Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

## Eka Fitriani Putri, Budiarsih
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya Ekafitrianiputri07@gmail.com , budiarsih@untag-sby.ac.id

## Abstract
The government carries out health development with the help of health resources as one of the  supporting  factors  for  quality  services  such  as  doctors  and  dentists.  Doctors  who  carry out  health  service  activities  are  required  to  have  a  Registration  Certificate  and  Practice License  from  the  government  in  accordance  with  applicable  laws.  The  existence  of  this regulation  meant  that  the  public  would  be  protected  from  practicing  doctors  who  were  not qualified,  but  the  Constitutional  Court  decision  No.4/PU-V/2007  abolished  the  criminal sanction of imprisonment for doctors and dentists practicing without a permit, so that there is no deterrent effect for unscrupulous doctors, then the focus of this research is how criminal sanctions for practicing doctors are based on restorative justice. Using analytical methods, this  type  of  normative  research,  so  that  later  it  will  provide  recommendations  as  input  for related parties in resolving medical cases. The results of the study found that the application of  restorative  justice-based  is  an  alternative  in  resolving  cases  and  offers  social  criminal sanctions that are in line with the concept of restorative justice reinforced by the concept of Law No.1/2023 which has the nuances of restoration and improvement.
Keywords: Criminal Sanctions; Doctor's Practice License; Restorative Justice.

## Abstrak
Pemerintah  dalam  pembangunan  kesehatan  dengan  menggunakan  sumber  daya  kesehatan sebagai  faktor  yang  memberikan  dukungan  pelayanan  yang  memiliki  kualitas  yang  baik seperti  dokter  dan  dokter  gigi.  Dokter  yang  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  kesehatan berkewajiban mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik dari pemerintah yang sesuai dengan UU yang berlaku. Peraturan tersebut  bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan  dari  praktik  dokter  yang  tidak  memiliki  kualitas  akan  tetapi  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.4/PU-V/2007  penghapusan  sanksi  pidana  penjara  bagi  dokter  dan dokter gigi berpraktik tanpa izin, sehingga tidak ada efek jera bagi oknum dokter, maka fokus penelitian  ini  bagaimana  sanksi  pidana  bagi  dokter  praktik  berbasis  restorative  justice. Menggunakan metode analisis, jenis penelitian normatif, sehingga nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan pihak terkait dalam menyelesaikan perkara medik. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan berbasis restorative justice sebagai alternative dalam penyelesaian perkata dan juga menawarkan sanksi pidana sosial yang searah dengan konsep restorative  justice  diperkuat  dengan  konsep  UU  No.1/2023  yang  bernuansa  pemulihan  dan perbaikan.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Surat Izin Praktik Dokter, Retorative Justice.
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## 1. Pendahuluan
Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagai  landasan  hukum  hak konstitusonal  bagi  seluruh  pihak  dalam mendapat  layanan  kesehatan  sementara Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum kewajiban konstusional fasilitas pelayanan kesehatan. Amanat dalam konstitusi tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 dan  Nomor  36  Tahun  2009.  Dalam mendapat tujuan negara serta menjalankan amanat  perundangan  tersebut,  pemerintah menjalankan pembangunan kesehatan dengan bantuan dari sumber daya kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan  pada  penyediaan  pelayanan kesehatan  yang  kuslitasnya  baik  seperti dokter  dan  juga  dokter  gigi.  Seorang dokter serta dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai surat tanda registrasi  serta  surat  izin  Pratik  dari pemerintah  yang  disesuaikan  dengan aturan  perundangan  yang  diberlakukan dalam  menjalankan  layanan  kesehatan yang  sejalan  dengan  kompetensi  yang dimiliki seorang dokter.
Pembangunan  nasional  sebagai  sebuah tahapan kesejahteraan umum yakni meningkatkan  derajat  kesehatan.  Adapun dapat  diketahui  bahwa  pengembanga kesehatan  ialah  sebuah  indikasi  yang dilaksanakan  oleh  keseluruhan  komponen bangsa  guna  agar  pemahaman,  tujuan, serta budaya efektid meningkat khususnya dalam  mendorong  peningkatan  derajat kesehatan  pada  masyarakat.  Tiap  tindakan ataupun rangkaian tindakan dalam melaksanakan  gal  yang  terpadu,  ataupun memiliki  tindakan  pemeliharaan  dan mendorong kemajuan kesehatan masyarakat pada format pelaynan keseharan  memeriksa  penyakit,  mengobati komplikasi atau melaksanakan penyuluhan
keseharan  oleh  pemerintah  (Budiarsih, 2015a)
Jika  melihat  pada  isi  dari  Pasal  1  Butir 5  serta  pasal  7  Undang-undang  praktik kedokteran
berkenaan dengan
definisiregistrasi  serta  surat  izin  praktik, sehingga  dengan  ditetapkannya  aturan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan  perlindungan  dari  praktik dokter  serta  dokter  gigi  yang  kurang berkualitas  atau  tidak  memiliki  kelayakan dalam  melaksanakan  praktik.  Selain  itu juga  memiliki  tujuan  agar  masyarakat terlindungan  dari  praktik  dokter  yang kurang cakap dalam mempergunakan alatt, metode,  ataupun  cara  lainnya  dalam melayani  pasien  ataupun  masyarakat  atau dalam  menjalankan  praktik  kedokteran. Sebuah  hal  yang  bahaya,  jika  masyaeakat mendapatkan  tindakan  medis  dari  dokter yang kurang berkualitas. Terdapat ancaman  yang  serius  bagi  kesehatan, keberlangsungan  hidup  serta  harapan  bagi kesembuhan  penyakit  yang  kerap  terjadim belum  lagi  berkenaan  dengan  uang  yang dikeluarkan  dalam  membayar  dokter  dan dokter  gigi  yang  tidak  layak  dalam melaksanakan  tindakna  medi,  tidak  cakap dalam mempergunakan
alat
ataupunmetode dalam memberikan layanan pada masyarakat.
Mahkamah “Konstitusi memiliki kewenangan  dalam  memberikan  peradilan pada tingkatan pertama serta terakhir yang mana  putusan  yang  ditetapkan  sifatnya final  serta  mengingat.  Sifat  final  pada putusan  Mahkamah  Konstitusi  beracuan pada kehendak dalam mewujudkan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang mencari  keadilan.  Sesuai  dengan  amanat dalam  pasal  10“  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
“Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; b)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberi  oleh Undang-Undang Dasar; c) Memutus pembubaran  partai  politik;  d)  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
Kewibawaan  sebuah  putusan  yang ditetapkan  oleh  Lembaga  peradilan  ada pada  kekuatan  yang  mengikat.  Putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah keputusan  yang  tidak  hanya  mengikat berbagai pihak akan tetapi juga hendaknya diataati  oleh  berbagai  pihak  atau  Erga Ormes.  Asas  Erga  Ormes  dapat  terlihat dari  aturan  yang  isinya  pernyataan  bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  langsung dapat  dilakukan  tanpa  mengindahkan keputusan  dari  pejabat  yang  memiliki kewenangan  kecuali  aturan  perundangan lainnya (Ratnaningsih, 2018).
Pada  putusan  perkara  Nomor  4/PUU- V/2007 tentang pengujian Pasal 75, 76, 79 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran  Mahkamah yang berisi bahwa “mengabulkan permohonan berkenaan dengan penghapusan  sanksi  dari  pidana  yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran bagi  dokter  dan  dokter  gigi  yang  tidak mempunyai  surat  tanda  registrasi  serta surat  izin  praktik  serta  hanya  menyisakan sanksi denda”
“Mahkamah  Konstitusi  menyatakan pendapatnya  bahwa  “ancaman  pidana penjara  setidaknya  paling  lama  tiga  tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1)  dan  Pasal  76  UU  Praktik  Kedokteran, dan  juga  ancaman  pidana  paling  lama  1 tahun  yang  tertuang  dalam  Pasal  79  huruf a UU Praktik Kedokteran sudah memunculkan  rasa  ketidakamanan  serta rasa  takut  sebagai  dampak  dari  ancaman pidana  yang  kurang  proporsional  yang tertuang dalam undang-undang a quo” .“
Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal  28G  Ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi,  “setiap  orang  berhak  atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang  dibawah  kekuasaannya”,  “Serta berhak atas rasa aman dan perlindugan dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”. Hal  tersebut  tidak  sebanding dengan  masyarakat  yang  memerlukan layanan  kesehatan  yang  juga  dirugikan. Paahal  layanan  kesehatan  ialah  hak  asasi manusia berdasar pada Pasal 28H Ayat (1) UUD  1945  yang  berbunyi  “setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkuang  hidup  baik  dan  sehat,  Serta berhak  memperoleh  layanan  kesehatan”. Karenanya    “ancaman  pidana  berupa pidana penjara serta pidana kurungan yang ada  pada  Pasal  75  Ayat  (1)  dan  Pasal  76 UU  Praktik  Kedokteran  tidak  sejalan dengan  filsafat  hukum  pidana  sesuai, selain  itu  bertolak  belakang  pula  dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
Karenanya,
Mahmakah menyatakan pendapatnya  bahwa  permohonan  bagi pihak pemohon berkenaan dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  3 tahun sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal  76  UU  Praktik  kedokteran,  cukup beralasan.“
Maka  pada  putusan  perkara  Nomor 4/PUU-V/2007  memberikan  pernyataan bahwa  Pasal  75  Ayat  (1)  dan  Pasal  76 sepanjang  mengenai  kata-kata  “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta  pasal  79  c  sepanjang  mengenai  kata- kata  “atau  huruf  e”.  “Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  116, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4431)  bertolak  belakang dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat“
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan  bahwa  “Putusan  Mahkamah
Konstitusi yang amar putusannya menyatakan  bahwa  materi  muatan  ayat, pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945  materi  muatan,  ayat,  pasal dan/atau  bagian  tersebut tidak  mempunyai kekuatan hukum  mengikat”. Status
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan sederajat dengan undang-undang, mengingat putusan memberikan pernyataan  bahwa  sebuah  materi  muatan, ayat, pasal, ataupun waktu tidak berkekuatan hukum mengikat dan berkewajiban “dimuat dalam berita negara dengan  jangka  waktu  setidaknya    30  (tiga puluh)  sejak  diucapkannya  keputusan (Pasal 57 Ayat (3) UU MK).  Lebih lanjut, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi“ memberikan ikatan umum, sehingga berbagai  pihak  yang  memiliki  kaitan  erat dengan  bagaimana  melaksanakan  aturan perundangan  yang  ditetapkan  oleh  MK hendaknya menjalankan keputusan tersebut.  Akan  tetapi  karena  norma  pada aturan  perundangan  sudah  menjadi  satu kesatuan  dengan  dalam menjalankan putusan  yang  hendaknya  melalui  berbagai tahapan yang sesuai dengan substansi yang umum.  Terdapat  putusan  yang  diperoleh langsung tanpa dapat ditetapkannya aturan baru ataupun perubahan terdapat pula yang membutuhkan aturan lebih lanjut. Karenanya  sesuai  dengan  pasal  10 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 yang menyatakan bahwa:
1. “Materi  muatan  yang  harus  diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. Pengaturan lebih lanjut megenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Perintah  suatu  Undang-Undang  untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. Pengesehan  perjanjian  internasional tertentu;
d. Tindak  lanjut  atas  putusan  Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. Pemenuhan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat.
2. Tindak  lanjut  putusan  Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud pada
Ayat (1) hurud d diakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden”.
Karenanya,  materi  “muatan  yang hendaknya  diatur  dalam  undang-undang salah  satunya  merupakan  tindakan  lebih lanjut  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Dalam  hal  ini  Pasal  275  Undang-Undnag Nomor  1  Tahun  2023,  dalam  pasal  275 merupakan  tindakan“  lebih  lanjut  dari Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 4/PUU-V/2007.
Maria  Farida  Indrati  memberikan pernyataan bahwa dalam menguji perundangan  pada  Undang-undang  dasar 1945 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,  maka  bagian  dari  pasal  ,  ayat ataupun berbagai hal lain dalam perundangan  tersebut  serta  merta  tidak memiliki  daya  guna  walaupun  dalam kenyataannya  bagian,  pasal  ayat  yang dikabulakan  tersebut  masih  tertulis  dalam undang-undang  yang  di  ujikan  hingga  di ubah  atau  diganti  oleh  DPR  bersama dengan  Presiden.  Jadi,  bagian,  pasal,  atau ayat yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi  tetap  mempuyai  daya  laku ( validity ) namun tidak memiliki daya guna ( efficacy ).  Seperti  dalam  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran bahwa Pasal 75, 76, dan Pasal 79  yang  telah  di  hapuskan  Mahkamah Konstitusi  pada  perkra  Nomor  4/PUU- V/2007  masih    tertulis  dalam  undang- undang  praktek  kedoketran  namun  sudah tidak memiliki daya guna (efficacy ) (Maria Farida  Indrati,  2007).  Dari  paparan  latar belakang  tersebut,  maka  ditetapkan  focus penelitian  pada  Bagimana  Sanksi  Pidana Bagi  Dokter  Praktik  Berbasis Restorative Justice.
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2. Metode “Dipergunakan jenis penelitian hukum
normatif ataupun penelitian hukum kepustakaan  ataupun  penelitian  hukum doctrinal  yakni  penelitian  yang  fokusnya pada mengkaji norma-norma dalam hukum atau aturan tertulis. Marzuki,
2006)penelitian  hukum  normative  yakni sebuah  tahapan  yakni  tahapan  dalam mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip  ataupun  berbagai  doktrin  hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban pada berbagai isu yang dihadapi. Dipergunakan  metodologi  hukum  yakni pendekatanperundang- undangan (statuteapproach) danPendekat ankonseptual (conceptualapproach). “

## 3. Hasil dan Pembahasan
A.  Pentingnya  Sanksi  Pidana  Bagi Dokter Praktik Berbasis  Restorative

## Justice
Sanksi  pidana  dapat  dimaknai  dengan sebuah hukuman sebab akibat. Sebab dapat dimaknai  dengan  kasus  sedangkan  akibat dimaknai  dengan  hukumannya.  “Orang yang  mendapatkan  akibat  akan  mendapat sanksi  baik  berupa  hukuman  penjara  atau hukuman  lain  yang  sumbernya  dari  pihak berwajib. Sanksi pidana ialah sebuah jenis sanksi yang sifatnya nestapa yang diancamkan atau“ ditetapkan pada tindakan  pidana  yang  menganggu  atau memberikan dampak bahaya bagi kepentingan  hukum.  Secara  mendasar sanksi  pidana  ialah  sebuah  jaminan  untuk merehabilitasi    Dengan  demikian,  tujuan pemidanaan    bukan  sebagai  tindakan membalas  pelaku,  akan  tetapi  sebagai bentuk pencegahan agar tidak dilakukannya  kejahatan.  Tujuan  tersebut sejalan  dengan  pandangan  dari  utilitarian yang  dipilah  oleh  L.Paker  yakni  dalam penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh
tindakan pidana, pemulihan keseimbangan, serta mendorong adanya rasa damai dalam masyarakat  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  51  dalam  konsep  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang beracuan  ke  depan  (forwardlooking)  pasal 51 yang berbunyi:
Pemidaanaan bertujuan:
a. Menghindari  terjadinya  tindak  pidana dengan  dilakukan  penegakan  norma hukum  untuk  memberikan  perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.
b. Memasyarakatkan  pihak  yang  terpidana dengan  melaksanakan  pengadaan  binaan dan  bimbingan  sehingga  terpidana  lebih terarah;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  muncul karena tindak pidana, melakukan pemulihan keseimbangan dan mendorong timbulnya  perasaan  aman  serta  damai pada masyarakat;
d. Memunculkan penyesalan serta
mendorong  narapidana  dari  perasaan bersalah.
Berdasar  pada  “Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat  tujuan  pemidanaan  dalam  KUHP baru  tersimpul  pandangan  yang  berkenaan dengan  perlindungan  masyarakat  ( social defence ),  pandangan  rehabilitasi  dan resosialisasi  terpidana.  Pandangan  ini ditegaskan  kembali  pada  pasal  52  KUHP 2023 yang mencantumkan tentang pemidanaan  di  dalamnya  tercantumkan mengenai pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk memberikan penderiataan pada narapidana dan menjadikan“  martabat  dari  narapidana menjadi  lemah,  karenanya  kepentingan dari  pemidanaan  yakni  melindungi  dan membina pelaku (Gunarto, 2009).
Pelayanan kesehatan memerlukan aturan  yang  jelas  yang  tertuang  dengan berupa  aturan  perundangan.  Tentu  saja keberadaan, peranan, serta tanggung jawab tenaga  keseatan  merupakan  hal  yang penting  dalam  membangunan  kesehatan dan  melindungi  tenaga  kesehatan  ataupun
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
masyarakat  yang  mendapatkan  layanan kesehatan  sebagai  unsur  utama.  Norma hukum  dapat  dimaknai  dengan  alat rekayasa  social  yang  diharapkan  selaras bukan hanya menjadikan beberapa permasalahan  selesai  akan  tetapi  juga dapat  membentuk  sebuah  fungsi  social sebagaimana  yang  diharapkan  (Budiarsih,
2015b).
Pemberlakukan  Undang-Undang  No.
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, “sehingga dokter yang diduga
melaksanakan  malpraktek  medis  yang hendak diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin  kedokteran  Indonesia  (MKDKI) yang memiliki kewenangan dalam mendapatkan pengaduan, melakukan pemeriksaan  dan  juga  menetapkan  sebuah keputusan  berkenaan  dengan  pelanggaran disiplin  yang  dilaksanakan  oleh  dokter serta dokter gigi. Meski demikian, tertuang pula  dalam  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang- undang  praktik  kedokteran.  Sehingga dalam  Undang-undang  tentang  praktek kedokteran belum tertuang jelas berkenaan dengan  sanksi  yang  diberikan  dokter  yang melaksanakan tindakan malpraktik bahkan tidak memuat sama sekali aturan berkenaan  dengan  malpraktek.  Dalam Undang-undang  nomor  29  tahun  2004 berkenaan  dengan  Praktik  Kedokteran yang  hanya  berisi  tentang  sanksi  pidana bagi  pesaing  dokter  yang  melakukan pekerjaan  tanpa  adanya  surat  tanda registrasi ataupun surat izin untuk melaksanakan  praktik.“  Dalam  undang- undang tersebut juga dinyatakan mengenai hak  serta  kewajiban  pasien  yang  tertuang dalam pasal 52 dan 53.
Tindakan  para  tenaga  medis  yang sifatnya  melawan  hukum  yakni  tindakan yang  bertolak  belakang  dengan  ketentuan praktik  kedokteran  seperti  yang  tertuang dalam  Pasal  75,  Pasal  76,  Pasal  79  dan Pasal 80. Berawal dari pelanggaran hukum administrasi hingga menimbulkan kerugian  kesehatan  bahkan  menimbulkan hilangnya  nyawa  seseorang  (pasien)  dapat
disebut  malpraktik  dokter,  serta  kelalaian yang  dilakukan  oleh  para  tenaga  medis berlaku  sanksi  pidana.  Tindak  pidana medis  ( Criminal  Mallpractice )  yakni tindakan  pidana  medis  yang  memenuhi unsur pidana, antara lain:
1. Terdapat  tindakan  medis  yang  sifatnya melawan hokum
2. Dilaksanakan  oleh  tenaga  medis  yang berkemampuan untuk melakukan tanggung jawab.
3. Dilaksanakan dengan kesengajaan
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.
Dalam  “hal  penyelesaian  sengketa  medik diterapkannya  konsep  restorative  justice dalam  menyelesaikan  sengketa  medik merupakan ketetapan yang sah, jelas, serta tegas  dilaksanakan  mediasi  yang  sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan memberikan  pernyataan  bahwa  dalam  hal tenaga  kesehatan  diduga  melaksanakan tindakan  kelalaian  dalam  melaksanakan profesinya  yang  hendaknya  dilaksanakan dengan  mediasi.  Karenanya  jika  terjadi persengketaan  antara  tenaga  kesehatan ataupun tenaga medis serta pasien sehingga  penyelesaian  sengketa  dengan memediasi  terlebih  dulu  sebagaimana berpijak  dalam  filosofi  dasar  dari  sila keempat  pancasilan  yakni  musyawarah“ prioritas dalam penetapan keputusan.

## 2.    Rekomendasi  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi  Dokter  Praktik  Berbasis
Restorative Justice
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang  dipergunakan  di  Indonesia yakni  KUHP  yang  sumbernya  dari  buku Belanda  yang  mana  praktiknya  telah sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia  saat  ini.  Kenyataan  tersebutlah yang  menyebabkan  untuk  melaksanakan perubahan  hukum  pidana  di  Indonesia yang  berakhir  dari  perkenalan  istilah  baru dalam  hukum  pidana  yakni  hukum  pidana kerja  social  (Tubagus  Heru  Dharma
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Wijaya,  2022).  Dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP dalam  pidana  pokok  yang  tertuang  jenis pidana  baru  yang  berbentuk  pidana pengawasan  serta  pidana  kerja  social. Pidana  pengawasan,  penjara,  social  yang perlu  dikembangkan  sebagai  alternative dari perampasan kemerdekaan yang berlangsung jangka pendek yang hendaknya  dijatuhkan  oleh  hakin  lantaran pelaksanaan  ketiga  jenis  pidana  tersebut dapat“ diberikan bantuan dalam pembebasan  diri  serta  rasa  bersalah.  Jenis pidana tutupan, pengawasan dalam pekerjaan social, sebagai cara melaksanakan  pidana  sebagai  alternative pidana  penjara.  Bagian  kedua  dalam Undang-Undang  Nomor  1/2023  terkait dengan pidana dan tindakan pada paragraf 1 pasal 64 pidana terdir atas:
a. Pidana pokok
b. Pidana tambahan
c. Pidana  yang  sifatnya  khusus  dalam tindakan pidana tertentu yang ditetapkan dalam perundangan.
Lebih  lanjut  pasa  pasal  65  bebunyi: “(1) Pidana “pokok sebagaimana dimaksud dalam  pasal  64  huruf  aterdiri  atas:  Pidana penjara; Pidana tutupan; pidana pengawasan;  Pidana  denda;  dan  Pidana kerja
sosial.“(2) Urutan
pidana sebagaimana yang dinkasud dalam ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana” Konsep  sanksi  pidana  kerja  social  pada bagian  ini  yang  mana  juga  sebagai  bagian dari  restorative  justice,  tujuannya  yakni untuk  melakukan  pemulihan  konflik  yang terjadi pada korban, pelaku serta kepentingannya.  Dalam  restorative  justice dijunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta kebutuhan  dalam  pengenalan  dampak  dari kondisi  social  yang  tidak  adil  yang terdapat  dalam  tata  cara  yang  sederhana dalam pemulihan mereka yang dilaksanakan  dengan  sederhana  serta memberi pelaku sebuah keadilan formil. Praktik dalam menyelesaikan permasalahan  dengan  mempergunakan
pendekatan  ataupun  konsep  keadilan resoratuf  memang  sudah  terdapat  dalam budaya  Indoensia,  yang  mana  dalam kegiatan menyelesaikan dilaksanakan pertemuan  ataupun  musyawarah  dengan mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat,  pelaku,  korban,  serta  orang tua  drai  pelaku  ataupun  keluarga  dalam mendapatkan  sebuah  kesepakatan  dalam memperbaiki keselahan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan  nilai dari diri filsafah bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila keempat.
Restorative justice mengutip dari  (Muladi, 1996)  memiliki  berbagai  karakteristik, diantaranya:
a. Kejahatan ditetapkan sebagai pelanggaran  pada  pihak  lain  dan dinyatakan sebagai konflik; b. Berfokus pada bagaimana
memecahkan permasalahan dan berkewajiban pada masa depan;
c. Bersifat Normatif dan pembangunanya ditetapkan berdasarkan dialog serta negoisasi d. Restitusi  sebagai  sarana  dalam memperbaiki para pihak,
rekonsiliasi,  serta  restorasi  yang berlaku sebagai tujuan utama.
e. Keadilan  yang  ditetapkan  sebagai hubungan hak, penilaian hasil
f. Bertujuan pada memperbaiki kerugian social.
g. Masyarakat  sebagai  fasilitator  dalam tahapan yang restorative.
h. Peranan dari korban serta pelaku dari tindak pidana mendapatkan pengakuan baik dalam permasalahan ataupun dalam menyelesaikan berbagai  hak  serta  kebutuhan  drai korban.  Pelaku tindak  pidana  dipacu untuk menjalankan tanggung jawab.
i. Tanggung  jawab  pelaku  ditetapkan sebagai  pengaruh  pemahaman  pada tindakan serta bertujuan untuk memberikan bantuan dalam
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
menetapkan  keputusan  yang  paling baik.
j. Tindak  pidana  dipahami  sebagai konteks  yang  menyeluruh,  moral, social serta ekonomis.
k. Stigma  dapat  ditetapkan  sebagai tindakan restorative.
Kemudian “terkait dengan adanya putusan
Mahkamah  Konstitusi  perkara  Nomor 4/PUU-V/2007 pada pasal 75, pasal 76 dan pasal  79  tersebut  dalam  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  berikut  Ancaman  pidana penjara dan kurungan yang terdapat dalam rumusan Pasal 75 berbunyi:“
1.  Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran  tanpa  memiliki  surat  tanda registrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  29  ayat  (1)  dipidana  dengan  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dengan  denda paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus juta rupiah).
2.  Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran  tanpa memiliki  surat  tanda  registrasi  sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  31 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda paling  banya  Rp  100.000.000,00  (seratus juta ruoiah).
3.  Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  warga negara asing yang dengan sengaja melakukan  praktik  kedokteran  tampa memiliki  surat  tanda  registrasi  bersyarat sebagaimana  dimaksud    dalam  pasal  32 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus juta rupiah)”
Pasal 76 berbunyi : “Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran  tanpa  memiliki  surat  izin praktik  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  36  dipidana  dengan  penjara  paling lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)”.
Pasal 79 berbunyi : “Dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (Lima puluh  juta  rupiah),  setiap  dokter  atau dokter gigi yang:”
1. “Dengan  sengaja  tidak  memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);
2. Dengan  sengaja  tidak  membuat  rekam medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 46 ayat (1); atau
3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e”.
Pasal-pasal  tersebut  telah  dihapuskan sehingga  apabila  terdapat  tindakan  dokter yang  sudah  memenuhi  unsur  dalam berbagai  “pasal  tersebut  bukan  dapat  lagi ditetapkan  sanksi  pidana  penjara  serta kurungan,  namun  dapat  dijatuhi  denda. Rasa  keadilan  yang  diharapkan  dari penegakan  hukum  belum  dapat  dinikmati oleh  masyarakat  pada  negara  tersebut. Terlebih  sebagai  diketahui  bahwa  system perdilan pidana di Indonesia banyak berisi tentang  korban.“  Seperti  yang  tertuang dalam  Pasal  275  KUHP  Tahun  2023  yang menyatakan:
“Dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak kategori II, setiap orang yang:
1. Tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut  ketentuan  perundang-undangan harus memiliki izin; atau
2. Melampaui  wewenang  yang  di  izinkan dalam  menjalankan  pekerjaan  menurut ketentuan perundang-undangan”.
Pidana  denda  yang  dimaksud  pada  Pasal 275 KUHP diatas tertuang dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP Tahun 2023 berbunyi:
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pidana  dendang  paling  banyak  ditetapkan berdasarkan:
a. “Kategori I, “Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Kategori  II,  Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah);
c. Kategori  III,  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah);
d. Kategori  IV,  Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah);
e. Kategori  V,  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah);
f. Kategori  VI,  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah);
g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
h. Kategori  VIII,  Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”
Penulis  berpendapat  bahwa  pasal  tersebut dirasa  kurang  memberikan  rasa  keadilan bagi korban dimana pasal  tersebut mempertahankan  sanksi  denda  bukan diperuntukan  bagi  korban  tetapi  untuk negara.  Karenanya  maka  eksistensi  dari korban memiliki kecenderungan diindahakan  atau  sering  kali  “terlupakan mengingat  system  ini  lebih  berfokus  pada pelaku kejahatan. Perlindunan yang diberikan  pada  berbagai  hak  korban  pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan  hak  asasi  menudia.  Korban memerlukan perlindungan dalam memberikan jaminan pada berbagai haknya terpenuhi. Umumnya yang dimaksud  dengan  korban  yakni  berbagai pihak  yang  mengalami  penderitaan  secara jasmani  ataupun  rohani  sebagai  dampak dari tindakan pihak lainnya   yang mencari pemenuhan dalam kepentingan diri sendiri ataupun  pihak  lain  yang  menentang kepentingan  serta  hak  asasi  pihak  yang menderita.“  Pihak  korban  dalam  hal  ini dapat  dimaknai  dengan  individu  ataupun kelompok baik swasta ataupun pemerintah. Dalam  system  peradilan  Indonesia  selama ini hak dari korban kurang terlindungi dari pada  hak  dari  tersangka.  Maka  dari  itu penulis  merekomendasikan  penyelesaian
perkara medis melalui penerapan pendekatan  keadilan  restoratif.  Mengutip dari  Gandjar  bahwa  keadilan  restoratif ( Restorative  Justice )  baik  secara  konsep ataupun teori dan praktik pendekatan teori restorative yang dinaytakan dapat dipergunakan sebagai tahapan yang cerdas dalam  penyelesaian  sebuah  permasalahan tindak  pidana  sengketa  medik  secara khusus,  karenanya  keadilan  restoratuf  ini merupakan  sebuah  jalan  keluar  dalam memberikan  jawaban  dari  kegagalan  guna memberikan  jawaban  dari  ketidakpuasan pada system peradilan pidana.
Dampak  yang  dapat  muncul  jik  praktik kedokteran  tanpa  adanya  surat  tanda registrasi  ataupun  surat  izin  praktik tersebut memberi dampak yang menjadikan  kerugian  kesehatan  fisik ataupun  mental  bahkan  nyawa  pasien sehingga  terjadi  malpraktik  kedokteran meskipun  praktik  kedokteran  tersebut menentang  standart  profesi  serta  prosedur dan  dilaksanakan  beradsarkan  informed consent.  Dengan  terdapat  pelanggaran kewajiban  administrasi  sebagai  tindakan pidana dapat tertuang tujuan pembentukan perundangan  yang  ditetapkan  berdasarkan tindak pidana yakni sebagai usaha preventif  dalam    melindungi  masyarakat dari  tindakan  praktik  kedokteran  dan dokter  gigi  yang  kurang  berkompeten. Yang  dimaksud  dengan  upaya  preventif yaitu upaya yang dilakukan guna mencegah ternjadinya pelanggaran. Tindan pidana  “praktik  kedokteran  tanspa  surat izin  praktik  secara  mendasar  dimulai dengan adanya pelanggaran hukum administrasi  kedokteran  yang  merupakan sebuah  tindakan  pidana.  Sehingga  bersifat melawan  hukum  tindakan  pidana  terletak pada  pelanggaran  administrasi.  Namun jika  terdapat  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  tenaga  medis  maka  dapat dikenakan  pada  sanksi  pidana  pokok  pada bagian  sanksi  sosial  karena  kembali  lagi pada nuansa Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana(KUHP)  baru  ini  atau
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Undang-Undanng  Nomor  1  Tahun  2023 bernuansa pemulihan atau perbaikan maka bisa  menggunakan  sanksi  pilihan  yaitu sanksi sosial.“
Tenaga  medis  merupakan  profesi  yang cukup  penting  dala  menetapkan  layanan kesehatan  pada  masyarakat.  Akan  tetapi dalam  menjalankan  tugasnya,  tenaga medis juga terkadang melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan dampak  buruk  bagi  pasien,  keluarga pasien, dan masyarakat. Sanksi sosial yang ditawarkan  bagi  tenaga  medis  yang melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran etik  yaitu  dengan  melakukan  pengobatan gratis.
Konsep sanksi pidana kerja social merupakan bagian dari keadilan restorative tujaunnya  mendorong  pemulihan  konflik yang  terdapat  pada  korban,  pelaku  serta kepentingan  ruang  lingkup.  Keadilan restorative juga mengedepankan aspek hak asasi  menusia  serta  kebutuhan  dalam pengenalan  dampak  dari  kondisi  social yang  tidak  adil  yang  terdapat  dalam  tata cara  yang  sederhana  dalam  pemulihan mereka secara sederhana serta memberikan pelaku sebuah keadilan. Adapun keuntungan  dari    pidana  social  yakni sebagai berikut:
1. Terbebas  dari  beberapa  penderitaan yang  dikarenakan  adanya  perampasan kemerdekaan. Hilangnya perasaan percaya diri dan dapat diatasi dengan memberiikan binaan pada narapidana
2. Narapidana  dapat  tetap  melaksanakan kehidupannya dengan normal sebagaimana pihak  yang  tidak  melaksanakan  hukuman pidana.  Terdapat  kebebasan  sehingga memberikan  kesempatan  bagi  terpidana agar  tetap  melaksanakan  kewajibannya pada keluarga serta pada masyarakat.
3. Pidana kerja sosial dapat menghindakan diri  dari  dampak  negative  perampasan kemerdekaan  dan  terhindar  dari  tindakan pengasingan  dari  masyarakat.  Sehingga secara  otomatis  pihak  terpidana  dapat bersosial  sebagaimana  sebelum  terjadinya
tindakan  pidana.  Karenanya  narapidana perlu  adanya  adaptasi  social  yang  cukup rumit. Sementara pada sisi lain keberhasilan dalam pembinaan pada individu  terpidana  juga  akan  memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman kejahatan.
Pemilihan sanksi sosial dengan melakukan pengobatan  gratis  merupakan  alternatif yang  efektif    dalam  penyelesaian  perkara medik  karena  sanksi  pidana  penjara dianggap  belum  dirasa  adanyakeadilan bagi  korban  karena  akan  terdapat  jaminan bahwa  pihak  terpidana  memiliki  hak  juga dalam  mendapatkan  perampasan  ataupun pembebasan  secara  bersyarat,  remisi  dan lain  sebagainya.  Penjara  ataupun  sel tempat pada narapidana menjalani tahanan bahkan  sebagaian  pihak  diletakkan  pada ruangan yang mewah dan berbagai fasilitas yang berbeda.
Efektifitas  dari  pidana  penjara  dapat ditinjau dari dua aspek yakni perlindungan masyarakat serta perbaikan si pelaku yang dinyatakan  dengan  aspek  perlindungan masarakat yakni bertujuan untuk melakukan  pencegahan  serta  pengurangan atau  pengendalian  tindak  pidana  seta pemulihan keseimbangan masyarakat seperti menyelesaikan konflik, memberikan  perasaan  aman,  melakukan perbaikan atas kerugian ataupun kerusakan, melakukan penggilangan berbagai noda, menguatkan kembali berbagai nilai dalam hidup dalam masyarakat.  Sementara  aspek  perbaikan bertujuan untuk merehabilitas serta memasyarakatkan  kembali  pelaku  dan memberikan  perlindungan  dari  tindakan kesewenangan  pihak  diluar  hukum  (Barda Nawawi Arief, 2002)
Aspek  perlindungan  masyarakat  dengan menyelesaikan konflik, memperbaiki kerusakan,  serta  menghilangkan  noda ditawarkan  untuk  melakukan  pengobatan gratis  dengan  demikian  dapat  bermanaaf bagi masyarakat dengan melakukan pengobatan  secara cuma-cuma.  Pemberian
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
sanksi sosial berupa pengobatan gratis bagi dokter  dan  dokter  gigi  dengan  ketentuan sebagai berikut:
1. Mengabdi  disuatu  daerah  dengan bekerja  dipuskesmas  secara  cuma- cuma atau gratis;
2. 240 jam untuk terdakwa yang usianya lebih  dari  18  tahun.  240  jam  dibagi  8 jam kerja sama dengan bekerja selama 30 hari;
3. Dalam  1  minggu,  hanya  dilaksanakan 3 hari (hari kerja) pengobatan gratis di puskesmas,  untuk  mendapatkan  30 hari (hari kerja) maka 3 hari di kalikan dengan 10 minggu dengan hasil waktu minimal 2 bulan 2 minggu;
4. Pemilihan 3 hari kerja untuk melaksanakan
sanksi sosial, dilaksanakan  supaya  dokter  yang melaksanakan  sanksi  tetap  dapat berkerja di tempat pekerjaan normalnya;
5. Pelaksanaan pengobatan gratis diawasi  oleh  petugas  asli  puskesmas diwilayah  tersebut  guna  memastikan jalannya pidana ini.
6. Jika  pihak  terpidana  mendapatkan halangan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka dapat ditetapkan:
a. Pengulangan  keseluruhan  ataupun sebagian pidana kerja social;
b. Melakukan pembayaran keseluruhan ataupun sebagian pidana denda diganti dengan pidana sosial.
Keadilan  restorative  memiliki  dampak yang meminimalisir kepasitas drai Lembaga pemasyarakatan yang memberikan  dampak  bagi  masalah  baru seperti pelarian, narkoba, dan lain sebagainya. Jika tindakan keadilan restorative  ini  dapat  berlangsung  dengan baik,  maka  anggaran  pengeluaran  dapat diminimalisir,  dibalik  itu  juga  masyarakat dapat melakukan pengobatan untuk penyakit yang diderita dengan cuma-cuma.
4. Simpulan dan Saran
Pada  “putusan  perkara  Nomor  4/PUU- V/2007 Mahkamah mengabulkan permohonan  pemohon  terkait  dengan penghapusan  sanksi  pidana  yang  di  atur dalam  Pasal  75  Ayat  (1)  dan  Pasal  76 Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  bagi dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan dalih akan  menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan bagi dokter atau dokter gigi sebagai akibat tidak proporsional,  sehingga  apabila  terdapat perbuatan  dokter  yang  memenuhi  unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat lagi dikenakan  sanksi  pidana  penjara  dan kurungan,  tetapi  dijatuhi  pidana  denda. Dengan  demikian  kadangkala  keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem  peradilan ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Maka dari  itu,  direkomendasikan  penyelesaian perkara medis melalui alternatif pendekatan  restorative  justice.  Dalam  hal penyelesaian  sengketa  medik  penerapan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian  sengketa  medik  merupakan perintah  yang  sah,  jelas  dan  tegas dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengingat dengan  adanya  sanksi  baru  yaitu  sanksi sosial  dalam  UU  No.1/2023  tentang KUHP  yang  searah  dengan  konsep restorative  justice. jika  keadilan  restoratif ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka negara dapat menghemat anggaran pengeluarannya. Penanganan keadilan restoratif saat ini masih parsial, semestinya harus dibentuk satu regulasi yang membahas  mengenai  hal  ini  secara keseluruhan. Misalnya dengan membentuk undang-undang.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  dipergunakan  di Indonesia  yakni  KUHP  yang  sumbernya dari  buku  Belanda  yang  mana  praktiknya telah  sejalan  dengan  kondisi  masyarakat Indonesia  saat  ini.  Kenyataan  tersebutlah yang  menyebabkan  untuk  melaksanakan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
perubahan  hukum  pidana  di  Indonesia yang  berakhir  dari  perkenalan  istilah  baru dalam  hukum  pidana  yakni  hukum  pidana kerja social.”

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief.  (2002). Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum .  Citra Aditya Bakti. Budiarsih.  (2015a).  ‘Challengs  In  The Health  Caree  System  in  Malaysia and  Indonesia. ‘Challengs  In  The Health  Caree  System  in  Malaysia and Indonesia , 2 . Budiarsih.  (2015b). Tinjauan  Hukum Sistem Pembiayaan
Kesihatan Malaysia Dan Indonesia . Erna  Ratnaningsih.  (2018). Asas  Erga Omnes  Dalam  Putusan  Mahkamah
Konstitusi . Law Office Fuad
Abdullah & Partners.
Gunarto,  M.  P.  (2009).  Sikap  Memidana
Yang  Berorientasi  Pada  Tujuan Pemidanaan. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan , 21 . John  Braithwaite.  (2002). Restorative
Justice  and  Responsive  Regulation .
John Braithwaite .
Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu Perundang-Undangan (6th  ed.). Kanasius.
Muladi.  (1996). Kapita  Seleksi  Hukum
Pidana .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Peter Mahmud Marzuki. (2006). Penelitian
Hukum (2nd  ed.).  Kencana  Prenada Media Group. Tubagus  Heru  Dharma  Wijaya.  (2022). Penerapan  Sanksi  Sosial  Sebagai Alternatif  Pemidanaan  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Kejahatan Siber. Penerapan  Sanksi  Sosial
Sebagai Alternatif Pemidanaan
Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana
Kejahatan Siber , 5 .