## PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA PEMERINTAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DAN MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA
Agung Rheza Fauzi dan Amy Yayuk Sri Rahayu
Universitas Indonesia Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Kampus UI, Cikini E-mail : agung.rheza@gmail.com, amy.yayuk.sri.rahayu@gmail.com
Abstract
HIV / AIDS cases in Indonesia continue to increase and have spread to all provinces in Indonesia. As the province with the highest number of HIV cases, DKI Jakarta through the  Provincial  AIDS  Commission  (KPAP)  seeks  to  prevent  the  increase  of  HIV  /  AIDS cases through collaborative governance between the Government, Non-Governmental Organizations  (NGOs),  and  the  public.  This  collaborative  governance  is  reinforced through Governor Regulation No. 231 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Jakarta Capital City Provincial AIDS Commission and the DKI Jakarta Provincial  Regulation  Number  5  of  2008  concerning  HIV  and  AIDS  Prevention.  This research  was  conducted  to  analyze  the  process  of  collaboration  between  the Government,  NGOs  and  Communities  in  the  DKI  Jakarta  Province.  In  addition,  this study  aimed  to  provide  strategic  recommendations  for  effective  collaborative governance in the context of HIV / AIDS prevention in DKI Jakarta Province. This study used descriptive qualitative research methods that described the collaborative process of  preventing  HIV  /  AIDS  in  DKI  Jakarta  Province.  Therefore,  this  study  used  a collaborative  governance  theory  that  focused  on  the collaborative  process. Based  on the  research,  it  was  known  that  collaborative  governance  has  been  established between  KPAP,  Health  Office,  NGOs,  Working  Groups  (Pokja),  and  the  Community. However, it was still not effective because of the lack of roles of working groups and NGOs that were still dependent on donor agencies in carrying out their activities.
Keywords : HIV/AIDS Prevention, Collaborative Governance, DKI Jakarta

## Abstrak
Kasus  HIV/AIDS  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  dan  telah  menjalar  ke seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yang dilaporkan, DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) berupaya melakukan pencegahan meningkatnya kasus HIV/AIDS melalui tata kelola kolaboratif ( collaborative governance ) antara Pemerintah, Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM), dan  masyarakat.  Tata  kelola  kolaboratif  ini  dikuatkan  melalui  Peraturan  Gubernur Nomor  231  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi  Penanggulangan AIDS  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis  proses  kolaborasi  antara  Pemerintah,  LSM,  dan Masyarakat  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk
memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang menggambarkan proses kolaborasi pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  menggunakan  teori  tata  kelola  kolaboratif  yang  berfokus pada  proses  kolaborasi.  Berdasarkan  penelitian,  diketahui  bahwa  tata  kelola kolaboratif sudah terjalin antara KPAP, Dinas Kesehatan, LSM, Kelompok Kerja (Pokja), dan  Masyarakat.  Namun,  masih  belum  dikatakan  efektif  karena  kurangnya  peran pokja  dan  LSM  yang  masih  tergantung  dari  lembaga  donor  dalam  melakukan kegiatannya.
Kata kunci : Pencegahan HIV/AIDS, Tata Kelola Kolaboratif, Provinsi DKI Jakarta

## 1. PENDAHULUAN
HIV ( Human Immunodeficiency Virus ) dan AIDS  ( Acquired  Immunodeficiency  Syndrome ) menjadi  pandemik  global  dengan  berbagai dampak yang merugikan, tidak saja berdampak  langsung  kepada  kesehatan namun  juga  memberikan  dampak  sosial ekonomi,  ataupun  bidang  politik.  HIV/AIDS adalah  penyakit  menular  yang  disebabkan oleh Human  Immunodeficiency  Virus yang menyerang  sistem  kekebalan  tubuh  manusia. Infeksi  tersebut  menyebabkan  penderita HIV/AIDS  mengalami  penurunan  daya  tahan tubuh  sehingga  mudah  terinfeksi  penyakit lain. Menurut data UNAIDS pada tahun 2017, di  seluruh  dunia  sebanyak  36,7  juta  orang hidup dengan HIV dengan 1,8 juta orang baru terinfeksi HIV (UNAIDS Facts Sheet , 2018). Hal ini  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius mengingat  sebanyak  36,7  juta  orang  hidup dengan AIDS dan rentan menularkan ke orang lain.
Sebagai kelanjutan program MDGs ( Millenium Development Goals), SDGs ( Sustainable Development Goals) tetap menempatkan  HIV  sebagai  salah  satu  isu utama  dari  17  (tujuh  belas)  tujuan  utama dengan  target  mengakhiri  epidemi  HIV/AIDS pada tahun 2030. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia  melalui Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN)  menargetkan  prevelansi  HIV  kurang dari  0,5  persen  pada  tahun  2019.  Data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian
Kesehatan  Republik  Indonesia  menunjukan bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan provinsi  dengan  jumlah  infeksi  HIV  paling banyak yaitu sebesar 51.981 kasus infeksi HIV yang  dilaporkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui tabel berikut :

## Tabel 1.

## Perkembangan Kasus HIV-AIDS di Prov. DKI Jakarta s.d. Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta, melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2008  tentang  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS, berupaya  untuk  menekan  laju  penularan  HIV dan  AIDS  serta  meningkatkan  kualitas  hidup Orang Dengan HIV/AIDS  (ODHA) dan penyalahguna NAPZA Suntik.
Upaya penanggulangan  ini  melibatkan  pemerintah, masyarakat serta sektor terkait lainnya (Pasal
5).  Peraturan  Daerah  ini  juga  menjadi  dasar lahirnya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI  Jakarta  (KPAP)  pada  tingkat  Provinsi  dan
Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten (KPAK) pada tingkat Kota/Kabupaten
Administrasi.  Program  pencegahan  HIV/AIDS di  Provinsi  DKI  Jakarta  memerlukan  peran serta lintas sektor, sehingga melalui Keputusan  Wakil  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  selaku  Ketua  Komisi  Penanggulangan AIDS  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  62/KPAP- DKI/VIII/07  dibentuklah  Kelompok  Kerja (Pokja)  Program Penanggulangan  HIV/AIDS  di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :
Tabel 2.

## Kelompok Kerja dalam Struktur KPAP DKI Jakarta
14987 4012 3926 5865 5851 4695
4660 6562 4318 1332 1187 996 130 130 545 576 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 s.d 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 HIV AIDS No Nama Pokja Sektor / Instansi 1 Pokja Harm Reduction (HR) Dinas Kesehatan 2 Pokja Remaja Dinas Pendidikan 3 Pokja Transmisi Seksual Dinas Sosial 4 Pokja Masyarakat Umum Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB)  –    sekarang Dinas  Pemberdayaan  Perlindungan  Anak    dan Pengendalian Penduduk 5 Pokja PMTCT (Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB)  –    sekarang Dinas  Pemberdayaan  Perlindungan  Anak    dan Pengendalian Penduduk 6 Pokja Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Pokja Lapas & Rutan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 8 Pokja Pelabuhan Tanjung Priok Administrator Pelabuhan Utama Tj. Priok
Sumber : KPA Provinsi DKI Jakarta
Pokja  –  Pokja  ini  bertugas  untuk membantu  mengembangkan  program  yang sesuai dengan kebutuhan, membantu menggerakan stakeholder / pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan  daerah  untuk  suatu  program, membantu melaksanakan mentoring, motivasi,  advokasi,  fasilitasi  dan  supervisi, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP secara periodik. Pembiayaan kegiatan pokja ini bersumber dari anggaran  hibah  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta kepada KPAP DKI Jakarta. Pokja-pokja tersebut juga diharapkan memasukan kegiatan  program  pencegahan  HIV/AIDS kedalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA) sesuai dengan tupoksinya. Selain pokja- pokja  tersebut,  KPAP  DKI  Jakarta  juga melibatkan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat dalam  melakukan  penjangkauan  populasi kunci,  hal  ini  menjadi  penting  mengingat penularan  terbesar  HIV/AIDS  adalah  melalui hubungan seksual beresiko.
Adanya  keterlibatan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  dalam  penanggulangan  HIV  dan AIDS tampak pada peran penyediaan layanan, advokasi  serta  pendidikan  dalam  komunitas, di  Indonesia  termasuk  didalamnya  Provinsi DKI  Jakarta  peran  tersebut  diwujudkan  lebih dominan  kepada  kegiatan  promosi  dan pencegahan  pada  populasi  kunci  (Pusat Kebijakan  dan  Manajemen  Kesehatan  UGM, 2017). LSM memiliki peran untuk menjangkau populasi  kunci  dan  memiliki  kelebihan  untuk memberikan  respon  terkait  penanggulangan HIV  dan  AIDS  (Alliance  et  al,  2007;  Asthana and  Oostvogels,  1996;  Global  Fund,  2014; WHO, 2001; UNAIDS, 2008).
Upaya penanggulangan HIV dan AIDS juga perlu menyentuh faktor
sosial kemasyarakatan  sehingga  diharapkan  dapat melibatkan masyarakat sebagai bagian pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  dan AIDS.  Mengacu  kepada  kebijakan  Komisi Penanggulangan  AIDS,  maka  diperlukan
strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan  AIDS  di  masyarakat  dengan  membentuk Warga Peduli AIDS (WPA). Warga Peduli AIDS adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai komponen dalam lingkungan masyarakat  hingga  tingkat  kelurahan  (KPAN, 2010).  Peran  Warga  Peduli  AIDS  adalah sebagai  penggerak  masyarakat  untuk  ikut dapat  terlibat  secara  langsung  dalam  upaya pencegahan  HIV  dan  AIDS  di  dalam lingkungan masyarakat.

## 2. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui dan menganalisis “Pencegahan  HIV  AIDS  Melalui  Collaborative Governance  antara  Pemerintah,  Lembaga Swadaya  Masyarakat,  dan  Masyarakat  di Provinsi DKI Jakarta.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini adalah  Provinsi  DKI  Jakarta,  dimana  jumlah kasus  HIV/AIDS    tertinggi  secara  nasional. Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan data  primer    melalui  wawancara  dengan informan  dari  Komisi  Penanggulangan  AIDS Provinsi,  Dinas  Kesehatan,  LSM,  dan  Warga Peduli  AIDS.  Wawancara  ini  menggunakan alat  perekam,  catatan  tertulis  dan  juga tinjauan  literatur  yang  terkait  dengan penelitian (Gabrielian, 1999:187). Data primer didapat  melalui  wawancara  langsung  pada informan,  yaitu  para stakeholder yang  terkait dalam pencegahan HIV/AIDS, yang terdiri dari unsur  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu pihak yang dianggap representatif  dengan  pertimbangan  relevansi antara  pengetahuan  dan  informasi  yang dimiliki  informan  dengan  topik  yang  diteliti. Selain itu, teknik keabsahan data menggunakan  triangulasi,  yaitu  dengan memeriksa
derajat
kepercayaan, ketergantungan,  dan  kepastian  (Moleong, 2005:234).
9 Pokja Agama

## Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta

## 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  :  Komisi  Penanggulangan  AIDS Provinsi DKI Jakarta Waktu  : Agustus – November 2018

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Kelola Kolaboratif ( Collaborative Governance ) Emerson dan Nabatchi (2015)
menyatakan  bahwa  tata  kelola  kolaboratif adalah  proses  dan  struktur  pengambilan keputusan  kebijakan  publik  dan  manajemen yang melibatkan aktor secara konstuktif pada batas  lembaga  publik,  pemerintahan  dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan  kepentingan  umum  yang  tidak bisa  diacapai  jika  hanya  dilakukan  satu  pihak saja. Hal ini bisa dimaknai sebagai “ Governance  multipartner ”  yaitu  tata  kelola yang  mampu  mencakup  kemitraan  antar negara,  swasta,  serta  masyarakat  sipil  dan
masyarakat, serta bergabung dengan pengaturan  pemerintah  dan  bersifat hybrid , seperti kemitraan publik-swasta dan kemitraan  swasta  dan  sosial.  Hal  ini  juga termasuk  beberapa  tindakan  kolaboratif berbasis  masyarakat  yang  terlibat  dalam pengelolaan  sumber  daya  bersama  serta struktur kolaboratif antar pemerintah. Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  memberikan definisi Collaborative  Governance lebih  luas lagi,  yaitu  tata  kelola  kolaboratif  merupakan suatu  proses  dan  struktur  perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan dan manajemen publik yang melibatkan masyarakat  dan  badan  publik,  tingkatan pemerintah,  swasta,  dan  ranah  publik  untuk mencapai tujuan publik (keseejahteraan) yang belum terselesaikan. Framework collaborative Governance  memiliki  berbagai  dimensi,  yaitu system  context, Collaborative  Governance Regime (CGR),  dan  dinamika  kolaborasi seperti yang tergambar dalam gambar berikut
:
Gambar 1.
Model Collaborative Governance menurut Emerson dan Nabatchi
Sumber : Emerson dan Nabatchi (2015)
Emerson  menggunakan  konsep  “rejim” untuk  melingkupi  mode  khusus  atau  sistem untuk  pengambilan  kebijakan  publik  dimana terjadi  kolaborasi  antar  sektor  yang  mewakili pola  yang  terkait  perilaku  dan  aktivitas.
Framework collaborative Governance menjelaskan  mengenai  perspektif  tata  kelola yang  bersifat  multilevel  tentang  struktur  dan proses kebijakan publik, pengambilan keputusan  yang  melibatkan  masyarakat
secara  konstruktif  lintas  batas  badan pemerintah,  dan/atau  publik,  swasta  dan ruang  publik  dalam  rangka  mencapai  tujuan publik.  Framework  ini  terdiri  dari  beberapa dimensi, yaitu :
1. Dimensi  pertama  disebut  dengan
konteks sistem. Tata kelola kolaboratif  dimulai  dan  berkembang dalam  suatu  sistem  dimana  terdapat pengaruh  politik,  hukum,  sosial ekonomi, maupun
lingkungan.
Konteks  eksternal  ini  menciptakan peluang, kendala serta pengaruh pada berjalannya CGR. Namun tidak menutup  kemungkinan  dampak  yang dihasilkan  oleh  tindakan  kolaboratif dalam  CGR  mempengaruhi  konteks tersebut.  Konteks  sistem  bukan merupakan  kondisi  awal  namun sebagai  ruang  tiga  dimensi,  hal  ini dikarenakan kondisi eksternal
(pemilihan  umum,  krisis  ekonomi,
atau peraturan baru) bisa memberikan pengaruh pada dinamika dan kerja kolaborasi yang tidak hanya terjadi  pada  awal,  namun  dapat mempengaruhi  setiap  waktu  selama CGR berlangsung.
2. Dimensi  kedua,  terdiri  dari  dinamika kolaborasi  dan  aksi  kolaborasi  yang membentuk kualitas secara
keseluruhan pada CGR sehingga dapat berlangsung secara efektif.
3. Dimensi  ketiga,  merupakan  proses kolaboratif  yang  terdiri  dari  tiga komponen, yaitu keterlibatan
berprinsip  ( principal  engagement ),
motivasi
bersama ( shared motivation ),  dan  kapasitas  untuk melakukan aksi bersama ( capacity for joint  action ).  Tiga  komponen  ini bekerja  bersama-sama  dalam  sebuah cara  yang  interaktif  dan  berulang- ulang untuk menghasilkan aksi kolaboratif atau langkah yang diambil dalam  rangka  pengimplementasian tujuan  bersama.  Aksi  dalam  CGR  ini dapat  memberikan  dampak  internal dan eksternal dalam CGR itu sendiri.
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta  yang  selanjutnya  disebut  dengan  KPA Provinsi DKI Jakarta merupakan Lembaga Non Struktural  di  Daerah  yang  berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada Gubernur.  Pembentukan  KPA  Provinsi  DKI Jakarta  dan  KPA  Kota  Administrasi  bertujuan sebagai  upaya  penanggulangan  HIV  dan  AIDS untuk  melindungi  masyarakat  dan  mencegah terjadinya penularan melalui upaya pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  dan AIDS secara intensif, menyeluruh,
terkoordinasi, dan terpadu.
KPA  Provinsi  DKI  Jakarta  bertugas  untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  menyusun kebijakan  dan  program  pelaksanaan  upaya penanggulangan HIV dan AIDS, melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS,
mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan
Penanggulangan  HIV  dan  AIDS.  Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat  memiliki  peran  masing-masing yang  saling  bersinergi  satu  sama  lain  dalam rangka  pencegahan  HIV  dan  AIDS  di  Provinsi DKI Jakarta yang tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 3.
Peran Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam rangka Pencegahan HIV dan AIDS

## di Provinsi DKI Jakarta

## Sumber : Olahan Peneliti
Pencegahan  HIV/AIDS  melalui Collaborative Governance di Provinsi DKI Jakarta Kolaborasi  terkait  pencegahan  HIV  AIDS  di Provinsi  DKI  Jakarta  didasari  dengan  adanya Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2008 tentang  Penanggulangan  HIV  AIDS  serta Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  26  Tahun  2012  yang  diperbaharui dengan  Keputusan  Gubernur  Nomor  231 Tahun  2015  tentang  Komisi  Penanggulangan AIDS  (KPA)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selain  itu,
pada  tahun  2015  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta telah menandatangani Paris Declaration (Deklarasi  Paris)  yang  berisi tentang Fast  Track  Cities : Ending  the  AIDS Epidemic (Cities Achieving 90-90-90 Targets by 2020 ), yang artinya DKI Jakarta juga berupaya mengakhiri epidemic AIDS di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa HIV AIDS merupakan  permasalahan  yang  memerlukan perhatian khusus dan memerlukan kolaborasi antar  pemangku  kepentingan.  Para  aktor
Pencegahan HIV dan AIDS di Provinsi DKI Jakarta Pemerintah LSM Masyarakat 1. Dinas Kesehatan sebagai leading sector dalam bidang kesehatan dan pencegahan HIV AIDS memiliki program sesuai dengan Tupoksinya, yaitu pelayanan Voluntary
Counseling Test (VCT), Program Harm Reduction melalui program Layanan Alat Suntik Steril (LASS), serta program Dokter Keliling (Dokling). Sosialisasi dan Komunikasi Informasi Edukasi biasanya dilakukan bersamaan dengan program-program tersebut. 2. KPAP DKI Jakarta bertugas sebagai koordinator, fasilitator, dan advokasi terkait penanggulangan HIV dan AIDS melalui program- program pencegahan dan pemberian dana hibah kepada pokja-pokja untuk melaksanakan program pencegahan sesuai dengan tupoksinya. KPAP juga rutin
melaksanakan rapat koordinasi dengan Pokja, LSM, dan Masyarakat 1. Melakukan penjangkauan, asistensi, dan sosialisasi pencegahan HIV
kepada populasi kunci sebagai sasaran penting pencegahan HIV dan AIDS. 2. Mendampingi Dinas Kesehatan, KPAP, dan instansi terkait dalam rangka intervensi program kepada populasi kunci misalnya dalam pendampingan
VCT dan Layanan
Alat Suntik Steril. 3. Memberikan dukungan sosial kepada kelompok dampingan 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat
2. Mendorong setiap warga yang beresiko penularan HIV untuk VCT
3. Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap Orang
Dengan HIV dan AIDS
Peran Utama WPA adalah menggerakan masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM.
menyadari  bahwa  diperlukan  pendekatan kolaboratif  pencegahan  HIV  AIDS,  namun permasalahan yang muncul adalah kurangnya komitmen para aktor dalam rangka pencegahan  HIV  AIDS  pada  masing-masing pokja/instansi.
Proses Kolaborasi ( Collaborative Dynamics ) Pencegahan  HIV  AIDS  membutuhkan peran  antar stakeholder ,  sehingga  perlu adanya  kolaborasi  antara  pemerintah,  LSM, dan Masyarakat.
Proses
kolaborasi merupakan inti dari kolaborasi yang menggambarkan  secara  terperinci  mengenai komponen  yang  membentuk  kolaborasi bersifat dinamis yang berputar dalam seluruh komponen  dan  saling  mempengaruhi  satu sama lain.
a. Principled  Engagement (Keterlibatan

## Berprinsip)
Keterlibatan  berprinsip  merupakan  hal yang  muncul  seiring  dengan  waktu,  dapat melalui  dialog  tatap  muka,  rapat  umum, hubungan  antar  organisasi  atau setting yang berbeda  lainnya  (Emerson  dan  Nabatchi, 2015).  Melalui  keterlibatan  berprinsip  ini, para  aktor  dengan  latar  belakang  yang berbeda dapat bekerjasama untuk memecahkan  masalah  atau  menciptakan suatu  nilai.  Emerson  dan  Nabatchi  (2015) mengartikan  keterlibatan  berprinsip  sebagai suatu komunikasi terbuka dan bersifat inklusif yang terjadi seiring berjalannya waktu melalui empat proses dasar, yaitu discovery (penemuan), definition (definisi), deliberation (musyawarah), dan determination (penetapan).  Melalui  proses  tersebut  maka kolaborasi dapat berjalan dan dapat mendorong  motivasi  dan  aksi  bersama  untuk mencapai goal (tujuan).  Dalam  rapat  rutin tahunan  yang  disebut  dengan  Rapat  Kerja Daerah  (Rakerda)  KPA  Provinsi  DKI  Jakarta turut  mengundang  lintas  sektor,  termasuk didalamnya  LSM  Peduli  AIDS,  perwakilan tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat,  pokja, dan  instansi  lainya.  Tujuan  dari  Rakerda  ini adalah  sebagai  sarana  pertemuan  formil, Focus  Group  Discussion (FGD),  menerima masukan  dari  peserta  terkait  program
pencegahan  HIV  AIDS,  serta  menghasilkan suatu kesepakatan bersama dengan pembentukan
kesepakatan bersama. Keterlibatan  berprinsip  diartikan  sebagai suatu  ketaatan,  komunikasi,  dan  bersifat inklusif. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan  menjadi  sarana  untuk  saling menyampaikan  informasi,  kritik,  dan  saran untuk  program  pencegahan  HIV  kedepannya. Pertemuan  rutin  tidak  hanya  dilakukan melalui  tatap  muka,  namun  juga  dilakukan melalui  teknologi  seperti email atau  aplikasi chatting seperti whatsapp.
Dari  informasi  yang  diperoleh  dapat diketahui  bahwa  sudah  tercipta  penggerakan prinsip  bersama  melalui  forum  pertemuan yang  diadakan  oleh  KPA  Provinsi  DKI  Jakarta yang  dibentuk  dan  diperkuat  melalui  proses interaktif  dari  penemuan,  pendefinisian, deliberasi dan determinasi dalam pencegahan HIV AIDS.
b. Shared Motivation (Motivasi Bersama)
Sikap  saling  percaya  ditujukan  Yayasan Srikandi  Sejati,  Yayasan  Pesona  Jakarta,  dan Yayasan Kusuma Buana pada KPA Provinsi DKI Jakarta,  melalui  program  yang  melibatkan yayasan dan masyarakat, salah satu contohnya adalah program pemetaan populasi  kunci  yang  diadakan  oleh  KPA Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  melibatkan yayasan  untuk  memetakan  dan  menganalisis wilayah  yang  terdapat  populasi  kunci. Hasilnya  adalah  Laporan  Pemetaan  Populasi Kunci  Tahun  2014  dan  Laporan  Pemetaan Populasi  Kunci  Tahun  2016  yang  sudah dipublikasi  melalui website KPAP  DKI  Jakarta. Rasa  saling  percaya  dapat  muncul  karena adanya  pertemuan  bersama  yang  diadakan oleh  KPA  Provinsi,  selain  itu  melalui pelaksanaan  program,  ataupun  evaluasi kegiatan, dan pengambilan keputusan. Melalui  pertemuan  bersama  terjalin  rasa percaya  antara  aktor  satu  dengan  aktor lainnya.  Membangun  kepercayaan  menjadi suatu  hal  yang  penting,  karena  dengan adanya  rasa  percaya  dapat  memberikan manfaat  kolaborasi  antar  aktor,  misalnya pemerintah membutuhkan LSM dan masyarakat  untuk  melakukan  penjangkauan populasi  kunci  dan  masyarakat  umum,  LSM
juga membutuhkan legitimasi untuk mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah. Setelah adanya rasa saling percaya antar aktor maka akan menghasilkan rasa saling memahami  ( shared  understanding ).  Dari informasi  yang  diperoleh,  dapat  diketahui bahwa  sudah  tercipta  motivasi  bersama mengenai  pencegahan  HIV  AIDS.  Motivasi bersama tercapai melalui adanya kepercayaan bersama, saling memahami, legitimasi internal,  dan  komitmen.  Namun,  pada  unsur saling  memahami  dan  komitmen  belum merata  pada  seluruh  aktor,  beberapa  pokja melakukan  kegiatan  pencegahan  HIV  hanya jika  diberikan  anggaran  melalui  dana  hibah KPA  Provinsi  DKI  Jakarta,  sedangkan  sudah dua  tahun  ini  pokja  tidak  diberikan  anggaran terkait  pencegahan  HIV  dan  AIDS  melalui KPAP,  dan  Pokja  juga  tidak  menganggarkan untuk  kegiatan  pencegahan  HIV  di  instansi masing-masing.  Sedangkan  LSM  Peduli  AIDS dan  Warga  Peduli  AIDS  tetap  melakukan kegiatan  pencegahan  HIV  AIDS  dengan populasi  sasaran  seperti  populasi  kunci  dan masyarakat umum. Hal ini akan mempengaruhi  tahapan  dinamika  kolaborasi berikutnya  yaitu  kapasitas  untuk  melakukan aksi bersama.
c. Capacity for Joint  Action (Kapasitas Untuk

## Melakukan Aksi Bersama)
Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan hasil  yang  diinginkan  bersama  yang  tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Himmelman  (1994)  dalam  Emerson  dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi  terlibat  dalam  aktivitas  bersama untuk  meningkatkan kualitas  kapasitas  dalam mencapai  tujuan  bersama.  Kapasitas  untuk melakukan  aksi  bersama  merupakan  aspek ketiga dari dinamika kolaborasi yang merupakan  hasil  dari  keterlibatan  berprinsip dan  motivasi  bersama.  Kapasitas  untuk melakukan  aksi  bersama  terdiri  dari  elemen seperti  prosedur  dan  kesepakatan  institusi ( procedural  and  institutional  arrangements ), kepemimpinan  ( leadership ),  pengetahuan ( knowledge ),  dan  sumber  daya  ( resources ). Dalam  kolaborasi  pencegahan  HIV  AIDS, melibatkan kelompok kerja, Lembaga
Swadaya  Masyarakat,  dan  masyarakat  yang dikoordinasikan melalui lembaga KPA Provinsi ataupun KPA Kota Administrasi. Prosedur dan kesepakatan institusi kelompok kerja diformalisasikan  melalui  Surat  Keputusan Ketua  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  031 Tahun  2009  tentang  Penetapan  Kelompok Kerja  (Pokja)  Program  Penanggulangan  HIV dan AIDS.
Landasan hukum tersebut tidak sepenuhnya  dibuat  dalam  proses  kolaborasi, namun  merupakan  penurunan  dari  Pergub Nomor 56 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  KPA  Provinsi  DKI  Jakarta,  yang diperbaharui  melalui  Pergub  Nomor  231 Tahun  2015,  dimana  dalam  satu  pasal dikemukakan bahwa untuk membantu pelaksanaan  tugas  KPAP  maka  ketua  KPAP dapat membentuk kelompok kerja KPAP yang jumlahnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan dimana  susunan  dan  uraian  tugas  kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua KPAP.
Sedangkan,  keterlibatan  masyarakat  dalam program  pencegahan  HIV  AIDS  dikuatkan melalui Surat Keputusan dari Walikota dan SK
Sekretaris
KPA Kota Administrasi.
Pembentukan  prosedur  dan  kesepakatan institusi  ini  telah  terbentuk  sesuai  dengan yang  dikemukakan  oleh  Emerson  dan Nabatchi  (2015)  yaitu  adanya  struktur berjejaring dan self managed system .
Ketika  suatu  kelembagaan  kolaboratif sudah  terbentuk  maka  diperlukan  konsep kepemimpinan  kolaboratif.  Kepemimpinan merupakan suatu kapabilitas untuk mendorong  arah  kesamaan  visi,  dimana pemimpin merupakan individu yang membantu  individu  lain  untuk  mencapai tujuannya  (Kreitner  &  Kinicki,  2014).    KPA, baik  KPA  Provinsi  maupun  KPA  Kota Administrasi merupakan pemimpin kolaborasi yang  berfungsi  sebagai  koordinator.  Namun tiap  anggota  merupakan  pemimpin  dalam melaksanakan  program  pencegahan  HIV. Pentingnya  kepemimpinan  dalam  tata  kelola kolaboratif  secara  jelas  digambarkan  oleh Ansell  &  Gash  (2008).  Kepemimpinan  dapat menjadi  pendorong  kolaborasi,  unsur  utama dalam kolaborasi itu sendiri, dan pertumbuhan  yang  signifikan  dari  kolaborasi.
Termasuk  didalamnya  peran  pemimpin sebagai  pendukung  (sponsor),  fasilitator, mediator, perwakilan dari organisasi, advokasi,  dan  peran  lainnya.  Pada  proses kolaborasi, pengetahuan banyak didistribusikan  melalui  pertemuan  bersama. Pertemuan  tersebut  terdapat  penyampaian hasil  capaian  yang  dilakukan  oleh  para  aktor, yang kemudian menjadi bahan diskusi. Proses ini  dapat  membangun  pengetahuan  tiap aktor.  Tiap  aktor  memiliki  karakteristik pengetahuan  yang  berbeda-beda,  misalnya Dinas  Kesehatan  melalui  sistem  pelaporan ODHA  dari  setiap  puskesmas  dan  layanan kesehatan,  LSM  dengan  laporan  pemetaan populasi kunci, serta pokja yang menyampaikan  laporan  terkait  program  dan cakupannya di instansi masing-masing. Namun, distribusi pengetahuan ini mengalami kendala antara lain perwakilan aktor berganti- ganti  terutama  pada  Pokja  atau  instansi karena mutasi ataupun lain hal sehingga aktor yang  menghadiri  pertemuan  kolaborasi  pun tidak selalu sama.
Dari  informasi  yang  diperoleh  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kapasitas  melakukan aksi bersama sudah berjalan melalui kegiatan yang dilakukan bersama melalui prosedur dan kesepakatan  bersama,  namun  terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terutama  terkait  sumber  daya  pendanaan yang  mempengaruhi  kegiatan  pencegahan pada  pokja,  sedangkan  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  LSM  dan  masyarakat karena  sumber  pendanaan  mereka  secara mandiri  tidak  seperti  pokja  yang  pendanaan kegiatannya melalui dana hibah KPA Provinsi. Kapasitas  aksi  bersama  sangat  dipengaruhi dari  keterlibatan  berprinsip  dan  motivasi bersama,  dimana  terdapat  kelemahan  pada unsur  pemahaman  bersama  pada  pokja  yang tidak menganggarkan kegiatan melalui instansinya  dan  mengandalkan  melalui  dana hibah  dari  KPA  Provinsi.  Kesimpulan  dari dinamika  kolaborasi  ini  adalah  berjalan  atau tidaknya dinamika  ditentukan oleh tiga unsur yaitu  penggerakan  prinsip  bersama,  motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama.  Dinamika  kolaborasi  berbentuk siklus yang didalamnya terdiri dari komponen-
komponen yang saling mempengaruhi jalannya kolaborasi.
Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap Proses Collaborative Governance Pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta
a. System Context (Konteks Sistem)
Collaborative  Governance diinisiasi  dan berkembang  didalam  konteks  yang  berlapis antara  politik,  kerangka  hukum,  keadaan sosial  ekonomi,  lingkungan  dan  pengaruh lainnya  (Borrini-Feyerabend  1996  dalam Emerson dan Nabatchi 2015). Konteks  sistem dalam  hal  ini  antara  lain  adanya  kondisi sumber  daya  yang  perlu  ditingkatkan, kerangka  hukum,  adanya  kegagalan  untuk mengatasi  permasalahan,  dinamika  politik, adanya  hubungan  antara  unsur  masyarakat dan  pemerintah,  derajat  hubungan  antar jejaring,  adanya  konflik  antar  aktor,  serta kondisi sosial ekonomi.
 Pelayanan Publik atau Kondisi
Sumber  Daya  ( Public  Services  or Resources Condition ) Sebelum terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi,
kegiatan  pencegahan  HIV  sudah dilakukan  melalui  Dinas  Kesehatan selaku leading sector penanggulangan HIV  AIDS,  selain  itu  LSM  juga  telah melakukan kegiatannya terkait Masyarakat  juga  menjadi  mitra  yang penting  dalam  kolaborasi  ini,  untuk mengintervensi populasi kunci dibutuhkan  peran  dukungan  sebaya melalui  LSM  yang  dapat  secara langsung  menyentuh  populasi  kunci sedangkan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS juga menjadi pendamping bagi  masyarakat  yang  berada  di lingungan  sekitar.  Selain  itu  sesuai dengan  pernyataan  dari  informan disebutkan  bahwa  KPA  dan  LSM bekerjasama untuk pembagian kondom gratis sebagai upaya pencegahan  penularan  HIV  pada populasi kunci seperti Wanita Pekerja Seks  (WPS),  Waria,  Lelaki  Seks  Lelaki (LSL),  dan  populasi  kunci  lainnya.
Program Voluntary  Counseling  Test (VCT)  selain  melibatkan  puskesmas sebagai  layanan  kesehatan  juga melibatkan  LSM  dan  masyarakat untuk  penjangkauan  sasaran.  Dari pernyataan  yang  dikemukakan  oleh informan,  terlihat  bahwa  LSM  dan masyarakat membutuhkan peran KPAP  dan  KPAK  karena  mereka  tidak memiliki kekuasaan untuk menjalankan program secara mandiri, namun membutuhkan kolaborasi didalamnya. Keberadaan institusi yang mengintegrasikan
proses kolaborasi dalam hal ini KPA memberikan pengaruh terhadap
proses kolaborasi yang akan berjalan.penjangkauan  dan  intervensi program pencegahan kepada kelompok dukungan sebaya.
 Kerangka Hukum ( Policy and Legal Framework )
Program  pencegahan  HIV  AIDS  di
Provinsi  DKI  Jakarta  didasarkan  pada
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2008  yang  secara  jelas  mengatur mengenai  peran  serta  KPA  dan seluruh pemangku kepentingan
terkait  dengan  penanggulangan  HIV AIDS dengan ruang lingkup mencakup promosi,  pencegahan,  pengobatan,
dan  perawatan  serta  dukungan.  Ini merupakan dasar tata kelola
kolaborasi  yang  melibatkan  unsur pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat. Hal  ini  merupakan  kerangka  hukum yang mendasari adanya aspek koordinatif, integrative, dan kolaboratif  terkait  pencegahan  HIV AIDS .
 Kesehatan,  Sosial  Ekonomi,  dan Budaya (Socio-economic/culture, health & Diversity )
HIV  AIDS  identik  dengan  masalah kesehatan,  namun  hal  ini  juga  tidak terlepas  dari  kondisi  sosial  ekonomi, budaya,  dan  juga  faktor  lainnya. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada subbab
sebelumnya bahwa
pencegahan  HIV  AIDS  membutuhkan peran  serta  pemangku  kepentingan.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  unsur adanya masalah sosial budaya,
ekonomi,  dan  kesehatan  dalam konteks sistem menurut Emerson dan Nabatchi (2015) memberikan
pengaruh  terhadap  proses  kolaborasi pencegahan  HIV  AIDS  di  Provinsi  DKI Jakarta.
 Karakteristik Jaringan ( Network
Characteristic ) Karakteristik jaringan mengacu kepada  hubungan  antara  struktur kelembagaan yang memiliki
ketergantungan antar organisasi. Mengacu  pada  konteks  tata  kelola kolaborasi  pencegahan  HIV  AIDS, terdapat  pola  relasi  antar  aktor khususnya  pada  pola  relasi  antara pemerintahan dan non pemerintahan (LSM dan Masyarakat). Keterhubungan  jaringan  antar  aktor dapat mendorong ataupun menghambat proses kolaborasi. Keterhubungan
jejaring ini
diindikasikan  dari  adanya  kerjasama antar  aktor  serta  adanya  aktor  yang memiliki  visi  yang  sama.  Kerjasama antar  aktor  paling  erat  terjalin  pada masyarakat  baik  masyarakat  umum ataupun  LSM  pada  Dinas  Kesehatan dalam  hal  ini  Puskesmas.  Sedangkan kerjasama  antar  aktor  yang  lemah terdapat pada kerjasama antar pokja. Sehingga kolaborasi yang telah berjalan yaitu antara Dinas Kesehatan dengan  LSM  Peduli  AIDS  dan  Warga Peduli  AIDS.  Hal  ini  dikuatkan  dari MoU  antara  Puskesmas  dengan  LSM untuk bekerjasama dalam pencegahan  HIV  pada  populasi  kunci, Unsur  karakteristik  jaringan  mengacu pada  sejarah  kerjasama  atau  struktur kelembagaan yang memiliki ketergantungan antar organisasi. Pola relasi  yang  kuat  terdapat  pada  relasi KPA  Provinsi  dengan  LSM  dan masyarakat, sehingga hal ini mendorong inisiasi kolaboratif. Secara spesifik  tiap  unsur  dalam  lingkup kolaboratif  pencegahan  HIV  AIDS  di Provinsi  DKI  Jakarta  saling  memiliki
ketergantungan,  baik  pemerintah dengan  unsur  masyarakat  maupun unsur masyarakat dengan pemerintah.  Namun,  pola  relasi  yang lemah  terdapat  pada  pokja  dengan KPA maupun unsur masyarakat.
 Dinamika  Politik  ( Political  Dynamics and Power Relations )
Dalam  lingkup  pencegahan  HIV  AIDS, dinamika politik dapat mempengaruhi proses  kolaborasi.  Saat  ini  KPA Nasional  sudah  mengakhiri  masa tugasnya,  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  124  Tahun  2016  tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dijelaskan  bahwa  KPAN  mengakhiri masa  tugasnya  paling  lambat  tanggal 31 Desember 2017. Hal ini mengindikasikan  bahwa  dinamika politik  memberikan  pengaruh  kepada keberlanjutan  suatu  lembaga  non struktural  seperti  KPAN.  Walaupun hal  ini  tidak  memberikan  pengaruh signifkan  terhadap  eksistensi  KPA Provinsi, namun terdapat masalah lain dimana  dinamika  politik  yang  terjadi mempengaruhi prioritas program penanggulangan  HIV  AIDS.  Dinamika politik menurut Emerson dan Nabatachi  (2015)  merupakan  hal potensial  yang  dapat  mempengaruhi tata kelola kolaborasi.
 Tingkat  Konflik  /  Rasa  Percaya (Levels of Conflict / Trust) Tingkat konflik dan kepercayaan antar aktor dapat mendorong atau memberikan pengaruh kepada proses kolaborasi.  Hal  ini  diindikasikan melalui  terdapatnya  konflik  atau ketidaksepahaman dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan  program.  Sejarah  konflik atau  kerjasama  antar  aktor  dapat menghambat atau
dapat memfasilitasi  tata  kelola  kolaborasi (Andranovich  1995;  Gray  1989;  Cf Margerum  2002).  Terkait  sejarah kerjasama  dalam  pencegahan  HIV AIDS  dapat  dilihat  bahwa  LSM beberapa  kali  bekerja  sama  dengan instansi pemerintah, antara lain Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial, selain itu hingga  saat  ini  belum  terjadi  konflik antar  aktor  yang  mempengaruhi proses kolaborasi.
Berdasarkan  unsur  yang  telah  dijelaskan menunjukkan  bahwa  keenam  aspek  tersebut memiliki pengaruh pada pembentukan maupun hambatan pada tata kelola kolaboratif, baik mendorong upaya kolaboratif  ataupun  mempengaruhi  dinamika kolaborasi yang telah berjalan.

## b. Drivers
Kondisi  yang  ada  pada  awal  kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama  diantara  pemangku  kepentingan  ( Ansell  and  Gash,  2008  dalam  Emerson  dan Nabatchi.  2012),  namun  dalam  konteks collaborative  governance  yang  dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015) memisahkan  variable  konteks  dari  drivers, dimana tanpa adanya drivers maka dorongan kolaborasi  tidak  akan  mampu  mendorong elemen dinamika kolaborasi. Drivers ini terdiri dari  ketidakpastian  ( uncertainty ),  saling ketergantungan  ( interdependence ),  insentif konsekuensial  ( consequential incentives ),  dan kepemimpinan ( initiating leadership ).
 Ketidakpastian ( Uncertainty )
Emerson dan Nabatchi (2015) mengemukakan bahwa ketidakpastian adalah tantangan utama untuk mengelola permasalahan sosial yang membutuhkan  kolaborasi  ( wicked problems ). Masalah HIV AIDS merupakan permasalahan yang
bersifat  dinamis  dan  kompleks  serta membutuhkan  kolaborasi  antar  aktor yang dapat memberikan solusi berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi para  aktor.  HIV  AIDS  merupakan penyakit yang tidak saja membutuhkan peran pelayanan kesehatan  saja,  namun  pencegahan HIV  AIDS  mencakup  pada  sisi pendidikan, sosial, budaya, keagamaan,  serta  faktor  lainnya. Mengacu  pada  laporan  tahunan  HIV
AIDS pada Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  menunjukan  jumlah  infeksi yang  dilaporkan  menurut  kelompok umur  15-19  tahun  sebesar  3,  6%. Ketidakpastian dapat mendorong adanya  persaingan  (Emerson  dan Nabatchi  2015),  namun  hal  ini  juga dapat mendorong menjadi kerjasama. Masalah HIV AIDS diidentikan dengan satu sisi saja yaitu kesehatan. Melalui tata kelola kolaborasi pencegahan HIV yang  dikoordinasikan  melalui  KPA
Provinsi, masalah HIV yang merupakan suatu ketidakpastian menjadi  permasalahan  bersama  yang membutuhkan  peran  lintas  sektor untuk duduk bersama dan mendorong terjadinya ketergantungan  antar  aktor  sehingga mempengaruhi  terjadinya  dinamika kolaborasi.
 Ketergantungan ( Interdependency ) Ketergantungan  adalah  suatu  kondisi dimana  individu  ataupun  organisasi tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri yang merupakan prakondisi untuk mendorong  aksi  kolaborasi  (Gray 1989; Thomson dan Perry 2006 dalam Emerson dan Nabatchi 2012).
Berbagai  kebijakan  dan  strategi  telah dilakukan  sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan  HIV  AIDS  di  Indonesia, seperti program Harm Reduction pada tahun  2006  yang  dilakukan  untuk mengurangi  penularan  HIV  melalui jarum suntik; selanjutnya Pencegahan Penularan  Melalui  Transmisi  Seksual (PMTS)  mulai  tahun  2010;  penguatan Pencegahan  Penularan  dari  Ibu  ke
Anak  (PPIA)  pada  tahun  2011; pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)  di  tingkat  Puskesmas  pada tahun  2012;  hingga  terobosan  paling baru  yang  disebut Strategic  use  of ARV (SUFA) dimulai pada pertengahan tahun 2013. Beberapa strategi tersebut  memerlukan  keterlibatan
masyarakat  sebagai  tenaga  non kesehatan  seperti  LSM,  Kelompok Dampingan,  dan  Masyarakat  sebagai upaya  pencegahan  HIV  dan  AIDS. Terdapat ketergantungan ( interdependence )  antar  aktor  dalam hal pencegahan HIV AIDS.
 Insentif
Konsekuensional (Consequential incentives) Insentif  Konsekuensional  mengacu kepada isu internal (masalah, kebutuhan sumber daya, dan kesempatan) dan isu eksternal (keadaan yang membutuhkan kolaborasi, ancaman,
atau kesempatan) sebagai pendorong untuk  tindakan  kolaborasi,  namun tidak semua pendorong ini merupakan  hal  yang  bersifat  negatif, misalnya  adanya  ketersediaan  dana hibah  yang  dapat  mengarah  pada pengembangan  inisiatif  kolaborasi (Emerson  dan  Nabatchi  2015).  Dalam melakukan  kegiatan  pencegahan  HIV AIDS,  diperlukan  anggaran  untuk pelaksanaan  program.  Pada  tahun- tahun  sebelumnya  KPA  Provinsi  DKI Jakarta  memiliki  anggaran  kegiatan pencegahan  seperti  sosialisasi  dan komunikasi  informasi  edukasi  yang diprogramkan  pada  kegiatan  Bidang Pencegahan  KPA  Provinsi,  selain  itu tiap  pokja  mendapatkan  anggaran melalui dana hibah untuk mengadakan  kegiatan  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsi  instansi masing-masing. Sedangkan LSM mendapat anggaran untuk melakukan kegiatan  pencegahan  HIV  melalui dana  donor  yang  ditransfer  langsung ke  rekening  bank  milik  yayasan  dan melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan anggaran kepada lembaga  donor  seperti  Linkages misalnya.  Namun,  sudah  dua  tahun belakangan  anggaran  KPAP  terus turun dan tidak cukup untuk mengalokasikan untuk kegiatan pokja, sehingga  pokja  tidak  melakukan kegiatan  apapun  terkait  pencegahan
HIV,  kecuali  pada  pokja  pelabuhan yang  masih  melakukan  kegiatan pencegahan  HIV  melalui  anggaran APBN. Kegiatan yang saat ini berjalan merupakan kegiatan yang berasal dari anggaran  kegiatan  lembaga  donor,
Linkages.
 Kepemimpinan ( Initiating
Leadership )
Kepemimpinan  merupakan  faktor pendorong  kolaborasi  yang  mengacu kepada  adanya  pemimpin  yang diidentifikasi  berada  dalam  posisi yang  menginisiasi  pertemuan  dan mendukung  terjadinya  collaborative governance  regime  melalui  sumber daya  yang  dimiliki.  Pemimpin  dalam konsep  ini  harus  memiliki  komitmen untuk  memecahkan  permasalahan kolaboratif,  bersifat  netral,  dan  tidak menunjukkan  keberpihakan  kepada salah  satu  aktor  (Bryson,  Crosby,  dan Stone  2006;  Selin  dan  Chavez  1995 dalam  Emerson  dan  Nabatchi,  2012). Pemimpin  dalam  konsep  ini  juga adanya  kesediaan  untuk  memulai upaya  kolaboratif  misalnya  dengan menyediakan  sumber  daya  manusia, teknologi, dan sumber  daya lain yang dapat memperkuat dinamika kolaborasi  (Schneider  et  al.  2003 dalam Emerson dan Nabatchi, 2012).
Dalam  tata  kelola  kolaborasi pencegahan HIV, kepemimpinan diperankan  oleh  Sekretaris  KPA Provinsi  DKI  Jakarta.  Kepemimpinan yang  dijalankan  oleh  Sekretaris  KPA Provinsi  DKI  Jakarta,  dilakukan  untuk mengkoordinasikan para aktor terkait pencegahan HIV AIDS untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selain itu,  Sekretaris  KPA  Provinsi  DKI
Jakarta juga berperan untuk melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan di luar kolaborasi yang berjalan untuk berperan  serta  dalam  melakukan pencegahan  HIV  AIDS.  Dalam  tata kelola  kolaborasi  pencegahan  HIV
AIDS,  masalah  yang  terjadi  adalah kurangnya  peran  serta  para  aktor untuk  terlibat  dalam  pencegahan  HIV AIDS,  walaupun  sudah  dibentuk pokja.  Sekretaris  KPA  Provinsi  yang saat  ini  bertugas  baru  diangkat  oleh Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  selaku ketua  KPA  pada  bulan  Mei  2017. Untuk  dapat  menjadi  pemimpin  yang mampu mendorong tata kelola kolaborasi maka diperlukan kemampuan untuk menganalisis masalah, menguasai substansi permasalahan, serta melakukan upaya  pemecahan  masalah.  Tidak adanya  anggaran  untuk  Pokja  sejak dua  tahun  terakhir  juga  memberikan pengaruh terhadap program pencegahan  HIV  di  Provinsi  DKI
Jakarta, dan hal ini menjadi tanggung jawab Sekretaris KPA untuk
memberikan laporan kepada
Gubernur selaku ketua KPA.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Tata  kelola  kolaborasi  pencegahan  HIV AIDS  yang  melibatkan  pemerintah, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), dan  masyarakat  di  Provinsi  DKI  Jakarta telah  memenuhi  tahapan  yang  sesuai dengan  teori Collaborative  Governance melalui Collaborative Governance Regime dari Emerson, Nabatchi, & Balogh namun masih  mengalami  kendala  pada  proses tata  kelola  kolaborasinya.  Kesimpulan yang  peneliti  peroleh  dalam  tulisan  ini adalah
1. a.  Proses tata kelola kolaboratif dalam pencegahan  HIV  AIDS  di  Provinsi DKI Jakarta telah terbangun antara
Pemerintah melalui Komisi Penanggulangan  AIDS,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan Masyarakat karena adanya keterlibatan  berprinsip  melalui unsur penemuan
masalah, pendefinisian  konsep  yang  sama antar  aktor  tentang  pentingnya pencegahan  HIV  AIDS,  deliberasi
atau musyawarah melalui pertemuan tatap muka atau dialog formal  dan  informal  antar  aktor, serta determinasi terhadap permasalahan bersama yang dihadapi  para  aktor.  Keterlibatan berprinsip  ini  juga  didasari  oleh Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2008 tentang Penanggulangan  HIV
AIDS  dan  Peraturan  Gubernur Nomor  231  Tahun  2015  tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi.  Namun,  terdapat konflik  yang  terjadi  pada  unsur motivasi bersama ( shared motivation ), yaitu pada hal komitmen  bersama  yang  kurang kuat  pada  kelompok  kerja  (pokja) yang  sudah  dibentuk,  hal  ini diindikasikan  dengan  tidak  adanya kegiatan  pencegahan  HIV  AIDS yang  dilekatkan  kepada  anggaran instansi  pokja.  Lemahnya  motivasi bersama akan mempengaruhi lingkup  berikutnya  yaitu  kapasitas melakukan  aksi  bersama.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa
KPA  Provinsi,  Dinas  Kesehatan,
LSM dan Masyarakat telah melaksanakan program pencegahan  HIV  AIDS  sesuai dengan kapasitasnya masing-
masing.
b.  Kegiatan  pencegahan  HIV  AIDS pada Lembaga Swadaya Masyarakat masih terbatas melalui program  bantuan  dari  donor  luar negeri  seperti Global  Funds dan
Linkages ,  sehingga  hal  ini  dapat mempengaruhi dinamika kolaborasi apabila bantuan tersebut  berhenti.  Selain  itu, keterlibatan  masyarakat  melalui
Warga  Peduli  AIDS  (WPA)  dalam proses  tata  kelola  kolaboratif masih memiliki keterbatasan, karena  peran  WPA  masih  terbatas sebagai  kader  di  lingkungannya dan belum dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
c.  KPA  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai lembaga koordinator sudah
melakukan  tugas  sesuai  dengan tupoksinya, namun belum maksimal  dalam  menggunakan kewenangannya  untuk  menjamin setiap  aktor  kolaborasi  melakukan misi sesuai prosedur.
2.a.  Pada  unsur  konteks  sistem,  faktor insentif  konsekuesional  ( incentive consequential ) mempengaruhi dinamika kolaborasi, yang diindikasikan dengan terhambatnya kegiatan
pencegahan  HIV  AIDS  pada  Pokja karena  tidak  adanya  anggaran kegiatan  baik  dari  dana  hibah  KPA Provinsi  maupun  anggaran  yang melekat  pada  tupoksi  instansi pokja.
b. Penelitian juga menunjukan bahwa secara kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang  dibentuk  melalui  Pergub Nomor 231 Tahun 2015 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun
2008  belum  efektif  mendorong tata  kelola  kolaboratif  antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat.

## Saran
1. KPA Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan asistensi dan advokasi ke setiap instansi / pokja sehingga terbentuk komitmen yang sama  untuk  melakukan  pencegahan  HIV AIDS  sesuai  dengan  tupoksi  masing- masing.
2. Perlunya  meningkatkan  keterlibatan  dan peran serta masyarakat terutama melalui KPA  Provinsi  sehingga  dapat  dilibatkan dalam  pengambilan  kebijakan,  karena sejauh  ini  peran  masyarakat  hanya sebagai  kader  di  lingkungan,  selain  itu pihak  pemerintah  agar  membantu  LSM untuk  dapat  mengakses  sumber  daya pendanaan  untuk  pencegahan  HIV  AIDS melalui  dana  hibah  dari  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  sehingga  program
pencegahan  HIV  AIDS  dapat  dilakukan secara berkesinambungan.
3. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Provinsi perlu mensosialisasikan
dan
mensinergikan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi  kepada  seluruh  aktor  sebagai alat  untuk  memberikan  sinergitas  dan mengikat komitmen seluruh aktor dalam pencegahan  HIV  AIDS  di  Provinsi  DKI Jakarta.
4. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut terkait  dampak  tata  kelola  kolaboratif dalam  pencegahan  HIV  AIDS  melalui pemerintah, LSM, dan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  Chris  dan  Alison  Gash.  (2007).
Collaborative  Governance  in  Theory  and Practice,  Journal  of  Public  Administratiom Research  and  Theory,  Advance  Access Published, 18: 543 – 571, November 13.
Australian Aid. (2015). Kebijakan HIV-AIDS dan Sistem  Kesehatan  di  Indonesia.  Hasil penelitian kerjasama Australian Aid dengan  Pusat  Kebijakan  dan  Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM.
Emerson,  Kirk  dan  Tina  Nabatchi.  (2015).
Collaborative Governance Regimes.
Washington  DC  :  Georgetown  University
Press.
Emerson,  Kirk,  Tina  Nabatchi  dan  Stephen
Balogh.  (2012).  An  Integrative  Framework for  Collaborative  Governance.  Journal  of
Public Administration Research and Theory, May, Vol. 22:1-29. Gabrielian, Vatche. (1999). Qualitative Research  Methods:  An  Overview  dalam
Gerald  J.  Miller  &  Marcia  L.  Whicker. Handbook  of  Research  Methods  in  Public Administration,  New  York:Marcel  Dekker. 167-2015.
Komisi  Penanggulangan  AIDS  Provinsi  DKI Jakarta. (2017). Paparan: Program Penanggulangan HIV dan AIDS Serta Situasi Epidemi  HIV  dan  AIDS  di  DKI  Jakarta.
Komisi  Penanggulangan  AIDS  Provinsi  DKI Jakarta.
Lexy,  J.  Moleong.  (2005).  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mayer,  Kenneth  H  dan  Hank  F.  Pizer.  (2009).
HIV  Prevention  :  a  Comprehensive
Approach. London:Academic Press.
Osborne, Stephen. P. (2010).  The New Public Governance ? Emerging
Perspective  on  the  Theory  and Practice  of  Public  Governance,
New York:Routledge.
World  Health  Organization.  (2017).  Kajian Nasional  Respon  HIV  di  Bidang Kesehatan  Republik  Indonesia. Laporan WHO untuk Indonesia.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor
5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  26  Tahun  2012  tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta
Nomor  231  Tahun  2015  tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi
Keputusan  Wakil  Gubernur  Provinsi  DKI
Jakarta selaku Ketua Komisi Penanggulangan  AIDS  Provinsi  DKI Jakarta Nomor 62/KPAP- DKI/VIII/07  tentang  Penetapan Kelompok  Kerja  (Pokja)  Program Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta.