Bloembergen, Marieke & Eickhoff, Martijn. (2020). The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History . Cambridge: Cambridge University Press. xiv+323. Online ISBN: 9781108614757. Harga: $ 81.57 ( hardcover ).

## Grace Leksana
grace.leksana.fis@um.ac.id
Universitas Negeri Malang, Indonesia
Candi  Singosari  adalah  salah  satu  situs  peninggalan  dari  Kerajaan  Singosari  di  Jawa Timur.  Warisan  kerajaan  klasik  inilah  yang  mendorong  saya  dan  keluarga  untuk mengunjunginya  pada  2012.  Lalu  pada  2017,  kami  berkesempatan  mengunjungi museum Volkenkunde di Leiden, Belanda. Menariknya, objek yang pertama menyambut kami di sayap koleksi Indonesia adalah beberapa arca dari candi Singosari, seperti arca Ganesha, Bhairava, dan Durga yang sedang melawan iblis. Saat itu kami bertanya-tanya, bagaimana objek-objek ini hadir di museum di Belanda, sedangkan situs candi dimana arca-arca ini berasal terletak di Jawa Timur. Jadi siapa yang sebenarnya berhak memiliki objek-objek  peninggalan  ini?  Ketika  itu  kami  menduga  hal  ini  ada  kaitannya  dengan penjajahan Belanda, tetapi kami tidak yakin bagaimana prosesnya. Tiga tahun setelah itu, saya akhirnya memahami apa yang terjadi dengan objek-objek Candi Singosari melalui buku luar biasa yang ditulis oleh Marieke Bloembergen dan Martijn Eickhoff – The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History .
Jawaban atas kebingungan kami tentang Candi  Singosari muncul di bab 1 buku tersebut. Nicolaus Engelhard, seorang Gubernur Jawa, mengunjungi Candi Singosari pada 1804  lalu  mengambil  enam  arca  besar  dari  dalam  Candi  untuk  ditempatkan  di  kebun rumah peristirahatannya, De Vrijheid , di Semarang. Sekitar 1810an, tiga arca tersebut tiba di Belanda. Perjalanan arca-arca Singosari mencerminkan pendekatan utama dari buku tersebut,  yaitu  “pendekatan  mobilitas  dari  sejarah  kultural  politik  arkeologi  dan pembentukan warisan di Asia, melalui berbagai kasus di masa kolonial dan pasca kolonial Indonesia”  (hal.  3). Kedua  pengarang  melihat  warisan  atau  peninggalan  masa  lalu ( heritage ) sebagai fenomena multi situs yang melibatkan (namun tidak terbatas pada) kepentingan  negara  dan  lembaga  pengurus  peninggalan  masa  lalu,  sekaligus  berbagai individu  dan  kelompok  di  tingkat  lokal,  para  elit,  turis,  artis,  akademisi,  penjelajah, termasuk  perspektif  arkeologi  yang  berpusat  pada  negara,  asosiasi  kultural transnasional,  dan  juga  politik  global.  Bagi  pengarang,  pendekatan  ini  mampu memperlihatkan variasi dan hirarki yang dinamis dari ‘warisan atau peninggalan masa lalu’, bagaimana warisan tersebut diartikan, sekaligus mengeksklusi sekelompok orang dalam waktu tertentu.
Accepted: 5 th May 2021 Published: 30 th June 2021
Permalink/DOI: 10.17977/um020v15i12021p195
Menariknya lagi, Bloembergen & Eickhoff juga menekankan bahwa budaya juga politis, sehingga keterkaitan antara warisan dan  kekerasan, serta dimensi politik dan agama dalam  pembentukan  warisan  menjadi  hal  yang  penting.  Menurut  pengarang, pembentukan  warisan  ( heritage  formation )  muncul  ketika  orang-orang  secara  sadar mulai  mengaitkan  ‘peninggalan  masa  lalu’  sebagai  sesuatu  yang  berharga  untuk dilestarikan  hingga  masa  mendatang  (hal  4).  Dan  untuk  mempertahankan  klaim atas masa lalu ini, kekerasan seringkali menjadi salah satu mekanismenya.
Melalui  situs-situs  peninggalan  yang  terkenal  dan  ikonik  di  Indonesia,  para pengarang  mengembangkan  argument  mereka  tentang  pembentukan  warisan  dan kekerasan. Kasus Candi Singosari mengilustrasikan konstruksi warisan, tetapi sekaligus kebisuan tentang masa lalu kolonial yang penuh kekerasan. Baik museum Volkenkunde di Leiden maupun Candi Singosari di Jawa Timur, tidak memperlihatkan ingatan kolonial dalam  pameran  mereka.  Kedua  situs  ini  menghilangkan  kekerasan  dan keterhubungannya dengan debat-debat pasca kolonial di masa kini.
Di  saat  yang  bersamaan,  warisan-warisan  ikonik  tersebut  tidak  hanya membisukan  kekerasan,  tapi  mereka  juga  digunakan  untuk  melegitimasi  rezim  yang dibangun  setelah  perang  dan  kekerasan.  Dalam  buku  teks  sejarah  Indonesia  saat  ini, Majapahit, kerajaan terakhir Hindu-Budha di Jawa Timur, ditampilkan sebagai prototipe negara  Indonesia  yang  agung  dan  bersatu.  Konstruksi  ini  telah  muncul  sejak  jaman kolonial, di mana Maclaine Pont, seorang arsitek yang mendapat pendidikan Belanda, bersama  dengan  Kromodjojo,  seorang  bupati  Mojokerto,  mempelajari  peninggalan Kerajaan  Majapahit  di  Trowulan  (Bab  4).  Kolaborasi  mereka  melahirkan  sebuah deskripsi perencanaan kota dengan gaya yang diwarnai oleh kesatuan dan modernitas. Pont kemudian menyampaikan sebuah panggilan kepada pemerinta han colonial “untuk mengambil alih peran konsolidasi dan pemersatu yang sebelumnya dimainkan oleh raja terakhir Majapahit” (hal. 140).
Konstruksi inilah yang kemudian diteruskan oleh para figur nasionalis di awal masa  Kemerdekaan.  Misalnya  saja  Muhammad  Yamin  yang  memvisualisasikan  dan menulis biografi Gajah Mada pada 1945. Bukunya didasarkan pada penemuan sebuah kepala terakota yang diduga sebagai Gajah Mada dan berbagi sumber tertulis tentang penemuan tersebut. Lagipula, sebuah negara yang baru merdeka memerlukan sentuhan imajinasi  tentang  keagungan  masa  pra-kolonialnya.  Imajinasi  yang  sama  juga dipertahankan  dan  direinterpretasikan  oleh  kesatuan  militer  Jawa  Timur,  setelah operasi  berdarah  anti  komunis  di  1965.  Epilog  buku  Bloembergen  &  Eickhoff memperlihatkan bagaimana militer menyatukan kisah keagungan kerajaan abad ke-13 tersebut dengan rezim Orde Baru pada 1966-1998 dengan membangun Pendopo Agung di  depan  Museum  Majapahit  di  Trowulan.  Pendopo  ini  berfungsi  sebagai  pengingat kepada  para  pengunjung  tentang  kekuaatan  militer  dan  legitimasi  rezim  yang  baru berdiri. Singkatnya, kasus Majapahit menunjukkan kontinuitas legitimasi kekerasan di bawah negara yang berubah.
Kebisuan  dan  legitimasi  bukanlah  satu-satunya  interseksi  antara  warisan  dan kekerasan.  Kedua  pengarang  juga  mendiskusikan  bagaimana  pembentukan  warisan juga memicu marjinalisasi komunitas Tionghoa Indonesia dalam historiografi Indonesia. Misalnya saja, penemuan guci Cina yang diduga dibawa melalui jalur perdagangan dari negeri Cina ke Halmahera pada abad ke 15, menjadi milik Museum Batavia pada 1937
melalui tangan Orsoy de Flines, seorang kolektor dan pejabat museum (Bab 6). Ketika museum  tersebut  berubah  menjadi  museum  Pusat  Jakarta,  keramik-keramik  Cina tersebut hanya dikategorikan sebagai keramik asing yang ditemukan di tanah Indonesia. Koleksi tersebut tampaknya hanya berfungsi sebagai penghubung berbagai kebudayaan arkeologis historis yang berbeda-beda yang ditemukan di tanah air, namun sekaligus mengabaikan  keterkaitan  antara  jaringan  perdagangan  Tionghoa,  migrasi,  dan menetapnya masyarakat Tionghoa di Indonesia (hal. 230).
Kasus  lainnya  yang  menunjukkan  interseksi  antara  warisan  dan  kekerasan dipresentasikan  melalui  kisah  Masjid  Agung  Demak  (Bab  2).  Dalam  kasus  ini, pembentukan  warisan  dimaksudkan  untuk  mencegah  aksi  kekerasan  lanjutan.  Lebih tepatnya, untuk menghindari protes dari komunitas Islam terhadap pemerintah colonial jika masjid mereka runtuh. Pencegahan terhadap pemberontakan menjadi kepentingan negara,  sehingga  rekonstruksi  Masjid  Agung,  bersama  dengan  kelompok-kelompok lokal di Jawa dan Madura menjadi proyek rekonstruksi warisan pertama yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada 1800an.
Bagi saya, hal yang paling menarik adalah argumen dan standpoint pengarang yang  muncul  di  setiap  babnya.  Pembentukan  warisan  ( heritage  formation )  tidaklah melulu tentang negara, karena ada banyak sekali aktor yang terlibat di dalam dan di luar suatu negara. Misalnya saja kunjungan Raja Culalongkorn dari Siam ke Borobudur pada 1896,  dimana  ia  menerima  hadiah  empat  patung  Budha  dari  pemerintah  kolonial. Borobudur,  bagi  raja, menjadi  elemen  penting  dari  produksi  pengetahuan  peradaban Budhis  dan  simbol kejayaan  Siam,  sebagai  bagian  jaringan  inter-Asia.  Contoh  lainnya adalah  situs  Majapahit.  Meskipun  pemerintah  colonial  memulai  penemuan  dan preservasinya, para elit lokal dan penjaga ( caretakers ) juga berperan dalam eksplorasi dan konstruksi narasi tentang Majapahit. Di sisi lain, pare elit tersebut menggunakan pengetahuan arekologinya untuk melegitimasi posisi mereka, misalnya klaim seorang bupati sebagai keturunan raja terakhir Majapahit.
Argumen  penting dari kedua  pengarang ini  merupakan  sebuah panggilan  bagi para akademisi dan praktisi warisan untuk keluar dari dikotomi negara versus rakyat, dan  mulai  berpikir  kritis  tentang  interaksi,  perubahan,  dan  re-interpretasi  di  balik pembentukan warisan. Argument non-dikotomis inilah yang membedakan pendekatan kedua pengarang dengan pendekatan dekolonial seperti Farish Noor (lihat poin tentang perdebatan  ini  dalam  kasus  Raffles  di  halaman  35).  Terakhir,  buku  ini  memberikan banyak  ide  dan  pemahaman  baru  tentang  pembentukan  warisan,  sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang harapannya bisa kita jawab bersama.