## EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI
Oleh : Aras Firdaus
Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality rechtraz@gmail.com
Wahyu Simon Tampubolon Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu Wahyu.tampubolon@yaho o.com
Desy Kartika Caronina Sitepu Fakultas Hukum, Universitas Simalungun Desysitepu22@gmail.com

## ABSRACT
Drug abuse has become a national and international problem. Drug abuse can cause physical and mental damage. As for victims of users or addicts, the government has made efforts to reduce the adverse effects of drug use by providing rehabilitation facilities, both medically and socially. This is done so that victims of drug users can recover, become productive human beings, able to work to meet the needs of life and their families, and become the next generation of the nation in the future. The problem in this research, namely how is the regulation of  laws and regulations regarding the legal protection of victims of narcotics crime in Indonesia? How do law enforcement officers deal with  narcotics  crimes?  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical.  This research is descriptive analytical, the purpose of this research is to obtain a detailed and systematic picture to answer the problems to be studied. The results of the study show that the effectiveness of regulations  regarding  rehabilitation  by victims  of  narcotics  crimes  does  not  always  run  well.  The understanding of some law enforcement officers in interpreting the law regarding rehabilitation is not the same so that among law enforcers there are multiple interpretations in interpreting the law. Thus,  some  law  enforcement  officers  make  victims  as  perpetrators  of  narcotics  crimes.  So  in  the future, law enforcement will prioritize the rights of victims of narcotics crimes for legal certainty and legal justice.
Keywords : Rehabilitation, Law Enforcement, Narcotics

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkotika  telah  menjadi  masalah  ditingkat  nasional  maupun  internasional. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan baik jasmani maupun rohani. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba  yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun  sosial.  Hal  ini  dilakukan  agar  korban  pengguna  narkoba  dapat  kembali  sembuh,  menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi  penerus  bangsa  dimasa  akan  datang.  Permasalahan  pada  penelitian  ini,  yakni  bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum korban kejahatan narkotika di  Indonesia?  bagaimana  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan  kejahatan  narkotika?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,  maksud  dari  penelitian  ini  diharapkan  memperoleh  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis untuk  menjawab  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Hasil  penelitian  bahwa  efektivitas  regulasi mengenai rehabilitiasi oleh korban kejahatan narkotika tidak selalu berjalan dengan baik. Pemahaman
sebagian  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  menafsirkan  hukum  mengenai  rehabilitasi  tidak  sama sehingga  diantara  penegak  hukum  mengalami  multitafsir  dalam  menafsirkan  hukum  tersebut. Sehingga, sebagian aparat penegak hukum menjadikan korban sebagai pelaku kejahatan narkotika. Maka untuk kedepannya penegak hukum mengedepankan hak-hak korban kejahatan narkotika demi kepastian hukum dan keadilan hukum.
Kata Kunci : Rehabilitasi, Penegakan Hukum, Narkotika .

## I. PENDAHULUAN
Narkotika  sudah  menjadi  popular  di masyarakat,  namun  masih  sedikit  yang memahami  arti  narkoba.  Narkoba  merupakan singkatan  dari  narkotika,  psikotropika,  dan bahan  aktif  lainnya.  Dalam  arti  luas,  adalah obat, bahan atau zat. Bila zat ini masuk dalam tubuh  manusia,  baik  secara  oral  (melalui mulut),  atau  dihirup  maupun  melalui  alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya  habitual  (kebiasaan)  yang  sangat  kuat, sehingga  menyebabkan  pemakai  narkotika tidak dapat lepas dari pemakainnya. 1 Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami  dinamika  yang  signifikan.  Kini, problematika  narkoba  sudah  bukan  isu nasional, tapi regional, dan juga internasional. Ancaman  penyalahgunaan  dan  peradaran narkoba sudah begitu mengkhawatirkan. 2
Survei tahun 2011 mengenai penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  yang dilakukan  BNN  memaparkan,  diperkirakan ada sebanyak 9,6 juta sampai  12,9 juta orang
1 Joyo nur suryanto gono, 2011, narkoba: bahaya penyalahgunaan  dan  pencegahan,  Forum  Majalah pengembangan ilmu social, Vol. 39, No. 2, Hlm. 81
2 Dewi  iriani,  2015,  kejahatan  narkoba: penanggulangan, pencegahan, dan penerarapan hukuman mati, jurnal islamica, Vol.12, No.12, Hlm. 306
atau  5,9%  dari  populasi  yang  berusia  10-59 tahun  di  Indonesia  pernah  mencoba  pakai narkoba minimal satu kali sepanjang hidupnya (ever used) atau dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 17 orang di Indonesia yang berusia 10- 59  tahun  pernah  pakai  narkoba  sepanjang hidupnya dari saat sebelum survei. Dari jumlah itu, ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang (2,2%)  yang  masih  menggunakan  narkoba dalam satu tahun terakhir dari saat survei atau ada 1 dari 45 orang yang masih pakai narkoba ( current  users ).  Dengan  demikian,  terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba  beberapa  tahun  terakhir  dari  1,9% pada  tahun  2008  menjadi  2,2%  pada  tahun 2011. 3 beberapa efek samping penyalahgunaan narkoba  pada  organ  tubuh  Yakni  HIV, Hepatitis  dan  beberapa  penyakit  menular lainnya, penyakit jantung dan pembuluh darah, Penyakit gangguan pemapasan, Penyakit nyeri lambung, Penyakit kelumpuhan otot, Penyakit gagal  ginjal,  Penyakit  neurologis,  Penyakit kelainan  mental,  Penyakit  kelainan  hormon, Penyakit kanker, Penyakit gangguan kehamilan  Sebagai  tambahan  dari  berbagai
3 Nuni Nurhidayati Dan  Duta Nurdibyanandaru, 2015,  Hubungan  Antara  Dukungan  Sosial  Keluarga Dengan Self Esteem Pada Penyalahguna Narkoba Yang Direhabilitasi   Jurnal Psikologi  Klinis Dan  Kesehatan Mental, Vol.3, No.2, Hlm. 53
penjelasan tentang penyakit yang di timbulkan oleh  penyalahgunaan  narkoba  di  atas,  perlu diketahui  pula  bahwa  semua  jenis  narkoba tersebut  merniliki  potensi  merubah  fungsi tubuh secara keseluruhan. 4
Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika  tersebut  dapat  bersifat  bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya  sosial  terhadap  masyarakat  atau lingkungan.  Yang  bersifat  pribadi  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  sifat,  yaitu  secara khusus  dan  umum,  secara  umum  dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap  tubuh  si  pemakai  dengan  gejala- gejala sebagai berikut.
1. Euphoria
Suatu  rangsangan  kegembiraan  yang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  dan  kondisi badan  si  pemakai  (biasanya  efek  ini  masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. Delirium
Suatu  keadaan  di  mana  pemakai narkotika  mengalami  menurunnya  kesadaran dan  timbulnya  kegelisahan  yang  dapat menimbulkan  gangguan  terhadap  gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian  dosis  lebih  banyak  daripada keadaan Euphoria).
3. Halusinasi
Suatu  keadaan  dimana  si  pemakai Narkotika  mengalami  “khayalan”,  misalnya
4 Ucok  Hasian  Refeiater,  Penyalahgunaan Narkoba ,Jumal Health & Sport, Vol. 2, N0. 1, Hlm. 86
5 Ridha  Agusyani,  Mohd.  Din,  2017,  Intensitas Penyalahgunaan  Narkotika  Dikaitkan  Dengan  Jenis
melihat-mendengar  yang  tidak  ada  pada kenyataan.
4. Weakness
Kelemahan  yang  dialami  fisik  atau psychis/kedua-duanya.
5. Drowsiness
Kesadaran  merosot  seperti  orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. Coma
Keadaan  sipemakai  narkotika  sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. 5

## 7. Depresan
Efek dari mengkomsumsi narkoba yang dapat  menekan  sistem  syaraf  pusat  dan menyebabkan  depresi  ringan,  dapat  membuat pemakai  merasa  tenang  bahkan  membuatnya tidur  atau  tidak  sadarkan  diri  Misalnya: morphin , ophium , heroin , codein , pentazocine , dan naloxan .
8. Stimulan
Efek  dari  menkomsumsi  narkoba  yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya  sehingga  mengakibatkan  seseorang lebih  bertenaga  untuk  sementara  waktu  dan cenderung  membuatnya  lebih  senang  dan gembira  untuk  sementara  waktu.  Misalnya: kafein , ephedrine , nikotin , kokain , amphetamin dan MDMA atau ekstasi .

## 9. Halusinogen
Narkotika Yang Disalahgunakan,  JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2, Hal. 147
Efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah  melihat  suatu  hal  (benda)  yang sebenarnya  tidak  ada  (tidak  nyata)  Misalnya: datura , ketamine , kokain , LSD , PCP ,  dan canibas .
10. Adiksi
Efek dari mengkomsumsi narkoba yang dapat  menyebabkan  seseorang  kecanduan karena  zat  tertentu  yang    dikandungnya  dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung  bersifat  pasif    karena  secara  tidak langsung  narkoba  memutuskan  syaraf-syaraf dalam    otak  Misalnya:  ganja,heroin,dan putaw. 6
Menurut Haryanto ada beberapa karakteristik  yang  dapat  diamati  dari  mereka yang menyalahgunakan narkoba:
1. Usia  penyalahguna,  adalah  mayoritas meeka  yang  termasuk  kelompok  remaja. Usia ini secara kejiwaa masih labil, mudah terpengaruh  oleh  lingkungan  dan  sedang mencari  identitas  diri  serta  senang memasuki kehidupan kelompok.
2. Kepribadian penyalahguna, biasanya
orang  yang mudah terkena adalah mereka yang  mempunyai  kepribadian  “beresiko tinggi” dengan cirriciri:
tidak masak/kekanak-kanakan; tidak dapat menunda  suatu  keinginan/perbuatan/tidak sabaran;  toleransi  yang  rendah  terhadap
6 Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan    Hukum  Islam, Jurnal Studia Islamika, Vol.6, No.2, Hlm. 222-223
frustrasi; senang mengambil resiko; cenderung  memiliki  kepribadian  yang tertutup;  kepercayaan  diri  dan  harga dirinya rendah; religiusitas kurang.
3. Alasan  menyalahgunakan,  antara  lain: secara  fisik  ingin  santai,  ingin  aktif, menghilangkan  rasa  sakit,  lebih  kuat, lebih berani, lebih gagah dan sebagainya; secara emosional: pelarian, mengurangi ketegangan, mengubah suasana hati, memberontak, balas  dendam,  ingin  menyendiri; secara  intelektual:  bosan  dengan kerutinan,  ingin  tahu,  cba-coba,  suka menyelidik; secara social: ingin diakui, menghilangkan rasa canggung, tekanan kelompok, ikut mode, solidaritas,  agar  tidak  dianggap  lain; adat/kebiasaan/religi:  lebih  khusyu’, persyaratan agama, kebiasaan/adat.
4. Karakteristik  keluarga,  sangat  bervariasi, dari  tukang  becak,  buruh,  anak  jalanan, pegawai, pengusaha, pejabat, konglomerat,  penyebabnya  adalah  pola komunikasi  yang  tidak  baik,  pola pendidikan yang tidak pas, penerjemahan kasih  sayang  dengan  materi  yang berlebihan, keluarga pecah, keluarga yang tidak  dapat  mengatakan  “tidak”  (selalu membolehkan)  atau  senantiasa  “tidak” (selalu  melarang),  kebutuhan  psikologis kurang.
5. Efek  farmakologi,  secara  kimiawi  obat- obatan  yang  disalahgunakan  mempunyai efek  tertentu,  hal  ini  sesuai  dengan kebutuhan kejiwaan saat mereka menggunakan,  yaitu:  efek  ketenangan, efek  mengaktifkan/ekstatif,  halusinogen dan lain-lain.
6. Nilai  sosial  obat  (gaya  hidup),  obat- obatan yang disalahgunakan memberikan rasa diakui, rasa bebas, rasa diperhatikan, dianggap  modern,  meskipun  sebenarnya bersifat  semu,  karena  ketika  pengaruh obat hilang, maka ia kembali lagi seperti semula.
7. Pengaruh  kelompok  sebaya,  perkenalan pertama  dengan  naza  justru  datangnya dari  teman  kelompok.  Pengaruh  teman dapat menciptakan keterikatan dan
kebersamaan, sehingga yang bersangkutan  sukar  melepaskan  diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada  saat  perkenalan  pertama  dengan naza, melainkan juga yang menyebabkan seseorang  tetap  meyalahgunakan  dan yang menyebabkan kekambuhan. 7
Banyaknya  orang  yang  terlibat  dalam kasus  narkoba  dan  terus  meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya  penanggulangan  penyalahgunaan narkotika,  antara  lain  dilakukan  dengan
7 Maryatul Kibtyah, 2015, Pendekatan Bimbingan  Dan  Konseling  Bagi  Korban  Pengguna Narkoba, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.1 ,Hlm. 61
menggunakan  sanksi  pidana  berupa pidana  penjara.  Pada  kenyataannya, sanksi  pidana  penjara  bagi  pengguna narkotika  tidak  cukup  efektif,  terbukti jumlah  pengguna  narkotika  semakin meningkat. 8 Dalam usaha untuk menanggulangi  masalah  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba  pemerintah telah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan Bangsa  Bangsa  tentang  Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika  Tahun  1988  ( Convention Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs and  Psychotropic  Subtances  1988 )  dan Konvensi  Psikotropika  Tahun  1971 ( Covention  on  Psychotropic  Subtances 1971 )  dengan  mengeluarkan  Undang- undang  No.  7  Tahun  1997  Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa  Bangsa  Tentang  Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika  dan  Undang-undang  No.  8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.
Pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  5 tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan Undang-undang  Nomor  22  tahun  1997 tentang  Narkotika  sebagai  pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-
8 Andri Winjaya Laksana, 2015,Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1, Hlm. 75
undang  Nomor  9  Tahun  1976  Tentang narkotika. 9
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  telah  memberi  perlakuan yang  berbeda  bagi  pelaku  penyalahgunaan narkotika.  Pengguna  atau  pecandu  narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan  pidana  penjara  yang  diberikan  pada para pelaku penyalahgunaan narkotika.
Disamping  itu  dapat  dikatakan  pecandu narkotika  tersebut  merupakan  korban  adalah ditunjukan  dengan  adanya  ketentuan  bahwa terhadap  pecandu  narkotika  dapat  dijatuhi vonis  rehabilitasi. 10 Hal  tersebut  dijelaskan didalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang  mengatur  tentang  rehabilitasi.  Pasal  54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  social. Undang-undang  narkotika  sebagai  sarana aparat  penegakan  hukum  dalam  melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika merupakan  upaya  yang  baik.  Namun,  peran keluarga  merupakan  sarana  yang  tepat  untuk dapat  mencegah  seseorang  tersebut  menjadi pengguna atau korban dari kejahatan narkotika.
Pasal  127  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ditegaskan bahwa
9 Bambang Hariyono, 2009, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Narkoba  Di  Indonesia,  Diponegoro  University, Institutional Repository (UNDIP-IR), Hlm.15
a) Setiap penyalah guna:
1) Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun,
2) Narkotika  golongan  II  bagi  diri  sendiri dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun, dan
b) Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun.  Dalam  memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103,
c) Dalam  penyalah  guna  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat  terhadap  suatu  keadaan  yang  menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian  pada  ketentuan  hukum  normatif. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber  dari  data  sekunder.  Data  sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi  yang  berkaitan  dengan  objek  atau
10 Andri  Winjaya  Laksana,  2015,Tinjauan Hukum  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1, Hlm. 75
materi penelitian yang meliputi: Bahan hukum primer,  dalam  penelitian  ini  dipakai  adalah Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana dan  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika
Metode pengumpulan data yang dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang menjelaskan pembahasan  yang  dilakukan  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku  seperti perundang-undangan.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Regulasi Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Korban

## Kejahatan Narkotika di Indonesia
Kebijakan  Narkotika  menjadi  bahan obat-obatan  sudah  ada  sebelum  Indonesia merdeka,  dalam  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) mengatakan  bahwa  untuk  meningkatkan derajat  kesehatan  sumber  daya  manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  rakyat  perlu  dilakukan  upaya peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan pelayanan  kesehatan,  antara  lain  dengan
11 Leonie  Lokollo,  dkk,  2020,  Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi
mengusahakan  ketersediaan  Narkotika  jenis tertentu  yang  sangat  dibutuhkan  sebagai  obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan  bahaya  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang pengunaannya. 11 Jenis-Jenis Narkoba yaitu : 1. Opium
Opium  merupakan  Getah  berwarna putih  yang  keluar  dari  kotak  biji  tanaman papaper sammi vervumyang kemudian membeku,  dan  mengering  berwarna  hitam cokelat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
2. Morpin
Morpin  merupakan  Morphine  dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit  atau  nyeri,  yang  bahan  bakunya  berasal dari candu atau opium.

## 3. Ganja
Ganja merupakan Diistilahkan   dengan marihuana  (marijuana),  yang      berarti memabukkan    atau    meracuni    pohon    ganja termasuk  tumbuhan  liar, yang  dapat  tumbu dai    daerah    tropis    maupun    subtropis disesuaikan  dengan  musim  dan  iklim  daerah setempat
4. Cocaine
Penggunaan  Ganja  Sebagai  Bahan  Pengobatan  di Indonesia, Jurnal BeloVolume V No. 2, Hal. 5
Cocaine  Merupakan      tumbuh- tumbuhan      yang      dapat      dijadikan      obat perangsang, kebanyakan   cocaine   tumbuh   di Amerika   selatan, Ceylon, India, dan Jawa

## 5. Heroin
Heroin  merupakan  Tidak  seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia
Penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan realisasi yang  harus  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya mengingat  amanah  yang  terdapat  pada rumusan  peraturan  yuridis  tersebut,  realisasi penegakan  hukum  selalu  ada  hambatan  pada praktiknya  yang  terdiri  aparat,  peraturan perundang-undangan,  fasilitas,  masyarakat dan  kebudayaan. 12 Aparat  penegak  hukum harus  menjalankan  perintah  undang-undang dalam  mencegah  dan  menindak  kejahatan dimasyarakat. Hal ini dilakukan agar memiiliki keselarasan antara hukum dan penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang seperti kejahatan narkotika. Pengaturan sanksi pidana  terhadap  pengguna  narkoba  bagi  diri sendiri  terdapat  dalam  Pasal  127  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Menggunakan  narkoba  bagi  diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan  tersebut  dilakukan  tanpa  melalui pengawasan dokter.
12 Wasi Wisnu Setyawan Adyka Putra Dan Pudji Astuti, 2017, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam
Memberantas
Penggunaan  narkoba  tanpa  melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan  suatu  perbuatan  “tanpa  hak  dan melawan  hukum”.  Artinya,  selama  peraturan perundang-undanganya  masih  mencantumkan ancaman  pidana  penjara  bagi  pengguna narkoba  meskipun  bagi  dirinya  sendiri  maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah,  pengguna  atau  pecandu  narkoba  dapat dipidanakan.  Meskipun  demikian,  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  juga  mengatur  tentang  rehabilitasi bagi  pengguna  atau  pecandu,  yakni  terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal  58  dan  Pasal  103.mUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan  landasan  hukum  kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika, yang memberikan jaminan tidak  dituntut  pidana  dengan  kriteria  sebagai berikut :
a. Pecandu  narkotika  yang  belum  cukup umur  dan  telah  dilaporkan  oleh  orang  tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga
Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kota  Surabaya,  Jurnal Hukum Novum, Vol.2, No.2, Hlm. 3
rehabilitasi  medis  yang  ditunjuk  oleh pemerintah  tidak  dituntut  pidana.  Dilihat dari  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa pengguna  narkoba  tidak  dipidana,  karena pengguna  narkoba  terutama  yang  dalam tahap  kecanduan  adalah  didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi,  baik  secara  medis  maupun sosial.  Hal  ini  sesuai  Pasal  54  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Sejalan  dengan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4
Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan,
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam Butir 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan “Dalam hal hakim menjatuhkan
pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi  atas  diri  terdakwa,  Majelis Hakim  harus  menunjuk  secara  tegas  dan jelas  tempat  rehabilitasi  yang  terdekat dalam  amar  putusannya”.  Hal  tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa:
1. Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika termasuk dalam kategori  pemakai atau  bahkan  sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang-orang yang  menderita  sakit,  oleh  karena  itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah  langkah  yang  tepat  karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
kondisi.
2. Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negatif keterpengaruhan  oleh  perilaku  kriminal lainnya  dapat  semakin  memperburuk kondisi  kejiwaan  dan  kesehatan  yang diderita para narapidana narkotika. Artinya,  ketika  hakim  memeriksa  kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010 maka  hakim  sudah  seharusnya  tidak  ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan  terdakwa  korban  pengguna narkoba  di  dalam  lembaga  rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diamanatkan  Mahkamah  Agung  kepada semua  Pengadilan  Negeri.  Sebagai  upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab  dalam  menyelenggarakan upaya  kesehatan  bagi  rakyat  melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan  dan  Menteri  Sosial,  pihak swasta  juga  dapat  berperan  aktif  dalam penyelenggaraan  rehabilitasi.  Akan  tetapi pihak  swasta  yang  menyelenggarakan rehabilitasi  harus  mengikuti  pedoman standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan  melalui  KEPMENKES  996/ MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan
Ketergantungan  NAPZA  dan  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  56/HUK/2009
tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika  dan  Bahan  Adiktif  Lainnya. Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba di tempat  rehabilitasi  medis  dan  sosial  juga tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan peraturan pemerintah  tersebut  memberikan  jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan m elalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 13

## 3.2 Aparat  Penegak  Hukum  Dalam Penanganan Kejahatan Narkotika
Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan  peredaran  gelap  sebagai  bagian  dari dunia  tindak  pidana  internasional.  Mafia perdagangan  gelap  memasok  narkoba  agar orang  memiliki  ketergantungan  sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan  antara  pengedar/bandar  dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan xiv tidak jarang korban  juga  terlibat  peredaran  gelap  karena meningkatnya  kebutuhan  dan  ketergantungan mereka  akan  narkoba. 14 Pelaksanaan  Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
13 Parasian  Simanungkalit,  2012,  Model Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban  Pengguna Narkoba Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 1, No.3  ,Hlm. 84-85
mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya  para  penegak  hukum  untuk menangani  penyalahgunaan  narkotika  agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu  narkotika.  Amanat  undang  Undang tadi  secara  khusus  diberikan  kepada  para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah  guna  narkotika  (tersangka  penyalah guna  dan  dalam  keadaan  ketergantungan). Kepada  tersangka  penyalah  guna  narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan  menjalani  rehabilitasi.  Begitu pula kepada  tersangka penyalah  guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi  merupakan  hukuman  paling  tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai  alternatif  atau pengganti  hukuman,  dimana  penyalah  guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan,  after  care,  rehabilitasi  dan  re- integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976).
Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman  (103  ayat  2  UU  35/2009).  Hal tersebut  merupakan  amanat  UU  8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika  dan  Protokol  yang  mengubahnya dan  UU  7/1997  tentang  Pengesahan United
14 Lydia  Harlina  Martono  &  Satya  Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1.
Nation  Convention  Againts  Illicit  Traffic  In Narcotic  Drugs  And  Psycotropic  Substances 1988,  dan  telah  diterjemahkan  dalam  pasal  4 huruf  (d)  UU  No  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  yang  menjiwai  sejumlah  pasal didalamnya.  Substansi  dari  UU  No  35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  penyalah  guna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan  telah  melakukan  kejahatan  ini, disidik,  dituntut,  dan  diputuskan  oleh  hakim maka  dijamin  oleh  UU  akses  rehabilitasinya supaya  mereka  dapat  dipulihkan  kembali. Pemerintah  pun  berkewajiban  menyiapkan sumber  daya  rehabilitasi  untuk  memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat  kembali  menjalani  kehidupan  secara normal. 15
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  Pada  pasal  13 Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia  tersebut  juga  diatur mengenai  mengenai  tugas  pokok  Kepolisian Republik Indonesia, yaitu;
1. Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
15 Abd.  Aziz  Hasibuan,  2017,  Narkoba  dan Penanggulangannya,  Studia  Didaktika:  Jurnal  Ilmiah Bidang Pendidikan,Vol. 11, No. 1, Hal. 37-28
3. Memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian  Republik  Indonesia,  seperti  yang tertuang  pada  pasal  15  (c)  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia  adalah  wewenang  polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya  penyakit  masyarakat.  Dalam penelitian  ini  yang  dikaitkan  penyakit masyarakat  adalah  kasus-kasus  narkoba  yang ada  sehingga  organisasi  kepolisian  menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun  diorganisasikan  secara  berbeda- beda,  namun  polisi  mempunyai  tugas  yang hampir  sama  di  seluruh  dunia.  Titik-titik kesamaan  atau  benang  merah  itu  antara  lain berupa:
1. Tugas  pokoknya  hampir  serupa  yakni; menegakkan  hukum  serta  memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir  dari  tugas  pokok  itu  dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan  (preventif)  dan  penindakan (represif).
3. Karena  sifat  penugasan  yang  keras,  maka petugas  polisi  dan  kepolisian  umumnya harus  kuat,  diorganisasikan  secara  semi militer,  dididik,  dilatih  dan  diperlengkapi seperti  militer.  Bagian-bagian  tertentu bahkan  dilaksanakan  lebih  berat  dari militer.
4. Sebagai  penegak  hukum  di  lini  terdepan dari  proses  pelaksanaan Criminal  Justice
System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang  berkewenangan  melakukan  upaya paksa  dalam  tindakan  represif,  yang potensial  menyalahgunakan  wewenang yang  dipercayakan  padanya,  maka  polisi harus  diikat  dengan  hukum  acara  yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun  juga  harus  diikat  dengan  etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam  tindakan  preventif  polisi  berhak melakukan  tindakan  diskresi.  Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak  apa  saja,  asal  tidak  melanggar hukum  itu  sendiri. 16 pihak-pihak  yang terkait dalam pemberantasan
penyalahgunaan  narkotika  adalah  sebagai berikut :
a. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika  ini  BNN  mempunyai  tugas  dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika yang  dimuat  dalam  Pasal  70,  adapun  tugas BNN adalah:
1. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;
16 Paul  Ricardo,  2010,  Upaya  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi  dengan  kepala  kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan  kegiatan masyarakat  dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;
7. Melakukan  kerja  sama  bilateral  dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan  laboratorium  narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan  administrasi  penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika;
Satuan  Narkoba  Polres  Metro  Bekasi),  Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.3
10. Membuat  laporan  tahunan  mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Apabila memperhatikan pada perundang-undangan  nasional,  ada  beberapa perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:
a. Pasal  6  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana;  Penyidik  adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang.
b. Pasal  1  angka  11  dari  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia;  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  ditunjuk  selaku  penyidik  dan mempunyai  wewenang  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  dalam  lingkup undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masingmasing. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah Kementerian  Kesehatan,  Kementerian
17 Zainab  Ompu  Jainah,  2011,  Membangun Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang
Keuangan  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai,  dan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan.  lembaga BNN  dibentuk  di  Indonesia  dengan pertimbangan  bahwa  lembaga-lembaga yang telah ada selama ini dirasakan tidak mampu untuk memberantas atau setidaknya  menekan  laju  pertumbuhan perbuatan penyalahgunaan, penyelundupan  narkotika  karena  belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas  tindak  pidana  narkotika. Penegakan  hukum  untuk  memberantas tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan secara  kovensional  selama  ini  terbukti megalami berbagai hambatan. 17

## IV. KESIMPULAN
Pengguna  narkoba  merupakan  korban dari kejahatan bukan pelaku kejahatan yang harus  dipulihkan  jasmani  dan  rohaninya melalui  rehabilitasi.  sehingga  yang  harus diperkokoh  adalah  kontrol  pribadi  dan kontrol  sosial  sebagai  benteng  yang  harus dimiliki  dalam  upaya  pemberantasan narkoba. Di sisi lain aparat penegak hukum juga harus tanggap dengan keresahan yang muncul di masyarakat dan mulai mewujudkan  supremasi  hukum,  agar menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat perihal  keseriusan  mereka  menangani permasalahan ini.
Lahirnya  Badan  Narkotika  Nasional),  Jurnal  Keadilan Progresif, Vol.2, No.2, Hlm. 133

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Lydia  Harlina  Martono  &  Satya  Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta,
2006

## Jurnal:

## Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba
Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan Hukum    Islam,  Jurnal  Studia  Islamika, Vol.6, No.2
Andri  Winjaya  Laksana,  2015,  Tinjauan Hukum  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1 Bambang Hariyono, 2009, Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Terhadap
Pelaku  Tindak  Pidana  Narkoba  Di
Indonesia, Diponegoro University, Institutional Repository (UNDIP-IR)
Dewi  Iriani,  2015,  Kejahatan  Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, Dan Penerarapan  Hukuman  Mati,  Jurnal
Islamica, Vol.12, No.12 Joyo  nur  suryanto  gono,  2011,  narkoba: bahaya penyalahgunaan dan pencegahan, Forum Majalah pengembangan  ilmu  social,  Vol.39, No.2 Leonie  Lokollo,  dkk,  2020,  Kebijakan Formulasi  Undang-undang  Narkotika Dalam  Legalisasi  Penggunaan  Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal BeloVolume V No. 2, Hal. 5 Maryatul Kibtyah, 2015, Pendekatan Bimbingan  Dan Konseling Bagi
Korban  Pengguna  Narkoba,  Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.1
Nuni Nurhidayati Dan  Duta Nurdibyanandaru, 2015,  Hubungan  Antara  Dukungan Sosial  Keluarga  Dengan Self  Esteem Pada  Penyalahguna  Narkoba  Yang
Direhabilitasi,  Jurnal  Psikologi  Klinis Dan Kesehatan Mental, Vol.3, No.2 Parasian Simanungkalit, 2012, Model
Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban Pengguna  Narkoba  Di  Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.1, No.3
Paul  Ricardo,  2010,  Upaya  Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba  Polres  Metro  Bekasi),  Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.3 Puteri  Hikmawati,  2011,  Analisis  Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,  Jurnal  Ilmiah  Hukum, Vol.2, No.2 Ridha Agusyani, Mohd. Din, 2017, Intensitas Penyalahgunaan  Narkotika  Dikaitkan Dengan Jenis Narkotika Yang
Disalahgunakan,  JIM  Bidang  Hukum
Pidana: Vol. 1, No.2, Hal. 147 Ucok  Hasian  Refeiater,  Penyalahgunaan
Narkoba ,Jumal Health & Sport , Vol.2, No.1
Wasi Wisnu Setyawan Adyka Putra Dan Pudji Astuti,  2017,  Upaya  Badan  Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam  Memberantas  Penyalahgunaan Narkoba  Di  Kota  Surabaya,  Jurnal Hukum Novum, Vol.2, No.2
Zainab  Ompu  Jainah,  2011,  Membangun Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak Hukum  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang
Lahirnya  Badan  Narkotika  Nasional), Jurnal Keadilan Progresif, Vol.2, No.2.