Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105

## Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak

## Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Indonesia habibi.marwa@law.uad.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep  perkawinan  yang  ideal  untuk  mencegah  praktik perkawinan  di  bawah  umur  dan  mengetahui  tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap perkawinan  anak  di  bawah  umur  sebagai  upaya  penerapan  norma  perlindungan  anak.  Bahwa tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap  perkawinan  anak  penting  menjadi  perhatian  bersama sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  pemenuhan  hak  anak.  Sehingga,  fokus artikel  ini  tidak  hanya  pada  aspek  perkawinan,  tetapi  juga  pada  hubungan  keluarga  secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti literatur  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  perkawinan yang  ideal  harus  diwujudkan  oleh  setiap  pasangan  suami-istri  dengan  cara  tidak  melangsungkan perkawinan  di  bawah  umur.  Perkawinan  dapat  dikatakan  ideal  jika  sudah  mempunyai  tiga  unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang  memiliki  kemampuan  dalam  menghadapi  masalah-masalah  yang  muncul  dalam  rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari  segala  bentuk  diskriminatif  dan  perlakuan  salah  lainnya.  Orang  tua  punya  tanggung  jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.
Kata kunci : Perkawinan Anak; Perlindungan Anak; Tanggung Jawab Hukum

## Abstract
This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage  and  to  understand  the  legal  responsibility  of  parents  for  the  marriage  of  underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but  also  on  family  relationships  as  a  whole  as  an  effort  to  create  an  environment  that  supports children's  development.  This  type  of  research  is  normative  legal  research  carried  out  by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage  must  be  realized  by  every  husband  and  wife  by  not  entering  into  underage  marriages. Marriage  can  be  said  to  be  ideal  if  it  has  three  elements,  namely  biological,  economic  and psychological  abilities.  Children  under  the  age  of  marriage  do  not  have  the  ability  to  deal  with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children.
Keywords: Child Marriage; Child Protection; Legal Responsibility
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Praktik perkawinan anak marak di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2020),  1  dari  9  perempuan  dan  1  dari  100  laki-laki  yang  berumur  20-24 melangsungkan  perkawinan  sebelum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun. Perkawinan  anak  terjadi  baik  di  pedesaan  maupun  perkotaan.  Anak  perempuan yang  tinggal  di  pedesaan  dua  kali  lebih  mungkin  kawin  sebelum  usia  18  tahun dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. 1 Hal ini menunjukkan kalau perkawinan  anak  jika  dilihat  berdasarkan  daerah  tempat  tinggal  menunjukkan prevalensi  perkawinan  anak  perempuan  lebih  tinggi  di  daerah  perdesaan dibandingkan dengan perkotaan.
Dikatakan  perkawinan  anak  apabila  perkawinan  laki-laki  dan  perempuan dilakukan  di  bawah  usia  yang  ditetapkan  negara.  Batas  usia  perkawinan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan)  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  laki- laki  dan  perempuan  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.  Menurut Fauzi  (2022),  ada  dua  paradigma  yang  melatarbelakangi  adanya  pengaturan pembatasan  usia  perkawinan,  yaitu  paradigma  perkawinan  ideal  dan  paradigma perlindungan anak. 2 Menurutnya, perkawinan anak dipandang bukan perkawinan yang  ideal,  karena  tidak  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Adanya pengaturan pembatasan usia kawin dimaksudkan supaya calon pengantin memiliki kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan dan mampu mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga. Ada hal menarik dari sebelum dan sesudah perubahan UU Perkawinan tersebut, yaitu masih relatif banyak terjadi perkawinan di bawah umur  baik  dilakukan  melalui  kawin sirri maupun  sah  secara  hukum  agama  dan negara. Ilma (2020) dalam artikelnya menyatakan kalau terjadinya kenaikan yang signifikan permohonan dispensasi kawin pascaperubahan UU Perkawinan karena tidak  adanya  pengaturan  yang  ketat  atau  limitasi  alasan  dibolehkannya mengajukan  dispensasi  kawin. 3 Meskipun  anak  yang  akan  melangsungkan perkawinan  di  bawah  umur  diberikan  celah  hukum  yang  legal  berupa  konsep dispensasi kawin, tetapi hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi.
Anak  pada  dasarnya  tidak  dapat  melindungi  dirinya  dari  berbagai  macam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.  Anak  membutuhkan  bantuan  orang  lain  yang  mampu  melindunginya
1 Gaib Hakiki, Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020).
2 Mohammad  Yasir  Fauzi,  “Pergeseran  Paradigma  Pembatasan  Usia  Perkawinan  Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (2022): 33–49, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244.
3 Mughniatul  Ilma,  “Regulasi  Dispensasi  Dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  Bagi  Anak Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019,” Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 2,  no.  2 (2020): 133–66.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
dari berbagai  ancaman.  Tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan  hak-hak anak  ini  bersifat  wajib,  sementara  anak  berhak  mendapatkan  segala  kepentingan untuk  memenuhi  hak-haknya. 4 Pasal  26  ayat  (1)  poin  c  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan anak.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  antara  lain  dikaji  oleh Arianto  (2019).  Penelitian  ini  menganalisis  peran  orang  tua  dalam  upaya pencegahan perkawinan dini. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa orang tua memiliki peran sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Orang tua  harus  selektif  sebelum  kawinkan  anaknya.  Tiga  hal  yang  biasanya  harus mempertimbangkan  yaitu  pertimbangan bibit (garis  keturunan) ,  bobot (kepribadian  dan  pendidikan) , dan bebet (status  sosial  ekonomi) . Menurutnya, untuk  mencegah  perkawinan  anak  hal  penting  yang  harus  dipastikan  oleh  orang tua adalah apakah perkawinan anak lebih banyak kemaslahatan atau kemudaratan. Jika lebih banyak kemudaratan lebih baik perkawinan anak harus dicegah. 5
Penelitian  selanjutnya  oleh  Eleanora  (2020)  dengan  fokus  kajian  tinjauan perlindungan  anak  terhadap  perkawinan  anak  usia  dini.  Seseorang  meskipun melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  tetap  harus  dipastikan  mendapatkan perlindungan  atas  hak-haknya,  utamanya  hak  hidup,  kesehatan,  dan  pendidikan. Guna  mencegah  maraknya  perkawinan  anak,  diperlukan  peningkatan  literasi informasi,  kualitas  pendidikan,  dan  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Sosialisasi perkawinan anak  harus  terus  dilakukan.  Orang  tua  menjalankan  perannya  sebagai  pencegah sekaligus  pengawas  terhadap  perkawinan  anak.  Yang  tidak  kalah  penting  adalah perlunya penerapan hukum perkawinan sebagaimana mestinya. 6
Terakhir  penelitian  dari  Maulia  (2020)  yangmengkaji  implementasi  UU Perlindungan  Anak  di  Desa  Kendayakan,  Kecamatan  Terisi,  Kabupaten Indramayu.  Hal  menarik  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  masyarakat  memahami perkawinan anak merupakan bagian dari bentuk perlindungan orang tua terhadap anak.  Selain  itu,  masyarakat  tidak  setuju  kalau  UU  Perlindungan  Anak difungsikan untuk mencegah perkawinan di bawah umur.
Pada  kajian-kajian  sebelumnya  pembahasan  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  perkawinan  anak  lebih  banyak  mengulas  pencegahan  perkawinan  anak. Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan  artikel  ini  terletak  pada  fokus  dan
4 Noor  Laras  Asti,  Indah  Dewi  Megasari,  and  Muhammad  Aini,  “Tanggung  Jawab  Orang  Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Universitas Islam Kalimantan, 2022).
5 Henry  Arianto,  “Peran  Orang  Tua  Dalam  Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Dini,” Lex  Jurnalica 16, no. 1 (2019): 38.
6 Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” Progresif : Jurnal Hukum XIV, no. 1 (2020): 50–63.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
spesifik  membahas  tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap  perkawinan  anak sebagai  upaya  penerapan  norma  perlindungan  anak.  Kajiannya  bukan  hanya membahas  pencegahan,  tetapi  bagaimana  tanggung  jawab  orang  tua  dalam memenuhi  hak-hak  anak  pascaperkawinan  di  bawah  umur.  Paradigma  baru  yang ditawarkan  dalam  artikel  ini,  yaitu  paradigma  perlindungan  anak  dalam perkawinan anak. Konsep tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak  dalam  lebih  luas  dari  hukum  keluarga.  Fokusnya    untuk  memberikan jaminan  terhadap  perkembangan  anak  dengan  memenuhi  hak  dasar  anak.  Jadi, tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap  perkawinan  anak  menekankan  pada aspek  hak-hak  anak  sebagai  individu  yang  berdaulat  dan  memiliki  hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati.
Tujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  konsep  perkawinan  ideal  untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan menganalisis secara mendalam tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap  perkawinan  anak  di  bawah  umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  terhadap  sumber  data  sekunder  yang  dilakukan  melalui  studi  pustaka. Data  sekunder  yang  digunakan  untuk  menjawab  semua  permasalahan  dalam kajian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 7 Bahan hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  otoritatif  berkaitan dengan  perkawinan  dan  perlindungan  anak  seperti  UU  Perkawinan  dan  UU Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang difungsikan untuk mendukung bahan hukum sekunder.
Semua data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif- deskriptif  agar  mendapat  gambaran  yang  jelas  dan  utuh  terhadap  objek  kajian. Data  dan  bahan  hukum  dianalisis  menggunakan  pendekatan  konsep (conceptual approach) yang  diambil  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  guna  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan konsep,  pengertian,  dan  asas  hukum  yang  relevan  sebagai  sandaran  dalam membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang dihadapi. 8
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep Perkawinan Ideal untuk Mencegah Praktik Perkawinan Anak
Indonesia  sebagai  negara  yang  mengakui  keragaman  agama  tentu  UU Perkawinan  yang  ditetapkan berlaku  untuk  semua  warga  negara  Indonesia. Prinsip- prinsip  agama  tercermin  dalam  UU  Perkawinan  seperti  dalam  ketentuan  syarat perkawinan,  tujuan  perkawinan,  tahapan-tahapan  perkawinan,  tanggung  jawab suami  istri  dalam  keluarga,  berakhirnya  perkawinan,  dan  akibat  hukumnya.
7 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi) , ed. Ahsan Yunus, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
8 Irwansyah.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
Kesemuanya  itu  terdapat  nilai-nilai  agama  yang  dijunjung  pada  hukum perkawinan pada suatu negara.
Penyebab  perkawinan  anak  memang  tidak  tunggal.  Ada  beberapa  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  anak,  yaitu  faktor  paham  agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. 9 Anak sebagai subjek hukum dilahirkan  akibat  perkawinan  orang  tuanya. 10 Dunia  anak  yang  biasanya digunakan untuk bermain, sekolah untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta  tumbuh  kembang  anak  menjadi  terhambat.  Anak  di  bawah  umur  yang melangsungkan  perkawinan  masa  depannya  bisa  hancur  karena  hak-hak  anak kurang terlindungi. 11
Negara  memiliki  kepentingan  ikut  mengatur  perkawinan  melalui  hukum (undang-undang).  Salah  satu  yang  diatur  oleh  negara  adalah  pembatasan  usia minimal perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak dan memastikan bahwa perkawinan hanya terjadi antara orang dewasa. 12 Hal ini sejalan dengan penelitian Neha  (2023)  bahwa  pengaturan  batasan  minimal  usia  kawin  dalam  UU Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak kurang baik bagi  pasangan  yang  kawin  muda.  Bukan  berarti  perkawinan  anak  selalu berdampak negatif, tetapi pengaturan usia ini untuk meminimalisir mudarat dalam keluarga. 13
Adanya  pembatasan  usia  perkawinan  di  antaranya  mengambil  nilai-nilai etika  dan  moral  dari  agama.  Islam  termasuk  agama  yang  memiliki  konsep kedewasaan  dengan  menggunakan  istilah baligh,  rusyd, atau asyuddah. Kedewasaan  dalam  khazanah  Islam  tidak  ditetapkan  dalam  bentuk  usia,  tetapi lebih  pada  ciri-ciri  fisik. Kriteria  dewasa yang  selama  ini  dipakai  untuk menentukan kedewasaan seseorang adalah sudah mimpi basah untuk laki-laki dan telah menstruasi untuk perempuan. Namun jika tanda-tanda tersebut tidak muncul maka kedewasaan seseorang didasarkan pada umur. 14
Konsep  hukum  perkawinan,  agama,  dan  kedewasaan  bermuara  pada tercapainya  tujuan  perkawinan.  Menurut  Pasal  1  UU  Perkawinan  disebutkan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  dan  batin  tidak  boleh  dibuat  mainan,  karena
9 Rima  Hardianti  and  Nunung  Nurwati,  “Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pernikahan  Dini  Pada Perempuan,” Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 2 (2020): 111–20.
10 Veronica  Komalawati  and  Dina  Aisyah  Alfarijah,  “Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Atas  Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai  Hak Asasi Manusia,” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 8,  no.  2  (2020): 145, https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302.
11 Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” Jurnal Hukum 1 (2020): 58.
12 Yusuf  Yusuf,  “Dinamika  Batasan  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia:  Kajian  Psikologi  Dan  Hukum Islam,” JIL: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020): 200–217, https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59.
13 Andi Neha, Madrasah Aliyah, and Negeri Kota, “Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan,” Thoqiqotuna 6, no. 1 (2023).
14 Ahmad  Zubaeri,  “Subjek  Hukum:  Masalah  Kedewasaan  Dalam  Hukum  Islam  Pasca  Revisi  UU Perkawinan,” An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer 2, no. 1 (2020).
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
tujuan  akhir  yang  hendak  dicapai  dari  perkawinan  adalah  mewujudkan kebahagiaan yang abadi bukan kebahagiaan sementara. Merujuk pada terminologi hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam (disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh  karena  itu,  setiap perkawinan  harus  disiapkan  dengan  sebaik  mungkin  supaya  maksud  dan  tujuan perkawinan dapat terwujud. 15
Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  di antaranya  dengan  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  agama  dan hukum  negara.  Ditegaskan  dalam  UU  Perkawinan  bahwa  perkawinan  dipandang sah  jika  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  keyakinan  masing-masing  serta dicatatkan  menurut  hukum  yang  berlaku.  Setidaknya  setiap  individu  yang  akan melangsungkan  perkawinan  di  Indonesia  harus  memenuhi  syarat  materiil  dan syarat  formil.  Maksud  syarat  materiil  di  sini  adalah  syarat  wajib  yang  harus dipenuhi oleh setiap individual yang akan melangsungkan perkawinan, sementara syarat  formil  yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan  prosedur  atau  tata  cara melangsungkan  perkawinan  atau  perkawinan.  Kedua  istilah  tersebut  dalam khazanah  hukum  perkawinan  Islam  disebut  rukun  dan  syarat.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  setiap  individu  yang akan  melangsungkan  perkawinan  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  kawin  atau kawin, yaitu calon suami, calon istri, wali kawin, saksi, dan akad kawin (ijab dan kabul).  Masing-masing  rukun  tersebut  memiliki  syarat-syarat  yang  juga  harus dipenuhi sebagai penyempurnaan dari rukun perkawinan. Hal penting yang perlu diperhatikan  dalam  perkawinan  adalah  mempertimbangkan  aspek  kedewasaan kedua mempelai yang diukur salah.
Kedewasaan  seseorang  sebagaimana  ditetapkan  negara  adalah  diaturnya batas  minimal  umur  calon  pengantin  dapat  melangsungkan  perkawinan. 16 Ketentuan  mengenai  pembatasan  usia  juga  disebutkan  pada  Pasal  15  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam  didasarkan  pada  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga  perkawinan.  Kebijakan  pemerintah  mengenai  pembatasan  usia  kawin dimaksudkan agar kedua belah pihak harus sudah siap dari segi  fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan. 17
Pembatasan usia ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya perkawinan di  bawah  umur  dan  mencegah  perceraian.  Adanya  pengaturan  usia  perkawinan
15 Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  “Mitigasi  Bencana  Perkawinan  Anak  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Keluarga  Sakinah:  Perspektif  Fikih  Perlindungan  Anak,” Veritas  et  Justitia ,  2021, https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314.
16 Septi  Indrawati  and  Agus  Budi  Santoso,  “Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2019,” Amnesti  Jurnal  Hukum 2, no. 1  (2020):  16–23, https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
17 Riska  Yunitasari,  “Dinamika  Pembaharuan  Batas  Usia  Perkawinan  (Analisis  Batas  Umur Melangsungkan  PerkawinanDalam Hukum Nasional Indonesia),” Doktrina: Journal of Law 3(1) (2020): 9– 21, https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
untuk  merealisasikan  tujuan  perkawinan,  yaitu  mewujudkan  rumah  tangga  yang bahagian dan kekal.  Ditinjau dari perspektif hukum,  pengaturan usia perkawinan untuk menghindari perkawinan anak yang dapat melanggar hak anak. Perkawinan anak  menghambat  pemenuhan  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  hidup  bebas  dari kekerasan  (termasuk  seksual),  dilindungi  dari  eksploatasi,  dan  tidak  dipisahkan dari  orang  tua. 18 Oleh  karena  itu,  diaturnya  batas  usia  kawin  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  anak.  Tidak  adanya  batasan  usia  minimal  diizinkan kawin akan menambah daftar perkawinan di bawah umur  yang dipandang kurang mampu memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga secara utuh. 19
Perkawinan  di  bawah  umur  berpengaruh  terhadap  angka  perceraian  pada usia  muda.  Penelitian  Virmansyah  dan  Azis  (2022)  menunjukkan  perkawinan anak  di  Jawa  Barat  hanya  bertahan  satu  sampai  dengan  dua  tahun.  Bahkan  yang berujung perceraian mencapai 50% (lima puluh persen). 20
Sumber: https://www.pa-pelaihari.go.id/

## Gambar 1 Permohonan Perkara
Namun,  angka  permohonan  dispensasi  kawin  dan  perceraian  dua  tahun terakhir  sejak  disahkannya  UU  Perkawinan  pada  2019  di  Kecamatan  Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan justru mengalami penurunan sebagaimana Gambar 1.
Berkaitan  dengan  perkawinan  dan  batas  minimal  usia  kawin  di  kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ulama yang melarang perkawinan anak seperti Usman  al-Butti  dan  Ibnu  Subramah.  Menurutnya,  agama  melarang  praktik perkawinan  di  bawah  umur  atau  belum baligh, karena  nilai  esensial  perkawinan adalah  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan  meneruskan  keturunan.  Sementara  itu, kedua  hal  tersebut  sulit  terwujud  dalam  rumah  tangga  yang  dibangun  pada seseorang  yang  masih  anak-anak.  Baik  laki-laki  maupun  perempun  yang  masih
18 I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, no. 1 (2019): 56, https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594.
19 Indrawati  and  Santoso,  “Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”
20 M.  Afrizal  Virmansyah  and  Mohamad  Abdul  Azis,  “Pengaruh  Perkawinan  Di  Bawah  Umur Terhadap  Tingkat  Perceraian,” Al-Ihath:  Jurnal  Bimbingan  Dan  Konseling  Islam 2,  no.  1  (2022):  42–57, https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
anak-anak  dilarang  kawin  karena  tidak  ada  alasan  mendesak  bagi  anak  untuk melangsungkan perkawinan sampai berusia baligh. Ulama atau legislator modern cenderung  melarang  atau  setidaknya  membatasi  perkawinan  anak  dengan memperhatikan faktor dan akibat yang ditimbulkan akan banyak merugikan masa depan  anak  dari  pada  manfaat. 21 Pendapat  ini  yang  sekarang  cenderung  diikuti oleh  pemerintah  Indonesia.  Hal  itu  yang  menjadikan  pemerintah  Indonesia berusaha menekan perkawinan anak dengan mengubah batas minimal usia kawin diizinkan  kawin  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  19  (sembilan  belas)  tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.
Pengaturan  batas  usia  kawin  merupakan ijtihadi para  ulama . Argumentasi yang  dipakai  adalah  Alquran,  hadis,  maupun  fikih  tidak  mengatur  secara  tegas tentang pengaturan usia kedewasaan. Kitab-kitab fikih nyaris tidak mensyaratkan umur tertentu. Baru abad XX ditemukan dalam  berbagai  perundang-undangan di negara  muslim  tentang  batas  minimal  usia  kawin. 22 Alquran  hanya  menentukan kualitas  yang  harus  dimiliki  masing-masing  pasangan,  tidak  menetapkan  usia (kuantitas) laki-laki dan perempuan calon pengantin. 23 Itulah sebabnya mayoritas ulama  membolehkan  perkawinan  di  bawah  umur  selama  tidak  membahayakan pasangan  dan  mampu  mewujudkan  keluarga  sakinah. 24 Lebih  lanjut  tidak  ada ketentuan batasan usia perkawinan yang ditentukan karena dalam Islam tidak ada secara  eksplisit  yang  memberikan  keterangan  batasan  usia  perkawinan  sesuai syariat Islam. 25
Perkawinan  dianggap  ideal  apabila  tujuan  perkawinan  dapat  tercapai  dan telah  memenuhi  ketentuan  hukum  agama  dan  negara.  Tujuan  perkawinan  dapat tercapai  dengan  cara  memahami  pentingnya  mempertimbangkan  berbagai  aspek sebelum  memutuskan  melangsungkan  perkawinan.  Perkawinan  dapat  dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Kemampuan biologis yaitu keadaan laki-laki dan perempuan telah baligh, secara  ekonomis  berarti  telah  mampu  mencari  atau  memberi  nafkah  dan  sudah mampu  membayar  mahar,  sedangkan  secara  psikis  adalah  laki-laki  dan perempuan  telah  matang  jiwa  raganya.    Ketiga  kemampuan  tersebut dimungkinkan  telah  ada  pada  seseorang  ketika  masing-masing  telah  berumur  19 tahun. 26 Adanya  perubahan  pengaturan  batas  minimal  usia  kawin  di  Indonesia
21 Ali  Trigiyatno, Bincang  11  Nikah  Kontroversial  Dalam  Islam ,  Pertama  (Malang:  Madza  Media, 2021).
22 Trigiyatno, Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam .
23 Maimunah,  “Dipensasi  Kawin  Anak  Perempuan :  Suatu  Fenomena  Masyarakat  Modern  Dalam Konteks Agama Dan Negara,” Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam 21, no. 2 (2020): 209–30.
24 Sonny Dewi Judiasih et al., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 203–22.
25 Hotmartua  Nasution,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan),” Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  Fakultas  Syari’ah  Dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019).
26 Riska  Yunitasari,  “Dinamika  Pembaharuan  Batas  Usia  Perkawinan  (Analisis  Batas  Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia).”
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  Perkawinan  dimaksudnya  untuk  mewujudkan keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum  perkawinan. 27 Terdapat  perbaikan diskursus perlindungan anak dalam Pasal 7 UU Perkawinan terhadap anak kawin di bawah umur dengan dinaikkan batas usia minimal melangsungkan perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. 28
Tabel 1 Perbandingan Batas Usia Kawin No Negara Usia Kawin Laki-Laki Perempuan 1 Indonesia 19 19 2 Aljazair 21 18 3 Bangladesh 21 18 4 Mesir 18 16 5 Irak 18 18 6 Yordania 16 15 7 Lebanon 18 17 8 Libya 18 16 9 Malaysia 18 16 10 Maroko 18 15 11 Yaman Utara 15 15 12 Pakistan 18 16 13 Somalia 18 18 14 Yaman Selatan 18 16 15 Syiria 18 17 16 Tunisia 19 17 17 Turki 17 15
Berdasarkan  pertimbangan  kemaslahatan,  negara  dengan  mayoritas penduduk  muslim  melakukan ijtihad dengan  menetapkan  batas  usia  perkawinan yang  dipandang  ideal  melangsungkan  perkawinan.  Perbandingan  batas  usia perkawinan di negara muslim dijelaskan pada Tabel 1. 29
Mengingat  perkawinan  anak  dapat  menimbulkan  masalah  terhadap tingginya  perceraian,  berdampak  kepada  kualitas  sumber  daya  manusia, menyebabkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  isu  kesahatan. 30 Keluarga yang bahagia  dan kekal dapat  diwujudkan salah satunya  kawin  dengan mempertimbangkan kematangan atau kedewasaan usia yang telah ditetapkan oleh
27 Aristoni  Aristoni,  Undang  Perkawinan,  and  Umur  Perkawinan,  “Kebijakan  Hukum  Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of” 4, no. 1 (2021): 393–413.
28 Siti  Qomariatul  Waqiah,  “Diskursus  Perlindungan  Anak  Perempuan  Di  Bawah  Umur  Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” An-Nawazil 1, no. 2 (2019): 65–79.
29 Mardi  Candra, Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur , 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
30 Ainun  Yusri  Dwiranti,  Betty  Rubiati,  and  Sonny  Dewi  Judiasih,  “Perubahan  Syarat  Usia Perkawinan  Bagi  Wanita  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan Dibawah  Umur,” Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum 31,  no.  1  (2022):  48–65, https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
e-ISSN : 2621-4105
negara,  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  minimal  berusia  sembilan  belas  tahun. Perkawinan ideal tidak dilakukan dengan kawin di bawah umur.

## 3.2 Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak sebagai Upaya Penerapan Norma Perlindungan Anak
Perkawinan sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi  masing-masing  pasangan.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  harus  diwujudkan secara  berkeadilan  demi  terwujudnya  kebahagiaan  rumah  tangga  yang  kekal. 31 Termasuk  hak  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  mendapatkan keturunan. 32 Pasangan  laki-laki  dan  perempuan  setelah  melangsungkan  ijab  dan kabul  perkawinan  serta  dikaruniai  keturunan  maka  akan  timbul  tanggung  jawab orang tua terhadap anak. Orang tua yang dianugerahi anak punya tanggung jawab besar  dalam  pemenuhan  hak  anak  dengan  optimal.  Berangkat  dari  pemahaman tersebut,  terjadilah  hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak.  hubungan  antara orang tua dan anak adalah hubungan antara orang yang melahirkan dan dilahirkan. Hubungan  antara  yang  merawat  dan  dirawat.  Hubungan  antara  yang  tua  dengan yang muda. Relasi orang tua dan anak kemudian menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing.  Hubungan  orang  tua  dan  anak  harus  dijaga  dengan  baik  dalam membangun keluarga (rumah tangga).
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1992  tentang  Kependudukan (disebut UU Kependudukan) menyatakan bahwa setiap penduduk sebagai anggota keluarga  mempunyai  hak  untuk  membangun  keluarga  sejahtera  dengan mempunyai  anak  yang  jumlahnya  ideal,  mengangkat  anak,  atau  memberikan pendidikan  kehidupan  berkeluarga  kepada  anak-anak  serta  hak  lain  guna mewujudkan  keluarga  sejahtera.  Spirit  UU  Kependudukan  adalah  bagaimana setiap  keluarga  dibangun  dengan  prinsip  penguatan  keluarga,  keserasian, keseimbangan  antara  kualitas  dan  kuantitas  keluarga. 33 Semangat  ini  sesuai dengan  UU  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  keluarga  dan  orang  tua  punya tanggung  jawab  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak  supaya bisa  tumbuh  berkembang  sesuai  kemampuan,  bakat,  minat,  dan  mencegah terjadinya perkawinan anak. Kedua regulasi tersebut memberi penekanan terhadap fungsi  keluarga  dan  orang  tua  sebagai  penjamin  dan  pelindung  terhadap terpenuhinya  hak-hak  anak  supaya  terwujud  secara  optimal.  Hal  ini  dikarenakan anak  dengan  segala  keterbatasannya  pada  hakikatnya  belum  mampu  melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua harus berperan dalam memberikan  perlindungan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak.  Tanggung  jawab
31 Nasrah  and  Asni  Zubair,  “Hak  Dan  Kewajiban  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Setelah  Putusnya Perkawinan,” Maddika: Journal of Islamic Family Law 03, no. 01 (2022): 1–13, http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833.
32 Nasution  Hotmaratua,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Amnesti Jurnal Hukum (2019), https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
33 Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum  Keluarga  (  UU  Perkawinan  Dan  UU  Administrasi  Kependudukan),” Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal Penelitian Bidang Hukum , 2022.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
ini menjadi bagian dari proses pemenuhan hak anak yang harus dilakukan secara terus  menerus.  Penekanan  ini  dimaksudkan  karena  keluarga  dan  orang  tua merupakan pusat lahirnya generasi emas di masa mendatang.
Lingkungan  pertama  dan  utama  dalam  memberikan  perlindungan  anak adalah keluarga. Setiap keluarga harus didorong membentuk sistem yang mampu mendukung  terpenuhinya  hak-hak  anak,  seperti  pengasuhan,  kesehatan, pendidikan,  sandang,  papan,  pangan,  sebagai  upaya  untuk  menghindarkan  anak dari  eksploitasi,  kekerasan,  pornografi  anak,  perkawinan  anak,  dan  perlakuan salah lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen keluarga dan orang tua sebagai lingkungan terdekat bagi anak, sehingga keberadaannya sangat menentukan  masa  depan  anak.  Upaya  dasar  dalam  pemenuhan  dan  memberikan perlindungan  anak  dilakukan  oleh  orang  tua. 34 Orang  tua  punya  tanggung  jawab kepada anak, begitu juga sebaliknya anak juga memiliki tanggung jawab  kepada orang  tua.  Orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  mengasuh, memelihara  dan  membimbing  anak  hingga  mencapai  usia  dewasa  dan  mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Tanggung  jawab  yang  ideal  orang  tua  dalam  perkawinan  anak  adalah tanggung  jawab  terhadap  perlindungan  hak  anak.  Hal  ini  mencakup  hak-hak terhadap  harta  milik,  hak  asuh  anak,  dan  hak  lainnya  terkait  status  perkawinan. Selain  itu,  orang  tua  perlu  memastikan  bahwa  anak-anak  yang  menikah  harus mematuhi  kewajiban  hukum  yang  terkait  dengan  perkawinan,  seperti  pelaporan perkawinan dan memastikan bahwa tidak terlibat dalam praktik perkawinan yang tidak sah atau melanggar hukum setempat.
Sebagaimana  tercantum  dalam  UU  Perlindungan  Anak,  pencegahan perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak.  Orang  tua  punya  peran  penting  dalam  menyiapkan  dan mendampingi  anaknya  hingga  memiliki  kesiapan  mental  dan  umur  yang  cukup sebelum  memutuskan  melangsungkan  perkawinan. 35 Perkawinan  di  bawah  umur seharusnya dicegah karena anak sebagai penerus bangsa yang harus dididik sebaik mungkin sesuai haknya. Hak asasi anak adalah hak yang harus penting dan harus dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak.
Pasal  4  UU  Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  setiap  anak  memiliki hak  yang  harus  dipenuhi  dan  dilindungi.  Adanya  perlindungan  anak  ini  menjadi wujud  nyata  adanya  keadilan  dalam  masyarakat.  Perlindungan  anak  harus dilaksanakan  sebaik-baiknya  dalam  kehidupan.  Seorang  anak  yang  telah melaksanakan  perkawinan  kebanyakan  dianggap  sebagai  orang  yang  sudah dewasa  dan  telah  lepas  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  dirinya.  Padahal, merujuk Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang
34 Anastasya  Telasonika  Karwur,  “Fenomena  Perkawinan  Dibawah Umur  Menurut  Undang-Undang Tahun 1974,” Lex Et Societatis , 2019.
35 Yopani  Selia  Almahisa  and  Anggi  Agustian,  “PerkawinanDini  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 27–36.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
e-ISSN : 2621-4105
belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  yang  masih  dalam  kandungan. Mengingat anak dalam terminologi hukum dianggap sebagai subjek hukum, maka setiap  anak  yang  belum  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun  harus mendapatkan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraannya. Artinya, seorang anak meskipun sudah kawin tetap harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Anak yang  kawin  di  bawah  umur  pada  dasarnya  masih  memerlukan  bimbingan  dari orang  tua.  Orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap  anak  di  bawah  umur  setelah melangsungkan  perkawinan  melalui  pengajuan  dispensasi  ke  Pengadilan  Agama (agama  Islam)  atau  Pengadilan  Negeri  (non-Islam).  Orang  tua  tidak  lepas tanggung  jawab  begitu  saja,  tetapi  harus  memberikan  edukasi  dan  memastikan bahwa hak-hak anak yang melekat padanya terpenuhi secara optimal.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua  dalam  mencegah  terjadinya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak tentu tidak sinkron dengan Pasal  7 UU Perkawinan, yang membuka peluang bolehnya perkawinan  di  bawah  umur  melalui  mekanisme  dispensasi  kawin  di  pengadilan. Mengingat UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan memiliki derajat yang sama dan bersifat khusus, 36 maka perkawinan di bawah umur dapat dibaca dengan dua  perspektif,  yaitu  perspektif  perlindungan  anak  dan  perspektif  perkawinan. Praktik perkawinan anak yang dilakukan melalui dispensasi  kawin  di  pengadilan adalah  perbuatan  legal  yang  dibenarkan  oleh  UU  Perkawinan,  tetapi  tidak dibenarkan oleh UU Perlindungan Anak.
Secara  normatif  perkawinan  anak  baik  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun perempuan  yang  belum  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  melanggar  ketentuan UU Perlindungan Anak. Idealnya memang praktik perkawinan anak harus dicegah demi  terwujudnya  generasi  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  tinggi.  Namun, perkawinan anak seperti telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di  kalangan  para  ulama.    Dasar  yang  dipakai  untuk  membolehkan  perkawinan anak  anak  adalah  Alquran  surat  At-Talak  ayat  4,  An-Nur  ayat  32,  hadis perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan ‘Aisyah yang masih berumur 6 (enam) tahun  dan  baru  hidup  bersama  ketika  ‘Aisyah  berusia  9  (Sembilan)  tahun,  dan perbuatan  sahabat  bernama  Ibnu  Qudamah  mengawini  anak  perempuan  Zubair ketika  masih  kecil.  Keempat  dasar  itu  yang  diyakini  jumhur  ulama  untuk membolehkan perkawinan anak meskipun belum dewasa. 37
Sementara,  ulama  yang  melarang  perkawinan  anak  mendasarkan  pada sulitnya  mewujudkan  tujuan  perkawinan  jika  dilakukan  di  bawah  umur.  Seperti yang  disampaikan  Rohman 38 mengutip  Jamaluddin  ‘Atiyyah,  bahwa maqashid syariah perkawinan  adalah  menjaga  keturunan,  menciptakan  keluarga  sakinah,
36 R  Hidayati,  “Pergumulan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Dan  Undang-Undang  Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan),” Al Wasatiyah , 2020.
37 Trigiyatno, Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam .
38 Holilur  Rohman, Metode  Penetapan  Hukum  Islam  Berbasis  Maqashid  Al-Syariah:  Teori  Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah , I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
menjaga garis keturunan, membagun hubungan keluarga, merawat keberagamaan rumah  tangga,  dan  mengatur  ekonomi  keluarga.  Sehingga,  beberapa  tujuan perkawinan tersebut  sulit  diwujudkan jika kedua mempelai belum mencapai  usia ideal melangsungkan perkawinan.
Memang  terdapat  sisi  positif  dan  negatif  dari  perkawinan  anak.  Sisi  positif antara  lain  mengurangi  pergaulan  bebas,  menjamin  kesucian  masing-masing pasangan,  memperjelas  status  perkawinan,  dan  melatih  bertanggung  jawab. Sedangkan,  perkawinan  anak  berdampak  negative  terhadap  kesehatan,  fisik, mental,  pendidikan,  kependudukan,  dan  kelangsungan  hidup  rumah  tangga. 39 Larangan  perkawinan  anak  karena  lebih  banyak  memberikan  mudarat dibandingkan masalahat. 40
Konsep dispensasi kawin dapat dijadikan jalan terakhir atas masalah hukum yang  ada  dengan  catatan  pelaksanaannya  harus  dilakukan  kontrol  dengan  ketat supaya  tidak  dimanfaatkan  dengan  mudah  untuk  melangsungkan  perkawinan  di bawah  umur  meskipun  batas  minimal  usia  diizinkan  kawin  telah  mengalami perubahan  sedemikian  rupa.  Hal  ini  dikarenakan  pengaturan  dispensasi  kawin dalam UU Perkawinan dianggap belum mengedepankan kepentingan terbaik anak, bahkan  cenderung  mengabaikan  hak-hak  dasar  anak.  Paradigma  yang  digunakan hakim  dalam  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  setiap  perkara  dispensasi kawin  adalah  paradigma  perlindungan  anak  yang  mengutamakan  kepentingan anak. 41 Kepentingan  terbaik  untuk  anak  harus  menjadi  prioritas  di  atas kepentingan lainnya. Dispensasi kawin harus mengutamakan kepentingan terbaik anak yang meliputi terpenuhinya hak-hak anak maupun kesejahteraan anak. Setiap penetapan  permohonan  dispensasi  kawin  baik  dikabulkan  atau  ditolak,  hakim harus  mencari  dan  menggali  lebih  dalam  alasan  pemohon  dan  memilah  aturan yang sesuai dengan perkara dispensasi kawin tersebut.
Dispensasi  kawin  dipahami  sebagai  pemberian  izin  perkawinan  anak  di bawah umur. 42 Dispensasi kawin merupakan pengecualian dalam hal laki-laki dan perempuan  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  tetapi  masih  di  bawah  umur yang ditetapkan negara. Diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi kawi jika  memenuhi  syarat  yang  ditentukan.  Menurut  Pasal  7  UU  Perkawinan  bahwa prinsip  permohonan  dispensasi  dilakukan  oleh  orang  tua  keluarga  laki-laki dan/atau  orang  tua  keluarga  perempuan  kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.  Pengadilan  dalam memberikan  dispensasi  kawin  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
39 Trigiyatno, Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam .
40 UNICEF, Hak  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Islam:  Pandangan  Islam  Tentang  Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya .
41 Nasrah  and  Zubair,  “Hak  Dan  Kewajiban  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Setelah  Putusnya Perkawinan.”
42 Afif  Zakiyudin,  “Menakar  Potensi  Dispensasi  Nikah  Pasca  Revisi  UU  Perkawinan,”  Pengadilan Agama Kajen Kelas 1.B, 2020.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
Sebagai  benteng  terakhir  bagi  kepentingan  anak  dalam  memperoleh keadilan, Hakim harus menjadi agent of change dalam mewujudkan hak-hak anak melalui setiap perkara yang ditangani.  Hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan  acuan  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  atau  menolak suatu  perkara  yang  diajukan  di  pengadilan.  Pemohon  dalam  mengajukan permohonan dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak. Terdapat beberapa alasan yang diajukan pemohon kepada pengadilan dalam permohonan dispensasi, antara  lain:  1)  Pernyataan  kehendak  dari  anak  untuk  berumah  tangga;  2)  Kedua mempelai  tidak  ada  haangan  untuk  melangsungkan  perkawinan;  3)  Telah  siap lahir dan batin untuk kawin; 4) Khawatir kalau tidak dikawinkan akan melanggar norma  agama;  5)  Mampu  secara  ekonomi  dan  mendapat  restu  orang  tua;  dan  6) Hamil  di  luar  nikah  yang  sah. 43 Hakim  dalam  kewenangannya  harus  mampu memberikan  perlindungan  anak  dalam  pemberian  dispensasi  kawin  ini.  Hakim dapat  mempertimbangkan  kaidah  fikih  sebelum  memberikan  dispensasi  kawin seperti  kaidah  “Mencegah  yang  membahayakan  itu  lebih  diprioritaskan  daripada meraih  keuntungan”  atau  “Tindakan  Pemerintah  (hakim)  terhadap  rakyatnya (pencari keadilan) harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. 44
Fungsi  perlindungan  anak  dalam  dispensasi  kawin  untuk  memastikan terpenuhi hak anak dan melindungi anak dari perbuatan sewenang-wenang orang tua atau wali. Perlindungan anak dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  26  UU  Perlindungan  Anak.  Orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  mencegah  praktik  perkawinan  di  bawah umur  atau  di  usia  anak-anak.  Jika  merujuk  pada  konsep  hak  anak,  maka pencantuman  frasa  “berkewajiban”  dan  “bertanggung  jawab”  dalam  kalimat tersebut merupakan suatu keharusan dan harus menjadi perhatian bersama. Hal ini dikarenakan anak yang terpaksa kawin di usia anak-anak, maka hak-haknya akan hilang dan tidak dapat terpenuhi dengan optimal. 45
Tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  yang  kawin  di  bawah  umur  juga dinyatakan  ketika  seseorang  akan  mengajukan  dispensasi  kawin.  Permohonan dispensasi  kawin  diajukan  oleh  kedua  orang  tua  calon  mempelai  sesuai  dengan Pasal  7  ayat  2  UU  Perkawinan.  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  hukum seorang  anak  tidak  dapat  mengajukan  sendiri  permohonan  dispensasi  kawin, sehingga  harus  diwakilkan  oleh  orang  tua  salah  satu  calon  mempelai.  Orang  tua ketika  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan  harus  bisa memberikan  jaminan  dan  perlindungan  yang  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan anak.
43 Teuku Rulianda Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky),” 2020.
44 Muhammad Fuad Zain and Ansori Ansori, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2019): 45–56, https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9.
45 Abdussalam  Hizbullah,  “Eksistensi  Dispensasi  Perkawinan  Terhadap  Pelaksanaan  Perlindungan Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Hawa :  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  Dan  Anak 1,  no.  2  (2019), https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
Pelibatan  anak  secara  optimal  juga  bagian  dari  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak.  Penting  dilakukan  pelibatan  anak  dalam  pengurusan  perkara penetapan  dispensasi  kawin. 46 Tujuan  pelibatan  ini  untuk  memberikan pemahaman  supaya  anak  dapat  dengan  sungguh-sungguh  dalam  menjaga keutuhan  rumah  tangganya.  Sebagaimana  dijelaskan  Pasal  49  UU  Perkawinan bahwa  kekuasaan  orang  tua  terhadap  seorang  anak  dapat  dicabut  untuk  waktu yang tertentu apabila orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya  dan/atau  orang  tua  berkelakuan  buruk  sekali.  Kekuasaan  orang  tua dicabut  apabila memang terbukti memberikan kemudahan atau bahkan memaksa terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur.  Orang  tua  punya  peran  penting  dalam melakukan  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur.  Orang  tua  harus mempertimbangkan  maslahat  dan  mudarat  sebelum  kawinkan  anaknya  yang masih  di  bawah  umur. 47 Tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  orang  tua terhadap  anaknya  yaitu  dengan  tetap  mengasuh  dan  memelihara,  mendidik  dan melindungi  anak  beserta  keluarganya  sebaik-baiknya  baik  dari  segi  jasmani, rohani,  pendidikan  serta  agamanya,  sehingga  anak  dapat  terlindungi  demi mewujudkan  kesejahteraan  anaknya.  Namun,  ada  juga  orang  tua  langsung menyerahkan tanggung jawabnya kepada suami setelah perkawinan berlangsung.
Orang  tua  yang  memutuskan  kawinkan  anak  di  bawah  umur  harus memenuhi  syarat  administratif  dan  substantif. 48 Hal  ini  semata-mata  untuk mewujudkan  tercapainya  tujuan  perkawinan  dan  memberikan  pengarahan  dan jaminan  atas  terpenuhinya  hak-hak  anak.  Orang  tua  sebagai  orang  terdekat  anak tidak  bisa  melepaskan  tanggung  jawabnya  begitu  saja  setelah  dilangsungkannya perkawinan  tersebut  karena  meskipun  telah  kawin  anak  masih  mempunyai  hak- haknya  yang  harus  dipenuhi.  Berlangsungnya  perkawinan  di  bawah  umur merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  perlindungan  anak  yang  mana  akan berakibat hukum.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  Perlindungan  Anak  lebih  dominan mengatur  ranah  pidana  yang  berkaitan  dengan  anak,  sehingga  cenderung mengabaikan  hak-hak  keperdataan  anak,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan perkawinan.  Bahkan  untuk  masalah  perkawinan  di  bawah  umur  yang  awalnya masuk ranah perdata menjadi masuk ke ranah pidana dengan ancaman penjara 3 (tiga)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  disertai  denda  sebanyak  Rp. 300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,-  (enam puluh  juta  rupiah).  Namun  demikian,  dalam  UU  Perlindungan  Anak  belum memberikan penjelasan secara detail mengenai pengecualian anak yang  kawin di bawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan.
46 Judiasih  et  al.,  “Kontradiksi  Antara  Dispensasi  Kawin  Dengan  Upaya  Meminimalisir  Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.”
47 Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.”
48 Karwur, “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974.”
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
Berangkat  dari  berbagai  penjelasan  sebelumnya,  harus  ada  jaminan  orang tua  atau  wali  dari  anak  yang  kawin  di  bawah  umur.  Orang  tua  tetap  punya tanggung  jawab  terhadap  anaknya  yang  kawin  di  usia  anak-anak.  Jaminan  dan tanggung jawab hukum orang terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur untuk memastikan anak mendapat perlindungan hukum dan jaminan terpenuhinya  hak-hak  anak.  Salah  satu  hak  anak  yang  harus  dipastikan  dipenuhi ketika  kawin  di  bawah  umur  adalah  anak  harus  dilindungi  dari  perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan,  dan  perlakuan  salah  lainnya.  Selain  itu,  setiap  anak  juga  berhak mendapat  perlindungan  dari  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  sengketa bersenjata, konflik sosial, dan kejahatan seksual.

## 4. PENUTUP
Perkawinan dapat dikatakan ideal jika mengikuti ketetapan UU Perkawinan, dan  memenuhi  tiga  kemampuan  yaitu  biologis,  ekonomis  dan  psikis.  Orang  tua yang  mengawinkan  anak  di  bawah  umur  memiliki  tanggung  jawab  hukum memberikan  perlindungan  dan  jaminan  atas  terpenuhinya  hak  dasar  anak  secara optimal  dan  terhindar  dari  perlakuan  diskriminatif  yang  mengancam  martabat kemanusiaan  anak.  Orang  tua  wajib  memastikan  kesejahteraan  anak  dengan mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak  yang  kawin  di  bawah umur. Tanggung jawab hukum orang tua tidak terputus begitu saja terhadap anak setelah  perkawinan  di  bawah  umur  berlangsung.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memastikan  terwujudnya  generasi  masa  depan  bangsa  yang  berakhlak  mulia, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun  Yusri  Dwiranti,  Betty  Rubiati,  and  Sonny  Dewi  Judiasih.  “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Dibawah  Umur.” Supremasi Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum 31,  no.  1  (2022):  48–65. https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/.
Arianto, Henry.  “Peran  Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.” Lex Jurnalica 16, no. 1 (2019): 38.
Aristoni,  Aristoni,  Undang  Perkawinan,  and  Umur  Pernikahan.  “Kebijakan Hukum  Perubahan  Batasan  Minimal  Umur  Legal  Policy  To  Change  the Minimum Age Limits Of” 4, no. 1 (2021): 393–413.
Asti, Noor Laras, Indah Dewi Megasari, and Muhammad Aini. “Tanggung Jawab Orang  Tua  Terhadap  Anak  Setelah  Perceraian  Menurut  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.”  Universitas  Islam  Kalimantan, 2022.
Candra, Mardi. Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur . 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Eleanora,  Fransiska  Novita,  and  Andang  Sari.  “Pernikahan  Anak  Usia  Dini Ditinjau  Dari  Perspektif  Perlindungan  Anak.” Progresif :  Jurnal  Hukum
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
XIV, no. 1 (2020): 50–63.
Fadlyana,  Eddy,  and  Shinta  Larasaty.  “Pernikahan  Usia  Dini  Dan
Permasalahannya.” Sari Pediatri 11, no. 2 (2009): 136–40. https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41.
Fauzi,  Mohammad  Yasir.  “Pergeseran  Paradigma  Pembatasan  Usia  Perkawinan Dan  Penerapannya  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Dispensasi  Kawin.” El- Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 3,  no.  1 (2022): 33–49. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244.
Fransiska  Novita  Eleanora  and  Andang  Sari.  “Pernikahan  Anak  Usia  Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” Jurnal Hukum 1 (2020): 58. Hakiki,  Gaib. Pencegahan  Perkawinan  Anak :  Percepatan  Yang  Tidak  Bisa Ditunda .  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik  dan  Kementerian  PPN/Bappenas, 2020.
Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini  Pada  Perempuan.” Fokus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial 3,  no.  2  (2020): 111–20.
Hidayati,  R.  “Pergumulan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Dan  Undang- Undang  Tentang  Perlindungan  Anak  (Dibalik  Dinamika  Pengaturan  Usia Perkawinan).” Al Wasatiyah , 2020.
Hizbullah,  Abdussalam.  “Eksistensi  Dispensasi  Perkawinan  Terhadap Pelaksanaan  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia.” Jurnal  Hawa :  Studi Pengarus Utamaan Gender
Dan Anak 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608.
Hotmaratua,  Nasution.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia Perkawinan  Di  Indonesia  (Studi  Atas  Undang-Undnag  Nomor  16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.” Amnesti Jurnal Hukum , 2019. https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804. Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.” Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16–23.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi) .  Edited  by  Ahsan  Yunus.  4th  ed.  Yogyakarta:  Mirra  Buana  Media, 2021.
Judiasih, Sonny Dewi, Universitas Padjadjaran, Susilowati S Dajaan, Universitas Padjadjaran,  Bambang  Daru  Nugroho,  and  Universitas  Padjadjaran. “Kontradiksi  Antara  Dispensasi  Kawin  Dengan  Upaya  Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 203–22. Kamarusdiana,  Ita  Sofia.  “Dispensasi  Nikah  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 7,  no.  1  (2020):  49–64. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.
Karwur, Anastasya Telasonika. “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974.” Lex Et Societatis , 2019.
Komalawati, Veronica, and Dina Aisyah Alfarijah. “Tanggung Jawab Orang Tua Atas  Kesehatan  Anak  Penderita  Gangguan  Jiwa  Sebagai  Hak  Asasi
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
Manusia.” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 8,  no.  2  (2020):  145. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302.
Maimunah.  “Dipensasi  Nikah  Anak  Perempuan :  Suatu  Fenomena  Masyarakat Modern  Dalam  Konteks  Agama  Dan  Negara.” Syakhsia:  Jurnal  Hukum Perdata Islam 21, no. 2 (2020): 209–30.
Marwa,  Muhammad  Habibi  Miftakhul.  “Mitigasi  Bencana  Perkawinan  Anak Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Keluarga  Sakinah:  Perspektif  Fikih Perlindungan Anak.” Veritas et Justitia , 2021. https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314. Mughniatul  Ilma.  “Regulasi  Dispensasi  Dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia Kawin  Bagi  Anak  Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–66.
Nasrah,  and  Asni  Zubair.  “Hak  Dan  Kewajiban  Orang  Tua  Terhadap  Anak Setelah  Putusnya  Perkawinan.” Maddika:  Journal  of  Islamic  Family  Law 03, no. 01 (2022): 1–13. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833. Nasution,  Hotmartua.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia
Perkawinan  Di  Indonesia  (Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan).” Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  Fakultas  Syari’ah  Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan , 2019. Neha,  Andi,  Madrasah  Aliyah,  and  Negeri  Kota.  “Diskursus  Hadist  Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan.” Thoqiqotuna 6, no. 1 (2023).
Riska  Yunitasari.  “Dinamika  Pembaharuan  Batas  Usia  Perkawinan  (Analisis Batas  Umur  Melangsungkan  Pernikahan  Dalam  Hukum  Nasional
Indonesia).” Doktrina: Journal of Law 3(1) (2020): 9–21.
https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253.
Rohman,  Holilur. Metode  Penetapan  Hukum  Islam  Berbasis  Maqashid  Al- Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam,  Hukum  Perkawinan  Islam,  Sosial,  Kesehatan,  Pendidikan,  Dan Kebijakan Pemerintah . I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020. Selia Almahisa, Yopani, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 27–36. Siti  Qomariatul  Waqiah.  “Diskursus  Perlindungan  Anak  Perempuan  Di  Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” An-Nawazil 1, no. 2 (2019): 65–79.
Sudantra,  I  Ketut,  and  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana.  “Di  Balik  Prevalensi Perkawinan  Usia  Anak  Yang  Menggelisahkan:  Hukum  Negara  Versus Hukum Adat.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, no. 1 (2019): 56. https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594.
Trigiyatno, Ali. Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam . Pertama. Malang: Madza Media, 2021.
Ulya  Kharisma,  Bintang.  “Polemik  Putusan  PN  Surabaya  Terkait  Pernikahan Beda  Agama  Dengan  Hukum  Keluarga  (  UU  Perkawinan  Dan  UU Administrasi  Kependudukan).” Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal  Penelitian Bidang Hukum , 2022.
Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa e-ISSN : 2621-4105
UNICEF,  Universita  Al-Azhar  dan. Hak  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Islam: Pandangan  Islam  Tentang  Perlindungan  Anak  Dari  Kekerasan  Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya . Pertama. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022. Virmansyah,  M.  Afrizal,  and  Mohamad  Abdul  Azis.  “Pengaruh  Perkawinan  Di
Bawah  Umur  Terhadap  Tingkat  Perceraian.” Al-Ihath:  Jurnal  Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 1 (2022): 42–57. https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166.
Yusuf,  Yusuf.  “Dinamika  Batasan  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia:  Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.” JIL: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020): 200–217. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59.
Zain, Muhammad Fuad, and Ansori Ansori. “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca  Putusan  MK  No.  22/PUU-Xv/2017  Sebagai  Penguat  Bangsa  Di  Era Industri 4.0.” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2019): 45– 56. https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9.
Zakiyudin,  Afif.  “Menakar  Potensi  Dispensasi  Nikah  Pasca  Revisi  UU Perkawinan.” Pengadilan Agama Kajen Kelas 1.B, 2020.
Zhafirin,  Teuku  Rulianda.  “Tinjauan  Yuridis  Dispensasi  Perkawinan  Anak  Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky),” 2020.
Zubaeri,  Ahmad.  “Subjek  Hukum:  Masalah  Kedewasaan  Dalam  Hukum  Islam Pasca  Revisi  UU  Perkawinan.” An-Nawazil:  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah Kontemporer 2, no. 1 (2020).