## PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SEKTOR
PERUSAHAAN ENERGI DI INDONESIA TAHUN 2013-2022
Rohmatun Universitas Tidar rohmatun@students.untidar.ac.id
Yulida Army Nurcahya Universitas Tidar yulidaarmy@untidar.ac.id2

## Nibras Anny Khabibah
Universitas Tidar nibras@untidar.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  institutional  ownership,  independent commissioners  and  audit  committees  on  tax  avoidance  in  energy  sector  companies  in Indonesia in 2013-2022 by applying agency theory. The population used in this research is energy  sector  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange,  while  determining  the research sample was carried out using a purposive sampling method, where samples were selected  based  on  certain  criteria  that  were  relevant  to  the  research  objectives.  This research  uses  a  documentation  method  for  data  collection,  which  involves  collecting secondary  data  from  various  existing  sources.  The  data  analysis  technique  used  in  this research  is  multiple  linear  analysis,  so  that  researchers  can  identify  whether  there  is  a significant influence of each independent variable on the dependent variable. Based on the results  of  the  data  processing  that  has  been  carried  out,  it  is  known  that  institutional ownership has no effect on tax avoidance. This shows that the existence of institutions as shareholders does not influence the company's policy in avoiding taxes. On the contrary, the  research  results  show  that  independent commissioners  and  audit  committees  have  a negative effect on tax avoidance. This means that the more independent commissioners there are and the more active the audit committee in a company, the less tax avoidance practices will be. The conclusion of this research is that the role of independent commissioners and audit committees is very important in monitoring and controlling tax avoidance practices in the energy company sector in Indonesia.
Keywords:  Tax  Avoidance,  Institutional  Ownership,  Independent  Commissioner,  Audit Committee

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kepemilikan  institusional,  komisaris independen,  dan  komite  audit  terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  sektor  energi  di Indonesia tahun 2013-2022 dengan menerapkan teori agensi. Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  sektor  energi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia, sedangkan  untuk  penentuan  sampel  penelitian  dilakukan  dengan  penggunaan  metode purposive sampling , di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi  untuk pengumpulan  datanya,  yang  melibatkan  pengumpulan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  dari pengolahan  data  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang  saham  tidak  mempengaruhi  kebijakan  perusahaan  dalam  menghindari  pajak. Sebaliknya,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komisaris  independen  dan  komite  audit berpengaruh  secara  negatif  terhadap  tax  avoidance.  Artinya,  semakin  banyak  komisaris independen  dan  semakin  aktif  komite  audit  dalam  sebuah  perusahaan,  maka  praktik tax avoidance akan semakin berkurang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran dari komisaris independen dan komite audit sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian praktik tax avoidance di sektor perusahaan energi di Indonesia.
Kata kunci : Tax Avoidance , Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit.

## PENDAHULUAN
Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang sah untuk mengurangi beban  pajak  dengan  memanfaatkan  celah  hukum  perpajakan  tanpa  melanggar  aturan perpajakan  (Puspita  &  Febrianti,  2017).  Penghindaran  pajak  dianggap  legal  karena  masih sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Namun,  pemerintah  merasa keberatan  karena  tindakan  penghindaran  pajak  dapat merugikan  negara  (Edeline  &  Sandra, 2018).  Pajak  menjadi  sumber  pendapatan  negara  yang  memiliki  persentase  paling  besar dibandingkan  dengan  pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  dan  dana  hibah  disetiap tahunnya.  Pajak  berperan  penting  dalam  kemajuan  sebuah  negara,  termasuk  dalam  hal pembangunan (Edeline & Sandra, 2018). Oleh karena itu, sangatlah penting bagi tiap warga negara  untuk  patuh  dan  memiliki  wawasan  mengenai  pajak,  sehingga  dapat  meningkatkan efektivitas penerimaan pajak (Suandy, 2016).
Berdasarkan  berita  yang  didapatkan  dari  (DDTCNews,  2019),  menyatakan  bahwa sektor pertambangan rawan melakukan transfer pricing , dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Selain itu, pada tahun 2020, CNBC  juga  mengungkapkan  bahwa  Covid-19  membuat  setoran  pajak  seret,  dengan  sektor
pertambangan yang paling parah  (Setiaji, 2020). Kemudian PricewaterhouseCooper s (PwC) Indonesia  menyebut  hanya  30%  dari  40  perusahaan  pertambangan  besar  yang  telah mengadopsi  pelaporan  transparansi  pajak  pada tahun  2020.  Adapun  perusahaan-perusahaan lainnya  sebanyak  70%  masih  belum  menerapkan  transparansi  dalam  laporan  pajak  mereka (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan berita yang didapatkan dari Kompas TV pada tahun 2022, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan rawan melakukan penghindaran pajak  (Kompas TV, 2022). Berdasarkan berita-berita tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti sektor tersebut,  yaitu  sektor  pertambangan.  Akan  tetapi,  dalam  pembagian  sektor  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  tidak  terdapat  sektor  pertambangan  dikarenakan  terdapat  perubahan pembagian sektor pada tahun 2021 dan telah diganti menjadi sektor energi (Sidik, 2021).
Kepemilikan  institusional  memainkan  peran  penting  dalam  mengurangi  praktik tax avoidance dalam  perusahaan.  Kepemilikan  institusional  merujuk  pada  saham  yang  dimiliki oleh investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau dana investasi besar. Keberadaan kepemilikan institusional yang signifikan seringkali mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak yang agresif (Pangestu, et al. , 2023). Oleh karena itu, peran kepemilikan institusional dalam mengurangi tax avoidance merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil  penelitian  dari  Pratomo  &  Rana  (2021),  Afrika  (2021),  dan  Krisna  (2019)  bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance . Komisaris independen adalah anggota dewan direksi yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan, dan peran utama mereka adalah mengawasi kebijakan perusahaan serta bertindak sebagai penjaga kepentingan  pemegang  saham  dan  masyarakat  umum.  Keberadaan  lebih  banyak  komisaris independen  dalam  dewan  direksi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  pengurangan tax avoidance . Jumlah komisaris independen yang memadai dalam dewan direksi dapat berperan sebagai  pilar  penting  dalam  mendorong  perusahaan  untuk  menjalankan  praktik  pajak  yang lebih transparan, etis, dan sesuai dengan peraturan, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak  yang  merugikan  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  etika.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021), Diantari & Ulupui (2016), dan Ariawan & Setiawan (2017) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance . Komite audit memiliki peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks jumlah komite audit, lebih banyak anggota berarti lebih banyak kepala yang bersama-sama menganalisis laporan keuangan dan perpajakan.  Semakin  banyak  jumlah  komite  audit  yang  melakukan  pengawasan  terhadap
perusahaan, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance . Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021), Maulana & Mujiyati (2021), dan Pratiwi (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan mendorong transparansi di sektor energi . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menambah literatur bagi pembaca tentang informasi tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance . Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani  (2021) menunjukkan bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triyanti, et  al. (2020)  menyatakan  bahwa  komisaris independen  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  sedangkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  &  Oktaviani  (2021)  menyatakan  bahwa  komisaris  independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, et  al. (2021)  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maulana  &  Mujiyati  (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada  saat  ini,  masih  terdapat  perusahaan-perusahaan  di  sektor  energi  yang  dapat  dianggap rawan untuk melakukan praktik tax avoidance . Praktik tax avoidance yang berlebihan sering kali  menciptakan  ketidakpastian  dan  keraguan  di  antara  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan  utama  perusahaan.  Ketika  perusahaan  di  sektor  energi  terlibat  dalam tax avoidance yang agresif dan tidak etis, hal ini dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan,  yang  pada  akhirnya  dapat  berdampak  negatif  pada  nilai  perusahaan.  Dampak buruk ini dapat meliputi penurunan kepercayaan pemegang saham, potensi sanksi pajak, dan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pengawasan terhadap adanya praktik tax  avoidance karena  akan  berdampak  negatif  terhadap  perusahaan.  Pengawasan terhadap  praktik tax  avoidance ini  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepemilikan  institusional, komisaris independen, dan komite audit. Dengan pengawasan yang efektif, perusahaan dapat memastikan  bahwa  praktik  pajak  perusahaan  telah  sesuai  dengan  hukum,  etika,  dan kepentingan jangka panjang pemegang saham, sehingga dapat mengurangi risiko dan menjaga reputasi perusahaan di sektor energi. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hasil dari
penelitian mengenai  pengaruh  kepemilikan  institusional,  komisaris  independen,  dan  komite audit  terhadap tax  avoidance menunjukkan  hasil  yang  tidak  konsisten.  Oleh  karena  itu penelitian ini penting dilakukan, untuk menguji kembali hasil dari temuan penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  perbedaan  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti sebelumnya, maka  penulis  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2022.

## TELAAH LITERATUR

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
Kepemilikan  institusional  menjadi  salah  satu  dari  bagian  dalam  implementasi  perusahaan untuk tata kelola yang baik (Pangestu, et al., 2023). Kepemilikan institusional berperan penting dalam  mengurangi  praktik  penghindaran  pajak (tax  avoidance) di  perusahaan.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  karakteristik  kepemilikan  institusional  yang  dapat  meningkatkan pengawasan,  seperti  tujuan  investasi  jangka  panjang,  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang risiko pajak, dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar (Edeline & Sandra, 2018). Investor institusional memiliki kepentingan dalam memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan pajak. Kepemilikan institusional juga meningkatkan pengawasan yang lebih  efisien terhadap  keputusan manajemen,  mengurangi  peluang  penghindaran  pajak,  dan mengatasi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham (Pratomo & Rana, 2021). Penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  berpengaruh negatif  terhadap  praktik tax  avoidance ,  sehingga  semakin  tinggi  kepemilikan  institusional, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance .

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance
Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan prinsip etika, memberikan evaluasi objektif terhadap strategi perpajakan, dan memperkuat  pengawasan  manajemen.  Peningkatan  jumlah  komisaris  independen  dapat memperketat  pengawasan  manajemen,  mendorong  kehati-hatian  dalam  pengambilan keputusan, dan meminimalkan praktik tax avoidance . Mereka juga bertugas mencegah perilaku oportunistik  manajemen  dan  mengurangi  konflik  keagenan  (Dewi  &  Oktaviani,  2021).
Penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  komisaris  independen  dapat  menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance .

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance
Komite  audit  dalam  perusahaan  berperan  penting  dalam  mendukung  dewan  komisaris mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang bisa mendorong manajer melakukan tax avoidance (Triyanti, et al. , 2020). Selain  itu,  komite  audit  membantu  fungsi  pengendalian  dewan  komisaris,  memberikan rekomendasi terkait operasional perusahaan, dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dalam laporan  keuangan.  Pengawasan  yang  ketat  oleh  komite  audit  menghasilkan  data  yang lebih akurat dan kinerja yang lebih efisien, serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance ilegal.

## Gambar 1. Metodologi Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN

## Desain Penelitian
Menurut Herdayati & Syahrial (2019), desain penelitian merupakan rancangan kegiatan mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara sistematis dan obyektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Penelitian  ini  adalah  jenis  eksplanasi  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (Sugiyono,  2017),  penelitian  eksplanasi  bertujuan  menjelaskan  hubungan  antara  variabel dalam  hipotesis.  Sugiyono  (Sugiyono,  2017)  menjelaskan  bahwa  pendekatan  kuantitatif
didasarkan pada filosofi positivisme dengan pengujian sampel atau populasi dan analisis data menggunakan metode statistik.
Penelitian  ini  dipilih  untuk  mengamati  dampak  hubungan  antar  variabel  dengan  bantuan analisis statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang  diperoleh  dari  laman www.idx.co.id dan  website  perusahaan  terkait.  Data  tersebut merupakan data panel, kombinasi antara data seri waktu dan data silang. Tujuan penelitian ini adalah  menguji  dan  mengidentifikasi  bagaimana  variabel  independen  secara  langsung memengaruhi  variabel  dependen,  serta  melihat  keterkaitan  tidak  langsung  antar  variabel tersebut.

## Populasi Dan Sampel
Populasi adalah wilayah yang digunakan untuk generalisasi, terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri khusus yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti mendalam, yang kemudian  akan  dilakukan  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono,  2017).  Dalam  penelitian  ini, populasi adalah Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2022 dengan total 82 perusahaan.
Sampel adalah bagian yang mencerminkan dari jumlah populasi yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling , yaitu memilih sampel berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian  (Chandrarin,  2018). Kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Perusahaan  sektor  Energi  yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2022; (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap selama periode pengamatan; (3) Perusahaan yang laporan tahunannya berakhir pada tanggal 31 Desember; (4) Perusahaan yang memiliki laba positif selama periode pengamatan.

## Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi,  yang  melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen untuk mendapatkan data dan informasi. Metode ini dipilih karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi tahun 2013-2022 yang diakses melalui website perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel No Variabel Pengukuran Sumber 1 Tax Avoidance (Y) Cash Effective Tax Rate (CETR) = Cash Tax Paid (Pembayaran  Pajak)  / Pretax  Income (Laba Sebelum Pajak) (Oktamawati, 2017) 2 Kepemilikan Institusional (X1) Kepemilikan  Institusional  =  (Saham  yang dimiliki  institusional  /  Jumlah  saham  yang diterbitkan) x 100% (Nurhidayah, et al. , 2021) 3 Komisaris Independen (X2) Komisaris  Independen  =  (Jumlah  Komisaris Independen / Total Dewan Komisaris) x 100% (Sidauruk  &  Putri, 2022) 4 Komite Audit (X3) Komite  Audit  =  Jumlah  Komite  Audit  / Jumlah Dewan Komisaris (Oktavia, et  al. , 2021) 5 Ukuran Perusahaan Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (Total Asset)  (Ratnasari & Nuswantara, 2020) Sumber: Jurnal Dipublikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 130 Normal Parameters a.b Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,07020775 Most Extreme Differences Absolute 0,087 Positive 0,087 Negative -0,054 Test Statistic 0,087 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,018 c Monte Carlo Sig. (2- tailed) Sig. 0,269 d 99%  Confidence Interval 0,257 0,280
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)
Berdasarkan tabel  2, didapatkan Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,269 > 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Kepemilikan Institusional 0,843 1,186 Komisaris Independen 0,799 1,251 Komite Audit 0,829 1,207 Ukuran Perusahaan 0,958 1,043

## a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)
Berdasarkan  tabel  3,  diketahui  masing-masing  variabel  memiliki  nilai  VIF  <  10  dan  nilai tolerance  >  0,01,  sehingga  disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolonieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 0,124  0,067 1,854  0,066 Kepemilikan Institusional -0,001  0,001 -0,116  -1,219  0,225 Komisaris Independen -0,001  0,001 -0,097 -,989  0,325 Komite Audit 0,029  0,019 0,148  1,540  0,126 Ukuran Perusahaan -0,002  0,002 -0,104  -1,163  0,247

## a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)
Berdasarkan tabel 4, diketahui masing-masing variabel bernilai signifikansi (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,314 a 0,098 0,070 0,07132 1,133 a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen
b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa du (1,7610) > dw (1,133) sehingga menunjukkan adanya autokorelasi  positif.  Untuk mengatasi masalah  autokorelasi  dalam  model  regresi,  salah  satu pendekatan  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  menggunakan  transformasi  variabel  yaitu metode Cochrane Orcutt . Ghozali (2018) menyatakan bahwa metode Cochrane Orcutt adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah autokorelasi, di mana data penelitian diubah ke dalam bentuk lag.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,335 a 0,112 0,084 0,06450 2,118 a. Predictors: (Constant), LAG_SIZE, LAG_INST, LAG_KA, LAG_KI
b. Dependent Variable: LAG_TA
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)
Berdasarkan tabel  6, diketahui  bahwa  nilai du < dw <  (4-du) atau 1,7610  < 2,118 <  2,239, sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model Regresi TA = α + 𝛽 INST + 𝛽 KI + 𝛽 KA + 𝛽 SIZE + 𝑒
Hipotesis Variabel Pengaruh Diharapkan 𝛽 t Sig. Hasil Penelitian (Constant) 0,372 5,311 0,000 H1 INST - 0,001 0,603 0,548 Tidak Terdukung
H2 KI - -0,002  -2,293  0,024  Terdukung H3 KA - -0,099  -2,745  0,007  Terdukung Variabel Kontrol SIZE -0,008  -2,126  0,035 Dependent Variable TA N 130 F Value 3,920 (Sig. 0,005) Adjusted R Square (R 2 ) 0,084
Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

## Pembahasan

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance , dengan nilai t hitung 0,603 dan signifikansi 0,548, lebih besar dari alpha  5%.  Hal  ini  menolak  hipotesis  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif terhadap tax  avoidance .  Secara  teori,  kepemilikan  institusional  seharusnya  dapat mengendalikan manajemen perusahaan untuk menghindari perilaku oportunistik, namun dalam praktiknya,  kepemilikan  institusional  tidak  berhasil  mempengaruhi  manajemen  perusahaan dalam  hal tax  avoidance .  Hal  ini  dikarenakan  rendahnya  tingkat  kepemilikan  institusional dengan  rata-rata  7,95%.  Kepemilikan  institusional  yang  tergolong  rendah  tersebut  tidak memungkinkan  satu  atau  sekelompok investor  institusional memiliki  pengaruh  yang  cukup untuk  mengubah  kebijakan  perusahaan,  termasuk  dalam  hal  pengelolaan  pajak.  Penelitian sebelumnya oleh Dewi & Oktaviani  (2021), Hidayat, et al. (2022), Putri, et al. (2021), dan Diantari  &  Ulupui  (2016)  mendukung  temuan  ini  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak menurunkan praktik tax avoidance pada perusahaan.

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap tax  avoidance .  Hasil  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  t  hitung  sebesar  -2,293  dan  nilai signifikansi 0,024, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 5%, sehingga hipotesis kedua diterima.  Artinya,  semakin  banyak  komisaris  independen,  semakin  rendah  praktik tax avoidance di  perusahaan.  Kehadiran  komisaris  independen  memperkuat  pengawasan  dan penerapan  tata  kelola  perusahaan,  meminimalisir  tindakan  penghindaran  pajak,  dan meningkatkan  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi  pajak.  Hal  ini  juga  membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajemen perusahaan. Penelitian
sebelumnya oleh  Hidayat, et al. (2022), Dewi & Oktaviani  (2021), Pratomo & Rana  (2021), dan  Saputri  (2018)  mendukung  temuan  ini  bahwa  komisaris independen  dapat menurunkan praktik tax avoidance pada perusahaan.

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax  avoidance ,  dengan  nilai  t  hitung  sebesar  -2,745  dan  signifikansi  0,007, lebih  kecil  dari tingkat signifikansi 5%. Artinya, bertambahnya jumlah komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi praktik tax avoidance . Komite audit yang efisien dan kompeten berpotensi besar dalam mengurangi  penghindaran  pajak  melalui  peningkatan  transparansi,  akuntabilitas,  dan kepatuhan  terhadap  regulasi  pajak.  Keberadaan  komite  audit  yang  lebih  banyak  juga meningkatkan  kualitas  tata  kelola  perusahaan (Good  Corporate  Governance), mencegah potensi kecurangan oleh manajemen. Teori agensi menegaskan bahwa komite audit berperan sebagai mediator antara pemilik saham dan manajemen, meminimalisir konflik kepentingan. Penelitian  sebelumnya  oleh  Pratomo  &  Rana  (2021),  Maulana  &  Mujiyati  (2021),  Pratiwi (2019),  dan  Diantari  &  Ulupui  (2016)  mendukung  temuan  ini  bahwa  komite  audit  dapat menurunkan praktik tax avoidance pada perusahaan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional  tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance. Hal  ini  membuktikan  bahwa  adanya  kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh institusi  dengan  jumlah  rata-rata  yang  rendah  yaitu  7,95%  belum  tentu  dapat  mengurangi tindakan tax avoidance di perusahaan. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa komisaris independen  dan  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap tax  avoidance. Hal  ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi tindakan tax avoidance di perusahaan. Perusahaan di sektor energi perlu menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan tidak mengecilkan laba, karena laba bersih  yang  besar  mempengaruhi  harga  saham  dan  modal  dari  investor.  Oleh  karena  itu, perusahaan disarankan untuk lebih memperkuat peran dan fungsi komisaris independen serta komite  audit.  Peran  komisaris  independen  dan  komite  audit  dalam  perusahaan  dapat memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  dan  keputusan  yang  diambil  berada  dalam  koridor  tata kelola  yang  baik  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Peneliti  selanjutnya  disarankan menambahkan variasi variabel independen dan kontrol, serta menggunakan metode, populasi, atau gambaran yang lebih luas untuk memahami pengaruh tax avoidance.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrika,  R.,  2021.  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Penghindaran  Pajak. BALANCE  : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, VI(2), pp. 131-144.
Ariawan,  I.  M.  A.  R.  &  Setiawan,  P.  E.,  2017.  Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen, Kepemilikan  Institusional,  Profitabilitas  Dan  Leverage  Terhadap Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, XVIII(3), pp. 1831-1859.
Chandrarin,  G.,  2018. Metode  Riset  Akuntansi  Pendekatan  Kuantitatif. Jakarta:  Salemba Empat.
DDTCNews,  2019. Sektor  Pertambangan  Rawan  Manipulasi  Transfer  Pricing?. [Online] Available  at:  https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer- pricing-17422
[Accessed 3 Oktober 2023].
Dewi,  S.  L.  &  Oktaviani,  R.  M.,  2021.  Pengaruh  Leverage,  Capital  Intensity,  Komisaris Independen  Dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Studi Akuntansi dan Keuangan, IV(2), pp. 179-194.
Diantari, P. R. & Ulupui, I. A., 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, I(16), pp. 702-703.
Edeline & Sandra, A., 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. Jurnal Bina Akuntansi, IV(5), pp. 196- 223.
Ghozali,  I.,  2018. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan Program  Ibm  Spss  25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Herdayati  &  Syahrial,  2019. Desain  Penelitian  dan  Teknik  Pengumpulan  Data  Dalam Penelitian. s.l.:s.n.
Hidayat, T., Ajengtiyas, A. & Ginting, R., 2022. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance (The Effect Of Firm Size, Institusional Ownership And Independent Board Commisioners On Tax Avoidance). JURNAL AKUNIDA, VIII(1), pp. 49-64.
Kompas  TV,  M.,  2022. Rawan  Penghidaran  Pajak,  Kemenkeu  Target  Sasar  Pajak  Sektor
Pertambangan Dan Perkebunan. [Online]
Available at: https://www.kompas.tv/regional/322314/rawan-penghidaran-pajak- kemenkeu-target-sasar-pajak-sektor-pertambangan-dan-perkebunan
[Accessed 9 Oktober 2023].
Krisna, A. M., 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), XVIII(2), pp. 82-91.
Lastyanto,  W.  D.  &  Setiawan,  D.,  2022.  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Terhadap Penghindaran  Pajak  Perusahaan  Manufaktur  Di  Indonesia  (2017-2019). Jurnal Akuntansi Trisakti, IX(1), pp. 71-84.
Maulana, I. S. & Mujiyati, 2021. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage,
Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Prosiding Senapan, I(1), pp. 601-615.
Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J. & Fahria, R., 2021. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional,  Dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Tax  Avoidance. PROSIDING  BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar), Volume II, pp. 627-642.
Oktamawati,  M.,  2017.  Pengaruh  Karakter  Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran  Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, XV(1), pp. 23-40.
Oktavia,  M.,  Nurlaela,  S.  &  Masitoh,  E.,  2021.  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan,  Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. INOVASI, XVII(1), pp. 108-117.
Pangestu,  H.  A.  A.,  Indriasih,  D.  &  Firmansyah,  F.,  2023.  Pengaruh  Financial  Distress,
Karakter  Eksekutif, Thin  Capitalization  dan  Kepemilikan  Institusional terhadap  Tax Avoidance  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Pertambangan  Yang  Terdaftar  Di  BEI Tahun 2018-2022). Jurnal Bina Akuntansi, XI(1), pp. 154-167.
Pratiwi, H., 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax  Avoidance  Dengan  Debt  Equity  Ratio  Sebagai  Variabel  Kontrol. Jurnal EKOBISTEK, VIII(2), pp. 1-9.
Pratomo, D. & Rana, R. A., 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi, VIII(1), pp. 91- 103.
Puspita, D. & Febrianti, M., 2017. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi, XIX(1), pp. 38-46.
Putri,  S.  A.,  Widiastuti,  N.  P.  E.  &  Simorangkir,  P.,  2021.  Pengaruh  Good  Corporate Governance  Dan  Sales  Growth  Terhadap  Tax  Avoidance. PROSIDING  BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar), Volume II, pp. 396-412.
Ratnasari, D. & Nuswantara, D. A., 2020. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa, IX(1), pp. 1-10.
Saputri, F. A., 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Proporsi Dewan Komisaris  Independen  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Pada  Perusahaan  Jasa Subsektor  Bank  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2012-2016). Jurnal Ekobis Dewantara, I(6), pp. 171-180.
Setiaji, H., 2020. Covid-19 Bikin Setoran Pajak Seret, Pertambangan Paling Parah. [Online] Available at: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200520164103-4- 159930/covid-19-bikin-setoran-pajak-seret-pertambangan-paling-parah
[Accessed 9 Oktober 2023].
Sidauruk, T. D. & Putri, N. T. P., 2022. Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabiltas  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap  Tax  Avoidance  (The  Effect  of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance). Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Sakman), II(1), pp. 45-
57.
Sidik,  S.,  2021. Resmi,  Mulai  Hari  Ini  BEI  Kelompokkan  Emiten  di  12  Sektor. [Online] Available at: https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125150721-17- 218547/resmi-mulai-hari-ini-bei-kelompokkan-emiten-di-12-sektor
[Accessed 10 Oktober 2023].
Suandy, E., 2016. Perencanaan Pajak. Edisi 6 ed. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta. Suwiknyo, E., 2021. Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. [Online]
Available at: https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in- news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal- pajak.html
[Accessed 9 Oktober 2023].
Triyanti, N. W., Titisari, K. H. & Dewi, R. R., 2020. Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage,
Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, XX(1), pp. 113-120.