## KENAIKAN HARGA PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Ni Kadek Ema Sri Febriyanti 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {martianacantika@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  kenaikan  harga  produk  tertentu  pasca  pandemi Covid-19  di  Kota  Singaraja  terindikasi  merupakan  persaingan  usaha  tidak  sehat  serta  (2) mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pelaku  usaha  di  Kota  Singaraja  yang  menaikkan  harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitan  yang digunakan adalah penilitian hukum empiris  yang bersifat deskriptif. Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah non  probability  sampling dengan  bentuk purposive sampling yakni  sampel  yang  akan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  penelitian  subjektif  dari peneliti.  Pengolahan  dan  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kenaikan harga produk di masa pandemi Covid-19 di kota singaraja dikatakan terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dibuktikan bahwa pelaku  usaha  secara  tidak  jujur  dan  melawan  hukum  telah  melakukan  penetapan  harga  yang dimana  melanggar  ketentuan  Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 yangmengatur  mengenai  penetapan  harga  ( price  fixing) terhadap  produk  tersebut  sehingga mengalami  kenaikan  yang  tinggi  dan  tidak  wajar.  Akibat  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang menaikkan harga produk terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yakni dapat perupa pembatalan pembelian produk, pembatan perjanjian atau bahkan  pemberian  sanksi  administratif  berdasarkan  atas  ketentuan  dalam  Pasal  47  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kata kunci : Pelaku Usaha, Covid-19, Produk, Kenaikan Harga.

## ABSTRACT
This research aim  to (1) find  out the increase  in the  price of certain products after the Covid-19 pandemic in Singaraja City is indicated as unfair business competition and (2) knowing the legal consequences for business actors actors in Singaraja City who raised product prices to high during the Covid-19 pandemic based on Law Number 5 of 1999. The type of research used is descriptive empirical  legal  research. Determination  of the  sample  used  is  non-probability  sampling  withform purposive  sampling  namely  the  sample  to  be  selected  based  on  the  subjective  research considerations  of  the  researcher.  Data  processing  and  analysis  was  carried  out  in  a  qualitative descriptive  manner.  Based  on  this  research,  it  can  be  seen  that  the  increase  in  product  prices during  the  Covid-19  pandemic  in  the  City  of  Singaraja  can  be  indicated  as  a  unfair  business competition, it is proven that business actors have been dishonest and againts the law have carried out price fixing which violates the  provisions of article 5 paragraph  1 of Law  Number 5  of 1999 which  regulates  the  price  fixing  of  the  product  so  that  it  experiences  a  high  and  unreasonable increase. The legal consequences for business actors who increase product prices too high during the Covid-19 pandemic based on Law Number 5 of 1999 can be in the form of canceling product purchases, providing compensation, canceling agreements or even giving administrative sanctions based on the provisions in Article 47 of The Law number 5 Year 1999.
Keywords : Business Actors, Covid-19, Product, Price Increase .

## PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease 2019  (Covid- 19)  saat  ini  sudah  menjangkit  hampir seluruh  negara  di  dunia,  tak  terkecuali Indonesia. Wabah   Covid-19  ini  pertama kali  ditemukan  di    Kota  Wuhan,  Hubei, Tiongkok  pada  bulan  Desember  2019, yang dimana wabah ini dapat menimbulkan  kematian.  Pada  bulan Maret  2020 World  Health    Organization (WHO) menetapkan secara resmi bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi yang berarti kejadian atau fenomena luar biasa  yang  penyebaran  infeksinya  dapat terjadi  di  antara    masyarakat  bahkan mampu melintasi beberapa negara sehingga menyebabkan kematian (Saputri, 2020:190-191).
Munculnya  pandemi  Covid-19  di Indonesia tentunya memberikan dampak yang  cukup  signifikan  bagi  Indonesia. Dalam  bidang  kesehatan,  Covid-19  ini telah  memberikan  dampak  yang  cukup besar  seperti  banyaknya  angka  kasus terjangkitnya  corona  virus  ini.  Pandemi Covid-19 ini  juga mengakibatkan segala bentuk perekonomian di Indonesia terganggu, sehingga tidak sedikit beberapa  perusahaan  maupun  UMKM mengalami kerugian akibatnya.
Persaingan dalam dunia bisnis itu sendiri merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis (Malaka, 2014:39).
Persaingan
usaha dapat dibedakan  menjadi  persaingan  usaha sehat (fair  competition )  dan  persaingan usaha tidak sehat (unfair competition). Di dalam persaingan usaha yang sehat, para pembeli memiliki kebebasan untuk memilih pemasok barang, ataupun sebaliknya,  pasar  yang  memungkinkan para pelaku usaha untuk bergerak bebas dan  bisa  dimasuki  oleh  pendatang  baru (Jumaidi,  2014:35).  Sedangkan  dalam persaingan  usaha  tidak  sehat  pelaku usaha  dalam  menjalankan  produksi  dan pemasaran  barang  atau  jasa  dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum.
Persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha
dalam  menjalankan  kegiatan  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  yang tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat persaingan usaha.
Sedangkan  praktek  monopoli  itu  sendiri memiliki arti adanya pemusatan kekuatan ekonomi  oleh  satu  ataupun  lebih  pelaku usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya produksi  atau  pemasaran  atas  barang dan  atau  jasa.  Antara  praktek  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat keduanya berkaitan sebab adanya persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam persaingan  usaha  dapat  menimbulkan suatu praktek monopoli sehingga menimbulkan adanya yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam  kegiatan  usaha  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  keduanya memiliki hubungan yang berkesinambungan  dan  berkelanjutan, sehingga antara keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung, hal ini  diperlukan  agar  tidak  menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih lagi  apabila  produk  yang  dihasilkan merupakan  jenis  produk  yang  sifatnya terbatas,  hal  ini  dapat  memunculkan keinginan pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara memonopoli  produksi  serta  pemasaran, dan  mengakibatkan  adanya  persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen (Muthiah, 2018:15).
Pelaku usaha secara umum memiliki  arti  orang  atau  badan  hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa, dengan cara memproduksi suatu  barang  atau jasa untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  atau  konsumen dengan  tujuan  mencari  keuntungan. Sedangkan  pengertian  konsumen  dalam UU  Perlindungan  Konsumen  disebutkan bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk
diperdagangkan  (Sinaga  &  Sulisrudatin, 2015:75).
Dalam  menjalankan  persaingan usaha  adapun  Undang-Undang  yang dipergunakan yakni Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-undang ini berisikan larangan adanya perjanjian yang menghambat persaingan,
penyalahgunaan monopoli dan fusi antara  perusahaan-perusahaan  besar yang menguasai pasar.
Dalam undang-undang ini, terdapat dua  kelompok  karakteristik  pasal  yakni kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason dan kelompok pasal  yang  memiliki  karakteristik perse illegal . Rule  of  reason dapat  diartikan bahwa  dalam  pelaksanaan  praktik  bisnis pelaku  usaha  tidak  secara  otomatis dilarang, akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian,  dan  pembuktian  tersebut dilakukan  oleh  majelis  yang  dibentuk Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU).  Sedangkan  yang  dimaksud dengan perse  illegal yakni  pelaksanaan praktik  bisnis  oleh  pelaku  usaha  yang secara  tegas  mutlak  dilarang,  sehingga tidak  ada  pembenaran  terhadap  praktik bisnis tersebut (Aryadiputra, dkk, 2022:2).
Secara  substansi,  ruang  lingkup Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 memiliki  cakupan  yang  cukup  luas  yang dimana didalamnya mencankup mengenai  bentuk-bentuk  perbuatan  dan kegiatan  yang  dilarang,  sanksi  dan pelanggaran.
Adapun
cakupannya mengandung 6 (enam)
bagian pengaturan yakni, perjanjian yang dirang, kegiatan  yang  dilarang,  posisi  dominan, komisi  pengawas  persaingan  usaha, penegakan  hukum,  ketentuan  lain-lain. (Murniati, 2014:43).
Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan  usahanya  berlandaskan  atas asas  demokrasi  ekonomi,  dimana  dalam kegiatan  usahanya  lebih  memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku  usaha  dan  kepentingan  umum.
Undang-Undang Persaingan Usaha
adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki  tujuan  untuk  memelihara  pasar kompetitif  dari  pengaruh  kesepakatan serta  konspirasi  yang  dapat  mengurangi dan  atau  menghilangkan  persaingan, kepedulian  utama  dari  Undang-Undang Persaingan  Usaha  adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen (Ningrum, 2013:2).
Pada awal munculnya  virus Covid- 19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 di tengah  masyarakat,  beberapa  produk kesehatan  mengalami  kenaikan  harga seperti:  masker, hand  sanitizer ,  dan  alat pelindung diri (APD). Di tengah menyebarnya  pandemi  Covid-19  harga produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer mengalami  kenaikan  yang  cukup tinggi.  Harga  masker  jenis  N95  yang biasanya  dijual  dengan  harga  Rp.195.000 per  boks  naik  menjadi  Rp.1.600.000  per boks yang berisi 20 buah, sedangkan untuk masker  jenis  biasa  yang  biasanya  dijual dengan  harga  kisaran  Rp.15.000 – Rp.20.000 per boks naik hingga Rp.350.000 per boks (Kompas.com, 2020).
Kenaikan  harga  juga  terjadi  pada produk hand  sanitizer ,  dimana  harga biasanya  kisaran  Rp.15.000-Rp.20.000 naik  hingga  Rp.40.000. Produk susu  steril dengan merek beruang produksi PT Nestle Indonesia    juga  ikut  mengalami  kenaikan harga. Pada sejumlah e-commerce produk susu  steril  ini  dijual  dengan  harga Rp.15.000-  Rp.17.000  per  kaleng  dari harga  normalnya  Rp.8.000-Rp.9.000  per kaleng,  selain  itu  juga    di  sejumlah  toko kelontong  susu  steril  ini  juga  mengalami lonjakan  dari  harga  normal  Rp.9.000 menjadi Rp.15.000. (Cnn Indonesia, 2020). Di dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 adapun dasar hukum yang dipergunakan  sebagai  landasan  terkait adanya kenaikan harga dalam persaingan  usaha  yakni  Pasal  5  ayat  1 yang  mengatur  mengenai  penetapan harga  ( price  fixing) menyebutkan  bahwa pelaku  usha  dilarang  melakukan  suatu perjanjian dngan pelaku usaha pesaingny untuk menetapkan harga terhadap barang atau jasa yag akan
diperjualbelikan kepada konsumen.
Price  fixing atau  penetapan  harga merupakan  perjanjian  yang  dilarang untuk  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha dalam  hal  menetapkan  harga  atas kualitas barang dan atau jasa yang harus dibayarkan  oleh  konsumen.  Kegiatan  ini dilarang  sebab  dapat  menghasilkan kenaikan  harga  yang  tidak  normal. Perjanjian penetapan harga ini tercantum dalam jenis perjanjian yang dilarang yang diatur  dalam  Pasal  5  sampai  dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan  harga,  diskriminasi  harga, harga pemangsa ataupun jual rugi (Radja & Haryanto, 2021:253).
Dengan adanya perjanjian penetapan  harga,  pelaku  pelaku  usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga  kemungkinan  dapat  mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara  sepihak  kepada  konsumen    di mana  biasanya  harga  yang  didiktekan kepada  konsumen  merupakan  harga yang  berada  di  atas  kewajaran.  Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan,  hal  ini  dapat  membuat konsumen  tidak  memiliki  alternatif  yang lain  kecuali  harus  menerima  harga  yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan  perjanjian  penetapan  harga tersebut.
Kenaikan harga berbagai produk ini terjadi  hampir  terjadi  di  seluruh  wilayah Indonesia,  baik  di  kota-kota  besar maupun  di  kota  kota  kecil  pada  setiap provinsi. Adanya kenaikan harga ini juga terjadi  di  salah  satu  kota  yang  ada  di Provinsi  Bali,  yakni  Kota  Singaraja  yang merupakan  bagian  dari  wilayah  hukum Kabupaten Buleleng.
Kota Singaraja merupakan bagian dari  wilayah  administrasi  Kecamatan Buleleng  dan  bagian  dari  wilayah Kabupaten  Buleleng.  Kota  Singaraja selain  menjadi  pusat  pendidikan,  juga perekonomiannya cukup berkembang. Di Kota  Singaraja  banyak  ditemukan  toko- toko  modern  yang  berdiri  di  Kota Singaraja,  pasar-pasar  tradisional  yang beroperasi  setiap  hari  nya  serta  pelaku usaha baru yang bergerak dalam segala bidang baik barang ataupun jasa. Produk
masker,  hand  sanitizer,  maupun    alat pelindung  diri  juga  dapat  dijual  secara luas  di  wilayah  Kota  Singaraja,  dimana dapat ditemukan berbagai toko retail dan sejumlah  apotek  di  Singaraja.  Awalnya harga  beberapa  produk  tersebut  di pertokoan dan apotek di Singaraja masih berada  di  batas  wajar  dan  dapat dijangkau  masyarakat,  namun  karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan  produk  tersebut  banyak dibutuhkan  masyarakat  sekitar  sehingga mengalami  kelangkaan  dan  kenaikan harga.
Kenaikan  harga  produk  seperti masker,  hand  sanitizer  maupun  produk susu steril juga sempat terjadi di wilayah Kota  Singaraja.  Menurut  pantauan  dari
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng yang melakukan inspeksi terkait ketersedian  produk  masker  dan  hand sanitizer,  menyebutkan  bahwa  sejumlah apotek  dan  pertokoan  menjual  harga masker  per  boks  10  (sepuluh)  kali  lipat dari biasanya hal ini dipicu karena adanya kelangkaan produk akibat adanya pandemi Covid-19 (Nusa Bali.com, 2020). Seiring berjalannya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  sudah diatur mengenai larangan-larangan
terkait  kegiatan  bisnis  dan  persaingan usaha, namun demikian dalam prakteknya  masih  saja  banyak  terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh  para  pelaku  usaha,  salah  satunya dengan  melakukan  penetapan  harga yang  menyebabkan  kenaikan  harga beberapa produk di masa pandemi Covid- 19,  hal  inilah  yang  bertentangan  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang- undang tersebut.
Melihat  adanya  kasus  kenaikan harga  beberapa  produk  akibat  pandemi Covid-19 di wilayah Kota Singaraja, maka perlu  dilakukan  suatu  kajian  yang  lebih mendalam  terhadap  adanya  kenaikan harga  di  masa  pandemi  Covid-19  di wilayah  kota  Singaraja.  Oleh  karena  itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Kenaikan  Harga  Produk  Di  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Singaraja
Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

## METODE
Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum  empiris  mengacu  pada  kenyataan hukum yang mencankup kenyataan- kenyataan sosial atau budayanya, peneitian  terhadap  efektivitas  hukum tertulis  atau  hukum  kebiasaan  yang didalamnya  terdapat  kesenjangan das sollen dan das  sein yakni  kesenjangan antara  teori  dengan  kenyataan  atau realitanya. (Ali & Heryani, 2012:2).
Metode ini digunakan untuk mengetahui  dan  mengkaji  permasalahan hukum  dalam  dimensi  praktisnya  terkait adanya  kenaikan  harga  produk  di  masa pandemi  Covid-19  di  Kota  Singaraja berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persingan  Usaha  Tidak Sehat.  Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang dimana  menggambarkan  secara  faktual, sistematis, dan akurat yang menggambarkan secara jelas terkait keadaan  maupun  gejala  yang  terjadi  di dalam  masyarakat  (Diantha,  2016:152). Adapun  data  dan  sumber  data  yang digunakan  terdiri  dari  data  primer  yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan  yang  berupa  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.
Dalam  penelitian  ini  dipergunakan tiga  jenis  teknik  pengumpulan  data,  yakni teknik  studi  dokumen  yang  dilakukan dengan  cara  menelaah  bahan-bahan pustaka  yang  terkait  dengan  penelitian, teknik  observasi,  dan  teknik  wawancara (Fajar & Yulianto, 2015:25).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam  Hal  Terjadinya  Kenaikan  Harga Yang  Tidak  Wajar  Pasca  Pandemi Covid-19
Persaingan usaha dapat dibedakan menjadi  persaingan  usaha  yang  sehat
( fair  competition) dan  persaingan  usaha tidak sehat ( unfair competition) .
Persaingan  usaha  tidak  sehat  itu  sendiri dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 memiliki pengertian bahwa kegiatan produksi  atau  pemasaran  suatu  barang atau  jasa  yang  dilakukan  secara  tidak jujur  dan  melawan  hukum.  Adanya persaingan  usaha  tidak  sehat  timbul karena  adanya  penyalahgunaan  posisi oleh  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan usahanya.
Salah satu bentuk adanya penyalahgunaan  posisi  oleh  pelaku usaha  adalah  kenaikkan  harga  yang dilakukan  para  pelaku  usaha  secara sepihak.  Adanya  kenaikkan  harga  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  tentu saja  dengan  tujuan  untuk  memperoleh suatu  keuntungan.  Saat  awal  pandemi Covid-19 beberapa produk seperti masker,  hand  sanitizer  dan  susu  steril sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi,  hal  ini  terjadi  bahkan  di  seluruh wilayah Indonesia termasuk di salah satu kota di Provinsi Bali yakni Kota Singaraja. Kenaikkan harga produk tersebut dipertanyakan apakah termasuk kegiatan persaingan  usaha  tidak  sehat  ataukah tidak.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan kepada beberapa  pelaku usaha  di  Kota  Singaraja  kenaikan  harga produk  masker, hand  sanitizer dan  susu steril  terindikasi  merupakan  persaingan usaha  tidak  sehat  hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  adanya  penetapan harga oleh pelaku usaha itu sendiri untuk menaikkan harga produk tersebut. Kenaikkan  harga  produk  yang  dilakukan pada  masa  pandemi  Covid-19  oleh beberapa pelaku usaha, terlalu tinggi dan tidak wajar dimana harga yang dinaikkan jauh  dari  harga  normal  produk  tersebut apalagi ditambah adanya pandemi Covid- 19.
Kenaikan  harga  yang  dilakukan oleh  beberapa  pelaku  usaha  cenderung sangat  tinggi  dan  tdak  wajar  melebihi batas normal untuk memperoleh keuntungan  (keuntungan  10%-20%  dari harga  beli).  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan, bahkan terdapat pelaku usaha yang  menaikkan  harga  produk  hingga
100%  dari  harga  yang  ia  beli  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan.  Para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha diperkenankan menetapkan suatu harga  produk  barang  atau  jasa  pada batas  wajar  melalui  perhitungan  yang benar.  Pelaku  usaha  tidak  dibenarkan menggunakan kedudukannya untuk menetapkan harga suatu produk tertentu dengan harga yang sangat tinggi apalagi berdampak  buruk  bagi  konsumen  itu sendiri (Putera &  Parsa, 2020:4).
Kenaikan  harga  dapat  terjadi karena  adanya  ketidaksesuaian  antara permintaan dengan penawaran disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak  sempurna  dalam  pasar,  selain  itu juga  dapat  disebabkan  oleh  adanya kelangkaan  barang  atau  terbatasnya ketersediaan suatu barang. Seperti yang terjadi  pada  awal  pandemi  Covid-19 beberapa  produk  seperti  masker, hand sanitizer dan susu steril yang merupakan salah  tiga  kebutuhan  umum  yang diperlukan masyarakat sempat mengalami  kenaikan  yang  cukup  tinggi, alasan  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena adanya  kelangkaan  dari  produk  tersebut sehingga  pelaku  usaha  melihat  peluang tersebut  untuk  menaikkan  harga  produk tersebut (Iqbal, 2012:1).
Dalam pengertian persaingan usaha tidak sehat terdapat unsur perbuatan  tidak  jujur  dan  perbuatan melawan  hukum.  Unsur  tidak  jujur memiliki  arti  bahwa  kegiatan  usaha  oleh pelaku usaha dilakukan dengan tidak jujur atau  secara  curang.  Salah  satu  contoh perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha yang baru-baru ini terjadi di masa  pandemi  Covid-19  yakni  adanya kasus  pemberian  merek  palsu  pada masker  dan  hand  sanitizer  dan  juga adalah  pendauran  ulang  masker  bekas yang  diperjual  belikan  kembali  oleh pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab.
Seperti  yang  dikutip  dalam  media internet  pada  akhir  Februari  2020,  polisi sempat melakukan penggrebekan pabrik gudang  ilegal  di  Cakung,  Jakarta  Utara. Pabrik  ini  melakukan  penjualan  produk masker ilegal, yang dimana pelaku usaha mendistribusikan  dan  menjual  masker
palsu  yang  tidak  memenuhi  standar kesehatan melalui pasar online dan pasar offline  (Pesulima,  dkk,  2021).  Selain  itu juga,  juga  didapat  kasus  penjualan masker recycle (daur  ulang)  yang  Dari hasil  penggrebekan  didapatkan  masker yang bekas tapi didaur ulang kembali dan dijual dengan harga diatas harga normal (Republika.co.id, 2022).
Dari  adanya  kasus  tersebut  maka dapat  dikatakan  bahwa  adanya  kenaikan harga  produk  masker  di  masa  pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan beberapa kegiatan  curang  oleh  pelaku  usaha  dapat menimbulkan  persaingan  usaha  tidak sehat  karena  adanya  ketidakjujuran  dan perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  dalam  melakukan  produksi maupun  pemasaran  terhadap  produk tersebut.
Kenaikan  harga  terhadap  beberapa oleh pelaku usaha yang dianggap melawan hukum  dapat  dikaitkan  dengan  ketentuan Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1999  yang  mengatur  mengenai penetapan harga. Menurut Pedoman Pasal 5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 oleh KPPU terdapat bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan  pelanggaran  pada  pasal  tersebut, yani  larangan  diadakannya  beberapa kesepakatan  salah  satunya  kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.
Dengan adanya perjanjian penetapan  harga,  pelaku  pelaku  usaha yang  terlibat  dalam  perjanjian  penetapan harga  kemungkinan  dapat  mendiktekan atau  memaksakan  harga  yang  diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya  harga  yang  didiktekan  kepada konsumen merupakan harga  yang  berada di  atas  kewajaran.  Apabila  hal  tersebut dilakukan  oleh  setiap  pelaku  usaha  yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal  ini  dapat  membuat  konsumen  tidak memiliki  alternatif  yang  lain  kecuali  harus menerima  harga  yang  ditawarkan  oleh pelaku  usaha  yang  telah  melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.
Penetapan  harga  diatur  diatur dalam  Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  dilarang  untuk membuat  perjanjian  dengan  pelaku
usaha  lainnya  untuk  menetapkan  harga terhadap  barang  atau  jasa  yang  akan dibayar oleh konsumen. Dalam pembuktian  adanya  dugaan  penetapan harga  yang  diperlukan  adalah  bukti bahwa  penetapan  harga  kedua  belah pihak  para  pelaku  usaha  mematuhi kesepakatan tersebut (Usman, 2013:231).
Adanya penetapan harga ini tidak terlepas dari adanya posisi dominan dan perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha.  Posisi  dominan  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  4  dan perbuatan curang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.  Pada  masa  pandemi  Covid-19 ketika  beberapa  pelaku  usaha  yang kehabisan  stok  produk  yang  diperjual belikan kepada konsumen yang menyebabkan  adanya  kelangkaan  pada produk  tersebut,  disaat  itulah  pelaku usaha  melakukan  perbuatan  curang dengan menaikkan harga produk tersebut di  tengah  pandemi  yang  dimana  produk tersebut sangat penting dan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.
Adanya  kenaikan  yang  terlalu tinggi  terhadap  produk  tertentu  yang terindikasi  merupakan  persaingan  usaha tidak  sehat  apabila  dibiarkan  secarra berkelanjutan, nantinya juga akan menimbulkan  adanya  monopoli.  Hal tersebut  dapat  terjadi  apabila  pada  saat dilakukan  kenaikan  harga  juga  dibarengi dengan  adanya  penguasaan  atas  pasar. Antara persaingan usaha tidak sehat dan monopoli  keduanya  saling  berkaitan, dimana  dalam  persaingan  usaha  tidak sehat  di  dalamya  diatur  mengenai kegiatan  yang  dilarang,  salah  satunya yaitu monopoli.
Monopoli dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa monopoli
merupakan  penguasaan  atas  produksi atau  pemasaran  atas  barang  atau  jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.
Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha di  Kota  Singaraja  yang  Menaikkan Harga Produk Terlalu Tinggi Saat Masa
Pandemi Covid-19
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  disebutkan  bahwa  bahwa  suatu persaingan  usaha  dapat  dikatakan  tidak sehat apabila dilakukan secara tidak jujur dan  melawan  hukum.  Apabila  suatu kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha dilakukan secara tidak jujur dan  melawan  hukum,  tentu  saja  akan menimbulkan  suatu  akibat  hukum  bagi pelaku usaha itu sendiri.
Dari  hasil  penelitian  terhadap pelaku  usaha  terkait  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  adanya kenaikan  harga, salah  satu  bentuk  akibat  hukum  yang ditimbulkan terhadap  pelaku  usaha  yang melakukan  kenaikkan  harga  pada  saat pandemi  Covid-19  terhadap  beberapa produk  tersebut  yakni  dapat  berupa pemberian  komplain  dan  pembatalan perjanjian  bahkan  permintaan  ganti  rugi oleh  konsumen.  Permintaan  ganti  rugi kepada  pelaku  usaha  itu  atas  dasar kenaikkan harga produk yang tidak wajar dan  perbedaan  harga  yang  cukup signifikan  antara  pelaku  usaha  lainnya, sehingga  konsumen  merasa  dirugikan atas hal tersebut.
Namun demikian berdasarkan konsep  jual  beli  konsumen  tidak  bisa dikatakan mengalami kerugian dan meminta  ganti  rugi  akibat  kenaikan  harga tersebut.  Konsumen  dapat  dikatakan mengalami  kerugian  apabila  barang  atau produk  yang  diterima  tidak  sesuai  dan mengalami  cacat    produk,  sedangkan dalam  hal  ini  inti  permasalahan  ada  pada pelaku  usaha  yang  menaikkan  harga produknya dan pada saat pembelian sudah terjadi  kesepakatan  pembelian  antara pelaku usaha dan konsumen.
Berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa KPPU  berwenang  menjatuhkan  sanksi administratif  kepada  pelaku  usaha  yang telah  melanggar  ketentuan  undang- undang tersebut yakni, penetapan pembatalan  perjanjian,  perintah  kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi  vertikal  (pasal  14),  perintah kepada pelaku usaha
untuk menghentikan kegiatan usaha yang telah
terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat, perintah  terhadap  pelaku  usaha  untuk menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan,  dan  penetapan  ganti  rugi (Nugroho, 2012:563).
Kenaikan harga di masa pandemi Covid-19  yang  dilakukan  oleh  beberapa pelaku  usaha  terindikasi  merupakan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat,  hal  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  penetapan  harga  oleh pelaku usaha yang juga dibarengi dengan penyalahgunaan posisi dominan dan ada beberapa  yang  melakukan  perbuatan curang  dengan  melakukan  penimbunan terhadap  beberapa  produk  tertentu  yang dibutuhkan oleh masyarakat
Selain  itu  juga  adapun  tuntutan pidana  yang  dapat  timbul  berdasarkan ketentuan  pasal  pada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999.  Jika  terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1  tentang  penetapan  harga  maka diberikan  sangsi  (Radja  &  Haryanto, 2021:256)
Pasal  47  Sanksi  Administratif huruf a, ac, f dan g.
a. “penetapan
pembatalan
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
c. “perintah  kepada  pelaku  usaha untuk  menghentikan  kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak  sehat  dan  atau  merugikan masyarakat, atau
f. “penetapan  pembayaran  ganti rugi; dan atau.
g. “pengenaan  denda  serendah-
rendahnya Rp.1.000.000.000
(satu milyar rupiah) dan setinggi- tingginya Rp.25.000.000.000
(dua puluh lima milyar rupiah).

## Pasal 48 Pidana Pokok ayat 2
“Pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan  Pasal  26  Undang  Undang  ini diancam  denda  serendah-rendahnya
Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000  (dua  puluh  lima milyar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  5 (lima) bulan”

## Pasal 49 Pidana Tambahan
“Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap  pidana  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  48  dapat  dijatuhkan pidana tambahan berupa :
a.  pencabutan izin.
b.  larangan  kepada  pelaku  usaha yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  undang-
undang  ini  untuk  menduduki jabatan  direksi  atau  komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c.  Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebutkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.
Jika terbukti melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 4 yang mengatur mengenai posisi  dominan  adapun  akibat  hukum yang  ditimbulkan terhadap  pelaku  usaha yang terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan, yakni :
Pasal  47  tindakan  administratif ayat 2 huruf b, e dan f.
b. “ perintah kepada pelaku usaha untuk  menghentikan  kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat dan atau merugikan konsumen dan atau, apabila penyalahgunaan posisi dominan tersebut terbukti maka pelaku  usaha  tersebut  wajib menghentikan kegiatan penyalahgunaan tersebut karena menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat dan merugikan konsumen
e. “Penetapan  pembayaran  ganti rugi dan atau”. Pelaku penyalahgunaan posisi dominan diharuskan
melakukan  ganti  rugi  terhadap pihak  yang  telah  dirugikan dalam kegiatan usahanya
f. “Pengenaan  denda  serendah- rendahnya Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Pelaku penyalahgunaan posisi dominan dapat dikenakan denda  jika  terbukti  melakukan tindakan tersebut

## Pasal 48 Pidana Pokok Ayat 1
“ Pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  4,  Pasal  9  sampai  dengan Pasal  14,  Pasal  16  sampai  dengan Pasal  19,  pasal  25,  Pasal  27,  dan Pasal  28  diancam  dengan  pidana serendah-rendahnya Rp.25.000.000,000,00  (dua  puluh lima  milyar  rupiah),  atau  pidana kurungan  pengganti  denda  selama- lamanya 6 (enam) bulan.
Pasal 49 Pidana Tambahan huruf a dan c
“Dengan  menunjuk  pada  ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  terhadap  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48 dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan berupa :
a.  Pencabutan izin. b.  Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal
21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang  mengatur  mengenai  perbuatan curang a dapun sanksi atau akibat hukum yang  ditimbulkan terhadap  pelaku  usaha apabila  terbukti  melakukan  penetapan harga, yakni :
Pasal  47  Tindakan  Administratif huruf c dan f c. “perintah  kepada  pelaku  usaha untuk  menghentikan  kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha
tidak  sehat  dan  atau  merugikan masyarakat, atau
f. “penetapan  pembayaran  ganti rugi;

## Pasal 48 Pidana Pokok ayat 2
“Pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8, Pasal  15,  Pasal  20  sampai  dengan pasal  24,  dan  Pasal  26  Undang- Undang ini diancam dengan serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000  (lima  milyar  rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp.25.000.000.000  (dua  puluh  lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  5 (lima) bulan”

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil penelitian diatas, adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :
1.  Kenaikkan harga beberapa
produk  tertentu  seperti  masker, hand  sanitizer ,  dan  susu  steril yang cukup tinggi dan tidak wajar di  tengah  pandemi  Covid-19  di Kota
Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dibuktikan atas adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha  terhadap  beberapa  produk tersebut yang menyebabkan harga produk terlalu tinggi sehingga  melanggar  ketentuan dalam  Pasal  5  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 yang mengatur mengenai penetapan harga ( price fixing)
2.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan kepada pelaku usaha yang menaikkan  harga  terlalu  tinggi terhadap beberapa produk tersebut adalah berupa pembatalan perjanjian, pembatalan pembelian suatu produk  atau  bahkan  pemberian tuntutan pidana berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  yang  menyatakan  bahwa KPPU  berwenang  menjatuhkan
sanksi administratif kepada pelaku usaha  yang  telah  melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut sesuai dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal terkait. Berdasarkan permasalahan
diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1.  Bagi  pemerintah,  dalam  hal  ini pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan arus persaingan  usaha  yang  terjadi, agar  nantinya  tidak  menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat. Selain  itu  juga  perlu  dioptimalkan kinerja Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khususnya  di  Kota  Singaraja dalam mengawasi serta menangani  adanya  persaingan usaha  tidak  sehat  oleh  pelaku usaha yang cenderung menaikkan harga produk tertentu yang cukup tinggi  melebihi  batas  normal (keuntungan 10%-20% dari harga beli)  dan  memberikan  sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni pemberian  sanksi  administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.
2.  Bagi  pelaku  usaha,  dalam  hal  ini pelaku  usaha  diharapkan  dapat lebih memahami mengenai aturan mengenai  kegiatan  usaha  yang dilarang oleh undang-undang sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat melahirkan persaingan yang tidak sehat
3.  Bagi  konsumen,  dalam  hal  ini konsumen diharapkan dapat lebih cermat dan tegas dalam membeli suatu  produk  yang  memang mengalami  kenaikan  yang  tidak wajar untuk menghindari kerugian. Selain  itu  juga  tidak  melakukan kegiatan panic  buying terhadap produk tertentu karena hal tersebut dapat menimbulkan kelangkaan  dan  kenaikan  harga yang nantinya juga dapat merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad  dan  Herayani  Wiwie.  2012. Asas-Asas  Hukum  Pembuktian Perdata. Kencana  Media  Group:
Jakarta Aryadiputra, Dimas, dkk. 2022. Perbedaan Penerapan Pendekatan Perse Illegal dan Rule o f Reason Dalam Putusan (KPPU) tetag Kartel Penetapan  Harga. Jurnal  Risalah Hukum, Volume 18, No.1 Cnn.Indonesia.  2020. Heboh  Corona, Harga  Hand  Sanitizer  Meroket  di E-commerce.
(https://CCnn.Indonesia.com)
Diakses  tanggal  23  Desember 2020 pukul 20.02 WITA Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Empiris  dan  Normatif Cetakan
Ketiga . Pustaka Pelajar Iqbal,  Ichsan.  2012. Pemikiran  Ekonomi Islam  Tentang  Uang,  Harga  dan Pasar. Jurnal  Khatulistiwa  LP2M IAIN Pontianak 2, Volume 1 Jumaidi,  Ridho.  2014. Konsep  Hukum Persaingan Usaha. Setara Press : Malang Kompas.com.2020. Kalaideoskop : Krisis Masker di Awal Pandemi Covid-19 Hingga Aksi Panic Buying. (https://megapolitan.compas.com) Diakses  tanggal  23  Desember 2020 pukul 19.52 WITA
Malaka,  Mashur.2014. Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal Al- Adl Volume 7, No.2 Murniati,  Rilda.  2014. Hukum  Persaingan Usaha  Kajian  Teoritis  Menciptakan Persaingan  Sehat  dalam  Usaha. Justice Publisher. Bandar Lampung
Muthiah, Aulia. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah Ningrum,  Galuh  Puspa.  2013. Hukum Persaingan Usaha. Aswaja Pressindo : Yogyakarta) Nugroho,  Adi  Susanti.2012. Hukum
Persaingan  Usaha  Di  Indonesia, Cetakan  Pertama. Kencana  : Jakarta
NusaBali.com.  2020. Masker  Langka  di
Buleleng,  Harga  Naik  10  Kali Lipat. (https://www.Nusabali.com) Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 19.52 WITA
Pesulima, dkk. 2021. Perlindungan Konsumen  Terhadap  Peredaran Produk  Kesehatan  Ilegal  di  Era Pandemik Covid-19 di Kota Ambon. Jurnal  Sasi  (Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Ambon), Volume 27, No.2. Putera, Ngurah Bagus Kresna Cahya dan I  Wayan  Parsa.  2020. Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan  Harga  Barang  Pada Label  dan  Harga  Kasir. Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 No.2 Radja,  Abraham  dan  Imam  Haryanto. 2021. Akibat Hukum Ppengusaha
Melakukan  Perbuatan  Curang
Pada  Masa  Pandemi  Dikaitkan dengan Prundang-undangan Yang  Berlaku. Jurnal  Wajah Hukum, Volume 5, No.2, hal 250-
259
Republika.co.id.2020. Polisi Tngkap Pembuat  Masker  Daur  Ulang  di Kota Bandung. (https://www.republica.co.id)
Diakses  tanggal  10  April  2022
pukul 13.00 WITA
Saputri,Oktaviana  Banda  dan  Nurul Huda.  2020. Pengaruh  Informasi Covid-19  Melalui  Media  Sosial Terhadap  Perilaku  Konsumen. Human  Falah  :  Jurnal  ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 No.7 Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudati. 2015. Pelaksanaan  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia. Jurnal
Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume
5 No.2 Edisi Maret 2015
Usman,  Rachmadi.  2013. Hukum Persaingan Usaha. Sinar Grafika : Jakarta