## PENGARUH TATA KELOLA, KESULITAN KEUANGAN, PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN DIVERSITAS GENDER SEBAGAI PEMODERASI

## Yulinda Oktarina
ulikyulinda@gmail.com, Direktorat Jenderal Pajak

## Abstract
The study aims to analyze the effect of corporate governance, financial distress and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance and examine the role of gender diversity in moderating these effects. The study was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a purposive sampling method in 2014 to 2019 to obtain 65 samples and 390 observations. Based on the results, it was concluded that corporate governance represented by independent commissioner significantly had a negative effect and financial distress significantly had a positive effect on tax avoidance. Corporate governance represented by audit committee and corporate  social  responsibility  disclosure  do  not  influence  tax  avoidance.  While  the  gender  diversity  cannot moderate the effect of independent commissioner and CSR disclosure on tax avoidance. However, gender diversity can weaken the positive influence of financial distress and strengthen the negative influence of audit committee on tax avoidance.
Keywords: tax avoidance, independent commissioner, audit committee, financial distress, corporate social responsibility disclosure, gender diversity

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  peran  keragaman  gender  dalam  memoderasi  pengaruh  corporate governance,  financial  distress,  dan  pengungkapan  CSR  terhadap  penghindaran  pajak.  Purposive  sampling digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  65  sampel  dan  390  observasi  dari  tahun  2014  hingga  2019  pada perusahaan sektor manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut: (1) kesulitan keuangan secara signifikan meningkatkan penggelapan pajak; dan (2) tata kelola perusahaan yang diwakili oleh komisaris independen menurunkan penggelapan pajak secara signifikan. Komite audit dan pengungkapan CSR, dua pilar tata kelola perusahaan, memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap  penghindaran  pajak.  Selain  itu,  pengaruh  komisaris  independen  dan  pengungkapan  CSR  terhadap penghindaran pajak tidak dimitigasi oleh keragaman gender. Akan tetapi, diversitas gender mampu memperlemah pengaruh positif kesulitan keuangan dan memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak. Kata  Kunci :  diversitas  gender,  kesulitan  keuangan,  komisaris  independen,  komite  audit,  penghindaran  pajak, pengungkapan CSR.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2020, target pendapatan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.865,7 triliun atau 83,54% dari jumlah pendapatan negara. Pendapatan  negara  ini  diperuntukkan  untuk  membiayai  belanja  negara  baik  belanja  rutin maupun nonrutin selama satu periode anggaran terutama di masa pandemi COVID-19 dimana anggaran  belanja  negara  dialokasikan  untuk  menangani  dan  mencegah  penyebaran  pandemi serta  memberikan  relaksasi  pajak  dalam  bentuk  insentif  perpajakan.  Capaian  kinerja penerimaan perpajakan dapat diukur berdasarkan rasio pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Berdasarkan angka rasio pajak, Indonesia menjadi negara dengan rasio pajak terendah dari 21 negara/yurisdiksi di Asia-Pasifik pada tahun 2018 berdasarkan statistik yang tercantum dalam publikasi Organisation  of  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  tahun  2020. Menurut  OECD,  rasio  pajak  Indonesia  sebesar  11,9%  pada  tahun  2018  (Setiawan,  2020). Angka rasio pajak Indonesia masih rendah karena menurut IMF, negara-negara membutuhkan rasio  pajak  sebesar  12,75-15%  untuk  dapat  mewujudkan  pembangunan  infrastruktur berkelanjutan.  Padahal,  Indonesia  sangat  memungkinkan  mencapai  rasio  pajak  sebesar  15% dari  PDB  (Rahman  &  Cheisviyanny,  2020).  Suatu  sebab  minimnya  angka  rasio  pajak berdasarkan laporan OECD ialah penghindaran pajak (Suwiknyo, 2020).
Menurut  Lietz  (2013),  penghindaran  pajak  ialah  aktivitas  yang  mengarah  pada mengurangi perpajakan yang secara eksplisit dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara. Lietz  (2013)  menyebutkan  bahwa  definisi  penghindaran  pajak  tidak  membedakan  antara praktik pajak yang jelas legal, diragukan secara hukum atau masuk area abu-abu, dan illegal. Berdasarkan penelitian Cobham & Janský (2018), kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan telah merugikan negara dengan total kerugian pendapatan global tahunan mencapai sekitar USD 500 miliar, dimana intensitas kerugian tertinggi terjadi di negara berpenghasilan rendah  dan  menengah.  Sebagai  negara  berpenghasilan  menengah  berdasarkan  laporan  IMF tahun  2016,  Indonesia  menduduki  peringkat  11  dari  30  negara  dengan  tingkat  penghindaran pajak tertinggi yang diestimasikan sekitar USD 6,48 miliar (Susilo, 2017).
Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak seperti tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan maupun pengungkapan CSR. Ketiga variabel ini saling berkaitan. Citra perusahaan yang baik dapat diperoleh dengan menerapkan tata kelola yang baik serta melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan (Boubaker et al ., 2020; Radifan & Yuyetta, 2015). Selain itu, citra perusahaan yang baik dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara langsung terutama kinerja keuangan sehingga dapat mencegah perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (Boubaker et al ., 2020; Radifan & Yuyetta, 2015). Kesulitan  keuangan  merupakan  situasi  dimana  perusahaan  kesulitan  memenuhi pembayaran  yang  dibutuhkan  karena  arus  kas  tidak  cukup  untuk  membayar  utang  yang  ada (Cheng et  al .,  2019).  Terkait  penghindaran  pajak,  perusahaan  yang  mengalami  gangguan keuangan atau berada dalam kondisi kesulitan keuangan lebih banyak melakukan penghindaran pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena  perusahaan  yang  mengalami  kondisi  kesulitan  keuangan membutuhkan  kas  lebih  agar  perusahaannya  tetap  berdiri  dan  mengesampingkan  reputasi negatif yang diperoleh akibat penghindaran pajak (Alifianti et al ., 2017; Feizi et al. , 2016; Rani, 2017).
Sementara  itu,  tata  kelola  perusahaan  mengatur  hubungan  antara  pemangku kepentingan  dan  dewan  komisaris  demi  tercapainya  tujuan  organisasi  dan  merupakan  suatu sistem  yang  menciptakan  nilai  tambah  bagi  para  pemangku  kepentingan  (Rahmawati et  al. , 2016).  Tata  kelola  memainkan  berbagai  peran  yang  penting  di  antaranya  adalah  sebagai pengawas  atas  penghindaran  pajak  sehingga  penghindaran  pajak  dapat  berkurang  dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (Mulyani et al ., 2018). Dalam penelitian ini, variabel tata kelola perusahaan diwakili oleh variabel komite audit serta komisaris independen karena kunci utama dari penerapan tata kelola adalah pengawasan yang baik dari komite audit dan  komisaris  independen  untuk  menjamin  bahwa  kebijakan  manajemen  tidak  melanggar peraturan yang ada (Richardson et al ., 2013).
Faktor  lainnya  yang  memengaruhi  penghindaran  pajak  adalah  pengungkapan  CSR. Pada dasarnya, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk menunaikan kewajiban kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan teori pemangku kepentingan (Ningrum et al ., 2018). Di Indonesia,  regulasi  yang  mengatur  terkait  perseroan  terbatas  menerangkan  bahwa  perseroan yang  bergerak  di  bidang  usaha  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib menyelenggarakan  kegiatan  CSR  seperti  sektor  pertambangan,  agrikultur,  kehutanan,  serta industri  yang  bersinggungan  dengan  sumber  daya  alam  lainnya.  Dalam  kaitannya  terhadap penghindaran  pajak,  pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjutan dapat  dinilai  bahwa  perusahaan  telah  berkontribusi  bagi  masyarakat,  memperhatikan  etika, lebih  transparan  dan  mematuhi  hukum  (Kim et  al. ,  2012;  Ratmono  &  Juliarto,  2019).  Oleh sebab  itu,  perusahaan  tidak  akan  menghindari  pajak  karena  dianggap  sebagai  tindakan  yang tidak beretika bertanggung jawab (Hoi et al ., 2013).
Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh  komponen  tata  kelola  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  masih  beragam.

## EDUCORETAX
Penelitian Richardson et al. (2013) menyebutkan bahwa independensi komite audit internal dan dewan  komisaris  mengurangi  penghindaran  pajak.  Sementara  itu,  hasil  yang  berbeda  yaitu adanya  pengaruh  positif  dari  komisaris  independen  dan  komite  audit  terhadap  penghindaran pajak  ditemukan  oleh  Cita  dan  Supadmi  (2019).  Hasil  yang  berbeda  juga  ditunjukkan  oleh Triyanti et al . (2020) yang membuktikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi adanya komite  audit  maupun  komisaris  yang  independen.  Ada  juga  hasil  penelitian  yang  masih beragam  tentang  bagaimana  kesulitan  keuangan  berkontribusi  pada  penghindaran  pajak. Perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  lebih  cenderung  menghindari  pembayaran pajak,  seperti  yang  ditemukan  oleh  Richardson  et  al.  (2015)  dan  Sadjiarto  dkk.  (2020). Sementara  itu,  Cita  dan  Supadmi  (2019)  menemukan  bahwa  penghindaran  pajak  menurun ketika  masyarakat  mengalami  kesulitan  keuangan.  Rani  (2017),  sementara  itu,  menemukan bahwa  pendapatan  rendah  tidak  banyak  berpengaruh  pada  penggelapan  pajak.  Sementara beberapa  penelitian  telah  menemukan  korelasi  positif  antara  pengungkapan  CSR  dan pengurangan penghindaran pajak, yang lain menemukan sebaliknya (lihat, misalnya, Alsaadi, 2020).  Sementara  itu,  penelitian  Lanis  &  Richardson  (2015)  menunjukkan  bahwa  CSR membantu  bisnis  menghindari  pembayaran  pajak  yang  tidak  seharusnya  mereka  lakukan. Namun  penelitian  Luxmawati  dan  Prihantini  (2020)  pada  perusahaan  pertambangan menemukan bahwa pengungkapan CSR tidak berdampak pada penghindaran pajak.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  digunakannya  diversitas gender  dewan  komisaris  sebagai  variabel  moderasi  antara  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Pemilihan  diversitas  gender  dikarenakan  penelitian  sebelumnya  telah banyak yang menjadikan diversitas gender sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak.  Lanis et  al. (2015)  menemukan  bahwa  keberadaan  dewan  komisaris  perempuan mengurangi  aktivitas  penghindaran  pajak  di  perusahaan.  Fenomena  lainnya  yang  membuat diversitas gender menarik diteliti adalah diangkatnya seorang wanita untuk menduduki jabatan komisaris independen di PT Garuda Indonesia Tbk. yaitu Yenny Wahid dimana penugasannya ditujukan untuk melindungi para pramugari di maskapai tersebut (Sari, 2020). Selain itu, hasil riset  Grant  Thornton,  sebuah  organisasi  akuntansi  dan  konsultan  yang  berlokasi  di  Amerika Serikat,  menerbitkan  hasil  riset  berjudul  “Women  in  Business”  yang  menunjukkan  bahwa persentase pimpinan wanita di Indonesia melonjak tajam dan menempati urutan teratas se-Asia Pasifik bahkan urutan kedua terbesar di seluruh dunia  (Toarik, 2017).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa faktor yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak, antara lain: 1) pengaruh dewan komisaris independen; 2) dampak komite audit;  3)  dampak  kesulitan  keuangan;  4)  dampak  pengungkapan  CSR;  5)  peran  moderasi keragaman gender terhadap dampak komisaris independen terhadap penggelapan pajak; dan 6) peran moderasi keragaman gender terhadap dampak komite audit terhadap penghindaran pajak; 7) menganalisis peran moderasi diversitas gender terhadap pengaruh kesulitan keuangan pada penghindaran  pajak;  8)  menganalisis  peran  moderasi  diversitas  gender  terhadap  pengaruh pengungkapan CSR pada penghindaran pajak.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang akademik dengan memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan serta referensi penulisan selanjutnya dengan topik penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  menganalisis  wajib  pajak  yang  kemungkinan  memiliki redflag penghindaran pajak sehingga pemeriksaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, pengungkapan CSR, serta diversitas gender untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

## EDUCORETAX

## KAJIAN PUSTAKA Teori Keagenan
Hubungan keagenan menurut teori keagenan merupakan kontrak antara prinsipal dalam hal  ini  pemilik  perusahaan  dengan  agen  dalam  hal  ini  manajemen  dimana  prinsipal mendelegasikan  kewenangannya  kepada  agen  untuk  membuat  kebijakan-kebijakan  yang memberikan nilai tambah bagi prinsipal termasuk meningkatkan kekayaan dan nilai perusahaan (Jensen  &  Meckling,  1976).  Jensen  dan  Meckling  (1976)  juga  mengungkapkan  bahwa  baik prinsipal dan agen merupakan utility maximizers sehingga agen akan bertindak sesuai dengan kepentingannya dan memperkaya dirinya sendiri. Agency problem terjadi ketika kepentingan agen  tidak  selaras  dengan  kepentingan  prinsipal  sehingga  agen  akan  berusaha  mentransfer kekayaan perusahaan dari prinsipal ke agen jika tidak ada intervensi dari prinsipal.

## Teori Pemangku Kepentingan
Teori  pemangku  kepentingan  membahas  bagaimana  manajemen  perusahaan  dalam melaksanakan etika bisnis dengan mengedepankan strategi yang praktis, etis, dan efektif untuk mengelola  urusan  organisasi  di  bawah  lingkungan  yang  berbeda  kondisi  (Freeman,  2010; Harrison & van der Laan Smith, 2015). Menurut Freeman et al. (2010), perusahaan memiliki beragam  pihak  yang  berkepentingan,  tidak  hanya  pemilik  perusahaan  yang  harus  dipenuhi kepentingannya.  Salah  satu  bentuk  pemenuhan  kepentingan  tersebut  adalah  pengungkapan CSR  dimana  pemerintah  merupakan  salah  satu  yang  berkepentingan  terhadap  laporan pengungkapan CSR sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memiliki  tanggung  jawab  sosial  karena  tidak  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat melalui pajak yang dibayarkan ke negara (Landolf, 2006)

## Teori Legitimasi
Perusahaan  akan  berupaya  untuk  memperoleh  legitimasi  dengan  tujuan  meyakinkan masyarakat  bahwa  nilai-nilai  yang dipegang oleh perusahaan sejalan dengan nilai-nilai  yang diterapkan oleh masyarakat dimana legitimasi didefinisikan sebagai ukuran sikap masyarakat terhadap perusahaan dan aktivitasnya yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perusahaan  memiliki  sistem  nilai  yang  selaras  dengan  sistem  nilai  yang  ada  di  tatanan masyarakat (Lindblom, 1993; Ratmono & Sagala, 2015; Suchman, 1995). Salah satu perolehan legitimasi yang dilaksanakan perusahaan ialah menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan mengomunikasikannya melalui laporan tahunan (Parker, 1986).

## Teori Gender
Betz et al . (1989) menjelaskan teori gender melalui pendekatan sosialisasi gender atau Gender  Socialization  Approach dimana  jenis  kelamin  memberikan  perbedaan  nilai  dan  sifat dalam lingkungan kerja yang menyebabkan wanita dan pria membuat keputusan kebijakan dan praktik yang berbeda juga. Lueptow (1981, dikutip dalam Betz, 1989) menjelaskan bahwa pria dan wanita akan memberikan respon yang berbeda terhadap reward dan biaya. Pria lebih suka mengejar keberhasilan kompetitif dan mengurangi penekanan terhadap hubungan dan kepuasan intrinsik dari pekerjaan itu sendiri sehingga pria lebih suka bekerja berjam-jam dan melanggar aturan  karena  pria  memandang  prestasi  sebagai  kompetisi  atau  pertandingan  yang  harus dimenangkan.  Sebaliknya,  wanita  kurang  menekankan  keberhasilan  kompetitif  dan  lebih menyukai  mengerjakan  pekerjaan  dengan  baik  dan  menjaga  hubungan  harmonis  sehingga wanita lebih suka bekerja dengan jam yang lebih pendek dan lebih patuh terhadap aturan dan hukum.  Pendekatan  sosialisasi  gender  mengasumsikan  bahwa  akan  ada  perbedaan  untuk menjadi tidak etis di antara pria dan wanita dalam pekerjaan yang sama dimana pria dua kali lebih mungkin terlibat dalam tindakan kurang etis dibandingkan wanita (Betz et al ., 1989).

## Penghindaran Pajak
Menurut  Lietz  (2013),  penghindaran  pajak  ialah  aktivitas  yang  mengarah  pada mengurangi perpajakan pajak yang secara eksplisit dilakukan oleh perusahaan menggunakan
berbagai  cara.  Lietz  (2013)  menyebutkan  bahwa  definisi  penghindaran  pajak  tidak membedakan antara praktik pajak yang jelas legal, diragukan secara hukum atau masuk area abu-abu,  dan  ilegal.    Lietz  (2013)  juga  menjelaskan  bahwa  perencanaan  pajak  memliki spektrum definisi yang luas mulai dari penghindaran pajak, agresivitas pajak serta penggelapan pajak. Dengan mengurangi  pembayaran pajak, perusahaan dapat menggunakan sumber daya ini  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  terutama  kekayaan  pemegang  saham  (Wang et  al. , 2019).

## Tata Kelola Perusahaan
Tata  kelola  perusahaan  ialah  keterikatan  diantara  manajemen,  dewan  komisaris, investor,  dan  para  pemangku  kepentingan  di  dalam  perusahaan  tersebut  serta  sebuah  proses yang di dalamnya ada tanggung jawab auditor dan komisaris terhadap investor dan pemangku kepentingan (Dewi & Fernando, 2020). Untuk merealisasikan tata kelola yang baik, dibutuhkan fungsi  pengawasan  yang  baik  juga  dari  dewan  komisaris  dan  komite  audit  dimana  dewan komisaris  berperan  dalam  mengawasi  dan  memberikan  nasehat  kepada  manajemen  dalam pembuatan kebijakan sedangkan komite audit terbentuk oleh dewan komisaris yang berfungsi selaku  organ  pengawas  pengelolaan  perusahaan  oleh  direksi  serta  pelaporan  keuangan perusahaan (Dewi & Fernando, 2020).

## Kesulitan Keuangan
Kesulitan keuangan ialah suatu keadaan finansial industri tidak berkondisi baik ataupun kurang sehat atau dengan kata lain, kesulitan keuangan merupakan situasi yang mana industri sulit  terpenuhi  pembayaran  yang  dibutuhkan  karena  arus  kas  tidak  cukup  untuk  membayar utang  yang  ada  (Cheng et  al. ,  2019;  Rani,  2017).  Kondisi  kesulitan  keuangan  yang  ada  di perusahaan terdiri dari empat istilah umum, yakni failure, insolvency, bankcruptcy, dan default (Habib et al ., 2020).

## Pengungkapan CSR
CSR  didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  yang  dilakukan  perusahaan  yang berorientasi  laba  untuk  memenuhi  kepentingan  pemegang  saham  namun  juga  memenuhi kepentingan  pemangku  kepentingan  lainnya  dengan  menyesuaikan  diri  terhadap  sistem  nilai masyarakat baik diwujudkan dalam hukum maupun adat etika (Friedman, 1970). Breliastiti et al. (2020)  juga  memberikan  definisi  CSR  yakni  upaya  yang  dilakukan  perusahaan  untuk melakukan  tindakan  yang  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan  tidak  melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tatanan nilai masyarakat.

## Diversitas Gender
Hafsi dan Turgut (2013, dikutip dalam Beiji et al., 2020) menjelaskan bahwa diversitas dalam  dewan  dapat  memengaruhi  pembuatan  kebijakan  strategis  perusahaan.  Dimensi  atau atribut  dari  diversitas  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yakni task-related dan relations-related (Handajani et  al ., 2014). Gender masuk ke dalam  bagian dari relations-related. Miliken dan Martins (1996, dikutip dalam Handajani et al., 2014) mengemukakan bahwa dimensi relations- related dapat memengaruhi komunikasi negatif dan konsekuensi afektif (seperti pengambilan keputusan yang buruk, kesalahpahaman, dan konflik).
Hipotesis Penelitian Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Salah  satu  permasalahan  agensi  yaitu monitoring  cost dapat  dikurangi  dengan pelaksananaan fungsi pengawasan kebijakan-kebijakan manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris karena manajemen dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk kebijakan yang terkait dengan pajak. Dewan komisaris terdiri  atas  komisaris  independen  dan  nonindependen.  Komisaris  independen  melakukan pengawasan  yang  lebih  baik  dibandingkan  komisaris  nonindependen  karena  mereka  tidak berafiliasi  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  pemegang  saham  mayoritas  perusahaan
sehingga  semakin  banyak  proporsi  komisaris  independen  maka  semakin  baik  pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat manajemen (Hasnati, 2014; Mulyani et al. , 2018). H 1 : Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit bertugas untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang kredibel dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan-tindakan oportunis manajemen, salah satunya  adalah  memaksimalkan  laba  bersih  dengan  melakukan  penekanan  beban  pajak (Alifianti et al. , 2017). Oleh karena itu, kehadiran komite audit dapat mengurangi monitoring cost dalam permasalahan agensi karena konflik keagenan dapat diatasi dengan penerapan tata kelola yang baik (Gunawan, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang didapatkan Richardson et al . (2013) dan Wang et al. (2019), komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
H 2 : Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak
Peningkatan  kesulitan  keuangan  pada  suatu  perusahaan  mengarah  pada  peningkatan penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan tidak lagi memikirkan reputasi negatif akibat penghindaran pajak apalagi beban pajak menjadi hal  utama  dalam  arus  kas  keluar  dan  perusahaan  akan  cenderung  mencari  alternatif  untuk meningkatkan  jumlah  kas  yang  tersedia  untuk  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajibannya (Alifianti et al., 2017; Rani, 2017; Richardson et al ., 2015). H 3 : Kesulitan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak
Menurut penelitian  Mardianti  dan Ardini (2020), semakin tinggi  pengungkapan CSR maka  penghindaran  pajak  akan  semakin  rendah.  CSR    yang  tinggi  menunjukkan  bahwa perusahaan tersebut  melakukan tindakan itu sebagai  bentuk  tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan termasuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara. Lanis dan Richardson (2015) juga menemukan bahwa kinerja CSR mengurangi penghindaran pajak.
H 4 : Pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh  Diversitas  Gender  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Komisaris  Independen terhadap Penghindaran Pajak
Keberagaman gender dapat meningkatkan tata kelola perusahaan karena wanita lebih aktif dalam aktivitas pengawasan sehingga kehadiran lebih banyak wanita dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan independensi dan efisiensi dewan (Tejersen et al., 2016). Adams dan Ferreira (2009) menegaskan bahwa memiliki jumlah komisaris wanita yang lebih banyak memiliki efek yang sama dengan memiliki jumlah komisaris independen yang lebih besar, yang mengarah  pada  penurunan  risiko  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perpajakan  dan peningkatan pengawasan, dengan harapan dapat menurunkan prevalensi pajak perusahaan. H 5 :  Diversitas  gender  memperkuat  pengaruh  negatif  komisaris  independen  terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh  Diversitas  Gender  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Komite  Audit  terhadap Penghindaran Pajak
Keberadaan  wanita  dalam  susunan  dewan  komisaris  dapat  meningkatkan  pengaruh komite audit mengingat komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan wanita lebih mampu berpikir independen dibandingkan pria serta lebih banyak memberikan berbagai sudut  pandang  yang  berbeda  dan  lebih  banyak  informasi  terkait  keputusan  yang  diambil sehingga  meningkatkan  transparansi  (Carter et  al., 2003,  dikutip  dalam  Lanis et  al .,  2015). Lanis et  al. (2015)  juga  menyatakan  bahwa  wanita  cenderung  menghindari  risiko  dan
melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  dibanding  pria  sehingga  dapat  mengurangi kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.
H 6 : Diversitas gender memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak
Kusumastuti et  al. (2007  dalam  Ellyanti  &  Setyawan,  2019)  mengungkapkan  bahwa wanita pada umumnya cenderung berupaya untuk tidak melakukan tindakan yang berisiko serta lebih  teliti  dibanding  pria.  Hal  tersebut  menjadikan  wanita  biasanya  tidak  cepat  atau  tidak terburu-buru  dalam  memutuskan  hal-hal  terkait  pendanaan  perusahaan.  Karena  sikap risk averse ini,  Untuk  menghindari  pendanaan  dari  hutang,  pengembalian  yang  tidak  pasti,  dan keputusan lainnya, perempuan lebih cenderung menyimpan sebagian besar aset mereka dalam investasi yang relatif aman dibandingkan laki-laki (Amri, 2017).
H 7 :  Diversitas  gender  memperlemah  pengaruh  positif  kesulitan  keuangan  terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak
Glass et al. (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki diversitas gender dalam anggota dewannya lebih efektif dalam melakukan kegiatan CSR yang efektif. Cook dan Glass (2018) juga menemukan bahwa semakin banyak keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan akan meningkatkan CSR karena wanita lebih memedulikan kepentingan beragam pemangku kepentingan dibandingkan pria.
H 8 :  Diversitas  gender  memperkuat  pengaruh  negatif  pengungkapan  CSR  terhadap penghindaran pajak.
Rancangan Penelitian
Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## Sumber : Diolah Penulis (2020)

## METODE Populasi dan Sampel
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor manufaktur antara tahun 2014  dan  2019  menjadi  populasi  penelitian. Purposive  sampling digunakan  untuk  memilih sampel yang dianggap cocok berdasarkan kriteria. Penelitian ini menggunakan kriteria seleksi berikut:

## EDUCORETAX
a) Perusahaan selain perusahaan sektor manufaktur dikecualikan dari sampel.
b) Perusahaan sektor manufaktur dengan tanggal terdaftar di bursa atau Initial Public Offering (IPO) setelah 1 Januari  2014 dikecualikan dari sampel karena rentang waktu  pengamatan adalah dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
c) Perusahaan  yang  menerbitkan  laporan  tahunan  lengkap  dari  tahun  2014  sampai  dengan 2019.
d) Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak positif.
e) Perusahaan  yang  memiliki  data  yang  lengkap  terkait  penelitian  dari  tahun  2014  sampai dengan 2019.
Tabel  1  menampilkan  hasil  pemilihan  sampel  yang  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive sampling dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel Kriteria Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 665 Perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor manufaktur - 481 Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2014 -51 Perusahaan  yang  tidak  menerbitkan  laporan  tahunan  lengkap  periode 2014 – 2019 -7 Perusahaan yang memiliki pretax income negatif -60 Perusahaan  yang  tidak  memiliki  data  yang  lengkap  terkait  penelitian dari tahun 2014 sampai dengan 2019. -1 Total sampel 65 Tahun pengamatan 6 Jumlah pengamatan 390 Sumber: Diolah Penulis (2020)
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif  yang menggunakan data sekunder berupa  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  perusahaan  sejak  tahun  2014  sampai  dengan 2019  dan  diunduh  secara  resmi  melalui  situs  Bursa  Efek  Indonesia  maupun  situs  resmi perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel.

## Variabel Penelitian
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Lanis  dan  Richardson,  proksi Book  Tax Difference digunakan untuk mengukur penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian  ini  (2015).  Jumlah  komite  audit  (Soliman  &  Ragab,  2014),  jumlah  komisaris independen  (Richardson  et  al.,  2015),  dan  Altman  Z  Score  yang  dimodifikasi  oleh  Graham (1998) berdasarkan penelitian (Richardson et al ., 2015) merupakan contoh variabel independen, dan  pengungkapan  CSR  yang  diukur  menggunakan  metode content  analysis dengan berpedoman  pada Global  Reporting  Initiative (GRI)  G4  sesuai  penelitian  Luxmawati  & Prihantini  (2020).  Variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini  adalah  diversitas  gender  dewan komisaris  dengan  menggunakan  proksi  yang  mengacu  pada  penelitian  Lanis et  al .  (2015). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage.

## Model Penelitian dan Teknik Analisis Data
Baik  pengaruh  langsung  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  maupun pengaruh tidak langsung variabel moderasi terhadap hubungan tersebut diuji dalam penelitian ini dengan menggunakan dua model terpisah. Model 1 untuk mengevaluasi hipotesis ini:
CTA it = β 0 + β 1 KOM_IND i,t + β 2 KOMDIT i,t + β 3 FD i,t + β 4 CSR i,t + β 5 SIZE i,t + β 6 LEV i,t + β 7 ROA i,t + Ꜫ i,t
Sementara  itu,  model  2  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  5,  6,  7  dan  8  yakni menganalisis  peran  variabel  moderasi  atas  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.
CTA i,t = β 0 + β 1 KOM_IND i,t + β 2 KOMDIT i,t + β 3 FD i,t + β 4 CSR i,t + β 5 BGD i,t + β 6 SIZE i,t + β 7 LEV i,t + β 8 ROA i,t + β 9 (BGD_KOMIND) i, t + β 10 (BGD_KOMDIT) i, t + β 11 (BGD_FD) i, t + β 12 (BGD_CSR) i, t + Ꜫ i,t Keterangan: CTA it : Penghindaran Pajak yang diukur menggunakan Book Tax Difference KOM_IND it : Komisaris Independen KOMDIT it : Komite Audit FD it : Kesulitan Keuangan CSR it : Pengungkapan CSR BGD : Diversitas Gender SIZE it : Size LEV it : Leverage ROA it
: Return On Asset ε : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Hipotesis Tabel 2 Uji Hipotesis Variabel Dugaan Arah Model Penelitian 1 (tanpa moderasi) Model Penelitian 2 (dengan moderasi) Koefisien Prob. Koefisien Prob. Cons. 0,0129109 0,191 0,010761 0,248 KOM_IND - -0,0198886 0,000** -0,0214587 0,006** KOMDIT - -0,0000103 0,498 0,0053868    0,068 FD + 0,0048151 0,000** 0,0071432 0,000** CSR - -0,0089918 0,103 -0,0169746 0,036** BGD 0,0552461 0,116 BGD_KOMIND - -0,0098487 0,375 BGD_KOMDIT - -0,0245307 0,041** BGD_FD - -0,013347 0,000** BGD_CSR - 0,0490743     0,068 SIZE -0,0000296     0,478 -0,0004251     0,203 ROA 0,0646834 0,000** 0,0762316 0,000** LEV 0,0115969 0,072 0,0224689 0,001** Sumber: Output Stata 14.2 (Diolah dari data sekunder)

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan data pada Tabel 2, proksi KOM IND untuk variabel komisaris independen memiliki koefisien sebesar -0,0198886 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai p kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa komisaris independen memang memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak, dan menolak H0 sebagai hasilnya. Semakin banyak  komisaris  independen  berkorelasi  negatif  dengan  penghindaran  pajak,  seperti  yang ditunjukkan oleh koefisien negatif.  Penelitian ini menggambarkan hasil yang serupa dengan penelitian Richardson et al. (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari adanya komisaris independen di sebuah perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  agensi  yang  dijelaskan  Jensen  dan  Meckling  (1976). Berdasarkan  teori  keagenan,  salah  satu  biaya  agensi  adalah  monitoring  cost.  Persentase

## EDUCORETAX
komisaris independen sebagai fungsi pengawasan akan mengurangi biaya agensi yang timbul berupa monitoring  cost antara  pemegang  saham  dan  manajemen  perusahaan.  Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen lebih objektif dan jujur dibandingkan dengan komisaris nonindependen karena komisaris independen tidak memiliki ikatan dengan pemegang saham mayoritas, direksi, atau komisaris lain dalam perusahaan yang bersangkutan, dan tidak memiliki rangkap jabatan di manapun. perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki p- value sebesar 0,498 dan koefisien sebesar -0,0000103 (signifikan secara statistik). Karena nilai p variabel komite audit lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  statistik  terhadap  penggelapan  pajak.  Dengan demikian  H1  ditolak,  yang  menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak  berdampak  pada penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, komite audit menjalankan fungsi pengawasan manajemen yang akan mengurangi monitoring cost yang timbul akibat adanya masalah agensi antara  manajemen  perusahaan  dan  investor.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Triyanti et  al.  (2020), Rani  (2017), Alifianti et  al.  (2017) dan Rahmawati et  al.  (2016)  yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Gunawan (2017) mengklaim bahwa di Indonesia, perusahaan hanya diwajibkan untuk mematuhi undang- undang dan peraturan yang relevan, atau mengikuti standar dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Gunawan (2017) mengatakan bahwa tata kelola yang baik belum diupayakan secara aktif dan penerapan tata kelola perusahaan masih sebatas dokumen.

## Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  kesulitan  keuangan  memiliki koefisien sebesar 0,0048151 dan nilai p value sebesar 0,000. Nilai p value kurang dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak atau menolak H 0. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Feizi et al. (2016), Sadjiarto et al. (2020), Edwards et al. (2013), dan Richardson et al. (2015)  yang menemukan bahwa peningkatan kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan mengarah  kepada  peningkatan  penghindaran  pajak.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  keagenan, meskipun  kesulitan  keuangan  tidak  serta  merta  berarti  perusahaan  akan  gagal,  namun penurunan  yang  signifikan  dan  terus  menerus  dalam  kinerja  keuangan  perusahaan  dapat mengakibatkan  kebangkrutan  sehingga  investor  dan  kreditur  mengalami  kerugian  finansial yang cukup besar (Habib et al., 2018). Kondisi ini menyebabkan terjadinya masalah keagenan karena  ketidakselarasan  tujuan  antara  manajemen  dan  investor.  Perusahaan  yang  memiliki karakteristik kesulitan keuangan akan memiliki tindakan-tindakan ekonomi yang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya baik. Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang tertekan akan cenderung mencari alternatif untuk meningkatkan jumlah kas  yang  tersedia  untuk  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  (Rani,  2017).  Salah  satu alternatifnya  adalah  melakukan  manajemen  pajak  agar  pajak  yang  dibayarkan  memiliki nominal sekecil-kecilnya. Cara tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan baik dengan cara yang legal  melalui  pemanfaatan  celah  peraturan  perpajakan  yang  ada  ataupun  ilegal  melalui penggelapan pajak.

## Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak
Tabel 2 menunjukkan bahwa p-value pengungkapan CSR sebesar 0,0103, dan koefisien variabel  sebesar  -0,0089918.  Karena  nilai  p  variabel  pengungkapan  CSR  lebih  besar  dari ambang  batas  signifikansi  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tersebut  tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, kita harus menolak H1 yang  berpendapat  bahwa  memublikasikan  CSR  tidak  berdampak  pada  penghindaran  pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Landry et al. (2013), Luxmawati dan Prihantini (2020) serta Wahyudi (2015) yang meneliti pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi dan stakeholder theory, perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan  CSR  hanya  untuk  memperoleh  legitimasi  dari  masyarakat  dan  memenuhi kepentingaan para stakeholder. Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih dalam tahap awal baik dari segi pemahaman maupun kesadaran. Perusahaan di Indonesia tampaknya tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab sosial perusahaan, terlihat dari pelaporan CSR mereka yang kurang baik (Wahyudi, 2015). Seperti nilai rata-rata pengungkapan CSR dalam survei ini, masih di bawah benchmark GRI G4 sebesar 19%. Pengaruh  Diversitas  Gender  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Komisaris  Independen terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  2,  pengaruh  moderasi  yang  disimbolkan  dengan  interaksi BGD_KOMIND menunjukkan bahwa nilai p value variabel interaksi sebesar 0,375 dan nilai koefisien sebesar -0,0098487. Nilai dari p value lebih dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga kesimpulan  yang  diambil  adalah  menerima  H 0 dan  menolak  H 1 atau  diversitas  gender  tidak memoderasi  pengaruh  komisaris  independen  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini  dapat dikarenakan proporsi diversitas gender dalam memengaruhi komisaris independen sangat kecil yakni dari tahun ke tahun rata-rata hanya berkisar 11%-14%. Meskipun komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, rata-rata dari diversitas gender yang kecil tidak mampu meningkatkan pengaruh negatif tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Internasional  Finance  Corporation (IFC)  terkait  keanekaragaman  gender  dewan perusahaan di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal jumlah wanita yang menduduki  posisi  dewan  yakni  hanya  sebesar  18,4%  dibandingkan  dengan  rata-rata  negara ASEAN sebesar 25,2% (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Diversitas gender dewan komisaris juga berkaitan dengan teori agensi dimana semakin heterogen komposisi gender dewan maka semakin  independen  susunan  dewan  tersebut  yang  akhirnya  control  akan  semakin  besar  dan biaya yang muncul akibat permasalahan agensi juga akan semakin rendah.

## Pengaruh  Diversitas  Gender  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Komite  Audit  terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  2,  pengaruh  moderasi  yang  disimbolkan  dengan  interaksi BGD_KOMDIT menunjukkan bahwa nilai p value variabel interaksi sebesar 0,041 dan nilai koefisien sebesar -0,0245307. Nilai dari p value kurang dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga kesimpulan  yang  diambil  adalah  menerima  H 1 dan  menolak  H 0 atau  diversitas  gender memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan wanita lebih  konservatif  dan risk-averse sehingga  hal  ini  memengaruhi  pembuatan  keputusan  serta meningkatkan  transparansi  akuntansi  perusahaan  (Rhee et  al .,  2019).  Adanya  manipulasi laporan  keuangan  dan  aktivitas  penghindaran  pajak  dapat  menyebabkan  laporan  keuangan menjadi tidak kredibel sehingga dapat merusak reputasi perusahaan. Sikap menghindari risiko yang  dimiliki  wanita  menyebabkan  wanita  akan  lebih  mempertimbangkan  kemungkinan adanya sanksi dari otoritas pajak apabila perusahaan terdeteksi melakukan penghindaran pajak. Hasil  penelitian  ini  memperkuat  teori  agensi  dan  mengkonfirmasi  penelitian  Adams  dan Ferreira  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  wanita  lebih  banyak  terlibat  dalam  aktivitas pengawasan  dibandingkan  pria  dan  penelitian  Lanis  et  al.  (2015)  yang  menunjukkan  bahwa semakin beragam kehadiran perempuan dalam dewan maka penghindaran pajak semakin kecil.

## Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan Tabel 2, pengaruh moderasi yang disimbolkan dengan interaksi BGD FD memiliki  nilai  p  0,000  dan  koefisien  -0,013347.  Karena  nilai  p  kurang  dari  0,05,  kita  dapat menyimpulkan bahwa H1 benar dan H0 salah;  yaitu, keragaman gender menyangga dampak
kesulitan ekonomi terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dan selaras dengan penelitian Shao dan Liu (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan risiko tinggi cenderung menunjuk dewan perempuan untuk mengurangi risiko dan penelitian Lanis et al. (2015) serta Jarboui et al. (2020) yang menunjukkan semakin beragam kehadiran perempuan dalam jajaran dewan maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Kusumastuti et al. (2007, dikutip dalam Ellyanti & Setyawan, 2019) mengungkapkan bahwa wanita cenderung lebih berhati-hati dan menghindari resiko serta lebih teliti dibanding pria sehingga wanita tidak terburu-buru  dalam  mengambil  keputusan  terutama  keputusan  pendanaan.  Karena  sikap risk averse ini,  wanita  pada  umumnya  cenderung  tidak  ingin  mengambil  kesempatan  yang berpeluang  memunculkan  risiko  serta  lebih  cenderung  memilih  untuk  tidak  berutang  (Amri, 2017).

## Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  2,  pengaruh  moderasi  yang  disimbolkan  dengan  interaksi BGD_CSR  menunjukkan  bahwa  nilai  p value variabel  interaksi  sebesar  0,068  dan  nilai koefisien  sebesar  0,0490743.  Koefisien  BGD_CSR  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa pengaruh variabel BGD_CSR terhadap penghindaran pajak adalah positif. Namun, nilai dari p value  melebihi  dari  tingkat  signifikansi  0,05  sehingga  kesimpulan  yang  diambil  adalah menerima  H0  dan  menolak  H1  atau  diversitas  gender  tidak  memoderasi  pengaruh pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  terhadap  penghindaran  pajak. Ketidakmampuan  gender  dalam  memoderasi  dapat  disebabkan  karena  rendahnya  proporsi keberagaman gender di sektor manufaktur. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ningrum  et  al.  (2018)  dan  Luxmawati  dan  Prihantini  (2020)  yang  membuktikan  bahwa diversitas  gender  dapat  memoderasi  pengaruh  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan sampel penelitian dan proksi yang digunakan. Ningrum et al. (2018) menggunakan proksi GRI G3 sebanyak 79 item sementara  penelitian  ini  menggunakan  proksi  GRI  G4  sebanyak  91  item.  Luxmawati  dan Prihantini  (2020)  melakukan  penelitian  pada  perusahaan  sektor  pertambangan  sementara penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur. Jika dikaitkan dengan teori agensi,  teori  legitimasi,  dan stakeholder  theory, adanya  diversitas  gender  dalam  dewan komisaris  suatu  perusahaan  hanya  untuk  memenuhi  kepentingan stakeholder dan  untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi penghindaran pajak.

## PENUTUP Simpulan
Simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Komisaris  independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak;  2) Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak; 3) Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran  pajak;  4)  Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak;  5)  Diversitas  gender  tidak memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak; 6) Diversitas gender memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak; 7) Diversitas gender memperlemah  pengaruh  positif  kesulitan  keuangan  terhadap  penghindaran  pajak;  dan  8) Diversitas gender tidak memoderasi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap penghindaran pajak.

## Keterbatasan
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaaan scoring index pada variabel  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  dengan  metode  content
analysis  pada  laporan  tahunan  dan/atau  laporan  keberlanjutan  perusahaan  yang  dilakukan sendiri  oleh  penulis  yang  belum  dikonfirmasi  terkait  kredibilitas  scoring  oleh  pihak  lain, penggunaan  data  dari  laporan  keuangan  sebagai  data  sekunder  untuk  mengestimasi penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dikarenakan  keterbatasan  data  laporan pajak  dan  kerahasiaan  data  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  hasil  penelitian  tidak  dapat menggeneralisasi  semua  perusahaan  publik  yang  terdaftar  di  Indonesia  karena  hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur, dan variabel komisaris independen dan komite audit  hanya  menggunakan  proksi  kuantitatif  dan  tidak  mempertimbangkan  aspek  kualitatif sehingga ada kemungkinan terdapat masalah multikoleniaritas antara dua variabel tersebut yang tidak  terlihat  dalam  penelitian  ini  mengingat  ketua  komite  audit  merupakan  komisaris independen.  Keterbatasan  terakhir  adalah  variabel  diversitas  gender  dalam  penelitian  ini mengacu  ke  jenis  kelamin  yakni  wanita  dan  pria  dengan  tidak  mempertimbangkan  adanya perbedaan aspek psikologis seperti pria yang memiliki sifat seperti wanita maupun wanita yang memiliki sifat seperti pria.

## Saran
Penelitian ini memiliki dua saran yakni saran praktis dan saran penelitian selanjutnya. Saran praktis pertama ditujukan bagi Direktorat Jenderal Pajak yakni sebagai referensi dalam mendeteksi  risiko  penghindaran  pajak  perusahaan  melalui  tata  kelola  dan  kondisi  kesulitan keuangan.  Saran  kedua  bagi  perusahaan  yakni  sebagai  bahan  masukan  untuk  terus meningkatkan  tata  kelola  perusahaan  dengan  menambah  jumlah  komisaris  independen  atau jumlah wanita dalam dewan komisaris agar dapat menghindari terjadinya peningkatan kondisi kesulitan  keuangan  serta  meningkatkan  peran  komite  audit  dalam  mengurangi  penghindaran pajak.  Saran  ketiga  ditujukan  bagi  investor  yakni  sebagai  bahan  pertimbangan  terkait pengambilan  keputusan  investasi.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  proksi  yang  berbeda  dengan  yang  digunakan  penulis, memperpanjang interval waktu penelitian, mengubah sektor yang menjadi sampel penelitian, menggunakan sampel negara ASEAN, menambahkan variabel tambahan seperti strategi bisnis perusahaan, transfer pricing,  earning management,  thin capitalization, dan variabel-variabel lainnya, atau mengembangkan penelitian metode kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics , 94 (2), 291–309. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007
Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh financial distress dan good corporate governance  terhadap  praktik  tax  avoidance  pada  perusahaan  manufaktur. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (2), 56–66. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18242
Alsaadi,  A.  (2020).  Financial-tax  reporting  conformity,  tax  avoidance  and  corporate  social responsibility. Journal  of  Financial  Reporting  and  Accounting , 18 (3),  639–659. https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133
Betz, M., O’Connell, L., & Shepard, J. M. (1989). Gender differences in proclivity for unethical behavior. Citation  Classics  from  The  Journal  of  Business  Ethics:  Celebrating  the  First Thirty Years of Publication , 321–324. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_20 Boubaker, S., Cellier, A., Manita, R., & Saeed, A. (2020). Does corporate social responsibility reduce financial distress risk? Economic Modelling , 91 , 835–851. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.05.012
Breliastiti,  R.,  Putri,  S.,  &  Valentina,  S.  (2020).  Penerapan  CGG  dan  dampaknya  pada penerapan  CSR  (Perusahaan  Pemenang  IICG-  ASEAN  CG  SCORECARD  ). Jurnal
Akuntansi Bisnis , 13 (2), 66–77. http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
Cheng,  C.  H.,  Chan,  C.  P.,  &  Sheu,  Y.  J.  (2019).  A  novel  purity-based  k  nearest  neighbors imputation  method  and  its  application  in  financial  distress  prediction. Engineering Applications of Artificial
Intelligence , 81 (October 2017), 283–299. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2019.03.003
Cita,  I.  G.  A.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2019).  Pengaruh  financial  distress  dan  good  corporate governance  pada  praktik  tax  avoidance. E-Jurnal  Akuntansi , 29 ,  912–927. shorturl.at/gsBX9
Cobham,  A.,  &  Janský,  P.  (2018).  Global  distribution  of  revenue  loss  from  corporate  tax avoidance: re-estimation and country results. Journal of International Development , 30 (2), 206–232. https://doi.org/10.1002/jid.3348
Cook, A., & Glass, C. (2018). Women on corporate boards: Do they advance corporate social responsibility?
Human Relations , 71 (7), 897–924.
https://doi.org/10.1177/0018726717729207
Dewi, A. S., & Fernando, R. T. (2020). Dewan komisaris independen dan komite audit sebagai faktor yang menentukan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2017. Jurnal
Pundi , 4 (1), 1–12. https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.220
Ellyanti, & Setyawan, I. R. (2019). Peran diversitas gender terhadap pengambilan keputusan pendanaan pada perusahaan indeks kompas 100. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan , I (3), 420–429. http://journal.untar.ac.id/index.php/JMDK/article/view/5352
Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The impact of the financial distress on tax avoidance in listed firms: evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). International Journal of Advance Biotechnology and Reseacrh (IJBR) , 7 , 373–382.
Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach . Cambridge University Press.
Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. Corporate Social Responsibility , 31–35. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14 Glass,  C.,  Cook,  A.,  &  Ingersoll,  A.  R.  (2016).  Do  women  leaders  promote  sustainability? Analyzing the effect of corporate governance composition on environmental performance. Business Strategy and the Environment , 25 (7), 495–511. https://doi.org/10.1002/bse.1879 Gunawan, J. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance. Jurnal Akuntansi , 21 (3), 425–436. https://doi.org/10.33558/paradigma.v17i2.2315
Habib, A., Costa, M. D., Huang, H. J., Bhuiyan, M. B. U., & Sun, L. (2020). Determinants and consequences  of  financial  distress:  review  of  the  empirical  literature. Accounting  and Finance , 60 (S1), 1023–1075. https://doi.org/10.1111/acfi.12400
Handajani,  L.,  Subroto,  B.,  T.,  S.,  &  Saraswati,  E.  (2014).  Does  board  diversity  matter  on corporate  social  disclosure?  An  indonesian  evidence. Journal  of  Economics  and Sustainable Development , 5 (9), 8–16.
Harrison,  J.  S.,  &  van  der  Laan  Smith,  J.  (2015).  Responsible  accounting  for  stakeholders. Journal of Management Studies , 52 (7), 935–960. https://doi.org/10.1111/joms.12141 Hasnati.  (2014). Komisaris  independen  &  komite  audit :  Organ  perusahaan  yang  berperan untuk mewujudkan good corporate governance di Indonesia . Absolute Media. Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. The Accounting Review , 88 (6), 2025–2059.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm : managerial behavior, agency costs and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4),  305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kim, Y., Park, M. S., & Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? Accounting Review , 87 (3), 761–796. https://doi.org/10.2308/accr-10209 Landolf, U. (2006). Tax and corporate responsibility. International Tax Review , 26 , 6–9.
Lanis,  R.,  Richardson,  G.,  &  Taylor,  G.  (2015).  Board  of  director  gender  and  corporate  tax aggressiveness:  an  empirical  analysis. Journal  of  Business  Ethics , 144 (3),  577–596. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2815-x
Lanis,  Roman,  &  Richardson,  G.  (2015).  Is  corporate  social  responsibility  performance associated  with  tax  avoidance? Journal  of  Business  Ethics , 127 (2),  439–457. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8
Lietz,  G.  (2013).  Tax  avoidance  vs.  tax  aggressiveness:  A  unifying  conceptual  framework. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828 Lindblom,  C.  K.  (1993). The  Implications  of  organisational  legitimacy  for  corporate  social performance and disclosure, paper presented to the Critical Perspectives on Accounting Conference .
Luxmawati, F., & Prihantini, F. N. (2020). the effect of corporate social responsibility (CSR) disclosure  on  tax  avoidance  with  gender  as  moderating  variable  in  mining  companies. Economics and Business Solutions Journal , 4 (1), 49. https://doi.org/10.26623/ebsj.v4i1.2242
Mardianti,  I.  V,  &  Ardini,  L.  (2020).  Pengaruh  CSR,  profitabilitas,  kepemilikan  asing,  dan intensitas  modal  terhadap  penghindaran  pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  … ,  1–24. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854
Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tax avoidance. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis  Airlangga , 3 (1),  322–340. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91
Ningrum,  A.  K.,  Suprapti,  E.,  &  Hidayat  Anwar,  A.  S.  (2018).  Pengaruh  pengungkapan corporate  social  responsibility  terhadap  tax  avoidance  dengan  gender  sebagai  variabel moderasi. BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal , 15 (01). https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260
Parker,  L.  (1986).  Polemical  themes  in  social  accounting:  a  scenario  for  standard  setting.
Advances in Public Interest Accounting , 1 , 67–93. Radifan,  R.,  &  Yuyetta,  E.  N.  A.  (2015). Analisis  pengaruh  mekanisme  good  corporate governance terhadap kemungkinan
financial
distress . 1–71. http://eprints.undip.ac.id/46525/.
Rahman,  B.,  &  Cheisviyanny,  C.  (2020).  Pengaruh  kualitas  pengungkapan  corporate  social responsibility, gender dewan direksi, dan gender dewan komisaris terhadap tax aggressive.
Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (2), 2740–2756. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/243
Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap tax avoidance. Jurnal Perpajakan , 10 (1),
1–9.
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/291
Rani, P. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, financial distress, komite audit, dan komisaris independent  terhadap  tax  avoidance  (studi  empiris  pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 16–30. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420
Ratmono, D., & Juliarto, A. (2019). Disclosure of corporate social responsibility (CSR) as a means of legitimacy: it’s impact on the level of tax aggresiveness. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) , 10 (8), 101–111. https://ssrn.com/abstract=3450308
Ratmono, D., & Sagala, W. M.  (2015). Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. Jurnal Nominal , 4 (2), 16–30. https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997
Rhee, C. S., Woo, S., & Kim,  D. H. (2019).  The effect  of female employment on corporate sustainability  in  terms  of  tax  avoidance. Sustainability  (Switzerland) , 12 (1),  1–15. https://doi.org/10.3390/su12010140
Richardson,  G.,  Lanis,  R.,  &  Taylor,  G.  (2015).  Financial  distress,  outside  directors  and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis.
Journal of Banking and Finance , 52 , 112–129. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013
Richardson,  G.,  Taylor,  G.,  &  Lanis,  R.  (2013).  The  impact  of  board  of  director  oversight characteristics  on  corporate  tax  aggressiveness:  An  empirical  analysis. Journal  of Accounting and Public Policy , 32 (3), 68–88.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax  avoidance  spanning  the  global  financial  crisis:  Evidence  from  Australia. Economic Modelling , 44 , 44–53. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015
Sadjiarto,  A.,  Hartanto,  S.,  .  N.,  &  Octaviana,  S.  (2020).  Analysis  of  the  effect  of  business strategy and financial distress on tax avoidance. Journal of Economics and Business , 3 (1). https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193
Sari,  D.  M.  P.  (2020). Jadi  Komisaris  Garuda  Indonesia,  Apa  yang  Akan  Dilakukan  Yenny Wahid? https://nasional.kompas.com/read/(2020)/01/23/17413461/jadi-komisaris- garuda-indonesia-apa-yang-akan-dilakukan-yenny-wahid
Setiawan, D. A. (2020). Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi . https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur- terkontraksi-18317?page_y=0
Soliman, M., & Ragab, A. A. (2014). Audit committee effectiveness, audit quality and earnings management: an empirical study of the listed companies in Egypt. Research Journal of Finance and Accounting , 5 (2), 155–166. https://doi.org/10.2139/ssrn.2315355
Suchman,  M.  C.  (1995).  Managing  legitimacy:  strategic  and  institutional  approaches. The Academy of Management Review , 20 (3), 571–610.
https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331
Susilo, R. (2017). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No. 3 . https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk- peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3
Suwiknyo, E. (2020). Kalah dari Tokelau dan Samoa, Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah Se-Asia  Pasifik .  https://ekonomi.bisnis.com/read/(2020)0724/259/1270254/kalah-dari- tokelau-dan-samoa-rasio-pajak-indonesia-paling-rendah-se-asia-pasifik Toarik, M. (2017). Grant Thornton: Jumlah Pemimpin Wanita Perusahaan Indonesia Terbesar se-Asia Pasifik . https://www.beritasatu.com/mashud-toarik/ekonomi/424849/grant- thornton-jumlah-pemimpin-wanita-perusahaan-indonesia-terbesar-seasia-pasifik Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh profitabilitas, size, leverage, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. Jurnal Ilmiah Universitas
Batanghari Jambi , 20 (1), 113. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850
Wahyudi, D. (2015). Analisis empiris pengaruh aktifitas corporate social responsibility (CRS) terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 , 131–144. shorturl.at/bruwQ
Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2019). Corporate tax avoidance: a literature review
and research agenda. Journal of Economic Surveys , 34 (4), 793–811. https://doi.org/10.1111/joes.12347