## Mulawarman LawReview
Volume 3 Issue 2, December 2018 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## The Contradiction of Between Judge’s Decision and Legal Provisions Regarding The Position of Heirs in Proof of Land Rights
Sulistiani Adont 1 , La Syarifuddin 2 , Rahmawati Al Hidayah 3
1 Alumni of Law Faculty of Mulawarman University, Indonesia. E-mail: sulisadont@gmail.com
2 Lecturer of Law Faculty of Mulawarman University, Indonesia. E-mail: lasyarifuddin@fh.unmul.ac.id
3 Lecturer of Law Faculty of Mulawarman University, Indonesia. E-mail: rahma.zee86@gmail.com

## ABSTRACT
As the economic development of Indonesian society increases, so will the need for legal certainty in the field of land for the right holder of a plot of land. the fundamental issue in verifying the right to the land is any person claiming to have a right, or appointing an event to affirm his right or to deny any right of another person, shall prove the existence of that right or prove the event, the heirs' a case study of the Samarinda District Court Judgment Number 138 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr.
This  research  uses  normative  research  method.  The  primary  legal  material  of  this  research  is  the legislation that is compiled into a conceptual form based on existing legislation. Which then conducted legal analysis of the problems in this study.
The result of the research is the position of the heirs in verification of the right to land must have at least two  evidences,  that  can  prove  that  the  heirs  are  valid  first  through  the  certificate  of  inheritance.  To strengthen the verification of the heirs to the land rights, the heirs must prove by means of evidence as set  forth  in  Article  24  paragraph  (1)  of  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning Registration.  The  second  result  of  the  research  is  the  letter  of  appointment  by  the  Government/Local Government is a valid evidence based on existing legislation, and it becomes the base of the right which is  the  basis  of  the  land  ownership,  the  analysis  of  the  judge's  decision  namely  the  judge  decision  of Samarinda  District  Court  No.  138  /  Pdt.G  /  2014  /  PN.Smr  is  incorrect  and  does  not  provide  legal certainty,  it  is  caused  by  no  reference  what  is  contained  in  Article  24  paragraph  (1)  and  Article  32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration
Keywords: Decision; Land; Proof; Heir.
Citation: Adont ,  Sulistiani,  La  Syarifuddin,  and  Rahmawati  Al  Hidayah.  2019.  “The  Contradiction  of Between Judge’s Decision and Legal Provisions Regarding The Position of Heirs in Proof of Land Rights”. Mulawarman Law Review 3 (2), 133-48. https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i2.118.

## INTRODUCTION
Seiring  berkembangnya  masyarakat  semakin  meningkat  konflik  sengketa  tanah  yang bermula dari pengaduan berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap  status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikanya.  Semua  itu  terjadi  karena kurangnya bukti kepemilikan atas tanah dan minimnya pengetahuan  masyarakat akan arti  pentingnya  bukti  kepemilikan  hak atas  tanah dalam  proses  pendaftaran  hak atas tanah  serta  perebutan  tanah  antar  masyarakat  dan  mengakui  hak  milik  orang  lain. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  merupakan  ketentuan  yang ditujukan  kepada  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  diseluruh Indonesia yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah  dalam  rangka  memperoleh  surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
UUPA  menganut  sistem  negatif,  sehingga  keterangan  yang  tercantum  didalam  surat bukti  hak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  oleh  hakim  sebagai keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  lain  yang dapat  membuktikan  sebaliknya.  Jika  terjadi  hal  demikian  maka  pengadilan  akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Pendaftran tanah tidak menyebabkan mereka  yang  tidak  berhak  menjadi  berhak  atas  suatu  bidang  tanah  hanya  karena namanya  keliru  dicatat  sebagai  yang  berhak.  Mereka  yang  berhak  dapat  menuntut diadakannya  pembetulan  dan  jika  tanah  yang  bersangkutan  sudah  berada  didalam penguasaan pihak ketiga, ia berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya 1 .
Persengketaan  tanah  sangat  erat  kaitannya  dengan  pembuktian  kebenaran kepemilikan  tanah.  Pembuktian  menurut  Riduan  Syahrani  adalah  penyajian  alat-alat bukti  yang  sah  menurut  hukum  kepada  hakim  yang  memeriksa  guna        memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan 2 .
Pengertian  pembuktian/membuktikan  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  terdapat beberapa  pengertian  antara  lain:  (1)  Membuktikan  dalam  arti  logis  atau  ilmiah  yaitu membuktikan  berarti  memberikan  kepastian  yang  mutlak,  karena  berlaku bagi  setiap orang  dan  tidak  memungkinkan  adanya  bukti  lawan;  (2)  Membuktikan  dalam  arti konvensional  membuktikan  berarti  memberikan  kepastian  yang nisbi/relatif sifatnya yang  mempunyai  tingkatan-tingkatan,  yaitu  Kepastian  yang  didasarkan  atas  perasaan belaka/bersifat instutif  (conviction  intime) ,  Kepastian  yang  didasarkan  atas pertimbangan  akal (conviction  raisonnee) ,  membuktikan  dalam  hukum  acara mempunyai  arti yuridis. 3 Baik  pembuktian  yang  yuridis  maupun  yang  ilmiah,  maka membuktikan  pada  hakekatnya  berarti  mempertimbangkan  secara  logis  mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar, membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti  memberikan  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara yang  bersangkutan  guna  memberikan  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa  yang
1 Hasan Kusumah, 1995, Hukum Agraria I , Gremedia Pustaka Utama. Jakarta, Halaman 77
2 Syahrani Riduan, 1998, Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum , Pustaka Kartini, Jakarta, halaman 55
3 Sudikno Martokusumo, 2016, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7 , Liberti Cet.I, Yokyakarta, halaman 134
diajukan.  Berbeda  dengan  asas  yang  terdapat  pada  hukum  acara  pidana,  dimana seseorang  tidak  boleh  dipersalahkan  telah  melakukan  tindak  pidana,  kecuali  apabila berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  hakim  memperoleh  keyakinan  tentang  kesalahan terdakwa,  dalam  hukum  acara  perdata  untuk  menenangkan  seseorang,  tidak  perlu adanya  keyakinan  hakim.  Hal  penting  adalah  adanya  alat-alat  bukti  yang  sah,  dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang  dan  siapa  yang  kalah,  dengan  perkataan  lain  hukum  acara  perdata  cukup dengan kebenaran formil saja 4 .
Pembuktian,  menurut  R.  Subekti,  yang  dimaksud  dengan  membuktikan  adalah meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam suatu  persengketaan.  Kekuatan  pembuktian  secara  umum  kekuatan  pembuktian  alat bukti  tertulis,  terutama  akta  otentik  mempunyai  tiga  macam  kekuatan  pembuktian yaitu 5 :  (a)  Kekuatan  pembuktian  formil.  Membuktikan  antara  para  pihak  bahwa mereka  sudah  menerangkan  apa  yang  ditulis  dalam  akta  tersebut;  (b)  Kekuatan pembuktian  materiil.  Membuktikan  atara  para  pihak,  bahwa  benar-benar  peristiwa yang  tersebut  dalam  akta/surat  tanah  itu  telah  terjadi;  (c)  Kekuatan  mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta/surat  yang  bersangkutan  telah  menerangkan  apa  yang  ditulis  dalam  akta tersebut.
Salah  satu  sengketa  tanah  yang  sampai  saat  ini  masih  berlangsung  di  tingkat  kasasi adalah Kasus yang telah terjadi di Jl. Abdul Wahab Syahrani RT. XI, Kelurahan Gunung Kelua,  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  Kota  Samarinda,  perkara  tersebut  terjadi karenakonflik  pengakuan  hak  milik  dan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  antara  HJ. Mujillah  selaku  penggugatmelawan  Kartinah  sebagai  Tergugat  I,  H.  Bayah  sebagai Tergugat  II,  Cindy  Permatasari  sebagai  Tergugat  III,  Siswahyono  sebagai  Tergugat  IV, Andika  Hasan  sebagai  Tergugat  V,  dan  Kantor  Pertanahan  Nasional  kota  Samarinda selaku Turut Tergugat (Tergugat VI) karena telah menerbitkan Sertipikat diatas Tanah Penggugat.  Permasalahan  ini  bermula  dari  HJ.  Mujillah  yang  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  Samarinda  pada  tanggal  19  Desember  2014  terkait  dengan permohonan hak dan penguasaan tanah oleh Kartinah serta penerbitannya Sertipikat Hak  Milik  oleh  BPN  di  atas  tanah  tersebut  tanpa  sepengetahuan  dan  seijin  dari Penggugat.
Apabila  seseorang  meninggal  dunia  maka  segala  hak  dan  kewajibanya  turun,  pindah, beralih  kepada  ahli  warisnya.  Adapun  yang  akan  beralih  kepada  ahli  warisnya  bukan hanya  meliputi  hak  dan  kewajiban  saja  akan  tetapi  meliputi  barang-barang  yang berwujud.  Sedangkan  yang  berhak  menerima  pewarisan  adalah  suami,  istri,  anak ataupun orang lain yang ditunjuk.
Meskipun  harta  waris  berpindah  dengan  sendirinya  dari  pewaris  kepada  ahli  waris, ketika  pewaris  meninggal  dunia,  namun  masih  dibutuhkan  suatu  instrument  yang
4 Retnowulan S Dan Iskandar O, 2005, Hukum Acara Perdata , P.T Intermasa cet. XXXII, Jakarta, halaman 30
5 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , PT Pradnya Paramita Cet. XXV, Jakarta, halaman  475
dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat bukti  yang dapat  menunjukkan bahwa  seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. 6
Penggugat adalah salah satu ahli waris (istri) dari almarhum H. Muhammad Ilham yang meninggal  dunia  tanggal  6  Oktober  2007  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  ahli waris  tertanggal  22  Maret  2010  Nomor  593/245/423.402.07/2010,  diketahui  oleh Lurah  Purworejo  dan  Camat  Porworejo  Kota  Pasuruan  Jawa  Timur  dan  di  buktikan dengan  Surat  Nikah  Nomor  85/1973  tertanggal  18  Januari  1973  M  yang  dikeluarkan oleh  Dinas  Urusan  Agama  Banjarmasin.  Semasa  hidup  Almarhum  mempunyai  tanah perwatasan  seluas  kurang  lebih  22.030  M2  (dua  puluh  dua  ribu  tiga  puluh  meter persegi) terletak dahulu dijalan Pandan Wangi Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda,  sekarang  dikenal  Jalan  Abdul  Wahab  Syahrani.  Berdasarkan  Surat Penunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda sekarang disebut Walikota  Samarinda  tanggal  18  November  1980  Nomor  48/SP/Komas/1980  dengan lampiran  Gambar  Situasi  (GS)  Nomor  1543/K/80  tanggal  23  September  1980,  tanah tersebut diperoleh  sebagai penggantian atas  tanah  kaplingan  yang  terkena  perluasan Univeritas  Mulawarman  (UNMUL)  di  Jalan  M.  Yamin  Gunung  Kelua  pada  tahun  1980 untuk  menempati  tanah  seluas  22.030  M²  yang  terletak  di  Jalan  Pandan  Wanggi, sekarang di kenal dengan Jalan Abdul Wahab Syahrani .
Tanggal  27 Agustus  1992,  sebagian dari tanah  tersebut  seluas  kurang  lebih  8.432  M2 dilepaskan  oleh  Almarhum  kepada  saudara  M.  Muryadi,  kemudian  tanggal  20  April 1995 sebagian lagi dilepaskan kepada Sdr. David Efendi seluas kurang lebih 4.415 M², selanjutnya  tanggal  21  April  1998  sebagian  lagi  di  lepaskan  kepada  Yayat  Supriatna seluas Kurang lebih 1.000  M² serta 700  M² dilepaskan kepada Kadmidi. Sehingga sisa tanah Penggugat adalah seluas kurang lebih 7.483 M². Tanggal 22 Desember 2009 atas permohonan  dari  Penggugat  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional,  dilakukan pengembalian  batas  atas  tanah  objek  berdasarkan  Gambar  Situasi  Nomor  1543/1980 tanggal  23  September  1980  (Lampiran  Surat  Penunjukan  Walikotamadya  Samarinda tertanggal  18  Nopember  Nomor  48/SP/Komas/1980)  diketahui  secara  pasti  bahwa diatas  tanah  sisa  yang  seluas  kurang  lebih  7.483  M²  tersebut  sebagian  besar  telah dikuasai  oleh  pihak  ketiga  tanpa  seijin  dan  sepengetahuan  Penggugat  dan  dari  hasil pengengembalian  batas  tersebut  diketahui  pula  bahwa  ternyata  di  atas  sisa  tanah Penggugat  tersebut  sebagian  yaitu  seluas  1.174  M²  telah  dimohonkan  hak  oleh Tergugat I dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 Kelurahan Air Putih tahun 1986 atas nama Ny. Kartinah sebagai pemegang Hak Milik. Sertipikat Hak Milik  Nomor  1147  Kelurahan Air  Putih  pada  saat  pengembalian  batas  adalah  tercatat atas nama Cindy Permatasari/tergugat III.  Tanah  objek  sengketa  dari  awal  memang ingin  digunakan  sendiri  oleh  Penggugat  karena  letaknya  dipinggir  jalan  utama,  akan tetapi waktu itu belum ramai penduduk sehingga belum didirikan bangunan dan pada saat  itu    Almarhum  suami  Penggugatyang  berpropesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil
6 RM Pramana, 2014. Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti. studentjournal.ub.ac.id. https://media.neliti.com/media/publications/34936-ID-analisis-yuridis-surat-keterangan-waris-sebagai- alat-bukti.pdf . Di akses 8 Juni 2018, pk. 11.34 Wite
dipindahkan  ke  Pulau  Jawa  jadi  objek  tersebut  ditinggalkan.Namun  setelah perkembangan  kota  samarinda  tanah  tersebut  justru  dikuasai  oleh  pihak  lain,  pada tahun  2009  obyek  tersebut  sudah  dikuasai  oleh  Tergugat  III  yang  digunakan  sebagai Showroom Jual Beli Mobil.Tanggal 09 juni 2010 Sertipikat Hak Milik (SHM) mengalami perubahan,  yang  dahulu  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1147  Kelurahan  Air  Putih Kecamatan  Samarinda,  SU  :  1988/1986  berubah  menjadi  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 1134  Kelurahan  Gunumg  Kelua  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda,  SU  : 139/2010,  NIB  :  16010308.1.01980,  dengan  luas  tanah  tetap  seluas  1.174  M²terletak dahulu  jalan  Pandan  Harum  sekarang  jalan  AW.  Syahrani  RT.  XI  Kelurahan  Gunung Kelua, Kecamatan Samrina Ulu Kota Samarinda
Berdasarkan  data  pencatatan  peralihan  hak  pada  sertipikat  hak  milik  diketahui Tergugat  III  membeli  tanah  sengketa  dari  Tergugat  IIpada  tanggal  9  April  1998, demikian  pula  Tergugat  II  membeli  dari  Tergugat  Ipada  tanggal  11  Februari  1995. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dimohonkan hak oleh Tergugat I adalah merupakan bagian dari tanah hak Penggugat yang diperoleh dari Penunjukan Walikota Samarinda tahun 1980, pada tanggal  1 Desember 2010 melalui mediasi oleh Tergugat VI  (BPN),  dicapai  kesepakatan  penyelesaian  masalah  tanah  yang  dikuasai  Tergugat  III dengan  konpensasi  sebesar  Rp.  587.000.000;-  dari  Tergugat  III  kepada  Penggugat, namun  tanpa  alasan  yang  jelas  kesepakatan  tersebut  dibatalkan  oleh  Tergugat  III tanggal  10  Februari  2011.  Pada  tahun  yang  sama  Tergugat  III  justru  menjual  tanah obyek  sengketa  tersebut  kepada  Tergugat  IV,  yang  selanjutnya  Tergugat  IV  menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V.
Atas  terbitnyaSertipikat  Hak  MilikNomor  :  1134/Kel.  Gunung  Kelua  yang  telah diterbitkan Tergugat VI di atas tanah hak Penggugat, padahal Tergugat VI mengetahui atau  patut  mengetahui  kalau  sejak  tahun  1980  tanah  tersebut  telah  menjadi  hak Almarhum  M.  Ilham/Penggugatberdasarkan  Surat  Penunjukan  Walikota  Samarinda tanggal 18 November 1980 Nomor : 48/SP/Komas/1980 dengan lampiran Gambar Situs (GS) Nomor : 154/K/80 tanggal 23 September 1980 yang di buat oleh Tergugat VI.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Samarinda  Nomor  138/Pdt.G/2014/PN.Smr pada  tanggal  01  Oktober  2015  Majelis  Hakim  memutuskan  menolak  gugatan Penggugat dengan alasan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil- dalil  gugatanya  bahkan  bertentangan  antara  satu  dan  yang  lainya  dan  tidak  dapat memberikan  bukti-bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  tidak  memberikan dasar  hukum  untuk  dianalisa  kebenanaranya.Kerena  merasa  kecewa  dengan  Putusan Pengadilan  Negeri  Penggugat  mengajukan  upaya  hukum  ditinggkat  banding  ke Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda dan memperoleh hasil yang memuaskan banding yang  dimohonkan  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Tinggi  Samarinda  Nomor 34/PDT/2016/PT.Smr yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membenarkan bukti- bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat.
Pembuktian  bersifat  historis,  dalam  arti  apa  yang  hendak  dibuktikan  dalam  suatu persengketaan merupakan suatu yang sudah terjadi atau menerangkan apa yang telah terjadi  secara  nyata/inconcrete,  sehingga  suatu  peristiwa  dan  hubungan  hukumnya dapat ditetapkan. Dalam sengketa tanah alat bukti untuk membuktikan obyek hak atas tanah  telah  ditentukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  hak,  dan
pembuktian  itu  dapat  dilakukan  oleh  ahli  waris  terhadap  obyek  tanah  yang  belum dilakukan  pendaftaran  tanah  oleh  pewaris.  Maka  tulisan  ini  mengkaji  Kekuatan kedudukan  Pembuktian  Hak  Atas  Tanah  Dari  Ahli  Waris,  serta  Analisis  Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pdt.G/2014/PN.Smr.

## METHOD
Jenis  Penelitian  adalah  penelitian  normatif,  yang  ditujukan  untuk  menganalisis kedudukan  hukum  ahli  waris  dalam  pembuktian  hak  atas  tanah  dalam  persidangan. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelititian  hukum  normatif  adalah  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 7 Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis    adalah  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  dari  ahli  waris  dalam pembuktian  hak  atas  tanah  sebagaimana  terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Samarinda  Nomor:  138/Pdt.G/2014/PN.Smr  dan  putusan  tersebutlah  yang  menjadi objek penelitian maka tepat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif.

## DISCUSSION
Pokok Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:
138/Pdt.G/2014/PN.Smr
Duduk  Perkara  dalam  perkara  Nomor:  138/Pdt.G/2014/PN.Smr  adalah  Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris (istri) dari Almarhum H Muhamad Ilham alias M. Ilham meninggal dunia tanggal 6 Oktober 2007. Bahwa semasa hidup Almarhum H. Muhamad Ilham, S.E ada mempunyai tanah perwatasan seluas ± 22.030 M² (dua pulu dua ribu tiga puluh meter persegi) terletak dahulu di Jalan Pandan Wangi Kecamatan Samarinda Ulu,  Kotamadya Samarinda,  sekarang dikenal  Jalan Abdul  Wahab  Syahrani RT.  XI  Kelurahan  Gunung  Kelua,  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  Kota  Samarinda,  ukuran dan  batas-batas  tanah  sebagaimana  tersebut dalam  Gambar  Situasi  Nomor  154/K/80 tanggal 23 Nopember 1980 yang dibuat oleh Tergugat IV/Turut Tergugat.
Tanah  tersebut  Penggugat  peroleh  sebagai  penggantian  atas  tanah  kaplingan Penggugat  yang  terkena  perluasan  UNMUL  (Universitas  Mulawarman)  di  Jalan  M. Yamin (Gunung Kelua) tahun 1980. Berdasarkan Surat Penunjukan dari Walikotamadya Samarinda Tk. II sekarang disebut Walikota Samarinda  tertanggal 18 November 1980 No.  48/SP/Komas/1980  dengan  lampiran  Gambar  Situasi  (GS)  No.  1543/K/80  tanggal 23 September 1980, untuk menepati tanah seluas 22.030 M² terletak di Jalan Pandan Wangi Kecamatan Samarinda Ulu kotamadya Samarinda, sekarang dikenal Jalan Abdul Wahab Syahrani Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
Tanggal  27 Agustus  1992,  sebagian dari tanah  tersebut  seluas  kurang  lebih  8.432  M2 dilepaskan  oleh  Almarhum  kepada  saudara  M.  Muryadi,  kemudian  tanggal  20  April 1995 sebagian lagi dilepaskan kepada Sdr. David Efendi seluas kurang lebih 4.415 M², selanjutnya  tanggal  21  April  1998  sebagian  lagi  di  lepaskan  kepada  Yayat  Supriatna
7 Peter Mahmud Marzuki, 2010, penelitian hukum, Jakarta: Kencana, halaman 35
seluas Kurang lebih 1.000  M² serta 700  M² dilepaskan kepada Kadmidi. Sehingga sisa tanah Penggugat adalah seluas kurang lebih 7.483 M².
Tanggal  22  Desember  2009  atas  permohonan  dari  Penggugat  kepada  Badan Pertanahan  Nasional,  dilakukan  pengembalian  batas  atas  tanah  objek  berdasarkan Gambar  Situasi  Nomor  1543/1980  tanggal  23  September  1980  (Lampiran  Surat Penunjukan Walikotamadya Samarinda tertanggal 18 Nopember Nomor
48/SP/Komas/1980) diketahui secara pasti bahwa diatas tanah sisa yang seluas kurang lebih  7.483  M²  tersebut  sebagian  besar  telah  dikuasai  oleh  pihak  ketiga  tanpa  seijin dan  sepengetahuan  Penggugat  dan  dari  hasil  pengengembalian  batas  tersebut diketahui  pula  bahwa  ternyata  di  atas  sisa  tanah  Penggugat  tersebut  sebagian  yaitu seluas 1.174 M² telah dimohonkan hak oleh Tergugat I dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 Kelurahan Air Putih tahun 1986 atas nama Ny. Kartinah sebagai  pemegang  Hak  Milik.  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1147  Kelurahan  Air  Putih pada saat pengembalian batas adalah tercatat atas nama Cindy Permatasari/tergugat III. Tanggal 09 juni 2010 Sertipikat Hak Milik (SHM) mengalami perubahan, yang dahulu Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1147  Kelurahan  Air  Putih  Kecamatan  Samarinda,  SU  : 1988/1986  berubah  menjadi  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1134  Kelurahan  Gunumg Kelua  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda,  SU  :  139/2010,  NIB  : 16010308.1.01980,  dengan  luas  tanah  tetap  seluas  1.174  M²  terletak  dahulu  jalan Pandan  Harum  sekarang  jalan  AW.  Syahrani  RT.  XI  Kelurahan  Gunung  Kelua, Kecamatan Samrina Ulu Kota Samarinda.
Berdasarkan  data  pencatatan  peralihan  hak  pada  sertipikat  hak  milik  diketahui Tergugat  III  membeli  tanah  sengketa  dari  Tergugat  II  pada  tanggal  9  April  1998, demikian  pula  Tergugat  II  membeli  dari  Tergugat  I  pada  tanggal  11  Februari  1995. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dimohonkan hak oleh Tergugat I adalah merupakan bagian dari tanah hak Penggugat yang diperoleh dari Penunjukan Walikota Samarinda tahun 1980, maka penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, demikian pula perbuatan Tergugat  I  yang  menjual  obyek  sengketa  kepad  Tergugat  II,  selanjutnya  Tergugat  II menjual  lagi  kepada  Tergugat  III  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan jual  beli  atas  tanah  obyek  sengketa  tersebut  harus  dibatalkan  atau  dinyatakan  batal demi hukum.
Bahwa pada tanggal  1 Desember 2010 melalui mediasi oleh Tergugat VI (BPN), dicapai kesepakatan penyelesaian masalah tanah yang dikuasai Tergugat III dengan konpensasi sebesar  Rp.  587.000.000;-  dari  Tergugat  III  kepada  Penggugat,  namun  tanpa  alasan yang jelas kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Tergugat III tanggal 10 Februari 2011. Pada  tahun  yang  sama  Tergugat  III  justru  menjual  tanah  obyek  sengketa  tersebut kepada Tergugat IV, yang selanjutnya Tergugat IV menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum.
Bahwa  oleh  karena  perbuatan  Tergugat  I  samapai  dengan  tergugat  V  yang  menjual belikan tanah hak Penggugat tersebut secara melawan hukum, maka sangat beralasan menurut  hukum  untuk  menyatakan  jual  beli  atas  tanah  obyek  sengketa  (SHM  No. 1134/Kel.  Gunung  Kelua)  tersebut  dari  Tergugat  I  Kepada  Tergugat  II,  Kemudian  dari Tergugat  II  kepada  Tergugat  III,  selanjutnya  dari  Tergugat  III  kepada  Tergugat  VI
terakhir  dari  Tergugat  IV  kepada  Tergugat  V  adalah  harus  dinyatakan  batal  demi hukum.
Bahwa  oleh  karena  Sertipikat  Hak  Milik  No.  1134/Kel.  Gunung  Kelua  tersebut  telah diterbitkan oleh Tergugat VI diatas tanah Penggugat, Padahal Tergugat VI mengetahui atau patut mengetahui kalau sejak tahun 1980 tanah tersebut telah menjadi hak milik Alm.  M.  Ilham/Penggugat  berdasarkan  surat  penunjukan  dari  Wali  Kota  Samarinda tertanggal Samarinda tanggal 18 November 1980 Nomor : 48/SP/Komas/1980 dengan lampiran  Gambar  Situs  (GS)  Nomor  :  154/K/80  tanggal  23  September  1980  yang  di buat oleh Tergugat VI tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa dan  sangat  beralasan  pula  menyatakan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  1134/Kel.  Gunung Kelua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penggugat  mengajukan  gugatan  secara  tertulis pada  tanggal  19  Desember  2014  yang telah  didaftarkan  di  Kepanitraan  Pengadilan  Negeri  Samarinda  pada  tanggal  23 Desember  2014  di  bawah  Register  Nomor:  138/Pdt.G/2014/PN.Smr  kepada  tergugat dan turut tergugat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor
138/Pdt.G/2014/PN.Smr  pada  tanggal  01  Oktober  2015    Majelis  Hakim  memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan alasan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatanya bahkan bertentangan antara satu dan yang lainya dan tidak  dapat  memberikan  bukti-bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  tidak memberikan  dasar  hukum  untuk  dianalisa  kebenanaranya.  Karena  merasa  kecewa dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Penggugat  mengajukan  upaya  hukum  ditinggkat banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Negeri  Samarinda  dan  memperoleh  hasil  yang memuaskan  banding  yang  dimohonkan  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Tinggi Samarinda  Nomor  34/PDT/2016/PT.Smr    yang  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan membenarkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat.

## Kekuatan Kedudukan Pembuktian Hak Atas Tanah Dari Ahli Waris
Pendaftaran  atas  bidang  tanah  dilakukan  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  maupun  pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertipikat, pemegang hak atas tanah  memiliki  bukti  yang  kuat  atas  tanah  tersebut.  Undang-Undang  Pokok  Agraria mengatur  bahwa  Pemerintah  mengadakan  pendaftaran  Tanah  di  seluruh  wilaya Republik  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  Hukum  atas  hak-hak atas tanah. 8
Dinyatakan  juga  fungsi  sertipikat  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA,  karena  itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila  telah  jelas  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  itu.  Selanjutnya  dapat membuktikan  mengenai  keadaan-keadaan  dari  tanahnya  itu  misalnya  luas,  batas- batas,  ataupun  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bidang  tanah  dimaksud. Sejalan dengan itu kitab undang-undang hukum perdata juga nenyatakan dalam pasal 1865 dan pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi : setiap orang
8 Urip  Santoso.,  Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah.,  Prenada  Media  Group,  Jakarta  2010, cetakan ke-2, hal 248.
yang  mendalikan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  haak,atau  guna  meneguhkan  haknya sendiri  mupun  membantu  suatu  hak  orang  lain,menunjuk  pada  suatu  peristiwa, diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut  dengan  alat-alat  buki yang  terdiri  atas  :  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan-persangkaan, pengakuan,  sumpah  dan  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  aturan-aturan  yang ditetapkan. 9
Terdapat  tiga  (3)  teori  yang  menjelaskan  tentang  sampai  berapa  jauhkah  hukum positisf  dapat  mengikat  hakim  atau  para  pihak  dalam  pembuktian  peristiwa  didalam sidang,  yaitu 10 :  (a)  Teori  pembuktian  bebas.  Teori  ini  tidak  menghendaki  adanya ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  hakim,  sehingg  penilaian  pembuktian  seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/ pendapat umum karena akan  memberikan  kelonggaran  wewenang  kepada  hakim  dalam  mencari  kebenaran; (b) Teori pembuktian negatif. Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang menagatur  larangan-larangan  kepada  hakim  untuk  melakukan  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pembuktian.  Jadi  hakim  disini  dilarang  dengan  pengecualian (ps.169  HIR,306  Rbg,  1905  BW);  (c)  Teori  pembuktian  positif.  Disamping  adanya larangan,  teori  ini  menghendaki  adanya  perintah  kepada  hakim.  Disini  hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps.165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).
Menurut  undang-undang  Pasal  164  HIR,  284  Rbg,  1866  BW,  ada  5  (lima)  macam alat pembuktian  yang  sah,  yaitu  bukti  tertulis,  kesaksian,  persangkaan,  pengakuan, sumpah. Berikut ini urian-urian secara singkat tentang alat bukti, yaitu Pertama: Bukti tertulis  yaitu  surat,  surat  adalah  salah  satu  bukti  tertulis  menurut  undang-undang, surat-surat  dapat  dibagi dalam  surat  akte  dan  surat-surat  lain.  Surat  akte  ialah  suatu tulisan  yang  semata-mata  dibuat  untuk  membuktikan  suatu  hal  maupun  peristiwa, karenanya  suatu  akta  harus  selalu  ditandatangani.  Surat-surat  akta  dapat  dibagi  lagi atas akta resmi (authentiek) dan surat akte dibawah tangan (onderhands). Suatu akta resmi (authentiek) ialah suatu akta yang dibuat oleh suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan  pejabat  umum  yang  menurut  undang-undang  ditugaskan  untuk  membuat surat-surat akta tersebut. Suatu akta dibawah tangan (onderhands) ialah tiap akta yang tidak  dibuat  oleh  atau  dengan  perantara  seorang  pejabat  umum.  Misalnya,  surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  itu 11 .  Pejabat  umum  yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Jurusita, Pada Suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtennaar  Burgelijke  Stand) ,  dan  sebagainya  yang  kekuatan  pembuktianya diserahkan  kepada pertimbngan hakim, hakim  leluasa untuk  mempercayai  atau  tidak mempercayai kebenaran 12 .
Alat bukti kedua: Kesaksian, sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian  merupakan  cara  pembuktian  yang  terpenting  dalam  perkara  yang  sedang diperiksa  didepan  hakim.  Suatu  kesaksian,  harus  menganai  peristiwa-peristiwa  yang
9 .R.Subekti,S.H. dan R.Tjitrosudibio.,kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Pradnya Paramita, Jakarta 2008. Hal 475
10 R. Subekti, 1995, Hukum Pembuktian , PT. Pradnya Paramita, halaman 37
11 Ibid
12 Ibid
yang  dilihat  dengan  mata  sendiri  atau  yang  dialami  sendiri  oleh  seorang  saksi 13 .  Jadi tidak boleh  saksi  itu hanya  mendengar  saja  tentang  adanya  peristiwa  dari  orang lain. Kesaksian  bukanlah  alat  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  hakim,  tetapi terserah  pada  hakim  untuk  menerimanya  atau  tidak.  Artinya,  sehingga  minimal  dua orang  saksi (unus  testis  ulus  testis) harus  dipenuhi  atau  ditambah  alat  bukti  lain. Artinya,  hakim  tidak  boleh  mendasarkan  putusan  tentang  kalah  menangnya  suatu pihak atas keterangan satu saksi saja.
Kesaksian  adalah  kepastian  yang  diberikan  kepada  hakim  dipersidangan  tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi ileh orang yang bukan salah satu pihak berperkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  saksi  haruslah  kejadian  yang  telah  ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk  dalam  suatu  kesaksian,  kesaksian  itu  harus  selalu  ditambah  dengan  suatu alat pembuktian lain 14 .
Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal  berupa  bentuk  dan  jenis  yang  dapat  membantu  dalam  hal  memberi  keterangan dan  penjelasan  tentang  sebuah  masalah  perkara  untuk  membantu  penilaian  hakim didalam  pengadilan.  Jadi,  para  pihak  yang  berperkara  hanya  dapat  membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja  yang  harus  membuktikan  dalilnya.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  yang  akan menentukan  siapa  diantara  pihak-pihak  yang  berperkara  yang  akan  diwajibkan memberi bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.
Secara  ringkas  dikaitkan  bahwa  hakim  sendiri  yang  menentukan  pihak  yang  akan membuktian,  hakim  harus  bertindak  arif  dan  bijaksana  dalam  mengambil  keputusan, serta  tidak boleh berat  sebelah  dan  hakim  harus  bertindak  adil  kepada  semua  pihak. Semua  pedoman,  dijelaskan  oleh  Pasal  1865  BW,  bahwa:  “Barang  siapa  mengajukan peristiwa-peristiwa  atas  nama  dia  mendasarkan  suatu  hak,  diwajibkan  membuktikan peristiwa-peristiwa  itu,  sebaliknya  barang  siapa  mengajukan  peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa- peristiwa itu”.
Kekuatan Sertipikat dalam Pembuktian Hak Atas Tanah. Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  tanah.  Dengan  telah  melakukan  pendaftaran dan  mendapatkan  sertipikat,  pemegang hak atas  tanah  memiliki bukti  yang  kuat atas tanah tersebut.
Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilaya Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah. Dinyatakan juga fungsi sertipikat dalam Pasal 19 ayat (2)  huruf  c  UUPA,  karena  itu,  siapapun  dapat  dengan  mudah  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat
13 Ibid
14 Mertokusumo Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty Yokyakarta, halaman 161
itu.  Selanjutnya  dapat  membuktikan  mengenai  keadaan-keadaan  dari  tanahnya  itu misalnya luas, batas-batas, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah  dimaksud.  Sejalan  dengan  itu  kitab  undang-undang  hukum  perdata  juga nenyatakan  dalam  pasal  1865  dan  pasal  1866  tentang  pembuktian  pada  umumnya yang berbunyi : setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu haak,atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  mupun  membantu  suatu  hak  orang  lain,menunjuk pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut dengan  alat-alat  buki  yang  terdiri  atas  :  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi, persangkaan-persangkaan,  pengakuan,  sumpah  dan  segala  sesuatu  dengan mengindahkan  aturan-aturan  yang  ditetapkan.  Apabila  dikemudian  hari  terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan/penguasaan atas tanah, maka semua  keteranagan  yang  dimuat  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  itu  mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  kuat  dan  karenanya  hakim  harus  menerima  sebagai keterangan-keterangan  yang  benar,  sepanjang  tidak  ada  bukti  lain  yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya.
Tetapi  jika  ternyata  ada  kesalahan  didalamnya,  maka  diadakan  perubahan  / pembetulan  seperlunya.  Dalam  hal  ini  yang  berhak  melakukan  pembetulan  bukanlah pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dengan  jalan  pihak  yang  dirugikan  mengajukan  permohonan  perubahan sertipikat dengan melampirkan surat keputusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan  dimaksud.Kajian  mengenai  kekuatan  berlakunya  sertipikat  sangat  penting, karena  sertipikat  memberikan  kepastian  hukum  pemilikan  tanah  bagi  Orang  yang namanya  tercantum  dalam  sertipikat  Pemilik  sertipikat  merasa  tenang  dan  tentram karena  dilindungi  dari  tindakan  sewenang-wenang  oleh  siapapun,  serta  penerbitan sertipikat dapat mencegah sengketa tanah.
Dengan adanya sertipikat pemilik hak atas tanah tersebut dapat melakukan perbuatan hukum  apa  saja  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu juga sertipikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang (sala satu Fungsi Sertipikat). Menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan hukum bidang pertanahan di Indonesia, Pasal 19 ayat (2)  sub  c  sertipikat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Pengertian  dari  sertipikat sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  adalah  bahwa  data  fisik  dan  yuridis  yang  sesuai dengan data yang tertera dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan harus dianggap  sebagai  data  yang  benar  kecuali  dibuktikan  sebaliknya  oleh  pengadilan. Sehingga  selama  tidak  bisa  dibuktikan  sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari, maupun dalam berperkara dipengadilan, sehingga data yang  tercantum  benar-benar  harus  sesuai  dengan  surat  ukur  yang  bersangkutan, karena data yang diambil berasal dari surat ukur dan buku tanah tersebut.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
138/Pdt.G/2014/PN.Smr
Analisa  atas  kekuatan  alat  bukti  berupa  Surat  Penunjukan  Walikotamadya  Kepala Daerah  Tk.  II  Samarinda  Nomor:  48/SP/Komas/1980  tanggal  18  November  1980. Berdasarkan  Surat  Penunjukan  dari  Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tingkat  II Samarinda  sekarang  disebut  Walikota  Samarinda  tanggal  18  November  1980  Nomor 48/SP/Komas/1980 dengan lampiran Gambar Situasi (GS) Nomor 1543/K/80 tanggal 23 September  1980,  surat  ini  menjadi  dasar  pihak  penggugat  untuk  membuktikan  hak atas tanah tersebut diperoleh sebagai penggantian atas tanah kaplingan yang terkena perluasan  Univeritas  Mulawarman  (UNMUL)  di  Jalan  M.  Yamin  Gunung  Kelua  pada tahun  1980,  untuk  menempati  tanah  seluas  22.030  M²  yang  terletak  di  Jalan  Pandan Wanggi, sekarang di kenal dengan Jalan Abdul Wahab Syahrani . 15
Dalam  putusan  nomor  138/Pdt.G/2014/PN.Smr,  pembuktian  yang  diajukan  oleh penggugat  dinyatakan  tidak  dapat  dijadikan  dasar  yang  membuktikan  bahwah penggugat  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  atas  tanah  yang  menjadi  obyek  sengketa tersebut. Putusan hakim tersbut kemudian yang menjadi dasar untuk menolak gugatan penggugat.  Pada  Pasal  32  ayat  (2)  dapat  dilakukan  gugatan  atas  seritifkat  hak  atas tanah selama tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak sertipikat itu diterbitkan.
Pada  Pasal  32  ayat  (2)  dapat  dilakukan  gugatan atas  seritifkat  hak  atas  tanah  selama tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun  sejak  sertipikat  itu  diterbitkan.  putusan  hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr tidaklah tepat dan tidak memberikan  kepastian  hukum,  hal  itu  disebabkan  oleh  tidak  dijadikan  rujukan  apa yang  termuat  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  dan  Pasal  32  ayat  (2)    Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Surat penunjukan sebagai alat bukti dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa  “Untuk  keperluan pendaftaran hak,  hak  atas  tanah  yang berasal dari  konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik, dianggap  cukup  untuk  mendaftar  hak,  pemegang  hak  dan  hak-hak  pihak  lain  yang membebani- nya”.  Kemudian  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  tersebut dirincikan alat bukti tersebut dapat berupa surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Artinya dapat  kita  analisa  bahwa  surat  penunjukan  yang  kemudian  dikeluarkan  oleh pemerintah atau pemerintah dasar merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah  dan  diakuin  oleh  peraturan  perundang-undangan,  alat  bukti  tersbut  juga  dapat dijadikan  dasar  atau  alas  hak  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  agar  dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
15 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 138/Pdt.G/2014/PN/Smr., Hlm. 3
Kasus  sengketa  tanah  ini  selain  terdapatnya  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  pihak penggugat yakni surat penunjukan Walikota juga ada bukti kepemilikan hak atas tanah lain yang diberikan oleh pihak tergugat yakni telah terbitnya sertipikat hak milik (SHM) mengalami  perubahan,  yang  dahulu  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1147  Kelurahan  Air Putih  Kecamatan  Samarinda,  SU  :  1988/1986  berubah  menjadi  Sertipikat  Hak  Milik Nomor 1134 Kelurahan Gunumg Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, SU : 139/2010,  NIB  :  16010308.1.01980,  dengan  luas  tanah  tetap  seluas  1.174  M²terletak dahulu  jalan  Pandan  Harum  sekarang  jalan  AW.  Syahrani  RT.  XI  Kelurahan  Gunung Kelua,  Kecamatan  Samrina  Ulu  Kota  Samarinda 16 .  Berdasarkan  data  pencatatan peralihan hak pada sertipikat hak milik diketahui Tergugat III membeli tanah sengketa dari  Tergugat  II  pada  tanggal  9  April  1998,  demikian  pula  Tergugat  II  membeli  dari Tergugat  I  pada  tanggal  11  Februari  1995.  Bahwa  oleh  karena  tanah  obyek  sengketa yang  dimohonkan  hak  oleh  Tergugat  I  adalah  merupakan  bagian  dari  tanah  hak Penggugat  yang  diperoleh  dari  Penunjukan  Walikota  Samarinda  tahun  1980.  Dalam kasus  ini,  hakim  menganggap  sertipikat  hak  milik  yang  dimiliki  oleh  pihak  tergugat lebih kuat kedudukannya sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah.
Putusan hakim yang menolak gugatan penggugat dengan dalil bahwa surat penunjukan yang  diajukan  oleh  penggugat  tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah tersebut, putusan itu juga didasarkan karena pihak tergugat memiliki sertipikat hak  atas  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  BPN  pada  tahn  2010.  Sertipikat hak  atas  tanah yang  diterbitkan  oleh  BPN  tentulah  memiliki  kekuatan  hukum,  Badan  Pertanahan Nasional  (“BPN”)  merupakan  lembaga  yang  salah  satu  fungsinya  adalah melakukan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penetapan  hak  tanah, pendaftaran  tanah,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Sesuai  dengan  yang  tercantum dalam Pasal  3  huruf  c  Peraturan  Presiden  No.  20  Tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan Nasional.
Sebelum  BPN  menerbitkan  setfikat  diatur  dalam Pasal  19 ayat (2) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  pendaftaran tanah  meliputi:  Pengukuran,  perpetaan  dan  pembukuan  tanah;  Pendaftaran  hak-hak atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut;  Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Proses  terbitnya  sertipikat  harus  juga  dibuktikan  dengan  alas  hak  yang  mampu menunjukan  bahwa  subyek  tersebut  memiliki  hak  terhadap  tanah  tersebut.  Selain untuk memenuhi ketentuan undang-undang, pendaftaran tanah juga untuk memenuhi unsur  publisitas  dan  kebaruan  kepemilikan  tanah  oleh  seseorang.  Produk  akhir  dari rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas tanah.Dari  uraian  di atas,  maka  tak  ada  lembaga  pemerintahan  lain  yang  memiliki kewenangan di bidang pertanahan, selain BPN.
Sacara  yuridis  tentu  sertipikat yang  dikeluarkan BPN lebih  mempunyai  kekuatan hukum. Namun,  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  dikenal  sistem pendaftaran  negatif  yang  mengandung  unsur  positif.  Dengan  demikian,  Negara  tidak
16 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr, Hlm. 5
menjamin bahwa sertipikat yang disajikan sudah benar. Apabila ternyata di kemudian hari  terdapat  tuntutan  atau  gugatan  dengan  melampirkan  bukti  hak  atas  tanah  yang lebih  kuat,  maka  sertipikat  yang  sudah  ada  dapat  dibatalkan  karena  salahnya  dasar penerbitan sertipikat  dimaksud.Namun,  hal ini  dikunci dengan  adanya azas Rechtsverwerking ,  yaitu  gugurnya  hak  untuk  menuntut  apabila  seseorang  sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertipikat), jika sudah lewat dari jangka waktu  5  (lima)  tahun.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik dan  secara  nyata  menguasainya, maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertipikat tersebu t”.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  kita  analisis  bahwa  sertipikat  merupakan  bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, namun tidaklah menjadi bukti yang mutlak tidak dapat  digugat  selama  tidak  lebih  dari  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  sertipikat  itu diterbitkan.  Artinya  sertipikat  itu  dapat  kemudian  digugat  apabila  dalam  proses penerbitannya  terdapat  kesalahan  proseduran  atau  terjadi  cacat  administrasi,  yang kemudian dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya yang menjadi alas hak yang kuat untuk membuktikannya.
Pihak  penggugat  melakukan  gugatan  atas  sertipikat  tanah  yang  dikeluarkan  BPN dengan  Nomor  1134  Kelurahan  Gunumg  Kelua  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota Samarinda,  SU:  139/2010,  sertipikat  ini  dikeluarkan  oleh  BPN  pada  tahun  2010  yang digugat  pada  tahun  2010  oleh  pihak  ahli  waris  yang  memiliki  bukti  surat  penunjukan Walikota  Samarinda  tanggal  18  November  1980  Nomor  48/SP/Komas/1980  dengan lampiran  Gambar  Situasi  (GS)  Nomor  1543/K/80  tanggal  23  September  1980.  Sesuai dengan  Pasal  32  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah maka pihak penggugat melakukan gugatan tidak lebih dari 5 tahun, dan hal itu secara  okum dapat dilakukan.
Surat  penunjukan  oleh  Pemerintah/Pemerintah  Daerah  merupakan  alat  bukti  yang diakuin  oleh  Pasal  24  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  dan  surat  penunjukan  yang  dijadikan  alat  bukti  oleh  penggugat merupakan  surat  penunjukan  untuk  menggantian  tanah  pihak  penggugat  karena terjadi perluasan Unmul, artinya surat penunjukan tersebut terbit karena proses yang jelas dan dalam hal ganti rugi tanah oleh pemerintah ganti rugi tersebut diakuin bahwa dapat dilakukan dengan  memberikan  tanah pengganti.  Surat  penunjukan  itu  menjadi alas hak yang paling lama dipegang oleh penggugat.
Putusan hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Smr tidaklah tepat dan tidak memberikan kepastian hukum, hal itu disebabkan oleh tidak dijadikan rujukan  apa  yang  termuat  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  dan  Pasal  32  ayat  (2)    Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Surat  penunjukan sebagai  alat bukti dapat  kita  temukan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Untuk keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  lama dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa  bukti-bukti tertulis,  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani- nya”.
Kemudian  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  tersebut  dirincikan  alat  bukti tersebut  dapat  berupa  surat  penunjukan  atau  pembelian  kaveling  tanah  pengganti tanah  yang  diambil  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah.  Artinya  dapat  kita analisa  bahwa  surat  penunjukan  yang  kemudian  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atau pemerintah dasar merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah dan diakuin oleh  peraturan  perundang-undangan,  alat  bukti  tersbut  juga  dapat  dijadikan  dasar atau alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah agar dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kasus sengketa tanah ini selain terdapatnya alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yakni surat penunjukan Walikota juga ada bukti kepemilikan hak atas tanah lain yang diberikan oleh pihak tergugat yakni telah terbitnya sertipikat hak milik (SHM) mengalami perubahan, yang dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1147 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda, SU : 1988/1986 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1134 Kelurahan Gunumg Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, SU : 139/2010, NIB : 16010308.1.01980, dengan luas tanah tetap seluas 1.174 M² terletak dahulu  jalan  Pandan  Harum  sekarang  jalan  AW.  Syahrani  RT.  XI  Kelurahan  Gunung Kelua, Kecamatan Samrina Ulu Kota Samarinda .
Berdasarkan  data  pencatatan  peralihan  hak  pada  sertipikat  hak  milik  diketahui Tergugat  III  membeli  tanah  sengketa  dari  Tergugat  II  pada  tanggal  9  April  1998, demikian  pula  Tergugat  II  membeli  dari  Tergugat  I  pada  tanggal  11  Februari  1995. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dimohonkan hak oleh Tergugat I adalah merupakan bagian dari tanah hak Penggugat yang diperoleh dari Penunjukan Walikota Samarinda tahun 1980. Dalam kasus ini, hakim menganggap sertipikat hak milik yang dimiliki  oleh  pihak  tergugat  lebih  kuat  kedudukannya  sebagai  alat  bukti  untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah.

## CONCLUSION
Secara hukum kedudukan hukum ahli waris dalam pembuktian hak atas tanah haruslah didasarkan  terlebih  dahulu  melalui  surat  keterangan  waris.  Untuk  menguatkan pembuktian  ahli  waris  terhadap  hak  atas  tanah  tersebut  maka  ahli  waris  harus membuktikan  dengan  alat  bukti  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  bagian penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran,  pembuktian  yang  diatur  menurut hukum agraria  sebagai penguat  untuk dapat melakukan pembuktian hak atas tanah secara hukum perdata, yakni dengan alat bukti tertulis/tulisan.
Berdasarkan  Surat  Penunjukan  dari  Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tingkat  II Samarinda sekarang disebut Walikota Samarinda Nomor 48/SP/Komas/1980, surat ini menjadi  alat  bukti  sebagai  alas  hak  paling  lama  atas  tanah  obyek  sengketa,  yang diakuin  oleh  hukum  Indonesia.  Pada  Pasal  32  ayat  (2)  dapat  dilakukan  gugatan  atas seritifkat  hak  atas  tanah  selama  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun  sejak  sertipikat  itu diterbitkan. putusan hakim
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor
138/Pdt.G/2014/PN.Smr  tidaklah  tepat  dan  tidak  memberikan  kepastian  hukum,  hal itu disebabkan oleh tidak dijadikan rujukan apa yang termuat dalam Pasal 24 ayat (1) dan  Pasal  32  ayat  (2)    Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.

## REFERENCES
Hasan Kusumah, 1995, Hukum Agraria I , Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
Mertokusumo Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty Yokyakarta, halaman 161Syahrani Riduan, 1998, Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum , Pustaka Kartini, Jakarta,
Peter Mahmud Marzuki, 2010, penelitian hukum, PT Kencana, Jakarta
Retnowulan S Dan Iskandar O, 2005, Hukum Acara Perdata , P.T Intermasa cet. XXXII,
Jakarta,
R.  Subekti,  S.H.  dan  R.  Tjitrosudibio.,  2008.  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata., PradnyaParamita, Jakarta.
R. Subekti, 1995, Hukum Pembuktian , PT. Pradnya Paramita.
Sudikno Martokusumo, 2016, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7 , Liberti Cet.I, Yokyakarta, halaman 134
Urip Santoso. 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah., Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-2, hal 248.
RM Pramana, 2014. Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti. studentjournal.ub.ac.id. https://media.neliti.com/media/publications/34936-ID- analisis-yuridis-surat-keterangan-waris-sebagai-alat-bukti.pdf . Di akses 8 Juni 2018, pk. 11.34 Wite