## PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM
PERDATA INDONESIA
Joko Trio Suroso Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  1666  KUH  Perdata  bahwa  hibah  adalah    “sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.  Menurut  ilmu  hukum  perdata bahwa hibah terdiri dari 2 yaitu hibah dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah siapun itu. Meskipun pemberi hibah memiliki kebebasan atas harta bendanya akan  dihibahkan  kepada  siapapun.  Namun  seringkali  pemberi  hibah  tidak memperhantian ketentuan adanya bagian mutlak ( legitieme portie ) untuk para ahli warisnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi dikemudian hari akan terjadinya sengketa gugatan dan/atau pembatalan atas akta hibah tersebut karena merugikan para  ahli  waris.  Sehingga  permasalahan  dalam  penulisan  dan  penelitian  ini  ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak ( legitime portie )  yang dilanggar. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui  dan  menganalis  secara  lebih  pasti  bagaimana  ketentuan pemberian hibah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif  dengan pendekatan  deskriptif  analitis . Pendekatan  deskriptif  analitis  memfokuskan pada bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para  ahli  hukum,  serta  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian . Tujuannya  untuk  menghasilkan  uraian  yang  mendalam  mengenai ucapan, tulisan,  dan/atau hasil penelitian, kemudian dikaji dari sudut pandang yang utuh,  komprehensif,  dan holistik. Hasil  penelitian  dan  penulisan  menunjukkan bahwa  Pemberi  hibah  memiliki  kebebasan  untuk  memberikan  hibah  kepada siapapun.  Meskipun  terdapat  kebebasan  yang  diberikan  dalam  mengatur  harta benda  yang  dimilikinya,  namun  tetap  harus  memperhatikan  ketentuan  Pasal 913KUHPerdata  dan  apabila  melanggar  dapat  dimintakan  pembatalan  atas  hibah tersebut mengacu pada pasal 920 KUHPerdata oleh para ahli warisnya.
Kata Kunci : Pembatalan Hibah, Legitieme Portie, Ahli Waris

## PENDAHULUAN
Dalam perjalanan hidup seseorang pasti pernah melakukan pemberian baik memiliki nilai ekonomis atau tidak. Pemberian itu dilakukan pada saat hidupmya seseorang  kepada  orang  lain  yang  umum  disebut  hibah.  Hibah  dalam  bahasa Belanda  adalah “schenking” 1 . Adapun  menurut  Pasal  1666  KUH  Perdata  bahwa hibah adalah  “sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
1 Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.426.
Menurut  ilmu  hukum  perdata  bahwa  hibah  terdiri  dari  2  yaitu  hibah  dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta  dari  Pemberi  Hibah  kepada  Penerima  Hibah  siapun  itu.  Akan  tetapi  yang membedakan  antara  kedua  nya  bahwa  menurut  hukum  perdata  bahwa,  hibah diberikan oleh pemberi hibah semasa pemberi hibah dalam keadaan masih hidup, sedangkan hibah wasiat bahwa pemberian hibah tersebut dilaksanakan pada waktu pemberi hibah meninggal dunia. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 1666 dan Pasal 957 KUHPerdata dapat diketahui unsur-unsur dari hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut :
1. Hibah  merupakan  perjanjian  sepihak  yang  dilakukan  cuma-cuma,  artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdata);
2. Dalam  hibah  selalu  disyaratkan  bahwa  penghibah  mempunyai  maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Yang  menjadi  objek  perjanjian  hibah  adalah  segala  harta  benda  milik penghibah,  baik  benda  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  benda  tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdata);
5. Penghibahan  harus  dilakukan  pada  waktu  penghibah  masih  hidup  (Pasal 1682 KUHPerdata);
6. Pelaksanaan  penghibahan  dapat  juga  dilakukan  setelah  penghibah meninggal dunia;
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata) 2
Yang juga penting diperhatikan dalam hibah menurut Hukum Positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantaraan wali/orang tua) dan dicatat di Notaris. Subyek  Hibah  Dalam  Hukum  Perdata  bisa  siapa  saja,  namun  ada  beberapa pengecualian tertentu, misalnya saja anak-anak di bawah umur 3 .  Anak di bawah umur  diangap  tidak  kuasa  menerima  maupun  memberi  hibah.  Mereka  dilarang membuat  persetujuan  hibah  atau  sesuatu  barang  apapun.  Hibah  yang  mereka perbuat  dapat  diminta pembatalanya ( vernietingbaar ) namun  bukan batal dengan sendirinya 4 .
Sehingga sangat jelas bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada siapa saja  oleh  Pemberi  Hibah,  akan  tetapi  perlu  diingat  ketentuan  pemberian  hibah tersebut  tidak  boleh  merugikan  berbagai  pihak  seperti  Pemberi  Hibah,  Penerima Hibah  bahkan  Ahli  Waris  dari  Pemberi  Hibah  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  setiap  harta  yang  dimilki  pemberi  hibah.  Dalam  pasal 1666 KUHPerdata bahwa pemberian hibah dapat dibatalkan jika:
1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut melakukan  suatu  usaha  pembunuhan  atau  suatu  kejahatan  lain  atas  diri penghibah;
3. jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya.
2 Nurul  Wafiqah  Ashar1,2,  Ahyuni  Yunus1  &  Hamza  Baharuddin1.  Kedudukan  Akta  Peralihan  Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli WarisJournal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, April 2021 hlm1552
3 Utomo, H. I. (2018). Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017. Belajar Bareng Alumni (hal. 27). Surabaya: Universitas Narotama
4 Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada Kartini. Hlm 9
Namun tidak hanya itu saja ada permasalahan lain yang perlu diperhatian oleh Pemberi Hibah dalam memberikan harta bendanya, seringkali pemberi hibah tidak  memperhatikan  ketentuan  mengenai  bagian  mutlak  ( legietime  portie )  yang menjadi  hak  dari  pada  ahli  warisnya  sebelum  diberikan  pemberian  hibah  harta bendanya  kepada  penerima  hibah  siapapun  itu.  Hal  itu  akan  menimbulkan konsekuensi  hukum  apabila  pemberi  waris  tidak  memperhatikan  tersebut  karena telah  melanggar  ketentuan  yang  ada  di  dalam  Pasal  913  KUHPerdata  yang mengatur  mengenai  bagian  mutlak  ( legietime  portie ).  Berdasarkan  Pasal  913 KUHPerdata yang berbunyi bahwa Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris  dalam  garis  lurus  menurut  undang-undang,  yang  terhadapnya  orang  yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang- orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, sehingga  sudah terang ditentukan bahwa hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan hukum yang ada. Sehingga  dalam  pasal  913    yang  dimaksud legitime  portie adalah  bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris  yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang.  Jadi  pewaris  tidak  boleh  menetapkan  sesuatu  pada  saat  masih hidup  maupun  melalui  wasiatnya  atau  meberikan  hibah  pasa  siapapun  terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang 5 .
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa  meskipun Pemberi Hibah/Pewaris  memiliki  kebebasan  untuk  membuat  akta  hibah  bahkan  membuat hibah wasiat kepada siapapun, emberi Hibah/Pewaris tidak boleh mengabaikan hak mutlak ( legitieme portie) dari  para ahli warisnya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan,  karena  besaran  hak  mutlak  setiap  ahli  waris  telah  ditetapkan  oleh hukum,  yang  sifatnya  tidak  dapat  disimpangi  atau  dikurangi  oleh  pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun.
Dengan demikian bahwa pemberian suatu hibah akan erat kaitanya dengan suatu  pewarisan.  Prinsip  pewarisan  menurut  KUHPerdata  tersebut  yaitu  melalui hubungan darah, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdata. Pasal 833 KUHPerdata pada dasarnya mengatur mengenai ahli waris, ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris, akan tetapi KUHPerdata memberikan hak pada pewaris, yang mana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak memberikan hartanya setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat. 6
Sehingga berdasarkan uraian" tersebut di atas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Pemberian Hibah” Sehingga di harapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan pemahaman dari masalah yang terjadi terutama ketika  ada permasalahan  pemberian hibah dan/atau hibah wasiat yang melebihi  bagian mutlak dari para  ahli warisnya, dikarenakan ketidaktahuan atau kelalaian dari Pemberi Hibah/Pewaris
5 Portie  Yanuar  Suryadini  dan  Alifiana  Tanasya  Widiyanti  Akibat  Hukum  Hibah  Wasiat  yang  Melebihi Legitime, Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni 2020
6 Nurul  Wafiqah  Ashar1,2,  Ahyuni  Yunus1  &  Hamza  Baharuddin1.  Kedudukan  Akta  Peralihan  Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, April 2021
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka Penulis  merumuskan  pokok  permasalahan  ataupun  rumusan  masalahnya  adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak ( legitime portie )  yang dilanggar?

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
1. Pengertian Hibah
Pengertian  hibah  dapat  dilihat  dalam  pasal  1666  KUHPerdata  yang berbunyi,  bahwa  penghibahan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,  untuk  kepentingan  seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu. Sehingga masuknya Hibab dalam BAB perikatan, maka dalam pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338 KUHPerdata 7 .
Meskipun  hibah  sebagai  perjanjian  sepihak  yang  menurut  rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali,melainkan atas persetujuan pihak penerima  hibah.  Akan  tetapi  dalam  pasal  1688  BW  dimungkinkan  bahwa  hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:
a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
b) Jika  orang  yang  diberi  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
c) Apabila  penerima  hibah  menolak  memberi  nafkah  atau  tunjangan  kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin Pemberian  berkaitan  dengan  hibah  ini,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu
diperhatikan, yaitu:
a) Hibah  yaitu  perjanjian  sepihak  yang  dilakukan  oleh  penghibah  ketika hidupnya  untuk  memerikan  sesuatu  barang  dengan  cuma-cuma  kepada penerima hibah.
b) Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
c) Hibah  harus  dilakukan  dengan  akta  notaris,  apabila  tidak  dengan  akta notaris maka hibah batal.
d) Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.
2. Unsur Unsur Hibah
Perjanjian  sepihak (unilateral) yaitusatu  pihak  (pemberi  hibah)  sajalah yangberprestasi,  sedangkan  pihak  lainnya(penerima  hibah)  tidak  memberi kontraprestasi.
a. Subyek-subyek  hibah  yaitu  manusia-manusia  hidup  bahkan  bayidalam kandungan,  berdasarkanPasal  2  Ayat  (2)  KUHPerdata  dapat  menerima hibah dengan di-wakili oleh orang tuanya.
b. Objek  yang  menurut  Pasal  1667KUHPerdata  hanya  benda-benda  yang dapat  dihibahkan,  baik  bendabergerak  maupun  benda  tidakbergerak,
7 Muhammad  Amin  Almuntazar,  Dkk.2019  Analisis  Yuridis  Pemberian  Dan  Pembatalan  Akta  Hibah  Tanah  Nomor 590.4/23/2007 Menurut  Hukum  Perdata  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019. Hlm 23
sedangkan Ayat (2) pasaltersebut menetapkan bahwa hibahmengenai benda yang baru yangakan ada dikemudian hari adalahbatal demi hukum.
c. Dengan cuma-cuma yaitu pihakpenerima hibah tidak berkewa-jiban untuk memberi kontraprestasi.
d. Adanya asas “tidak dapat ditarikkembali” yang berarti bahwa peng-hibahan tidak dapat ditarik kemba-li oleh si penghibah dengan tiadaijin pihak lain 8 3. Macam Macam Hibah
Adapun hibah itu sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, ialah sebagai berikut:
a. Hibah  formal,  yaitu  hibah  yang  harus  berbentuk  akta  notaris  menge-nai barang-barang  yang  tak  bergerak  (kecuali  tanah  yang  harusdalam  bentuk anta PPAT berdasar kan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960).
b. Hibah  materiil,  yaitu  segala  pemberian  atas  dasar  kemurahan  hati  yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya penjualan rumah yang nilainyaRp. 150.000.000,- (seratus lima  puluh  juta  rupiah)  namun  dibeli  dengan  harga  Rp.140.000.000,- (seratus empat pu-luh juta rupiah), sehingga yangRp. 10.000.000,- (sepuluh juta ru-piah) dianggap sebagai hibah.
c. Hibah  wasiat  ( legaat ),  yaitu  hibah  mengenai  barang-barang  yang  hak miliknya baru beralih kepadapenerima hibah setelah pemberi hibah meninggal 9

## 4. Ahli Waris
Ahli  waris  adalah  anggota  keluarga  orang  yang  meninggal  dunia  yang menggantikan  kedudukan  pewaris  dalam  bidang  hukum  kekayaan  karena meninggalnya pewaris 10
Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) atau mewaris secara langsung,misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdata penggolongan ahli waris ini, adalah :
a) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah.  Mulai  tahun  1935  hak  mewaris  suami  atau  istri  yang  hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata)
b) Golongan  kedua,  orang  tua  dan  saudara-saudara  pewaris;  pada  asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat hartapeninggalan
c) Golongan ketiga, Pasal  853 dan Pasal 854 KUHPerdata, dalam hal tidak ada  gol.  Pertama  dan  gol.  Kedua,  maka  harta  peninggalan  harus  dibagi menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu
d) Golongan  ke  empat,  sanak  keluarga  si  pewaris  dalam  garis  menyimpang sampai derajat ke enam.
8 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 26.-28
9 Dewi Sartika Utami Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Jurnal Ius | Vol Iv | Nomor 2 | Agustus 2016  Hlm, 98-107
10 Surini  Ahlan  Sjarif  dan  nurul  Elmiyah,  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat,  Jakarta,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005 hal 11
Ahli  waris  berdasarkan  penggantian  ( bij  plaatsvervulling ),  disebut  juga sabagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris):
a) Penggantian  dalam  garis  lurus  ke  bawah,  Pasal  848  KUHPerdata  :  hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan
b) Penggantian  dalam  garis  ke  samping,  tiap  saudara  kandung/tiri  yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya
c) Penggantian  dalam  garis  samping,  juga  melibatkan  penggantian anggotaanggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya
Pihak  ketiga  yang  bukan  ahli  waris  dapat  menikmati  harta  peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdata terdapat ketentuan tentang pihak  ketiga  yang  bukan  ahli  waris,  tetapi  dapat  menikmati  harta  peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat 11
H.M. Idris Ramuly mengatakan ahli waris adalah orang orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo,16 mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :
a) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (uit eigen hoofde) atau mewaris  secara  langsung,  misalnya  jika  ayah  meninggal  dunia,  maka sekalian anak anaknya tampil sebagai ahli waris;
b) Ahli  waris  berdasatkan  penggantian  (bij  plaatsvervulling)  dalam  hal  ini disebut  ahli  waris  tidak  langsung,  baik  penggantian  dalam  garis  lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (zijlinie), penggantian dalam  garis  samping  juga  melibatkan  penggantian  anggota  anggota keluarga yang lebih jauh.
c) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta 12
5. Legitieme Portie
Menurut  Pasal  913  KUHPerdata  memberikan  definisi  bahwa legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris  dalam  garis  lurus  menurut  undang-undang,  terhadap  bagian  mana  pewaris tidak  diperbolehkan  menguranginya  dengan  suatu  pemberian  di  masa  hidup  atau pemberian dengan wasiat.  Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pitlo bahwa  legitieme  portie  adalah  bagian  yang  dijamin  oleh  UndangUndang  dengan pengertian yang berhak menerima legitieme portie ialah mereka yang merupakan memiliki  hak  dan  memiliki  kedudukan  utama/istimewa  dalam  warisan.  Hanya sanak saudara dalam garis lurus ( bloedverwanten in de rechte lijn ) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud 13 .
6. Syarat Legitieme Portie
Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian  yang  tidak  tersedia  dari  harta  warisan,  disebut  ahli  waris  legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli
11 I Ketut Markeling.2016 Bahan Kuliah Hukum Perdata ( P0kok Bahasan : Hukum Waris ). Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Hlm.9
12 Hm Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarz‘San Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta Sinar Grafika I993). Hlm. 21
13 Komar  Andhasasmitha,  Hukum  Harta  Perkawinan  dan  Waris  Menurut  KUHPerdata,  Ikatan  Notaris Indonesia, Jawa Barat, hlm. 143
waris  legitimaris,  dinamakan  Legitieme  Portie.  Syarat-syarat  untuk  dapat mempunyai hak atas legitieme portie adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:
a. Orang harus merupakan  keluarga sedarah dalam  garis lurus dalam hal  ini kedudukan  garwa  (suami  /  isteri)  adalah  berbeda  dengan  anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdata menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus  ke  bawah,  mereka  termasuk  garis  ke  samping.  Oleh  karena  itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris;
b. Orang  harus  ahli  waris  ab  intestato.  Melihat  syarat  tersebut  tidak  semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab instestato;
c. Mereka  tersebut,  walaupun  tanpa  memperhatikan  wasiat  pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato 14 .
Dengan  adanya  bagian  mutlak  tersebut  oleh  Burgelijk  Wetboek  pewaris  dibatasi kehendak  terakhirnya  terhadap  harta  peninggalan.  Bagi  legitimaris  Undang- Undang  telah  menjamin,  bahwa  legitimaris  akan  menerima  bagian  minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak 15
Tindakan  penghibahan  diwujudkan  dengan  adanya  suatu  akta  atau perjanjian hibah. Perjanjian hibah termasuk perjanjian formil dengan mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris atau akta otentik ini merupakan syarat mutlak adanya akta atau perjanjian hibah. Fungsi  akta  hibah  adalah  selain  sebagai  syarat  untuk  menyatakan  adanya  suatu perbuatan  hukum,  juga  sebagai  alat  pembuktian  satu-satunya.  Keharusan pembuatan  akta  hibah  (secara  otentik)  diperkuat  dengan  ketentuan  Pasal  1682 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  “Tiada  suatu  penghibahan  kecuali  yang dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu”
7. Besarnya bagian mutlak
Menurut  Pasal  914  KUHPerdata,  bahwa  besarnya  bagian  mutlak  ahli  waris ditetapkan sebagai berikut:
a) Apabila hanya ada satu orang anak sah, bagian mutlak adalah ½ seperdua dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
b) Apabila ada dua orang anak sah, bagian mutlak anak adalah 2/3 dua pertiga dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
c) Apabila ada tiga orang anak sah, bagian mutlak adalah ¾  tiga perempat dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.

## 8. Kasus Pembatalan Akta Hibah Melanggar Legitieme Portie
Salah satu kasus mengenai suatu pemberian hibah dari pemberi hibah/ahli waris  kepada  penerima  hibah  yaitu  dengan  adanya  Putusan  MA  No.  198 PK/Pdt/2019  yang  mana  Mahkamah  Agung  melakukan  putusan  menolak  upaya hukum  Peninjauan  Kembali  (PK)  yang  diajukan  tergugat  (Penerima  Hibah)  atas pembatalan  akta  hibah  yang  diterimanya.  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung
14 Sulih Rudito Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015
15 Komar Andhasasmitha, Hukum, Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Ikatan Notaris Indonesia 1987).[143].
memberikan  pertimbangan  hukum  bahwa  terjadinya  pemberian  Hibah  kepada penerima hibah, sudah melanggar ketentuan bagian mutlak (legitieme portie) bagi para ahli waris lainya, sehingga MA berpendapat bahwa putusan tingkat pertama dan  tingkat  kedua  secara  judex  facti  dan  judex  juris  sudah  sesuai  dengan  fakta hukum dan aturan perundang-undangan yang ada.
Di lingkungan peradilan agama juga pernah diputus dan dianut prinsip yang demikian.  Misalnya,  putusan  Mahkamah  Agung  No.  76  K/AG/1992  tanggal  23 Oktober 1993, yang memuat kaidah hukum berikut: ‘Luas tanah hibah tidak boleh melebihi ketentuan hukum. Dalam perkara ini ternyata objek sengketa, yaitu tanah yang  dihibahkan  pewaris  melebihi  sepertiga  luas  tanah  milik  pewaris,  sehingga bertentangan  dengan  ketentuan  hukum’.  Putusan  MA  No.  2161  K/Pdt/1995  juga memuat kaidah hukum senada hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya 16 .
Sehingga dengan demikian bahwa seseorang /Pemberi Hibah/Pewaris boleh melakukan  pemberian  hibah  kepada  siapaun  secara  sukarela  dengan  tetap memperhatikan  jumlah  harta  benda  yang  akan  diberikan  tersebut  tidak  bileh merugikan hak mutlak dari ahli waris, hal itu telah sesuai juga dengan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak.
Dalam  hal  pelanggaran  hibah  wasiat  terhadap legitime  portie atau  bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris  yaitu  jika  legitimaris  dapat  menerima  kenyataan  begitu  saja  tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknya. Akan tetapi jika mengacu pada pasal 920 KUHPerdara bahwa apabila pemberian  hibah  tersebut  dilakukan  kepada  ahli  warisnya  namun  ternyata melanggar  ketentuan  bagian  mutlak  yang  ada,  maka  ahli  waris  yang  menerima hibah  akan  dilakukan  pemotongan  hibah  wasiat  atau  inkorting  apabila  terbukti melanggar  ketentuan  bagian  mutlak.  Namun  apabila  pemberian  hibah  tersebut diberikan  kepada  selain  ahli  warisnya,  maka  sudah  sewajarnya  bahwa  harta pemberian tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya tanpa ada inkorting. Adapun  cara  menghitung  besar  bagian  mutlak  harus  memerhatikan ketentuan Pasal 916 a KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada  ahli  waris  mutlak  dan  ahli  waris  tidak  mutlak,  penghibahan  harus  tidak melanggar  bagian  mutlak  yang  ditentukan.  Penentuan  bagian  mutlak  itu  tanpa memperhitungkan  adanya  ahli  waris  tidak  mutlak.  Apabila  penghibahan  itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutla

## PENUTUP
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberi  hibah  memiliki  kebebasan  untuk  memberikan  hibah  kepada  siapapun. Meskipun terdapat kebebasan yang diberikan undang-undang dalam mengatur harta benda yang dimilikinya , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian hibah dalam bentuk wasiat dan tanpa wasiat  yang melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 913 KUHPerdata , di mana apabila
16 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60d2ae4c3d653/mengenal-hibah-hibah-yang-dibatalkan- pengadilan-dalam-praktik/?page=all diakses pada tanggal 04 November 2021
hal  itu  terjadi,  ahli  waris  penerima  bagian  mutlak    memiliki  hak  untuk  meminta pembatalan atas akta hibah wasiat yang telah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 920KUHPerdata. Ahli waris legitimaris hanya berhak menuntut pengurangan atau pengembalian  dari  harta  yang  telah  diwasiatkan  kepada  penerima  wasiat  sesuai dengan  perhitungan  bagian  mutlak  ahli  waris  yang  dilindungi  oleh  ketentuan undang-undang, bukan atas seluruh harta warisan yang telah diwasiatkan pewaris pada penerima wasiat.
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sudah  seharusnya  bahwa  pada  saat  pembuatan  akta  hibah  dan/atau  hibah  wasiat, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada Klien (Pemberi Hibah  dan  Penerima  Hibah)  bahwa  dalam  penghibahan  perlu  memperhatikan ketentuan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  adanya  kedudukan  bagian  mutlak ( legitime portie ) untuk para ahli warisnya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi dan  terhindar  dari  adanya  sengketa  hukum  mengenai  pemberian  hibah  dan/atau hibah wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Sartika  Utami  Akibat  Hukum  Pemberian  Hibah  Yang  Melebihi  Batas Jurnal Ius | Vol Iv | Nomor 2 | Agustus 2016
I Ketut Markeling.2016 Bahan Kuliah Hukum Perdata ( P0kok Bahasan : Hukum Waris ). Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
Komar  Andhasasmitha,  Hukum  Harta  Perkawinan  dan  Waris  Menurut KUHPerdata, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat,
Manan, A. Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada Kartini. 2008
Muhammad  Amin  Almuntazar,  Dkk.2019  Analisis  Yuridis  Pemberian  Dan Pembatalan  Akta  Hibah  Tanah  Nomor  590.4/23/2007  Menurut  Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019
Nurul Wafiqah Ashar1,2, Ahyuni Yunus1 & Hamza Baharuddin1. Kedudukan Akta Peralihan  Hibah  Terhadap  Bagian  Mutlak  Ahli  WarisJournal  of  Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, April 2021
Portie  Yanuar  Suryadini  dan  Alifiana  Tanasya  Widiyanti  Akibat  Hukum  Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime, Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni 2020
R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982,
Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
Utomo,  H.  I.  (2018).  Hukum  Tanah  Nasional  :  Bahan  Diskusi  Dalam  Persiapan Menghadapi  Ujian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  2017.  Belajar  Bareng Alumni (hal. 27). Surabaya: Universitas Narotama