Abstract: Democratization in Myanmar has drawn international attention, when on April 1, 2012 military junta held a free, fair general election. The success of Myanmar in holding the general election would  become  a  new  era  of  changes  that  was  occurring  domestically.  Positive  responses  on  the changes were shown by not only Myanmar's people but also the whole international comunities which had previously pressured the state due to various violations of human right and democracy. Basically, some democratizing efforts had begun since the government drafted a new constitution in 2008, up to the winning of Thein Sein as President in the 2010 preliminary elections. Under Thein Sein leadership, there have been much changes leading to democracy, such as the achievement of ceasefire, economic improvement,  the  release  of  political  detainees,  mass  media  freedom,  general  elections,  and  the reestablishment of parliamentary functions. The question in this paper was, “How these internal and external factors influence the occurrence of democratization in Myanmar?” In this paper, the writer drew  on  the  theories  of  democratization  in  describing  the  internal  and  external  factors  that  have influence  on  the  occurrence  of  democratization,  by  the  three  approaches,  namely,  modernization, transition, and structural approaches, from David Potter. The paper results indicated that the aim of the military junta at implementing the democratization was due to some internal factors in a domestic scope, predominated by domestic actors, and some external factors in a framework of democratization waves by a reason of spreading or promoting democratic values, as well pressures and other sanctions. The entire threats have led to the decline of military junta legitimacy in political arena, and expulsion by  international  world. Therefore,  the  writer  concluded  that  the  relationship  between  the  internal factors and external factors would determine the continuity of democratization in Myanmar.
Keywords : Democratization, Internal Factors, External Factors, Military Junta, Myanmar
Abstrak: Demokratisasi di Myanmar telah menjadi sorotan dunia internasional, ketika pada tanggal 1 April 2012, pemerintahan junta militer menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Keberhasilan Myanmar dalam menyelenggarakan pemilu ini akan menjadi era baru perubahan yang terjadi di dalam negeri.  Respon  positif  atas  perubahan  tidak  hanya  ditunjukan  oleh  rakyat  Myanmar,  namun  juga seluruh masyarakat internasional yang dulu menekan Myanmar akibat pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Pada dasarnya beberapa upaya demokratisasi ini telah dimulai sejak pemerintahan merencanakan konstitusi baru tahun 2008, sampai dengan kemenangan Thein Sein sebagai presiden pada  pemilu  sela  tahun  2010.  Sejak  kepemimpinan  Thein  Sein  ini  banyak  perubahan  baru  yang mengarah  pada  demokrasi,  seperti  dilaksanakannya  gencatan  senjata,  perbaikan  ekonomi, pembebasan tahanan politik, kebebasan media massa, pemilu, sampai dengan pengembalian fungsi parlemen.  Pertanyaan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  “Bagaimana  faktor  internal  dan  faktor  eksternal dapat  mempengaruhi  terjadinya  demokratisasi  di  Myanmar”?  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  teori  demokratisasi  untuk  menjelaskan  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  terjadinya  demokratisasi,  dengan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan  modernisasi, pendekatan transisi, dan pendekatan struktural, David Potter. Hasil penelitian menunjukan bahwa keinginan junta militer untuk melakukan demokratisasi ini disebabkan oleh adanya faktor internal dalam  lingkup  domestik,  seperti  munculnya  krisis  ekonomi  dan  keterbelakangan  sosial,  dan menguatnya  kelompok  pro  demokrasi,  juga  faktor  eksternal  dalam  lingkup  internasional  seperti adanya tuntutan negara-negara donor terkait bantuan ekonomi, sanksi dan embargo yang dilakukan negara-negara Barat, ketergantungan Myanmar terhadap negara-negara lain, sampai dengan kecaman Amerika  Serikat  (AS)  tentang  penahanan  Aung  San  Suu  Kyi.  Keseluruhan  ancaman  ini  telah menyebabkan merosotnya legitimasi junta militer di kancah perpolitikan, serta pengucilan oleh dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal itu, akan menentukan keberlangsungan demokratisasi di Myanmar.
Kata kunci : Demokratisasi, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Junta Militer, Myanmar

## Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

## Risalatu Mirajiah, PhD
Jurusan Hubungan Internasional, International Women University (IWU) E-mail: icha_violetz@yahoo.com
terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris.
Demokrasi di Myanmar dapat dianggap sebagai  demokrasi  yang  mengalami  kebekuan atau  stagnan.  Artinya  terdapat  penerapan demokrasi,  namun  semangat  demokrasi  yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama  kepada  pihak  sipil  menjadi  tidak  ada. Bahkan  junta  militer  yang  mengambil  alih kekuasaan,  mengendalikan  semua  sistem pemerintahan.  Sementara    masyarakat  sipil yang berupaya mewujudkan demokrasi melalui supremasi  sipil  mengalami  penekanan  yang sangat  luar  biasa,  dimana  pemilu  dilakukan tetapi  peserta  yang  melakukan  pemilu  adalah partai  politik  bentukan  junta  militer  untuk mempertahankan kekuasaan.
Sejak  junta  militer  memerintah  di Myanmar  tahun  1962,  banyak  sekali  terjadi pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang dilakukan  oleh  junta  militer.  Seperti  tidak adanya  pengadilan  yang  independen  dan  juga junta  militer  menekan  para  aktivitas  politik oposisi.  Sehingga  junta  militer  dapat  dengan bebas berkuasa. Di samping itu pula, pemerintah junta  militer  membatasi  akses  internet  dan hubungan dengan dunia internasional sehingga
211 215 216 212 213 214 211 212 215 216 213 214
Alan  Collins,.Security  and  Southeast  Asia  : Domestic, Regional and Global Issues. Singapore: ISEAS.2003.hal.27
Junta  militer  adalah  dewan  pemerintahan  yang didirikan dan dikuasai oleh militer. Deskripsi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. B u r ma  C o u n tr y   P r o f ile.   Ter s ed ia  d ar i http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_ profiles/1300003.stm . Diakses pada tanggal 12 Agustus 2012.
Ibid

## Pendahuluan
Myanmar  (sebelumnya  bernama Burma)  merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara ,dan  terkenal dengan isu pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Demokrasi. Negara  ini  telah  puluhan  tahun  dipimpin  oleh pemerintahan junta militer  yang dikenal dengan sebutan The  State  Peace  and  Development Council (SPDC). SPDC merupakan perubahan dari State Law and Order Restoration Council (SLORC)  sejak  tanggal  18  September  1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap  pemerintahan  sipil  yang  saat  itu dipimpin  oleh  U  Nu  pada  tahun  1962  sampai Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai mengambil  posisi  kepemimpinan  di  Myanmar dimulai  sejak  tahun  1992  sampai  dengan perubahan  konstitusi  baru  dibuat  pada  tahun 2008.  Ketika  dalam  penguasaannya,  kebijakan j u n t a   m i l i t e r   t e t a p l a h   s a m a ,   y a k n i menghilangkan  nilai-  nilai  demokrasi  dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik  dan  otoriter.  Nilai-nilai  demokrasi yang  telah  diabaikan  junta  militer  tersebut menyebabkan  pelanggaran  HAM  menjadi  hal biasa  di  Myanmar,  yang  pada  akhirnya  pihak sipil  hanyalah  sebagai  penonton  dan  tidak
Participatory  democracy  merupakan  demokrasi konstitusional atau paham negara demokrasi yang berdasar  atas  hukum  (constitutional  democracy) yang  bertumpu  aturan  mayoritas  melalui perluasan partisipasi rakyat secara bebas melalui kekuatan-kekuatan  kolektif  yang  terdapat  di tangan civil society. Dikutip dalam buku Mohtar Mas'oed.  Negara,  Kapital,  dan  Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003. hal 3 Sistem  pemerintahan  yang  dimaksud  adalah Dewan  Peneguhan  Hukum  dan  Peraturan (SLORC) dan kemudian berubah menjadi Dewan Ketentraman  dan  Pembangunan  Negara  hadir dengan  nama  yang  soft  namun  dalam pelaksanaannya jauh  dari  harapan  perilaku  yang otoritarian serta melanggar HAM.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
keseluruhan. Sehingga proses demokratisasi dan perdamaian justru semakin sulit terlaksana.
Atas  berbagai  ancaman  dan  desakan yang muncul terhadap Myanmar,dan menyadari akibat dari tekanan domestik dan internasional membuat  Myanmar  semakin  terpuruk,  pada akhirnya  pemerintahan  Myanmar  mulai melakukan  demokratisasi.  Hal  ini  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintahan  Myanmar,  sejak kepemimpinan Jenderal Thein Sein pada Januari 2011.  Untuk  pertama  kalinya  dalam  beberapa d e k a d e ,   p e m e r i n t a h a n   M y a n m a r menyelenggarakan  pemilihan  umum  (pemilu) yang  adil  dan  dihadiri  oleh  para  pengamat internasional.  Myanmar  telah  sekian  kali mendapatkan  kegagalan  dalam  melaksanakan pemilu,  namun  saat  ini  negara  yang  puluhan tahun dipimpin oleh rezim militer, telah serius melakukan  transformasi  politik  dalam  rangka mendorong  terwujudnya  demokratisasi.  Upaya demokratisasi  ini  telah  muncul  sejak kepemimpinan  Thein  Sein  pada  tanggal  4 Januari  2011.  Sejak  kepemimpinan  jenderal Than Shwe digantikan oleh Jenderal Thein Sein sebagai  presiden  di  Myanmar,  berbagai perubahan positif di dalam negeri kerap terjadi. Salah  satunya  yaitu  terkait  cara  pandangannya dalam mereformasi politik yang cukup terkenal di Myanmar.
Dalam rangka membangun demokrasi, Thein Sein berupaya melakukan hubungan lebih dekat  dan  konsolidasi  dengan  para  pemimpin oposisi, membebaskan para tahanan politik, dan menjalin  sebuah  perdamaian  dengan  etnis lainnya.  Kegiatannya  sebagai  seorang pemimpin  pemerintahan  telah  membuktikan adanya  sebuah  keseriusan  dalam  mereformasi politik, sekaligus menjalin hubungan kerjasama
masyarakat  Myanmar  dapat  dikontrol sepenuhnya  oleh  junta  militer.  Semua  itu merupakan serangkaian kebijakan junta militer yang ingin tetap melanggengkan kekuasaannya dibawah  kontrol  pemerintahan  junta  militer. Salah  satu  sorotan  masyarakat  internasional yaitu  terkait  dengan  penahanan  pemimpin oposisi,  Aung  San  Suu  Kyi.  Tokoh  ini  telah mengalami  penahanan  selama  20  tahun  lebih akibat  seruan  demokrasi  yang  begitu  gencar dilakukan bersama para pengikutnya.
Akibat  dari  tindakan  pemerintahan junta  militer  ini  pada  akhirnya  memunculkan perhatian  masyarakat  internasional.  Bahkan berbagai  desakan  muncul  atas  pelanggaran HAM  tersebut.  Desakan  dan  ancaman internasional  atas  Myanmar  ini  secara  tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan  kondisi  yang  berada  di  dalam  negeri Myanmar  itu  sendiri.  Dampak  dari  sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti, Amerika Serikat  (AS)  dan  Uni  Eropa  (UE)  selama  20 tahun  lebih  telah  membuat  perekonomian  di Myanmar  semakin  tidak  berkembang  dan terpuruk.  Pengucilan  Myanmar  dari  pergaulan dunia  dan  tekanan  internasional  pun  ternyata berdampak  buruk  bagi  kehidupan  ekonomi, sosial  dan  politik  masyarakat  secara
217

## 217
Amerika Serikat adalah negeri demokrasi pertama dalam  dunia  modern,  dan  identitasnya  sebagai sebuah  bangsa  tidak  dapat  dipisahkan  dari komitmennya  terhadap  nilai-nilai  liberal  dan demokratis. Oleh karena itu, orang-orang Amerika mempunyai  suatu  kepentingan  khsusus  dalam pengembangan  lingkungan  global  yang  sesuai bagi  demokrasi.  Dikutip  dalam  Samuel  P. Huntington  (Terj.).  Gelombang Demokratisasi Ketiga.Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1995. Hal 32
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
Apa  yang  terjadi  di  Myanmar setidaknya  menegaskan  bahwa  dengan kepemimpinan  Jenderal  Thein  Sein  ini,  pada dasarnya  telah  muncul  beberapa  upaya demokratisasi.  Beberapa  perubahan  ini,  telah mulai dilakukan oleh para pemimpin militer di Myanmar.  Bahkan  kekuatan  militer  Myanmar yang  sangat  kuat  pun  mampu  melakukan reformasi  tersebut,  semata  demi  terwujudnya negara  yang  demokratis.  Meskipun  upaya  ini b e l u m   b e r d a m p a k   s e l u r u h n y a   b a g i pembangunan dalam negeri, namun hal ini telah menunjukan  adanya  kemajuan  di  Myanmar. Bahkan  kemajuan  Myanmar  ini  telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional termasuk  AS,  Uni  Eropa  dan  negara-negara lainnya  yang  dulu  menekan  Myanmar  atas  isu pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan demokrasi.  Permasalahan  kemudian  muncul yaitu bagaimana sebuah negara yang sejak dulu mengalami  kedikatoran  oleh  rezim  militer, mampu  menjalankan  upaya  demokratisasi? Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dapat  mempengaruhi  terjadinya  demokratisasi di  Myanmar?  Keberhasilan  demokratisasi  di Myanmar  merupakan  salah  satu  kajian  yang sangat  menarik  bagi  para  penstudi  hubungan i n t e r n a s i o n a l ,   d i k a r e n a k a n   M y a n m a r merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara  yang  cukup  lama  mengalami  sistem pemerintahan  otoriter-sentralistik.  Puluhan tahun  negara  ini  mengalami  sebuah  konflik internal antara pemerintah dan masyarakat nya. Oleh  karena  itu,  dengan  munculnya  isu
dengan para pemimpin oposisi di bawah bendera partai  NLD.  Sehingga  ketika  pemerintahan M y a n m a r   m e m u t u s k a n   u n t u k menyelenggarakan pemilu pada tanggal 1 April 2012  sebagai  wujud  demokratisasi,  pihak k e l o m p o k   o p o s i s i   s e c a r a   l a n g s u n g menyetujuinya.  Pemilu  yang  diselenggarakan secara adil dan transparan   serta   dihadiri oleh pemantau  komunitas  internasional  merupakan salah satu upaya rejim militer Myanmar dalam melakukan  demokratisasi.  Hasil  dari  pemilu tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pada  saat  itu  Aung  San  Suu  Kyi  telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat  Myanmar.  Termasuk  juga  dari kalangan  partai  NLD  yang  selalu  mendukung pemimpin oposisi tersebut.
Ternyata tidak hanya itu saja, Thein Sein juga  mulai  mendukung  para  pemimpin  militer muda  untuk  melakukan  perubahan  dalam mereformasi  politik  yang  lebih  baik.  Bahkan upaya lainnya yang luar biasa yaitu, mencabut larangan  terhadap  partai  NLD  dalam mendukung pemimpin Aung San Suu Kyi untuk tetap  bertahan  dalam  kepemimpinannya  di Myanmar.  Thein  Sein  akan  berupaya  untuk membawa Suu Kyi pada barisan terdepan dalam mengatasi persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, serta mengubah citra negaranya menuju negara  yang  lebih  mandiri  dan  berkembang. Begitu  juga  dengan  kebijakan  luar  negerinya, yang lebih menekankan pada sistem liberalisasi yang lebih terbuka terhadap perdagangan bebas, serta melanjutkan hubungan kerjasama dengan negara-negara luar dalam bidang investasi.
Shyam  Saran.  “The  Pivot  of  Change  in
218 218 Asia”.Indian Express. New Delhi. Dikutip dalam Ganganath Jha. The Quest for Democratization in Myanmar.  The  Observer  London,  22  Agustus
2011. Hal 7

## Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
demokratisasi di kawasan Asia Tenggara.

## Pandangan  Teoritis  Dalam  Proses  Menuju Demokrasi di Sebuah Negara
U n t u k   m e n j e l a s k a n   p o l a - p o l a demokratisasi  dibutuhkan  seperangkat generalisasi,  teori  dan  pendekatan  yang  saling berhubungan.  Demokratisasi  adalah  proses menuju  demokrasi.  Menurut  Potter  kata “demokratisasi”  merujuk  pada  perubahan- perubahan  politik  menuju  arah  yang  lebih demokratis.  Sedangkan  Diamond,  Linz  dan Lipset  menjelaskan  bahwa  jalan  demokrasi adalah pilihan yang realistis dan mungkin bagi masyarakat dunia dewasa ini.
David  Potter  mencoba  menganalisis lebih  jauh  terkait  dengan  demokratisasi  di sebuah  negara,  di  mana  transisi  menuju demokrasi kontemporer ini dimulai dari dalam tubuh rejim otoriter (misalnya di Amerika Latin) atau  yang  terutama  didorong  oleh  kekuatan eksternal  (misalnya  di  Eropa  Timur).  Namun analisis  terhadap  proses-proses  demokratisasi menurut  Potter  dapat  dilakukan  dengan m e n g g u n a k a n   t i g a   p e n d e k a t a n ,   y a i t u pendekatan  modernisasi,  pendekatan  transisi dan  pendekatan  struktural.  Ketiga  pendekatan ini  merupakan  salah  satu  alat  atau  tahapan- tahapan   yang ditawarkan Potter dalam melihat p r o s e s   d e m o k r a s i   i t u   s e n d i r i   s e c a r a
demokratisasi  di  Myanmar  yang  telah mengalami  respon  dari  dunia  internasional  ini akan  menjadi  fenomena  menarik  di  kawasan Asia Tenggara.  Proses  demokrasi  di  Myanmar juga  merupakan  salah  satu  bentuk  kemajuan pesat  dari  sebelumnya  mengalami  sistem pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer.
Hal  lain  yang  menarik  bagi  kajian demokratisasi di Myanmar juga adalah, faktor- faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya demokratisasi  di  negara  tersebut.  Pembahasan dalam tulisan ini akan memberikan gambaran, di mana  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya demokratisasi   dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu internal  dan  eksternal.  Artinya  keberadaan faktor internal yaitu seperti krisis ekonomi dan juga  menguatkan  kelompok  oposisi  atau kalangan  masyarakat  sosial,  tidak  bisa menyimpulkan  bahwa  proses  demokrasi  di Myanmar berhasil dilakukan hanya dari faktor internal  saja.  Hal  ini  terbukti  dari  beberapa dekade sebelumnya negara ini telah mengalami dinamika internal terkait dengan permasalahan pembangunan  nasional.  Munculnya  gerakan- gerakan sosial yang disebabkan tidak meratanya s i s t e m   p e r e k o n o m i a n   t i d a k   m e m b u a t pemerintahan  junta  militer  berhenti  untuk melakukan  kekerasan  bersenjata  dan  mau melakukan  reformasi.  Namun  seiring berjalannya  waktu,  dengan  menambahnya tekanan- tekanan dari dunia internasional berupa sanksi  embargo,  dan  juga  pengucilan  dunia internasional,  ketika  itu  juga  Myanmar  mulai berfikir  dan  mengambil  alih  formasi pemerintahannya  menjadi  lebih  demokrasi. Proses  demokrasi  inilah  yang  menjadi  isu penting  bagi  para  penstudi  hubungan internasional  yang  meneliti  terkait  dengan  isu
219 220 221 222 219 220 221 222
Anders  Uhlin.  1998.  Oposisi    Berserak:  Arus Deras  Demokratisasi  Gelombang  Ketiga  di Indonesia. Bandung:  Mizan. hal 10 David  Potter  (Ed.).  2000. Democratization . Cambridge:  Open University Press. hal 3.
Diamond,  Linz  dan  Lipset,  seperti  yang  dikutip oleh  Mohtar Mas'oed. Op. Cit. hal. 14 David Potter (Eds.). Op. Cit. hal. 10.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
demokratisasi  adalah  hasil  dari  perubahan panjang  kondisi-kondisi  sosial,  ekonomi  dan budaya.  Dalam  pendekatan  modernisasi  ini, tingkat  atau  perkembangan  sosial-ekonomi m e r u p a k a n   k u n c i   u n t u k   m e n j e l a s k a n demokratisasi  yang  terjadi.  Perkembangan sosial-ekonomi  di  sebuah  negara  dapat memperkuat  kelas  menengah,  dan  kelas menengah  yang  banyak  adalah  baik  dan merupakan  pendukung  demokrasi  karena  hal tersebut mengurangi atau memperkecil konflik melalui partai-partai politik dan menghilangkan kelompok-kelompok  ekstrim.  Kelas  menengah ini  dapat  dikatakan  adalah  kelompok  borjuis atau  secara  pendapatan  cukup  memenuhi kebutuhan  fundamentalnya  dalam  bidang ekonomi,  keuangan,  pendidikan,  hukum  dan juga  politik.  Hal  ini  lah  yang  tidak  muncul  di Myanmar,  di  mana  sebagian  besar  masyarakat tidak  mendapatkan  kesejahteraan  dalam kehidupan  bernegara.  Sementara  kalangan menengah  sebagian  besar  duduk  di  sebuah pemerintahan yang dikatakan sebagai kelompok kuat yang otoriter atau disebut junta militer.
Pendekatan  selanjutnya  terkait  dengan analisisnya  mengenai  demokratisasi  adalah pendekatan  transisi.  Pendekatan  ini  cenderung lebih  menekankan  pada  peranan  aktor-aktor politik dan proses-proses politik dari para aktor tersebut dalam transisi aktual dari rejim otoriter menuju rejim yang lebih demokratis. Gerakan, pilihan  dan  strategi  para  elit  politik  dianalisis untuk  menjelaskan  proses  demokratisasi. Negosiasi  antara  kelompok-kelompok  “garis lunak”  dalam  rejim  otoriter  dan  tokoh-tokoh
komprehensif.  Tetapi  bukan  berarti  ketiga pendekatan  ini  dapat  diterapkan  di  semua negara,  karena  masing-masing  karakteristik pemerintahan dari sebuah negara akan berbeda. Seperti  halnya  di  Amerika  Latin,  proses demokrasi  berhasil  dilakukan  karena dipengaruhi oleh faktor internal, dibandingkan kesuksesan  Eropa  Selatan  dalam  memajukan demokratisasi  nya  lebih  banyak  dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi, pada dasarnya ketiga pendekatan ini bukan menjadi parameter sebuah negara dalam melakukan demokratisasi. Penulis m e n g g u n a k a n   k e t i g a   p e n d e k a t a n   i n i dikarenakan sesuai dengan kasus demokratisasi yang  terjadi  di  Myanmar.  Dimana  proses demokrasi tidak berjalan lancar ketika tekanan hanya dilakukan dalam lingkup domestik saja. Namun dengan munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer dan berakhir  pada  pelanggaran  HAM  dan demokrasi, saat itu juga dunia internasional ikut memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Myanmar, yang secara tidak langsung menjadi kekhawatiran  tersendiri  bagi  Myanmar  untuk melakukan  reformasi  mengarah  demokrasi. Salah  satunya  adalah  dibentuk  konstitusi  baru 2008,  dan  dimunculkannya  pemilu  yang  adil dan transparan. Dengan demikian, keseluruhan faktor  internal  dan  juga  eksternal  cukup mendorong  terjadinya  demokratisasi  di Myanmar.
Pendekatan  modernisasi  menekankan proses demokratisasi sebagai bagian dari proses modernisasi.  Perkembangan  sosial-ekonomi meningkatkan prospek demokrasi. Sekulerisasi atau westernisasi kultur politik diyakini sebagai faktor  positif  bagi  demokrasi.  Seperti  yang dikemukan oleh Lipset yang dikutip oleh Potter,
223 Ibid . hal. 11 223
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya

## Demokratisasi di Myanmar
moderat  pro-demokrasi  juga  menjadi  kajian. Fokus penjelasan dari pendekatan transisi adalah berdasarkan proses sejarah politik  yang ditandai oleh konflik sosial.
Pendekatan  terakhir  terkait  dengan demokratisasi  yang  dikemukakan  Potter  yaitu pendekatan  struktural,  di  mana  Potter m e n e k a n k a n   p r o s e s - p r o s e s   p e r u b a h a n kekuasaan  yang  mendukung  terjadinya demokratisasi.  Struktur  kelas,  negara  dan kekuatan-kekuatan  serta  hubungan-hubungan transnasional  menjadi  faktor  yang  dianalisa. Dalam  pendekatan  struktural  ini  juga  dapat digunakan teori-teori tentang negara, hubungan negara-masyarakat, struktur kelas dan hubungan antar  negara.  Fokus  penyelidikan  pada pendekatan  struktural  ini  adalah  proses perubahan  sosial  dalam  waktu  lama.  Proses- proses  demokratisasi  dijelaskan  melalui perubahan  struktur  kekuasaan.    Premis  dasar dari pendekatan struktural tentang demokratisasi adalah bahwa hubungan-hubungan khusus dari struktur  kekuasaan  ekonomi,  sosial,  politik secara  gradual  berubah  melalui  paksaan- paksaan  dan  kesempatan  yang  ada  dalam sejarah,  yang  membawa  elit-elit  dalam  sebuah
lintasan  panjang  sejarah  menuju  demokrasi liberal. Hubungan-hubungan struktur yang lain secara  historis  masuk  dalam  tujuan-tujuan politik.
Perubahan  struktural  dan  bentuk  dari state  power adalah  sesuatu  yang  mendasar d a l a m   d e m o k r a t i s a s i .   R u e s c h e m e y e r, m e m p e r l i h a t k a n   b a h w a   ” p e r u b a h a n konfigurasi- konfigurasi kekuatan transnasional dapat  mempengaruhi  persekutuan  atau pengelompokan kelas dan keadaan alamiah dari negara” Sebagai  contoh,  ketergantungan ekonomi dari sebuah negara kepada negara yang lain  dapat  memperlambat  industrialisasi  dan membuat  kelas  menengah  tidak  berkembang (jumlahnya    tetap    sedikit),  sehingga m e n g a k i b a t k a n   g e r a k a n - g e r a k a n   p r o - demokrasi melemah. Pada intinya   pendekatan struktural  yang  dikemukakan  oleh  Potter sebagian  besar  lebih  menekankan  pada  aspek lingkungan  internasional  dan  aktor-aktor  luar negeri yang berperan penting dalam penciptaan demokrasi.
Pada  akhirnya  Potter  menyimpulkan bahwasannya  dalam  menganalisis  transisi demokrasi  tersebut    merujuk    pada  apa  yang sedang terjadi dalam kondisi di dalam negerinya sendiri  dan  juga  tata  hubungan  internasional yang  mempengaruhi  terjadinya  demokrasi. Menurutnya, faktor-faktor domestik memainkan peran  utama  dalam  masa  transisi.  Tidak  ada masa transisi yang awalnya bukan konsekuensi langsung  ataupun  tidak  langsung  dari  adanya perpecahan-perpecahan  mendasar  dalam negerinya sendiri. Sehingga hal ini memberikan stimulus  bagi  negara-negara  luar  dalam memainkan  peranannya  untuk  menjunjung tinggi  prinsip-prinsip  demokrasi  di  seluruh
225 226 227 224 225 226
227 David Potter, Loc.Cit. Guillermo  O'Donnell,  et.al.  (eds.)  (1986) Transition from Authoritarianism Rule: Prospect for  Democracy.  Vol.  3.  The  John  Hopkins University  Press,  Baltimor,  p.  6.  Lihat  pada Muhammad  AS  Hikam  (1999)  Demokrasi  dan Civil Society. LP3ES, Jakarta,hal 32
Konsep dari “changing structure of power” adalah sesuatu  yang  abstrak  dan  membutuhkan  kalimat yang tepat untuk mengklarifikasikannya. Banyak struktur  kekuasaan  yang  memaksa  perilaku  dan membentuk pola pikir dari individu-individu dan elit dalam masyarakat. Sistem Keuangan, sebagai contoh,  menurut  Gidens,  adalah  sebuah  struktur kekuasaan.
David Potter, Op. Cit, hal. 18
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
kawasan.  Lebih  sederhana  lagi,  Potter    pun menjelaskan  demokrasi  ini  menjadi  beberapa faktor  yaitu economic  development,  social divisions,  state  and  political  institutions, political  culture  and  ideas,  transnational  and international  engangements  (including  war). Hal  tersebut  merupakan  faktor-faktor  yang secara  keseluruhan  mempengaruhi  terjadinya demokratisasi suatu negara.

## Faktor    Ekonomi  dan  Keterbelakangan Sosial  di  Myanmar
Bagian  ini  tidak  menjelaskan  peran- peran  dari  kelompok  menengah  namun konteksnya adalah perkembangan ekonomi dari sebuah  negara  atau  modernisasi,  tujuannya a d a l a h   u n t u k   m e l i h a t   i n d i k a t o r   d a r i perekonomian dari negaranya sendiri. merujuk p a d a   t e o r i n y a   P o t t e r   t e r k a i t   d e n g a n demokratisasi, dimana salah satu akar masalah dari  demokratisasi  itu  sendiri  adalah  adanya pengaruh  dari  dalam  negeri.  Pendekatan modernisasi  yang  diungkapkan  Potter merupakan  titik  sentral  dari  adanya  pengaruh dalam negeri dalam hal pembangunan ekonomi. Berkaitan  dengan  hal  itu,  seperti  diketahui bahwa Myanmar merupakan negara yang masuk dalam  kategori  miskin,  meskipun  negara  ini memiliki  sumber  daya  alam  yang  begitu  luas. Beberapa  upaya    eksploitasi  sumber  daya
berkelanjutan  telah  menambah  tantangan pembangunan  negara  dan  hasil  degradasi lingkungan yang parah, terutama dalam bentuk menurunnya  kualitas  tanah  akibat  penggunaan berlebihan  atau  penyalahgunaan  tanah,dan diperparah  oleh  deforestasi  yang  meluas. Tingkat deforestasi Myanmar merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara (1,4% pa). Hal  yang  terpenting,  hutan  kayu  negara  itu sedang  dibersihkan  untuk  mendapatkan  mata uang  asing  baik  untuk  militer  dan  kelompok- kelompok etnis, dengan sedikit perhatian untuk pelestarian  jangka  panjang  dari  sumber  daya yang  berharga  atau  efek  konsekuen  pada  eko- sistem.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu i n d i k a t o r   y a n g   m e m p e r p a r a h   k o n d i s i perekonomian di dalam negeri.
Selanjutnya  tingkat  perekonomian runtuh  juga  disebabkan  oleh  makin  maraknya tindakan  korupsi,  ketidaktahuan  korelasi ekonomi  dan  isolasi  internasional  merupakan salah  satu  indikator  yang  menyebabkan kemiskinan  terjadi.  Tindakan  korupsi  yang dilakukan  militer  sudah  menjadi  sifat  sistemik pada tingkat politik dan ekonomi. Rezim militer sengaja  menerapkan  kebijakan  kronisme perusahaan  dan  hak  menganggarkan  seperti lisensi  impor  mobil  dan  telepon  untuk perusahaan  pilihan  dan  anggota  keluarganya. Tidak  hanya  itu  saja,  tindakan  korupsi  yang dilakukan pemerintah juga dilakukan berkaitan dengan  dana  pendidikan  dan  dana    kesehatan
228 230 229 228 229 230 David Potter (Ed.), Loc.Cit
Di  antara  sumber  daya  yang  paling  penting  dari Myanmar adalah hutan yang memiliki kayu jati. Minyak dan gas alam merupakan penghasil ekspor resmi. Myanmar juga memiliki sumber daya alam yang besar seperti batu mulia, batu giok, ruby, batu mirah,  dan  batu  safir.  Sumber-sumber  yang
lainnya  yaitu  batu  bara,  tembaga,  emas,  besi, timah, monazite, gas alam, nikel, minyak, perak, timah,  dan  seng.  Diambil  dalam  “ The  EC- Burma/Myanmar  Strategy  Paper ”,Consultative Group, (2007-2013), hal 7.
Ibid
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya

## Demokratisasi di Myanmar
untuk  masyarakat  Myanmar.  Dalam  bidang pendidikan saja pemerintah   menghabiskan 1,3 persen GDP. Hal tersebut merupakan persentase yang  sangat  rendah  di  tingkat  internasional. Presentase  kesehatan  pun  lebih  buruk dibandingkan presentase pendidikan yang hanya 0,5 persen dari GDP (salah satu paling rendah di dunia). Presentase tersebut menunjukan bahwa layanan  pendidikan  maupun  kesehatan  di Myanmar  sama  sekali  tidak  diperoleh  oleh masyarakat  (daerah  pedesaan).  Sebagian  besar pelayanan  kesehatan  hanya  diperoleh  oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan yang telah memiliki sekolah medisnya sendiri.
Di  samping  itu  juga,  krisis  ekonomi muncul  akibat  dilakukannya  usaha  ekonomi ilegal  yang  didasarkan  pada  penyelundupan narkoba, batu permata, dan kayu. Perdagangan gelap  ini  telah  menopang  kelompok-kelompok bersenjata,  di  antaranya  kelompok  etnis minoritas,  serta  pemerintah  militer  Myanmar. Sehingga  penyelesaian  masalah  ini  akan  sulit tercapai,  dikarenakan  kedua  pihak  yang berseteru  tetap  mengeksploitasi  sumber  daya alam  secara  berkelanjutan.  Keuntungan  yang diperoleh dari perdagangan ilegal tersebut tidak “menetes”  dan  tidak  memberikan  kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan atau peluang mata  pencaharian.  Tidak  adanya  pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemerintah ini menyebabkan  masyarakat  hidup  dalam kemiskinan.
231 232 233 234 234 231 232
Situasi  kemiskinan  ini  akan  menjadi salah satu permasalahan krusial yang di hadapi masyarakat Myanmar dan akan menjadi sorotan dunia internasional, karena pemimpinnya belum dapat  mengendalikan  roda  pemerintahan dengan baik. Indikator kemiskinan di Myanmar telah dikeluarkan oleh laporan UNDP, Ministry of Planning and Economic
Development Myanmar ,  pada  bulan Juni  tahun  2007.  Dari  hasil  laporan  UNDP sekiranya  dapat  menunjukan  terkait  kontribusi untuk  masing-  masing  wilayah  miskin  yang memperhitungkan baik kejadian atau indikator- indikator terjadinya kemiskinan, dan juga berat populasi  (jumlah  penduduk)  dari  masing- masing  wilayah  tersebut.  Wilayah  yang berkontribusi paling besar terhadap kemiskinan nasional  adalah  Mandalay  (5,7%).  Dinyatakan orang miskin 32% pada tingkat penghimpunan ,berasal dari wilayah Mandalay (5,7%). Hal ini juga  diikuti  oleh  daerah Ayeryawaddy  (4,2%), dan Sagaing (3,7%). Begitu pula dengan daerah Chin,    Kachin,  dan  Shan  Timur,  meskipun daerah-daerah  tersebut  termiskin,  populasi mereka  cukup  kecil,  dimana  hal  ini  dapat mengurangi kontribusi mereka terhadap kondisi kemiskinan di tingkat penghimpunan.
Kemudian puncaknya pada tahun 2009 UNDP  juga  mengeluarkan  data  pembangunan bagi  negara-negara ASEAN.  Sebuah  penilaian dari lembaga internasional tersebut telah cukup menambah beban panjang bagi Myanmar dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun 2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk
David  I.  Steinberg,  “ Burma/Myanmar:  What Everyone  Needs  To  Know ”,  (Oxford  University Press, 2010). hal 95-96. Myanmar adalah negara kedua produsen opium di dunia,  dan  juga  produsen  pertama  dalam amfetamin
The EC - Burma/Myanmar Strategy Paper.Op.Cit.
hal.7
UNDP, Integrated  Household  Living  Conditions Survey in Myanmar (Poverty Profile) IHLCA
Project  Technical  Unit  Yangon,  Union  of
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
dalam  kategori  negara  terendah  se-Asia Tenggara.  Berikut  ini  daftar  tabel  yang ditunjukan  oleh  UNDP:  yang  ditunjukan  oleh
UNDP  tersebut  disebabkan  pada  umumnya karena  adanya    ketidak-adilan  ekonomi  oleh penguasa  junta  militer  sebagai  kelompok m a y o r i t a s   ( e t n i s   B u r m a ) .   P e r s o a l a n ketidakadilan  ekonomi  sebenarnya  telah berlangsung  lama  di  kalangan  etnis  minoritas yang mengalami dikriminasi ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa situasi di Myanmar ini menunjukan  ekonomi  yang  carut  marut  atau tidak  stabil  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan junta  militer.  Hal  ini    akan  berdampak  pada kondisi  sosial  seluruh  masyarakat  Myanmar, yang pada akhirnya hal menjadi boomerang bagi negaranya  sendiri,  seperti  halnya  tekanan  dari domestik  berupa  tuntutan-tuntutan  masyarakat terhadap  pemerintahannya  agar  dapat  bersikap
Tabel.1 : Tingkat Pertumbuhan di ASEAN (Data dibawah ini merupakan salah satu bukti tingkat perekonomian atau pendapatan  domestik  di  kawasan  Asia  Tenggara, khususnya  Myanmar  yang  mengalami  pendapatan ekonomi yang rendah)
235 Myanmar GDP Perkapita Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan $ 1.200 4,9 % 26 % 1,6 % (Thailand) 51 % (Thailand) $ 40 % (Timor Leste) 42 %
(Timor Leste) 4,2 % (tidak termasuk Timor Leste) 32,7 % $ 2.400 $ 50.100
(Brunei) $ 1.200
(Myanmar) Tertinggi di Asia Tenggara Terendah di Asia Tenggara Rata-rata di Asia Tenggara
lebih  peduli  terhadap  masyarakatnya  dalam membangun  kesejahteraan.  Keseluruhan indikator  yang  menggambarkan  kondisi kemiskinan  ini  merupakan  salah  satu  akar masalah  yang  dihadapi  Myanmar  ketika pemerintahannya  gagal  untuk  menjalankan kebijakan  ekonomi.  Sehingga  pada  akhirnya kondisi  tersebut  membawa  legitimasi pemerintahan junta menjadi semakin merosot.

## Krisis Legitimasi Junta Militer
Berdasarkan  teori  demokratisasi  yang telah dijelaskan terkait pendekatan transisi yang dikemukakan  oleh  Potter,  dan  juga  disepakati oleh  ilmuwan  lainnya  seperti  Rustow  dan Huntington,  menilai  bahwa  terdapat  sejarah panjang  berupa  konflik  sosial  dalam menjalankan  proses  demokratisasi  itu  sendiri. Pada intinya terdapat sebuah pertarungan sengit antara  kedua  kelompok  yaitu  pemerintahan junta militer dan masyarakatnya sendiri. Sejarah konflik  dengan  berbagai  indikator  yang mempengaruhinya,  telah  membuat  legitimasi junta  militer  semakin  merosot.  Terlebih  lagi pemerintahan  junta  militer  yang  merasa memiliki  pengaruh  besar  dalam  militer,  dan t e l a h   m e n d a p a t k a n   p e n g a k u a n   a t a s kemerdekaan Myanmar sejak tahun 1948, perlu melakukan  perubahan  baru  bagi  kekuatannya yang semakin buruk di mata masyarakatnya dan juga dunia internasional.
Sebuah  kegagalan  ekonomi  dari kebijakan  nasionalisasi  yang  dijalankan pemerintahan  junta  militer  tahun  1960an  juga telah menjadi permasalahan umum di kalangan masyarakat  Myanmar.    Terdapat  pertarungan sengit  antara  kedua  pihak  (pemerintahan  dan
United  Nation,  “ Human  Development  index Report 2009 ”, www.undp.org
235

## Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
masyarakat) yang telah memaksa rejim Ne Win untuk  menghentikan  segala  kecenderungan totalitariannya.  Junta  militer  harus  mulai mentolerir  segala  kekuatan-kekuatan  non- negara  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup rejim  itu,  yang  juga  nyatanya  menyebabkan “pembusukan” lebih lanjut visi sosialis rejim itu sendiri.  Atas  kemerosotan  dari  peran  junta militer  tersebut,  Pada  akhirnya  para  anggota senior rejim yang mempunyai komitmen paling kuat pada ideal-ideal sosialis dipensiunkan atau disingkirkan,  yang  “membuat  partai  berada  di tangan  pejabat  yang  tidak  mempunyai keyakinan ideologis konkrit.
Partai sosialis Burma ( Burma Socialist Programme Party / BSPP) yang dikuasai rezim Ne  Win,  telah  menerapkan  langkah-langkah otoritarian  yang  lebih  tipikal,  di  mana  partai politik  oposisi  terus  menerus  diredam. Meskipun  begitu,  rezim  militer  mulai membiarkan dan mentolerir pluralism sosial dan ekonomi  terbatas.  Sebuah  kasus  yang  relevan adalah  usaha  aktif  rezim  BSPP  untuk memperbaharui  ikatan-ikatannya  dengan Bangsa Buddha, di mana sebelumnya rezim ini bermusuhan.  Pada  awal  1980an,  rezim  BSPP berupaya “mencapai hubungan lebih erat antara negara dan sangha dibanding dengan siapa pun sejak  kemerdekaan”.  Namun  seringkali  hal  ini gagal dilakukan karena sulitnya perdamaian di kedua  pihak  yang  sama-sama  keras  dalam menentukan sikap mereka.
Pada  tahun  1981,  setelah  satu  dekade pereformasian  BSPP  ke  dalam  partai  politik berbasis  masa,  untuk  pertama  kalinya  petani menjadi  bagian  terbesar  dalam  keanggotaan BSPP.  Pada  puncak  perluasan  keanggotaan BSPP,  ada  lebih  dari  dua  juta  anggota.  Rakyat dari  berbagai  sektor  negara  itu  bergabung dengan BSPP, termasuk tokoh-tokoh politik pra- kudeta dan rekan-rekan mereka, pegawai negeri sipil  karir,  oportunis  dan  pencari  kerja. Walaupun  rezim  BSPP  berusaha  menggalang d u k u n g a n   u n t u k   k e k u a s a a n n y a   y a n g berkelanjutan, namun lagi-lagi kesalahan kelola perekonomian  negara  dan  ditinggalkannya ideologinya  yang  hancur,  telah  menggiring keruntuhan rejim BSPP itu sendiri.
Pada akhir rejim BSPP ini, menjadi jelas bahwa rejim BSPP tetap represif secara politik. Bahkan  kegagalan  ekonomi  telah  menggiring situasi  di  Myanmar  pada  puncak  kekacauan yang  muncul  akibat  frustrasi  yang  terpendam dengan  keresahan  dan  protes  umum  oleh demonstrasi  mahasiswa  pada  tahun  1988  yang pada  akhirnya  menyebabkan  pengunduran  diri Ne  Win  dari  pemerintahan.  Bahkan  beberapa kalangan  pegawai  negeri,  termasuk  polisi  dan beberapa  anggota  militer  berpangkat  rendah bergabung dengan pemogokan dan demonstrasi berskala  nasional  untuk  menentang  negara
236 238 239
237 237 238 239 236 Kyaw, Yin Hlaing, “Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Program Party Government to  Eradicate  Internal  Economic  Impediments ”, South East Asia Research, March 2003, hal 35.
Ne  win  mulai  menerima  sebuah  tradisi  pada pemimpin  negara  untuk  menyelenggarakan organisasi Buddhisme dan juga membayar dengan
hormat  para  biarawan.  Ne  win  diketahui  telah menjadi  pelindung  utama  pembangunan  Pagoda Wijaya  di  Rangon/  Yangon.  Terdapat  pada (Keown,  Damien.  A Dictionary  of  Buddhism .
Oxford: Oxford University Press, 2003, hal 167). Taylor, Robert, The State in Myanmar ,  Honolulu: The University of Hawaii Press, 2009a , hal 302.
Shwe  Lu  Maung, Burma:  Nationalism  and Ideology , Dhaka: The University Press
Limited, 1989, hal 95.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
BSPP.  Hal  inilah  merupakan  titik  berakhirnya kekuasaan  junta  militer  Ne  Win  karena hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap dirinya,  yang  pada  akhirnya  dia  harus digantikan oleh Dr. Maung-Maung.
Semenjak  pemerintahan  Dr.  Maung- Maung  sampai  dengan  pemerintahan  jenderal Than  Shwe  tahun  1997,  roda  pemerintahan politik tetaplah sama yakni bersifat otoriter dan sentralistik.  Kemerosotan  legitimasi  ini  pun diperkuat  dengan  data  indeks Freedom  House yang  mengeluarkan  sebuah  data  demokrasi  di Myanmar  dengan  menunjukan  kekuatan  rezim militernya yang semakin kuat, dan tidak adanya hak-  hak  individu  dalam  berpolitik  dan  sosial. Dari  data Freedom  House ini  penulis  merunut waktu  sejak  masa  berakhirnya  kepemimpinan rezim  SLORC  yang  beralih  menjadi  SPDC berkuasa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2008  diselenggarakannya  konstitusi  baru (sebagai  langkah  nyata  menuju  demokrasi). Berdasarkan  data  tersebut,    jelas  bahwa  dari awal
240 241 240 242 242 241 Ć Ė
Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Ć Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė Đ Ė
Ĉ ĖĖĖĖEEĐ Ĉ ĖĖĖĖEEÐ Ĉ ĖĖĖĖEEE Č ĖĖĖĖĆĆĈ Č ĖĖĖĖĆĆČ Č ĖĖĖĖĆĆĊ Č ĖĖĖĖĆĆÇ Č ĖĖĖĖĆĆD Č ĖĖĖĖĆĆĎ Č ĖĖĖĖĆĆĐ Č ĖĖĖĖĆĆÐ G ĖMPM HŌŇÑÔŒ
Ĭ PMPÞŒ Ğ ĖǾÑÑŇŎÖ Ī MPÒŌŊ FĖÒQÒÕ I ÒNÑǾPÒÑŒ ĨĖŎÕÒPÒŃMÕ Ī ÒŊOPŒ Gambar : I Data Indeks Freedom House Untuk Myanmar (1997-2008)
Ibid , hal 43. http://www.freedomhouse.org/report/freedom- world/1999/burma
Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa dari awal pembentukan SPDC yang dijalankan oleh  jenderal  Than  Shwe  yang  merupakan
peralihan  dari  SLORC,  kekuatan  militer  tetap menjadi  peran  utama  dalam  kehidupan  di Myanmar.  Penilaian  angka  7  merupakan penilaian not  free yang  dikeluarkan  oleh Freedom  House  sejak  keberlangsungan  rezim SPDC  sampai  dengan  dibentuknya  konstitusi 2008,  merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa Myanmar  memang  negara  yang  masih  belum dapat  dikatakan  sukses  dalam  berdemokrasi. Kesalahan  kelola  pemerintahan  junta  militer dalam  membangun  perekonomian,  telah membuat situasi di Myanmar semakin buruk.
Salah  satu  ancaman  lainnya  bagi pemerintah  junta  militer  adalah  menguatnya kelompok oposisi dalam memperjuangkan hak- hak  kaum  minoritas  di  Myanmar.  Faktor  ini merupakan salah satu indikator dari pendekatan transisi  yang  dikemukakan  oleh  Potter.  Dalam indikator  ini  menunjukan  bahwa  adanya  para demonstran  atau  pihak  oposisi  ini  yang  tidak pernah  mundur  dari  berbagai  tindakan  yang dilakukan  rezim  militer  tersebut,  merupakan salah  satu  bukti  menguatnya  kalangan pembangkang  di  Myanmar.  Hal  ini  barangkali menunjukan  bahwa  walaupun  sebagian kelompok oposisi dihalangi di dalam keadaan- keadaan normal dari organisasi politik melawan rezim militer, jika terjadi suatu pemberontakan, komitmen  pemberontak  akan  semakin  tidak takut  meskipun  harus  mengorbankan  diri sendiri.
Terdapat empat sumber utama 'oposisi demokrasi' di  Myanmar,  diantaranya;  National  Lague  for D e m o c r a c y   ( N L D ) ,   m a s y a r a k a t   s i p i l ,mahasiswa,masyarakat  Buddha,  dan  kelopmok etnis  minoritas  lainnya.  (keempat  kelompok  ini merupakan  kelompok  oposisi  yang  paling  kuat
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
Salah  satu  persoalan  yang  menjadi tuntutan bersama oleh masyarakat Myanmar ini adalah ditegakannya demokrasi yang kekal dan juga  memperbaiki  sistem  perekonomian  yang buruk.  Seluruh  masyarakat  Myanmar  merasa bahwa  mereka  tidak  memiliki  peluang perekonomian  yang  layak.  Terdapat  beberapa aspek dalam hal ini, dimana yang utama mereka meyakini  bahwa  beberapa  sumber  daya  alam yang  ada  di  Myanmar  memiliki  potensi  untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun sayangnya  meskipun  kaya  akan  sumber  daya alam,  masyarakat  tidak  mendapatkan  sama sekali pembagian keuntungan dari penghasilan perdagangan selama ini dengan negara lain.
Tentu  saja  hal  tersebut  merupakan kekecewaan  masyarakat  setempat  (etnis minoritas)  yang  sangat  terbebani  akan kebutuhan  fundamental  (ekonomi)  mereka, terlebih  lagi  dampak  dari  pengekspolitasian sumber  daya  alam,  penggusuran  paksa  yang dilakukan  oleh  kalangan  militer,  dan  juga pembagian keuntungan upah tenaga kerja yang tidak  adil,  telah  menjadi  permasalahan  serius bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi bagian dari kekecewaan masyarakat disamping tuntutan-tuntutan  lainnya  yang  mereka perjuangkan,  seperti  halnya  pengakuan kewarganegaraan,  pembagian  wilayah, diskriminasi  sosial,  dan  juga  pengeliminasian dalam berpolitik.
Salah  satu  kelompok  oposisi  yang paling besar menyuarakan aspirasinya di antara kelompok-kelompok lainnya, adalah kelompok NLD  ( National  League  for  Democracy)
bentukan  Aung  San  Suu  Kyi,  yang  seringkali mendapatkan  pertentangan  dari  pihak pemerintahan militer. NLD  yang dibentuk  pada tanggal 24 September 1988, setelah dibentuknya formasi State  Law  and  Order  Restoration Council (SLORC)  merupakan  upaya  nyata oposisi dalam memperjuangkan demokrasi yang adil  di  Myanmar.  Melalui  sebuah platform politik yang luas, NLD telah menarik sebagian masyarakat  Myanmar  dalam  menyerukan demokrasi. NLD juga semakin menonjol ketika Aung  San  Suu  Kyi  memimpin  organisasi tersebut,  dikarenakan  Aung  San  Suu  Kyi merupakan  salah  satu  putri  dari  seorang pahlawan nasional di Myanmar. Berbeda dengan aksi  protes  sebelumnya,  kini  pada  tahun  1989 NLD semakin kuat dalam melawan militer yang semakin brutal menghadapi para demonstran.
Menyadari  popularitas  NLD  yang semakin meningkat, dan juga dapat mengancam stabilitas  negara,  pada  akhirnya  SLORC menempatkan  Aung  San  Suu  Kyi  di  bawah penahanan  rumah  pada  bulan  Juli  1989. Penahanan  rumah  yang  ditujukan  kepada pemimpin  NLD  tersebut,  tidak  menjadikan partai NLD menurun dalam hal perolehan suara di pemilu 1990. NLD tetap menjadi salah satu pendukung  terbanyak  dalam  memajukan demokrasi  di  Myanmar.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan  jika  NLD  cukup  berhasil memenangkan  pemilu  tahun  1990.  Atas kemenangan tersebut, pada tanggal 28 Juli 1990 NLD  meminta  penyerahan  kekuasaan  dari SLORC  kepada  pemerintahan  yang  dipilih
memperjuangkan  hak-hak  mereka  dalam bernegara).
243

## 243
Bertil  Lintner,  Burma  in  Revolt  :  Opium  and
Insurgency  since  1948,  (Second  Edition),
Silkworm Books, Bangkok 1999, p374.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
secara  demokratis.  Namun  ketika  itu  SLORC menolaknya dengan tegas atas tuntutan mereka, dikarenakan  militer  tidak  ingin  kekuasaannya digeserkan  oleh  kelompok  manapun  yang menginginkan  adanya  perubahan  di  dalam negeri.  Atas  ketidaksepakatan  tersebut,  pada akhirnya  kelompok  oposisi  dan  masyarakat lainnya melakukan aksi protes yang lebih besar terhadap pemerintahan junta militer.
NLD  dan  Aung  San  Suu  Kyi  pada khususnya  telah  memperoleh  dukungan  moral yang tinggi, baik dari dalam negeri mapun dari luar  negeri.  Dukungan  tersebut  merupakan sebuah  upaya  dalam  memperjuangkan demokrasi  di  Myanmar,  dimana  negara  ini cukup  lama  tidak  merasakan  keadilan  dari pemerintahannya sendiri terhadap segala aspek kehidupan  di  Myanmar.  Kekuatan  kelompok oposisi  ini  tanpa  disadari  menjadi  sebuah ancaman serius bagi pemerintahan militer, dan menghantarkannya  untuk  dapat  mencari  cara alternatif  dalam  membendung  aksi  demokrasi tersebut.  Salah  satu  upaya  rezim  adalah mengadakan  pembatasan-pembatasan  yang ketat  pada  aktivitas  oposisi  dan  juga mengintimidasi semua orang yang diidentifikasi ada hubungannya dengan pihak oposisi. Dalam hal  ini  rezim  terus  menerus  mengkhawatirkan keberadaan oposisi ini yang dapat mengancam keutuhan  negara,  yang  pada  akhirnya menyebabkan  legitimasi  pemerintahan  militer ini semakin merosot.

## Tuntutan  Negara-negara  Donor  Terkait Dengan Bantuan Ekonomi di Myanmar
Indikator  lainnya  terkait  dengan pendekatan  struktural  yang  dikemukakan  oleh Potter adalah munculnya international linkage yang  mempengaruhi  proses  demokrasi  di Myanmar.  Salah  satunya  berkaitan  dengan tuntutan  beberapa  negara  donor  terhadap perekonomian di Myanmar.   Pada tahun 1952, Myanmar  mulai  masuk  anggota  Bank  Dunia, International  Finance  Corporation (IFC)  pada tahun  1956,  dan International  Development Association (IDA)  pada  tahun  1962.  Selama periode  1956-1961,  Bank  Dunia  telah mengucurkan  tiga  pinjaman  yang  berjumlah total US$33,3 juta di sektor transportasi. Namun, selama  tahun  1962-1973,  tidak  ada  pemberian pinjaman  yang  diminta.  Pemberian  pinjaman dipulihkan kembali pada tahun 1973 dan selama periode 1973-1987 sebanyak 30 kredit IDA yang berjumlah total setara dengan US$804 juta yang dijanjikan,  dan  US$752,8  juta  dicairkan. Pemberian pinjaman baru berhenti setelah tahun 1987,  akibat  kurangnya  dialog  mengenai kebijakan ekonomi.
Selama  periode  1956-1987,  26% pencarian IDA/IBRD adalah untuk mendukung proyek-proyek  pertanian,  16%  untuk  proyek- proyek  kehutanan,  24%  proyek-proyek  sektor energy , 17% untuk proyek-proyek transportasi,
dan  sisanya  16%  untuk  proyek-proyek p e r t a m b a n g a n ,   m a n u f a k t u r i n g ,   d a n telekomunikasi.  Namun  pada  akhirnya
244 245 244 245 246 246
International  Crisis  Group (ICG).(2000). Burma/Myanmar:  How  Strong  is  The  Military R e g i m e ? ,   I C G   A s i a   R e p o r t N o   1 1 , Bangkok/Brussels. hal 22.
Ibid,. International  Monetary  Fund , Myanmar  2011 Article  IV  Consultation , IMF  Country  Report No.12/104, May 2012, Prepared by World Bank Staff, hal 6.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
Myanmar harus   menunggak pada Bank Dunia bulan Januari 1998 dan telah dalam status non- accrual sejak  September  1998.  Hutang  yang ditunggak dan harus dibayar pada Bank Dunia sekarang berjumlah US$788,3 juta. Keterlibatan Bank Dunia ini telah dibatasi pada pemonitoran perkembangan-perkembangan  ekonomi  dan sosial  di  Myanmar  berdasarkan  informasi  dan laporan yang ada, penghubungan dengan donor dan  agensi  internasional  lain,  partisipasi berkelanjutan  dalam  misi Artikel  IV  IMF,  dan dalam beberapa kasus pemberian input analitis pada  pekerjaan  donor  lain  di  bidang-bidang tertentu.
Selain  bergabung  dengan  Bank  Dunia, Myanmar  juga  bergabung  dengan  Bank Pembangunan  Asia  (AsDB)  sejak  tahun  1973 dan  mulai  beroperasi  pada  tahun  yang  sama. Myanmar  menjadi salah satu peminjam terbesar Bank  Pembangunan  Asia  (AsDB)  pada  tahun 1980,    meskipun  ketika  itu  Myanmar  dikuasi oleh  junta  militer  yang  tanpa  legitimasi konstitusional,  baik  dari  pemerintah  negara- negara Barat dan Timur serta lembaga-lembaga internasional, yang tidak siap untuk menerapkan sanksi-sanksi  terhadap  junta  militer.    Malahan mereka  menyediakan  dukungan  ekonomi  yang vital bagi pemerintah, khususnya selama dekade pemerintahan berikutnya. AsDB sejauh ini telah memberi  32  pinjaman  yang  berjumlah  $530,9 juta untuk 28 proyek. Dari pinjaman-pinjaman ini,  dua  pinjaman  yang  berjumlah  $6,6  juta adalah dari Ordinary Capital Resources (OCR) AsDB, dan 30 pinjaman yang berjumlah $524,3
juta adalah dari pendanaan sumber daya khusus- nya.  Namun  semua  pinjaman  pada  Myanmar tersebut  telah  ditutup.  AsDB  sejauh  ini  telah m e m b e r i   b a n t u a n   t e k n i s   ( t e c h n i c a l assistance /TA) yang berjumlah $10,7 juta untuk 38 proyek. Dari ke-38 proyek TA ini, 28 adalah preparatory proyek dan 10 adalah advisory .
Pinjaman  terakhir  proyek-proyek  TA untuk Myanmar disetujui pada tahun 1986 dan 1987,secara  berturut-turut.  Myanmar  adalah anggota  partisipan  dari  program  kerjasama ekonomi yang dibantu AsDB di Greater Mekong Subregion (GMS Program). Dalam kapasitas itu,
Myanmar  berpartisipasi  dalam  pertemuan- pertemuan  dan  workshops  regional.  Kordinasi erat  dipertahankan  dengan  IMF,  Bank  Dunia, dan  UNDP  dengan  penekanan  khusus  diberi pada  penilaian  program  reformasi  ekonomi pemerintah  dan  tindakan-tindakan  kebijakan y a n g   d i r e k o m e n d a s i k a n .   H u b u n g a n dipertahankan  dengan  para  donor  bilateral utama  Myanmar  mengenai  status  program bantuan mereka. Sejak tanggal 7 Agustus 2007, total pembayaran cicilan pinjaman jatuh tempo Myanmar  berkenaan  dengan  pinjaman- pinjaman Asian  Development  Fund (ADF) AsDB  setara  dengan  $  234,7  juta.  Kemudian pada  18  Desember  2003,  Myanmar  membayar kembali  OCR-nya  yang  dihutang  pada  AsDB yang  berjumlah  EUR  1.225,200  dan  melunasi tunggakannya  berdasarkan  pinjaman-pinjaman OCR.  Hingga  sekarang,  Myanmar  tidak memberi  indikasi  mengenai  maksudnya  untuk melunasi  pembayaran  cicilan  pinjaman  jatuh
247 248 248 249
249
247 Ibid,. Asia Development Bank Worries About Aid Cuts , Sarasota Herald-Tribune (April 30 1981) International  Monetary  Fund, Myanmar  2011 Article IV Consultation , Op.Cit , hal 7. Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
tempo berdasarkan pinjaman-pinjaman ADF.
Hubungan  bilateral  Myanmar  tidak hanya  dengan  lembaga-lembaga  keuangan internasional, namun juga dengan negara-negara donor  lainnya  seperti  China,  Jepang,  dan Amerika Serikat (AS) yang lebih dimantapkan setelah  kemerdekaan  tahun  1948.  Sejak berhubungan dengan AS, Myanmar relatif stabil
sampai  dengan  meletusnya  aksi  demonstrasi tahun 1988. Myanmar adalah salah satu pewaris awal program Generalized System of Preference
250 251 252 253 254 255
250 251 252 253

## Tabel : 2 Pemberian Pinjaman AsDB Kepada Myanmar
Loans (number)
Sector Agriculture and Natural Resource Water Supply, Sanitation and Waste Management Health, Nutrition and Social Protection Energy Multisector Industry and Trade Transport and Communication Total 14 4 2 4 1 11.9 5.0 3.8 8.7 8.0 100.0 63.1 26.8 20.0 46.4 42.5 530.9 5 2 32 296.1 36.0 55.8 6.8 Loans ($million) % Ibid,. http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MY
(GSP) AS pada tahun 1976, yang diberi status “ Most  Favoured  Nation ”  dan  didukung  AS dalam  penetapan  bantuan  pembangunannya oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Selanjutnya  pada  September  1980  AS  juga membentuk  kembali  kerjasama  ekonomi langsung,  dan  menandatangani  paket  bantuan baru,  meskipun  dengan  proporsi  'sedang'. Bantuan-bantuan  ekonomi  tersebut  diberikan sebelum  pemberontakan  1988  ketika  AS menyumbangkan  $5  juta  untuk  program  anti narkotika dan $260.000 untuk pelatihan militer Myanmar.  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  sejak periode kemerdekaan dan pemberontakan yang mengakhiri kekuasaan BSPP, AS telah bertindak sebagai kunci utama dukungan keuangan untuk Myanmar.
Demikian  juga  dengan  China,  Jepang, Jerman  Barat  dan  seluruh    negara-negara  lain yang  ikut  memberikan  bantuan  keuangan kepada  rezim  BSPP.  China  memberikan dukungannya  terhadap  Myanmar  tahun  1962, dan  menjadi  donatur  terbesar  kedua  bagi Myanmar  (setelah AS)  tahun  1965.  Meskipun
System  AS  Generalized  of  Preferences  (GSP) adalah  program  Amerika  yang  dirancang  untuk meningkatkan  ekonomi  di  negara-negara berkembang  dengan  menyediakan  preferensial bebas  bea  masuk  hingga  5.000  produk,  ketika diimpor  dari  salah  satu  127  negara  dan  wilayah penerima yang ditunjuk. Produk yang dimakasud diantaranya; berbagai jenis bahan kimia, mineral dan  batu  bangunan,  perhiasan,  jenis  karpet,  dan produk-produk pertanian dan perikanan tertentu. Terdapat  pada,  http://www.ustr.gov/trade- t o p i c s / t r a d e - d e v e l o p m e n t / p r e f e r e n c e - programs/generalized-system-preference-gsp, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
Denis D. Gray, Burma, Asia's hermit, stays on a neutral course, The Lewiston Journal (February 15 House  Exhorts  Burma  on  Democracy , The Washington Post (September 8 1988).
Robert  Karr  McKabe,  Ne  Win's  secret  Burma;

## Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
bantuan  sementara  ditunda  pada  tahun  1967, hubungan  tegang  selanjutnya  dengan  junta militer berakhir kembali pada tahun 1971 ketika hubungan  antara  keduanya  mengalami perbaikan  yang  menonjol.  Buktinya,  pada tanggal  12  Juli  1979  pemerintah  China menandatangai  program  bantuan  Myanmar  di Beijing yang terdiri dari delapan proyek. Hal ini meliputi  pembangunan  jembatan  Rangoon- Syria,  40.000 spindle (jarum)  mesin  produksi- benang,  tiga  penggilingan  beras,  pasokan  air untuk  kota  Moulein,  dan  sumbangan  3  juta Renminbi-Yuan  untuk  perkakas  dan  beberapa mesin.
Jepang  juga  telah  menjadi  salah  satu kontributor  keuangan  paling  konsisten  bagi Myanmar  sejak  tahun  1950-an.  Ketika  China menarik  sementara  bantuannya  tahun  1967, respon  Jepang  adalah  menambah  sumbangan b a n t u a n n y a   d a l a m   r a n g k a   m e m b a n t u penyelesaian  proyek-proyek  yang  diprakarsai oleh  pemerintah  Peking.  Pada  tahun  1971 Jepang  juga  menyepakati  untuk  menyediakan bantuan  $71  juta  lagi  dalam  paket  bantuan ekonomi  baru.  Pada  tahun  1976  Jepang dikategorikan  sebagai  penyumbang  tunggal terbesar  untuk  bantuan Official  Developent Assistance (ODA)  yang  diberikan  melalui Burma Aid Group . Dari tahun 1988, bantuan ini sudah berjumlah sekitar $1,42 millyar, dimana
bantuan  ini  masuk  melalui  bentuk  pinjaman proyek,  pinjaman  komoditi,  bantuan  hibah, bantuan teknis dan bantuan pangan.
Diantara  tahun  1980  dan  1988, Myanmar  tetap  konsisten  berada  diantara sepuluh  penerima  bantuan  Tokyo  dengan pembayaran bantuan satu tahun yang mencapai $244,1 juta pada tahun 1986 dan $259 juga tahun 1988  (tidak  termasuk  pembayaran  yang dilakukan  kepada  lembaga-lembaga  seperti ADB).  Bantuan  Jepang  terhadap  Myanmar selama  26  tahun  ini  menunjukan  bahwa Myanmar  memiliki  sekutu-sekutu  yang  kuat. Bahkan,  negara-negara  seperti  Jerman  Barat, Uni Soviet dan Selandia Baru ikut serta dalam menyalurkan  bantuan  ekonomi  terhadap Myanmar.  Pada  tahun  1970-an  Selandia  Baru menyediakan  antara  $150.000  dan  $200.000 bantuan  kepada  Myanmar  setiap  tahunnya. Sebagian  besar  bantuan  ini  disalurkan  melalui Colombo  Plan dan  sebagian  besar  mendukung sekolah-sekolah pelatihan perdagangan, dimana
259 260 261 262 259 260 261 262 256 257 258 256 257 258
“When  China  Spits  we  Swim”,  Burmese  are waiting  for  'a  leak  in  the  boat” (February  27 1966). Ibid,.
Chronology  of  Chinese  Burmese  Relations,  The Irrawady (January 1 2003).
Burma  Independence  Advocates.  Burma Sanctions  Regime:  The  Half-Full  Glass  and  a Humanitarian Myth, London, 8 August 2011 , hal.8

## Ibid
Donald M. Seekins Japan's “Burma Lovers” and The  Military  Regime,  Japan  Policy  Research Institute, Working Paper No.60 (September 1999). Burma  Independence  Advocates.  Burma Sanctions Regime , Loc.Cit
Colombo  Plan  telah  dibangun  pada  Konferensi P e r s e m a k m u r a n   d i   L u a r   N e g e r i   y a n g diselenggarakan  di  Colombo,  Ceylon  (sekarang Sri  Lanka)  pada  bulan  Januari  1950  dan diluncurkan pada tanggal 1 Juli 1951. Awalnya itu disebut  sebagai Colombo  Plan  for  Cooperative Economic  Development  in  South  and  Southeast Asia. Hal ini telah berkembang sejak hadirnya 7 kelompok    negara  persemakmuran,  seperti Australia,  inggris,  Kanada,  Ceylon,  India, Selandia  Baru,  dan  Pakistan,  termasuk  bukan negara  persemakmuran.  Terdapat  pada h t t p : / / w w w. c r w f l a g s . c o m / f o t w / f l a g s / i n t - cmbo.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
dukungan  ini  pula    diperkuat  oleh  sejumlah lembaga-lembaga multinasional.
Namun,  hal  ini  bukannya  menyatakan bahwa  hubungan  antara  rezim  dan  masyarakat internasional  berjalan  mulus  selama  periode pemerintahannya.  Buktinya,  China  memotong bantuannya ke Myanmar pada tahun 1967, dan walaupun  ini  hanya  merupakan  kebijakan sementara,  penerapannya  pasti  sangat  berarti karena  ini  menegaskan  bahwa  setiap kekecewaan  yang  dilakukan  junta  militer terhadap para pemberontak, tidak akan ditolerir. Meskipun  bantuan  dipulihkan  tahun  1970, p e m e r i n t a h   C h i n a   t e r u s   m e n d u k u n g pemberontakan  anti-pemerintah,  yang  jelas mengisyaratkan  bahwa  hubungan  bersahabat kedua  negara  masih  jauh  dari  istilah  “baik”. Demikian juga, pemberian bantuan ekonomi AS tidak  menegaskan  bahwa  hubungan  “kuat”, karena sebetulnya AS bereaksi terhadap kudeta 1962  dengan  mengakhiri  kerjasama  ekonomi langsung.
Reaksi AS  juga  dibuktikan  pada  bulan Februari  1965,  dimana  saat  itu    Kongres  AS mencurigai kedekatan Myanmar dengan China dan  maksudnya  menggulingkan  pemerintah Thai,  AS  mulai  melakukan  investigasi pemberian bantuannya terhadap Myanmar.   Di samping    itu  juga  AS  menghentikan  program bantuan  tahunan  sebesar  $27  juta  pada  Juni
1971,  yang  menegaskan  titik  balik  penting dalam  hubungannya  dengan  rezim  militer. Begitu pun dengan lembaga- lembaga keuangan internasional  yang  menunjukan  kekecewaan serupa  terhadap  rezim  militer  dengan  larangan pemberian  pinjaman  kepada  Myanmar.  Bank Dunia  juga    menyetujui  tidak  ada  pemberian pinjaman  baru  ke  Myanmar  dari  tahun  1987 ketika  rezim  militer  masih  jelas  berkuasa. Demikan  pula,  ketika  Myanmar  dilibatkan dalam  Program  Kerjasama  Ekonomi  Bank Pembangunan  Asia,  ADB  menghentikan pemberian pinjaman dan hibah negara ini tahun 1986. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga- lembaga  keuangan  internasional  tersebut  telah m e n u n j u k a n   k e k e c e w a a n n y a   t e r h a d a p pemerintahan junta militer, yang terus menerus melakukan pelanggaran demokrasi dan HAM di dalam negeri.
Beberapa  lembaga  internasional  ini telah  menganalisis  kondisi  perekonomian Myanmar  selama  bertahun-tahun  dan  telah disadari  bahwa  beberapa  masalah  (krisis ekonomi) yang terjadi di Myanmar harus segera diselesaikan.  Bahkan  lembaga  tersebut  juga dicegah  dari  keikutsertaan  di  dalam  program- program Myanmar, karena negara-negara donor seperti  Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat  tidak mengizinkannya  (terkait  dengan  pelanggaran prinsip  Hak  Asasi  Manusia    dan  Demokrasi). Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi Myanmar, ketika negara-negara donor melakukan  kecaman  yang  serius  terhadap negara  yang  puluhan  tahun  dipimpin  junta militer  tersebut.  Namun  meskipun  begitu
Guy Wilson-Roberts “Beyond the Rhetoric: New Zealand  and  Myanmar” in  Anthony  L.  Smith (Ed.), Southeast Asia and New Zealand; a History of  regional  and  bilateral  relations (Institute  of Southeast Asia Studies 2005) p.269. Robert S. Allen and Paul Scott, House to Probe Aid to Burma, Sarasota Herald-Tribune (February 21, 1965)
263 264 264 265 265
263
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
sepertinya  junta  militer  menolak  secara konsisten  untuk  melakukan  setiap  langkah perbaikan yang diusulkan oleh ketiga lembaga, seperti  menyarankan  junta  militer  untuk  dapat membuka  ekonomi  mereka  untuk  investasi, privatisasi  di  sektor  energi,  dam  pemotongan subsidi.
Atas  tindakan  junta  militer  tersebut, IMF  dan  Bank  Dunia  sejak  saat  itu  menutup semua  pinjaman  untuk  junta  militer,  karena mereka  telah  gagal  dalam  memenuhi  standar kebijakan IMF untuk investasi. Setiap bantuan ekonomi  yang  tidak  serius  difokuskan  pada perbaikan-perbaikan  oleh  pemerintahan Myanmar  ini,  sebagian  besar  akan  menjadi investasi yang disia-siakan. Namun lain halnya apabila  perbaikan-perbaikan  makro  ekonomi menjadi  mungkin  terjadi  di  Myanmar,  maka kebijakan  moneter  harus  dapat  dimulai  dari Central  Bank  of  Myanmar dan  dua  bank  yang dikuasai  militer  yang  mengatur  tentang transaksi-transaksi mata uang untuk junta militer (SPDC). Nilai tukar yang disatukan harus dapat ditetapkan, nilai-nilai bunga untuk pinjaman dan uang  tabungan  harus  ditetapkan    ke  kondisi pasar yang nyata, dan juga kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada praktek-praktek moneter internasional  yang  diterima  harus  dapat diperkenalkan.

## Kesimpulan
B e r d a s a r k a n   p a p a r a n   d i   a t a s , keseluruhan  upaya  demokratisasi  yang
dilakukan oleh junta militer di Myanmar, tidak lain  karena  adanya  pengaruh  dari  internal  dan juga  pengaruh  eksternal  yang  begitu  besar. Pengaruh  internal  dimulai  dengan  munculnya krisis  ekonomi  di  Myanmar  yang  telah menyebabkan  masyarakat  hidup  dalam keterbelakangan  sosial  (kemiskinan).  Pada dimensi ini, telah terjadi kegagalan pemerintah dalam  mengatasi  persoalan  kebutuhan mendasar bagi rakyatnya, antara lain kegagalan dalam  mempertahankan  tingkat  kemakmuran rakyat,  yang  pada  akhirnya  Myanmar  masuk kedalam  kategori  negara  terendah  se-Asia Tenggara,  dan  kategori  negara  miskin  tahun 1997  berdasarkan  laporan  UNDP.  Tuntutan- tuntutan terkait krisis ekonomi ini tidak hanya muncul  dari  kelompok  masyarakat  pro demokrasi, namun juga dari lembaga keuangan internasional  dan  negara-negara  lain  yang melakukan  hubungan  perdagangan  dengan Myanmar.
Indikator  selanjutnya  yang  menambah beban  masalah  Myanmar  adalah  semakin menguatnya civil society , partai oposisi, sampai dengan kelompok separatis yang menjadi beban panjang  pemerintahan  Myanmar.  Kelompok masyarakat ini berjuang keras untuk demokrasi dan kenaikan harga, juga menginginkan adanya perubahan yang berarti di dalam negeri seperti halnya perubahan kekuasaan dari junta militer ke  pemerintahan  sipil  yang  lebih  demokratis. Myanmar  terlalu  lama  dikendalilkan  oleh pemerintahan  junta  militer  yang  otoriter  dan sentralistik,  serta  cara-cara  kekerasan  yang dilakukan pemerintahan menyebabkan semakin menguatnya  kelompok  oposisi  dalam melakukan  aksi  pemberontakan,  salah  satunya adalah partai NLD bentukan Aung San Suu Kyi,
267
Priscilla  Clapp, Building  Democracy  in  Burma, United States Institute of  Peace Working  Paper , 24 July 2007, hal  51
Ibid,. 266 267
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
tokoh  moral  demokrasi  di  Myanmar,  yang paling  keras  menyuarakan  demokrasi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Beban masalah pun semakin bertambah ketika  negara-negara  donor  dan  juga  lembaga keuangan  internasional  melakukan  penutupan pinjaman keuangan terhadap Myanmar. Setiap aksi yang dilakukan junta militer terkait dengan pelanggaran demokrasi dan hak azasi manusia, telah memunculkan respon dunia internasional untuk bergerak lebih cepat menekan kekerasan yang  dilakukan  junta  militer.  Indikator kemiskinan  juga    telah  membuat  hubungan dengan  negara-negara  lain  pun  menjadi terhambat, dan memunculkan respon dari dunia internasional  untuk  melakukan  tindakan  yang lebih  keras  terhadap  pemerintahan  Myanmar, salah satunya dengan pemberhentian pinjaman keuangan  dalam  berbagai  sektor  yang  telah disepakati sebelumnya.
Keseluruhan  indikator  demokratisasi tersebut pada akhirnya mendorong merosotnya legitimasi junta militer di kancah perpolitikan. Kepercayaan  masyarakat  dan  juga  dunia internasional  semakin  tidak  ada,  karena kegagalan  junta  militer  dalam  mengelola seluruh  perekonomian  di  dalam  negeri.  Sejak kepemimpinan  U  Nu  sampai  dengan  Ne  Win, kebijakan  yang  diambil  terkait  perekonomian mengalami  kegagalan,  dimana  terbukti pemberontakan  dari  kalangan  masyarakat sosial,  kelompok  oposisi,  sampai  dengan kelompok  separatis  semakin  besar  yang menunjukan  ketidakberpihakan  masyarakat terhadap  pemerintahan.  Begitu  juga  dengan kepemimpinan Than Shwe, gaya kepemimpinan yang  ditunjukan  tetaplah  sama,  yaitu  bersifat otoriter  dan  sentralistik,  juga  sistem  liberalis
yang  diterapkan  tidak  memberikan  pengaruh pada  pembangunan  ekonomi  di  dalam  negeri. Karakteristik  pemerintahan  yang  seperti  inilah yang  memunculkan  kebencian  dari  seluruh masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan krisis  junta  militer  dan  pada  akhirnya  muncul kekhawatiran  tersendiri  dari  diri  junta  militer untuk melakukan demokratisasi.

## Referensi

## Buku dan Jurnal
Alan  Collins.  (2003). Security  and  Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues. Singapore: ISEAS.
Anders Uhlin. (1998). Oposisi   Berserak: Arus Deras  Demokratisasi  Gelombang Ketiga di Indonesia . Bandung:  Mizan.
Anthony L. Smith (Ed.). (2005). Southeast Asia and New Zealand; a History of regional and  bilateral  relations .  Institute  of Southeast Asia Studies . Bertil Lintner. (1999). Burma in Revolt : Opium and  Insurgency  since  1948 .  (Second Edition). Silkworm Books. Bangkok Burma Independence Advocates.(2011). Burma Sanctions Regime: The Half-Full Glass and a Humanitarian Myth . London.
Consultative  Group.  (2007-2013).“ The  EC- Burma/Myanmar Strategy Paper
David  Potter  (Ed.).  (2000). Democratization .
Cambridge:  Open University Press. David  I.  Steinberg.(2010).  “ Burma/Myanmar: What  Everyone  Needs  To  Know ”.
Oxford University Press Denis  D.  Gray.  (1984). Burma,  Asia's  hermit,
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
stays on a neutral course. The Lewiston Journal Donald  M.  Seekins  Japan's  .(1999). “Burma Lovers”  and  The  Military  Regime.
J a p a n   P o l i c y   R e s e a r c h Institute,.Working Paper No.60 Ganganath  Jha.(2011). The  Quest  for Democratization  in  Myanmar .  The Observer London Guillermo  O'Donnell,  et.al.  (eds.).  (1986)
Transition from Authoritarianism Rule: Prospect  for  Democracy .  Vol.  3.  The John Hopkins University Press International  Crisis  Group  (ICG).(2000).
Burma/Myanmar:  How  Strong  is  The Military Regime?, ICG Asia Report No 11 , Bangkok/Brussels.
International Monetary Fund.(2012). Myanmar
2011  Article  IV  Consultation ,  IMF
Country  Report  No.12/104.  Prepared by World Bank Staff.
Kyaw, Yin Hlaing. (2003). “Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Program Party  Government  to  Eradicate Internal  Economic  Impediments ”.
South East Asia Research Keown,  Damien.  (2003).  A Dictionary  of
Buddhism .  Oxford:  Oxford  University
Press
Mohtar Mas'oed.( 2003). Negara, Kapital, dan Demokrasi. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Muhammad AS Hikam. (1999). Demokrasi dan
Civil Society . LP3ES. Jakarta
Priscilla Clapp. (2007). Building Democracy in
Burma. United States Institute of Peace
Working Paper.
Robert  Karr  McKabe.  (1966). Ne  Win's  secret
Burma; “When China Spits we Swim”, Burmese are waiting for 'a leak in the boat” .New  American  Library  New York.
Samuel  P.  Huntington  (Terj.).(1995).
G e l o m b a n g   D e m o k r a t i s a s i Ketiga .Jakarta:  PT  Pustaka  Utama Grafiti.
Shwe Lu Maung. (1989). Burma: Nationalism and  Ideology .  Dhaka:  The  University Press Limited Taylor, Robert. (2009). The State in Myanmar ,
Honolulu:  The  University  of  Hawaii Press

## Artikel Online
Burma  Country  Profile.  Diakses  dari
http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country _profiles/1300003.stm .
C o l o m b o   P l a n   . T e r d a p a t   p a d a
http://www.crwflags.com/fotw/flags/int- cmbo.html
Lina  Gong. Regional  Implications  of  National Reconciliation in Myanmar . NTS Alert M a r c h   2 0 1 2   d i a k s e s   d a r i http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML- N e w s l e t t e r / a l e r t / N T S - a l e r t - m a r- 1201.html
Office of the United States Trade Representative diakses pada http://www.ustr.gov/trade- topics/trade-development/preference- p r o g r a m s / g e n e r a l i z e d - s y s t e m - preference-gsp
Sarasota  Herald-Tribune  (April  30  1981) Asia Development  Bank  Worries  About  Aid Cuts
The  Washington  Post  (September  8  1988).
House Exhorts Burma on Democracy
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar
The Irrawady (January 1 2003). Chronology of
Chinese Burmese Relations
Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar