## FILSAFAT POLITIK IBNU RUSYD
Halimatuzzahro halimatuzzahro11@gmail.com

## Abstract
During this time Ibn Rushd is known for his Aristotelian philosophy, he is also the greatest commentator on the works of Aristotle. In his political philosophy we will find different things, because in political philosophy he commented on the Republic rather than Aristotle’s Politics. In his political book which is a commentary of Plato’s Repub- lic namely a-arûri fi as-Siyâsah , Ibn Rushd has more in common with Plato than with Aristotle. Nevertheless, Ibn Rushd continued to use the demonstrative method he obtained from Aristotle as a guide in commenting on the Republic . In addition, Ibn Rushd’s political book is also born of the reality of government that he considered not good. This made Ibn Rushd’s political book not only an academic one, but a response to the political situation of his time. His great name as a Muslim philosopher and also a faqih is still clearly visible in his political work which has shari’ah nuances. His ability to make Shari’ah one of the foundations of good and right government made him different from the two Greek philosophers.

## Abstrak
Selama ini Ibnu Rusyd dikenal dengan filsafatnya yang beraliran Aristotelian, Ia juga merupakan komentator terbesar atas karya-karya Aristoteles. Dalam filsafat politiknya kita akan menemukan hal berbeda, karena dalam filsafat politik ia mengomentari Re- public bukan Politics Aristoteles. Dalam kitab politiknya yang merupakan komentar dari Republic Plato yaitu a-arûri fi as-Siyâsah, Ibnu Rusyd memiliki lebih banyak kesamaan dengan Plato dibanding dengan Aristoteles. Walaupun demikian, Ibnu Rusyd tetap menggunakan metode demosntratif yang ia dapat dari Aristoteles sebagai pegangan dalam memberikan komentar terhadap Republic. Selain itu, buku politik Ibnu Rusyd juga terlahir dari realita pemerintahan yang ia anggap tidak baik. Hal tersebut menjadikan buku politik Ibnu Rusyd bukan hanya merupakan komentar yang bersifat akademik saja, tetapi merupakan sebuah respon dari keadaan politik pada masanya. Nama besarnya sebagai seorang filsuf muslim dan juga seorang faqih masih terlihat jelas dalam karya politiknya yang memiliki nuansa syari’at. Kemampuannya untuk menjadikan syari’at sebagai salah satu pondasi pemerintahan yang baik dan benar menjadikannya berbeda dengan kedua filsuf Yunani tersebut.
Keywords : Political philosophy, Aristotle, Plato, Ibnu Rusyd.
Kata Kunc i: Filsafat politik, Aristoteles, Plato, Ibnu Rusyd.
80 Halimatuzzahro, Filsafat Politik Ibnu Rusyd

## A. Pendahuluan
Kajian yang membahas tentang Ibnu Rusyd telah banyak sekali dilakukan, hanya saja dari kajian tersebut, belum banyak yang fokus membahas pemikiran filosofis Ibnu Rusyd dalam ranah politik. 1 Ibnu Rusyd memang belum banyak dikenal sebagai seorang pemikir politik, karena selama ini ia lebih banyak dipotret sebagai seorang filosof, teolog dan faqih . Jika kita membaca dengan seksama filsafat politik Ibnu Rusyd, kita akan berpendapat bahwa ia sebenarnya memiliki filsafat politik yang runtut. Dalam bidang politik, Ibnu Rusyd menulis sebuah karya yang berjudul al-arûdri fi al-Siyâsah: Mukhtacar  Kitâb  al-Siyâsah  li  Aflâmûn yang  merupakan  komentar  dari  buku “Republic” karya Plato. Dalam ranah politik Islam, umumnya kita mengenal nama- nama seperti al-Mawardi, 2 Ibnu Abi Rabi’, 3 al-Maududi 4 dan lain-lain yang merupakan
1 Dewasa ini, ada beragam diskursus yang berkenaan dengan politik, diantaranya: ilmu politik, pemikiran politik, filsafat politik, teori politik, dan etika politik. Filsafat politik adalah aspek teoritis dari ilmu politik. Apabila ilmu politik berurusan dengan masalah aktual dan penjelasannya melaluin prosedur analisis empiris, filsafat politik berurusan dengan pokok konseptual yang merajut keseluruhan fenomena politik  di  berbagai  zaman.  Filsafat  politik  membahas,  misalnya,  asal-usul  konsep  kedaulatan  dalam kaitannya  dengan konsep-konsep  lain  seperti otoritas,  legitimasi,  kekuasaan  dan representasi.  Istilah “filsafat politik” kerap juga digantikan dengan istilah “filsafat politik” atau “teori politik”. Hanya saja, dalam arti tertentu, “filsafat politik” dapat juga diartikan sebagai bentuk “filsafat politik” yang  lebih abstrak, misalnya pembahasan konseptual tentang (atau “analisis logis” atas) kedaulatan, representasi, suara dan sebagainya. Namun yang lebih sering terjadi adalah penyamaan antara “filsafat politik” dan “filsafat politik”. Lihat selengkapnya  Martin Suyrajana, Sejarah Filsafat politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 4.
Dalam pengertian lain disebutkan bahwa filsafat politik merupakan refleksi kritis mengenai bagaimana sebaiknya kita mengatur kehidupan kolektif kita. sebagaimana yang diselenggarakan dalam lembaga- lembaga politik dan pranata-pranata sosial, seperti pemerintahan, sistem ekonomi dan pola kehidupan keluarga. Lihat Budiono dan Kusumohamidjono, Filsafat Politik Abad ke-21 (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), 10.
Pemikir klasik menanggap hubungan antara  “filsafat politik” dan “ilmu politik” bukan sebagai pemikiran antara  satu bidang penelitian  dengan bidang yang lain,  melainkan antara cara  dan tujuan. Contoh, filsufpolitik boleh jadi menganggap bahwa tujuan puncak negara adalah menciptakan lingkungan sosial dan kultural dimana setiap individu memiliki sarana material dan pendidikan untuk memaksimalkan potensi-potensinya. Tetapi bagaimana sarana-sarana mesti diseleksi untuk mencapai tujuan adalah ranah dari ilmu politik. Lihat Henry J. Schmandt, Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4- 6. Lain halnya dengan etika politik yang membahas filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Lihat FranzMagnis-Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 2016), 1.
2 Nama lengkap ilmuan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, hidup antara tahun 364 H atau 975 M sampai 450 H atau 1059 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengarunya dalam pemerintahan Abbasiyah. Dalam filsafat politiknya, menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Menurut a-Mawardi pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahlal Ikhtiyar atau orang yang berwenang memilih kepala negara, dan ahl-Imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Lihat selengkapanya Muhammad  Iqbal  dan Amin  Husein  Nasution, Filsafat  politik  Islam:  Masa  Klasik  Hingga  Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), 18.
3 Ibnu Rabi’ adalah seorang pemikir politik Islam yang hidup di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Perilaku Raja dalam Mengelola Kerajaan-kerajaan). Buku tersebut ia persembahkan kepada Mu’tashim, Khalifah Abbasiyah kedelapan
beberapa pemikir yang telah banyak menyumbangkan idenya dalam politik Islam. Masing-masing dari pemikir politik Islam tersebut memiliki pemikirannya sendiri tentang konsep pemerintahan, negara atau pun konsep pemimpin.
Komentar Ibnu Rusyd terhadap karya politik Plato terdengar janggal, pasalnya, Ibnu Rusyd dikenal sebagai seorang Aristotelian yang rasionalis empiris, tetapi dalam bidang politik justru tertarik dengan filsafat politik Plato yang dikenal sebagai filsuf yang  idealis utopis. Menurut Oliver Leaman, dalam masalah politik, Islam cenderung memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan Plato dibandingkan dengan muridnya Aristoteles. 5 Inilah titik perbedaan yang sangat penting antara filsafat politik Islam dan berbagai aliran politik yang berkembang di Eropa Kristen pada Abad Pertengahan. Pada umumnya, para falâsifah tidak terlalu kagum dengan Plato dibanding dengan muridnya Aristoteles yang dijuluki al-Syaikh al-Rais. Namun sebenarnya, sepanjang penafsiran kalangan Neoplatonis, Plato dan Aristoteles memiliki banyak kesamaan. Filsafat politik Plato luas didiskusikan hanya karena karya-karya politiknya mudah diakses. Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa alasan ia mengomentari Rapublic Plato hanya karena Politics Aristoteles belum sampai di tangannya. 6 Banyak falâsifah yang mencoba mendiskusikan karya politik Aristoteles, tetapi gagal. Oleh falâsifah buku  “ Republic ”  karya  Plato  lazim  dipandang  sebagai  kesimpulan  politis  dari Nicomachen Ethics karya Aristoteles. Menurut falâsifah, filsafat politik Plato yang tersusun secara lebih ideal lebih tepat diterapkan dalam konteks filsafat politik Islam. 7 Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa komentar Ibnu Rusyd terhadap Republic Plato bukan hanya merupakan sebuah komentar yang bersifat akademik saja. komentar Ibnu Rusyd tersebut sangat erat kaitannya dengan politik praktis ketika Maghrib dan Andalusia, karena di dalamnya terdapat kritik terhadap pemerintahan pada masa itu.
yang memerintah pada abad IX Masehi. Karena alasan inilah buku tersebut berisikan ide politik yang mendukung sistem monarki turun temurun Abbasiyah. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi’ berpendapat bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa banttuan yang lain, oleh karenanya manusia saling memerlukan. Bedanya, Ibnu Abi Rabi’ menambahkan pengaruh akidah dan agama dalam filsafat politiknya. Ia mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk berkumpul dan bermasyarakat dan tidak mampu mmenuhi kebutuhannya sendiri tanpa orang lain. Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI press, cet ke-5, 2011), 43-44.
4 Abu A’la al- Maududi dilahirkan di Aurangabad (sekarang termasuk daerah India), pada tanggal 25 September 1903 M. Ayahnya bernama Ahmad Hasan, seorang pengacara yang pernah belajar di Univer- sitas Aligarh. Pada tahun 1919 ayahnya meninggal dunia, dan oleh karenanya ia terpaksa meninggalkan bangku kuliahnya. Karir al-Maududi diawali dari bidang kewartawanan, yakni sejak ia berusia 15 tahun. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, Taj, yang terbit di Jabalpore. Karena prestasinya, setahun serikutnya ia diangkat menjadi pemimpin editor di sua surat kabar Muslim (1921-1923) dan surat kabar al-Jam’iyat-Ulum-i Hind (1921-1928). Lihat selengkapnya Muhammad Iqbal  dan Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam:  dari  Masa  Klasik  hingga  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), 168-169.
5 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, laih bahasa Musa Kazhim dan Arief Mulayadi (Bandung: Mizan, 2002), 140-141.
6 Raphl Lerner, Averroes on Plato’s Republic (New York, Cornell University Press, 1974), viii. Lihat juga Erwin Rosenthal, “The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd”, SOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol, 15, Nomor 2, 1953, 266.
7 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam, 140-141.
Ibnu Rusyd dengan corak filsafatnya yang bersifat rasional berupaya untuk merekonstruksi pemikiran keilmuan Islam, ini terlihat dalam usahanya mengomentari karya-karya Aristoteles dan pembelaannya terhadap filsafat. Dalam mengomentari karya Plato pun Ibnu Rusyd masih menggunakan metode demonstratif ala Aristoteles sebagai pegangan. Ibnu Rusyd adalah salah satu filsufyang berpendapat bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Pendapat tersebut disampaikannya dalam sebuah buku tipis yang berjudul Facl al-Maqâl fi mâ Baina al-Hikmah wa al-Syarî’ah min al-Ittishâl, dan juga sanggahannya terhadap kitab Tahâfut al-Falâsifah yang ditulis al-Ghazali. Hal ini menjadi penting dalam rangka memberikan argumen bahwa filsafat politik Islam tidak hanya bersifat divine tetapi juga merupakan bangunan pemikiran yang rasional. 8

## B. Ibnu Rusyd: Riwayat Hidup dan Karyanya
Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, adalah salah satu filsuf besar Islam yang lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 520 H/  1126  M.  Ibnu  Rusyd  berasal  dari  keluarga  terhormat  dan  terkenal  dengan keilmuannya. Kakek dan ayahnya adalah seorang qâi di Cordoba dan juga seorang faqih terkenal dari mazdhab Maliki. Ibnu Rusyd lahir empat tahun setelah khalifah Bani Muwahidun Muhammad bin Tumart meninggal dunia pada tahun 524 H. 9
Ibnu Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang memiliki ghirah besar dalam bidang keilmuan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang melapangkan jalannya menjadi seorang ilmuan. Namun faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilannya tidak lain karena kegeniusan dan ketajamannya dalam berfikir. Atas dasar itulah Ibnu Rusyd dapat menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra Arab dan lainnya. Hampir seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk belajar dan membaca. Menurut Abbas al-‘Aqqad, Ibnu Rusyd tidak pernah meninggalkan berfikir dan membaca kecuali pada malam ayahnya meninggal dan malam pernikahannya. 10
Ibnu Rusyd mempelajari ilmu kedokteran dari Abu Ja’far Harun dan Abu Marwan bin Jurbul al-Balnasi, sedangkan ilmu kalam ia pelajari dari Ibnu Thufail. 11 Pada masa
8 Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, untuk melihat Islam dari dekat dan untuk mendekatkan diri kepada Islam harus diketahui dasar-dasar yang menjadi prinsip hidup dalam dan bagi agama ini (the creative spirit and elements). Ia menuliskan bahwa Islam bukanlah kumpulan pemikiran yang bertebaran, berserak dan bercerai-berai, tetapi merupakan ajaran yang utuh tersusun rapi (complete fundamental concepts). Agama ini berbentuk kesatuan (uniform system) yang mengumpulkan segala bahan hidup, kehidupan  dan  penghidupan  yang  diperlukan  oleh  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Lihat  Fuad Mohd. Fachruddin, Filsafat Politik Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 6.
9 Abu al-Walid Ibnu Rusyd, Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittishal (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 1. Lihat juga Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filsufdan Filsafatnya (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 221. Lihat juga Hamadi al-Ubaidi, Ibnu Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyah (Beirut: Dar Fikr al-‘Arabi, 1991),  9. Lihat juga Tariq Suwaidan, Dari Puncak Andalusia terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015), 479.
10 Abbas  Mahmud  ‘Aqqad, Ibn  Rusyd ,  cet.  Ke-6  (Kairo:  Dar  al-Ma’arif),  19.  Lihat  juga    Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, 222.
11 Ada  yang  berpendapat  bahwa  Ibnu  Thufail  bukanlah  guru  dari  Ibnu  Rusyd,  karena  tingkat keilmuan yang dimiliki Ibnu Rusyd melaupaui kemampuan intelektuan Ibnu Thufail tetapi yang jelas,
hidupnya, Ibnu Rusyd pernah menjabat dua kali sebagai qâi , pertama ia menjabat qâi di Seville pada tahun 1169, kemudian menjadi qâ i al-qu at di Cordoba pada tahun 1171. 12 Ibnu Rusyd merupakan ‘sahabat’ dari gurunya Ibnu Thufail yang ketika itu menjabat sebagai tabib istana, itu terbukti ketika Ibnu Thufail yang sudah tua mengajukan permohonan kepada khalifah Abu Ya’qub Yusuf agar mengangkat Ibnu Rusyd untuk menggantikannya menjadi tabib istana. Walaupun Ibnu Rusyd sangat dekat dengan Ibnu Thufail, tetapi pengaruh mazhab isyraqi Ibnu Thufail tidak begitu banyak terhadap pemikiran ibnu Rusyd, justru pemikiran filsafat Ibnu Rusyd terpengaruh oleh filsafat Ibnu Bajjah. 13 Menurut Majid Fakhry, hal ini dikarenakan Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf yang memperkenalkan studi terhadap pemikiran Aristoteles di Andalusia, yang mana ke depannya Ibnu Rusyd banyak dikenal sebagai komentator handal Aristoteles. 14 Perjalanan  karir  Ibnu  Rusyd  tidaklah  mulus  dan  lancar.  Saat  permulaan pemerintahan Khalifah Ya’qub ibnu Yusuf (554 H- 595 H/ 1160 M-1199 M) yang menggantikan ayahnya, Yusuf Ibnu Muhammad ‘Abd al-Mukmin, ibnu Rusyd tetap menerima kehormatan dan jabatan. Akan tetapi pada tahun 1195 M ia dituduh kafir, diadili dan diasingkan ke Lucena dekat Cordoba serta dicopot dari segala jabatannya oleh khalifah. Fitnah yang dituduhkan kepada Ibnu Rusyd ini datang dari para ulama konservatif karena kecemburuan mereka terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Beruntung masa getir tersebut tidak berlangsung lama, hanya satu tahun. Pada tahun 1197 M, khalifah mencabut hukumannya dan posisinya dalam pemerintahan direhabilitasi kembali. Namun tidak lama setelah itu, pada tanggal 10 Desember 1198 M/ 9 Shafar 595 H Ibnu Rusyd menghembuskan nafas terakhirnya di Marakesh dalam usia 72 tahun. 15 Dalam hidupnya Ibnu Rusyd memiliki anak yang berprofesi sebagai seorang dokter ia bernama Abu Muhammad ‘Abd Allah. Selain menjadi dokter ia juga menguasai bidang manufaktur. Beberapa putranya yang lain tekun mendalami ilmu fikih dan bekerja di pengadilan Couer. 16
Walaupun Ibnu Rusyd memiliki kesibukan yang banyak di pemerintahan dan juga menjabat sebagai tabib istana, Ibnu Rusyd tidak pernah lupa untuk membaca dan menulis. Selama hidupnya, Ibnu Rusyd telah melahirkan karya-karya yang tidak hanya berkaitan tentang filsafat, tetapi Ibnu Rusyd juga memiliki tulisan dari beberapa subyek yang lain seperti, kedokteran, hukum, sastra dan lain-lain. Ibnu Rusyd terkenal sebagai
mereka merupakan sahabat. Lihat Hamadi al-Ubaidi, Ibnu Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyah (Beirut: Dar Fikr al-‘Arabi, 1991), 10.
12 Abu al-Walid Ibnu Rusyd, Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittishal (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 2.
13 Ibnu Bajjah ( ﺔﺟﺎﺑ ﻦﺑا ) atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh at- Tujibi bin Bajjah ( ﻎﻳﺎﺼﻟا ﻦﺑ ﲕﳛ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ) adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latin Avempace. Ia lahir di Zaragoza, tempat yang kini bernama Spanyol, dan meninggal di Fez pada 1138.
14 Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 1.
15 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filsufdan Filsafatnya (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 224.
16 Abu  Walid  Ibnu  Rusyd, Tahafut  al-Tahafut, terj.  Khalifurahman  Fath  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), 2-3.
84 Halimatuzzahro, Filsafat Politik Ibnu Rusyd
komentator handal dari Aristoteles, termasuk “ Politics ” karya Aristoteles. Jenis komentar ini terbagi menjadi tiga: komentar panjang (tafsir), komentar sedang (syarh), dan komentar pendek (jawami’) atau disebut juga pharaprase. 17 Komentar Ibnu Rusyd  yang  berbentuk jawami’ terdapat  pada  karya Aristoteles Physic,  the Metaphysic, De Anima, De Coelo dan Anletyca Posteriora. Ibnu Rusyd juga menulis beberapa  komentar  dari  buku De  Intellectu karya Alexander  dari Aprodisias, Metaphysics karya Nicolas dari Damaskus, Isagoge karya Porphyry dan Almajest karya Ptolemy. 18
Menurut Majid Fakhry, dalam bidang filsafat dan ilmu kalam, Ibnu Rusyd telah menulis buku trilogi yang hingga saat ini tidak ada habisnya untuk dikaji. Pada tahun 1180 ia menulis Tahafut al-Tahafut (Incoherence of the Incoherence) kurang lebih 69 tahun setelah wafatnya Imam al-Ghazali, yang mana buku ini lahir sebagai respon atas buku yang ditulis al-Ghazali yaitu Tahafut al-Falasifah (Incoherence of the Philosophers). Buku kedua dari trilogi ini adalah Fash al-Maqal fi ma Baina al- Hikamah wa al-Syari’ah min al-Ittishal (1178), buku ini lahir karena usahanya dalam mendamaikan antara filsafat dan agama, dan al-Kasyf ‘an Manahij al-Adillah (1179). Dalam bidang lain seperti kedokteran, Ibnu Rusyd telah menulis buku yang berjudul al-Kulliyat atau di Barat dikenal dengan Colligent. Tidak ketinggalan juga Ibnu Rusyd menulis beberapa kitab dari bidang hukum dan fiqh seperti al-Mustasyfa (Gist of Jurisprudence) dan Bidayat al-Mujtahid. 19 Selain yang telah disebutkan di atas, Ibnu Rusyd juga banyak menulis komentar dan interpretasi terhadap kitab-kitab ulama sebelumnya, serta beberapa kitab-kitab kecil lainnya.

## C. Kota Utama (Al-Madînah al-Fâilah) dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd
Pembahasan tentang kota utama (al-Madînah al-Fâilah) memang lebih identik dengan filsafat politik al-Farabi atau Plato. Selain kedua filsuf tersebut, Ibnu Rusyd juga menawarkan konsep negara ideal yang menurutnya baik untuk diterapkan. Menurut Richard Walzer, pemikiran politik pada masa awal memang terfokus kepada diskursus tentang negara ideal. Hanya saja, terkadang dalam diskursus ini tidak melihat kepada realitas dan masalah-masalah yang ada dalam negara, juga tidak membahas bagaimana seharusnya menjadikan suatu negara itu dapat bertahan. Biasanya para
17 Majid  Fakhry, Averroes:  His  Life,  Works  and  Influece (England:  Oxford,  2001),  3.  Dalam kitabnya Talkhis al-Siyasah Ibnu Rusyd menjelaskan perbedaan tiga jenis komentar ini. Pertama, Jawami’ atau  paraphrase  adalah  komentar  pendek  yang  di  pembicaraannya  berasal  dari  Ibnu  Rusyd  sendiri. Kedua, Talkhis atau komentar sedang dimana Ibnu Rusyd menuliskan beberapa paragraf dari perkataan Aristoteles  kemudian ia memberikan penjelasan dari pemahamannya sendiri. Contohnya seperti dalam kitab Repulik yang ditulis Plato, di awal ia menulis (Plato berkata) kemudian Ibnu Rusyd menjelaskan maksud  paragraf  tersebut,  setelah  itu  ia  memberikan  penjelasan  dan  solusi  atas  permasalahan  yan disampaikan tanpa menuliskan solusi tersebut berasal dari dirinya atau Plato. Ketiga, Syarh atau Tafsir dalam komentar ini Ibnu Rusyd menuliskan nash dari Aristoteles kemudian ia memberikan komentar dengan jelas dan panjang, dalam komentar ini is membedakan ide dari dirinya sendiri dan ide dari Aristoteles. Lihat Abu Walid Ibnu Rusyd, Talkhis al-Siyasah (Beirut: Dar al-Thali’ah, 1998),  9.
18 Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 3.
19 Ibid., 3-4.
pemikir politik hanya memberikan penilaian mereka tentang bentuk negara yang ideal menurut teori mereka sendiri, tidak terkecuali Plato dalam Republic- nya. 20
Ibnu Rusyd dan Plato memang tidak memberikan definisi dari negara ideal yang dimaksudkannya. Masing-masing pemikir tersebut dalam kitabnya memberikan konsep dan komponen-komponen yang membentuk suatu negara yang ideal dalam pandangan mereka. Dalam Republic Plato misalnya, hal pertama yang harus diterapkan di dalam negara ideal adalah konsep keadilan yang benar. Menurutnya, keadilan terwujud di dalam kota utama apabila masyarakat kota utama melakukan pekerjaan mereka masing- masing sesuai dengan spesialisasi mereka. Ibnu Rusyd juga memiliki definisi yang sama dengan Plato tentang keadilan. 21 Walaupun dalm filsafat politiknya Ibnu Rusyd mengomentari Republic Plato, tetapi ia masih menggunakan metode demonstratif Aristoteles sebagai pijakan.

## 1. Hubungan Etika dan Politik
Dalam pemikiran Plato (428-348 SM), kita menjumpai untuk pertama kalinya teori politik yang paling sistematis dalam sejarah pemikiran Yunani Klasik. Berbeda dari para pemikir politik sebelumnya yang kebanyakan hanya memberikan petuah komentar politik yang berserakan, Plato menghadirkan suatu visi politik yang integral dan komprehensif serta dilandaskan pada bangunan filsafat, mulai dari pendasaran antropologi filosofis sampai dengan pertimbangan metafisika. 22 Jika kita membaca dengan seksama pemikiran politik Ibnu Rusyd, kita akan berpendapat bahwa ia juga memiliki pemikiran politik yang runtut. Bahkan dalam bidang politik ia menulis sebuah buku yang merupakan komentar dari Republic karya Plato, sebagaimana Ibnu Rusyd menulis komentar untuk muridnya Aristoteles.
Dalam pemikiran politiknya, selain mengomentari Plato, Ibnu Rusyd memiliki kesamaan dengan Aristoteles dalam hubungan antara etika dan politik. Dalam bukunya a-arûri fi as-Siyâsah Ibnu Rusyd memberikan penataan yang sistematis terhadap ilmu politik serta hubungannya dengan bidang keilmuan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aristoteles, Ibnu Rusyd membagi ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia secara langsung, yaitu ilmu sebagai zat ilmu itu sendiri, seperti ilmu matematika, tekhnik, ilmu perbintangan, musik dan lain-lain. Sedangkan ilmu praktis, selain sebagai ilmu pengetahuan, ia juga mengandung tuntutan untuk melaksanakannya, jika tidak tercipta sebuah perbuatan maka ilmu tersebut tidak berarti. 23
20 Richard Walzer, “Aspects of Islamic Political Thought: al-Farabi and Ibnu Khaldun”, Oriens, vol. 16 Desember 1963, 40.
21 Muhammad Âbid al-Jâbiri, “Muqaddimah” dalam  Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 50.
22 Martin Suyrajana, Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 132.
23 Abu Walid Ibnu Rusyd, al-harûri fi al-Siyâsah: Mukhtashar Kitab al-Siyâsah li Aflâmûn, terjemah dari bahasa Ibarani ke dalam bahasa Arab oleh Ahmad Syahlân (Beirut: Markaz Dirâsât al-Wahdah al- ‘Arabiyyah, 1998), 72-73.
Politik dan etika termasuk ke dalam bagian ilmu praktis, 24 yang mana menurut Ibnu Rusyd, ilmu politik tidak dapat bediri sendiri, ia harus didasari dengan etika. Selanjutnya,  Ibnu Rusyd berpendapat bahwa dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa yang di dalamnya ada “kehendak” dan “upaya” manusia. 25 Sedangkan ilmu jiwa termasuk ilmu thabi’i yang realisasinya terlihat dalam diri seorang manusia, seperti: bahagia, sedih, marah dan lain sebagainya. 26 Kesimpulannya adalah ilmu thabi’i mendasari terbentuknya etika, dan etika mendasari terbentuknya ilmu politik.
Upaya Ibnu Rusyd yang menghubungkan etika sebagai ilmu yang membicarakan persoalan manusia dalam rangka menacapai kesempurnaan dengan ilmu politik yang membicarakan tentang negara dalam kaitannya dengan mencari bentuk ideal, merupakan langkah strategis dalam konsep pemikiran politik Ibnu Rusyd. Sebagaimana Plato, Ibnu Rusyd menggambar manusia sebagai minatur “negara”. Negara sendiri menurut Ibnu Rusyd bukan mengarah kepada buminya, tanahnya, tempatnya, ataupun bangunannya. Negara yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah penduduknya, masyarakatnya yang tidak dilihat dari wujud fisik saja, melainkan dilihat dari segi keberadaan mereka sebagai jiwa yang mencari kesempurnaan dalam masyarakat. Dengan demikian jelas terlihat bahwa etika merupakan  ilmu yang menggambarkan tentang jiwa dari seorang individu, dan negara merupakan ilmu yang menggambarkan tentang jiwa secara jama’ah . 27 Ibnu Rusyd juga menambahkan bahwa, jika penerapan keadilan terhadap satu individu merupakan suatu hal penting, maka hal itu juga menjadi penting bagi masyarakat. Karena individu dan masyarakat adalah satu kesatuan bahwa mereka adalah “manusia”.
Hubungan etika dan politik bukan hanya karena keduanya merupakan bagian dari ilmu teoritis, melainkan bahwa keduanya secara tidak langsung membahas tentang jiwa manusia. Jiwa manusia sendiri terbentuk dari tiga kekuatan, yaitu kekuatan akal yang terletak pada fikiran atau kepala, kekuatan amarah yang terletak pada hati, dan kekuatan nafsu yang terletak pada perut. Menurut Ibnu Rusyd, negara juga memiliki ketiga kekuatan ini. Pemimpin adalah kepalanya, prajurit merupakan kekuatan pertahanan, petani dan para pekerja sebagai kekuatan yang menyediakan alat untuk bertahan hidup. Maka, jika keutamaan akal ada di kepala, seorang kepala negara haruslah orang yang memiliki wawasan yang luas, yang pada akhirnya akan melahirkan
24 Ilmu  etika  membahas  cara  untuk  mengelola  jiwa  agar  sampai  kepada  tujuanya.  Tidak  jauh berbeda dengan ilmu politik yang membahas cara mengelola negara agara tercapai cita-cita bersama. Dalam hal ini etika dan politik sama-sama memiliki tujuan yang direalisasikan dalam hal praktis. Lihat Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 46.
25 Abu Walid Ibnu Rusyd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 46. Menurut Majid Fakhri, “kehendak” dan “upaya” manusia masuk ke dalam sub bagian etika yang pertama, dimana kedua  dasar ilmu praktis tersebut adalah material pembangun etika dan dikembangkan dari dalam jiwa. Sub bagian yang kedua dari etika Ibnu Rusyd menurut Majid Fakhry ialah diperlukan cara untuk mengembalikan pemahaman tentang etika tersebut tatkala ia melemah atau menghilang. Lihat Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 98.
26 Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah,
1998), 47.
27 Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah,
1998),  47.
kebijaksanaan. Dengan alasan inilah Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kepala negara baiknya adalah seorang pemikir atau filosof. 28 Kekuatan amarah dalam jiwa manusia adalah untuk membangkitkan keberanian, maka para prajurit dalam sebuah negara haruslah dapat membela dan mempertahankan negaranya. Terakhir adalah kekuatan yang membantu semua aspek di atas seperti petani, nelayan dan pedagang yang menghasilkan makanan dan barang untuk bertahan hidup. 29

## 2. Retorika Sebagai Jalan Politik Ibnu Rusyd
Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan suatu negara, untuk mewujudkan hal tersebut negara tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, begitu pula masyarakat memerlukan dukungan negara tempatnya bernaung. Masyarakat dan negara berjalan bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Manusia pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dan pemahaman yang berbeda tergantung tingkat pendidikan dan lingkungannya, hal ini berpengaruh terhadap metode untuk menanamkan arti kebaikan dalam masyarakat. Secara garis besar, ada dua metode yang digunakan untuk menanamkam pemahaman terhadap masyarakat, metode yang bersifat persuasif dan metode yang bersifat paksaan. Membujuk masyarakat dengan cara retorikal dan puitis merupakan cara yang disarankan Ibnu Rusyd. Hal ini juga sesuai dengan apa yang pernah diterapkan oleh Plato dalam bukunya Republic , karena metode burhan atau demonstratif hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja. 30
Metode persuasif yang telah dijelaskan di atas hanya berlaku bagi pemuda atau warga negara yang tumbuh dan besar dalam pengaruh lingkungan yang baik dan bijaksana, sedangkan untuk menerapkannya kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan sulit. Menanggapi hal tersebut menurut Ibnu  Rusyd jika berurusan dengan musuh atau orang yang tidak mempan dengan metode retorik dapat diterapkan metode kedua yaitu paksaan. 31
Menurut Ibnu Rusyd, ada dua fungsi yang terdapat dalam metode retorik dan puitis. Pertama,  untuk membangun opini masyarakat  sehingga memungkinkan tercapainya suatu kebaikan. Kedua, sesuai dengan yang terdapat dalam Republic
28 Menganggap filosof sebagai pemimpin negara yang ideal adalah salah satu kesamaan Ibnu Rusyd dengan Plato selain konsep tentang negara utama.
29 Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 48.
30 Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 106. Dalam Fasl al-Maqal, Ibnu Rusyd menjelaskan secara terperinci tiga metode yang digunakan dalam suatu dialog. Pertama, metode burhan atau metode demonstratif, yang terdiri dari premis-premis yang tidak terbantahkan. Metode pertama ini cocok diterapkan untuk sedikit orang seperti para filosof. Kedua, metode dialektik, metode berdialog secara kritis. Metode kedua ini cocok diterapkan untuk para teolog. Ketiga, retorik atau khitabah, metode ketiga ini cocok diterapkan kepada khalayak umum yang awam. Ibnu Rusyd dalam Paraphrase of the Republic menggati metode dialektika dengan metode puitis. Lihat selengkapnya Abu al- Walid Ibnu Rusyd, Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittishal (Kairo: Dar al- Ma’arif, 1972), 55-56. Lihat juga Michael Balustein, The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes’ Middle Commentary on Aristotele’s Rhetoric, dalam The Political Aspects of Islamic Philosophy (Amerika Serikat: Harvard University, 1992), 267.
31 Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 106.

## 88 Halimatuzzahro, Filsafat Politik Ibnu Rusyd
Plato bahwa retorika dan puisi dapat mengantarkan seseorang untuk menampilkan ciri-ciri kebaikan dan keindahan. 32

## 3. Karakteristik Pemimpin Menurut Ibnu Rusyd
Dalam kaitan politik dengan ilmu jiwa (yang melandasi etika) telah dijelaskan bahwa menurut Ibnu Rusyd seorang pemimpin seharusnya berasal dari kaum filosof. 33 Ia berpendapat, seorang pemimpin tidak diperkenankan memiliki kekayaan pribadi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan.
Selian itu, Ibnu Rusyd memeberikan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya adalah tidak mencintai ilmu pengetahuan, tidak suka mengumbar hawa nafsunya dan enggan untuk menumpuk harta berlebih. 34 Jika melihat kepada syarat-syarat pemimpin yang diajukan oleh Ibnu Rusyd di atas, beberapa di antaranya terkait dengan kritiknya terhadap pemerintahan yang akan kita bahas setelah ini. Seperti pada syarat ke lima dan ke enam, bahwa seorang pemimpin bukanlah seseorang yang suka mengumbar hawa nafsu dan menumpuk harta. Karena kedua sifat ini menjadi salah satu alasan terbesar jatuhnya suatu pemerintahan.
Selain itu, syarat yang pertama bagi seorang pemimpin adalah memiliki keilmuan yang mumpuni. Menurut Rosenthal, ilmu di sini bukan hanya ilmu politik, tetapi lebih mengarah kepada ilmu agama, khususnya dalam bidang fiqh. Penting bagi seorang pemimpin memiliki keilmuan lebih dalam bidang tersebut karena ia dituntut memiliki kemampuan untuk berijtihad. 35 Dengan demikian, Ibnu Rusyd berharap bahwa seorang pemipin kota utama dapat menegakkan sebuah politik yang berlandaskan syari’ah. Dalam a-arûri fi as-Siyâsah , Ibnu Rusyd menyejajarkan pengertian filsuf, raja, pembuat hukum (agama), dan imam. Ibnu Rusyd menyejajarkan imam dengan filsuf karena keduanya sama-sama seseorang yang ditiru dalam perbuatannya. 36

## D. Degenerasi Politik sebagai Kritik
Upaya Ibnu Rusyd dalam merekonstruksi pemikiran dalam khazanah keilmuan Islam jelas terlihat dalam usahanya mengkomentari karya-karya Aristoteles dan pembelaannya terhadap filsafat. Ibnu Rusyd adalah satu satu filsuf yang berpendapat bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Hal ini jelas disampaikannya dalam sebuah buku tipis yang berjudul Fasl al-Maqal fi ma Baina al-Hikmah wa al-Syari’ah
32 Michael Balustein, The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes’ Middle Commentary on Aristotele’s Rhetoric, dalam The Political Aspects of Islamic Philosophy (Amerika Serikat: Harvard Uni- versity, 1992), 270.
33 Abu Walid Ibnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 135.
34 bnu Ruysd, a-arûri fi as-Siyâsah, 137-138.
35 Rosenthal, “The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd”, 259.
36 Ibnu Rusyd, al-harûri fi al-Siyâsah, 136.
min al-Ittishal, dan sanggahannya terhadap kitab Tahafut al-Falasifah yang ditulis al-Ghazali.
Dalam bidang politik, Ibnu Rusyd mengulas buku Republic karya Plato. Ia melihat kelemahan utama karya politik Plato tersebut terletak pada metode dialektika ( jadali ) yang digunakannya. Sebagai gantinya Ibnu Rusyd menggunakan metode analitis ( tahlili ) dan struktural ( tarkibi ) yang lebih sesuai dengan metode demonstratif ( burhan ) ala Aristoteles. Menurut Atif al-‘Iraqi, kritik Ibnu Rusyd terhadap metode dialektika tersebut dilatarbelakangi oleh kepercayaannya terhadap dasar-dasar yang logis lagi meyakinkan dan tidak menerima yang lain. 37 Dia mengajak kita untuk menggunakan metode demonstratif dalam mempelajari masalah-masalah filsafat dan menganggap metode ini sebagai ukuran penialain yang benar dan selamat. Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa hikmah merupakan sebuah penalaran terhadap segala sesuatu sesuai cara-cara pembuktian demonstratif. 38
Jika dilihat dari aspek historis, kitab a-arûri fi as-Siyâsah yang ditulis Ibnu Rusyd dengan Republic karya Plato masing-masing lahir dari keadaan sosial-politik yang berbeda. Keadaan tersebut menjadikan realitas-sosial yang dipotret dalam masing- masing buku tersebut pun berbeda. Plato dalam bukunya mengacu pada realitas-sosial yang  terjadi  pada  kota-kota  Yunani  seperti Athena,  Sparta  atau  yang  lainnya. Sedangkan Ibnu Rusyd sendiri menjadikan realitas-sosial Arab-Islam menjadi sorotan. 39 Mungkin hal inilah menjadi alasan mengapa kedua pemikir ini menggunakan metode yang berbeda; Ibnu Rusyd dominan menggunakan metode demonstratif dan Plato menggunakan metode dialektika.
Paparan Plato tentang ragam bentuk negara adalah salah satu dari sekian pesona yang ada di dalam teks politik Plato. Pembahasannya dimulai dengan aristokrasi (pemerinatahan oleh orang-orang terbaik) sampai timokrasi (pemerintahan berdasarkan martabat), oligarki (pemerintahan oleh beberapa gelintir orang), demokrasi (pemerintahan rakyat), dan tirani (pemerintahan oleh penguasa zalim). Di antara kelima model pemerintahan ini, Plato memilih Aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. 40 Berbeda dengan Plato, Aristoteles dalam Politics- nya mengakui bahwa ada tiga bentuk pemerintahan yang benar dan tiga bentuk pemerintahan yang menyimpang. 41 Bentuk pemerintahan yang benar menurut Aristoteles adalah, Monarki, Aristokrasi dan pemerintahan konstitusional (politeia). Sedangkan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyimpang adalh, Tirani, Oligarki, dan Demokrasi.
37 Muhammad Atif al-‘Iraqi, Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd, alih bahasa Aksin Wijaya (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 49.
38 Fauzan, “Pemikiran Politik Ibnu Rusyd” , Kalam: Jurnal Studi Agama dan Filsafat ,  Vol. 9, Nomor 2, Desember 2015.
39 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama, alih bahasa Zamzam Afandi Abdillah (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), 247-248.
40 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, laih bahasa Musa Kazhim dan Arief Mulayadi (Bandung: Mizan, 2002), 141.
41 Martin Suyrajana, Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 164.
Setelah melihat bentuk-bentuk pemerintahan yang diakui dan yang menyimpang menurut Aristoteles, kita kemudian dapat melihat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Plato dan Ibnu Rusyd. Pertanyaannya adalah, apabila yang dikomentari Ibnu Rusyd adalah Politics Aristoteles bukan Republic Plato apakah ia juga akan mengikuti pembagian pemerintahan menurut Aristoteles? Perlu kita ingat bahwa walaupun Ibnu Rusyd mengomentari Republic Plato, ia tidak sepenuhnya menyetujui ide politik Plato, dengan kata lain bahwa Ibnu Rusyd juga memiliki pandangan sendiri dalam filsafat politiknya. Seperti yang dikatakan al-Jabiri pada “Muqaddimah” ad } -D } arûri fi as- Siyâsah bahwa ia menyebut Ibnu Rusyd sebagai partner Plato dalam menulis kitab politik tersebut. Bahkan, al-Jabiri berpendapat bahwa Ibnu Rusyd telah ikut andil dalam menulis sepertiga dari kitab politik tersebut. 42 Hal tersebut berarti bahwa jika ia mengomentari Politics Aristoteles sekalipun ia tetap memiliki pendapatnya sendiri yang ia yakini kebenarannya.
Dalam Commentary on Plato’s Republic, Ibnu Rusyd menunjukkan berbagai contoh kasus di Andalusia yang bisa dipakai sebagai bentuk-bentuk pengandaian dari ragam  organisasi  politik  yang  dikemukakan  Plato  di  atas.  Perubahan  bentuk pemerintahan yang terjadi di dunia muslim juga menjadi salah kritik Ibnu Rusyd terhadap pemerintahan kala itu. Kelima bentuk pemerintahan yang disebutkan di atas dapat mengalami pergeseran atau perubahan. Ibnu Rusyd, sebagaimana Plato mengatakan bahwa pemerintahan kota utama bisa saja berubah menjadi pemerintahan yang berbentuk timokrasi jika pemerintah atau pemimpinnya lebih mengejar kemuliaan atau derajat saja. Contoh yang terjadi di dalam dunia muslim adalah pada masa Mu’awiyah. Kekhalifahan yang dahulunya tidak mementingkan kehormatan atau kedudukan perlahan berubah menjadi timokrasi. 43
Hal yang serupa juga terjadi pada masa perintahan Dinasti al-Murâbithûn. Pada awal terbentuknya dinasti tersebut pemimpinnya menerapkan paraturan yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari’at pada masa Yusuf bin Tashfin (465 H/1073 M). Kemudian pada masa pemerintahan anaknya, pemerintahan tersebut berganti menjadi timokrasi disebabkan kecintaannya terhadap harta. Keadaan pun semkain parah ketika pemerintahan dipegang oleh cucunya, pemerintahan berganti menjadi pemerintahan yang hedonis, dan begitu seterusnya hingga pemerintahan tersebut digantikan oleh Dinasti al-Muwahidun (541 H). 44
Berangkat dari penjelasan Ibnu Rusyd tentang etika dan kaitannya dengan ilmu politik, ia dapat menjelaskan secara baik bagaimana peran pemerintah seharusnya. Negara menurut pemahaman Ibnu Rusyd adalah jiwa dan masyarakat yang hidup di
42 Suryajana, Sejarah Filsafat Politik Klasik, 202.
43 Âbid al-Jâbiri ,” Muqaddimah” dalam kitab al-arûri fî al-Siyâsah, 56.
44 Ibnu Rusyd berkata:
Ibnu Rusyd, al-harûri fi al-Siyâsah , 184.
dalamnya, bukan tanah, bangunan ataupun, buminya ataupun tempatnya. Kesejahteraan masyarakat adalah yang utama menurut Ibnu Rusyd. Bahkan Ibnu Rusyd adalah filsuf yang menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama bahkan dalam hal menjadi seorang pemimpin. Perempuan (jika ia menginginkan) dapat mengikuti perang bersama laki-laki. 45

## E. Kesimpulan
Ibnu Rusyd merupakan seorang filsuf muslim yang terkenal dengan pemikirannya yang sangat rasionalis. Pemikirannya banyak mengilhami kemajuan intelektual Barat, bahkan ia disebut-sebut sebagai seorang yang sangat berjasa atas kemanjuan yang dirasakan Barat saat ini. Cara berfikir Ibnu Rusyd yang sangat filososif dan sistematis mempengaruhi pemikirannya dalam ranah politik. Ibnu Rusyd tidak ingin pemikiran politik dalam Islam dipandang sebagai doktrin keagamaan saja, tetapi juga sebagai sebuah ilmu.
Ibnu Rusyd terkenal sebagai komentator handal untuk karya-karya Aristoteles, tetapi dalam bidang politik Ibnu Rusyd justru membahas secara terperinci pemikiran Plato. Dalam bukunya yang berjudul ad } -D { arûri fi as-Siyâsah yang merupakan komentar  terhadap karya Plato, Ibnu Rusyd memberikan beberapa kritik, seperti banyaknya bahasa kiasan yang digunakan Plato dalam bukunya yang bisa saja menjadikan karyanya tidak lagi bersifat filosofis. Tetapi Ibnu Rusyd mengapresiasi penjelasan Plato yang terperinci tentang macam-macam pemerintahan. Kitab politik Ibnu Rusyd juga hadir untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan di zamannya yang ia nilai telah melenceng dari tujuan bernegara yang benar.
Untuk  memulai  sistem  pemikiran  politiknya  yang  sistematis,  Ibnu  Rusyd mengawalinya dengan etika, serta kaitan politik dengan ilmu yang lain. Dari penjelasan tentang kaitan etika dan politik inilah, ia menarik asumsi bahwa persoalan politik adalah persoalan tentang kemanusiaan, bukan tentang negara dalam artian sebagai tempat, tanah atau bangunannya. Persoalan politik adalah persoalan kesejahteraan jiwa manusia yang ada di dalamnya, termasuk kebebasan masyarakat dalam memilih yang terbaik untuk mereka sendiri. 46 Satu hal yang membedakan Ibnu Rusyd dengan Plato dan
45 Ibid., 187-188 46 Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 110.
47 Masalah kebebasan manusia untuk memilih adalah topik klasik yang ramai diperbincangkan oleh para mutakallimun dalam bab af’al al-‘ibad . Apakah manusia bebas memilih perbuatannya sendiri dalam hal baik dan buruk, atau Tuhanlah yang menentukan perbuatan baik dan buruk mereka. Dalam hal ini terdapat dua aliran aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa semua hal yang dilakukan manusia yang berkenaan dengan baik dan buruk seseungguhnya telah ditentukan oleh Tuhan, manusia tidak dapat memiliki kemampuan untuk memilih. Manusia diibaratkan seperti bulu yang bertebangan. Sedangkan kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia sendirilah yang menciptakan kehendak mereka sendiri, Tuhan tidak berperan dalam menentukan perbuatan manusia. Kedua aliran ini terlihat ekstrim yang sama Jabriyah menafikan keehendak dan kemampuan manusia untuk memilih sedangkan Qadariyah menafikan kemampuan Tuhan untuk memberikan taqdir kepada manusia. Asy’ari dengan teori kasabnya berniat untuk memberikan jalan tengah, bahwa manusia memiliki kehendak dan kemampuan

## 92 Halimatuzzahro, Filsafat Politik Ibnu Rusyd
Aristoteles, bahwa keyakinannya terhadap konsep baik dan buruk yang telah ditentukan oleh Tuhan dengan jalan kenabian.
Selain itu, dalam beberapa hal Ibnu Rusyd memang memiliki kesamaan dengan Plato seperti definisi tentang keadilan, dan pemimpin kota utama. Tetapi dalam hal penggunaan metode sebagai analisis dalam filsafat politiknya, ia lebih mengutamakan metode demonstratif ala Aristoteles.

## Daftar Pustaka
Al-Ubaidi, Hamadi. Ibnu Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyah, Beirut: Dar Fikr al-‘Arabi, 1991. ‘Abid  al-Jabiri,  Muhammad. Tragedi  Intelektual:  Perselingkuhan  Politik  dan Agama, alih bahasa Zamzam Afandi Abdillah, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
Atif al-‘Iraqi, Muhammad. Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd, alih bahasa Aksin
Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
Balustein, Michael. The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes’ Middle Commentary on Aristotele’s  Rhetoric, dalam The Political Aspects of Islamic Philosophy, Amerika Serikat: Harvard University, 1992. Budiono dan Kusumohamidjono. Filsafat Politik Abad ke-21, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
Fauzan.  “Pemikiran Politik Ibnu Rusyd” , dalam Kalam: Jurnal Studi Agama dan Filsafat ,  Vol. 9, Nomor 2, Desember 2015. Fakhry, Majid. Averroes: His Life, Works and Influece, England: Oxford, 2001. Fachruddin, Fuad. Mohd. Filsafat Politik Islam , Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988. Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. Filsafat politik Islam: Masa Klasik Hingga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010. Ibnu Rusyd, Abu Walid. ad}-D{arûri fi as-Siyâsah , Beirut: Markaz Dirasat al-
Wahdah al-‘Arabiah, 1998.
_______, Abu Walid. Tahafut al-Tahafut, terj. Khalifurahman Fath, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
_______, Abu Walid. Talkhis al-Siyasah, Beirut: Dar al-Thali’ah, 1998.
_______, Abu Walid. Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittishal, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972.
Leaman, Oliver. Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, Terj. Musa
Kazhim dan Arief Mulayadi, Bandung: Mizan, 2002.
Lerner, Raphl. Averroes on Plato’s Republic ,New York, Cornell University Press, 1974. Magnis-Suseno, Franz, 2016. Etika Politik, Jakarta: Gramedia.
untuk  memilih  perbuatannya,  tapi  kehendak  manusia  ini  berada  di  bawah  kehendak  Tuhan.  Lihat selengkapnya Majid Fakhry, Averroes: His Life, Works and Influece (England: Oxford, 2001), 101-105.
Plato. Republic. Terj. Sylvester G. Sukur, Yogyakarta: Narasi, 2016. Rosenthal, Erwin, “The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd”, SOAS: Bulletin  of  the  School  of  Oriental  and  African  Studies,  University  of London, Vol, 15, Nomor 2, 1953. Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI press, cet ke-5, 2011. Suryajana, Martin. Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M, Tangerang: Marjin Kiri, 2016. Suwaidan, Tariq, Dari Puncak Andalusia terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015). Schmandt, Henry J. Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai  Zaman  Modern terj.  Ahmad  Baidlowi  dan  Imam  Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Zar, Sirajuddin. Filsafat Islam: Filsuf dan Filsafatnya, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.