## Volume 7 No. 1 (2023)

## KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN SISWA MAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ahmad Munawir Siregar Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta E-mail: munawirahmad25@gmail.com

## Abstract
Electronic transactions or buying and selling online are very popular among students. Until now there are no rules regarding age limits in electronic transactions or buying and selling online so that students or teenagers can make electronic transactions. This study aims to find out and analyze the regulation of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers so that they can determine the legal consequences of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers. The results showed that most of the MAN students in the Yogyakarta area had made buying and selling transactions through online shops. Even though the ITE Law does n’ t set an age limit for online buying and selling transactions, online buying and selling transactions are still subject to the Civil Code. Online buying and selling transactions carried out by students or teenagers have violated subjective requirements, giving rise to the legal consequences of electronic contracts. The need for special rules regarding age limits in electronic transactions and settlement mechanisms if one of the parties is a student or teenager who is not old enough.
Keywords: transactions, buying and selling online, teenagers

## Abstrak
Transaksi elektronik atau jual beli online sangat marak dikalangan pelajar. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai batasan usia dalam transaksi elektronik atau jual beli online sehingga siswa atau anak remaja dapat melakukan  transaksi  elektronik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengalasis  pengaturan transaksi  jual  beli online yang  dilakukan  oleh  siswa  atau  anak  remaja  sehingga  dapat  menentukan  akibat hukum  dalam  transaksi  jual  beli online yang  dilakukan  oleh  siswa  atau  anak  remaja.  Hasil  penelitian menunjukan dari beberapa siswa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta kebanyakan sudah pernah melakukan transaksi jual beli melalui online shop . Meskipun UU ITE tidak mengatur batasan usia dalam transaksi jual beli online , namun transaksi jual beli online tetap tunduk kepada KUHPerdata. Transaksi jual beli online yang dilakukan siswa atau anak remaja telah melanggar syarat subjektif yang menimbulkan akibat hukum kontrak elektronik tersebut dapat diajukan pembatalan bagi pihak yang merasa dirugikan. Perlunya aturan khusus mengenai batasan usia dalam transaksi elektronik dan mekanisme penyelesaiannya bilamana salah satu pihak adalah siswa atau anak remaja yang belum cukup umur.
Kata kunci : Transaksi, Jual-Beli Online , Anak  Remaja

## A. Pendahuluan
Penggunaan  media  elektronik  saat  ini sudah  merambah  ke  dalam  dunia  pendidikan sebagai  sarana  untuk  belajar  mengajar. Sehingga  para  siswa  hampir  keseluruhan memiliki gadget atau  sering  dikenal  dengan smartphone sebagai wadah untuk proses belajar mengajar,  terutama  pada  saat  masa  pandemi covid-19  dimana  proses  belajar  mengajar  di sekolahan  dilakukan  secara  daring.  Ada beberapa  sekolah  yang  sudah  melakukan pembelajaran  penuh  dengan  media  internet sehingga  para  siswa  bebas  menggunakan smartphone .
Tidak  dapat  dipungkiri  anak  usia  8-17 tahun  yang  sedang  menjalani  pendidikan sekolah  dasar  sampai  dengan  sekolah menengah atas sudah memiliki smartphone . Usia anak 8-17 tahun dapat dikategorikan usia anak remaja.  Pada  usia  yang  masih  belum  cukup dewasa  keingin  tahuan  anak  sangat  tinggi, dimana mereka akan mengikuti perkembangan yang  mereka  lihat.  Keingintahuan  untuk mengenal  dunia  maya  maka  secara  otomatis anak-anak sekarang sudah memiliki akun sosial media seperti whatsapp, instagram, twitter, facebook, telegram,  tiktok, dll.  Tidak  ketinggalan  juga sekarang ini sudah banyak anak yang memiliki aplikasi online  shop seperti  tokopedia,  shopee, akulaku,  dan  lain  sebagainya  untuk  membeli barang yang sedang tren saat ini.
Transaksi pembelian barang secara online melalui aplikasi online shop yang dilakukan anak remaja saat ini sudah sering terjadi. Transaksi jual  beli online ini  tidak  harus  pembeli  dan penjual bertemu langsung ataupun ada batasan
1 Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharisma  Sari.  2017.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.” Justitia Jurnal Hukum 1(1).
2 Lingga Saputra,  Sena.  2019.  “Status  Kekuatan Hukum  Terhadap  Perjanjian  Dalam  Jual  Beli  Online Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur.” Jurnal Wawasan Yuridika 3(2): 199.
umur  si  pembeli.  Maka  dapat  disimpulkan transaksi  jual  beli online melalui  aplikasi online shop adalah  transaksi  antara  penjual  dan  si pembeli dalam hal berbentuk barang atau jasa yang di lakukan melalui media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. 1
Jual  beli online melalui online  shop dapat dikatan  transaksi e-commerce .  Pengaturan transasksi e-commerce terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektonik  (ITE).  Didalam  UU  ITE  tidak  ada terdapat  pengaturan  mengenai  batasan  usia untuk  orang  yang  melakukan  transaksi e-commerce, 2 Sehingga  anak  remaja  usia  8-17 tahun  diperbolehkan  untuk  melakukan transaksi e-commerce atau jual beli online .
Transaksi e-commerce dapat dikatakan juga sebagai transaksi elektronik. Menurut UU ITE Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Menurut Laudon dalam I Putu Merta, et al. E-commerce itu  merupakan  sebuah  prores memberi  ataupun  menjual  jenis-jenis  produk secara  elektronik  oleh  konsumen  dan  dari perusahaan  ke  perusahaan  dimana  komputer sebagai perantara transaksi bisnis. 3
Penggunaan  transaksi e-commerce sangat marak dikalangan masyarakat, tidak terkecuali dilakukan  oleh  anak  remaja.  Anak  remaja sekarang atau anak dibawah umur yang dapat dikatakan  belum  cakap  hukum  sudah  banyak
3 Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si  Ngurah  Ardhya.  2021.  “Tinjauan  Yuridis  Subyek Hukum  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  /  E- Commerce  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Perdata.” Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha 4: 668 – 81.
melakukan  transaksi online untuk  membeli barang. Dan dapat dikatakan tidak memungkinan bahwa anak dibawah umur tidak akan  melakukan  transaksi online ,  sebab  anak remaja  sekarang  sudah  sangat  canggih  dalam menggunakan smartphone mereka.
Transaksi  elektronik  dalam  praktek  jual beli online adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga segala hal yang timbul dan akibatnya harus ada hukum yang mengatur. Permasalahan  yang  timbul  dari  transaksi elektronik  dalam e-commerce tidak  ada pengaturan  batas  usia  anak  remaja  atau  anak yang masuk kategori belum dewasa melakukan transaksi  tersebut.  Kecakapan  dalam  hal syahnya  perjanjian  dalam  KUHPerdata seseorang  yang  dianggap  sudah  dewasa  dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 4 Kekosongan  hukum  dalam aturan  usia  anak  remaja  yang  dikategorikan anak dibawah umur dan belum dewasa sebagai subjek  hukum  dalam  transasksi e-commerce menimbulkan  kekacauan  dan  kebingungan  di dalam  masyarakat  mengenai  aturan  apa  yang harus dipakai dan di terapkan. 5
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan terhadap  siswa  di  beberapa  MAN  di  Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa smartphone dan  transaksi online sudah  tidak  asing  bagi mereka. Di beberapa MAN ditemukan bahwa pembelajaran  sudah  hampir  menggunakan media  internet  sehingga  siswa  dengan  bebas membawa smartphone ke  sekolah.  Transaksi e- commerce yang  dilakukan  anak  remaja  sangat rentan  terjadi wanprestasi .  Ini  merupakan masalah yang cukup rumit dalam hal transaksi online yang dilakukan anak belum cakap hukum.
4 Ayunda,  Rahmi,  and  Melvina  Oktaria.  2022.
“Kedudukan  Anak  Dibawah  Umur  Sebagai  Subjek Hukum Dalam Transaksi E- Commerce Di Indonesia.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9(Vol 9, No  1  (2022):  JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora): 231 – 44.
Para  remaja  dapat  menggunakan  media elektronik  dimana  saja  sehingga  secara pengawasan  sangat  sulit  apa  yang  dilakukan remaja  saat  ini  dalam  penggunaan smartphone mereka.  Dalah  hal  transaksi  pembelian online oleh anak remaja atau anak yang belum dapat dikatakan  dewasa  maka  tidak  jarang  terjadi resiko  dalam  pembelian  maupun wanprestasi dimana nantinya mengakibatkan permasalahan hukum  ketika  membeli  barang  secara online sehingga  kekuatan  hukumnya  tidak  kuat dikarenakan  tidak  memenuhi  syarat  sah perjanjian  yaitu  mengenai  dewasa  seseorang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam  transaksi online memiliki  resiko karena  transasksi online yaitu  transaksi menggunakan  media  elektronik  dilakukan tanpa  bertemu  langsung  antara  pembeli  dan penjual.  Sehingga  ada  beberapa  kemungkinan yang  akan  terjadi  seperti  barang  yang  dibeli tidak sesuai dengan deskripsi, ataupun barang yang dibeli tidak dikirim oleh si penjual. 6 Bila terjadi kasus seperti ini dimana yang melakukan transaksi  pembelian  secara online adalah  anak remaja  yang  belum  dewasa  maka  akan menimbulkan  permasalahan  hukum  nantinya, sebab  dalam  perjanjian  syarat  sah  subjektif adalah seseorang yang sudah dewasa sehingga bila  tidak  dipenuhi  maka  perjanjian  tersebut dapat  dibatalkan.  Maka  dapat  penulis simpulkan  bahwa  perlidungan  terhadap transaksi elektronik oleh anak remaja atau anak yang belum dewasa sangat minim.
Atas dasar hal-hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam transaksi elektronik atau e-commerce yang dilakukan  oleh  anak  remaja  atau  anak  yang dikategorikan  belum  dewasa  yang  masih menempuh pendidikan di tingkat SMA/MAN.
5 Nasir, Gamal Abdul. 2017. “Kekosongan Hukum
& Perc epatan Perkembangan Masyarakat.” Jurnal Hukum Replik 5(2): 157 – 71.
6 Suparni,  Iniek.  2009. Masalah  Cyberspace: Problematika  Hukum  Dan  Antisipasi  Masalahnya .  Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaturan  transaksi  jual  beli online yang  dilakukan  oleh  siswa  atau  anak remaja?
2. Bagaimana  akibat  hukum  dalam  transaksi jual beli online yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja?

## C. Pembahasan
1. Pengaturan  Transaksi  Jual  Beli Online  yang  Dilakukan  oleh  Siswa atau Anak Remaja
Transaksi  pembelian  melalui online shop sangat marak saat ini di masyarakat. Dari  mulai  orang  tua  sampai  dengan anak  remaja  yang  belum  dewasa  sudah melakukan  pembelian  barang/makanan melalui aplikasi online shop .
Pembelian barang melalui online shop dapat  dikatakan elekttronik  commerce ( e- commerce ). E-commerce dapat  diartikan sebagai kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, penjual, perantara perdagangan,  yang  dimana  dapat dilakukan menggunakan jaringan komputer  dan  internet.  Sehingga e- commerce dapat  dikatakan  suatu  aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial. 7
Menurut  Jony  Wong  bahwa e-commerce adalah  pembelian,  penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 8 Maka dari pengertian ini  dalam  kehidupan  masyarakat  bahwa transasksi e-commerce harus  adanya
7 Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria. Op.Cit .
8 Wong, Jony. 2010. Internet Marketing for Beginners . Jakarta: Elex Media Komputindo.
9 Sudirman , Lu, and Lily Haryati. 2017. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Online
internet  dan smartphone serta  aplikasi online shop .
E-commerce sebuah  istilah salah  satu jenis  mekanisme  bisnis  yang  sedang marak  saat  ini. 9 Unsur-unsur e-commerce meliputi  adanya  transaksi  jual  beli, adanya  pembelian  barang  atau  jasa, adanya subjek hukum yaitu penjual dan konsumen,  dan  transaksi  tersebut melalui jaringan komputer dan internet. Dalam transaksi jual beli online memiliki kepraktisan dimana transaksi tidak perlu adanya  tatap  muka  antara  penjual  dan pembeli serta tidak perlu tanda tangan. 10 Transaksi  jual  beli online salah  satu syaratnya adanya subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu orang dan badan hukum. Orang yaitu manusia yang  memiliki  akal  dan  pikiran, sedangkan  badan  hukum  adalah  suatu badan  yang  memiliki  kekayaan  serta memiliki  hak  dan  kewajiban  yang dipersamakan layaknya orang. 11
Pengaturan transaksi jual beli online atau e-commerce terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ini tidak ada aturan jelas mengenai umur subjek  hukum  dari  transaksi e-commerce . Sehingga  menimbulkan  ketidakpastian mengenai  umur  seseorang  bisa  atau tidaknya  melakukan  transaksi e-commerce atau jual beli melalui online .
DI  Indonesia  Dan  Malaysia.” Journal  Of  Judicial  Review XIX(1): 62 – 73.
10 Tumangkar , Totok. 2012. “Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik.” 10(0854): i – 90.
11 Sidik,  Salim  H.  2005. Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Transaksi pembelian barang melalui online yang  dilakukan  anak  remaja  tidak lepas  dari  adanya  perjanjian.  Mengenai perjanjian  maka  akan  berkaca  kepada KUHPerdata.  Sebuah  perjanjian  akan sah apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHperdata, yaitu :
a. Adanya kesepakan
b. Kecakapan para pihak
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.
Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata  bahwa  anak  remaja  yang melakukan  transaksi  pembelian  melalui online tidak  memenuhi  syarat  sah perjanjian  yaitu  kecakapan  untuk membuat perjanjian karena anak remaja dianggap  belum  dewasa  sesuai  dengan Pasal 1330 KUHPerdata yang menyebutkan intinya  orang yang belum dewasa  tidak  cakap  untuk  membuat suatu  perjanjian.  Dalam  KUHPerdata usia  yang  dianggap  dewasa  dalam  Pasal 330  ialah  orang  yang  sudang  genak berumur  21  tahun.  Sehingga  transaksi yang dilakukan anak remaja bertentangan dengan aturan KUHPerdata. Sedangkan  di  dalam  PP  No.  71
Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46
Ayat  (2)  mengatur  mengenai  sahnya suatu kontrak elektronik harus memenuhi :
a. Terdapat kesepakatan para pihak.
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Terdapat hal tertentu
d. Objek transaksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dapat dilihat bahwa dalam PP No. 71 tahun 2019 bahwa syarat sah kontrak elektronok  harus  dilakukan  oleh  subjek hukum yang cakap. Ini akan menimbukan penafsiran yang tidak jelas mengenai  batasan  umur  seseorang dikatakan  cakap  dikarenakan  tidak disebutkan  di  dalam  isi  maupun penjelasan  PP  No.  71  tahun  2019. Sampai dengan saat ini belum ada aturan khusus  yang  membahas  mengenai batasan  umur  cakap  seseorang  untuk melakukan  transaksi  jual  beli  melalui elektronik.
Umur dewasa seseorang di Indonesia bervariasi. Dalam
KUHPerdata  dikatakan  dewasa  bila genap  berumur  21  tahun,  menurut  UU Perkawinan  umur  dewasa  seseorang dapat  menikah  apabila  laki-laki  dan perempuan  sudah  genap  19  tahun,  UU Perlindungan anak menyebutkan dewasanya seseorang bila genap berumur 18  tahun,  dalam  UU  Ketenagakerjaan dianggap dewasa apabila sudah berumur 18 tahun, dan menurut kompilasi hukum Islam bahwa anak yang dianggap dewasa jika umur 21 tahun.
Dari  beberapa  aturan  mengenai dewasanya  seseorang  terlihat  tidak  ada keseragaman.  Maka  dalam  transaksi elektronik atau jual beli melalui aplikasi online dapat  disimpulkan  tidak  ada kepastian  mengenai  umur  bagi  pembeli atau  penjual.  Sehingga  ini  akan menimbulkan  permasalahan  bila  terjadi kasus atau transaksi dilakukan oleh anak remaja  atau  anak  yang  belum  cukup umur.
Peneliti  melakukan  penelitian  di beberapa siswa  MAN  Daerah  Istimewa Yogyakarta dengan total responden 209 siswa. Usia siswa bervariasi dikarenakan
penelitian  tidak  dilakuka  berfokus kepada tingkat kelas.
Dari data umur siswa dari beberapa MAN  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta didominasi oleh umur 15 dan 16 tahun. Dibandingkan  dengan  umur  dewasa beberapa peraturan perundang- undangan maka data responden peneltian  ini  menunjukan  hampir keseluruhan  siswa  atau  anak  remaja dikatakan  beluk  cakap  atau  belum dewasa.
Jika mengacu kepada objek transaksi elektronik  atau  pembelian  melalui aplikasi online dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  siswa  setingkat  MAN sudah  memiliki  akun  belanja  secara online .  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa sejak  mulai  pendidikan  tingkat  SMP dampai dengan tingkat SMA siswa sudah memiliki smartphone untuk  menunjang pendidikan.  Secara  otomatis  dengan keingintahuan  yang  tinggi  anak  remaja mereka  akan  mengikuti  trend  yang berkembang di masyarakat.
Dari data penelitian yang dilakukan di  beberapa  MAN  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta menujukkan bahwa dari total 209  siswa  sebesar  62%  memiliki  akun aplikasi online  shop seperti  shopee, akulaku, bukalapak, Tokopedia, dll.
Terlihat bahwa dari 209 responden siswa  sebesar  79%  pernah  melakukan transaksi  pembelian  barang  /makanan melalui online  shop seperti  shopee, akulaku,  bukalapak,  tokopedia,  dll.  Ini membuktikan  bahwa  anak  remaja setingkat siswa MAN yang ada di Daerah Istimewa  Yogyakarta  sudah  sering melakukan  transaksi  elektronik  dalam memenuhi  kebutuhan  barang  atau makanan.
Dilihat  dari  objek  diambil  contoh aplikasi shopee. Siswa atau anak remaja dapat  mengunduh  dan  menggunakan aplikasi  shopee  ini  meskipun  mereka
10% 38% 31% 7% 12% 2% 14 Tahun 15 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 18 tahun 19 Tahun 62% 38% SAYA MEMILIKI  AKUN  E- COMMERCE  ATAU JUALAN ONLINE SHOP SEPERTI  SHOPEE, AKULAKU, BUKALAPAK,  TOKOPEDIA, FACEBOOK,  DLL Ya Tidak 79% 21% SAYA  PERNAH  MEMBELI BARANG  SEPERTI  PAKAIAN DAN ELEKTRONIK  SERTA MAKANAN  DAN  MINUMAN
MELALUI  SHOPEE,  AKULAKU,
BUKALAPAK,  TOKOPEDIA, FACEBOOK,  DLL. Ya Tidak
belum  cukup  umur  untuk  melakukan transaksi online .  Disetiap  pembelian melalui aplikasi online selalu ada kontrak elektonik  setiap  pembelian  barang ataupu jasa.
Adapun  ketentuan  dari  aplikasi shopee untuk mendaftar atau membuat akun  sebagai  pembeli  pada  smarphonr tidak ada batasan usia. Berikut cara daftar shopee sebagai pembeli melalui aplikasi di smartphone : 12
a. Buka halaman saya di aplikasi shopee.
b. Pilih daftar.
c. Masukan  nomor  telepon,  lalu  pilih berikutnya.
d. Masukan  kode  CAPCHA,  kemudian masukan kode verifikasi (OTP) yang telah dikirimkan ke nomor teleponmu.
e. Pilih berikutnya
f. Atur kata sandi, lalu klik daftar.
Dengan  langkah  mudah  tersebut maka  siswa  atau  anak  remaja  dapat mengakses  aplikasi online  shop shopee. Didalam  metode  pembayarannya  juga dapat ada beberapa yang dapat dijankau siswa atau anak remaja.
Dari  model  cara  pembayaran  kita ambil  contoh  aplikasi  shopee  memiliki beberapa cara yang dapat diakses, yaitu: 13
a. ShopeePay
b. SPayLater
c. COD (Bayar di Tempat)
d. Transfer  Bank  (Dicek  Otomatis)  / Virtual Account
e. Kartu Kredit / Debit
12 Shopee.co.id.  2022b. “Cara  Daftar  Shopee Sebagai  Penjual  Dan  Pembeli,  Mudah  Banget!” https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ingin-tahu-cara- daftar-shopee-simak-caranya-berikut/ (April 3, 2023).
13 Shopee.co .id. 2022a. “[Baru Di Shopee] Apa Saja Metode  Pembayaran  Yang  Didukung  Oleh  Shopee?  |
f. Cicilan Kartu Kredit
g. BRI Direct Debit
h. OneKlik
i. Mitra Shopee
j. Agen BRILink k. BNI Agen46
l. Alfamart
m. Indomaret
n. Akulaku PayLater
Dari  beberapa  cara  pembayaran diatas  maka  yang  dapat  diakses  oleh siswa  dan  anak  remaja  adalah  COD (bayar  di  tempat),  Alfamart,  dan Indomaret.  Hal  ini  dikarenakan  cara bayar tidak membutuhkan batasan umur dalam  pembayarannya.  Misal  melalui transfer  bank  otomatis  para  siswa  atau anak  remaja  tidak  dapat  mengakses dikarenakan  belum  memiliki  rekening bank maupun m-banking ataupun ATM.
Ada beberapa alasan para siswa atau anak  remaja  membeli  barang  melalui online  shop .  Dari  hasil  penelitian  bahwa alasannya  bahwa  barang/makanan  yang dibeli  lebih  murah,  dan  barang  yang dibeli tidak ada menjual di daerah tempat tinggal mereka.
Pusat Bantuan Shopee ID.” https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru- di-Shopee]-Apa-saja-Metode-Pembayaran-yang- didukung-oleh-Shopee%3F (April 3, 2023).
71% 29% SAYA  MEMBELI BARANG/MAKANAN  MELALUI ONLINE  KARENA  HARGA LEBIH MURAH Ya Tidak
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 209 siswa menyatakan 71% mereka melakukan  pembelian  barang/makanan melalui online  shop dikarenakan  harga yang lebih murah.
Berikutnya  dari  hasil  penelitian menungjukan  76%  siswa  melakukan transaksi  pembelian  barang/makanan dikarenakan  tidak  ada  yang  menjual  di daerah tempat tinggal mereka.
Adapun  yang  penulis  lihat  dalam masyarakat  bahwa  transaksi  elektronik seperti  pembelian  barang/makanan melalui online  shop dikarenakan  hanya mengikuti  trend  yang  berkembang. Padahal  kalau  dilihat  dari  risiko pembelian  melalui online dibandingkan pembelian secara langsung lebih berisiko pembelian online dikarenakan  kita  tidak dapat  melihat  barang  aslinya.  Namun dari  segi  efisiensi  memang  transaksi pembelian secara online lebih efisien.
Resiko  yang  sering  terjadi  dalam melakukan  pembelian  barang/makanan melalui transaksi online ialah barang yang dipesan  tidak  sesuai  dengan  deskripsi ataupun  gambar  yang  tertera  di  dalam aplikasi online shop tersebut.
Dapat  dilihat  dari  data  penelitian yang  penulis  dapat  bahwa  dari  209 responden  yaitu  siswa  beberapa  MAN yang  ada  di  Yogyakarta  menyatakan sebsaar  69%  pernah  membeli  brang melalui online  shopee namun  tidak  sesuai dengan gambar ataupun deskripsi. Maka ditarik  kesimpulan  bahwa  resiko  dalam melakukan  transaksi  pembelian  barang ataupun  makanan  melalui  transaksi elektronik sangat tinggi. Sering dijumpai bahwa  barang  yang  dikirim  rusak,  ada juga  barang  yang  dikirim  berbeda  dari yang dipesan, bahkan sampai ada barang yang  tidak  dikirim  oleh  penjualnya. Untuk  proses  klaim  atau komplain  saat ini terlihat sangat sulit dan jarang berhasil dikarenakan  banyaknya  oknum  penjual pada online  shopee yang  hanya  mencari keuntungan,  setelah  itu  akun online  shop tersebut  hilang.  Dan  kebanyakan  dari para  pembeli  kesulitan  mau  melapor kemana dan caranya bagaimana sehingga mengiklaskan saja.
76% 24% SAYA  MEMBELI BARANG/MAKANAN  MELALUI ONLINE  DIKARENAKAN BARANG/MAKANAN  TERSEBUT TIDAK ADA YANG MENJUAL  DI
TOKO ATAU PASAR  DAERAH SAYA Ya Tidak 69% 31% SAYA  PERNAH  MEMBELI BARANG  MELALUI  ONLINE SHOP  NAMUN  TIDAK  SESUAI GAMBAR  ATAU DESKRIPSI
Ya Tidak
Dari data penelitian yang dilakukan peneliti  di  beberapa  MAN  Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukan bahwa 48% dari total 209 siswa pernah mencoba  melakukan  komplain  untuk penggantian  barang  ataupun  ganti  rugi, namun  tidak  ada  penggantian  barang ataupun ganti rugi yang di dapat.
Aturan transaksi elektronik atau jual beli online sudah  ada  walapun  masih banyak kekurangan. Para siswa atau anak remaja  MAN  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Sebagian  besar  mereka  tau adanya  aturan  hukum  tersebut,  namun dari pengamatan peneliti melihat bahwa mereka hanya sebatas tahu saja dan tidak mengerti tentang isi dari aturan tersebut.
14 Subekti,  R.,  and  R.  Tjitrosudibio.  2004. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Terlihat  bahwa  dari  209  siswa beberapa MAN yang ada di Yogyakarta sebesar  59%  mereka  paham  bahwa belum  cukup  umur  dalam  melakukan transaksi  elektronik  atau  pembelian melalui online .
Transaksi yang dilakukan siswa atau anak  remaja  yang  belum  cukup  umur secara keabsahan menururt
KUHPerdata  dalam  melakukan  hukum transaksi    pada  Pasal  1320  tidak  cakap dalam  membuat  suatu  perikatan. 14 namun kalau dilihat dari UU ITE siswa atau  anak  remaja  yang  belum  cukup umur dapat melakukan transaksi jual beli online .  Pasal  15  Ayat  (2)  UU  ITE menjelaskan bahwa penyelenggara sistem  elektronik  bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, arti dari
bertanggungjawab  yaitu  ada  subjek hukum  yang  bertanggungjawab  secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik  tersebut.  Dan  Pasal  19  UU ITE  menyebutkan  para  pihak  yang melakukan  transaksi  elektronik  harus menggunakan  sistem  elektronik  yang disepakati,  maksud  dari  kata  disepakati
48% 52% DALAM KESALAHAN  PRODUK ATAU KERUSAKAN  PRODUK YANG  DIBELI MELALUI  ONLINE  SHOP, SAYA MELAKUKAN  KOMPLAIN  NAMUN TIDAK ADA  PENGGANTIAN  BARANG ATAU GANTI  RUGI Ya Tidak 59% 41% SAYA  MEGETAHUI  BAHWA ANAK DIBAWAH  UMUR ATAU  BELUM DEWASA  TIDAK MEMILIKI KEABSAHAN  HUKUM YANG
KUAT JIKA  TERJADI  KESALAHAN
ATAU  KERUGIAN  DALAM TRANSAKSI  JUAL  BELI ONLINE
Ya Tidak
disini  bahwa  mencakup  disepakatinya prosedur  yang  terapat  di  dalam  sistem elektronik yang bersangkutan. 15
Mengenai  umur  dalam  sebuah perjanjian  adalah  syarat  subjektif  untuk dikatakan  seebuah  kebsahan.  Maka transaksi  jual  beli online yang  dilakukan oleh siswa atau anak remaja yang belum cukup  umur  secara  prinsip  telah melanggap  syarat  kedua  dari  validasi perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata.  Kontrak  elektronik  dari transaksi online yang dilakukan siswa atau anak  remaja  masih  dapat  dikatakan  sah apabila  syarat  lain  selain  kecakapan terpenuhi.  tidak  terpenuhinya  syarat subjektif  maka  salah  satu  pihak  dapat mengajukan  pembatalan.  Jika  tidak  ada pengajuan  pembatalan  dan  tidak  ada pembatalan oleh hakim atas permohonan tersebut maka transaksi jual beli online yang dilakukan siswa atau anak remaja  tersebut  tetap  berlaku  bagi  para pihak. Sedangkan jika syarat objektifnya tidak  terpenuhi  maka  transaksi  tersebut batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak pernah ada.
Dari  transaksi  yang  dilakukan  oleh siswa  atau  anak  remaja  dari  beberapa MAN  yang  ada  di  Yogyakarta  terlihat bahwa  ada  beberapa  siswa  yang melakukan  transaksi  pembelian  barang melalui online namun  barang  tersebut tidak  diperbolehkan  dibeli  oleh  anak  di bawah umur.
15 Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi,  and  Sonya  Airini  Batubara.  2020.  “Tinjauan
Dari data yang peneliti dapat bahwa dari  209  responden  siswa  beberapa MAN  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebesar 17% pernah melakukan pembelian  barang  seperti  rokok, minuman alkohol, senjata tajam, dll. Ini terlihat bahwa tidak adanya pengawasan yang ketat dalam transaksi online . Jika hal ini  dilakukan  setengah  dari  siswa  maka akan  menimbulkan  kerusakan  pada penerus  anak  bangsa  kita.  Mereka  akan dengan  bebas  melakukan  pembelian barang atau makanan maupun minuman yang  belum  cocok  di  konsumsi  oleh mereka  dan  dapat  mempengaruhi kehidupan mereka.
Menurut penulis dari penelitian yang penulis  lakukan  di  beberapa  MAN Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  perlu adanya aturan khusus mengenai batasan umur  dalam  melakukan  transaksi elektronik  khususnya  transaksi  jual  beli melalui online shop . Sebab populasi negara kita  sekarang  ini  di  dominasi  oleh  anak remaja  yang  sedang  mencari  jati  diri mereka dengen rasa keingintahuan yang tinggi.  Jangan sampai  transaksi  jual  beli online mempengaruhi kehidupan mereka dengan  dapat  membeli  minuman beralkohol ataupun barang-barang yang
Yuridis  Terhadap  Transaksi  Online  Oleh  Anak  Di Bawah  Umur  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7(1): 36 – 43.
17% 83% SAYA  PERNAH  MEMBELI  BARANG YANG  DILARANG  DIPERJUAL - BELIKAN  BAGI ANAK  DIBAWAH UMUR (SEPERTI  MINUMAN
BERALKOHOL,  ROKOK,  SENJATA TAJAM,  DLL) MELALUI  ONLINE SHOP Ya Tidak
dapat  merusak  kehidupan  mereka.  Hal lain  yang  perlu  ditingkatkan  adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap produk  yang  dijual  dalam online  shop . Sebab  produk-produk  seperti  minuman beralkohol  dan  jenis  lainnya  akan merusak anak bangsa bila mereka dapat mengakses  dengan  bebas  melaui transaksi elektronik.
2. Akibat Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online  yang  Dilakukan  oleh Siswa atau Anak Remaja Transaksi  elektronik  atau  jual  beli online membutuhnya  internet  dalam prosesnya dan transaksi terjadi tanpa ada pertemuan  para  pihak.  Adapun  yang menjadi  dasar  perjanjian  jual  beli online yaitu pasal 1313 KUHPerdata, dan syarat sah  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan seuatu sebab yang halal. Unsur kesepakatan dan kecakapan  disebut  syarat  subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang  halal  adalah  syarat  objektif.  Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya  syarat  objektif  maka perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. 16
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  di  beberapa  MAN  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sering  melakukan pembelian barang atau makanan melalui online dengan  metode  pembayaran  di tempat (COD).
16 Tumangkar, Totok. Op. Cit.
Data  menunjukan  bahwa  80%  dari 209 siswa melakukan transaksi pembelian  secara online dengan  metode pembayaran di tempat (COD).
Permasalahan akan muncul bilamana pesana yang datang tidak sesuai dengan gambar dan deksripsi yang ada di aplikasi online  shop si  penjual.  Pembeli mengajukan  komplain  dan  komentar untuk  penggantian  barang  atau  ganti rugi, namun si penjual tidak menanggapi sehingga si pembeli membiarkan begitu saja  atas  kasus wanprestasi yang  telah dilakukan oleh si penjual.
Akibat  hukum  atas  transaksi elektronik  atau  jual  beli online yang dilakukan  oleh  siswa  atau  anak  remaja yaitu para pihak dalam transaksi jual beli online melakukan hubungan hukum yang tertuang  dalam  perjanjian  elektronik. Sahnya  perjanjian  elektronik  diatur dalam  PP  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elekronik diamana syarat syah nya  tidak  berbeda  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata.
Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang  dilakukan  oleh  penjual online  shopee dimana  pembelinya  adalah siswa  atau  anak  remaja  yang  belum dewasa belum ada aturan yang mengatur
80% 20% SAYA  PERNAH  MEMEBELI BARANG/MAKANAN  MELALUI ONLINE  DENGAN  METODE PEMBAYARAN  COD ATAU BAYAR  DITEMPAT Ya Tidak
secara  jelas  bagaimana  mekanisme penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  para pihak  baik  itu  pihak  pembeli  maupun pihak  penjual.  Ketidak  jelasan  status anak  sebagai  subjek  hukum  dalam transaksi  jual  beli online menimbulkan terjadinya  kejahatan  penipuan,  baik  itu anak  sebagai  korban  penipuan  ataupun anak sebagai pelaku penipuan nantinya.
Upaya hukum dalam Pasal 38 Ayat
(2) UU ITE yang dapat ditempuh dalam transaksi jual beli online , yaitu :
a. Litigasi yaitu melalui proses pengadilan.  Para  pihak  baik  pembeli atau  penjual  dapat  mengajukan gugatan ke pengadilan.
b. Non-Litigasi yaitu penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Dengan jalan  mediasi,  negosiasi,  konsiliasi, ataupun abritase.
Dilihat  dari  transaksi online yang dilakukan  oleh  siswa  atau  anak  remaja, maka  upaya  penyelesaian  hukum  hanya dapat dilakukan pihak yang mengajukan gugatan adalah wali dari anak yang belum cukup  umur  atau  pihak  yang  merasa dirugikan.
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terlihat  bahwa  konsumen  masuk kedalam  pihak  yang  lemah.  UU
Perlindungan  Konsumen  juga  tidak mengatur  dengan  jelas  mengenai perlindungan
hukum terhadap konsumen  yaitu  anak  remaja  atau  anak dibawah  umur,  sehingga  banyak  pelaku usaha  atau  dalam  kontek jual  beli online penjual  tidak  bertanggung  jawab terhadap  hak-hak  pembeli  yaitu  anak remaja yang tidak mereka penuhi.
17 Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria., Op. Cit.
Akibat  hukum  transaksi  elektronik yaitu  tansaksi  jual  beli  di  aplikasi online shop yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja yang belum cukup umur, dimana tidak  terpenuhinya  syarat  subjektif sehingga  lemahnya  kekuatan  hukum terhadap  kontrak  elektronik  tersebut. 17 Kontrak elektronik yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja dapat dibatalkan atas  dasar  pihak  lain  yang  merasa dirugikan.  Ini  dikarenakan  bahwa  siswa atau  anak  remaja  yang  belum  cukup umur  melakukan  kontrak  elektronik telah  menyalahi  ketentuan  keabsahan perjanjian  menurut  hukum.  Namun kontrak  akan  tetap  berlaku  bila  para pihak  tidak  ada  yang  mengajukan pembatalan.  Menurut  penulis  bahwa adanya  batasan  usia  dalam  transaksi elektronik  atau  jual  beli online sangat perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi online .
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap siswa  di  beberapa  MAN  Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai transaksi jual beli online yang dilakukan oleh siswa atau  anak  remaja  yang  belum  cukup umur,  menyimpulkan  bahwa  perlunya aturan  baru  atau  pembaruhan  UU  ITE mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi jual beli online serta menanisme penyelesaiannya. Sehingga adanya jaminan  dan  perlindungan  hukum terhadap  transaksi  elektronik  atau  jual beli online kedepannya.

## D. Simpulan
Transaksi elektronik atau jual beli online yang dilakukan siswa atau anak remaja sebagai sebagai  salah  satu  pihak melanggar  ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan para pihak atau syarat subjektif. Namun dalam
UU  ITE  tidak  terdapat  aturan  batasan  umu seseorang untuk melakukan transaksi elektronik atau jual beli online . Sehingga siswa atau  anak  remaja  bisa  melakukan  transaksi elektronik.
Akibat  hukum  dalam  transaksi  jual  beli online yang  dilakukan  siswa  atau  anak  remaja yang  belum  cukup  umur  dimana  tidak terpenuhinya  syarat  subjektif  sehingga lemahnya  kekuatan  hukum  terhadap  kontrak elektronik tersebut. Sehingga kontak elektronik tersebut  dapat  diajukan  pembatan  oleh  pihak yang  merasa  dirugikan.  Maka  sangat  perlu adanya  aturan  hukum  yang  baru  atau perubahan  UU  ITE  mengenai  batasan  usia seseorang  untuk  dapat  melakukan  transaksi elektronik atau jual beli online sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian bilamana terjadi  sengketa  atau wanprestasi salah  satu pihak.

## E. Saran
Perlunya aturan baru atau perubahan UU ITE mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi elektronik atau jual beli online .
Perlunya  aturan  mengenai  mekanisme penyelesaian  sengketa  bilamana  salah  satu pihak yang melakukan kontak elektronik adalah siswa atau anak remaja yang belum dewasa.

## Daftar Pustaka
Ayunda,  Rahmi,  and  Melvina  Oktaria.  2022.
“Kedudukan  Anak  Dibawah  Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-commerce Di  Indonesia.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9(Vol 9, No  1  (2022):  JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu Hukum  dan  Humaniora):  231 – 44. http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/vi ew/3422/pdf.
Benny,  Finley  Larissa  Wilhelmina,  Verina Tania Ruandi, and Sonya Airini Batubara. 2020.  “Tinjauan  Yuridis  Te rhadap Transaksi Online Oleh  Anak  Di  Bawah Umur  Berdasarkan  Hukum  Positif Indonesia.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7(1): 36 – 43.
Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharisma  Sari.  2017.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Pembeli  Dalam  Sengketa Jual  Beli Online .” Justitia  Jurnal  Hukum 1(1).
Lingga Saputra, Sena. 2019. “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Dibawah Umur.” Jurnal Wawasan Yuridika 3(2): 199.
Nasir,  Gamal  Abdul.  2017.  “Kekosongan Hukum  &  Percepatan  Perkembangan Masyarakat.” Jurnal  Hukum  Replik 5(2): 157 – 71. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik /index.
Shopee .co.id.  2022a.  “[Baru  Di Shopee]  Apa Saja Metode Pembayaran Yang Didukung Oleh  Shopee?  |  Pusat  Bantuan  Shopee ID.” https://help.shopee.co.id/portal/article/ 73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja- Metode-Pembayaran-yang-didukung- oleh-Shopee%3F (April 3, 2023).
———. 2022b. “Cara Daftar Shopee Sebagai Penjual  Dan  Pembeli,  Mudah  Banget!” https://shopee.co.id/inspirasi- shopee/ingin-tahu-cara-daftar-shopee- simak-caranya-berikut/ (April 3, 2023).
Sidik, Salim H. 2005. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si  Ngurah  Ardhya.  2021.  “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi
Jual Beli Online / E-commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.”
Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha 4: 668 – 81. file:///C:/Users/USER_CC/Download s/apsarihadii,+52+- +I+Putu+Merta+Suadi+668+-+681 (1).pdf.
Subekti,  R.,  and  R.  Tjitrosudibio.  2004. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Sudirman, Lu, and Lily Haryati. 2017. “Analisis Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Jual  Beli Online DI  Indonesia  Dan Malaysia.” Journal  Of  Judicial  Review XIX(1): 62 – 73. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/a rticle/view/239/219.
Suparni,  Iniek.  2009. Masalah  Cyberspace: Problematika  Hukum  Dan  Antisipasi Masalahnya . Jakarta: Sinar Grafika.
Tumangkar,  Totok.  2012.  “Keabsahan
Kontrak  Dalam  Transaksi  Komersial
Elektronik.”
10(0854): i – 90. https://docplayer.info/30526485- Keabsahan-kontrak-dalam-transaksi- komersial-elektronik.html.
Wong,  Jony.  2010. Internet  Marketing  for Beginners . Jakarta:
Elex Media
Komputindo.