email: jmd@unj.ac.id

## Strategi  Peningkatan  Usulan  Aspirasi  Masyarakat  dan  Daerah  Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Reza Pratama Riansyah a, 1 , Nurliah Nurdin b, 2 , Edy Sutrisno b, 3
a Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia b Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia email; 1 rezapratamariansyah@setjen.dpd.go.id, 2 nurliahnurdin@stialan.ac.id, 3 edystialanjak@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 19/04/2023
Disetujui: 02/08/2024 Kata kunci:
Aspirasi Masyarakat
Aspirasi Daerah Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Nasional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa usulan aspirasi masyarakat dan daerah  dalam  perencanaan  pembangunan  secara  nasional  belum  optimal;  dan menelaah bagaimana strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan  pembangunan  nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman  and  Saldana  (2014).  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  usulan aspirasi  masyarakat  dan  daerah  dalam  perencanaan  pembangunan  secara  nasional belum optimal antara lain disebabkan oleh (1)  Belum  optimalnya  pengembangan sistem usulan aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta  kebutuhan  masyarakat;  (2)  Belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  sebagai pedoman untuk melakukan pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, (3) Belum maksimalnya  SDM  yang  tersedia,  khususnya  tenaga  fungsional;  dan  (4)  Belum maksimalnya  dukungan  anggaran  untuk  menghasilkan  output  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  Puskadaran  tergolong  sangat  minim.  Untuk  itu,  Strategi Peningkatan  Usulan  Aspirasi  Masyarakat  dan  Daerah  dalam  Perencanaan pembangunan  di  daerah  harus  memperhatikan  adanya  sinkronisasi,  koordinasi  dan integrasi  dengan  perencanaan  pembangunan  nasional,  karena  capaian  tujuan pembangunan  daerah  harus  bersifat  mendukung  pencapaian  tujuan  pembangunan secara nasional.

## ABSTRACT
Received: 19/04/2023 Accepted: 02/08/2024
Keywords:
Community Aspirations Regional Aspirations Development Planning National development Strategy  for  Increasing  Community  and  Regional  Aspiration  Proposals  in National  Development  Planning. This  study  aims  to  investigate  why  proposals  for community and regional aspirations in national development planning have not been optimal and how the strategy for increasing community and regional aspirations in national development planning can be improved. This research employs a qualitative approach with a descriptive approach. The interactive model Miles, Huberman, and Saldana were used to analyze the data (2014). The research findings indicate that the proposals for community and regional aspirations in national development planning are not yet optimal, among other reasons, because (1) the proposed system for community and regional aspirations  is  not  yet  optimally  developed  following  the  needs  of  members  and  the  needs  of  the community;  (2)  no  regulation  regulates  as  a  guideline  for  processing  Community  and  Regional Aspirations; and (3) the available human resources are insufficient. For this reason, as a result, the Strategy for Enhancing Proposed Community and Regional Aspirations in Regional Development Planning must prioritize synchronization, coordination, and integration with national development planning because regional development goals must support national development goals.
Copyright © 2023 (Reza Pratama Riansyah, Nurliah Nurdin, Edy sutrisno). All Right Reserved
How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2023). Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan  Pembangunan  Nasional . Jurnal  Ilmiah  Mimbar  Demokrasi , 22(2),  188-197. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.35034
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah reformasi bergulir melalui proses  amandemen  UUD  1945  yang  cukup panjang.  Peran  dan  fungsi  DPD  RI  dibahas secara rinci dalam Pasal 22D UUD 1945. Secara konstitusional, lembaga ini memiliki fungsi untuk meningkatkan  aspirasi  masyarakat  daerah  dalam pengambilan  keputusan  politik  di  dalam penyelenggaraan  negara  serta  dalam  upaya menguatkan integerasi pusat dan daerah (Thaib, 2009).
Peran  legislasi  DPD  RI  dikuatkan  oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
No.92/PUU-X/2012  yang  menafsirkan  bahwa DPD  RI  bukan  hanya  bisa  mengusulkan  dan membahas  Rancangan  Undang-Undang  (RUU), namun  juga  persetujuan  RUU,  penyusunan Prolegnas, dan juga pertimbangan terhadap RUU. Dengan  demikian,  maka  peran  DPD  dalam proses  legislasi  memiliki  kekuatan  yang  utuh dalam kaitannya membuat Undang-Undang (UU) yang  terkait  dengan  isu-isu  yang  terkait  dengan kepentingan daera (Arsa, 2015) .
UU  No.17  tahun  2014  tentang  MPR, DPR, DPD,  dan  DPRD  telah  mereduksi  peran legislasi dari DPD RI. Dalam UU ini peran DPD RI  dalam  membahas  RUU  dibatasi  hanya  pada tingkat  pertama.  Anggota  DPD  RI  tidak  bisa mengikuti  proses  lanjutan  dalam  membahas RUU. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan semangat  menguatkan  peran  DPD  RI  dalam proses  legislasi.  Sudah  ada  beberapa  studi  yang membahas bahwa diperlukan adanya perubahan atas  UU  tersebut  untuk  kembali  menguatkan fungsi  legislasi  dari  DPD  RI  (Arsa,  2015; Sipangkar, 2016; Zada, 2015).
Pada tahun 2018 dan 2019, DPR RI telah melakukan  perubahan  atas  UU  No.17  tahun 2014.  Meskipun  sudah  dilaksanakan  dua  kali
perubahan atas UU itu yang termaktub dala UU No.  2  tahun  2018,  dan  juga  UU  No.  13  tahun 2019,  belum  ada  perubahan  dari  sisi  peran  dan fungsi  DPD  RI  untuk  bisa  membahas  RUU, setara dengan DPR RI. Dalam perubahan kedua dalam  UU  No.2  tahun  2018,  peran  DPD  RI hanya bertambah dalam melakukan pengawasan atau  pemantauan  dan  evaluasi  Rancangan Peraturan  Daerah  (Ranperda)  dan  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  dibuat  oleh  Pemerintah Provinsi  mapun  Kabupaten/Kota,  sedangkan perubahan ketiga di dalam UU No 13 tahun 2019 hanya  menambahkan  unsur  pimpinan  di  dalam DPD  RI  dan  lembaga  tinggi  lainnya  (Andriyan, 2018; Manan, 2015).
Berdsarkan  UU  MD3,  DPD  RI  memiliki fungsi  pertimbangan  anggaran,  dimana  salah satunya  adalah  memberikan  pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam memberikan  pertimbangannya,  DPD  RI  telah menentukan  tahapan  pertimbangan  yang  diatur dalam Bab X Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022  tentang  Tata  Tertib  yang  berisi  tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPD RI yaitu Komite IV (Dewan Perwakilan Daerah, 2019).
Pada  tahapan  dalam  rangka  memberikan pertimbangan  sebagaimana  maksud  diatas  yaitu terdapat penyusunan rancangan awal yang perlu dilakukan  pada  setiap  aspek  siklus  penyusunan APBN guna mendukung pembangunan nasional yang  meliputi  kegiatan  penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM-PPKF),  Dana  Transfer  Ke  Daerah  dan Dana Desa (TKDD), Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan, Pertanggungjawaban APB, serta Proyeksi APBN .
Selain  itu,  terdapat  dalam  Pasal  248  dan 249  UU  MD3,  yang  menyebutkan  bahwa
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.2, APRIL  2023 Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Reza Pratama Riansyah 1 , Nurliah Nurdin 2 , Edy Sutrisno 3 Hal. 188-198
Anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.  Ketentuan  tersebut  memberikan pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.
Dalam  peraturan  internal  lembaga  DPD RI sendiri, terdapat Peraturan Dewan Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Tata  Tertib  Pasal  13  huruf  i, Anggota  berkewajiban  yaitu  menampung  dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat dan daerah yang telah  ditampung  oleh  Anggota  DPD  RI  untuk ditindaklanjuti, adanya Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung yang memberikan dukungan  teknis  administratif  dan  keahlian berdasarkan  Peraturan  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Tata  Tertib  untuk  melakukan pengelolaan  dalam  melakukan  pengolahan aspirasi  masyarakat  dan  daerah  tersebut  agar dapat  ditindaklanjuti  oleh  Anggota  DPD  RI melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat  pusat.  DPD  RI  yang  dibantu  oleh sekretariat  jenderal  DPD  RI  sebagai  sistem pendukung  untuk  berupaya  mengoptimalkan aspirasi masyarakat di daerah.
Dengan memadukan wewenang dan tugas yang salah satunya yaitu memberikan pertimbangan  anggaran  kepada  DPR  RI  serta berkewajiban  menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat.  Maka,  hal inilah yang dapat dijadikan oleh Anggota DPD RI untuk mengeluarkan sebuah kebijakan atas salah satu fungsi yaitu representatif daerah pada tingkat pusat  dengan  menghasilkan  pertimbangan anggaran  kepada  DPR  RI  yang  diselaraskan dengan hasil aspirasi masyarakat dan daerah guna mewujudkan  pembangunan  nasional  dengan penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) sebagai  usulan  versi  DPD  RI  dalam  rangka memberikan  pertimbangan  anggaran  kepada DPR RI (Muhyiddin & Nugroho, 2021; Puskada DPD RI, 2018; Tim Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI, 2021).
Namun,  dalam  pelaksanaannya  pada pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang telah  diserap  oleh  Anggota  DPD  RI  ketika
melakukan kegiatan di Daerah Pemilihan (Reses), Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah  dan  Anggaran  (Puskadaran)  memiliki permasalahan  tersendiri  dalam  melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yaitu selama  ini  dokumen  hasil  pengolahan  aspirasi masyarakat  dan  daerah  Puskadaran  hanya berbentuk  tabulasi  saja  dan  pengolahan  aspirasi tersebut  masih  dilakukan  secara  manual dikarenakan belum adanya sistem usulan aspirasi masyarakat  dan  daerah  yang  sesuai  dengan kebutuhan  anggota  serta  kebutuhan  masyarakat dan  daerah  dengan  mengaitkan  program pembangunan  pada  pemerintah  pusat  sebagai pelaksana  pemerintahan  untuk  melakukan perencanaan  pembangunan  secara  nasional melalui  kebijakan  RKP.  Hal  inilah  yang  masih dikatakan  belum  sepenuhnya  terbentuk  hasil analisis khususnya untuk mendukung pertimbangan anggaran kepada DPR RI.
Selanjutnya  belum  adanya  regulasi  yang mengatur  sebagai  pedoman  internal  unit Puskadaran  untuk  melakukan  pengolahan aspirasi  masyarakat  dan  daerah.  Kemudian adanya  dinamika  Politik,    DPD  RI  sebagai lembaga  politik,  yang  pelaksanaan  tugasnya dilakukan  oleh  11  (sebelas)  alat  kelengkapan termasuk  Pimpinan  DPD  RI.  Keanggotaannya terdiri dari 136 (seratus tiga puluh enam) orang Anggota  yang  merupakan  perwakilan  dari  34 provinsi. Oleh karena itu, DPD RI sarat dengan kepentingan politik.
Sebagai  sistem  pendukung,  Sekretariat Jenderal DPD RI sering dihadapkan pada situasi sulit  dan  terjebak  untuk  terpolarisasi  pada kepentingan  politik  tertentu.  Puskadaran seringkali  dihadapkan  pada  situasi  sulit  ini utamanya ketika harus menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi yang dipandang kurang strategis bagi  kelompok  politik  tertentu  padahal  hasil kajian dan rekomendasi yang diberikan bermula dari Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang diserap oleh Anggota DPD RI ketika melakukan kegiatan di Daerah Pemilihan.
Selanjutnya terkait Sumber Daya Manusia, jumlah  Sumber  Daya  Manusia  Puskadaran didukung  dengan  adanya  13  (tiga  belas)  orang Pejabat Fungsional. Jumlah tersebut merupakan
jumlah  yang  dapat  dikatakan  masih  cukup  jauh dari  ideal  ketika  dihadapkan  dengan  tuntutan tugas  dan  fungsi  yang  harus  dijalankan,  baik secara  rutin  maupun  insidental  berupa  tugas tambahan  untuk  dapat  menjalankan  tugas  dan fungsi dengan baik.
Kemudian  dukungan  anggaran  untuk menghasilkan output dalam  rangka  pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Tidak saja  dibandingkan  terhadap  total  anggaran Sekretariat  Jenderal  DPD  RI.  Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan Puskadaran  meningkatkan  kinerjanya  dengan melaksanakan  tahapan  kegiatan  pengkajian  dan penelitian  berdasarkan  Aspirasi  Masyarakat  dan Daerah.
Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui
Puskadaran
melakukan pengembangan  sistem  yang  sesuai  dengan kebutuhan  anggota  serta  kebutuhan  masyarakat dan  daerah  dengan  mengaitkan  program pembangunan  pada  pemerintah  pusat  sebagai pelaksana  pemerintahan  untuk  melakukan perencanaan  pembangunan  secara  nasional dengan  adanya  penyusunan  kebijakan  terkait penyusunan RKP versi DPD RI yang diserahkan kepada  DPR  RI  sebagai  bentuk  fungsi pertimbangan anggaran DPD RI.
Dengan menggunakan pendekatan tersebut  maka  strategi  yang  dirumuskan  akan memiliki keseimbangan terutama dalam mengelola  dan  mendayagunakan  sumberdaya internal, memuaskan kepentingan Anggota DPD RI dan memenuhi aspek kepentingan Sekretariat Jenderal  DPD  RI.  Strategi  yang  dirumuskan kemudian dapat menjadi pendorong pengembangan  organisasi  Sekretariat  Jenderal DPD RI. Kebijakan strategis Sekretariat Jenderal DPD  RI  untuk  mencapai  visi,  misi,  tujuan  dan sasaran strategisnya salah satunya yaitu Perspektif Customer  merupakan  representasi  dari  visi Sekretariat  Jenderal DPD  RI  yaitu  “Menjadi Birokrasi  yang  professional,  akuntabel  dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional kepada DPD RI” yang  memiliki 2  (dua)  Program  strategis  salah  satunya Meningkatkan  dukungan  administrasi  dan keahlian persidangan DPD RI yang professional,
akuntabel,  dan  modern  guna  menjadikan dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI melalui  Pusat  Kajian  Daerah  dan  Anggaranran semakin  optimal  bagi  tugas-tugas  konstitusional yang  dijalankan  oleh    DPD  RI  baik  secara individu maupun lembaga DPD RI.
Sudah  ada  beberapa  studi  yang  mengkaji mengenai  pola  penyerapan  aspirasi  masyarakat yang telah berlangsung selama ini. Studi Sundari (2018)  memperlihatkan  bagaimana  lemahnya koordinasi  antara  DPD  RI  dan  DPR  RI  dalam upaya  mengoptimalkan  penyerapan  aspirasi masyarakat. Kemudian, studi Agustin & Maulana (2020), menunjukan bahwa kemampuan menyerap  aspirasi  masyarakat  di  daerah  untuk ditindaklanjuti tergantung dari kapasitas masing- masing anggota DPD RI.
Dalam  peraturan  DPD  RI  No.  1  tahun 2022 tentang Tata Tertib diketahui dalam pasal 5 huruf  d, DPD  memiliki  tugas  dan fungsi  untuk memberikan  pertimbangan  atas  RUU  APBN yang  dibahas  oleh DPR.  Sebagaimana  diketahui bahwa  RUU  APBN  selalu  dibahas  setiap tahunnya. Ini merupakan peran strategis DPD RI untuk  memastikan  APBN  yang  disahkan  dapat berkontribusi  optimal  bagi  pembangunan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, studi ini akan  diarahkan  untuk  menganalisis  proses pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan oleh Puskadaran.
Sejalan  dengan  semangat  sebagai  sistem pendukung  lembaga  DPD  RI,  peneliti memandang  perlu melakukan  penelitian  dengan judul  “Strategi  Peningkatan  Usulan  Aspirasi Masyarakat  dan  Daerah  dalam  Perencanaan Pembangunan Nasional” sebagai bagian dukungan  substantif  keahlian  kepada  lembaga yang  memiliki  kekhususan  tersendiri  dalam menindakluti aspirasi masyarakat dan daerah. Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis mengapa usulan aspirasi masyarakat dan  daerah  dalam  perencanaan  pembangunan secara  nasional  belum  optimal;  dan  menelaah bagaimana  strategi  peningkatan  usulan  aspirasi masyarakat  dan  daerah  dalam  perencanaan pembangunan nasional.
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.2, APRIL  2023 Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Reza Pratama Riansyah 1 , Nurliah Nurdin 2 , Edy Sutrisno 3 Hal. 188-198

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Melalui pendekatan  ini,  peneliti  menciptakan  gambaran yang kompleks, menelaah kata-kata, melaporkan detail dari pandangan informan, dan melakukan studi  dalam  situasi  alami  (Creswell,  2014:46). Dengan  menggunakan  metode  ini,  peneliti  juga memerlukan  kedekatan  yang  intensif  antara subjek  penelitian  dengan  peneliti  (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih  4  (empat)  bulan,  mulai  bulan  Mei  2022 sampai selesai pada Agustus 2022.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  terstruktur  dan  dokumentasi. Sedangkan  validasi  data  menggunakan  teknik triangulasi.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara memilih  informan  yang  dianggap  memahami masalah penelitian ( purposive sampling ). Informan- informan kunci tersebut adalah Pejabat Eselon I dan  II,  pegawai  fungsional  Puskadaran  yang melakukan  pengolahan  aspirasi  masyarakat  dan daerah di lingkungan DPD RI dan Staf Anggota DPD RI Bidang Keahlian.
Analisis  data  dilakukan  dengan  model interaktif  Miles,  Huberman  and  Saldana  (2014), yaitu: (1) reduksi data dengan cara diseleksi untuk mendapatkan  data  dan  informasi  yang  terpilah dan relevan; (2) menyajikan data dan informasi; dan (3) menarik kesimpulan.
Untuk  membantu  menganalisis  data, penelitian  ini  menggunakan  analisis  perangkat lunak data kualitatif (QDSA) ATLAS.ti 9 untuk menganalisis  data  penelitian.  Perangkat  lunak ATLAS.ti  9  memungkinkan  peneliti  untuk membuat kode transkrip wawancara berdasarkan indikator  penelitian.  Penggunaan  Atlas.ti  9 sebagai alat analisis memiliki tahapan dimulai dari; (1)  pengambilan  data,  (2)  impor  data,  (3) pengkodean  data,  (4)  klasifikasi  data,  dan  (5) penyajian data.

## Hasil dan Pembahasan
Usulan  Aspirasi  Masyarakat  Dan  Daerah Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Secara Nasional Belum Optimal
DPD RI sesuai amanat konstitusi, Pasal 22D  UUD  1945  serta  Pasal  248  dan  249  UU Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR, DPD,  dan  DPRD  sebagaimana  diubah  terakhir dengan  UU  Nomor  13  Tahun  2019  tentang Perubahan  Ketiga  UU  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD, disebutkan  bahwa  DPD  RI  sebagai  lembaga perwakilan  daerah  mempunyai  wewenang  dan tugas, yaitu:
a. mengajukan  rancangan  undang-undang tertentu;
b. ikut  membahas  rancangan  undang-undang tertentu;
c. memberikan  pertimbangan  kepada  DPR atas  rancangan  undang-undang  tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama;
d. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
e. menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti;
f. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara  dari  BPK  sebagai  bahan  membuat pertimbangan  tentang  rancangan  undang- undang yang berkaitan dengan APBN;
g. menyusun program legislasi nasional terkait materi tertentu; dan
h. melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  atas rancangan  peraturan  daerah  dan  peraturan daerah.
Wewenang  dan  tugas  DPD  RI  salah satunya yaitu untuk  memberikan pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  DPD RI telah menentukan tahapan pertimbangan yang diatur dalam BAB X berisi tentang Pelaksanaan Fungsi  Anggaran  Peraturan  DPD  RI  Nomor  1 Tahun  2022  tentang  Tata  Tertib,  yang
dilaksanakan  oleh  Alat  Kelengkapan  DPD  RI yaitu Komite IV.
Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD, menyebutkan  bahwa  Anggota  DPD  RI berkewajiban  menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat.  Ketentuan tersebut memberikan pertanggungjawaban secara moral  dan  politis  kepada  masyarakat  di  daerah yang  diwakilinya.  Pada  peraturan  internal  DPD RI  yaitu  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022 Tentang  Tata  Tertib  Pasal  13  huruf  i,  Anggota berkewajiban yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dalam pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah, Sekretariat Jenderal DPD RI  memberikan  dukungan  teknis  administratif dan keahlian.
DPD RI dengan memadukan wewenang dan  tugas  yang  salah  satunya  yaitu  memberikan pertimbangan  kepada  DPR  RI  terhadap  RUU APBN  serta  berkewajiban  menampung  dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.  perihal  inilah  yang  dapat  dijadikan oleh  Anggota  DPD  RI  untuk  melakukan pembangunan  di  daerahnya  melalui  fungsi representatif  yang  disinkronkan  dengan  hasil aspirasi  masyarakat  dan  daerah.  Aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan kepentingan  serta  kebutuhan  masyarakat  dan daerah  menjadi  Arah  Kebijakan  dan  Strategi Kelembagaan  Sekretariat  Jenderal  DPD  RI  dan tertuang  dalam  Rencana  Strategis  Sekretariat Jenderal  DPD  RI  sebagai  sistem  pendukung lembaga DPD RI.
Beradasarkan  Pedoman  Pelaksanaan Pemberian  Pertimbangan  DPD  RI  Terhadap RUU  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara,  khususnya  dalam  penyusunan  RKP pertama pada tahapan input (masukan informasi) berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro dan  pokok-pokok  kebijakan  fiskal  serta  dana transfer daerah, terdapat dua tahap kegiatan yang dilakukan  yaitu  tahap  Pra  Rencana  Kerja Pemerintah  (Pra-RKP)  dan  tahap  pemberian pertimbangan itu sendiri. Pada dua tahap kegiatan
dimaksud tersebut masukan informasi diperoleh melalui  berupa  hasil  serap  aspirasi  daerah  pada tahap  Pra-RKP  yang  mana  serap  aspirasi  ini dilaksanakan  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi representasi.
Anggota melakukan penyerapan aspirasi melalui  kegiatan  di  daerah  (reses).  Kategori aspirasi  yang  dihimpun  oleh  anggota  ada  dua yaitu,  aspirasi  yang  menyangkut  daerah  masing- masing, kemudian disampaikan langsung kepada pemerintah  daerah  sebagai  bahan  masukan Musrenbangda,  kemudian  aspirasi  pusat,  yang disampaikan/diproses secara kelembagaan DPD RI. Selanjutnya, pada tahap pertimbangan melalui penyerapan  aspirasi  dalam  bentuk  menerima, merumuskan, dan menindaklanjuti masukan hasil Musrenbangda.
Selain  memperkuat  aspirasi  yang  telah disampaikan  pada  tahap  Pra-RKP.  Kemudian hasil  pengawasan,  yang  mana  pengawasan dilaksanakan  oleh  Alat  Kelengkapan  DPD  RI yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Terdapat  dua  jenis  pengawasan  yang  dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPD, yaitu Pelaksanaan pengawasan  terhadap  UU  Sektoral  dan Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  UU  APBN Sektor  yang  terkait  serta  masukan  dari  Pusat Kajian  Daerah  dan  Anggaran  pada  tahap  Pra- RKP yang memberikan masukan berupa panduan (daftar  isian)  yang  diperlukan  dalam  rangka menghimpun  aspirasi  daerah.  Pada  tahap pemberian  pertimbangan  dengan  adanya  Fokus kajian  yang  mengevaluasi  keterkaitan  RPJPN, RPJPD,  RPJMN,  RPJMD  dan  akomodasinya pada  RKPN,  RKPD,  serta  pertimbangan  atas Indikator ekonomi makro APBN, IPM, dan IDI. Selain  itu,  Pusat  Kajian  Daerah  dan  Anggaran bertugas menghimpun dan merumuskan seluruh aspirasi daerah dalam program pembangunan.
Selanjutnya  yang  kedua  pada  tahapan proses pembahasan dan keluaran pada tahap Pra- RKP  DPD  RI  yang  dilakukan  dengan mendahului pembahasan (pembicaraan) pendahuluan  dengan  Pemerintah  sebelum  DPR RI  melakukan  agenda  tersebut  dengan Pemerintah.  Tahap  pembicaraan  pendahuluan dengan Pemerintah ini dalam rangka menyampaikan  aspirasi  resmi  DPD  RI  agar
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.2, APRIL  2023 Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Reza Pratama Riansyah 1 , Nurliah Nurdin 2 , Edy Sutrisno 3 Hal. 188-198
masuk  di  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah. Langkah  ini  dilakukan  sebagai  strategi  DPD  RI agar  usulan  anggaran  prioritas  daerah  dapat masuk  dan  diterima  terlebih  dahulu  oleh Pemerintah untuk diperjuangkan di dalam RKP. Adapun tahapan kegiatan pada Pra-RKP adalah sebagai  berikut  yaitu,  Setiap  Anggota  DPD  RI melakukan  penyerapan  aspirasi  daerah  masing- masing  pada  Reses  Masa  Sidang  I  (Desember- Januari).
Pusat  Kajian  Daerah  dan  Anggaran mempersiapkan petunjuk teknis berupa panduan (daftar  isian)  yang  diperlukan  dalam  rangka menghimpun  aspirasi  daerah  serta  memberikan hasil  kajian  yang  berfokus  pada  analisa  dan proyeksi RKP tahun yang akan datang apakah ada perubahan  atau  tidak  ada  perubahan  dari  RKP tahun  sebelumnya.  Hasil  penyerapan  aspirasi selama  Reses  tersebut  dikonsolidasikan  oleh Kelompok  Provinsi  dan  dipilah  mana  yang merupakan aspirasi yang ditujukan untuk daerah masing-masing  dan  aspirasi  untuk  disampaikan kepada pemerintah pusat.
Terkait  aspirasi  daerah  masing-masing, Kelompok Provinsi melaksanakan Raker dengan Pemerintah  Daerah  untuk  menyampaikan aspirasi dimaksud sebagai materi masukan untuk Musrenbangda. Terkait aspirasi untuk pemerintah  pusat  disampaikan  kepada  dan diproses  secara  kelembagaan  DPD  RI  melalui komite-komite terkait. Aspirasi untuk pemerintah pusat  tersebut  dihimpun  dan  dirumuskan  oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan hasilnya disampaikan  kepada  komite-komite  sebagai bahan rapat kerja dengan pemerintah. Selain itu, Pusat  Kajian  Daerah  dan  Anggaran  juga merumuskan  hasil-hasil  pengawasan  yang dilaksanakan oleh komite-komite.
Memasuki  Masa  Sidang  II  (Januari- Februari),  Komite  I,  II,  III,  dan  IV  serta Kelompok Provinsi melakukan konsolidasi hasil penyerapan  aspirasi  dan  pengawasan  selama Reses  Masa  Sidang  I  dengan  menerima  dan membahas  masukan  dari  Pusat  Kajian  Daerah dan  Anggaran.  Konsolidasi  hasil  penyerapan aspirasi di masing-masing Komite dilakukan oleh Tim APBN masing-masing Komite. Selanjutnya, tiap-tiap  komite  melaksanakan  Raker  dengan
kementerian sektoral dalam rangka memasukkan aspirasi  masing-masing  komite  agar  diakomodir di  dalam  Rencana  Kerja  kementerian/lembaga terkait. Raker ini menghasilkan kesepakatan Pra- RKP  sektoral  (Minggu  I  Februari).  Serta  Hasil kesepakatan Pra-RKP sektoral yang dikonsolidasikan  oleh  Komite  IV  dalam  Rapat Gabungan  Komite  IV  dengan  Tim  APBN Komite I, II, dan III sebagai usulan resmi aspirasi DPD RI.
Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada  Pemerintah  dalam  Raker  Komite  IV dengan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  dan Menteri  Keuangan  dengan  mengikutsertakan Tim  APBN  Komite  I,  II,  dan  III.  Raker  ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kesepakatan  Pra-RKP  sektoral  dan  hasil  yang diharapkan adalah adanya kesepakatan Pra-RKP dengan  Menteri  PPN/Bappenas  dan  Menkeu (Minggu  II  Februari).  Secara  internal,  hasil kesepakatan  ini  menjadi  bahan/informasi  bagi anggota untuk Musrenbangda.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  adanya tahapan  pertimbangan  yang  mana  Pelaksanaan pembahasan  pertimbangan  atas  kerangka ekonomi  makro  dan  pokok-pokok  kebijakan fiskal  serta  dana  transfer  daerah  sebagai pembicaraan pendahuluan RUU APBN dilaksanakan  oleh  DPD  RI  yang  menyesuaikan dengan  tahapan  dan  waktu  pembahasan pembicaraan  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh DPR  RI  dan  Pemerintah.  DPD  RI menyampaikan  pertimbangan  atas  kerangka ekonomi  makro  dan  pokok-pokok  kebijakan fiskal  serta  dana  transfer  daerah  secara komprehensif,  sekurang-kurangnya  mencakup Pertimbangan  terhadap  kerangka  ekonomi makro,  Pertimbangan  terhadap  kebijakan  fiskal, Pertimbangan  terhadap  kebijakan  pendapatan negara, Pertimbangan terhadap kebijakan belanja negara,  dan  Pertimbangan  terhadap  prioritas pembangunan daerah.

## Strategi  Peningkatan  Usulan  Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembicaraan  Pendahuluan  RAPBN dilaksanakan oleh DPR RI bersama Pemerintah
dimulai  pada  pertengahan  bulan  Mei  dengan penyampaian  Keputusan  Presiden  tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  oleh  Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama DPR RI. Paralel dengan kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI  dan  Pemerintah,  pada  tahapan  ini  DPD  RI memberikan  pertimbangan  terhadap  Kerangka Ekonomi  Makro,  Pokok-Pokok  Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah. Pertimbangan DPD RI disampaikan kepada DPR RI pada bulan Juli  sebelum  penyampaian  Nota  Keuangan  dan RUU  APBN oleh  Presiden tanggal  16  Agustus. Hal  ini  dilakukan  agar  usulan  prioritas  setiap daerah  dapat  diperjuangkan  dalam  anggaran kementerian/lembaga.
Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh DPD RI dalam rangka pembahasan pertimbangan dimaksud adalah Proses penyusunan  pertimbangan  dilakukan  pada  saat DPD RI menerima dokumen kerangka ekonomi makro  dan  pokok-pokok  kebijakan  fiskal  serta Rencana  Kerja  Pemerintah.  Dalam  rangka memberikan pertimbangan dimaksud diharapkan sebelumnya setiap Anggota DPD RI mendampingi daerah dalam melakukan Musrenbang  Provinsi  untuk  menyerap  aspirasi prioritas daerah (berbekal hasil kesepakatan Pra- RKP  pada  tahap  sebelumnya).  Selanjutnya, Pimpinan  DPD  RI  dan  Komite  IV  diharapkan menghadiri  Musrenbangnas  untuk  untuk menyerap aspirasi prioritas daerah dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN.
Sebagai  bahan  awal  (masukan/input) komite-komite  menerima  hasil  kajian  dan masukan  Pusat  Kajian  Daerah  dan  Anggaran. Hasil  kajian  tersebut  berfokus  pada  evaluasi keterkaitan  RPJPN,  RPJPD,  RPJMN,  RPJMD dan  akomodasinya  pada  RKPN,  RKPD, kemudian pertimbangan atas Indikator ekonomi makro  APBN,  Indeks  Pembangunan  Manusia, dan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  dan  rumusan hasil  serap  asiprasi  daerah  dalam  program pembangunan  yang  telah  disepakati  dengan pemerintah pada tahap Pra-RKP serta hasil-hasil pengawasan komite sebelumnya untuk dijadikan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan.
Selanjutnya  dalam  rangka  persipan penyusunan pertimbangan, Komite IV melaksanakan  Rapat  Pleno  dengan  agenda pembahasan/pengkajian  Kerangka  Ekonomi Makro, PokokPokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah dengan membahas hasil kajian dan masukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Komite  IV  juga  dapat  mengundang  pakar, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam forum Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU)  guna memperoleh masukan.
Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan/persiapan
penyusunan pertimbangan,  Komite  IV  melaksanakan  Raker dengan  Pemerintah  (Menteri  Keuangan  dan Menteri  PPN/Kepala Bappenas)  dan Gubernur BI  mengikutsertakan  Tim  APBN  Komite  I,  II, dan III, dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI dengan agenda untuk mendapatkan informasi umum  tentang  Kerangka  ekonomi  makro  dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Kebijakan umum dan  prioritas  anggaran  K/L,  Rincian  unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Fokus bahasan yang ingin didalami oleh DPD RI pada Raker ini adalah pagu indikatif kementerian/lembaga (termasuk pagu DPD RI) serta  perhatian  khusus  terhadap  isu-isu  tertentu antara  lain  rekening-rekening  bantuan  sosial  ke daerah.
Hasil  Raker  sebagaimana  dimaksud ditindaklanjuti  oleh  Komite  dengan  Raker bersama  Kementerian  Sektoral  masing-masing guna  membahas  RKP  pada  masing-masing kementerian. Tujuan utama dari Raker ini adalah memastikan  usulan  resmi  aspirasi  daerah  yang disampaikan  pada  Tahap  Pra-RKP  (bulan Januari)  telah  masuk  dalam  RKP  kementerian sektoral, memasukkan usulan baru aspirasi daerah hasil Musrenbang Provinsi. Hasil Raker Komite dengan  Kementerian  Sektoral  dikonsolidasikan dan  dibahas  bersama  pada  Rapat  Gabungan Komite  IV  dengan  mengundang  Tim  APBN komite  terkait  sebagai  representasi  dari  masing- masing  komite.  Hasilnya  dirumuskan  dan dijadikan  bahan  masukan  finalisasi  penyusunan pertimbangan DPD oleh Komite IV.
Komite  IV  melaksanakan  Rapat  Pleno dengan  agenda  finalisasi  naskah  pertimbangan
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.2, APRIL  2023 Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Reza Pratama Riansyah 1 , Nurliah Nurdin 2 , Edy Sutrisno 3 Hal. 188-198
terhadap  Kerangka  Ekonomi  Makro,  Pokok- pokok  kebijakan  fiskal,  dan  Dana  Transfer Daerah.  Setelah  naskah  selesai  disusun,  Komite IV  kembali  mengundang  Tim  APBN  komite dalam  Rapat  Gabungan  untuk  menjelaskan subtansi  naskah  pertimbangan  dan  akomodasi aspirasi seluruh komite.
Selanjutnya, pada pengesahan dan tindak lanjut  Rancangan  pertimbangan  yang  disusun oleh  Komite  IV  selanjutnya  disampaikan  pada sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan setelah  sebelumnya  disampaikan  laporan  oleh Komite  IV  dan  Anggota  menyampaikan pendapatnya.  Keputusan  DPD  RI  tentang Pertimbangan  terhadap  Kerangka  Ekonomi Makro,  Kebijakan  Fiskal,  serta  Dana  Transfer Daerah selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI kepada DPR RI.
Berdasarkan UU MD3, Pimpinan DPD RI  menyampaikan  pertimbangan  tertulis sebagaimana  dimaksud  melalui  Pimpinan  DPR RI untuk ditindaklanjuti. Bersamaan dengan itu, Pimpinan  DPD  RI  menyampaikan  permintaan tertulis melalui Pimpinan DPR RI agar Pimpinan Alat Kelengkapan DPR (Badan Anggaran) dapat menerima Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI (Komite  IV)  guna  menyampaikan  dan  ikut membahas  pertimbangan  dimaksud,  baik  secara tertulis maupun lisan, dalam forum Rapat Pleno Badan Anggaran DPR RI.
Dalam  rangka  mengawal  pertimbangan DPD  RI  sebagaimana  dimaksud,  Komite  IV menugaskan  satu  Tim  untuk  terus  mengikuti perkembangan  pembahasan  dan  hasilnya dilaporkan  kepada  Komite  IV.  Bilamana pembahasan  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  DPD RI, Tim diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan,  termasuk melakukan lobi kepada pihak-pihak terkait, agar aspirasi  yang  terkandung  dalam  pertimbangan DPD RI dapat  diterima/disetujui  oleh  DPR  RI dan Pemerintah.
Publikasi yang mana Pelaksanaan fungsi DPD  RI  dalam  pemberian  pertimbangan terhadap  Kerangka  Ekonomi  Makro,  Pokok- Pokok  Kebijakan  Fiskal,  dan  Dana  Transfer Daerah  dalam  RUU  APBN  merupakan  satu bentuk  pelaksanaan  amanat  rakyat  yang
dimandatkan  oleh  Konstitusi  dan  peraturan perundang-undangan.  Oleh  karena  ini,  sebagai bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  publik, pertimbangan  DPD  RI  tersebut  wajib dipublikasikan baik secara kelembagaan maupun perorangan anggota DPD RI ke daerah masing- masing. Sekretariat Jenderal DPD RI memfasilitasi  publikasi  aktivitas  (proses  dan progres)  serta  subtansi  (materi  muatan) pertimbangan DPD RI melalui media informasi publik  agar  rakyat  dan  daerah  mengetahui  dan memahami.

## Kesimpulan
Usulan  aspirasi  masyarakat  dan  daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal antara lain disebabkan oleh:
1) Belum  optimalnya  pengembangan  sistem usulan  aspirasi  masyarakat  dan  daerah  yang sesuai  dengan  kebutuhan  anggota  serta kebutuhan  masyarakat  dan  daerah  dengan mengaitkan  program  pembangunan  pada pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan untuk melakukan perencanaan pembangunan  secara  nasional  melalui kebijakan penyusunan RKP versi DPD RI;
2) Belum adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman  untuk  melakukan  pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
3) Belum  maksimalnya  Sumber  Daya  Manusia dengan hanya didukung oleh 13 (tiga belas) orang  Pejabat  Fungsional.  Jumlah  tersebut merupakan  jumlah  yang  dapat  dikatakan masih  cukup  jauh  dari  ideal  ketika dihadapkan dengan tuntutan tugas dan fungsi yang  harus  dijalankan,  baik  secara  rutin maupun  insidental  berupa  tugas  tambahan untuk  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi dengan baik; dan
4) Belum  maksimalnya  dukungan  anggaran untuk  menghasilkan  output  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  Puskadaran  tergolong sangat  minim.  Tidak  saja  dibandingkan terhadap  total  anggaran  Sekretariat  Jenderal DPD  RI.  Ketersediaan  anggaran  yang memadai memungkinkan Puskadaran meningkatkan kinerjanya dengan
melaksanakan  tahapan  kegiatan  pengkajian
dan penelitian berdasarkan Aspirasi
Masyarakat dan Daerah.
Untuk itu, Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi  dan  integrasi  dengan  perencanaan pembangunan  nasional,  karena  capaian  tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan  demikian,  perencanaan  pembangunan harus  berpedoman  pada  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional.  UU  Nomor  25  Tahun 2004  mengatakan  bahwa  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan dalam  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara  negara  dan  masyarakat  di  tingkat pusat dan daerah.
Pentingnya  keterlibatan  masyarakat  di dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan sangat  ditekankan  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pendekatan  partisipatif  masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal UU ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang  diatur  dalam  UU  25/2004  dan  aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan  antara top-down dan bottom-up ,  yang lebih  menekankan  cara-cara  aspiratif  dan partisipatif.

## Referensi
Agustin, N., & Maulana, A. (2020). Akuntabilitas
Publik Anggota DPD RI dalam Menindaklanjuti  Aspirasi  Daerah  (Studi Kasus Layanan Kesehatan Gratis
Masyarakat Banten). Jurnal Public Policy , 6 (2),
96 – 102. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2400
Andriyan,  D.  N.  (2018).  Dewan  Perwakilan
Daerah  Republik  Indonesia  Dalam Perspektif Teori Bicameralisme. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 1 (1), 79 –
94. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.
1742
Arsa,  R.  C.  (2015).  Konstruksi  Yuridis  Politik Legislasi  DPD  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal
Konstitusi , 2012 (4).
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php /jk/article/view/1245 Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative  and  Mixed  Methods  Approaches (Fourth  Edition) (4th  ed.).  Thousand  Oaks, CA: Sage Publications.
Dewan  Perwakilan  Daerah.  (2019). Peraturan Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Tata  Tertib . Jakarta: Setjen DPD RI.
Manan,  F.  (2015).  Dewan  Perwakilan  Daerah
Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 48 – 61. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1. 11860
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.
(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook [Edition 3] (Terjemahan) . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19:  A  Long  Road  to  Recovery  and Acceleration  of  Indonesia’s  Development.
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The
Indonesian  Journal  of  Development  Planning , 5 (1), 1 – 19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181
Puskada  DPD  RI.  (2018). Hasil  Pengolahan Aspirasi  Masyarakat  dan  Daerah  serta Rekomendasi  Tindak  Lanjut  Pada  Masa Kegiatan  Anggota  di  Daerah  Pemilihan  Tahun 2018 . Jakarta: Setjen DPD RI.
Sipangkar, L. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan  Perwakilan  Daerah. Jurnal  Legislasi
Indonesia , 13 (3), 235 – 240. https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.146 Sugiyono. (2017). Methods of quantitative, qualitative and  combination  writing  (mixed  methods) .  Alfa Beta Press.
Thaib,  D.  (2009). Ketatanegaraan  Indonesia: Perspektif  Konstitusi .  Yogyakarta:  Total Media.
Tim Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI. (2021).
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.2, APRIL  2023 Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Reza Pratama Riansyah 1 , Nurliah Nurdin 2 , Edy Sutrisno 3 Hal. 188-198
Roadmap  Reformasi  Birokrasi  Setjen  DPD  RI 2020-2024 . Jakarta: Setjen DPD RI.
Zada,  K.  (2015).  Kewenangan  Legislasi  Dewan
Perwakilan  Daerah  Dalam  Reformasi Kelembagaan  Perwakilan  Pasca  Putusan
Mahkamah Konstitusi? Jurnal Cita Hukum ,
3 (1),
25 – 38.
https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839.20 15.3.1.25-38