## STUDI INOVASI SAKERA JEMPOL DI KABUPATEN PASURUAN
Yusrin Rahmawati 1 , Erva Mutiara Hati 2 , Indah Lukmawati 3

## Abstract
Cases of violence against women and children that still occur in Indonesia, including in Pasuruan Regency, made the government innovate Sakera Jempol in an effort to deal with cases of violence against women and children. The purpose of this research is that the writer wants to find Sakera Jempol innovations made by the government in an effort to overcome the  challenges.  In  this  study,  researchers  used  a  method  of  research  literature  studies. Sakera Jempol's innovation in Pasuruan Regency has received an award from the Ministry of PAN-RB as the best national public servant and has succeeded in promoting the safety of girls in Pasuruan Regency .
Keywords: Violence; Innovation; Program Sakera Jempol

## PENDAHULUAN
Saat ini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak ditangani dengan tepat. Kondisi tersebut hampir sama dengan gejala gunung es di laut, terlihat berukuran kecil, namun jika dilihat dari bawah permukaan nampak terlihat besar sehingga sangat dibutuhkan inovasi untuk melakukan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Akbar, 2020). Inovasi sendiri mulai diakui dan dihargai pada tahun 90-an  karena  paradigma New  Public  Management  (NPM) sedikit  demi  sedikit  mulai menggeser  hegemoni  konsepsi  Weber  dalam  reformasi  administrasi.  Reformasi kemudian  mengalami  pembelokan  arah  menuju  birokrasi  yang  mengedepankan  hasil, partisipasi,  berorientasi  pelanggan,  digerakan  oleh  misi,  dan  desentralisasi  (Osborne, 2009), serta public governance pada beberapa tahun terakhir (Murtadho & Rozqin, 2018). Inovasi  juga  menjadi  salah  satu  upaya  strategis  organisasi  publik  untuk  dapat  terus melakukan perubahan  dengan menciptakan produk baru, baik dalam arti barang maupun jasa, struktur baru, hubungan baru dan kultur baru (Sururi, 2017). Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah Kabupaten Pasuruan meluncurkan
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
inovasi baru, yaitu Sakera Jempol. Sakera Jempol merupakan sebuah inovasi yang lahir untuk  menangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  dengan mempertimbangkan  segala  aspek  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  agar  tidak  ada  lagi  yang  mengalami  tindak  kekerasan.  Dari  hal  itu  maka terlahirlah kebijakan publik, yakni “Sakera Jempol”. Kebijakan publik di sisi lain sebagai produk  yang  diharapkan  dapat  memperjuangkan  kepentingan  publik  dalam  filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan  publik sejak awal hingga akhir (Nugroho, 2014).
Dalam  UU  PKDRT  Pasal  1  ayat  (4)  perlindungan  adalah  “segala  upaya  yang ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  pengadilan”.  UU  PKDRT  Pasal  5 menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dengan  cara  “kekerasan  fisik,  psikis, seksual,  atau  penelantaran  rumah  tangga.”  Upaya  pemerintah  dalam  melindungi masyarakat dari adanya kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga terhadap  perempuan  dan  anak,  yaitu  dengan  memberlakukan  Undang-Undang  No  23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang No 22  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Sesuai  dengan  UU  PKDRT  Pasal  11 “Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah tangga”.  Undang-Undang  tersebut  tidak  hanya  memberikan  gambaran  tentang dilarangnya  kekerasan  dan  sanksi-sanksi  untuk  para  pelaku  kekerasan,  melainkan terdapat  pencegahan,  perlindungan,  pemulihan,  dan  penyediaan  pusat  pelayanan  bagi korban  kekerasan.  Selain  itu,  tidak  hanya  korban  yang  dilindungi,  melainkan pendamping,  saksi,  keluarga,  dan  teman  korban  juga  mendapatkan  perlindungan (Na’mah, 2018).
Sesuai  dengan  catatan  laporan  yang  telah  masuk  di  dalam  data  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Terdapat  29  kasus  yang  terjadi  di  tahun 2014 serta 58 kasus yang tercatat di tahun 2015. Selain itu ditemukan kembali laporan kasus yang terjadi di tahun 2014, tercatat ada 29 kasus yang telah masuk di dalam catatan laporan. Kasus tersebut meningkat menjadi 68 kasus di tahun 2015 dan 86 catatan kasus yang  terjadi  di  tahun  2016,  sedangkan  terkait  permasalahan  kasus  KDRT  terdapat  85 kasus  kekerasan  yang  terjadi  di  tahun  2013  dan juga  terdapat  56  kasus  yang  terjadi  di
tahun 2014, dan terdapat 58 kasus yang terjadi di tahun 2015 (Arifin, 2017). Terjadinya kenaikan dalam kasus  kekerasan tersebut  ditanggapi  oleh Bupati Pasuruan H.M Irsyad yusuf dengan menawarkan solusi berupa program Sadari kekerasan Perempuan dan Anak dengan  Jemput  Bola  atau  yang  sering  disebut  sebagai  Inovasi  Sakera  Jempol.  Inovasi tersebut memiliki sebuatan yang sangat unik sehingga dapat dengan cepat dikenal oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Sebutan dari Inovasi Sakera tersebut diambil dari seorang pejuang yang lahir di  Kota Bangil tepatnya di  Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang pejuang yang berhasil melawan penjajah Belanda yang terjadi pada awal abad ke-19. Oleh karena itu, dengan adanya sebutan unik yang ada di dalam sekitar. Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar dapat memberikan solusi serta tindakan tegas dalam menangani kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  kepada  masyarakat  sekitar.  Pelaksanaan  inovasi Sakera  Jempol  ini  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  Surat  Keputusan  Bupati Pasuruan  Nomor  260/560/HK/424.013/2014  terkait  Pembentukan  Pengurus  Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPT-PPA)  yang  memiliki kewenangan dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.  Terdapat  beberapa  pendekatan  strategis  di  dalam  pelaksanaan  Inovasi  Sakera Jempol tersebut dilakukan dengan cara menyediakan Sarana Sosialisasi dalam mencegah tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dengan  menyediakan  fasilitas  seperti Fanspage plus molin , Pemberian Kartu Hotline Jempol kepada tokoh masyarakat; Reaksi/ Cara Penanganan dengan menggunakan Four Fast , serta penyediaan fasilitas yang dapat memudahkan  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  kekerasan  dengan  cara  menjemput bola. Dalam proses  pemberian pelayanan di  dalam  program  Inovasi  Sakera Jempol ini juga  memiliki  tata  cara  laporan  pengaduan  atas  tindak  kekerasan  melalui  pengaduan secara langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT- PPA)  Kabupaten  Pasuruan  dengan  mengisi  form  terkait  laporan  kekerasan  yang  ingin ditindaklanjuti. Namun jika masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tata cara pelaporan tersebut dapat melaporkan dengan cara menghubungi nomor yang telah tercantum  di  Kartu Hotline Jempol.  Kartu  tersebut  dipegang  oleh  masyarakat  yang memiliki pengaruh penting di dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, fungsi Kartu Hotline Jempol tersebut dapat digunakan jika ditemukan adanya tanda akan terjadinya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Mereka dapat melaporkan kasus tersebut  dengan
cara menghubungi nomor kontak petugas yang telah tercantum. Bentuk konkrit inovasi ini menjadi salah satu cara untuk merombak regulasi yang dianggap menjadi penghambat.
Permasalahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasuruan  tersebut  terjadi  karena kurangnya jiwa sosial yang ada di dalam diri individu di wilayah pedesaan sehingga dapat menimbulkan  kenaikan  kasus  yang  akan  terjadi  setiap  tahunnya.  Kasus  kekerasan tersebut  sering  terjadi  karena  masyarakat  cenderung  beranggapan  bahwa  hal  tersebut merupakan privasi di dalam suatu individu dan keluarga yang menjadi korban kekerasan tersebut.  Program  Sakera  Jempol  merupakan  bagian  dari  inovasi  yang  memberikan pengetahuan  terkait  cara  pencegahan  adanya  tindak  kekerasan,  masyarakat  dapat mendeteksi adanya tindak kekerasan sejak dini, serta cara penyelesaian masalah terkait adanya  kasus  tindakan  kekerasan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kegiatan sosialisasi  terkait  pencegahan  tindak  kekerasan.  Sosialiasi  tersebut  dapat  dilakukan dengan cara pembelajaran melalui sosial media karena dengan adanya sosialisasi melalui media sosial tersebut dinilai sangat efektif. Kondisi saat ini, masyarakat serta anak anak cenderung lebih mudah mempelajari suatu hal dengan menggunakan media sosial. Selain itu  masyarakat  juga  berharap  agar  fasilitas  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  inovasi tersebut  dapat  memberikan  manfaat  serta  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses semua kebutuhannya.
Inovasi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan baik menyangkut individu, masyarakat, organisasi dan negara (Sururi, 2017). Dalam konteks relasi negara dan publik, negara berperan sebagai aktor  fasilitator  dan  regulator  kebijakan  publik,  sedangkan  inovasi  sebagai keyword strategis  manakala output dan outcome dalam  kebijakan  sudah  tidak  dapat  memenuhi tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin global. Apalagi dengan anggapan  bahwa  birokrasi  pemerintah  merupakan  hal  yang  rigid  dan  kaku  (Mubin  & Roziqin, 2018) maka inovasi diharapkan mampu mengeluarkan birokrasi dari kekakuan dalam memecahkan masalah masyarakat.
Inovasi dalam organisasi publik mempunyai urgensi tinggi dalam merespon segala dinamika masyarakat (Bekkers & Tummers, 2018). Salah satu upaya srategis organisasi publik  untuk  dapat  terus  melakukan  perubahan  tersebut  adalah  dengan  menciptakan produk baru, baik dalam arti barang maupun jasa, struktur baru, hubungan baru dan kultur baru  (Sururi,  2017).  Tak  terkecuali  dalam  meminimalisir  kasus  kekerasan  terhadap
perempuan dan anak juga perlu adanya inovasi, yaitu dengan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kasus  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  ditangani  oleh  pihak  berwajib  sehingga  korban dapat dilindungi.
Everett  M.  Rogers  (2003)  telah  mengemukakan  bahwasanya  terdapat  lima karakteristik  dalam  sebuah  inovasi,  yaitu: Relative  Advantage (keuntungan  relatif) merupakan  tingkat  kelebihan  dari  suatu  inovasi, di  mana  inovasi  baru  yang  diciptakan akan dapat menjadi inovasi yang lebih baik dari inovasi yang sudah ada sebelumnya atau dari  hal-hal  yang  biasa  dilakukan.  Keuntungan  relatif  ini  seringkali  diukur  dari  segi ekonomi,  prestasi  sosial,  kenyamanan  dan  kepuasan. Compatibility (keserasian),  yaitu tingkat  keserasian  dari  suatu  inovasi,  apakah  inovasi  yang  diciptakan  bisa  dianggap konsisten  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai,  pengalaman  serta  kebutuhan  yang  ada. Complexity (kerumitan)  merupakan  tingkat  kerumitan  dari  suatu  inovasi,  yang  dapat dinilai melalui  seberapa sulit  masyarakat  dalam  memahami dan menggunakan inovasi. Triability (dapat diuji coba) merupakan suatu cara sebuah inovasi dapat diuji coba dan mampu  menunjukkan  keunggulannya.  Karakteristik  yang  terakhir,  yaitu Observability (dapat  diobservasi)  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  keberhasilan penggunaan suatu inovasi yang dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat  hasil  suatu  inovasi  maka  semakin  besar  kemungkinan  inovasi  diterima  oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis fokus pada inovasi Sakera Jempol yang berjalan di Kabupaten Pasuruan, penulis ingin mengetahui seberapa efektif inovasi Sakera Jempol dalam  menanggulangi  kasus-kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Pasuruan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur,  yaitu  dengan  cara mencari informasi maupun penelitian yang terkait dengan inovasi SAKERA JEMPOL. Referensi teori yang diperoleh dengan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar  dan  alat  utama  bagi  praktek  penelitian.  Objek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini, yaitu program inovasi SAKERA JEMPOL sebagai upaya untuk penanggulangan tindak kekerasan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelusuran  berbagai  sumber baik dari artikel jurnal nasional maupun internasional yang telah terindeks dengan kata kunci  inovasi.  Selain  itu  kata  kunci  Sakera  Jempol  dikumpulkan  melalui  dokumen
pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang  kemudian  diolah  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  narasi.  Prosedur  dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan ada beberapa cara atau metode untuk melakukan studi  literatur,  yaitu  mengumpulkan (synthesiz) ,  mengupas (criticize) ,  membandingkan (compare) ,  serta  meringkas (summarize) dalam  sebuah  literatur  (Nazir,  2017).  Kami melakukan penelitian dengan menggunakan keempat metode tersebut.  Data yang telah diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif. Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang  disusul dengan analisis atau argumen dari penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekerasan Perempuan dan Anak
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Menurut WHO ( World Health Organization ), kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang kemungkinan besar mengakibatkan  luka fisik maupun  psikis  seperti  memar/trauma,  kematian,  kerugian  psikologis,  kelainan perkembangan  atau  perampasan  hak.  Dalam  Deklarasi  Penghapusan   Kekerasan Terhadap Perempuan, yang termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  dan  di  dalam  KUHP pengertian dari kekerasan sendiri telah diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa  “membuat  orang  pingsan  atau  tidak  berdaya  disamakan  dengan  menggunakan kekerasan”  (Na’mah,  2018).  Menurut  pendapat  Ditjen  Kemenkumham,  bahwasanya Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  yang  termuat  pada  Pasal  1 menegaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  “kekerasan  terhadap  perempuan”, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mungkin mengakibatkan kesengsaraan  atau  penderitaan  terhadap  perempuan  secara  fisik,  seksual  maupun psikologis, termasuk sebuah ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  dalam kehidupan pribadi (Na’mah, 2018). Terkait batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat  pada  Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi pada bagian akhir  kalimat  disebutkan  dalam  kehidupan  pribadi.  Kehidupan  pribadi  yang  dimaksud
tersebut dapat diartikan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004, secara tegas telah mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam ruang lingkup rumah tangga (Rahayu, 2017). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai  mempergunakan  tenaga  atas  kekuatan  jasmani,  misalnya  memukul  dengan tangan,  atau  dengan  senjata,  menendang  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  kekerasan merupakan  suatu  tingkah  laku  agresif  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain secara  sengaja  untuk  menyebabkan  korban  mengalami  penderitaan  lahir  maupun  batin (Na’mah, 2018).
Sebagai suatu perilaku, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk yang ditolak  oleh  siapa  saja  karena  mengandung  unsur  kekerasan  di  dalamnya,  yaitu  suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu pihak, baik pelakunya perorangan maupun lebih dari sesorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada korban. Setiap tindakan kekerasan, secara  reflektif  tentu  saja  akan  ditolak  oleh  setiap  individu  mengingat  ada  unsur pemaksaan,  baik  secara  persuasif  maupun  fisik  di  dalamnya.  Terminologi  kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut dapat berupa fisik maupun non-fisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki/diminati oleh pelaku, Serta ada akibat/kemungkinan yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban (Noviana, 2015).

## Inovasi
Inovasi dikatakan sebagai sebuah konsep yang baru di dalam literatur administrasi publik. Kurang populernya konsep inovasi pada masa lalu karena karakter reformasi yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi Weber. Dalam konsepsi Weber, birokrasi memerlukan aturan yang jelas, hierarkhi, spesialisasi dan lingkungan yang relatif stabil sehingga, inovasi dinilai tidak banyak diperlukan bagi sistem birokrasi pemerintah karena menurutnya,  kewajiban  dari  aparatur  birokrasi  pemerintah  adalah  menjalankan  aturan yang  telah  ditetapkan (rule  driven) .  Jika  kemudian  inovasi  dilaksanakan  hanya  dalam intensitas  yang kecil dan dilakukan terbatas pada level  pimpinan  puncak maka inovasi
dalam hal ini  dikatakan  sebagai  sebuah reformasi  administrasi  yang  dilakukan  melalui pendekatan atau mekanisme top down (Haikio, 2012).
Hingga  di  Tahun  90-an,  paradigma New  Public  Management  (NPM) mulai menggeser  hegemoni  konsepsi  Weber  dalam  reformasi  administrasi.  Reformasi kemudian  mengalami  pembelokan  arah  menuju  birokrasi  yang  mengedepankan  hasil, partisipasi,  berorientasi  pelanggan,  digerakkan  oleh  misi,  dan  desentralisasi  (Osborne, 2009). Pada saat ini, inovasi justru sangat dihargai oleh pendukung gerakan reformasi. Perkembangan terakhir menunjukkan kemajuan pada penggunaan istilah inovasi dalam bidang administrasi publik.
Kemampuan  inovasi  di  dalam  birokrasi  pemerintahan  diartikan  sebagai  suatu kemampuan  untuk  mentransformasikan  sebuah  ide  atau  gagasan  secara  berkelanjutan yang  dilakukan  oleh  birokrasi  pemerintahan  guna  memberikan  berbagai  bentuk pelayanan,  proses,  dan  sistem  yang  baru,  bagi  keuntungan  lembaga  dan  stakeholder. Konsep dari inovasi  birokrasi  pemerintah bukan  merupakan  suatu  konsep yang berdiri sendiri, tetapi ia berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis  seperti  alokasi  sumberdaya  strategis,  tujuan,  dan  pemahaman  kepentingan stakeholders (Arundel et al., 2019). Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi  birokrasi  pemerintah,  berakibat  pada  kemampuan  setiap  lembaga  pemerintah untuk  melakukan  inovasi  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Jorgensen  pernah mengatakan  bahwa  kemampuan  dari  suatu  inovasi  di  sebuah  lembaga  ditentukan  oleh beberapa  faktor yang disebut sebagai dimensi kemampuan inovasi (1993). Dimensi dari kemampuan inovasi yang dikemukakan oleh Jorgensen, yaitu meliputi visi dan strategi, perekatan  dasar  kompetensi,  penguatan  informasi  dan  kecerdasan  organisasi,  orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi (1993).
Pada dasarnya inovasi sendiri juga memiliki manfaat, yaitu untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu sumber daya atau produk yang ingin dikembangkan  sehingga  inovasi  tersebut  dapat  bermanfaat  untuk  semua  orang  atau masyarakat.  Proses  di  dalam  membuat  sebuah  inovasi  juga  dapat  terjadi  secara  terus menerus  di  dalam  kehidupan  manusia  karena  inovasi  terjadi  akibat  adanya  keinginan untuk mengerjakan sesuatu hal dengan cepat dan mudah. Tujuan adanya inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas, yaitu meningkatkan kualitas dan juga nilai di dalam inovasi
itu sendiri, baik layanan maupun produk. Diharapkan inovasi tersebut dapat memperbaiki kekurangan di dalam inovasi sebelumnya serta harus memiliki keunggulan dan manfaat yang  bernilai  dari  sebelumnya.  Mengurangi  biaya,  yaitu  mengurangi  biaya  dalam  hal membayar  pekerja  karena  proses  berjalannya  suatu  inovasi  dapat  diciptakan  dengan memanfaatkan  teknologi,  menciptakan  mesin  atau  peralatan  yang  dapat  menggantikan tenaga  manusia  dalam  proses  berjalannya  produksi  atau  dalam  memberikan  layanan kepada  masyarakat.  Selain  itu  dengan  adanya  mesin  dan  peralatan  tersebut  dapat mengurangi  biaya  tenaga  kerja  untuk  produksi  akan  semakin  sedikit  berkurang.  Tidak hanya itu penggunaan peralatan pada proses pelayanan terhadap masyarakat juga dapat berjalan dengan  baik. Menciptakan inovasi yang baru, yaitu menciptakan sebuah inovasi yang  berkaitan  dengan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sehingga  permasalahan  yang terjadi  di  tengah  masyarakat  dapat  terselesaikan  dengan  cepat  dan  tepat,  mengganti layanan yang dianggap kurang efektif dan efisien.
Inovasi memiliki ciri-ciri bahwa harus merupakan sebuah ide baru berkaitan dengan layanan publik atau administrasi publik yang sebelumnya belum pernah terpublikasikan. Suatu ide atau gagasan yang diciptakan harus memiliki ciri khas yang spesifik dan bersifat khusus serta  dilakukan dengan terencana. Sebuah inovasi harus merupakan sebuah ide yang terencana serta memiliki tujuan yang harus ditentukan sejak awal pembuatan sebuah inovasi  tersebut  (De  Vries  et  al.,  2016).  Dalam  inovasi  penerimaan  atau  penolakan merupakan  sebuah  keputusan  yang  dibuat  oleh  seseorang/individu.  Menurut  (Rogers, 2003),  proses  pengambilan  keputusan  inovasi  merupakan  proses  mental  yang  dialami seseorang/individu mulai dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi, memutuskan untuk  menolak  atau  menerima  suatu  inovasi,  serta  melaksanakan  ide-ide  baru  dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi.
Pada  awalnya  (Rogers,  2003)  menerangkan  bahwa  dalam  upaya  perubahan seseorang  untuk  mengadopsi  suatu  perilaku  yang  baru,  terjadi  berbagai  tahapan  pada seseorang  tersebut,  antara  lain:  Tahap  Kesadaran (Awareness) ,  yaitu  tahap  di  mana seseorang tahu dan sadar akan adanya inovasi sehingga muncul kesadaran terhadap hal tersebut.  Tahap  Keinginan (Interest), yaitu  tahap  seseorang  mulai  mempertimbangkan terhadap adanya inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut. Tahap Evaluasi (Evaluation), yaitu tahap di mana seseorang mulai membuat keputusan apakah ia menolak atau menerima adanya inovasi yang ditawarkan sehingga
ia  mulai  melakukan  mengevaluasi.  Tahap  Mencoba (Trial), yaitu  tahap  seseorang melaksanakan  keputusan  yang  telah  dibuatnya,  melalui  sebuah  keputusan  yang  telah mereka buat mereka mulai mencoba suatu perilaku yang baru. Tahap Adopsi (Adoption), yaitu  tahap  seseorang  mulai  memastikan  atau  mengkonfirmasikan  putusan  yang diambilnya  dan  ia  mulai  mengadopsi  perilaku  baru  terhadap  adanya  inovasi.  Dari pengalaman yang terjadi di lapangan pada dasarnya proses adopsi tidak berhenti dengan begitu  saja  setelah  suatu  inovasi  diterima  atau  ditolak.  Kondisi  ini  akan  berubah  lagi sebagai bentuk atau akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi sehingga Rogers (2003) melakukan revisi kembali terkait teorinya tentang keputusan inovasi yang terdiri dari: Knowledge (pengetahuan), Persuasion (persuasi), Decision (keputusan),
Implementation (pelaksanaan), dan Confirmation (konfirmasi).
Program  inovasi  Sakera  Jempol  di  Kabupaten  Pasuruan  sudah  memenuhi  lima karakteristik  suatu  inovasi  yang  dikemukakan  oleh  Everett  M.  Rogers,  yaitu: Relative Advantage (keuntungan  relatif).  Inovasi  Sakera  Jempol  telah  berhasil  menekan  angka kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Pasuruan.  Selain  itu,  Inovasi Sakera  Jempol  juga  telah  mendapat  penghargaan  sebagai  inovasi  terbaik.  Dari  segi Compatibility (keserasian), inovasi Sakera Jempol merupakan inovasi yang dibuat untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  proses  pelaporan  kasus  kekerasan  yang dialaminya.  Dari  segi Complexity (kerumitan)  dalam  proses  pemberian  pelayanan  di dalam program, inovasi Sakera Jempol ini juga memiliki tata cara laporan pengaduan atas tindak  kekerasan  melalui  pengaduan  secara  langsung  ke  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPT-PPA)  Kabupaten  Pasuruan  dengan  mengisi form  terkait  laporan  kekerasan  yang  ingin  ditindaklanjuti.  Namun  jika  masih  ada beberapa  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tata  cara  pelaporan  tersebut  dapat melaporkan  dengan  cara  menghubungi  nomor  yang  telah  tercantum  di  Kartu Hotline Jempol di mana kartu tersebut dipegang oleh tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting di pedesaan. Oleh karena itu, penyelenggara inovasi tersebut juga berharap bahwa masyarakat  dapat  membantu  dalam  mensukseskan  inovasi  tersebut  agar  permasalahan kekerasan yang di Kabupaten Pasuruan dapat segera terselesaikan. Dalam hal Triability (dapat diuji coba), inovasi Sakera Jempol telah berhasil diterapkan dan dapat menekan angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Pasuruan.  Dari  segi Observability (dapat  diobservasi),  inovasi  Sakera  Jempol  memberikan  beberapa
instrumen dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain fasilitas  tersebut  mencakup  adanya  Sarana  Sosialisasi    terkait  pencegahan  tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan  menggunakan fasilitas Fanspage plus molin , Pemberian Kartu Hotline Jempol; Reaksi Penanganan dengan Four fast ; dan Ada jempol (advokasi dengan jemput bola).
Menurut pendapat  Yetty Purwaningsih  selaku Kepala Dinas Keluarga Berencana dan  Pemberdayaan  Perempuan  (KB-PP)  beliau  mengupayakan  agar  program  Sakera Jempol dapat mengena kepada masyarakat, selain itu tindakan yang dilakukan oleh pihak penanganan kekerasan juga harus cepat dalam menangani korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara, yaitu tetap mendampingi korban agar segera pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa. Selain itu,  pihak  penyelenggara  program  tersebut  juga  tetap  memberikan  fasilitas  atau  ruang yang diperuntukkan oleh masyarakat untuk bisa berkonsultasi atau bimbingan konseling secara  langsung  dengan  cara  pihak  penyelenggara  mendatangi  orang  yang  telah melaporkan  adanya  kasus  tindakan  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  dapat  kita  lihat  bahwa hubungan antara masyarakat dengan pihak penyelenggara harus tetap terjalin dengan baik agar  permasalahan  kekerasan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasuruan  dapat  segera terselesaikan. Jika dilihat dari pernyataan di  atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pasti  akan  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan  program  tersebut,  sebab  dengan  adanya program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat dapat hidup lebih tenang tanpa adanya rasa risau atau ketakutan jika sedang berpergian  ke  luar  rumah.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan  program  inovasi  tersebut  juga sudah  memberikan  bukti  nyata  dalam  hal  menekan  angka  kekerasan  yang  terjadi  di Kabupaten  Pasuruan,  otomatis  masyarakat  pasti  dapat  menerima  dengan  baik  dengan adanya program tersebut.

## Munculnya Inovasi Sakera Jempol serta Program Kerja Inovasi Sakera Jempol di
Kementerian PAN- RB.
Inovasi  Sakera  Jempol  terbentuk  akibat  banyaknya  kasus  kekerasan  anak  dan perempuan di Kabupaten Pasuruan yang telah tercatat di dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kasus yang terjadi sudah tercatat sebanyak 45 kasus di tahun 2013, 29 kasus di tahun 2014, dan 53 kasus di tahun 2015, sedangkan catatan laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tahun 2013 sudah tercatat
sebanyak 85 kasus, kemudian terdapat 56 kasus yang terlapor di tahun 2014 serta terdapat laporan 58 kasus pada tahun 2015. Hal tersebut telah dipaparkan oleh Bupati Pasuruan, yaitu HM Irsyad Yusuf di Kantor Kementerian PAN- RB (Arifin, 2017). Berbagai cara yang telah dilakukan oleh Bupati Pasuruan dalam  mengatasi kasus  kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  yang  pada  saat  itu  sedang  marak-maraknya  terjadi  di  tengah masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Bupati  Pasuruan  berusaha  untuk  mencari  solusi permasalahan  tersebut  dengan  cara  menciptakan  sebuah  inovasi,  yaitu  Inovasi  Sakera Jempol atau Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola. Inovasi Sakera Jempol terpilih sebagai inovasi yang dinilai sangat efektif dijalankan di Pasuruan. Setelah Bupati  Pasuruan  menjalankan  program  inovasi  tersebut,  Bupati  Pasuruan  juga mengatakan bahwa permasalahan yang akan selanjutnya dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah  adalah  pencegahan  kasus  mengenai  kurangnya  kesadaran  masyarakat, khususnya  masyarakat  pedesaan  untuk  selalu  melaporkan  jika  terdapat  tanda  tanda tindakan kekerasan pada perempuan dan  anak sejak dini. Oleh karena itu,  berdasarkan permasalahan  yang  telah  terjadi  di  atas  maka  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan memberikan solusi yang aplikatif dan komprehensif berupa Inovasi Sakera Jempol yang telah  diberlakukan  dan  diterapkan  sejak  tahun  2014.  Tidak  hanya  itu  Program  Inovasi Sakera Jempol juga memiliki beberapa instrument berupa pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan  (Emil,  2019).  Selain  itu  sosialisasi  pencegahan  terhadap  kekerasan perempuan dan anak harus juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial agar dapat  digunakan  oleh  masyarakat  yang  dapat  menjangkau  teknologi  informasi. Masyarakat  juga  dapat  memanfaatkan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  Inovasi  tersebut, yaitu mobil yang disediakan oleh penyelenggara inovasi yang dapat memudahkan dalam menjangkau  di  wilayah  pedesaan.  Inovasi  Sakera  Jempol  juga  menyediakan  Kartu Hotline Jempol  yang  diberikan  kepada  para  kader,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, perangkat desa, dan populasi kunci juga diberi keterangan contact person agar masyarakat dapat  menghubungi nomor yang sudah tertera di  dalam Kartu Nama tersebut  sehingga jika ditemukan tanda-tanda akan terjadinya tindakan kekerasan, masyarakat dapat segera melaporkan hal tersebut kepada petugas yang tercantum di Kartu Hotline Jempol. Pihak penyelenggara  inovasi  tersebut  juga  memberitahukan  terhadap  warga  atau  masyarakat untuk selalu pro aktif dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kasus kekerasan.
Inovasi  yang  diciptakan  oleh  Kabupaten  Pasuruan,  yaitu  Sakera  Jempol  (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) diakui oleh Kementerian PAN- RB  sebagai  Inovasi  Publik  Terbaik  Nasional  serta  mendapatkan  penghargaan  atas kesuksesan inovasi Sakera Jempol yang telah diraih Kabupaten Pasuruan. Kementerian PAN-RB  memberikan  penghargaan  kepada  inovasi  Sakera  Jempol  di  Kabupaten Pasuruan karena inovasi ini memiliki  tujuan khusus  untuk  menangani  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh pemerintah pusat dan berkesempatan menjadi bagian dari  peserta United  Nation  Public  Service  Awards (UNPSA)  2019  untuk  kategori Promoting Gender Responsive Public Service to Achieve the SDGs (Bromo, 2019). Sejak Irsyad Yusuf menjabat sebagai Bupati Pasuruan, masalah kekerasan terhadap perempuan dan  anak  yang  banyak  terjadi  harus  disikapi  dengan  serius  karena  hal  tersebut  dapat memberikan  dampak  berkepanjangan  terhadap  korban  yang  telah  dilecehkan  dan  akan menimbulkan  trauma  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu,  sebisa  mungkin  masyarakat dengan pihak pemerintah yang menangani kasus terkait dapat meminimalisir kasus yang akan  terjadi  di  waktu-waktu  ini.  Selain  itu  pihak  pemerintah  juga  bekerjasama  dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak dengan cara menggandeng para tokoh masyarakat,  orang  tua,  kepala  desa,  camat,  dunia  pendidikan,  LSM,  Ormas  sampai dengan  OPD  yang  dikatakan  sebagai  penggerak  utama  dari  program  anti  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Pasuruan.  Dengan  adanya  inovasi  Sakera Jempol dan menggandeng para stakeholder untuk ikut serta dalam menanggulangi atau meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah berharap agar tidak ada lagi kasus kekerasan khususnya di Kabupaten Pasuruan karena di zaman yang serba modern saat ini tuntutan kemajuan zaman dapat memberikan dampak positif dan negatif  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kita  semua  harus  bijak  dalam  penggunaaan teknologi informasi agar tidak salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga dihimbau terus menerus jika sedang pergi keluar rumah harus selalu waspada dengan keadaan sekitar agar dapat mencegah kasus tindak kekerasan yang dapat terjadi kepada perempuan dan anak (Istiqomah, 2018).
Bupati Pasuruan juga memberikan apresiasi terhadap Dinas KB dan PP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) yang memiliki PPT- PPA (Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak) terkait dengan pengambilan langkah yang tepat. Langkah utamanya adalah melakukan sosialisasi secara intens terkait penghapusan
kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  kepada  semua  target  sasaran  se-Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, apabila terdapat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat tidak malu lagi untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait penanganan kasus tersebut. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah jika ada kejadian atau  masyarakat  yang  menjadi  korban,  jangan  hanya  didiamkan  saja  tetapi  harus mengambil  tindakan  untuk  melaporkan  ke  PPT-PPA  atau  kepolisian  agar  tidak  terjadi dampak trauma yang berkepanjangan.
Selanjutnya,  ketika  sudah  ditangani  maka  diusahakan traumatic  healingnya (penyembuhan  dari  trauma)  akan  dapat  terselesaikan  dengan  baik  dan  korban  dapat beraktifitas seperti semula. Dengan berlakunya inovasi tersebut Yetty Purwaningsih (Plt Kepala Dinas KB- PP) berpendapat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada  tahun  2013-2019  mengalami  penurunan  secara  signifikan.  Hal  tersebut  dinilai sebagai  kabar  yang  sangat  membahagiakan  terhadap  masyarakat.  Kasus  tersebut mengalami penurunan karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya melaporkan kejadian  kekerasan  yang  terjadi  disekitarnya.  Oleh  karena  itu,  pihak  tersebut  selalu melakukan upaya dengan jemput bola agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terus ditekan.
Meskipun masih ada laporan mengenai kekerasan terhadap anak, pihak penanganan kasus  juga  sudah  mengambil  tindakan,  yaitu  selalu  mendampingi  korban  tersebut  agar bisa segara sembuh dari trauma dan dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti semula. Tidak  hanya  itu,  pihak  penyelenggara  inovasi  juga  membuka  ruang  konseling  untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan tersebut dengan menjemput bola, menghampiri masyarakat  sekitar ke semua  lapisan masyarakat  di  pedesaan.  Oleh karena itu, di dalam Inovasi Sakera Jempol juga terdapat beberapa program yang terus dikembangkan, yaitu Fanspage Plus Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak), Hotline Jempol ( Hotline Jemput Bola), Four Past (Cepat, terdeteksi, cepat terlapor, cepat tertangani  dan  cepat  terrehabilitasi),  serta  Ada  Jempol  (Advokasi  Jemput  Bola)  yang diberikan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak di  Kabupaten Pasuruan. Ini  merupakan  bentuk  strategi  yang  perlu  diapresiasi  dari  komitmen  aktor  organisasi publik dalam memberikan pelayanan kesehatan (Arundel et al., 2019; Bugge et al., 2018). Oleh karena itu, Sakera Jempol dikatakan sebagai sistem sederhana, komprehensif dan aplikatif yang dimulai dari promotif, preventif, serta pemberikan kesempatan rehabilitasi
terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi tersebut pemerintah dapat  dengan  mudah  menindaklanjuti  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Kesuksesan inovasi  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  penurunan  laporan  terkait  KDRT, sedangkan peningkatan laporan yang diajukan oleh masyarakat dapat dianggap sebagai kesuksesan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya keberhasilan  tersebut,  kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasuruan  dapat  segera terselesaikan sehingga tidak ada lagi penambahan catatan kasus yang terjadi di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN
Banyaknya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam kehidupan masyarakat dinilai sebagai fenomena modern yang terjadi di zaman sekarang ini. Perempuan dan anak anak seringkali menjadi korban kasus kekerasan karena tingkat ketergantungan  mereka  terhadap  orang  lain  sangat  tinggi,  sementara  tingkat  kekuatan atau kemampuan dalam melawan hal tersebut dikatakan sangat terbatas. Banyak faktor penyebab  terjadinya  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dan  berdampak kepada  korban  baik  secara  fisik,  sosial,  maupun  psikologis.  Selain  itu,  kekerasan  juga dapat berdampak trauma terhadap korban yang terjadi secara berkepanjangan.
Melihat dari banyaknya dampak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak  maka  dalam  penanganan  kekerasan  tersebut  sangat  dibutuhkan  peran  aktif masyarakat, individu, dan pemerintah untuk ikut serta dalam mengurangi kasus kekerasan yang  terjadi  di  Kabupaten  Pasuruan.  Selain  itu  diperlukan  juga  pendekatan  berbasis sistem dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalamnya berisi komponen-komponen yang saling berkaitan dengan kasus terkait. Komponen-komponen yang  dimaksud  mencakup  sistem  kesejahteraan  sosial  bagi  perempuan,  anak-anak  dan keluarga,  sistem  peradilan  yang  harus  disesuaikan  dengan  standar  internasional,  dan mekanisme yang dapat mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu juga diperlukan  adanya  kebijakan  yang  dapat  mendukung  sistem  serta  data  informasi  yang diperuntukkan  untuk  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Jika  kebijakan  mengenai kekerasan  tersebut  sudah  disahkan  serta  hukum  sudah  ditegakkan  seadil-adilnya  maka kehidupan masyarakat akan lebih tentram dan tenang dari sebelumnya. Masyarakat dapat menjalani  aktifitas  sesuai  dengan  kegiatan  yang  mereka  lakukan  sehari  hari.  Inovasi Sakera Jempol ini mampu menekan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
di  Kabupaten  Pasuruan  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  dalam  penerapan  inovasi tersebut.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  peneliti  dapat memberikan  saran  terhadap  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  publik  berupa pelayanan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dalam aspek apapun. Saran yang diberikan peneliti terhadap pelaksanaan Program Inovasi Sakera Jempol yang ada di Kabupaten Pasuruan, yakni perlu adanya keterlibatan Articial Intelligence terhadap peningkatan  efisiensi  data  karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  adanya Arificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) merupakan suatu solusi yang dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Artificial Intelligence dapat  membantu  pihak  penyelenggara  layanan  dalam  mengakses  dan  menerima  data terkait  dengan  kasus  pelaporan  yang  dikirim  oleh  masyarakat  sehingga  dalam  hal  ini dampak  yang  terjadi  setelah  adanya  keterlibatan Artificial  Intelligence dalam  proses pelayanan,  kasus  yang  telah  tercatat  dapat  segera  ditindaklanjuti  oleh  pihak penyelenggara  layanan.  Teknologi  tersebut  dapat  mengelola  data  secara  cepat  dalam jumlah besar dan dapat membantu semua akses yang ada secara cepat dan tepat. Selain itu,  perlu  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  untuk  berkolaborasi  dengan  pihak penyelenggara layanan. Pada dasarnya sebuah inovasi dibuat karena adanya keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah agar selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan  yang  mereka  kehendaki.  Adanya  evaluasi  dari  masyarakat  terkait  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  penyelanggara  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakatnya  sehingga  pelayanan  yang  diberikan dapat  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  dan  memberikan  kepuasan  terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  (2020). Kekerasan  Seksual  di  Indonesia  Itu  Jadi  Fenomena  Gunung  Es . Publika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/qewmhc480/kekerasan-seksual-di- indonesia-itu-jadi-fenomena-gunung-es
Arifin,  M.  (2017,  May  5). Bupati  Irsyad  Paparkan  Program  Sakera  Jempol  di KemenPAN-RB . Detik News.
Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector:
Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy , 48 (3), 789– 798. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001
Bekkers, V., & Tummers, L. (2018). Innovation in the public sector: Towards an open and  collaborative  approach.  In International  Review  of  Administrative  Sciences . https://doi.org/10.1177/0020852318761797
Bromo,  W.  (2019). Menpan  RB  Beri  Reward  Inovasi  Sakera  Jempol  Kabupaten Pasuruan . Koran Regional.
Bugge, M.  M.,  Coenen, L., &  Branstad, A. (2018). Governing socio-technical  change: Orchestrating  demand  for  assisted  living  in  ageing  societies. Science  and  Public Policy . https://doi.org/10.1093/scipol/scy010
De  Vries,  H.,  Bekkers,  V.,  &  Tummers,  L.  (2016).  Innovation  in  the  public  sector:  A systematic review and future research agenda. Public Administration , 94 (1), 146– 166. https://doi.org/10.1111/padm.12209
Emil.  (2019). Inovasi  Sakera  Jempol  Raih  Penghargaan  Indonesia  Awards  2019.
Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan.  https://www.pasuruankab.go.id/berita-5140- inovasi-sakera-jempol-raih-penghargaan-indonesia-awards-2019.html.
Haikio, L. (2012). From Innovation to  Convention:  Legitimate Citizen Participation  in Local Governance. Local Government Studies , 38 (4), 415–435. https://doi.org/10.1080/03003930.2012.698241
Istiqomah,  N.  (2018).  Pelaksanaan  Sakera  Jempol  (Sadari  Kekerasan  Perempuan  Dan Anak  Dengan  Jemput  Bola)  Sebagai  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Pada  Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan).
Diss. Universitas Brawijaya . http://repository.ub.ac.id/165911/
Jorgensen,  T.  B.  (1993).  Modes  of  Governance  and  Administrative  Change. Modern Governance .
Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. International Journal of Social Science and Humanity , 8 (8), 241–246. https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v8.968
Murtadho,  I.,  &  Rozqin,  A.  (2018). 26.  Public  Governance  Perspective  To  Adressing Development Problems in Surabaya City . 241 (IcoSaPS), 109–114. https://doi.org/10.2991/icosaps-18.2018.26
Na’mah,  H.  (2018).  Program  SAKERA  JEMPOL  (Sadari  Kekerasan  Perempuan  dan Anak  dengan  Jemput  Bola)  Kabupaten  Pasuruan  Perspektif  Yuridis. Of  Islamic Family Law , 08 .
Nazir, M. (2017). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Noviana. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya.
Nugroho, R. (2014). Publik Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan . Ikapi Jakarta.
Osborne,  S.  P.  (2009).  Debate:  Delivering  public  services:  Are  we  asking  the  right questions? Public Money and Management , 29 (1), 5–7. https://doi.org/10.1080/09540960802617269
Rahayu,  N.  (2017). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU-  PKDRT) .  Media  Publikasi  Ditjenpp- Kemenkumham.  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang- undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga- uu-pkdrt.html.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. United States of America .
Sururi,  A.  (2017a).  Inovasi  Kebijakan  Dalam  Prespektif  Administrasi  Publik  Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Journal Spirit Publik , 12 (2), 2580– 3875.
Sururi, A. (2017b). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). Spirit Publik , 12 (2), 14–31.