## Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah
Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lastuti62abubakar@gmail.com

## Abstract
One of  the strategic issues of  the slow growth  of the Sharia Insurance industry  is  the  availability  of  human  resources  that  controls  the  Sharia Insurance,  which  affects  the  low  understanding  of  the  community  on  the differences  between  sharia  and  conventional  insurance,  especially  in relation to the contracts used and contributions as a tabarru 'fund different from  premiums.  Based  on  these  conditions,  this  study  examines  and analyzes the implementation of Sharia principles through the use of sharia insurance  policy  standards.  This  research  is  normative  and  analytical descriptive  research.  Normative  legal  research  in  the  form  of  research  to find  the  law  of  a  case  by  describing  and  analyzing  data  related  to implementation of compliance with sharia principles. The results show that compliance  with  sharia  principles  is  a  public  expectation.  The  standard policy  that  contains  the  agreement  between  the  Takaful  company  and  the customer becomes the means to ensure compliance with sharia compliance by elaborating the principles of sharia in the policy to be implemented. The fundamental  difference  in  mechanisms  between  sharia  and  conventional insurance can be realized through a standard policy, with reference to  the standard  policy  guidelines  issued  by  the  Indonesian  Sharia  Insurance Association (AASI).
Keywords: compliance with sharia principles - policy standards

## Abstrak
Salah  satu  isu  strategis  lambatnya  pertumbuhan  industri  asuransi syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasasi asuransi syariah,  yang  berdampak  terhadap  rendahnya  pemahaman  masyarakat terhadap  perbedaan  antara  asuransi  syariah  dan  konvensional,  khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dan kontribusi sebagai dana tabarru ’ yang  berbeda  dengan  premi.  Berkaitan  dengan  itu,  penelitian  ini  mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip–prinsip syariah melalui penggunaan polis  standar  asuransi  syariah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dan  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  hukum  normatif  berupa penelitian untuk menemukan hukum suatu perkara dengan menggambarkan dan  menganalisis  data  terkait  implementasi  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah  ini  merupakan  ekspektasi  masyarakat.  Polis  standar  yang  berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah menjadi sarana
untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  ( sharia  compliance ) dengan  cara  mengelaborasi  prinsip-prinsip  syariah  dalam  polis  untuk diimplementasikan.  Perbedaan  mekanisme  yang  mendasar  antara  asuransi syariah  dan  konvensional  dapat  diwujudkan  melalui  polis  standar,  dengan mengacu  pada  pedoman  standar  polis  yang  dikeluarkan  oleh  Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
Kata Kunci: kepatuhan terhadap prinsip syariah- standar polis

## Pendahuluan
Berlakunya  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian mengubah peta
regulasi industri asuransi di Indonesia.  Undang-undang  ini secara tegas mengatur keberadaan asuransi  syariah  berdampingan dengan  asuransi  konvensional. Dengan demikian, eksistensi asuransi  syariah  sebagai  alternatif asuransi  yang  dapat  dipilih  oleh masyarakat telah mempunyai
landasan hukum, walaupun belum dirasakan optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undangan  yang  khusus mengatur tentang asuransi syariah,
sebagaimana halnya regulasi perbankan  syariah.  (Perbankan Syariah  diatur  dalam  perundang- undangan  tersendiri,  yaitu  UU Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah ).  Implikasi
yuridis dari pengaturan dalam UU Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian  tersebut    adalah terjadinya dualisme hukum
asuransi di Indonesia, yakni
berlaku  lebih  dari  sistem  hukum untuk  mengatur  bidang  asuransi, yaitu hukum asuransi
konvensional  dan  hukum  asuransi syariah. Pembaruan hukum perasuransian ini merupakan langkah antisipatif sekaligus memanfaatkan peluang untuk mengembangkan  industri  asuransi syariah di Indonesia sejalan dengan  perkembangan  industri keuangan  syariah  global.  Sebagai bagian  dari  institusi  keuangan syariah, pertumbuhan dan perkembangan  industri  asuransi syariah secara global menunjukkan  pertumbuhan  dan perkembangan yang positif, khususnya di Negara-negara
dengan  pangsa  pasar  kunci,  yaitu Saudi Arabia, UAE dan Malaysia. Berdasarkan  analisa Ernst  & Young ,  salah  satu  perusahaan penyedia  jasa  profesional  dunia, pertumbuhan pasar asuransi syariah  ( takaful )  global  berkisar 14  %  pada  tahun  2014,  dan  pada tahun  2017,  industri  asuransi syariah global dapat berkontribusi hingga  mencapai  lebih  dari  US $  20  Triliun  (Ernst  &  Young, 2014:3). Di tingkat regional, pasar terbesar  asuransi  syariah  yakni Saudi Arabia dan Malaysia menyumbang  hampir  44  %  dari kontribusi  total  asuransi  syariah global.  ( Malaysia  International Islamic Financial Centre, 2014:1).
Asuransi syariah di Indonesia pun
memperlihatkan perkembangan yang  positif,  dan  berkontribusi sebesar 15-20 % terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional (Lihat  hasil  penelitian  Lastuti Abubakar, dkk. Urgensi Sertifikasi  Kelembagaan  Takaful dalam Rangka Perlindungan
Nasabah, 2014). Berdasarkan data yang  dikeluarkan  oleh  AASI market  share (pangsa  pasar) asuransi  syariah  terhadap  industri asuransi  sebesar  5,  25  %,  dengan kontribusi  donasi  sebesar  176, 796.12 Miliar. Secara keseluruhan, jumlah  perusahaan  /unit  asuransi syariah pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebagaimana  dapat  dilihat  dari tabel di bawah ini :
Tabel 1 . Jumlah Unit dan Perusahaan Asuransi Syariah Q1 2016
Sumber : AASI, Data Bisnis Asuransi dan Re-asuransi Syariah Q1 2016.
No Keterangan Q1 2016
Q1 2015 1 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 5 3 2 Perusahaan Asuransi Umum Syariah 4 2 3 Unit    Syariah  Perusahaan  Asuransi Jiwa 19 18 4 Unit  Syariah  Perusahaan  Asuransi Umum 24 23 5 Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3 TOTAL 55 49
Berdasarkan  data    pada  tabel 1  dapat  dilihat  bahwa  pelaku usaha  asuransi  syariah  sebagian besar  masih  berbentuk  unit  usaha syariah sebagai bagian dari perusahaan asuransi konvensional, yakni  berjumlah  46  Unit  usaha,
sedangkan yang berbentuk perusahaan mandiri hanya
berjumlah  9  perusahaan.  Kondisi
ini  mempengaruhi  pengambilan kebijakan  dan  regulasi  asuransi syariah  di  Indonesia,  khususnya gagasan untuk mengusulkan
dibentuknya undang-undang khusus tentang asuransi syariah.
Selanjutnya, pertumbuhan dan  kontribusi  asuransi  asuransi syariah  dapat  dilihat  dari  tabel- tabel di bawah ini :

## Tabel 2. Pertumbuhan Aset, Investasi, Kontribusi dan Klaim Asuransi
Syariah Triwulan IV 2015 Dalam Milyar Indikator Q1 2016 Q1 2015 Pertumbuhan Aset 28,967.00 23,803.00 21,69 % investasi 25,726.00 20,808.00 23,64 % Kontribusi Bruto 2,753.00 2,497.00 10.25 % Klaim Bruto 895.00 863.00 3,71 % Sumber : AASI 2016 Tabel 3. Pendapatan Kontribusi thn 2016  dan Pertumbuhannya Dalam Milyar Indikator Q1 2016 Q1 2015 Pertumbuhan Asuransi Jiwa Syariah 2,168 2,119 2,31 % Asuransi  Umum  & Reasuransi Syariah 585 378 54,76 % Jumlah  Asuransi  & Reasuransi Syariah 2,753 2,497 10,25 % Sumber : AASI 2016 Pertumbuhan  aset,  investasi dan  kontribusi    industri  asuransi syariah  mencatat  pertumbuhan walaupun terjadi penurunan
dibanding tahun sebelumnya,
dengan  mencatat  pertumbuhan aset  asuransi  syariah  sebesar 21,69  %  dan  investasi  sebesar 23,64 %. Pertumbuhan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 10,25    % memperlihatkan kenaikan  apabila  dibandingkan dengan  tahun  2015  yang  hanya mencatatkan  pertumbuhan  tidak lebih dari 5 %.
Berdasarkan  data  di  atas, dapat dilihat bahwa industri asuransi  syariah  sebagai  bagian dari sektor jasa keuangan menunjukkan  perkembangan  dan kontribusi  positif  dalam  aktivitas ekonomi  Indonesia.  Ke  depan, potensi  pengembangan  asuransi syariah di Indonesia akan semakin meningkat seiring tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi syariah.  Selain  itu,  sumber  daya insani  asuransi  syariah  semakin professional  dengan  kewajiban sertifikasi (Lastuti Abubakar, 2014).
Kesiapan  regulasi  merupakan salah satu faktor pendukung untuk dapat  mendorong  perkembangan asuransi  syariah di  Indonesia. Hal
ini  mengingat  asuransi  syariah bertumpu  pada  prinsip  syariah, yang harus diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan menyadari  pentingnya  regulasi bagi  setiap  industri,  termasuk asuransi syariah agar dapat
mendorong perkembangan insdustri  secara  cepat,  tumbuh sehat dan akuntabel. (Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap INB Syariah 2015-2019;37).
Selain  isu  regulasi,  kesiapan sumber  daya  insani  merupakan salah  satu  isu  strategis  dalam pengembangan  industri  keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, mengingat  sumber  daya  insani inilah yang akan menjadi penggerak dalam melakukan inovasi produk, peningkatan kualitas
proses internal
perusahaan  dan  layanan  kepada peserta.  (Otoritas  Jasa  Keuangan Syariah  Roadmap  IKNB  Syariah 2015-2019:39 ) Ke dua isu strategis ini, memerlukan dukungan  baik  dari  pemerintah, dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa Keuangan  maupun  dari  Asosiasi
Asuransi Syariah (AASI).
Asosiasi  telah  melakukan  upaya- upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui peningkatan pengetahuan  sumber  daya  insani dengan  melaksanakan  program sertifikasi agen. Selain itu, asosiasi  juga  telah  menerbitkan pedoman  polis  asuransi  jiwa  dan asuransi umum berdasarkan prinsip syariah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Pedoman  ini  bertujuan  untuk menjadi  panduan  bagi  perusahaan asuransi syariah untuk mengakomodasikan prinsip- prinsip  syariah  ke  dalam  polis asuransi. Sosialisasi pedoman polis asuransi syariah telah dilakukan  pada  bulan  Mei  2014 kepada
seluruh perusahaan
asuransi syariah. Diharapkan mulai Januari 2015 seluruh
perusahaan asuransi syariah sudah memiliki  polis  standar  asuransi jiwa  syariah  dan  asuransi  umum syariah yang sesuai dengan pedoman  polis  yang  dikeluarkan oleh  AASI.  Salah  satu  kendala yang  dihadapi  industri  asuransi syariah di Indonesia dalam
meningkatkan pangsa pasar adalah  memberikan  pemahaman tentang asuransi syariah.
Direktorat Institusi Keuangan Non Bank  (IKNB)  Syariah  –  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  mengakui sulitnya  mengedukasi  masyarakat terkait  aktivitas  asuransi  syariah ini  (Hasil  wawancara  dengan Direktur  IKNB  Syariah  OJK, Bapak Muchlasin pada tanggal 23 Mei  2014).  Kesulitan  ini  muncul antara  lain  pemahaman  asuransi syariah yang kadangkala ditafsirkan  dengan  mengacu  pada mekanisme  asuransi  konvensional atau  pemahaman  yang  tidak  utuh terhadap prinsip syariah, sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat  terhadap  perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Contoh kesalahpahaman yang
lazim ditemukan adalah anggapan bahwa  kontribusi  dalam  asuransi syariah  disamakan  dengan  premi dalam asuransi konvensional, padahal  secara  yuridis  kontribusi yang  diserahkan  oleh  peserta kepada  perusahaan    asuransi syariah merupakan pemberian dana  dari  peserta  berdasarkan akad tabarru (akad  hibah)  untuk tujuan  tolong  menolong  diantara para  Peserta  yang  tidak  bersifat dan bukan untuk tujuan komersial
yang disebut dengan Dana Tabarru’ (Lihat  Pedoman  Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah, Asosiasi Asuransi
Syariah  Indonesia,  2014 ). Dana Tabarru ini  selanjutnya  dikelola oleh  perusahaan  asuransi  syariah untuk  kepentingan  Para  Peserta, sesuai  tujuan  asuransi  syariah. Menyadari pentingnya polis standar  sebagai  salah  satu  upaya untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara perusahan  asuransi  syariah  dan para Peserta berdiri diatas landasan  prinsip  syariah,  maka substansi polis syariah seharusnya merepresentasikan  prinsip-prinsip syariah sehingga memberikan
kepastian dan jaminan bagi Peserta bahwa produk dan mekanisme asuransi syariah patuh kepada prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut,  penelitian  ini  bermaksud mengkaji dan menganalisis bagaimana  implementasi  prinsip– prinsip syariah
melalui penggunaan polis standar asuransi syariah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian  Hukum  Normatif  dan bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian Hukum Normatif berupa penelitian untuk
menemukan  hukum  In  Concreto, yaitu penelitian untuk menemukan hukum  bagi  suatu  perkara in
concreto (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:22). Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu
menggambarkan dan menganalisis data  yang  diperoleh  berupa  data sekunder  dan  didukung  oleh  data primer mengenai berbagai masalah  yang  berkaitan  dengan implemntasi  kepatuhan  terhadap prinsip syariah melalui
penggunaan  polis  standar  dalam praktik asuransi syariah.
Hasil Penelitian Dan Analisa a) Polis Sebagai Bukti Adanya Perjanjian Antara Perusahaan  dan  Peserta dalam  Aktivitas  Asuransi Syariah . Pasal  1  Angka  2  UU  Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian      mengatur  bahwa Asuransi Syariah adalah
kumpulan  perjanjian,  yang  terdiri atas  perjanjian  antara  perusahaan asuransi  syariah  dan  pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang  polis,  dalam  rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan  prinsip  syariah  guna saling  menolong  dan  melindungi dengan  cara  :  (1)  Memberikan penggantian  kepada  para  peserta atau pemegang polis karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang timbul,  kehilangan  keuntungan, atau  tanggung  jawab  hukum kepada pihak ketiga yang mungkin  diderita  peserta  atau pemegang  polis  karena  terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau (2) Memberikan  pembayaran  yang didasarkan  pada  meninggalnya peserta  atau  pembayaran  yang didasarkan  pada  hidupnya  peserta
dengan  manfaat  yang  besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Undang-Undang Perasuransian menggunakan
istilah  pemegang  polis,  namun tidak menjelaskan apa yang
dimaksud  dengan  polis.  Pasal  1 Angka 22
Undang-undang
Perasuransian  mengatur  tentang siapa  yang  dimaksud  dengan pemegang polis,  yaitu  Pihak  yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Peursahaan Asuransi,  Perusahaan  Asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk  mendapatkan  perlindungan atau  pengelolaan  atas  risiko  bagi dirinya,  tertanggung  atau  peserta lainnya. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perasuransian,  yang  dimaksud dengan  prinsip  syariah  adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang
syariah  (Lembaga  yang  diberi
kewenangan  menerbitkan  Fatwa adalah  Dewan  Syariah  Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia ).  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  dasar hubungan hukum antara perusahaan  dan  Peserta  adalah perjanjian  yang  dituangkan  dalam
polis, yang secara khusus mengatur  tentang  kontribusi  yang harus  diserahkan  oleh  Peserta kepada Perusahaan (dana tabarru’ ), selanjutnya akan dikelola untuk kepentingan seluruh Peserta berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong. Pasal 26 UU
Perasuransian  menyebutkan  polis sebagai  cakupan  standar  perilaku usaha  yang  wajib  dipenuhi  oleh perusahaan  asuransi,  termasuk asuransi syariah. Selanjutnya, kewajiban  menerbitkan  polis  ini selanjutnya  diatur  dalam  POJK Nomor  23/POJK.05/2015  tentang Produk  Asuransi  dan  Pemasaran Produk Asuransi. Di dalam POJK inilah definisi polis asuransi diatur dalam  Pasal  1  Angka  6,  yaitu “akta  perjanjian  asuransi  atau dokumen  lain  yang  dipersamakan dengan  akta  perjanjian  asuransi,
serta dokumen lain yang merupakan  satu  kesatuan  yang tidak terpisahkan dengan perjanjian  asuransi,  yang  dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis”. Menurut hemat penulis, definisi  polis  ini  agak  berlebihan karena  menyebutkan  bahwa  polis adalah akta perjanjian, dan
memuat  perjanjian  antara  pihak perusahaan asuransi dan pemegang  polis.  Mungkin  yang dimaksud pembuat peraturan
adalah akta perjanjian yang memuat kesepakatan diantara para pihak. Sebelum UU Perasuransian dan POJK,
kewajiban menerbitkan  polis  sudah  diatur dalam  Pasal  255  Kitab  Undang- undang Hukum Dagang (KUHD), yang  mengatur  bahwa  perjanjian asuransi  harus  dibuat  secara tertulis  dalam  bentuk  akta  yang disebut polis. Peraturan Pemerintah  Nomor  73  Tahun 1992  Tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perasuransian  (Peraturan Pemerintah  ini  telah  mengalami beberapa  kali  perubahan,  yang
terakhir diubah dengan PP Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peratuan Pemerintah  Nomor  73  Tahun 1992  Tentang  Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian) secara implisit  mengakui  bahwa  bentuk perjanjian  asuransi  dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut polis.  Hal ini dapat dilihat dalam Pasal  19  PP  Nomor  73  Tahun 1992,  bahwa  “polis  atau  bentuk perjanjian  asuransi  dengan  nama apapun,  berikut  lampiran  yang merupakan  kesatuan  dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat
menimbulkan  penafsiran  yang berbeda  mengenai  risiko  yang ditutup  asuransinya,  kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,  atau  mempersulit tertanggung    mengurus  haknya”. Mengacu  pada  ke  dua  pengaturan di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  polis  merupakan  bentuk tertulis perjanjian asuransi.
Berkaitan  dengan  format  polis, tampaknya POJK mengadopsi apa yang  sudah  diatur  dalam  PP Nomor  73  Tahun  1992.  Mengacu pada beberapa peratutan
sebagimana telah diuraikan, maka polis  wajib  diterbitkan  sebagai perjanjian  tertulis  yang  memuat hak dan kewajiban baik perusahaan asuransi maupun pemegang polis.
Dalam  praktik,  polis  adalah bukti  tertulis  yang  dikeluarkan oleh  perusahaan  asuransi,  baik konvensional maupun syariah kepada  pihak  yang  menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Dengan
demikian, dalam aktivitas asuransi, polis  mempunyai  fungsi  penting, antara  lain  :  (1)  bukti  tertulis adanya  hubungan  hukum    yang timbul  dari  perjanjian  (akad) antara  perusahaan  asuransi,  baik konvensional maupun syariah dengan  para  peserta,  (2)  dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak,  serta  tanggung  jawab  yang harus  dipikul  ke  dua  belah  pihak, (3)  Khusus  bagi  asuransi  syariah, polis memuat klausul-klausul sebagai implementasi dari prinsip- prinsip syariah.
Dapat dikatakan bahwa fungsi utama polis adalah jaminan dan  kepastian  bagi  perlindungan hukum  terhadap  ke  dua  belah
pihak,  baik  perusahaan  maupun peserta.  Sebelum  diterbitkannya pedoman polis standar oleh AASI, polis yang dikeluarkan oleh
perusahaan asuransi syariah belum  seragam.  Secara  khusus, pedoman  polis  asuransi  syariah yang  diterbitkan  oleh  AASI,  akan
mempermudah pelaku usaha asuransi syariah untuk
menerjemahkan prinsip syariah ini ke  dalam  klausul  polis  secara tepat.  Selain  itu,  diharapkan  akan terdapat keseragaman pemahaman terhadap  prinsip  syariah,  yang berguna  untuk  meminimalisasi perbedaan  penafsiran  terhadap prinsip  syariah.    Implementasi kepatuhan terhadap prinsip
syariah  ( sharia  compliance )  ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas asuransi  syariah.  Dari  perspektif hukum, kepatuhan terhadap
prinsip syariah memberikan kepastian  dan  jaminan  hukum bagi  masyarakat  pengguna  jasa asuransi  syariah.  Selain  pedoman polis  yang diterbitkan oleh AASI, substansi  polis  asuransi  syariah perlu memperhatikan tujuan
asuransi syariah sebagaimana dirumuskan  dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa  yang  dimaksud  dengan asuransi  syariah  ( ta’min,  takaful atau tadhamun )  adalah:
“Usaha  saling  melindungi  dan
tolong menolong diantara
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan  pola  pengembalian untuk  menghadapi  risiko  tertentu melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai dengan prinsip syariah”. Berdasarkan  pengertian  tersebut, asuransi  syariah  memiliki  elemen penting yaitu usaha saling melindungi, dengan menggunakan dana/aset tabarru berdasarkan prinsip  syariah.  Kedudukan  Dana Tabarru ini berbeda dengan premi dalam asuransi konvensional. Premi  yang  dibayarkan  oleh pemegang  polis  menjadi  milik perusahaan,  dan  atas  pembayaran premi  tersebut  tertanggung  atau pihak  yang  diasuransikan  akan memperoleh manfaat apabila kejadian yang diperjanjikan
terjadi.  Dana tabarru merupakan kontribusi  dari  seluruh  peserta asuransi  yang  ditujukan  untuk saling  menolong  diantara  mereka, yang  pengelolaannya  diserahkan kepada perusahaan asuransi.
Akad Tabarru dan  dana Tabarru inilah yang menjadi salah satu  pembeda  antara  mekanisme asuransi syariah dan konvensional. Selain  akad Tabarru’ ,  untuk memenuhi  tujuan  komersial  nya,
perusahaan asuransi syariah dimungkinkan untuk menggunakan akad-akad lain yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan, baik dari jasa mengelola  dana  maupun  investasi dana.  Dengan  kata  lain,  dalam praktik  asuransi  syariah  sebagai pelaku  usaha,  ada  akad-akad komersial yang juga harus
mematuhi prinsip syariah. Berbeda  dengan  asuransi  syariah, dalam asuransi konvensional
hanya terdapat satu jenis perjanjian  yang bersifat komersial, yaitu  perjanjian  asuransi  yang dituangkan  dalam  polis.  Oleh karena  itu,  polis  asuransi  syariah sekurangnya  memuat  dua  akad, yakni akad tabarru’ (non
komersial) dan akad tijarah (akad komersial) untuk mencapai tujuannya.  Akad  komersial  yang digunakan sebagai dasar hubungan hukum bagi perusahaan asuransi  syariah,  adalah  :  (1) Akad Wakalah  bil  Ujrah ;  yaitu akad antara Peserta secara kolektif atau  individu  dengan  Pengelola dengan  tujuan  komersial  yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau
wewenang yang diberikan, dengan  imbalan  berupa  ûjrah  (fee atau  upah)  (Ahmad  Subagyo, 2009);  (2)  Akad Mudharabah ; yaitu  akad  antara  Peserta  secara kolektif  atau  individu  dengan
Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa  kepada  Perusahaan  sebagai mudharib untuk mengelola investasi  dana Tabarru’ dan  atau investasi  Dana  Peserta  yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan  Polis;  (3)  Atau  akad Mudharabah  Musytarakah ,  yaitu akad antara Peserta secara kolektif atau  individu  dengan  Perusahaan dengan  tujuan  komersial,  yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib
untuk  mengelola  Dana Tabarru ’ dan  Dana  Investasi  Peserta,  yang digabungkan  dengan  kekayaan Perusahaan,  sesuai  bagi  hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan  komposisi  investasi yang  digabungkan  dan  telah disepakati sebelumnya.
Perbedaan  antara  akad  dalam mekanisme  asuransi  konvensional dan asuransi syariah di atas, harus dijabarkan  ke  dalam  klausul- klausul  dalam  polis.  Oleh  karena itu,  penerbitan  pedoman  polis akan  sangat  bermanfaat  untuk mengarahkan  perusahaan  asuransi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip  syariah.    Selain menerbitkan pedoman polis,
AASI  terus  mendorong  sumber daya  manusia  dalam  aktivitas asuransi  syariah,  khususnya  agen penjual  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip  syariah  ini  dapat disampaikan  dengan  baik  kepada masyarakat.
Program sertifikasi agen penjual dilakukan secara berkelanjutan.  Terhitung  1  Juli 2014  agen  asuransi  syariah  tidak diperkenankan lagi menjual
produk  asuransi  syariah  apabila
belum memiliki sertifikasi asuransi  syariah.  Ke  dua  upaya yang  dilakukan  oleh  AASI  ini saling  melengkapi  satu  sama  lain. Polis  asuransi  syariah  yang  sudah seragam dan sesuai dengan prinsip  syariah  memudahkan  para agen  penjual  memasarkan  produk asuransi  syariah,  sedangkan  agen penjual  yang  sudah  bersertifikasi diharapkan  dapat  memberikan jaminan  bahwa  produk  yang ditawarkan sudah mematuhi
prinsip syariah. Pemahaman terhadap  prinsip  syariah  menjadi sangat relevan mengingat terdapat perbedaan  yang  mendasar  antara asuransi konvensional dan syariah.
Sebelum diterbitkan pedoman polis  asuransi  syariah  oleh  AASI, dasar  hukum  penerbitan  polis mengacu  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah,
yang mengatur bahwa akad (perjanjian)  antara  perusahaan asuransi syariah dan peserta harus mengakomodasikan hal-hal sebagai  berikut  :  (1)  kontrak (akad)  tidak  mengandung gharar (penipuan); maysir (judi); riba;
zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat; Kontrak  harus  jelas  menyebutkan akad tabarru untuk kontribusi dari
nasabah selaku partisipan (peserta)    kepada  perusahaan asuransi  syariah  (takaful),  dan akad  tijarah  untuk  pengelolaan dana tabarru . (2) Kontribusi yang diberikan  oleh  partisipan  sebagai dana tabarru yang  akan  dikelola oleh  perusahaan takaful .  (3)  Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.  (4)  Cara  dan  waktu pembayaran  kontribusi.  (5)  Jenis akad tijarah
Pedoman polis yang dikeluarkan  oleh  AASI  mengatur lebih  rinci  mengenai  hak  dan kewajiban para pihak, dan menerjemahkan
bagaimana prinsip  syariah  dielaborasi  dalam polis  asuransi  syariah.  Sebagai bagian  dari  sistem  keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan asuransi syariah dalam menawarkan  produknya.  Secara
konseptual, asuransi syariah bertumpu  pada  pembagian  risiko
( risk sharing ) diantara para
peserta berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan saling
menolong  ( mutual  cooperation ) melalui  kontribusi  sukarela  yang menjadi dana tabarru , dan selanjutnya dikelola oleh
perusahaan asuransi syariah untuk kepentingan  para  peserta.  Hal  ini berbeda  dengan  konsep  asuransi konvensional yang bertumpu pada pengalihan  risiko  dari  peserta kepada perusahaan asuransi(Lastuti Abubakar, 2013:604.). Beberapa elemen
yang dilarang dalam akad asuransi syariah,  antara  lain  :  (1) Gharar : ketidakpastian  hak  para  pihak secara  kontraktual  yang  sering menjadi  sumber  sengketa.  Dalam asuransi konvensional unsur gharar (ketidakpastian/ uncertainty )  ini  dapat  dilihat  dari  kedudukan para  pihak,  dimana  satu  pihak (perusahaan  asuransi)  mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan  dari  hasil  investasi premi  yang  dibayarkan  oleh tertanggung, namun  di  pihak lain, tertanggung  tidak  memiliki  akses pada dana tersebut. ( Ethica Institute , 2015) (2) Maysir : dalam
asuransi  syariah  unsur  spekulasi dalam  kontrak  asuransi  dapat disimpulkan dari kewajiban tertanggung untuk membayar premi untuk mengharapkan jumlah  yang  lebih  besar  apabila terjadi  kerugian,  namun  akan kehilangan premi yang dibayarkan apabila  “kejadian  yang  belum tentu  “  tersebut  tidak  terjadi.  (3) Riba :  setiap  kelebihan  jumlah
yang dikenakan yang tidak seimbang dengan kewajiban.
Dalam asuransi konvensional, unsur  riba  ini  diperoleh  melalui dua  cara  yaitu  :  riba  yang diperoleh secara langsung sebagai
kelebihan  atau  selisih  antara dalam  pembayaran premi dengan pembayaran  klaim  asuransi,  dan yang    ke  dua,  riba  tidak  langsung yang diperoleh sebagai keuntungan atas investasi berbasis  bunga  yang  dilakukan oleh  perusahaan  asuransi  dalam mengelola premi asuransi.
Mengacu  pada  unsur-unsur yang  dilarang  dalam  prinsip syariah  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  beberapa  perbedaan antara  asuransi  konvensional  dan syariah yang harus diakomodasikan dalam polis.
Tabel 3.1. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi
Syariah Asuransi Konvensional Asuransi Syariah Kontrak  asuransi  konvensional adalah  kontrak  yang  murni melibatkan ketidakpastian ( uncertainty ) Kontrak asuransi syariah didasarkan pada kerjasama saling menguntungkan melalui kontribusi peserta Perusahaan asuransi melaksanakan kontrak atas namanya sendiri Perusahaan mengelola dan menginvestasikan premi berdasarkan  akad  mudharabah  , dan peserta mempunyai penyertaan dalam dana tabarru’. Premi menjadi milik perusahaan sebagai imbalan atas klaim yang harus dibayar oleh perusahaan. Dana  kontribusi  merupakan  dana yang tidak dimiliki oleh perusahaan,  melainkan  menjadi dana  untuk  kerjasama  saling menolong  (cooperative  insurance account) Seluruh  premi  setelah  dikurangi dari  biaya  klaim  merupakan keuntungan perusahaan Seluruh kelebihan setelah dikurangi  ,  premi  didistribusikan diantara para peserta berdasarkan
rasio  kontribusi  atau  berdasarkan metode yang disepakati. Seluruh  keuntungan  investasi akan menjadi milik perusahaan Keuntungan    berbasis  bagi  hasil dari  investasi  kontribusi,  setelah dikurangi    bagian  pengelola, menjadi milik dana partisipan. Perusahaan dan tertanggung merupakan  dua  entitas  yang terpisah Perusahaan  asuransi  syariah  dan peserta adalah sama, yaitu anggota  dari  dana  yang  dikelola, untuk  saling  menanggung  satu sama lain terhadap kerugian. Para partisipan  bersama-sama  berbagi risiko ( risk sharing ) Menyediakan perlindungan terhadap risiko  yang tidak dapat ditentukan  (kemungkinan  rugi, tidak rugi atau untung) Hanya menyediakan perlindungan  terhadap  kerugian yang nyata ( kemungkinan rugi) Sisa  kekayaan  asuransi  saat dilikuidasi dipegang oleh perusahaan Sisa  kekayaan  diserahkan  untuk amal saat likuidasi. Sumber : diolah dari Ethica Institute, Understanding Takaful- Islamic Insurance , 2016
Selanjutnya, berdasarkan
pada  perbedaan  subtansi  di  atas, maka dapat disimpulkan beberapa
unsur esensialia yang harus terkandung  dalam  polis  asuransi syariah,  antara  lain  :  (1)  Asuransi syariah menawarkan proteksi berbasis  prinsip  syariah  melalui kerjasama saling menolong ( mutual cooperation ). (2) Hubungan kontraktual antara perusahaan  asuransi  dan  peserta berdasarkan itikad baik dimana ke dua  belah  pihak  dalam  kontrak membuka  semua  fakta  material yang  relevan  tanpa  ada  keinginan
untuk menipu, curang atau
merugikan pihak lain. (3) Hubungan  hukum  berdasarkan  3 akad  utama,  yaitu Musyarakah
diantara  para  peserta  untuk  dana
Tabarru’ , Wakalah atau
perwakilan antara perusahaan
dengan  peserta,  dan Mudharabah antara  peserta  dengan  pengelola dana.  (4)  Perusahaan  asuransi dalam kapasitasnya sebagai pengelola  dana tabbaru hanya bertanggung  jawab  dalam  hal terbukti terjadi kelalaian
pengelolaan  oleh  perusahaan.  (5) Para pihak harus memenuhi
kewajiban dalam
kontrak,
termasuk  syarat-syarat  yang  tidak secara  langsung  berkaitan  dengan sifat kerjasama dalam kontrak. (6) Perusahaan asuransi dapat memperoleh komisi atas jasa yang ditawarkan, namun demikian keuntungan  yang  diperoleh  dari investasi  dana  berdasarkan  akad mudharabah harus didistribusikan sesuai  dengan  porsi  investasi masing-masing.  (7)  Dalam  hal terjadi kerugian pada para peserta, maka  perusahaan  asuransi  dapat menggantungkan  pada  kewajiban para  peserta  demi  kepentingan para  peserta.  alternatif  lainnya,
peserta  asurasi    dan  pihak  yang menyebabkan kerugian dapat bermusyawarah sesuai prinsip syariah.  (8)  Dewan  Pengawas Syariah  harus  mengawasi  bahwa mekanisme asuransi syariah patuh pada prinsip syariah.
b) Substansi yang harus
dimuat  dalam  polis  standar untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Berdasarkan  pedoman  polis asuransi  syariah  yang  diterbitkan oleh AASI, dengan mengacu pada regulasi  yang  berkaitan  dengan aktivitas  asuransi  syariah,  polis standar  asuransi  syariah  wajib memuat  substansi  sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.2. Klausul yang wajib dicantumkan dalam polis
(contoh asuransi jiwa) syariah. No   klausul Rincian klausul Keterangan klausul 1 Pembentukan dana tabarru untuk setiap lini usaha dalam  hal  jumlah  bilangan  besar untuk  suatu  lini  usaha  belum memenuhi  jumlah  bilangan  besar, perusahaan  dapat  membentuk  dana tabarru’ secara gabungan dari beberapa lini usaha Apabila  dana tabarru’ dibentuk secara gabungan dari beberapa lini usaha,maka harus disebutkan apakah lini usaha sejenis atau keseluruhan tanpa membedakan jenis produk. 2 Penggunaan dana tabarru a. pembayaran santunan kepada Peserta b. pembayaran reasuransi c. pembayaran kembali Qardh d. pengembalian Dana Tabarru’ 3 Pengembalian dana tabarru
a. pembatalan polis
b. penghentian polis oleh
Peserta c. Penghentian polis oleh Perusahaan d. Pembayaran Kontribusi Dana Tabarru’ 4 Akad yang digunakan a. akad Tabarru’ b. Akad Tijarah 5 Pembayaran kontribusi  dari Peserta a. cara dan waktu pembayaran kontribusi b. cara  pengajuan  permintaan pembayaran klaim c. saat berlakunya asuransi d. tenggang waktu pembayaran kontribusi e. periode  perusahaan  tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi f. bahasa yang dijadikan acuan dalam sengketa apabila  menggunkana  dua bahasa 6 Hak dan kewajiban Peserta a. objek yang dikuasakan pengelolaannya b. hak  dan  kewajiban  peserta secara  kolektif  /individu sebagai  muwakkil  (pemberi kuasa) c. hak dan kewajiban Perusahaan untuk menanggung kerugian d. batasan kuasa atau wewenang Perusahaan e. besaran,  cara  dan  waktu pemotongan ujrah (fee). 7 Objek yang dikuasakan kepada Perusahaan a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana
c. pembayaran klaim
d. underwriting
e. pengelolaan portofolio risiko f. pemasaran g. investasi 8 Hak Perusahaan a. tidak berhak atas memperoleh  bagian  hasil investasi  (akad  wakalah  bil ujrah) b. berhak  memperoleh  bagian investasi ( akad
mudharabah/mudharabah
musytarakah) 9 Klausul khusus dalam akad Mudharabah a. hak  dan  kewajiban  Peserta secara  kolektif  /individu sebagai pemilik dana (sahibul mal) b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib) c. batasan  wewenang  yang diberikan  Peserta  kepada Perusahaan d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi 10  Klausul khusus dalam akad Mudharabah Musytarakah a. hak  dan  kewajiban  Peserta secara kolektif/individu b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib) c. batasan  wewenang  yang diberikan  Peserta  kepada Perusahaan d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi 11  Pemotongan biaya melalui  bagi  hasil  investasi yang  dilakukan  diakhir  atau dibelakang Dengan cara hasil investasi yang diperoleh  dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya2  dan  setelahnya diperhitungkan bagi hasil kepada Peserta 12  Biaya-biaya Biaya  yang  dikenakan  kepada Peserta 13  Akad Tijarah a. Akad Wakalah bil Ujrah b. Akad Mudharabah Pengelolaan risiko dan pengelolalan  investasi Dana Tabarru’ 14  Surplus underwriting a. seluruhnya  ditambahkan  ke dalam Dana Tabarru’ b. sebagian  ditambahkan  ke dalam Dana Tabarru’, sebagian  dibagikan  kepada Peserta c. Sebagaian  ditambahkan  ke dalam Dana Tabarru’, sebagian  dibagikan  kepada Peserta dan Perusahaan. Dalam  hal masih  terdapat Qardh dalam kewajiban Syarat menerima surplus  underwriting  : telah membayar kontribusi, tidak sedang  dalam  proses penyelesaian klaim, tidak  pernah  menrima pembayaran klaim yang  melebihi  jumlah kontribusi yang dialokasikan  ke  dana tabarru, dan tidak
Dana Tabarru’ atau pembagian surplus underwriting, perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting. menghentikan polis. Pilihan pembagian surplus  underwriting tidak  dapat  diubah sampai berakhir polis Peserta berupa badan , maka pembagian surplus  underwriting akan diterima badan surplus  underwriting berdasarkan aktiva dalam kas (cash basis) 15  Ketentuan Qardh a. dana Tabarru’ tidak  cukup membayar  santunan/klaim kepada Peserta
b. pengembalian Qardh kepada Perusahaan  dilakukan  dari surplus  underwriting atau Dana Tabarru. 16  Pengaturan Perselisihan a. musyawarah untuk mufakat b. Badan  Mediasi  Asuransi syariah c. Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) d. Pengadilan Agama e. Pengadilan Negeri Pemilihan forum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, baik relatif maupun absolut. 17   Penutup Selain  hal  yang  diatur  dalam  polis, maka berlaku ketentuan perundang- undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 18   Keterangan Polis wajib mengacu pada pedoman polis yang dikeluarkan oleh AASI Pedoman  polis  AASI terdiri  dari  asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Sumber : Pedoman  Polis Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah
AASI 2014
Berdasarkan  pedoman  yang dikeluarkan  oleh  AASI  tersebut, perlu  diberikan  beberapa  catatan tentang  praktik  pembuatan  polis standar,  khususnya  klausul  yang
harus dimasukkan dalam polis dan diperhatikan oleh perusahaan
asuransi  syariah,  yaitu  :  (1) Perusahaan  asuransi  syariah  perlu melihat  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan,
khususnya berkaitan  dengan  implementasi prinsip  perlindungan  konsumen yang  diatur  dalam  Pasal  2  POJK, antara  lain  prinsip  transparansi.
Berdasarkan Pasal 4 POJK tersebut perusahaan asuransi syariah wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan  yang  akurat,  jujur,  jelas, dan
tidak menyesatkan.
Berkenaan  dengan  polis  standar, maka  informasi  tersebut  dapat disampaikan pada saat perusahaan menyampaikan  polis  pada  Peserta
atau pemegang polis. (2) Mengingat  polis  standar  adalah bukti  adanya  perjanjian  diantara Perusahaan dan Peserta, diperlukan pemahaman yang komprehensif  terhadap  seluruh ketentuan  yang  berlaku  bagi asuransi  syariah,  sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  (3)  Asosiasi  Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai organisasi yang menerbitkan pedoman  perlu  menindaklanjuti
kewajiban penyesuaian polis seluruh  asuransi  syariah  dengan pedoman  ini  dengan  melakukan pemeriksaan  dan  kajian  terhadap standar polis yang sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi  syariah  dan  menyatakan bahwa  polis  sudah  sesuai.  (4) Asosiasi perlu melakukan kordinasi  dengan  OJK  terkait standarisasi  polis  ini,  khususnya menyangkut pelanggaran dan ketidakpatuhan  terhadap  prinsip syariah  yang  terkandung  dalam polis.
c) Pengaturan Standarisasi Polis Asuransi Syariah Tidak ditemukan regulasi yang  mengatur  kewajiban  tentang standar  polis  asuransi  syariah. AASI menerbitkan pedoman polis asuransi syariah baik untuk asuransi  jiwa  dan  umum  pada bulan  Mei  2014,  dan  sejak  bulan Januari 2015 seluruh polis asuransi  syariah  sudah  mengikuti pedoman  yang  dikeluarkan  oleh AASI.  Dalam  praktik,  memang ditemukan  perusahaan  asuransi syariah  yang  cukup  rinci  memuat ketentuan  dalam  polis,  namun juga menemukan perusahaan asuransi  syariah  yang  membuat
standar  polis  yang  sederhana.
Polis asuransi Jiwa Syariah Prudential  misalnya,    memuat  19 pasal  dengan  lampiran yang lengkap tentang
ketentuan tambahan  atau  ketentuan  khusus, sementara  itu  polis  asuransi  Jiwa Blife  Syariah  Unit  Link  memuat 25  Pasal,  namun  substansinya memuat  klausul–klausul  pokok yang  harus  ada  dalam  polis. Permasalahan  hukumnya,  bukan pada  banyak  sedikitnya  klausul dalam  polis,  melainkan  apakah seluruh  prinsip-prinsip  asuransi syariah  yang  membedakan  nya dengan asuransi konvensional
sudah diakomodasikan secara baik
dalam polis standar (Hasil
Penelitan  Lastuti  Abubakar  dkk,
2014 ).
Berdasarkan  hasil  penelitian sebelum implementasi polis standar yang diterbitkanoleh AASI, tim Peneliti dapat mencatat beberapa  hal  yakni  :  (a)  Masing- masing  perusahaan  menggunakan istilah  dan  penyebutan  yang  tidak baku.  Kontribusi  peserta  masih disebut  sebagai  premi  di  dalam polis  Blife.  (b)  Dalam  hak  dan kewajiban Peserta dan Perusahaan,
lebih  banyak  memuat  kewajiban peserta  dan  hak  Perusahaan, lazimnya  kontrak  standar.  (c) Belum  tampak  transparansi  yang diharapkan  menjadi  ciri  polis asuransi  syariah.  (d)  Kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  belum dijabarkan  dengan  bahasa  yang lugas, sehingga sulit membedakan polis  asuransi  syariah  dengan konvensional,  kecuali  penyebutan dana tabarru dan  akad  wakalah bil ujrah (prudential). (e) Berdasarkan  perbandingan  ke  dua polis,  polis  asuransi  jiwa  syariah prudential  memuat  lebih  banyak substansi  yang  diharuskan  dalam pedoman AASI.
d) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AASI dalam Program Standarisasi  Polis  Asuransi Syariah
Dalam  program  standarisasi polis asuransi syariah terdapat dua institusi  yang  memegang  peran penting disamping institutsi lainnya,  yakni  OJK    dan  AASI sebagai  asosiasi  yang  menaungi asuransi  syariah,  yaitu  otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai
organisasi yang menaungi industri Asuransi Syariah.
1) Fungsi Pengaturan dan Pengawasan  oleh    Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan Pasal 5 Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,
OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Fungsi  ini  tidak  dapat
dilepaskan dari tujuan pembentukan  OJK,  yang  salah satunya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat  (Pasal  4  UU  Nomor 21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan ). Apabila dikaitkan dengan pentingnya
standarisasi  polis  yang  bertujuan untuk memastikan kepatuhan
terhadap  prinsip  syariah,  maka
OJK berperan memberikan landasan  hukum  yang  kokoh  bagi kegiatan  standarisasi  polis  dan melakukan  pengawasan  terhadap implementasinya guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.    Oleh  karena  itu,
pedoman polis yang sudah
diterbitkan oleh AASI tetap memerlukan  tindak  lanjut  berupa wadah  dalam  bentuk  peraturan OJK. Selain memberikan landasan hukum,  OJK  juga  mempunyai peran  mengawasi  aktivitas  jasa keuangan, termasuk asuransi syariah. Berkaitan dengan pengawasan, OJK memiliki kewenangan  untuk  melakukan pemeriksaan  dalam  hal  terjadi pelanggaran administratif dan perdata,  serta  penyidikan  apabila terjadi  pelanggaran  pidana.  (Pasal 8  dan  9  UU  Nomor  21  Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).  Fungsi  pengawasan ini  akan  berjalan  optimal,  apabila OJK menjalankan penegakan hukum ( law enforcement ) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
OJK memiliki keleluasaan  untuk  bekerja  sama dengan  asosiasi  dan  industri, bahkan  dengan  institusi  akademis untuk menghasilkan fungsi regulasi, pengawasan dan pembinaan yang optimal.
Kerjasama  OJK  dan  AASI  dalam menentukan  kebijakan    di  bidang asuransi syariah sangat diperlukan.
2) Peran  Asosiasi  Asuransi
Syariah Indonesia (AASI)
Asosiasi  Asuransi  Syariah Indonesia (AASI) merupakan organisasi yang anggotanya adalah  pelaku  industri  asuransi syariah, sehingga dianggap memahami aktivitas dan kebutuhan pelaku industri asuransi syariah. Selain itu, AASI mengemban  misi  antara  lain memasyarakatkan asuransi syariah,  membina  para  anggota untuk lebih meningkatkan kapasitas  produksi  dan  standar pelayanan    berbasis  syariah  serta meningkatkan  kemampuan  teknis dan  manajerial  anggota  (visi  dan misi AASI 2015). Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi mempunyai kemampuan  yang  cukup  untuk menetapkan  standar  dan  pedoman yang tepat bagi perusahaan
asuransi  syariah  dan  mendorong para pelaku
untuk mengimplementasikan pedoman tersebut  dalam  praktik.  Asosiasi juga  memahami  kendala  untuk mengembangkan asuransi syariah, sehingga lebih mudah bagi asosiasi untuk menyediakan kebutuhan  infrastruktur  legal  dan teknis  dalam  rangka  mendorong
kepatuhan terhadap prinsip
syariah.  Sejauh  ini,  asosiasi  telah menerbitkan  pedoman  polis  yang akan berlaku serentak bagi seluruh perusahaan asuransi syariah per Januari 2015. Standarisasi polis bagi
seluruh perusahaan asuransi syariah  tidak  saja  membutuhkan waktu,  namun  juga  memerlukan kecermatan  dan  pendampingan oleh
Asosiasi, mengingat hambatan  sumber  daya  manusia. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Hasil penelitian Lastuti dkk, 2014 ) , AASI
mengakui  hambatan  ketersediaan SDM  yang  kompeten  dalam rangka optimalisasi asuransi syariah sebagai salah satu institusi keuangan.  Permasalahan  utama bagi SDM asuransi syariah adalah belum  optimalnya  pemahaman yang komprehensif tentang prinsip syariah yang harus dijelaskan kepada konsumen. Upaya Asosiasi untuk mewajibkan sertifikasi agen asuransi syariah merupakan upaya simultan untuk mempercepat kesiapan  industri  asuransi  syariah untuk  memperoleh  kepercayaan masyarakat, meningkatkan
pertumbuhan dan mendorong penjualan produk asuransi syariah. (Wawancara dengan Ketua Umum AASI  Bapak  M.  Shaifie  Zein  dan Wakil  Ketua  Umum  Bidang Tehnik AASI  Ibu Srikandi Utami pada  tanggal  23  Mei  2014  di Jakarta ).  AASI  berharap  melalui sertifikasi  agen  dan  standarisasi polis,  industri  asuransi  syariah dapat mengimplementasikan kepatuhan terhadap prinsip syariah ( sharia compliance ) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan mewujudkan visinya untuk menjadikan asuransi syariah sebagai  pilihan  utama  dalam berasuransi.

## Simpulan
1) Secara  konseptual,  asuransi syariah bertumpu pada pembagian risiko ( risk sharing ) diantara para peserta
berdasarkan  prinsip  kerjasama yang  saling  menguntungkan dan  saling  menolong  ( mutual cooperation ) melalui kontribusi sukarela yang menjadi  dana tabarru ,  dan
selanjutnya dikelola oleh
perusahaan  asuransi  syariah untuk kepentingan para peserta. Hal ini berbeda dengan konsep asuransi  konvensional  yang bertumpu pada pengalihan risiko  dari  peserta  kepada perusahaan  asuransi  dengan pembayaran premi yang menjadi milik perusahaan.
2) Perusahaan  Asuransi  Syariah wajib  memastikan  kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai pembeda dengan asuransi konvensional. Aktivitas asuransi syariah tidak boleh bertentangan dengan  prinsip  syariah  yang melarang gharar,  maysir dan riba .  Akad  yang  digunakan
dalam polis terdiri akad tabarru bagi pengelolaan dana tabarru  yang  akan  digunakan untuk  saling  tolong  diantara para peserta dan akad komersial (tijarah) untuk pengelolaan risiko dan pengelolalan  investasi  Dana Tabarru’ dengan
menggunakan  akad wakalah bil  ujrah  atau  mudharabah .
Prinsip-prinsip
syariah tersebut  wajib  dimasukkan
dalam  polis  asuransi  sebagai perjanjian  antara  perusahaan asuransi syariah dan nasabah. 3) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) telah menerbitkan  pedoman  standar polis  asuransi  syariah  sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan  terhadap  prinsip syariah dalam rangka memberikan perlindungan hukum  yang  optimal  bagi nasabah.
4) Selain  AASI  yang  berperan dalam mengoptimalkan penggunaan  polis  standar  dan sertifikasi profesi (sumber
daya  manusia),  maka  Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk memberikan  landasan  hukum yang  kokoh  serta  melakukan pengawasan terhadap pelanggaran regulasi dan kesepakatan  yang  dituangkan dalam  polis  yang  dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah.

## Daftar Rujukan
Ahmad  Subagyo  (2009), Kamus
Istilah  Ekonomi  Islam , PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2014), Pedoman  Polis  Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Jakarta Ernst  &  Young  (2014), Global Takaful  Insights  2014 Market  Updates-Growth Momentum Continues Ethica Institute (2015), Understanding  Takaful– Islamic Insurance , Institute of Islamic Finance Malaysia  International  Islamic Financial  Centre  (2014), Global Takaful- Continues Unbroken Double Digit Growth Lastuti Abubakar,dkk (2013), Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Mutual Cooperation dalam Mekanisme Takaful (Asuransi Syariah) dalam  Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia-Kenyataan, Harapan,  dan  Tantangan, Rosda, Bandung
Lastuti  Abubakar  dkk  (2014),
Hasil Penelitian “ Urgensi Sertifikasi  Kelembagaan Asuransi Syariah (Takaful)  dalam  Rangka Perlindungan Nasabah ”,Bandung Otoritas  Jasa  Keuangan  (2015), Roadmap Industri
Keuangan Non Bank Syariah 2015-2019 Ronny  Hanitijo  Soemitro  (1988), Metodologi
Penelitian
Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  81
Tahun 2008 tentang Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan Pemerintah Nomor  73  Tahun  1992 Tentang Penyelenggaraan  Usaha Perasuransian Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan