Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  DI DALAM

## PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN NEGERI SENGETI

## Oleh :
Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, dan Abdul Hariss 

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  dan  segala  persyaratan  yang  ada  dalam  isi  undang- undang menimbulkan  permasalahan  baru,  salah  satunya  adalah Nikah Siri.  Yang  dimaksud  dengan  nikah siri adalah nikah  yang dilakukan  secara  diam-diam  (rahasia),  atau  dengan  kata  lain pernikahan  yang  dilakukan  dengan tidak  tercatat berdasarkan ketentuan  di  dalam  Undang  Undang  Perkawinan.  Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah  tangga r/rukun antara  suami  dan  isteri,  tetapi  kadangkala terjadi pertengkaran dan percekcokan, yang tidak jarang berakibat terjadinya  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  pada akhirnya  terjadi  perceraian.  Korban  dalam  kekerasan  dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan saja tetapi lelaki juga dapat menjadi korban. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan  Negeri  Sengeti  yang  menjadi  korban  adalah  seorang suami dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka  adalah Nikah Siri.  Melihat  fenomena  yang  terjadi,  penulis  menganalisis dasar  pertimbangan  yang  digunakan  hakim dalam  penjatuhan pidana  terhadap  isteri  selaku  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga di dalam pernikahan siri

## A.  Latar Belakang
Perkawinan adalah ikatan suci lahir (lahir  bathin  dunia akhirat), yang di dalam Al- Qur’an dikenal dengan ‘ mitsaaqon golidzon ’. Dan dalam hukum perkawina n Islam dikenal dengan
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Fiqh  Munakahat. Rukun  dan  syarat  menentukan  perkawinan dari  segi  hukum,  terutama  menyangkut    sah  dan  tidaknya lembaga  perkawinan  dari  segi  hukum,  rukun  dan  syarat  harus diwujudkan sebelum perkawinan dilangsungkan, agar perkawinan itu menjadi sah
Berdasarkan  kodratnya,  manusia  itu  diciptakan  oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki- laki  dan  perempuan. Namun  terlahir  manusia  tidak  langsung berpasangan,  melainkan  bisa  berpasangan  setelah  mencari pasangannya  terlebih  dahulu. Setelah  ditemukan  pasangan masing-masing  dan  untuk  diakui  sebagai  pasangan  suami isteri,  maka  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di tanah air Republik Indonesia, yakni Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, mereka harus mengadakan ikatan perkawinan, yang diisyaratkan  dalam  undang-undang  ini bahwa  seharusnya setiap pernikahan itu dicatatkan.
Pernikahan adalah hukum dari dan untuk masyarakat ( the  law  is  from  and  for  the  society).  Di  dalam  Kompilasi hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai yaitu agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  maka setiap  perkawinan  harus  dicatat  (  Pasal  5  ayat  (1)  Kompilasi Hukum  Islam)      dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah pengawasan  pegawai  pencatat,  jika  hal  ini  tidak  dilakukan (nikah siri)    maka  pernikahan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum,  nah  dari  sinilah  banyak  kasus-kasus  nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Nikah siri secara  etimologi,  artinya  nikah  yang dilakukan  secara diam-diam  (rahasia),  atau  dengan  kata  lain bahwa  nikah siri berarti  pernikahan  yang  dilakukan  dengan tidak  tercatat  dalam  catatan  yang  disediakan  untuk  itu. Fenomena munculnya nikah siri di Indonesia  ini diperkirakan setelah  lahirnya  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  dan  segala  persyaratan  yang  ada  dalam  isi undang-undang  tersebut,  terlebih  khususnya  Pasal  2  ayat  (2) bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  berbagai persoalan  mulai  muncul  menjadi  issu  yang  krusial  dalam masyarakat,  ada  yang  setuju  dan  ada  pula  yang  menolak, sehingga sampailah juga kepada permasalahan Isbath Nikah.
Ikatan  perkawinan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk membentuk  rumah  tangga  yang  sejahtera,  bahagia,  kekal  dan abadi  di  bawah  lindungan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dengan tujuan tersebut, otomatis keluarga harus dibina sebaik-baiknya, saling  cinta  kasih  dan  sayang  menyayangi  antara  suami  dan isteri. Walaupun tidak tercatat, apabila sesuai dengan tata cara tuntunan  Islam maka  perkawinan tersebut  adalah  sah menurut hukum  Islam,  hanya  saja  secara  administrasi  saja  yang bermasalah.  Tetapi  perlu  dipertanyakan  pula  mengapa  ada calon  pasangan  suami  istri  tidak  mau  pernikahannya  dicatat secara  resmi,  padahal  ini  menyangkut  dengan  segala  akibat hukum yang ditimbulkan karena perkawinan tersebut
Setiap  pasangan  berharap  agar  kehidupan  berumah tangga  harmonis,  namun  tidak  selamanya  kondisi  rumah
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
tangga  akur-akur/rukun  antara  suami  dan  isteri,  tetapi kadangkala  terjadi  pertengkaran  dan  percekcokan,  yang  tidak jarang  akhirnya  berakibat  terjadinya  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga dan pada ahirnya terjadi perceraian .
Pertengkaran-pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang selalu  berakhir  dengan  kekerasan  akan  merugikan  salah  satu pihak  yang  menjadi  korbannya,  yang  pada  umumnya  adalah isteri dan/atau anak-anak.
Sebagai  negara  yang  terus  berkembang  serta  terus memperhatikan  dan  memperjuangkan  hak  asasi  warga negaranya,  pemerintah  Republik  Indonesia  bertekad  untuk memerangi  segala  bentuk  kekerasan,  tak  terkecuali  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  belum  pernah  tersentuh  hukum sebelumnya.  Sedangkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terjadi tidak saja menyiksa perasaan korban (psikis), melainkan juga  merusak  fisik  korban  dan  malah  ada  korban  yang  cacat seumur hidup maupun sampai meninggal dunia.
Kebijakan  hukum yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Republik  Indonesia  untuk  mengantisipasi  tindak  kekerasan terkhusus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT).  Undang-undang ini diharapkan  dapat  mengungkap berbagai  kekerasan  dalam rumah  tangga  serta  terlindunginya  hak-hak  korban  kekerasan tanpa terkecuali di mana saja dan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Adapun  hak-hak  korban  kekerasan  yang  dilindungi menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah berupa :
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak  lainnya  baik  sementara maupun  berdasarkan penetapan perintah  perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan
medis;
c. Penanganan  secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.
Setelah  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  tersebut  di  atas,  sudah  banyak  kasus-kasus kekerasan  rumah  tangga  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri Sengeti.  Adapun  kasus tindak  pidana  kekerasan  rumah  tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam jangka  waktu empat tahun  belakangan  adalah  sebanyak 35 (tiga  puluh  lima)  kasus,  dengan  rincian 9  (sembilan)  kasus tahun  2008, 9  (sembilan)  kasus  tahun  2009,  7  (tujuh)  kasus tahun 2010 dan 10 (sepuluh) kasus tahun 2011.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Penegakan  hukum  terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  pada  kenyataannya,  sangat  dimungkinkan  dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan, Disinyalir banyaklah kasus kekerasan dalam rumah tangga  tidak sampai diselesaikan  ke  Pengadilan.  Namun  demikian,  jika  ada  kasus tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  masuk  ke Pengadilan  Negeri  Sengeti  dan  terhadap  kasus  tersebut  hakim harus  bijaksana  dan  berani  untuk  tetap  memeriksa  dan mengadili perkaranya.
Pada  umumnya  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Sengeti adalah  perkawinan  yang  sah  tercatat    dan    bagaimana  pula terhadap perkawinan yang tidak tercatat seperti nikah siri atau perkawinan  di  bawah  tangan,  apakah  korbannya  terlindungi oleh  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  atau  tidak  dan bagaimana  jika  korbannya  adalah  suami  serta  bagaimana penerapan  pidana  terhadap  pelakunya,  dan  sebagai  analisa adalah  salah  satu  perkara  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri Sengeti perkara  nomor 183/Pid.B/2008/PN.Sgt.

## B. Perumusan Masalah
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, agar  tidak menjadi  bias  pembahasannya maka  dalam  penelitian  ini
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Nikah Siri dan  Permasalahannya  serta Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  Terjadi    Dalam
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Pernikahan Siri Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Sengeti?
2. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan pidana  terhadap  isteri  selaku  pelaku  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  dalam  pernikahan siri di  Pengadilan
Negeri Sengeti ?

## C.  Pembahasan
1.    Nikah Siri dan  Permasalahannya  serta    Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  yang  Terjadi  Dalam  Pernikahan Siri Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti
Tuntutan  perkembangan  zaman  dengan  berbagai pertimbangan  kemaslahatan  hukum  Indonesia,  mengatur  tentang adanya  keharusan  bagi  suami  istri  untuk  pencatatan  perkawinan mereka.  Pencatatan  perkawinan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. hal ini merupakan suatu upaya  yang  diatur  dalam  perundang  undangan  untuk  melindungi martabat  dan  kesucian  perkawinan.  Namun  banyak  terjadi  dalam masyarakat,  pasangan  suami  istri  telah  lengkap  rukun  dan  syarat nikah namun tidak diikuti oleh Petugas Pegawai Pencatatan Nikah untuk dicatat perkawinannya agar  memperoleh akta nikah.
Fenomena  yang  terjadi  ini  dikalangan  umat  islam Indonesia  pada  umumnya  disebut  sebagai  nikah siri.  Nikah    yang dilakukan  tidak  menurut  Undang  Undang  Perkawinan  dianggap nikah  illegal,  sehingga  tidak  mempunyai  akibat  hukum  berupa pengakuan  dan  perlindungan  hukum.  Apabila  terjadi  perceraian maka  tidak  bisa  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  sehingga  yang
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
menjadi  korban    adalah  pihak  istri  dan  pihak  anak-anak  yang dilahirkan  karena  tidak  bisa  menuntut  haknya  berdasarkan  hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pula nikah yang tidak tercatat juga  membawa  dampak  yang  luas  terhadap  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan siri, secara hukum anak tersebut adalah hanya anak ibu namun tidak dapat dicatat sebagai anak ayah karena harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  akta  nikahnya,  namun perkembangan  terbaru  yang  merupakan  hasil  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  yaitu  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan siri dapat  diakui  ayah  biologis  dengan  melalui pembuktian DNA.
Dalam  buku-buku  fiqh  Islam,  terminologi nikah siri tidak dikenal.  Begitu  juga  dikalangan  Penghulu  atau  KUA.  KUA  tidak mengenal  istilah nikah siri.  KUA  hanya  mengenal  dua  macam nikah  sesuai dengan  Undang-undang  Perkawinan  Nasional,  yaitu nikah  tercatat  dan  tidak  tercatat.  Secara  umum,  KUA  tidak  mau menerima  praktik nikah siri. Kalau  pun  ada,  hanya  sebatas konsultasi. Sebab Penghulu di KUA dan P3N akan terkena sanksi hukuman  penjara,  apabila  melegitimasi nikah siri. Dengan  kata lain,  KUA  tidak  akan  bertanggung  jawab  apabila  timbul  akibat hukum  yang  akan  merugikan  pihak-pihak  yang  berkepentingan dibelakang  hari.  Artinya,  resiko  harus  ditanggung  oleh  individu- individu yang bersangkutan.
Biasanya  perkawinan siri perempuan  menjadi  istri simpanan,  atau  istri  kesekian,  kondisi  ini  menyebabkan  dapat terampasnya  beberapa  hak-hak  istri.  Istri  simpanan  rentan dipermainkan  oleh  laki-laki  tidak  bertanggung  jawab  yang
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
mengawininya.  Contoh,  pernah    ada  kasus  seorang  mahasiswi pendatang menikah secara siri, kemudian ditinggal oleh suaminya. Si  istri  datang  ke  Pengadilan  Agama  (PA)  dan  meminta  tolong. Tetapi  pihak  aparat  tidak  bisa  menolong  secara  hukum,  karena mereka  melakukan  nikah siri yang  tidak  dicatat  secara  syah  oleh hukum.  Istri siri tidak  punya  kekuatan  hukum.  Istri siri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka. Nikah siri tidak diakui oleh hukum. Kasus yang terjadi, adalah satu di antara istri-istri siri yang ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak  diberi  nafkah  dengan  cukup,  tidak  ada  kepastian  dari  suami akan  status  mereka.  Istri siri,  dengan  mudah  menerima  ketidak- adilan. Misalnya, apabila suami ingin menceraikan istri, maka istri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa  karena  keawamannya  tidak  mengerti  hukum  agama, hukum  negara,  sehingga  para  perempuan  tersebut  menikah beberapa  kali  dan  bahkan  ada  yang  menikah  lagi  sebelum  masa iddahnya selesai.
Dorongan emosi sesaat (impulsive) perempuan mendorong mereka  untuk  menikah  lagi  dengan  orang  lain.  Kasus  itu  tidak sekali  tetapi  berkali-kali,  bahkan  sebelum  masa  iddah  sudah menikah siri dengan  laki-laki  lain.  Ironinya,  pihak  yang menikahkan  adalah  orang  yang  dianggap  tokoh  atau  mereka  yang dianggap  sesepuh,  atau  wali  hakim.  Anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan siri tersebut juga rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang  terus  mendera.  Anak-anak  kurang  memperoleh kasih  sayang yang  utuh  dari  bapak-ibu.  Anak  tidak  memiliki  akta  kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
dan  anak  sulit  mendaftar  ke  sekolah  negeri  karena  tidak  memiliki akta  kelahiran.    Akibatnya,  anak  jadi  terlantar  dan  tidak  tumbuh dengan baik.
Ada  7  kerugian  pernikahan siri bagi  anak  dan  istri yang terjadi di lapangan:
1. Istri  tidak  bisa  menggugat  suami,  apabila  ditinggalkan  oleh suami.
2. Penyelesaian  kasus  gugatan  nikah siri,  hanya  bisa  diselesaikan melalui hukum adat
3.  Pernikahan siri tidak  termasuk  perjanjian  yang  kuat  (mitsaqon ghalidho) karena tidak tercatat secara hukum.
4.  Apabila  memiliki  anak,  maka  anak  tersebut  tidak  memiliki status,  seperti  akta  kelahiran.  Karena  untuk  memperoleh  akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah
5.  Dalam hal faraidz, anak tidak menerima waris.
6.    Istri tidak  memperoleh  tunjangan  apabila  suami  meninggal, seperti tunjangan jasa raharja
7.  Apabila  suami  sebagai  pegawai,  maka  istri  tidak  memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.
Solusi alternatif mengatasi pernikahan siri.
Pertama, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur  menikah siri perlu  mengadakan  program  pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program  untuk  mendata  seluruh  masyarakat  yang  tidak memiliki  akta  nikah,  kemudian diisbatkan  oleh  pengadilan dengan  biaya  yang  di  tanggung  oleh  pemerintah.  Tapi  akan lebih  baik  kalau  dilakukan  bagi  semua  masyarakat  yang  tidak
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
punya  buku  nikah.  Cara  melakukan  isbat  nikah  dengan mengajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Caranya  dengan  datang  ke Pengadilan  Agama,  mengikuti  sidang,  selanjutnya  Pengadilan Agamaakanmencatattanggalpernikahan.
Kedua, bagi  pasangan  yang  baru  saja  terlanjur  melakukan nikah siri dan  belum  punya  anak,  maka  pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
Ketiga, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum nikah, atau  akan  menikah  serta  orang  tua  perlu  penyuluhan  supaya sadar  hukum.  Dengan  memberikan  sosialisasi  ke  masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan siri membangun kesadaran hukum.  Tujuannya  agar  pernikahan siri tidak  terjadi  di masyarakat secara terus menerus.
Keempat,  memberdayakan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan. KUA perlu menyebarkan pengawas  guna  memantau  pasangan  yang  menikah  agar memiliki  surat  nikah.  Apabila  tidak  ada  surat,  maka  istri dihimbau  segera  minta  surat  nikah.  Dengan  begitu  mereka datang  mengurusnya  ke  KUA.  Pengawasan  ini  dilakukan dengan  menggerakkan  penghulu  di  desa-desa  dan  kepala  desa, agar  setiap  perkawinan  harus  melalui  sepengetahuan  RT  dan RW.
Kelima,  Perlu  efektivitas  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak, seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi.  Selama  ini  para  LSM  dan  organisasi  perempuan tidak  punya  payung  hukum.  Mereka  bergerak  sendiri-sendiri
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
tanpa  koordinasi  dan  kurang  bisa  memberikan  pressure  ke pihak-pihak  yang  melakukan  nikah siri.  Harus  ada  LSM,
organisasi perempuan bergandengan tangan mencegah pernikahan siri.
Akhirnya,  pernikahan siri selalu  mengorbankan  pihak perempuan dan anak-anak. Maka  untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan hukum yang memihak keadilan di antara laki- laki  dan  perempuan.agar  jangan  timbul  korban  lagi.  Namun apabila  kita  melihat  tentang  perkara  yang  terjadi  di  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Sengeti  justru  adalah  kebalikan mungkin  hal  ini  merupakan  satu  kasus  diantara  seribu  kasus, ketika  yang  menjadi  korban  adalah  seorang  suami      dari beberapa  perkara  KDRT  yang  diproses  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Sengeti  pada  umumnya  pelaku  adalah seorang suami
Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) sebenarnya lebih banyak lagi terjadi dalam masyarakat namun terkadang  masyarakat  kebanyakan  enggan  untuk  melapor sehingga hanya sedikit  data yang masuk ke Polres Sengeti dan yang masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  mengenai  perkara KDRT  yang  masuk  ke  Polres  Sengeti  adalah  sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Masuk Ke Polres Sengeti Tahun 2008-2010 No. Tahun Jumlah Kasus 1. 2. 3. 2008
2009
2010 14 12 16 Jumlah 42
Sumber Data : Kantor Polres Sengeti.
Pada  tabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  dalam  tiga tahun belakangan, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang  masuk  ke  Polres  Sengeti  adalah  sebanyak  42  (empat puluh dua) kasus, dengan rincian 14 (empat belas) kasus tahun 2008,  12  (dua  belas)  kasus  tahun  2009  dan  16  (enam  belas) kasus tahun 2010.
Banyaknya  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  masuk  ke  Polres  Sengeti  tetapi  sangat  sedikit  yang diselesaikan  sampai  ke  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  dijelaskan oleh  Ipda.  Dodi  Mulyadi  selaku  Penyidik  Polres  Sengeti sebagai berikut :
Memang  banyak  kasus-kasus  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  masuk  kesini  tidak  dilanjutkan  ke pengadilan karena :
1. Beberapa kasus dicabut oleh pihak yang mengadukannya; dan
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
2. Kurangnya alat bukti yang diperoleh. 1
Adapun  kasus-kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti dalam empat  tahun  belakangan  sebanyak  35  (tiga  puluh  lima)  kasus sebagaimana terlihat pada tabel 2  di bawah ini.
Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Masuk Dan
Diselesaikan  Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2008-2011 No. Tahun Jumlah Kasus Masuk Diputus Pidana 1. 2. 3. 4. 2008 2009 2010 2011 9 9 7 10 9 9 7 10 J u m l a h 35 35
Sumber Data : Pengadilan Negeri Sengeti.
Pada  tabel  tersebut  di  atas terlihat  bahwa  dalam  empat tahun belakangan, dari 35 (tiga puluh lima) kasus kekerasan dalam rumah  tangga  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  seluruh kasus  tindak  pidana  kekerasan  rumah  tangga  tersebut  pelakunya telah  dijatuhi  pidana  oleh  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkaranya.  Ternyata  setiap  tahun  perkara  yang  masuk  ke Pengadilan  Negeri  Sengeti    juga  bervariasi,  dan  yang  paling terbanyak adalah pada tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) perkara.
1 Ipda. Dodi Wahyudi, Wawancara , Penyidik Polres Sengeti, tanggal 11 Juni 2012.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Salah  satu  perkara  KDRT  yang  akan  dibahas  adalah perkara  Nomor  183/Pid.B/2008/PN.Sgt,  yang  isinya  antara  lain sebagai berikut :
1.   Identitas Terdakwa Nama : Yuliani Binti Sarman Tempat Lahir : Sengeti Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1981 Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Km.33 RT.07 Desa Bukit Baling Kecamatan  Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Agama : Islam Pekerjaan : Tani 2.   Penahanan - Ditahan Penyidik :  Sejak  tanggal  01  Oktober
2008 s/d tanggal 20 Oktober 2008
- Perpanjangan  penahanan      :  Sejak  tanggal  21  Oktober 2008 s/d tanggal 29 Nopember 2008
- Diterima  Penuntut  Umum  :  Sejak  tanggal  24  Nopember 2008 s/d tanggal 13    Desember 2008
- Diterima  Majelis  Hakim  :  Sejak  tanggal  02  Desember 2008 s/d 01 Januari 2009
- Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan : Sejak tanggal 02 Januari 2009 s/d 02 Maret 2009.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
3.   Dakwaan
Bahwa  ia  terdakwa  Yuliani  Binti  Sarman  pada hari Senin tanggal 29 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  hari  dalam  bulan September  2008,  bertempat  di  Km  33  RT.07  Desa  Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain yang  masih termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Sengeti yang  berwenang  untuk  memeriksanya,  terdakwa  telah melakukan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga yaitu  dilakukan  oleh  terdakwa  Yuliani  Binti  Sarman (isteri)  terhadap  saksi  Amri  Alias  Tu ’ung  Bin  Ishak (suami)  terdakwa,  sehingga  saksi  Amri  als  Tu’ung  Bin Ishak  menderita  luka  berat  atau jatuh  sakit  sehingga  tidak dapat  melakukan  pekerjaannya  sehari-hari,  perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Pada mulanya saat saksi korba n Amri als Tu’ung Bin Ishak  (suami)  terdakwa,  datang  ke  tempat  terdakwa  yang merupakan  isteri  yang  ke  3  (tiga)  dari  saksi  Amri  als Tu’ung  sekira  pukul  21.00  Wib  datang  ke  pondok terdakwa  di  Km  33  RT.07  Desa  Bukit  Baling  Kabupaten Muaro  Jambi  yang  tujuan  untuk  minta  nafkah  bathin, kepada  terdakwa  dengan  berbaring  di  lantai  beralaskan tikar pandan dan bantal akan tetapi karena terdakwa kesal dan  sakit  hati  kepada  saksi  Amri  als  Tu’ung  yang  sudah kurang  lebih  3  (tiga)  bulan  tidak  pernah  memberi  nafkah sementara  terdakwa  harus  menghidupi  2  (dua)  orang
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
anaknya  dari  perkawinannya  dengan  saksi  Amri  als Tu’ung,  sehingga  terdakwa  menjadi  emosi  ketika  saksi Amri  als  Tu’ung  (suami)  sedang  berbaring  terdakwa mengambil botol sprit yang berisi cuka getah yang didapat dari membeli  karena  pekerjaanya  memotong  karet  untuk membantu mengentalkan getah karet, kemudian cuka getah tersebut disiramkan oleh terdakwa ke muka dan dada saksi Amri  als  Tu’ung  (suaminya)  sehingga  saksi  Amri  merasa panas  dan  kesakitan  lalu  berlari  ke  luar pondok  menuju jalan  aspal  minta  tolong  kepada  orang  yang  ada  disitu, akibat  siraman  cuka  getah  oleh  terdakwa  saksi  Amri  als Tu’ung  menderita  luka  bakar  sebagaimana  Visum  Et Repertum  Nomor  :  440/24/11/RSUD/2008  tanggal  18 Oktober  2008  yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Gordon Hutagaol dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sengeti yang  pada  kesimpulannya  terdapat  luka  bakar  akibat siraman  air  keras  pada  bagian  muka  dan  bagian  kepala bagian depan.
Atas  perbuatan  tersebut,  pada  dakwaan  kesatu terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, sedangkan  dalam  dakwaan  kedua  terdakwa  diancam pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  jo  Pasal  356  ayat  (1)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss

## 4.   Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Sengeti mengajukan tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri Sengeti berupa :
a. Menyatakan  terdakwa  Yuliani  Binti  Sarman  bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  351  ayat  (2) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  jo  Pasal  356 ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dalam dakwaan kedua.
b.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Yuliani  Binti Sarman  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun kurungan  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Putusan Hakim
Akhirnya    Hakim  Pengadilan  Negeri  Sengeti  yang menyelesaikan  perkaranya  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut :
a.  Menyatakan  Terdakwa  Yuliani  Binti  Sarman  telah
terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  Perbuatan Penganiayaan”    yaitu  melanggar  Pasal  35 1  ayat(2) KUHP jo Pasal 356 ayat(1) KUHP
b.  Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  kepada  terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
c. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalankan oleh  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan.
d.    Memerintahkan  agar  terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan.
e. Menetapkan  agar  barang  bukti  dikembalikan  kepada korban Amri als Tu’ung Bin Ishak
f. Membebani  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
Berdasarkan  contoh dari  kasus  diatas  maka  penggunaan sarana  penal  dalam  menyelesaikan  perkara  KDRT  merupakan tindakan  yang  dianggap  dapat  memenuhi  rasa  keadilan,  namun perkara  yang  diajukan  dalam  hal  ini  adalah  perkara  KDRT  yang perkawinannya  adalah siri sehingga  putusan  terhadap  perkara  ini tidak  menggunakan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  namun Terdakwa dikenakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ayat (1) KUHP
B.  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Negeri Sengeti
Meskipun  Hakim  mempunyai  kewenangan  dalam penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  tetapi tidaklah  sembarangan  dapat  menjatuhkan  pidana  tersebut, melainkan  harus  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan, untuk mengetahui dasar
pertimbangan  hakim  tersebut,  maka    perlulah  diperhatikan
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
penjelasan  dari  beberapa  pendapat  sebagaimana  tertera  di bawah ini.
Menurut  Bapak  Willy  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Sengeti  menjelaskan:
Bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan didasarkan atas tiga hal, yaitu :
1.    Fakta  hukum,  yaitu  ketentuan  dari  peraturan  mana yang dilanggar oleh terdakwa, apakah tindakan yang dilakukan  memenuhi  unsur  dari  tindak  pidana  yang didakwakan kepadanya.
2.  Fakta  persidangan,  yaitu  melihat  dan  membuktikan dengan  alat  bukti,  apakah  ketentuan  yang  dilanggar dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan.
3.  Faktor  Sosiologis,  yaitu  setelah  pelaku  terbukti
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,  maka  guna  pencapaian  suatu  keadilan dan  dapat  merubah  sikap  dan  perbuatan  terdakwa dikemudian hari, hakim mempertimbangkan keadaan si pelaku tindak pidana tersebut dengan hal-hal yang dapat  memperberat  pidananya  dan  hal-hal  yang dapat memperingan pidananya. 2
Apa yang disampaikan oleh Jaksa Willy tersebut ternyata tidak  menyimpang  dari  ketentuan  yang  seharusnya  dilakukan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana,
2 Willy, Wawancara , Jaksa Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal 13 Juni 2012.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
seringkali  hakim  harus  melihat  kepada  suatu  kondisi,  di  mana secara  khusus  apabila  dikaitkan  dengan  sifat  perkara  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sifat formal, norma yang mengaturnya
2. Sifat substansial
3. Sifat emosional
Selanjutnya  untuk  menyelesaikan  daftar  bekerjanya pengadilan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa;
1. Pastikan  bahwa  terdakwa  tidak  diabaikan  untuk diwakili secara efektif
2. Pastikan  bahwa  rakyat  tidak  diabaikan  untuk diwakili secara efektif
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian
yang adil dan nalar
4. Memungkinkan  pemrosesan  suatu  perkara  dengan kecepatan terukur
5. Kurangi  sampai  minimum  beban  di  pundak  pihak-
pihak yang berperkara 6. Kurangi  sampai  minimum  beban  dari  pihak-pihak lain 7. Kurangi sampai minimum ongkos-ongkos perkara 3
Ternyata  dalam  menyelengarakan  peradilan  harus memenuhi  asas  peradilan  yang  cepat,  ringan,  dan  biaya  murah namun  tetap  mengutamakan  prinsip  keadilan  hukum  dan kepastian hukum yang berimbang.
Pernyataan yang sama dengan Jaksa  disampaikan  oleh Bapak  Raden  Eka  Prapanca  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Sengeti menjelaskan bahwa:
3 Satjipto Rahardjo, dalam Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita Jakarta, PT Refika Aditama, 2004,hal. 85
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Sama  halnya  dengan  tindak  pidana  lain,  pada  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  juga  kami mendasarkan pertimbangan dalam tiga hal, yaitu :
1.  Fakta  hukum  berupa  unsur-unsur  yang  terpenuhi dalam  suatu  peraturan  berkenaan  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2.    Fakta  persidangan,  dipersidangan  diperhatikan  alat- alat  bukti  yang  diajukan,  baik  oleh  penuntut  umum ataupun  dari  pihak  terdakwa,  apakah  menguatkan tindak  pidana  yang  didakwakan  atau  meringankan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana.
Kedua  faktor  ini  haruslah  saling  mengisi  atau menguatkan,  apabila  pada  faktor  persidangan  tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dari  alat  bukti  yang  diajukannya,  maka  terdakwa bebas  dari  tuntutan  pidana,  tetapi  apabila  fakta persidangan  membuktikan  terdakwa  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka kami memakai satu pertimbangan lagi yaitu :
3.  Faktor  sosiologis, disini  kami  menentukan  berat ringannya  pidana  yang  akan  dikenakan  kepada pelaku  sesuai  dengan  keadaan  si  pelaku  tindak pidana,  mulai  dari  melakukan  tindak  pidana  hingga dalam menjalankan proses persidangan di
pengadilan  dengan  dasar  hal-hal  yang  memberatkan pidana dan hal-hal yang meringankan pidana pelaku tindak pidana itu sendiri. 26
Selain  dasar  pertimbangan  dalam  memeriksa  dan mengadili  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga, sebagaimana yang  tersebut di atas,  prinsip yang juga dijadikan oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  adalah  dari segi
26 Raden  Eka  Prapanca, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 13 Juni 2012.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan  pertimbangan  yang bersifat non yuridis 4 .
1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.
Pertimbangan  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan hakim  yang  didasarkan  pada  fakta - fakta  yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  dalam  putusan. Adapun  pertimbangan  hakim  yang  digolongkan  sebagai pertimbangan  yuridis  sebagaimana  tersebut  diatas,  lebih  jauh akan dijelaskan dalam:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
b. Keterangan Terdakwa.
c. Keterangan Saksi.
d. Barang - Barang Bukti.
e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.
Keadaan - keadaan  yang  digolongkan  sebagai pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  adalah latar  belakang Terdakwa  melakukan  tindak  pidana,  akibat - akibat  yang ditimbulkan,  kondisi  diri  terdakwa,  keadaan  sosial  ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.
Selain  itu  juga  diperhatikan  status  sosial  dan pendidikan pelaku tindak pidana itu sendiri. Apabila dalam persidangan:
a.    Pelaku  berbelit-belit  dalam  memberi  keterangan  dan
tidak  ada  merasa  menyesal  atas  tindakan  yang
4 Haji Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontenporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h 212
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
dilakukan, maka pidananya akan lebih berat dibandingkan mereka yang memberikan informasi atau kesaksian  sebenarnya  dan  adanya  penyesalan  pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya.
b.  Pelaku  yang  mempunyai  jabatan  tinggi,  pendidikan tinggi  dan  tidak  dibutuhkan  oleh  pihak  keluarga, pidananya  akan  lebih  berat  dibandingkan  dengan keadaan sebaliknya.
Biasanya  pertimbangan  berat  ringannya  pidana  yang akan dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  terlihat  dari  hal-hal  yang  memberatkan dan  hal-hal  yang  meringankannya  serta  beberapa  keadaan sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  dengan  demikian  maka putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  dalam  perkara  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  pernikahan siri ternyata  Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  bahwa  nikah siri yang  dilakukan  oleh  Terdakwa tidak  dapat  dikenakan  dengan  Pasal  44  ayat(1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  No.  23  tahun  2004    KDRT,  terdakwa  tidak dapat  memperlihatkan  buku  nikahnya  atau  perkawinan  yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tercatat secara hukum, oleh karena  Terdakwa  harus  dikenakan  dengan  Pasal  351  ayat  (2) KUHP jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.
Mengenai  lamanya  masa  hukuman  berupa  pidana  satu tahun  penjara,  maka  hakim  memperhatikan  tentang  apa  yang ada dalam diri Terdakwa
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
1.  Hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Amri als
Tu’ung  Bin  Ishak;  Pelaku  tindak  pidana  adalah  isteri korban sendiri yang dinikahinya secara siri
- Perbuatan  terdakwa  memberikan  contoh  yang  tidak  baik pada  masyarakat.  Tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  adalah  kekerasan  fisik  berupa  menyirami cuka  getah  kemuka  dan  badan  korban  hingga  korban mengalami sakit dan luka;
2.  Hal yang meringankan :
- Terdakwa  berlaku  sopan  dan  mengakui  terus  terang
perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yaitu anak-anak yang masih kecil.

## D. Kesimpulan
1. Bahwa  nikah siri adalah  nikah  yang  tidak  tercatat  dan menimbulkan  banyak  kerugian  terutama  pada  perempuan dan anak, sedangkan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat  diajukan  adalah  pelaku  yang perkawinannya  tercatat   dan  dari  beberapa  perkara KDRT yang  ada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Sengeti  ternyata
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
ada juga perkara nikah siri namun dilakukan penganiayaan terhadap suami
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  dalam  pernikahan siri di  Pengadilan Negeri sengeti dilandasi oleh tiga hal, yaitu :
a. Fakta hukum;
b. Fakta persidangan; dan
c. Faktor sosiologis.
Selain itu juga dilandasi dengan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis

## E. Daftar Pustaka
Fajri,  Em  Zul  dan  Senja,  Ratu  Aprilia. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, 2008.
Haji  Rusli,  Muhammad, Hukum  Acara  Pidana  Kontenporer,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Lamintang,  P.A.F. Hukum  Penitensier  Indonesia, Amrico,
Bandung, 1994.
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,
Alumni, Bandung, 1984.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT.
Eresco Bandung, 1981.
__________________. Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia,  PT. Bale, Bandung, 1990.
Prodjohmidjojo,  Martiman. Memahami  Dasar-dasar  Hukum
Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
Puspa,  Yan  Pramadya. Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap, Aneka
Ilmu, Semarang, 1977.
Soekanto,  Soerjono. Tata  Cara  Penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
________________. Pengantar  Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
Penerapan Sanksi Pidana... – Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, & Abdul Hariss
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
----------------. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Satjipto  Rahardjo,  dalam  Anthon  F.  Susanto, Wajah  Peradilan Kita Jakarta, PT Refika Aditama, 2004.