Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF THE RESPONSE AND UNDERSTANDING OF UMKM ACTORS ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION IN THE CITY OF MEDAN

## PENGARUH RESPON DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MEDAN
Fikri Reynanda Hasibuan 1 , Rahmayati 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1,2 hasibuanfikri3@gmail.com 1 , rahmayati@umsu.ac.id 2

## ABSTRACT
In the current era, many micro businesses have been established in each region. You can see for yourself that in the current era, food is increasingly varied among the people and this has made the government more firmly monitor halal products in these foods, especially with halal certification and labeling. This article uses a qualitative type of research, which means a systematic, factual and accurate description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. This research shows that MSMEs in the city of Medan still do not know anything about the importance and obligation for all products in circulation to have halal certification. The conclusion of this research is that MSMEs in the city of Medan still do not know anything about the importance and obligation for all products in circulation to  have  halal  certification.  This  is  caused  by  two  factors,  namely  the  knowledge  of  MSME  actors  in understanding  halal  certification  regulations  and  is  also  influenced  by  the  lack  of  city  government  in promoting and educating MSME actors regarding the obligation for products in circulation to be halal certified.
Keywords: Response, Understanding, Halal Certification

## ABSTRAK
Di era saat ini banyak usaha mikro didirikan di tiap-tiap daerah, Bisa terlihat sendiri bahwa di era saat ini makanan makin bervariasi yang terdapat di lapisan masyarakat serta itu membuat pemerintah lebih tegas memantau produk halal di makanan tersebut, terutama dengan sertifikasi serta labelisasi halal. Artikel ini memakai jenis penelitian kualitatif, berarti gambaran sistematis, faktual, serta akurat terkait beragam fakta, beragam sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa bahwa para pelaku  UMKM  di  kota  Medan  masih  belum  tahu  menahu  tentang  pentingnya  serta  kewajiban  seluruh produk yang tersirkulasi harus mempunyai sertifikasi halal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang pentingnya serta kewajiban semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni pengetahuan pelaku UMKM dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi juga oleh kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan mengedukasi para pelaku UMKM dalam kewajiban produk yang beredar harus bersertifikasi halal.
Kata Kunci: Respon, Pemhaman, Sertifikasi Halal

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah satu negara yang mempunyai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Islam merupakan anjuran yang mendasar. Koordinasi Islam berada pada hikmahnya,  yaitu  hikmah  khusus  yang meliputi semua bagian kehidupan. Jelas tidak  ada  satu  perspektif  pun  yang terisolasi  dari  pelajaran  Islam.  Islam ialah  agama  yang  berlaku  teruntuk individu  emas.  Segala  sesuatu  tentang keberadaan diatur di dalamnya. Allah
sudah mengatur seluruh hal yang boleh, terlarang,  dijauhi  atau  diabaikan, termasuk  intruksi  menghindari  jenis pangan  haram  (Agustina,  et.al.,  2019). Dan    Indonesia,  dengan  jumlah  umat Muslim  terbesar  di  dunia,  mempunyai peluang  besar  sebagai  pasar  dalam memproduksi serta mendistribusi benda- benda  halal.  Survei  yang  dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) di tahun 2010
memperlihatkan  peningkatan  kesadaran masyarakat pada produk halal. Di tahun 2009,  hanya  sekitar  70  persen  yang peduli  berkenaan  hal  tersebut,  namun angka ini meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010. (Puji, 2011).
Menjadi  negara  yang  dominasi penduduknya  beragama  Islam,  maka umat Islam memerlukan suatu organisasi yang  dapat  menjadi  wadah  perspektif terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan  Islam.  Dengan  demikian,  di tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan di  tanggal  26  Juli  1975  di  Jakarta, dibangun  Majelis  Ulama  Indonesia
(MUI) yang berubah sebagai perkumpulan  atau  perkumpulan  yang mempersatukan para ulama serta ulama Islam  Indonesia.  MUI  hadir  ke  dunia melalui semangat dalam ikut serta dalam perkembangan  serta  tahap  umat  Islam Indonesia  untuk  mengakui  keyakinan bersama, khususnya menjaga bagian dari legalisme. (Arikunto, 2006). Satu tujuan didirikannya  Majelis  Ulama  Indonesia ialah  memimpin,  mengelola,  mengkaji, mengkaji  dan  menyimpulkan  apakah makanan  beserta  turunannya,  resep- resep  termasuk  obat-obatan,  terlindungi dan benar-benar bagus untuk dimanfaatkan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. serta
memberikan  saran  dan  arahan  kepada pemerintah daerah setempat. (Arkinson, 1987).
Maka, sertifikasi halal di Indonesia ialah  sebuah  komitmen  yang  perlu dipenuhi  serta  sebuah  gambaran  yang memuaskan kepentingan sebagian besar umat  Islam.  Faktanya,  di  organisasi tertentu,  tanda  halal  amat  mudah dipalsukan.  Sebagian  produsen  serta visioner bisnis dikenal tidak mempunyai sertifikat halal namun hanya mencantumkan gambar halal di
produknya.  MUI  selaku  lembaga sertifikasi halal merasa terbebani, hingga
MUI  dengan  resmi  menentukan  nama halal.  Perihal  ini  mulai  dikenal  publik semenjak  terbitnya  Surat  Keputusan Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- Obatan  serta  Kosmetik  Majelis  Ulama Indonesia  terkait  logo  LP  POM  MUI bernomor  surat  SK10/Dir/LP  POM
MUI/  XII/07  tahun  2007  (LP  POM- MUI, 2007) (Depag, 2003). Berdasarkan UU Republik Indonesia  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal,  pasal  3 menegaskan  tiap  produk  yang  masuk, terdistribusi, serta didagangkan di daerah Indonesia  perlu  mempunyai  sertifikat halal.  Tetapi,  pada  realitanya,  tidak seluruh  produk  yang  terdistribusi  di masyarakat mempunyai
jaminan kehalalannya.  Penting  untuk  dicatat kehalalan tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi,  namun  melibatkan  pula proses  produksi  yang  memastikan kehalalan  produk  tersebut.  Industri makanan  serta  minuman  mempunyai peran yang amat vital di perihal ini, serta mayoritas dari industri tersebut meliputi usaha  kecil  serta  rumah  tangga. (Nukeriana, 2018).
Berlimpahnya layanan kreasi makanan  siap  santap  serta  siap  santap serta  minuman  tidak  sama  dengan jaminan yang dapat menjamin apa yang disediakan halal, sempurna serta bergizi. Oleh  karena  itu,  menjamin  kehalalan makanan  serta  minuman  teruntuk  umat Islam benar-benar diperlukan oleh umat Islam khususnya di Kota Medan, supaya menghindari  beragam  perihal  yang haram  serta  berbahaya.  Menjamin pengembangan makanan serta minuman halal  teruntuk  umat  Islam  merupakan sebuah  kebutuhan  yang  tidak  perlu dipertanyakan  lagi,  karena  umat  Islam tidak  dapat  secara  langsung  mengakses komponen, siklus dan penanganan bahan makanan  serta  minuman  halal  dari sumber  makanan  serta  minuman tersebut. (Astuti, et.al., 2020).
Jika  dilihat  dari  pemakaian  label halal,  tempat  menyediakan  makanan serta  minuman  bisa  dikelompokkan  ke dalam  tiga  kategori  berikut: Pertama , tempat tersebut sudah dilabeli label halal yang diterbitkan LPPOM MUI, terdaftar, serta  bersertifikat. Kedua, tempat tersebut  telah  diberi  label  halal  tanpa jaminan  kehalalannya  selain  dari pengusaha  serta  pengelolanya  sendiri.
Ketiga , tempat tersebut tidak mempunyai  label  halal  sama  sekali. Mayoritas  tempat  penyediaan  makanan serta  minuman  di  Kota  Medan, berlandaskan  tiga  kategori  tersebut,
belum bersertifikasi serta tidak
mempunyai  label  halal  resmi  dari Majelis Ulama Indonesia.
Oleh  karena  itu,  kehalalan  jenis makanan  serta  minuman  tersebut  kabur juga  diragukan.  Perihal  ini  tentu  akan menimbulkan pertanyaan teruntuk beberapa pelanggan Muslim. Di Medan, perdagangan  makanan  yang  dicampur beragam bahan haram, misalnya daging babi, dapat ditemukan di beragam lokasi, apalagi  food  court  di  mall  dan  counter yang menjual makanan halal.
Sejujurnya, tidak sedikit pedagang yang tidak memberikan data mengenai bahan- bahan  pada  produknya  yang  dapat menyesatkan  pelanggan,  misalnya  saja bakso yang diolah dari daging babi serta kaldu babi. Irfan Syarif Siregar, Kepala Bursa  Cabang  Perindustrian  dan  Bursa Medan,  mengatakan,  pihaknya  belum bisa  mendistribusikan  tempat  makan, kafe, atau bistro yang menjual makanan nonhalal di tempat terbuka, misalnya di food court hingga pertokoan. pusat atau alun-alun  karena  belum  diberikan pedoman  yang  dapat  dijadikan  payung hukum pendistribusian (Mashudi, 2015).
Kendati  demikian,  berdasar  latar belakang  yang  sudah  peneliti  paparkan diatas, menarik peneliti untuk
melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Respon  dan  Pemahaman
Pelaku  UMKM  Terhadap  Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan”.
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan supaya  memahami  bagaimana  persepsi pelaku  UMKM  di  kota  Medan  terkait kewajiban  sertifikasi  halal  di  kota Medan,  untuk  mengetahui  bagaimana pelaku  UMKM  dalam  memahami konseptual kewajiban sertifikasi halal di kota  Medan,  serta  untuk  mengetahui bagaimana  hambatan  dan  kendala  yang terjadi  dalam  pengurusan  sertifikasi halal di kota Medan.

## LITERATUR REVIEW
Pembahassan  mengenai  respon serta  pemahaman  pelaku  UMKM  pada kewajiban sertifikasi halal pada dasarnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,  namun  tentunya  terdapat perbedaan  mengenai  konsep,  subjek, maupun  objek  dalam  penelitian.  Dalam penelitian yang berjudul Respon Pelaku Usaha  Terhadap  Kewajiban  Penetapan Sertifikasi  Halal  Pada  Ayam  Penyet Surabaya  Dan  Super  Geprek  Sleman Yogyakarta.  Penelitian  ini  bertujuan dalam  menganalisis  tanggapan  pelaku usaha di Sleman Yogyakarta. Penelitian ini  memakai  metode  kualitatif  dalam mengeksplorasi tanggapan pelaku usaha, data dihimpun melewati observasi serta wawancara bersama 3 responden, yakni 2 manajer pelaku usaha di restoran ayam penyet Surabaya serta super geprek, juga sisanya  responden  konsumen.  Hasil penelitian memperlihatkan pelaku usaha memberi dukungan kuat pada kewajiban bersertifikat  halal  yang  diberlakukan oleh MUI.
Pada penelitian lainnya, ada pada penelitian  yang  dilaksanakan  oleh Kanita Salsabilah Latifah, dengan judul penelitian “Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak Terhadap Kewajiban Pendaftaran  Sertifikasi  Halal”.  Dalam hasil  penelitian  ini  memperlihatkan:  1) Pelaku  usaha  mikro  di  Pontianak  yang
belum mengurus sertifikasi halal merasa sertifikasi  tersebut  tidak  cukup  penting sebab mereka tidak mengalami keraguan dari konsumen terkait kehalalan produk mereka.  Namun,  mereka  setuju  dengan kewajiban  sertifikasi  halal  selama  itu tidak  memberatkan  mereka  sebagai pelaku usaha mikro. Di sisi lain, pelaku usaha  mikro  yang  sudah  memperoleh sertifikasi  halal  tidak  melaksanakannya sebab  ketaatan  pada  regulasi,  namun menjadi  bagian  dari  strategi  pemasaran serta  supaya  melindungi  bisnis  mereka dari  fitnah  yang  mungkin  dilaksanakan pihak  yang  ingin  merugikan  usaha mereka.  2)  Ada  pula  kegunaan  yang didapatkan pelaku usaha yang melaksanakan  sertifikasi  halal  ialah  1) Menjamin  Keamanan  Produk  yang dikonsumsi;  2)  Mempunyai  Unique Selling Point (USP); serta 3) Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen. Penelitian lainnya, pada
penelitian  yang  berjudul  “Respon Pedagang  Bakso  terhadap  Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh”, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia  Fokus  kajiannya  ialah  terkait bagaimana  tanggapan  yang  diberikan pedagang  bakso  terkait  kewajiban sertifikasi halal berlandaskan UU No. 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal serta  apa  saja  yang  menjadi  faktor penghalang  teruntuk  pedagang  bakso dalam menjalankan sertifikasi halal.
Jika ditelaah bersama, dapat kita lihat  bahwa  perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya,  terlihat jelas  dari  subjek,  objek  maupun  focus penelitiannya.  Dalam  penelitian  yang penulis  laksanakan,  penelitian  ini berpusat  pada  identifikasi  pengaruh respon serta pemahaman pelaku UMKM pada  kewajiban  sertifikasi  halal  pada produk UMKM di Kota Medan.
Pelaku UMKM Kota Medan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah  ialah  salah  satu  pendorong utama  kemajuan  moneter  di  Indonesia.
Memandang  besarnya  pekerjaan  yang diperlihatkan  oleh  hadirnya  usaha  ini, maka  perlu  terus  diusahakan  untuk membinanya supaya tiap usaha semacam ini dapat menangani permasalahan yang dihadapinya  serta  menumbuhkannya menuju yang unggul, berkembang lebih jauh serta bebas tentunya sehingga ikut berperan  dalam  perkembangan  moneter menjadi lebih menonjol. (Nungky Viana, 2018).  Pelaku  UMKM  di  Kota  Medan mendominasi  pada  produk  makanan, dalam hal ini sertifikasi halalnya menjadi poin  penting  dalam  produksi  maupun distribusi produk halal yang ada di Kota Medan.
Jenis usaha, kecil serta menengah yang  terdapat  di  Kota  Medan  adalah organisasi di bidang kuliner, desain dan administrasi. Dengan adanya perkembangan  dan  penguatan  usaha- usaha  kecil,  kecil  serta  menengah  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah,  maka bahaya terhadap pembangunan kependudukan, terutama di Kota Medan, akan tetap bertahan dan akan mengambil peran  vital  di  sektor  pembangunan ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  tentunya melalui pemberdayaan serta pengembangan  usaha  mikro  kecil  serta menengah yang dilaksanakan
pemerintah  terutama  Kota  Medan sanggup  memberikan  harapan  pada masyarakat  supaya  bisa  menumbuhkan usahanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai pendekatan penelitian  kualitatif.  Secara  terminologi berdasarkan Bogdan serta Taylor (dalam Moleong,2000)  Pendekatan  kualitatif dalam  penelitian  ini  dipakai  supaya menghasilkan  data  berupa  deskripsi verbal  atau  tulisan.  Tujuan  utama
penelitian  ialah  supaya  mengungkap data  yang  dijelaskan  oleh  sumber  data serta  partisipan,  melalui  fokus  pada memahami  pengaruh  respon  serta pemahaman  pelaku  UMKM  terkait kewajiban sertifikasi halal oleh MUI di Kota Medan.
Dalam pengumpulan data, peneliti memakai  teknik  wawancara  tidak terstruktur.  Teknik  ini  memungkinkan peneliti  dalam  mengajukan  pertanyaan tambahan  jika  jawaban  informan  tidak sesuai  dengan  pertanyaan  yang  sudah disiapkan  sebelumnya.  Wawancara dilaksanakan  langsung  pada  informan yang  sudah  ditetapkan,  melalui  tujuan dalam  memperjelas  jawaban  pada seluruh  rumusan  masalah  yang  ada.
Peneliti  melaksanakan  waawancara  ini dilaksanakan  supaya  mendapat  data terkait pengaruh respon serta pemahaman  pelaku  UMKM  dalam terkait  kewajiban  sertifikasi  halal  oleh MUI di kota Medan. HASIL DAN

## PEMBAHASAN
PENELITIAN Hasil Menurut  Djalaludin  Rakhmat,
respon  merupakan  suatu  tindakan (action)  makhluk  yang  bukan  sekedar perkembangan positif, tiap jenis gerakan (action)  yang  dipicu  oleh  sebuah kemajuan  juga  bisa  disebut  dengan reaksi. Sebagai aturan umum, reaksi bisa dimaknai menjadi hasil atau kesan yang diperoleh  (kiri)  dari  persepsi  terkait subjek,  fenomena  atau  hubungan  yang didapatkan  melalui  menyelesaikan  data serta  menguraikan  pesan  (Rahmat, Correspondence Brain Research, 1999). Berdasarkan  Soenarjo,  istilah  reaksi dalam  korespondensi  ialah  tindakan korespondensi yang diharapkan mempunyai hasil atau sesudah korespondensi disebut dampak. Tindakan  korespondensi  mempunyai dampak  sebagai  reaksi  korespondensi
terhadap  pesan  yang  dikirimkan  oleh komunikator (Soenarjo, Correspondence Terms Affiliation, 1983).
Dalam  hasil  dari  penelitian  ini,  peneliti mencoba menjabarkan lewat tabel yang berisikan skrip wawancara dari informan yang  terpilih  mengenai  respon  serta pemahaman  pelaku  UMKM  di  Kota Medan  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi Halal.
Variable/Pertanyaan Skrip Jawaban Bagaimana Bapak/Ibu memahami bahwa semua produk yang beredar dan diperjualkan harus memiliki sertifikasi halal 1. Responden 1 Kalau kami selama ini hanya  menjual saja  lah,  tidak tau kami bahwa  produk yang dijual dipasar  harus resmi ada sertifikat halalnya 2. Responden 2 Saya  kurang sebenarnya kalau yang kita jual  ini  harus ada  sertifikat halalnya, apalagi  kami menjual makanan  ya, yang mana makanan ini jelas bahan baku nya digunakan, tapi insyaAllah yang kami jual ini  semuanya halal,  baik  itu dari bahan bakunya  atau bahan tambahannya 3. Responden 3 Ya kalau memang mudah  proses daftarnya, tidak bayar mau  mau  aja kami, Cuma
kami  tidak  tau cemana  cara daftarnya, takutnya bayar pulak  kan,  gak jualan  pulak kami nantinya. 4. Responden 4 Kalau saya mau-mau  saja yang  saya  jual ini punya sertifikat  halal resmi dari MUI,  kan  juga manfaatnya  di saya juga, diproduk  yang saya  jual  ini juga.  Pastinya kalau ada sertifikat  halal jadi untuk masyarakat muslim  yang mau  makan  di warung  saya jadinya  tidak ragu,  apalagi Medan  ini  kan banyak juga yang jual makanan  yang tidak halal bagi kaum muslim, jadi kalau sudah ada  sertifikat dan logo halalnya semakin percaya  nanti konsumen saya 5. Responden 5 Kalau penjualnya muslim  pasti halal kok yang dijual,  masih Aman-aman saja kok. Lagian  kalau halal harusnya pemerintah turun ke lapangan, ngasih  edukasi ke  kami  untuk cara  daftarnya
gimana,  saya ikut-ikut saja
Menurut Bapak /Ibu penting tidak sertifikasi Halal bagi UMKM ini? 1. Responden 1 Ya  penting  sih pak,  apalagi kita muslim kan  jadi  biar tidak  ada  lagi ke raguan orang yang beli untuk jualan saya ini 2. Responden 2 Fungsi sertifikasi halal  ini  untuk apa, selagi yang jualan muslim dan bahannya halal,yah sama saja, yang membeli  gak pernah  tanya halal atau tidaknya 3. Responden 3 Kalau  katanya wajib  ya  kita buat, paling sertifikat  halal , sama lebelnya  saja kok  yang  kita dapat,    terus manfaatnya juga saya belum tahu, 4. Responden 4 Engga juga karna konsumen tidak  pernah bertanya sudah sertifkasi  halal belum  atauyg di  jual  sudah halal  belum, berarti  aman  - aman saja tanpa sertifikasi halal 5. Responden 5 Penting apalagi dari peemrintahkan , ini juga bermanfaat bagi saya. Biar
orang yang beli  semakin percaya dengan  jualan saya.
Bagaimana Harapan bapak/ibu setelah ditetapkannya peraturan kewajiban sertifikasi
halal? 1. Responde n 1 Kalau memang wajib, prosesnya perizinannya dipermudah la, takutnya  nanti sulit pula. Jadi beban kami pula nantinya. 2. Responde n 2 Mungkin pemerintah langsung turun kelapangan biar kami tahu jugakan prosedurnya gimana.  Biar kami paham juga 3. Responde n 3 Bagus kali kalo  memang wajib,tapi nanti pas mengajukanny a  bayar  pula kan,  mending uangnya di jadikan beli bahan baku jualan saya 4. Responde n 4 Langsung di sosialisakn saja dari pemerintah biar kita paham juga maksud dan tujuan sertifikasi halal ini, 5. Responde n 5 Kalau memang peraturannya wajib iya gapapalah yang  penting prosesnya mudah, jangan bayar  pulakan . Terkait  pembahasan  yang  sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban produk baik itu produk pangan maupun produk non pangan di kota Medan harus sudah  berserftifikasi  halal.  Namun,
dalam observasi peneliti kepada beberapa  pelaku  UMKM  yang  ada  di kota  Medan  masih  banyak  kendala terkait proses sertifikasi halal dari MUI, hal ini dipengaruhi oleh faktor interaktif dari  pelaku  UMKM  dan  juga  faktor pengetahuan dari pelaku UMKM terkait sertifikasi produk halal.
Berdasarkan  observasi  penulis, masih  banyak  pelaku  UMKM  yang memiliki  produk  non  sertifikasi  resmi dari  MUI,  padahal  sudah  tertera  jelas bahwa Di UU Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal pada  pasal  3  mengungkapkan  seluruh produk  yang  masuk,  terdistribusi,  serta didagangkan  di  daerah  Indonesia  wajib bersertifikat halal. Namun, pada realitanya  produk  yang  terdistribusi  di masyarakat  belum  seluruhnya  terjamin kehalalannya. Halal terkait pula bagaimana  prosesnya  bisa  menjamin kehalalan  industri  tersebut.  Industri makanan  serta  minuman  mempunyai peran  amat  vital  serta  mayoritas  ialah industri  kecil  serta  rumah  tangga (Nukeriana, 2018).
Berdasarkan  pernyataan  diatas, dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dari informan yang ada pelaku UMKM masih awam terkait regulasi produk yang dijual harus bersertifikasi halal, hal ini tentunya di  pengaruhi  oleh  pengetahuan  pelaku UMKM serta tindakan preventif pemerintah kota dalam mendemografikan  informasi  kewajiban produk bersertifikasi halal. Pengetahuan  pelaku  UMKM  kota Medan  mengenai  kebijakan  tersebut masih cukup terbatas, hal ini dikarenakan  para  pelaku  UMKM  kota Medan  tidak  tahu  bagaimana  cara  dan
proses dalam mendaftarkan produk yang dijual  untuk  bisa  mendapat  sertifikasi halal. Faktor lain juga dipengaruhi oleh kurangnya  sosialisasi  pemerintah  kota salam  mensosialisasikan  ke  lapangan terkait  pendaftaran  sertifikasi  produk halal.
Berdasarkan  proses  penelitian yang  ada,  mulai  dari  observasi  sampai dengan  wawancara,  bahwa  para  pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu  tentang  pentingnya  serta kewajiban  semua  produk  yang  beredar harus  memiliki  sertifikasi  halal.  Hal  ini disebabkan  oleh  dua  faktor,  yakni pengetahuan  pelaku  UMKM  dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi  juga  oleh  kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan  mengedukasi  para  pelaku  UMKM dalam  kewajiban  produk  yang  beredar harus bersertifikasi halal.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas, diambil kesimpulan para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang  pentingnya  serta  kewajiban semua  produk  yang  beredar  harus memiliki  sertifikasi  halal.  Hal  ini disebabkan  oleh  dua  faktor,  yakni pengetahuan  pelaku  UMKM  dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi  juga  oleh  kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan  mengedukasi  para  pelaku  UMKM dalam  kewajiban  produk  yang  beredar harus bersertifikasi halal. Padahal sudah jelas bahwa Di UU Republik Indonesia
No.  33  tahun  2014  terkait  Jaminan Produk Halal pada pasal 3
mengungkapkan  seluruh  produk  yang masuk,  terdistribusi,  serta  didagangkan di  daerah  Indonesia  wajib  bersertifikat halal.  Namun,  pada  realitanya  produk yang  terdistribusi  di  masyarakat  belum seluruhnya terjamin kehalalannya. Halal
terkait  pula  bagaimana  prosesnya  bisa menjamin  kehalalan  industri  tersebut.
Sehingga perlunya edukasi dari pemerintah  dalam  mendemografikan sertifikasi produk halal.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktek (Revisi  ed.).  Jakarta:  PT. Rineka Cipta. Arkinson, M. (1978). Ethnomethnological  Approaches to Socio-Legal studies . New York: Academic Press.
Iranita,  (2011). Pengaruh  Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif
Islam . Bandung: Alfabeta.
Badroen,  D.  F.  (2006). Etika  Bisnis dalam Islam . Jakarta: Kencana. Burhanuddin,  A.  (2013,  Mei  21). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif .  Retrieved  oktober  03, 2017, from afidburhanuddin.wordpress.com: https://afidburhanuddin.wordpress
.com/2013/05/21/penelitian- kuantitatif-dan-kualitatif/ Depag. (2003). Modul Pelatihan Auditor Internal Halal . Jakarta.
Djaelani,  A.  R.  (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian  Kualitatif .  Majalah Ilmiah Pawiyatan, 82-92. Mashudi, M. (2015). Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal . Yogyakarta. Muh.  Zumar  Aminuddin.  (2016). Sertifikasi  Produk  Halal :  Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. Rahmayati.  (2019). Islamic  Banking
Synergity  As  Halal  Industry
Development In Indonesia . INSIS UMSU. Rahmayati  Nasution.  (2018 ).  Analisis Pengaruh  Label  Halal  Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan  Pembelian  Konsumen Masyarakat  Kota  Medan .  Jurnal
Agama dan Pendidikan Islam. Siti Mujiatun, Rahmayati. (2020). Model Bisnis Islamic Financial Technology  Produk  Bank  Syariah di  Kota  Medan. Al  Mashrarifah  : Jurnal Ekonomi. Sopiah  Evi.  (2015).  Sertifikasi  Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Sunan  Gunung  Djati Bandung Langko. Amir  M.  (2014)  Kewenangan  Komisi Fatwa  MUI  Dalam  Penyelesaian Sertifikasi  Halal  LP.POM  MUI. Dosen  Sekolah  Tinggi  Agama Islam Negeri (STAIN). Watampone  May  Lim  Charity.  (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (  Halal  Products  Guarantee  in Indonesia).