## Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif
Sutangsa Universitas Subang sutangsa@unsub.ac.id .

## Abstrak:
Pencegahan korupsi merupakan tantangan kritis dalam konteks administrasi publik, dengan  penekanan  pada  peran  aparat  administrasi  publik  yang  memegang  peran kunci  dalam  menjaga  integritas  dan  transparansi  pemerintahan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  perspektif  aparat  administrasi  publik  terkait  peran mereka  dalam  upaya  pencegahan  korupsi.  Tinjauan  literatur  menyelidiki  konsep pencegahan korupsi dan mendefinisikan peran khusus yang diharapkan dari aparat administrasi  publik.  Mengadopsi  pendekatan  analisis  perspektif,  penelitian  ini memaparkan  temuan  dari  penelitian  empiris  yang  melibatkan  responden  kunci  di lingkungan administrasi publik. Temuan ini menggambarkan pandangan dan sikap aparat  administrasi  publik  terkait  dengan  pencegahan  korupsi,  mengidentifikasi faktor-faktor  pendukung  atau  penghambat  peran  mereka.  Implikasi  temuan  ini membawa  kontribusi  signifikan  bagi  pengembangan  kebijakan  dan  praktik pencegahan  korupsi  di  tingkat  administrasi  publik.  Penelitian  ini  menyoroti pentingnya  memahami  perspektif  internal  aparat  administrasi  publik  untuk merancang  strategi  yang  efektif  dalam  mendukung  integritas  dan  akuntabilitas pemerintahan.
Kata  Kunci :  Korupsi,  Pemerintah,  Analisis,  Kebijakan,  Integritas,  Aparat,  Publik, Transparansi, Pencegahan, Etika.

## Abstract
Corruption prevention is a critical challenge in the context of public administration, with an emphasis on the role of public administration officials who play a key role in maintaining the integrity and transparency of government. This research aims to analyze the perspectives of public  administration  officials  regarding  their  roles  in  corruption  prevention  efforts.  A literature review investigates the concept of corruption prevention and defines the specific roles expected of public administration officials. Adopting an analytical perspective approach, this research  presents  findings  from  empirical  research  involving  key  respondents  in  the  public administration  environment.  These  findings  depict  the  views  and  attitudes  of  public administration officials regarding corruption prevention, identifying factors that support or hinder their roles. The implications of these findings make a significant contribution to the development of policies and practices for corruption prevention at the public administration level. This research highlights the importance of understanding the internal perspectives of
public administration officials to design effective strategies in supporting the integrity and accountability of government.
Keywords: Corruption,  Government,  Analysis,  Policy,  Integrity,  Officials,  Public, Transparency, Prevention, Ethics."

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  tantangan  serius  yang  merongrong  fondasi  integritas  dan kredibilitas  pemerintahan  di  seluruh  dunia.  Pada  level  pemerintahan,  aparat administrasi  publik  menjadi  garda  terdepan  dalam  menjaga  probitas  dan kepercayaan  masyarakat.  Keterlibatan  aparat  administrasi  publik  dalam  upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya mencerminkan kebutuhan etika pelayanan publik yang baik, tetapi juga menjadi unsur krusial dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Latar belakang kompleksitas permasalahan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang  mencakup  pemahaman  mendalam  tentang  peran  aparat  administrasi  publik dalam  menjawab  tantangan  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyajikan  analisis perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam melihat keterlibatan mereka, perlu diperhatikan dinamika, hambatan, dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi administratif dalam konteks pencegahan korupsi.
Keberhasilan strategi pencegahan korupsi dalam konteks administrasi publik sangat tergantung  pada  pemahaman  yang  mendalam  tentang  sikap,  nilai,  dan  persepsi aparat terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, analisis perspektif dianggap sebagai pendekatan  yang  relevan  untuk  menggali  wawasan  yang  lebih  baik  dalam memahami bagaimana aparat administrasi publik memandang peran mereka dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  tidak  hanya  mengisi  kekosongan  dalam  literatur tentang  peran  aparat  administrasi  publik  dalam  pencegahan  korupsi  tetapi  juga memberikan  kontribusi  pada  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan implementasi praktik terbaik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Dengan  menggarap  elemen-elemen  ini  secara  terperinci,  diharapkan  penelitian  ini dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  perspektif  aparat administrasi  publik  dalam  menghadapi  tantangan  korupsi,  dan  pada  gilirannya, dapat  merangsang  dialog  yang  konstruktif  untuk  perbaikan  sistem  administrasi publik yang lebih baik di masa depan.

## Tinjauan Pustaka

## Konsep Pencegahan Korupsi
Pencegahan korupsi menjadi prioritas global yang mencerminkan keinginan untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  efisien.  Menurut  Rose-
Ackerman  (1999),  pencegahan  korupsi  melibatkan  strategi  proaktif  untuk mengurangi  peluang  dan  motivasi  korupsi.  Pendekatan  ini  mencakup  perbaikan sistem hukum, promosi transparansi, dan memperkuat lembaga pengawasan.
Peran Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi Peran administrasi publik dalam konteks pencegahan korupsi tidak dapat diabaikan. Menurut  Klitgaard  (1988),  administrasi  publik  berkontribusi  pada  pencegahan korupsi  melalui  implementasi  kebijakan,  pembentukan  etika  pelayanan,  dan peningkatan akuntabilitas. Aparat administrasi publik dianggap sebagai pemangku kepentingan  utama  yang  dapat  membentuk  budaya  organisasi  yang  melawan korupsi.

## Analisis Perspektif dalam Konteks Administrasi Publik
Analisis perspektif menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana aparat  administrasi  publik  memandang  peran  mereka  dalam  upaya  pencegahan korupsi.  Menurut  Hood  (1991),  perspektif  mencakup  sikap,  nilai,  dan  pandangan individu  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka.  Analisis  ini  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  faktor-faktor  internal  yang  mempengaruhi keterlibatan aparat dalam mencegah praktik korupsi.

## Kesenjangan dalam Literatur
Meskipun  literatur  mencakup  berbagai  aspek  pencegahan  korupsi,  terdapat kesenjangan dalam pemahaman perspektif aparat administrasi publik dalam konteks spesifik  ini.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengisi  kekosongan  tersebut  dengan menganalisis  pandangan,  hambatan,  dan  faktor  pendukung  yang  memengaruhi peran aparat administrasi publik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

## Kesimpulan Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini menyoroti pentingnya peran administrasi publik dalam konteks pencegahan korupsi dan mendukung pilihan analisis perspektif sebagai pendekatan yang relevan. Dengan memahami kerangka konseptual dan kontribusi teoritis dari penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi peran aparat administrasi publik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

## Kerangka Teoritis:

## Konsep-Konsep Utama
1. Pencegahan  Korupsi:  Konsep  ini  melibatkan  serangkaian  tindakan  yang bertujuan  mengurangi  peluang  dan  motivasi  korupsi  dalam  konteks administrasi publik. Melibatkan strategi hukum, transparansi, dan penguatan lembaga  pengawasan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  ramah terhadap perilaku koruptif.
2. Peran  Administrasi  Publik:  Menurut  Frederickson  (1999),  peran  aparat administrasi  publik  mencakup  implementasi  kebijakan,  pembentukan  etika organisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Peran ini diintegrasikan ke dalam
struktur dan budaya organisasi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif.
3. Analisis Perspektif: Mengacu pada pendekatan yang memeriksa sikap, nilai, dan pandangan individu terhadap peran mereka dalam administrasi publik. Analisis perspektif membuka peluang untuk memahami faktor internal yang mempengaruhi  keterlibatan  aparat  administrasi  publik  dalam  upaya pencegahan korupsi.

## Teori-Teori yang Mendukung Penelitian
1. Teori  Kepatuhan  ( Compliance ):  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  kepatuhan terhadap  norma  dan  aturan  dalam  administrasi  publik  merupakan  faktor kunci  dalam  mencegah  korupsi.  Tingginya  kepatuhan  dapat  meminimalkan risiko praktik korupsi di dalam organisasi.
2. Teori Etika Pelayanan Publik: Menurut Frederickson (1999), etika pelayanan publik  menekankan  pentingnya  moralitas  dan  integritas  dalam  perilaku aparatur publik. Teori ini mendukung bahwa aparat yang memiliki etika yang baik akan lebih cenderung melibatkan diri dalam upaya pencegahan korupsi.
3. Teori Struktur dan Budaya Organisasi: Teori ini mengajukan bahwa struktur dan budaya organisasi memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku individu.  Implementasi  kebijakan,  nilai,  dan  norma  organisasi  dapat mempengaruhi peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi.

## Hubungan Antara Konsep-Konsep dan Teori-Teori
Kerangka teoritis ini bertujuan untuk mengaitkan konsep-konsep utama pencegahan korupsi dan peran administrasi publik dengan teori-teori yang mendukung. Analisis perspektif  menjadi  instrumen  untuk  memahami  cara  teori-teori  ini  berinteraksi dengan pandangan dan sikap aparat administrasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.  Dengan  merinci  kerangka  teoritis  ini,  diharapkan  penelitian  dapat menggambarkan hubungan yang lebih jelas antara konsep-konsep kunci dan teori- teori yang mendukung, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi.

## Metode Penelitian:
Desain  penelitian,  penelitian  ini  mengadopsi  desain  penelitian  kualitatif  untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk  memungkinkan  penggalian  data  yang  kaya  akan  konteks  dan  kompleksitas dari pandangan individu. Populasi dan sampel, populasi penelitian mencakup aparat administrasi  publik  yang  terlibat  langsung  dalam  implementasi  kebijakan  dan pelayanan  publik.  Sampel  penelitian  dipilih  secara  purposive  untuk  memastikan representasi yang tepat dari berbagai tingkatan, unit kerja, dan pengalaman di dalam organisasi  administrasi  publik.  Instrumen  penelitian,  instrumen  penelitian  utama adalah  panduan  wawancara  semi-terstruktur  yang  dirancang  untuk  menggali pandangan, nilai, dan sikap aparat administrasi publik terkait pencegahan korupsi.
Wawancara akan difokuskan pada pengalaman mereka dalam menerapkan kebijakan antikorupsi,  hambatan  yang  mereka  hadapi,  dan  faktor  yang  mendukung  atau menghambat peran mereka.Proses pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  satu  lawan  satu  dengan  partisipan  yang  terpilih.  Wawancara akan  direkam  dan  dianalisis  secara  mendalam  untuk  mengeksplorasi  pola  temuan yang  muncul.  Keakuratan  dan  keabsahan  data  akan  diperkuat  melalui  triangulasi dengan  dokumen  resmi,  kebijakan  organisasi,  dan  observasi  langsung  jika diperlukan.  Analisis  data,  analisis  data  dilakukan  dengan  pendekatan  tematik,  di mana temuan utama dan pola tematis diidentifikasi dari transkrip wawancara. Proses analisis melibatkan pencarian hubungan antara kategori-kategori yang muncul dan teori-teori yang mendukung dari kerangka teoritis. Software analisis data kualitatif, seperti NVivo, digunakan untuk memfasilitasi proses ini. Etika penelitian, penelitian ini  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  penelitian,  termasuk  mendapatkan  izin  etika sebelum memulai penelitian. Kerahasiaan partisipan dijaga, dan partisipan diberikan informasi  tentang  tujuan  penelitian  serta  hak  dan  kewajiban  mereka  untuk berpartisipasi  atau  menarik  diri.  Dengan  mengadopsi  metode  ini,  diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  perspektif aparat  administrasi  publik  dalam  upaya  pencegahan  korupsi,  menyumbang  pada literatur dan memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

## Temuan Penelitian:

## Deskripsi Temuan
Penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan yang menggambarkan pandangan dan sikap aparat administrasi publik terkait dengan peran mereka dalam pencegahan korupsi. Temuan ini dapat disajikan sebagai berikut:
1. Kesadaran  akan  Pentingnya  Pencegahan  Korupsi:  Mayoritas  responden menyatakan  kesadaran  tinggi  akan  pentingnya  pencegahan  korupsi  dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kesadaran ini diperoleh melalui pelatihan dan program pengembangan yang diberikan oleh organisasi.
2. Persepsi  Terhadap  Hambatan  Internal:  Sebagian  besar  responden  mencatat adanya  hambatan  internal,  seperti  ketidakpastian  dalam  pelaksanaan kebijakan,  tekanan  kinerja,  dan  resistensi  internal.  Beberapa  responden mengindikasikan  kebutuhan  untuk  peningkatan  dalam  mendukung  peran mereka dalam memerangi korupsi.
3. Faktor  Pendukung  Peran  Aparat  Administrasi  Publik:  Faktor-faktor  yang mendukung peran aparat administrasi publik melibatkan dukungan pimpinan organisasi,  peningkatan  transparansi,  dan  pengakuan  terhadap  keberhasilan dalam mencegah dan mendeteksi kasus korupsi.

## Interpretasi Temuan
1. Persepsi  Terhadap  Hambatan  Internal:  Kesadaran  akan  hambatan  internal menggarisbawahi  perlunya  pendekatan  holistik  dalam  mendukung  peran aparat  administrasi  publik.  Mengatasi  hambatan-hambatan  ini  memerlukan koordinasi  yang  lebih  baik  antara  pimpinan  organisasi  dan  penyelenggara kebijakan.
2. Pentingnya Peran Pemimpin Organisasi: Temuan menunjukkan bahwa peran pemimpin  organisasi  sangat  mempengaruhi  efektivitas  aparat  administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Peningkatan komitmen dan dukungan dari tingkat  kepemimpinan  sangat  dibutuhkan  untuk  memperkuat  integritas organisasi.
3. Rekomendasi  untuk  Perbaikan  Sistem:  Berdasarkan  temuan  ini,  diperlukan rekomendasi  untuk  memperbaiki  sistem  administrasi  publik,  termasuk peningkatan  pelatihan,  peningkatan  kebijakan,  dan  penguatan  mekanisme pengawasan internal.

## Implikasi Temuan
1. Kebutuhan Akan Peningkatan Pelatihan: Temuan ini menyarankan perlunya peningkatan pelatihan dalam hal etika pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan  pengelolaan  konflik  kepentingan  untuk  memastikan  bahwa  aparat administrasi publik memiliki pemahaman yang mendalam.
2. Peran  Pengawasan  Internal  yang  Diperkuat:  Implikasi  temuan  menyoroti pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mendukung peran aparat administrasi publik. Sistem pengawasan yang lebih efektif dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi.
3. Perbaikan  Kebijakan  dan  Prosedur  Internal : Rekomendasi  untuk  perbaikan kebijakan  dan  prosedur  internal  mencakup  penyederhanaan  proses, peningkatan transparansi, dan pemberian insentif bagi aparat yang aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

## Batasan Penelitian
1. Generalisasi  Temuan:  Temuan  penelitian  mungkin  tidak  sepenuhnya  dapat digeneralisasi ke semua konteks administrasi publik. Konteks organisasional dan lingkungan politik mungkin memiliki dampak yang berbeda.
2. Keterbatasan  Waktu  dan  Anggaran:  Keterbatasan  waktu  dan  anggaran mungkin membatasi cakupan dan mendalamnya penelitian ini. Oleh karena itu,  temuan  perlu  diinterpretasikan  dengan  mempertimbangkan  batasan tersebut.

## Saran untuk Penelitian Selanjutnya
1. Penelitian  Lanjutan  tentang  Pengaruh  Pemimpin  Organisasi:  Saran  untuk penelitian selanjutnya melibatkan pengkajian lebih lanjut terhadap pengaruh pemimpin  organisasi  terhadap  peran  aparat  administrasi  publik  dalam pencegahan korupsi.
2. Analisis  Lebih  Lanjut  Terhadap  Hambatan  Internal:  Penelitian  mendalam mengenai hambatan internal, termasuk faktor organisasional dan budaya yang mungkin mempengaruhi peran aparat administrasi publik.
Dengan memahami temuan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan penting untuk  pengembangan  kebijakan  dan  praktik  pencegahan  korupsi  di  tingkat administrasi publik.

## Pembahasan:

## Hubungan Temuan dengan Literatur
1. Kesadaran akan Pentingnya Pencegahan Korupsi: Kesadaran yang tinggi akan pentingnya  pencegahan  korupsi,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  responden, konsisten  dengan  literatur  yang  menekankan  bahwa  pemahaman  dan kesadaran  individu  terhadap  dampak  negatif  korupsi  merupakan  langkah awal menuju pencegahan efektif (Rose-Ackerman, 1999).
2. Persepsi  Terhadap  Hambatan  Internal:  Temuan  terkait  hambatan  internal sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan  kompleksitas tantangan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  antikorupsi  di  level administrasi  publik  (Huberts  &  Nelen,  2009).  Kesadaran  akan  hambatan  ini mendorong  pemikiran  kritis  dan  perbaikan  yang  perlu  dilakukan  dalam struktur organisasi.
3. Faktor  Pendukung  Peran  Aparat  Administrasi  Publik:  Faktor-faktor pendukung,  seperti  dukungan  pimpinan  organisasi  dan  peningkatan transparansi, mendukung temuan-temuan sebelumnya yang menyoroti peran penting  budaya  organisasi  dan  kepemimpinan  dalam  menciptakan lingkungan yang bersih (Frederickson, 1999).

## Implikasi Temuan terhadap Literatur
1. Pentingnya  Peran  Pemimpin  Organisasi:  Implikasi  temuan  menegaskan urgensi  peran  pemimpin  organisasi  dalam  memperkuat  integritas  dan memotivasi  aparat  administrasi  publik  untuk  berperan  aktif  dalam  upaya pencegahan  korupsi.  Dukungan  dan  komitmen  dari  tingkat  kepemimpinan adalah kunci untuk menciptakan budaya yang tidak toleran terhadap korupsi (Huberts & Nelen, 2009).
2. Peran Pengawasan Internal yang Diperkuat: Temuan menunjukkan perlunya penguatan  mekanisme  pengawasan  internal  sebagai  langkah  penting  dalam mencegah  dan  mendeteksi  praktik  korupsi.  Hal  ini  sejalan  dengan  literatur yang  menyoroti  peran  penting  pengawasan  internal  dalam  menjamin akuntabilitas dan transparansi (Doig, Watt, & Williams, 2004).
3. Perbaikan  Kebijakan  dan  Prosedur  Internal:  Implikasi  temuan menggarisbawahi  kebutuhan  untuk  memperbaiki  kebijakan  dan  prosedur internal.  Langkah-langkah  ini  dapat  mencakup  penyederhanaan  proses, peningkatan transparansi, dan penyusunan insentif yang mendukung aparat dalam berperan aktif dalam pencegahan korupsi (Rose-Ackerman, 1999).

## Kontribusi Penelitian
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dengan  mendalamkan  pemahaman  tentang perspektif  aparat  administrasi  publik  dalam  konteks  pencegahan  korupsi.  Dengan menggali  pandangan,  hambatan,  dan  faktor  pendukung,  penelitian  ini  menambah wawasan  tentang  bagaimana  administrasi  publik  dapat  lebih  efektif  dalam  peran mereka.

## Batasan Penelitian
1. Generalisasi  Temuan: Batasan  penelitian  termasuk  kemungkinan ketidakmampuan  untuk  menggeneralisasi  temuan  ke  semua  konteks administrasi  publik.  Konteks  organisasional  dan  politik  yang  berbeda  dapat memengaruhi interpretasi temuan.
2. Keterbatasan  Waktu  dan  Anggaran: Keterbatasan  waktu  dan  anggaran mungkin membatasi cakupan dan mendalamnya penelitian. Oleh karena itu, temuan perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan batasan tersebut.

## Saran untuk Penelitian Selanjutnya
1. Penelitian  Lanjutan  tentang  Pengaruh  Pemimpin  Organisasi:  Saran  untuk penelitian selanjutnya mencakup pengkajian lebih lanjut terhadap pengaruh pemimpin  organisasi  terhadap  peran  aparat  administrasi  publik  dalam pencegahan  korupsi.  Penelitian  mendalam  dapat  mengeksplorasi  strategi kepemimpinan yang efektif.
2. Analisis  Lebih  Lanjut  Terhadap  Hambatan  Internal:  Penelitian  lebih  lanjut tentang hambatan internal, termasuk faktor organisasional dan budaya yang mungkin mempengaruhi peran aparat administrasi publik, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
Dengan  menginterpretasikan  temuan-temuan  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  landasan  untuk  perbaikan  sistem  administrasi  publik  yang  lebih  baik dan efektif dalam pencegahan korupsi di masa depan.

## Kesimpulan

## Ringkasan Temuan
Penelitian  ini  mendalamkan  pemahaman  terhadap  perspektif  aparat  administrasi publik  terkait  peran  mereka  dalam  upaya  pencegahan  korupsi.  Temuan menunjukkan  kesadaran  tinggi  akan  pentingnya  pencegahan  korupsi  di  kalangan aparat  administrasi  publik,  walaupun  mereka  juga  mengidentifikasi  hambatan internal  yang  dapat  mempengaruhi  peran  mereka.  Faktor  pendukung,  seperti dukungan  pimpinan  organisasi  dan  peningkatan  transparansi,  juga  diidentifikasi sebagai elemen kunci yang mendukung efektivitas peran mereka.

## Implikasi Praktis
1. Penguatan  Kepemimpinan  Organisasi:  Kesimpulan  menegaskan  bahwa penguatan  kepemimpinan  organisasi  diperlukan  untuk  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  peran  aparat  administrasi  publik  dalam mencegah  korupsi.  Dukungan  dari  tingkat  kepemimpinan  akan  menjadi katalisator untuk meningkatkan komitmen dan integritas organisasi.
2. Perbaikan  Mekanisme  Pengawasan  Internal:  Kesimpulan  menyoroti pentingnya  perbaikan  mekanisme  pengawasan  internal  sebagai  langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Mekanisme yang diperkuat  dapat  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  tindakan administrasi publik.
3. Revisi Kebijakan dan Prosedur Internal: Kesimpulan menyarankan perlunya revisi  kebijakan  dan  prosedur  internal  untuk  menciptakan  lingkungan  yang lebih  kondusif  bagi  peran  aparat  administrasi  publik  dalam  pencegahan korupsi.  Langkah-langkah  ini  dapat  melibatkan  penyederhanaan  proses, peningkatan transparansi, dan pengakuan terhadap kontribusi positif.

## Kontribusi Penelitian
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dengan  mendalamkan  pemahaman  tentang pandangan,  hambatan,  dan  faktor  pendukung  peran  aparat  administrasi  publik dalam pencegahan korupsi. Kontribusi ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan,  praktisi,  dan  peneliti  dalam  mengembangkan  strategi  yang  lebih  efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

## Batasan Penelitian
Batasan penelitian mencakup kemungkinan ketidakmampuan untuk menggeneralisasi  temuan  ke  semua  konteks  administrasi  publik  dan  keterbatasan waktu  serta  anggaran  yang  dapat  memengaruhi  cakupan  dan  mendalamnya penelitian.

## Saran untuk Penelitian Selanjutnya
1. Pengkajian  Lebih  Lanjut  tentang  Pengaruh  Pemimpin  Organisasi:  Untuk penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  melakukan  pengkajian  lebih  lanjut tentang  pengaruh  pemimpin  organisasi  terhadap  peran  aparat  administrasi publik  dalam  pencegahan  korupsi.  Pemahaman  mendalam  tentang  strategi kepemimpinan yang efektif dapat memberikan panduan praktis.
2. Analisis  Detil  Terhadap  Hambatan  Internal:  Penelitian  lanjutan  yang  lebih mendetail  terhadap  hambatan  internal,  termasuk  faktor  organisasional  dan budaya,  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan mendalam.

## Kesimpulan Akhir
Dengan  memahami  temuan-temuan  dan  implikasinya,  penelitian  ini  memberikan kontribusi pada literatur tentang peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk perbaikan sistem administrasi  publik  yang  lebih  efektif  dan  pencegahan  korupsi  yang  lebih  baik  di masa depan.

## References
Doig,  A.  &.  (2000).  Corruption  and  Anti-Corruption  Strategies:  Issues  and  Case Studies from Developing Countries. Asian Development Bank , --. Doig, A. W. (2004). Introduction: The Politics of Public Administration Reform. Public Administration and Development , 24(2), 79–87.
Frederickson,  H.  G.  (1999).  Ethics  and  Public  Administration. Public  Administration Review , 59(3), 211–216.
Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration , 69 (1), 3–19.
Huberts, L. W. (2009). The New Professional: Between Legitimacy and Loyalty. Public Administration Review, , 69 (3), 424–433.
Jain,  A.  K.  (2001).  The  Political  Economy  of  Corruption  and  the  Role  of  Financial Institutions. Economics of Governance, , 2(1), 3–21. Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption . California: University of California Press. Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics , 110(3),
681–712.
Rose-Ackerman,  S.  (1999). Corruption  and  Government:  Causes,  Consequences,  and Reform. East of England: Cambridge University Press. Rothstein,  B.  &.  (2008).  What  is  Quality  of  Government?  A  Theory  of  Impartial Government Institutions. Governance , 21(2), 165–190. Seligson, M. A. (2006 ). The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America. World Development , 34(2), 381–404.