## PELUANG REVITALISASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Dr. Bambang Suteng Sulasmono, M.Si sulasmonobambang@yahoo.com

## ABSTRAK
Sejak  kelahirannya  dasar  negara  Pancasila  selalu  berhadap-hadapan  dengan  paham kenegaraan  pesaing,  baik  yang  berasal  dari  luar  maupun  terlebih  lebih  yang  berasal  dari dalam negeri. Di tengah tahapan pengembangan budaya demokrasi sekarangpun Pancasila masih  terus  harus  bersaing  dengan  paham  kenegaraan  yang  bersumber  dari  kelompok keagamaan radikal. Oleh karena itu pengembangan demokrasi yang berlaku harus dibarengi dengan upaya revitalisasi nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup  bangsa  Indonesia.  Ada  dua  pendekatan  yang  perluditempuh  dalam  upaya  itu  yaitu pendekatan  struktural  dan  pendekatan  kultural.  Pendekatan  kultural  hendaknya  dilakukan untuk  menyemai  benih,  menumbuhsuburkan  dan  menjaga  kelestarian  nilai  nilai  Pancasila melalui  proses  pendidikan  dan  pembiasaan  (habituasi)  bagi  segenap  komponen  bangsa. Pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib  ditopang  oleh  penciptaan  struktur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
Kata kunci: revitalisasi nilai, Pancasila, pendekatan struktural, pendekatan kultural

## PENDAHULUAN
Selepas dari pemerintahan otoriter Orde Baru, bangsa Indonesia terus berproses dalam  perjuangan  demokratisasi  kehidupan  bernegara.  Sebagaimana  sudah  sering dikemukakan  banyak  pihak,  demokratisasi  itu  sesungguhnya  merupakan  proses  yang berkesinambungan.  Ada  empat  tahapan  proses  demokratisasi  yang  harus  dilewati, sebagai berikut ini.
(1) tahap pembusukan rejim otoriter, di mana rejim yang lama mengalami kebangkrutan akibat berbagai praktik penyimpangan (korupsi kolusi, nepotisme, dan sebagainya) di tubuh rejim itu sendiri.
(2) tahap  transisi  yang  merupakan  periode  penuh  ketidak-pastian  politik  yang  tinggi dengan resiko pembelokkan arah kembali ke pola rejim lama, walau disertai dengan berkembangnya benih-benih rejim baru
(3) tahap konsolidasi yaitu tahap di mana mulai terbentuk konsensus dasar di antara elit politik  mengenai  aturan  main  dan  lembaga-lembaga  demokratis  yang  hendak dijalankan di negara yang bersangkutan
(4) tahap  kematangan  tatanan  politik  demokratis  yang  ditandai  oleh  evolusi  budaya politik demokratis
Kini  bangsa  kita  telah  menjalani  tahapan  transisi  dan  konsolidasi.  Amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung empat kali mencerminkan terjadinya ‘konsensus dasar di antara elit politik mengenai aturan main dan lembaga-lembaga demokratis yang hendak dijalankan’ di negara ini. Namun harus diakui pula bahwa tarik menarik antara kekuatan lama dengan kekuatan baru masih terus menggejala, sehingga mengingatkan kita bahwa bangsa ini memang belum mampu melewati masa transisi sepenuhnya.
Seruan  berbagai  pihak  tentang  pentingnya  bangsa  ini  tetap  berpegang  teguh kepada “ common platform ” yang sudah disepakati bersama yaitu Pancasila dan Undang Undang  Dasar  1945  mengisyaratkan  bahwa  masa  transisi  ini  juga  diwarnai  oleh berkembangnya  tawaran  untuk  menggunakan platform hidup  bernegara  lain  di  luar Pancasila.  Tampak  bahwa  Pancasila  kini  tidak  saja  harus  berhadap-hadapan  dengan ideologi lain yang berasal dari luar yaitu kapitalisme, individualisme maupun sosialisme, namun juga harus bersaing dengan ideologi lain yang berasal dari khasanah kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri
Beberapa pertanyaan yang sering muncul sehubungan dengan upaya revitalisasi nilai-nilai  Pancasila  adalah  sebagai  berikut:  a)  Apakah  nilai-nilai  Pancasila  sebagai falsafah  bangsa  masih  hidup  dan  menghidupi  kalbu  setiap  manusia  Indonesia?;  b) Sudahkah nilai-nilai Pancasila berada pada lajur yang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita?; c) Sejauh manakah nilai-nilai Pancasila terimplementasikan secara yang integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?; Kemudian, d) Bagaimanakah metode,  formulasi  dan  sistematisasi  pengimplementasian  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?; serta e) Bagaimanakah peluang dan tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama dalam kerangka melaksanakan revitalisasi nilai- nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara?  (MPR  RI:  2016:  1).  Dari berbagai  pertanyaan  di  atas  penulis  sengaja  memilih  untuk  mencoba  menjawab pertanyaan  terakhir  yaitu  tentang  peluang  bagi  revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertimbangan dipilihnya pertanyaan itu adalah bahwa diduga kuat topik semaca, ini ini belum terlalu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang relevan. Lebih dari itu, pilihan topik itu juga dilandaskan pada satu pertimbangan mendasar yaitu bahwa peluang bagi revitalisasi nilai nilai Pancasila sesungguhnya sangat bergantung pada daya tahan nilai-nilai Pancasila dalam persaingan antar paham kenegaraan  yang terus berlangsung hingga saat ini. Sejalan dengan pandangan Alfian (1980)  yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi pokok sebuah ideologi yaitu (a) dimensi idealitas, (b) dimensi realitas dan (c) dimensi fleksibilitas, maka besar kecilnya atau bahkan ada atau tidaknya peluang bagi revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  sesungguhnya  sangat  tergantung  pada  keterpenuhan ketiga dimensi pokok ideologi tersebut dalam diri Pancasila itu sendiri dari masa ke masa. Oleh  karena  itu  tulisan  ini  hendak  dimulai  dengan  pemaparan  tentang  persaingan Pancasila  dengan  paham  kenegaraan  lain,  sebelum  kemudian  dipaparkan  peluang  bagi revitalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Sejak awal perumusannya Pancasila sesungguhnya sudah harus bersaing  dengan paham-paham kenegaraan lain. Dari sejarah perumusan Pancasila tampak bahwa sebagai paham kebangsaan Pancasila harus bersaing dengan paham kenegaraan lain yaitu Islam dan komunisme. Dalam perjalanan hidupnya – paling tidak sampai akhir tahun 1980-an - boleh dikatakan Pancasila juga selalu berada dalam posisi persaingan dengan dua paham kenegaraan, yaitu Islam  dan komunisme, dan selama masa Orde Baru juga dengan paham integralistik. Jika secara internal Pancasila harus bersaing dengan ketiga paham di atas maka  secara  eksternal  Pancasila  juga  sering  dipertentangkan  dengan  liberalisme  yang berakar pada individualisme, dan sosialisme.
Sebelum  Indonesia  merdeka,  aspirasi  politik  bangsa  Indonesia  tentang  dasar negara, utamanya perihal hubungan antara agama dan negara dalam negara yang hendak dibangun  terbelah menjadi dua. Pada satu sisi ada yang menginginkan penyatuan negara dan agama (Islam) ke dalam Negara Islam  Indonesia sebagaimana diaspirasikan antara lain  oleh  Partai  Syarikat  Islam,  dan  pada  sisi  lain  ada  yang  menginginkan  pemisahan negara  dengan  agama  sebagaimana  diaspirasikan  oleh  kelompok  nasionalis,  seperti diaspirasikan oleh Partai Nasional Indonesia  dan dalam batas tertentu juga oleh Partai Komunis Indonesia (Noer, 1983).
Oleh  karena  itu  dalam  proses  perumusan  sila  pertama  dasar  negara  Indonesia Pancasila,  rumusan  sila  yang  mengatur  hubungan  negara  dengan  agama,    sempat mengalami dua kali perubahan, dari “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” (versi Soekarno 1  Juni  1945),  menjadi  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya (versi Piagam Jakarta,  16 Juni 1945) dan kembali ke “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  (versi  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945).    Hal  itu  mencerminkan terjadinya  pergumulan  ideologis  di  antara  para  pendiri  bangsa  tentang  bagaimana sebaiknya hubungan negara dengan agama di Indonesia jika merdeka kelak. Keputusan akhir tentang sila pertama Pancasila itupun kuat nuansa fait acompli nya  karena tokoh- tokoh  Islam  terpaksa  mengalah  untuk  menerima  rumusan  itu  demi  keutuhan  negara Indonesia  yang terancam pecah akibat munculnya aspirasi untuk memisahkan diri dari utusan bangsa Indonesia di bagian timur. Menjadi dapat dipahami jika kemudian geraskan untuk  mengembalikan  rumusan  sila  pertama  Pancasila  ke  versi  Piagam  Jakarta  selalu muncul dari waktu ke waktu, sebagaimana ditunjukkan dalam sidang Konstituante 1957 – 1959, sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di awal Orde Baru (1966-1968),  dan  persidangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  selama  proses amandemen UUD 1945 di awal masa reformasi tahun 1999 (Subekti, 2008)
Momen-momen  tersebut  menunjukkan  bahwa  walaupun  kekuatan  politik  yang memperjuangkan  penyatuan  negara  dan  agama  mengalami  pasang  surut  kehidupan, namun  aspirasi  atau  cita-cita  itu  terus  bertahan  dari  masa  ke  masa,  dari  generasi  ke generasi.    Masyumi  dan  NU  sebagai  kekuatan  politik  Islam  merupakan  2  (dua)  dari  4 (empat) partai pemeroleh suara terbesar pada pemilu tahun 1955.  Masyumi pulalah, lewat tokohnya M. Natsir, yang gigih memperjuangkan prinsip penyatuan negara dengan agama dalam  siding-sidang  konstituante,  siding  pembentuk  Undang  Undang  Dasar  sebagai pengganti UUD S 1950, tahun 1957 -1959.  Hal semacam itu sangat dimungkinkan terjadi karena iklim politik  yang dikembangkan pada saat itu memang bernuansa liberal  yang amat  menghargai  kebebasan.  Keadaan  berubah  dratis  ketika  pemerintahan  Soekarno dengan  Demokrasi  Terpimpinnya  menjadi  sangat  represif  terhadap  siapapun  yang dipandang  sebagai  lawan  politiknya,  termasuk  Masyumi  yang  kemudian  dibubarkan karena  dianggap  terlibat  dalam  gerakan  PRRI/Permesta.  Rejim  Orde  Baru,  yang menggantikan  rejim  Soekarno,  juga  menerapkan  kebijakan  yang  tidak  kondusif  bagi kekuatan  politik  Islam  di  Indonesia.  Kebijakan  asas  tunggal,  yang  mewajibkan  semua partai  politik  berasaskan  Pancasila,  pelarangan  penggunaan  simbol-simbol  keagamaan sebagai  lambang  partai,  pengawasan  ketat  terhadap  wacana  kenegaraan  di  berbagai kelompok  masyarakat,  kebijakan  represif  terhadap  gerakan-gerakan  yang  dipandang
mengancam stabilitas negara, dan lain sejenisnya telah melahirkan reaksi yang beragam di kalangan Islam.
Dalam analisa Adnan (Budiman 1990) kekuatan Islam pada masa Orde Baru dapat dikategorikan  menjadi  tiga  kelompok  yaitu  (a)  kelompok  Akomodatif,  (b)  kelompok Idealis  Moderat,  dan  (c)  kelompok  Idealis  Radikal.  Kelompok  akomodatif  adalah kelompok  yang berpandangan bahwa  Islam tidak pernah memerintahkan pembentukan negara Islam, karena itu negara semacam itu tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Oleh karena  itu  kaum  muslim  tidak  perlu  berjuang  mewujudkan  negara  Islam.  Sebab  Islam mengubah  masyarakat  secara  budaya,  Islam  berkembang  bukan  karena  ideologinya melainkan karena budayanya. Jadi untuk mengubah masyarakat kaum muslim lebih tepat menggunakan  pendekatan  budaya  ketimbang  pendekatan  ideologis,  yang  memerlukan kekuasaan.  Mereka  menerima  Pancasila  sebagai  asas  tunggal.  Kelompok  Idealis Modernis juga menerima Pancasila, namun mereka berpandangan bahwa selain agama, Islam adalah juga ideologi. Mereka berupaya memperluas kesadaran kaum Muslim agar memahami  bahwa  Islam  bukanlah  sekedar  agama  melainkan  juga  ideologi.  Sedang kelompok  Idealis  Radikal  berjuang  dengan  pendekatan  yang  lebih  progresif.  Mereka menentang  negara  dalam  dakwah-dakwah  yang  menggugah  emosi  massa.  Mereka menolak  penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas,  dan  tidak  percaya  pada pernyataan-pernyataan penguasa yang menjamin bahwa Pancasila tidak akan menggusur peran agama. Tindakan kaum idealis radikal akhirnya terwujud dalam berbagai kekerasan politik, seperti pembajakan pesawat Woyla, kasus GPK Warsidi Lampung, kasus Tanjung Priok dll.
Berakhirnya  pemerintahan  Suharto  di  tahun  1998  menjadi  titik  tolak  bangkit kembalinya kekuatan politik Islam. Menjelang pemilu 1999, bermunculan partai politik dengan  identitas  Islam.  Marijan  (2010)  misalnya,  mencatat  tak  kurang  dari  28  partai bercorak Islam, namun hanya 21 partai Islam yang dapat ikut pemilu 1999 dan kemudian menjadi  8  partai  pada  pemilu  tahun  2004.  Sama  seperti  pada  masa  lalu,  partai  partai politik berlabel Islam tersebut juga tidaklah tunggal. Fealy 2001 (dalam Marijan, 2010) misalnya  membedakan  antara  partai  Islam  yang  masuk  kategori    “ formalist  Islamic parties ” dan yang masuk kategori “ pluralist Islamic parties ”.  PPP, PBB dan PKS adalah partai  partai  yang  masuk  dalam  kategori  formalis,  sedang  PAN  dan  PKB  masuk  ke kategori pluralis.  Jika PPP dan kawan-kawannya berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam  ke  dalam  perundang-undangan  dan  kebijakan-kebijakan  negara,  maka  PKB  dan PAN lebih berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam kontkes negara-bangsa Indonesia  yang  plural.  Kelompok  formalis  itu  sendiri  sebenarnya  masih  bisa  dipilah menjadi  kelompok  “ moderate  formalist  Islamic  parties ”  ,  semacam  PPP  dan  “ radical formalist Islamic parties ” semacam PKS dan PBB.
Kevin  Evans  (sebagaimana  telah  dimodifikasi  oleh  Pratikno,  2007)  memetakan partai-partai politik dewasa ini sebagai berikut:
Tampak bahwa pemetaan Evan di atas, khususnya untuk partai-partai Islam cukup sejalan dengan kategorisasi yang dikemukakan oleh Fealy di atas.
Disamping partai politik Islam, lahir pula kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan berbasis agama. Kelompok kepentingan  yang telah lama adaseperti Muhammadiyah dan NU terlibat dalam pembentukan partai baru yaitu PAN dan PKB. Di samping  itu  muncul  kelompok-kelompok  baru  seperti  DI/NII,  Jama’ah  Islamiyah  (JI), Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI),  Fornt  Pembela  Islam  (FPI),  Forum  Komunikasi Ahlu  Sunnah  wal  Jamah  (FKAWJ),  dan  Hizbut  Tahrir  (HT).  Marijan  (2010) menggambarkan  sikap  politik  kelompok-kelompok  Islam  radikal  tersebut  sebagai berikut:
Sikap Politik Kelompok Islam Radikal Kelompok Syariah Komprehensif Negara Islam Khalifah Demokrasi DI/NII Ya Ya Tidak Tidak Jamaah Islamiyah Ya Ya Ya Tidak MMI Ya Ya Ya Tidak FPI Ya Tidak Tidak Ya FKAWJ/LJ Ya Tidak Tidak Tidak Hizbut Tahrir Ya Ya Ya Tidak
Sumber: Kacung Marijan (2010)
Keenam  organisasi  di  atas  memang  kecil  massa  pendukungnya,  namun  mereka sangat  aktif  dalam  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  mereka.  FPI  aktif menyuarakan  penegakkan  hukum  Islam,  terlibat  dalam  pengegerebekan  tempat-tempat maksiat,  di  DKI,  dan  tempat-tempat  lainnya.  FKAWJ  terlibat  langsung  dalam  konflik antar agama di daerah-daerah konflik semacam Maluku dan Poso. Sedang JI merupakan organisasi  yang  sejumlah  anggotanya  terlibat  aksi  terorisme  bukan  saja  di  Indonesia namun  juga  di  Asia  Tenggara.  Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  masa  ke  masa Pancasila selalu diperhadapkan kepada berbagai paham kenegaraan pesaing. Oleh karena
itu  revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  bukanlah  hal  yang  mustahil,  walaupun  juga  bukan merupakan  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Dari  ketiga  dimensi  ideologi  Pancasila, aspek idelaitas Pancasila tentu tak diragukan lagi.

## Peluang dan Upaya Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila
Pancasila  memiliki  bangunan  nilai-nilai  yang  dapat  menjawab  lima  persoalan dasar dalam hidup bernegara yaitu: (a) bagaimana hubungan antara negara dan agama di negara Indonesia, (b) bagaimana hubungan antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia,  (c)  apakah  hakikat  negara  yang  hendak  didirikan  itu,  (d)  siapakah  pemilik kedaulatan  dalam  negara  dan  bagaimana  melaksanakannya,  serta  (e)  apakah  tujuan negara yang hendak didirikan itu. Dari dimensi fleksibilitas, fakta bahwa Pancasila masih tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia hingga saat ini secara tidak membuktikan daya lentur  ideologi  Pancasila.  Oleh  karena  itu  tantangan  terbesar  dalam  upaya  revitalisasi nilai-nilai  Pancasila  sesungguhnya  adalah  bagaimana  memperkuat  dimensi  realitas ideologi Pancasila. Wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila harus benar-benar mampu ditampakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari waktu ke waktu.
Usaha untuk mewujudkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  harus  dilaksanakan  melalui  dua  pendekatan  komplementer  yaitu    (1) pendekatan  kultural  dan  (2)  pendekatan  struktural.  Pendekatan  kultural  hendaknya dilakukan untuk menyemai benih, menumbuhsuburkan dan menjaga kelestarian nilai nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan (habituasi) bagi segenap komponen bangsa,  terlebih-lebih  generasi  muda  agar  semakin  kuat  komitmen  kebangsaannya, semakin  kuat  penghayatan  mereka  sebagai  sebuah  “ imagined  community ”  yang dipersatukan  oleh  keragaman  yang  ada.  Upaya  kultural  itu  juga  sekaligus  untuk memerangi beberapa kendala revitalisasi nilai-nilai Pancasila  yang kita hadapi yaitu : (a) kuatnya in-group  feeling di  kalangan  suku-suku  bangsa,  (b) etnosentrime, dan  (c) eksklusivisme . Perasaan in-group yang kuat di kalangan suku-suku bangsa pada satu sisi memang  bernilai  positif  namun  pada  sisi  lain  dapat  menimbulkan  sikap  pengutamaan segala  sesuatu  yang  menyangkut  sukunya  secara  berlebihan  sehingga  menghambat perwujudan kesetiaan terhadap negara secara nasional. Etnosentrime adalah paham  yang memandang  kebudayaan  suku  bangsanya  sebagai  yang  terbaik  sementara  kebudayaan suku  bangsa  lain  dianggap  rendah.  Sikap  semacam  ini  jelas  tidak  mendukung  upaya integrasi  nasional  yang  mensyaratkan  adanya  kesediaan  dari  setiap  pihak  untuk  saling menghargai  dan  menghormati  kekhasan  atau  ciri  khas  pihak  lain.  Etnosentrisme  juga dapat mendorong lahirnya eksklusivisme, atau paham menutup diri. Eksklusivisme akan melahirkan  sikap  eksklusif  atau  menutup  diri  dari  lingkungan  sekitar  dan  hanya mengembangkan kehidupan di dalam kelompoknya sendiri.
Pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib ditopang oleh penciptaan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dewasa ini, sesudah lebih dari 15 tahun kita berada pada masa transisi, tampak bahwa Indonesia telah berhasil melewati dua dari tiga tahapan mewujudkan demokrasi, yaitu “ façade democracy ”, dan “ electoral democracy ” guna  menuju  “ full  democracy ”  (Haynes  2001,  dalam  Erb  dan  Sulistyanto,  2010). Karakteristik  dari  rejim façade  democracy adalah  bahwa  walau  dalam  negara  itu
dijalankan  pemilu  secara  regular,  namun  pemilu  itu  sendiri  sangat  dikendalikan  oleh pihak  penguasa,  dan  dalam  rejim  itu  militer  memainkan  peran  penting  dalam mengendalikan  “ law and order ”, di mana hak-hak asasi manusia tidak dipandang penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Gambaran  seperti  itu  mengingatkan  kita pada praktik kehidupan bernegara bangsa Indonesia semasa Orde Baru. Demokrasi yang diberi label Pancasila pada waktu itu hanya demokrasi seolah-olah (Suseno, 1995), karena walau  pemilu  dilaksanakan  secara  rutin  5  tahun  sekali    namun  kebanyakan  pemilu  itu berlangsung dengan penuh kecurangan, dikontrol ketat oleh penguasa, di  mana militer menjalankan  fungsi  “ screening ”  bagi  setiap  orang  yang  hendak  dicalonkan  menjadi pejabat  publik  (Lidle,  1992,  Weathrebee,  2001;  Suryadinata,  2002).  Peran  dominan militer dalam kehidupan politik semasa Orde baru juga sudah banyak dicatat oleh para ahli  (Crouch,  1978;  Sundhausen,  1986;  dan  Britton,  1996),  sedang  rekam  jejak pelanggaran atau paling tidak pengabaian hak asasi manusia oleh rejim Orde baru juga dapat kita temukan dalam banyak pustaka.
Karakteristik  rejim electoral  democracy adalah  terdapatnya  aturan-aturan  dan regulasi tentang penyelenggaraan pemilu demokratis yang benar-benar terlaksana dalam praktik  kehidupan  bernegara.  Di  samping  itu  dalam  rejim  ini  terdapat  pula  perhatian terhadap proses penegakkan hukum. Hal yang membedakan antara electoral democracy dengan full  democracy adalah  jika  dalam electoral  democracy baru  sebatas  prosedur- prosedur  pemilu  yang  benar  benar  menjamin  hak-hak  individu  dan  partisipasi  mereka dalam proses pemilu, maka dalam full democracy seluruh upaya penyelenggaraan negara benar-benar dipusatkan untuk menjamin hak-hak individu dan partisipasi mereka dalam proses politik dan urusan public, di mana penyelenggara negara benar-benar menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
Seusai  pemerintahan  rejim  Orde  baru  bangsa  Indonesia  telah  berupaya  untuk mewujudkan komitmen menjalankan sistem pemerintahan demokratis. Hal itu antara lain diwujudkan  melalui  pelaksanaan  pemilu  kompetitif  multipartai;  jaminan  dan perlindungan  atas  kebebasan  pers,  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul;  penyingkiran militer dari arena politik praktis, dan pelaksanaan desentralisasi secara luas. Lebih lanjut, pada  tahun  2004  mulai  dilaksanakan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung, serta tahun 2005 mulai dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses  dan  hasil  pemilu  tahun  1999  dan  2004  mendapat  apresiasi  positif  dari  banyak pihak. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai tahapan sebagai rejim electoral democracy .
Akankah  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia  terus  melaju  ke  tahapan full democracy ? Haynes 2001 (Erb dan Sulistyanto, 2010) mencatat bahwa paling tidak ada delapan  hambatan  yang  dapat  menghadang  proses  menuju full  democracy yaitu:  a) dominasi  eksekutif  yang  eksesif , b)  sistem  sosial-politik  patrimonial  baru , c)    korupsi tingkat  negara  yang  serius , d)  partai-partai  politik  yang  lemah  dan  tidak  stabil , e) pelemahan  atau  kooptasi  kekuatan civil  society ,  f)  pembelahan  etnis/keagamaan  yang serius, g) kemiskinan yang menyebar secara luas , dan h) iklim internasional yang tidak mendukung . Dari  kedelapan  penghambat  tersebut  bangsa  Indonesia  mengahadapi persoalan akut di bidang pemberantasan korupsi. Hasil survey Transparency International
(2011) mendudukkan Indonesia sebagai negara terkorup keenam di dunia. Untuk tahun ini, berdasarkan hasil survey nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah 2,2. Nilai ini sejajar  dengan  negara  Azerbaijan,  Kamerun,  Irak,  Etiopia,  Liberia  dan  Uzbekistan. Peringkat  Indonesia  tergolong  lebih  baik  dibandingkan  Paraguay,  Somalia,  Sudan, Angola,  Nigeria,  Kongo,  Kenya,  Haiti,  dan  Myanmar. Sementara,  untuk  negara  yang dianggap paling bersih dari korupsi adalah Islandia dengan nilai indeks 9,7. Partai-partai politik  belum  mampu  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan  bahkan  menjadi  wahana pengembangan  sistem  sosial  politik  patrimonial  baru.  Memang  tidak  terjadi  kooptasi terhadap  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  ( civil  society ),  namun  sebaliknya beberapa organisasi civil society yang tumbuh dan berkembang selama masa transisi ini justru  sering  merusak  tatanan  demokrasi  yang  hendak  dibangun  melalui  berbagai tindakan  anarkis.  Lebih  dari  itu,  kini  juga  telah  tumbuh  dan  berkembang  beberapa organisasi civil society yang sejatinya memang anti sistem demokrasi (Marijan: 2010). Kebebasan yang berkembang sejalan dengan proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan  bernegara  selama  ini  juga  membawa  dampak  iringan  intensnya  konflik  antar suku/kelompok  maupun  penganut  agama.  Kemiskinan  belum  juga  mampu  dikurangi secara signifikan oleh pemerintah. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras seluruh elemen bangsa ini jika memang berkehendak untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang penuh. Itu berarti diperlukan adanya upaya pendalaman demokrasi atau deepening democracy. Berbagai kajian terhadap transisi demokrasi di Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur menunjukkan bahwa kelangsungan atau daya tahan demokrasi amat dipengaruhi oleh  berlangsung  atau  tidaknya  proses  peningkatan  mutu  demokrasi  dari  konsepsi minimalis,  demokrasi  prosedural,  menuju  bentuk  yang  lebih  substantif  dari  politik demokratis, demokrasi substansial (Anderson ed, 1999;   Przeworski et al, 1996; Linz & Stephan,  1996).  Gejala  demikian  umumnya  disebut  sebagai  proses  pendalaman demokrasi ( deepening democracy ).
Wong  (2003:235)  memahami  pendalaman  demokrasi  sebagai proses sosial, ekonomi  dan  politik  yang  berlangsung  sepanjang  waktu.  Pendalaman  demokrasi  tidak berakhir  dalam  dan  pada  dirinya  sendiri.  Di  sini arah  perubahan amat  ditekankan. Penekanan  pendalaman  sebagai  sebuah proses ini  memberi  pengertian  mengenai  apa yang  menandai  adanya  pendalaman  demokrasi.    Roberts  (1998:3),  menyatakan  bahwa pendalaman  demokrasi  memiliki  sekaligus  konotasi  prosedural  dan  substantif  dalam berdemokrasi. Karena itu pendalaman demokrasi bisa dipahami sebagai proses di mana politik progresif atau politik baru menjadi bagian penting dari agenda politik utama yang dijalankan pemerintah dan masyarakat.
Menurut  Fung  and  Wright  (Pratikno  2007) deepening  democracy perlu berlangsung dari dua sisi: sisi negara dan sisi masyarakat. Dari sisi negara, deepening democracy ,  adalah  pengembangan  dua  hal,  pertama,  pelembagaan  mekanisme (institutional  design)  penciptaan  kepercayaan  semua  aktor  politik  di  daerah  yakni masyarakat  sipil,  masyarakat  politik  (partai  politik)  dan  tentu  saja  negara  atau state apparatuses (birokrasi,  alat  keamanan  negara).  Kedua,  pengembangan  penguatan kapasitas administratif-teknokratik yang mengiringi pelembagaan yang telah ditetapkan. Dari  sisi  masyarakat, deepening  democracy, merujuk  pada  pelembagaan  keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas politik formal di tingkat local state .
Dalam  tataran  riil,  setidaknya  ada  tiga  dimensi  yang  menandai  berlangsungnya pendalaman  demokrasi  (Wong,  2003).  Pertama,  dimensi sosio-legal atau institusionalisasi  hak-hak  politik ,  yang  merujuk  pada  gagasan  hak  asasi  manusia, martabat manusia dan kesetaraan manusia. Ini meliputi antara lain perluasan kesetaraan hak suara, perluasan peluang yang sah secara hukum (ruang legal) bagi masyarakat untuk berserikat  dan  berkumpul,  serta  perluasan  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam berbagai  tingkatan  proses    politik.  Pendalaman  demokrasi  mengupayakan  dan mengkodifikasikan  secara  legal  penghargaan  hak  asasi  manusia  lintas  kategori  sosial, tanpa pandang bulu terhadap kelas sosial, agama, etnisitas, gender dan berbagai kategori sosial  lainnya.  Kebijakan  politik  dirancang  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  dan mengatasi  terjadinya  diskriminasi  terhadap  individu  dan  kelompok-kelompok  sosial, mempromosikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta menanamkan sikap yang menghargai keragaman atau kebhinekaan.
Kedua,  dimensi  ekonomi,  yang  merujuk  pada  distribusi  dan  alokasi  sumber- sumber  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Masyarakat  umumnya  mengharapkan  bahwa dimulainya pemerintahan demokrasi akan menghantar mereka pada terwujudnya keadilan sosial ekonomi yang lebih besar (Przeworski, 1999:10).  Karena itu, adanya redistribusi ekonomi  dan  inovasi  kebijakan  sosial  merupakan  hal  amat  penting  yang  menandai berlangsungnya pendalaman demokrasi (Kapstein & Mandelbaum Ed, 1997; Chalmers et al., 1997; Weyland, 1996 dalam Wong 2003). Reformasi kebijakan sosial, yang memiliki dimensi  ekonomi  lebih  umum,  juga  merupakan  tanda  berlangsungnya  pendalaman demokrasi. Reformasi demikian ditandai oleh berlangsungnya perluasan tanggung jawab pemerintah  (katimbang  mengandalkan  mekanisme  pasar)  dalam  mendistribusikan keuntungan-keuntungan  ekonomi  dan    mengalokasikan  sumber-sumber  yang  langka  / terbatas.    Termasuk  dalam  hal  ini  berlangsungnya  perubahan  kebijakan  kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.
Ketiga, dimensi politik, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Dalam  hal  ini,  pendalaman  demokrasi hakikatnya  merupakan  upaya  mempertimbangkan  kembali  negara  sebagai  arena  bagi berlangsungnya  perundingan  dalam  pembuatan  keputusan  ( deliberative  decision making ). Menurut Chalmers et al (1997, dalam Wong 2003), hal ini merupakan garansi bahwa  hak  partisipasi  politik  yang  dijamin  oleh  hukum  ( de  jure )  benar-benar  dapat diwujudkan  dalam  praktik  partisipasi  politik  secara  nyata  ( de  facto ).  Jadi,  singkatnya, dalam dimensi politik, pendalaman demokrasi berarti perubahan dalam proses politik dan pembuatan  kebijakan.  Dalam  hal  ini,  tingkat  pengaruh  aktor  di  luar  aparat  pemerintah dalam  menentukan  pembaruan  agenda  kebijakan,  serta  sejauh  mana  pembuatan keputusan  pemerintah  telah  diambil  melalui  konsensus  katimbang  pembebanan,  itu semua  mengindikasikan  sejauh  mana  tingkat  pendalaman  demokrasi  sekaligus kebermaknaan partisipasi dan representasi politik.

## Penutup
Dari  uraian  singkat  di  atas  dapatlah  ditarik  beberapa  simpulan  tentang  peluang revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
a) Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukanlah hal  yang mustahil, walaupun juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, karena tantangan terbesar dalam upaya revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila  sesungguhnya  adalah  bagaimana  memperkuat dimensi realitas ideologi Pancasila.
b) Usaha untuk mewujudkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan melalui dua pendekatan komplementer yaitu  (1) pendekatan kultural dan (2) pendekatan struktural. Pendekatan kultural hendaknya dilakukan untuk menyemai benih, menumbuhsuburkan dan menjaga kelestarian nilai nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan (habituasi) bagi segenap komponen bangsa,
c) Pendidikan  dan  pembiasaan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  wajib  ditopang  oleh  penciptaan  struktur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  upaya  pendalaman demokrasi  ( deepening  democracy )  yang  mencakup  (a)  dimensi sosio-legal atau institusionalisasi hak-hak politik , yang merujuk pada gagasan hak asasi manusia, martabat manusia dan kesetaraan manusia;  (b) dimensi ekonomi, yang merujuk pada distribusi  dan  alokasi  sumber-sumber  yang  terdapat  dalam  masyarakat;  dan  (c) dimensi politik, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  Z,  .1990.  Islamic  Relegion:  Yes,  Islamic  Ideology:  No!  Islam  and  the  State Indonesia; dalam Arief Budiman (ed) State and civil Society In Indonesia ; Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University
Alfian. 1980. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Kumpulan Karangan ; Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
Anderson, Lisa (ed).1999. Transition to Democracy .  Columbia University Press.
Bourchier,  D  &   J.  Legge  (eds).  1994. Democracy  in  Indonesia:   1950s and   1990s ;   Centre  for  Southeast  Asian  Studies,  Monash  University,  Clayton, Victoria.
Budiardjo, M. 1980. Dasar-Dasar Ilmu Politik ; Jakarta: Gramedia
Erb, M. & Sulistyanto. P. 2009. Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) ; Singapore: ISEAS Publishing.
Goodwin.B. 1985. Using Political Ideas .New York:John Wiley & Sons
Heuken SJ, Yulia Gunawan, H.E. Sinaga & A. Hadi. 1988. Ensiklopedi Populer Politik Pembangun an Pancasila ; Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
Linz,  Juan  &  Stephan,  Alfred.1996. Problems  of  Democratic  Transition  and Consolidation. John Hopkins University Press.
Macridis,  R.C.1986. Contemporary  Political  Ideologies ;  Boston:  Little,  Brown  and Company
Marijan,  Kacung.  2010. Sistem  Politik  Indonesia.  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde Baru ; Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Noer, Deliar. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik ; Rajawali, Jakarta.
Pratikno, 2007. Mengelola Modal Politik untuk Pendalaman Demokrasi . ?; ?
Przeworski, Adam et al., “What Makes Democracies Endure?” Journal of Democracy, Vol 7. No. 1, 1996.
Suseno, F.M. 1995. Mencari Sosok  Demokrasi.  Sebuah Telaah Filosofis ; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Wong,  Joseph,  “Deepening  Democracy  in  Taiwan” Pacific  Affairs ,  Vol  76,  No.  2, Summer 2003.