Jurnal Komunikasi Hukum                                          Universitas Pendidikan Ganesha | 183
PENGGUNAAN EXOSKELETON SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DI MASA YANG AKAN DATANG DITINJAU DARI PRINSIP- PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
I. Gst Ngr Hady Purnama Putera Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email : purnama623@gmail.com

## ABSTRAK
Teknologi exoskeleton atau  kerangka  baja  pendukung  fungsi  tubuh  manusia sedang  berkembang  di  dunia  saat  ini,  termasuk  pengembangannya  sebagai  sebuah senjata.  Teknologi  baru  yang  disebut  dapat  meningkatkan  kekuatan  tiap  individu secara signifikan ini mendimbulkan keraguan dalam pengembangannya terkait status dan  pengelompokan  pengguna  teknologi  ini.  Keraguan  ini  mengarah  kepada  prinsip proporsional  dalam  hukum  humaniter  dalam  penggunaan  teknologi  ini  sebagai sebuah  senjata,  pertanyaan  lain  yang  juga  mencuat  adalah,  belum  adanya  kepastian kekuatan  perusak  yang  dihasilkan  teknologi  ini  sebagai  senjata  sehingga  perlukah penggunaannya dibatasi di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Exoskeleton , Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Pembatasan

## ABSTRACT
Exoskeleton was a technology that rapidly developed all around the world, one of the focus development of this technology was on purpose for a weapon technology in the future.  The  rumours  said  that  the  new  weaponry  made  by  this  new  technology  can significantly  improve  combat  power  for  each  of  one  person in  the  army  squad. On  the other hand, this technology bring us a new question referring to proportional principal and the limitation principal. There is a doubt about the status of each person in army squad that armored by this in developing technology still can be classified as an infantry unit  or  it  might  be  referred as  a  cavalry  unit  that  led us  to  wondering  how  the proportional principal in international humanitarian law should take a view about this weapon  in  the  future. Another  question  is  base on  the  unconfirmed  data  about  how significantly  this  weapon  will  contain a  destructive  power  that  can  be  used  in  the battlefield that may the use of this weapon in the future could be limited.

## Key Word : Exoskeleton, Proportional Principal, Limitation Principal
Pendahuluan “ Exoskeleton ”  atau  kerangka  baja pendukung  fungsi  tubuh  manusia,  saat ini  menjadi  perbincangan  baru  dalam pengembangan  teknologi humanoid
setelah robot yang menyerupai manusia. Penggunaan exoskeleton sendiri  dianggap  dapat  menunjang berbagai kepentingan manusia di masa depan. Universitas Muhamadiah
Jurnal Komunikasi Hukum                                          Universitas Pendidikan Ganesha | 184
Yogyakarta  berhasil  mengembangkan bentuk  awal  dari exoskeleton untuk kepentingan kesehatan (http://news.okezone.com),  ataupun raksasa  teknologi  asal  Republik  Korea (Korea Selatan), hyundai yang mengembangkan exoskeleton untuk keperluan industry (http://teknologi.metrotvnews.com), adalah beberapa contoh dari pengembangan  teknologi exoskeleton untuk  kepentingan  sipil.  Namun demikian  pengembangan  teknologi exoskeleton sudah  ada  pada  level  yang berbeda  sama  sekali  pada  konsep dasarnya  untuk  kepentingan  militer.
Amerika  adalah  salah  satu  contoh negara yang mengembangkan exoskeleton dengan Tactical  Asault Light  Operation  Suit atau  disingkat TALOS adalah sebuah sistem persenjataan baru yang dikembangkan di  bawah  otoritas  Lembaga  Riset, Pengembangan dan Rekayasa Komando Militer AS (http://global.liputan6.com). Pada dasarnya  sistem  senjata  baju  tempur perang yang dalam tahap pengembangan ini tidak hanya memberi  kekuatan  tempur  lebih  bagi personil tentara yang menggunakannya, namun juga memberi  perlindungan  khusus  bagi penggunanya,  bahkan  disebut  sebagai purwa rupa dari senjata tokoh fiksional “iron man ”.
Besarnya  kekuatan  militer  yang mungkin
di hasilkan dari pengembangan  teknologi exsoskeleton sebagai  senjata  perang  menimbulkan sebuah  pertanyaan  perlukah  teknologi senjata  baru  ini  segera  dibuatkan regulasinya  demi  mencegah  akibat
negatif  yang  tidak  diinginkan  sebelum terjadi di masa yang akan datang ?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  normatif,  karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum,  selain  itu  penelitian  ini  juga meneliti  dan  mengkaji  peraturan- peraturan tertulis (Soerjono Soekanto). Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah  berupa  data  sekunder  yang berupa  bahan  hukum,  baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.  Jenis  pendekatan  yang digunakan  yang  digunakan  dalam skripsi  ini  adalah  pendekatan  sejarah, dan  pendekatan  konsep.  Analissis terhadap  bahan-bahan  hukum  yang telah  diperoleh  dilakukan  dengan  cara deskriptif,  analisis,  dan  argumentatif (Asikin, 2003).
Pembahasan Pengertian Konflik
Bersenjata
Internasional Konflik  bersenjata  adalah,  suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan  antara  pihak-pihak  yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak  saja  dilakukan  secara  adil,  tetapi juga  menimbulkan  kekejaman  (Asep Darmawan , 2005). Adapun pengertian konflik bersenjata
internasional dirujukan  kepada article  2  Geneva Convention  1949 yang  mengatur  (The Geneva Convention):
“In  addition  to  the  provisions which  shall  be  implemented  in  peace time the present Convention shall apply to  all  cases  of  declared  war  or  of  any
Jurnal Komunikasi Hukum                                          Universitas Pendidikan Ganesha | 185
other  armed  conflict  which  may  arise between  two  or  more  of  the  High Contracting  Parties,  even  if  the  state  of war is not recognised by one of them” Secara  sederhana  kovensi  ini memberi  parameter  bahwa  dalam suatu  konflik  bersenjata  internasional actor  pelakunya  adalah  antar  negara dengan menggunakan
kekuatan bersenjata,  kondisi  tersebut  akan dikategorikan  sebagai  sebuah  konflik bersenjata internasional, dalam kondisi ini  Konvensi-konvensi  jenewa  dan protocol-protocol  tambahannya  serta konvensi-konvensi  Den  Haag  akan berlaku  sebagai  hukum  yang  berlaku dalam  perang  atau  jus  in  bello (Haryomataram,  2007),  meski  para pelaku tidak mengakui kondisi tersebut sebagai  sebuah  konflik  bersenjata internasional.
Prinsip Proporsionalitas Dan Prinsip  Pembatasan  Dalam  Hukum Humaniter Internasional Prinsip  proporsionalitas  dan prinsip  pembatasan  dalam  suatu konflik bersenjata interasional
sejatinya  berakar  dari  satu  asaz  yang sama,  yakni  asaz  kepentingan  militer, Asas ini membenarkan para pihak yang terlibat  sengketa  untuk  menggunakan cara-cara  kekerasan  dalam  usahanya untuk  menundukan  lawan  agar  dapat mencapai suatu
kemenangan. Singkatnya, dalam suatu perang semua daya  upaya  dan  alat  dapat  digunakan, selama alat tersebut tidak dilarang oleh hukum  perang  (Haryomataram  ,1998). Dari  asaz  ini  kemudian  lahir  prinsip proporsionalitas dan pembatasan dalam  konteks  hukum  humaniter internasional.  Prinsip  proporsionalitas adalah  prinsip  yang  diterapkan  untuk
membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan  akibat  dari  sarana  dan metoda  berperang  yang  digunakan tidak  boleh  tidak  proposional  dengan keuntungan  militer  yang  diharapkan (Piero,  1992).  Prinsip  pembatasan adalah prinsip ini membatasi penggunaan  alat-alat  dan  cara-cara berperang  yang  dapat  menimbulkan akibat  yang  luar  biasa  terhadap  pihak musuh.

## Urgensi  Pengaturan  Penggunaan
Exoskeleton Sebagai Senjata Perang Dalam dunia militer ada beberapa istilah  yang  merujuk  resimen  tempur yang  menjadi  element  dalam  satu satuan  tentara  organik  suatu  negara, diantaranya  adalah  Infanteri  dan Kavaleri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  Kavaleri  adalah  barisan (pasukan)  berkuda  dan/atau  tank  dan kendaraan  lapis  baja  (Kamus  Pusat Bahasa, 2008).
Sementara yang dimaksud  sebagai  Infanteri  adalah angkatan bersenjata yang masuk dalam pasukan berjalan kaki.
Pengelompokan  dua  dari  sekian banyak  resiment  tempur  dalam  dunia kemiliteran  ini  terkait  penulisan hukum  yang  penulis  angkat  adalah, sebagaimana  yang  penulis  kemukakan dalam  pendahuluan  bahwa,  teknologi exoskeleton yang saat ini dikembangkan  disebut  akan  mengarah kepada  tujuan  mempersenjatai  setiap unit  pasukan  militer  dengan  baju pelindung
yang meningkatkan kekuatan,  dan  kemampuan  tempur tiap-tiap  individu  dalam  pasukan tentara  secara  signifikan.  Maka  secara matematis, satu individu tentara tanpa baju  pelindung  eksoskeleton,  bahkan
Jurnal Komunikasi Hukum                                          Universitas Pendidikan Ganesha | 186
bukan  tidak  mungkin  di  masaya  yang akan  datang  akan  timbul  pertanyaan apakah  seorang  tentara  infanteri  yang menggunakan
perlengkapan
eksoskeleton dan seluruh persenjataan yang  dilekatkan  padanya  masih  dapat disebut  sebagai  unit  infanteri  ataukah sudah dapat dikategorikan sebagai unit kendaraan  lapis  baja  yang  tergolong sebagai  resiment  kavaleri.  Dalam keraguan  yang  dapat  saja  muncul seperti  iniliah  prinsip  proporsionalitas memegang  peran  kunci,  dapat  saja muncul sebuah statement yang menyebut  bahwa  untuk  menghadapi satu  pleton  tentara  infanteri  biasa tidaklah  perlu  mengerahkan  satu pleton  dengan  jumlah  yang  sama tentara yang dipersenjatai dengan baju pelindung  bersenjata  yang  diperkuat teknologi exoskeleton . Urgensi terkait pengaturan teknologi exoskeleton sebagai  senjata perang  kemudian,  tidaklah  ada  pada ranah  pembatasan  penggunnaannya, namun  lebih  kepada  tergolong sebagai senjata  apakah  teknologi  yang  sedang dalam  pengembangan  ini,  sehingga berdasarkan dengan prinsip proporsionaltias dapat ditakar seberapa perlu dan urgent pengerahan unit-unit  militer  yang  dilengkapi dengan baju pelindung bersenjata yang diperkuat  teknologi exoskeleton ,  serta prinsip  pembatasan  akan  mengambil perannya  sejauh  mana  teknologi  ini dapat  digunakan,  utamanya  dalam konflik  bersenjata  mana  serta  dalam eskalasi  konflik  bersenjata  seperti  apa teknologi ini baru boleh digunakan.

## Kesimpulan
Selama  belum  ada  perhitungan matematis  yang  jelas  sejauh  apa
peningkatan  signifikan  yang  akan didapat  seorang  individu  tentara infanteri  yang  dipersenjatai  dengan teknologi exoskeleton sebagai  senjata perang  maka  akan  tetap  timbul keraguan apakah para individu infanteri  yang  di  persenjatai  teknologi exoskeleton ini  masih  dapat  disebut sebagai pasukan infanteri atau sebenarnya  sudah  dapat  digolongkan sebagai  resiment  kavaleri.  Kejelasan status menjadi penting terkait kepastian  posisi  senjata  yang  dibuat dengan  teknologi exoskeleton dalam hukum humaniter interasional sehingga,  dapat  dipahami  secara  jelas dari sudut pandang prinsip proporsionalitas dalam keadaan kapan senjata perang berteknologi exoskeleton perlu  digunakan  dan  dari perhitungan  matematis  atas  kekuatan tempur  yang  dihasilkan  dari  teknologi ini dapat dikaji perlukah pembatasannya  dalam  suatu  konflik bersenjata  baik  itu  adalah  konflik bersenjata internasional ataupun konflik bersenjata non-internasional.

## Daftar Pustaka
Literatur : Amiruddin,  dan  Asikin,  H.Zainal,  2003, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum,  PT.  Raja  Gravindo Persada, Jakrta. Darmawan, Asep, Prinsip Pertanggungjawaban  Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter  KumpulanTulisan, Jakart,    Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan  HAM  Fakultas
Hukum  Universitas  Trisakti, 2005.
Haryomataram,  KGBH,1998,    Bunga Rampai  Hukum  Humaniter
(selanjutnya disebut Haryomataram II),Bumi Nusantara Jaya, Jakarta. ----------------------------, 2007, Pengantar Hukum Humaniter (selanjutnya disebut Haryomataram  I),  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Piero,  Verri,  1992,  Dictionary  of International  Law  of  Armed
Conflict,
International Committee  of  Red  Cross, Geneva. Soekanto, Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, UI-Press, Jakarta. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Jakarta. Peraturan Hukum :
Article 2 The Geneva Convention Of 12
August 1949 For The Amelioration Of The Condition Of  The  Wounded  Ad  Sick  In
Armed Force In Field.
Internet : http://news.okezone.com/read/2014/ 10/25/65/1056900/exoskelet on-umy-punya-banyak- keunggulan, diakses pada tanggal  27  Juni  2016  pukul 00.34 WIB. http://teknologi.metrotvnews.com/ne ws-teknologi/5b2MjQVN- hyundai-kembangkan-baju- iron-man-khusus-industri, diakses  pada  tanggal  27  juni 2016 pukul 00.34 WIB. http://global.liputan6.com/read/7175 04/canggih-teknologi-militer-
as-ubah-tentara-jadi-iron-man, diakses  pada  27  juni  2016 pukul 00.34 WIB.