## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
Wilenda Yudha Pratama Afjan 1 , Hayat 2
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang Correspondent author : wilendayudhapratama00198@gmail.com, hayat@unisma.ac.id Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out,  describe  and  analyze  the  Implementation  of Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children, Homeless, and Beggars  (Policy  Study  at  the  Malang  City  Social  Service)  accompanied  by  the  results  of  a research study on the supporting and inhibiting factors of its implementation. This study uses a descriptive qualitative research method. Data was obtained through observation, interviews, documentation,  and  triangulation.  The  data  validity  testing  procedure  was  carried  out  by triangulating  the  source  data  analysis  process  using  the  model  proposed  by  Miles  and Huberman. The results of this study indicate that in terms of the Implementation of Regional Regulation  No.  9  of  2013  concerning  the  Handling  of  Street  Children,  the  Homeless,  and Beggars (Policy Studies at the Malang City Social Service) studied through the theory of the Van  Meter  Van  Horn  implementation  model  has  not  been  fully  said  to  be  good.  From  the application  of  the  implementation  of  Regional  Regulation  No.  9  of  2013  concerning  the Handling  of  Street  Children,  Homeless  and  Beggars  (Policy  Study  at  the  Malang  City  Social Service)  there  are  also  inhibiting  and  supporting  factors.  Factors  supporting  the implementation are adequate resources and the existence of the Liponsos Camp Assessment Shelter, while  the  inhibiting  factors  are  the  condition  of  mobile  social  welfare  problems  and the absence of SOP raids from social services.
Keywords:  Implementation;  inhibiting  factors;  Regional  Regulation  No.  9  of  2013;  Supporting factors

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Peraturan  Daerah  No.  9  Tahun  2013  Tentang  Penanganan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  dan  Pengemis  (Studi  Kebijakan  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang)  disertai  hasil kajian  penelitian  tentang  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasinya.  Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  observasi, wawancara,dokumentasi,  dan  triangulasi.  Prosedur  pengujian  validitas  data  dilakukan dengan  triangulasi  proses  analisis  data  sumber  menggunakan  model  yang  diusulkan  oleh Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  segi  Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis  (Studi  Kebijakan  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang)  yang  dikaji  melalui  teori  model implementasi  Van  Meter  Van  Horn  belum  sepenuhnya  dikatakan  baik.  Dari  penerapan implementasi  Peraturan  Daerah  No.  9  Tahun  2013  Tentang  Penanganan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  dan  Pengemis  (Studi  Kebijakan  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang)  terdapat  juga faktor  penghambdat  dan  pendukung.  Faktor  pendukung  implementasi  ialah  sumber  daya yang  memadai  dan  adanya  Shelter  Liponsos  Camp  Assessment,  sedangkan  faktor penghambatnya ialah kondisi penyangdan masalah kesejahteraan sosial yang mobile dan belum adanya SOP razia dari pihak dinas sosial
Kata Kunci: Faktor pendukung; Faktor Penghambat; Implementasi; Perda No.9 Tahun 2013,
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.549-559                           Wilenda Yudha Pratama Afjan, Hayat DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Proses penyelenggaran pemerintahan yang ada di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada  sebuah  sistem  yang  berguna  sebagai  bentuk  penyelenggaraan  dari  keberadaan pemerintahaan.  Secara  luas,  di  negara  ini  sistem  pemerintahannya  terbagi  menjadi  dua bagian  yaitu  sistem  pemerintahan  yang  terpusat  dalam  hal  ini  pemerintah  yang  ada  di pusat, dan selanjutnya pemerintahan di daerah. Suatu pemerintahan akan terjadi dengan baik  apabila  terjalin  hubungan  antar  pemerintahan  di  pusata  dan  daerah.  Pada pembahasan  ini  yang  menjadi  telahaan  pada  desentralisasi,  peran  pemerintah  daerah dalam  mewujukan  kebijakannya.  Pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah daerah  di  kota Malang.  Kota Malang  sebagai  sebuah  kota yang  berada  di  daerah  Jawa Timur,  sama  seperti  wilayah-wilayah  lainnya  yang  memiliki  masalah.  Masalah  tersebut berimbas  pada  munculnya  masyarakat  yang  kurang  sejahtera,  atau  pra  sejahtera. Keberadaan  masalahan  di  kota  Malang  yang  menjadi  perhatian  khusus  diantaranya persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. (Nugroho, 2009:34) menjelaskan jika masalah gelandangan, anak jalanan, dan pengemis mengakar dari faktor kemiskinan yang berada di sebuah kota.
Faktor  kemiskinan  yang  menjadi  akar  masalah  dari  tidak  sejahteranya  masyarakat sejatinya bukan hanya terjadi di kota Malang, melainkan juga di seluruh Indonesia. Masalah tersebut  berusaha  diselesaikan  dalam  bentuk  pemberlakuna  implementasi  kebijakan. Kemiskinan  tersebut  jika  tak  diantisipasi  secara  serius,  justru  akan  menimbulkan  masalah sosial  seperti  pengamen,  pengemis,  anak  jalanan,  dan  lainnya.  Menurut  Huraerah  dalam (Wibowo,  2018:4)  dampak  domino  dari  adanya  krisis  ekonomi  dan  keuangan  berkelindan erat dengan keberadaan masalahan yang ada dijalanan, baik itu gelandangan, pengemis maupun anak jalanan.
Ada  sejumlah  hal  yang  jadi  penyebab utama  dari kemiskinan,  salah  satu  diantaranya yaitu akibat Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam proses pencarian pekerjaan akan mengalami kesulitan dan masih ada sejumlah faktor lain (Kemensos, 2017:4). Di kota Malang kebijakan tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013, Pada  perda  tersebut  dijelaskan  tiga  jenis  golongan  masyarakat  yang  menjadi  poin perhatian  yaitu  gelandangan,  anak  jalanan  dan  pengemis.  Hal  ini  sebelumnya  juga  telah dipaparjan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun  1980  tentang  penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Sejumlah  kondisi  sosial  berkaitan  dengan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis telah mencuat jadi pembahasan, utamanya berkaitan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat.  Penelitian  ini  berusaha  memunculkan  rasa  sadar  yang  kritis  di  kalangan mahasiswa  sehingga  akan  memunculkan  perhatian  dan  sudut  pandang  sosial  dengan kepakaan tinggi. Mahasiswa sudah seharusnya bukan hanya kompeten dari suatu keahlian

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156
saja,  namun  juga  mampu  menjadi  penyelesai  dari  masalah  yang  timbul  di  masyarakat sekitarnya. Sebab keberadaan gelandanga, anak jalanan, juga pengemis di Kota Malang bukan  kondisi  sederhana.  Keberadaan  gelandanga,  anak jalanan,  juga  pengemis  di  Kota Malang bukan kondisi sederhana. Kebijakan yang telah mengatur soal anak jalanan di kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 yang berisi soal anak di jalanan,  pengemis  dan    gelandangan.  Namun,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya pembahasan  ini  hanya  akan  fokus  pada  anak  jalanan.  Menurut  data  dari  BPS  dari  Kota Malang  tahun  2019  Jumlah  PMKS  alias  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  yang dalam  hal  ini  berfokus  pada  anak jalanan  dilihat  dari segi  kelamin  di  Kota Malang  secara keseluruhan sejumlah 84 orang, yang terdiri dari 61 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.
Banyaknya anak jalanan di Kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan tempat pelajar  atau  pendidikan  maupun  budaya  dan  pariwisata  yang  mecolok  di  Jawa  timur, menurut  (Nurjannah,  2011:15).  Hal  tersebut  dapat  terlihat  pada  banyaknya  remaja  di berbagai  wilayah  Indonesia  yang  berlabuh  di  Kota  Malang  untuk  menuntut  ilmu  dan mencari pekerjaan dengan latar belakang keluarga yang sangat beragam. Di samping itu akibat  banyak  pengujung  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  sendiri  pun  juga  dari  luar negeri  dengan  kondisi  budaya  berbeda  yang  mengakibatkan  Kota  Malang  rawan  dan rentan  pada  pelanggaran.    Dari  penjelasan  latar  belakang  daiatas  maka  peneliti  tertarik untuk meneliti  Implementasi  Peraturan  Daerah  No.9  Tahun  2013  Tentang  Penaganan  Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah bentuk penelitian dengan memakai gambaran atas suatu permasalahan  demi  memerpoleh  data  yang  telah  dihimpun  (Creswell,  2013:7).  Karena peneliti  ini  mengamati  fenomena  sosial  yang  terjadi  tentang  anak  jalanan  dengan  judul Implementasi  Peraturan  Daerah  No.9  Tahun  2013  Tentang  Penaganan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  dan  Pengemis  (Studi  Kebijakan  Dinas  Sosial  Kota  Malang)  dengan  metode kualitatif.  Adapun  lakasi  penelitian  dilakukan  di  di  Jl.  Raya  Ki  Ageng  Gribig  No.05 Kedungkandang,  Kecamatan  Kedungkandang,  Kota  Malang.  Adapun  indikator  penelitian yaitu  menggunakan  teori  model  implementasi  Van  Meter  Van  Horn.  Teknik  anaslisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  teknik  analisis  dari  Miles,  Hubarman,  &  Saldana (2014),  dalam  teknik  analisis  data  tersebut  ada  empat  proses  melalui  pengumpulan  data, Kondensasi data, tampilan data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.549-559                           Wilenda Yudha Pratama Afjan, Hayat DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  dari  Peraturan  Daerah  di  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang.
Implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan indicator kajian berdasarkan teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) diuraikan sebagai berikut:

## 1. Standar atau Ukuran dan Tujuan Pelaksanaan
Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang  penanganan anak jalanan, gelandangan  dan  pengemis  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  mempunyai  tujuan kebijakan  yang  diatur  dalam Peraturan  Dearah  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Penaganan anak  jalanan,  gelandangan,  dan  penegemis  ini  juga  memaparkan  tenatang  tujuan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan penegemis yang ada di Kota Malang hal ini menjadi salah satu nilai sebuah kebijakan yang memuat tentang adanya tujuan yang jelas mengapa kebijakan ini dikeluarkan hal ini selaras dengan teori dari Van Mater dan Van Horn dalam  (Subarsono,  2005:95)  yang  mengemukakan  bahwa  pengukuran  implementasi  yang paling utama ialah tujuan kebijakan sebab hal ini berguna untuk menegaskan standar dan sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  pelaksana  kebijakan.  Dari  adanya  tujuan  dari Peraturan  Daerah  tersebut  terdapat  beberapa  upaya  untuk  menangani  anak  jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih beroperasi di kota malang. Upaya tersebut ialah

## A. Upaya Penaganan Secara Preventif
Upaya  preventif  ialah  upaya  penaganan  yang  dilakukan  secara  terorganisir  dalam mencengah  timpulnya  anak  jalanan  dengan  melakukan  pencegahan  anak  jalanan  turun ke jalan upaya ini dilakukan dengan memberikan arahan ataupun sosialisasi pada kalangan mahasiswa,  masyarakat  maupun  dosen  dengan  melakukan  sebuah  kuncungan  ke univeristas – universitas  yang  ada  dikota  malang.  Kemudian  malakukan  upaya  kampanye untuk  menyuarakan  agar  masyarakat  tidak  memberi  uang  kepada  anak  jalanan, gelandanagan,  dan  pengemis  dimana  event  tersebut  dilaksanakn  pada  15  Mei  2016 dengan menngandeng LSM.

## B. Upaya Penagana Secara Represif
Usaha  penanganan  anak  jalanan  dengan  penjangkauan,  dimana  hal  ini  merujuk  pada kegiatan penjaringan secara humanis dan persuatif dalam menangani permasalahan anak jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis.  Istilah  penjaringan  umumnya  dikenal  dengan  razia, Dinas  Sosial  Kota  Malang  melakukan  upaya  Razia  anak  jalanan,  Gelandangan,  dan pengemis dengan menjadikan pekerja sosial sebagai tonggak utama, dan aparat sebagai orang  atau  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang  ketertiban  umum  sebagai pengaman.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156

## C. Upaya Penaganan Secara Rehabilitatif
Dalam  menangani  fenomena  permasalahan  anak  jalanan  di  Kota  Malang,  Dinas  Sosial P3AP2KB  Kota  Malang  melakukan  Upaya  rehabilitatif,  upaya  rehabilitatif  ini  merupakan upaya  ataupun  rangkaian  kegiatan  yang  merujuk  pada  pembinaan.  Adapun  model pendampimgannya  meliputi  kegiatan  bimbingan  fisik.  Mental,  spiritual,  dan  sosial.yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB. Kegiatan upaya rehabilitatif ini juga menyangkut pihak Petugas  Pelayanan  Sosial  Liponsos  Camp  Assessment  bertanggung  jawab  untuk  membina para  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  untuk  memiliki  hari – hari  yang  produktif seperti berolahraga bersama untuk para lansia, gelandangan, dan pengemis. Serta latihan bermusik bagi anak – anak

## 2. Sumber daya
Sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  sebuah  kelancaran  implementasi  kebijakan, sumber daya yang diusung oleh Dinas Sosial Kota malang dalam menerapkan Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan  dan  pengemis  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  ialah  sumber  daya  manusia  dan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana keberdaaan sumber daya yang menunjang kinerja  dinas  sosial  berjumlah  52  Tenaga  Pendukung  Operasional  Kegiatan  (TPOK)  dan  21 orang  terdiri dari ASN  dan  TPOK.  Dan  sumber daya  sarana  dan  prasarana  yang  dimili  oleh dinas sosial kota malang berupa kendaraann roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC kita punya 21 unit, Meja Tamu 1, Meja Rapat 10, Meja kerja 68, kursi total 126, mesin fotocopy 1, laptop/note book 26 unit. Terus sarana untuk pembinaan anak anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu ada alat musik harmonika 2, Gitar 5, Tamborin 4, Drum 1, ketipung 1, seruling 1, sound system 12 dan lain – lain. Ketersediaan sumber daya yang  memadai  ini  sesuai  dengan  penuturan  dari  teori  Van  Meter  dan  Van  horn  dalam (Subarsono,  2005:95)  dan  didukung  dengan  penuturan  dari  teori  George  Edward  III  yang menuturkan bahwa   Implementasi  kebijakan  ditunjag  oleh  sumber  daya  personalia  yang memiliki tanggung jawab dalam mentransmisikan pelaksanaan kebijakan agar dalam ruang lingkup  kebijakan  terdapat  pekerjaan  yang  efektif,  dan  konsisten.  Sumber  daya  yang dimaksud  disisni  ialah  keberadaan  staff  ahli  yang  diperlukan  serta  Adanya  fasilitas pendukung  (bangunan,  peralatan,  tanah,  serta  persediaan)  didalamya  atau  dengan memberikan pelayanan.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.549-559                           Wilenda Yudha Pratama Afjan, Hayat DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Malang
No  Nama Barang Jumlah 1. Kendaraan Roda 4 6 Unit 2. Kendaraan Roda 2 5 Unit 3. Komputer PC 21 Unit 4. Meja Tamu, Rapat, dan Meja Kerja 79 Unit 5. Kursi 126 Unit 6. Mesin Fotocopy 1 Unit 7. Laptop/Note Book 26 Unit Sumber : Renstra 2018 – 2023 Dinas Sosial
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis
No. Nama Barang Jumlah 1. Harmonika 2 Unit 2. Gitar 5 Unit 4. Tamborin 4 Unit 5. Drum 1 Unit 6. Ketipung 1 Unit 7. Seruling 1 Unit 8. Sound System 8 Unit Sumber : Renstra 2018 – 2023 Dinas Sosial

## 3. Karakteristik
Mazmanian dan sabatier, (Mulyadi, 2016:70) memaparkan bahwa salah satu indikator yang penting  adanya  dalam  suatu  kebijakan  ialah  Karakteristik  kebijakan/  undang – undang (ability  of  statue  to  structure  implementation),  yang  memuat  Kejelasan  isi  kebijakan, karakteristik  yang  ditampakkan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Malang  dalam  pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  ialah  sifat  disiplin yang  dituangkan  dalam  SOP  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Malang No.188.451/33/35.73.305/2019.  Dimana  SOP  ini  merupakan  petunjuk  kerja,  landasan  hukum serta indikator kedisipilan bagi seluruh staf Dinas Sosial Kota Malang
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan komunikasi  Dinas  Sosial  dengn  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  yaitu  dengan Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan juga masyarakat dilakukan dengan cara hearing sehingga para pelaksana dapat mengetahui umpan balik dari kinerja mereka  baik kekeruangan  atau  kelebihan  dimana  kelebihan  yang  ada  akan  di  tingkatkan dan  kekeruangan  dari kinerja  para  pelaksana  akan  di  perbaiki.  Sehingga  buah dari kinerja para  pelaksana  ini  mendapatkan  hasil  bahwa  data  anak  jalanan,  gelandangan,  dan pengemis  yang  ada  di  Kota  Malang  mengalami  kemrosotan  dari  tahun  2020-2022  namun untuk  jumlah  data  dari  gelandangan  masih  mengalami  naik  turun,  jika  di  tarik  lagi  data gelandangan  dari  tahun  2020  ke  2021  gelandangan  mengalami  penurunan  dari  yang jumlanya 27 orang menjadi 16 orang. Kehitan razia juga dilakukan dengan kondisional yaitu

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156
melalui koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Malang, kegiatan razia sendiri rata – rata  dilakukan  pukul  18.00 – 00.00  namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dilakukan razia pada waktu siang hari. Wewenang dan tupoksi juga dilakukan sesuai dengan standar dan  prosedur  yang  berlakukan  Dinas  Sosial  Kota  Malang  dengan  tupoksinya  untuk merehabilitasi  target  operasi  sedangkan  Satpol  PP  Kota  Malang  dengan  Tupoksinya  yaitu melakukan  penjaringan  di  barengi  dengan  pendataan  dan  tindakan  tegas  dimana  terget yang  ditangkap  lebih  dari  satu  kali  kan  dilimpahkan  untuk  di  karantina.  Pelaksanaan kominukasi  antar  agen  pelaksana  ini  juga  telah  sesuai  dengan  pemaparan  dari  teori  van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) yang kemudian didukung dengan teori dari pandang Edward III dalam (Tachjan, 2006:56) dimana implementasi kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi dari para agen pelaksananya.
5. Sikap pelaksanaan
implementasi  dilakukan  untuk  melanjutkan  sebuah  keefektifan  kebijakan  maka  para implementator harus tau apa yang harus dilakukan untuk hal ini, serta mereka harus memiliki keputusan dalam menyeleksi kelayakan dalam sebuah kebijakan Edward III dalam (Tachjan, 2006:56)  ,  sikap  pelaksana  yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Malang  dlam  menjalankan  penerapan implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang yaitu berlandaskan pada SP standar pelayanan  publik  yang  ada  sehingga  aduan  yang  masuk  lebih  terstruktur,  dan  juga  SP  ini berguna  untuk  untuk  menyikapi  aduan/laporan  begitu  juga  bagaimana  cara  melakukan penaganan  anak  jalanan  dengan  mengedepankan  sikap  humanis  dan  tidak mengintimidasi.

## 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal  terakhir  yang  akan  dikaji  ialah  guna  menilai  kinerja    implementasi  kebijakan  adalah sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Yang dimaksud lingkungan sosial, ekonomi dan politik disini  ialah  lingkungan  eksternal  yang  memiliki  pengaruh  dalam  implementasi  Perda  Kota Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis  di  dinas  sosial  kota  Malang.  Apabila  lingkungan  eksternal  tidak  kondusif  maka akan  menjadi  suatu  penyebab  dalam  kegagalam  implementasi  kebijakan.  oleh  sebab  itu, kekondusifan  lingkungan  perlu  diperhatikan  agar  proses  implementasi  Perda  Kota  Malang Nomor  9  Tahun  2013  tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di dinas  sosial  kota Malang     dapat  terlaksana  dengan  baik.  Dalam  implementasi Perda Kota Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis  di  dinas  sosial  kota  Malang  lingkungan  eksternal  yang  paling  dekat  ialah
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.549-559                           Wilenda Yudha Pratama Afjan, Hayat DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat.  hal  ini  digunakan  oleh  peneliti  untuk  melihat  sejauh  mana  masyarakat  dapat mengambil  peran  aktif  dalam  implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang serta bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan kebijakan tersebut Dinas Sosial Kota Malang sendiri menuturkan bahwa memang masih banyak anak jalanan, gelandangan,  dan  pengemis  yang  beraktivitas  di  beberapa  titik  Kota  Malang,  hal  ini dikarenakan  oleh  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Malang  tidak semuanya  diserap  oleh  anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  hal  itulah  yang menyababkan  anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  kembali  turun  kejalan  lagi. Namun tida dipungkiri jika masih ada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ingin berubah  untuk  tidak  lagi  beraktivitas  dijalanan.  Dari  sisi  masyarakatnya  pun  juga  masih belum  bisa  berperan  aktif  untuk  mendukung  pemerintah  dalam  menanggulangi  masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang hal ini dibuktikan dengan masih adanya  masyarakat  yang  memberikan  uang  kepada  anak  jalanan,  gelandangan,  dan pengemis dengan berbagai alasan.
Faktor  pendukung  dari  implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang.

## 1. Sumber Daya yang Memadai
Resources atau  sumber  daya  merupakan  hal  utama  untuk  mendukung  keberlansgungan implementasi  kebijakan,  dalam  dal  ini  faktor pendukung  implementasi  Perda  Kota  Malang Nomor  9  Tahun  2013  tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di dinas sosial kota Malang yang utama ialah sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  hal  penting  bahkan  sangat penting  sehingga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah  instansiatau  organisasi.  Dinas  Sosial memiliki  faktor  penunjang  berupa  sumber  daya  manusia  yang  sangat  memadai  dengan total  107  orang  yang  terdiri  dari  terdiri  dari  ASN  yang  berjumlah  55  orang,  Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK): 52 orang, dan dari jumlah tersebut 21 orang terdiri dari ASN dan TPOK staff Dinas Sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menangani Anak Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota  Malang.  Kemudian  hal  tersebut  juga dibarengi dengan data penunjang sumber daya manusia pejabat struktural yang berjumlah 10  orang  dan  Pejabat  Dinas  Sosial  Kota  Malang  Menurut  Pangkat  Dan  Golongan  yang berjumlah  26  orang  yang  jabarannya  laki – laki  berjumlah  13  orang  serta  perempuan berjumlah 13 orang. Ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah pada Dinas Sosial  Kota  Malang  akan  membantu  mmepercepat  proses  kinerja  serta  pembangunan organisasi menuju tujuan yang lebih baik lagi.
Terlepas  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sumber  daya  penunjang  kebijakan  selanjutnya ialah  ketersedian  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Sarana  dan  prasarana  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156
memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial Kota Malang. Adapun sarana dan prasarana penunjang operasional tugas Dinas Sosial Kota Malang ialah kendaraan roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC  21  unit,  Meja  Tamu  1,  Meja  Rapat  10,  Meja  kerja  68,  kursi  total  126,  mesin  fotocopy  1, laptop/note  book  26  unit.  Kemudian  sarana  untuk  pembinaan  anak  anak  jalanan, gelandangan  dan  pengemis  itu  ada  alat  musik  harmonika  2,  Gitar  5,  Tamborin  4,  Drum  1, ketipung 1, seruling 1, sound system 12.

## 2. Shelter Liponsos Camp Assessment
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Liponsos  Camp  Assessment merupakan  sarana yang  digunakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Malang  untuh  membina  atau  merehabilitasi  para PMKS  (Penyandang  Masalah  Sosial)  yang  telah  terjaring  oleh  Satpol  PP,  Dinas  Sosial  dan Pihak  Lainnya  yang  berwenang  untuk  melakukan  penjaringan. Liponsos  Camp  Assessment memiliki  masa  tinggal  yang  minimal  diberlakukan  selama  7  hari  dan  paling  lama  tiga minggu.  Sebab  diberlakukanya  perpanjangan  singgah  sampai  3  minggu  tersebut diperuntukkan untuk PMKS yang memiliki masalah keluarga seperti penolakan oleh keluarga, penolakan  oleh  masyarkat,  dan  ada  pula  yang  tidak  memiliki  keluarga  sehingga  kegiatan reunifikasi  tidak  dapat  terselesaikan.  Kegiatan  renifikasi  ini  merupakan  salah  satu  proses paling akhir dari alur pelayanan Liponsos Camp Assessment dimana kegiatan reunifikasi ini merupakan  kegiatan  penjemputan  oleh  keluarga  masing – masing  PMKS.  Jika  PMKS  tidak dapat  melakukan  reunifikasi  dengan  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka  Dinas Sosial  Kota  Malang  akan  melakukan  pendisposisian  ke  UPT  (Unit  Pelayanan  Teknis)  dimana nanti  UPT  tersebut  akan  berkoordinasi  dengan  Lurah  maupun  RT/RW  tempat  tinggal  PMKS untuk mencari titik teraang hingga akhirnya PMKS dapat dipulangkan dengan aman.
Faktor  penghambat  implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang
1. Kondisi  Mobile  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  yang  Sulit  Untuk  di Jangkau
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosal Kota Malang dalam  melaksanakan  implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang penanganan  anak jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  dinas  sosial  kota Malang  ialah kondisi  mobilitas  anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  yang  bersifat  mobile  atau berpindah – pindah.  Hal  ini  menyulitkan  pihak  Dinas  Sosial  untuk  menyelesaikan  tugasnya untu  menangani  fenomena  tersebut.  Sebagai  jalan  keluar  dari  masalah  yang  ada  Dinas Sosial Kota Malang menggandeng Satpol PP Kota Malang Untuk menjangkau anak jalanan,
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.549-559                           Wilenda Yudha Pratama Afjan, Hayat DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
gelandangan,  dan  pengemis  yang  ada  dikota  Malang  selain  itu  mereka  juga  melakukan pendataan secara periodic .
2. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Razia
Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk melakukan penjaringan  atau  razia.  Standar  Operasional  Prosedur  hanya  dimiliki  oleh  pihak  Satpol  PP saja.  Padahal  Untuk  menjalankan  implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013 tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Dinas  Sosial  Kota Malang tentu dibutuhkan sebuah Standar Operasional Prosedur sebagai landasan maupun acuan  kerja  untuk  mengurangi  rasio  kesalahan  yang  tinggi  bahkan  sebagai  dasar  hukum pennunjang  untuk  memantapkan  amanat  perundang – undangan  yang  dibuat  untuk mengatur  serta  menata  kinerja  suatu  instansi  sehingga  kinerjany  amemperoleh  output berupa  kepastian,  kemanfaatan,  serta  keadilan  yang  barengi  dengan  nilai  serta  norma yang berlaku dimasyarakat

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas mengenai 1. implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Malang. Dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. mplementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  penanganan  anak jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  dinas  sosial  kota  Malang  telah  dilakukan dengan  baik  seperti  yang  dikaji  melalui  6  indikator  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn dimana  diantaranya  ialah  standar  sasaran  arau  ukuran  dan  tujuan,  sumber  daya, karakteristik,  disposisi,  komunikasi  antar  penyelnggara,  serta  kondisi  lingkungan  sosial, ekonomi,  dan  politik  dan  pada  masing – masing  indikator  telah  terpenuhi  dan  telah mencapai tahap baik dalam pengimplementasiaannya
2. Faktor pendukung dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  dinas  sosial  kota  Malang. Ialah adanya tersediannya sumber daya yang memadaai dan adanya shelter Liponsos Camp Assessment
3. Faktor pendukung  faktor penghambat  dari implementasi  Perda  Kota Malang  Nomor 9 Tahun  2013  tentang  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  dinas sosial  kota  Malang  ialah  kondisi  para  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  yang mobile sehingga sulit untuk dilakukan penjangkauan serta belum tersedianya SOP razia dari pihak Dinas Sosial Kota Malang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.549-559 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156

## REFERENSI
Creswell, W. J. (2013). Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hayat. (2019). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Press.
Miles, M. B., Hubarman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcesbook Third Edition. United States of America: Sage Publications.
Nugroho. (2009). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurjannah, L. (2011). Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang Melalui Kemitraan antara Pemerimerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Sosial dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota M). Malang: Repositoru Universitas Brawijaya.
Peraturan i Daerah i Kota i Malang i Nomor i 9 i Tahun i 2013 i Tentang i Penanganan i Anak i Jalanan. i Gelandangan i dan i Pengemis i [Intetnet]. i <Available i from: i https://hukum.malangkota.go.id/download/perda/perda2013/SALINAN%20PERDA%20 NOMOR%209%20TAHUN%202013%20TENTANG%20ANAK%20JALANAN.pdf i > i [ Accessed i 9 i September i 2022].
Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun  1980  tentang  penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis.
Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setyawan, D. (2018, Januari 15). KPAI Minta Pemerintah Lebih Keras Entaskan Anak Jalanan . Diambil kembali dari Komisi Perlindungan Anak: https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-minta-pemerintah-lebih-keras-entaskan-anak- jalanan (diakses pada 13 September 2022)
Tachjan. (2006). Implementas Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Udin, U. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Gravindo Press. Wibowo. (2018). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.