Chatarina  Dwi  Agista,  Ade  Adhari  (2023)  Pembelaan  Terpaksa  sebagai  Alasan  Pembenar  dalam  Rangka Pembelaan Diri, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PEMBELAAN  TERPAKSA  SEBAGAI  ALASAN  PEMBENAR  DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI

## Chatarina Dwi Agista, Ade Adhari
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: agistachatarina@gmail.com, Adea@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan tidak dijatuhi pidana  bagi  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Terdapat  dua  kategori  alasan penghapus pidana, yaitu, alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pembelaan terpaksa (Noodweer) termuat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP merupakan bagian dari alasan pembenar.  Seseorang  yang  melakukan  suatu  pembelaan  terpaksa,  tidak  dapat dipidana.  Dalam  penelitian  ini  akan  dipaparkan  mengenai  penerapan  dari  alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana dalam rangka pembelaan diri terhadap pelaku pembunuhan. Penelitian ini didasarkan pada metode yang bersifat deskriptif dengan  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif,  dan  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kajian  pustaka.  Pada  dasarnya  perbuatan  seseorang  yang dikategorikan  sebagai  perbuatan  pembelaan  terpaksa  haruslah  memenuhi  unsur- unsur yang ditentukan, yaitu: harus ada serangan atau ancaman serangan, bersifat melawan  hukum,  serangan  ditujukan  terhadap  diri,  kehormatan,  kesusilaan  atau harta benda sendiri atau orang lain, dan terpaksa dilakukan. Untuk dapat memenuhi unsur  yang  dimaksud,  terdapat  2  (dua)  syarat  yang  penting,  yakni  terpenuhinya syarat  proporsionalitas  (keseimbangan)  dan  dilakukan  dengan  cara  yang  sudah paling ringan. Namun, pada praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang belum  berani  dalam  memutus  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan menggunakan alasan penghapus pidana.
Kata kunci : Alasan Penghapus Pidana, Alasan Pembenar, Pembelaan Terpaksa.

## Abstract
Reasons  for  abolishing  punishment  are  reasons  that  allow  people  who  commit criminal acts not to be sentenced to punishment. There are two categories of reasons for  criminal  abolition,  namely,  excuses  and  justification  reasons.  Noodweer  is contained  in  Article  49  Paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  is  part  of  the justification.  In  this  research,  it  will  be  explained  about  the  application  of justification reasons as reasons for abolishing crimes in the context of self-defense against perpetrators of murder. The research is based on a descriptive method using a qualitative type of approach, and is carried out using a literature review method. Basically, the actions of a person categorized as an act of defense must fulfill the specified conditions, namely: there must be an attack or threat of attack, is unlawful,
the  attack  is  aimed  at  oneself,  honor,  decency  or  one's  own  or  other  people's property, and is forced to do so. In order to fulfill the intended elements, there are 2  (two)  important  conditions,  namely  the  fulfillment  of  the  requirements  of proportionality (balance) and carried out in the lightest way. However, in practice there are still many law enforcement officers who are not brave enough to decide on someone who has committed a crime using the excuse of a criminal offense.
Keywords: Reasons for Criminal Offenses, Justification Reasons, Noodweer.

## Pendahuluan
Hukum diciptakan dengan maksud untuk menjaga masyarakat agar terciptanya rasa tertib dan sejahtera dihidupnya. Hukum sudah menjadi bagian dari masyarakat yang tidak dapat  dipisah,  sehingga  terus  tumbuh  dan  berkembang.  Sebuah  adigium  terkenal yang sangat mencerminkan tidak dapat dipisahkannya hukum dengan masyarakat adalah ubi societas ibi ius, yang berarti dimana ada masyarakat disitulah hukum berada, dan apabila ada keduanya, maka disitu timbul sebuah kejahatan (Ibi Crimen) (Utrecht, 1966).
Hukum  pidana  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keseluruhan  hukum yang hidup dan berjalan dalam masyarakat. Hukum ini mendatangkan dasar serta aturan yang nantinya memberikan penderitaan bagi siapa saja yang tidak patuh akan larangan dari  aturan  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Aturan  yang  dimaksud  ini  adalah  apabila pelanggaran yang dilakukan telah mengganggu kepentingan publik (masyarakat umum), sehingga  harus  mampu  bertanggungjawab  atas  ancaman  pidana  yang  ditetapkan (Moeljatno, 2002).
Tindak pidana hanyalah merujuk pada larangan dan ancaman atas perbuatan yang merugikan  publik.  Seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  nantinya  akan mendapatkan  sanksi  pidana,  hal  ini  juga  bergantung  pada  bagaimana  perbuatan  yang dilakukan tersebut terdapat suatu kesalahan (Nurita, 2019). Jika orang tersebut terbukti melakukan  kesalahan,  maka  ia  patut  melakukan  pertanggungjawaban  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan  diteruskannya  celaan  yang  objektif  terhadap perbuatan  yang  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  yang  berlaku,  dan  secara  subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Lain halnya apabila dalam tindakan yang dilarang tersebut dinilai terdapat suatu alasan-alasan penghapus pidana.
Konsep  demikian  itu  membentuk  keseimbangan  antara  hak  mendakwa  dan menuntut  dari  Penuntut  Umum,  dan  hak  menyangkal  dan  mengajukan  pembelaan dari terdakwa.  Sementara  itu  terdakwa  dapat  mengajukan  pembelaan,  atas  dasar  adanya alasan-alasan  penghapus  pidana.  Untuk  dapat  menghindar  dari  pengenaan  pidana, terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan  tindak  pidana  (Lewokeda,  2018).  Alasan  penghapus  pidana  adalah  alasan- alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dipidana.
M.v.T mengemukakan dua hal sebagai alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipidana  dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan,  yakni  sebagai  berikut:  1)
Alasan  pemaaf,  hal  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  terletak  pada  diri  orang yang berbuat. 2) Alasan pembenar, hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ada di luar orang yang berbuat.
Alasan  pemaaf  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan yang  di  lakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi  tetap  merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
Alasan  pembenar  yaitu  alasan  yang  meniadakan  sifat  melawan  hukum  suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum akan dihapuskan meskipun segala perbuatan yang dimaksud tersebut sudah memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang-undang.
Salah  satu  alasan  pembenar  adalah  suatu  pembelaan  terpaksa  (noodweer)  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan:
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk bertahan atas diri sendiri maupun orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan  orang  lain  dari  pada  serangan  yang  melawan  hak  dan  mengancam  dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.”
Pembelaan  diri  atau  dikenal  dengan  noodweer  dipakai  sebagai  alasan  pembenar, namun  bukanlah  sebagai  alasan  yang  mampu  membenarkan  diri  dalam  melakukan pelanggaran hukum. Maksud dari noodweer adalah seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan  pidana  dapat  dimaafkan  karena  ada  pelanggaran  hukum  yang  mendahului perbuatan tersebut. Sampai saat ini noodweer masih tetap ada sebagai bagian dari alasan peniadaan pidana. Dalam hukum pidana sendiri, suatu bentuk pembelaan terpaksa, pada dasarnya  diakui,  sehingga  seorang  tersebut  memiliki  hak  dalam  melakukan  suatu tindakan.
Namun,  pada  kenyataanya  alasan  pembenar  yakni  noodweer  ini  masih  belum diaplikasikan  pada  hasil  suatu  putusan  dengan  baik  oleh  para  aparat  penegak  hukum. Masih  banyak  hakim  yang  belum  berani  memutus  seseorang  karena  adanya  suatu pembelaan terpaksa. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk membahas mengenai penerapan alasan pembenar sebagai alasan penghapusan pidana dalam rangka pembelaan terpaksa pada Pasal 49 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang akan ditelaah secara ilmiah, adalah bagaimana penerapan pembelaan terpaksa  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  sebagai  alasan  pembenar  terhadap  pelaku pembunuhan dalam rangka pembelaan diri?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dijalankan  dengan metode mengkaji bahan literatur (Soekanto, 2007). Sehingga didapatkan melalui bacaan dan  analisis  bahan-bahan  yang  tertulis.  Sifat  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  deskriptif  merupakan
penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono, 1986).
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  memperoleh  data-data  yang diperlukan serta dirasa relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini  dikumpulkan  dengan  metode  kajian  pustaka.  Bahan-bahan  yang  dapat  membantu mendeskripsikan  penelitian,  berupa  dokumentasi  kepustakaan,  didapat  dari  rancangan perundang-undangan,  pendapat  ahli,  buku,  hasil  penelitian  lain  yang  tujuannya  untuk memperoleh, mengkaji, dan meneliti data yang berkaitan dengan upaya pembelaan diri sebagai alasan pembenar.

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  pidana  mengharuskan  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut (Chairul Huda, 2015). karena menurutnya setiap individu berkedudukan sama di mata hukum. Kesamaan proporsional yang terdapat di dalam pengertian keadilan menurut Aristoteles dimaksudkan agar dapat memberikan kepada setiap individu apa yang telah menjadi bagiannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki olehnya (Hyronimus Rhiti, 2018).
Penataran terhadap sistem hukum pidana secara keseluruhan yang meliputi bidang susbtansi, struktur dan budaya hukum yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat merupakan bentuk penanganan terhadap maraknya tindak pidana yang dilakukan dalam kehidupan  bermasyarakat.  Kebijakan  hukum  pidana  memegang  kedudukan  penting dalam melakukan pembangunan hukum pidana modern (dalam Muladi, 2002).
Marc Ancel menggambarkan penal policy sebagai ilmu dan seni yang memberikan ruang dan kesempatan agar dilakukan perumusan hukum positif secara lebih maksimal sehingga  penal  policy,  criminal  law  policy  diartikan  sebagai  upaya  mewujudkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana baik untuk saat ini maupun untuk masa depan yang dapat memenuhi keadilan dan berdaya guna.
Politik hukum pidana berkaitan erat dengan upaya menanggulangi kejahatan hukum pidana dan upaya untuk melakukan penegakan hukum (law enforcement) (Arief, 2011). Criminal law policy adalah suatu kebijakan dalam bidang hukum pidana yang digunakan untuk  menentukan  hal-hal  sebagai  berikut  (Arief,  2011):    a)  Seberapa  jauh  ketentuan- ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  diubah  atau  diperbaharui.  b)  Apa  yang  dapat diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  c)  Cara  bagaimana  penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.
Hukum  pidana mengatur  beberapa alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman/pidana  kepada  para  pelaku  atau  terdakwa  yang diajukan  ke  pengadilan  karena  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang  terutama  ditujukan  kepada  hakim.  Peraturan  ini  menetapkan  dalam  keadaan  apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.
Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan khusus pada diri pelaku (Hamdan, 2012).
Alasan penghapus pidana pada dasarnya digunakan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi pelaku perbuatan pidana yang diajukan ke pengadilan. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus  pidana  diputuskan  oleh  hakim  dengan  menyatakan  bahwa  sifat  melawan hukumnya  dihapus,  karena  adanya  ketentuan  undang-undang  dan  hukum  yang membenarkan  perbuatan  atau  yang  memaafkan  pembuat.  Aturan  mengenai  alasan penghapus  pidana  ini  merumuskan  mengenai  keadaan  pelaku  yang  sebenarnya  sudah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Sehingga, pelaku yang seharusnya dapat dipidana, menjadi tidak dipidana.
Dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya  yang  tidak  dijatuhi  pidana  oleh  hakim.  Dengan  kata lain,  undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke  sidang  pengadilan  dalam  hal  adanya  alasan  penghapus  pidana.  Hakim  yang menentukan  apakah  alasan  penghapus  pidana  itu  dapat  diterapkan  kepada  tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka  pelaku  tindak  pidana  ke  sidang  pengadilan.  Dalam  hal  ini  tidak  diperlukan adanya  pembuktian  tentang  kesalahan  pelaku  atau  tentang terjadinya  perbuatan  pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).
Pada Bab III KUHP, alasan penghapusan pidana diperjelas dengan ketentuan yang menjadi acuan hakim dalam memutus apakah pelaku dapat bebas dari pidana, hal yang dimaksud adalah sebagai berikut; 1) Ketidakmampuan pelaku untuk bertanggungjawab (ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 Ayat 1 KUHP). 2) Terdapat daya paksa pada diri pelaku  saat  melakukan  tindak  pidana  (overmacht,  Pasal  48  KUHP).  3)  Pembelaan terpaksa, pelaku terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang (noodweer, Pasal 49 ayat 1 KUHP).  4)  Pembelaan  terpaksa  yang  dilakukan  telah  melampaui  batas  (noodwerexes, Pasal  49  ayat  2  KUHP).  5)  Sebab  menjalankan  perintah  Undang-undang  (Pasal  50 KUHP).  6)  Menjalankan  perintah  jabatan  yang  sah  (Pasal  51  Ayat  1  KUHP).  7) Melaksanakan  perintah  jabatan  yang  tidak  sah  dengan  itikad  baik  (Pasal  51  Ayat  2 KUHP).
Menurut  doktrin  hukum  pidana,  ketujuh  penyebab  tersebut  dibedakan  dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Lubis & Siregar, 2020);
1)  Alasan  pemaaf,  bersifat  subjektif  dan  melekat  pada  orang  tersebut,  berkenaan dengan sikap pikiran sebelum atau saat bertindak. Pada kelompok ini para ahli memasuki ketidakmampuan dalam bertanggungjawab, noodweer exces, serta menjalankan perintah yang  tidak  sah  dengan  itikad  baik.  Alasan  pemaaf  ini  berarti  terdapat  alasan  yang menghapuskan keasalan si pembuat sehingga tidak ada lagi pemidanaan terhadap orang yang berbuat tersebut.
2) Alasan pembenar, bersifat objektif dan terkait dengan perbuatan serta hal lain di luar  pikiran  pelaku.  Dalam  alasan  ini,  perbuatan  melawan  hukum  akan  dihapuskan
meskipun segala perbuatan yang dimaksud tersebut sudah memenuhi rumusan delik yang diatut  dalam  undang-undang.  Golongan  ini  adalah  adanya  noodweer,  keadaan  darurat (noodtoestand), daya paksa, menjalankan perintah undang-undang, dan perintah jabatan yang sah.
Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan  yang  sangat  dekat  pada  saat  itu  yang  melawan  hukum.  Dari  rumusan  pasal tersebut dikemukakan sebagai unsur-unsur pembelaan terpaksa (noodweer) yaitu (Lakoy, 2020):
1) Terdapat serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
Menurut unsur ini pembelaan diri dapa dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap  suatu  “ancaman  serangan”.  Mengenai  pengertian  “serangan  seketika” (ogenblikkelijk aanranding) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan.
Penjelasan yang diperlukan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya  serangan.  Tentang  saat  dimulainya  serangan  dalam  pasal  tadi  ditentukan harus  “seketika  itu”,  yaitu  antara  saat  melihatnya  ada  serangan  dan  saat  mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.  Jadi, Moeljatno menafsirkan bahwa serangan  itu  dimaksud  dari  sudut  jarak  waktu  antara  serangan  dan  pembelaan  diri. Serangan  nseketika  itu  berarti  antara  saat  melihat  adanya  serangan  dengan  saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.
2) Serangan itu bersifat melawan hukum
Serangan  atau  ancaman  serangan,  yang  terhadapnya  dapat  dilakukan  pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (wederrechtelijk). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan  terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.
3) Serangan itu terhadap diri, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain
Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara terbatas mengenai skala sesoramg dapat melakukan suatu pembelaan untuk atau dasar kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa. Kepentingan yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: a) Pembalaan bagi diri sendiri maupun orang lain. b) Demi kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lai. c) Dilakukan atas harta benda sendiri atau orang lain. 4) Pembelaan harus terpaksa.
Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP,  haruslah  terpaksa  dilakukan.  Jadi,  tidak  pembelaan  diri merupakan  pembelaan  terpaksa,  melainkan  pembelaan  diri  itu  harus  terpaksa (noodzakelijk).
Noodweer  adalah  kata  digunakan  untuk  menggambarkan  pembelaan  yang  perlu dilakukan  terhadap  ancaman  serangan  yang  bersifat  langsung  dan  melawan  hukum,
noodweer sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah sudah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif pada sejarah dalam berkembangnya hukum pidana, masih dipertahankan  masyarakat  hingga  saat  ini  (Lamintang,  1997).  Unsur  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  bila  dikaitkan  dengan  pembelaan  terpaksa  memiliki  korelasi  yang sangat  erat,  yaitu  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dapat  memunculkan  perbuatan membela dari korban (Sanjaya et al., 2022).
Untuk  dapat  dikategorikan  sebagai  pembelaan  yang  terpaksa,  seseorang  yang melakukan  pembelaan  diri  harus  memenuhi  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terlebih dahulu.  Para  hakim  yang menentukan  adanya  suatu  pembelaan  diri  ini melihat  adanya keseimbangan dan dilakukan dengan cara yang sudah paling ringan. Maksud dari adanya keseimbangan  ini  berarti  kepentingan  orang  lain  yang  dikorbankan  dalam  suatu pembelaan  terpaksa  haruslah  seimbang  dengan  kepentingan  yang  dilindungi.  Sebagai contoh,  sangat  tidak  masuk  akal  bagi  seseorang  penjual  yang  melakukan  penembakan hingga  menyebabkan  kematian  akibat  dari  melindungi  beberapa  butir  jambu  yang dijualnya. Hal ini tidak dapat memenuhi syarat keseimbangan karena kepentingan orang yang  dikorbankan  yaitu  nyawa  orang  yang  telah  mencuri,  tidak  seimbang  dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir jambu.
Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat dari kejahatan ini adalah hilangnya hak hidup seseorang yang diambil  secara  paksa  oleh  seseorang  baik  itu  dilakukan  dengan  sengaja  maupun  tidak sengaja.  Namun,  naluri  untuk  membela  diri  saat  terjadi  serangan,  pada  dasarnya merupakan  sifat  dasar  manusia  untuk  dapat  mempertahankan  kehidupannya.  Hukum pidana  melihat,  bahwa  sifat  alamiah  ini  perlu  dilembagakan,  sehingga  mendapatkan kejelasan dan perlindungan bila tindakan ini diperlukan.
Dalam  hal  ini,  hakim  yang  memutus  pidana  dengan  alasan  tidak  adanya  unsur pembelaan  terpaksa  (noodweer)  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan,  memang harus  benar-benar  berdasarkan  atas  pertimbangan  yang  sangat  matang,  karena menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, dan juga pengaruhnya di dalam masyarakat, di mana kode etik pedoman perilaku hakim, merupakan sesuatu yang menjadi  dasar  perilaku  hakim  di  dalam  persidangan  maupun  di  luar  persidangan. Sehingga perlu diimplementasikan agar masyarakat merasakan tujuan hukum itu seperti adil, tertib, manfaat, dan kepastian hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum pidana  mengharuskan  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  untuk  bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Namun lain halnya apabila seseorang tersebut memiliki alasan  penghapus  pidana  dalam  melakukan  tindakannya.  Pengaturan  tindak  pidana pembelaan  terpaksa  (noodweer)  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  menurut  KUHP, ketika seseorang dalam keadaan jiwanya terguncang hebat akibat terdapat suatu ancaman
atau serangan yang bersifat melawan hukum. Pengaturan pembelaan terpaksa dalam Pasal 49  ayat  (1)  KUHP  sebagai  suatu  alasan  penghapus  pidana  merupakan  pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain; dengan tidak memasukkan kehormatan dalam arti nama baik  dan  ketenteraman  ke  dalam  kepentingan  yang  dapat  dibela  dengan  pembelaan terpaksa.
Seseorang  yang  dapat  dikategorikan  melakukan  suatu  pembelaan  terpaksa  harus memenuhi  unsur-unsur  pembelaan  terpaksa  yaitu,  harus  ada  serangan  atau  ancaman serangan,  bersifat  melawan  hukum,  serangan  ditujukan  terhadap  diri,  kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, dan harus terpaksa dilakukan. Selain memenuhi  unsur  yang  dimaksud,  terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yakni terpenuhinya syarat proporsionalitas (seimbang) dan dilakukan dengan cara yang sudah paling ringan. Namun, pada kenyataanya, masih banyak para penegak hukum di negara ini yang belum berani dalam memutus seseorang karena adanya alasan penghapus pidana.

## BIBLIOGRAFI
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Chairul  Huda,  S.  H.  (2015). Dari’Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’,  Menuju’Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ . Kencana.
dalam  Muladi,  M.  S.  W.  (2002). Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi Hukum di Indonesia . Jakarta.
Hamdan,  H.  M.  (2012). Alasan-Alasan  Penghapusan  Pidana  Teori  dan  Studi  Kasus . Bnadung: PT. Refika Aditama.
Hyronimus Rhiti, S. H. (2018). Mengenal Filsafat Hukum . PT Kanisius.
Lakoy,  R.  E.  K.  (2020).  Syarat  Proporsionalitas  Dan  Subsidaritas  Dalam  Pembelaan Terpaksa  Menurut  Pasal  49  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Lex Crimen , 9 (2).
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia, cetakan ketiga. Bandung: Citra Aditya Bhakti .
Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. Mimbar Keadilan , 14 (28).
Lubis,  F.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Analisis  Penghapusan  Pidana  Terhadap  Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). JURNAL RETENTUM , 1 (1), 9–17.
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Nurita,  C.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pecurian Hewan Ternak. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (3), 1–13.
Sanjaya,  I.  G.  W.  M.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2022).  Pembelaan Terpaksa  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (2), 406–413.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta . Utrecht, E. (1966). Pengantar dalam hukum Indonesia. (No Title) .

## Copyright holder:
Chatarina Dwi Agista, Ade Adhari (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: