## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Yopinus Bobi  , Dessy Triana Relita 2 , Yulia Suriyanti 3 , Yunita Astikawati 4
Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 1234  Corresponding Author Email: yopinusbobi@gmail.com Author Email: dssytriana.relita@gmail.com 2 , suryantiyuli@yahoo.co.id 3 , yunitaakun@gmail.com 4
Article History: Received: March 2024 Revision: March 2024
Accepted: March 2024
Published: April 2024
Keywords: Corporate Social
Responsibility;
Good Corporate Governance Abstract :
Companies prioritize CSR out of awareness of social and environmental impacts,  as  well  as  to  meet  societal  expectations,  reduce  reputational risks, and strengthen relationships with stakeholders. However, decisions related  to  CSR  can  be  influenced  by  public  share  ownership,  because public  shareholders  have  different  preferences  from  institutional  or majority shareholders. This research aims to determine the influence of GCG  practices  and  public  share  ownership  on  CSR  disclosure.  The research  method  used  is  quantitative  using  a  survey  approach.  Data collection was carried out through purposive sampling, from 82 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021 and 2022, 76 companies  were  sampled.  Multiple  linear  regression  tests  and  simple linear  regression  tests  are  used  as  data  analysis  methods.  Linear regression analysis shows that there is a positive and significant influence of  audit  committee  size  and  ownership  on  all  types  of  CSR,  while  the composition of public ownership has a significant negative influence. The composition of the independent board of commissioners and institutional ownership do not have a significant effect. These results indicate the need to consider GCG structure and share ownership in an effort to increase Corporate Social Responsibility disclosure.
Sejarah Artikel Diterima: Maret 2024
Direvisi: Maret 2024 Disetujui: Maret 2024 Diterbitkan: April 2024
Kata kunci:
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan;
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

## Abstrak :
Perusahaan  memprioritaskan  CSR  karena  kesadaran  terhadap  dampak sosial  dan  lingkungan,  serta  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat, mengurangi risiko reputasi, dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.  Namun,  keputusan  terkait  CSR  bisa  dipengaruhi  oleh kepemilikan  saham  publik,  karena  pemegang  saham  publik  memiliki preferensi  yang  berbeda  dengan  pemegang  saham  institusional  atau mayoritas. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  praktik GCG  dan  kepemilikan  saham  publik  terhadap  pengungkapan  CSR. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  dengan menggunakan  pendekatan  survei.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui purposive sampling, dari 82 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 dan 2022, diperoleh 76 perusahaan yang  dijadikan sampel.  Uji  regresi linier  berganda  dan  uji regresi linier sederhana digunakan sebagai metode analisis data. Analisis regresi linier menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan ukuran komite audit dan  kepemilikan  asing  terhadap  pengungkapan  CSR,  sedangkan komposisi  kepemilikan  publik  mempunyai  pengaruh  negatif  yang signifikan.  Komposisi  dewan  komisaris  independen  dan  kepemilikan institusional  tidak  berpengaruh  signifikan.  Hasil  tersebut  menunjukkan perlunya  mempertimbangkan  struktur  GCG  dan  kepemilikan  saham
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
dalam  upaya  meningkatkan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan
How  to  Cite : Bobi,  Y.,  Relita,  D.T.,  Suriyanti,  Y.,  Astikawati,  Y .  2024. Pengaruh  Good Corporate  Governance  dan  Kepemilikan  Saham  Publik  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  (JURKAMI),  9  (1)  DOI  : 10.31932/jpe.v9i1.3388

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan kebijakan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  atau  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  negara  ini,  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas pasal 74. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar operasional Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara adil, wajar, dan mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku. Besaran pengungkapan  tanggung  jawab  sosial (CSR)  di  Indonesia  masih  tergolong rendah, yaitu rata-rata sebesar 14,15% dari 100 sampel perusahaan, menurut penelitian
Fatmawatie (2017). Organisasi ini menjalankan  tanggung  jawab  sosial  dalam upaya melestarikan eksistensinya sekaligus memberikan  kontribusi  yang  bermanfaat bagi  lingkungan.  CSR  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  kesuksesan  finansial jangka panjang suatu bisnis sejalan dengan keadilan sosial.
Mengingat banyaknya tuntutan dunia usaha  untuk  memperhitungkan  dampak operasi  mereka,  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (CSR)  merupakan  instrumen penting untuk berkomunikasi antara komunitas  bisnis  dan  masyarakat  umum (Sinaga,  2021).  Said. ,  et  al (2019) menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (CSR)  dapat  meningkatkan nilai,  reputasi  dan  kinerja  keuangan perusahaan.  Kebutuhan  untuk  mengadopsi CSR  semakin  meningkat  di  era  informasi dan  teknologi  karena  tekanan  globalisasi.
Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebenarnya  selalu  disesuaikan  dengan tuntutan  masyarakat  dan  kemampuan perusahaan.  Namun  CSR  masih  dianggap tidak penting dan terutama dilakukan untuk menarik  perhatian  masyarakat  setempat.
Good  Corporate  Governance (GCG) merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak aspek  yang  mempengaruhi  CSR.  Sejak krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi pada  tahun  1997,  gagasan  ini  semakin populer  di  Indonesia.  Krisis  ini  diyakini disebabkan  oleh  dunia  usaha  yang  lalai dalam  menjalankan  operasionalnya  secara bertanggung jawab dan tidak mengindahkan hukum, sehingga
mengakibatkan  terjadinya  kegiatan  KKN seperti  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme. Pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum  Perjanjian  ( Letter  of  Intent ) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2019, sebagaimana dirinci oleh Prabudi  dan  Suana  (2019).  Surat  ini mendorong penerapan GCG dengan mendorong perubahan iklim.
Pemerintah  Indonesia  membentuk Komite  Nasional  Kebijakan  Tata  Kelola Perusahaan  (KNKCG),  yang  kemudian berganti  nama  menjadi  Komite  Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKG). Tanggung jawab utama lembaga ini termasuk mengembangkan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai  GCG  dan  memulai  serta mengawasi kemajuan tata kelola perusahaan  di  Indonesia.  Landasan  tata kelola  perusahaan  di  Indonesia  adalah
This is an open-access article under the CC-BY-SA License Copyright ©2024, The Author(s)
kesetaraan, keadilan,
independensi, akuntabilitas  dan  transparansi.  Menurut Habbash  (2018),  GCG  telah  berkembang menjadi alat yang  memperhitungkan hubungan antara bisnis dengan lingkungan dan  masyarakat,  yang  sebelumnya  tidak dianggap
signifikan. Hasilnya, pengungkapan  CSR  perusahaan  kini  lebih banyak.
Habbash  (2018)  menguji  pengaruh komite  audit,  komisaris  independen,  dual fungsi  CEO,  kepemilikan  pemerintah, kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan institusional  terhadap Corporate  Social Responsibility .  Mereka  menemukan  bahwa meskipun komite audit, dewan independen, peran  ganda  CEO,  serta  kepemilikan pemerintah  dan  manajerial  semuanya merugikan, namun hal-hal tersebut memiliki  dampak  yang  menguntungkan jika  menyangkut  kepemilikan  pemerintah dan manajerial. Habbash (2018) melakukan penelitian  dengan  menggunakan  sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI  pada  tahun  2016  dan  2017.  Karena bisnis  pertambangan  dianggap  sebagai sektor  korporasi  yang  paling  tepat  untuk tujuan studi pengungkapan tanggung jawab sosial,  maka  penulis  memilih  sampel perusahaan-perusahaan  tersebut.  Aktivitas perusahaan pertambangan, seperti pembukaan lahan dan pembuangan limbah ke  sungai,  termasuk  arsenik  dan  merkuri, pengerukan  sungai  dan  penggunaan  bahan peledak, berdampak buruk terhadap ekosistem. Karena faktor-faktor ini, menurut  penulis,  bisnis  harus  memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk melindungi lingkungan.
Merujuk  penelitian  Habbash  (2018) yang  mengevaluasi  dampak  dari  beberapa faktor  korporat  terhadap Corporate  Social Responsibility (CSR),  termasuk  komite
audit,  komisaris  independen,  peran  ganda CEO, kepemilikan pemerintah, kepemilikan  manajerial,  dan  kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  meskipun  beberapa  faktor  seperti komite audit, dewan independen, dan peran ganda  CEO  cenderung  memiliki  dampak negatif,  namun  kepemilikan  pemerintah dan manajerial dapat memberikan kontribusi positif terhadap CSR. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun 2016 dan 2017. Dipilihnya sektor pertambangan  sebagai  fokus  studi  karena aktivitasnya, seperti pembukaan lahan dan pembuangan  limbah  ke  sungai  (termasuk arsenik  dan  merkuri),  serta  pengerukan sungai  dan  penggunaan  bahan  peledak, seringkali  memiliki  dampak  negatif  pada ekosistem.  Oleh  karena  itu,  penulis menekankan  pentingnya  bagi  perusahaan untuk  memenuhi  tanggung  jawab  sosial mereka,  khususnya  dalam  melindungi lingkungan.
Penelitian Rustiarini (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan  CSR,  oleh  karena  itu variabel independen kepemilikan asing dan publik  dimasukkan  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan  riset Siregar  &  Priantinah
(2017) , laporan  CSR  tahunan  suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan  saham  publik. Penelitian Hitipeuw & Kuntari (2020), menunjukkan bahwa  perusahaan  publik  mempunyai dampak  menguntungkan  terhadap  tingkat pengungkapan CSR. Bisnis yang memiliki lebih  banyak  saham  yang  tersedia  untuk publik  menunjukkan  bahwa  masyarakat memiliki kepercayaan yang besar terhadapnya.  Korporasi  akan  melakukan
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
segala daya untuk menjaga kepercayaan ini tetap utuh dengan mengungkapkan seluruh operasi bisnisnya. Kegiatan yang berkaitan dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan  salah  satu  pengungkapan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang mengadopsi model kausalitas  untuk  menguji  hubungan  antara variabel  yang  dapat  memengaruhi  atau tidak  memengaruhi  variabel  lainnya.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat  sekunder,  yaitu  laporan  tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun 2021  dan  2022.  Data  diperoleh  melalui www.idx.co.id dan www.icamel.id,
Perpustakaan  Elektronik  Pasar  Modal Indonesia  (ICaMEL).  Pengumpulan  data dilakukan  pada  bulan  Desember  2023, dengan periode penelitian berlangsung dari September  2023  hingga  Januari  2024. Seluruh  perusahaan  pertambangan  yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2022 diikutsertakan  dalam  penelitian  ini,  yang berjumlah sebanyak 82 perusahaan.
Purposive  sampling  digunakan  untuk memilih sampel, di mana kriteria pemilihan termasuk  keberadaan  informasi  tentang Corporate  Social  Responsibility (CSR), komite audit, dewan komisaris independen, dan  kepemilikan  saham.  Berdasarkan kriteria  tersebut,  terpilihlah  76  perusahaan sebagai  sampel  penelitian.  Data  yang diperoleh  dari  laporan  tahunan  emiten tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linear Sederhana dan Analisis Regresi Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  normalitas dalam  penelitian  ini menggunakan One-Sample  Kolmogorov-
Smirnov  Test menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  (Asymp.  Sig.)  sebesar  0.673, yang  lebih  besar  dari  0.05  artinya  data penelitian memiliki distribusi normal.

## Tabel 1. Hasil uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 75 Normal Parameters a, b Mean .0000000 Std. Deviation .10982417 Most Extreme Differences Absolute .078 Positive .065 Negative -.076 Kolmogorov-Smirnov Z .423 Asymp. Sig. (2-tailed) .673 Sumber: Data Olahan, (2023) Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan  bahwa  variabel  penelitian dalam studi ini memenuhi asumsi distribusi normal.
Hal ini memungkinkan penggunaan metode statistik yang memerlukan data yang berdistribusi normal untuk analisis lebih lanjut.
Uji  Multikolinearitas. Hasil  uji multikolinearitas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai toleransi ( Tolerance ) dan Variance Inflation Factor (VIF)  untuk  setiap  variabel  independen berada dalam rentang yang dapat diterima. Ditunjukkan dalam tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  ( Constant ) KA .927 1.078 KKDI .908 1.101 KKI .738 1.355 KKA .892 1.121 KKP .823 1.215 Sumber: Data Olahan, (2023)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License Copyright ©2024, The Author(s)
Nilai  tolerance  untuk  setiap  variabel independen  >  0.10,  dan  VIF  <  10.  Ini menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas  yang  signifikan  antara variabel  independen  dalam  model  regresi. Jadi, model regresi ini bisa dipercaya untuk analisis lebih lanjut.
Uji  Heteroskedastisitas ,  Hasil  uji heteroskedastisitas  terhadap  model  regresi menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi ( Sig .)  untuk  semua  variabel  independen lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa  tidak  cukup  bukti  untuk  menolak hipotesis  nol,  yang  menyatakan  tidak  ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

## Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7.603 1.513 5.025 .000 KA -.556 .228 -.258 -2.432 .768 KKDI -.346 .797 -.046 -.433 .400 KKI .061 .128 .050 .477 .920 KKA 1.057 .636 .180 1.662 .467 KKP -.446 .697 -.046 -.423 .590 Sumber: Data Olahan, 2023 Nilai signifikansi (Sig.) semua variabel dalam tabel tersebut melebihi 0.05, menunjukkan tidak  ada  cukup bukti untuk menolak  hipotesis  nol  tentang  ketiadaan heteroskedastisitas  dalam  model  regresi. Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas, model  regresi  penelitian  dianggap  bebas dari  masalah  tersebut  dan  valid  untuk analisis lanjutan.
Uji Autokorelasi. Hasil uji autokorelasi  menunjukkan  nilai  Durbin-
Watson  sebesar  2.235.  Nilai  Durbin- Watson  yang  berada  antara  1.55  dan  2.46 menandakan  bahwa  tidak  ada  autokorelasi yang  signifikan  dalam  model  regresi. Dalam  uji  Durbin-Watson,  nilai  yang dihasilkan  dapat  berada  dalam  rentang antara 0 dan 4. Sehingga dapat disimpulkan model regresi dianggap sudah sesuai untuk digunakan dalam analisis data.
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
ANOVA b Model Regresi X1 R 2 t hitung sig Koefisien Regresi  constant X1-Y .125 3.249 .832 .018 .246 X2-Y .001 .213 .832 .018 .368 X3-Y .038 1.702 .093 .073 .336 X4-Y .302 5.664 .000 .139 .323 X5-Y .121 -3.055 .030 -.148 .421 Sumber: Data Olahan, 2023 Pengaruh  Komite  Audit  terhadap tingkat  pengungkapan Corporate  Social
Responsibility, Berdasarkan  hasil  analisis regresi,  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
3.249  dengan  signifikansi  sebesar  .832. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  ukuran  komite  audit  dan  tingkat pengungkapan  CSR.  Oleh  karena  itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “ukuran  komite  audit  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  pengungkapan Corporate Social  Responsibility ”  dapat  diterima.
Temuan  ini  konsisten  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Rouf (2021)  dan  Said et  al. (2019),  yang  juga menemukan  bahwa  komite  audit  memiliki pengaruh  terhadap  derajat  pengungkapan CSR.  Menurut  Said et  al. (2019),  komite audit  memiliki  tanggung  jawab  yang meliputi  pemeriksaan  departemen  audit internal,  rencana  audit  tahunan,  laporan keuangan  triwulanan  dan  tahunan,  serta perhatian  khusus  terhadap  perubahan kebijakan  dan  praktik  akuntansi.  Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, komite audit memegang peranan penting dalam mengawasi operasional perusahaan, termasuk pengungkapan dan aktivitas yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Dengan  demikian,  temuan  ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman  kita  tentang  hubungan  antara komite audit dan pengungkapan CSR. Hal ini  menunjukkan  bahwa  ukuran  dan efektivitas  komite  audit  dapat  menjadi faktor  yang  signifikan  dalam  mendorong perusahaan  untuk  lebih  transparan  dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Penemuan ini juga dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pentingnya  memperkuat  peran  dan  fungsi komite  audit  dalam  konteks  tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut  teori agency ,  agen  harus menggunakan  keahlian,  kebijaksanaan, itikad  baik,  dan  perilaku  yang  wajar  dan adil  dalam  memimpin  perusahaan  (Surya
dan Yustivandana, 2019). Penjelasan di atas menunjukkan  bagaimana  komite  audit dapat  meminimalkan  masalah  keagenan dan  memberikan  tekanan  kepada  direksi untuk bertindak rasional demi kepentingan terbaik pemegang saham. Kehadiran komite  audit  juga  dapat  menunjukkan kualitas  pengawasan  yang  lebih  baik  dan memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi manajemen  dalam  hal  memberikan  lebih banyak informasi kepada pengguna laporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan  dengan hasil penelitian Habbash  (2018)  yang  menyatakan  bahwa komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan CSR.
Pengaruh
Komposisi Dewan Komisaris  Independen  terhadap  tingkat pengungkapan Corporate Social
Responsibility, Hasil analisis regresi sederhana  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar  0.213  dengan  tingkat  signifikansi (sig)  sebesar  0.832.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tidak  ada  hubungan signifikan  antara  jumlah  pengungapan Corporate Social Responsibility dan komposisi  dewan  komisaris  independen. Dengan demikian, hipotesis yang mengasumsikan  hubungan  positif  antara keduanya ditolak. Ini menunjukkan bahwa jumlah  anggota  dewan  komisaris  yang independen  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap pengungapan CSR oleh perusahaan  dalam  konteks  penelitian  ini.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor komposisi  dewan  komisaris  independen mungkin  bukanlah  faktor  yang  signifikan dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan  pengungkapan  CSR  dalam konteks yang diteliti.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2022) yang menyatakan  bahwa  komposisi  dewan
This is an open-access article under the CC-BY-SA License Copyright ©2024, The Author(s)
komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan Corporate Social Responsibility . Habbash (2018) yang menyatakan  bahwa  komposisi  dewan komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan Corporate Social  Responsibility .  Komposisi  dewan komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap  pengungkapan  CSR  perusahaan hal  ini  kemungkinan  disebabkan  karena dewan komisaris independen yang dimiliki oleh  perusahaan  di  Indonesia  tidak  dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan  dewan  komisaris  independen tidak  dapat  memberikan  kontrol  dan monitoring bagi manajemen dalam operasional  perusahaan,  termasuk  dalam pelaksanaan  dan  pengungakapan  aktivitas tanggung jawab sosial (Susanti dan Riharjo, 2018). Komposisi dewan komisaris independen  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan CSR sepertinya dikarenakan batas minimum dewan komisaris independen  hanya  sebesar  30%,  sehingga pengaruh  yang  diberikan  oleh  dewan komisaris  independen  belum  cukup  tinggi untuk  mempengaruhi  keputusan  dewan komisaris.
Pengaruh  Komposisi  Kepemilikan Institusi terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility, hasil  dari analisis  regresi  sederhana  menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,702 dengan tingkat signifikansi
(sig) sebesar 0,093 menunjukkan bahwa
komposisi kepemilikan institusional mempunyai pengaruh  yang  tidak  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  informasi  sosial perusahaan.  Tanggung  jawab,  berdasarkan hasil  analisis  regresi  sederhana.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak terdapat  hubungan  yang  nyata  antara komposisi kepemilikan institusional
dengan  derajat  pengungkapan  tanggung jawab sosial perusahaan.
Berdasarkan  temuan  penelitian  ini, hipotesis ketiga—yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komposisi kepemilikan  institusional  dan  tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)—tidak terbukti.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  (Asyirin  et  al.,  2018),  yang menunjukkan  bahwa  kepemilikan  saham institusional  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  pengungkapan  CSR, mungkin  karena  kurangnya  pengawasan atau  monitoring  dari  investor  institusional terhadap  manajemen  perusahaan.  Ini berbeda  dengan  penelitian  Rustiarini (2020), yang menekankan bahwa kepemilikan institusional umumnya berfungsi  untuk  melindungi  hak  dan kepentingan pemegang saham, mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan  yang  lebih  transparan. Sehingga,  meskipun  ada  perbedaan  hasil, kepemilikan  institusional  masih  memiliki potensi  untuk  meningkatkan  kualitas  dan volume pengungkapan sukarela.
Dalam  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas Pasal  74  ayat  1  menyebutkan  perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, kurangnya standar pengungkapan  yang  jelas  menyebabkan interpretasi  yang  berbeda-beda,  sehingga menghambat  pemahaman  yang  kohesif tentang  CSR  sehingga  menyebabkan perusahaan  hanya  menjalankan  program tanggung  jawab  sosialnya  hanya  sekedar untuk menghindari sanksi terhadap perusahaan.. Institusi lebih cenderung ingin memaksimalkan harga saham, maka
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
kepemilikan  institusional  tidak  banyak berpengaruh
terhadap derajat pengungkapan  CSR.  Terdapat  tanda-tanda bahwa  pemilik  institusional  memiliki preferensi  yang  lebih  kuat  terhadap  harga saham, yang  berarti  mereka  hanya memenuhi kewajibannya dengan cara yang akan  menaikkan  harga  saham  daripada memenuhi  tanggung  jawab  penuhnya sebagai  pemegang  saham.  Di  Indonesia, investor  sering  kali  memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keberlanjutan jangka panjang. Teori keagenan yang menyatakan harus  ada  kesepakatan  antara  pemegang saham  dan  manajer  tidak  diikuti  dengan tindakan.  Ketika perusahaan tidak  mampu memenuhi  harapan  pemegang  saham  atau tidak transparan dalam praktik CSR, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan mengurangi minat investor untuk berkontribusi dalam perusahaan tersebut
Pengaruh  komposisi  kepemilikan asing  terhadap  tingkat  pengungkapan Corporate  Social  Responsibility. Hasil analisis  regresi  sederhana  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  kepemilikan  asing  dan jumlah  pengungkapan  tanggung  jawab sosial perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  t  hitung  sebesar  5.664  dengan signifikansi sebesar 0,000. Dari temuan ini adalah bahwa perusahaan dengan kepemilikan  asing  cenderung  lebih  aktif dalam  mengungkapkan  tanggung  jawab sosial  mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke, yang juga menemukan bahwa  tingkat  pengungkapan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  dipengaruhi  oleh komposisi  kepemilikan  asing.  Haniffa  dan Cooke (2022) menyatakan bahwa perusahaan  dengan  pemilik  asing  sering kali  merasa  perlu  untuk  meningkatkan
transparansi  terkait  CSR  sebagai  strategi untuk memenangkan kepercayaan investor dan  mempertahankan  aliran  pendanaan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa tekanan dari pemegang saham asing dapat  menjadi  faktor  penting  dalam mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan asing dapat menjadi salah satu faktor yang  memengaruhi  keputusan perusahaan dalam hal pengungkapan CSR, dan bahwa perusahaan cenderung merespons tekanan ini dengan meningkatkan  tingkat  transparansi  mereka dalam hal tanggung jawab sosial.
Bisnis milik asing biasanya menunjukkan  tanggung  jawab  sosial  yang lebih luas. Ada beberapa penyebab hal ini. Pertama, gagasan praktik dan pengungkapan  CSR  lebih  familiar  bagi bisnis  internasional  khususnya  di  Eropa dan  Amerika.  Kedua,  perusahaan  induk asing  memberikan  pelatihan  akuntansi yang  unggul  kepada  perusahaan  asing. Ketiga,  bisnis  mungkin  memiliki  sistem informasi  yang  lebih  efektif  untuk memenuhi  permintaan  perusahaan  induk dan  internal.  Keempat,  ada  kemungkinan klien,  pemasok,  dan  masyarakat  umum lebih  menginginkan  bisnis  di  luar  negeri . Penelitian ini bertentangan dengan temuan Machmud  dan  Djakman  (Febrina,  2021). Mereka  menyatakan  bahwa  kemungkinan konsolidasi  kepemilikan  asing  dengan perusahaan  induk  di  negara  asal  pemilik asing menjadi alasan kepemilikan asing di perusahaan  Indonesia  tidak  meningkat.
Mereka menggunakan Indeks GRI (www.globalreporting.org)  sebagai  ukuran pengungkapan  CSR.  Karena  persentase kepemilikannya  yang  kecil,  perusahaan- perusahaan  tersebut  merasa  tidak  perlu
This is an open-access article under the CC-BY-SA License Copyright ©2024, The Author(s)

## terlalu sering mengungkapkan CSR kepada
publik.
Pengaruh  komposisi  kepemilikan publik  terhadap  tingkat  pengungkapan Corporate  Social  Responsibility, Hasil analisis  regresi  sederhana  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dan negatif  antara  komposisi  kepemilikan publik dan tingkat pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR).
Hal ini tercermin dari nilai t hitung sebesar -3.055  dengan  signifikansi  sebesar  0,030. Dari temuan ini terungkap ada kecenderungan  bahwa  perusahaan  dengan komposisi  kepemilikan  publik  yang  lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan  CSR  yang  lebih  rendah. Salah  satu  alasan  yang  mungkin  adalah bahwa  investor  dalam  kepemilikan  publik cenderung  lebih  memperhatikan  fluktuasi harga  saham  daripada  tanggung  jawab sosial perusahaan. Ini menunjukkan bahwa investor dalam kepemilikan publik mungkin  kurang  peduli  atau  kurang memperhatikan  tingkat  pengungapan  CSR saat  membuat  keputusan  investasi.  Hal  ini bisa disebabkan oleh rendahnya pengetahuan  masyarakat  tentang  CSR  dan prioritas utama investor untuk memaksimalkan  keuntungan  dari  investasi mereka.  Dengan  demikian,  temuan  ini menyoroti pentingnya kesadaran publik dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan  dalam  menarik  minat  investor dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan CSR. Ini  juga  menunjukkan  bahwa  dalam konteks  kepemilikan  publik,  fluktuasi harga saham mungkin lebih dominan dalam pengambilan  keputusan  investasi  daripada
pertimbangan  CSR,  baik  dalam  tingkat pengungkapan tinggi maupun rendah.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan penelitian Sandityas  & Trisnawati,
(2019) yang  menemukan  bahwa  tingkat pengungkapan  sosial  yang  lebih  tinggi diharapkan  dari  perusahaan  dengan  rasio kepemilikan  publik  yang  tinggi.  Hal  ini terkait  dengan  tekanan  yang  diberikan pemegang saham terhadap dunia usaha agar lebih  memikirkan  kewajiban  sosialnya. Namun  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Nur dan Priantinah (2019)  yang tidak menemukan hubungan antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan  CSR.  Menurut  Rahma  dan
Indah (Nur dan Priantinah, 2019) bahwasanya  kepemilikan publik atas bisnis di Indonesia biasanya tidak mempertimbangkan isu sosial dan lingkungan  sebagai  isu  krusial  yang  perlu diungkapkan  sepenuhnya  dalam  laporan tahunan.
Pengaruh  ukuran  komite  audit, komposisi  dewan  komisaris  independen, komposisi kepemilikan institusi, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi kepemilikan  publik  terhadap  tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semua variabel independen (ukuran komite audit, komposisi  dewan  komisaris  independen, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi  kepemilikan  publik)  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan CSR, sebagaimana dibuktikan  oleh  nilai  signifikansi  F  yang rendah  (0.000)  dan  nilai  R 2 yang  relatif tinggi (0.513).
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
Tabel 4. Pengaruh Simultan Variabel Independen Variabel Dependen Varibel Sig F R2 F hitung F tabel KA .000 .513 16.802 2.235 KKDI .000 .513 16.802 2.235 KKI .000 .513 16.802 2.235 KKA .000 .513 16.802 2.235 KKP .000 .513 16.802 2.235
Sumber: Data Olahan, 2023
Temuan  ini  menandakan  bahwa beberapa  faktor  seperti  efisiensi  komite audit,  independensi  dewan  komisaris, partisipasi aktif pemegang saham institusional, kebutuhan untuk mendapatkan  legitimasi  dari  pemegang saham  asing,  serta  kewajiban  perusahaan untuk  memberikan  laporan  ke  publik, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan  pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR). Ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang  baik  dan  memiliki  kesadaran  akan tanggung  jawab  sosial  mereka  terhadap berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kegiatan CSR mereka. Ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang memiliki praktik-praktik tata kelola perusahaan  yang  baik,  serta  kesadaran akan  tanggung  jawab  sosial  mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan, cenderung  untuk  lebih  transparan  dalam mengungkapkan  kegiatan  CSR  mereka. Penelitian  ini  memberikan  pemahaman yang  lebih  dalam  tentang  faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan CSR  dalam  konteks  lingkungan  bisnis yang kompleks dan terdiversifikasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya mendorong praktik-praktik tata kelola  perusahaan  yang  baik,  serta memperkuat  kesadaran  akan  tanggung
jawab  sosial  perusahaan  di  kalangan pemangku kepentingan yang beragam.
Pentingnya aspek-aspek tersebut dalam  meningkatkan  pengungkapan  CSR juga  diperkuat  oleh  temuan  Habbash (2018),  yang  menekankan  peran  penting komite  audit  dalam  memantau  tindakan manajerial terutama terkait tanggung jawab sosial  bisnis.  Selain  itu,  pembentukan dewan komisaris independen juga dianggap penting  untuk  meningkatkan  efisiensi pengawasan  dan  mencegah  kecurangan dalam  bisnis.  Partisipasi  aktif  pemegang saham  institusional  juga  diakui  sebagai faktor yang signifikan dalam meningkatkan pengendalian  manajerial  dan  mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, sebagaimana yang disoroti oleh Murwaningsari  (2019).  Demikian  pula, pentingnya  pemegang  saham  asing  dalam mendapatkan  legitimasi  dari  lingkungan sekitarnya  menunjukkan  betapa  kehadiran mereka dapat meminimalkan biaya keagenan  dan  meningkatkan  tanggung jawab  sosial  perusahaan.  Selain  itu, pentingnya  keterbukaan  dan  transparansi perusahaan kepada pemegang saham publik juga ditegaskan oleh Siregar & Priantinah,
(2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik. Dengan demikian,  hasil  penelitian  ini  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang pentingnya  praktik  tata  kelola  perusahaan yang  baik  dan  kesadaran  akan  tanggung
This is an open-access article under the CC-BY-SA License Copyright ©2024, The Author(s)
jawab sosial perusahaan dalam
meningkatkan
pengungkapan
CSR. Implikasinya
adalah pentingnya mendorong  praktik-praktik  tata  kelola perusahaan  yang  baik  serta  memperkuat kesadaran  akan  tanggung  jawab  sosial perusahaan di kalangan pemangku kepentingan yang beragam.

## PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran  komite  audit  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pengungkapan CSR,  sejalan  dengan  temuan  sebelumnya yang menyoroti peran penting komite audit dalam mengawasi  operasional  perusahaan. Namun,  tidak  ada  hubungan  signifikan antara  jumlah  anggota  dewan  komisaris independen  dan  tingkat  pengungkapan CSR, menunjukkan bahwa faktor komposisi  dewan  komisaris  independen mungkin  tidak  begitu  relevan  dalam  hal pengungkapan  CSR.  Selain  itu,  tidak  ada hubungan yang signifikan antara komposisi kepemilikan  institusional  dan  tingkat pengungkapan  CSR,  menandakan  bahwa pemegang  saham  institusional  mungkin lebih  fokus  pada  keuntungan  daripada tanggung  jawab  sosial.  Namun,  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  antara kepemilikan  asing  dan  pengungkapan tanggung  jawab  sosial,  menunjukkan bahwa tekanan dari pemegang saham asing dapat  mendorong  perusahaan  untuk  lebih aktif  dalam  CSR.  Di  sisi  lain,  komposisi kepemilikan  publik  memiliki  pengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan  CSR,  menandakan  bahwa investor publik cenderung kurang memperhatikan tanggung jawab sosial saat membuat  keputusan  investasi.  Implikasi dari  temuan  ini  adalah  pentingnya  praktik tata kelola perusahaan yang baik, kesadaran
akan  tanggung  jawab  sosial,  serta  peran pemegang  saham  asing  dalam  mendorong transparansi perusahaan terkait CSR. Lebih lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya  menggunakan  sampel  yang lebih  representatif  dari  berbagai  industri dan  menggunakan  rentang  waktu  yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyirin,  R.  N.,  Paminto,  A.,  &  Nadir,  M. (2018).
Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility (CSR) pada
Perusahaan  Manufaktur  (Sektor
Industri  Barang  Konsumsi)  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia . Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM), 3(4).
Fatmawatie,  N.  (2017). Tanggungjawab Sosial  Perusahaan .  STAIN  Kediri Press.
Febrina,  D.  (2021). Pengaruh  Struktur Kepemilikan,
Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Dewan Komisaris,  Ukuran  Perusahaan  dan Umur Perusahaan terhadap
Pengungkapan Corporate Social
Responsibility  (Studi  Empiris  pada Perusahaan  Sektor  Pertambangan yang  Listing  di  BEI  Tahun  2010- 2014) . Skripsi S1  Universitas  Islam Indonesia.
GRI.  (2020).  Global  Reporting  Inisiatives. Diakses pada 25 Januari  2016, dari: www.globalreporting.org.
Habbash, M. (2018). Corporate Governance  and  Corporate  Social Responsibility  Disclosure  :  Evidence from Saudi Arabia . Journal of Social Responsibility, 10(9), 267–283.
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
Haniffa, R. M., dan  Cooke,  T.  E.  (2022).
The Impact of Culture and
Governance  on  Corporate  Social Reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 24(5), 391–430.
Hitipeuw,  S.  D.,  &  Kuntari,  Y.  (2020). Pengaruh kepemilikan saham publik, profitabilitas,  dan  media  terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Management and Accounting Expose , 3 (1), 40-51.
Murwaningsari,  E.  (2019). Hubungan Corporate  Governance,  Corporate
Social Responsibilities dan Corporate  Financial  Performance dalam  Satu  Continuum. Journal  of Indonesian  Economy  and  Business,
1(1), 1-45.
Nur, M, dan Priantinah, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Pengungkapan Corporate Social Responsibility  di  Indonesia  (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang
Listing  di  Bursa  Efek  Indonesia).
Journal Nominal, 1(1), 22-34.
Rouf,  M.  D.  (2021). An  Empirical Investigation into Corporate Voluntary Disclosure of Management’s Responsibilities in the Bangladeshi Listed Companies. ASA University Review, 5(1), 261-274.
Rustiarini,  W.  N.  (2020). Pengaruh
Struktur  Kepemilikan  Saham  pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. 1-24.
Said,  R.,  Zainuddin,  Y.  H.,  &  Haron,  H.
(2009). The  Relationship  Between
Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Companies . Social  Responsibility  Journal,  5(2), 212-226.
https://doi.org/10.1108/17471110910 967559
Sandityas, Z. A., & Trisnawati, R. (2019).
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa Efek  Indonesia  Tahun  2015-2018). Seminar  Nasional  dan  The  6th  Call For  Syariah  Paper  (SANCALL) 2019.
Sinaga,  A.  M.  (2021). Pengaruh  Elemen
Good Corporate Governance (GCG)
Terhadap Pelaporan Corporate
Social  Responsibility  (CSR)  pada Sektor  Perbankan  di  Indonesia. Skripsi S1 Universitas Diponegoro.
Siregar, R. M. M., & Priantinah, D. (2017).
Pengaruh good corporate governance  dan  kepemilikan  saham publik terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility . Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 5 (6).
Surya,  I.,  dan  Yustivandana,  I.  (2019).
Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha . Jakarta: Kencana. Susanti,  S.,  dan  Riharjo,  I.  B.  (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi,  1(1),  152-167.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas