Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
ISSN : 2442 - 9708 (Online)
Vol. 23  No. 2 September 2023 : 225-240
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771

## MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA: KESIAPAN PENERAPAN
SINGLE IDENTITY NUMBER
M. Diozy Aqshol Alamsyah 1
Arfah Habib Saragih 2*
Universitas Indonesia *Korespondensi: arfah.habib11@ui.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the benefits and costs, and the readiness of the government and related parties in implementing Single Identity Number (SIN) as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This study uses a qualitative approach. This research was conducted by using literature studies and in-depth interviews. The results of this study are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision, and reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of  SIN.  The  government  and  other  parties  involved  in  the  implementation  of  SIN  are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration  system in  Indonesia  can be implemented more optimally.
Keywords  :  E-Readiness;  Ease  of  Administration;  Innovations  in  tax  Compliance, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Single Identity Number

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  manfaat  dan  biaya,  serta  kesiapan pemerintah  dan  pihak  terkait  dalam  penerapan  Single  Identity  Number  (SIN)  sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat  dalam  bidang  pelayanan  dan  pengawasan  perpajakan,  serta  menekan  biaya perpajakan.  Penyelarasan  strategis  antar  pihak  terkait  sudah  mulai  berjalan  namun masih memerlukan persiapan yang lebih optimal dalam penerapan SIN. Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat  dalam penerapan  SIN sudah siap  dalam penerapannya namun  masih  perlu  ditingkatkan  agar  penerapan  SIN  sebagai  modernisasi  sistem administrasi perpajakan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.
Keywords  :  E-Readiness;  Ease  of  Administration;  Innovations  in  tax  Compliance,
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Single Identity Number.

## JEL Classification : H20, H71, M15

## PENDAHULUAN
Perkembangan  digitalisasi  teknologi  informasi  semakin  cepat  dan  hal  tersebut memotivasi  banyak  pihak  untuk  terus  maju  merancang  serta  melaksanakan  sebuah langkah  yang  strategis  sehingga  bisa  tumbuh  ke  arah  yang  lebih  baik.  Perkembangan digitalisasi  perpajakan  memiliki  tiga  bidang  pokok  utama,  yaitu  pengawasan, administrasi  perpajakan,  serta  peraturan  perpajakan.  Perkembangan  digitalisasi  juga digunakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam  segi  sistem  administrasi perpajakan.  Reformasi  perpajakan  jilid  III  terjadi  karena  perkembangan  yang  cukup pesat di bidang ekonomi digital namun sistem administrasi perpajakan kurang memadai dan kurang efektif sehingga membuat kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
Administrasi pajak yang modern dan mudah dipahami akan memengaruhi jumlah penerimaan  pajak  (Gunawan,  2017).  Modernisasi  perpajakan  adalah  pelaksanaan administrasi  dari  perpajakan  yang  akuntabel  serta  transparan  melalui  penggunaan teknologi informasi yang canggih serta up to date sehingga dapat membuat wajib pajak semakin  patuh  dan  mempunyai  keinginan  untuk  melakukan  administrasi  perpajakan sesuai aturan yang berlaku (Kathryn, 2005). Perkembangan administrasi perpajakan bisa dikatakan  sebagai  wujud  dari  modernisasi  perpajakan.  Dengan  adanya  modernisasi perpajakan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Berikut adalah rasio perpajakan Indonesia dan beberapa tahun terakhir.

## Gambar 1 Rasio Pajak di Indonesia 2015-2021
Sumber: RAPBN 2021 (Data diolah penulis, 2021)
Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa rasio perpajakan di Indonesia semakin menurun  dan  belum  maksimal  karena  target  penerimaan  pajak  yang  diberikan  kepada DJP  selalu  meningkat  tiap  tahun.  Penyebab  rasio  pajak  ini  belum  optimal  karena mayoritas  wajib  pajak  yang  enggan  untuk  melakukan  proses  administrasi  yang menyebabkan  kepatuhan  wajib  pajak  semakin  menurun  (Augustine,  2019).  Proses administrasi ini biasanya membuat wajib pajak malas untuk melakukannya karena wajib pajak  harus  menghabiskan  banyak  waktu  untuk  mengurus  proses  administrasi (Kurniasih, 2021).
Bentuk modernisasi perpajakan yang ingin dilaksanakan oleh DJP adalah melalui penerapan Single  Identity Number (SIN)  (Siregar, 2017). Mengintegrasi  beragam data serta pemasukan berbagai data itu terdapat dalam SIN yang dibutuhkan untuk membayar pajak yang nantinya menjadi media yang dibutuhkan untuk perkembangan pemerintah agar  dapat  memenuhi  target.  Melalui  data  yang  terintegrasi,  banyak  hal  yang  bisa diselesaikan secara mudah. Penerapan SIN diperkirakan mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi terpaksa jujur secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk  korupsi.  SIN memiliki konsep yang hampir serupa dengan social security number di Amerika Serikat (Siregar,  2017).  SIN  mengintegrasikan  secara  otomatis  ( linking  by  system )  data-data
7,00% 12,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Pajak di Indonesia 2015-2021
finansial maupun non finansial. Oleh karena itu, penerapan SIN dapat menjadi salah satu solusi terbaik yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak nasional yang diharapkan dapat meningkatkan serta memaksimalkan rasio penerimaan pajak.
Wacana penerapan SIN sudah diusulkan sejak lama. Namun penerapannya selalu ditunda  dengan  alasan  belum  adanya  kesiapan  Indonesia  dalam  menerapkan  SIN  ini. Hingga pada akhirnya pada tahun 2021 dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,  SIN  menjadi  salah  satu  poin  dalam  UU  HPP.  Akan  tetapi,  pemerintah membutuhkan waktu dalam penerapan SIN supaya nantinya SIN bisa lebih optimal dan sesuai  dengan  tujuan.  Oleh  karena  itu,  penerapan  SIN  sebagai  salah  satu  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  di  Indonesia  diharapkan  segera  diimplementasikan  di Indonesia  supaya  sistem  administrasi  perpajakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  bagi seluruh pihak terkait dapat tercipta.
Berdasarkan  uraian  dari  pokok  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis (i) potensi penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan ditinjau dari konsep innovations in tax compliance , (ii) potensi implementasi SIN ditinjau dari konsep cost of taxation , dan (iii) kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam penerapan SIN. Penelitian mengenai penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi  perpajakan  di  Indonesia  masih  terbatas.  Dengan  demikian,  penelitian  ini dapat  melengkapi  terbatasnya  penelitian  tersebut.  Selain  itu,  SIN  sendiri  akan  mulai dilaksanakan  pada  tahun  2023.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  dan  mengidentifikasi pertanyaan  penelitian  sehingga  dapat  menjadi  masukan  serta  pertimbangan  bagi stakeholders terkait.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  informasi  yang  dibutuhkan  atau  menjadi bahan  masukan  sebagai  pertimbangan  dalam  penyusunan  peraturan  yang  berkaitan dengan  penerapan  SIN  untuk  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang  ada  di Indonesia.  Penulis  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  dan  masukan  kepada pihak-pihak  terkait,  khususnya  pemerintah  yang  merumuskan  kebijakan  dalam  hal  ini seperti  DJP  dan  lembaga-lembaga  lain  yang  berkaitan  dengan  penerapan  SIN  untuk modernisasi sistem administrasi pajak di Indonesia.

## REVIU LITERATUR

## Single Identity Number (SIN)
SIN  merupakan  bentuk  identitas  yang  hanya  dimiliki  oleh  masing-masing individu. SIN memuat data kepemilikan aset, data keluarga, data pajak, data kepolisian dan yang lainnya (Siregar, 2017). SIN diperuntukkan untuk seluruh Wajib pajak, yaitu WP Badan serta WP Orang Pribadi. Posisi SIN dianggap cukup fundamental karena SIN akan  mencakup  seluruh  data-data  administrasi  segala  aspek  perpajakan  di  Indonesia (Siregar, 2017). Rancangan SIN direalisasikan melalui suatu nomor unik yang sistematis dalam satu kartu identitas yang dialokasikan kepada seorang warga negara yang sudah memadati  ketentuan  berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  SIN  ditinjau sebagai  pendekatan  terbaik  karena  SIN  bersifat  sebagai  “kode  pemersatu”  yang memadukan  beraneka  ragam  sistem  informasi  kependudukan  yang  diperoleh  para institusi tanpa menguraikan dasar bentuk dari database systems institusi tersebut.
Salah  satu  tujuan  dari  SIN  adalah  menjaga  kedisiplinan  terkait  proses pengawasan serta pembayaran perpajakan karena dapat memudahkan untuk mencari tahu lebih  lanjut  terkait  transaksi  perpajakan  serta  pelaporan  dengan  NPWP  yang  sudah terintegrasi dengan SIN. Selain itu, seluruh transaksi akan tercatat secara otomatis serta
mempermudah DJP  untuk mengetahui SPT yang  dilaporkan secara langsung  (Siregar, 2017).  Melalui  SIN,  dianggap  akan  lebih  mudah  untuk  menjalani  terkait  transaksi perpajakan  lebih  lanjut  serta  pelaporannya.  Sarana  SIN  akan  memunculkan  kesadaran untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  angka  83%  (Siregar,  2017).  SIN  akan menciptakan  makna  pada  bidang  perpajakan  yang  membutuhkan  sebagai  sarana administrasi perpajakan.

## Innovation of Tax Compliance
Innovation of tax compliance memiliki 3 dimensi (Prichard, 2019). Dimensi yang pertama  yaitu enforcement .  Salah  satu  langkah  awal  adalah  penegakan  hukum  dalam mayoritas  model  kepatuhan  pajak.  Selain  dengan  meningkatkan  pengawasan  kepada wajib pajak, upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kinerja otoritas  pajak  melalui  administrasi  pajak.  Peningkatan  kinerja  administrasi  pajak dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak yang mampu meningkatkan kinerja pemungutan pajak dengan kemampuan pengendalian data yang lebih terkontrol dan untuk menilai kerja staf atau pegawai. Selain itu, penerapan sistem  pengawasan  internal  dapat  ditujukan  untuk  mengurangi  tindakan  korupsi  dan kolusi (Rahayu, 2017).
Dimensi  yang  kedua  yaitu facilitation .  Upaya  untuk  memfasilitasi  kepatuhan pajak  menjadi  fitur  umum  dalam  program  reformasi  pajak.  Reformasi  dalam  hal  ini bertujuan untuk menciptakan administrasi pajak sebagai penyedia layanan dan informasi yang  semudah  mungkin.  Mudahnya,  pemfasilitasan  kepatuhan  pajak  ditujukan  untuk menciptakan  administrasi  pajak  yang  ramah  pengguna,  yang  melayani  wajib  pajak sebagai  klien  dan  bukan  sebagai  pelaku  tindak  kriminal.  Reformasi  pajak  melalui pemfasilitasan  kepatuhan  pajak  memiliki  tiga  elemen,  yaitu  memastikan  wajib  pajak memahami kewajiban dalam hal pembayaran serta memiliki kemudahan akses terhadap informasi  yang  diperlukan;  modernisasi  perpajakan  bertujuan  untuk  mengurangi compliance  cost dengan  cara  menyederhanakan  kebijakan;  menyederhanakan  formula dan  syarat  pengisian,  mengurangi  redundansi  kontak,  mengurangi  lingkup  pelecehan serta kekerasan dari otoritas pajak, terutama dalam bidang pembayaran (Rahayu, 2017). Hal  ini  ditujukan  untuk  membuat  sistem  pajak  yang  lebih  transparan  dan  lebih  adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela.
Dimensi ketiga yaitu trust . Kepercayaan dapat dijadikan faktor penentuan rendah atau  tingginya  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut.  Kurangnya  kepercayaan  wajib  pajak dapat  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Memperbaiki  kepercayaan  wajib pajak terhadap otoritas pajak melalui administrator pajak, dapat meningkatkan tax moral yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Tax  moral diperlukan  untuk mengetahui  faktor  yang  memengaruhi  motivasi  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam pandangan konvensional, pemerintah dianggap perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga mampu untuk memenuhi atau mematuhi ketentuan pajak secara sukarela. Komponen  kepercayaan  dalam  sebuah  reformasi  pajak,  yaitu  akuntabilitas,  keadilan, kesetaraan dan timbal balik bagi wajib pajak atau masyarakat terkait dengan ketersediaan barang publik oleh pemerintah (Rahayu, 2017).

## Cost of Taxation
Cost  of  taxation dapat  dipahami  sebagai  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  fiskus (biaya  administrasi)  dan  biaya-biaya  yang  ditanggung  wajib  pajak  (biaya  kepatuhan). Administrative  cost adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam
menyelenggarakan  sistem  administrasi  perpajakan.  Biaya  administrasi  dalam  sistem administrasi  perpajakan  bukan  hanya  meliputi  gaji  pegawai  namun  juga  biaya operasional lain yang meliputi biaya penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, biaya untuk menegakkan  hukum  serta  keadilan,  biaya  yang  diberlakukan  saat  pemeriksaan,  biaya untuk melakukan penagihan, surat paksa serta keberatan atau banding dari wajib pajak (Rosdiana,  2014).  Hal  tersebut  dipertegas  dengan  definisi administrative  cost yang merupakan biaya pembuatan undang-undang atau policy making mulai dari perumusan hingga  pengimplementasian,  serta  biaya  yang  mencakup  biaya  peradilan  administrasi sengketa  pajak.  Pembaharuan  teori administrative  cost dilakukan  yang  kemudian menambahkan  konsep time  cost dan psychological  cost karena  otoritas  pajak  juga menanggung biaya-biaya tersebut (Evan, 2007).
Jika  dari  sisi  wajib  pajak,  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  yaitu compliance  cost . Compliance  cost merupakan  biaya  yang  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika biaya tersebut besar maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh (Herawati, 2020). Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Compliance cost merupakan biaya yang  harus  ditanggung  oleh  wajib  pajak  sebagai  bagian  dari  beban  administratif  yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rosdiana, 2014).

## E-Readiness
Menurut  Udhayay  (2017) e-readiness merupakan  suatu  bentuk  penilaian  yang mampu  menunjukkan  kemampuan  suatu  entitas,  baik  organisasi  maupun  pemerintah dalam hal pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi. E-readiness menunjukkan kesiapan  suatu  entitas  berpartisipasi  dalam  pemanfaatan  data  dan  jaringan  (Budhiraja, 2002). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa e-readiness merupakan tingkat kesiapan organisasi, individu, maupun negara untuk mengimplementasikan teknologi, basis data serta  informasi  dan  komunikasi  supaya  memberikan  hasil  yang  maksimal  (Nugroho, 2020). Sasaran dari e-readiness antara lain (Budhiraja, 2002):
1. E-Infrastructure yang berfokus pada institusi, perangkat keras dan lunak, akses jaringan dan inisiatif pemerintah dan swasta dalam memenuhi seluruh kebutuhan.
2. E-Economy yang  berfokus  pada  bisnis  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi serta akses perangkat keras serta jaringan terkait dengan bisnis.
3. E-Society yang  berfokus  pada  populasi,  yang  mana e-readiness membutuhkan literasi, dan upaya untuk menjembatani kesenjangan digital.
4. E-Governance yang  berfokus  pada  rekayasa  ulang  proses  pemerintah  dan  cara pelayanan  masyarakat  yang  lebih  cepat  dan  transparan.  Untuk e-governance diperlukan  pelatihan  khusus  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, dan rekayasa ulang proses bisnis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  tepat untuk  digunakan  karena  pendekatan  ini  dapat  mengeksplorasi  suatu  permasalahan dibandingkan dengan hanya menggunakan informasi yang tersedia sebelumnya maupun menggunakan hasil dan studi riset lainnya (Creswell, 2014). Selain itu, pendekatan ini tepat  untuk  diterapkan  karena  dalam  menganalisis  suatu  permasalahan  membutuhkan suatu  pemahaman yang  detail  dan lengkap. Prosedur pendekatan kualitatif  melibatkan berbagai  penyedia  informasi,  pertanyaan-pertanyaan,  dan  data  yang  dikumpulkan  di
lingkungan  partisipan.  Analisisnya  bervariasi  dimulai  dari  khusus  ke  umum,  dan kemudian peneliti akan menganalisis data yang terkumpul secara interpretasi.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua  teknik  pengumpulan  data kualitatif  yaitu  studi  lapangan  ( field  research )  dan  juga  studi  kepustakaan  ( library research ). Peneliti menggunakan studi lapangan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yang akan dijadikan sebagai data pendukung untuk kebutuhan pengolahan data  dan  melakukan  analisis  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini.  Pada  studi  ini,  data primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  cara  wawancara  mendalam  dengan  para informan kunci. Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung  yang  berupa  data  sekunder.  Peneliti  melakukan  studi  kepustakaan  dengan cara  mempelajari  sejumlah  literatur,  artikel,  situs  internet,  serta  karya  ilmiah  lainnya yang  berkaitan  dengan  topik  penerapan  SIN  untuk  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  di  Indonesia.  Data  sekunder  tersebut  juga  dapat  mencakup  angka-angka terkait perpajakan di Indonesia.
Peneliti  memilih  informan  atau  narasumber  berdasarkan  beberapa  kriteria informan  yang  ideal,  dengan  harapan  para  informan  atau  narasumber  mampu mempresentasikan  permasalahan  penelitian.  Proses  penelitian  dimulai  sejak  Oktober 2021 hingga Desember 2021. Adapun target informan atau narasumber yang dianggap memenuhi  kriteria  ideal  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  tiga  pihak  yaitu  pihak pemerintah, pihak akademisi, dan pihak praktisi seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Partisipan Penelitian Kode Informan Jabatan Instansi KI1 Pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KI2 KI3 Pegawai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) KI4 Anggota Komisi XI DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) KI5 Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI KI6 Legal Drafter Badan Legislasi DPR RI) KI7 Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Indonesia KI8 Managing Partner Taxford Consulting
Sumber: Olahan Data Peneliti (2021)
Selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dan proses tersebut terdiri dari tiga kegiatan analisis (Miles, 2014). Pertama adalah data condensation yang berarti proses memfokuskan, menyortir, menyeleksi, mengabstraksi, serta mentransformasikan data  collection .  Proses data  condensation merupakan  kegiatan berulang  yang  dilakukan  selama  penelitian  kualitatif.  Selanjutnya  adalah data  display yang  berarti  informasi-informasi  yang  sudah  terkumpul  dan  terorganisir  yang  bisa digunakan peneliti untuk proses penarikan kesimpulan. Selain itu terdapat drawing and verifying  conclusions yaitu  proses  awal  sejak data  collection kemudian  peneliti melakukan interpretasi data dengan pola yang sudah ditemukan, dilanjutkan pemberian penjelasan sehingga peneliti memberikan kesimpulan namun tetap terbuka dan skeptis terhadap  hasil  lainnya.  Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  penyeleksian  data  serta penyederhanaan  dan  pengkategorian  data  sesuai  dengan  tema  yang  dibahas.  Langkah
finalnya  ialah  menyajikan  data  dalam  gabungan  kata-kata  dan  membuat  kesimpulan. Keseluruhan  proses  tersebut  membentuk  jaringan  interaktif  dan  melewati cyclical process.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Kesiapan  Penerapan  SIN  Ditinjau  dari  Konsep  Innovations  in  Tax
Compliance

## Dimensi Penegakan Hukum (Enforcement)
Diskusi  mengenai  modernisasi  perpajakan  tentu  tidak  bisa  dipisahkan  dari reformasi perpajakan. Dapat dikatakan bahwa hal penting dalam melakukan reformasi perpajakan  ialah  melakukan  upaya  penegakan  hukum  supaya  mampu  meningkatkan kepatuhan  dari  wajib  pajak.  Banyak  cara  untuk  melakukan  upaya  penegakan  hukum. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi karena bisa menyederhanakan  sistem  administrasi  perpajakan  di  Indonesia.  Penerapan  SIN  akan mempermudah pendataan jika terdapat pelanggaran hukum sehingga SIN mampu untuk melakukan penegakan hukum salah satunya dalam administrasi perpajakan. Seperti yang dikatakan KI8 bahwa:
“Dengan  satu  identitas  misalnya  seseorang  itu  melakukan  kegiatan  atau  melakukan sebuah  kejahatan  misalnya  itu  akan  kerecord  selamanya,  nah  ini  tentunya  akan menjadikan setiap orang untuk lebih mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku” (Wawancara  dengan  KI8,  Managing  Partner  PT  Mitra  Caraka  Raya,  23  November 2021.)
SIN dapat dikatakan mampu untuk membantu penegakan hukum dalam sistem administrasi  perpajakan  di  Indonesia.  Target  penerimaan  pajak  di  Indonesia  tidak tercapai  disebabkan  salah  satunya  karena  terdapat  tindakan tax  evasion .  Upaya  ilegal yang digunakan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak  dalam  bentuk fraud dan  dilakukan  secara  sengaja  dan  sadar  merupakan  definisi dari tax evasion (Billa et al, 2020). Hadirnya SIN diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan tax evasion tersebut sejalan dengan yang disampaikan KI8 bahwa:
“Sebagai contoh misalnya seseorang yang memiliki membeli aset ya di mana mana terus kalau NIKnya berbeda dengan NPWP tentunya ini bisa dimungkinkan orang itu tidak melaporkan  yang  sebenarnya  yang  seharusnya  misalnya  pakai  identitas  yang  beda, tanggung  jawabnya  lebih  sulit  untuk  dipertanggungjawabkan” ( Wawancara  dengan KI8, Managing Partner PT Mitra Caraka Raya, 23 November 2021.)
Berdasarkan pernyataan  tersebut, dengan hadirnya SIN, ketika seseorang  ingin melakukan  tindakan tax  evasion akan  diidentifikasi  dengan  adanya  SIN.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  karena  hanya  ada  satu  nomor  identitas  tunggal  yang  akan  membuat proses  pengidentifikasian  jauh  lebih  mudah.  Jika  terdapat  pelanggaran,  maka  menjadi mudah  juga  untuk  terdeteksi  dengan  adanya  SIN  ini.  Kecemasan  akan  mendapatkan sanksi atau hukuman karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada mendorong kemunculan kepatuhan (Tene et al, 2017).

## Fasilitas (Facilitation)
Salah satu alternatif dalam mewujudkan administrasi pajak yang ramah pengguna bisa dikaitkan dengan pemberian fasilitas. Untuk mewujudkan reformasi pajak salah satu langkah signifikan yang bisa diambil ialah dengan melakukan perbaikan terhadap kinerja
administrasi.  Dalam  hal  ini  untuk  melakukan  perbaikan  dari  kinerja  administrasi perpajakan bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan fasilitas pelayanan kepada wajib pajak supaya mampu memenuhi hak serta kewajibannya. Sejalan dengan reformasi perpajakan  yang  beradaptasi  dengan  era  digitalisasi  saat  ini,  diharapkan  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  merupakan  salah  satu  bentuk  konkret  dari  perbaikan kinerja administrasi. Penerapan SIN untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan di  Indonesia  diharapkan  mampu  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanaan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Penerapan  SIN  akan mendukung  pemberian  fasilitas  kepada  wajib  pajak.  Pemberian  fasilitas  kepada  wajib pajak  ini  harus  memenuhi  kriteria  keamanan  dari  penerapan  SIN  itu  sendiri.  Terdapat beberapa  kriteria  dari  keamanan  penerapan  SIN  antara  lain: safety dan confidentiality yang  berarti  data  yang  diberikan  harus  aman  dan  terlindung  kerahasiaan.  Hal  ini  juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan keamanan data dari pelaksanaan SIN, yakni jangan sampai pemberian fasilitas kepada wajib pajak justru malah membuat permasalahan baru untuk wajib pajak tersebut (Ripai, 2018).

## Kepercayaan (Trust)
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  yaitu dengan cara meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Indonesia sangat rendah dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan dana  pajak  yang  tidak  seharusnya  (Zulkarnain  dan  Iskandar,  2017).  Wajib  pajak beranggapan bahwa dana pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan lain dan berakhir  pada  wajib  pajak  yang  lebih  memilih  untuk  melakukan  penghindaran  pajak (Zulkarnain dan Iskandar, 2017).
Setiap  tahun  pemerintah  mencari  cara  untuk  meningkatkan  kepercayaan  wajib pajak. Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak ialah menggunakan sistem teknologi dan informasi yaitu melalui penerapan SIN. Secara umum terdapat dua jenis hal yang terjadi dalam teori tax compliance yaitu kondisi ketika  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  cara  dipaksa  atau sukarela.  Dengan  adanya  penerapan  SIN  melalui  cara  teknologi  digitalisasi  ini,  maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut karena data yang dibutuhkan dalam administrasi  perpajakannya sudah ada  tersedia. Mereka akan secara sukarela  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Sebab  jika  tidak  melaporkan, hal itu akan menjadi percuma karena dengan adanya SIN semua hal dapat dengan mudah diawasi. Berdasarkan pernyataan tersebut didukung dengan pendapat KI7 bahwa:
“ Diharapkan dengan penerapan teknologi informasi ya tadi digital tax adiministration system muncul volunteree complient kalau volunteree complients otomatis kantor pajak melihat lebih banyak wajib pajak yang patuh secara sukarela berarti dia tinggal ngawasi Mereka yang tidak patuh” (Wawancara dengan KI7, Akademisi FIA UI, 15 November 2021) .
Oleh  karena  itu,  SIN  bisa  dikatakan  mampu  untuk  meningkatkan  kepercayaan wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak.  Sekalipun,  pada  awalnya  kepatuhan  wajib  pajak tersebut harus dilaksanakan secara terpaksa dan hingga akhirnya menjadi sukarela.

## Analisis Potensi Implikasi Penerapan SIN Ditinjau dari Konsep Cost of Taxation Administrative Cost
Administrative  cost adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  pajak  dalam melaksanakan  sistem  administrasi  perpajakan.  Biaya  administratif  ini  dibagi  menjadi
beberapa biaya lagi antara lain: biaya penegakan hukum (enforcement cost ), time cost , dan psychological  cost .  Salah  satu  biaya  yang  akan  dikeluarkan  otoritas  pajak  adalah biaya penegakan hukum atau disebut juga enforcement cost . Penerapan SIN membantu mempermudah  proses  penegakan  hukum  dalam  administrasi  perpajakan.  SIN  dapat membantu  mengurangi  biaya  yang  akan  dikeluarkan  dalam  proses  penegakan  hukum dalam administrasi perpajakan. Namun, pengecekan data masih dilakukan manual oleh DJP dikarenakan data yang diberikan belum terintegrasi. Selain itu terdapat biaya lain yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  pajak  dalam  menyelenggarakan  sistem  administrasi perpajakan di  Indonesia  adalah time cost . Secara  umum biaya terdapat  dua jenis yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hal ini, time cost merupakan biaya tidak langsung  yang  dikeluarkan  sisi  otoritas  pajak  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya.  Kehadiran  SIN  diharapkan  mampu  mengurangi time  cost yang dibutuhkan  otoritas  pajak  untuk  melakukan data  matching dalam  sistem  administrasi perpajakan di  Indonesia  yang cenderung berbasis self assessment  system . Berdasarkan pernyataan tersebut KI7 berpendapat bahwa:
“Kata kunci dari penerapan self assessment kan di data matching jadi menyandingkan laporan  pajak  yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak  dengan  data  pembanding” (Wawancara dengan KI7, Akademisi FIA UI, 15 November 2021).
SIN akan membantu mempermudah proses data matching yang dilakukan oleh otoritas  pajak  untuk  menyandingkan  laporan  pajak  dari  wajib  pajak  terhadap  data pembanding.  SIN  akan  memuat  keseluruhan  integrasi  data  antar  lembaga  dan kementerian yang terlibat dalam proses perpajakan. Sebagaimana diketahui, salah satu keterbatasan  ruang  fiskal  saat  ini  adalah  adanya  keberagaman  data  yang  berasal  dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena  itu,  dengan  adanya  SIN  diharapkan  semua  data  yang  berasal  dari  ILAP  akan dengan mudah disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh DJP. Selanjutnya, biaya tidak langsung lainnya yang akan muncul dari sisi otoritas pajak adalah biaya psikologis atau disebut psychological cost . Hadirnya SIN dalam sistem administrasi perpajakan tentunya akan mengurangi beban psikologi dari pihak otoritas pajak. Nomor identitas di Indonesia sangat  variatif  mulai  dari  NPWP,  NIK,  Nomor  SIM,  Nomor  BPJS,  dan  yang  lainnya. Penerapan  SIN  nantinya  akan  menyimplifikasi  penomoran  identitas  di  Indonesia sehingga  tidak  membuat  masyarakat  bingung  dan  harus  mengingat  dan  menyimpan banyak nomor identitas mereka.

## Compliance Cost
Pengertian dari compliance cost adalah biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta beban administratif yang akan muncul dalam proses wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Compliance cost ini dibagi menjadi beberapa biaya lagi antara lain: fiscal cost, time cost, dan psychological cost (Rosdiana, 2014) . SIN bisa digunakan sebagai cara untuk melakukan pengawasan serta pelayanan terhadap  wajib pajak yang lebih modern. Administrasi pajak yang modern dan mudah dipahami akan memengaruhi jumlah penerimaan pajak (Gunawan, 2017). Salah satu sebab utama tingkat penerimaan pajak di Indonesia rendah karena proses administrasi yang kompleks biasanya membuat orang malas untuk melakukannya karena orang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus  proses  administrasi  (Kurniasih,  2021).  Dengan  penerapan  SIN  dalam administrasi perpajakan di Indonesia tentunya akan menyederhanakan dan memudahkan proses  administrasi  perpajakan  tersebut.  Sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  KI2 bahwa:
“Dulu wajib pajak perlu repot repot untuk print, fotocopy berkas SPT dan lain lain, terus juga  harus  ngantri  dan  datang  langsung  ke  kantor,  kalo  sekarang  semuanya  udah modern bisa dari rumah aja apalagi nanti ditambah ada SIN pastinya akan lebih mudah dan simple lagi” (Wawancara dengan KI2, Direktorat PP1, Direktorat Jenderal Pajak, 4 Desember 2021)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa SIN akan mengurangi fiscal cost yang dikeluarkan. Hal tersebut terjadi karena dengan penggunaan digitalisasi dan data yang sudah  terintegrasi  satu  sama lain sudah sewajarnya biaya yang akan dikeluarkan lebih  sedikit  dibanding  proses  administrasi  perpajakan  yang  masih  bersifat  manual. Penerapan SIN tentu juga akan mengurangi biaya waktu yang dikeluarkan wajib pajak dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  SIN  akan  mengintegrasikan  keseluruhan data yang ada untuk kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia. Wajib pajak tidak perlu  lagi  untuk  mengeluarkan  waktu  yang  lama  untuk  mengisi  formulir  dan  proses administratif lainnya yang bersifat kompleks. SIN bisa mempercepat proses administrasi perpajakan  karena  cukup  dengan  memasukkan  satu  nomor  identitas  tunggal  dapat digunakan untuk seluruh proses administrasi yang ada di Indonesia. Penerapan SIN akan memangkas  waktu  yang  dibutuhkan  bagi  wajib  pajak.  Selain  itu,  dengan adanya  SIN, wajib pajak tidak akan perlu lagi untuk  membuang waktunya yang lama untuk  proses administrasi perpajakannya sehingga nantinya akan lebih efisien dan efektif. Penerapan SIN  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  di  Indonesia  tentunya  sangat  memudahkan wajib  pajak  kedepannya  dikarenakan  tidak  perlu  lagi  berurusan  dengan  banyaknya nomor identitas yang ada di Indonesia ini. Hal tersebut pada gilirannya akan mengurangi beban psikologis wajib pajak. Mendukung hal tersebut KI1 menyatakan bahwa: “Jadi kedepannya orang nggak punya 2 atau lebih kartu di dompetnya atau punya 2 atau lebih  nomor  kartu  yang harus  dia  hapal  gitu,  kan  nggak  ada  nomor  NIK  atau  nomor NPWP,  nanti  kedepannya  cukup  dengan  menggunakan  NIK  saja  itu  sudah  sebagai NPWP” ( Wawancara  dengan  KI1,  Direktorat  PP1,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  4 Desember 2021).

## Analisis Kesiapan Pemerintah dan Pihak Terkait Dalam Penerapan Single Identity
Number (SIN) Sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia

## Berdasarkan Perspektif Konsep E-Readiness Keselarasan Strategis
SIN merupakan proses pengitegrasian data antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu,  keselarasan  strategis  tentunya  sangat  diperlukan  supaya  penerapannya  agar  bisa terlaksana dengan maksimal. Diperlukan keselarasan antara beberapa kementerian yang ada di Indonesia terutama kementerian dalam negeri. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut adalah  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dirjen  Dukcapil) dengan Kementerian Keuangan beserta DJP. DJP dan Dirjen Dukcapil sudah melakukan kerja  sama  sejak  tahun  2013  dalam  pemanfaatan  data  untuk  wajib  pajak  itu  sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh KI3 bahwa:
“ Dirjen  Pajak  membutuhkan  Dukcapil  untuk  memverifikasi  data  calon  pajak  itu  dari tahun 2013 sampai sekarang masih berjalan” (Wawancara dengan KI3, Kepala Subdit Pengolahan Data dan Sistem Dirjen Dukcapil, 1 Desember 2021).
Sejalan dengan pendapat KI3, KI4 sebagai Anggota DPR RI mengungkapkan hal yang sama yaitu:
“ Kerjasama itu kementerian  dalam negeri  dengan kementerian keuangan supaya bisa memudahkan petugas pajak melakukan identifikasi” (Wawancara dengan KI4, Anggota
Komisi XI DPR RI, 25 November 2021).
Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  keselarasan strategis yang dilakukan oleh DJP dan Dirjen Dukcapil sudah terjalin dengan baik karena data-data  yang  dimiliki  oleh  setiap  lembaga  saling  mendukung.  Hubungan  dan keselarasan strategis antara DJP dengan Dirjen Dukcapil berjalan dengan baik sejak 2013 hingga saat ini akan mendukung proses penerapan SIN dalam administrasi perpajakan di Indonesia  nantinya.  Namun,  penggunaan  NIK  sebagai  NPWP  yang  akan mengintegrasikan seluruh data kependudukan di  Indonesia tentunya bukan merupakan hal yang mudah, sejalan dengan yang disampaikan KI1 bahwa:
“ Saya  bilang  sebelumnya  bahwa  memang  nggak  mudah  gitu  mengintegrasikan  basis data  perpajakan  dan  basis  data  kependudukan  jadi  dua-duanya  itu  gede  basis  size datanya  kemudian  komponen  elemen  datanya  juga  banyak  untuk  mencocokkannya memang butuh effort” (Wawancara dengan KI1, Direktorat PP1, Direktorat Jenderal Pajak, 4 Desember 2021).

## Sumber Daya
Dalam penerapan sebuah kebijakan yang  berskala besar seperti penerapan SIN tentunya  dibutuhkan  sumber  daya.  Salah  satu  sumber  daya  yang  diperlukan  adalah sumber  daya  finansial.  Anggaran  dalam  pembaharuan  sistem  administrasi  perpajakan yang lebih modern ini sudah dianggarkan mengingat sudah keluarnya Perpres 83 Tahun 2021 yang merupakan langkah awal penerapan SIN di Indonesia saat ini. Berdasarkan pernyataan tersebut, KI1 berpendapat bahwa:
“ Ya  kalau  dari  segi  biaya  sudah  siap  karena  sudah  dianggarkan  Saya  bilang  tadi presiden  bikin  perpres  khusus  untuk  pengadaan  PSAP  ini  Pembaruan  Sistem Administrasi  Perpajakan”  (Wawancara  dengan  KI1,  Direktorat  PP1,  Direktorat Jenderal Pajak, 4 Desember 2021).
Sejalan dengan pendapat KI1, KI5 selaku Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI juga berpendapat bahwa:
“ Tapi waktu pemaparan Mereka (Anggota DPR) pasti sudah memperkirakan nih biaya yang  diperlukan  a  b  c  d  e  udah  tahu  oh  ini  loh  Kita  akan  butuh  biaya  ini  saja  untuk mewujudkan penerapan SIN ini” (Wawancara dengan KI5, Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI, 22 November 2021).
Anggaran  finansial  terkait  penerapan  SIN  sudah  dianggarkan  oleh  pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang karena SIN merupakan big data yang akan bisa terus digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Data-data hanya perlu untuk  diperbaharui  dan  semua  itu  akan  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan teknologi.  Selain  itu,  anggaran  finansial  juga  dibutuhkan  terutama  dalam  biaya penegakan administrasi  yang dikeluarkan dalam  rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan seperti, gaji otoritas pajak, pembaharuan infrastruktur, dan hal lainnya yang memerlukan biaya.

## Pengetahuan Mengenai Single Identity Number
SIN mungkin  bukan  hal  yang  biasa  didengar  terutama  oleh  masyarakat  awam. Dimensi E-Society yang merupakan salah satu sasaran dalam konsep E-Readiness berarti terfokus  pada  populasi. E-readiness membutuhkan  literasi  sebagai  upaya  untuk menjembatani kesenjangan digital. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penerapan SIN
ini,  perlu  dilakukan  pemberitahuan  mengenai  SIN  kepada  wajib  pajak  di  Indonesia. Terdapat  kekeliruan  dalam  hal  informasi  yang  beredar  di  masyarakat,  yakni  banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika sudah memiliki NPWP nantinya sudah harus bayar  pajak.  Padahal,  realitanya  bukan  seperti  itu.  Hanya  orang  pribadi  yang  sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang memiliki pendapatan di atas penghasilan tidak  kena  pajak  (PTKP)  yang  harus  aktif  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya  (DDTC,  2021).  Oleh  karena  itu,  dimulai  dari  internal  DJP  wajib memberikan  pemahaman  mengenai  SIN  supaya  nantinya  mampu  menyebarkan informasi  yang benar dan tepat  kepada  wajib pajak  yang masih bingung.  Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu Narasumber dari DJP menyatakan bahwa:
“Kita kan terus melakukan sosialisasi internal ataupun melalui penyampaian diskusi di dalam kantor, Supaya dari atas top ke down jadi dari kantor pusat sampai dengan KPP itu  semua  sudah  satu  informasi  gitu”  (Wawancara  dengan  KI1,  Direktorat  PP1, Direktorat Jenderal Pajak, 4 Desember 2021).
DJP juga perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada internal DJP terlebih dahulu mengenai penerapan SIN supaya nantinya terbentuk suatu paham yang sama dari manajemen teratas hingga ke seluruh pegawai yang ada di lingkup internal DJP. Setelah internal  DJP  memiliki  pemahaman  mengenai  SIN,  langkah selanjutnya  adalah melakukan  sosialisasi  mengenai  SIN  ke  lingkungan  eksternal.  Pihak  DJP  terus melakukan sosialisasi terkait SIN ini yang merupakan salah satu poin pokok dalam UU HPP.

## Data
Hal  paling  penting  dari  penerapan  SIN  adalah  data.  Maka  dari  itu,  dalam penerapan  SIN  perlu  dipastikan  ketersediaan  data  yang  akan  diintegrasikan  nantinya. Selanjutnya data tersebut akan diverifikasi dan dicocokkan berdasarkan fungsinya dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu penyebab rasio penerimaan pajak di Indonesia belum optimal ialah keberagaman data sehingga proses data matching sulit dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, KI7 Menyatakan bahwa:
“ Salah satu kendalanya itu adalah data yang beragam sehingga proses data matching sesuai dengan pasal 35A Undang-undang KUP tidak berjalan mulus jadi kata kunci dari penerapan self assestment kan di data matching jadi menyandingkan laporan pajak yang disampaikan  oleh  wajib  pajak  dengan  data  pembanding”  (Wawancara  dengan  KI7, Akademisi FIA UI, 15 November 2021).
Sementara itu, Dirjen Dukcapil juga memiliki ketersediaan data yang diperlukan dalam  pengecekkan  proses  administrasi  perpajakan  di  Indonesia  seperti  yang disampaikan oleh KI3 bahwa:
“ Jadi  Dukcapil  itu  mengelola  data  penduduk  jadi  data  penduduk  itu  terdiri  dari beberapa elemen ada 31 elemen” (Wawancara dengan KI3, Kepala Subdit Pengolahan Data dan Sistem Dirjen Dukcapil, 1 Desember 2021) .
Jika data yang ada sudah tersedia, hal selanjutnya yang perlu dipastikan adalah kualitas dari data tersebut. Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa pengelolaan kualitas dari Dirjen Dukcapil selalu berusaha untuk diperbaharui meskipun belum 100. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat beberapa kendala dalam pembaharuan kualitas data yang ada seperti nomor identitas ganda. Kualitas data yang baik merupakan data yang paling update dan akurat supaya tidak terjadi kesalahan proses dalam administrasi perpajakan nantinya. Selanjutnya, untuk menjamin kualitas data yang diterima sudah baik dan benar tentu  harus  adanya filter untuk  mendapatkan  data  yang  bisa  digunakan  dan  tidak  bisa
digunakan. Dalam hal ini, DJP perlu memilih data apa saja yang nantinya akan perlu dan digunakan dalam proses administrasi perpajakan sehingga data yang diterima berkualitas dan yang terbaru. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tanah namun tanah tersebut akan dijual maka sudah seharusnya data kepemilikan tanah tersebut berubah mengikuti NIK pemilik barunya. Hal tersebut akan memudahkan karena NIK sudah sebagai NPWP sehingga data yang digunakan sudah data yang paling update . Oleh karena itu, baik itu di  kementerian  dalam  negeri,  khususnya  Dirjen  Dukcapil  maupun  dari  Kementerian Keuangan khususnya DJP harus memiliki data yang paling terbaru dan akurat.  Sistem yang  terintegrasi  tersebut  saling  menguatkan  dan  saling  mengintegrasikan  data  yang dimiliki  oleh  DJP  dan  Dirjen  Dukcapil  sehingga  menghasilkan  data  yang  berkualitas yang bisa berguna untuk optimalisasi administrasi perpajakan yang modern.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren tax ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakukan pemungutan  pajak.  Salah  satu  hal  yang  menyebabkan tax  ratio di  Indonesia  rendah adalah  proses  administrasi  perpajakan  yang  kompleks.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN)  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  mewujudkan  simplifikasi  administrasi perpajakan.  Dengan  menggunakan  teori ease  of  administration,  innovations  in  tax compliance, cost of taxation, dan e-readiness , penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi  perpajakan  di  Indonesia  memiliki  banyak  potensi  manfaat.  Ditinjau  dari konsep innovations  in  tax  compliance ,  manfaatnya  berupa  menegakkan  hukum  pajak, memudahkan dan menyimplifikasi dalam proses administrasi pajak, meningkatkan aspek keadilan dan kesetaraan wajib pajak. Implikasi terhadap biaya yang ditanggung otoritas pajak  sebenarnya  hanya  menggunakan  pembaharuan  sistem  administrasi  perpajakan yang  sudah  ada  sehingga  tidak  terlalu  membutuhkan  suatu  hal  yang  baru  secara signifikan.  Penerapan  SIN  juga  mampu  untuk  mengurangi  biaya-biaya  baik  langsung maupun tidak langsung dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Secara keseluruhan, pemerintah  maupun  pihak  terkait  sudah  siap  dalam  penerapan  SIN  baik  itu  dari keselarasan  strategis,  sumber  daya  anggaran  finansial,  infrastruktur,  maupun  dari ketersediaan  dan  kualitas  data.  Namun,  perlu  adanya  peningkatan  infrastruktur  dan kualitas data supaya penerapan SIN bisa diterapkan lebih optimal.

## Keterbatasan
Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kondisi Pandemi Covid 19 yang melanda dunia menjadi salah satu keterbatasan yang peneliti  hadapi  karena  membatasi  ruang  gerak  dan  pertemuan  tatap  muka  untuk melakukan  wawancara  mendalam.  Peneliti  juga  kesulitan  untuk  mendapatkan narasumber  untuk  wawancara  mendalam.  Kemudian,  peneliti  memiliki  keterbatasan dalam  mengakses  data  dan  literatur  terkait  karena  penelitian  terdahulu  mengenai  SIN dalam bidang perpajakan masih sangat sedikit. Hal itu menyebabkan peneliti memiliki keterbatasan dalam menemukan referensi utama penulisan. Terakhir, peneliti memiliki keterbatasan  untuk  melakukan  observasi  langsung  ke  negara-negara  yang  sudah
menerapkan  SIN  dalam  sistem  administrasi  perpajakannya.  Maka  dari  itu,  informasi yang peneliti dapatkan masih sangat terbatas.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
DJP  dapat  terus  meningkatkan  infrastruktur  supaya  pelaksanaan  SIN  bisa berjalan  dengan  optimal.  DJP  sebaiknya  melakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh mengenai SIN supaya tidak ada lagi kekeliruan pemahaman mengenai SIN yang beredar di masyarakat. Pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari Perpres 83 Tahun 2021 ini  yang  lebih  teknis  supaya  nantinya  penerapan  SIN  lebih  optimal.  Kemudian, pemerintah sebaiknya juga harus mengawasi permasalahan ego sectoral yang terjadi di kalangan kementerian dan lembaga-lembaga di Indonesia. Perlu adanya kolaborasi dari pihak-pihak  terkait  nantinya  untuk  mengoptimalkan  penerapan  SIN  di  Indonesia. Seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan SIN didorong bisa bekerja sama dan saling mendukung supaya data  yang dibutuhkan dalam penerapan SIN  merupakan data yang bersifat aktual dan benar. Sebagaimana diketahui, data yang berkualitas akan mendorong penerapan SIN bisa dilaksanakan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Augustine.  (2019).  Relawan  Pajak:  Bagaimana  Pelatihan  Pajak  Mempengaruhi Kepuasan  Wajib  pajak  pada  Masyarakat  Urban?  (Studi  pada  Tax  Centre Universitas Pembangunan Jaya. JK Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi .
Anderson,  D.  R.  (2008). Statistic  for  Business  and  Economics.  Tenth  Edition.  Ohio: South Western-Thomson Learning.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Journal of Chemical Information and Modeling , 18.
Billa,  S.,  D.  Fionasari,  dan  Misra.  (2020).  Tax  Evasion  dan  Faktor–faktor  yang Mempengaruhinya: Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal . 2(1). 3-5. Budhiraja, R. S. (2002). E-Readiness Assessment . New Delhi: Great Learning Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publication.
Daryanto,  A.  (2013).  Pengantar  Ilmu  Manajemen  dan  Komunikasi.  Jakarta:  Prestasi Pustakaraya.
Desi  Nuraprianti,  A.  K.  (2019).  Pengaruh  Etika  Uang  (Money  Ethics)  terhadap Kecurangan Pajak ( Tax Evasion ) dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. J urnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2): 5-6. D Kurniasih, A. F. (2021). Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. International Journal of Research and Applied Technology.
Dukcapil. (2020). https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/
Dwianika,  A.,  &  Sofia,  I.  P.  (2019).  Relawan  Pajak:  Bagaimana  Pelatihan  Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib pajak pada Masyarakat Urban? (Studi pada Tax Centre  Universitas  Pembangunan  Jaya).  Keberlanjutan:  J urnal  Manajemen  Dan Jurnal Akuntansi, 4(2).
Evan. (2007). Manajemen Ritel. Jakarta: Erlangga.
Fadhilah, M. F. (2019). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Fiskus  (Pegawai  Pajak)  Dalam  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (Studi  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Skripsi. Universitas Brawijaya.
Firdaus. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). JIABI. 4(2).
Gunawan.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Pribadi dan Badan)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Genteng.  Repository Universitas Katolik Darma Cendika.
Herawati, A. (2020). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan  Wajib  pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  Orang  Pribadi  (Studi Kasus Di KPP Pratama Kudus Tahun 2018). Repository IAIN Kudus, 50-62.
Kathryn, K. (2005). Tax Management Compensation Planning. Journals Compensation Management Tax Planning.
Kurniasih,  D.,  Feryandi, A., Nurmayanti, L., &  Usmany, P. D.  (2021). Application of Single  Identification  Number  on  an  Identity  Card  (E-KTP)  in  the  Era  of  the Industrial  Revolution  4.0.  In  International  Journal  of  Research  and  Applied Technology . 1(1).
Lim,  S.  A.,  &  Indrawati,  L.  (2014).  Perlakuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Transaksi  E- Commerce di Indonesia. BIP’s Jurnal Bisnis Perspektif . 8(1). 36–57.
Miles. (2014). Perancangan Prototype Single Identity Number (SIN) untuk Menunjang E-Government.  Multimedia  And  Cyberspace  Engineering  Research  Group (Mucer) .
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches. United Kingdom: Pearson Educated Limited.
Nugroho, R. A. (2020). Kajian Analisis Model E-Readiness dalam Rangka Implementasi E-Government.  Masyarakat  Telematika  dan  Informasi, Jurnal  Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 65. Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax  Compliance.  Journal  of  Economics,  Finance  and  Administrative  Science, 25(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066
Prichard,  W.,  et  al.  (2019). Innovations  in  Tax  Compliance:  Conceptual  Framework. Policy Research Working Paper. 9032. World Bank , Washington, DC. Poernomo, H. (2021). Pentingnya S ingle Identity Number Demi Tingkatkan Penerimaan Pajak. Akuprim.
Rahayu, S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains. Rahayu, S., & Lingga, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. In Jurnal Akuntansi. 1(2).
Rajagukguk,  S.  D.  (2013).  Paradigma  Good  Government  dan  Digital  Society  dari Perspektif Single Identity Number (SIN). Medan: Universitas HKBP Nommensen. Ripa'i,  A.  (2018).  Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. E-Journal IPDN. Rosdiana, H. d. (2011). Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
Siregar,  T.  (2017).  Pengaruh  Penetapan Single  Identity  Number dalam  Rangka Pememenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi, 6(1).
Tene,  J.  H.,  J.  J.  Sondakh,  dan  J.  D.  Warongan.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib pajak,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus  terhadap Kepatuhan  Wajib  pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib  pajak  Orang  Pribadi  yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA. 5 (2). 1-3. Udhayay (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Admnistrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X di Jawa Barat). Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi. Zulkarnain dan Iskandar (201). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. 21 (1a): 3-4.