholder, merupakan salah satu penyebab  utama  maraknya  kasus  bank bermasalah  yang  terjadi  di  Indonesia. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan tanggung  jawab  dewan  komisaris  selaku pengawas pelaksanaan corporate governance pada perbankan belum
dilaksanakan dengan baik (http://www.tempointeraktif.com 2009). Industri  perbankan  merupakan  industri yang  berbasis  kepercayaan,  maka  dari  itu perbankan  harus  menerapkan  prinsip Corporate  Governance dengan  baik. Dengan
menerapkan Corporate Governance , perusahaan sudah menerapkan  prinsip  transparansi  yang lebih  luas  kepada  publik.  Penerapan Corporate  Governance pada  perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan  terhadap  manajemen  untuk mendorong  pengambilan  keputusan  yang efektif,  mencegah  tindakan  oportunistik yang  tidak  sejalan  dengan  tujuan  serta sasaran    perusahaan,  dan  mengurangi asimetri  informasi  antara  pihak  eksekutif dan para stakeholder perusahaan.

## 2. TELAAH LITERATUR
Shuguang  Zhou  and  Lirong  Chen  (2010) meneliti  1557  perusahaan  non-keuangan yang  terdaftar  pada  SZSE  dan  SSE  tahun 2008,  menunjukkan  bahwa corporate governance adalah  salah  satu  faktor penting  yang  mempengaruhi  kualitas pengungkapan. Pengungkapan pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap ukuran dewan komisaris, proporsi dewan  komisaris  independen,  dan  komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Leng dan  Ding  (2011)  menunjukkan  hubungan yang positif antara pengungkapan pengendalian  internal  dengan  dewan
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
komisaris,  rangkap  jabatan  ketua  dan manajer umum, tingkat pendidikan komisaris,  dan  tingkat  pendidikan  komite audit.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  industri perbankan  perlu  menerapkan  prinsip Corporate Governance dan mengungkapkan  pengendalian  internal agar  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor dan stakeholder lainnya.
Mengingat  luasnya  ruang  lingkup  dalam penelitian,serta  untuk  menghindari  tidak terarahnya  penelitian  ini,  maka  dalam penelitian  ini  dibatasi  pada  variabel independen  ( corporate  governance )  yang dipresentasikan  oleh  struktur  kepemilikan, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris  independen,  ukuran  komite audit,  dan  latar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  komite  audit. Struktur kepemilikan dibagi menjadi yaitu kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan institusional.  Untuk  variabel  dependen yang  akan  dibahas  yaitu  pengungkapan pengendalian  internal.  Penelitian  ini  akan dilakukan  pada  perusahaan  perbankan yang  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2013  – 2015.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  secara garis  besar  adalah  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap pengungkapan  pengendalian  internal  pada
industri  perbankan  yang  terdaftar  di  BEI pada tahun 2013-2015.
Sedangkan  manfaat  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi mengenai  pengaruh  mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian  internal  pada  perusahaan  di Indonesia khususnya perusahaan perbankan.  Penelitian  ini  juga  diharapkan dapat  menambah  pengetahuan  mengenai pengungkapan  pengendalian  internal  yang bersifat  wajib  bagi  perusahaan  perbankan di Indonesia. Pengendalian internal menjadi  hal  yang  utama  perusahaan terutama  setelah  adanya Sarbanes-Oxley Act pada  tahun  2002. Sarbanes-Oxley  Act (SOX) mendorong  banyak  perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek governance termasuk peningkatan bagi fee bagi  proses  auditing  dan  pengendalian internal  (Griffin  et  al,  2008).  Definisi pengendalian internal dalam standar Profesi  Akuntansi  Publik  pada  SA  319 paragraf  2,  pengendalian  intern  adalah suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan komisaris,manajemen ,dan personel entitas lain  yang  didesain  untuk  memberikan keyakinan  memadai  tentang  pencapaian tiga  golongan  tujuan  berikut  ini:  (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas  dan  efisiensi  operasi  dan  (c) kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan yang berlaku.
COSO (2013) mendefinisikan
pengendalian  internal yaitu, Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance  regarding  the  achievement  of objectives relating to operations, reporting, and compliance. Dari pengertian  pengendalian  internal  yang diuraikan  diatas  membuktikan  bahwa pengungkapan pengendalian internal perusahaan sangat mempengaruhi penilaian    terhadap    perusahaan.    Di negara-negara    yang  telah  mewajibkan disclosure atas pengendalian intern maupun tata kelola perusahaan, pengungkapan    di    laporan    tahunan perusahaan    merupakan  kewajiban,  bukan hanya meningkatkan penilaian perusahaan. Di negara-negara  yang  belum  mewajiban pengungkapan pengendalian internal, pengungkapan    akan  memberikan  nilai tambah bagi perusahaan. Penilaian terhadap    perusahaan    dari    publik    dan dari    investor,  terkait        kondisi        sistem informasi  akuntansi,  pengendalian  intern, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan mempengaruhi keputusan manajemen  atau  dewan  komisaris    terkait dengan    pengungkapan  dalam  laporan tahunan    perusahaan.  Menurut  Linda  dan Febrianty  (2010), corporate  governance adalah seperangkat tata hubungan di antara
manajemen,  direksi,  dewan  komisaris, pemegang  saham  dan  para  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  lainnya  yang mengatur  dan  mengarahkan  kegiatan perusahaan. Corporate governance memiliki  5  asas,  antara  lain  akuntabilitas, transparansi,  responsibilitas,  independensi dan fairness. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2012) dalam publikasinya dengan menerapkan corporate  governance ,  ada beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh, antara lain : (i) Mudah untuk meningkatkan  modal,  (ii)  Menurunkan biaya  modal,  (iii)  Meningkatkan  kinerja bisnis  dan  peningkatan  kinerja  ekonomi, dan  (iv)  Berdampak  baik  pada  harga saham. Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini dipresentasikan  dengan  ukuran  dewan komisaris,  komposisi  dewan  komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan  institusinal,  ukuran  komite audit,  dan  latar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  komite  audit. Dewan  komisaris  memegang  peranan penting  dalam  pelaksanaan  corporate governance.  Tugas  dari  dewan  komisaris adalah  untuk  melakukan  pengawasan terhadap kinerja manajemen  dan bertindak untuk memberikan masukan kepada dewan direksi dan memberikan jaminan transparansi yang dilakukan oleh manajemen. Dewan komisaris juga
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
diberikan  wewenang  untuk  mengambil keputusan  atas  nama  pemilik  (Patelli  dan Prencilpe,  2007  dalam  Achmad,  2012:2). Namun,  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  dewan  komisaris  hanya  dalam lingkup  fungsinya  sebagai  pengawas, sehingga  keputusan  mengenai  kegiatan operasional  perusahaan  tetap  menjadi tanggung  jawab  dewan  direksi.  termasuk dalam kategori terafiliasi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006:13). Dalam penelitian ini total dewan komisaris  yang  terdapat  pada  perusahaan perbankan dijadikan sebagai proksi ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris independen  dalam  struktur  organisasi perusahaan beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan  terhadap  pemegang  saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Juniarti dan Sentosa, 2009:90).
Pengukuran  dewan  komisaris  independen dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara menjumlah semua anggota dewan komisaris  independen  yang  berasal  dari luar  perusahaan  dibagi  dengan  semua anggota  dewan  komisaris  yang  terdapat pada perusahaan tersebut.
Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan  dari  prinsip  transparansi  dari
GCG .    Dalam  mengelola  perusahaan manajemen  harus  transparan  agar  tidak terjadi  konflik  kepentingan  dengan  para pemegang saham sebagai pemilik. Mehran (1992) mengartikan kepemilikan manajerial  sebagai  proporsi  saham  biasa yang  dimiliki  oleh  manajemen.  Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannnya dengan  kepentingan  sebagai  pemegang saham.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kepemilikan  manajerial  sejalan  dengan agency  theory .  Sementara  manajer  yang tidak  memiliki  saham  perusahaan,  ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya  sendiri  sehingga  dapat timbul  masalah agency .    Kepemilikan manajerial  adalah  jumlah  kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen  dari  seluruh  modal  saham perusahaan  yang  dikelola  (Gideon  2005). Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur dengan cara menjumlahkan lembar saham yang dimiliki  oleh  dewan  komisaris  dan  direksi pada perusahaan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar pada  perusahaan  tersebut  dan  hasilnya akan dipersentasekan. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan  saham  perusahaan  yang dimiliki  oleh  investor  institusional  seperti pemerintah,  perusahaan  investasi,  bank,
perusahaan  asuransi  maupun  kepemilikan lembaga  dan  perusahaan  lain.  Investor institusional diyakini memiliki kemampuan  untuk  memonitor  tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, dimana investor  institusional  tidak  akan  mudah diperdaya  dengan  tindakan  manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Rachmawati dan Triatmoko 2007).
Kepemilikan  institusional  memiliki  fungsi pengawasan  terhadap  perilaku  manajemen dalam  upaya  meminimalisir  masalah- masalah  agensi  yang  mungkin  akan timbul. Fidyati (2004)  menjelaskan bahwa investor  institusional  menghabiskan  lebih banyak  waktu  untuk  melakukan  analisis investasi  dan  mereka  memiliki  akses  atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Kepemilikan institusional  dalam  penelitian  ini  diukur dengan  cara  menjumlahkan  lembar  saham yang  dimiliki  oleh  pihak  institusi  seperti perusahaan, lembaga keuangan, perusahaan investasi dan koperasi tersebut kemudian  dibagi  dengan  jumlah  lembar saham  yang  beredar  pada  perusahaan tersebut dan hasilnya akan dipersentasekan.
Komite  Audit  memiliki  peranan  yang penting  dalam  mengawasi  berbagai  aspek organisasi.  Tugas  utama  komite  audit termasuk  pemeriksaan  dan  pengawasan tentang  proses  pelaporan  keuangan  dan
kontrol internal. Demikian juga fungsi dari komite  audit  termasuk  didalamnya  adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan  keuangan  serta  meningkatkan kepercayaan  terhadap  adanya  kontrol internal yang lebih baik. Dalam pelaksanaan  fungsinya  agar  maksimal, komite  audit  menjalankan  aktivitasnya dengan  mengadakan  rapat.  Total  komite audit  yang  terdapat  pada  perusahaan perbankan dijadikan sebagai proksi ukuran komite audit dalam penelitian ini. Anggota komite  audit  harus  mampu  dan  mengerti serta  menganalisa  laporan  keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian  keuangan  yang  dimiliki  anggota komite.  Berdasarkan  Keputusan  Ketua Bapepam  No.  Kep-29/PM/2004  pada tanggal  24  September  2004,  anggota komite  audit  disyaratkan  independen  dan sekurang-kurangnya  ada  satu  orang  yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman corporate  governance ,  anggota  komite audit  harus  memiliki  suatu  keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai  pengertian  yang  baik  tentang pelaporan keuangan.  Dalam penelitian ini, pengukuran  latar  belakang  pendidikan dengan  cara  total  komite  audit  yang memiliki latar belakang pendidikan
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
akuntansi  atau  keuangan  dibagi  dengan komite audit yang terdapat pada perusahaan perbankan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat dirumuskan  beberapa  hipotesis  yang  akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : H 1 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal H 2 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara komposisi  dewan  komisaris  independen terhadap pengungkapan pengendalian internal
H 3 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara kepemilikan manajerial terhadap
pengungkapan pengendalian internal H 4 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal H 5 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal H 6 : Ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan akuntasi atau keuangan komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan  dalam pelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  laporan  keuangan  dan laporan tahunan yang ada di website resmi
Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.  Data  penelitian  ini  diolah dengan  menggunakan  program Statistical Package  For  the  Social  Sciences  (SPSS) versi 22. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik  dan  pengujian  hipotesis  dalam penelitian  ini  akan  diuji  dengan  analisis regresi  linear  berganda  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95%. Teknik pengujian hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  uji F (uji  Simultan),  Uji  t  (uji  parsial),  dan  uji koefisien determinasi ( Adjusted R 2 ).

## 4. HASIL & ANALISIS
Dalam  penelitian  ini,  perusahaan  yang diteliti  adalah  perusahaan  perbankan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) pada  tahun  2013-2015.  Objek  penelitian ini  adalah  variabel  bebas  (independen) yaitu  mekanisme corporate  governance yang dipresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran  komite  audit,  dan  latar  belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite  audit  sedangkan  pengungkapan pengendalian  internal  merupakan  variabel terikat (dependen).

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
Sumber : pengolahan data sekunder dengan SPSS 22
Pada  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  nilai  N menunjukkan  banyaknya  sampel  yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 90 data.  Pengungkapan  pengendalian  internal (DISC)  memiliki  nilai  rata  –  rata  sebesar 0,7649,  nilai  minimum  sebesar  0,52,  nilai maximum  sebesar  0,96  dan  nilai  standar deviasi sebesar 0,11547. Hal ini menunjukkan
bahwa
tingkat pengungkapan  pengendalian  internal  pada perusahaan  perbankan  di  Indonesia  sudah cukup baik karena nilai rata-rata memperoleh  skor  lebih  dari  setengah  poin maksimal penelitian.
Nilai  rata  –  rata  ukuran  dewan  komisaris (BSIZE)  sebesar  4,72,  nilai  minimum sebesar  3,  nilai  maximum  sebesar  9,  dan nilai  standar  deviasi  1,676.  Hal  ini menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan perbankan  di  Indonesia  telah  memenuhi peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  yaitu memiliki dewan komisaris minimal 3 orang.
Komposisi  dewan  komisaris  independen (INDEP)  menunjukkan  nilai  rata-rata 0,5631, nilai minimum 0,20, nilai maximum  0,75,  dan  nilai  standar  deviasi 0,12235.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen  telah  memenuhi  Peraturan Bank  Indonesia  No.  8/14/2006  tentang penerapan good  corporate  governance yang  mewajibkan  perusahaan  perbankan memiliki  anggota  komisaris  independen minimal 50% dari jumlah dewan komisaris.  Meski  demikian,  hal  ini  pun dapat  mengindikasikan  bahwa  dalam menetapkan jumlah anggota dewan komisaris  independen,  perusahaan  hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat Peraturan Bank Indonesia.
Nilai  rata  –  rata  kepemilikan  manajerial (MO)  di  perusahaan  perbankan  adalah sebesar  2,7948,  nilai  minimum  sebesar 0,000052,  nilai  maximum  sebesar  28,23, dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  5,34860. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation DISC 90 .52 .96 .7649 .11547 BSIZE 90 3 9 4.72 1.676 INDEP 90 .20 .75 .5631 .12235 MO 90 .00 28.23 2.7948 5.34860 IO 90 3.55 99.15 64.8015 28.88744 ACSIZE 90 3 8 4.60 1.397 ACEDU 90 .25 .67 .4100 .11441 Valid N (listwise) 90
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
kepemilikan  manajerial  dalam  perusahaan perbankan cukup rendah.
Kepemilikan  institusional  (IO)  memiliki nilai  rata-rata  sebesar  64,8015,  nilai minimum  sebesar  3,55,  nilai  maksimum sebesar  99,15,  dan  nilai  standar  deviasi sebesar  28,88744.  Hal  ini  menunjukkan bahwa persentasi kepemilikan institusional cukup tinggi dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.
Nilai  rata  –  rata  ukuran  komite  audit (ACSIZE)  sebesar  4,60,  nilai  minimum sebesar  3,  nilai  maksimum  sebesar  8,  dan nilai standar deviasi sebesar 1,397. Rata  – rata  ukuran  komite  audit  pada  perusahaan perbankan  telah  memenuhi  ketentuan Bapepam tentang jumlah minimal anggota komite audit yaitu sebanyak 3 orang. Latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau keuangan komite audit (ACEDU)
memiliki  nilai  rata  –  rata  sebesar  0,4100, nilai minimum sebesar 0,25, nilai maximum  sebesar  0,67,  dan  nilai  standar deviasi  sebesar  0,11441.  Rata  –  rata  latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan  komite  audit,  menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan perbankan di Indonesia  masih  rendah  dalam  memilih dan  menetapkan  anggota  komite  audit yang kompeten.
Pengujian  Asumsi  Klasik dilakukan untuk  mengetahui  apakah  model  regresi yang digunakan dalam melakukan penelitian  ini  layak  digunakan  atau  tidak. Dalam  uji  asumsi  klasik  terdapat  4  uji yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu,  uji  normalitas,  uji  multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
Tabel 2 Hasil uji asumsi klasik Pengujian Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Model regresi terdistribusi secara normal Uji Multikolonieritas Model regresi tidak terjadi multikolonieritas Uji Autokorelasi Model regresi tidak terjadi autokorelasi Uji Heteroskedastisitas Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas
Setelah  semua  uji  asumsi  klasik  telah terpenuhi,  maka  langkah  selanjutnya adalah  melakukan  pengujian  hipotesis analisis  regresi  linear  berganda.  Dengan
menggunakan  program SPSS versi  22, maka  didapat  hasil  analisis  regresi  linear berganda sebagai berikut :

## Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .664 .086 7.692 .000 BSIZE .017 .008 .253 2.294 .024 INDEP .181 .096 .192 1.883 .063 MO .005 .002 .234 2.094 .039 IO -.001 .000 -.173 -1.578 .118 ACSIZE .012 .008 .150 1.512 .134 ACEDU -.268 .102 -.265 -2.620 .010 a. Dependent Variable: DISC
Sumber : pengolahan data sekunder dengan SPSS 22
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat model regresi berganda adalah sebagai berikut : Y = 0,664 + 0,017BSIZE + 0,181INDEP + 0,005MO – 0,001IO + 0,012ACSIZE – 0,268ACEDU +
Hasil pengujian hipotesis 1 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen ukuran  dewan  komisaris  memiliki  nilai signifikansi  0,024  <  α  (0,05),  maka  H 1 diterima.  Jadi  secara  parsial  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen  ukuran  dewan  komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal  jika  variabel  independen  lainnya dikontrol  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  5%.  Hal  ini  dapat  membuktikan bahwa  dengan  adanya  dewan  komisaris dapat  memecahkan  masalah  asimetri informasi.  Peningkatan  pengawasan  dan pemantauan  oleh  dewan  komisaris  dan komite-komitenya selain mengurangi terjadinya  asimetri  informasi  juga  dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan.  Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian  R.  Zulfikar,  R.  Rosiana,  dan R.A.F.  Nariah  (2015),      Leng  dan  Ding (2011),  dan  Zhou  dan  Chen  (2010)  yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris  berpengaruh  secara  signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Penelitian ini  menunjukkan bahwa  semakin  banyak  angggota  dewan komisaris akan berpengaruh pada semakin tingginya pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia.  Dewan  komisaris  memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen dan bertindak untuk memberikan masukan kepada  dewan  direksi.  Dewan  komisaris dalam  melakukan  tugas  pengawasannya juga  memberikan  jaminan  transparansi yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Oleh karena  itu,  ukuran  dewan  komisaris  yang besar  dapat  memunculkan  perpaduan
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
keahlian  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas  pengungkapan  informasi  yang disampaikan termasuk pengungkapan pengendalian internal Hasil pengujian hipotesis 2 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen komposisi  komisaris  independen  memiliki nilai  signifikansi  0,063  >  α  (0,05),  maka H 2 ditolak.  Jadi  secara  parsial  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara variabel  independen  komposisi  komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal jika variabel independen  lainnya  dikontrol  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  5%.  Dengan demikian,  hasil  penelitian  tidak  berhasil membuktikan  bahwa  variabel  independen komposisi  dewan  komisaris  independen merupakan  variabel  yang  relevan  untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  R.  Zulfikar,  R. Rosiana,  dan  R.A.F.  Nariah  (2015)  yang mengatakan  bahwa  komposisi  dewan komisaris  independen  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  pengungkapan pengendalian internal. Namun, hasil penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zhou  dan Chen  (2010)  yang  mengatakan  bahwa komposisi  dewan  komisaris  independen
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pengungkapan pengendalian internal. Komposisi  dewan  komisaris  independen yang  besar  dalam  perusahaan  tersebut tidak menjamin pengungkapan
pengendalian internal. Hal ini dimungkinkan bahwa pengangkatan komisaris independen hanya untuk memenuhi  peraturan  pemerintah  saja. Fenomena di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengangkatan komisaris independen bukan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme namun hanya berdasarkan penghargaan atau
penghormatan.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa pengangkatan komisaris independen  kurang  mempertimbangkan integritas serta kompetensi.
Hasil pengujian hipotesis 3 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen kepemilikan  manajerial  memiliki  nilai signifikansi  0,039  <  α  (0,05),  maka  H 3 diterima.  Jadi  secara  parsial  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pengendalian internal  jika  variabel  independen  lainnya dikontrol  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  5%.  Dengan  demikian,  hasil penelitian  yang  menunjukkan  koefisien positif berarti bahwa tingginya kepemilikan  manajerial  akan  berpengaruh
pada tingginya pengungkapan
pengendalian internal perusahaan perbankan  di  Indonesia.  Kepemilikan manajerial  ini  didukung  oleh  agency theory  bahwa  manajer  yang  memiliki saham  terhadap  perusahaan  tentunya  akan menselaraskan  kepentingannya  dengan kepentingan  sebagai  pemegang  saham. Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hasil  penelitian  R.  Zulfikar,  R.  Rosiana, dan R.A.F. Nariah (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Kepemilikan manajerial  menyelaraskan  kepentingan pemilik dana gen, sehingga dapat mengurangi  masalah  agensi.  Melalui kepentingan  manajerial  maka  tindakan oportunis  manajer  untuk  memaksimalkan kepentingan  pribadi  akan  berkurang  dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan  kepentingan  perusahaan  karena berkaitan  dengan  kepentingannya  sebagai pemilik, sehingga pengungkapan pengendalian internal akan semakin berkualitas.
Hasil pengujian hipotesis 4 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen kepemilikan  institusional  memiliki  nilai signifikansi  0,118  >  α  (0,05),  maka  H 4 ditolak.  Jadi  secara  parsial  tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel
independen kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal  jika  variabel  independen  lainnya dikontrol  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  5%.  Dengan  demikian,  hasil penelitian  tidak  berhasil  membuktikan bahwa  variabel  independen  kepemilikan institusional  merupakan  variabel  yang relevan untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan  bahwa  para  pemegang saham  institusional  tidak  berusaha  untuk memperbaiki  fungsi  pengawasan  terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir  masalah-masalah  agensi yang mungkin akan timbul. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian  R.  Zulfikar,  R.  Rosiana,  dan R.A.F.  Nariah  (2015)  yang  mengatakan bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pengungkapan  pengendalian  internal.  Hal ini  terjadi  karena  investor  institusi  tidak menggunakan  haknya  untuk  mengawasi manajemen. Hal ini juga didukung dengan indikasi  bahwa  karakteristik  struktur kepemilikan di Indonesia yang terkonsentrasi  pada  kepemilikan  keluarga (Lukviarman, 2004).
Hasil pengujian hipotesis 5 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen ukuran  komite  audit  memiliki  nilai
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
signifikansi  0,134  >  α  (0,05),  maka  H 5 ditolak.  Jadi  secara  parsial  tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen  ukuran  komite  audit  terhadap pengungkapan  pengendalian  internal  jika variabel  independen  lainnya  dikontrol dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  tidak berhasil  membuktikan  bahwa  variabel independen ukuran komite audit merupakan  variabel  yang  relevan  untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan. Hal ini juga tidak menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak melakukan pengawasan yang dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  R.  Zulfikar,  R. Rosiana,  dan  R.A.F.  Nariah  (2015)  yang mengatakan  bahwa  ukuran  komite  audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.  Tetapi  hasil  penelitian  ini  tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  Zhou  dan Chen  (2010)  dan  Shaoqing  Song  (2008) yang  mengatakan  bahwa  ukuran  komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena komite audit  dibentuk  hanya  sebagai  formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam tanpa mempertimbangkan efektivitas dan
kompleksitas  perusahaan.  Jumlah  komite audit yang besar tidak menjamin keefektivan  tugasnya.  Keefektivan  justru lebih dipengaruhi oleh kompetensi masing-masing  anggota  komite  audit daripada kuantitas komite audit yang ada. Hasil pengujian hipotesis 6 yang dilakukan secara  pasial  dengan  menggunakan  uji-t menunjukkan  bahwa  variabel  independen latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau keuangan  komite  audit  memiliki  nilai signifikansi  0,010  <  α  (0,05),  maka  H 6 diterima.  Jadi  secara  parsial  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen  latar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  komite  audit terhadap pengungkapan pengendalian internal  jika  variabel  independen  lainnya dikontrol  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  5%.  Dengan  demikian,  hasil penelitian  membuktikan  bahwa  variabel independen  latar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  komite  audit merupakan  variabel  yang  relevan  untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  R.  Zulfikar,  R. Rosiana,  dan  R.A.F.  Nariah  (2015)  dan Leng  dan  Ding  (2011)  yang  mengatakan bahwa latar belakang pendidikan akuntansi atau  keuangan  komite  audit  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  pengungkapan
pengendalian internal. Dengan kompetensi maka  komite  audit  dapat  bekerja  efektif meningkatkan  pengendalian  internal  yang
memiliki  kekuatan  untuk  meningkatkan pengungkapan  yang  berpengaruh  kepada nilai perusahaan.
Tabel 4 Hasil ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .245 6 .041 3.598 .003 b Residual .942 83 .011 Total 1.187 89 a. Dependent Variable: DISC
b. Predictors: (Constant), ACEDU, BSIZE, ACSIZE, INDEP, IO, MO Sumber : pengolahan data sekunder dengan SPSS 22
Berdasarkan    tabel  4  diatas  dapat  dilihat bahwa  nilai  signifikansi  yang  diperoleh adalah sebesar 0,003 dimana nilai tersebut lebih  lebih  kecil  dari  0,05.  Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi  adanya  variabel  dependen pengungkapan  pengendalian  internal  dan variabel  independen  yaitu  ukuran  dewan komisaris, komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan  institusional,  ukuran  komite audit,  dan  latar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  komite  audit secara  bersama  –  sama  berpengaruh
terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Uji  koefisien  determinasi  ( adjusted  R 2 ) digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menjelaskan variabel  dependen.  Pada  kolom adjusted R 2 dapat  diketahui  berapa  persentase  yang dapat  dijelaskan  oleh  variabel-variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak  terdapat  dalam  model  penelitian. Hasil  pengujian  koefisien  determinasi ( adjusted R 2 ) terdapat pada tabel 5, sebagai berikut :
Tabel 5

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .454 a .206 .149 .10652
a. Predictors: (Constant), ACEDU, BSIZE, ACSIZE, INDEP, IO, MO
b. Dependent Variable: DISC
Sumber : pengolahan data sekunder dengan SPSS 22
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
Berdasarkan  tabel  5  diatas  dapat  dilihat bahwa  nilai  koefisien  determinasi  sebesar 0,149.  Hasil  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  sebesar  14,9%  variabel  dependen yaitu  pengungkapan  pengendalian  internal dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen yaitu  ukuran  dewan  komisaris,  komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran  komite  audit,  dan  latar  belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite  audit.  Sedangkan  sisanya  85,1% (100% - 14,9%) dijelaskan oleh variabel – variabel  lainnya  yang  tidak  diungkapkan dalam penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris,  kepemilikan  manajerial,  dan latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau keuangan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Sedangkan, komposisi komisaris independen, kepemilikan  institusional,  dan  ukuran komite  audit  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian  internal.  Hal  ini  dibuktikan dengan dilakukannya uji t.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa semakin  banyak  anggota  dewan  komisaris akan  berpengaruh  pada  semakin  tingginya
pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia. Dewan  komisaris  memiliki  tugas  untuk mengawasi kinerja manajemen dan bertindak  untuk  memberikan  masukan kepada  dewan  direksi.  Dewan  komisaris dalam  melakukan  tugas  pengawasannya juga  memberikan  jaminan  transparansi yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris sangat mempengaruhi  aktivitas  pengendalian  dan pengawasan.  Jumlah  dewan  komisaris yang besar dapat memunculkan perpaduan keahlian  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas  pengungkapan  informasi  yang disampaikan termasuk pengungkapan pengendalian internal.
Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan  bahwa  variabel  independen komposisi  dewan  komisaris  independen merupakan  variabel  yang  relevan  untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan.  Komposisi  dewan  komisaris independen  yang  besar  dalam  perusahaan tersebut  tidak  menjamin  pengungkapan pengendalian internal. Hal ini dimungkinkan bahwa pengangkatan komisaris independen hanya untuk memnuhi  peraturan  dari  pemerintah  saja. Selain  itu,  terdapat  juga  fenomena  di Indonesia  bahwa  pengangkatan  komisaris independen bukan berdasarkan kompetensi
dan profesionalisme namun hanya berdasarkan penghargaan atau
penghormatan.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa
pengangkatan komisaris independen di Indonesia kurang mempertimbangkan intergritas serta kompetensi.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya  kepemilikan  manajerial  akan berpengaruh pada tingginya pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan  di  Indonesia.  Kepemilikan manajerial dapat menyeleraskan kepentingan  pemilik  dan  agen,  sehingga dapat mengurangi masalah agensi. Melalui kepemilikan  manajerial  maka  tindakan oportunis  manajer  untuk  memaksimalkan kepentingan  pribadi  akan  berkurang  dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan  kepentingan  perusahaan  karena berkaitan  dengan  kepentingannya  sebagai pemilik, sehingga pengungkapan pengendalian internal akan semakin berkualitas.
Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan  bahwa  variabel  independen kepemilikan institusional merupakan variabel yang relevan untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan  perbankan.  Hal  ini  terjadi karena  investor  institusi  tidak  optimal menggunakan  haknya  untuk  mengawasi manajemen. Selain itu, hal ini diindikasikan  terjadi  karena  karakteristik
struktur  kepemilikan  di  Indonesia  yang terkonsentrasi  pada  kepemilikan  keluarga (Lukviarman, 2004).
Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan  bahwa  variabel  independen ukuran  komite  audit  merupakan  variabel yang relevan untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan  perbankan.  Hal  ini  disebabkan karena  komite  audit  dibentuk  hanya sebagai formalitas untuk memenuhi pertauran
Bapepam tanpa mempertimbangkan efektifitas dan kompleksitas  perusahaan.  Penelitian  ini membuktikan  bahwa  jumlah  komite  audit yang  besar  tidak  menjamin  keefektifan tugas  komite  audit  tersebut.  Keefektifan dari  pengawasan  oleh  komite  audit  lebih dipengaruhi  dari  kompetensi  masing  – masing  anggota  komite  audit  daripada kuantitas komite audit yang ada.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa variabel independen latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite  audit  merupakan  variabel  yang relevan untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan. Keberadaan anggota  komite  audit  yang  memiliki  latar belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi atau  keuangan  dianggap  lebih  profesional dalam  melaksanakan  tugasnya.  Menurut Pembanyun dan Januarti (2012)
kompetensi  komite  audit  merupakan
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
karakteristik penting untuk menilai efektivitas  kinerja  komite  audit.  Komite audit  yang  efektif  dapat  meningkatkan pengendalian  internal  yang  memiliki kekuatan
untuk meningkatkan
pengungkapan  yang  berpengaruh  dengan nilai perusahaan.
SARAN .  Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  memperluas  periode pengamatan dan populasi perusahaan yang dijadikan sampel. Ini diperlukan agar hasil penelitian  dapat  diuji  konsistensi  dan generalisasinya  serta  untuk  penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel  independen  yang  tidak  hanya terbatas  pada corporate  governance saja.
Misalnya  melibatkan  jumlah  pertemuan dewan  komisaris,  karena  Surat  Edaran Bank  Indonesia  nomor  5/22/DPNP  tahun 2003 menyatakan bahwa dewan komisaris harus membahas efektivitas sistem pengendalian  internal  perusahaan  minimal satu kali pertemuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agyei  dan  Mensah  .  (2016)  . Internal control  information  disclosure  and corporate  governance:  evidence  from
an  emerging  market",  Corporate Governance , Vol. 16 http://dx.doi.org/10.1108/CG-10-
2015-0136
Boediono,Gideon.  (2005).  Kualitas  Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance  dan  Dampak  Manajemen Laba  dengan  Menggunakan  Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo
Committee of Sponsoring Organizations of The  Treadway  Commission  (COSO). (2013). Internal  Control  –  Integrated Framework. http://www.coso.org/
Dhaliwal, Hogan, Trezevant, dan  Wilkins.
(2011) .  Internal  Control  Disclosures, Monitoring,
and the Cost of Debt. The Accounting Review . Vol 86, No. 4
Fidyati,
Nisa. (2004). Pengaruh
Mekanisme  Corporate  Governance terhadap  Earnings  Management  pada Perusahaan Seasoned Equity  Offering (SEO).  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen dan Akuntansi. Vol.2
Forum  for  Corporation  Governance  in
Indonesia. (2000). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan,Jakarta: FCGI
Ghozali,  Imam.  (2012).”Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 20”.
Semarang: Badan Penerbit Undip.
Jensen,M.C.  and  Meckling,  W.H.  (1976).
Theory  of  The  Firm  :  Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership  Structure. Journal  of Financial  Economics. Oktober.  Vol.
3, No. 4
Juniarti dan A.A. Sentosa. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance,Voluntary Disclosure terhadap Biaya Utang (Cost of Debt). Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol.11
Komite  Nasioal  Kebijakan  Governance.
(2006). Pedoman umum Good

## Corporate Governance
L.R.  Chen  and  S.G.  Zhou.  (2010).
“Empirical Research on the
Efficiency  of  Internal  Control:  Based on  the  Empirical  Evidence  from  the Perspective  of  Auditor  Changing”. Contemporary Finance and Economics, Vol. 10 Leng  ,Ding.  (2011).  Internal  Control Disclosure and Corporate Governance: Empirical Research from Chinese Listed Companies . doi:10.4236/ti.2011.24029
Linda  dan  Febrianty.  (2010).  Kinerja
Perusahaan  dalam  Perspektif  Agency
Theory dan Signalling Theory. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 9 No. 2
Lukviarman, N. (2004). Ownership
Structure and Firm Performance: the case of Indonesia. Doctoral Thesis of Curtin University of Technology. Australia.
Mehran,  H.  (1992).  “Executive  Incentives
Plans,  Corporate  Control,  and  Capital Structure”. Journal  of  Financial  and Quantitative Analysis
Nasution,  Marihot  dan  Doddy  Setiawan.
(2007). Pengaruh
Corporate
Governance  Terhadap  Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia.

## SNA X Makasar
Patelli,L  &  Prencipe,A.  (2007).  The Relationship between Voluntary
Disclosure  and  Independent  Directors in  the  Presence  of  a  Dominant
Shareholder. European  Accounting Review
Pembayun, G dan Januarti, I. (2012). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. Vol 1, Nomor 1, Halaman  6.
Peraturan  Bank    Indonesia  Nomor: 11/25/PBI/2009 .  Tentang  penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/PBI/2012 . Tentang Transparansi  dan  Publikasi  Laporan Bank. Rachmawati dan  Triatmoko. (2007). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kualitas  Laba  dan Nilai Perusahaan”. Simposium

## Nasional Akuntansi X Makassar
S.  Q.  Song  and  Y.  Zhang.  (2008). “Analysis  of  the  Affecting  Factors  of Internal  Control  Disclosure  from  the Perspective of Corporate Governance”. Communication of
Finance and Accounting, Vol.10
Scott,  R.W.  2000. Financial  Accounting Theory ,  2nd  Ed.  Prentice  Hall,  New Jersey
Sedarmayanti.  (2007).  Good  Governance dan  Good  Corporate  Governance, Bandung: Mandar Maju
Subramaniam, N Mc Manus, L and Zhang,
J. (2009). Corporate governance, firm characteristic  and  risk  management committee  formation  in  Australia companies . Managerial auditing journal. 24 (4): 316 – 339
Suhardjanto ,Dewi ,Rahmawati ,dan Firazonia.  (2012).  Peran Corporate Governace dalam praktik Risk Disclosure pada perbankan Indonesia.
Jurnal  Akuntansi  &  Auditing .  Vol  9 ,No.1 November 2012
Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015

## Surat  Edaran  Bank  Indonesia  nomor
14/35/DPNP/2012 tentang  Laporan Tahunan  Bank  Umum  dan  laporan Tahunan  Tertentu  yang  Disampaikan kepada Bank Indonesia.

## Surat  Edaran  Bank  Indonesia  nomor
5/22/DPNP/2003 .    Pedoman  Standar Sistem  Pengendalian  Intern    bagi Bank Umum
Standar  Profesional  Akuntan  Publik. (2001). 319 paragraf 2
Zulfikar,  Rosiana  ,  dan  Nariah  .  2015. Corporate Governance dan
Pengungkapan  Pengendalian  Intern.
Jurnal  Akuntansi .  Vol  1,  No.  2 Januari 2015
http://grundelanbankcentury.wordpress.co m ,2010
http://www.tempointeraktif.com ,2009