## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 8, Issue 2, Pages 233 – 238 March 2023 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/4136 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4136
How to cite: Ngambut, K., Suluh, D. G., Rahmawaty, E., & Singga, S. (2023). Pelatihan Sanitasi Inklusi Mewujudkan Akses Sanitasi Layak  bagi  Penyandang  Diasbilitas  di  Kelurahan  Babau  Kabupaten  Kupang. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada Masyarakat , 8 (2), 233-238. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4136

## PENDAHULUAN
Sejak pengakuan atas hak asasi manusa terhadap akses air dan sanitasi yang layak oleh PPB pada tahun 2010 (Luh et al ., 2013), akses sanitasi layak masih menjadi masalah terutama di negara berkembang dimana lebih dari sepertiga dari 7,3 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses sanitasi yang layak (Obani, 2018). Provinsi NTT pada tahun 20210 akses air dan sanitasi mencapai 67,74%. Cakupan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target nasional akses sanitasi layak 79,53%.  Pemerintah  Provinsi  NTT  telah  menargetkan  akses  sanitasi  layak  pada  akhir  tahun  2023  sebesar  83%. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTT, akses sanitasi layak di Kabupaten Kupang pada tahun 2020 masih rendah, yaitu 64,10%.

## Pelatihan Sanitasi Inklusi Mewujudkan Akses Sanitasi Layak bagi Penyandang Diasbilitas di Kelurahan Babau Kabupaten Kupang

## Inclusive Sanitation Training to Achieve Access to Proper Sanitation for People with
Disabilities in Babau Village, Kupang Regency

## Karolus Ngambut
*
Debora Gaudensiana Suluh Ety Rahmawaty Siprianus Singga
Department of Sanitation, Poltekkes
Kemenkes  Kupang,  Kupang,  East Nusa Tenggara, Indonesia
email: nkarolus@gmail.com

## Kata Kunci
Pelatihan Sanitasi Sanitasi Inklusi Sanitasi Layak
Keywords : Sanitation training Inclusion sanitation
Proper sanitation
Received : October 2022 Accepted : January 2023
Published : March 2023

## Abstrak
Akses  sanitasi  yang  layak  bagi  semua  masyarakat  merupakan  salah  satu hak asasi manusia. Meskipun akses jamban di komunitas terus meningkat, masih  ada  kelompok  rentan  seperti  perempuan,  anak  dan  penyandang disabilitas fisik yang masih terbatas untuk mendapatkan haknya. Kegiatan pengabdian  masyarakat  bertujuan  untuk  meningkakan  pengetahuan masyarakat  tentang  sanitasi  inklusi  yaitu  sanitasi  yang  dapat  dijangkau oleh penyandang disabilitas. Metode kegiatan dilakukan adalah pelatihan dan pembuatan jamban contoh sanitasi inklusi. Sasaran kegiatan pelatihan adalah  para  pemangku  kepentingan  tingat  komunitas  dan  penyandang diasbilitas.  Hasil  kegiatan  menunjukkan  peningkatan  pengetahuan responden tentang sanitasi inklusi. Selain itu pembangunan contoh dapat meningkatkan  akses  sanitasi  bagi  penyandang  disabilitas.  Pembangunan jamban  contoh  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  terkait. Disimpulkan  metode  pelatihan  sanitasi inklusi  dan  pembangunan  model sanitasi inklusi dapat meningkatkan akses sanitasi layak bagi penyandang disabilitas.

## Abstract
Access to proper sanitation for all people is one of human rights. Even though access to latrines in the community continues to increase, there are still vulnerable groups such as women, children and people with physical disabilities who are still limited in  getting  their  rights.  Community  service  activities  aim  to  increase  public knowledge  about  inclusive  sanitation,  namely  sanitation  that  can  be  reached  by persons with disabilities. The method of activity carried out is training and making latrines with examples of inclusive sanitation. The targets of the training activities are community level stakeholders and persons with disabilities. The results of the activity showed an increase in respondents' knowledge about inclusive sanitation. Apart from that, model building can increase access to sanitation for persons with disabilities. The construction of model latrines involves relevant stakeholders. It was concluded that inclusive sanitation training methods and development of inclusive sanitation  models  can  increase  access  to  proper  sanitation  for  persons  with disabilities.
© 2023 Karolus Ngambut, Debora Gaudensiana Suluh, Ety Rahmawaty, Siprianus Singga. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open Access article under the CC-BY-SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI:
https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4136
Sejak  program  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM)  diimplementasikan  akses  sanitasi  masyarakat  melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2004, akses sanitasi masyarakat terus meningkat (Ngambut, 2019). Sampai dengan tahun 2022 terdapat empat kabupaten di NTT yang telah melakukan deklarasi perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) yaitu Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Flores Timur (Yoga, 2022). Selain masalah akses sanitasi layak yang rendah, sanitasi inklusi menjadi isu dalam standar minimum layanaan dalam respon kemanusiaan global, karena akses air dan sanitasi menjadi salah satu hak asasi manusia (Luh et al ., 2013). Sanitasi yang inklusi dimaksudkan sanitasi yang dapat diakses oleh semua kelompok umur, dan tanpa hambatan, baik hambatan fisik (disablitas fisik) seperti penggunaan kursi roda, dan disbilitas netra melihat (tuna netra), dan lain sebagainya (Lustiyati & Rahmuniyati,  2019).  Akses  didefinisikan  sebagai  kemudahan  setiap  orang  tanpa  terkecuali,  untuk  bisa  mendapatkan layanan yang layak (Salmah & Tamjidnoor, 2019). Meningkatkan akses sanitasi bagi kelompok disabilitas (fisik) sangat penting untuk di lakukan melalui pendekatan pelatihan dan penyediaan sarana sanitasi yang inklusi.
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Widjaja et al ., 2020). Data menunjukkan bahwa sarana sanitasi tingkat rumah tangga dan institusi publik belum menerapkan prinsip sanitasi inklusi. Kelompok disabilitas sulit untuk menjangkau atau mengakses layanan sanitasi tersebut (Ndaumanu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat maupun aparat pemerintah belum mengetahui dan memahami tentang sanitasi inklusi, atau sanitasi yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas tanpa ada hambatan masuk dan keluar. Data proporsi penduduk Indonesia yang berusia lanjut tahun 2020 sebesar 9,78%. Para lansia rentan sebagai penyandang disabilitas. Karena itu upaya sanitasi yang inklusif sangat penting. Data penduduk kategori lansia di wilayah Puskesmas Oesao sebanyak 9,3% dari 35.000 penduduk wilayah Puskesmas Oesao. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya akses sanitasi bagi semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, guna menjamin hak asasi universal akses.
Kondisi lingkungan yang baik (air, saniasi dan kebersihan serta manajemen pengelolaan) yang sesuai standar merupakan prasyarat untuk terwujudnya perawatan pasien yang aman dan untuk melindungi petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat luas (Cronk & Bartram, 2018). Data global menunjukkan bahwa 40% puskesmas kekurangan pasokann air, 19% tanpa sanitasi dan 35% tidak memiliki bahan dan sarana kebersihan tangan. Selain itu, data pada negara berkembang, infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan sebesar 4%, dan 56% kematian terjadi pada periode neonatal, dan 75% diantaranya terjadi di kawasan Asia dan Asia Tenggara (Pestaña et al ., 2022). Di Indonesia, sebanyak 14,77% puskesmas tanpa layanan air bersih, dan 19,41% terdapat di daerah pedesaan, 7,7% terdapat di puksemas yang berada di kota. Dalam kaitannya  dengan  layanan  sanitasi,  0,82%  tidak  memiliki  layanan  sanitasi, 0,71%  belum  memiliki  layanan  kebersihan tangan, dan 2,90% puskesmas belum memiliki layanan pengelolaan sampah medis serta 21,45% belum memiliki layanan pengelolaan kebersihan.

## METODE
Dengan  menggunakan  pendekatan  teori  perubahan  perilaku  bahwa  perubahan  perilaku  dipengaruhi  oleh  faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, nilai. Enabling factor yaitu dukungan lintas sektor terkait misalnya regulasi atau peraturan  yang  mendukung  terjadinya  perubahan. Reinforcing  factor ,  yaitu  adanya  sarana  dan  prasarana  untuk memudahkan  kelompok  diasbilitas  menngakses  sarana  sanitasi.  Dengan  menggunakan  konsep  tersebut,  maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan sanitasi inklusi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan nilai tentang sanitasi yang inklusi yang dapat diakses  oleh  penyandang  disasbilitas.  Peserta  yang  dilatih  berjumlah  25  orang.  Pelatihan  dilakukan  secara  offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Materi pelatihan meliputi hubungan inklusi dengan akuntabilitas
respon  kemaanusiaan,  konsep  dasar  air,  sanitasi  dan  kebersihan  atau Water  Sanitation  and  Higyene (WASH)  dan pelibatan masyarakat yang inklusi dalam bidang WASH. Untuk mengukur capaian kegiatan ini dilakukan melalui pre test dan post test.
2. Workshop lintas sektor tingkat kelurahan tentang sanitasi inklusi untuk meningkatkan dukungan lintas sektor tingkat kecamatan atau puskesmas dan kelurahan. Lintas sektor yang terlibat terdiri atas pengurus RT/RW, pengurus LPM, penyandang disabililtas, masyarakat umum, perwakilan dari kantor lurah, perwakilan dari kantor camat, perwakilan dari  Babinkamtibmas,  tenaga  sanitasi  puskesmas,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  PKK.  Untuk  menilai  hasil kegiatan ini didiukur melalui ketersediaan perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor untuk upaya sanitasi.
3. Pembuatan sarana sanittasi inklusi di masyarakat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dengan kriteria: memiliki  anggota  keluarga  penyandang  disabilitas  fisik,  bersedia  membangun  dan  memilihara  sarana,  bersedia menyediakan sebagian bahan untuk pembangunan sarana contoh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini di lakukan di wilayah kelurahan babau Kabupaten Kupang. Wilayah Kelurahan ini berjarak kurang lebih 20 KM ke arah Timur dari Kampus Poltekkes Kemenkes Kupang melalui jalan Timor Raya, atau jalan Trans Timor. Menuju lokasi kegiatan ini dapat dilalui dengan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dengan jarak tempuh sekitar 25-30 menit. Peta lokasi kegiatan seperti pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Peta lokasi kegiatan (Google maps)
Tabel I. Respon peserta latih sebelum dan setelah kegiatan pelatihan tentang sanitasi inklusif
Aspek pengetahuan Pengetahuan Baik Pengetahuan Cukup Pengetahuan Kurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pengetahuan dasar WASH 5 (20%) 10 (40% 9 (36%) 12 (48%) 11 (44%) 3 (12%) Hubungan WASH dengan Kesehatan 8 (32%) 15 (60%) 10 (40%) 10 (40%) 7 (28%) 0 (0%) Faktor risiko kesehatan lingkungan 4 (16%) 14 (56%) 11 (44%) 10 (40%) 10 (40%) 1(4%) Hak hak penyandang disabilitas 4 (16%) 11 (44%) 8 (32%) 12 (48%) 13 (52%) 3 (12%) Sanitasi inklusif bagi penyandang diasbilitas 6 (30%) 16 (64%) 9 (36%) 8 (32%) 10 (40%) 1 (4%) Teknologi sederhana desain sanitasi inklusi 7 (28%) 15 (60%) 10 (40%) 10 (40%) 8 (32%) 0 (0%)
Tabel di atas menggambarkan tentang perubahan pengetahuan peserta latih sebelum diberikan pelatihan sanitasi inklusi dengan  setelah  pelatihan  sanitasi  inklusi.  Dari  tabel  terlihat  bahwa  ada  perubahan  proporsi  responden  tentang pengetahuan peserta latih pada setiap kategori pengetahuan. Pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pelatihan relatif meningkat dibandingkan dengan sebelum kegiatan pelatihan.

## Gambar 2. kegiatan pelatihan
Workshop lintas sektor tentang sanitasi inklusi bertujuan untuk mendapatkan dukungan lintas sektor dalam isu sanitasi inklusi.  Workshop  dilakukan  di  tingkat  puskesmas,  dihadiri  oleh  lintas  sektor  terkait.  Sebelum  kegiatan  workshop, dilakukan  penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  antara  pelaksana  kegaitan  dengan  pemerintah  kelurahan, puskesmas  serta  organisasi  profesi  kesehatan  lingkungan.  Agenda  workshop  dilakukan  presentasi  yang  membahas tentang maslah sanitasi dan isu sanitasi inklusi. Di lakukan presentasi oleh tiga orang nara sumber, yaitu kepala Puskesmas Oesao dan Camat Oesao serta tim pelaksana. Diakhir sesi kegiatan di lakukan penandatanganan naskah Memorandum of Understanding (MoU) yang juga melibatkan lintas sektor terkait termasuk organisasi profesi.
Gambar 3. Penandatanganan MoU Lintas Sektor
Keterlibatan lintas sektor untuk sanitasi inklusi di lokasi kegiatan diawali dengan menandatanganan nota kerjasama antara pihak  terkait.  Para  pihak  terkait  yang  bersepakat  melakukan  kolaborasi  penangaan  sanitasi  meliputi  penyelengngara kolaborasi yaitu prodi sanitasi. Selain itu, organisasi yang ikut berkolaborasi adalah organisasi profesi hakli Provinsi NTT, dan Hakli Kabupaten Kupang. Selain itu puskesmas Oesao dan juga pemerintah kecamatan dan kelurahan Oesao sebagai lokasi kegiatan. Contoh sanitasi inklusi dengan mennggunakan desain seperti pada Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4. Desain sanitasi inklusi (diadaptasi dari World Bank Project Team, Second Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities, Indonesia )

## KESIMPULAN
Kegiatan pelatihan sanitasi inklusi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, selain itu dukungan lintas sektor dapat meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan akses sanitasi layak bagi penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang atas dukungan dana kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  Kelurahan  Babau  yang  menjadi  bagian  dalam kegiatan  pengabdian  ini.  Terimakasih  juga  disampaikan  kepada  semua  anggota  tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.

## REFERENSI
Cronk, R. & Bartram, J. (2018). Environmental conditions in health care facilities in low- and middle-income countries: Coverage  and  inequalities. International  Journal  of  Hygiene  and  Environmental  Health , 221 (3),  409 – 422. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.004
Luh,  J.,  Baum,  R.,  &  Bartram,  J.  (2013).  Equity  in  water  and  sanitation:  Developing  an  index  to  measure  progressive realization  of  the  human  right. International  Journal  of  Hygiene  and  Environmental  Health , 216 (6),  662 – 671. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2012.12.007
Lustiyati, E. D. & Rahmuniyati, M. E. (2019). Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum. INKLUSI , 6 (1), 93 – 126. https://doi.org/10.14421/ijds.060105
Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.
Jurnal HAM , 11 (1), 131-150. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150
Ngambut, K. (2019). Stop BABS behabiour after the open defecation free declaration in the context of rural communities in Kupang district, NTT Province. International Journal of Medicine, Health and Food Sciences , 3 (2), 1 – 17.
Obani, P. C. (2018). Strengthening the Human Right to Sanitation as an Instrument for Inclusive Development . London: CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429461194
Pestaña, M. Í., Pérez-García, A., & Abad, R. F. (2022). Healthcare-associated infections. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado , 13 (56), 3267 – 3276. https://doi.org/10.1016/j.med.2022.05.010
Salmah, S. & Tamjidnoor, T. (2019). Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)  Di  Kota  Banjarmasin. Al-Banjari  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Keislaman , 18 (1),  127-152. https://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2995
Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang  Layak  bagi  Kemanusiaan. Jurnal  Konstitusi , 17 (1),  197 – 223. https://doi.org/10.31078/jk1719
Yoga. (2022). Pemkab Manggarai deklarasi 100 persen Pilar 1 dan 2 STBM GESI . https://www.manggaraikab.go.id/pemkab- manggarai-deklarasi-100-persen-pilar-1-dan-2-stbm-gesi/