## PERBANKAN  SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN  UMAT
Florentinus Nugro Hardianto Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Syariah  Banking  Sysfem  aimed to support national  development in improving  justice,  togetherness, and spreading of people's welfare. There are three characteristics of Syariah Banking  Sysfem  which are unique and synergize of each other i.e. theologist, locality,  and economic democration.  Those three characferisfics will be the spirit of Syariah Banking Sysfem in empowerment of people in particular, moslems.  ln practice,  Syariah Banking Sysfem has a number of function either in financial mediation, or in practicing ifs socra/ function  towards society. Even though currently Syariah  Banking Sysfem  experienced  significant progress,  efforts are still needed in encouraging the government to improve political will in development of Syariah Banking Sysfem, increase capital of Syariah Banking  Sysfem, and to strengthen  socialization of Syariah Banking Sysfem  with broaderscopes.
Key words: Syariah Banking  Sysfem, characteristics of Syariah Banking Sysfem,  people's empowerment, development of Syariah Banking Sysfem.
Pendahuluan Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan  pemerataan kesejahteraan  rakyat  (Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah). Sejalan  dengan tujuan pembentukan  perbankan  syariah  tersebut, perbankan  syariah memang telah membuktikan  diri berperan  dalam pembangunan  nasional  dengan menjalankan fungsi intermediasinya.  Bahkan, tingkat keberhasilannya jauh lebih baik ketimbang perbankan konvensional.  Selama beberapa tahun  terakhir,  nilai Financing to Deposit  Ratio (FDR) untuk perbankan syariah  selalu lebih besar daripada Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan konvensional.  Keberhasilan yang ditunjukkan perbankan syariah demikian  menggambarkan  lebih terbukanya akses modal bagi masyarakat untuk  mengembangkan  usahanya. Hal ini tentunya sangat penting  dalam  upaya pemberdayaan umat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih  baik.
Sebenarnya,  perbankan syariah tidak hanya mampu memberdayakan  umat dari aspek ekonomi, melainkan juga dari aspek non-ekonomi.  Secara ekonomi,  perbankan syariah proaktif membiayai kegiatan  ekonomi  umat di sektor riel. Secara  sosial-budaya, perbankan syariah mengedepankan kebiasaan  masyarakat Indonesia yang merupakan bagian budaya  lokal sebagai dasar sistem kerjanya.
20
Volume 13, Nomor 1, Januari2009
lantas secara  teologis, perbankan syaiiah memungkinkan umat khususnya kaum muslim untuk mantap beribadah sembari memanfaatkan  produk dan jasa perbankan yang  sesuai syariat lslam. Berkenaan dengan  perihal di atas, artikel ini bertujuan membahas perbankan syariah dan kaitannya dengan pemberdayaan umat. Pembahasannya terdiri dari enam bagian, yakni pendahuluan, keberadaan  perbankan  syariah di lndonesia,  karakteristik perbankan syariah, perbankan syariah dan pemberdayaan umat, permasalahan perbankan syariah dan solusinya, dan bagian penutup  yang akan mengakhiri pembahasan kali ini.
Keberadaan Perbankan Syariah di lndonesia Pemikiran tentang perlunya  lembaga keuangan lslam di Indonesia diperkirakan  mulai bergulir  tahun  1974 ketika Lembaga  Studi llmu-llmu Kemasyarakatan (LSIK) menyefenggarakan seminar bertema: "Hubungan  Indonesia  -Timur  Tengah".  Kemudian dikaji lebih mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUl) saat  mengadakan lokakarya tanggal 18-20 Agustus  1990, dan berlanjut  pada Munas MUI lV tanggal  22-25 Agustus 1990. Hasil Munas antara lain merekomendasikan pembentukan Bank Muamalat Indonesia yang akhirnya berhasil  mendapat rjin operasionaltanggal 1 Mei 1992.
Dengan demikian,  perbankan  syariah sudah  melayani kebutuhan umat sejak tahun 1992 hingga sekarang. Pada tahun 1992, bank syariah yang ada cuma PT Bank  Muamalat  lndonesia (PT BMI).  Ketika krisis perbankan sedang parah-parahnya tahun 1997-1999, PT BMI tetap eksis dengan  predikat  bank berkategori A, nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 12 % meski aturan  Bank  Indonesia  minimal  CAR 4%, bebas negative spread,  Non-Performing  Financing  (NPF) di bawah 5%, dan nilai FDR sekitar 113o/o-117o/o. Lima belas tahun  kemudian, sepanjang tahun  2007, Bank  Indonesia melaporkan  bahwa  jaringan  kantor  perbankan syariah mengalami  peningkatan  yang  cukup signifkan. Hal itu ditandai dengan berdirinya 9 Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  pembentukan 6 Unit Usaha  Syariah  (UUS), dan penambahan jaringan kantor cabang (termasuk kantor kas,  kantor cabang pembantu dan unit pelayanan syariah) sebanyak 66 kantor (Tabel 1). Selain  itu, jumlah layanan  syariah (office  channeling) juga meningkat  hampir tiga kali lipat  dari  456 kantor tahun 2006 menjadi 1.195  kantor  pada  akhir tahun 2007. Selanjutnya,  Bank  Indonesia dalam  laporan  perekonomian tahun 2007 menunjukkan bahwa  penyebaran jaringan  kantor bank  syariah  telah menjangkau  masyarakat di lebih dari 70 kabupaten/kota di 31 provinsi. Perkembangan jaringan  kantor mengindikasikan tingginya kebutuhan atau permintaan  masyarakat  terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip  syariah.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Tabel 1
Perkembangan  Kelembagaan Perbankan Syariah
,J l3 i$s ,'' glg',"" - ' ::.';."#
Sumber: Laporan Perekonomian Bank  Indonesia  2007, www bi.go.id
Karakteristik Perbankan Syariah
Perbankan syariah yang telah mengalami perkembangan  tersebut apabila  kita cermati  betul-betul ternyata  memiliki  karakteristik  khas yang saling bersinergi. Pertama-tama, perbankan syariah memiliki karakteristik teologis. Baik konsep maupun operasinya jelas berdasarkan tiga pilar pokok ajaran .agama lslam. Tiga pilar pokok ajaran lslam mencakup aqidah, syariah, dan akhlak  (Achmad Baraba, 1999:2). Ketiga  pilar ini melahirkan tuntunantuntunan  lslami seperti  fungsi uang hanya sebagai nilai tukar, pelarangan riba dan segala  bentuknya, kegiatan halal diwajibkan dan yang haram  dilarang, harta harus berputar dan tidak boleh berpusat  pada  segelintir  orang, bekerja  adalah ibadah, dan mewajibkan zakat sekaligus menganjurkan infaq & shodaqah. Berdasarkan  pilar di atas, fungsi bank syariah  adalah  sebagai penerima amanah untuk  melakukan  investasi  dengan prinsip bagi hasil, sebagai pengelola  investasi  atau manajer  investasi,  sebagai  penyedia jasa lalu- lintas pembayaran dan jasa-jasa lain, dan sebagai pengelola  fungsi sosial seperti pengelola  dana zakat (Achmad Baraba, 1999:4). Kemudian,  perbankan  syariah  memiliki  karakteristik budaya lokalitas. Ada kesesuaian antara operasi perbankan syariah dengan kebiasaan  lama masyarakat  daerah  secara  turun-temurun di Indonesia. Masyarakat Aceh,  misalnya,  sudah lama menggunakan  sistem mawah, yakni  bagi hasil antara  pemilik sawah dan  petani pengelolanya. Di Jawa, para petani sudah mengenal  sistem  pertelonan,  paroan, bawonan,  dan sejenisnya  yang merupakan  sistem  pola bagi hasil penggarapan sawah pertanian.  Selanjutnya  masyarakat  Indonesia juga sudah akrab dengan aktivitas bersih desa, kerja bakti, gotong-royong, dan acara arisan. Semuanya merupakan bagian  budaya  lokalitas  masyarakat di daerah yang mirip dengan  aktivitas tanpa bunga yang menjadi trademark kegiatan  usaha  perbankan syariah. Lasf but not least, perbankan syariah juga memiliki karakteristik demokrasi ekonomi. Praktek perbankan syariah mengandung nilai-nilai demokrasi ekonomi yang sesuai dengan landasan struktural negara Indonesia.
22
Volume 13, Nomor 1, Januari  2009
Bank tanpa  bunga dengan  sistem bagi hasil seperti perbankan syariah dalam operasinya  mempunyai  konsep  yang  melekat (build-in concept), yakni  berasaskan  kebersamaan  dalam  hal investasi,  menghadapi resiko usaha dengan nasabahnya, dan membagi hasil usaha  pula dengan nasabahnya (H. Karnaen A. Peruvataatmadja, 1993:). Demikian pula dalam UU tentang Perbankan  Syariah  pasal  2 ditegaskan secara  eksplisit bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati- hatian.  Hal ini jelas berbeda dari konsep  perbankan  konvensional yang mengesampingkan nasib usaha nasabahnya  sekalipun  sedang merugi. Mengingat agunan  bukan  sesuatu yang mutlak,  maka  semua lapisan masyarakat  termasuk  wong cilik akan lebih mudah mengakses produk dan jasa perbankan  syariah sehingga semakin  banyak  partisipasi rakyat dalam berusaha.
Ketiga  karakteristik di atas seharusnya  saling  mendukung, dan melengkapi  secara terpadu dalam kegiatan  perbankan  syariah. Hasil sinergi  ini sangat  potensial menjadi sumber  kekuatan  besar dan dahsyat bagi  perbankan  syariah.  Berhasilnya PT BMI melampaui  krisis beberapa tahun  lalu jelas tidak bisa  lepas dari kekuatan tersebut.  Lebih penting daripada itu adalah bahwa  ketiga karakteristik di atas merupakan kekuatan  besar yang dapat menjadi  modal utama perbankan syariah untuk memberdayakan umat.

## Perbankan Syariah dan Pemberdayaan  Umat
Perbankan syariah memberdayakan umat dalam tiga aspek sesuai  dengan  karakteristik khusus yang dimilikinya seperti telah dikemukakan pada bagian  awal  tulisan.  Ketiga  aspek yang dimaksud adalah aspek  teologis, aspek sosial-budaya, dan aspek ekonomi. Dengan  demikian, perbankan  syariah tidak hanya berorientasi duniawi tetapi juga surgawi ketika menjalankan  operasinya  sehari-hari. Kita bahas ketiga aspek  pemberdayaan umat yang bisa dilakukan perbankan syariah satu per satu.
Pertama,  perbankan syariah  memberdayakan umat dari aspek teologis. Aspek ini terkait  dengan hubungan antara umat dengan Tuhannya. Ketika umat  lslam  bertransaksi di perbankan konvensional, mereka tidak  berdaya  untuk menghindari  riba karena sulit menemukan produk perbankan bebas riba. Lahirnya perbankan syariah serasa membangkitkan umat lslam dari ketidakberdayaan. Mereka baru bisa memanfaatkan  produk  perbankan  yang  insya Allah bebas riba melalui pelayanan perbankan syariah.  Dengan memanfaatkan  pelayanan produk perbankan syariah, kaum muslim tetap bisa meneruskan usahanya sesuai ajaran lslam sebagai  bagian  dari ibadah  yang mereka jalankan. Jadi demikianlah bahwa perbankan syariah mampu memberdayakan umat lslam untuk terus beribadah dengan  pelayanan bernuansa syariah yang  diridloi Allah SWT.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
23
Selanjutnya yang kedua, perbankan syariah memberdayakan umat dari aspek sosial-budaya. Hal ini tentu saja terkait dengan karakteristik budaya  lokalitas yang dimilikinya. Seperti telah diketahui bersama,  masyarakat  lndonesia  sejak  dulu  secara  turun-temurun telah familiar dengan sistem bagi hasil, dan aktivitas tanpa  bunga lain yang menjadi prinsip dasar operasi perbankan syariah. Karena itu, masyarakat bisa langsung memanfaatkan produk perbankan syariah seperti misalnya dengan  membuat  perjanjian  kerjasama  dalam bentuk  aqad murabahah, aqad mudharabah, aqad musyarakah, aqad giro wadiah, dan masih banyak produk lain sesuai  dengan kebutuhan umat tanpa haius mengkhawatirkan resiko suku bunga yang mungkin bisa melonjak di belakang hari. Keterkaitan operasi  perbankan syariah dengan budaya lokalitas akan mempermudah  perbankan syariah dalam memberdayakan umat  dari  aspek sosial budaya.
Kemudian,  perbankan syariah dapat  memberdayakan  umat dari aspek ekonomi.  Pemberdayaan ini terkait  dengan  kegiatan perbankan syariah dalam  membiayai  kegiatan ekonomi umat di sektor riel dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi keuangan.  Dalam tiga tahun terakhir,  Financing to Deposit Rafio  (FDR) perbankan  syariah tetap lebih besar daripada Loan to Deposit Rafio  (LDR) perbankan konvensional. Apa artinya itu? ltu artinya  bahwa persentase dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah  disalurkan kembali kepada  mereka untuk membiayai usaha  ekonomi umat di sektor riel dengan  persentase  yang lebih  besar  daripada  perbankan konvensional. Pada Tabel 2 dapat  dilihat  bahwa nilai FDR perbankan  syariah  berkisar pada  level 97Yo-99o/o, sedangkan nilai LDR perbankan konvensional berada pada kisaran 61Vo-69o/o sepanjang periode 2004-2007. Maksudnya, dana yang disalurkan kembali ke masyarakat untuk menggerakkan  sektor riel berkisar lebih dari 95% yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan hanya sekitar 6A0/o yang disalurkan oleh perbankan  konvensional  terhadap  total  dana pihak ketiga dalam hal ini masyarakat itu sendiri.  Sisa  dana  yang  dikumpulkan dari masyarakat, sekitar 1%o-3o/o untuk perbankan syariah  dan 40o/o untuk perbankan konvensional  diinvestasikan untuk kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan pengembangan usaha  masyarakat.
Sumber:  Bank  Indonesia  (2005-2007),  vnvw.bi.go.id
Tabel 2
FDR Perbankan dan  LDR Perbankan Konvensional No. Rasio Tahun 2004 2005 2006 2007 1 Financing to Deposit  Ratio (FDR) Perbankan  Svariah 98,3% 97,8% 98,9% 99,8% 2 Loan to Deposit Raflo  (LDR) Perbankan  Konvensional 61,8% 64,7% 64,7% 69,20/o 24
Volume 13, Nomor 1, Januari2009
Selain itu, dari aspek  ekonomi, kontribusi  perbankan syariah dalam pembiayaan unit-unit  usaha yang  relatif kecil juga  lebih besar daripada  perbankan konvensional. Ini membuktikan pula betapa besarnya  kepedulian  perbankan  syariah terhadap  ekonomi  umat lapisan menengah-bawah.  Pada Tabel  3 nampak bahwa pada tahun  2007, rasio pembiayaan  MKM terhadap total pembiayaan perbankan syariah lebih besar  daripada rasio kredit MKM terhadap total kredit perbankan konvensional. Selanjutnya,  hal penting lain yang  menunjukkan komitmen perbankan  syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat adalah penerapan sistem bagi hasil dan penggunaan agunan  yang cukup fleksibel  sehingga  tidak menutup  rapat akses  hanya kepada  orang kaya saja  yang siap menyediakan  agunan  layak.
Tabel 3 Perkembangan Rasio Pembiayaan/Kredit MKM biavaan/Kredit  Perbanka
Sumber: Bank Indonesia  (2005-2007),  www.bi.go.id
Berdasarkan ketiga aspek diatas dapat dikemukakan bahwa perbankan  syariah  mampu  berperan dalam  pemberdayaan  umat secara menyeluruh  mencakup  segala  aspek yang  dibutuhkan guna mencapai kehidupan  umat yang  bahagia dan sejahtera.  Bukan secara  parsial yang hanya menitikberatkan  aspek ekonomi  atau  non-ekonomi  terpisah satu dengan lainnya.  Dengan  begitu diharapkan umat mampu menjalin hubungan mesra secara vertikal dengan Penciptanya, dan sekaligus menjalin  hubungan  horizontal dengan sesama dan lingkungannya. Namun  demikian  yang patut  disayangkan  adalah  bahwa pemberdayaan umat tersebut  ternyata  dalam kenyataannya berlum  berjalan mulus sesuai harapan. Ada sejumlah  permasalahan yang menghambat perbankan syariah untuk memberdayakan  umat secara maksimal.

## Permasalahan Perbankan  Syariah dan  Solusinya
Sejak awal perkembangan tahun 1992  hingga kini, perbankan syariah sebenarnya telah menghadapi sejumlah permasalahan yang mengganggu kinerjanya dalam  memberdayakan umat. Sedikitnya ada tiga permasalahan utama yang  perlu mendapat  perhatian pihak perbankan syariah sendiri dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Permasalahan ini muncul dari mulai sebelum pendirian, pada saat pendirian, sampai sepanjang  operasi  perbankan  syariah telah berjalan.
otal Pem it n No. Rasio Pembiayaan/Kredit  Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah
(MKM) terhadap total oembiavaan/kredit Tahun 2005 2006 2007 1 Perbankan Konvensional 51o/o 51,8% 50,2% 2 Perbankan Syariah 70o/o
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas Ekonomi Unpar 25
Maka dari itu, semua pihak harus  menyadari betul kehadirannya dan mengusahakan  solusinya.  Ketiga permasalahan  yang  dimaksud adalah sebagai  berikut:
1. Ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perkembangan perbankan  syariah.
2. Kemampuan manajemen perbankan syariah yang kurang
memadai dalam menjalankan  operasinya. 3. Lingkungan sekitar  keberadaan  perbankan  syariah yang hingga kini kurang kondusif untuk mendorong kemajuannya.
Uraian  dari ketiga masalah tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini. Permasalahan pertama  adalah menyangkut  pemerintah yang kurang siap mengantisipasi  dinamika  perkembangan  perbankan syariah. Masalah ini terjadi  karena pemerintah tidak mengalokasikan  sumber dayanya secara  proporsional bagi pengembangan perbankan syariah, dan kurang cepat melayani  kebutuhan  perbankan  syariah.  Tidak heran apabila  selama ini pemerintah terasa  kurang perhatian terhadap perbankan  syariah,  dan lebih sibuk mengurusi  perbankan konvensional. "Sampai saat ini, baru Bank Indonesia yang memberikan perhatian, institusi lain seperti departemen  keuangan dan departemen koperasi belum banyak  memberikan sumbangan. Ini tentu memberikan  image yang kurang baik  bagi pemerintah," ujar Direktur Utama PT BMl, A. Riawan Amin waktu itu ketika mengemukakan  pendapatnya  tentang perlunya  pemerintah  mendukung  perekonomian syariah termasuk perbankan syariah (Kompas,1710512003). Pemerintah juga belum menyediakan  peraturan  perbankan  yang dapat menangani  kepentingan perbankan syariah  secara tuntas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Direktur Karim Business  Consulting,  Adiwarman A. Karim, bahwa  regulasi  perbankan  syariah saat ini belum lengkap (Kompas, 3010412003). Untuk mengatasi permasalahan tersebut,  upaya yang dapat dilakukan adalah mendesak  pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif,  maupun  yudikatif agar  meningkatkan  political  will yang besar terhadap pengembangan  perbankan  syariah. Dengan  political will yang besar, ada harapan besar pemerintah akan lebih all-out untuk menumbuhkembangkan perbankan  syariah  di tanah air. Permasalahan berikutnya mengenai  kemampuan manajemen perbankan syariah yang kurang  memadai dalam menjalankan operasinya. Kuantitas dan kualitas faktor produksi  perbankan syariah seperti sumber daya manusia, teknologi,  penelitian & pengembangan, standar  keuangan & akuntansi, dan fasilitas  kantor masih jauh di bawah standar yang ideal.  Skala ekonomi,  adaptasi  lingkungan bisnis, dan teknik operasionalnya juga belum cukup memadai sehingga belum mampu  bekerja secara lebih efisien, efektif, dan produktif.
26 Volume 13, Nomor 1, Januari2009
Kondisi seperti  itu sudah tentu pada akhirnya  menghasilkan output yang tentunya juga belum optimal. Produknya masih terkonsentrasi pada jenis tertentu.Transaksi  dan volume usaha juga belum maksimal. Likuiditasnya belum dikelola dengan  optimal. Tentu saja untuk  menangani masalah demikian, salah satu solusinya adalah memperbesar  modal perbankan syariah. Modal tambahan ini nantinya untuk membiayai peningkatan kualitas  pegawai,  perbaikan teknologi, penambahan jaringan pelayanan, dan  perbaikan  aspek manajemen  lainnya  agar mampu bersaing dalam era kompetisi ketat dalam industri  perbankan  nasional.
Satu hal lagi yang menjadi  permasalahan yakni lingkungan sekitar keberadaan  perbankan  syariah  yang hingga  kini kurang kondusif untuk mendorong  kemajuannya. Bayangkan saja bagaimana mungkin perbankan  syariah  bisa maju jika lembaga  penunjang yang  representatif seperti di pasar uang, pasar modal, dan pasar jasa akuntan syariah belum maju.  Padahal, kerjasama  dengan lembaga penunjang tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah inovasi  produk, dan memperluas segmen pasar seperti yang sudah  dibuktikan perbankan konvensional. Masalah lingkungan juga terkait  dengan  pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  termasuk sebagian besar kaum  muslim yang masih minim  tentang produk  dan jasa perbankan  syariah. Sehubungan dengan permasalahan di atas, sosialisasi sistem perbankan syariah kiranya merupakan  salah  satu  cara  cepat untuk mengatasinya. Upaya sosialisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menjangkau perorangan, keluarga, dan lembaga dengan cara formal  pada  suatu jenjang pendidikan,  non-formal seperti  seminar, dan informal  melalui ajang silaturahmi.  Media massa yang memiliki fungsi  untuk memberi informasi, melakukan  komunikasi, dan mendidik  masyarakat sudah selayaknya dikedepankan dalam upaya sosialisasi ini. Inisiatif Harian Umum Republika dan Majalah Modal seperti contohnya, yang menyediakan halaman khusus ekonomi  syariah termasuk perbankan syariah perlu kiranya diikuti dengan yang lain.

## Penutup
Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 hingga kini mengalami  perkembangan  cukup  berarti.  Perbankan syariah ternyata  memiliki  karakteristik  teologis,  budaya  lokalitas,  dan demokrasi ekonomi yang perlu dikembangkan secara sinergis. Sinergi ini amat penting bagi upaya  pemberdayaan  umat tidak hanya secara ekonomi tetapi juga non-ekonomi.  Sebaiknya ada upaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan political will terhadap  pengembangan perbankan syariah, memperbesar modal perbankan  syariah, dan menggalakkan sosialisasi sistem perbankan  syariah  dengan jangkauan lebih  luas.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
27
Dengan  upaya-upaya tersebut, kita optimis bahwa perbankan syariah  mempunyai prospek cerah untuk semakin  berkembang pesat sehingga berhasil memberdayakan umat secara maksimal di masa mendatang. Syarat  lainnya,  perbankan syariah selalu berusaha keras mendayagunakan potensi  yang tersedia. Kalau 80o/o-90o/o dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia itu beragama lslam, itu berarti masih ada sekitar 170-190 juta umat lslam yang mendambakan kehadiran perbankan syariah  bermutu.  Ditambah lagi potensi  umat  non-lslam  yang juga kepingin memanfaatkan layanan perbankan syariah. Terakhir, pegang teguhlah citra sebagai perbankan yang berprinsip syariah. Citra ini membedakan secara mendasar dengan perbankan konvensional, sekaligus menjadi  keunggulannya.

## Daftar Pustaka
Amin, A. Riawan  (2003), dalam "Pelaku  Ekonomi Syariah Harapkan Stimulus," Harian Umum Kompas, 17 Mei 2003, hal.25,  Jakarta.
Baraba, Achmad (1999), "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," Buletin Ekonomi  Moneter dan Perbankan  (BEMP), Volume 2 Nomor 3, Desember, wunrv.bi.go.id.
fbrahim, Maulana (2004) dalam Perbankan Syariah  Makin Diminati Masyarakat, rnnryw.sinarharapan.co. id/ekonomi/promarketingl2Oo4l  1009/prom 1 . html.
Karim, Adiwarman A. (2003), dalam  "Perbankan  Syariah yang Semakin Memikat," Harian Umum  Kompas,  30 April 2003, hal.27,  Jakarta.
Perwataatmadja, H. Karnaen A. (1993),  "Peluang dan Strategi Bank Tanpa  Bunga  dengan  Sistem  Bagi  Hasil  (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan di Indonesia," dalam Bank Tanpa Bunga, Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (Editor),  Cetakan Pertama,
Februari,  PT Mitra  Gama Widya, Yogyakarta.
.....,"Prospek  Perbankan  Syariah  Cerah,"  Harian Umum Kompas,
25 November  2002,  hal.28,  Jakarta.
Bank  Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia beberapa tahun penerbitan, www. bi. go. id.
Undang-Undang No.21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, u.rww.bi.go.id.
28
Volume 13, Nomor 1, Januari 2009