## MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

## Diana Kartika Suci
Lembaga Perlindungan Hukum dan HAM Kota Malang Email : dianakartikasuci@gmail.com

## Abstrak
Dalam  arus  globalisasi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dunia  perbankan  menjadi salah  satu  dari  sekian  penggerak  ekonomi  suatu  bangsa  tak  terkecuali  Indonesia yang  hampir  sebagian  besar  dalam  proses  transaksinya  melibatkan  dunia perbankan.  Namun  demikian  ditengah  arus  globasi  juga  banyak  terjadi  modus- modus baru dalam dunia kriminal, baik kejahatan secara umum, kejahatan dalam dunia maya atau Cyber Crime dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan pada dunia perbankan  yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik mengingat jumlah kasus serupa terus berkembang dari tahun ke tahun dengan modus yang berbeda- beda  yang  salah  satunya  adalah  modus  Operandi.  Sehingga  untuk  mencegah terjadinya kasus ini secara terus menerus perlu dilakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif. Dalam hasil penelitian ini penulis menawarkan empat hal guna menanggulangi  tindak  pidana  perbankan. pertama ,  Perlunya  peningkatan kemampuan  penyidik  dalam  bidang  akunting  dan  keuangan, kedua, peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan jika proses  rekruitmen  pegawai  lebih  menekankan  moralitas, ketiga, Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut  rahasia  bank  semata  dan  yang  terakhir  perlunya  pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan Kata kunci: Modus Operandi, Tindak Pidana Perbankan,  Indonesia

## Abstract
In the flow of globalization, it is undeniable that the banking world is one of the many  economic  drivers  of  a  nation,  including  Indonesia,  which  almost  all  of  its transactions involve the banking world. However, there are also many new modes of  global  crime,  crime  in  cyberspace  or  cybercrime  and  most  recently  crimes committed in  the banking  world,  which have recently caught  the attention of  the public  considering  the  number  of  similar  cases  continues  to  grow.  from  year  to year  with  different  modes,  one  of  which  is  the  Operandi  mode.  So  that  the prevention of  this  case continuously requires preventive prevention measures. In the  results  of  this  study  the  authors  offer  four  things  in  order  to  tackle  banking crime.  first,  the  need  to  increase  the  capacity  of  investigators  in  the  field  of accounting and finance, second, to improve the supervision system from the bank which is more effective and this can be done if the employee recruitment process emphasizes morality, third, the need for the authority of investigators to carry out their  duties,  not  just  the  bank  itself  and  the  last  is  the  regulatory  reform  in  the banking sector.
Keywords: Operandi, Banking Crime,  Indonesia

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  disadari  bahwa  yang  benar,  yang  indah  dan yang  baik  itu  dapat  menyenangkan,  membahagiakan,    menentramkan,  dan memuaskan  manusia.  Sebaliknya  yang  salah,  yang  jelek,  dan  yang  buruk  itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi yang  bertolak  belakang  ini,  manusia  adalah  sumber  penentu  yang  menimbang, menilai,  memutuskan  untuk  memilih  yang  paling  menguntungkan  (nilai  moral) atau  merugikan    banyak  orang  (dalam  pendekatan  norma  yuridis), 1 termasuk untuk memilih melakukan kejahatan ataukah tidak.
Terbukti  bisa  di  baca,  bahwa  kejahatan  di  tengah  masyarakat  bisa berkembang  atau  tidak,  sejalan  dengan  kondisi  masyarakat.  Seseorang  atau sekelompok orang bisa saja melakukan suatu kejahatan, yang perilakunya ini bisa disebabkan  oleh  alasan    atau  faktor  tertentu.  Tidak  selalu  sama  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  suatu  kejahatan  bagi  orang  yang  satu  dengan  orang lainnya.  Latar  belakang  kehidupan  atau  keadaan  bisa  berbeda  atau  sama,  tapi pilihan melakukan kejahatannya tidak selalu sama.
Tindak  pidana  atau  kejahatan  bukanlah  merupakan  peristiwa  hereditir (bawaan  sejak  lahir,warisan),  juga  bukan  merupakan  warisan  biologis.  Tingkah laku  kriminal  itu  bisa  dilakukan  oleh  siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa  dilakukan  secara  sadar,  yaitu  difikirkan,  direncanakan  dan  diarahkan  pada suatu  maksud  tertentu  dengan  kesengajaan. 2 Adapun  kerugian  yang  diderita seseorang  atau  masyarakat  dijadikan  sebagai  tolok  ukur  adanya  kejahatan. Meskipun  demikian,  kerugian  juga  tidak  selalu  menjadi  ukuran  dalam  suatu tindak kejahatan.
Beragam  kejahatan  terjadi  di  tengah  masyarakat,  yang  keragaman  ini menandakan  keragaman  kepentingan.  Kalau  kepentingan  masyarakat  tidak beragam  dengan  segala  jenis  kondisi  yang  melatarbelakanginya,  maka  kejahatan pun tidak akan beragam.
Problem  kejahatan  atau  kriminalitas  bukanlah  masalah  yang  sederhana terutama bagi masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti di  di  alami  oleh  Indonesia  saat  ini.  Di  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan nasional  banyak  sekali  faktor  penunjang  yang  diperlukan  guna  mencapai keberhasilan  pembangunan,  namun  demikian,  banyak  pula  faktor  yang mempengaruhi  seseorang  menjadi  gagal  menyesuaikannya,  sehingga  menempuh cara-cara yang berlawanan dengan norma hukum yang berlaku.
Faktor  penunjang  dalam  pembangunan  antara  lain:  faktor  modal, tempat/lahan, waktu, tenaga, peran serta masyarakat, dan selain faktor penunjang tersebut  diatas  ada  faktor  yang  sangat  penting  dan  sangat  berpengaruh  dalam menentukan  keberhasilan  pembangunan  yaitu  faktor  keamanan.    Dari  aspek keamanan  ini,  hak-hak  anggota  masyarakat  tetap  bisa  terjaga  dengan  baik.  Jika keamanannya  terganggu,  maka  ada  hak-hak  yang  menjadi  korban.  Ketika
1 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Adtya, Bandung, 1997, hal. 1-2.
2 Abdul  Wahid, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  Visipres  dan  Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hal. 45.
keamanan  terganggu,  maka  jelas  ada pihak yang  dirugikannya baik  secara mater ataupnun non materi.
Faktor keamanan sangatlah penting artinya, sebab dari keseluruhan faktor penunjang yang ada tidak akan mungkin berhasil dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan tanpa di dukung dengan situasi keamanan yang kondusif di tengah masyarakat.  Di  samping  pembangunan  nasional,  juga  dibutuhkan  situasi keamanan  yang  kondusif.  Di  dalam  pembangunan  nasional  itu  sendiri  juga bertujuan  untuk  semakin  meningkatkan  suasana  aman  dan  tertib  dalam  rangka mewujudkan  adanya  kesejahteraan  bangsa.  Keamanan  dan  kondusif  merupakan cermin  stabilnya  atau  amannya  kehidupan  dalm  masyarakat,  khususnya  dari gangguan kejahatan atau kriminalitas.
Kenyataan  yang  mudah  diketahui  dewasa  ini  adalah  jumlah  perilaku kejahatan/angka  kriminalitas  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  baik peningkatan  kuantitas  maupun  kualitas  kejahatan  berikut  jenisnya.    Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandi, peralatan yang dipergunakan, serta sasaran tindak  kejahatan.    Pelaku  kejahatan  cenderung  semakin  berani  dan  terang- terangan di dalam melakukan aksinya sehinggga sangat meresahkan masyarakat. Ada perbuatan yang dinilai merugikan seperti menggangu dan merugikan sesama  manusia  sudah  disebut  sebagai  tindak  kejahatan.  Masyarakat  akhirnya gampang  memberikan  julukan  pada  seseorang  yang  sering  menggangu  atau merugikan  orang  lain  dengan  sebutan  sebagai  “orang  jahat”  atau  pelaku kriminalitas.  Penjahat  perbankkan  termasuk  dalam  kategori  penjahat  yang memberikan kerugian yang tidak sedikit.
Menurut  data  yang  didapat  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  setiap  tahunnya tingkat  kejahatan  perbankan  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Pada Mei  2012  ada  1009  kasus fraud yang  terjadi  dengan  nilai  kerugian  2,37  milyar.
Jenis  kejahatan  yang  terbanyak  adalah  pencurian  identitas  dan  card  not  present dengan  jumlah  402  dan  458  kasus.  Dari  18  penerbit  kartu  kredit,  kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah. 3
Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara  individual  seperti  yang  secara  umum  terjadi  dalam  kejahatan  perbankkan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat  berakibat  fatal  bagi  kehidupan  seseorang  yang  menjadi  korbannya  atau kehidupan  masyarakat.  Tindak  kejahatan  semacam  ini  biasanya  didahului  oleh suatu  perencanaan  yang  matang,  seperti  bagaimana  harus  menghilangkan  jejak dan  mendapatkan  harta  yang  diinginkan.  Jika  ini  dilakukan  terhadap  kawasan hutan,  maka  bagaimana  bisa  menghilangkan  jejak  dari  kejaran  pihak  yang berwajib.
Sebagai  contoh  kasus,  bahwa  tahun  2004  merupakan  tahun  kelabu  bagi industri  perbankan  dan  lembaga  pengawas  bank.  Tahun  tersebut  ditutup  dengan terungkapnya  skandal  Bank  Global  Tbk.  Pengurus  dan  sekaligus  pemilik  bank tersebut  melakukan  praktik  tidak  patut  dilakukan  oleh  seorang  bankir  dan merupakan  tindakan  kriminal  jika  dilihat  dari  kacamata  hukum.  Serangkaian praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak  bersedia  memberikan  dokumen  dan  tidak  mau  memberikan  keterangan kepada  pengawas,  berupaya  memusnahkan  dokumen  sampai  menerbitkan  surat
3 http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/, akses 19 Juni 2019.
berharga fiktif Sepak terjang Bank Global  berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut ijin usahanya.
Bank Global bukan satu-satunya skandal yang melanda industri perbankan sepanjang  2004.  Sebelumnya  ada  Bank  Asiatic  dan  Bank  Dagang  Bali  yang menurut  pengawas  juga  melakukan  tindakan  yang  tidak  patut,  mengalami kerugian  besar  dan  akhirnya  ijin  usaha  keduanya  dicabut.  Dalam  tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari perilaku bankir yang melanggar hukum. Skandal Bank  BNI  yang  mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp  1.7  Triliun  sampai saat  ini  masih  dalam  proses  persidangan  yang  tak  kunjung  usai.  Sebelumnya praktik pengelolaan bank yang tidak berhati-hati, perbuatan curang bahkan praktik berunsur pidana mewarnai wajah industri perbankan. Komisaris dan Direktur PT. Bank  Citra  misalnya  melakukan  perbuatan  kriminal,  yaitu  tidak  melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap ketentuan  Undang-Undang  Perbankan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank.  Hanya  saja  hakim  bermurah  hati dengan menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  bersifat  deskriptif,  dimana penelitian  ini  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan atau  gelala-gejala  lainnya.  Berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian,  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan tersebut  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Penelitian ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan

## PEMBAHASAN

## Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan
Sebagai deskripsi kasus, bahwa bobolnya Bank BNI dengan jumlah cukup spektakular yang kemudian di  susul dengan adanya “perampokan” Bank Rakyat Indonesia  (BRI).  Kasus  ini  mempertebal  kepercayaan  kita  akan  rendahnya  etika profesionalisme  pengelola  industri  perbankan  dan  lemahnya  sistem  pengawasan bank  terutama  sistem  pengawasan  internal  bank  itu  sendiri.  Padahal  etika profesionalisme  sangat  penting  bagi  pengelolaan  bank  karena  pada  dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang  telah  mengalami  suatu  ujian  yang  sangat  berat  terutama  dalam profesionalisme  kepengurusan  bank.  Sebenarnya  hal  tersebut  tidak  hanya  terjadi pada  industri  perbankan  Indonesia  tetapi  juga  pada  industri  perbankan  di  luar negeri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  besarnya  kerugian  yang  diderita  oleh  bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank.
4 Zulkornain  Sitompul,  Memberantasa  Kejahatan  Perbankkan,  Tantangan  Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2019.
Disamping penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk  menyembunyikan  dan  atau  mengaburkan  asal  usul  dana  yang  berasal  dari tindak  pidana.  Upaya  pengaburan  ini  dikenal  dengan  pencucian  uang  ( money laundering )  yang  beberapa  tahun  terakhir  ini  semakin  menjadi  sorotan internasional.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  semakin  meningkatnya  tindak kejahatan money  laundering yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.
Dalam  pandangan  E.  Utrecht,      hukum  itu  adalah  himpunan  peraturan- peraturan  yang  di  dalamnya  memuat  (perintah  -perintah  dan  larangan-larangan) yang  mengurus  tata  tertib    sutu  masyarakat  dan  karena  itu  harus  ditaati  oleh masyarakat  itu.    S.M.  Amin  mengartikan  hukum  sebagai  berikut  “kumpulan peraturan-peraturan  yang  terdiri  dari  norma  dan  sanksi-sanksi  itu  disebut  hukum dan  tujuan  hukum  itu  adalah  mengadakan  ketatatertiban  dalam  pergaulan manusia,  sehingga  kemanan  dan  ketertiban  terpelihara”. 5 Salah  satu  dari  aturan yang  seharusya  ditaati  masayarakat  ini  adalah  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan.
UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  juga  secara  tidak  langsung sama  dengan  pandangan  JCT  Simorangkir  dan  Woerjono  Sastro  Pranoto  yang menyebut,  bahwa  hukum  itu  ialah  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh  badan-badan  resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana  terhadap  peraturan- peraturan atau regulasi tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.  Hukum  ialah  semua  aturan  (norma)  yang  harus  dituruti  dalam  tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian,  jika  melanggar  aturan-aturan  itu  akan  membahayakan  diri  sendiri  atau harta,  umpamanya  orang  akan  kehilangan  kemerdekaannya,  di  denda  dan sebagainya. 6
Secara yuridis, perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.  Berdasarkan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan bank umum meliputi:
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro, deposito  berjangka,  sertifikat  deposito,,  tabungan  dan  atau  bentuk  lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
d. Membeli,  menjual  atau  menjamin  atas  risiko  sendiri  maupun  untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat  wesel  termasuk  wesel  yang  diakseptasi  oleh  bank  yang  masa berlakunya  tidak  lebih  lama  daripada  kebiasaan  dalam  perdagangan  surat- surat dimaksud;
5 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 6.
6 Ibid , hal. 11-12.
2. Surat  pengakuan  hutang,  dan  kertas  dagang  lainnya  yang  masa  berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan  dana  pada,  meminjam  dana  dari,  atau  meminjamkan  dana kepada  bank  lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana  telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan  penempatan  dana  dari  nasabah  kepada  nasabah  lainnya  adalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Membeli  melalui  pelelangan  agunan  baik  semua  maupun  sebagian  dalam  hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. Melakukan  kegiatan  anjak  piutang,  usaha  kartu  kredit,  dan  kegiatan  wali amanat;
m. Menyediakan  pembiayaan  dan  atau  melakukan  kegiatan  lain  berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
n. Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Semua  bentuk  kegiatan  di  atas  merupakan  kegiatan  perbankan  dalam keadaan normal  atau yang seharusnya dilakukan oleh bank. Akan tetapi  terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.   Kegiatan  semacam  ini  disebut  tindak  pidana perbankan.  Tindak  pidana  perbankan  yang  dapat  dilakukan  dalam  serangkaian kegiatan  perbankan  tersebut  berkaitan  dengan  sistem  keamanan  dalam menjalankan  setiap  aktivitasnya.   Sistem  keamanan  tidak  hanya  menyangkut sumberdaya manusianya saja, akan tetapi juga infrastruktur yang sampai sekarang terus berkembang, 7 .
Terdapat  perbedaan  penggunaan  istilah  dalam  tindak  pidana  perbankan, misalnya kejahatan di bidang perbankan, kejahatan perbankan, kejahatan terhadap perbankan,  dan  tindak  pidana  perbankan.   Perbedaan  istilah  ini  berkembang sampai  kepada  pengertian  kejahatan  perbankan.   Kejahatan  perbankan  bisa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup  segala  perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  ada  kaitannya  dengan
7 Agus Raharjo, Kejahatan Perbankkan dan Penanggulangannya, http://akuntansiuntuksemua.blogspot.com/2011/05/kejahatan-perbankan.html, akses 15 Juni 2020.
bisnis  perbankan.  Dalam  pengertian  ini  pula  tercakup  bank  sebagai  pelaku  dan bank sebagai korban. 8
UU No. 10 Tahun 1998 tidak secara rinci merumuskan tentang pengertian tindak  pidana  perbankan.  Dalam  UU  ini  hanya  mengkategorikan  beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kejahatan dan di satu pihak bisa dikategorikan sebagai  suatu  pelanggaran.  Akan  tetapi  ada  juga  yang  memberikan  pengertian tindak  pidana  perbankan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran  maupun  sebagai  sarana,  sedangkan  tindak  pidana  perbankan  ( banking crime ) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. 9
Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan,  misalnya  seseorang  merampok  bank  adalah  kejahatan  di  bidang perbankan,  begitu  pula  pengalihan  rekening  secara  tidak  sah  adalah  kejahatan  di bidang  perbankan,  jadi  pengertiannya  sangat  luas.   Sedangkan  kejahatan perbankan  adalah  bentuk  perbuatan  yang  telah  diciptakan  oleh  undang-undang perbankan  yang  merupakan  larangan  dan  keharusan  untuk  ditaati,  misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini  menyebabkan  atau  berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum.  Kejahatan perbankan  akan  ditindak  melalui  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  undang- undang  perbankan,  sedangkan  kejahatan  di  bidang  perbankan  ditindak  melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan. 10
Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  dan  Departemen Kehakiman  memberikan  pengertian  yang    berbeda  untuk  kedua  tindak  pidana dibidang perbankan, yaitu: 11
a. Tindak pidana perbankan adalah:
Setiap  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.
b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
Segala  jenis  perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  berhubungan  dengan kegiatan  dalam  menjalankan  usaha  bank,  baik  bank  sebagai  sasaran  maupun sebagai sarana.
Tindak  pidana  yang  tidak  hanya  mencakup  pelanggaran  terhadap  Undang- Undang  Perbankan  saja,  melainkan  mencakup  pula  tindak  pidana  penipuan, penggelapan,  pemalsuan,  dan  tindak  pidana  lain  sepanjang  berkaitan  dengan lembaga perbankan.
8 Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia. Hukum  Pidana  Ekonomi. Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2010, hal. 139.
9 Ibid , hal. 140.
10 Ibid .
11 Buletin BI, Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , ISSN, Jakarta, 2012, hlm. 2.
Sebagai tindak preventif maupun represif perlu dikemukakan bahwa tindak pidana  perbankan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  karena perkembangan terakhir menunjukkan banyaknya terjadi permasalahan- permasalahan  atau  kasus  di  dunia    dan  perbankan  Indonesia,  yang  pengaruhnya cukup  besar  di  kalangan  masyarakat,  dunia  usaha,  maupun  dalam  hubungan kerjasama dengan luar negeri.
Undang-Undang  Perbankan  menetapkan  13  definisi  dari  pasal  46  sampai dengan  Pasal  50A  mengenai  suatu  tindak  pidana  perbankan.  Ketiga  belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam yaitu: 12
a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
c. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan.  Pasal  48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
d. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank.  Pasal  49  ayat  (1)  dan  ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
Adapun mengenai berbagai bentuk  atau modus operandi kejahatan (tindak pidana) perbankan antara lain meliputi:
a. Pelanggaran/penghindaran pajak
b. penipuan/kecurangan di bidang perkreditan,
c. Penggelapan dana (masyarakat),
d. Penyalahgunaan atau penyelewengan dana masyarakat,
e. pelanggaran terhadap aturan keuangan,
f. penipuan transaksi tanah
g. delik-delik lingkungan, atau pencucian uang, dan sebagainya.
Indryanto  Senoadji  melihat  tindak  pidana  perbankan  dalam  dua  sisi pengertian,  yakni  dalam  pengertian  sempit  dan  dalam  pengertian  luas.  Dalam pengertian yang disebut pertama, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992  saja  (lihat  Pasal  49).  Sementara  pengertian  disebut  terakhir  ialah  pidana perbankan yang tidak terbatas hanya kepada yang di atur oleh UU Perbankan saja, tetapi tindak pidana demikian merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang diatur  UU  No.  7  (Darurat)  Tahun  1955  dengan  perkecualian  UU  kepabeanan dalam UU No.10 Tahun 1997.
Penggolongan  tindak  pidana  bank  ke  dalam  kejahatan  didasarkan  pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal  ini  mengingat  bahwa  bank  adalah  lembaga  yang  menyimpan  dana  yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan  rusaknya  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank,  yang  pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.
12 Sitompul, Menberantas kejahatan Perbankan: tantangan pengawasan bank, diakses dari http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/ makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, pada tanggal 24 Juni 2020.
Kejahatan perbankan semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan oleh  banyak  hal.  Empat   hal  yang  utama  adalah; pertama ,  pelaku  yakin  sering terjadi ketidak hati-hatian dalam adminisrasi internal perbankan. Kedua , lemahnya pengawasan  internal. Ketiga, bank  seringkali  menutup-nutupi  jika  terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan   dan  tidak  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan. Keempat, adanya kolusi diantara para bankir itu sendiri. 13
Tindak  pidana  perbankan  pada  umumnya  dapat  terjadi  dengan  berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan  perbankan  sehingga  dikenal  berbagai  macam  kejahatan  perbankan  di dunia dan di Indonesia pada khususnya. 14
Penyalahgunaan  kredit,  kredit  macet,  pimpinan  atau  pengurus  bank melarikan  uang  nasabah,  mendirikan  sejenis  usaha  perbankan  tanpa  ijin, pemalsuan  giro  atau  tabungan,  pemalsuan letter  of  credit dan    lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  kejahatan  perbankkan  atau  tindak  pidana perbankkan,  ketentuan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan tidak menjelaskan atau mendefinisikan secara jelas terkait dengan tindak pidana di atas,  namun  demikian  dalam  UU  perbankkan  setidaknya  terdapat  tiga  belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. dari ketiga belas tindak pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam empat kriteria sebagai berikut:

## Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Perizinan
Dalam  ketentuan  Pasal  46  ayat  (1)  UU  Perbankan  paling  sering menimbulkan  permasalahan  yaitu: Pertama ,  apakah  yang  dimaksud  dengan “menghimpun  dana  dari  masyarakat”. Kedua ,  apakah  simpanan  yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito  atau  juga  meliputi  bentuk  lain  yang  dipersamakan  dengan  itu. Ketiga , apakah  si  pelaku  harus  menggunakan  nama  bank  atau  tidak.  Jawaban  atas pertanyaan di atas dapat di lihat pada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 46  yaitu  dalam  kasus  PT  BMA  yang  berkedok  sebagai  usaha  Multi  Level Marketing.  PT  BMA  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  yang kurang jelas. Kepada penyimpan dana diberikan seperangkat tekstil dan atau hak untuk  meminjam  sejumlah  uang.  Menurut  Bank  Indonesia,  MLM  ini  telah melakukan  kegiatan  bank  gelap  yang  melanggar  Pasal  46  UU  Perbankan. Pendapat diterima oleh pengadilan.

## Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank
Bank  dikenal  sebagai  lembaga  kepercayaan.  Untuk  menjaga  kepercayaan tersebut  diberlakukan  ketentuan  rahasia  bank  yang  pelanggaran  atasnya  diancam dengan  pidana  penjara.  Pasal  47  ayat  (1)  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa
13 Ibid.
14 Pratywi  Precilia  Soraya, Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Kejahatan  Perbankan Melalui Sarana Pengawasan  Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hal. 1.
barang  siapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  pimpinan  Bank Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal  41A,  dan  Pasal  42, dengan  sengaja  memaksa  bank  atau  Pihak  yang  terafiliasi  untuk  memberikan keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda  sekurang-kurangnya  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Ayat  (2)  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank  atau  Pihak Terafiliasi  lainnya  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib dirahasiakan  menurut  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 2  (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang- kurangnya  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal  47A.  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa  Anggota  Dewan Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak  memberikan keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42A  dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

## Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank
Pasal  48  ayat  (1)  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa  Anggota  Dewan Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak  memberikan keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1) dan  ayat  (2)  dan  Pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  lalai  memberikan  keterangan  yang  wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan  pidana  kurungan  sekurang-kurangnya  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau  denda  sekurang-kurangnya Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank
Pasal  49  Ayat  (1)  UU  tentang  Perbankan  menyebutkan  bahwa,  Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
a. membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan  tidak dilakukannya  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah  dengan  cara  mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus,  atau menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  rekening  suatu  bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,  dengan  menghilangkan,  menyembunyikan  atau  merusak catatan  pembukuan  tersebut,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
d. Ayat  (2)  Pasal  49  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa,  Anggota  Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
e. meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima suatu  imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam  rangka  mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel,  surat  promes,  cek,  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainya, ataupun  dalam  rangka  memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
f. tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.  5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Selanjutnya,  Pasal  50  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa,  Pihak Terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang- undang  ini  (UU  Perbankan)  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurangkurangnya  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  serta  denda  sekurangkurangnya  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal  50A.  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa,  Pemegang  saham  yang dengan  sengaja  menyuruh  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  bank  tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya  7  (tujuh)  tahun  dan  paling  lama  15  (limabelas)  tahun  serta  denda sekurang-kurangnya  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
Kejahatan  atau  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dapat menimbulkan  penderitaan,  sehingga  harus  di  cegah  atau  ditanggulangi.   Akan
tetapi  mencegah  atau  menanggulangi  kejahatan  tidaklah  mudah  atau  di  samakan begitu  saja  langkahnya  untuk  setiap  kejahatan.   Kejahatan  atau  tindak  pidana perbankan  misalnya,  tak  bisa  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  cara-cara  biasa sebagaimana tindak pidana pada umumnya. 15
Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki karakteristik yang khas, yang  membedakan  dengan  tindak  pidana  lain,  sehingga  harus  dicegah  dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula.  Oleh karena keadaan yang seperti itu,  maka  kendala  selalu  muncul dalam  upaya  mencegah  dan  menanggulangi kejahatan  perbankan.  Sitompul, 16 mengidentifikasi  beberapa  kendala  dalam penanganan tindak pidana perbankan, yaitu:
1. Belum  adanya  kesamaan  pandang  tentang  penggunaan  dokumen  fotokopi sebagai  barang  bukti  dan  dalam  menetapkan  undang-undang  atau  ketentuan yang dilanggar dalam tindak pidana bank;
2. Tingkat  pemahaman  para  penegak  hukum  terhadap  kegiatan/operasional perbankan  yang  berbeda-beda  dan  belum  merata  serta  lemahnya  koordinasi dalam penanganan kasus perbankan;
3. Belum efektifnya tindak lanjut penanganan kasus yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik;
4. Terdapat  beberapa  kasus  yang  sulit  diungkapkan  modus  operandinya  yang antara lain disebabkan oleh pesatnya kemajuan atau perkembangan teknologi informasi.
Tentu saja kendala-kendala tersebut bukan hanya untuk direnungkan saja,
akan  tetapi  perlu  dicarikan  solusinya,  mengingat  kendala  yang  dikemukakan Sitompul itu berada pada jajaran penegak hukum dari hulu sampai hilir. Dari sisi perundang-undangan  yang  mestinya  dibuat  fleksibel  untuk  menerima  segala bentuk  perkembangan  baru  dari  teknologi  untuk  dijadikan  barang  bukti  sampai kepada  persidangan  di  pengadilan  yang  sarat  dengan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme,  serta  ketegasan Bank  Indonesia  dalam  memberi  sanksi  kepada  bank yang melakukan kejahatan.
Sampai saat ini, sebenarnya Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang memberikan sanksi administrasi kepada perbankan yang melakukan tindak pidana telah  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  misalnya  dengan  KPK, PPATK,  Kepolisian  dan  pihak-pihak  lainnya,  termasuk  perguruan  tinggi. Kerjasama itu dilakukan dalam berbagai  bentuk,  misalnya penelitian/  pengkajian data  nasabah  terpadu,  pertukaran  informasi  dan  bantuan  konsultasi,  bantuan personil,  pelatihan  dan  sosialisasi,  disediakannya  pejabat  penghubung,  dan pemeriksaan  khusus  bersama  BI-KPK  pada  bank  umum  dalam  rangka penyelamatan keuangan negara. 17
Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (penal policy) dan non penal ( non penal policy ). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak  hukum  yang  didahului  dengan  ketersediaan  undang-undangnya. Penal policy menjadi  tugas  polisi,  jaksa,   hakim,  dan  tentunya  Bank  Indonesia  yang dalam  hal  kaitannya  dengan  pelanggaran  administrasi.   Sedangkan  non- penal
15 Agus Raharjo, Op.Cit.
16 Ibid.
17 Ibid.
policy ,  menjadi  tugas  dari  aparat  penegak  hukum,  Bank  Indonesia,  bank pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
Proses Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekadar terbatas pada  upaya  penal  yang  seringkali  bersifat  represif,  akan  tetapi  akan  lebih  efektif jika  dikaitkan  langsung  dengan  karakteristik  yang  khas  dari  tindak  pidana tersebut. Misalnya,  pada  tindak  pidana  perbankan,  ciri  yang  khas  adalah  pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui  kewajaran  atau  ketidakwajaran  atas  alur  ini  adalah  akuntansi. Penilaian  yang  tepat  dari  ilmu  ini  akan  mencegah  secara  lebih  dini  terjadinya tindak pidana perbankan.
Secara  spesifik,  Setiadi  dan  Yulia, 18 menyebutkan  bahwa  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  pencegahan  kejahatan  perbankan,  maka  langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Perlunya  peningkatan  kemampuan  penyidik  dalam  bidang  akunting  dan keuangan;
2. Sistem  pengawasan dari  pihak bank yang  efektif  dan ini bisa dilakukan kalau rekruitmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi;
3. Perlunya  kewenangan  penyidik  dalam  rangka  menjalankan  tugasnya,  bukan hanya sekadar menyangkut rahasia bank;
4. Perlunya  pembaharuan  perundang-undangan  dalam  bidang  ekonomi,  in  casu undang-undang perbankan.
Peran bank dalam kegiatan ekonomi amatlah sentral, dan mengingat posisi yang demikian pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas perbankan sangat  diperlukan.   Hal  ini perlu dilakukan mengingat  pembinaan dan pengawasan  yang  efektif  yang  didasari  oleh  gerak  yang  kokoh  dari  lembaga perbankan  akan  membuat  perbankan  Indonesia  mampu  bersaing  di  era  global secara  efisien,  sehat,  wajar,  dan  mampu  melindungi  dan  menyalurkan  dana masyarakat secara baik.
Bank  sebagai  lembaga  ekonomi  melakukan  dua  kegiatan  pokok,  yaitu menghimpun  dana dari masyarakat  dalam bentuk  simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat  dalam bentuk  kredit atau bentuk  lain  dalam rangka meningkatkan taraf  hidup  masyarakat. Sebagai  tempat  perputaran  uang,  bank  memiliki kedudukan  yang  rentan  terhadap  penyalahgunaan  kewenangan,  baik  oleh  pihak bank  sendiri  maupun  oleh  pihak  luar  yang  memanfaatkan  bank  sebagai  tempat untuk  dapat  menyembunyikan  hasil  kejahatannya. 19 Oleh  karena  itu,  pihak  bank mempunyai  peran  yang  sangat  menentukan  pertahadap  kuantitas  dan  kualitas penanggulangan tindak pidana perbankkan yang selama ni terjadi di Indonesia.

## PENUTUP
Modus  operandi  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  perbankkan  di Indonesia    sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  dalam  UU  Perbankan  yang menetapkan  tiga  belas  jenis  tindak  pidana  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam  empat  jenis  berikut  ni, pertama ,tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan perizinan, kedua ,tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ketiga ,tindak
18 Yulia dan Setiadi, Op.Cit, hal. 145-146.
19 Agus  Raharjo, Op.Cit.
pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  yang  terakhir  pembinaan  dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perbankkan  tidak  sekadar  terbatas pada  upaya penal  policy yang  seringkali  bersifat  represif,  akan  tetapi  akan  lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Upaya-upaya  tersebut  sebagai  berikut, pertama ,  Perlunya  peningkatan kemampuan  penyidik  dalam  bidang  akunting  dan  keuangan, kedua, peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekruitmen  pegawai  lebih  menekankan  kepada  mental  idiologi, ketiga, Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekadar menyangkut  rahasia  bank  semata  dan  yang  terakhir  perlunya  pembaharuan peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  ekonomi,  in  casu  undang-undang perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Adtya, Bandung, 1997. Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya., Tindak  Pidana  Nyawa  Badan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.
Abdul  Wahid, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  Visipres  dan  Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.
Al-Hilal Hamdi, Menjelajah Dunia Hukum , LPP-Mpres, Jakarta, 2007.
A.Qirom  Syamsudin  dan  E.  Sumaryono, Kejahatan  Anak,  Suatu  Tinjauan Psikologi , Liberty, Yogyakarta, 1980.
Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan), Edisi  Keempat. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007
Buletin BI, Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , ISSN, Jakarta, 2012, CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia. Hukum  Pidana  Ekonomi. Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010.
G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan . Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
Hary Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi , Aksara baru, Jakarta, 1980. Jean-Francois Arvis and Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia Solition  from  the  Private  Sector, (Washington,  D.C.:  The  World  Bank, 2003.
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, Rajawali Pres, Jakarta, 1987.
Lenden Marpaung, Kejahatan Perbankan , Erlangga, Jakarta, 1993.
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Djambatan, Jakarta,  1986.
Moh. Fahmi, Indonesia sebagai Sarang Penyamun , Media  Kedaulatan, 2011
Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana , Roneka Cipta, Jakarta, 1993.
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
Pratywi Precilia Soraya, Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan  Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. Simanjuntak, Kriminologi , Tarsito, Bandung, 1992 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
_______________&  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatf ,    Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.