## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia
Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto
Fakultas Syari’ah UNIDA,  Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung E-mail: imanhaiban@yahoo.co.id, gusher.sulthani@radenintan.ac.id
Abstrak: Kajian  tentang  Rencana  RUU  menjadi  penting,  di satu sisi bahwa telah ada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Hukum  Alkohol,  namun  demikian,  bahwa  fatwa tidaklah mengikat dan hanya berlaku bagi kaum muslimin di Indonesia,  realitanya  minuman  beralkohol  ucap  kali ditemukan menjadi  tradisi  dan  kebiasaan  dalam  acara-acara di  wilayah-wilayah  tertentu,  seperti  Sulawesi  dan  Sumatra Barat,  untuk  dapat  memberlakukan  sebuah  aturan  secara legal,  mengikat  kepada  semua  masyarakat,  maka  perlu dibuat  Undang-Undang  tentang  Larangan  Minuman Beralkohol,  karena  dengan  kebiasaan  minuman  beralkohol, banyak  meresahkan  masyarakat,  merugikan  negara, banyaknya  kecelakaan  lalu  lintas  serta  merusak  generasi. Melihat  realita  yang  ada,  maka  perlu  kiranya  Indonesia menggas  RUU  tentang  larangan  minuman  beralkohol, dengan  tujuan  agar  masyarakat  Indoesia  senantiasa memahami  kemudharatan  yang  terjadi  akibat  minuman beralkohol.  Kajian  ini  merupakan  jenis  kualitatif,  dalam bentuk studi pustaka ( library reseach) yang membahas tentang kemudharatan  minuman  beralkohol  dalam  tinjaun  filosofis- historis  dengan  pendekatan maqasid  al-syari’ah. Tinjauan maqasid  al-Syari’ah  terhadap keharaman  minuman beralkohol  sebagaimana  keharaman  khamr  dalam  proses analogi  hukum  bertujuan  untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad  al-Dzari’ah yaitu  mencegah  celah  untuk  melakukan tindakan  yang membawa  kemudharatan  lebih  besar  dengan kaidah dar’ul  mafasidi  muqaddamun  ‘ala  jalbil  mashalih (mencegah  kemudhartan  lebih  diutamakan  daripada mengambil  kemaslahatan).  Hal  ini  dilakukan  dmemi melindungi  agama,  jiwa,  akal,  nasab  dan  juga  harta.  Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki ‘illat (argumen) hukum yang sama.
Kata Kunci :   Urgensi, legislasi, minuman beralkohol.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Pendahuluan
Secara historis, minuman beralkohon telah dikenal 500 an tahun silam, bahkan  minuman  beralkohol  telah  menjadi  kehidupan  sehari-hari  bagi masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan di Indonesia, minuman beralkohon ucap kali, seperti brem cair, tuak, saguer, dan ciu. Sedangkan di  masing-masing  negara  memiliki  corak  merek  maupun  nama  yang berbeda-beda. 1 Kebiasaan  mengonsumsi  minuman  beralkohol  (modern, tradisional 2 ataupun oplosan) dapat menimbulkan efek negatif baik secara fisik, mental, maupun psikososial. 3
Secara  realita,  mengonsumsi  minuman  beralkohol  pada  beberapa daerah  di  Indonesia  sudah  menjadi  kebiasaan  dan  kebudayaan.  Data Riskesdas  menunjukkan  daerah  dengan  prevalensi  minum  alkohol tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Toraja Utara, yaitu 27,5% dalam 12 bulan terakhir, atau 22,6% dalam 1 bulan terakhir. Kebanyakan dari  mereka  mengonsumsi  karena  lingkungan  sosialnya.  Dari  aspek budaya, tuak merupakan minuman yang dapat mempererat persaudaraan dan  selalu  disajikan  dalam  perayaan  pesta  adat.  Proses  difusi  terjadi ketika  orang  Toraja  mengundang  pendatang  di  upacara  adat  dan menawarkannya  minuman  tuak.  Demi  menghormati  tamu,  undangan akan ikut mengonsumsi tuak dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Terdapat  juga  kebiasaan  mengonsumsi  tuak  dengan  bir.  Mereka  yang berstatus  sosial  ekonomi  tinggi  biasanya  menyediakan  bir  di  setiap acaranya.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  konsumsi  tuak  di  Toraja  Utara merupakan bagian daripada tradisi masyarakat, baik pada perayaan pesta adat maupun dikegiatan sehari-hari. 4
Selain  di  Sulawesi,  tuak  adalah  minuman  beralkohol  tradisional  di daerah  Sumatera  Utara,  khususnya  di  Batak  Toba,  dengan  kandungan alkohol 4%. Tuak terbuat dari batang kelapa atau aren dan diambil airnya kemudian  dicampur  dengan  raru.  Minum  tuak  merupakan  bagian  dari
1 Nugroho,  Christianto  Adhy, "Pengaruh  minuman  beralkohol  terhadap  jumlah  lapisan  sel spermatogenik  dan  berat  vesikula  seminalis  mencit." Jurnal  Ilmiah  Widya  Warta 33.1  (2009), hlm. 56-60 2 Minuman  beralkohol  tradisional,  diproduksi  secara  tradisional  dengan  resep  turun temurun yang diminum untuk merayakan acara keagamaan atau tradisi.
3 Lestari,  Tri  Rini  Puji. "Menyoal  Pengaturan  Konsumsi  Minuman  Beralkohol  di  Indonesia. " Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 7.2 (2019), hlm. 127-141.
4 Riskiyani,  Shanti,  Miftahul  Jannah,  and  Arsyad  Rahman. "Aspek  Sosial  Budaya  Pada Konsumsi  Minuman  Beralkohol  (Tuak)  Di  Kabupaten  Toraja  Utara." Media  Kesehatan Masyarakat Indonesia 11.2 (2015), hlm. 76-85.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
tradisi yang sudah turun temurun di desa Bukit Selamat dan sangat sulit dihilangkan  dari  adat  masyarakat.  Desa  Bukit  Selamat  adalah  kategori berat 84,8% dengan 55,4% tergolong minuman baru tuak. Orang dengan persepsi  sehat  negatif  sebanyak  66,3%.  Ada  hubungan  antara  persepsi sehat  dengan  kebiasaan  mengkonsumsi  tuak  masyarakat  Desa  Bukit Selamat. 5
Padahal alkohol dapat menyebabkan efek kesehatan  yang serius dari mabuk,  ada  tiga  hal  yang  terdapat  dari  minuman  beralkohol  adalah; Pertama, penambahan  berat  badan,  tekanan  darah  tinggi,  penurunan sistem  kekebalan  tubuh,  kanker,  penyakit  jantung,  masalah  pernapasan dan gangguan hati. Kebiasaan minum tuak Di sisi lain, rentetan peristiwa kematian  akibat  penyalahgunaan  minuman  beralkohol  sampai  saat  ini masih  sering  terjadi.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Dua  hal yang  bertolak  belakang  tersebut  menggambarkan  efektifitas  hukum belum  maksimal  diterapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol. 6 Pemerintah belum mengatur suatu undang-undang khusus untuk mengendalikan produksi, dengan  interpretasi  dan  perluasan  sistematis  terhadap  Undang-Undang Pemerintah  Daerah  Nomor  23/2014,  Peraturan  Menteri  Perindustrian nomor  63/M-IND/PER/7  /2014  tentang  Penertiban  dan  Pengendalian Industri  dan  Mutu  Minuman,  Permendag  No.  20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang  Penertiban  dan  Pengawasan  Penyediaan,  Peredaran  dan Penjualan  Minuman  Beralkohol,  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Peraturan  Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205  tentang  Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Tanggung jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  pengendalian  produksi  minuman beralkohol tradisional, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk  mengontrol  peredaran  minuman  beralkohol  tradisional  dengan menerapkan  penegakan  peraturan  terhadap  kegiatan  usaha  yang
5 Fentiana, Nina. "Kebiasaan Mengkonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19.3 (2019), hlm. 620-622.
6 Yulianto,  Lukman.  "Harmonisasi  Hukum  Tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian Minuman Beralkohol." Jurnal Ilmu Hukum Mizan 1 (2012).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
melanggar  izin  perdagangan  dengan  menjual  minuman  beralkohol tradisional. 7
Kajian  ini  bermaksud  untuk  membahas  mengenai  permasalahan bagaimana pengaturan minuman beralkohol di Indonesia serta bagaimana penegakan  hukum  pengaturan  minuman  beralkohol  di  Indonesia. Masalah  ini  menjadi  penting  untuk  dikaji  mengingat  sampai  sekarang pengaturan mengenai minuman beralkohol masih tersebar secara sektoral di  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  RUU  tentang  Larangan Minuman  Beralkohol  diharapkan  dapat  mengakomodir  semua permasalahan  hukum  mulai  dari  pengendalian  minuman  beralkohol sampai pada batasan  konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan  minuman  beralkohol  belum  optimal  terealisasi  di  Indonesia. Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor  efektivitas  hukum  belum  terpenuhi secara maksimal.

## Hasil dan Pembahasan
Minuman  beralkohol  pada  Islam  atau  disebut khamr adalah  haram hukumnya  termasuk  segala  jenis  kegiatan  yang  berkaitan  dengan minuman  beralkohol  adalah  haram  termasuk  jual  belinya.  Perbedaan antara  realita  penerapan  peraturan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah daerah dengan yang telah di Firmankan oleh Allah swt., salam surat al- Nahl ayat 67, surat  al-Baqarah ayat 219, surat al-Nisa ayat 43, dan surat al-Maidah ayat 90.
Hal ini juga direspon dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun  2009  Tentang  Hukum  Alkohol,  bahwa  pemanfaatan  alkohol sebagai  bahan  campuran  pada  makanan,  minuman,  obat-obatan  dan kosmetika  dihukumi  mubah  (dibolehkan)  dengan  syarat  tidak  melebihi kadar yang telah ditentukan oleh medis. Akan tetapi dalam penggunaan alkohol  dalam  campuran  pembuatan  produk  secara  berlebihan  dapat menimbulkan  memabukkan,  menimbulkan  efek  samping  maka hukumnya  haram  karena  dapat  membahayakan  konsumen  atau masyarakat.  Sedangkan  analisis  ma ṣ la ḥ ah  terhadap  Tingkat  Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun  2009  tentang  Hukum  Alkohol  Dalam  mengambil  kemaşla ḥ atan, bahwa  belum  ditemukan  bahan  pelarut  selain  alkohol,  maka  dalam  hal mengkonsumsi  produk  beralkohol  diperbolehkan  jika  ada  kemaslahatan
7 Alfianti, Luffita.  "Upaya  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengendalian  Produksi  Minuman Beralkohol Tradisional." Yuridika 33.1 (2018), hlm. 93-117

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
yang  timbul  setelahnya,dan  masyarakat  khususnya  umat  lebih  lebih berhati-hati  dalam  mengkonsumsi  produk  yang  menggunakan  bahan alkohol,  agar  tujuan  agama  Islam  dalam  kemaslahatan  umat  dapat tercapai  yaitu  melindungi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  dapat tercapai.
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa  destilasi. Menurut  Peraturan    Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.86/1977, minuman  beralkohol  dibedakan  menjadi  3  golongan  yaitu  Golongan  A dengan kadar alkohol 1-5%, Golongan B dengan kadar alkohol 5-20%, dan Golongan C dengan kadar alkohol 20-55%. Penen-tuan kadar etanol dalam minuman  beralkohol  diawali  dengan  proses  destilasi  untukmemisahkan etanol dari air dan komponen lainnya. Sebelum proses destilasi campuran ditambahkan  dengan  serbuk  MgO  atau  CaO  yang  berfungsisebagai  zat pengering  karena  dapat  menghilangkan  5%  air  dari  etanol  dan  dapat bereaksi  dengan  air  membentuk    etanol-kalsium  hidroksida  yang  sukar larut.  Berat  jenis  etanol  diukur  dengan  menggunakan  piknometer.  Berat jenis etanol hasil pengukuran kemudian dikonversi menjadi kadar etanol menggunakan tabel farmakope. Kadar etanol dalam minuman beralkohol merk A sebesar 9,61%, merk B 7,01%, merk C 6,56%, merk D 5,59%, dan merk  E  9,09%.  Kelima  merk  minuman  tersebut  dikategorikan  ke  dalam minuman beralkohol golongan B . 8
Dewasa ini banyak produk dengan campuran  alkohol  yang beredar di  pasaran  terutama  pada  produk  minuman.  Setiap  orang  mempunyai batas  toleransi  terhadap  alkohol  yang  dikonsumsinya.    Apabila  orang tersebut mengkonsumsi secara  berlebih, maka akan terjadi dampak buruk bagi  kesehatan.  Diantaranya,  merusak  sistem  kinerja  otak,  gangguan jantung,  penyakit  kanker,  kera-cunan,  bahkan  kematian.  Selain berdampak  buruk  bagi  kesehatan,  mengkonsusmsi  alkohol  secara berlebih  mengakibatkan  gangguan  mental.  Gangguan  mental  ini  akan mengakibatkan  perubahan  perilaku  seperti  bertindak  kasar,  mudah marah,  bahkan  dapat  melakukan  pelanggaran  atau  tindakan  kriminal. Permasalahannya  adalah  sering  munculnyapara  produsen  ilegal  yang
8 Memah,  Meylin,  Grace  D.  Kandou,  and  Jeini  Ester  Nelwan.  "Hubungan  antara kebiasaan  merokok  dan  konsumsi  alkohol  dengan  kejadian  hipertensi  di  Puskesmas Kombi Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa." KESMAS 8.1 (2019).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
membuat  minuman  dengan  kadar  alkohol  yang  tinggi  atau  menyalahi aturan  batas  kadar  alkohol  yang  telah  ditentukan.  DEPKES  dan  BPOM dalam menentukan label kadar alkohol.
Minuman  keras  adalah  minuman  yang  mengandung  kadar  etanol tinggi,  yang  dimaksud  dengan  minuman  beralkohol  adalah  minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung  karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi  atau fermentasi  tanpa  destilasi,  baik  dengan  cara  memberikan  perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang  diproses  dengan  cara  mencampur  konsentrat  dengan  alkohol  atau dengan cara pengenceran minuman mengandung alkohol. 9
Untuk  menyikapai  terhadap  realita  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat,  pertama,  bahwa  minuman  beralkohol  ucap  kali  menjadi tradisi  bagi  masyarakat  tertentu,  namun  di  sisi  lain  juga  menimbulkan kemudharatan  dan  meningkatnya  angka  kematian  yang  disebabkan karena  minuman  beralkohol,  disisi  lain  pula  muncunya  banyak  jenis makanan  yang  menggunakan  alkohol  dengan  banyak  jenisnya  dan kadarnya.
Syari’ah  Islam  bertujuan  untuk  menyikapi  realita  masyarakat,  yang menjadi misi ajaran Islam itu sediri baik yang bersifat dharuriyah (primer) , hajjiyah (skunder) dan tahsiniyah (tersier), 10 Maqāsid Syari’ah , sangat penting untuk  memahami  redaksi  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  menyelesaikan  dalil- dalil  yang  bertentangan  dan  yang  sangat  penting  lagi  adalah  untuk menetapkan  hukum  terhadap  kasus  yang  tidak  tertampung  oleh  Al- Qur’an  dan  Sunnah  secara  kajian  kebahasaan. 11 Secara dharuriyah tujuan hukum syara’ adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Karena sesungguhnya hukum adalah li jalbi al-mashalih wa li daf’i al-mafasid (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan). Syari’ah atau hukum  Islam  ditetapkan  atas  tiga  asas,  yaitu; Pertama,  ‘adamul  haraj (meniadakan kesulitan), Kedua, taqlilut takalif (meringankan beban), Ketiga, at-tadarruju fittasyri’, syari’at diterapkan secara berproses.
Imam  Ghazali  mengelompokkan maslahat menjadi  tiga  aspek,  yaitu: Pertama,  Maslahat dibedakan  berdasarkan  ada  keabsahan  normatif  atau
9 Primadevi, Susan, and Dian Kresnadipayana. "Penetapan kadar etanol pada minuman beralkohol berbagai merk melalui pengukuran berat jenis." Biomedika 9.1 (2016), hlm. 71- 74.
10 Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybāh al-Nazā’ir, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 176 11 Amir Syarifuddin, Usul Fikih, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
kadar  kekuatan  dukungan nas kepadanya  menjadi  tiga  macam,  yaitu;  a) Maslahat yang didukung keabsahannya dalam syarā’ dan dapat dijadikan illat dalam qiyās. b) Maslahat yang didukung oleh syara’ kebatalannya, c) Maslahat yang tidak mendapat dukungan dari syarā’ dalam hal keabsahan maupun  kebatalannya. 12 Kedua, Dilihat  dari  aspek  kekuatan maslahat (keabsahan  fungsional)  itu  sendiri.  Terhadap maslahat ini,  Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya; a) Kemaslahatannya sangat esensial  dan  primer (dharuriyah),  b) Kemaslahatannya  sangat  jelas  dan tegas (qat’iyyah),  c) Kemaslahatannya  bersifat  universal  ( kuliyyah) ,  d) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan qarinah ( mu’tabarah). 13 Jenis maslahat ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna ( takmîlan dan tatimmah ). 14
Dalam  rumusan  berbeda  juga  disebutkan,  bahwa  legalitas maslahah mursalah dalam  kajian usul  fikih harus  di  dasarkan  pada  kreteria-kreteria berikut  ini. Pertama,  Maslahah itu  harus  bersifat  pasti,  bukan  sekedar rekaan  atau  anggapan  bahwa  ia  memang  mewujudkan  suatu  manfaat, atau  mencegah  terjadinya  kemudharatan. Kedua,  Maslahah itu  bukan hanya  kepentingan  pribadi,  atau  sebagian  kecil  masyarakat,  namun bersifat  umum. Ketiga, Hasil  penalaran maslahat itu  tidak  berujung  pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh nash syari’ah. 15
Kreteria  di  atas,  tidak  menjadikan  sebuah  batasan  terhadap maslahah bagi  al-Tûfi,  yang  dikenal  dengan  tokoh  Kontroversial,  dari  mazhab Hanbalī  dinilai  berlebihan  dalam  menilai maslahah. 16 Mengingat  dalam pandangan al-Tûfi, pembagian maslahah sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan  tujuan syari’ah  adalah kemaslahatan, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian maslahah secara kategoris. 17
12 Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), hlm. 769 13 Hamka Haq, al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 251
14 Wahbah Zuhaili, Usûl al-Fiqh al-Islami,Op.Cit., hlm. 170-171 15 Anang Haris Imawan, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan” dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara’ Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 84
16 Mustafa Ahmad Zarqa’, al-Istislah wa al-Masa’il al-Mursalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah wa  Usul  Fikih,  diterjemahkan  oleh  Ade  Dedi  Rohayana, Hukum  Islam  dan  Perubahan Sosial, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), hlm. 81
17 Saifuddin  Zahri, Usul  Fiqh:  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam, cet-2,  (Yogyakarta:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Seperti  halnya  keharaman  khamr,  pada  masa  Rsulullah saw., telah ditetapkan  secara tadrijiyan (beransur-ansur). Pertama, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Nahl ayat 67 (yang menerangkan bahwa khamr  berasal  dari  perasan  kurma  dan  anggur),  ada  sebagian  yang menjadikannya  sebagai  minuman  yang  memabukkan,  namun  ada  yang menjadikannya  sebagai  minuman  yang  halal. Kedua, firman  Allah swt., surat  al-Baqarah:  219  (menerangkan  bahwa  khamr  banyak  manfaatnya, namun mudharat dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya). Ketiga, firman  Allah  dalam  surat  al-Nisa:  43  (menerangkan  tentang  larangan shalat ketika dalam keadaan mabuk, sampai kita sadar atas apa yang kita ucapkan). Keempat, firman Allah swt., surat al-Ma’idah: 90 (menerangkan bahwa  khamar  adalah  perbuatan  syaithan,  maka  kita  harus menghindarinya.
Secara  teoritis,  metode istinbat ,  seperti qiyās,  istihsan, dan maslahah mursalah adalah  metode-metode  pengembangan  hukum  Islam  yang didasarkan atas maqasid syari’ah . Qiyās , misalnya,  baru bisa dilaksanakan bilamana  dapat  ditemukan maqasid  syari’ah- nya  yang  merupakan  alasan logis  ( ‘illat )  dari  suatu  hukum.  Sebagai  contoh,  tentang  kasus diharamkannya  minuman  khamar  (QS.  al-Māidah:  90).  Dari  hasil penelitian  ulama  ditemukan  bahwa maqāsid  syari’at dari  diharamkannya khamar ialah “ karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran”.
Dengan  demikian,  yang  menjadi  alasan  logis  ( ‘illat )  dari  keharaman khamar  adalah  sifat  memabukkannya,  sedangkan  khamar  itu  sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi ( qiyās ) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, ‘illat hukum  dalam  suatu  ayat  atau  hadis  bila  diketahui,  maka terhadapnya  dapat  dilakukan qiyās (analogi).  Artinya, qiyās hanya  bisa dilakukan  bila  mana  ada  ayat  atau  hadis  yang  secara  khusus  dapat dijadikan  tempat  meng- qiyās -kannya  yang  dikenal  dengan al-maqīs  ‘alaih (tempat meng- qiyās -kan).
Jika  tidak  ada  ayat  atau  hadis  secara  khusus  yang  akan  dijadikan al- maqis ‘alaih , tetapi termasuk ke dalam tujuan syari’at secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah .
Pustaka  Pelajar,  2011),  h.  117  Fathurrahman  Djamil.  1995. Metode  Ijtihad  Maelis  Tarjīh Muhammadiyah. Jakarta: Logos Publishing House, tt.), cet. I. hlm. 35-47.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Kajian Minuman Keras
Dalam  tinjauan maqasid  al-Syari’ah, ditetapkannya  hukum  adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan, artinya bahwa analogi hukum qiyqs yang  menetapkan ‘illat bahwa  sesuatu  yang  memabukkan adalah  haram,  sebagaimana  keharaman  khamar.  Maka  secara  tidak langsung bahwa segala sesuatu jenis minuman yang memabukkan adalah diharamkan dengan berbagai motofnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta, lima  asas  hukum  ini  menyertai  setiap  ada  dan  tiadanya ‘illat hukum, sebagaimana  dalam  kaidah al-hukmu  yaduuru  ma’a  illatii  wujudan  wa ‘adaman.
Menjaga  agama  (hifdu  al-din), keharaman  khamar  dan  sejenisnya ditetapkan dalam surat al-Ma’idah ayat 90. Dengan final mengharamkan minuman yang memabukkan, karena itu merupakan perbuatan syaithan, artinya  ketika  seseorang  menjalankan  aturan dalam  agama,  maka  ia  kan mendapatkan  keselamatan  dunia  akhirat,  sebagaimana  maksud  dari syari’ah.
Menjaga  jiwa, (hifdu  al-nafs), Jiwa  manusia  haruslah  dilindungi, sehingga  agama  melarang  pada  sesuatu  yang  mendatangkan kemudharatan.  Pada  hakekatnya  setiap  Warga  Negara  berhak  untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana secara tegas  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang berbunyi: ”Setiap  orang  berhak    hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
Menjaga akal (hifdu al-aql) , selaian merusak jiwa seseorang, minuman yang memabukkan atau beralkohol  dapat merusak akal, dan melakukan tindakan  yang  dilarang.  Akhir-akhir  ini  kita  sering  dipertontonkan  oleh kematian,  pemerkosaan,  kekerasan,  pertikaian  dan  kejahatan    lainnya yang    diakibatkan  oleh  minuman  beralkohol. Indonesia  mengalami darurat minuman beralkohol karena implikasi yang terjadi dari minuman ini  sangat  besar  mudhorotnya  dibandingkan  dengan  manfaat  yang diterima  baik  oleh  masyarakat  ataupun  oleh  negara. Hal  ini  selaras dengan  Firman  Allah  dalam  Al  Quran  Surat  Almaidah  ayat  90  yang menegaskan minuman khamar termasuk perbuatan syaitan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Menjaga  keturunan (hifdu  al-nasab  atau  al-nasl). Bahaya  minuman keras, selain merusak saraf otak manusia juga dapat berakibat fatal pada keluarga dan anak, seperti tindakan KDRT. Jaminan konstitusi dan I’tibar yang  dituangkan  dalam  al  Quran  memberikan  rambu  bagi  kita  bahwa mengkonsumsi  alkohol  tidak  hanya  berefek  terhadap  diri  sendiri,  tapi juga  orang-orang  disekitarnya  seperti  anak-anak .  Karenanya  kekerasan rumah  tangga  seringkali  terjadi  pada  orang  yang  menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan  minum  orangtuanya  tersebut.  Bahkan  tak  jarang  kejahatan- kejahatabn  besar  juga  berawal  dari  minuman  ber  alkohol.  Sekitar  40 persen  peminum  beratmenunjukkan  tanda-tanda  depresi  yang  berujung pada pelanggaran hak asasi orang lain bahkan pembunuhan.
Menjaga  harta (hifdu  al-mal), sebagaimana  larangan  khamr,  bahwa khamar  itu  banyak  manfaatnya,  namun  mudharat  dan  dosanya  lebih besar dari manfaatnya, secara untung dan rugi. Secara realita, manfaatnya seperti bahwa minuman keras atau beralkohol termasuk pajak tinggi bagi negara, namun karena mudharatnya yang leabih besar, bahwa orang yang telah teracuni oleh minuman keras, maka ia akan melakukan banyak hal untuk  mendapatkannya,  termasuk  melakukan  perbuatan  yang  dilarang agama,  mencuri,  menodong,  membunuh,  dan  sebagainya.  Berbahayanya minuman  beralkohol  sampai  beberapa  UU  juga  mengatur  minuman beralkohol  meskipun  hanya  sifatnya  parsial  dan  tidak  komprehensif. Salah satunya diatur dalam ketentuan UU 25 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (3) disebutkan  bahwa  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Presiden menetapkan  bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal,  baik asing  maupun  dalam  negeri,  dengan  berdasarkan  kriteria  kesehatan, moral,  kebudayaan,  lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan nasional,  serta  kepentingan  nasional  lainnya.  Pengaturan  lain  yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal  112  yang  mengatur  bahwa  makanan  dan  minuman  yang dipergunakan  untuk  masyarakat  harus  berdasarkan  pada  standar dan/atau  persyaratan  kesehatan.  Selain  itu,  makanan  dan  minuman hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal  300  KUHP  yang  menyebutkan bahwa:  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  atau denda    paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah:  a.  Barang  siapa

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
dengan  sengaja  menjual  atau  memberikan  minuman  yang  memabukkan kepada  seseorang  yang  telah  kelihatan  mabuk;  dan  di  huruf  c  juga disebutkan  Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa orang untuk  minum  minuman yang memabukkan.
Berdasarkan  lampiran  1  Peraturan  Presiden  Nomor  36  tahun    2010 tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal  maka ketentuan mengenai Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras,  Anggur,  dan  Minuman  Mengandung  Malt)  merupakan  bidang industri  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal.  Selanjutnya  dalam lampiran  Peraturan  Presiden  tersebut  juga  mengatur  mengenai Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor),  Perdagangan  Eceran  minuman  keras/  beralkohol, Perdagangan eceran kaki lima.
Pengertian maslahat secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. 18 Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislāh, yaitu  suatu  kemaslahatan  yang  tidak  disinggung  oleh syara' dan  tidak pula  terdapat  dalil-dalil  yang  menyuruh  untuk  mengerjakan  atau meninggalkannya,  sedang  jika  dikerjakan  akan  mendatangkan  kebaikan yang  besar  atau  kemaslahatan. Mashlahat disebut  juga mashlahat yang mutlak .  Karena  tidak  ada  dalil  yang  mengakui  keabsahan  atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dengan  arti  untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke- mudharat -an dan kerusakan bagi manusia. 19
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  membedakan  antara  kata  maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan  mempunyai  makna  kegunaan,  kebaikan,  manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia  melihat  bahwa  kata  maslahat  dimasukkan  sebagai  kata  dasar,
18 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum Vol 12, no. 2 (Desember 2014): 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi,” Jurnal Madania vol 11, no. 1 (Juni 2015), hlm. 29. 19 Moh. Mukri, Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali , hlm. 181.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
sedangkan  kata  kemaslahatan  dimasukkan  sebagai  kata  benda  jadian yang  berasal  dari  kata  maslahat  yang  mendapatkan  awalan  ke  dan akhiran an. 20
Kata masslahat secara bahasa berasal dari kata shalaha yang berarti baik dan  menjadi  lawan  kata  dari  buruk,  sehingga  secara  etimologis,  kata maslahat digunakan  untuk  menunjukkan  jika  sesuatu  itu  baik  atau seseorang  menjadi  baik. i Namun  secara  terminologis  dalam  usul  fikih, baik  dan  buruk  dalam  pengertian maslahat ini  menjadi  terbatasi. Sebagaimana  dalam  buku  Amir  Syarifuddin  dinyatakan;  1)  Sandaran maslahat adalah  petunjuk syarâ’ bukan  semata-mata  berdasarkan  akal manusia  yang  sangat  terbatas,  mudah  terprovokasi  oleh  pengaruh lingkungan dan hawa nafsu. 2) Baik dan buruk dalam kajian maslahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.  3)  Maslahat dalam  kacamata syara’, tidak  hanya  dinilai  dari kesenangan  fisik  semata-mata,  namun  juga  dari  sisi  kesenangan rûhaniyah. 21
Para  ulama  yang  menjadikan maslahat sebagai  salah  satu  dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat , berdasarkan:
1. Persoalan  yang  dihadapi  manusia  selalu  tumbuh  dan  berkembang, demikian  pula  kepentingan  dan  keperluan  hidupnya.  Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw ., kemudian timbul dan terjadi pada masa- masa  sesudahnya,  bahkan  ada  yang  terjadi  tidak  lama  setelah Rasulullah saw .,  meninggal  dunia.  Seandainya  tidak  ada  dalil  yang dapat  memecahkan  hal-hal  yang  demikian  berarti  akan  sempitlah kehidupan  manusia.  Dalîl  yang  dimaksud  adalah  dalil  yang  dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang  tidak  sesuai  dengan  dasar-dasar  umum  dari  agama  Islam.  Jika hal  itu  telah  ada,  maka  dapat  direalisir  kemaslahatan  manusia  pada setiap masa, keadaan dan tempat.
2. Sebenarnya  para sahabat,  tabi'in,  tabi'it  tabi'in dan  para  ulama  yang datang  sesudahnya  telah  melaksanakannya,  sehingga  mereka  dapat segera  menetapkan  hukum  sesuai  dengan  kemaslahatan  kaum muslimin  pada  masa  itu.  Khalîfah  Abû  Bakar  telah  mengumpulkan
20 Imron  Rosyadi,  “Pemikiran  Asy-Syâtibî  tentang  Maslahah  Mursalah,” Jurnal  Profetika Studi Islam vol 14, no. 1 (Juni 2013), hlm.82.
21 Amir Syarifuddin, Usul Fikih , 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),hlm.  91.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Alquran. Khalîfah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali  sekaligus  jatuh  tiga,  padahal  pada  masa  Rasulullah saw .,  hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan al-Qur’an dalam  satu mushaf .  Khalîfah  Ali  pun  telah  menghukum  bakar  hidup golongan Syi'ah  Rafidhah yang  memberontak,  kemudian  diikuti  oleh para ulama yang datang sesudahnya. 22
Obyek maslahat , ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya,  tetapi  tidak  ada  satupun nash ( al-Qurân dan al-Sunnah )  yang dapat  dijadikan  dasarnya.  Prinsip  ini  disepakati  oleh  kebanyakan pengikut  madzhab  yang  ada  dalam fiqh ,  demikian  pernyataan  Imâm  al- Qarafi  al-Thûfî  dalam  kitabnya Masalihul  Mursalah menerangkan  bahwa Masalihul  Mursalah itu  sebagai  dasar  untuk  menetapkan  hukum  dalam bidang mu'āmalah dan  semacamnya.  Sedang  dalam  soal-soal  ibadah adalah  Allah  Swt.,  untuk  menetapkan  hukumnya,  karena  manusia  tidak sanggup  mengetahui  dengan  lengkap hikmah ibadat  itu.  Kaum muslimîn beribadat  sesuai  dengan  ketentuan-Nya  yang  terdapat  dalam al-Qurân dan Hadith . 23
Sejalan  dengan  batasan  terhadap  pengertian maslahat secara  umum inilah,  dalam  teori  hukum  Islam  atau  yang  disebut Islamic  legal yurisprodence diperkenalkan  tiga  macam maslahat, yaitu maslahat mu’tabarah,  maslahat  mulghah dan maslahat  mursalah . 24 Maslahat  mu’tabarah, didefinisikan  sebagai maslahat yang  diungkapkan  secara  langsung  baik dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi. Sedangkan maslahat mulghah, adalah maslahah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam al- Qur’an  dan  al-Hadits.  Adapun maslahat  mursalah adalah maslahat yang tidak  ditetapkan  dalam  al-Quran  dan  hadis  maupun  juga  tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut. 25
Ada  empat  hal  yang  menjadi  tujuan  dan  mendorong fuqahā dalam menggunakan istislāh ,  yaitu;  1) Jalb  mashâlih, (menarik maslahat )  yaitu perkara-perkara  yang  di  diperlukan  masyarakat  untuk  membangun kehidupanmanusia  di  atas  pondasi  yang  kokoh.  2) Dar’u  mafâshid,
22 Amir Syarifuddin, hlm. 181.
23 Amir Syarifuddin, hlm. 182.
24 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001),  68.  Lihat  juga  Hamzah  K,  “Revitalisasi  Teori  Maslahat  Mulghâh  Al-Tûhfî  Dan Relevansinya  dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,” Jurnal  AL- AHKAM vol 15, no. 4 (Januari 2015), hlm. 27.
25 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , hlm. 68–69.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
(menolak mafsadat ) yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik  individu  maupun  kelompok,  baik  berupa  materi  maupun  moral.  3) Syadz dzari’ah, (menutup jalan) yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada  menyia-nyiakan  perintah  syari’ah  dan  memenipulasinya,  atau dapat  membawa  kepada  larangan syarâ’ meskipun  tanpa  disengaja.  4) Taghayyur  al-azman, (perubahan  zaman)  yaitu  kondisi  manusia,  akhlak- akhlak,  dan  tuntutan-tuntutan  umum  yang  berbeda  dari  masa sebelumnya. 26
Keempat  prinsip  tersebutlah  yang  menjadi  urgen  untuk digunakankan  metode maslahat dalam  menyikapi  masalah-masalah kontemporer,  sehingga  Islam 27 menjadi rahmatan  li  al-‘âlamīn ,  mampu menyikapi  situasi  dan  kondisi  dalam  keadalan  arif  bersifat  dinamis  dan berkeadilan.
Imam  Malik  sebagai  orang  yang  pertama  kali  menggunakan  teori maslahat, berpendapat  bahwa maslahat yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber  hukum  harus  memenui  beberapa  kreteria,  yaitu  adanya kesesuaian  dengan  tujuan syâri’ yang  secara  umum  didukung  serta  tidak bertentangan  dengan nash. 28 Pandangan  al-Tûfi  tentu  berbeda  terhadap pandangan terhadap maslahat secara umum yang telah dikemukakan oleh para  ulama’  termasuk  al-Ghazali.  Jika  para  ulama’  selain  al-Tûfi memaknai eksistensi maslahat yang masih dalam lingkaran syarâ’ , maka al-
Thûfi lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelasi maslahat pada  superioritas  oleh  akal,  karena  akal  manusia menurut  al-Tûfi  lebih  objektif  dalam  memposisikan  kreteria maslahat dibandingkan  dengan  pertentangan  antara nash-nash  syar’i. sehingga  dengan  demikian,  validitas  kehujahan maslahat harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk nash syar’i. 29
Argument  al-Tûfi  berdasarkan  pada  hadits  nabi  yang  berbunyi lâ dharâra  wa  la  dhirâra. Menurut  al-Tûfi,  hadits  ini  adalah  prinsip  syari’ah yang  sangat  asasi,  karena maslahat pada  hakekatnya  adalah  untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi
26 Mustafa Ahmad al-Zarqa’, Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Setudi Komperatif Delapan Madzhab , trans. oleh Ade Dede Rahayu (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 42.
27 Nu’man  al-Jughaini, Turūq  al-Kasyfī  ‘an  Maqāshid  al-Syarī’ah (Yordania:  Dār  al-Nafa’is, 2000), 8.
28 Abu Ishaq al-Syatibi, al-I’tisām , II (Riyadh: al-Haditsah, t.t.), hlm. 129.
29 Muhammad  Muslehuddin, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalist:  A  Komperative Studi  of  Islamic  Legal  System ,  trans.  oleh  Yudian  Wahyudi  Asmin  (Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, t.t.), 133.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada nash dan ijmâ’ yang  harus  menyesuaikan  dengan maslahat dalam  kasus tertentu,  maka  hal  tersebut  harus  dilakukan,  namun  sebaliknya,  jika antara nash dan ijmâ’ bertentangan maslahat maka  kedua  dalil  tersebut harus tunduk pada maslahat. 30
Pandangan  al-Tûfi  ini  berasumsi  bahwa nash (al-Qur’an  dan  al- sunnah),  yang  dibuat  oleh al - Syâri’ ,  untuk  kemaslahatan  manusia  dan tidak  sebaliknya,  namun  jika  terdapat  argument  yang  menganggap nash tidak relevan, maka harus dikembalikan pada maslahat , namun demikian al-Tûfi  hanya  mendefinisikan  dalam  bidang  muamalah  dan  ‘ âdat saja, karena wilayah ibadah hanya al- Syâri’ yang secara mutlak mengaturnya. Pengunggulan maslahat terhadap nash dan ijmâ’ bagi  al-Tûfi didasarkan pada beberapa argumen.
a. Kehujahan ijmâ’ masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan maslahat telah  disepakati  oleh  para  ulama’,  sehingga  mendahulukan  sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masihdiperselisihkan. 31
b. Nash memungkinkan  bayak  pertentangan  sehingga  menimbulkan perbedaan  pendapat,  sedangkan  memelihara  kemaslahatan  secara substansial  merupakan  sesuatu  yang  hakiki,  sehingga  pengutamaan maslahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syarâ’ .
c. Secara  faktual  terdapat  beberapa nash yang  ditolak  oleh  para  sahabat karena  berdasarkan  pada  pertimbangan maslahat ,  salah  satunya adalah  hadits  Nabi  yang  artinya  “ Barang  siapa  yang  mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga”. Umar melarang penyebaran hadits ini karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebarkan, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan hadits tersebut. 32
Namun  satu  hal  yang  harus  dicatat,  dalam  konteks maslahat ini.  al- Tûfi  membagi  hukum  Islam  kedalam  dua  katagori,  yaitu  hukum  Islam dan katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan syâri’ sehingga  akal  manusia  tidak  mampuuntuk  menalarnya  secara  detail.
30 Muhammad  Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali;  Maslahah  Mursalah  dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 90.
31 Ahmad Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum , t.t., hlm. 91.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Selain  katagori  ibadah,  al-Tûfi  juga  membagi  hukum  Islam  kedalam katagori muamalat yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Dalam  katagori  inilah maslahat menjadi  pedoman  baik  dikala  ada nash maupun ijmâ’ atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut. 33
Secara  operasional, maslahat al-Tûfi  khususnyadalam  ranah mu’amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:
a. Istiqlâl al’uqûl bi idrâk al-masâlih wa al-mafâsid (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).
b. Al-maslahah dalīlun syar’iyyun mustaqillun ‘an al-nusush ( maslahat adalah dalil independen yang terlepas dari nash ).
c. Majâl al’amal  bi  al-maslahat  humâ al-muâmalat  wa al-‘âdat  dûna  al-ibâdat wa  al-muqaddarah (ranah  pengamalan maslaha adalah  bidang muamalahdan adat bukan ibadah dan muqaddarah ).
d. Al-maslahah  aqwâ  adillat  al-syar’i ( maslahat adalah  dalil  hukum  Islam yang paling kuat). 34
Dari penjelasan konsep maslahat yang  dipaparkanal-Tûfi  dan  al- Ghazali, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan bagi  manusia  dan  menghindarkan  kemudharatannya,  al-Ghazali  justru membagi maslahat pada  tiga  kreteria,  yaitu; maslahat  mu’tabarah,  maslahat mulghah dan maslahat  mursalah, pembagian  ini  tentunya  berdasarkan analisa  yang  tajam  oleh  Ghazali.  Justru  al-Tûfi  tidak  berbicara  pada tataran maslahat  mu’tabarah, karena  ia  masuk  dalam  kreteria qiyâs yang justru  bukan  dari  bagian maslahat yang  dimaksud,  al-Tûfi  banyak mengembangkan penalaran dan logika dalam menentukan kemaslahatan, karena  akal  manusia  pada  dasarnya  dapat  membedakan  antara  yang maslahat dan mudharat. Al-Tûfi  menganggap  bahwa  akal  lebih  tinggi nilainya dalam penilaian nash , dan inilah yang mungkin kemudian bahwa al-Tûfi dianggap berlebihan dalam memaknai konsep maslahat .
Meskipun  demikian,  al-Ghazali  dan  al-Tûfi  sama-sama  ulama  hebat yang  mampu  mencetuskan  suatu  konsep  serta  mengembangkannya dalam  menyikapi  permasalahan  agama  di  era  kontemporer  yang  selalu berkembang  dan  kompleks,  sedangkan nash (Alquran  dan  al-Sunnah) sebagai  sumber  hukum  Islam  belum  memberikan  dasar  hukumnya.
33 Yusuf  al-Qaradhawi, Dirasah  fi  Fiqh  Maqashid  al-Syari’ah ,  trans.  oleh  Arif  Munandar Riswanto  (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  2007),  217.  Ahmad  Hanif  Suratmaputra, Filsafat Hukum , hlm. 133.
34 Saifuddin Zuhri, Usul Fikih , t.t., hlm. 125–127.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Meskipun  al-Tûfi  memberikan  konsep  yang  beda  dibandingkan  al- Ghazali,  namun  ia  tetap  masih  memberikan  pembatasan  pada  konsep maslahat hanya  terbatas  pada  hal-hal mu’amalat dan  ‘ âdat dan  bukan wilayah ibadah dan muqaddarah (perkara yang sudah ada dalilnya).
Maslahat dalam  kaca  mata syari’at adalah maslahat yang  bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi juga berdimensi spiritual dan concern dengan masalah-masalah ukhrawi. Menurut Syātibī, menawarkan beberapa  syarat  untuk  dapat  melonggarkan  perkara  dan  tidak menyempitkan,  yaitu;  1) maslahat itu  sesuai  dengan  maksud syarā’ , sehingga  tidak  akan  terjadi  pertentangan  antara maslahat dan  dalil-dalil hukum  Islam.  2) maslahat itu  memang  masuk  akal,  sehingga  apabila dihadapkan dengan orang yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya. 3)  hasil  penerapan maslahat itu  akan  dapat  menghilangkan  kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh syara’. 35
Said  Ramadān  al-Butī,  menjelaskan  dengan  panjang  lebar  kriteria maslahat menurut syarī’ah .  Beliau  menyimpulkan  bahwa maslahat mempunyai tiga kriteria:
a. Maslahat harus  mengandung  dua  dimensi  masa,  yaitu  dunia  dan akhirat.  Dalam  istilah  singkatnya  bisa  disebut  sebagai maslahat yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan  akhirat  dipandang absurd atau  kadang-kadang  dipahami sebagai  kehidupan  yang fatamorganik .  Untuk  itu  mereka  sering mengabaikan maslahat yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman,  kehidupan  akhirat  dipandang  sebagai  kelanjutan  dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya maslahat atau manfaat  yang  bersifat  ukhrawi,  sebagaimana  halnya  mereka merasakan maslahat duniawi.
b. Maslahat tidak  hanya  terbatas  pada  sisi  dan  norma  material  semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar maslahat tersebut bisa  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani.  Sebagian  Filosof menentang adanya maslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena maslahat  rohani  menurut  pandangan  mereka  akan  terwujud  dengan sendirinya  jika  kebutuhan  jasmani  terpenuhi.  Kebanyakan  filosof tidak  mempercayai maslahat yang  bersifat  spiritual  ini.  Karena  itu setiap  maslahat  atau  manfaat  yang  tidak  bisa  dinikmati  secara
35 Abû Ishāq Ibrāhīm Ibnu Mûsāal-Syātibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī’ah, (Bairut: Dār al- Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 147

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
material  tidaklah  disebut  sebagai maslahat .  Sejak  jaman  dulu  semua orang  mengerti  bahwa  riba  itu  tidak  dilegalkan  oleh  agama.  Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata riba mendatangkan keuntungan (kemaslahatan  material),  maka  akhirnya  mereka  membolehkan  riba demi untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat material. Hal itu dikuatkan oleh analisa para ekonom.
c. Norma maslahat yang  ditetapkan  oleh  agama  merupakan  dasar pijakan  bagi maslahat - maslahat lainnya.  Semua maslahat harus menginduk  pada  norma  agama.  Dan  apabila  pertentangan  antara suatu  kemaslahatan  (baca:  maslahat  yang  mutlak)  dengan kemaslahatan agama, maka maslahat agama harus didahulukan demi menjaga  dan  melestarikan  eksistensi  agama.  Pertentangan  dimaksud tentunya  berupa  pertentangan  antar  norma.  Norma  atau  nilai  yang terdapat  dalam  maslahat  agama  berorentasi  pada  pandangan- pandangan  yang  telah  digariskan  oleh  al-Qur’an  dan  Sunah  Nabi. Sedang  norma  kemaslahatan  non  agama  tentu  terlepas  dari pandangan-pandangan keagamaan. 36

## Penutup
Tinjauan  maqasid  al-Syari’ah  terhadap keharaman  minuman beralkohol sebagaimana keharaman khamr dalam proses analogi hukum bertujuan  untuk; Pertama, Mengambil  kemaslahatan  dan  meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad al-Dzari’ah yaitu mencegah celah untuk melakukan  tindakan  yang  membawa  kemudhartan  lebih  besar  dengan kaidah dar’ul  mafasidi  muqaddamun  ‘ala  jalbil  mashalih (mencegah kemudhartan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).  Hal ini dilakukan dmemi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari  sinilah  dipastikan  bahwa  segala  minuman  yang  mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki ‘illat (argumen) hukum yang sama.

## Daftar Pustaka
Badan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Larangan  Minuman Beralkohol . Jakarta, 2014.
Ahmad  Zarqa’,   Mustafa. al-Istislah  wa  al-Masa’il al-Mursalah  fi al-Syari’ah al-Islamiyah wa Usul Fikih . Terj. Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan
36 Ramadan al-Bûti, dhawabit al-Maslahat fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Bairut: al-Muasasah al- Risalah, 1986),  hlm. 248.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Perubahan Sosial, cet-1, Jakarta: Reora Cipta. 2000.
Anang  Haris  Imawan. Refleksi  Pemikiran  Hukum  Islam:  Upaya-Upaya Menangkap  Simbol  Keagamaan dalam  Anang  Haris  Himawan  (peny). Epistimologi  Syara’  Mencari  Format  Baru  Fikih  Indonesia. cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
Abû  Ishāq  Ibrāhīm  Ibnu  Mûsāal-Syātibi. al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Syarī’ah. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
Amir Syarifuddin. Usul Fikih, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
Fathurrahman Djamil. Metode Ijtihad Maelis Tarjīh Muhammadiyah. Jakarta: Logos Publishing House, tt., cet. I. 1995.
Hamka  Haq  al-Syatibi. Aspek  Teologis  Konsep  Maslahah  dalam  Kitab  al- Muwāfaqāt. T. Tp. Penerbit Erlangga. 2007.
Jalaluddin al-Suyuti. al-Asybāh al-Nazā’ir. Bairut: Dār al-Fikr, tt. Ramadan al-Bûti. dhawabit al-Maslahat fi al-Syari’ah al-Islamiyah. Bairut: al- Muasasah al-Risalah. 1986.
Saifuddin  Zahri. Usul  Fiqh:  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam. cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
Wahbah al-Zuhaili. Usul al-Fiqh al-Islami. jilid II, Bairut: Dar al-Fiqr, 1987. Christianto  Adhy  Nugroho. Pengaruh  minuman  beralkohol  terhadap  jumlah lapisan sel spermatogenik dan berat vesikula seminalis mencit, Jurnal Ilmiah Widya Warta 33.1. 2009.
Luffita  Alfianti. Upaya  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengendalian  Produksi Minuman Beralkohol Tradisional, Yuridika 33.1. 2018. Lukman  Yulianto. Harmonisasi  Hukum  Tentang  Pengawasan  Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Jurnal Ilmu Hukum Mizan 1. 2012. Meylin  Memah,  Grace  D.  Kandou,  and  Jeini  Ester  Nelwan, Hubungan antara kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi di Puskesmas  Kombi  Kecamatan  Kombi  Kabupaten  Minahasa, KESMAS  8.1. 2019.
Nina Fentiana . Kebiasaan Mengkonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa  Bukit  Selamat  Kecamatan  Besitang  Kabupaten  Langkat  Propinsi Sumatera Utara , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19.3. Susan  Primadevi  and  Dian  Kresnadipayana. Penetapan  kadar  etanol  pada minuman  beralkohol  berbagai  merk  melalui  pengukuran  berat  jenis, Biomedika 9.1. 2016.
Shanti  Riskiyani  Miftahul  Jannah,  and  Arsyad  Rahman. Aspek  Sosial Budaya  Pada  Konsumsi  Minuman  Beralkohol  (Tuak)  Di  Kabupaten  Toraja

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Utara, Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 11.2. 2015. Tri  Rini  Puji  Lestari. Menyoal  Pengaturan  Konsumsi  Minuman  Beralkohol  di Indonesia , Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 7.2. 2019.