## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## URGENSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA 1

## Prima Amri
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta JL. Mrican Baru No. 28, Depok Sleman 55281 225214743@students.uajy.ac.id

## Abstract
This research concerns the draft Presidential Regulation TNI against terrorism which potentially violates human rights principles. Rules for the duties of the TNI are mandated by Article 43 I of Law Number 5 of 2018 concerning Eradication Criminal Acts of Terrorism. This study analyzes the  ability of the  Presidential Regulation to guarantee the synergy between TNI and Polri not intent  dominance  of  the  war  mode  approach.  This  is  a  normative  juridical  method  study  on primary material statutory regulations. The draft Presidential Regulation still contains problems including  a  clear  definition  of  military  operations,  funding  sources,  the  provision  of  broad functions  and  accountability.  According  to  Igor  Primoratz,  the  draft  Presidential  Regulation should not use threats and violence that leads to a morally worse state terrorism.
Keywords: Criminal Justice System; Presidential Regulation; State Terrorism.

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  kekhawatiran  rancangan  Peraturan  Presiden  tentang  tugas  TNI dalam  menanggulangi  terorisme  yang  berpotensi  melanggar  prinsip  Hak  Asasi  Manusia. Pengaturan mengenai tugas TNI merupakan amanat Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menganalisis kemampuan perpres  menjamin  sinergitas  TNI  dan  Polri,  sehingga  tidak  berimplikasi  pada  dominasi pendekatan war  mode .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  yuridis  dengan  bahan primer peraturan perundang-undangan. Rancangan perpres masih memuat berbagai kekurangan meliputi  definisi  yang  jelas  tentang  operasi  militer  selain  perang,  sumber  pendanaan  yang seharusnya hanya dari APBN dan pemberian fungsi yang luas serta akuntabilitas. Menurut Igor Primoratz,  rancangan  perpres  pelibatan  militer  semestinya  tidak  memuat  potensi  penggunaan ancaman  penggunaan  kekerasan  yang  mengarah  pada state  terrorism yang  secara  moral  lebih buruk.
Kata Kunci: Peraturan Presiden; Tindak Pidana Terorisme; Terorisme Negara.

## A. Pendahuluan
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  semakin  terorganisasi  dan  melampaui  batas-batas negara atau disebut Transnational Organized Crime telah menjadi musuh bersama. Para pelaku kejahatan transnasional memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin mendorong
1 Artikel  ini  adalah  penelitian  yang  didanai  oleh  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta dalam rangka penelitian tugas Publikasi Karya Ilmiah, yang dilaksanakan pada tahun 2022.
aksesibilitas sumber informasi dan transaksi melampaui batas geografis negara (Mitchell, 2016). Setiap bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara saling berkaitan dan bahkan mendukung satu sama  lain.  Kejahatan  terorganisasi  seperti  terorisme,  korupsi,  pencucian  uang  narkotika, perdagangan  manusia  telah  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat  dan  harus  ditanggulangi. Terorisme  menjadi  salah  satu  bentuk  kejahatan  terorganisasi  yang  menimbulkan  dampak ketakutan dan kerusakan luar biasa dalam masyarakat baik secara fisik maupun mental. Dampak korban  jiwa,  trauma  psikis,  kerusakan  dan  kehancuran  bangunan  fisik  menimbulkan  ancaman bagi  keamanan  dan  pertahanan  negara.  Terorisme  dewasa  ini  dimaknai  sebagai  tindakan  teror yang dilakukan oleh non-state actors , yaitu individu atau kelompok tertentu yang memengaruhi dan sepenuhnya terpisah dari suatu negara berdaulat (Kartini, 2014). Aktor terorisme non-negara dengan bekal latihan dan fasilitas minimal sesuai lingkupnya, secara praktis dapat menghasilkan aksi teror yang lebih efisien dengan cakupan dimensi yang luas. Secara historis, tindak kejahatan terorisme  kerap  bernaung  dalam  organisasi  relatif  tertutup  dengan  melakukan  gerakan  “bawah tanah” dan  rahasia (clandestine) .  Pengorganisasian  kelompok yang  homogen  dalam  kebiasaan, pengalaman  hidup (lebenswelt) ,  pandangan  dunia (weltanschauung) ,  keyakinan  dan  ideologi dianggap  lebih  efektif  dengan  penyederhanaan  birokrasi  (Santoso,  2013).  Kelompok  dengan spesialisasi  melakukan  aksi  teror  dengan  latar  belakang  ideologi  seperti  pejuang  nasionalis, separatis,  oposan-militan  revolusioner  hingga  kaum  penganut  agama  yang  anarkis  cenderung tidak  stabil  dan  permanen  (Jackson,  2011).  Fakta  tersebut  menghendaki  adanya  rencana  dan teknik terorisme yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dengan turut menyesuaikan strategi seperti dalam hal pendanaan yang tidak terdeteksi oleh pihak berwenang pada situasi di lingkungan tempat mereka bernaung (Subandi & Samekto, 2018).
Terorisme tidak hanya dilakukan oleh non-state actors , terdapat bentuk lain dari terorisme dengan  negara  sebagai  aktornya.  Igor  Primoratz  sebagai  pemikir  mengenai  terorisme menunjukkan  kecenderungan  berbagai  tindakan  negara  memperoleh  jenis  legitimasi  tertentu, termasuk tindakan terorisme (Primoratz, 2004). State terrorism kemudian didefinisikan sebagai ‘kekerasan  sistematis  oleh  negara’  terhadap  warga  sipil  yang  notabene  melanggar  perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak warga sipil (non-combatant) (Selden & So, 2004). Igor Primoratz  dalam  bukunya Terrorism:  A  Philosophical  Investigation (2013)  telah  mengkaji terorisme  negara  dalam  berbagai  kasus  seperti  pengeboman  Jerman  oleh  sekutu  dan  konflik Israel-Palestina. Igor Primoratz menunjukkan bahwa  negara kerap melakukan terorisme negara untuk  menghancurkan  semangat  dan  kehendak  penduduk  ‘negara  musuh’,  dengan  tujuan mempercepat  perang  dan  membuat  ‘negara  musuh’  menyerah.  Terorisme  oleh  negara  dapat berlangsung  terhadap  warga  negara  sendiri  dan  negara  lain  sebagai  sarana  menyebarkan  teror untuk pendudukan di luar negeri. Igor Primoratz menegaskan bahwa terorisme negara terhadap warga  negara  sendiri  secara  moral  lebih  buruk,  sebab  negara  menyerang  penduduknya  sendiri yang seharusnya menerima keamanan, tatanan, dan keadilan dari negara tersebut. Igor Primoratz (2013) kemudian menunjukkan beberapa negara telah menggunakan agen-agen bersenjata seperti pasukan keamanan untuk melaksanakan aksi terorisme terhadap warga negaranya sendiri, seperti dilakukan Negara Chile di bawah pemerintahan Augusto Pinochet.
Igor  Primoratz  (2013)  menunjukkan  alasan  terorisme  negara  secara  moral  lebih  buruk dibanding terorisme non-negara yaitu: skala  kerusakan yang diakibatkan oleh terorisme negara lebih  luas  dan  menyebabkan  korban  jiwa  lebih  banyak,  sebab  negara kecil  sekalipun  memiliki sumber persenjataan yang lebih canggih dan lengkap dibanding kelompok terorisme non-negara. Terorisme  negara  memiliki  kemampuan  untuk  memperumit  aksi  teror  melalui  kerahasiaan, propaganda,  dan  kemunafikan  dibandingkan  aktor  terorisme  non-negara  yang  terang-terangan bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa terorisme. Negara yang melancarkan aksi terorisme tentu  memiliki  justifikasi  terhadap  perbuatannya,  seperti  untuk  melindungi  sumber  daya, menjaga stabilitas negara dari gangguan, atau bahkan membantah telah terlibat aksi tersebut dan tetap  menjaga  kesetiaannya  pada  penghormatan  prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia.  Terorisme
negara  kemudian  telah  melanggar  berbagai  konvensi  internasional  terkait  perjanjian  aturan perang yang tidak boleh mengorbankan warga sipil yang memiliki imunitas.
Penelitian  terdahulu  mengenai  terorisme  telah  banyak  dilakukan,  seperti  oleh  A.M Hendropriyono  (2009)  dalam  disertasinya  yang  berjudul Terorisme  dalam  Kajian  Filsafat Analitika:  Relevansinya  dengan  Ketahanan  Nasional menyatakan  bahwa  terorisme  tidak mempunyai  nilai  (baik  atau  buruk)  dan  hanya  terikat  pada  aturannya  sendiri,  sehingga  prinsip universal seperti penghormatan hak hidup manusia tidak berlaku, karena yang terpenting adalah mencapai  tujuan,  walaupun  harus  menggunakan  kekerasan.  Syarif  Saddam  Rivanie  Parawansa (2020)  dalam  disertasinya yang  berjudul Deradikalisasi  Sebagai  Sanksi dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  telah memuat sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, namun tidak cukup untuk memberikan efek jera  terhadap  pelaku  aksi  terorisme  sehingga  diperlukan  sanksi  berupa  program  deradikalisasi yang menghilangkan pemikiran radikal para pelaku. Sumarwoto (2020) dalam disertasinya yang berjudul Rekonstruksi  Kebijakan  Penanggulangan Aksi  Terorisme  Berbasis Nilai-Nilai  Hukum Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia menemukan  bahwa  kebijakan  penanggulangan  aksi  terorisme selama ini memiliki kelemahan di antaranya koordinasi antar lembaga, kurangnya perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  aksi  terorisme,  belum  ditetapkannya  radius  wilayah  terdampak  aksi terorisme,  sehingga  ditawarkan  rekonstruksi  kebijakan  penanggulangan  aksi  terorisme  yang lebih  mengedepankan  asas  perlindungan  dan  pengayoman  melalui  rekonstruksi  beberapa  pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menilik  dampak  terorisme  yang  begitu  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia, memberi  implikasi  bahwa  terorisme  tidak  dapat  ditanggulangi  dengan  peraturan  perundang- undangan  umum  dikarenakan  sifat  kejahatannya  yang  luar  biasa  (Masyhar,  2016).  Pemerintah bersama  DPR  kemudian  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tugas pokok  dan  fungsi  penanggulangan  terorisme  oleh  Polri  yang  bertanggung  jawab  menciptakan kondisi aman, damai, dan ketertiban masyarakat.
Penanggulangan  kejahatan  terorisme  di  Indonesia  terus  mendapat  tantangan  dari  berbagai aksi separatisme di beberapa wilayah. Gerakan separatisme telah mengancam keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  karenanya  sinergitas  TNI  dan  Polri  perlu  ditingkatkan untuk  memberantas  segala  bentuk  tindak  kekerasan  yang  mengancam  keutuhan  Bangsa Indonesia.  Pelibatan  TNI  dianggap  efektif  menanggulangi  gerakan  terorisme,  salah  satunya dalam  Operasi  Tinombala  yang  berhasil  memberantas  aksi  terorisme  bersinergi  dengan kepolisian.  Wewenang  dan  status  pelibatan  TNI  dalam  memberantas  terorisme  selama  ini mengacu  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia. Sedangkan  bagi  kepolisian,  dalam  hal  ini  Detasemen  Khusus  (Densus  88)  Mabes  Polri menjalankan  tugas  dan  fungsinya  memberantas  terorisme  menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tren keberhasilan pelibatan TNI memunculkan wacana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan militer. Peraturan  Presiden  tersendiri  yang  mengatur  pelibatan  TNI  dalam  menanggulangi  terorisme sebenarnya turut menjadi  amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2018 pada Pasal 43 I yang memberi  ruang  bagi  TNI  untuk  melaksanakan  operasi  selain  perang  terhadap  kejahatan terorisme.
Pemerintah  kemudian  merancang  Peraturan  Presiden  tentang  tugas  TNI  dalam penanggulangan aksi terorisme. Rancangan Peraturan Presiden pelibatan militer muncul sebagai aturan pelaksana bagi TNI dalam menangkal kejahatan terorisme. Rancangan perpres ini dinilai mengusik  sistem  peradilan  pidana  aksi  terorisme.  Muncul  kekhawatiran  bahwa  rancangan Perpres ini menimbulkan tumpang-tindih kewenangan TNI dan Polri. Kekhawatiran lain muncul tatkala rancangan Perpres ini belum mengatur rincian lebih jelas mengenai operasi militer selain
perang  memberantas  terorisme,  sehingga  tidak  terjebak  pada  dominasi  pendekatan war  mode yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  berbeda  dengan  penelitian  yang  telah  ada sebelumnya  dan  berfokus  pada  kajian  wacana  rancangan  Peraturan  Presiden  tentang  pelibatan TNI  terhadap  penanggulangan  kejahatan  terorisme.  Penelitian  ini  bertujuan  menemukan menganalisis  sejauh  mana  rancangan  Peraturan  Presiden  berkesesuaian  dengan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Penelitian  ini  kemudian  mencoba  menganalisis  dan menghubungkan  rancangan  Peraturan  Presiden  pelibatan  militer  dalam  penanggulangan terorisme  dengan  konsep State  Terrorism Igor  Primoratz.  Diharapkan  penelitian  ini  akan memberi  semacam  rambu  pengingat  bagi  rancangan  Peraturan  Presiden  pelibatan  militer  agar tidak terjebak sebagai peraturan yang memberi legitimasi adanya tindakan State Terrorism oleh negara yang secara moral lebih buruk dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research ) dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( regulatory  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  terkait  konsep  terorisme  negara  menurut  Igor  Primoratz.  Penelitian  ini menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan,  yakni Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini turut menggunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai karya-karya kepustakaan yang terdiri dari buku,  jurnal,  penelitian  terdahulu,  dan  lain  sebagainya  dalam  bidang  hukum  (Soekanto  & Mamudji, 2015).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelusuran  cermat  terhadap  kepustakaan bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Metode  analisis  data  yang  digunakan merupakan  analisis  kualitatif  terhadap  rancangan  Peraturan  Presiden  tentang  pelibatan  TNI dalam penanggulangan aksi terorisme berangkat dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis  yuridis  secara  deduktif,  serta  melakukan  refleksi  kritis  terhadap  peraturan  tersebut dengan menggunakan pemikiran Igor Primoratz tentang Terorisme Negara ( State Terrorism ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Terorisme Negara dan Kontra Terorisme
State terorrism atau terorisme negara merupakan state-actor terrorism yang menggunakan cara-cara kekerasan dan teror yang tersebar luas oleh aktor negara untuk mencapai tujuan politik. Terorisme negara merupakan upaya terorganisasi melancarkan kekerasan dan teror terhadap non- combatan atau  properti  demi  tujuan  politis  (Primoratz,  2004).  Michael  Stohl  (1984) mendefinisikan terorisme negara sebagai tindakan atau ancaman kekerasan yang sengaja untuk menyebarkan  ketakutan  dan/atau  kepatuhan  sikap  dan  perilaku  korban  dari  tindakan  atau ancaman  tersebut.  Walter  Laqueur  (1987)  merujuk  terorisme  negara  mengacu  pada  ‘tindakan teror’  yang  spesifik  dilakukan  pemerintah  terhadap  penduduknya  sendiri  secara  sistematis meliputi tindakan intimidasi, penangkapan, pembunuhan dan cara-cara pemaksaan lainnya yang biasanya  menargetkan  lawan  politik  dan  memberi  dampak  dalam  sebagian  masyarakat  luas, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak pandang bulu.
Pemerintahan  yang  sah  sebagai  simbol nation  state berusaha  membenarkan  tindakan terornya  dengan  dalih  untuk  mencegah  potensi  ancaman  terhadap  kepentingan  mereka  sebagai pembenaran  yang  gagal  terwujud  (Monaghan  &  Prideaux,  2016).  Igor  Primoratz  (2004)  2 kecenderungan dalam diskusi mengenai terorisme negara, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa ‘apa yang dilakukan negara memiliki jenis pembenaran tertentu’, dan bagi yang menentangnya cenderung  menganggap  sebagai  kekuatan  yang  memaksa  menimbulkan  kekacauan  dan
kehancuran  yang  jelas  tidak  dapat  dibenarkan.  Sebagai  contoh,  dalam  menangani pemberontakan,  masyarakat  umum  dan  media  cenderung  mendukung  negara  dengan  sebutan gerilyawan,  pejuang  kemerdekaan,  dan  lain  sebagainya  (Kartini,  2014).  Gus  Martin  (2006) menunjukkan  bahwa  terorisme  negara  ditandai  dengan  dukungan  resmi  pemerintah  untuk kebijakan  kekerasan,  represi  dan  intimidasi  ditujukan  terhadap  musuh  yang  dianggap  negara telah  ditentukan  sebagai  ancaman  terhadap  stabilitas  kepentingan  dan  keamanan  negara. Tindakan terorisme negara yang melibatkan serangan yang disengaja terhadap orang-orang yang seharusnya  dilindungi  jelas  tidak  dapat  disangkal  bertentangan  dengan  aturan  perang  yang dijunjung tinggi pada Konvensi Jenewa dan Den Haag. Terorisme negara melibatkan niat seperti perang  namun  terhalang  kendala  untuk  menyatakan open  war yang  kerap  ditolak  oleh  negara, meskipun para elit negara kerap beretorika dengan menyebut kemenangan atas ‘perang melawan terorisme’ (Gilbert, 1994).
Igor Primoratz (2004) menunjukkan bahwa sebagian negara menggunakan terorisme dalam urusan internasional terutama sebagai sarana untuk mencapai tujuan luar negeri, kebijakan, pada masa  perang,  atau  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  penundukan  tanah  bangsa  lain  atau kolonialisasi.  Salah  satu  bentuk  terorisme  negara  secara  internasional  dilakukan  oleh  Israel ketika  menginvasi  Lebanon  dengan  melancarkan  serangan  skala  penuh  di  Kota  Beirut  untuk memberantas Hezbollah .  Menurut  Igor  Primoratz  (2013)  terorisme  negara  dapat  terjadi  dalam skala domestik yang sengaja menargetkan musuh domestik terhadap populasi negaranya sendiri pada  negara  totaliter,  seperti  yang  dilakukan  rezim  Khmer  Merah  Kamboja,  Nazi,  Stalin  Uni Soviet dan lain sebagainya. Igor Primoratz kemudian turut menunjukkan bahwa terorisme negara bisa  terjadi  di  negara  demokratis  dengan  dominasi  pendekatan  militer  dalam  penanggulangan terorisme  dibanding  penegakan  hukum  dan  peningkatan  keamanan  lembaga  lainnya  untuk menekan ancaman keamanan negara.
Menurut  Igor  Primoratz  (2013)  terorisme  negara  tidak  dapat  dibenarkan  secara  moral  dan jauh  lebih  buruk  dibanding  terorisme  non-negara.  Terorisme  negara  sepanjang  sejarah  telah membuat kehancuran yang luar biasa dengan korban warga sipil daripada aktor terorisme non- negara.  Korban  warga  sipil  yang  menimpa  korban  pengeboman  sekutu  terhadap  Jerman  jauh lebih  besar  dibanding  beberapa  kasus  aksi  terorisme  non-negara.  Igor  Primoratz  melanjutkan bahwa terorisme negara dilakukan dengan lebih rahasia, kemunafikan, dan penipuan dibanding terorisme  non-negara  yang  tidak  rahasia  bahkan  lebih  terbuka.  Terorisme  negara  telah memperoleh tuduhan khusus dengan menggunakan aksi kekerasan dan menebar ketakutan telah melanggar kesepakatan internasional  dan melanggar Hak Asasi Manusia  (HAM).  Implikasinya negara yang melakukan tindakan terorisme negara juga tidak berhak memberi alasan ‘tidak ada alternatif lain’ selain penggunaan terorisme (Primoratz, 2013).
Kontra  terorisme  meliputi  kebijakan  dan  penerapan  untuk  menanggulangi  aksi  terorisme. Terorisme  non-negara  dan  terorisme  negara  secara  moral  tidak  dapat  dibenarkan  dan  telah merugikan  stabilitas  serta  mengakibatkan  korban.  Kebijakan  kontra  terorisme  hendaknya dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tetap  mengedepankan  humanisme.  Kekerasan  yang  dibalas dengan kekerasan tentu tidak akan efektif dan kontra produktif dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan  negara.  Igor  Primoratz  (2013)  kemudian  menekankan  istilah civil  immunity atau imunitas sipil yang berangkat dari teori hukum perang yang adil ( just war theory ) bahwa tidak ada justifikasi moral terhadap tindakan mengancam, mencederai dan menghilangkan nyawa sipil dalam  konflik  maupun  perang.  Warga  sipil  yang non-combatan dilindungi  dan  tidak  boleh ditargetkan dalam aksi penanggulangan terorisme. Pendekatan pidana ( criminal justice system ) dalam  penanggulangan  terorisme  dianggap  masih  relevan  dan  efektif  dilaksanakan,  meskipun pada beberapa bagian masih terdapat kekurangan. Terorisme dengan sarana apapun secara keras menampilkan  karakter  hegemonik,  anarkis,  dan  radikal  sehingga  menjadi  kejahatan  yang terorganisasi  (Wahyudi  &  Pradhan,  2021).  Aksi  terorisme  yang  mengusung  ambisi  kebenaran menggunakan  sarana  dan  alasan  politik,  agama,  ekonomi,  dan  budaya  selayaknya  diberantas
tanpa memberi dampak bagi warga sipil di masa mendatang (Tampubolon & Silalahi, 2021).
2. Rancangan  Peraturan  Presiden  Tentang  Pelibatan  Militer  dalam Penanggulangan Terorisme
Pasca  Perang  Dunia  II,  terorisme  kontemporer  menunjukkan  signifikansi  terorisme  “gaya baru”  oleh  organisasi  teroris  dengan  berbagai  tujuan,  motivasi  serta  sasaran.  Terorisme  global yang dialami oleh banyak negara di belahan Amerika, Eropa, Asia, Timur Tengah hingga Afrika memiliki  kesamaan  jenis  dan  motif  tindakan  mengorbankan  warga  sipil (non-combatant) yang tidak  bersalah  demi  tujuan  mereka.  Gelombang  terorisme  kontemporer  atau “new  terrorist” mengacu  pada  maraknya  aksi  terorisme  dengan  bentuk  fundamentalisme  agama,  perjuangan kemerdekaan  suatu  bangsa,  teroris  sayap  kiri,  dan  separatis  etnis  (Shughart,  2006).  Paradigma baru  terorisme  mengacu  pada  dominasi  tindakan  teror  dan  kekerasan  beratribut  agama  dipicu keyakinan  teologis  yang  kaku,  menegasikan  suatu  keniscayaan  mengenai  kehidupan  yang harmonis  di  tengah  keberagaman.  Pelaku  kekerasan  dan  aksi  teror  pada  era “new  terrorist” memiliki  kecenderungan  mengguncangkan  opini  dunia  dengan  tujuan  jangka  panjang membentuk  “tatanan  dunia  baru”  yang  melampaui  kekuasaan  negara  berdaulat  (Crenshaw, 2000).
Karakteristik terorisme global yang terjadi dewasa ini memang kebanyakan dilakukan oleh aktor non-negara, turut disadari dan mendapat respon Bangsa Indonesia yang nampak pada sikap mengutuk  aksi  terorisme  9/11  Menara  Kembar  WTC.  Tindakan  keji  oleh  jaringan  terorisme internasional seperti al-Qaeda berimplikasi pada meningkatnya gerakan menghancurkan tatanan hidup yang mapan melalui serangkaian aksi terorisme. Kebangkitan gerakan-gerakan terorisme tersebut  kemudian  menginspirasi  munculnya  kelompok  seperti al-Jamaah  al-Islamiyah dengan spirit  solidaritas  fundamentalisme  agama  dalam  skala  nasional  (Wibisono,  2017).  Cakupan tindakan teror dari kelompok non-state actors di Indonesia ditunjukkan dalam berbagai aksi bom bunuh  diri  sekaligus  membunuh  yang  lain  pada  kasus  Bom  Bali  I  dan  II,  Kedutaan  Besar Australia,  Marriot  dan  lain  sebagainya  sungguh  di  luar  penalaran  logika  akal  sehat  manusia (Golose,  2009).  Aksi  terorisme  di  Indonesia  mempunyai  sasaran  khusus  menghalalkan  segala cara untuk menyebarkan rasa teror dalam masyarakat. Terorisme yang awalnya menyasar pihak- pihak  tertentu,  turut  menjadikan polisi  sebagai  sasaran  mereka.  Fakta tersebut  membangkitkan kesadaran  penanggulangan  terorisme  melalui  serangkaian  operasi  anti  teror  yang  harus melibatkan  berbagai  institusi  untuk  mengatasi  permasalahan  terorisme  yang  begitu  kompleks (Amin, 2009).
Pendekatan  pidana  dalam  penanggulangan  aksi  terorisme  di  Indonesia  terus  mengalami perkembangan setelah terjadi berbagai aksi terorisme berskala besar. Peristiwa Bom Bali I pada tahun  2002  semakin  meningkatkan  kewaspadaan  semua  pihak,  pemerintah  kemudian menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2002 sebagai respon cepat atas situasi yang mendesak upaya penanggulangan dan pemberantasan aksi terorisme  bagi  aparat  penegak  hukum  karena  KUHP  tidak  mengatur  secara  lengkap.  Perppu Nomor  1  Tahun  2002  kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Revisi  terhadap  tindak  pidana  terorisme kemudian semakin meluas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai peraturan undang-undang terbaru bagi pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas aksi terorisme.  Penyelenggaraan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  diharuskan  selaras  dengan asas-asas  dalam  KUHP  dan  KUHAP,  serta  sejalan  dengan  sistem  peradilan  dan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Wulandari, 2020).
Penanggulangan aksi terorisme tentu tidak bisa hanya diserahkan kepada kepolisian dalam hal  ini  Densus  88,  namun  membutuhkan  sinergi  dengan  pihak  terkait  seperti  TNI,  Kejaksaan, BIN,  dan  BNPT.  Sinergitas  Polri  dan  militer  dalam  penanggulangan  aksi  terorisme  setelah reformasi terus terjalin. Polri membutuhkan dukungan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme,
namun  dengan  kewenangan  yang  berbeda  mengingat  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing yang  tidak  sama.  Penanggulangan  aksi  terorisme  tidak  boleh  kontra  produktif  dengan memberikan  kewenangan  yang  sama  antara  polisi  dan  militer  karena  dapat  mengabaikan komitmen  kontra  terorisme  yang  lebih  humanis  dan  menjaga  keberlangsungan  kehidupan demokrasi  di  Indonesia  (Mengko,  2017).  Operasi  militer  selain  perang  dalam  pemberantasan terorisme  yang  dilakukan  TNI  seperti  tindakan  intelijen  penyamaran  dan  aksi  strategis  lebih lanjut yang dapat melanggar Konvensi Jenewa dan prinsip Siracussa yang menentang tindakan pengeboman  balasan  terhadap  pelaku  terorisme,  karenanya  diperlukan  pengaturan  lebih  lanjut guna  menghindari  keragu-raguan  pelaksanaan  prajurit  TNI  di  lapangan  yang  tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (Sinaga, 2018).
Kewenangan  TNI  perlu  dikonstruksikan  kembali  ketika  membantu  tugas  Polri  dalam kehidupan masyarakat demokratis dan Hak Asasi Manusia, termasuk ketika menanggulangi aksi terorisme. Pengaturan lebih lanjut yang lebih jelas diperlukan terkait petunjuk teknis pelaksanaan pelibatan  TNI  dalam  peraturan  pemerintah  untuk  menanggulangi  aksi  terorisme  yang  tidak melanggar  rambu-rambu  demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Purba,  2019).  Menurut  Dewanta (2021) kriteria ideal pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme secara asimetris yang meliputi  unsur  senjata,  wilayah,  dan platform perlu  dirumuskan  lebih  lanjut  sehingga  tidak membiarkan  pro  kontra  terjadi  terus-menerus,  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  tidak secara  komprehensif  mencakup  kriteria  ideal  tersebut.  Kebijakan  pelibatan  TNI  saat  ini  dalam menanggulangi  aksi  terorisme  masih  belum  efektif  mewujudkan  stabilitas  pertahanan  dan keamanan negara Indonesia.
Operasi militer selain perang yang dilakukan TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan fungsi TNI yaitu “Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”. Pasal 7 ayat  (2)  menyebutkan  tugas  pokok  TNI  dalam  operasi  militer  selain  perang  membantu  Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur undang-undang. Tugas operasi militer selain perang oleh TNI juga sejalan dan menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Terorisme sebagaimana diatur Pasal 43 I sebagai berikut:
“(1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;  (2)  Dalam  mengatasi  aksi  terorisme  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Tentara  Nasional  Indonesia;  (3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  mengatasi  aksi  terorisme  sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.
Amanat Pasal 43 I di atas memberi landasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden  tentang  pelibatan  TNI  dalam  menanggulangi  aksi  terorisme.  Pemerintah  kemudian merancang Peraturan Presiden pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme, menegaskan peran  militer  tidak  bisa  dilepaskan  dari  upaya  pemberantasan  terorisme.    Pasal  2  ayat  (1) Rancangan  Peraturan  Presiden  tentang  Pelibatan  Militer  dalam  Penanggulangan  Terorisme memuat  garis  besar  fungsi  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  meliputi:  penangkalan; penindakan;  dan  pemulihan.  Pasal  3  rancangan  perpres  menjelaskan  fungsi  penangkalan dilakukan oleh TNI dengan serangkaian aksi intelijen, penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kegiatan dan/atau operasi teritorial yang dilaksanakan pembinaan ketahanan wilayah. Pelaksana penangkalan dilakukan oleh satuan TNI yang diberikan tugas menyelenggarakan operasi khusus oleh  Panglima  TNI.  Fungsi  penindakan  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  8-11  rancangan perpres  tersebut  menjelaskan  penindakan  terhadap  aksi  terorisme  dilaksanakan  dengan menggunakan  kekuatan  TNI  di  bawah komando  Panglima TNI berdasarkan  perintah  Presiden. Cakupan  kewenangan  penindakan  TNI  terhadap  aksi  terorisme  di  antaranya:  a)  aksi  terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden  beserta  keluarganya,  serta  tamu  negara  setingkat  kepala  negara/kepala  pemerintahan
yang berada di dalam negeri; b) aksi terorisme terhadap warga negara Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c) aksi terorisme terhadap kantor perwakilan negara asing atau kantor  organisasi  internasional  di  Indonesia;  d)  aksi  terorisme  terhadap  objek  vital  nasional strategis;  e) aksi terorisme terhadap kapal  Indonesia,  pesawat udara  Indonesia di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f) aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g) aksi terorisme di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kawasan regional dan/atau internasional sesuai dengan hukum internasional yang  berlaku;  dan,  h)  aksi  terorisme  lain  yang  bereskalasi  tinggi  dan  membahayakan  ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
Fungsi  pemulihan  dilaksanakan  oleh  TNI  dengan  tetap  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan, di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan  Kepolisian  dalam  hal  ini  Detasemen  Khusus  88  Anti-Teror  Mabes  Polri.  Pendanaan pelibatan  militer  dalam  penanggulangan  terorisme  bersumber  dari  APBN,  APBD,  dan/atau sumber  pendanaan  lainnya  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  (Rahendra,  2021).  Rancangan  Peraturan  Presiden  pelibatan  TNI  tersebut diarahkan menjadi upaya pembantuan bagi Polri dalam menanggulangi aksi terorisme pada skala ancaman  yang  lebih  besar  dan  luas.  Rancangan  Peraturan  Presiden  diharapkan  memberi penjabaran  dan  pembatasan  wewenang  yang  jelas  bagi  TNI.  Pelibatan  militer  dapat  dilakukan pengaturan  lebih  lanjut  terkait  pembatasan  atas  situasi,  waktu,  tempat,  serta  eskalasi  ancaman dalam  penanggulangan  terorisme.  Profesionalitas  Polri  tetap  akan  dikedepankan  dan  operasi militer TNI tidak mengurangi sedikitpun kewenangan Polri yang bertindak terlebih dahulu ketika terjadi aksi terorisme.

## 3. Kesinambungan Peran TNI dan Polri dalam Penanggulangan Aksi Terorisme
Peran  TNI  dalam  penanggulangan  aksi  terorisme  diarahkan  sebagai  pembantuan  dan sinergitas dengan Polri. Pendekatan yang dilakukan militer dalam menanggulangi aksi terorisme haruslah  menjadi  opsi  terakhir  tatkala  situasi  sudah  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  aparat keamanan.  Rancangan  Peraturan  Presiden  mengenai  pelibatan  militer  dalam  penanggulangan aksi  terorisme  harus  memberi  batasan  yang  pasti  terhadap  sejauh  mana  kewenangan  yang dimiliki  oleh  TNI.  Situasi  penindakan  aksi  terorisme  ketika  masih  dapat  ditangani  oleh kepolisian,  maka  peran  TNI  hanya  menjadi  penguat  secara  kuantitas  dan  kualitas  yang  khusus dimiliki  oleh  militer  seperti  operasi  intelijen  yang senyap  dan  terukur.  Kondisi  tersebut  belum membutuhkan  pendekatan war  mode dalam  menindak  aksi  terorisme  sejauh  situasi  penciptaan keamanan  dalam  rangka  ketertiban  masyarakat  dan  penegakan  hukum.  Rancangan  Peraturan Presiden  pelibatan  TNI  perlu  pula  merumuskan  substansi  proses  pelaksanaan  dan  penetapan keputusan  komando  tertinggi  yaitu  Presiden  Republik  Indonesia,  terkait  perintah  TNI  untuk mengambil alih operasi dengan pendekatan militer. Secara yuridis operasi militer selain perang semakin mendapat legitimasi dan menjadi landasan bagi  TNI untuk bertindak ketika Peraturan Presiden Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah disahkan.
Pengerahan kekuatan militer dalam memberantas aksi terorisme dianggap dapat efektif dan taktis untuk menghilangkan ancaman terorisme jangka pendek dan di masa mendatang. Kekuatan militer  harus  digunakan dengan  bijaksana,  dibenarkan  sebagai  upaya  pertahanan  dari  serangan aksi  terorisme.  Peraturan  teknis  terkait  pelaksanaan  operasi  militer  turut  pula  dapat  memberi penjelasan  terkait  perbedaan  pelaku  aksi  terorisme  ( combatan )  dan  warga  sipil non-combatan yang  tidak  boleh  menjadi  korban  operasi  militer  selain  perang  memberantas  terorisme. Perbedaan  doktrin  antara  TNI  dan  Kepolisian  harus  ditekankan  dalam  Peraturan  Presiden pelibatan militer agar tidak saling bertentangan kewenangan dan konflik kepentingan satu sama lain.  Proporsi  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  kondisi  dan  skala  serangan  terorisme  yang seimbang  diharapkan  menghilangkan  kekhawatiran  penyalahgunaan  kekuatan  militer  dan melanggar  hak  asasi  manusia.  Operasi  militer  yang  dilakukan  oleh  TNI  dalam  menanggulangi
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 142-152
aksi terorisme tidak boleh menargetkan warga sipil yang memiliki imunitas sebagai korban, baik mengakibatkan penderitaan fisik maupun merasa terancam kehidupan sehari-hari. Igor Primoratz menekankan  bahwa  operasi  militer  selain  perang  tidak  boleh  menjadi  legitimasi  tindakan memusnahkan yang terjebak pada terorisme oleh negara dan lebih buruk secara moral dibanding pelaku terorisme non-negara. Pengawasan menjadi penting untuk mencegah kesalahan prosedur yang dapat mendatangkan korban dari warga sipil dan melanggar hak asasi manusia.
Sinergitas TNI dan Polri hendaknya turut dilakukan tidak hanya sebagai upaya penindakan, melainkan juga pencegahan atau deradikalisasi. Permasalahan terorisme dapat dicegah dari akar rumput  di  kehidupan  masyarakat.  Peran  TNI  dan  Polri  dalam  upaya  deradikalisasi  dapat dilakukan dengan sosialisasi dan menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat melalui prajurit di  lapangan.  Pemberantasan  terorisme  tidak  hanya  terbatas  pada  upaya  menangkap  dan menembaki pelaku kelompok terorisme. Deradikalisasi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak,  TNI  dan  Polri  sebagai  garda  terdepan  melalui  pembinaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Koordinasi  antara  TNI  dan  Polri  diperlukan  dalam  setiap  situasi  yang  dapat mengancam dan mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Peraturan Presiden yang akan disahkan  harus  memberi  kepastian  pola,  mekanisme,  dan  strategi  keamanan  dalam  menindak aksi terorisme. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas akan menekan ego masing-masing pihak agar dapat berkoordinasi dan bersinergi satu sama lain.
Peraturan Presiden pelibatan TNI diperlukan untuk menanggulangi terorisme, namun dengan beberapa  catatan  sebagai  berikut:  a)  Pemberian  kewenangan  bagi  militer  harus  jelas  memberi batasan  operasi  militer  selain  perang  dalam  kondisi  tertentu;  b)  Perintah  pelaksanaan  operasi militer  selain  perang  dari  Presiden  Republik  Indonesia  harus  melalui  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat;  c)  Pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  aksi  militer  dalam  penanggulangan terorisme harus terus dilakukan; d) Pendekatan tindak pidana terorisme tetap menjadi prioritas, dan  harus  dibarengi  oleh  sinergitas  semua  pihak  dalam  program  deradikalisasi  yang berkesinambungan;  dan,  e)  Pelaksanaan  operasi  militer  tidak  boleh  menyasar  warga  sipil  non- kombatan yang memiliki imunitas.

## D. Simpulan dan Saran
Rancangan  Peraturan  Presiden  terkait  tugas  TNI  dalam  penanggulangan  aksi  terorisme masih  memerlukan  perbaikan  dan  kejelasan  substansi  teknis  dan  skala  pelaksanaan  operasi militer selain perang. Secara yuridis Peraturan Presiden pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme merupakan peraturan pelaksana bagi TNI dan amanat dari Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Presiden yang akan disahkan harus memperkuat sinergi antara TNI  dan  Polri  dalam  penanggulangan  aksi  terorisme  di  Indonesia.  Pengawasan  pelaksanaan operasi militer selain perang oleh TNI juga perlu dilakukan, sehingga tetap menghormati prinsip Hak  Asasi  Manusia.  Konsep  terorisme  negara  menurut  Igor  Primoratz  menegaskan  bahwa Peraturan Presiden pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme yang akan disahkan tidak boleh  membawa  dampak  pada  adanya  terorisme  negara  yang  lebih  buruk  secara  moral  dan mengorbankan  warga  sipil  yang  memiliki  imunitas.  Teori  terorisme  negara  Igor  Primoratz menghendaki  suatu  Peraturan  Presiden  mengenai  pelibatan  militer  tetap  mengedepankan kebijakan hukum pidana ( criminal justice system ) dibandingkan pendekatan perang ( war mode ) sehingga tidak terjebak pada terorisme negara.
Peneliti menyarankan adanya penelitian selanjutnya ketika Peraturan Presiden Pelibatan TNI menanggulangi  aksi  terorisme  telah  disahkan  terkait  aspek  kejelasan  substansi,  harmonisasi pengaturan,  dan  efektivitas  penerapan  peraturan  tersebut.  Pengawasan  terhadap  setiap  aksi militer  selain  perang  memberantas  terorisme  harus  terus  dilakukan,  sehingga  tidak  melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Peneliti mengharapkan Peraturan Presiden pelibatan militer dalam penanggulangan  aksi  terorisme  dapat  efektif  dalam  memberantas  aksi  terorisme,  sehingga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dapat terus terjalin dalam situasi yang aman dan
damai jauh dari rasa takut akan ancaman terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. (2009). Melawan Terorisme dengan Iman . Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme.
Crenshaw, M. (2000). The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century. Political Psychology , 21 (2), 405–420. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00195
Dewanta, I. P., Octavian, A., & Widodo, P. (2021). Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan  Terorisme  Dari  Perspektif  Peperangan  Asimetris. Peperangan  Asimetris ,
7 (2), 147–166. Retrieved from https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/923 Gilbert,  P.  (1994). Terrorism,  Security  And  Nationality:  An  Introductory  Study  In  Applied Political Philosophy . New York: Routledge.
Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput . Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Hendropriyono,  A.  M.  (2009). Terorisme  Dalam  Kajian  Filsafat  Analitika:  Relevansinya Dengan Ketahanan Nasional . Universitas Gadjah Mada.
Jackson,  R.  (2011).  In  Defence  of  ‘Terrorism’:  Finding  a  Way  Through  a  Forest  of Misconceptions. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression , 3 (2), 116–130. https://doi.org/10.1080/19434472.2010.512148
Kartini, I.  (2014).  The Debate Over Moral Justification of State Terrorism. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara , 4 (1), 99–114. https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.324
Laqueur, W. (1987). The Age of Terrorism . Boston: Little Brown and Company.
Martin,  G.  (2006). Understanding  Terrorism:  Challenges,  Perspectives,  and  Issues (2nd  ed.). California: Sage Publications.
Masyhar,  A.  (2016).  Urgensi  Revisi  Undang-Undang  Terorisme. Masalah-Masalah  Hukum , 45 (1), 25–32. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.25-32
Mengko, D. M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 14 (2), 193–204. Retrieved from
https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/715e2ejourabce7382/0
Mitchell, J. N. (2016). Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation. Brawijaya  Law  Journal:  Journal  of  Legal  Studies , 3 (2),  176–199. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02.05
Monaghan, M., & Prideaux, S. (2016). State Crime and Immortality: The Corrupting Influence of the Powerful . London: Policy Press.
Parawansa, S. S. R. (2020). Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme . Universitas Airlangga.
Primoratz,  I.  (Ed.).  (2004). Terrorism:  The  Philosophical  Issues .  New  York:  Palgrave Macmillan.
Primoratz, I. (2013). Terrorism: A Philosophical Investigation . USA: Polity Press.
Purba,  A.  R.  (2019). Rekontruksi  Kewenangan  TNI  Dalam  Mengatasi  Terorisme  Dalam
Perspektif  Masyarakat  Sipil  (Civil  Society)  Berbasis  Kepastian  Hukum  Dan  Keadilan . Universitas Islam Sultan Agung.
Rahendra,  Y.  (2021). Analisis  Kewenangan  TNI  Terhadap  Penanganan  Tindak  Pidana Terorisme (Studi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewenangan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme) . Universitas Islam Sultan Agung.
Santoso,  T.  (2013).  Anti-Terrorism  Legal  Framework  In  Indonesia:  Its  Development  And Challenges. Mimbar Hukum , 25 (1), 88–101. https://doi.org/10.22146/jmh.16102
Selden, M., & So, A. Y. (Eds.). (2004). War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pasific in the Long Twentieth Century . Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
Shughart, W. F. (2006). An Analytical History of Terrorism, 1945–2000. Public Choice , 128 , 7– 39. https://doi.org/10.1007/s11127-006-9043-y
Sinaga,  F.  A.  (2018).  Urgensi  Pelibatan  TNI  Dalam  Operasi  Militer  Selain  Perang  Dalam Menanggulangi Aksi Terorisme. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (3), 237–247. Retrieved from https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/171
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Stohl,  M.,  &  Lopez,  G.  A.  (1984). The  State  as  Terrorist:  The  Dynamics  of  Governmental Violence and Repression . Westport: Greenwood Press.
Subandi,  I.,  &  Samekto,  A.  (2018).  Pengaruh  Transaksi  Hawala  Terhadap  Tindak  Pidana Terorisme Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (3), 268–281. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.268-281
Sumarwoto, S. (2020). Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Aksi Terorismeberbasis Nilai- Nilai Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia . Universitas Islam Sultan Agung.
Tampubolon, M., & Silalahi, F. (2021). The Way to Heaven Indoctrination and Inefficiency of Death  Penalty  as  Terrorist  Deterrence. Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory  Issues , 24 (2),  1–11.  Retrieved  from  https://www.abacademies.org/articles/the-way-to-heaven- indoctrination-and-inefficiency-of-death-penalty-as-terrorist-deterrence-10503.html
Wahyudi,  W.,  &  Pradhan,  D.  (2021).  Glocalization  of  Religious  Extremism  and  Terrorism  in Indonesia. Sospol :  Jurnal  Sosial  Politik , 7 (1),  121–132.  Retrieved  from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/15959
Wibisono,  A.  A.  (2017).  The  Impact  of  Democratization  and  International  Exposure  to Indonesian  Counter-Terrorism. Global:  Jurnal  Politik  Internasional , 19 (2),  138–155. Retrieved from https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol19/iss2/4/
Wulandari,  S.  (2020).  Penahanan  Tersangka  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hak Asasi  Manusia. Audito  Comparative  Law  Journal  (ACLJ) , 1 (1),  56–70. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12785