ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 7 Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.773
Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1
Tasya Tiyana 1 , Rofikotul Husnah 2 , Dian Rosinawati 3 1,2,3 Universitas Islam Nusantara Jln. Soekarno Hatta No.530 Bandung - Indonesia
1 tasyatiyanaa@gmail.com
2 rofikotulhusnah10@gmail.com
3 dian.rosinawati@uninus.ac.id

## ABSTRAK
Penyaluran  pembiayaan  diberikan  bank  kepada  siapa  saja  yang  memerlukannya  baik  untuk individu  maupun  dunia  usaha,  dengan  memperhatikan  dua  prinsip  yaitu  kepercayaan  dan kehati-hatian  ( prudent  banking  principle) .  Bank  akan  meminta  jaminan  dalam  rangka meyakinkan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahnya untuk melunasi hutang sesuai akad yang disepakti. Dalam operasionalnya persyaratan memberikan jaminan ini untuk memastikan agar mudharib tidak  melakukan  penyimpangan  dalam  mengelola  dana  yang  diberikan  oleh pihak  bank.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Prosedur  Dan  Persyaratan  Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  prosedur  dan persyaratan  pembiayaan  mudharabah  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Ujung  Berung1 menyesuaikan  dengan  ketentuan  fatwa  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Mudharabah,  dan  standar  OJK  tentang  pembiayaan  mudharabah.  Persyaratan  pembiayaan Mudharabah  dengan  alur  pemeriksaan  sebagai  berikut:  a)  Kelayakan  Usaha  nasabah  telah sesuai dengan ketentuan BSI; b) Pembiayaan Mudharabah akan diproses jika account officer dan  Pimpinan  Cabang  telah  memenuhi  syarat,  dan  menghubungi  calon  mudharib  untuk menentukan kapan peninjauan ke lokasi usaha dan lokasi jaminan; c) Account officer membuat laporan  analisis  pembiayaan,  data  hasil  kunjungan,  hasil  peninjauan  agunan;  d)  Analisis pembiayaan  mudharabah  yang  dilakukan  sesuai  prosedur  menggunakan  prinsip  “5C”;  e) Keputusan  Permohonan  Pembiayaan  diberikan  setelah  pengajuan  permohonan  pembiayaan dinilai  layak  unruk  dibiayai’;  f)  Akad  Pembiayaan  Mudharabah,  g)  Pencairan  Pembiayaan Mudharabah  dilaksanakan setelah proses akad selesai baik dengan mudharib maupun dengan pihak lainnya yaitu Notaris dan pihak asuransi;  h) Pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan sejak  pemberian  pembiayaan  hingga  pelunasan  oleh  nasabah.  i)  Pengembalian  Pembiayaan Mudharabah.
Kata kunci : Prosedur, Persyaratan, Pembiayaan Mudharabah.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
The  distribution  of  financing  is  provided  by  the  bank  to  anyone  who  needs  it,  both  for individuals  and  the  business  world,  by  taking  into  account  two  principles,  namely  trust  and prudence (prudent banking principle). The bank will ask for guarantees in order to ensure the ability  and  ability  of  its  customers  to  pay  off  debts  according  to  the  agreed  contract.  In operation, the requirement to provide this guarantee is to ensure that the mudharib does not make any deviations in managing the funds provided by the bank. The purpose of this study was to find out the procedures and requirements for mudharabah financing at the Indonesian Sharia Bank KCP Ujung Berung1. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study are that the procedures and requirements for mudharabah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1 comply with the provisions of fatwa 07/DSN- MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing, and OJK standards regarding mudharabah financing. Mudharabah financing requirements with the flow of inspection as follows: a) The business  feasibility  of  the  customer  is  in  accordance  with  BSI  provisions;  b)  Mudharabah financing will be processed if the account officer and Branch Manager meet the requirements, and contact the prospective mudharib to determine when to review the business location and collateral  location;  c)  The  account  officer  prepares  a  financing  analysis  report,  visit  data, collateral  review  results;  d)  Analysis  of  mudharabah  financing  carried  out  according  to procedures using the "5C" principle; e) The decision on the application for financing is given after  the  submission  of  the  application  for  financing  is  deemed  feasible  to  be  financed';  f) Mudharabah Financing Agreement, g) Disbursement of Mudharabah Financing is carried out after the contract process is completed, either with the mudharib or with other parties, namely Notaries  and  insurance  parties;  h)  Supervision  in  the  management  of  financing  from  the provision of financing to repayment by the customer. i) Return of Mudharabah Financing. Keywords: Procedures, Requirements, Mudharabah Financing.
I.  PENDAHULUAN
Bank sebagai lembaga intermediasi (financial  intermediary  function), sangat dibutuhkan untuk kepentingan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara sistem perbankan  tidak  hanya  beroperasi  secara konvensional,  melainkan  juga  beroperasi menggunakan prinsip syariah. Sistem perbankan  syariah  telah  lama  menjadi keinginan  masyarakat  sebelum  Indonesia merdeka, sebagai negara berpenduduk muslim  terbesar  di  dunia  maka  penggunaan hukum dan prinsip Islam lebih diminati dalam transaksi maupun sistem keuangan.
Kegiatan  operasional  perbankan  syariah sesuai UU Perbankan  Syariah  No. 21 Tahun 2008,  tentang  Perbankan  Syariah  meliputi penghimpunan  dana,  penyaluran  dana  dan jasa. Prinsip yang digunakan untuk penghimpunan  dana  atau  simpanan  dengan menggunakan akad wadi’ah dan mudharabah
sedangkan Penyaluran  dana  menggunakan prinsip (1) bagi hasil/ syirkah ( profit sharing ) dengan  akad musyarakah,  mudharabah, muzara’ah, musaqah, (2)  jual beli/ba’i ( sale and  purchase )  dengan  akad murabahah, salam, istishna, (3) sewa dengan akad ijarah, ijarah  muntahiya  bit  tamlik. Sedangkan  jasa bank ( fee based services ) menggunakan akad wakalah,  kafalah,  hawalah,  rahn,  qardh, (Antonio, 2001 : 85-134) .
Industri  perbankan  dalam  menopang pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  memiliki peranan  penting  untuk  menjadi  mitra penggerak  bagi  usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) yang memerlukan dana dari  bank  melalui  pembiayaan-pembiayaan dengan proses yang mudah dengan angsuran yang tidak memberatkan nasabahnya.
Bank  menyalurkan  pembiayaan  kepada siapa  saja  yang  memerlukannya  baik  untuk individu  maupun  dunia  usaha,  tentunya
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dengan  memperhatikan  dua  prinsip  yaitu kepercayaan  dan  kehati-hatian  ( prudent banking  principle) ,  hal  ini  dilakukan  untuk menjaga amanah terhadap penyimpanan dana yang  dipercayakan  dari  masyarakat  kepada bank.  Maka  proses  penilaian  penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya  harus  berjalan  sesuai  dengan standar  dan  ketentuan  internal  dan  eksternal sehingga  memberikan  manfaat  dan  saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui Prosedur  Dan  Persyaratan  Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1.

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori
Perbankan  syariah  secara  operasional memiliki  prinsip  yang  berbeda  dengan perbankan konvensional  dimana  sistem  bagi hasil  dan  rugi  merupakan  kerangka  dasar perbankan  syariah.  Prinsip  bagi  hasil digunakan pula dalam pemberian pembiayaan pada  hakekatnya  merupakan  pembagian keuntungan  dan  pendapatan  yang  telah disepakati  dan  ditetapkan  dalam  akad  sesuai peruntukannya.
Berdasarkan OJK (Buku Standar Perbankan  Syariah,  2019:29):  ‘Pembiayaan mudharabah,  adalah  akad  kerjasama  suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  kedua  adalah mudharib (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola  modal  yang  diberikan.  Mengenai jangka  waktu,  mekanisme  pengembalian modal  pokok  serta  pembagian  keuntungan ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua pihak’.
Bentuk kerja sama ini menegaskan dalam paduan  kontribusi  100%  ,  modal  kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib’. Pembiayaan  yang  diberikan bank merupakan pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan
untuk  keperluan  usaha  sendiri  maupun lembaga.  Bank  memberikan  kepercayaan selaku shahibul maal kepada seseorang untuk menunaikan amanah yang dberikannya untuk digunakan  secara  benar,  adil,  disertai persyaratan  yang  mengikat  dengan  jelas  dan saling  menguntungkan  untuk  kedua  belah pihak.  Dengan  persyaratan  tersebut  maka menimbulkan  hak  dan  kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya harus ditunaikan oleh kedua belah pihak.
Bank  syariah  selaku Shahibul  Maal memberi  kepercayaan  kepada  seseorang/ calon  nasabah  untuk  melaksanakan  amanah berupa penyaluran dana yang diberikan harus digunakan  dengan  benar,  adil,  disertai  akad adanya ikatan dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank umumnya memberikan pembiayaan  kepada  nasabah  atas  dasar kepercayaan.  Pembiayaan  yang  diberikan merupakan pemberian kepercayaan dan dapat diasumsikan  bahwa  nasabah  yang  menerima amanah  pembiayaan  tersebut  harus  benar- benar akan mengembalikan dana dengan tepat waktu  dan  sesuai  ketentuan  atau  akad  yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (Triamita, 2021:2).
Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan  juga  harus  dapat  memberikan kepercayaan  pada  masyarakat  dan  sekaligus memberikan keyakinan  dalam  menjual produk  dan jasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan  dan  ketepatan  pada  jenis  usaha, kelayakan  usaha,  dan  kepastian  hukum. Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas  telah tertuang  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  bahwa: “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Bank  Syariah dan/atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  wajib melakukan  penilaian  yang  saksama  terhadap watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima fasilitas”.
Bank dalam rangka pemberian pembiayaan kepada  nasabahnya  akan  meminta  jaminan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
untuk  meminimalisir  risiko  dan  untuk melindungi kepentingannya dana dari masyarakat  yang  dipercayakan  pada  bank. Dalam hal ini bahwa jaminan tersebut dalam rangka  meyakinkan  bank  atas  kemampuan dan  kesanggupan  nasabah  yang  meminjam dana  untuk  melunasi  hutangnya  sesuai  yang akad yang disepakti. Maka untuk memperoleh keyakinan  tersebut,  bank  akan  melakukan penilaian  terhadap  watak,  kemampuan, modal,  agunan  dan  prospek  usaha,  yang dikenal  dengan  prinsip  “5C”,  (Wahyuni, 2017:13).
Prinsip 5C yang digunakan dalam menilai kelayakan dalam pembiayaan. yaitu :
1. Character, adalah prinsip yang digunakan  untuk  menilai  sifat  atau watak  calon  nasabah.  Tujuan  analisis terhadap  calon  nasabah  ini  untuk mengetahui  bahwa  calon  nasabah mempunyai  karakter  dapat  dipercaya untuk  memenuhi  kewajiban  membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
2. Capacity, adalah prinsip menilai kemampuan nasabah atas perolehan laba yang  didapat  dari  hasil  usahanya mempunyai kemampuan untuk mengembalikan  pinjaman/  pembiayaan yang  telah  diberikan  bank.  Manfaat penilaian
ini untuk mengukur kemampuan mudharib mampu melunasi utang-utangnya  secara  tepat  waktu  dari hasil usahanya.
3. Capital, adalah  penilaian  terhadap modal/  kekayaan  yang  dimiliki  calon nasabah  (simpanan  dana  atau  investasi lainnya)  yang  perlu  disertakan  untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki  dan  disertakan  oleh  calon nasabah dalam objek pembiayaan maka semakin  meyakinkan  bank dalam memutuskan pemberian pembiayaan.
4. Collateral, adalah  penilaian  jaminan atas  agunan  yang  diberikan  oleh  calon nasabah terhadap jaminan untuk
pembiayaan  yang  sedang  diajukan. Jaminan  tersebut  bagi  bank  merupakan sumber  pembayaran  kedua  apabila nasabah wanprestasi terhadap kewajiban membayar angsurannya atau bila  pembiayaan  tersebut  tidak  lancar/ macet.
5. Condition ,  adalah  penilaian  terhadap faktor-faktor  yang  berada  di  dalam ataupun  kondisi  di  luar  ketentuan  yang telah  ditetapkan  bank  kepada  nasabah yang  kemungkinan  akan  berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah yang memperoleh pembiayaan.
Situasi ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya yang dapat mempengaruhi
perekonomian  dalam  jangka  waktu tertentu.
Berkaitan  dengan  penilaian  kelayakan usaha menggunakan prinsip 5 C diatas, salah satu  kewajiban  yang  harus  disepakati  adalah memberikan  jaminan  kepada  bank  sebagai syarat  pemenuhan  pertanggung  jawaban pelunasan  hutang  sesuai  jangka  waktu  yang disepakati.  Sifat  jaminan  umumnya  untuk memenuhi  perikatan  antara  bank  manakala peminjam  dana  wanprestasi  atau  tidak  dapat melunasi  pinjamannya.  Untuk  mengurangi risiko  tersebut,  jaminan  yang  dipersyaratkan dalam pembiayaan dapat memberikan kelayakinan  kepada  bank  atas  kemampuan dan  kesanggupan  peminjam  untuk  melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.
Jaminan  atas  pembiayaan/  kredit  yang disalurkan  secara  umum  dalam  praktik perbankan  tidak  disukai  karena  kurang memberikan  rasa  aman  dan  terjamin. Perjanjian  jaminan  yang  dibuat  atas  dasar kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah/debitur  atau  dengan  pihak  ketiga dalam  pernyataaannya  tentang  kesanggupan untuk  menjamin  nasabah/  debitur  melunasi hutangnya  kepada  bank.  Perjanjian  jaminan ini merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh  bank  bersama  nasabah/  debitur  dengan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
tujuan  memberikan  keamanan  dan  kepastian hukum tentang pelunasan pinjaman, (Mulyati & Dwiputri, 2018:8).
Jaminan  dibagi  menjadi  dua  menurut urutan prioritasnya yaitu, jaminan utama dan jaminan  tambahan,  definisi  universal  dari jaminan  utama  dalam  pembiayaan  adalah kelayakan usaha itu sendiri. Kelayakan Usaha biasanya  dinilai  terhadap  kas  yang  terlihat, arus  perdagangan Debt  Repayment  Capacity (DRC), sedangkan kemampuan untuk memenuhi  kewajiban  lain  dipersyaratkan memiliki  jaminan  tambahan  berupa  aset (harta)  atau  jaminan  pribadi  (personal guarantee)  seperti  kendaraan,  tanah  dan bangunan.
Implementasi  pemberian  pembiayaan  di perbankan  secara  umum  telah  menggunakan prinsip yang mengacu pada aspek 5 C diatas. Mengenai penilaian kelayakan usaha terdapat perbedaan  dalam  menilai  prospek  kelayakan usaha  dan  prinsip  penilaian  jaminan  yang menimbulkan  kebingungan  pelaku  usaha dalam memenuhi kebutuhan permodalan dari bank  bagi  usahanya,  dimana  nilai  jaminan harus  lebih  besar  dari  besarnya  pembiayaan yang  diberikan  bank  dibandingkan  dengan prospek  usaha  yang  dijalani  pelaku  usaha sebagai calon nasabah bank.

## B. Perbandingan Penelitian Terdahulu
Penelitian  tentang  Jaminan  Kelayakan Usaha Nasabah dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia sudah banyak  dilakukan  penelitian  oleh  peneliti- peneliti  sebelumnya,  akan  tetapi  penelitian tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto (Dona et al., 2023)
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan penelitian  saat  ini, pertama ,  objek  kajian penelitian terdahulu menganalisis Pelaksana- an Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan
Mudharabah  Pada  Bank  Syariah  Indonesia. Sedangkan  pada  penelitian  saat  ini  Jaminan Kelayakan Usaha Nasabah dalam Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syariah Indonesia. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di  KC  Jambi  Gatot  Subroto,  sedangkan penelitian  saat  ini  meneliti  di  KCP  Ujung Berung1.
2. Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan
Mudharabah  pada  Perbankan  Syariah (Rahayu, 2013)
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan penelitian  saat  ini, pertama ,  objek  kajian penelitian  terdahulu  menganalisis  Mitigasi Resiko  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  pada Perbankan Syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini Jaminan Kelayakan Usaha Nasabah  dalam  Pembiayaan  Mudharabah  di Bank  Syariah  Indonesia. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di perbankan syariah se- Indonesia,  sedangkan  penelitian  saat  ini meneliti di KCP Ujung Berung1.
3. Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah
di Indonesia (Almahmudi, 2020)
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan penelitian  saat  ini, pertama ,  objek  kajian penelitian  terdahulu  mengkaji  Implementasi Pembiayaan  Mudharabah  dalam  Perkem- bangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Sedangkan pada penelitian saat ini Jaminan  Kelayakan  Usaha  Nasabah  dalam Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syariah Indonesia. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di perbankan syariah se-Indonesia, sedangkan penelitian  saat  ini  meneliti  di  KCP  Ujung Berung1. Ketiga, tahun  penelitian  terdahulu pada  tahun  2020,  sedangkan  penelitian  saat ini pada tahun 2023.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada  jenis penelitian  kualitatif,  dengan  materi  pokok berupa bahan pustaka yang terdiri dari jurnal
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
penelitian,  artikel,  tesis,  dokumen,  dan  buku tentang  perbankan  syariah.  Data  kualitatif diambil  untuk  mendeskripsikan  mengenai standar operasional Akad Pembiayaan Mudharabah dari OJK dan Prosedur pembiayaan  akad  Mudharabah  di  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Ujung  Berung  1. Hasil  wawancara  dengan  pihak  bank  dan nasabah  akan  dijadikan  sumber  informasi untuk  pembahasan  masalah  dan  dijadikan bahan kesimpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa
Kegiatan  perekonomian  membutuhkan lembaga keuangan sebagai intermediasi yang menyediakan  layanan  finansial  termasuk penyaluran  pembiayaan  bagi  masyarakat yang  membutuhkan  modal  untuk  usaha. Pembiayaan yang diberikan bank merupakan pemberian  kepercayaan,  sehingga  atas  dasar kepercayaan  tersebut  pembiayaan  yang diberikan  benar-benar  harus  diyakini  dapat dikembalikan oleh nasabahnya sesuai dengan waktu  yang  dipersyaratkan  dalam  akad  dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pembiayaan  pada  dasarnya  lahir  dari pengertian I  believe,  I  trust, yaitu  ‘saya percaya’  atau  ‘saya  menaruh  ‘kepercayaan’.
Perkataan pembiayaan berarti adanya kepercayaan  ( trust ),  bahwa  bank  menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan selaku shahibul maal, (Erlindawati, 2020:2).
Akad mudharabah adalah jenis akad yang ditawarkan  oleh  bank  syariah  baik  dalam penghimpunan  dana  maupun  penyaluran dana.  Berdasarkan  pengertian  dari  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  akad  mudharabah diterapkan  pada  salah  satu  produk  bank syariah  untuk  pembiayaan.  ‘Pembiayaan Mudharabah  merupakan  akad  kerja  sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola’. Keuntungan  dari  hasil  usaha  dibagi  menurut
kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  akad yang  telah  disepakati  dan  harus  dilakukan pada awal ketika akad mudharabah dilakukan secara perjajian yang dilakukan antara kedua belah pihak , (Marleni & Kasnelly, 2019:4). Berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Mudharabah  ( Qiradh ),  disebutkan  sebagai berikut :
1. Pembiayaan mudharabah adalah
pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  LKS kepada  pihak  lain  untuk  usaha  yang produktif.
2. Pembiayaan oleh LKS sebagai shahibul maal (pemilik  dana)  yang  membiayai 100%  kebutuhan  suatu  proyek  (usaha), sedangkan mudharib (nasabah)
bertindak sebagai pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian  dana  dan  pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Mudharib boleh  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  telah  disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan/  proyek  tetapi  mempunyai hak dalam pembinaan dan pengawasan 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan  dengan  jelas  dalam  bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan  kesalahan  yang  disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Prinsip dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan,  LKS  dapat  meminta jaminan  dari mudharib atau  pihak ketiga.  Jaminan  hanya  dapat  dicairkan apabila mudharib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## B. Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Standar OJK
1. Kualifikasi nasabah : Mikro Kecil, yaitu :
a. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan sampai  dengan  Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
b. Memiliki  kekayaan  bersih  sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Bukan  merupakan  anak  perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai,  atau  berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung  dengan  usaha  menengah atau usaha besar.
d. Berbentuk  usaha  perorangan,  badan usaha  yang  tidak  berbadan  hukum, atau  badan  usaha  yang  berbadan hukum, termasuk koperasi.
Kualifikasi Menengah, yaitu :
a. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  ≥ Rp.2.500.000.000,-  (dua  miliar  lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp.50.000.000.000,- (lima  puluh milyar rupiah).
b. Memiliki  kekayaan  bersih  antara  di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha.
c. Diberikan  kepada  nasabah  berbadan hukum, termasuk koperasi.
2. Persyaratan  Nasabah  Pembiayaan Mudharabah :
a. Usaha  telah  berjalan  minimum selama  2  tahun  untuk  nasabah Walk in Client .
b. Menjalankan usaha selama minimum 1  tahun  berdasarkan  rekomendasi dari nasabah eksisting serta memiliki manajemen yang baik.
c. Memiliki  (Kollektibilitas  1)  atau lancar  selama  6  bulan  berturut-turut
dan  apabila  memiliki  pembiayaan  di bank lain atau di lembaga pembiayaan lainnya.
d. Memiliki rekening Giro di Bank yang bersangkutan.
e. Usaha  Nasabah  memenuhi  prinsip- prinsip  syariah  dan  tidak  termasuk usaha yang masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
3. Ketentuan Transaksi Pembiayaan a. Pembiayaan mudharabah yang diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah untuk  memenuhi  kebutuhan  modal kerja  dan  investasi  Nasabah  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  riil dan  kemampuan  nasabah  untuk mengelola pembiayaan.
b. Akad yang digunakan adalah mudharabah,  yang  merupakan  akad kerjasama  dalam  suatu  usaha  antara dua  pihak  dimana  pihak  pertama ( shahibul maal) menyediakan seluruh  modal  sedangkan  pihak kedua (mudharib )  bertindak  selaku pengelola  dana  yang  mempunyai keahlian  sesuai  usaha  yang  akan dijalankan.
c. Jumlah dana dari pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan merupakan modal yang dikelola oleh Nasabah.
d. Bank  sebagai  pemilik  modal  dapat memberikan  modal  bantuan  berupa barang/aset,  namun  harus  dinilai terlebih  dahulu  oleh  pihak  Bank sebelum  akad  ditandatangani.  Jika modal  yang  diberikan  dalam  bentuk barang,  maka  barang  tersebut  harus dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku  dan  dinyatakan  secara  jelas jumlahnya.
e. Modal  yang  diberikan  oleh  Bank dalam pembiayaan mudharabah tidak boleh berbentuk piutang.
f. Modal  yang  dibayarkan  kepada mudharib  dapat  dibayarkan  secara
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
bertahap maupun sesuai kesepakatan dalam akad.
g. Jangka waktu pemberian pembiayaan mudharabah,  perlu  dibatasi  minimal sesuai  jangka  waktu  usaha  atau mencapai break even .
h. Bank  dan  Nasabah  menyepakati  tata cara  pengembalian  modal  serta nisbah  bagi  hasil  dalam  pembagian keuntungan.
i. Pengelolaan  usaha  yang  dijalankan, mudharib  boleh  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  telah  disepakati bersama  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah, dimana pihak Bank tidak ikut serta  dalam  manajemen  perusahaan atau  proyek  tetapi  mempunyai  hak untuk  melakukan  pembinaan  dan pengarahan serta pengawasan terhadap usaha yang dikerjakan.
j. Keuntungan  dari  hasil  usaha  adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dan diperuntukkan  untuk  kedua  pihak yang berakad (Bank dan Nasabah).
k. Dalam keadaan usaha yang dijalankan  oleh  Nasabah  mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian  Nasabah,  maka  jumlah kerugian yang dapat ditanggung oleh pemilik  dana  yaitu  Bank  ( shahibul maal )  adalah  maksimal  sebesar jumlah  pembiayaan  yang  diberikan kepada  Nasabah.  Bank  menanggung semua  kerugian  yang  muncul  dalam pembiayaan mudharabah dan Nasabah  sebagai  mudharib  tidak boleh  menanggung  kerugian  apapun yang  terjadi  dalam  pembiayaan mudharabah tersebut.
l. Nasabah sebagai mudharib menanggung kerugian apabila kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian atau  pelanggaran  kesepakatan  yang dilakukan Nasabah dalam mengelola usaha yang dikerjakan.
m. Kelalaian  atas  pegelolaan  dana Nasabah, dapat ditunjukkan oleh:
1) Nasabah  mengingkari  persyaratan yang terdapat di dalam akad.
2) Nasabah  melakukan  sesuatu  yang seharusnya  tidak  dilakukan  oleh Nasabah.
3) Nasabah  tidak  melakukan  sesuatu yang  seharusnya  dilakukan  oleh Nasabah.
4) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
n. Pembiayaan mudharabah tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan,
namun  untuk  memastikan  agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan dalam mengelola dana  yang  diberikan  oleh  Bank sebagai shahibul  maal ,  maka  Bank dapat  meminta  jaminan  kepada mudharib  atau  pihak  ketiga  yang disepakati.
o. Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan apabila mudharib terbukti secara sah dan  sesuai  hukum  yang  berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal- hal  yang  telah  disepakati  bersama oleh para pihak dalam akad.
4. Ketentuan Penentuan
Nisbah

## Mudharabah
Keuntungan  usaha  yang  dibagikan kepada Bank dari usaha yang dijalankan oleh  Nasabah  harus  sesuai  nisbah  bagi hasil yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil harus disepakati oleh para pihak di awal  akad,  karena  termasuk  dalam rukun  yang  harus  dipenuhi  di  dalam akad.  Nisbah  bagi  hasil  ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan.
Pembayaran  bagi  hasil  ditentukan berdasarkan  nilai  realisasi  pendapatan, bukan berdasarkan nilai proyeksi pendapatan.
Penentuan  nisbah  bagi  hasil  dalam akad  mudharabah  dapat  menggunakan dua metode yakni profit sharing dan net
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
revenue sharing . Hal ini mengacu pada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  - Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) Nomor  15  Tahun  2000  yang  mengatur tentang  Prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha sebagai berikut :
a. Metode profit sharing adalah metode perhitungan bagi hasil yang
didasarkan  pada  hasil  bersih  total pendapatan setelah dikurangi dengan beban atau biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b. Metode  penghitungan  bagi  hasil menggunakan net  revenue  sharing adalah metode perhitungan bagi hasil yang  didasarkan  pada  total  seluruh pendapatan sebelum dikurangi
dengan  beban  atau  biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
5. Standar Agunan Pilihan agunan pertama dalam pembiayaan  mudharabah  berupa fixed asset Nasabah.  Agunan  juga  dapat berupa Account Receivable, cash collateral ,  barang  dagangan  dalam rangka trade  finance atau  jenis  agunan lain yang dapat memitigasi risiko Bank. Nasabah  dapat  menyerahkan  agunan tambahan  berupa  benda/hak  selain  dari agunan pertama dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank seperti:
a. Agunan  sertifikat  diutamakan  milik Nasabah  sendiri  berupa  tanah,  tanah beserta  rumah  tempat  tinggal  dan atau tempat usaha, kendaraan.
b. Apabila  agunan  milik  pihak  ketiga harus  jelas  kaitan/hubungan  yang terjadi  sehingga  pemilik  agunan bersedia menyerahkan hartanya sebagai  agunan  serta  memahami konsekuensinya.  Penjelasan  tersebut agar dituangkan dalam memorandum pembiayaan.
6. Standar Taksasi Agunan
Metode penilaian agunan
pembiayaan  merupakan  suatu  cara untuk  menilai  agunan  pembiayaan secara sistematis dan menghasilkan nilai yang cukup akurat mengenai nilai pasar dari  agunan  pembiayaan  tersebut. Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penilaian agunan sebagai berikut: a. Metode  Pendekatan  Biaya  yaitu, suatu metode yang dilakukan menggunakan  biaya  reproduksi  atau biaya  pengganti  sebagai  dasar  untuk melakukan estimasi nilai pasar objek penilaian.
b. Metode Pendekatan Pendapatan yaitu,  suatu  metode  yang  dilakukan dengan  mendasarkan  pada  tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan pada  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang  yang  selanjuntya  dilakukan proses kapitalisasi untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut ke dalam nilai agunan.
c. Metode Pendekatan Data Pasar yaitu, suatu metode yang dilakukan menggunakan  data  penjualan  atas barang  agunan  yang  sebanding ataupun  yang  hampir  sebanding dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan.
7. Standar Analisis Pembiayaan
a. Aspek Hukum
Aspek Hukum yang dievaluasi sbb:
1) Legalitas  pendirian  perusahaan, diteliti  keabsahan  dan  kesesuaian legalitas  dengan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  undang-undang/ peraturan pemerintah.
2) Legalitas  usaha,  semua  perijinan usaha diteliti, termasuk keabsahan dan  masa  berlaku  serta  ijin  dari departemen
terkait sesuai
ketentuan yang berlaku.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
3) Legalitas  pengajuan  permohonan pembiayaan  Akad/Perjanjian,  dan dokumen lainnya harus diteliti dan bank  harus  memastikan  dokumen telah  ditandatangani  oleh  pejabat yang berwenang atau yang berhak bertindak  atas  nama  perusahaan, dilihat  dari  ketentuan-ketentuan anggaran perusahaan.
4) Kontrak kerja sebagai dasar permohonan, diteliti telah memenuhi  persyaratan  hukum, yaitu  telah  ditandatangani  secara sah,  dan  mengikat  kedua  belah pihak, termasuk pihak yang memberikan  kontrak  dan  jangka waktu kontrak.
b. Aspek Pemasaran Analisis  aspek  pemasaran  dilakukan untuk  mengetahui  kemampuan  dan pemasaran produk/jasa usaha
Nasabah  saat  ini  maupun  yang  akan datang.  Faktor-faktor  yang  perlu diperhatikan sebagai berikut:
1) Produk  atau  jasa  yang  akan dipasarkan  (meliputi: life  cycle
product , barang substitusi (pengganti),  perusahaan  pesaing,
dan  memastikan  apakah  barang yang dihasilkan merupakan barang setengah jadi atau barang jadi, dan mengetahui  segmen  pasar  yang akan dituju untuk produk tersebut.
2) Penentuan  volume  atau  rencana pemasaran  produk  nasabah  serta menilai  apakah  volume  atau pemasaran  tersebut  cukup  layak atau tidak.
3) Prospek  Pemasaran  Nasabah  di masa yang akan datang, yang perlu diperhatikan antara lain :
a) Pemasaran  yang  direncanakan nasabah  meliputi  jumlah,  cara, daerah,  letter  of  intend  dari calon-calon  pembeli,  dan  lain- lain;
b) Kontrak  jangka  panjang  / jangka  pendek  dari  pihak pembeli;
c) Perluasan pemasaran yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri. d) Perkembangan pembangunan ekonomi  /  keuangan  di  dalam negeri perkembangan teknologi, perkembangan harga; e) Ketentuan yang membatasi atau justru membantu, misalnya untuk  komoditi  ekspor  apakah ada ketentuan quota atau pengenaan pajak yang memberatkan atau meringankan, meneliti
pengaruh  peraturan  /  ketentuan yang  berlaku  untuk  komoditi- komoditi ekspor.
f) Hubungan  Nasabah  dengan pemasok.
g) Posisi persaingan usaha
Nasabah.
c. Target Pemasaran
1) Bank  Syariah  meneliti  apakah target  pemasaran  /  omset  yang telah  dibuat  akan  dapat  dicapai oleh nasabah dengan memperhatikan faktor-faktor
antara  lain;  kemampuan  nasabah dalam menjalankan usahanya, produk  yang  dijual  akan  terbeli oleh konsumen, mesin-mesin yang dipergunakan untuk menghasilkan produk,  tenaga  kerja  yang  ada, material  (bahan  baku  dan  bahan pembantu)  yang  tersedia,  metode produksi  dan  mekanisme  kerja usaha,  situasi  makro  ekonomi, cashflowperusahaan,  serta  sarana distribusi.
2) Dalam meneliti target yang
ditetapkan  oleh  Nasabah,  Bank
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Syariah  sebaiknya  juga  melihat realisasi  penjualan  pada  periode sebelumnya.

## C. Prosedur  dan  Persyaratan  Pengajuan Pembiayaan  Mudharabah  di  BSI  KCP Ujung Berung 1
BSI (Bank Syariah Indonesia) merupakan hasil  penggabungan  Bank  Syariah  Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dengan tujuan agar menjadi satu entitas yang bergerak dalam bidang perbankan yang memberikan kebaikan bagi segenap alam Rahmatan Lil ‘Aalamiin . Bank BSI, dalam operasionalnya menawarkan  berbagai  produk  diantaranya adalah  produk  pinjaman  yang  diperuntukan baik untuk individu, usaha, ataupun perusahaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan syariah Islam, yaitu (BSI  Griya,  BSI  Multiguna  Hasanah,  BSI OTO,  BSI  Pensiun  Berkah,  BSI  Mitra Beragun Emas ( Non Qardh ), BSI Distributor Financing,  BSI  KPR  Sejahtera,  BSI Cash Collateral , BSI Umrah, BSI KUR Kecil, BSI KUR  Mikro,  BSI  KUR  Super  Mikro,  BSI Mitraguna Berkah, Bilateral Financing .
Sedangkan  akad  kesepakatan  dalam pembiayaan  menggunakan  akad murabahah, musyarakah mutanaqishah , atau ijarah.
Prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia, KCP Ujung Berung1 dapat diajukan  secara  tertulis  dengan  mengisi formulir Permohonan Pembiayaan yang telah disediakan  dan  dilengkapi  sesuai  data  yang diperlukan sebagai bahan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan oleh pihak bank.
Persyaratan pembiayaan akad Mudharabah dengan alur pemeriksaan sebagai berikut:
1. Kelayakan  Usaha  nasabah  telah  sesuai dengan ketentuan BSI, yaitu:
a. Tidak  termasuk  dalam  daftar  hitam Bank Indonesia dan BSI.
b. Jenis  usahanya  bukan  termasuk spekulatif  atau  jenis  usaha  yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
c. Calon nasabah memiliki reputasi baik dengan Bank Syariah Indonesia.
d. Tidak  melampaui  Batas  Maksimum Pemberian Pembiayaan.
2. Pembiayaan Mudharabah akan diproses jika account  officer dan  Pimpinan Cabang telah menentukan bahwa pembiayaan  mudharabah  memenuhi syarat  dapat  diproses  lebih  lanjut,  dan menghubungi  calon  mudharib  untuk menentukan kapan peninjauan ke lokasi usaha  dan  lokasi  jaminan,  (Sari, 2019:5).
Jenis-Jenis  jaminan  pada  pembiayaan Mudharabah antara lain:
a. Jaminan Materil ,  berupa  benda bergerak  (berupa:  Kendaraan,  Surat Berharga,  Simpanan  giro/tabungan dan  lainnya),  dan  jaminan  tidak bergerak  (berupa  :  Tanah  berikut bangunan dan lainnya sesuai ketentuan).
b. Jaminan Immateril berupa  jaminan perseorangan  ( personal  guarantee ) atau  jaminan  perusahaan  (corporate gurantee ).
3. Setelah  peninjauan  ke  lokasi  usaha selanjutnya account  officer, membuat laporan  tentang  analisis  pembiayaan, data  hasil  kunjungan,  hasil  peninjauan agunan (tanah/kendaraan/mesin-mesin), analisis rasio keuangan calon mudharib. Laporan  ini  nantinya  akan  menjadi pertimbangan dalam menentukan pemberian pembiayaan yang memenuhi persyaratan dari pejabat yang berwenang. 4. Analisis  pembiayaan  mudharabah  yang dilakukan sesuai prosedur
menggunakan prinsip “5C”, yaitu:
a. Character ,  dianalisis  sesuai  keadaan watak/sifat dari calon mudharib , baik dalam  kehidupan  pribadi  maupun dalam lingkungan usaha.
b. Capacity ,  menganalisis  kemampuan calon mudharib dalam  menjalankan usahanya  guna  memperoleh  laba yang  diharapkan,  sehingga  terlihat
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kemampuan  untuk  mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank.
c. Capital , menganalisis seluruh dana/modal  sendiri  yang  dimiliki oleh  calon  mudharib.  Modal  sendiri dapat  menjadi  pertimbangan  dan bukti  kesungguhan  serta  tanggung jawab mudharib dalam  menjalankan usahanya,  karena  ikut  menanggung resiko terhadap usahanya.
d. Condition of  economy ,  menganalisa kondisi  yang  dapat  mempengaruhi prospek  usaha  calon  nasabah  berupa kondisi  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya dalam kelancaran operasional perusahaan mudharib.
e. Collateral , menganalisis agunan atau jaminan  yang  diserahkan  oleh  calon nasabah  atas  pembiayaan  yang diterimanya.  Aspek  yang  dianalisis berkaitan  dengan  lokasi  jaminan; status jaminan; kepemilikan jaminan; dan  nilai  jaminan.  Umumnya  calon mudharib menyediakan jaminan atau agunan  yang  berkualitas  tinggi  dan mudah  dicairkan  yang  nilainya minimal  sebesar  jumlah  pembiayaan yang diberikan kepadanya.
5. Keputusan  Permohonan  Pembiayaan diberikan setelah pengajuan permohonan  pembiayaan  dinilai  layak unruk dibiayai, dan bank akan memberikan pendapat atas diterima atau ditolaknya pemberian pembiayaan tersebut.  Apabila  analisa  pembiayaan disetujui,  selanjutnya  bank    akan membuat surat persetujuan pembiayaan, dan  bila  ditolak  maka  surat  penolakan pembiayaan akan dibuatkan dan diberitahukan kepada calon nasabah.
6. Akad Pembiayaan Mudharabah Akad  dilaksanakan  setelah  pihak  bank menyetujui  permohonan  pembiayaan yang  diajukan  calon  nasabah.  Pihak bank  memberikan  surat  persetujuan pembiayaan  dan  dilakukan  ijab  kabul/
akad  yang  berisi  persyaratan  tertulis antara pihak bank dengan nasabah yang telah  disepakati  kedua  belah  pihak. Persetujuan  perjanjian  yang  harus disepakati  antara  pihak  nasabah  dan bank  tentang  pembagian  keuntungan yang  dibagi  dan  bukan  menggunakan nilai proyeksi tetapi menggunakan nilai realisasi keuntungan.
7. Pencairan  Pembiayaan  Mudharabah dilaksanakan setelah proses akad selesai baik  dengan  mudharib  maupun  dengan pihak  lainnya  yaitu  Notaris  dan  pihak asuransi.  Langkah  terakhirnya  berupa pencairan  dana  yang  dapat  dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  progres usahanya  ataupun  secara  langsung sesuai besarnya pembiayaan.
8. Pengawasan  Pembiayaan  Mudharabah yaitu  pengawasan  dalam  pengelolaan pembiayaan sejak pemberian pembiayaan  hingga  pelunasan  oleh nasabah.
9. Pengembalian Pembiayaan Mudharabah menggunakan  sistem  pengembalian dengan dua langkah yaitu:
a. Setoran  pokok  ditambah  bagi  hasil yang dibayar setiap bulannya sesudah pembiayaan dicairkan.
b. Setiap  bulannya  wajib  membayar pokok dan bagi hasil yang dikeluarkan  setelah  masa  kontrak pembiayaan selesai.

## V. KESIMPULAN
Prosedur  Dan  Persyaratan  Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1 menyesuaikan dengan ketentuan fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan  Mudharabah,  dan standar OJK tentang pembiayaan mudharabah. Persyaratan
pembiayaan Mudharabah dengan alur pemeriksaan sebagai berikut: a) Kelayakan Usaha nasabah telah  sesuai  dengan  ketentuan  BSI;  b)
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Pembiayaan  Mudharabah  akan  diproses  jika account  officer dan  Pimpinan  Cabang  telah memenuhi  syarat,  dan  menghubungi  calon mudharib untuk menentukan kapan peninjauan  ke  lokasi  usaha  dan  lokasi jaminan; c) Account officer membuat laporan analisis  pembiayaan,  data  hasil  kunjungan, hasil peninjauan agunan; d) Analisis pembiayaan  mudharabah  yang  dilakukan sesuai  prosedur  menggunakan  prinsip  “5C”; e)  Keputusan  Permohonan  Pembiayaan diberikan  setelah  pengajuan  permohonan pembiayaan  dinilai  layak  unruk  dibiayai’;  f) Akad Pembiayaan Mudharabah, g) Pencairan Pembiayaan  Mudharabah    dilaksanakan setelah  proses  akad  selesai  baik  dengan mudharib maupun dengan pihak lainnya yaitu Notaris  dan  pihak  asuransi;    h)  Pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan sejak pemberian  pembiayaan  hingga  pelunasan oleh  nasabah.  i)  Pengembalian  Pembiayaan Mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,  2001,  Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik,  Jakarta :Gema Insani Press
OJK- Buku Standar Produk Mudharabah, Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi  Pembiayaan  Mudharabah dalam  Perkembangan  Hukum  Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq: Journal of  Indonesian  Islamic  Economic  Law ,
2 (2), 208–230. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3
166
Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa, D.  P.  P.  dan  E.  (2019). Standar  Produk Perbankan Syariah Murabahah (Vol. 7,
Issue 1).
Dona, N. G. R., Rafidah, R., & Anggraeni, L. (2023).  Pelaksanaan  Prinsip  Kehati- Hatian  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot  Subroto. Ekonomica  Sharia: Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan
Ekonomi Syariah , 8 (2), 205–220. Erlindawati. (2020). PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH. Manajemen , 21 (1), 1–9. Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad  Mudharabah  Pada  Perbankan Syariah. Jurnal  Ekonomi  Syariah , 2 (2), 2685–4228.
Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip
Kehati-Hatian Dalam Menganalisis
Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman Perjanjian  Kredit Perbankan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  Dan  Ke-PPAT-An , 1 (2), 134.
https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112 Rahayu,  E.  J.  (2013).  Mitigasi  Resiko  Akad
Pembiayaan
Mudharabah pada Perbankan  Syariah. Muqtasid:  Jurnal Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 4 (1), 55–73.
Sari,  A.  M.  (2019).  Prosedur  Pembiayaan Mudharabah  Pada  PT.  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  Syariah,Tbk  Cabang Padang. OSF Preprints , 72 , 1–14. Triamita,  R.  (2021). Hak  Tanggungan Sebagai  Jaminan  Perlindungan  Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Issue February). Triamita  Rahmawati,  S.  .  (2021). Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah . UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA. Wahyuni,  N.  (2017).  Penerapan  Prinsip  5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , 1 (1), 18. https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236