## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## BAGAIMANA OPEN GOVERNMENT DITERAPKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH?

## (Sebuah Analisis dengan Menggunakan Soft Systems
Methodology ) Premilasari 1 Sadu Wasistiono 2 Hadi Prabowo 3 Hyronimus Rowa 4 Alma’arif 5
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia 1,2,3,4,5
Jalan Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Alamat email koresponden: almaarif@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  the  aspects  of  open  government  in  regional development  planning  and  analyze  the  ideal  development  planning  in adopting aspects of open government. This research design uses a qualitative approach  with  Soft  Systems  Methodology  (SSM).  Data  analysis  technique using  CATWOE  analysis  (Customer,  Actor, Transformation,  Weltanschaung, Owner, and Environment). The results of this study indicate that 1) Regional development  planning  has  naturally  adopted  aspects  of  the  OG,  namely participation, transparency, and collaboration but have not been carried out intentionally (by design) so that the determination of the activity program in the RAPBD is not in accordance with the results of the Musrenbang; 2) There is  a  guarantee  of  transparency  in  every  development  planning  process  and the  maximization  of  the  use  of  ICT  is  a  requirement  for  the  adoption  of  OG aspects  in  ideal  development  planning.  This  study  also  recommends conducting special research related to OG and enrichment of the concepts of participation and transparency.
Keywords: Transparency;  Sof  System  Methodology;  Local  Development Planning.

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek open government dalam perencanaan pembangunan daerah dan menganalisis perencanaan pembangunan yang ideal dalam mengadopsi aspek-aspek open government .

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Desain  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  Soft Systems  Methodology  (SSM).  Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan analisis  CATWOE  (Customer,  Actor,  Transformation,  Weltanschaung, Owner, dan Environment). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)  Perencanaan  pembangunan  daerah  sudah  secara  alamiah  telah mengadopsi  aspek-aspek  dari  OG  yaitu  partisipasi,  trnasparansi,  dan kolaborasi  namun  belum  dilakukan  secara  sengaja  ( by  design )  sehingga penetapan  program  kegiatan  dalam  RAPBD  tidak  sesuai  dengan  hasil musrenbang;  2)  Adanya  jaminan  transparansi  dalam  setiap  proses perencanaan  pembangunan  dan  maksimasi  penggunaan  TIK  menjadi syarat  diadopsinya  aspek-aspek  OG  dalam  perencanaan  pembangunan yang ideal. Penelitian ini juga merekomendasikan dilakukannya penelitian khusus terkait OG dan pengayaan konsep partisipasi dan transparansi.
Kata  kunci: Transparansi, Soft  Systems  Methodology, Perencanaan Pembangunan Daerah

## PENDAHULUAN
Perkembangan paradigma administrasi publik sejak awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Wilson dengan Old Public Administration hingga New Public  Governance  melahirkan  perubahan  pada  pola  interaksi  antara masyarakat  dengan  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  (Osborne, 2006:2).  Perubahan  pola  interaksi  tersebut  ditunjukkan  dengan  semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap akses pemerintahan. Salah satu yang berkembang adalah konsep Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008:3;  Emerson  &  Nabatchi,  2015:5),  konsep  Governing  by  Network (Goldsmith & Eggers, 2004:24), dan konsep Open Government (Lathrop & Ruma, 2010:21; McDermott, 2010:11; Obama, 2009).
Open  Government  sebagai  salah  satu  konsep  yang  berasal  dari paradigma New Public Governance berkembang dan dikenal sejak Presiden Amerika  Serikat  yaitu  Barrack  Obama  memperkenalkannya  pada  pidato kenegaraannya (Lathrop, D & Ruma, 2013). Perkembangan konsep tersebut diakibatkan tingginya tuntutan masyarakat Amerika Serikat untuk terlibat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terbentuk Open Government Partnership (OGP) dalam sidang umum PBB diinisiasi oleh delapan negara, salah satunya Indonesia (Hendrawan, 2019).
Pada tataran praktek, Open Government secara internasional melalui Global  Open  Data  Index  menetapkan  15  (lima  belas)  aspek  yang  dinilai keterbukaannya,  yaitu  1)  Government  Budget;  2)  National  Statistic;  3) Procurement;  4)  National  Laws;  5)  Administratives  Boundaries;  6)  Draft Legislation;  7)  Air  Quality;  8)  National  Maps;  9)  Weather  Forecast;  10) Company Register; 11) Elections Results; 12) Locations; 13) Water Quality; 14)  Government  Spending;  dan  15)  Land  Ownership  (“Data  Open Government,” 2021).
Tabel 1. Global Open Government Data Peringkat  Negara % 1 Taiwan 90 2 Australia 79 2 Britania Raya 79 5 Kanada 69 5 Finlandia 69 17 Singapura 60 51 Thailand 34 dst 61 Indonesia 25 Sumber: (“Data Open Government,” 2021)
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  inisiator  OGP,  masih  termasuk dalam  kategori  negara  yang  tidak  terbuka  (non-open  state)  dengan keterbukaan 25 persen, masih berada dibawah Singapura dan Thailand di Asia  Tenggara.    Global  Open  Data  Index  menyebutkan  bahwa  Indonesia hanya  terbuka  pada  bidang  statistic  nasional,  peraturan  perundang- undangan,  dan  anggaran  pemerintah,  tetapi  masih  tertutup  pada  aspek yang lainnya (“Data Open Government,” 2021). Diantara data yang belum terbuka tersebut, aspek kualitas udara, kualitas air, hasil pemilihan umum,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat sulit untuk diakses (Nunuk Febrianingsih, 2012).
Tahun 2018, Indonesia membentuk Open Government Indonesia (OGI) yang mewajibkan setiap daerah melakukan reformasi administrasi dengan transparansi  data  penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  masyarakat (“Open Gov. Indones.,” 2021). OGI mewajibkan setiap daerah otonom dalam hal  ini  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  melakukan  reformasi  sector  public dengan  membuka  data  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akan bermuara  pada  tingginya  inisiatif  pemerintah  daerah  untuk  melakukan inovasi  sebagai  respon  dari  tuntutan  masyarakat  yang  tinggi  (“Open  Gov. Indones.,” 2021). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini setiap daerah otonom berkewajiban  untuk  menyediakan  data  yang  terbuka  dan  dapat  diakses oleh masyarakat termasuk data-data yang masih dianggap “sakral” untuk dipublikasikan seperti data keuangan dan perencanaan pembangunan.
Setengah  decade  sebelum  ditetapkannya  OGI  sebagai  program nasional,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  telah  mengeluarkan  kebijakan OG untuk kabupaten/kota hingga desa dalam wilayah Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan adanya kesatuan data  terkoneksi  mulai  dari  desa  hingga  provinsi  yang  dapat  diakses  oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Sumber lain menyebutkan bahwa diantara  sekian  banyak  kabupaten/kota  di  Indonesia,  Kabupaten  Bekasi dan Kota Bekasi adalah daerah yang mendapatkan bimbingan khusus dari Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  melakukan  open  data melalui perwujudan smartcity (Leski Rizkinaswara, 2018:15).
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Obama  dalam  orasi  kemenangan keduanya  bahwa  OG  dicirikan  atas  adanya  partisipasi,  kolaborasi  dan transparansi dalam  penyelenggaraan pembangunan (Lathrop, D & Ruma,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
2013:5).  Dilansir  dari  situs  berita  lokal  yang  mengatakan  bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi setidaknya menjadi daerah di Provinsi Jawa Barat yang paling banyak mendapatkan pengaduan  masyarakat ke Komisi Informasi  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  sebanyak  37  (tiga  puluh  tujuh)  kali pada  tahun  2018  (Admin,  2020).  Substansi  dari  laporan  tersebut  adalah sulitnya  masyarakat  mendapatkan  informasi  khususnya  dari  Dinas Pembangunan  dan  Bina  Marga  terkait  perencanaan  dan  penggunaan anggaran. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memperbolehkan setiap warga negara  untuk  memperoleh  informasi  public  dari  badan  public  diluar informasi yang dikecualikan.
Sementara  pada  substansi  penyediaan  informasi  melalui  penyediaan situs  resmi  pemerintah  daerah  dalam  rangka  transparansi,  Pemerintah Kabupaten Bekasi masih mengalami permasalahan internal. Tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi mengakibatkan bagian Humas Sekretariat Daerah dan  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  berselisih  terkait  pengelolaan  situs pemerintah daerah (Mahmud, 2019). Hal ini bertentangan dengan konsep transparansi  Obama  mengingat  pengelolaan  Website  sebagai  instrument transparansi  peneyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dituntut  adanya profesionalisme  operator  dan  organisasi  pengelolanya  (G.  Lee  &  Kwak, 2012:3; Obama, 2009).
Selain  itu,  dalam  aspek  perencanaan  pembangunan,  Kabupaten Bekasi masih memiliki masalah tersendiri utamanya dalam pembangunan perdesaan.  Adanya  Dana  Desa,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana Pembangunan mengakibatkan objek pembangunan di desa memiliki lokasi yang  sama.  Sementara  disisi  lain,  terdapat  desa  atau  bagian  desa  yang sama  sekali  tidak  terbangun.  Hal  ini  dikarenakan  Musrenbang  yang dilakukan di Kecamatan hanya dihadiri oleh kalangan elit desa dan sangat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sedikit masyarakat desa (Berita, 2020). Akibatnya adalah terdapat 20 desa kumuh  yang  kondisinya  masih  kumuh,  padahal  anggaran  pembangunan yang  digelontorkan  cukup  besar  yakni  sekitar  60,2  miliar  setiap  tahun. Akhirnya,  terdapat  desa  yang  surplus  pembangunan  dan  disisi  lain  ada desa  yang  tidak  tersentuh  pembangunan  daerah.  Hal  ini  bertentangan dengan  yang  diungkapkan  oleh  Batty  dkk  bahwa  database  yang  baik menjadi faktor dalam pembuatan kebijakan public (Batty et al., 2012:5).
Open Government dianggap sebagai instrumen transparansi data oleh pemerintah agar dapat diakses oleh masyarakat luas (Bearfield & Ann O’M. Bowman, 2016; da Cruz et al., 2016; Florini, 2007; Grønbech-Jensen, 1998; Worthy et al., 2017; Yang et al., 2015), Peningkatan partisipasi masyarakat dalam  pemerintahan  (Essa,  2018;  S.  Y.  Lee  et  al.,  2019),  akuntabilitas kinerja  pemerintah  kepada  masyarakat  (Baltador  &  Budac,  2014),  dan stimulasi  terciptanya  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  swasta termasuk  NGO  (Abu-Shanab,  2015;  G.  Lee  &  Kwak,  2012).  Bahkan (Hansson  et  al.,  2015)  mengungkapkan  bahwa  penelitian  terkait  Open Government  saat  ini  lebih  kepada  transparansi  data  dengan  sedikit mengungkapkan  aspek  demokrasinya  yaitu  kolaborasi  dan  partisipasi. Penelitian  mengenai  Open  Government  telah  dilakukan  oleh  peneliti  dari berbagai fokus dan disiplin ilmu.
Tabel 2. Penelitian terdahulu terkait Open Government
Studi Tema Open Government Participation in Open Government Transparency in Government Collaboration in Government ICT/Computer Review (Hansson  et al., 2015; McDermott, 2010;  Nam, 2016) (McDermott, 2010; Nam, 2016)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1422
Studi Tema Open Government Participation in Open Government Transparency in Government Collaboration in Government Social Science  (Bearfield  & Ann O’M. Bowman, 2016; da Cruz  et  al., 2016; Grønbech- Jensen, 1998;  Yang et al., 2015) (Essa,  2018; S.  Y.  Lee  et al., 2019; Wirtz  et  al., 2017) (Bearfield & Ann O’M. Bowman, 2016; da Cruz et  al.,  2016;
Grønbech-
Jensen,  1998; Worthy  et  al., 2017;  Yang  et al., 2015) (Wirtz  et  al., 2017) Information Science (Florini, 2007; McDermott, 2010;  Yang et al., 2015) (Florini,  2007; McDermott, 2010;  Yang  et al., 2015) (Abu-Shanab, 2015;  G.  Lee & Kwak, 2012) Economic Science (da  Cruz  et al., 2016) (Baltador & Budac,  2014; da Cruz et al.,
2016)
Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2022.
Tabel 2 menunjukkan penelitian terkait open government pada umumnya berasal  dari  kajian  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  termasuk  ilmu informasi.  Sementara  pakar  yang  meriset  OG  dari  aspek  administrasi  publik hanya  membahas  secara  umum  akan  aktivitas  pemerintahan  yang  terbuka, belum fokus kepada mekanisme perencanaan pembangunan. Dengan demikian pertanyaan  dalam  studi  ini  adalah  bagaimana  aspek-aspek  Open  Government diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah?

## METODE PENELITIAN
Soft  System  Methodology  (SSM)  menurut  (Jackson,  2001)  tepat  untuk melihat  masalah  yang  kompleks  dan  tidak  terstruktur,  berbeda  dengan  hard system  yang  tepat  mengatasi  masalah  yang  telah  terdefenisi  dan  terstruktur

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan  baik.  Studi  ini  memilih  open  government  sebagai  konsep  dalam perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  dikarenakan  proses  perencanaan pembangunan  seharusnya  melibatkan  banyak  aktor  khususnya  masyarakat dengan aktor pemerintah menjadi utama (London, n.d.; Riyadi & Bratakusumah, 2003).  Pengumpulan  data  dalam  SSM  dapat  dilakukan  dalam  beberapa  cara seperti  berbicara  secara  informal  kepada  aktor  yang  terkait,  ikut  serta  dalam rapat terkait, membaca dokumen terkait, melakukan wawancara, bahkan having a drunk in the public after work (Checkland & Poulter, 2006). Pada studi ini data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik dokumentasi dan wawancara.

## PEMBAHASAN

## Situasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi
Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi secara formatif telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam aturan  tersebut  diatur  mekanisme  perencanaan  secara  bottom-up  mulai  dari desa,  kecamatan  hingga  kabupaten/kota.  Tetapi  secara  empiris,  perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan  tingkat  desa  (musrenbangdes),  masyarakat  sudah  mulai  tidak mengindahkan  kegiatan  musrenbangdes  dan  lebih  memberikan  kepercayaan kepada  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  untuk  mengikuti  acara musrenbang.  Hal  ini  oleh  informan  4  dikarenakan  musrenbangdes  hanya formalitas.  Semua  program  kegiatan  yang  diusulkan  pada  saat  musrenbang desa dan kecamatan pada akhirnya yang direalisasikan itu hanya maksimal satu sampai dua kegiatan saja padahal yang diusulkan lebih dari tiga puluh kegiatan prioritas  setiap  desa.  Selain  itu,  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  desa  dan kecamatan hampir setiap tahun sama sementara perubahan kondisi di lapangan sudah  berbeda  sehingga  mengakibatkan  degradasi  kepercayaan  publik. Harapannya  musrenbang  akan  menjadi  media  efektif  dalam  merealisasikan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
keinginan  masyarakat.  oleh  sebab  itu,  Clark  dalam  identifikasi  defenisi partisipasi  mengatakan  bahwa  partisipasi  dapat  mewujudkan  keadilan  sosial namun  jika  partisipasi  dianggap  tidak  memiliki  dampak  atau  hasil,  maka partisipasi tidak pernah memperbaiki kualitas keadilan sosial (Clark, 2018).
Pada  sisi  pemerintah,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Infroman  1  dan  2, mengakui adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang. Masyarakat  desa  tampak  kurang  antusias  mengikuti  musrenbang  karena banyak  kegiatan  yang  diusulkan  tetapi  tidak  terakomodir/terlaksana.  Usulan kegiatan dalam benak masyarakat pasti diakomodir dalam kegiatan pemerintah, sementara  secara  proses  tidak  semua  usulan  akan  diakomodir.  Usulan  yang diakomodir adalah usulan yang sifatnya the most priority artinya, semua usulan masyarakat akan dipress dalam musrenbang desa dan usulan hasil musrenbang desa  akan  dikurangi  lagi  dalam  musrenbang  kecamatan,  seterusnya  hingga musrenbang  kabupaten.  Selain  itu,  peran  DPRD  dalam  menentukan  RAPBD menjadi  permasalahan  juga  karena  anggota  DPRD  memiliki  daerah  pemilihan (dapil) tertentu yang akan mereka kunjungi dalam proses reses setiap tahunnya. Proses reses tersebut mengakibatkan adanya usulan pembangunan dari pemilih yang  ada  di  dapilnya  sehingga  muncul  usulan  pembangunan  baru  yang  tidak masuk dalam daftar usulan yang dihasilkan dari proses musrenbang. Intervensi anggota DPRD tersebut menjadi salah satu faktor berkurangnya usulan program dan kegiatan masyarakat dari musrenbang.
Pada  aspek  transparansi,  musrenbangdesa  sangat  transparan  dalam mendiskusikan usulan program pembangunan dari masyarakat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini berlaku juga pada tahapan musrenbang kecamatan dimana prosesnya  dimulai  dari  ekspose  usulan  program  dan  penandatanganan  berita acara hasil musrenbang kecamatan. Hal yang berbeda justru ditunjukkan pada tahap  musrenbang  tingkat  kabupaten,  khususnya  proses  diskusi  penetapan program dalam pagu indikatif APBD, tidak ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini camat dan Bappeda bahwa usulan hasil musrenbang kecamatan dapat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
diakomodir.  Hal  ini  tentu  saja  terdapat  kekosongan  asas  transparansi  pada salah  satu  proses  musrenbang  tingkat  kabupaten.  Oleh  sebab  itu,  de  Cruz mengatakan  bahwa  ketersediaan  informasi  yang  ditampilkan  pada  website pemerintahan daerah tidak menunjukkan kualitas demokrasi, melainkan dapat meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  dapat  mengontrol  aktivitas pemerintahan daerah (da Cruz et al., 2016).
Sementara  pada  aspek  kolaborasi,  praktis  hanya  melibatkan  masyarakat desa sebagai partisipan musrenbangdes, pemerintah desa, BPD, dan pemerintah daerah.  Hal  ini  berlaku  juga  pada  musrenbang  kabupaten  dimana  hanya terdapat  aktor  pemerintah  daerah  dan  DPRD  yang  menentukan  program  dan kegiatan.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  menganggap  bahwa  aktor  non pemerintah  diluar  masyarakat  menjadi  kalangan  yang  tidak  terlalu mendapatkan dampak pembangunan yang dilakukan, dan dapat secara mandiri eksis  dengan  tata  Kelola  masing-masing.  Sementara  dalam  Undang  Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pelibatan berbagai  stakeholder  seperti  asosiasi  profesi,  perguruan  tinggi,  LSM,  pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Dari penjelasan tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tahapan  proses  musrenbang,  maka semakin  rendah  tingkat  partisipasi,  transparansi,  dan  kolaborasinya.  Hal  ini akan berujung pada tidak konsistennya program dan kegiatan yang dimasukkan dalam RAPBD dengan program yang diusulkan melalui mekanisme musrenbang.
Adapun  permasalahan  yang  telah  diungkapkan,  dapat  diabstraksikan melalui  gambar  kaya  (rich  picture-tahap  2)  yang  secara  rinci  dapat  dilihat berikut:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1422
Gambar 1. Rich Picture Sumber: diolah oleh penulis, 2022
Gambar  1  menunjukkan  permasalahan  tidak  sesuainya  program  dan kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  dalam  proses  musyawarah perencanaan pembangunan dengan program dan kegiatan yang disetujui dalam RAPBD. Oleh sebab itu, tranformasi dibutuhkan untuk mewujudkan konsistensi program kegiatan dalam RAPBD dengan usulan masyarakat dalam musrenbang. Model  Konseptual  dalam  rangka  Memperbaiki  Perencanaan  Pembangunan Daerah dengan menggunakan aspek Open Government
Model  konseptual  (tahap  4)  dibangun  dengan  terlebih  dahulu  menyusun root  definition (RD-tahap  3).  RD  merupakan  pernyataan  tujuan  yang  mewakili esensi  dari  penyelesaian  masalah  secara  sistemik  (Budiarso  et  al.,  2022). Formula RD dirumuskan PQR, lakukan P, oleh Q, untuk mencapai R, dengan analisis  CATWOE  untuk  memperkaya  RD  (Budiarso  et  al.,  2022).  Dengan demikian,  dapat  dirumuskan  RD  sebagai  berikut:  pemerintah  daerah  dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  kolaborasi  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  musrenbang  melalui  transparansi  proses  penetapan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
program  dan  kegiatan  (P).  Mekanisme  transparansi  tersebut  dapat  dilakukan, baik  oleh  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Infokom)  maupun  oleh  Media  Massa  atau  kolaborasi  keduanya  (Q). Transparansi  ini  dibuat  dengan  tujuan  agar  masyarakat  dapat  memastikan usulan  program  dan  kegiatannya  betul  terakomodir  dalam  rencana  anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) (R).
Tabel 4. Elemen CATWOE Unsur CATWOE Deskripsi Customer (C) Pemerintah Desa dan Masyarakat Actor (A) Pemerintah Daerah dan Media Massa Transformation (T) Proses penetapan program kegiatan yang awalnya tidak  transparan  mengakibatkan  mekanisme perencanaan pembangunan
bottom-up (musrenbang)  hanya  formalitas  dan  sia-sia dilaksanakan,  menjadi  transparansi  penetapan program dan kegiatan sesuai dengan usulan pada musrenbang. Weltanschaung (W) Konsistensi  penetapan  program  kegiatan  dalam DIPA RAPBD dengan usulan musrenbang sehingga dapat menjadi pengungkit partisipasi dan kolaborasi pada musrenbang selanjutnya. Owner (O) Bupati/Walikota dan DPRD
Environmental Constraint (E)  Situasi Politik di Daerah yang Dinamis/ Intervensi Politik  dan  Ketersediaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK)
Sumber: diolah oleh penulis, 2022.
Adopsi aspek-aspek Open Government dalam perencanaan pembangunan yang  tidak  terintegrasi  perlu  dilakukan  rekonfigurasi  berkaitan  dengan prosedurnya agar aspek tersebut bisa terintegrasi mengingat ketiganya adalah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Kolaborasi sebagai collective action tidak  akan  tercipta  tanpa  adanya  partisipasi  yang  mengikuti  (Ansell  &  Gash, 2008;  McDermott,  2010;  Ulibarri  &  Scott,  2017).  Sementara  partisipasi masyarakat  dalam  mengontrol  pemerintah  tidak  akan  muncul  ketika mekanisme transparansi tidak dilaksanakan (da Cruz et al., 2016; Taylor et al., 2017).  Berdasarkan  hal  tersebut,  Adapun  model  konseptual  yang  mendukung transformasi dapat dilihat berikut:
Gambar 2. Model Konseptual Penerapan Aspek Open Government dalam Perencanaan  Pembangunan Daerah.
Sumber: diolah oleh penulis, 2022
Alur OG dalam perencanaan pembangunan diatas dapat dijelaskan bahwa transparansi  merupakan  unsur  pertama  dalam  OG  yang  menjadi  pengungkit adanya  partisipasi  masyarakat.  Selain  itu,  transparansi  sebagai  sebuah  asas, menjadi  dasar  mekanisme  perencanaan  pembangunan  dari  awal  musrenbang tingkat desa hingga musrenbang tingkat kebupaten. Transparansi perencanaan pembangunan  digerakkan  oleh  adanya  ketersediaan  informasi  ( information availability )  terkait  sasaran  pembangunan  yang  akan  dilakukan  di  sebuah wilayah.  Selain  itu,  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat  membutuhkan  wadah  atau  sarana  untuk berkomunikasi  dimana  pemerintah  daerah  sebagai  sumber  informasi
Transparansi • Kebutuhan Informasi • Ketersediaan Informasi • Keterbukaan Informasi Partisipasi • Terinformasi dengan Baik • Komunikasi Terbuka • Maksimasi Penggunaan Teknologi • Pemberdayaan Kolaborasi • Kerjasama Multi Aktor • Komunikasi Tingkat Tinggi • Penggunaan Aplikasi P ro s e d u r T ra n s p a ra n

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1422
pembangunan dan anggaran sementara masyarakat sebagai objek pembangunan. Wadah tersebut adalah musrenbang dimana pada musrenbang tersebut  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai kebutuhan  dan  tindak  lanjut  pembangunan  yang  dilaksanakan  ( Acessible  of Information & Information Need ).
Beberapa  pakar  mengatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  akan efektif  jika  tidak  ada  mekanisme  transparansi  yang  mengikuti  prosesnya. Adanya keinginan untuk ikut serta didrive oleh adanya rencana pembangunan yang terinformasi dengan baik dan jelas ( well and clear informed ). Informasi yang baik dan jelas selain diinformasikan secara langsung melalui musrenbang dan sosialisasi,  juga  disampaikan  melalui  situs  resmi  pemerintah  kabupaten  dan aplikasi  sistem  perencanaan  manajemen  daerah  (SIMDA)  ( Using  ICT  and Colsulting ). Muaranya adalah masyarakat berdaya dalam menentukan program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  di  wilayahnya  ( empowerment  and involvement ).
Masyarakat yang berdaya akan mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam tahap kolaborasi, terjadi kerjasama antar aktor baik pemerintah, swasta, NGO, DPRD dan pihak lain yang berkepentingan ( high level cooperation ). Sebagimana diungkapkan oleh Scott bahwa “…both by the behavior of individual network actors (e.g., to partner with politically powerful actors,  align  with  shared  interests,  or  optimally  allocate  time  and  effort  spent collaborating)  and  structural  considerations  (e.g.,  social  capital,  network connectivity,  and  multi-level  networks )”  (Ulibarri  &  Scott,  2017).  Oleh  karena kompleksnya  aktor  yang  terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah, maka secara otomatis tingkat partisipasi dalam aspek kolaborasi sangat tinggi ( high  participation ).  Model  musrenbang  konvensional  yang  harus  dihadiri  oleh pemangku  kepentingan  secara  langsung  di  ruang  rapat  akan  sulit mengakomodir dan mengumpulkan aktor tersebut sehingga dibutuhkan aplikasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
mobile yang dapat digunaka oleh aktor tersebut untuk memantau progres dari usulan pembangunannya ( utilizing of application ) (Nunuk Febrianingsih, 2012).

## SIMPULAN
Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi telah mengadopsi aspek-aspek open  government yang  meliputi  partisipasi,  kolaborasi  dan transparansi. Namun aspek-aspek tersebut diadopsi masih sendiri-sendiri dan tidak by  design oleh  pemerintah  daerah.  Akibatnya  adalah  musrenbang  yang telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga saat ini masih dianggap formalitas dan kegiatan  sia-sia  oleh  masyarakat  karena  program  pemerintah  daerah  yang dilaksanakan  pada  tahun  berjalan  mayoritas  bukan  merupakan  usulan masyarakat dalam musrenbang. Perencanaan pembangunan daerah ideal yang dapat  mengadopsi  aspek-aspek open  government di  Kabupaten  Bekasi  adalah dengan  a)  menjamin  transparansi  dalam  setiap  proses  musrenbang  mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten; b) maksimasi penggunaan aplikasi dan internet untuk menjamin mekanisme penetapan kegiatan kegiatan berasal dari usulan yang muncul sejak musrenbang tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Shanab,  E.  A.  (2015).  Reengineering  the  open  government  concept:  An empirical support for a proposed model. Government Information Quarterly , 32 (4), 453–463. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.002
Admin.  (2020).  Soal  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Pemkab  Bekasi  37  Kali diadukan ke KIP Jabar. In Beritacikarang . https://beritacikarang.com/soal- keterbukaan-informasi-publik-pemkab-bekasi-37-kali-diadukan-ke-kip- jabar/
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory , 18 (4),  543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy.
Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory , 28 (1),  16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030
Baltador, L. A., & Budac, C. (2014). Open Government – A Long Way Ahead for Romania. Procedia Economics and Finance , 16 (May), 557–562. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00839-9
Batty,  M.,  Axhausen,  K.  W.,  Giannotti,  F.,  Pozdnoukhov,  A.,  Bazzani,  A.,
Wachowicz,  M.,  Ouzounis,  G.,  &  Portugali,  Y.  (2012).  Smart  cities  of  the future. European Physical Journal: Special Topics . https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3
Bearfield, D. A., & Ann O’M. Bowman. (2016). Can You Find It on the Web ? An Assessment of Municipal E-Government Transparency. American Review of Public Administration , 47 (2), 172–188. https://doi.org/10.1177/0275074015627694
Berita, T. (2020). 21 Desa Kumuh, Dana Desa Rp 60,2 M Lebih Terbuang Sia- Sia, Pemerintah Gagal? In Klik Berita . http://www.klikberita.co.id/opini/21- desa-kumuh,-dana-desa-rp-60,2-m-lebih-terbuang-sia-sia,-pemerintah- gagal.html?fb_comment_id=1760756160618373_1760766773950645
Budiarso,  Putro,  U.  S.,  Sunitiyoso,  Y.,  &  Fitriati,  R.  (2022).  Constructing  the collaborative Working Relationships in one of the Big Four Firms. Systemic Practice and Action Research , 0123456789 . https://doi.org/10.1007/s11213-021-09588-3
Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for Action: A Short Definitive Account of  Soft  Systems  Methodology,  and  its  use  for  Practitioners,  Teachers  and Students . John Wiley & Sons, Ltd.
Checkland,  P.,  Poulter,  J.,  &  Poulter,  J.  (2007). Learning  for  action:  a  short definitive account of soft systems  methodology, and its use for practitioners, teachers and students. Wiley.
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1422
Measuring  Local  Government  Transparency. Public  Management  Review ,
18 (6), 866–893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572
Data Open Government. (2021). In Global Open Data Index . https://index.okfn.org/place/?filter-table=indonesia
Denzin, N. K., & Strauss, A. L. (2006). Qualitative Analysis for Social Scientists.
In Contemporary Sociology (Vol. 17, Issue 3).
https://doi.org/10.2307/2069712
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance and collaborative governance regimes. Collaborative Governance Regimes , 086 , 1–30.
Essa, W. Y. (2018). Capturing Social Capital Through Bandung City Community Index  Arrangement  and  Development. Jurnal  Bina  Praja , 10 (2),  169–181. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.169-181
Florini, A. (2007). Right to Know: Transparency for an Open World (A. Florini & J. A. Stiglitz (Eds.)). Columbia University Press.
Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). Governing by the Network: the New Shape of Public Sector . Brookings Institution Press.
Grønbech-Jensen, C. (1998). The scandinavian tradition of open government and the European union: Problems of compatibility? Journal of European Public Policy , 5 (1), 185–199. https://doi.org/10.1080/13501768880000091
Hansson,  K.,  Belkacem,  K.,  &  Ekenberg,  L.  (2015).  Open  Government  and Democracy : A Research Review. Social Science Computer Review , 33 (5), 540– 555. https://doi.org/10.1177/0894439314560847
Hendrawan,  A.  (2019). Open  Government:  Perkembangan  dan  Masa  Depan . Sindo. https://nasional.sindonews.com/berita/1388938/18/open- government-perkembangan-dan-masa-depan
Jackson, M. C. (2001). Critical systems thinking and practice. European Journal of Operational Research , 128 (2), 233–244. https://doi.org/10.1016/S0377- 2217(00)00067-9
Lathrop, D & Ruma, L. (2013). Open goverment: collaboration, transparency, and

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
participation  in  practice.  In Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Lathrop,  D.,  &  Ruma,  L.  (2010). OPEN  GOVERNMENT:  Collaboration, Transparency, and Participation in Practice (1st ed.). O’.
Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based  public  engagement. Government  Information  Quarterly , 29 (4), 492–503. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001
Lee,  S.  Y.,  Díaz-Puente,  J.  M.,  &  Martin,  S.  (2019).  The  Contribution  of  Open Government  to  Prosperity  of  Society. International  Journal  of  Public Administration ,
42 (2), 144–157. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1405446
Leski  Rizkinaswara.  (2018).  Gerakan  Menuju  100  Smart  City.  In Kemeterian Komunikasi dan Informatika . https://aptika.kominfo.go.id/2018/11/gerakan-menuju-100-smart-city/ https://bekasi.pojoksatu.id/baca/diskominfo-dan-humas-saling-
menyalahkan-terkait-pengelolaan-laman-pemkab-bekasi
Maxwell, J. A. (2012). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. In SAGE Publication (3rd Editio). SAGE Publication.
McDermott,  P.  (2010).  Building  open  government. Government  Information Quarterly , 27 (4), 401–413. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002 Nam,  T.  (2016).  Challenges  and  Concerns  of  Open  Government :  A  Case  of Government 3 . 0 in Korea. Social Science Computer Review , 33 (5), 556–570. https://doi.org/10.1177/0894439314560848
Nunuk Febrianingsih. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik. Rechts Vinding Online , 1 (10), 277–294.
Obama,  B.  (2009). OPEN  GOVERNMENT:  A  Progress  Report  to  the  American People .
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ogi-

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
progress-report-american-people.pdf
Open  Government  Indonesia.  (2021).  In Open  Government  Indonesia . https://www.opengovindonesia.org/about/1/open-government-indonesia Osborne, S. P. (2006). The new public governance? Public Management Review . https://doi.org/10.1080/14719030600853022
Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2003). Perencanaan  Pembangunan  Daerah: Strategi  Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah .  Gramedia Pustaka Utama.
Taylor, R., Kelsey, T., Practical, S., Taylor, R., & Kelsey, T. (2017). Book Review Review of Transparency and the Open Society : Practical Lessons for Effective Policy . 1–2. https://doi.org/10.1093/jopart/mux010
Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2017). Open government and citizen participation:  an  empirical  analysis  of  citizen  expectancy  towards  open government  data. International  Review  of  Administrative  Sciences . https://doi.org/10.1177/0020852317719996
Yang, T. M., Lo, J., & Shiang, J. (2015). To open or not to open? Determinants of open  government  data. Journal  of  Information  Science , 41 (5),  596–612. https://doi.org/10.1177/0165551515586715