## ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HUMAN
IMMUNODEFFICIENCY VIRUS (HIV)/ACQUIRED  IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME (AIDS) DI KABUPATEN REJANG LEBONG
Muhammad Abiro Qeis Anssadad, Rahiman Dani * , Harmiati, Edi Darmawi
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu Indonesia *Email Korespondensi: danirahiman@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ada  dua:  pertama,  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pencegahan HIV/AIDS  di  Kabupaten  Rejang  Lebong,  dan  kedua,  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mendukung  atau  menghambat  implementasi  kebijakan  tersebut  di  wilayah  yang  sama.  Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian evaluasi, mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, dan menggambarkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn. Partisipan penelitian terdiri dari Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Rejang  Lebong,  Komisi  Penanggulangan  AIDS  (KPA)  Kabupaten Rejang  Lebong,  dan  anggota  masyarakat  yang  dipilih  dengan  teknik  purposive  sampling.  contoh. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Temuan  studi  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Kebijakan  Penanggulangan  HIV/AIDS  di Kabupaten  Rejang  Lebong  belum  dilaksanakan  secara  komprehensif  dan  memuaskan.  Besarnya kebijakan terlihat dalam keselarasannya dengan peraturan yang ada, namun tujuan kebijakan belum sepenuhnya  terwujud  karena  ketidakpraktisannya  di  tingkat  individu.  Sumber  daya  yang  tidak memadai  untuk  implementasi  kebijakan  dikaitkan  dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dan keuangan yang tidak memadai. Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dikaitkan dengan  keselarasan  karakteristik  agen  pelaksana  dan  sikap  atau  kecenderungan  pelaksana. Komunikasi yang efektif telah terjalin antara organisasi pelaksana dan ODHA. Namun, komunikasi dengan  masyarakat  luas  belum  dilakukan  secara  menyeluruh.  Dalam  kaitannya  dengan  konteks ekonomi  dan  sosial,  terlihat  bahwa  Kabupaten  Rejang  Lebong  belum  secara  efektif  memfasilitasi pelaksanaan  kebijakan  penanggulangan  HIV/AIDS.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  adanya stigmatisasi  dan  diskriminasi  masyarakat,  serta  keterlibatan  individu  yang  berkelanjutan  dalam pekerjaan  seks.  Kabupaten  Rejang  Lebong  menghadapi  tantangan  dalam  pelaksanaan  kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang terutama bersumber dari kelangkaan sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kewenangan ganda.
Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan, HIV/AIDS, Rejang Lebong

## Abstract
The aims of this study are twofold: first, to find out the implementation of the HIV/AIDS prevention policy  in  Rejang  Lebong  District,  and  second,  to  identify  the  factors  that  support  or  hinder  the implementation of the policy in the same area. This study  uses evaluation research methodology, adopts a descriptive qualitative approach, and describes the theoretical framework of  Van Meter and  Van  Horn.  The  research  participants  consisted  of  the  Head  of  the  Rejang  Lebong  District Health Office, the Rejang Lebong District AIDS Commission (KPA), and community members who were  selected  using  a  purposive  sampling  technique.  example.  Data  collection  methods  used include  observation,  interviews,  and  documentation.  The  study  findings  show  that  the implementation of the HIV/AIDS Response Policy in Rejang Lebong District has not been carried out  comprehensively  and  satisfactorily.  The  magnitude  of  the  policy  is  seen  in  its  alignment  with existing  regulations,  but  the  policy  objectives  have  not  been  fully  realized  due  to  their impracticality  at  the  individual  level.  Inadequate  resources  for  policy  implementation  are associated  with  inadequate  availability  of  human  and  financial  resources.  The  successful implementation  of  policy  implementation  can  be  associated  with  the  alignment  of  the
characteristics  of  implementing  agents  and  the  attitudes  or  tendencies  of  implementers.  Effective communication  has  been  established  between  implementing  organizations  and  PLHIV.  However, communication  with  the  general  public  has  not  been  carried  out  thoroughly.  Concerning  the economic and social context, it appears that Rejang Lebong District has not effectively facilitated the  implementation  of  HIV/AIDS  prevention  policies.  This  can  be  attributed  to  the  stigmatization and  discrimination  of  society,  as  well  as  the  continued  involvement  of  individuals  in  sex  work. Rejang  Lebong  District  faces  challenges  in  implementing  HIV/AIDS  countermeasures  policies, which mainly originate from a scarcity of human resources which has led to dual authority.
Keywords : Policy, Management, HIV/AIDS, Rejang Lebong

## A. PENDAHULUAN
Human  Immunodeficiency  Virus (HIV)  tergolong  virus  RNA  yang  secara selektif  menargetkan  sistem  kekebalan tubuh  manusia,  sehingga  berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome  (AIDS)  (DepKes  RI,  2012). AIDS  adalah  kondisi  medis  yang  dapat dicirikan  sebagai  sekumpulan  gejala  atau penyakit yang diakibatkan oleh penurunan kekebalan  yang  disebabkan  oleh  infeksi virus  HIV  dari  keluarga  Retroviridae. Menurut (Irianto, 2014), AIDS merupakan fase terakhir dari infeksi HIV.
Prevalensi  HIV  yang  ada  tetap menjadi  perhatian  yang  signifikan  dan menimbulkan  hambatan  yang  berat  bagi komunitas  global  secara  keseluruhan. Menurut  United  Nations  Programme  on HIV  and  AIDS  (UNAIDS),  populasi global orang yang hidup dengan HIV/AIDS  adalah  36,9  juta  orang  hingga akhir  tahun  2017.  Pada  tahun  2018, jumlah ini meningkat sebesar 50% hingga mencapai  54,8  juta  orang  (UNAIDS,
2018). Prevalensi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di
kawasan  Asia  telah  menyebabkan  situasi di  mana  0,3  per  1.000  orang  yang menderita HIV tetap tidak terinfeksi. Pada tahun  2017,  tercatat  bahwa  Indonesia memiliki  prevalensi  kasus  HIV/AIDS tertinggi  dibandingkan  dengan  negara Asia  Tenggara  lainnya,  dengan  angka  0,3 per  1.000  penduduk,  menurut  laporan Organisasi  Kesehatan  Dunia  pada  tahun
2018.  Menurut  laporan  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Kesehatan, angka kejadian  HIV/AIDS  di  Indonesia  pada tahun  2017  tercatat  sebanyak  14.640 orang.  Per  Juni  2018,  jumlah  orang  yang terkena  penyakit  ini  meningkat  menjadi 301.959.  Menurut  data  Kementerian Kesehatan  tahun  2018,  DKI  Jakarta memiliki  prevalensi  infeksi  HIV  tertinggi sebesar  55,09%,  diikuti  oleh  Jawa  Timur sebesar  43,39%,  Jawa  Barat  sebesar 31,29%, Papua sebesar 30,69%, dan Jawa Tengah sebesar 24,75%.
Prevalensi  kasus  HIV/AIDS  di Provinsi Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Menurut statistik yang disediakan  oleh  Yayasan  Peduli  Sosial Nasional (PESONA), prevalensi HIV/AIDS  pada  tahun  2015,  2016,  2017, 2018,  dan  2019  masing-masing  adalah 156,  227,  306,  308,  dan  314  orang (Pesona Bengkulu , 2019).
Menurut  data  Pesona  Bengkulu (2022),  telah  terjadi  lonjakan  jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rejang Lebong.  Hingga  tahun  2022,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rejang  Lebong telah mencatat minimal 73 kasus
HIV/AIDS  di  wilayah  tersebut.  Namun demikian,  perlu  dicatat  bahwa  kohort penderita HIV/AIDS tidak hanya mencakup  penduduk  Kabupaten  Rejang Lebong,  tetapi  juga  orang-orang  yang berasal  dari  luar  daerah.  Kajian  diawali dengan  individu  yang  berasal  dari  Kota Lubuk  Linggau,  serta  Kabupaten  Lebong
dan Kabupaten Kepahiang yang keduanya terletak  di  Provinsi  Sumatera  Selatan Indonesia.  Dari  jumlah  tersebut,  total enam  pasien  telah  meninggal  karena kondisi  mereka.  Peningkatan  insiden kasus  tahunan  tidak  dapat  dikaitkan dengan  transmisi  pasien  yang  sudah  ada sebelumnya.  Meskipun  demikian,  ada laporan  kasus  baru  yang  bermigrasi  dan memantapkan diri dalam yurisdiksi
Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai gambaran,  ada  penduduk  yang  baru  saja menyelesaikan  migrasi  dan  menetap  di Kabupaten Rejang Lebong.
Penanggulangan  penularan  HIV dan  AIDS  secara  cepat  sangat  penting, karena membawa implikasi yang merugikan tidak hanya bagi kesejahteraan  rakyat,  tetapi  juga  bagi masyarakat, keuangan, dan
pemerintahan, sehingga menghambat kemajuan  Kabupaten  Rejang  Lebong. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Provinsi  Bengkulu,  Kabupaten  Rejang Lebong wajib melakukan penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif  di  wilayahnya.  Sesuai dengan  peraturan  daerah,  Kabupaten Rejang  Lebong  telah  melaksanakan langkah-langkah  yang  bertujuan  untuk mencegah  penyebaran  HIV  dan  AIDS. Langkah-langkah
ini
melibatkan promosi,  pencegahan,  dan  diagnosis HIV,  serta  penyediaan  pengobatan, perawatan, dan dukungan oleh Organisasi  Organisasi  Daerah  (OPD), dengan  penekanan  khusus  pada  Kantor Wilayah.  Topik  diskusi  terkait  dengan kondisi  kesehatan  di  Kabupaten  Rejang Lebong.
Hasil  penyelidikan  pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 Desember  2022  menunjukkan  bahwa
pelaksanaan protokol pencegahan
HIV/AIDS di Kabupaten Rejang Lebong, dengan  fokus  khusus  pada  inisiatif  yang bertujuan  untuk  mempromosikan  dan mengurangi penularan HIV/AIDS, menghadapi sejumlah kendala dan hambatan.  kesulitan.  Termasuk  upaya sosialisasi  yang  masih  belum  selesai  di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  efektivitas  implementasi
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan  Human  Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome  di  Provinsi  Bengkulu.  Studi ini  akan  mempertimbangkan  tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan peraturan  tersebut.  di  Kabupaten  Rejang
Lebong.  Untuk  melakukan  pemeriksaan kebijakan  secara  menyeluruh,  analisis kebijakan perlu dilakukan dengan menggunakan  model  yang  sesuai  untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses pembuatan kebijakan.  Teori  Van  Meter  dan  Van Horn (Purnawan, 2020) adalah salah satu teori analisis kebijakan yang menonjol.
Kajian  (Kusmayadi  &  Hertati, 2022) berjudul “Implementasi  Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS” menyajikan penelitian  yang  sejalan  dan  mendukung investigasi  saat  ini.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  indikator  model implementasi
kebijakan belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Rejang  Lebong  yang  diukur  dengan kriteria keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn.
Kajian  ini  mengaitkan  hasil  ini  dengan tujuan  kebijakan  yang  terlalu  idealis, sumber  daya  yang  tidak  mencukupi, komunikasi  yang  tidak  lengkap  dengan masyarakat,  dan  kondisi  ekonomi  dan sosial  Kabupaten.  Kabupaten  Rejang Lebong  belum  sepenuhnya  mendukung
penerapan kebijakan pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Fokus penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami dan  mempromosikan  pemahaman  dari berbagai  teori  yang  tercakup  dalam penyelidikan ini. Ruang lingkup penelitian  ini  dibatasi  pada  analisis Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Wilayah Provinsi Bengkulu. Investigasi ini menggunakan  kerangka  teoritis  Van Meter  dan  Van  Horn  (Purnawan,  2020), yang  terdiri  dari  indikator-indikator spesifik.
1. Topik  yang  dibahas  berkaitan  dengan standar  dan  tujuan  kebijakan,  serta langkah dan tujuan kebijakan tersebut.
2. Sumber
3. Atribut implementasi agen.
4. Komunikasi antar organisasi.
5. Pembagian pelaksana.
6. Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan politik.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini dikategorikan sebagai  penelitian  evaluasi  (Sugiyono,
2013). Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif  yang  berusaha  mengumpulkan bukti  empiris  dan  menawarkan  gambaran yang objektif dan akurat tentang pelaksanaan  kebijakan  (Creswell,  2019) pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Rejang  Lebong.  Pemanfaatan  metodologi penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati dan  memahami  fenomena  yang  sedang diteliti.  Pendekatan  ini  memfasilitasi penggambaran  peristiwa  dalam  bentuk bahasa dan kata, khususnya dalam konteks analisis implementasi kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Rejang Lebong.
Para  narasumber  yang  dianggap mampu  memberikan  wawasan  tentang pelaksanaan  penanggulangan  HIV/AIDS di  Kabupaten  Rejang  Lebong  merupakan informan penelitian. Kelompok ini meliputi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kabupaten  Rejang  Lebong,  dan  anggota masyarakat.  Purposive  sampling  adalah metode  pemilihan  informan  berdasarkan penilaian  subyektif  peneliti  terhadap karakteristik tertentu yang diyakini relevan  dengan  karakteristik  populasi yang  diketahui,  dengan  menggunakan kriteria tertentu (Creswell, 2014).
Pengumpulan data dapat dilakukan melalui  berbagai  teknik,  antara  lain observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Studi  ini  menggunakan  kerangka  kerja Miles  dan  Huberman  untuk  analisis  data. Prosedur  analitis  dilakukan  secara  iteratif dan berkelanjutan hingga tercapai kejenuhan data.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Rejang Lebong Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong adalah mewujudkan “Masyarakat Rejang Lebong yang  Sehat,  Mandiri  dan  Berkeadilan” sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten  Rejang  Lebong  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Rejang  Lebong Tahun  2016-2021  ,  sebagaimana  tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten  Rejang  Lebong  dalam usaha  mencapai  tujuan  dan  visi  misi, maka pemerintah kabupaten Rejang Lebong  berupaya  untuk  menciptakan masyarakat  yang  sehat  salah  satunya
dengan cara menanggulangi perkembangan  penderita  HIV/AIDS  di
Kabupaten  Rejang  Lebong.  Bekerjasama dengan  Yayasan  Peduli  Sosial  Nasional (PESONA)  Bengkulu  diketahui  jumlah penderita  HIV/AIDS  pada  tahun  2018, jumlah  penderita  HIV/AIDS  sebanyak  56 orang,  pada  tahun  2019  sebanyak  64 orang,  pada  tahun  2020  bertambah sebanyak 3 orang menjadi  67, pada tahun 2021  sebanyak  70  orang,  dan  pada  tahun 2022  tercatat  menjadi  73  orang  (Pesona Bengkulu, 2022).
Pelaksanaan  yang  efektif  dari langkah-langkah  yang  bertujuan  untuk mempromosikan perilaku sehat, mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada individu dan  keluarga  yang  terkena  dampak  HIV dan AIDS, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017, memerlukan upaya kolaboratif  antara  Dinas  Kesehatan  dan lembaga  masyarakat  lainnya.  Pendekatan terpadu  tersebut  sangat  penting  untuk memberdayakan  individu  dan  keluarga yang  terkena  dampak  HIV  dan  AIDS  di Provinsi Bengkulu. Meningkatnya prevalensi HIV/AIDS  di  Kabupaten  Rejang  Lebong dapat dikaitkan dengan perilaku
masyarakat  yang  tidak  sehat,  termasuk melakukan aktivitas seksual dengan berganti-ganti  pasangan.  Mengintensifkan upaya  untuk  memutus  mata  rantai penularan  HIV  dan  AIDS  di  masyarakat, khususnya  masyarakat  yang  berisiko tinggi  tertular  dan  menyebarkan  infeksi tersebut  di  Kabupaten  Rejang  Lebong perlu ditingkatkan.
Kebijakan
penanggulangan
HIV/AIDS  disusun  dengan  tujuan  untuk menjamin  perlindungan  yang  menyeluruh bagi  semua  upaya  yang  diarahkan  pada pencegahan
HIV/AIDS. Kebijakan pencegahan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Rejang  Lebong  telah  dilaksanakan  cukup
lama.  Kasus  baru  di  Kabupaten  Rejang Lebong menunjukkan tren meningkat dari tahun  2018  ke  tahun  2019.  Jumlah  kasus meningkat  dari  6  kasus  di  tahun  2018 menjadi  9  kasus  di  tahun  2019.  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rejang  Lebong telah  membentuk  tim  VCT  yang  terdiri dari program HIV/AIDS pemegang saham dan konselor HIV/AIDS untuk melaksanakan  kebijakan  yang  berkaitan dengan HIV/AIDS. Kemanjuran suatu kebijakan secara  inheren  terkait  dengan  kompetensi individu  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan HIV/AIDS yang telah diberlakukan di Kabupaten Rejang Lebong,  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bengkulu  Nomor  5  Tahun  2017 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome di Provinsi Bengkulu.  Evaluasi  ini  akan  dilakukan dengan  menggunakan  beberapa  variabel sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van Horn, yang dijelaskan di bawah ini:
Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan

## Kebijakan
Salah  satu  aspek  penting  dalam mengevaluasi  efektivitas  implementasi kebijakan  adalah  memiliki  pemahaman yang  jelas  tentang  tujuan  dan  standar kebijakan.  Agar  suatu  kebijakan  dapat dilaksanakan secara efektif, sangat penting untuk  disertai  dengan  tolok  ukur  dan tujuan  yang  tidak  ambigu.  Dengan  tidak adanya  tolok  ukur  dan  tujuan  yang terdefinisi  dengan  baik,  ada  kemungkinan besar  terjadi  kesalahan  di  antara  mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan  kebijakan.  Standar  dan tujuan  kebijakan  dari  kebijakan  tertentu dapat  dipastikan  dengan  memperoleh
pemahaman tentang tujuan kebijakan yang dinyatakan secara eksplisit.
Kerangka birokrasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan.  Komponen  struktural  tersebut di  atas  terdiri  dari  dua  konstituen  utama, yaitu mekanisme pelaksanaan dan kerangka  kerja  organisasi.  Pendekatan khas untuk menentukan mekanisme implementasi program melibatkan kepatuhan  terhadap  prosedur  operasi standar (SOP) yang ditetapkan
sebagaimana  diuraikan  dalam  pedoman program  kebijakan.  Prosedur  operasi standar  (SOP)  yang  efektif  harus  terdiri dari  struktur  yang  koheren  yang  jelas, metodis,  lugas,  dan  mudah  dipahami  oleh semua  pemangku  kepentingan,  karena akan  berfungsi  sebagai  titik  acuan  dalam pelaksanaan  tugas.  Struktur  birokrasi merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan  kebijakan.  Elemen  struktural tersebut  di  atas  terdiri  dari  dua  konstituen utama,  yaitu  mekanisme  pelaksanaan  dan kerangka organisasi. Metodologi konvensional untuk memastikan mekanisme implementasi program memerlukan  kesesuaian  dengan  prosedur operasi  standar  (SOP)  yang  ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam pedoman kebijakan program.

## Sumber daya
Program  pencegahan  memerlukan partisipasi  dari  dua  kategori  sumber  daya manusia  yang  berbeda.  Kategori  pertama terdiri dari tenaga medis, termasuk namun tidak  terbatas  pada  dokter  dan  perawat. Kategori  kedua  mencakup  tenaga  non- medis, seperti administrator dan penyuluh. Keterlibatan  kader  masyarakat,  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM),  dan  tokoh masyarakat  sangat  diperlukan  dalam mengatasi wabah HIV/AIDS. Signifikansi dan nilai strategis tenaga kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS terbukti, karena  mereka  merupakan  sumber  daya
manusia  yang  sangat  penting  baik  di sektor kesehatan maupun non-kesehatan.
Sumber daya manusia yang memadai  tersedia  di  Dinas  Kesehatan Kota  Medan  dan  Puskesmas  Medan Belawan untuk mengatasi epidemi HIV/AIDS.  Personel  yang  memadai,  baik medis  maupun  non-medis,  diperlukan untuk  memastikan  tindakan  pencegahan HIV/AIDS yang efektif.
Penyediaan  sarana  dan  prasarana merupakan  komponen  penting  dalam upaya  penanggulangan  HIV/AIDS.  Ini melibatkan  pemanfaatan  media  massa untuk menyebarluaskan
informasi, komunikasi, dan pendidikan, serta mempromosikan  penggunaan  kondom  di antara  kelompok  berisiko  tinggi.  Selain itu,  penyuluhan  kepatuhan  pengobatan dan  tes  HIV  merupakan  komponen penting  dari  inisiatif  ini,  yang  dituangkan dalam  Standar  Pelayanan  Medis  (SPM) dan  peraturan  terkait,  seperti  Permenkes No.  37  Tahun  2012,  yang  mengatur tentang  penyelenggaraan  laboratorium puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang  Lebong  memiliki  sarana  dan prasarana yang memadai, yang dikategorikan  sebagai  sumber  daya  yang cukup. Puskesmas telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk
memberikan  informasi  dan  sosialisasi kepada  masyarakat.  Selain  itu,  individu yang  berisiko  terinfeksi  telah  diminta untuk  melakukan  tes  VCT,  dan  pasien yang  terkena  dampak  HIV  telah  dipantau untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap pengobatan.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Pencapaian keberhasilan yang maksimal  dalam  implementasi  kebijakan memerlukan pemahaman menyeluruh tentang atribut lembaga pelaksana, termasuk  struktur  birokrasi,  norma,  dan pola hubungan dalam birokrasi.
Pelaksanaan  program  kebijakan  yang terbentuk  sebelumnya  secara  signifikan dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  ini.  Ciri- ciri entitas pelaksana dapat dilihat melalui pelaksanaan  upaya  yang  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatalaksanaan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune  Deficiency  Syndrome  yang dibuktikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Pelaksana utama peraturan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Provinsi
Bengkulu adalah Dinas Kesehatan. Hal ini sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun  2017.  Dalam  kapasitas  tersebut, Dinas  Kesehatan  berkoordinasi  dengan tenaga  kesehatan  yang  ditempatkan  di rumah sakit dan puskesmas untuk melaksanakan program yang telah disusun.  Implementasi  agen  memerlukan pelaksanaan program yang optimal,
seperti  yang  ditunjukkan  oleh  profesional kesehatan  yang  melakukan  tes  HIV  dan AIDS untuk tujuan pencegahan, pengobatan,  dan  dukungan.  Hal  tersebut di atas memerlukan pencegahan penularan vertikal dari betina gravid ke keturunannya, dan memerlukan dispensasi fasilitas  konseling  sesuai  dengan  protokol operasi standar yang bersangkutan.
Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Keberhasilan implementasi program kebijakan bergantung pada
pentingnya  koordinasi  dan  kerja  sama antar-lembaga yang efektif. Dalam berbagai  inisiatif  implementasi  kebijakan, kemanjuran program kebijakan memerlukan  hubungan  antar  lembaga yang  kuat.  Komunikasi  yang  efektif sangat penting, terutama saat menyampaikan  kebijakan  yang  akan
dilaksanakan,  untuk  menghindari  potensi kesalahpahaman.
Dinas Kesehatan menginisiasi  komunikasi  dengan  instansi pelaksana  program  pencegahan  dalam pelaksanaan strategi  yang ditujukan untuk penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno  Deficiency  Syndrome.  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rejang  Lebong bekerjasama  dengan  berbagai  instansi pelaksana  untuk  melaksanakan  program pencegahan, antara lain
Komisi Penanggulangan  AIDS,  Pokja,  LSM Pesona Bengkulu, serta petugas kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas.

## Disposisi Para Pelaksana
Disposisi pelaksana terhadap suatu kebijakan merupakan penentu penting dari kesediaan mereka untuk melaksanakannya.  Sementara  pemahaman pelaksana  tentang  tujuan  menyeluruh  dan langkah-langkah mendasar adalah signifikan,  kecakapan  saja  tidak  cukup tanpa kemauan dan dedikasi yang diperlukan  untuk  mengimplementasikan kebijakan.  Oleh  karena  itu,  sikap  positif terhadap  kebijakan  sangat  penting  untuk implementasi  yang  sukses.  Kebijakan mengacu  pada  seperangkat  pedoman  atau prinsip  yang  biasanya  diterapkan  sesuai dengan  niat  pembuat  keputusan  asli.  Itu sering  disertai  dengan  dukungan  untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif.
Pelaksanaan kebijakan yang efektif bergantung  pada  penerimaan  positif  yang diterimanya  dari  tim  pelaksana,  karena keberhasilan kebijakan terutama bergantung  pada  tindakan  pelaksana. Penelitian ini menampilkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaksana terkait dengan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bengkulu  Nomor  5  Tahun  2017,  tentang pengelolaan  Human  Immunodeficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency
Syndrome.  Dinas  Kesehatan  sebagai
pelaksana utama Peraturan Daerah Provinsi  Bengkulu  Nomor  5  Tahun  2017 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno  Deficiency  Syndrome  telah menyampaikan  pengesahan  kebijakan  ini bersama dengan instansi pelaksana lainnya.  Implementasi  Dinas  Kesehatan merupakan  langkah  penting  yang  diambil untuk mewujudkan visi dan misi
Kabupaten
Rejang
Lebong, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi, Sosial dan Politik
Pelaksanaan kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial,  dan  politik  yang  berlaku,  karena lingkunganlah  yang  mengoperasionalkan suatu kebijakan. Sebuah kebijakan dikembangkan  sebagai  reaksi  terhadap tekanan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Human  Immunodeficiency  Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dipengaruhi oleh  konteks  sosial,  ekonomi,  dan  sosial politik  yang  beragam.  Kondisi  sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong  saat  ini  mendukung  pelaksanaan kebijakan  ini.  Hal  ini  dibuktikan  dengan antusiasme masyarakat terhadap undangan yang  disebarluaskan  ke  seluruh  desa. Meskipun sudah ada puskesmas pembantu di  desa-desa  sekitar  Kabupaten  Rejang Lebong,  namun  perekonomian  masih minim  yang  ditunjukkan  dengan  fasilitas yang tersedia kurang memadai.
Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  Penanggulangan  HIV/AIDS di Kabupaten Rejang Lebong Pelaksanaan pencegahan
HIV/AIDS  di  Kabupaten  Rejang  Lebong dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang
mempengaruhi  proses  pelaksanaannya. Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  ini dapat  dianggap  berasal  dari  dukungan berbagai  entitas  kesehatan  dan  semangat organisasi  pelaksana dalam  melaksanakan inisiatif  kesehatan  yang  dirancang.  Selain itu,  keberhasilan  pelaksanaan  program tersebut di atas bergantung pada komunikasi  yang  efektif  dan  kondisi lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial  politik yang kondusif yang memfasilitasi implementasi kebijakan. Secara umum pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  ditujukan untuk  penanggulangan  HIV/AIDS  di Kabupaten  Rejang  Lebong  dihadapkan pada  berbagai  tantangan  dan  hambatan. Meskipun komitmen normatif yang ditunjukkan  oleh  Pemerintah  Daerah (Pemda) Kabupaten Rejang Lebong melalui  pembuatan  kebijakan  pencegahan dan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di daerah  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda), masalah  HIV  dan  AIDS  belum  menjadi prioritas  di  tingkat  kabupaten.  tingkat daerah. Minimnya alokasi anggaran untuk penanggulangan  HIV  dan  AIDS  oleh pemerintah  daerah  merupakan  indikasi adanya  keengganan.  Alokasi  sumber pendanaan  penanggulangan  HIV  dan AIDS  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  terkait  masih  terkendala.  Upaya untuk  memasukkan  HIV  dan  AIDS  ke dalam  sistem  perawatan  kesehatan  rumah tangga  menunjukkan  bahwa  banyak  hasil kebijakan yang belum tentu terkait dengan keberhasilan  upaya  untuk  mencegah AIDS. Instrumen hukum terutama berfungsi  untuk  memenuhi  persyaratan hukum  dan  prosedur  sebagai  manifestasi dari  respon  pemerintah  terhadap  epidemi AIDS.  Namun,  tingkat  komitmen  praktis dalam hal pendanaan masih sangat rendah. Fenomena ini terkait erat dengan banyaknya  intervensi  internasional  yang
memberikan  bantuan  substansial,  yang membuat pemerintah
menganggap bantuan  asing  memuaskan.  Dalam  kasus di  mana  bantuan  eksternal  ditarik, pemerintah  tampaknya  kurang  memiliki kesiapan  yang  diperlukan.  Kebijakan pencegahan  HIV  &  AIDS  menunjukkan bahwa  kondisi  kebijakan  dan  peraturan yang  ada  saat  ini  terkait  pencegahan  HIV &  AIDS  di  tingkat  nasional  masih  jauh dari standar yang diharapkan.
Kapasitas  terbatas  sumber  daya dapat diidentifikasi sebagai elemen kendala  tambahan.  Kemanjuran  peraturan dan kebijakan dalam mengatasi epidemi di tingkat  lokal  terhambat  oleh  kurangnya sumber  daya  yang  mahir,  sehingga membuat  mereka  tidak  efektif  dalam memberikan  manfaat  tambahan.  Kendala yang  disebutkan  di  atas  memiliki  efek yang dapat dilihat pada prosedur merancang,  melaksanakan,  dan  menilai intervensi program, yang mencakup alokasi  keuangan  yang  terbatas  dan pemahaman mekanisme perencanaan yang tidak  memadai.  Peran  sumber  daya manusia  (SDM)  sangat  penting  dalam sistem  pelayanan  kesehatan  dan  dalam mengatasi  epidemi  HIV  &  AIDS.  Oleh karena itu, integrasi sumber daya manusia khusus  AIDS  ke  dalam  sistem  kesehatan sangat penting untuk mengatasi kesenjangan  yang  ada  dalam  ketersediaan personel  AIDS.  Desentralisasi  layanan kesehatan  telah  menghadirkan  tantangan terhadap penyediaan sumber daya manusia  kesehatan,  karena  pemerintah daerah  kini  bertanggung  jawab  atas alokasi tenaga kesehatan. Konteks kebijakan lokal merupakan faktor integral yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  respon terhadap tren epidemi di suatu daerah.
Alokasi  sumber  daya  staf  yang kurang optimal untuk implementasi kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS  di Kabupaten  Rejang  Lebong  disebabkan oleh  tanggung  jawab  ganda.  Pemberian
langkah  dan  tindakan  yang  jelas  dan ringkas dinilai
menguntungkan,
sedangkan ketersediaan data dirasa kurang. Personil diberikan otonomi penuh dalam melaksanakan upaya
penanggulangan  HIV/AIDS.  Sementara fasilitas  infrastruktur  tampak  memuaskan, terdapat  kekurangan  yang  mencolok dalam ketersediaan reagen.

## E. KESIMPULAN
Mendeskripsikan  yang  diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan  bahwa  kesimpulan  berikut benar: 1. Implementasi kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS  secara komprehensif  di  Kabupaten  Rejang Lebong belum berjalan efektif. Besarnya kebijakan terlihat dari keselarasannya dengan peraturan yang ada,  namun  tujuan  kebijakan  tersebut belum terealisasi  secara  efektif karena sifatnya yang terlalu ambisius sehingga  tidak  dapat  dicapai  pada tingkat  individu.  Sumber  daya  yang tidak  memadai  untuk  implementasi kebijakan  dikaitkan  dengan  jumlah sumber  daya  manusia  dan  keuangan yang  tidak  memadai.  Keberhasilan pelaksanaan  implementasi  kebijakan dapat  dikaitkan  dengan  keselarasan karakteristik agen pelaksana dan sikap atau  kecenderungan  para  pelaksana. Komunikasi  yang  efektif  telah  terjalin antara organisasi pelaksana dan ODHA.  Namun,  komunikasi  dengan masyarakat  luas  belum  dilakukan secara  menyeluruh.  Dalam  kaitannya dengan lingkungan ekonomi dan sosial dapat dilihat bahwa Kabupaten Rejang Lebong  belum  memberikan  dukungan yang  memadai  untuk  pelaksanaan kebijakan pencegahan HIV/AIDS yang  efektif.  Hal  ini  dapat  dikaitkan dengan adanya stigmatisasi dan diskriminasi  masyarakat,  serta  masih
adanya  individu  yang  melanjutkan pekerjaannya sebagai WPS. 2. Kabupaten Rejang Lebong menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS  karena keterbatasan  sumber  daya  manusia sehingga  menimbulkan  kewenangan ganda.

## DAFTAR PUSTAKA
AKBAR,  M.,  &  PRABAWATI,  I.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Di Desaa  Seppong  Kecamatan  Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Publika , 6 (8). Aprianty, H., Marianto, D., Sutardi, D., RahimanDani,  &  Purnawan,  H.  (2022). Analysis  Of  Policy  Implementation  Of  The Service  Of  Youth  And  Sports  In  An  Effort
To  Increasing  Athletes  Achievement  In Bengkulu  Province. Journal  of  Social Science and Humanities , 1 (2). https://journal.bengkuluinstitute.com/index.p hp/JoSSH/article/view/122%0Ahttps://journ al.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/a rticle/download/122/106 Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design (Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed) . Pustaka Pelajar.
Creswell,  J.  W.  (2019). Research  Design : Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Campuran . Pustaka Pelajar. Irianto, K. (2014). Epidemiologi penyakit menular dan tidak menular : panduan klinis (Cet.  1). ALFABETA.
Kalalo,  J.  G.  K.,  Tjitrosantoso,  H.  M.,  &  Ranti-
Goenawi, L. (2013). STUDI PENATALAKSANAAN  TERAPI  PADA PENDERITA  HIV/AIDS  DI  KLINIK  VCT RUMAH SAKIT KOTA MANADO.
Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Khoirin,  Purnawan,  H.,  &  Anggraini,  D.  (2020). Analisis  Kebijakan  Program  Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Di Ogan Iir. Publisitas , 7 (2), 140–148. Kusmayadi,  N.  W.,  &  Hertati,  D.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan HIV/AIDS. Jurnal  Kebijakan  Publik , 13 (2). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejour nal.unri.ac.id Nugroho,  R.  (2011). Public  Policy:  Dinamika Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen
Kebijakan . PT Elex Media Komputindo.
Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  DANA  DESA  DI  DESA MAKARTITAMA  DAN  DI  DESA  ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. JurnalPenelitianSosialdan  Politik , 9 (1),  35– 55.
Purnawan,  H.  (2021). Implementation  of  Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia . 06 (1), 1–9. Purnawan,  H.,  Noviyanto,  H.,  &  Tauran.  (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR  4 TAHUN  2010  TENTANG  PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN  LAHAT. Mimbar:  Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 11 (2),  229–
237.
Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung Tunai  Dana  Desa  di  Desa  Taba  Air  Pauh Kabupaten  Kepahiang. Perspektif , 11 (2).
https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.58
76 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen . UNAIDS. (2018). UNAIDS Data 2018 . 1–376. Wahab.  (2012). ANALISIS  KEBIJAKAN:  Dari Formulasi  ke  penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .  PT.  Bumi Aksara. Wiyono, H., Parellangi,  A., &  Amiruddin. (2023). HUBUNGAN  DUKUNGAN  KELUARGA DAN MOTIVASI DENGAN KEPATUHAN MINUM  OBAT  ANTI  HIPERTENSI  DI WILAYAH  KERJA  UPT.  PUSKESMAS KUJAU  KABUPATEN  TANA  TIDUNG. Aspiration of Health Journal , 01 (01), 10–15.