Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  7, No. 2, Agustus 2024, pp. 70~ 81
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.336 ║ 70
Regional goverment synergy in handling people with mental disorders (ODGJ) in Nagan Raya Regency
Sinergisitas pemerintah daerah dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya
Cut Zamharira 1 , Muazzinah 2 , Syarifah Rizqa Magfirah 3, Tia Maqfirah 4 1,2,3,4 Faculty of Social and Goverment Science, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
1 cut.zamharira@ar-raniry.ac.id, 2 muazzinah@ar-raniry.ac.id, 3 email190802002@student.ar- raniry.ac.id , 4 200802059@student.ar-raniry.ac.id
*Corresponding Author: cut.zamharira@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The number of people with mental disorders in Nagan Raya Regency reached 367 cases as  of August 2022 with various causes including schizophenia, depression, domestic violences and drug abuse.  This paper aim to examine the handing carried out based on the synergy of the Health Service and Community Health Centers which is supported by other communities such as the sub district head, gampong officials and local residents in hading ODGJ  cases, in order to reduce the number of ODGJ  in Nagan Raya Regency.  This research    uses  four  indicators  of  synergy  according  to  Doctroff,  namely;  effective  communication, researchers detail the information obtained to answer the problem of this research.  Through the four indicators that have been tested, the results of this research show that there has been synergy between the Health Service and the Nagan Raya Regency Puskesmas inhandling people with mental disorders.
Keywords: synergy; people with mental disorders; Nagan Raya

## ABSTRAK
Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya mencapai 367 kasus per-Agustus 2022 dengan berbagai penyebab diantaranya yaitu Skizofrenia, Depresi,  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Penyalahgunaan Narkoba.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penanganan yang dilakukan berdasarkan sinergisitas Dinas Kesehatan  dan  Puskesmas  yang  didukung  oleh  masyarakat  lain  seperti  Camat,  aparat  Gampong,  serta  penduduk setempat  dalam  menangani  kasus  ODGJ,  guna  mengurangi  angka  ODGJ  di  Kabupaten  Nagan  Raya.  Penelitian  ini menggunakan empat indikator sinergisitas menurut Doctroff, yaitu; komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat ( feedback ),  kepercayaan,  dan  kreatifitas.    Melalui  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yang  ditunjang  dengan  metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, memperinci informasi yang diperoleh guna menjawab permasalahan penelitian ini. Melalui keempat indikator tersebut yang telah diuji, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  telah  terlaksananya  sinergisitas  antara  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam penanganan ODGJ.
Kata kunci: sinergisitas; orang dengan gangguan jiwa; Nagan Raya

## 1. PENDAHULUAN
Orang  dengan  gangguan  jiwa,  atau  disingkat  ODGJ  dapat  diartikan  sebagai  kondisi seseorang  yang  mengalami  gangguan  pikiran,  dan  perilaku,  sehingga  yang  bersangkutan terhambat  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  manusia(Halida  et  al.,  2016).  Gangguan kejiwaan  yang  dialami  pasien  ODGJ  menyebabkan  cara  berpikir,  emosi,  hingga  perilakunya mengalami  perubahan.    Kondisi  ini  kemudian  menyebabkan  penderita  kesulitan  dalam
71 berinteraksi  dengan  orang  lain.      Selain  itu,  gangguan  jiwa  dalam  kondisi  berat  akan menyebabkan  menurunnya  produktivitas  penderita,  hingga  akhirnya  menimbulkan  beban atau  biaya  yang  besar,  sehingga  membebani  keluarga,  masyarakat,  bahkan  pemerintah (Dumilah Ayuningtyas et al., 2018).  Akan semakin parah jika tidak segera ditangani dengan tepat, atau bahkan lingkungan sekitar memperlakukan pasien ODGJ secara diskriminatif.
Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia bervariasi pada masing-masing provinsi (Dewi Norman Palupi et al., 2019).  Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dengan prevalensi ODGJ  tinggi,  sesuai  data  dari  (RISKEDAS)  tahun  2018  menunjukkan  persentase  penderita gangguan jiwa di Aceh yakni 8,7 per mil padahal rata-rata nasional yaitu 6,7 mil (Edi Syahputra et al., 2021).  Merujuk data dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh tahun 2022 tercatat sebanyak 10.681  ODGJ  yang  menjalani  perawatan  inap  dalam  kurun  waktu  Januari-Oktober  2022 (Husaini Dani, 2022).  Dari data tersebut pula diketahui bahwa mayoritas pasien ODGJ di Aceh berjenis kelamin laki-laki dan penyebab yang mendominasi adalah penyalahgunaan narkotika (Ahmad, 2023).
Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu dari 24 kabupaten/ kota di Aceh, menjadi salah satu daerah yang juga terdapat pasien ODGJ.  Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten  Nagan  Raya  sampai  Agustus  2022,  tercatat  jumlah  pasien  ODGJ  sebanyak  367 kasus.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya dalam  hal  ini  pihak  Dinkes  dan  Puskesmas  yaitu,  pertama  pihak  Puskesmas  melakukan pendataan secara langsung pada keluarga pasien ODGJ.  Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada  Dinkes,  untuk  dilakukan  penanganan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang berlaku/ mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal (wawancara awal dengan pihak puskesmas Ujong Fatihah).  Selain itu ada pula pasien ODGJ di Kabupaten Nagan Raya yang dipasung oleh pihak keluarganya yang dilepaskan oleh Asisten 1 mewakili Bupati setempat  sebanyak  10  orang,  yang  berasal  dari  lima  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Darul Makmur  1  orang,  Kecamatan  Tripa  Makmur  1  orang,  Kecamatan  Tadu  Raya  1  orang, Kecamatan  Seunangan  4  orang,  Kecamatan  Seunangan  Timur  2  orang,  dan  1  orang  dari Kecamatan Suka Makmue (Redaksi, 2022). Proses pelepasan pasung tersebut juga didampingi oleh pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh yang sekaligus menjemput pasien ODGJ tersebut untuk dibawa ke RSJ agar mendapatkan pelayanan pengobatan yang maksimal.
Rencana Strategis (REINSTRA) Dinas Kesehatan (DINKES) Aceh tahun 2017-2022, pada BAB II Terkait Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Aceh mempunyai  tugas  yaitu  melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan  dibidang kesehatan,  didalamnya  terdapat  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  yang merupakan  unsur  pelaksana  teknis  di  bidang  surveliansi  dan  immunisasi,  pencegahan  dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan  jiwa.    Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sinergisitas  yang  berkelanjutan  antar  Dinas Kesehatan  dengan  unit-unit  terkecilnya  atau  fasilitas  kesehatan  (faskes)  dalam  hal  ini Puskesmas  yang  terdapat  di  sejumlah  kecamatan  di  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam  rangka penanganan  pasien  ODGJ.    Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji bagaimana  sinergitas  dinas  kesehatan  dan  Puskesmas  dalam  penanganan  orang  dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan Raya.
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  sinergisitas,  antara  lain  penelitian  dari  Abdul Mughis, dengan judul; sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara (Abdul Mughis, 2020) .   Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  sinergitas  antara  berbagai  lembaga  terkait dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  remaja  namun  perlu ditingkatkan lagi pada bagian koordinasi.  Penelitian kedua oleh Zahratul Fajria, dengan judul; Collaborative  governance dalam  penanganan  penderita  skizofrenia  di  Kota  Banda  Aceh (Zahratul  Fajriah,  2021).  Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa collaborative governance yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Dinas Kesehatan Kota Banda  Aceh  belum
72 maksimal. Ditunjukkan dengan belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan dalam penanganan skizofrenia di Kota Banda Aceh selama ini.  Adapun yang  membedakan  atau gap  research dalam  kajian  ini  adalah  terletak  pada  indikator  yang dipergunakan untuk mengukur bagaimana pola sinergisitas dilakukan antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya dalam rangka menangani pasien ODGJ.  Selain itu penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi peneliti, perumus kebijakan dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam bidang administrasi publik.
Sinergisitas berasal dari kata sinergi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan  sebagai  kegiatan  atau  operasi  gabungan  (KBBI,  2023).    Stephen  R.  Cover,  dalam Almira  Rahmadeva  mendeskripsikan  bahwa  sinergi  merupakan  kegiatan  yang  saling melengkapi perbedaan guna memperoleh hasil yang lebih besar bagian per bagian jumlahnya (Almira Rahmaveda, 2018). Sinergisitas dalam pemerintahan tercipta karena adanya interaksi yang  dilakukan  oleh  kedua  instansi  dalam  suatu  kepentingan  yang  bertujuan  untuk memperoleh hasil yang lebih baik.  Sinergisitas merupakan kegiatan atau operasi gabungan yang dilakukan untuk menyatukan dua atau lebih bagian yang berbeda untuk tujuan yang sama (Ilham, 2019).  Adapun sinergisitas yang terjalin untuk penanganan ODGJ adalah antara Dinkes dan  Puskesmas,  yang  kemudian  diharapkan  mampu  menyelesaikan  persoalan  pemulihan kejiwaan pasien ODGJ, sesuai dengan amanat pada Undang-Undang U Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif,  yang  didukung  dengan  metode pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan  berbagai pihak yang berkenaan dengan topik yang dibahas untuk mendeskripsikan secara objektif dan jelas terkait penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fakta di lapangan sehingga hasil penelitian ini menjadi optimal.  Sebagaimana konsep dari penelitian kualitatif deskriptif yang  pada  umumnya  dilakukan  pada  penelitian  dalam  bentuk  studi  kasus  dan  merupakan penelitian eksplorasi untuk menciptakan pemahaman orang terkait berbagai variabel sosial (M.  Burhan  Bungin,  2011). Operasional  variable  dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  dimensi yaitu  sinergitas  dan  penanganan  ODGJ  yang  memiliki  indikator  dan  sumbernya  tersendiri untuk mengukur serta mengembangkan variabel sesuai dengan permasalahan.
Tabel. 1 Operasional Variabel No Dimensi Indikator Sumber 1 Sinergisitas Komunikasi yang efektif, umpan  balik  yang  cepat (feedback), kepercayaan, dan kreatifitas Menurut Doctoroff, dalam Buku “Pengaplikasian Komunikasi Yang Efektif Di Perusahaan” 2 Penanganan ODGJ a. Promotif b. Preventif c. Kuratif d. Rehabilitatif Pasal 1 ayat 4 UU No 18 Tahun  2014  Tentang Kesehatan Jiwa

## Sumber: Data Olahan Peneliti
Adapun lokasi dari penelitian ini adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Puskesmas  Ujong  Fatihah,  Suka  Mulia,  Jeuram,  kantor  Camat  Kuala,  Alue  Bilie,  Seunangan. Pertimbangannya adalah karena ketiga Peskesmas tersebut merupakan wilayah dengan tiga besar jumlah pasien ODGJ tertinggi di Kabupaten Nagan Raya.
Berikut daftar informan yang diwawancara dalam penelitian ini:
73 Tabel. 2 Informan Penelitian No Informan Jumlah 1 Penanggungjawab Program Kesehatan Jiwa Masyarakat (KESWAMAS) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 1 2 Penanggungjawab Bidang Kesehatan Jiwa Puskesmas Ujung Fatihah, Suka Mulia, dan Jeuram 3 3 Camat  Kuala,  Darul  Makmur,  dan  Seunagan Kabupaten Nagan Raya 3 4 Kechik Gampong Blang Muko, Alue Ie Mameh, Kuta Baro, Blang Baro, Krueng Ceko, dan Alue Jampak 6 5 Keluarga dari ODGJ 9 Total Orang 22 Sumber: Data Olahan Peneliti

## 3. PEMBAHASAN
1. Sinergisitas dinas kesehatan dan puskesmas dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya
Penanganan pertama yang dilakukan oleh pihak Puskesmas adalah mendatangi langsung ke tempat  tinggal  ODGJ  ( home  visit ),  berdasarkan  informasi  dari  aparat  gampong  atau masyarakat.  Hasil kunjungan tersebut kemudian di laporkan datanya ke Dinkes.  Dalam hal ini penanggung  jawab  bidang  kesehatan  jiwa  di  masing-masing  Puskesmas  tersebut  terus berupaya agar ODGJ mendapatkan penanganan di tingkat kecamatan untuk kemudian dapat ditangani lebih lanjut oleh pihak DINKES.  DINKES telah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang terdiri dari Dinas Sosial, Pihak kecamatan, Aparat Gampong, dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) untuk membantu menangani kasus ODGJ di Kabupaten Nagan Raya agar penanganan  dilaksanakan secara optimal, sehingga kesehatan masyarakat khususnya yang mengidap gangguan jiwa akan semakin sedikit jumlahnya.
Penanganan  ODGJ  di  Kabupaten  Nagan  Raya  atas  dasar  sinergisitas  yang  dilakukan oleh DINKES dan Puskesmas dalam hal ini diukur dari beberapa indikator berikut:
a. Komunikasi yang efektif
Komunikasi  yang  telah  dilakukan  oleh  DINKES  dalam  penanganan  ODGJ  yaitu sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang terdiri dari Dinas Sosial, Pihak kecamatan, Aparat Gampong, dan Bintara Pembina Desa (BABINSA).  Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap  kondisi  ODGJ  di  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  tidak  bersikap  diskriminatif dengan menyebut “Orang Gila” akan tetapi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta aktif melaporkan apabila didapatkan perlakuan yang kurang baik terhadap ODGJ oleh masyarakat seperti memasung dan lainnya. Kegiatan tersebut juga membahas terkait TPKJM  agar  senantiasa  membantu  pasien  ODGJ  mendapatkan  pelayanan  kesehatan jiwa  yang  optimal  dan  dukungan  emosional  yang  baik  sehingga  pasien  ODGJ  dan keluarganya  mendapatkan  rasa  aman saat  ditangani  oleh  TPKJM.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Penanggungjawab (Penjab) Program Kesehatan Jiwa Masyarakat
74
(KESMAWAS)  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nagan  Raya  pada  tanggal  10  Mei  2023, beliau mengatakan bahwa:
“T erdapat 367 Kasus ODGJ per-Agustus tahun 2022 dengan penyebab    yang berbeda- beda yaitu Depresi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Penyalahgunaan Narkoba, DINKES Kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan pihak Puskesmas dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang terdiri dari Dinas Sosial, Pihak kecamatan, Aparat Gampong, dan Bintara  Pembina  Desa  (BABINSA)  di  Kabupaten  Nagan  Raya  agar  pelayanan  kesehatan  jiwa dapat dirasakan dengan maksimal oleh pasien ODGJ. Selain membentuk TPKJM, DINKES juga melakukan  sosialisasi  terkait  kesehatan  jiwa  yang  didalamnya  diisi  dengan  materi  dan pemahaman agar menghargai ODGJ dengan baik sebagai manusia serta dijelaskan pula terkait larangan perbuatan atau perkataan jika berhadapan dengan ODGJ”.
Dalam  menangani  permasalahan  kesehatan  jiwa  (KESWA)  puskesmas  memiliki Standar Operasional (SOP) sebagai berikut:

## Gambar. 1 SOP Penanganan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Suka Mulia
Sesuai SOP tersebut terdapat bagan alur atau tahapan dari penanggung jawab bidang KESWA,  yaitu;  a).  menerima  pendaftaran,  pada  tahap  ini  pihak  Puskesmas  menerima pendaftaran dari masyarakat setempat, lalu berubah status menjadi pasien Puskesmas yang hendak mendapatkan pelayanan atau konsultasi bersama dokter umum terkait kesehatan jiwa, b).  pemeriksaan  data  pasien,  pada  tahap  ini  petugas  kesehatan  yang  bertanggungjawab dibidang tersebut memeriksa data atau informasi pasien yang hendak melakukan konsultasi kesehatan  jiwa,  c).  pemeriksaan  pasien,  pada  tahap  ini  pemeriksaan  awalnya  dilakukan pemeriksaan  tekanan  darah  oleh  perawat  kemudian  diperiksa  oleh  dokter  umum  sehingga konsultasi dapat dirasakan oleh pasien ODGJ, d). pemberian dan penyerahan obat, pada tahap
75 ini pemberian obat dilakukan berdasarkan anjuran dokter yang melakukan pemeriksaan atas pasien ODGJ dalam bentuk catatan resep obat untuk kemudian pasien ODGJ mendapatkan obat tersebut di tempat pengambilan obat di puskesmas setempat yang diserahkan oleh perawat yang  bertanggungjawab  di  bidang  tersebut,  e).  rujukan  ke  klinik/RSU/RSJ,  pada  tahap  ini rujukan  berlaku  apabila  dokter  di  Puskesmas  setempat,  berdasarkan  pemeriksaannya menganggap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien ODGJ sehingga di rujuk ke RSU  atau  RSJ  yang  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  lebih  baik.  Dalam rujukan terdapat alur yang harus dipatuhi pelaksanaannya sesuai dengan Renstra KEMENKES 2012-2022 sebagai berikut:

## Gambar. 2 Alur Rujukan Ke Rumah Sakit dan Sebaliknya
Alur rujukan tersebut menunjukkan bahwa setelah perawatan RSU atau RSJ dan pasien dinyatakan  boleh  pulang  maka  RSU  atau  RSJ  wajib  mengirimkan  surat  rujuk  balik  kepada puskesmas  asal  sebelum  dirujuk.  Surat  rujuk  balik  menjelaskan  tentang  kondisi  terakhir pasien, terapi medis dan non medis yang diberikan selama di rumah sakir dan terapi medis dan  non  medis  yang  harus  dilanjutkan  oleh  puskesmas.  Puskesmas  dapat  melakukan konsultasi  kepada  RSU  atau  RSJ  apabila  didapatkan  ketidakjelasan  informasi  yang  terdapat pada surat rujuk balik.  Puskesmas yang menerima rujuk balik wajib melakukan; a). kunjungan rumah  ke  pasien  dan  melakukan  pemeriksaan  fisik  dan  kondisi  kejiwaan  pasien,  b). memperhatikan anjuran  tindakan yang disampaikan oleh RS atau Puskesmas yang terakhir merawat pasien tersebut, c) melakukan tindak lanjut atau perawatan kesehatan masyarakat dan memantau ( follow up ) kondisi klinis pasien sampai sembuh, mandiri dan produktif. Selain itu PJ Bidang KESWA di masing-masing Puskesmas melakukan kegiatan turun lapangan  atau  tempat  tinggal  untuk  mengontrol  perkembangan  kesehatan  jiwa  ODGJ  yang dikenal  dengan  istilah  kunjungan  rumah  ( home  visit) .  Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan berkomunikasi dengan anggota keluarga dari ODGJ untuk menanyakan persetujuan sehingga kegiatan  tersebut  dapat  terlaksana  di  waktu  yang  telah  disepakati.  Kegiatan home  visit, PJ Bidang  Keswa  Puskesmas  setempat  melakukan  beberapa  hal  yaitu:  bertanya  terkait perkembangan  komunikasi  (berbicara  dan  daya  ingat)  pasien  ODGJ  dengan  keluarga, perkembangan  mengonsumsi  obat,  dan  kendala  yang  dialami  keluarga  dalam  menghadapi pasien ODGJ. PJ Bidang Keswa Puskesmas
“Home visit merupakan salah satu upaya penanganan ODGJ dengan adanya kegiatan ini kami dari pihak puskesmas dapat mengetahui perkembangan kondisi pasien ODGJ dan kendala  yang  dihadapi  keluarga  dari  pasien  ODGJ  sehingga  kami  dapat  membantu mencari solusi atas kendala tersebut, misalnya ada yang tidak mau minum obat maka kami  akan  membantu  membujuk  pasien  agar  ingin  mengonsumsi  obat,  dikarenakan kasus ini bukan penyakit yang bisa sembuh total maka Home visit selalu kami lakukan agar membantu kondis i Pasien ODGJ berkembang ke arah yang lebih baik”.
76
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  keluarga  dari  pasien  ODGJ  Gampong  Blang  Baro,  beliau mengatakan bahwa:
“Pihak  Puskesmas  melakukan  pengontrolan  terhadap  anggota  keluarga  kami  yang menjadi  pasien  ODGJ  sehingga  kami  bisa  mendapatkan  informasi  baru  terkait  upaya yang dapat kami lakukan dirumah seperti, cara memberikan obat kepada pasien, cara menenangkan pasien saat mengamuk atau untuk segera melapor ke pihak puskesmas via telefon agar anggota keluarga kami mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan arahan pihak puskesmas”.
Selain itu, adanya peran aparat Gampong Blang Baro dalam upaya upaya penanganan ODGJ di Gampong setempat, Sekretaris Gampong setempat mengatakan bahwa:
“Dari pihak aparat Gampong Bl ang Baro, kami senantiasa menanyakan kondisi warga kami yang mengidap ODGJ kepada keluarganya langsung sehingga apabila ada hal yang tidak  diketahui  oleh  keluarganya  dalam  menghadapi  pasien  ODGJ  tersebut,  aparat gampong segera melaporkan ke pihak Puskesmas ”.
Sedangkan  peran  aparat  gampong  dalam  penanganan  ODGJ  di  Gampong  Kuta  Baro adalah, apabila terdapat pasien ODGJ yang harus di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, maka dibantu penanganannya dengan menghubungi BABINSA yaitu salah satu bagian dari TPKJM untuk  membantu  penanganan  ODGJ  agar  mendapatkan  pelayanan  Keswa  yang  lebih  baik. Kepala Dusun (KADUS) Lampoh Aneuk memberi pernyataan bahwa:
“ Di Gampong Kuta Baro terdapat lima (5) Pasien ODGJ yang terdata dan mereka sudah melakukan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, terdapat salah satu pasien ODGJ yang harus di rujuk ke tingkat RSJ Aceh karena keadaannya dirumah sudah sangat membuat khawatir seperti melempar barang yang ada dirumahnya hingga merusak perabotan rumah, hal tersebut tidak dapat dibiarkan karena menambah kekhawatiran anggota keluarga yang hidup bersama dia sehingga dengan diskusi dengan anggota keluarganya sepakat untuk dibawa ke RSJ agar mendapat pelayanan kesehatan jiwa yang mampuni”.
Keterangan  dari  aparat  Gampong  Kuta  Baro  dibenarkan  oleh  keluarga  dari  ODGJ tersebut, beliau menyatakan bahwa:
“Salah satu anggota keluarga saya mengidap ODGJ yang seringkali mengamuk sehingga anggota keluarga merasakan kekhawatiran akan keamanan kami dirumah sehingga karena hal tersebut kami sepakat untuk membawa dia ke RSJ Aceh dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat Gampong Kuta Baro dan kemudian aparat melaporkan ke pihak BABINSA untuk membantu penanganan ODGJ sehingga anggota keluarga kami yang mengidap ODGJ merasakan pelayanan kesehatan jiwa agar sikapnya berubah lebih baik kedepannya. Dalam penanganan tersebut biaya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”.
Dengan demikian komunikasi yang efektif dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dari  pihak  DINKES  sudah  membentuk  Tim  Pelaksana  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  (TPKJM) yang sangat membantu dalam penanganan ODGJ yang sudah terbukti di tingkat gampong yaitu Gampong Kuta Baro. DINKES juga sudah melakukan sosialisasi agar menambah pemahaman stakeholder (pemangku kebijakan) khususnya di tingkat kecamatan dan gampong untuk terus mengawasi  dan  peduli  terhadap  ODGJ  serta  tidak  ada  lagi  antar  masyarakat  merendahkan kondisi  satu  dengan  lainnya  sehingga  ODGJ  dapat  berbaur  dan  diterima  kehadirannya  di lingkungan masyarakat.
Gambar. 3 Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
b. Umpan balik yang cepat ( feedback )
Umpan balik yang yang cepat adalah suatu kondisi dimana komunikasi yang terjalin dari keluarga  dari  ODGJ  mendapatkan  respon  yang  cepat  dari  Pihak  Puskesmas  seperti  yang tercantum  dalam  SOP  diatas  yaitu  mendapatkan  data  hingga  kemudian  pasien  ODGJ menjumpai dokter umum di Puskesmas Ujong Fatihah untuk di diagnosis yaitu tindakan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien ODGJ agar  mendapatkan  obat  bagi  pasien  ODGJ.    PJ  Bidang  KESWA  Puskesmas  Ujong  Fatihah mengatakan bahwa:
“Setiap pasien langsung dilayani dengan baik di Puskesmas Ujong Fatihah terlebih bagi pasien ODGJ yang membutuhkan bantuan secara cepat agar kehadirannya tidak mengganggu aktivitas  di  lingkungan  masyarakat  khususnya  di  lingkungan  anggota  keluarganya  (tempat tinggal)”.
Keterangan tersebut dibenarkan oleh pasien ODGJ Gampong Blang Muko:
“Sejak salah satu anggota keluarga kami menjadi pasien ODGJ di Puskesmas Ujong Fatihah, kami merasa terbantu  karena perkembangan komunikasi dan perlakuannya sudah lebih baik dengan mengonsumsi obat atas anjuran dokter yang dapat kami akses di Puskesmas setempat”. Aparat  Gampong  Blang  Muko  juga  memberikan  pernyataan  yang  mendukung  poin umpan  balik  yang  cepat  dari  pihak  Puskesmas  terhadap  pasien  ODGJ  setempat.    Beliau mengatakan bahwa:
“Di  Gampong Blang  Muko  tidak  pernah  terlihat  lagi  adanya  ODGJ  yang  berkeliaran sehingga dengan fenomena tersebut kami percaya bahwa pihak Puskesmas Ujong Fatihah sudah memberikan pelayanan yang baik bagi pasien ODGJ setempat”.
Hasil wawancara diatas memberikan bukti bahwa sinergisitas dalam hal umpan balik yang  cepat  ( feedback )  dari  pihak  Puskesmas  Ujong  Fatihah  kepada  pasien  ODGJ  Gampong Blang  Muk,  sehingga  tidak  ada  ODGJ  yang  berkeliaran  atau  bahkan  mengganggu  aktivitas masyarakat setempat.

## c. Kepercayaan
Kepercayaan yaitu kemampuan kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang atau pihak lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Dalam hal ini kepercayaan dari keluarga ODGJ,  Pihak  Puskesmas,  dan  Aparat  Gampong  terus  ditumbuhkan  agar  keluarga  dari  ODGJ berani  untuk  membagikan  informasi  atas  dasar  hal  yang  dirasakan  dalam  tinggal  bersama ODGJ  sehingga  pihak  Puskesmas  dapat  membantu  keluarga  dan  pasien  mendapatkan pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  baik.  Awalnya  masyarakat  setempat  menganggap  bahwa keberadaan  ODGJ  merupakan  aib,  namun  mulai  tahun  2022  kepercayaan  tersebut  mulai tumbuh,  yang  dibuktikan  dengan  terdatanya  kasus  ODGJ  di  Kabupaten  Nagan  Raya  pada Puskesmas setempat untuk kemudian dilaporkan ke DINKES sehingga dapat diketahui kondisi
78
ODGJ  serta  tindakan  selanjutnya  yang  baik  untuk  dilakukan  kepada  pasien  ODGJ  baik  dari pihak  Puskesmas  atau  DINKES  bersama  TPKJM  sehingga  penanganan  yang  sesuai  dapat dilakukan.  PJ Bidang Keswa Puskesmas suka mulia memberikan keterangan bahwa:
“Pada  tahun ini  sudah  banyak  keluarga  ODGJ  yang  ingin  membuka  diri  dengan memberikan  informasi  terkait  kesehatan  jiwa  anggota  keluarganya  yang  sekarang  menjadi pasien ODGJ di Puskesmas suka mulia dengan adanya kepercayaan dari Keluarga ODGJ kepada pihak Puskesmas sangat membantu  kami dalam mengetahui kondisi masyarakat yang ada di sekitaran  Puskesmas  suka  mulia  untuk  dilakukan  pelayanan  kesehatan  seperti  yang  tertera dalam  SOP  diatas,  walaupun  pada  awalnya  masih  terdapat  keluarga  ODGJ  yang  enggan melaporkan  kondisi  keluarganya  ke  pihak  Puskesmas  dengan  lebih  memilih  pengobatan tradisional  yang  belum  tentu  berpengaruh  baik  dengan  kesehatan  jiwa  ODGJ  tersebut  hal tersebut dapat diatasi pada tahun 2022 seluruh ODGJ yang ada di suka mulia dan sekitarnya sudah terdata dan mendapatkan pelayanan ke sehatan jiwa dari Puskesmas Suka Mulia”.
Pernyataan dari PJ Bidang Keswa Puskesmas Suka Mulia juga didukung oleh keluarga pasien ODGJ Gampong Alue Jampak, beliau mengatakan bahwa:
“Saya sebagai orang tua dari awal mengetahui anak saya memiliki kelainan tingkah laku langsung  saya  lapor  dan  membawanya  ke  Puskesmas  Suka  Mulia  agar  bisa  ditangani  secara medis  karena  gangguan  jiwa  setahu  saya  bukan  penyakit  yang  dapat  diobati  dengan  obatan tradisional.  Setelah saya membawa ke Puskesmas tersebut, saya merasakan perkembangan yang baik, sekarang anak saya sudah hampir tidak pernah mengamuk bahkan sekarang dia mampu berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya juga terkadang mengambil obat sendiri ke puskesmas setempat dengan keadaan anak saya sekarang membuat saya percaya dengan pihak puskesmas dalam pelayanan kesehatan jiwanya”.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kepercayaan  dari  keluarga  ODGJ, pihak Puskesmas, dan Aparat Gampong setempat telah terjalin dengan cukup baik.  Dimana pihak keluarga pasien ODGJ perlahan mulai membuka informasi terkait keberadaan anggota keluarganya dengan gejala ODGJ.
d. Kreatifitas
Pihak  Puskesmas  memiliki  daya  cipta  tersendiri  saat  pelayanan  kesehatan  jiwa berlangsung dalam kegiatan home visit , apabila terdapat berbagai hambatan yang dirasakan oleh  keluarga  ODGJ  dalam  menghadapi  pasien  ODGJ,  seperti  tidak  mau  mengonsumsi  obat. Mereka melakukan trik yang sudah diketahui manjur di berbagai pelayanan kesehatan jiwa lainnya  sehingga  pasien  ODGJ  mau  mengonsumsi  obat.  PJ  Bidang  Keswa  Puskesmas  Ujong Fatihah mengatakan bahwa:
ODGJ dapat berkelakuan tidak seperti orang-orang normal sehingga kejadian seperti ini sering  terjadi,  kami  dengan  sabar  dan  tentunya  dengan  trik  yang  sudah  kami  pahami  dalam menghadapi ODGJ untuk terus melakukan pelayanan kesehatan jiwa dengan memberikan obat agar membantu kesehatan jiwa pasien ODGJ tersebut”.
Selain  itu,  pihak  Dinkes  juga  berinisiatif  untuk  turun  langsung  ke  lapangan  dengan bekerja  sama  bersama  Puskesmas  setempat  melalui  Surat  Perintah  Penugasan  (SPT)  dan berkomunikasi dengan aparat Gampong setempat serta keluarga ODGJ untuk menyesuaikan jadwal kunjungan.  Hal tersebut dinyatakan oleh Penjab Keswamas Dinkes Kabupaten Nagan Raya, beliau mengatakan bahwa:
“Sebagai  dinas  yang  b ertanggung  jawab  menangani  permasalahan  ODGJ  di  Kabupaten Nagan  Raya,  kami  harus  mengetahui  baik  data  maupun  fakta  yang  ada  di  lapangan  terkait kondisi ODGJ setempat sehingga apabila terdapat keluarga  yang harus ditangani lebih lanjut agar mendapat bantuan dari TPKJM. Sedangkan data sudah lebih awal diketahui karena pihak Puskesmas setiap terdapat pasien ODGJ perbulannya langsung dilaporkan ke DINKES dan untuk kunjungan  langsung  ke  lapangan  membutuhkan  waktu  yang  tepat  dari  berbagai  pihak  agar dapat terlaksana dengan baik”.
79
PJ Bidang Keswa Puskesmas (KESWAMAS) Ujong Fatihah memberikan keterangan yang mendukung atas pernyataan dari Penjab KESWAMAS Dinkes, beliau menyatakan:
“Benar  adanya  kunjungan  bersama  Dinkes,  PJ  KESWAMAS,  aparatur  gampong  dan keluarga ODGJ untuk mengetahui langsung kondisi ODGJ juga sebagai bentuk kerjasama dalam penanganan kasus ODGJ”.
Dari  penjelasan  diatas,  diketahui  bahwa  adanya  kreativitas  yang  sudah  terlaksanan dengan  baik  dari  Dinkes,  Puskesmas,  aparat  gampong  dengan  keluarga  ODGJ  untuk mengetahui kondisi serta perkembangan kesehatan jiwa dari ODGJ.

## 2. Faktor penghambat penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan Raya
Adapun hambatan terkait penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan Raya yang dihadapi baik  oleh  pihak  Dinkes,  Puskesmas  antara  lain; pertama, masih  terdapat  keluarga  yang menganggap anggota keluarganya yang mengidap gangguan jiwa adalah sebuah aib, sehingga kurang  membuka  diri  dengan  memberi  informasi  kepada  Puskesmas  setempat  untuk diberikan  pelayanan  kesehatan  jiwa  sesuai  SOP  yang  ada.    Penjab  KESWAMAS  Dinkes menyatakan bahwa:
“Masih terdapat keluarga pasien ODGJ yang menganggap hal tersebut aib, sehingga saat dilakukan  pelayanan  kesehatan  oleh  pihak  Puskesmas,  mereka  enggan  menerimanya,  karena meyakini ini berbeda d engan penyakit medis (tidak mungkin ditangani oleh tenaga kesehatan)”. Kedua, terbatasnya tenaga kesehatan dibidang kesehatan jiwa dalam penanganan ODGJ yang ditangani melalui Puskesmas setempat, setidaknya dibutuhkan minimal tiga orang tenaga kesehatan dan setidaknya minimal adanya tenaga kesehatan laki-laki yang memiliki fisik lebih kuat, sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik di Puskesmas maupun dalam kegiatan home visit, saat tingkah laku ODGJ tidak terkontrol, mampu ditangani bersama.  Hal ini sesuai dengan pernyataan dari PJ Bidang Keswa Puskesmas Ujong Fatihah berikut:
“Kurangnya tenaga medi s saat melakukan pelayanan kesehatan jiwa  khususnya  pada home  visit,  menyulitkan  petugas  kesehatan  karena  terkadang  terjadi  hal-hal  diluar  prediksi kami.  Misalnya jika kondisi pasien ODGJ kurang terkontrol sikap dan tingkah lakunya,  maka diperlukan  tenaga  fisik  yang  ekstra  dalam  menangani,  misalnya  oleh  tenaga  kesehatan  yang laki-laki.  Memang didalam SOP tidak ditentukan terkait jumlah tenaga kesehatan laki-laki yang turut serta, jadi selama ini kami hanya menyesuaikan saja dengan tenaga kesehatan yang sudah tersedia di Puskesmas setempat”.
Ketiga, tidak  tersedianya  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ)  dan  dokter  spesialis  jiwa  di Kabupaten  Nagan  Raya,  hal  ini  dikemukakan  oleh  Penjab  KESWAMAS  Dinkes  Kabupaten Nagan Raya:
“Di Kabupaten Nagan Raya saja per -Agustus 2022 terdapat 367 kasus ODGJ, seharusnya pemerintah  yang  berwenang  menjadikan  acuan  jumlah  kasus  ODGJ  yang  terdapat  di kabupaten/kota  sebagai  bahan  pertimbangan  pengadaan  RSJ,  agar  pasien  mendapatkan pelayanan yang cepat dan optimal.  Selama ini ketersediaan dokter penyakit jiwa paling dekat juga hanya di RSUD Cut Nyak Dhien di Kota Meulaboh di bagian poli jiwa”.
Keempat, kurangnya dukungan dari camat setempat, apabila pihak Dinkes mengajak kerjasama suatu program terkait penanganan kesehatan jiwa, sebagaimana pernyataan Penjab KESWAMAS Dinkes berikut ini:
“Saat hendak melakukan program KESWAMAS masih terdapat camat atau jajaran yang kurang  mendukung  program  tersebut.    Padahal  dukungan  camat  dapat  menjadi  salah  satu kekuatan untuk usaha bersama dalam rangka menekan angka kasus ODGJ di Kabupaten Nagan Raya”.
80
Demikian pula pihak kecamatan memberi pembelaan terkait pernyataan diatas dengan menjelaskan  bahwa  tidak  ada  bidang  yang  berwenang  dibidang  kesehatan  masyarakat, khususnya  kesehatan  jiwa  masyarakat,  sehingga  pihak  kecamatan  kurang  mumpuni  dalam bidang tersebut.  Camat Kuala mengatakan bahwa:
“Dari pihak kecamatan kami bersedia jika diminta turut serta dalam kegiatan sosialisasi kesehatan  jiwa  masyarakat,  akan  tetapi  untuk  menyelenggarakan  sosialisasi  belum  pernah diadakan, karena pihak  kecamatan tidak  memiliki bidang yang khusus menangani kesehatan jiwa,  sehingga  tidak  punya  kemampuan  untuk  melakukan  sosialisasi  tentang  kesehatan  jiwa kepada masyarakat”.
Menelaah persoalan dan pernyataan diatas, ini sebenarnya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak Dinkes, Puskesmas dengan kecamatan.  Karena pada dasarnya yang memberikan sosialisasi memang pihak tenaga kesehatan dari Dinkes dan Puskesmas, namun pihak  kecamatan  perlu  memberikan  dukungan  sepenuhnya  misalnya  dengan  menyediakan tempat, menginformasikan kepada masyarakat agar hadir pada kegiatan sosialisasi tentang kesehatan jiwa.  Sementara untuk teknis pengarahan kegiatan di lapangan jelas itu dari pihak tenaga kesehatan, karena memang bidangnya.
Sedangkan hambatan yang dihadapi yang dihadapi oleh keluarga pasien ODGJ, yaitu; pertama, kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  gampong  untuk  memberikan wawasan  kepada  penduduk  setempat  terhadap  pentingnya  kesehatan  jiwa  menyebabkan masyarakat  menganggap  ODGJ  adalah  hal  pribadi  dan  bukan  tanggung  jawab  bersama,  hal tersebut merupakan pengakuan dari keluarga ODGJ di Gampong Krueng Ceko, bahwa:
“Menjalani  hidup  dengan  memiliki  anggota  keluarga  yang  mengidap  gangguan  jiwa tidak mudah, ditambah lagi dengan kekurangan kami dari segi pengetahuan, karena kurangnya informasi, maka kami pikir ini adalah beban kami sendiri tanpa akan adanya bantuan dari pihak lain”
Kedua, tidak adanya program pelatihan keterampilan dari pemerintah terhadap ODGJ. Keluarga ODGJ Gampong Kuta Baro mengatakan bahwa:
“Sebenarnya  anggota  keluarga  kami  yang  mengidap  ODGJ  sangat  pintar  menulis, sehingga  apabila  disupport  melalui  pelatihan  keterampilan  maka  saya  piker  akan  sangat membantu pasien dalam rangka proses penyembuhan”.

## 4. KESIMPULAN
Sinergisitas antara Dinkes dan Puskesmas dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan Raya sudah terjalin, ini juga didukung oleh terbentuknya TPKJM oleh Dinkes serta peran aparatur gampong yang  membantu  dalam  hal  menghubungkan  (komunikasi),  sehingga  pihak  Puskesmas  mengetahui keberadaan ODGJ di suatu gampong.  Selanjutnya data (informasi) ini diteruskan oleh pihak Puskesmas kepada Dinkes, untuk segera ditindak lanjuti, guna penanganan yang tepat bagi pasien ODGJ.  Adapun bentuk  sinergisitas  yang  terjalin  diantara  Dinkes  dan  Puskesmas  dilihat  dari  empat  empat  indikator sinergitsitas  menurut  Doctoroff  yaitu  komunikasi  yang  efektif,  umpan  balik  yang  cepat  ( feedback ), kepercayaan dan kreatifitas. Secara keseluruhan empat indikator tersebut berjalan dengan baik hanya terdapat beberapa hambatan dalam penanganan ODGJ yakni tidak ada RSJ dan dokter spesialis jiwa di Kabupaten Nagan Raya sehingga dalam penanganan ODGJ masih kurang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mughis.  (2020).  Sinergisitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkotika Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.  https;//library.ar-raniry.ac.id/
Ahmad.  (2023, May 30). Jumlah ODGJ di Aceh Didominasi Pria, Penyebab Paling Banyak Karena Narkoba. Hidayatullah.com.
Almira  Rahmadeva.    (2018).    Pemberdayaan  Anak  Jalanan  Di  Kota  Surabaya  (Sinergitas  Antar Stakeholders Dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3).
Dewi  Norman  Palupi,  Mury  Ririanty,  &  Iken  Nafikadini.    (2019).    Karakteristik  Keluarga  ODGJ  dan Kepesertaan JKN Hubungan Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ. Jurnal Kesehatan, 7(2).
Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, & Marisa Rayhan.  (2018).  Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(1), 78- 85.
Edi  Syahputra,  Jek  Amidos  Pardede,  Donal  Nababan,  &  Frida  Lina  Tarigan.    (2021).    Determinan Peningkatan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  Di  Kota  Langsa. Journal  of  Healthcare Technology and Medicine, 7(2).
Halida, N, Dewi, E.I, & Rasni, H. (2016).  Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (The Family Experience in Fulfilling The Needs of The Self -Care of People with Chronic Mental  Health  Illness  (ODGJ)with  Seclusion  in  Ambulu  Sub-District  Jember  Regency). Jurnal Pustaka Kesehatan, 4(1), 78-85.
Husaini Dani.  (2022, December 9). Aceh Besar Penyumbang Pasien ODGJ Terbanyak Di RSJ Aceh Selama 2022. https://www.bithe.co/news/aceg-besar-penyumbang-pasien-odgj-terbanyak-di-rsj-aceh- selama-2022/index.html/
Ilham.    (2019).    Sinergisitas  Pendidikan  Islam:  Model  Sinergisitas  Lembaga  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 3(2).
KBBI. (2023, June 22). Sinergi. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
M. Burhan Bungin.  (2011). Penelitian Kualitatif (2 nd ed.). Kencana.
Redaksi.  (2022, August 31). Nagan Raya Gencarkan Program Bebas Pasung, 10 ODGJ Dijemput. Atjeh Life Net.
Zahratul Fajriah.  (2021).  Collaborative Government Dalam Penanganan Penderita Sizofernia Di Kota Banda Aceh.  https;//library.ar-raniry.ac.id/