## PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN RESORT BANGLI
I Nyoman Wijaya
Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta,  inyomanwijaya08@gmail.com

## Erikson Sihotang
Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta , eriksonsihotang1@gmail.com

## Abstrak
Sistem  perekonomian  dewasa  kini lebih berfokus  pada  sistem teknologi  informasi,  di  mana  teknologi internet  memegang  peran  yang  sangat  penting.  Dengan  adanya  teknologi  internet  memudahkan terjadinya  perubahan  informasi  dengan  cepat  ke  berbagai  belahan  dunia  dengan  jaringan  internet. Dalam  perkembangannya,  interaksi  antar  manusia  sudah  memasuki  hubungan  dagang  atau  bisnis yang  tidak  lagi  dilakukan  secara  langsung  (konvensional).  Melainkan  dapat  pula  dilakukan  dengan menggunakan  jasa  layanan  internet  dan  teknologi  elektronik  lainnya.  Bisnis  dan  juga  tawaran mengikuti  Arisan  Online juga  sering  ditawarkan  dengan  iming-iming  mendapatkan  keuntungan  yang berlipat,  padahal  sebenarnya  hal  ini  hanyalah  intrik  untuk  memperdaya  para  korban  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri sang pelaku. Belakangan ini banyak terdengar baik melalui media cetak ataupun media sosial, mengenai maraknya terjadinya kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di berbagai daerah di Indonesia
Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan,  dan Online

## I. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Sistem  perekonomian  dewasa  kini  lebih  berfokus  pada  sistem  teknologi  informasi,  di mana  teknologi  internet  memegang  peran  yang  sangat  penting.  Dengan  adanya  teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet.  Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan  dagang  atau  bisnis  ( commerce )  yang  tidak  lagi  dilakukan  secara  langsung (konvensional).  Melainkan  dapat  pula  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  layanan  internet dan teknologi elektronik lainnya. Bisnis dan juga tawaran mengikuti Arisan Online juga sering ditawarkan  dengan  iming-iming  mendapatkan  keuntungan  yang  berlipat,  padahal  sebenarnya hal  ini  hanyalah  intrik  untuk  memperdaya  para  korban  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri sang pelaku.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dengan  melihat  dari  latar  belakang  diatas  dapat  diambil  rumusan  masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Arisan Online yang dilakukan oleh Kepolisian  ?
2. Apakah kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online ?

## 1.3. Tujuan Penulisan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penanganan  tindak  pidana  penipuan  melalui online oleh kepolisian beserta kendala yang dihadai.

## 1.4. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian normatif didukung penelitian empiris yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  bahan kepustakaan yang berkenaan dengan penanganan tindak pidana penipuan secara online sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu  bentuk  penelitian  yang  bersifat  ilmiah  yang  ditujukan  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  yang  ditinjau  dari  bagian  normatif,  atau  yang  yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu. 1

## II Hasil dan Pembahasan
2.1. Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Yang Dilakukan Oleh Kepolisian
Menurut  Simons, 2 tindak  pidana  adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  yang  oleh  undang-undang  yang  telah  dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum.  Dengan  batasan  seperti  ini,  maka  menurut Simons,  untuk  suatu  tindak  pidana  harus  dipenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  a.  Perbuatan manusia,  baik  dalam  arti  perbuatan  positif  (berbuat)  maupun  perbuatan  negative  (tidak berbuat); b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan dengan kesalahan; dan e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility . Apabila diikuti pendapat ini, maka  apabila  ada  seseorang  melakukan  pembunuhan  contoh  dalam  pasal  338  KUHP,  tetapi kemudian  orang  yang  melakukan  pembunuhan  tersebut  ternyata  orang  yang  tidak  mampu bertanggung jawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat disebut tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak terpenuhi,  yaitu unsur  orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena tidak ada tindakan pidana maka tidak ada pidana. 3
Tindak pidana sebagai fenomena sosial  yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah  berakhir  sejalan  dengan  perkembangan  dan  dinamika  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Masalah  tindak  pidana  ini  nampaknya  akan  terus  berkembang  dan  tidak  akan pernah  surut  baik  dilihat  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitasnya,  perkembangan  ini menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Tindak  pidana  merupakan  suatu
1 Johnny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif , Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.
2 P.A.F. Lamintang, 2007, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 185.
3 Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan , UMM Pres, Malang, h. 106.
bentuk  perilaku  menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada  setiap  bentuk  masyarakat, dalam  arti  bahwa  tindak  pidana  akan  selalu  ada  seperti  penyakit  dan  kematian  yang  selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. 4
Penipuan  itu  sendiri  pada  dasarnya  selalu  diawali  dengan  melakukan  perbuatan membujuk  dengan  cara  memakai  kata-kata  bohong  agar  dapat  dengan  mudah  mendapat kepercayaan  dari  orang  yang  dibujuknya.  Penipuan  berasal  dari  kata  tipu  yang  berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan  yang  merugikan  orang  lain  sehingga  termasuk  kedalam  tindakan  yang  dapat dikenakan hukuman pidana.
Karena  banyaknya  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan  meresahkan  didalam  masyarakat, maka  perlunya  dibuatnya  Undang-Undang  yang  mengurangi  adanya  kejahatan  dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya Undang- Undang  tersebut.  Perkembangan  hukum  seharusnya  seiring  dengan  perkembangan masyarakat,  sehingga  ketika  masyarakatnya  berubah  atau  berkembang  maka  hukum  harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat  modern. 5 Salah  satu  hal  yang  melatarbelakangi  lahirnya  undang-undang  ITE adalah  semakin  berkembangnya  kejahatan  dalam  masyarakat,  sehingga  hukum  juga  harus berkembang  agar  fungsinya  sebagai  pemberi  rasa  aman  dapat  terpenuhi.  Dengan  adanya Undang-Undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan sehingga mengurangi kejahatan-kejahatan dalam masyarakat. 6
Transaksi  Elektronik  ialah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  terjadinya  suatu  perjanjian antara  penjual  dan  pembeli  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media  seperti  komputer, gadget,  jaringan  internet  atau  media  eletronik  lainnya  seperti  yang  berdasarkan  UU  ITE. Ikatan  hukum  atau  hubungan  hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dimana  adanya aktivitas jual beli didalamnya dengan menggabungkan jaringan dari media berbasis elektronik seperti  komputer  dan  gadget  dengan  sistem  komunikasi  berbasis  jaringan  yaitu  internet merupakan  definisi  dari  transaksi  elektronik  tersebut.  Kontrak  dagang  elektronik,  transaksi dagang elektronik, dan kontrak web ialah, istilah lain yang sering digunakan dalam transaksi elektronik  (e-commerce).  Sehingga  transaksi  elektronik  merupakan  transaksi  perdagangan antara  penjual  dan  pembeli  dengan  memanfaatkan  elektronik  sebagai  medianya  dan  internet sebagai  jaringan  penghubung  antara  media  yang  digunakan,  sehingga  proses  pemesanan barang,  pembayaran  atas  transaksi  yang  berlangsung  sampai  dengan  pengiriman  barang dikomunikasikan melalui media elektronik yang tersambung dengan internet. 7
Penipuan  dalam  transaksi  elektronik  atau  yang  sering  disebut  juga  dengan  penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget,  dan  segala  hal  yang  menggunakan  jaringan  internet.  Transaksi  elektronik  sendiri
4 Arif Gosita, 2003, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, h..3
5 Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
6 Mastur, 2016, “ Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional , Vol. 16 No. 2, Juni, h. 1
7 I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiartha, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.
memiliki  sifat-sifat  atau  karakternya  masing-masing  antara  lain,  yaitu  :  1.  Transaksi  tanpa batas,  dimana  suatu  bisnis online yang  memiliki  konsumen  dan  berkembang  di  berbagai negara  yang  memiliki  modal  yang  sangat  besar  tanpa  adanya  batasan  apapun;  2.  Transaksi tanpa  nama  (anonim),  yakni  transaksi  tanpa  diperlukannya  tatap  muka,  nama  identitas  atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli; 3. Barang/produk digital dan non digital, yakni  produk  yang  dijual  ialah  produk  yang  bersifat  digital  sepeti  software  yang  dapat  di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti  pakaian,  kendaraan,  dan  lain  lain,  dan  4.  Produk/  barang  yang  tidak  berwujud,  yaitu produk  yang  tidak  memiliki  wujud  seperti  berkas  file,  software,  atau  ide  gagasan-gagasan yang dijual di internet.
Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan- kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum  dalam  Undang-unang  Kepolisian  Nomor  02  Tahun  2002  Pasal  13  huruf  C  adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.
Terkait  dengan  timbulnya  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dikarenakan arisan  tersebut  dilakukan  secara online terdapat  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  Tekhnologi  Elektronik  dalam  pasal  28  ayat  (1)  menyatakan: “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Terhadap pelanggaran Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  Tekhnologi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1  Miliar,  sesuai  pengaturan  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-undang  Informasi  Tekhnologi Elektronik.
Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut  diatas, sangat  jelas bahwa tindakan  penipuan  berkedok  arisan online merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  melawan hukum.  Oleh karena itu  barangsiapa  yang melakukan penipuan berkedok arisan online ,  akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Kasus penipuan dengan online ini terjadi di Kepolisian Resor Bangli dari Bulan Oktober 2019  sampai  dengan  Bulan  Juni  2020,  terjadi  tindak  pidana  penipuan  atau  penggelapan  atau dugaan  tindak  pidana  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KHUP atau Pasal 372 KUHP atau Pasal 45a ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dengan  modus  arisan online .  Dimana  pelapor  atras  nama    Ni  Wayan Srinadia  dalam  Bulan  Oktober    2019  sampai  denga  bulan  Juni  2020  mengikuti  arisan online yang Bernama  “Arisan  Surya Keyra” dan “Arisan Shita” yang dikelola oleh Ni Made Yasinta Dwi  Yanthi,  yang  membuat  pelapor  tergerak  hati  dan  dan  mau  ikut  arisan  tersebut  adalah pertama pelapor dikirimkan  contoh brosur yang berisi rincian mengenai arisan tersebut  yang isinya  besaran  keuntungan  yang  akan  didapat  bagi  peserta  arisan  dan  dalam  brosur  tersebut juga  sudah  banyak  orang  lain  yang  sudah  pelapor  kenal  yang  ikut  sehingga  hal  tersebutlah yang  membuat  pelapor  menjadi  tertarik    dan  tergiur  untuk  mengikuti  arisan  onlie  tersebut, disamping itu juga saudara Ni Made Yasinta Dwi Yanthi juga menyampaikan bahwa dirinya adalah sebagai  owner dan mengatakab bahwa arisan online tersebut  aman, selain itu hal  lain yang  membuat  pelapor  tertarik  yaitu  dalam  skema  jumlah  iuran  dan  urutan    mendapatkan arisan yang dibuat oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi selaku pengelola arisan, ada keuntungan yang  bisa  didapatkan  oleh  member  dengan  urutan  pengambilan  uang  arisan  tertentu  yang
didapatkan dari selisih iuran masing-masing member. Pada “Arisan Surya Keyra” dan “Arisan Shita”  pelapor  mengikuti  banyak  slot/CR  (Chat  Room)  serta  pada  beberapa  slot  sudah mendapatkan  haknya  namun  ada  16  (enam  belas)  slot/CR  (Chat  Room)  yang  pelapor  sama sekali  belum  mendapatkan  haknya  untuk  menarik  uang  dengan  alas  an  yang  dari pengelola/owner arisan Ni Made Yasinta Dwi Yanthi, arisan tersebut sudah tutup atau berhenti karena  peserta  yang  sudah  lebih  dahulu  mendapatkan  haknya  tidak  lagi  mau  membayarkan kewajibannya  pada  giliran  pembayaran  berikutnya.  Dimana  Ni  Made  Yasinta  Dwi  Yanthi mengakui  telah  menggunakan  uang  kewajiban/setoran  yang  disetorkan  oleh  Ni  Wayan Srinadia dipergunakan oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi untuk membayarkan penarikan uang arisan  member  lain  di  slot/CR  (Chat  Room)  yang  berbeda  yang  juga  dikelola  oleh  Ni  Made Yasinta Dwi Yanthi. Atas kejadian tersebut Pelapor Ni Wayan Srinadia merasa dirugikan dan mengalami  kerugian  sebesar  Rp.  162.361.000  (serratus  enam  puluh  dua  juta  tiga  ratus  enam puluh  satu  ribu  rupiah)  bersumber  dari  iuran    bulanan  dan  biaya  admin  yang  telah pelapor/korban setorkan namun tidak mendapatkan uang arisan sebagaimana seharusnya,.
Dalam  menangani  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  melalui  arisan online ,  pihak kepolisian  telah  melakukan  berbagai  upaya  penanganan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  I Wayan  Suliantara    selaku  Penyidik  Pembantu  Sat  Reskrim  Polres  Bangli,  yang  menyatakan bahwa  pihak  kepolisian  telah  melakukan  upaya  penegakan  hukum  yang  bersifat  prevetif  dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Penegakan  Hukum  Melalui  Upaya  Pencegahan  (Preventif)  berupa  :  Menghimbau masyarakat melalui media social; Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Penegakan Hukum Melalui
Upaya Penindakan (Refresif) melalui pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo.  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  atas  Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penipuan  berkedok  arisan online melalui tindakan  refresif  dilaksanakan  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu  dimulai  dari  tahap penyelidikan,  tahap  penyidikan,  tahap  pemeriksaan  hingga  sampai  ketahap  penyelesaian  dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

## 2.2.   Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
Sarana media sosial  sebagai  target  pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum  yang  masih  belum  mengakomodir  serta  tidak  meninggalkan  bukti  dalam  prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi  maka dilihat sejauh mana kejahatan penipuan tersebut dilakukan  serta  mengetahu  segala  aspek  dan  penyebab  suatu  tindakan  pidana  tersebut dilakukan.  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial khususnya, antara lain :1. Kultur budaya; 2. Faktor pendorong; dan 3. Ekonomi.
UU  ITE mengatur setiap kejahatan  yang termasuk kedalam kejahatan cyber atau cyber crime. Dalam penerapannya, UU ITE bukan hanya mengatur perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia  dan/atau  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku  untuk perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  luar  wilayah  hukum  (yurisdiksi)  Indonesia  baik  oleh warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing  atau  badan  hukum  Indonesia  maupun
badan  hukum  asing  yang  memiliki  akibat  hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial  atau  universal.  Hal  ini  diatur  didalam  Pasal  2  UU  ITE  yang  berbunyi:  Undang- Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indoensia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melalui  arisan online oleh kepolisian daerah Bali mengalami beberapa kendala, antara lain : a.  Kendala internal
1) Sumber Daya Manusia Penyidik  kepolisian  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  penipuan  arisan online ,  dimana  kemampuan  penyidik  sangat dibutuhkan  untuk  mengungkap  kasus  tersebut.  Dibutuhkan  penyidik  khusus  yang memiliki  kemampuan  di  bidang  informasi  dan  transaksi  elektronik  guna  menangani kejahatan  di  dunia  maya.  Keterbatasan  tenaga  ahli  pada  pihak  kepolisan  memang merupakan  faktor  yang  berpengaruh,  dengan  jumlah  anggota  ahli  yang  terbatas  ini pengungkapan  dan  penyidikan  kasus  penipuan  melalui  arisan online tidak  bisa diselesaikan  dengan  waktu  yang  cepat,  sehingga  membuat  para  pelaku  lebih  leluasa dalam  melakukan  penipuan  tersebut.  Kurangnya  pengetahuan  teknis  dan  pengalaman para penyidik dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan secara online dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.
2) Aspek Alat Bukti
Alat bukti pada kasus tindak pidana penipuan melalui arisan online berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya muda di hapus, diubah atau disembunyikan oleh  pelaku  kejahatan.  Selain  itu  saksi  korban  dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan arisan online berperan  sangat  penting  dimana  jarang  sekali  terdapat  saksi  dalam  kasus tindak  pidana  penipuan  arisan online dikarenakan  saksi  korban  berada  di  luar  daerah atau  bahkan  luar  negeri  yang  mengakibatkan  penyidik  sulit  untuk  melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan.
3) Aspek Fasilitas
Tindak pidana penipuan melalui arisan online dikatakan susah untuk menangkap pelaku. Karena  pelaku  dapat  dengan  mudah  menghapus  jejak  digital  dan  pelaku  dapat memutuskan  hubugan  degan  korbannya  dengan  mudah.  Sehingga  dalam  proses pencarian  pelaku,  pihak  kepolisian  perlu  adanya  teknologi  yang  mencukup  untuk menangkap  pelaku.  Dalam  mengungkap  kasus-kasus  cybercime  termasuk  kasus penipuan  arisan online dibutuhkan  fasilitas  yang  mempu  menunjang  kinerja  aparat kepolisian.  Fasilitas  tersebut  berupa  laboratorium  forensik  komputer  yang  digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti- bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya.
b. Kendala Eksternal
1) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran  hukum  masyarakat  akan  fungsi  dan  dalam  hal  merespon  kejahatan  dunia maya  termasuk  penipuan  melalui  arisan online masih  dirasakan  kurang.  Hal  ini  karena
kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  jenis-jenis  penipuan melalui  arisan  secara online .  Kurangnya  pengetahuan  ini  menyebabkan  upaya penegakan hukum penipuan arisan online mengalami kendala yang berhubungan dengan penataan  hukum  dan  pengawasan  masyarakat  terhadap  setiap  kegiatan  atau  aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara online .
2) Kurangnya Respon  Masyarakat  Terhadap Sosialisasi  atau Penyuluhan  yang    Dilakukan Pihak Kepolisian
Kendala  yang  dihadapi  pihak  kepolisian  dalam  melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan tentang  tindak  pidana  penipuan  melalui  arisan  secara online yaitu  kurangnya  respon masyarakat  kepada  pihak  kepolisian.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  maasih minim  pengetahuan  tentang  peraturan  perundang-undangan  tentang  penipuan  melalui arisan  secara online karena  masyarakat  masih  menganggap  bahwa  tidak  adanya peraturan  yang  mengikat  terhadap  teknologi  dan  apabila  dilanggar  akan  mendapatkan sanksi.
3) Kurangnya Laporan Masyarakat
Kurangnya  laporan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  penipuan  melalui  arisan online yaitu ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana penipuan arisan secara online .

## III. Kesimpulan
Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Arisan Online yang  dilakukan  oleh Kepolisian  melalui  penanganan  yang  bersifat  prevetif  dan  penanganan  represif.  Penanganan preventif yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis,  terencana  dan  terarah  terhadap  kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  tindak pidana  penipuan  melalui  arisan online .  Kendala  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan Melalui Arisan Online yang dialami oleh Pihak Kepolisian, adalah kendala internal terdiri dari lemahnya  pengawasan  peerintah  dan  kepolisian,  aspek  penyidik,  aspek  alat  bukti,  dan  aspek fasilitas.  Kendala  eksternal  terdiri  dari  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan  yang Dilakukan Pihak Kepolisian, dan kurangnya laporan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Arif Gosita, 2003, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta.
Budi  Suhariyanto,  2012, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (cybercrime ),  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
I  Gusti  Made  Jaya  Kesuma,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  2020, Penegakan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Melalui  Media  Elektronik ,  Jurnal  Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.
Johnny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mastur, 2016, “ Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional ”, Vol. 16 No. 2, Juni.
P.A.F.  Lamintang,  2007, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, hal 185.
Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan , UMM Pres, Malang.

## SUMBER PERATURAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5952.