## KAJIAN STUDI KRITIS IMPLIKASI SLOGAN PAJAK
“BANGGA BAYAR PAJAK”
Bambang Haryadi 1* , Lailatuz Zahra 2
1,2 Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia Article’s Information ABSTRACT DOI: 10.32812/jibeka.v16i1.191 ISSN:
0126-1258
ISSN-E: 2620-875X
CORRESPONDENCE* : bambang.haryadi@trunojoyo.
ac. id The  purpose  of  this  study  was  to  test  the  level  of  knowledge  and understanding of taxpayers about tax slogans "proud to pay taxes." The  type  of  research  is  a  descriptive  qualitative  method  using  a critical approach. The place chosen in this study was KPP Pratama
Pamekasan.  The  results  showed  that  (1)  socialization  by  KPP Pratama Pamekasan was still lacking, so the community did not know and understand what he wanted in the slogan. (2) The slogan is still interpreted  and  is  inappropriate.  The  taxpayer  still  considers  the slogan to remind the awareness to pay taxes. Not yet at the stage of pride for taxpayers after paying taxes; (3) Great hope of the slogan that  the  community  is  more  proud  of  the  government  can  manage professionally and accountable tax revenues.
Keywords: Tax, Slogan, Proud to Pay Taxes

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman  wajib  pajak  tentang  slogan  pajak  “bangga  membayar pajak”.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kritis.  Tempat  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  KPP  Pratama  Pamekasan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh KPP Pratama Pamekasan masih kurang, sehingga masyarakat tidak mengetahui  dan memahami  apa  yang  diinginkan  dalam  semboyan tersebut. (2) Slogan tersebut masih dimaknai dan kurang tepat. Wajib pajak  masih  mempertimbangkan  slogan  untuk  mengingatkan kesadaran  membayar  pajak.  belum  pada  tahap  kebanggaan  bagi wajib  pajak  setelah  membayar  pajak;  (3)  Harapan  besar  dari semboyan  agar  masyarakat  semakin  bangga  terhadap  pemerintah dapat  mengelola  penerimaan  pajak  secara  profesional  dan akuntabel .
Kata Kunci: Pajak, Slogan, Bangga Bayar Pajak

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  memiliki  perencanaan  pembangunan  diseluruh aspek  kehidupan  rakyat.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  perencanaan  pembangunan, meliputi  perencanaan  jangka  menengah  dan  perencanaan  jangka  panjang  (Sari,  2019). Negara  membutuhkan  sumber  dana  untuk  merealisasikan  pembangunan.  Salah  satu sumber dana dan pemasukan negara yang berasal dari pajak dan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang kurang lebih 80%.

## Tabel 1 Penerimaan Negara Indonesia
Sumber Penerimaan 2015 2016 2017 2018 2019 Penerimaan Perpajakan 1.240,4 T 1.285,0 T 1.472,7 T 1.618,1 T 1.786,4 T Penerimaan Bukan Pajak 255,6 T 262,0 T 260,2 T 275,4 T 378,3 T
Sumber : Kemenkeu. 2019
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara  saat  ini  cukup  besar,  dapat  dilihat  dari  perkembangan  terakhir  pada  tahun  2019 yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp1.786,4 Triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 Triliun (www.kemenkeu.go.id). Ini menunjukkan pendapatan negara dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Indonesia  menganut  sistem  perpajakan  self  assesment  system  yang  memberikan  wajib pajak  kepercayaan  sepenuhnya  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  terutangnya  dan  dituntut  peran  aktif  langsung  dari masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban  agar  tetap  menunjang  jalannya  roda pemerintahan. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya self assesment system yang akan berdampak pada penurunan pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).
Selain  perlunya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  pemerintah  juga  perlu meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  mengenai  sistem  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  khususnya  mengenai  bagaimana  caranya  menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya  adalah  dengan  mengadakan  sosialisasi  atau  penyuluhan  perpajakan  bagi masyarakat.  Apalagi  dengan  perubahan  sistem  menjadi  e-system.  Yang  awalnya melakukan  pelaporan  secara  manual,  sekarang  dengan  kecanggihan  tekhnologi  diganti dengan  sistem  elektronik.  Maka  dibutuhkan  sosialisasi  mengenai  perubahan  sistem tersebut.  Apabila  masyarakat  kurang  memahami  mengenai  pengetahuan  tersebut  ini menyebabkan  mereka  tidak  memahami  bagaimana  caranya  melaksanakan  kewajiban
perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada kepatuhan perpajakannya.
Salah satu cara yang tepat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan melalui  Sosialisasi  Perpajakan.  DJP  telah  banyak  melakukan  sosialisasi  tersebut,  dan dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  dan  juga  bentuk  seperti  dengan  melakukan seminar  atau  acara  diskusi  masalah  pajak,  mengadakan  kelas  pajak,  sosialisasi  secara tatap muka langsung, iklan layanan masyarakat di televisi, radio, maupun di media cetak dan  internet,  workshop,  sosialisasi  dalam  car  free  day,  sosialisasi  pada  website www.pajak.go.id,  bahkan  sosial  media  telah  digunakan  sebagai  tempat  sosialisasi perpajakan terbarukan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DDTCNews, 2017). Sehingga dari adanya sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan tersebut, diharapkan akan memberikan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan lebih paham akan arti penting pajak bagi pembangunan Negara Indonesia.
Akan  tetapi,  fenomena  yang  berkembang  beberapa  tahun  ke  belakang  cenderung berlawanan  dari  apa  yang  seharusnya.  Beberapa  permasalahan  muncul,  diantaranya masyarakat  yang  enggan  mematuhi  kewajibannya  sehingga  pendapatan  pajak  yang disalahgunakan oleh oknum. Kasus yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu yang lalu tentang penyelewengan uang pajak tentunya berimbas terhadap citra kantor pajak itu sendiri.  Sebagai  sebuah  instansi  pemerintah,  yang  publik  eksternalnya  adalah  rakyat, tentunya diperlukan kepercayaan yang tinggi dari kedua belah pihak. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dengan mudah, terlebih setelah kepercayaan tersebut mulai luntur. Di sini tentunya, diperlukan peranan humas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat agar citra positif dapat kembali dibentuk
Untuk hal tersebut, Direktoral Jenderal Pajak tentunya harus memiliki strategi serta program baru  yang  terus  berkembang  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  ada. Yang paling sederhana adalah dengan membuat slogan baru yang dapat menarik minat, perhatian serta simpati rakyat. Sebuah slogan, meskipun terkesan sederhana dan simple tetapi  pada  kenyataannya  tidaklah  demikian.  Setiap  slogan  yang  dibuat  tentu  memiliki makna  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Terlebih,  slogan-slogan  itu  dibuat  oleh  sebuah instansi  pemerintah.  Slogan  bisa  dijadikan  sebagai  alat  untuk  membentuk  maupun memperbaiki citra sehingga menimbulkan image baru yang lebih baik tentunya.
Jika  diamati.  Slogan  mengenai  pajak  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan,  hal tersebut  merupakan  hal  yang  wajar  mengingat  masyarakat  juga  terus  berkembang. Masyarakat  setidaknya  pernah  mendengar  dan  membaca  slogan  seper ti  “Hari  Gini  Ga
Punya NPWP? Apa Kata Dunia?” atau “Orang Bijak Bayar Pajak” atau “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” serta yang terakhir  yang baru daja diluncurkan tahun 2012 lalu, yaitu “Bangga Bayar Pajak”. Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan antara dua slogan awal  dengan  dua  slogan  yang  terakhir.  Dua  slogan  terdahulu  lebih  bertujuan  untuk menyadarkan  masyarakat  akan  kewajibannya  terhadap  negara.  Pada  slogan  ketiga, meskipun tetap menuntut kesadaran masyarakat, tetapi ditambah dengan kata-k ata “Awasi Penggunaannya”  yang  mengisyaratkan  bahwa  instansi  terakhir  menyadari  bahwa masyarakat  pun  perlu  dilibatkan  dengan  pengawasan  penggunaan  pajak,  tidak  hanya terhenti sampai pelunasan kewajiban
Efektivitas  slogan  akan  berbentuk  ketika  slogan  berhasil  menggiring  pengetahuan masyarakat,  sikap,  dan  pandangan  mengenai  pajak  yang  diharapkan  membentuk kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Untuk itulah sosialisasi yang dilakukan oleh DJP  sangat  penting  agar  masyarakat  sadar  dan  memahami  pentingnya  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak  orang  pribadi  dan  badan  tentang  slogan  pajak  “Bangga  Bayar  Pajak.”  Tujuan berikutnya  adalah  menilai  apakah  levelkesadaran  wajib  pajak  dan  badan  sudah  pada tingkat bangga dalam melaksanakan kewajiban meaporkan dan membayar pajaknya.

## Kajian Pustaka

## Pajak dan Fungsinya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep pajak adalah salah satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  bangsa  atau  negara  dalam  hal  pembiayaan pembangunan  adalah  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  Pajak digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama. Kemudian pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi  penerimaan  dimaksudkan  bahwa  pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Sedangkan  fungsi mengatur  dimaksudkan  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di bidang sosial ekonomi (Handayani, 2017).

## Pemahaman Pajak
Sistem self assesment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang  aktif  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sesuai  dengan  sistem  self assesment  yang  dianut  di  Indonesia,  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  sepenuhnya  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus  dibayarnya.  Kewajiban  perpajakan  tersebut  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
Rohman  dan  purnadtya  (2015)  memberikan  penjelasan  bahwa  pemahaman  serta pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikan  pengetahuan-pengetahuan  tersebut  untuk membayar pajak yang ada. Dimana yang dimaksud mengerti dan paham adalah wajib pajak atau  non  wajib  pajak  yang memahami  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Indikator- indikator  itulah  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam  menganalisa  setiap  informasi  yang diperoleh,  apakah  telah  sesuai  dengan  prinsip  atau  indikator  tersebut,  dimana  sebagian besar telah pula mengarah pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Setidaknya,  secara  garis  besar,  konsep  tersebut  yang  menjadi  dasar  utama  dalam menganalisa informasi kunci yang didapatkan dalam penelitian ini, pemahaman akan hak dan  kewajiban  perpajakan  mereka,  sampai  sejauh  mana  dampaknya  menghasilkan pemahaman tersebut.
Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  akan  terlaksana  dengan  baik  jika  didukung  dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Penggunaan variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan  didukung  dengan  hasil  penelitian  Nugroho (2012)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan pemahaman wajib pajak dalam pemahaman serta pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk membayar pajak yang ada.

## Slogan Pajak
Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak”. Slogan tersebut memiliki makna yang mendalam yang tujuan adanya slogan pajak “Bangga Bayar Pajak” mencerminkan sebuah keinginan dari DJP  agar  masyarakat  yang  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bisa  bangga terhadap apa yang telah dilakukan dalam hal ini membayar pajak. Jadi, wajib pajak tidak menganggap  hal  tersebut  sebagai  beban  dan  keterpaksaan  belaka  demi  memenuhi kewajiban sebagai warga negara khususnya sebagai wajib pajak, melainkan akan timbul kepuasan  setelah  melakukannya.  Namun,  kebanggaan  tidak  dapat  muncul  dalam  diri seseorang begitu saja. Dibutuhkan usaha dan timbal balik yang sesuai dari instansi terkait (DJP). Pembuatan slogan ini merupakan suatu langkah awal yang tepat untuk menyadari pentingnya  pajak  bagi  dirinya  sendiri  maupun  keberlangsungan  hidup  masyarakat Indonesia.
Bangga  Bayar  Pajak  harapannya,  DJP  bisa  mengedukasi  masyarakat  Indonesia, mengubah mindset dari apatis menjadi masyarakat yang sadar arti pajak untuk negara kita, lebih 80% APBN kita dari pajak, kemudian setelah “ sadar ”, naik level lagi, mereka akan dengan  rela  hati/  ikhlas  bayar  pajak,  untuk  menyumbang  kontribusi  negara,  jadi  “  tidak terpaksa “ lagi. Pernah tau kartu Indonesia Pintar ? Kartu sembako? Kartu Prakerja ? itu adalah kartu untuk “penerima“ bantuan sedangkan dengan mempunyai kartu NPWP, kita menjadi “pemberi“ bantuan, tidak hanya menerima, tapi kita yang memberi untuk negara. Itulah  kenapa  ketika  kita  mempunyai  NPWP,  bayar  pajak,  kita  sepatutnya  bangga.  Jadi, tugas  DJP  adalah  mengubah  mindset  masyarakat  Indonesia  menjadi  level –  level  tadi, dengan apa? Edukasi. Direktoral Jenderal Pajak (DJP) memiliki program Inklusi Kesadaran Pajak. Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Selaku pihak yang membidangi pendidikan.
Visi  program  ini  sejalan  dengan  program  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  yang dicanangkan  oleh  Kemendikbud.  PPK  merupakan  wujud  dari  implementasi  Nawacita  8, yaitu  Revolusi  Karakter  Bangsa  sebagai  pondasi  dan  roh  utama  pendidikan.  Dalam program ini, DJP menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur pada Agustus 2017 di 2.000 institusi sekolah, yang diikuti 110.000 siswa SD sampai mahasiswa. Program ini berjalan sesuai dengan harapan, meski penyampaian materi hanya sekitar 1 jam, para siswa tetap antusias mengikutinya.
Melalui program tersebut, para siswa diberikan materi edukasi sadar pajak sesuai dengan porsinya.  Kepada  siswa  SD  disampaikan  nilai-nilai  berbagi  dan  gotong-royong,  kepada siswa SMP disampaikan nilai-nilai pajak sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga  negara.  Adapun,  kepada  siswa  SMA  disampaikan  nilai-nilai  pajak  sebagai  tulang
punggung pembangunan. Yang terakhir kepada mahasiswa perguruan tinggi, disampaikan materi pajak sebagai perwujudan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan  keamanan.  Selain  Pajak  Bertutur,  DJP  juga  pernah  menggelar  kegaiatan  sejenis seperti  High  School  Tax  Road  Show,  High  School  Tax  Competition,  dan  Tax  Goes  to Campus. Semua kegiatan ini memunculkan semangat yang berkesan bagi kalangan pelajar mahasiswa dalam menanamkan kesadaran pajak sejak dini.

## Metode
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif  deskriptif dengan menggunakan pendekatan kritis. peneliti memilih menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan kasus yang memerlukan penggunaan pengamatan  dan  bukan  menggunakan  model  pengangkaan,  kedua  dengan  penelitian kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan  kenyataan,  dan  yang  ketiga  adalah adanya  kedekatan  hubungan  emosional  antara  peneliti  dan  responden  sehingga  akan menghasilkan  suatu  data  yang  mendalam  (Herlambang,  2018)  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis, teori kritis  merupakan teori-teori yang secara terbuka mendukung nilai-nilai tertentu dan menggunakan nilai-nilai ini untuk menafsirkan peran sosial media massa (Baran dan Davis, 2010:252).
Tempat yang dipilih dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Pamekasan dan Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  di  Kabupaten  Pamekasan.  Dalam  penelitian kualitatif,  penentuan  sumber  data  masih  bersifat  sementara  ,  dan  akan  berkembang kemudian setelah peneliti di  lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipillih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti,  sehingga  mampu  “  membukakan  pintu  “  kemana  saja  peneliti  akan  melakukan pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskripsi,  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Sugiyono  adalah  metode  kualitatif  untuk  mendapatkan  data  yang mendalam.  Oleh  karena  itu,  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  yakni  proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data-data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara yang tentunya berkaitan dengan Slogan Pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  selanjutnya  penarikan  kesimpulan  merupakan  hasil  dari proses  penelitian  yang  akan  menjawab  fokus  dari  penelitian  berdasarkan  analisis  data dimana simpulan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  objek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini peneliti menarik kesimpulan dan mengkritisi data yang diperoleh dari objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Sosialisasi Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” Oleh KPP.
Untuk  memahami  sebuah  pernyataan  tentu  diperlukan  pengenalan  terlebih  dahulu tentang  pernyataan  tersebut.  Harapannya  tentu  agar  supaya  pernyataan  tersebut dikenal,  memasyarakat  dan  dan  dipahami  makna  yang  terkandung  dibaliknya.  Begitu pula dengan slogan-slogan pajak yang disampaikan oleh KPP tentu perlu disosialisaikan secara lebih intens agar dapat dikenal dan dipahami maksud dan tujuannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  informan  KPP  Pratama  tentang  pelaksanaan sosialisasi  langsung  slogan  pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  oleh  pihak  KPP  Pratama Pamekasan kepada wajib pajak, menunjukkan hasil sebagai berikut:
“ Saya belum pernah mendengar sebelumnya, ya saya hanya melihat saja saat mau minta  NPWP    dikantor  pajak.  Kalau  sosialisasi  dari  KPP  saya  tidak  pernah  dan sepertinya belum pernah ada sosialisasi langsung ke masyarakat. “
“  Untuk  memahami  sayapun  juga  tidak  tahu  maksudnya.  Makna  dari  Slogan  Pajak ‘Bangga  Bayar  Pajak’  belum  paham  sepenuhnya  hanya  sekedar  tau  saja  kalauada slogan. (Wawancara Mochtar). “
Pada kesempatan yang lain tentang kurangnya sosialisasi tentang slogan pajak tersebut juga diungkapkan oleh informan Riski Daniar, yang mneyatakan:
“ Saya hanya melihat Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak”” dari iklan TV saja. Di jalan- jalan  kota  Pamekasan  saya  belum  lihat.  Sosialisasi  langsung  belum  pernah  ada  dari KPP Pratama Pamekasan termasuk juga ke sekolah- sekolah tempat saya bekerja”. “
Hal senada juga dikemukakan oleh beberapa informan berikut ini yang pada prinsipnya menilai kalau belum adasosilasasi dari pihak KPP:
“Belum pernah, di kantor juga tidak ada petugas pajak sosialisasi tentang perpajakan. Jadi,  saya  belum  pernah  mengikuti  sosialisasi  tentang  perpajakan  apalagi  tentang makna Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak”. Saya Cuma mengetahui slogan tersebut di iklan tv dan melihat baliho di jalan, dan saya kira cuman ajakan buat taat bayar pajak saja. (Wawancara Salasi). “
“ Saya mengetahui Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” dari iklan kantor pajak dan WEB. Belum  pernah  ada  sosialisasi  mengenai  slogan  ini  ke  kantor  PLN”.  (Wawancara Rachmad Bagus Wibowo). “
Sosialisasi  Kantor  Pajak  Pratama  Pamekasan  kepada  masyarakat  atau  Wajib  Pajak tentang  makna  Slogan  Pajak  belum  optimal,  dari  studi  lapangan  yang  dilakukan kurangnya  sosialisasi  dari  Kantor  Pajak  Pratama  Pamekasan  mengenai  makna  dan tujuan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” kepada masyarakat atau Wajib Pajak Orang Pribadi  atau  Badan  sehingga  Wajib  Pajak  hanya  bisa  melihat  slogannya  saja  tanpa mengetahui maknanya dan Wajib Pajak hanya menafsirkan sendiri.
Tidak efektifnya sosialisasi tentang perpajakan dan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” ke  masyarakat  mengakibatkan  tidak  tersampainya  pesan  dan  informasi  pada masyarakat.  Sehingga  masyarakat  hanya  menafsirkan  sendiri  dan  berdampak  pada cara pandang masyarakat terhadap pelayanan KPP Pratama Pamekasan.
Kurangnya sosialisasi  tentang makna dan tujuan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” mengakibatkan  kurang  pahamnya  Wajib  Pajak  mengenai  tujuan  dari  Slogan  Pajak “Bangga Bayar Pajak”. Wajib Pajak hanya sekedar mengetahui slogan tersebut di baliho dan  iklan.  Sehingga  mengakibatkan  tidak  tersampainya  pesan  dan  makna sesungguhnya dari Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” kepada masyarakat.
Padahal  Dalam  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  No.  SE  98/PJ/2011  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktoral Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  kewajiban  perpajakannya  harus terus  dilakukan  karena  beberapa  alasan  antara  lain  (1)  Program  ekstensifikasi  yang terus menerus dilakukan Direktoral Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan (2) Tingkat kepatuhan wajib pajak  terdaftar  masih  memiliki  ruang  yang  besar  untuk  ditingkatkan  (3)    Upaya  untuk meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  dan  meningkatkan  besarnya  tax  ratio  (4) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.
Dalam  rangka  mencapai  tujuannya,  maka  kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan  sosialisasi  bagi  wajib  pajak  baru,  dan  kegiatan  sosialisasi  bagia  wajib  pajak terdaftar.  Kegiatan  sosialisasi  bagi  calon  wajib  pajak  bertujuan  untuk  membangun awareness  tentang  pentingnya  pajak  serta  menjaring  wajib  pajak  baru.  Kegiatan sosialisasi  bagi  wajib  pajak  baru  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kepatuhan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  khususnya  bagi  mereka  yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama
kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh
Kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  perpajakan  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara sebagai  berikut  :  (1)  Sosialisasi  Langsung  dengan menagadakan  kegiatan  sosialisasi perpajakan  dengan  berinteraksi  langsung  dengan  wajib  pajak  atau calon  wajib  pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain e arly tax education, tax goes to school / tax goes to campus , PerlombaaN Perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato  perpajakan,  artikel),  sarasehan/tax  gathering,  kelas  pajak,/  klinik  pajak, seminar/diskusi,  dan  workshop/bimbingan  teknis.  (2)  Sosialisasi  tidak  langsung  yaitu kegiatan  sosialisasi  perpajakan  kepada  masyarakat  dengan  tidak  atau  sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain  sosialisasi  melauli  radio/  televisi,  penyebaran  buku/  booklet/  leaflet  perpajakan. Bentuk-bentuk  sosialisasi  tidak  langsung  dapat  dibedakan  berdasarkan  medianya. Dengan  media  elektronik  depat  berupa  talkshow  TV,  built-in  program,  dan  talkshow radio,  akun  sosial  media  (FB,  Instagram,  Youtube).  Sedangkan  dengan  media  cetak (koran/majalah  tabloid/  buku)  dapat  berupa  suplemen,  advertorial  (booklet/  leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penelitian majalah/ buku/ alat  peraga  penyuluhan  (termasuk  komik  pajak).  Selain  itu,  kegiatan-kegiatan  seperti pembuatan  iklan  layanan  masyarakat,  pemasangan  spanduk/  banner/  billboard  dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling  dan  konsultasi  perpajakan  merupakan  kegiatan  yang  penting  untuk  dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

## 2. Pemahaman Makna Slogan “Bangga Bayar Pajak”.
Penyampaian slogan-slogan pajak oleh KPP tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pasti akan ada yang diharapkan dengan mengangkat tema-tema tertentu dalam slogan tersebut.  Sejauh  mana  masyarakat  memahami  slogan  tersebut  dan  terimplementasi dalam sikap dan perbuatan wajib pajak tentu sangat bergantung pula dari upaya-upaya awal yang dilakukan oleh KPP kepada masyarakat.
Jikalah  masayarakat  memahami  tentang  hakekat  slogan  tersebut  dan  juga  dalam implementasi dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya menunjukkan hakekat yang ada dalam slogan tersebut maka bisa diyakini bahwa slogan tersebut telah dipahami. Namun sebaliknya jika belum terimplementasi dalam prakteknya maka slogan tersebut hanya  sekedar  slogan  namun  belum  menjadi  nagian  dalam  gaya  hidup  masayarakt dalam perpajakan.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  berbagai  informan  yang  bertujuan  untuk  menilai pemahaman mereka tentng tujuan dan makna slogan pajak “Bangga Membayar Pajak”:
“ Saya tidak terlalu paham juga dengan pajak, Cuma saya memahami pajak diambil dari rakyat untuk kepentingan rakyat. “
“ Apalagi makna sesungguhnya slogan pajaknya tambah tidak ngerti saya. Nggak terlalu paham,  cuman  saya  membuat  penafsiran  sendiri  tentang  itu,  yaitu  pemerintah  ingin menyadarkan masyarakat membayar pajak. (Wawancara Salasi) ”
Informan lain bernama Riski Danial menyatakan hal serupa tentang peahamannya akan slogan pajak “Bangga Membayar Pajak yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Republik Indonesia.
“ Kalau saya karena guru ya paham arti dan maknanya.  Dengan kita membayar pajak bisa mendatangkan rasa bangga karena sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk  tujuan  mulia  yaitu  tercapainya  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kemajuan bangsa. “
“ Kalau masalah saya bangga atau tidak saya belum merasakan sih. Saya bayar bayar masih sebatas kewajiban  dan belum ada rasa bangga. Mungkin nanti ya kalau sudah lama  paling  ya  bisa  juga.  Pokoknya  saya  bisa  bayar ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan negara. “
“  Sebagai    rakyat  akan  lebih  bangga  lagi  ketika  uang  rakyat  tidak  dikorupsi,  justru perilaku birokrasi dan pejabat negara yang harus bisa memberi contoh, tauladan dengan cara melaksanakan roda pemerintahan secara jujur dan profesional. Bayar pajak untuk pembangunan negara, untuk rakyat juga, jadi rakyat juga akhirnya yang akan merasakan manfaatnya. Jangan sampai dikorupsi sehingga terjadilah krisis kepercayaan terhadap negara. “
Nampak sekali dari pernyataan-pernyataan informan bahwa slogan yang disampaikan oleh  DJP  meskipun  sudah  mulai  dikenal  namun  ternyata  belum  bisa  menyentuh perasaan dan kesadaran mereka untuk melaporkan dan membayar pajak. Terlebih lagi sampai pada memiliki rasa bangga karena telah membayar pajak.
Hal  ini  diperkuat  kembali  oleh  beberapa  informan  lainnya  yang  ditanyakan  tentang pemahaman dan muncul tidaknya rasa bangga dalam melaporkan atau membayar pajak tahunan yang sudah dilakukannya.
“ Saya ndak ngerti sama sekali tentang pajak apalgi slogan itu. Pokoknya saya disuruh bayar ya pajak, takut dii denda. Saya hanya sekedar tahu saja kalau ada slogan-slogan pajak dimana-mana. “
“ Bangga juga sih meskipun saya kadang merasa berat dan terpaksa bayar pajaknya maaf  ya.bangganya  karena  saya  sudah  ikut  nyumbang  ke  pemerintah.  (Wawancara Mochtar) “
“ Saya selalu tepat waktu kalau laporan dan bayar pajak.  Niat saya bantu pemerintah untuk  biaya  pembangunan.  Kalau  memahami  artinya  slogan  itu  ya  sedikit-dikit pahamlah. “
“ Kan artinya agar kita taat bayar pajak agar pembangunan bisa lancar dan maju terus. Saya sih biasa-biasa saja belum ada rasa bangga. Saya masih sedikit bayar pajaknya makanya belum bangga. “
Saya hanya merasa lega setelah membayar pajak. Karena sudah tidak memiliki hutang kepada  negara.  Dengan  membayar  pajak  barguna  untuk  negara,  bisa  membantu membangun  apalagi  sekarang  terjadi  wabah  COVID  19  tentunya  negara  sangat membutuhkan banyak dana agar bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID 19 (Wawancara Endang Agustantini).
“  Secara  arti  saya  paham  maksudnya,  biar  kita  disuruh  tepat  waktu  bayar  pajak  ke pemerintah. Tapi saya belum bayar pajak ke pemerintah meski saya punya usaha kecil- kecilan. Kayaknya belum mampu saya bayar pajaknya” (Wawancara Rachmad Bagus Wibowo). “
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa pemahaman  wajib  pajak  tentang  makna  slogan  pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  masih belum sepenuhnya memahami secara konsep. Wajib Pajak hanya menafsirkan sendiri tentang pemahaman makna slogan pajak “Bangga Bayar Pajak” tersebut. Wajib Pajak hanya  menafsirkan  Perpajakan  sebagai  kewajiban  yang  diambil  dari  rakyat  untuk kepentingan  rakyat.  Sedangkan  Makna  Slogan  Pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  yaitu dengan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” pemerintah ingin menyadarkan masyarakat dan membuat masyarakat bangga membayar pajak
Padahal  mengenai  pengertian  pajak  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1, menyatakan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Slogan  Pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  menurut  Bapak.  Frastya  (Pelaksana  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pamekasan) yang Tujuan adanya slogan Bangga Bayar Pajak mencerminkan sebuah keinginan dari DJP agar masyarakat yang telah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bisa  bangga  terhadap  apa  yang  telah dilakukan (dalam hal ini membayar pajak).
Jadi,  wajib  pajak  tidak  menganggap  hal  tersebut  sebagai  beban  dan  keterpaksaan belaka  demi  memenuhi  kewajiban  sebagai  warga  negara  khususnya  sebagai  wajib pajak, melainkan akan timbul kepuasan setelah melakukannya.
Namun, kebanggaan tidak dapat muncul dalam diri seseorang begitu saja. Dibutuhkan usaha  dan  timbal  balik  yang  sesuai  dari  instansi  terkait  (DJP).  Pembuatan  slogan  ini merupakan  suatu  langkah  awal  yang  tepat  untuk  menyadari  pentingnya  pajak  bagi dirinya sendiri maupun keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  kualitatif  dengan  tekhnik  wawancara  yang  dilaksanakan  di Pamekasan  tentang  Slogan  Pajak  “Bangga  Bayar  Pajak”  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut  (1)  Sosialisasi  oleh  KPP  Pratama  Pamekasan  masih  dirasa kurang sehingga masyarakat belum mengetahui dan memahami apa yang diingnkan dalam slogan tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang makna dan tujuan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” mengakibatkan kurang pahamnya Wajib Pajak mengenai tujuan dari Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak”. Wajib Pajak hanya sekedar mengetahui slogan tersebut di baliho  dan  iklan.  Sehingga  mengakibatkan  tidak  tersampainya  pesan  dan  makna sesungguhnya; (2)  Slogan bangga membayar pajak masih dimaknai beragam dan kurang tepat dengan apa yang diinginkan dari makna sesungguhnya slogan tersebut. Wajib Pajak masih menganggap slogan itu hanya sebatas mengingatkan kesadaran untuk bayar pajak. Belum  pada  tahapan  kebanggaan  bagi  para  wajib  pajak  setelah  membayar  pajak. Membayar  pajak  masih  sebatas  keterpaksaan  karena  kewajiban  atas  ketaatan  hukum bernegara.; (3) Harapan yang besar dari sekedar slogan tersebut adalah masyarakat akan lebih  bangga  jika  pemerintah  benar  bisa  mengelola  profesional  dan  akuntabel  atas penerimaan pajak menghindarkan dari penyalahgunaan dan korupsi.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam kondisi pandemi Covid 19 yang sangat tinggi, dalam penelitian mengumpulkan data dengan  teknik  wawancara  menggunakan  media  elektronik  yaitu  telepon,  whatapss  dan
telegram.  Sehingga  peneliti  kurang  bisa  banyak  mengeksplor  jawaban-jawaban  yang barangkali bisa lebih banyakdigalidari informan.

## Referensi
------------------. Undang-Undang KUP Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007.
Alfabeta  Arif.  Bachtiar  dan  Muchlis.  2002.  Iskandar.  Akuntansi  Pemerintahan.  Jakarta:
Salemba Empat.
Baran, J, Stanley dan Davis, K. Dennis, 2010. Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan Dan Masa Depan. Jakarta: Salemba Humanika.
Devano Sony. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Prenada Media Group.
Ersania, G. R., dan Merkusiwati, N. A. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. EJurnal Akuntansi, 1883- 1884.
Faisal,  Sanapiyah.  1990.  Penelitian  Kualitatif  (Dasar-Dasar  Dan  Aplikasi).  Malang:  Ya3 Malang.
Handayani.  2017.  Penerapan  kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam dinamika perpajakan indonesia (studi kantor pelayanan pajak pratama gambir empat jakarta pusat).
Herlambang, A. A. 2018. Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor. ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595.
Husnurrosyidah,  dan  Suhadi.  2017.  Pengaruh E-Filling,  E-Billing  dan E-Faktur  Terhadap Kepatuhan  Pajak  pada  BMT  Se-Kabupaten  Kudus.  Jurnal  Analisa  Akuntansi  dan Perpajakan, 98.
Ismawan  Indra.  2001.  Memahami  Reformasi  Perpajakan  2000.  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo. Christian. Pengaruh Unsur-Unsur Iklan Pajak : Hiburan, Informatif Dan Nilai Iklan. Jurnal Bricolage. Vol. 3, No. 2.
Kiryanto.  2000.  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Struktur  Pengendalian  Intern  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. EKOBIS. Vol. 1, No. 1 (41-52).
Littlejohn,  Stephen  W  dan  Karen  A.  Foss.  2009.  Teori  Komunikasi,  edisi  9.  Jakarta: Salemba Humanika.
Loekman  Soetrisno,  1994.  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di Perkotaan:  Suatu  Perspektif  Sosiologis,  Jakarta.  Direktoral  Jenderal  Pajak. Universitas Trunojoyo
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi Yogyakarta: Penerbit Andi mutiara mutiah, g.
a. 2011. interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. jurnal akuntansi multiparadigma, Volume 2, No 3, 369- 540.
Nugroho.  2012.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama  Semarang  Tengah  Satu).  Diponegoro  Journal  Of  Accounting.  Volume  1, Nomor 2 (1-11). Universitas Trunojoyo
Putri, D. P. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap. eProceeding of Management, Vol.1, No.3, Page 138.
Rohman  dan  Purnaditya.  2015.  Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  WP  OP  Yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  Di  KPP  Pratama  Semarang  Candisari).  Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 4, Nomor 4 (1-11).
Sari,  R.  R.  2019.  Pengaruh  E-Filling  E-Billing,  dan  E-Faktur  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. Jurnal Ekonomi Bisnis, 158.
Suci, Y. R. 2017. Perkembangan UMKM. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6 Universitas Trunojoyo
Sugiyono. 2011. Metode Penenlitian Kualitatif. Bandung:
Suparmoko,M. 1979. Azas-azas Ilmu Keuangan Negara, BPFF, UGM Yogyakarta.
Supriyanto.  2006.  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (UMKM).  Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3.
Suyatmin.  2004.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan:  Studi  Empiris  Di  Wilayah  KP  PBB Surakarta,  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Sains  Akuntansi  Universitas Diponegoro.
Walandouw3,  J.  Z.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA, Vol.3 No.4: 585-592.