## FIKIH JUAL-BELI PEKERJAAN 1
Oleh: Saiful Bahri, M.SI 2

## Abstract
To understanding a theory as in-debt named by fiqh . Basically, Islam just allows commodity  trading  like  goods  and  services.  Thus,  this  study  will  point  out  an Islamic perspective about employment or work trading.
Keywords : jual-beli komoditas, jual-beli pekerjaan, hukum jual-beli pekerjaan.

## A.  Pendahuluan
Tujuan  orang  mencari  kerja  tidak  lain  hanya  untuk  mendapatkan penghasilan  yang  pada  akhirnya  untuk  mencukupi  kebutuhannya  dan keluarganya.  Pada  dasarnya,  manusia  bekerja  merupakan  fitrah  yang digariskan oleh Allah swt., atau prosesi kehidupan yang tidak bisa dinafikan.
Atas  hakikat  itu,  mencari  pekerjaan  yang  layak  merupakan  idaman dan  dambaan  bagi  setiap  individu.  Ketenangan,  kenyamanan,  manajemen yang  baik  ( good  governance )  sampai  pada  persoalan  pendapatan  ( omzet ) selalu menjadi perhitungan bagi pekerja juga bagi pelamar pekerjaan.
Jika berbagai variabel yang „menguntungkan‟ bagi pekerja atau calon pekerja  seperti  di  atas  dinilai  sudah  terpenuhi,  maka  sangat  memungkinkan segala  cara  untuk  mendapatkan  suatu  pekerjaan  akan  terus  diperjuangkan, termasuk membeli pekerjaan itu pada seseorang. Seperti yang sering terjadi di
1 Disusun untuk dimuat di jurnal Iqtishaduna STIE Syari‟ah Bengkalis
2 Dosen Pengampu mata kuliah Ekonomi Islam STIE Syari‟ah Bengkalis
suatu serikat kerja 3 , pekerja yang mau meninggalkan pekerjaannya di serikat itu—atas berbagai alasan seperti sakit, pensiun, maupun dengan alasan lain— menjual  profesi  tersebut  kepada  orang  yang  berminat.  Dulu  seseorang membeli  pekerjaan  yang  dimaksud  seharga  Rp.  800.000,-  saat  ini  harga pekerjaan itu berkisar Rp. 4000.000.- bahkan bisa melebihi itu sampai angka Rp.  7000.000,- 4 sebuah  angka  yang  cukup  fantastis  untuk  sebuah  pekerjaan kasar.
Kelihatan  seperti  tidak  rasional  ketika  seseorang  yang  notabene bermaksud  mencari  uang  (pekerjaan)  harus  mengeluarkan  uang  yang  tidak sedikit.
Dalam  Islam,  hukum  jual-beli  pada  asalnya  adalah mubah 5 (boleh), istinbathul  hukmi (penetapan  hukum)  ini  merujuk  pada  firman  Allah  swt. dalam  QS.  Al-Baqarah  [2]:  275  di  mana  Allah  swt.  menghalalkan  jual-beli dan mengharamkan riba. Tapi dalam hal jual-beli pekerjaan, khususnya bagi penulis  masih  dalam  bentuk  pertanyaan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini bermaksud  untuk  menemukan  jawaban  dari  berbagai  sumber  yang berhubungan dengan topik itu, hukum jual-beli pekerjaan dalam Islam.
Agar  kajian  ini  lebih  sistematis,  maka  dipandang  perlu  untuk dicantumkan beberapa hal yang dilarang dalam jual-beli.
3 Demi menjaga nama baik serikat, maka dengan sengaja tidak disebutkan.
4 Hasil wawancara dengan pembeli pekerjaan yang dimaksud pada tahun 2014.
5 Untuk  lebih  lengkap  tentang  tingkatan  hukum  jual-beli,  lihat  Aiyub  Ahmad,  2004, Fikih Lelang , (Banda Aceh: Kiswah), cet. I, h. 13-19

## B.   Jual-Beli yang Dilarang dalam Islam 6
Yusuf  al-Qaradhawi 7 memformulasikan  beberapa  hal  yang    dilarang dalam bisnis atau jual-beli seperti menjual barang yang diharamkan oleh agama Islam;  mempermainkan  harga  dalam  keadaan  normal;  melakukan  praktik monopoli dengan ancaman akan dilaknat Allah swt; intervensi artifisial dalam kebebasan  pasar  seperti  mencegat  kafilah  pedagang  desa—yang  tidak mengetahui harga pasaran—untuk memasuki kota ( talaqqirrukban ); eksploitasi dan penipuan dalam perdagangan; banyak bersumpah (sumpah palsu); membeli barang  rampasan  dan  curian  bersama  perampas  dan  pencuri  (konspirasi  atau bersyubahat dengan pencuri tersebut); praktik riba; dan sistem muzara’ah (bagi hasil  dalam  pertanian)  yang  dibagi  secara  tidak  adil  seperti  ada  bagian  tetap yang ditentukan oleh dan untuk pemilik tanah sementara hak pengelola (petani) diabaikan.
Yang  perlu  diperjelas  lagi  dari  beberapa  formulasi  larangan  bagi penjual  sebagaimana  dimaksud  di  atas  adalah  pertama  mempermainkan  harga dalam  keadaan  normal.  Maksudnya,  seorang  penjual  tidak  dibenarkan mempermainkan harga ketika pasar berjalan secara kompetitif.
Mempermainkan  harga  sebagaimana  dimaksudkan  adalah  seperti praktik  penimbunan  ( ihtikar/hoarding ).  Bukan  berarti  secara  terfokus menyangkut masalah keuntungan ketika pasar berjalan secara sempurna.
Riba yang dimaksud dalam kajian ini adalah riba fadhl yaitu kelebihan yang  diperoleh  oleh  penjual  dengan  sistem  barter,  seperti  barter  emas  atau perak  tidak  jual-beli  dengan  menggunakan  uang. 8 Artinya,  emas  atau  perak
6 Disarikan dari Saiful Bahri, 2013, Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Mengenai Keuntungan Yang  Adil  Dalam  Jual-Beli , dalam Akademika ; Jurnal  Keagamaan  dan  Pendidikan ,  STAI  al- Kautsar Bengkalis, vol. V, edisi Juli, h. 60
7 Yusuf  al-Qaradhawi,  2005, Halal  Haram  Dalam  Islam ,  (terj)  Abu  Hana  Zulkarnain  dan Abdurrahim Mu‟thi, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), cet. II, h. 319-350
8 Seperti  hadits  yang diriwayatkan oleh  Abu Said  al-Khudri,  lihat dalam  Adiwarman  A. Karim, 2007, Ekonomi Makro Islami , (Jakarta: Rajagrafindo Persada), ed. II, h. 10
yang  dipertukarkan  dalam  sistem  barter  semetinya  mempunyai  nilai  yang sama 9 dan  ditransaksikan  pada  waktu  yang  sama  ( on  the  spot )  dan  bukan merupakan transaksi tertunda.
Dalam  karya  monumental  Afzalurrahman, 10 Nabi  saw.  melarang semua bentuk transaksi bisnis yang tidak jujur atau mengarah pada perselisihan dan  proses  pengadilan  atau  yang  menyerupai  perjudian,  atau  mengandung unsur  riba  atau  penipuan,  atau  keuntungannya  didasarkan  atas  kerugian  di pihak orang lain.
Selain  beberapa  larangan  di  atas  praktik-praktik  oleh  penjual  seperti mengurangi  timbangan;  menyembunyikan  cacat  barang;  menukar  kurma kering dengan kurma basah atau menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan  dua  takaran  kurma  kualitas  sedang  (barter);  transaksi najasy ; 11
Ghaban faa-hisy yang  besar  atau  keterlaluan 12 ( positive  economic  profit ) dilarang dalam agama Islam.
Beberapa larangan dalam hal jual-beli sebagaimana dipaparkan di atas secara  eksplisit  memang  tidak  ada  penyebutan  larangan  jual-beli  pekerjaan. Namun  bukan  berarti  secara  implisit  ruang  kebolehan  ( mubah )  jual-beli pekerjaan sudah terbuka dengan lebar.
9 Lihat  shahih  Bukhari,  hadits  no  2176  dalam  Didin  Hafidhuddin,  2002, Zakat  Dalam Perekonomian Modern , (Jakarta: Gema Insani), h. 108
10 Afzalurrahman  (ed.),  1997, Muhammad : Encyclopedia  of  Seerah ,  terjemahan  oleh Dewi  Nurjulianti,  dkk., Muhammad  sebagai  Seorang  Pedagang ,  (Jakarta:  Yayasan  Swarna Bhumy), cet. III, h. 145
11 Di  mana  si  penjual  menyuruh  orang  lain  memuji  barangnya  atau  menawar  dengan harga tinggi agar orang lain (pembeli) tertarik. Lihat Adiwarman Azwar Karim, 2003, op. cit ., h. 237-238
12 Yaitu  menjual  di  atas  harga  pasar,  sedangkan  pembeli  tidak  tahu  sama  sekali  harga pasaran (penipuan). Lihat ibid .
Masalahnya,  jual-beli  pekerjaan  sudah  jelas  tidak  termasuk  dalam jual-beli  komoditas  (barang/jasa).  Pekerjaan  bukan  merupakan  barang  dan bukan pula jasa. Lantas mengapa mesti ada jual-beli pekerjaan?

## C.  Mekanisme dan Beberapa Aspek dalam Jual-Beli Pekerjaan 13
Ada  beberapa  alasan  mengapa  pekerjaan  yang  dikategorikan  kerja kasar  di  sebuah  serikat  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  pembelinya. Pertama,  pekerjaan  yang  dibeli  meskipun  dalam  bentuk  kerja  kasar  bisa dinilai sebagai pekerjaan tetap (seumur hidup). Jika seorang pekerja tidak lagi menginginkan  pekerjaan  tersebut,  ia  bisa  menjualnya  kepada  orang  yang berminat.  Atau  seorang  bapak  bisa  mewariskan  pekerjaan  itu  pada  anaknya, dalam  hal  ini  tentu  tidak terjadi  transaksi  jual-beli  pekerjaan,  tapi  pewarisan pekerjaan.
Kedua,  adanya  jaminan  seperti  jaminan  sosial  tenaga  kerja (Jamsostek).  Ketiga,  terdapat  tunjangan  lain  seperti  tunjangan  hari  raya (THR) dan tunjangan sakit atau istri yang melahirkan. Dan, keempat sebagai dasar  dari  ketiga  alasan  di  atas  adalah  karena  susahnya  mencari  pekerjaan yang  lebih  „enak‟.  Alasan  terakhir  ini  mengindikasikan  bahwa  orang-orang yang  berminat  membeli  kerja  kasar  itu  mayoritas  mereka  yang  tidak berpendidikan tinggi. Ataupun, mereka pernah mengenyam pendidikan tinggi namun belum mendapat peluang atau tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan di „ruang ber-AC‟.
Katakanlah  keempat  alasan  di  atas  menjadi  kekuatan  ( strength )  bagi peminat  atau  pembeli  pekerjaan  tersebut,  namun  kelemahan  ( weakness ) dalam kerja tersebut sudah tentu ada.
13 Ulasan hasil wawancara tahun 2014 dengan tiga orang yang pernah membeli pekerjaan kasar di suatu serikat. Mereka saat ini masih berprofesi di tempat yang sama.
Beberapa  kelemahan  yang  berhasil  penulis  himpun  di  antaranya adalah: pertama, pekerjaan kasar itu akan berlangsung ketika pasokan barang ada.  Jika  barang  yang  dikerjakan  belum  dipasok,  maka  biasanya  pekerja serikat  itu  menekuni  pekerjaan  lain  atau  libur  sama  sekali.  Tempo  libur panjang  itu  memakan  waktu  setengah  bulan  sampai  satu  bulan.  Jadi,  dalam durasi panjang itu, sudah tentu pekerja tidak mendapat pemasukan sedikit pun dari serikat.
Kedua,  pekerjaan  yang  diidamkan  bukan  merupakan  pekerjaan  yang „dicari‟  banyak  orang,  karena  pekerjaan  dalam  bentuk  membanting  tulang. Jadi  hanya  segelintir  pihak  yang  mungkin  berminat  dengan  profesi  tersebut, sehingga dinilai tidak cocok untuk diperjual-belikan. Jika saja calon pembeli kerja  tersebut  berpikir  lebih  kreatif,  mungkin  saja  ia  sama  sekali  tidak berminat untuk menggeluti kerja kasar itu. Katakanlah modal Rp. 4000.000- Rp.  7000.000,-  seperti  disebut  sebelumnya  bisa  dijadikan  modal  untuk mendirikan usaha.
Ketiga, rekrutmen yang terjadi tidak sistematis dan prosedural, karena transaksi  jual-beli  pekerjaan  hanya  dilakukakn  di  lingkungan  pekerja. Sementara  mananjemen  hanya  mengetahui  bahwa  pekerjanya  sudah  diganti dengan  orang  lain.  Dalam  hal  biaya  administrasi  pembeli  kerja  cukup membayar  uang  Rp.  500.000,-  sebagai  tanda  keanggotaan  dan  urusan Jamsostek.
Keempat,  usaha  jual-beli  pekerjaan  tersebut  bisa  direkayasa sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meskipun tidak serta merta pembeli berminat untuk membelinya. Dan, hal itu pada gilirannya bisa  menimbulkan  gejolak  besar  di  lingkungan  manajemen  serikat.  Artinya, jika beberapa pekerja saja bisa berspekulasi untuk menjual pekerjaan tersebut, maka  yang  akan  terjadi  seperti  bursa  kerja  berasas  keuntungan  ( profit oriented ),  penuh  intrik  spekulasi.  Pada  akhirnya  pekerjaan  yang  menjadi amanah untuk diselesaikan akan terganggu dengan sendirinya.
Sebelum  mendudukkan  hukum  jual-beli  pekerjaan  tersebut,  ada beberapa aspek baik secara langsung atau tidak mempunyai kesamaan dalam hal  prakteknya.  Jika  dikatakan  jual-beli  pekerjaan  itu  sebagai  transaksi perdagangan, maka sudah jelas bahwa dalam Islam yang hanya diperbolehkan untuk diperjual-belikan adalah komoditas yaitu barang atau jasa.
Selanjutnya,  jika  transaksi  jual-beli  profesi  tersebut  masuk  dalam ranah wakalah (konsep  perwakilan  dalam  Islam),  maka  jauh  kemungkinan bisa untuk bisa dibenarkan. Karena, wakalah yang dikenal dalam Islam hanya dalam  bentuk  mewakili  hal-hal  tertentu—termasuk  dalam  transaksi  bisnis— sementara  yang  mewakili  tetap  dengan  eksistensinya.  Sedangkan  yang berlaku  dalam  jual-beli  pekerjaan  pada  serikat  tersebut,  di  mana  penjual pekerjaan itu tidak lagi memiliki hak atas pekerjaan yang dimaksud.
Jika  dikaitkan  dengan  prinsip ‘an  taradhin (rela-sama  rela)  dalam jual-beli  dalam  Islam,  maka  transaksi  jual-beli  pekerjaan  tersebut  sah. Karena,  si  pembeli  pekerjaan  yang  ditawarkan  tidak  merasa  terpaksa  untuk mendapatkan  (membeli)  kerja  itu.  Apabila  tersirat  „rasa  terpaksa‟  karena hanya  mendapatkan  pekerjaan  kasar,  itu  atas  dasar  peluang  untuk mendapatkan  pekerjaan  lebih  baik  begitu  sempit  atau  sama  sekali  tidak  ada, selain  argumentasi  yang  didasari  mengenai  fasilitas  yang  disediakan  oleh serikat seperti dipaparkan sebelumnya.
Namun  dalam  hal mu’amalah  maliyah termasuk  transaksi  jual-beli, Islam  tidak  hanya  mengedepankan  aspek ‘an  taradhin melainkan  banyak syarat dan kriteria lain yang mesti terpenuhi dalam transaksi jual-beli.

## D.   Fiqih Jual-Beli Pekerjaan dalam Islam
Islam tidaklah mengharamkan suatu perdagangan kecuali jika padanya terdapat  kezaliman,  penipuan,  penindasan,  serta  peredaran  barang  yang
dilarang oleh agama Islam. 14 Ini berarti bahwa setiap perdagangan yang tidak melanggar  kode  etik  sebagaimana  digariskan  di  atas  sudah  tentu  halal hukumnya.
Pekerjaan  adalah  amanah,  untuk  itu  si  pekerja  hendaknya  menjaga amanah si pemberi pekerjaan tersebut. Menurut Sa‟id Abdul Azhim 15 dalam sub  judul  bukunya  “ Seorang  Wakil  Harus  Bisa  Dipercaya;  Amanat  Tidak Bisa Diperjualbelikan ,” bahwa jika seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya  dalam  melaksanakan  satu  pekerjaan,  misalnya  untuk  membeli sesuatu,  maka  yang  wajib  dilakukan  oleh  wakil  tersebut  adalah  menjaga kepercayaannya,  karena  seorang  wakil  juga  adalah  seorang  yang  terpercaya, dan  dia  boleh  mendapatkan  upah  dari  tugasnya  ini.  Bagi  seorang  wakil,  ia harus bekerja demi kepentingan orang yang mengangkatnya.
Bila  diimplikasikan  pada  praktik  yang  terjadi  dalam  kasus  jual-beli pekerjaan kasar yang menjadi subjek kajian ini, maka dapat  dipahami bahwa amanat pada hakikatnya tidak bisa diperjual-belikan. Seorang pekerja (wakil) harus memegang amanat yang dititipkan padanya. Maka, tidak apa-apa jika si pekerja  mengundurkan  diri  dari  amanah  yang  diberikan  padanya  (berhenti). Namun, jika ia menjual amanah itu kepada orang lain—sementara orang yang membeli amanah itu—„tergiur‟ dengan upah  yang ditentukan, sesuai dengan potongan  kalimat  sub  judul  referensi  di  atas  bahwa  usaha  itu  tidak diperbolehkan, “Amanat tidak bisa diperjualbelikan.”
Dalam al-Fiqh  al-Iqtishadi  Li  Amiril  Mukminin  Umar  Ibn  Al- Khattab 16 bahwa Umar bin Khatab merumuskan enam hak pegawai (pekerja)
14 Yusuf Qardhawi, op. cit ., h. 187
15 Sa‟id Abdul Azhim, 2008, Akhtha’ Syai`ah fi al-Buyu’ wa Hukm Ba’dh al-Mua’amalah al-Hammah , (terj) Iman Firdaus, Jual Beli , (Jakarta: Qisthi Press), cet. I, h. 191
16 Jariban  bin  Ahmad  Al-Haritsi, 2003, al-Fiqh al-Iqtishadi  li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab ,  edisi  bahasa  Indonesia,  terjemahan  oleh  Asmuni  Solihan  Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab , Jakarta, Khalifa, cet. I, h. 675-684
yaitu:  mewujudkan  ketercukupan  (masalah  gaji  atau  upah),  mempersiapkan pegawai  ( the  right  men  on  the  right  job ),  liburan,  jaminan  sosial,  tidak membebani  dengan  apa  yang  tidak  bisa  ditanggung,  dan  terakhir  perawatan kesehatan (jamkes).
Dari  keenam  hak  pekerja  di  atas  tidak  ada  disebutkan  bahwa  pekerja berhak menjual kerja—yang diamanahkan kepadanya—kepada orang lain.
Rasulullah saw. juga pernah bersabda: 17
Barangsiapa  yang  kami  limpahi  tugas  atas  suatu  pekerjaan, hendaknya  ia  menyerahkan  semua  yang  ia  peroleh,  sedikit  ataupun banyak.  Sebaliknya  imbalan  apapun  yang  (kami)  berikan  kepadanya atas pekerjaan itu, silahkan ia ambil. Sedangkan segalanya yang dia dilarang mengambilnya hendaknya ia tidak mengambilnya.
Jika  merujuk  keputusan  Umar  bin  Khattab  sebelumnya,  maka ditemukan bahwa tidak ada hak pekerja untuk menjual pekerjaan. Jadi, hadits di  atas  juga  mengisyaratkan  bahwa  selain  hak  yang  telah  ditentukan  oleh pemberi kerja sudah tentu pekerja tidak boleh mengambilnya.
Selain  itu,  yang  dikhawatirkan  dalam  transaksi  jual-beli  pekerjaan jatuh  pada  hal  suap-menyuap  ( risywah ),  di  mana  si  pembeli  pekerjaan  yang ditawarkan  oleh  penjual  memuluskan  jalan  agar  ia  langsung  diterima  oleh serikat  dengan  membayar  sejumlah  uang.  Rasulullah  saw.  juga  pernah bersabda bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap. 18
Wallahu A’lamu bisshawab.
17 Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim
18 Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah

## F.  Penutup
Pada  hakikatnya,  pekerja  hanya  cukup  menunaikan  amanah  yang diberikan padanya. Dengan amanah itu, ia berhak mendapatkan upah atau gaji atas jerih-payahnya atau atas pekerjaan yang dilakukannya itu.
Dengan  demikian  terdapat  hak-hak  yang  sudah  digariskan  bagi pekerja.  Secara  umum,  hak-hak  tersebut  tidak  ada  yang  membolehkan  bagi pekerja untuk menjual profesi itu kepada pihak lain.
Rekrutmen  dalam  sebuah  organisasi  secara  umum  meniscayakan bahwa hanya pelamar pekerjaan yang dinyatakan diterima akan bekerja pada organisasi di maksud, bukan atas pilihan mantan pekerjanya.
Sebagai  rekomendasi  dari  kajian  ini,  penulis  betul-betul  mohon maaf jika  temuan  kajian—yang  menyangkut  dengan  hukum  Islam—ini  terkesan kontrapoduktif  dari  rumusan  ulama  lain.  Dan,  diharapkan  di  waktu mendatang  ada  pihak-pihak  yang  berminat  dan  peduli  untuk  meneliti  lebih detail mengenai subjek hukum jual-beli pekerjaan. Amin…

## Bibliografi
Afzalurrahman  (ed.),  1997, Muhammad : Encyclopedia  of  Seerah ,  terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., Muhammad sebagai Seorang Pedagang , Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy, cet. III
Ahmad, Aiyub, 2004, Fikih Lelang , Banda Aceh: Kiswah, cet. I
Akademika ; Jurnal  Keagamaan  dan  Pendidikan ,  STAI  al-Kautsar  Bengkalis, vol. V
A.  Karim,  Adiwarman,  2007, Ekonomi  Makro  Islami ,  Jakarta,  Rajagrafindo Persada, ed. II
Al-Haritsi, Jariban  bin  Ahmad,  2003, al-Fiqh  al-Iqtishadi  li  Amiril  Mukminin Umar  ibn  al-Khattab ,  edisi  bahasa  Indonesia,  terjemahan  oleh
Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab , Jakarta, Khalifa, cet. I
Al-Qaradhawi,  Yusuf  ,  2005, Halal  Haram  Dalam  Islam ,  (terj)  Abu  Hana Zulkarnain  dan  Abdurrahim  Mu‟thi,  Jakarta:  Akbar  Media  Eka Sarana, cet. II
Azhim,  Sa‟id  Abdul,  2008, Akhtha’  Syai`ah  fi  al-Buyu’  wa  Hukm  Ba’dh  al- Mua’amalah  al-Hammah ,  (terj)  Iman  Firdaus, Jual  Beli ,  Jakarta:
Qisthi Press, cet. I
Hafidhuddin,  Didin,  2002, Zakat  Dalam Perekonomian  Modern , Jakarta:  Gema Insani