## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  164-170  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7529.164-170

## ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN STABILISASI HARGA OLEH UNDERWRITER SEBAGAI TINDAKAN MANIPULASI HARGA YANG DILEGALISASIKAN
Mega Kartika 1 , Nurhimmi Falahiyati 2 , Erwan Sijabat 3 , Nicholas Vatama Siagian 4
1,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
2 Universitas Al Washliyah UNIVA Medan megakartika@unprimdn.ac.id 1 , nurhimmi19@gmail.com 2 , sijabaterwan@gmail.com 3 , nicholasvatama9@gmail.com 4

## Abstrak
kurangnya  informasi  tentang  penetapan  harga  yang  relevan  untuk  menganalisis  dan  memutuskan  harga  saham yang wajar merupakan penyebab sulitnya menetapkan harga Penawaran Perdana, untuk itulah maka di perlukan peran  underwriter  untuk  menstabilisasi  harga  saham.  Dalam  konteks  ini,  mengangkat  permasalahan  tindakan stabilisasi  harga  oleh  underwriter,  bentuk  kejahatan  manipulasi  harga  di  Pasar  Modal,  serta  analisis  hukum terhadap  stabilisasi  harga  oleh  underwriter  sebagai  tindakan  manipulasi  harga  yang  dilegalisasikan.  Dalam melakukan  pemecahan  masalah  terkait  artikel  ini  maka  kami  peneliti  akan  menggunakan  sebuah  metode penelitian khususnya metode penelitian hukum normatif. Studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder  dikenal  dengan  nama  penelitian  hukum  normatif.  Stabilisasi  harga  oleh  underwriter  merupakan tindakan yang dilegalisasikan berdasarkan Pasal 94 UUPM No.8 Tahun 1995 dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  POJK  Nomor  6/POJK.04/2019  tentang  Stabilisasi  Harga  untuk Mempermudah Penawaran Umum.
Kata Kunci: Manipulasi harga, Stabilisasi harga, UUMP No.8 Tahun 1995, POJK No. 6/POJK.04/2019

## Abstract
the lack of  relevant  pricing information  to analyze and decide on a reasonable share price is the cause of  the difficulty in setting an Initial Offer price, for this reason the role of the underwriter is needed to stabilize share prices.  In  this  context,  it  raises  the  issue  of  price  stabilization  by  underwriters,  forms  of  crime  of  price manipulation in the capital market, and legal analysis of price stabilization by underwriters as legalized price manipulation. In solving problems related to this article, we researchers will use a research method, especially the normative legal  research method. Legal studies that examine secondary sources of  information are known as normative legal research. Price stabilization by the underwriter is an action that is legalized under Article 94 UUPM No.8 of 1995 and can be carried out as long as it does not conflict with Article 2 paragraph (2) POJK Number 6/POJK.04/2019 concerning Price Stabilization to Facilitate Public Offerings.
Keywords: Price approach, Price stabilization, UUMP No.8 of 1995, POJK No.6/POJK.04/2019

## I. PENDAHULUAN
Selama  masa  globalisasi,  kehadiran  pasar  modal  menjadi  hal  yang  penting  bagi  setiap  orang. Keberadaan  pasar  modal  bagi  negara-negara  industri  merupakan  salah  satu  bentuk  pelembagaan dimana pasar saham, industri perbankan, dan lembaga keuangan lainnya memiliki peran yang sangat penting.  Pasar  modal  adalah  sistem  keuangan  terorganisir  yang  mencakup  semua  sekuritas  yang beredar, bank komersial, dan perantara industri keuangan lainnya (Rahmah, 2019).
Setiap  perusahan  atau  emitmen  yang  ingin  Mereka  tidak  ingin  mengalami  kerugian  ketika melakukan  penawaran  umum,  yaitu  ketika  suatu  perusahaan  menawarkan  dan  menjual  efek  yang diberikannya kepada masyarakat umum dalam bentuk saham, karena adanya kemungkinan efek yang ditawarkan  tidak  terjual  habis  dan  mengakibatkan  nilai  saham  turun  di  bawah  harga  Penawaran Umum,  Kurangnya  informasi  di  pasar  modal  mengenai  penetapan  harga  yang  bersangkutan  untuk
mengevaluasi  dan  memutuskan  harga  yang  wajar  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan sulitnya  menetapkan  harga  penawaran  perdana,  untuk  itulah  maka  di  perlukan  peran  underwriter untuk menstabilisasi harga saham (Hatta, 2010).
Tindakan  stabilisasi  harga  oleh  underwriter  adalah  strategi  yang  digunakan  untuk  menjaga stabilitas  harga  saham  perusahaan  setelah  dilakukan  penawaran  umum.  Ketika  harga  saham cenderung  menurun  setelah  penawaran  umum,  underwriter  akan  membeli  saham  tersebut  di  pasar sekunder  untuk  mencegah  harga  saham  terus  turun.  Dengan  demikian,  tindakan  ini  bertujuan  untuk memberikan  rasa  kepercayaan  pada  investor,  menghindari  gejolak  harga  yang  berlebihan,  dan menjaga likuiditas saham.
Namun,  bentuk  kejahatan  manipulasi  harga  di  pasar  modal  juga  merupakan  isu  yang  perlu diperhatikan.  Manipulasi  harga  adalah  praktik  ilegal  yang  dilakukan  untuk  mempengaruhi  harga saham dengan cara yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Dalam konteks tindakan stabilisasi harga oleh underwriter, perlu diwaspadai bahwa praktek ini tidak menyalahgunakan sistem atau merugikan pihak  lain,  terutama  investor  yang  mungkin  menjadi  korban  dari  manipulasi  harga  yang dilegalisasikan.
Kontroversi  yang  muncul  terkait  tindakan  stabilisasi  harga  oleh  underwriter  menimbulkan pertanyaan penting dalam analisis hukum. Apakah tindakan ini mematuhi peraturan dan hukum pasar modal yang berlaku? Apakah tindakan stabilisasi harga dapat dikategorikan sebagai manipulasi harga yang dilegalisasikan, ataukah tindakan ini dianggap sah dan diterima dalam sistem pasar modal?
Penelitian tentang analisis hukum terhadap tindakan stabilisasi harga oleh underwriter menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan isu-isu kompleks ini. Dengan mengidentifikasi aspek hukum  yang  terlibat  dalam  tindakan  stabilisasi  harga,  penelitian  ini  akan  memberikan  pemahaman lebih  mendalam  tentang  apakah  tindakan  tersebut  sesuai  dengan  regulasi  pasar  modal  yang  berlaku atau  menimbulkan  pelanggaran  hukum.  Hasil  penelitian  ini  juga  akan  membantu  dalam pengembangan  kebijakan  dan  regulasi  yang  lebih  transparan  dan  efektif  dalam  mengatur  praktek tindakan stabilisasi harga oleh underwriter.
Dengan  memahami  secara  komprehensif  isu  hukum  terkait  tindakan  stabilisasi  harga, diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam  menjaga  integritas  dan transparansi  pasar  modal.  Implikasi  dari  tindakan  stabilisasi  harga  oleh  underwriter  dapat  menjadi panduan bagi regulator pasar modal dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kestabilan pasar  dan  melindungi  kepentingan  para  investor.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  memberikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  perusahaan  dan  lembaga  keuangan  dalam  merancang  strategi penawaran umum saham yang sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku.
Rumusan  masalah  berikut  dapat  dibuat  berdasarkan  informasi  latar  belakang  yang  telah diidentifikasi:  1)  Apa  yang  dimaksud  dengan  tindakan  Stabilisasi  harga  oleh  underwriter?  2) Bagaimana  bentuk  kejahatan  manipulasi  harga  di  pasar  modal?  3)  Bagaimana  analisis  hukum terhadap  stabilisasi  harga  oleh  underwriter  sebagai  tindakan  manipulasi  harga  yang  dilegalisasikan? Tujuan  studi  ditetapkan  sejalan  dengan  sebagaimana  rumusan  masalah,  sebagai  berikut:  1)  Untuk mengetahui  tindakan  stabiliasai  harga  oleh  underwriter,  2)  Untuk  mengetahui  bentuk  kejahatan manipulasi  harga  di  pasar  modal,  3)  Untuk  mengetahui  analisis  hukum  terhadap  tindakan  stabilisasi harga underwriter sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan.

## II. METODE PENELITIAN

## a. Jenis dan Fungsi Penelitian
Dalam  melakukan  pemecahan  masalah  terkait  artikel  digunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Studi  hukum  yang  mengkaji  sumber-sumber  informasi  sekunder  dikenal  dengan  nama penelitian  hukum  normatif  (Diantha,  2017).  Sedangkan  tujuan  dari  teknik  penelitian  hukum  yang berbentuk standar hukum ini juga berangkat dari perspektif internal.
Kajian  normatif  ini  berfungsi  untuk  memberikan  pembelaan  hukum  jika  terjadi  kekosongan, ketidakjelasan, atau kontradiksi dalam suatu norma.
b. Sumber Bahan Hukum
Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif ketika memilih sumber hukum yang di  gunakan.  Menurut  (Sunggono,  2013),  studi  hukum  yang  mengkaji  sumber-sumber  informasi sekunder seperti literatur atau statistik dikenal sebagai penelitian hukum normatif, berupa:
1. Bahan Hukum Primer Sumber hukum utama yang akan digunakan saat menulis makalah ini adalah:
a. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.04/2019  tentang  Stabilisasi  Harga  untuk Mempermudah Penawaran Umum.
b. Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
c. Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  yang  diambil  dari  artikel,  jurnal  dan  dari  internet  serta  website,  yang  dilakukan dalam upaya pengumpulan sumber bahan hukum tersebut
c. Teknik Pengumpulan Data.
Peneliti  menggunakan  tinjauan  literatur  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  untuk penelitian ini. Sumber data sekunder diambil dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang- undangan, dan sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan situs web.

## d. Analisis Data
Menganalisis data secara kualitatif, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, disusun secara sistematis, kemudian dinilai secara normatif agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tindakan Stabilisasi Harga oleh Underwriter
Stabilisasi merupakan salah satu tanggung jawab utama Underwriter dalam Penawaran Umum, selain  pemasaran  dan  pendistribusian  efek  dalam  Penawaran  Umum  Untuk  mempertahankan  nilai saham setelah Penawaran Umum Perdana, kemampuan Underwriter yang diakui dan kapasitas mereka untuk  berada  di  posisi  penting  dalam  Penawaran  Umum  Emiten  sangatlah  penting.  Selama  periode ini,  spekulator  sering  mencari  peluang  dan  biasanya  menjual  sahamnya  segera  setelah  Initial  Public Offering  (IPO).  Jika  terlalu  banyak  yang  menjual  saham  pada  waktu  yang  hampir  bersamaan  maka nilai  saham  di  bursa  efek  akan  bergerak  turun  hingga  di  bawah  harga  Penawaran  Perdana.  Pada keadaan  ini  lah  peran  Underwriter  untuk  mempertahankan  nilai  saham  sampai  harga  saham  naik sekali lagi yang mana Underwriter harus memiliki sumber daya untuk membelinya. Proses ini dikenal sebagai stabilisasi harga saham.
Karena mempengaruhi berapa banyak uang yang akan dikumpulkan emiten dan seberapa besar risiko yang akan diasumsikan oleh penjamin emisi, harga saham yang akan diterbitkan pada saat IPO merupakan keputusan penting bagi emiten dan penjamin emisi.  Jika lebih banyak saham  diterbitkan dengan harga per saham yang lebih tinggi, penerbit akan menerima lebih banyak uang. Jumlah uang yang  diterima  oleh  penerbit  dihitung  dengan  rata-rata  harga  per  saham  dan  jumlah  saham  yang diterbitkan.  Sering  ada  variasi  harga  antara  pasar  utama  dan  pasar  sekunder  sebagai  akibat  dari  dua sistem penetapan harga. Underpricing terjadi ketika harga saham yang ditetapkan saat IPO jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada hari  pertama perdagangan di pasar sekunder (Sartika, 2022). Di  sisi  lain,  overpricing  adalah  gejala  yang  terjadi  ketika  harga  pada  saat  IPO  jauh  lebih  besar daripada harga yang hadir pada hari pertama di pasar sekunder.
Indikatornya  mungkin  reputasi  penjamin  emisi.  Penjamin  emisi  profil  tinggi  lebih  optimis tentang  keberhasilan  penawaran  saham  yang  akan  dibeli  pasar.  Karena  keunggulan  jaminan  mereka, penjamin  emisi  yang  sangat  diakui  oleh  karena  itu  lebih  mungkin  untuk  siap  memberikan  biaya premium,  Dengan  demikian,  tingkat  underpricing  sederhana.  Investor  dikatakan  sangat mempertimbangkan  reputasi  penjamin  emisi  ketika  memutuskan  apakah  akan  membeli  saham perusahaan  atau  tidak.  Pengembalian  awal  berkurang  atau  berdampak  negatif  pada  underpricing semakin baik reputasi underwriter diketahui.
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 6/POJK.04/2019  (POJK)  tentang  Satabilisasi  Harga  untuk  Mempermudah  Penawaran  Umum, stabilisasi  harga  adalah  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat  Penawaran  Umum  untuk  melakukan penawaran guna mengakuisisi ataupun menjual saham yang bertujuan mempertahankan harga saham yang  bersangkutan  di  pasar  modal.  Underwriter  membeli  saham  dari  pasar  atau  lantai  perdagangan dan menyediakan (menjual) efek pada saat stabilisasi harga untuk menjaga harga pada nilai tertentu. Selain itu, stabilisasi bertujuan untuk memastikan alokasi pasar efek yang efisien.
Alhasil, seperti yang sudah disebutkan, investor yang membeli sekuritas yang ditawarkan juga bisa  mengetahui  siapa  yang  menjaminnya.  Jaminan  bahwa  investor  akan  memperoleh  capital  gain dianggap sebagai peranan Underwriter yang penting.

## 3.2 Bentuk Kejahatan Manipulasi Harga di Pasar Modal
Menjaga kontak yang baik dengan investor sangat penting bagi Emiten dan Underwriter. Selain itu,  capital  gain  membuka  jalan  bagi  koneksi  semacam  itu.  Jika  emiten  menerbitkan  lebih  banyak saham, seperti melalui rights issue, investor akan terus membelinya berkat koneksi yang positif. Jika investor  puas  dengan  capital  gain  dari  IPO,  mereka  mungkin  ingin  membeli  saham  tambahan  yang akan diterbitkan, yang sangat menguntungkan Underwriter.
Kenaikan harga pada saat pencatatan dapat terjadi untuk menghasilkan capital gain karena nilai saham  dipasarkan  dengan  harga  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  pasar  yang  sebenarnya  karena Emiten dan Underwriter menaikkan harga agar saham melonjak pada saat listing dan kemudian terus turun.  Investor  yang  berniat  mempertahankan  saham  tersebut  untuk  jangka  panjang  akan  dirugikan akibat manipulasi harga Emiten dan Underwriter dalam situasi ini.
Pada  kenyataannya,  pengalaman  nyata  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  bursa  efek  di  pasar modal  membuat  mereka  sangat  rentan  terhadap  berbagai  jenis  kejahatan,  yang  mungkin  memiliki dampak  negatif  yang  signifikan  terhadap  ekonomi  dan  stabilitas  suatu  negara  (Sitompul,  2004).  Hal ini dapat  terlihat pada bagaimana pasar modal telah berkembang  seiring dengan  kemajuan teknologi dan  informasi  di  era  globalisasi  ini.  Ternyata  konsekuensi-konsekuensi  tersebut,  Stabilitas  ekonomi dapat  terancam  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  terutama  di  proses  pengembangan sistem pasar modal yang adil dan tertib. Pada kenyataannya, setiap negara yang menjual sekuritas di pasar  modal  selalu  dalam  bahaya  dari  bermacam  tindakan  yang  dapat  membahayakan  sistem  yang wajar  dan  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  yang  bertindak  dengan  itikad  baik.  Untuk menghadapi  tindakan  negatif  atau  kejahatan  bahwa  di  bidang  pasar  modal  dapat  menghambat berkembangnya pasar modal yang adil dan tertib, hukum secara keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur  kehidupan  di  masyarakat  harus  dapat  berfungsi  sebagai  instrumen  pendukung  kegiatan pasar modal (Asri, 2019).
Manipulasi pasar adalah praktik beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanipulasi pasar untuk menciptakan persepsi yang salah atau tidak akurat tentang jual beli, kondisi pasar,  atau  haga  di  bursa  saham  (Cahyono,  2000).  Manipulasi  pasar  dapat  mengambil  berbagai bentuk, termasuk penyebaran informasi yang salah yang dirancang untuk mempengaruhi nilai saham yang diperdagangkan di bursa saham dan penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.
Manipulasi harga saham yang terjadi di gray market (transaksi semu) juga dapat dilakukan oleh Underwriter.  Investor  yang  membeli  dalam  transaksi  ini,  memberikan  keuntungan  kepada  mereka yang  mendapat  alokasi  IPO.  Investor  harus  berhati-hati,  karena  gray  market  kadang-kadang merupakan  skema  oleh  Underwriter  dan  sindikat  mereka  untuk  menipu  investor  agar  melakukan transaksi saat listing yang menyebabkan ada pergerakan harga saat listing.
Manipulasi  harga  merupakan  tindakan  yang  dilarang  berdasarkan  Pasal  91  Undang-Undang No.8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (UUPM).  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  individu  atau pihak  yang  berkegiatan  di  pasar  modal  tidak  diperbolehkan  melakukan  tindakan  dengan  niat  untuk menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan mengenai perdagangan, situasi pasar, atau harga efek di  Bursa  Efek.  Pasal  92  UUPM  juga  melarang  manipulasi  harga,  yang  menyatakan  bahwa  setiap individu,  baik  secara  individu  maupun  bersama-sama  dengan  pihak  lain,  tidak  diperbolehkan melakukan dua atau lebih transaksi efek, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk  mempengaruhi  pihak  lain  agar  membeli,  menjual,  atau  menahan  efek  sehingga  menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun.
Dalam Pasal 35 huruf e UUPM mengatur dengan jelas bahwa melarang Underwriter memiliki saham  dalam  rekening  Perusahaan  Underwriter  ataupun  rekening  pihak  yang  terafiliasi,  jika permintaan beli dalam penawaran umum berlebih guna menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Underwriter dengan nasabah terafiliasinya.
UUPM secara tegas melarang melakukam manipulasi harga dengan membuat keterangan yang tidak  benar  atau  menyesatkan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  93  dan  larangan  memanipulasi  harga melalui  transaksi  langsung  yang  diatur  dalam  Pasal  91  dan  92.  Meskipun  secara  umum,  manipulasi
harga  dilarang,  namun  ada  beberapa  keadaan  di  mana  pengecualian  dapat  diberikan,  seperti  dalam konteks stabilitas harga.
Adapun akibat hukum yang menurut UUPM dan PP No.45 Tahun 1995, sanksi yang dikenakan terhadap ketiga jenis penyimpangan yang dilakukan oleh penjamin emisi dalam tata cara  penawaran umum perdana tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 64 PP No. 45 Tahun 1995 mengatur lebih lanjut tentang  Pasal  102  ayat  (2)  UUPM  menjelaskan  sanksi  administratif  serta  sanksi  yang  disebutkan dalam  ayat  tersebut.  Sanksi  administratif  ini  dikenakan  terhadap  kategori  penyimpangan  yang meliputi  benturan  kepentingan  yang  disebabkan  oleh  pembagian  saham  oleh  penjamin  utama  dan penyimpangan  penjaminan  emisi  oleh  emiten  dan  penjamin  emisi.  Pelanggaran  yang  melibatkan manipulasi harga oleh penanggung dalam upaya menjaga kestabilan harga, akan tetapi denda sebesar Rp.  15.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah)  dan  pidana  penjara  berpotensi  10  tahun  diancam hukuman maksimal. Hal ini diatur dalam UUPM Pasal 104.
Surat Edaran OJK No.17 Tahun 2021 tentang Peraturan  yang  sama dan Peraturan OJK No.65 Tahun 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Yang Tidak Diotorisasi dan biaya ganti rugi pemodal di  bidang  pasar  modal  menjadi  landasan  hukum  (Balfas,  2006).  OJK  telah  melakukan  berbagai kegiatan,  antara  lain  pembentukan  dana  pencairan,  yang  mengembalikan  keuntungan  untuk menghentikan pelanggar mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hukum mereka.
Terdapat  beberapa  cara  untuk  melakukan  perlindungan  hukum  secara  preventif  bagi  investor. Salah  satunya  adalah  dengan  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  investor  melalui  penerbitan  aturan POJK oleh  OJK.  Selain  itu,  edukasi  mengenai  perlindungan  yang  diatur  dalam  undang-undang  OJK juga  menjadi  salah  satu  cara  penting.  Pengawasan  yang  diberdayakan  kepada  OJK  juga  merupakan langkah  penting  untuk  mengambil  tindakan  pencegahan  terhadap  kerugian  bagi  investor.  Untuk memberikan perlindungan lebih lanjut, layanan dan penyelesaian keluhan investor terkait manajemen risiko  juga  disediakan.  Panduan-panduan  yang  sesuai  dengan  peraturan  OJK  turut  diberikan  untuk membantu  investor.  Sosialisasi  juga  menjadi  bagian  dari  upaya  meningkatkan  literasi  ekonomi masyarakat,  yang  dijalankan  melalui  surat  edaran  OJK.  Selain  pendekatan  di  atas,  OJK  juga memberikan  teguran  kepada  pelaku  usaha  yang  dianggap  melanggar  peraturan  untuk  mengurangi risiko  kerugian  akibat  layanan  keuangan  yang  tidak  jujur  terhadap  masyarakat.  Lebih  lanjut, pengawasan  operasi  jual  beli  yang  diatur  dalam  UUPM  Pasal  3  Ayat  1  dan  Pasal  7  Ayat  2  juga menjadi salah satu cara lain dalam melindungi kepentingan investor.
OJK  memfokuskan  perlindungan  hukum  yang  dimiliki  masyarakat  sebagai  konsumen  dalam bentuk  perlindungan  represif.  Dengan  mengarahkan  penyedia  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan keluhan yang diajukan oleh investor yang merugi, implementasi diinginkan. Manipulator pasar tidak diragukan lagi dikenakan hukuman di bawah Perlindungan Hukum Represif, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: sanksi administratif, pidana, dan perdata. Manipulator pasar tidak diragukan lagi tunduk  pada  perlindungan  hukum  yang  represif,  yang  mencakup  tiga  kategori  sanksi  yang  berbeda: administratif, pidana, dan perdata. Investor yang ikut serta dalam manipulasi pasar dilindungi secara hukum  dengan  adanya  sanksi  tersebut  (Dewi,  2021).  Bagi  investor  yang  berhadapan  dengan  kondisi dan lingkungan di pasar saham, hal ini penting.
Pasal 29 peraturan perundang-undangan OJK meliputi pembuatan sarana pengaduan konsumen, sistem  pengaduan  konsumen,  dan  penyediaan  layanan  sebagai  fasilitator  penyelesaian  pengaduan konsumen  yang  mengungkap  kecurangan  dari  lembaga  jasa  keuangan.  Perlindungan  hukum  ini bersifat  represif.  Selain  itu,  sebagaimana  tertuang  dalam  undang-undang  OJK  pasal  30  tentang pembelaan  hukum,  perusahaan  jasa  keuangan  diberikan  kesempatan  untuk  kepentingan  internal. Sebab,  Untuk  tujuan  penyelesaian  pengaduan,  OJK  wajib  menindak  penyedia  jasa  keuangan.  dan gugatan  yang  diajukan  konsumen  guna  mendapatkan  ganti  rugi.  Hanya  publik  dan  organisasi  jasa keuangan  terkait  yang  diizinkan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  berdasarkan  Internal  Dispute Resolution  (IDR)  OJK.  Kemampuan  OJK  untuk  melakukan  gugatan  dalam  upaya  pengembalian asetnya merupakan urusan lain yang memerlukan perlindungan.

## 3.3 Analisis  Hukum  Terhadap  Stabilisasi  Harga  oleh  Underwriter  Sebagai  Tindakan  Manipulasi Harga yang Dilegalisasikan
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  POJK  Nomor  6/POJK.04/2019  (POJK) tentang  stabilisasi  harga  adalah  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat  Penawaran  Umum  untuk melakukan  penawaran  guna  mengakuisisi  ataupun  menjual  saham  yang  bertujuan  mempertahankan
harga saham yang bersangkutan di pasar modal. Underwriter menjual saham dan membeli saham dari lantai  perdagangan  selama  stabilisasi  harga  untuk  menjaga  pada  nilai  tertentu.  Tindakan  stabilitas harga  pada  hakekatnya  merupakan  tindakan  manipulasi  harga  yang  dilegalkan  sebagaimana  yang  di ataur dalam Pasal 94 UUPM yaitu tindakan stabilisasi merupakan manipulasi harga yang dikecualikan sebagai  tindakan  yang  melanggar  hukum.13  Underwriter  melakukan  tindakan  ini  karena  ada kemungkinan  bahwa  harga  di  Pasar  Perdana  pada  saat  pencatatan  dapat  naik  secara  berlebihan  atau turun ke tingkat rendah.
Saat  sekuritas  pertama  kali  membeli  di  bursa  saham,  stabilisasi  ini  dilakukan  di  masa  awal. POJK  Nomor  6/POJK.04/2019  Pasal  2  ayat  (2)  menentukan  syarat-syarat  dilakukan  nya  stabilisasi harga, yaitu:
1. Stabilisasi harga tidak dapat berbeda dengan harga resmi dalam Penawaran Umum
2. Stabilisasi  harus  berlangsung  selama  masa  penawaran  dan  tidak  diperbolehkan  untuk dilanjutkan melebihi periode tersebut
3. Rencana  atau  niat  untuk  melakukan  stabilisasi  harus  dijelaskan  secara  terbuka  dalam prospektus
4. Penjamin  Emisi  Efek  atau  Perantara  Pedagang  Efek  yang  menjual  atau  membeli  efek yang sedang dalam masa stabilisasi untuk kepentingan pihak manapun harus memastikan bahwa  pihak  tersebut  telah  menerima  atau  diberikan  kesempatan  untuk  membaca pernyataan  tertulis  bahwa  pembelian  dalam  rangka  stabilisasi  sedang  atau  telah dilakukan; dan
5. Sebelum  melakukan  stabilisasi,  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  harus  terlebih  dahulu memberikan  informasi  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  semua  agen  penjualan  efek,  dan masyarakat  pemodal  mengenai  jadwal  dimulainya  stabilisasi,  tanggal,  dan  waktu berakhirnya masa stabilisasi serta Penawaran Umum
Harga  saham bisnis  sejenis yang telah berhasil menyelesaikan penawaran  umum perdana  juga diperhitungkan saat menetapkan harga saham suatu perusahaan. Demikian pula, pendapatan dan cash flow  bisnis  yang  dinilai  pada  saat  penawaran  umum.  Harga  saham  dapat  dihitung  dengan membandingkannya  dengan  pendapatan  dan  rasio  price/earning  perusahaan  lain  yang  sebanding. Underwriter  juga  akan  memperhitungkan  tingkat  pertumbuhan  yang  diprediksi  perusahaan,  risiko bisnis,  stabilisasi  perusahaan,  dan  tujuan  setelah  penawaran  perdana,  yang  semuanya  merupakan variabel yang sangat subyektif.
Seluruh  kegiatan  dan  transaksi  yang  terjadi  di  Pasar  Modal  telah  di  atur  dalam  UUPM  dan  di awasi oleh OJK sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
a. stabilisasi  harga  adalah  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat  Penawaran  Umum  untuk melakukan  penawaran  guna  mengakuisisi  ataupun  menjual  saham  yang  bertujuan mempertahankan harga saham yang bersangkutan di pasar modal.
b. Penyimpangan  manipulasi  harga  di  pasar  modal  dapat  dilakukan  dalam  bentuk menciptakan gambaran semu pada harga efek di Bursa Efek,melakukan transaksi untuk menggerakan  harga  saham  dan  mempengaruhi  harga  efek  dengan  memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan.
c. Stabilisasi  harga  oleh  Underwriter  merupakan  tindakan  yang  dilegalisasikan berdasarkan  Pasal  94  UUPM  No.8  Tahun  1995  dan  dapat  dilakukan  selama  tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

## 4.2 Saran
Masyarakat  diharapkan  agar  terlebih  dahulu  untuk  memahami  proses  penawaran  harga  saham Pasar Perdana terutama pada proses stabilisasi harga sebelum melakukan transaksi di pasar modal dan lebih  mampu  mengukur  kondisi  pasar  dan  lebih  berhati  hati  saat  melakukan  transaksi  di  Pasar Perdana, Underwriter Efek harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Asri, J. (2019). kejahatan dalam bidang pasar modal di era globalisasi dan model hukum untuk menghadapinya. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 3 (3). Balfas, H. M. (2006). Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Tatanusa. Cahyono,  J.  E.  (2000). Strategi  &  Teknik  Meraih  Untung  di  Bursa  Saham,  Jilid  Satu .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Dewi,  I.  A.  C.  K.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Akibat  Praktik  Manipulasi  Dalam  Pasar Modal. Jurnal Analogi Hukum , 3 (3). Diantha, M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi TeoriHukum . Jakarta: Prenada Media Group cet 2.
Hatta,  E.  I.  &  A.  J.  (2010).  Analisis  Informasi  Penentu  Harga  Saham  Saat  Initial  Public  Offering. Jurnal Ekonomi Bisnis , 15 (1). Rahmah, M. (2019). Hukum Pasar Modal . Jakarta: Kencana.
Sartika,  D.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Underpricing  Saham  Pada  Initial  Public Offering  (IPO)  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2019,  Economics. Accounting  and  Business Journal , 2 (2). Sitompul, A. (2004). Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannhya . Bandung: Citra Aditya Bakti. Sunggono, B. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019. Undang-Undang No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan