Jaja Suparman, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty (2023), Status Ketenagakerjaan Pelaut Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2657 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## STATUS KETENAGAKERJAAN PELAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Jaja Suparman 1 , Hulman Panjaitan 2 , Wiwik Sri Widiarty 3
1,2,3 Universitas Kristen Indonesia Jakarta Email:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendokumentasikan  kepastian  status ketenagakerjaan  pelaut  dalam  perspektif  hukum  positif  Indonesia.  Pelaut  adalah kelompok pekerja yang memiliki karakteristik unik karena bekerja di kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional, dan mereka seringkali dihadapkan pada kondisi kerja yang  berbeda  dari  pekerja  di  darat.  Penelitian  ini  memeriksa  kerangka  hukum  yang mengatur  status  ketenagakerjaan  pelaut  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  regulasi ketenagakerjaan, peraturan perburuhan, dan konvensi internasional yang relevan. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai isu yang sering timbul dalam praktik ketenagakerjaan pelaut,  termasuk  hak-hak  mereka,  syarat-syarat  kerja,  upah,  perlindungan  sosial,  serta masalah yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan. Analisis dalam penelitian ini mempertimbangkan sejauh mana regulasi hukum di Indonesia memberikan kepastian  status  ketenagakerjaan  pelaut,  serta  bagaimana  implementasi  regulasi  ini berdampak  pada  praktik  ketenagakerjaan  pelaut  sehari-hari.  Selain  itu,  penelitian  juga mengevaluasi  hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pelaut  dalam  mendapatkan hak-hak  mereka  dan  perlindungan  hukum  yang  layak.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, kepastian status ketenagakerjaan pelaut masih  memiliki  beberapa  celah  dan  tantangan  yang  perlu  ditangani.  Artikel  ini memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  terkait  dengan  kerangka  hukum  yang mengatur ketenagakerjaan pelaut di Indonesia, serta mendorong pemahaman yang lebih baik  mengenai  perlindungan  hak-hak  ketenagakerjaan  pelaut  dan  perbaikan  dalam regulasi yang berlaku.
Kata kunci: ketenagakerjaan pelaut, hukum positif, hak-hak pekerja, regulasi, Indonesia.

## Abstract
This research aims to analyze and document the employment status certainty of seafarers from the perspective of Indonesian positive law. Seafarers are a unique group of workers as  they  work  on  ships  that  sail  in  international  waters,  and  they  are  often  faced  with working conditions different from those onshore workers. The study examines the legal framework governing the employment status of seafarers in Indonesia, with a focus on
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
labor regulations, labor standards, and relevant international conventions. The article also  explores  various  issues  that  frequently  arise  in  seafarer  employment  practices, including their rights, terms of employment, wages, social protection, as well as issues related to health and safety protection. The analysis in this research considers the extent to which legal regulations in Indonesia provide employment status certainty for seafarers and  how  the  implementation  of  these  regulations  impacts  day-to-day  seafarer employment  practices.  Furthermore,  the  research  also  evaluates  the  barriers  and challenges faced by seafarers in obtaining their rights and appropriate legal protection. The research findings indicate that from the perspective of Indonesian positive law, the employment status certainty of seafarers still has some gaps and challenges that need to be addressed. This article provides a deeper insight into the legal framework governing seafarer employment in Indonesia and encourages better understanding of the protection of seafarer employment rights and improvements in applicable regulations.
Keywords: Seafarer Employment, Positive Law, Workers' Rights, Regulations, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia dapat di golongkan sebagai bangsa pelaut yang ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mengarungi lautan ke segala penjuru angin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala di pelbagai tempat di muka bumi yang menunjukkan bukti-bukti keunggulan para  pelaut  dari  pelbagai  etnis  di  Indonesia.  Bahkan,  banyak  di  antara  mereka  yang kemudian menetap di wilayah daratan, yang disinggahi dan menurunkan keturnan dari generasi ke generasi, yang kini sudah menjadi warga negara dari wilayah yang sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Demikian pula dalam konteks pelayaran antarpulau ( inter-insulair ) maupun luar negeri,  para  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  sejak  zaman  purba  sudah  berlayar antarpulau,  baik  dengan  tujuan  ekonomi-perdagangan  maupun  sosial-budaya.  Banyak pula etis-einis yang mendiami pulau-pulau dari kepulauan Nusantara itu yang menangkap ikan di perairan laut di sekitar, berada di tengah-tengah dan di antara pulau-pulau tersebut. Mereka bertemu dan berinteraksi di tengah laut dengan penuh kerukunan dan kedamaian, taapa memandang perbedaan- perbedaan antara mereka atas dasar apa pun juga. Di tengah laut mereka merasa senasib dan sepenanggungan.
Di daratan, sebagai etnis pendatang mereka juga bertemu dan berinteraksi dengan penduduk etnis asli atau lokal schingga tidak ada perasaan asing antara satu dan lainnya. Beberapa dari mereka itu ada yang menetap di daerah-daerah yang disinggahi, bahkan melangsungkan  perkawinan  campuran  yang  selanjutnya  melahirkan  generasi  baru sebagai penerus keturunan mereka. Mereka pun meleburkan diri ke dalam masyarakat lokal dan sudah merasa dan memandang diri mereka sebagai bagian dari masyarakat etnis lokal.
Dari  praktik  dan  perilaku  yang  terus  berlangsung  secara  turn  temurun  dari generasi ke generasi ini dengan memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah, ataupun
di  antara  pulau-pulau  dari  kepulauan  Nusantara  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  nenek moyang bangs Indonesia tidak memandang laut tersebut sebagai jalur pemisah antara pula ataupun antara etnis, tetapi justru memandangnya sebagai sarana yang menjembatani dan mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian, laut itu pun dipandang tidak terpisahkan dengan daratan dan tanah di bawahnya dari pulau-pulau ataupun dari ruang  udara  di  atas  laut  serta  daratan  tersebut.  Ketiganya  itu  dipandang  sebagai  satu kesatuan yang saling menguatkan yang kemudian dikenal dengag sebutan tanah air.
Dalam  konsepsi  tanah  air  tersebut,  terkandung  adanya  satu  kesatuan  antara ketiganya (darat, laut dan udara) dan di sanalah bangsa Indonesia sebagai penduduk yang tinggal di dalamnya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemer dekaannya dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah undang-undang dasarya yang kemudian lebih  dikenal  dengan  nama  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dengan  demikian,  secara hukum dan politik, berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat sudah sah. Akan  tetapi,  tak  lama  setelah  bangsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya, meletuslah Revolusi Fisik  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tidak dapat di ragukan lagi bahwasanya hampir sebagian besar dari penduduk di negara Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan ataupun juga sebagai pelaut. Para pelaut ataupun nelayan ini juga sebagian mencari pekerjaan di dalam negeri adapun  juga  yang  mencari  pekerjaan  demi  menghidupi  kebutuhan  sehari-  hari  di  luar negeri,  sebagian  besar  dari  pelaut-pelaut  Indonesia  berkeinginan  untuk  lebih  memilih mencari pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri atau pun mereka bekerja di atas kapal-kapal negara asing.
Seorang  pelaut  yang  sebagian  besar  pekerjaan  mereka  berada  di  atas  kapal sebagian besar juga dapat dipanggil dengan sebutan anak kapal ataupun anak buah kapal, dapat juga di singkat dengan ABK (Astina, 2020a). Sebagian besar ABK rata-rata yang bekerja  di  kapal  lokal  atau  kapal  asing,  juga  ada  pula  yang  bekerja  di  perusahaan- perusahaan asing. Pengertian Bekerja ialah suatu aktivitas yang bisa dikatakan sebagai sebuah  profesi  ialah  dilakukan  oleh  setiap  manusia  agar  dapat  mempertahankan hidupnya,  dengan  memperhatikan  kebutuhan  yang  melekat  pada  setiap  orang  dalam kehidupan  manusia.  Tempat  kerja,  orang  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  ini  pasti  akan mendapatkan  upah,  sehingga  upah  yang  dihasilkan  dari  pekerjaan  tersebut    dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalani kehidupan yang layak (Shalihah, 2016), (Rohendra Fathammubina, 2018), (Amanah et al., 2022).
Berdasarkan  Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan  kerja  (RACHMAWATI,  2019), (Frivanty  &  Ramadhani,  2020) .  Banyaknya tenaga kerja Indonesia memilih untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) karena untuk  mengurangi  angka  pengangguran  di  Indonesia,  selain  itu  bekerja  di  kapal mendapatkan gaji sebagai Anak Buah Kapal (Astina, 2020b).
Tetapi  terkadang  apa  yang  diharapkan  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  tidak  selalu berjalan dengan apa yang di janjikan, banyak terjadi nya pelanggaran yang terjadi kepada
Anak Buah Kapal Indonesia seperti tidak memiliki perjanjian kerja laut (PKL), jam kerja tidak jelas, gaji tidak dibayar sesuai perjanjian, meninggal karena kecelakaan kerja, sakit dan tidak bisa melakukan kerja di atas kapal.
Pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan berisiko tinggi seperti, kecelakaan kapal dan tenggelam (Adela, 2018). Untuk mencegah resiko,  diperlukan  kualifikasi  pekerja  sebagai  pelaut  yang  lebih  ketat  dan  pemberian perlindungan  hukum  bagi  pelaut  yang  diatur  secara  komprehensif.  Dilihat  dari  kasus Anak Buah Kapal belum mendapatkan kepastian ke Hak Asasiannya, Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki setiap orang di dunia ini tanpa adanya pengecualian.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  terjadi  di  darat  saja,  tetapi  juga  di wilayah  perairan.  Korban  pelanggaran  HAM  terjadi  degan  warga  negara  Indonesia dimana  mata  pencahariannya  ialah  bergantung  pada  anak  buah  kapal,  atau  disingkat menjadi ABK di perairan Indonesia. Padahal Pelaut/ABK memiliki peran penting dan strategis  sebagai  penggerak  kelancaran  perpindahan  orang  dan  barang,  menjamin komoditas di dunia berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tujuan.
Tindakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  merupakan  tindakan  dari  perbuatan seseorang atau sekumpulan orang termasuk juga oleh instansi pemerintahan baik yang dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  maupun  tindakan  kelalaian dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagai pengurang, penghalang, dan pembatas yang membatasi, dan atau sebagai pencabut hak asasi manusia baik individu ataupun kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang (van Voss & Tjandra, 2012) .
Walaupun  Indonesia  sendiri  sudah  memberikan  perlindungan  tetapi  nyatanya perlindungan itu belum maksimal. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih membuat suatu  regulasi  terkait  perlindungan  hukum  tersebut  (Sujadmiko,  n.d.). perlindungan terhadap hak-hak pelaut telah diatur dalam Maritime Labour Convention (MLC). Pada umumnya permasalahan timbul ketika para pihak terkait seperti perusahaan pemilik  kapal,  perusahaan  asuransi,  negara  bendera,  dan  negara  pelabuhan,  saling melempar tanggung jawab dalam penyelesaian kasus penelantaran pelaut. Dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya berisikan  dimana  setiap  individu  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Perlu digaris bawahi setiap warga negara, yang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing termasuk  di dalamnya. Anak Buah Kapal ialah semua pekerja yang bekerja di atas kapal, terkecuali nahkoda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan bahwa kepada setiap masyarakat Indonesia mempunyai  hak  dan  peluang  yang  sama  guna  semuanya  dapat  medapatkan  suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan. Bekerja merupakan salah satu  hak  yang  dimiliki  setiap  individu  yang  harus  dijaga,  dijamin  dan  dihormati. Perlindungan terhadap Pelaut juga dibutuhkan dalam dilaksanakanya secara terintegrasi
dengan  sistem  yang  melibatkan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat (Saragih, 2019).
Dari  berbagai  macam  banyak  permasalahan  yang  terjadi  kepada  ABK  yang berasal dari Negara Indonesia disebabkan karena minimnya perlindungan akan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat banyak terjadi yang menimpa para ABK. Tidak adanya jaminan atas kepastian hukum bagi ABK Indonesia yang melakukan pekerjaannya di atas kapal yang berbendera asing di luar negeri guna mendapatkan perlindungan dan kepastian  sepadan  dengan  tolak  ukur  syarat  Hukum  Internasional  dan  pemenuhan keharusan dalam syarat bekerja.
Oleh  sebab  itu,  diperlukannya  berupa  upaya  hukum  dari  Pemerintah  Indonesia agar  lebih  mengkedepankan  jaminan  perlindungan  hukum  untuk  pelaut  Indonesia khususnya bagi mereka yang melakukan pekerjaan mereka di luar negeri dan di atas kapal berbendera negara asing. Dalam hal ini, penulis ingin membahas secara khusus terkait perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dimana Pelaut dikategorikan sebagai  tenaga  pekerja  migran.  Perlu  di  kritisi  adanya  konvensi International  Labour Organization (ILO) pada pasal 11 yang menjelaskan bahwa pelaut tidak masuk dalam kategori Migran. Adanya kesadaran dari Konvensi ILO dengan pertimbangan yang baik, karena pada umumnya penanganan pekerja pelaut sebagai pekerja dilaut dengan aturan yang mengikat secara internasional tidak dapat di sama ratakan dengan pekerjaan umum yang  di  darat.  Adapun  juga  ketentuan  yang  mengatur  beberapa  konvensi  yang  terkait perlindungan  kepada  tenaga  migran  dengan  pertimbangan  dari  Konvensi  ILO  juga terdapat pada pasal 3 huruf f Undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh  Pekerja  Migran  Dan  Anggota  Keluarganya)  dimana  dalam  pertimbangan undang-undang ini tidak berlaku bagi pelaut dimana pelaut bukan tenaga migran. Maka dari itu, Kepastian hukum bagi pelaut yang aktif dan masih berlayar khususnya diluar negeri  dengan  harus  juga  mengikuti  standart  pelayaran  internasional,  maka  perlunya dibentuk suatu peraturan khusus dan mekanisme khusus.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  perlunya  dukungan  pemerintah  dalam perlindungan kepada pelaut. Jika dikatakan pelaut yang bekerja di kapal asing maupun berlayar ke luar negeri dikatakan seorang migran. Akan banyak kerugiran-kerugian yang ditimbulkan mulai dari Ketika memasuki suatu negara anak kapal indinesia harus tunduk kepada  peraturan  terkait  pekerja  migran  dengan  izin  masuk/visa  padahal  kapal  yang berlayar tersebut hanya 1 (satu) kali pelayaran saja
Adapun juga pengurusan dokumen sebagai pekerja migran membutuhkan waktu sedangkan  kapal  yang  sedang  belayar  hanya  singgah/berlabuh  di  suatu  negara  hanya sebentar  dan/atau  waktu  yang  singkat,  selanjutnya  pembengkakan  beban  biaya administrasi pengurusan dokumen pekerja migran yang akan memberatkan perusahaan pelayaran maupun pelaut dan adanya potensi pelaut Indonesia tidak dipekerjakan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan pelayaran asing dikarenakan dokumen yang
harus  dilengkapi  seorang  pelaut  sebagai  pekerja  migran.  Maka  dari  itu,  perlunya harmonisasi  maupun  singkronisasi  antar  peraturan  perundang-undangan  terkait perlindungan kepada pelaut Indonesia.
Sebagaimana  hak  memperoleh  pekerjaan,  mendapatkan  perlindungan  dalam bekerja, hidup yang layak merupakan Hak Asasi Manusia dan yang diamanatkan oleh Undang-undang  Dasar  1945  serta  juga  berdasarkan  Ideologi  Pancasila.  Bila  pelaut Indonesia  merasakan  mekanisme  yang  mempersulit  maupun  mempersempit  peluar pekerjaan bagi pelaut untuk memperoleh pekerjaan, maka dari itu kewajiban negara harus memberikan solusi yang terbaik terhadap perlindungan kepada pelaut.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Tipe  yang  dipergunakan  dalam  kajian  penulisan  tesis  ini  adalah Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  tipe  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini. Hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri serta berada jauh dari kehidupan masyarakat secara nyata merupakan pandangan hukum yang berasal dari konsep penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang disana (Soemitro, 1988). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyebut jenis penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif. Terkait hal ini Soerjono Soekanto dan Sri  Mamuji  memberikan  pengertian  bahwa  "cara  meneliti  data  sekunder  belaka  atau dengan bahan kepustakaan merupakan penelitian hukum berjenis normatif" (Sockanto, 2006).
Objek  penelitian  yang  berasal  teori-teori  hukum  dengan  kaitannya  terhadap peraturan perundang-undangan merupakan ungkapan dari sifat dari penelitian deskriptif analitis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  masukkan  kepada  pelaku  usaha angkutan laut maupun anak buah kapal terkait pelaksaan perlindungan yang ada.
Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  artinya  penekanan  pada  ilmu hukum  normatif,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( statute approach ).
Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang memiliki pengertian yaitu yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain.
Sumber  data  sekunder  biasanya  diperoleh  melalui  metode  pengumpulan  data  seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel , dan hasil penelitian lainnya. Adapun sumber data pada peneletian tesis ini terdiri dari: (Sockanto, 2006)
i. Bahan hukum Primer:
Bahan-bahan  hukum  primer  merupakan  peraturan  perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum. Bahan hukum primer terdiri dari:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
5. Undang-undang  nomor  6  tahun  2012  tentang  Pengesahan International Convention  On  The  Protection  Of  The  Rights  Of  All  Migrant  Workers  And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2000  tentang kepelautan
ii. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  bahan  hukum primer,  seperti:  tulisan  para  ahli,  surat  kabar,  majalah,  media  online,  buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.
iii. Bahan hukum tesier
Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,  maupun ensiklopedi.

## Teknik pengumpulan data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  diharapkan  penulis  ialah  memalui  studi kepustakaan  ( library  research). Yang  dimaksud  studi  kepustakaan  meliputi  bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari  buku-buku  yang  terkait,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen  dan  hasil  penelitian  yang  ada  relevansi  kuat  dengan  masalah  yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.
Teknik Analisa data
Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih  dahulu,  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan  terarah  dengan  menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.
Dari  hasil  analisis  tersebut,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori  hukum  yang  baru,  namun  setidaknya  menghasilkan  argumentasi  baru  untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan- kesimpulan maupun saran-saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  perlindungan  terhadap  anak  buah  kapal  dalam  perspektif penegakan hukum
Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di bidang perikanan,  terutama  ABK.  Tenaga  kerja  Indonesia  sering  menghadapi  berbagai
masalah baik sebelum, selama, dan setelah mereka dipekerjakan (Adha, 2022). Untuk mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat penting. Implentasi hukum
Hukum  internasional  mengatur  hak-hak  pelaut  melalui Maritime  Labour Convention (MLC) 2006, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan berfungsi sebagai landasan  untuk  penegakan  hak-hak  pelaut  (SURIJONO,  2023).  Namun,  karena definisi antara pelaut dan nelayan berbeda, MLC 2006 tidak dapat digunakan untuk menjamin  hak-hak  pekerja  pelayaran.  Akibatnya,  belum  ada  aturan  internasional yang  mengatur  hak-hak  pelaut.  Dengan  demikian,  Peraturan International  Labour Organization (ILO)  Nomor  188  Tahun  2007  dianggap  relevan  untuk  upaya penegakan  hak  pekerja  laut  di  Indonesia.  Konvensi International  Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 berlaku tidak hanya bagi kapal yang beroperasi di yurisdiksi negara Indonesia, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar tuntutan jika kapal asing melanggar ketentuan dalam konvensi. Bagian VII, Pasal 43 Tentang Mematuhi dan Menegakkan Peraturan menyatakan:
Pasal 43 ayat (1)
“Apabila negara anggota, dimana sebuah kapal berlabuh dipelabuhannya, dalam  melaksanakan  usahanya  yang  normal  atas  alasan  pengoperasian, menerima  keluhan  atau  memperoleh  bukti  bahwa  kapal  tersebut  tidak mematuhi persyaratan konvensi ini, maka negara anggota tersebut dapat membuat laporan yang di alamatkan ke pemerintah negara bendera dari kapal tersebut, dan mengirim salinannya ke Direktur Jenderal ILO, dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meralat kondisi apapun dikapal  tersebut  yang  secara  jelas  membahayakan  keselamatan  atau kesehatan”.
Dari uraian di atas, diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa upaya penegakan hak-hak pekerja di bidang pelayaran belum berhasil. Pertama adalah kewenangan yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga pemerintah, serta koordinasi yang buruk antara institusi pemerintah. kedua adalah pengawasan yang  lemah  karena  sektor  yang  berbeda  memiliki  hukum  internasional  yang lemah.
Berdasarkan uraian sebelumnya, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hak-hak pekerja pelayaran di negara itu. Peraturan yang dibuat oleh  masing-masing  instansi  ini  menyebabkan  tumpang  tindih  dan ketidaksesuaian  antara  peraturan.  Akibatnya,  ketiga  faktor  di  atas  sangat berdampak pada penegakan hak-hak pekerja pelayaran, seperti yang disebutkan di atas, konvensi internasional Maritime Labour Convention (MLC) 2006, yang telah diratifikasi, dianggap tidak relevan untuk dijadikan landasan penegakan hak pekerja pelayaran. Konvensi tersebut, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ditujukan terhadap pekerja bidang pelayaran.
Untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  kapal,  negara  memiliki  kewajiban untuk melindungi berdasarkan tiga prinsip kewajiban negara:
a. Kewajiban untuk memenuhi,
b. Kewajiban untuk melindungi, dan
c. Kewajiban untuk menghormati.
Peraturan  Perundang-undangan  seperti  UU  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan dan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 tentang kepelautan, tidak melengkapi undang-undang nasional yang mengatur keselamatan pelaut.
Maka  dari  itu  dengan  meratifikasi  perjanjian  internasional,  Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan juga akan memperoleh hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
Menurut  penegakan  hukum,  perlindungan  anak  buah  kapal  (ABK) didefinisikan  sebagai  upaya  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari segi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan.
Salah satu upaya penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi ABK  adalah  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  terhadap  hak-hak  ABK. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat membuat pelaku pelanggaran jera dan membuat ABK merasa aman dan aman. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran terhadap hak-hak ABK.
Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum yang menangani kasus  pelanggaran  hak-hak  ABK,  meningkatkan  kerjasama  dengan  negara  lain dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak ABK, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hukum bagi ABK (Wiyantoro, n.d.).
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan hukum  bagi  ABK  selain  penegakan  hukum  adalah  Pemerintah  harus  memberi tahu  ABK  tentang  hak-hak  mereka,  dan  pemerintah  harus  meningkatkan pengawasan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  ABK  (Armansyah,  2019).  Pemilik  kapal  juga  harus meningkatkan  kesadaran  dan  komitmen  mereka  untuk  menghormati  hak-hak ABK.  Upaya-upaya  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  penegakan  hukum terhadap pelanggaran hak ABK. Ini akan membuat perlindungan hukum ABK di Indonesia lebih terjamin.
Berikut  ini  adalah  beberapa  contoh  kasus  di  mana  hak-hak  ABK  telah dilanggar di Indonesia:
a. Upah yang tidak sesuai dengan ketentuan Kerja yang melebihi batas waktu Kerja yang berbahaya
b. Pelecehan seksual
c. Diskriminasi
Pemerintah  harus  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  ABK,  termasuk  penegakan  hukum  dan  langkah-
langkah  lain  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Dengan  upaya-upaya  ini, perlindungan hukum bagi ABK di Indonesia akan menjadi lebih baik, sehingga ABK dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Untuk beberapa alasan, penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  ABK  sangat  penting  yaitu  untuk memberikan kepastian hukum kepada ABK, mereka harus merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan nyaman, untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran,penegakan hukum yang  tegas  dan  adil  dapat  memotivasi  pelaku  pelanggaran  untuk  berhenti melakukan kesalahan yang sama.
Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  ABK,  sehingga masyarakat  akan  lebih  peduli  terhadap  hak-hak  ABK.  Baik  pemerintah, perusahaan  swasta,  maupun  masyarakat  dapat  melakukan  tindakan  hukum terhadap  pelanggaran  hak-hak  ABK.  Pemerintah  dan  sektor  swasta  perlu meningkatkan  kesadaran  dan  komitmen  untuk  menghormati  hak-hak  ABK; masyarakat  perlu  meningkatkan  kepedulian  terhadap  hak-hak  ABK  dan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
B. Penyelesaian Perselisihan Terhadap anak buah kapal
Pasal  1  angka  (15)  UU  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, perjanjian kerja merupakan dasar terciptanya hubungan hukum  diantara  pekerja  dengan  pengusaha.  Hubungan  antara  pekerja  dan pengusaha  tersebut  dapat  terganggu  dan  berpotensi  menimbulkan  perselisihan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian kerja.
Pasal 1 angka (1) UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau gabungan  pengusaha  dengan  pekerja  (buruh)/serikat  pekerja  (serikat  buruh) karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  kepentingan,  pemutusan  hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  jenis-jenis  perselisihan hubungan  industrial  meliputi;  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antara  serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan. Mekanisme seperti bipatrit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrsi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industri.
Selain itu, Lebih lanjut, dalam Pasal 8 UU No 2 Tahun 2004, menyebutkan bahwa  penyelesaian  perselisihan  melalui  mediasi  dilakukan  oleh  mediator  di setiap  kantor  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, pihak Disnakertrans
merupakan  pihak  ketiga  dalam  proses  penyelesaian  perselisihan  antara  pekerja dan pengusaha di tingkat mediasi.
Sementara itu, dasar hubungan kerja antara perusahaan pelayaran dan ABK adalah  PKL  (Perjanjian  Kerja  Laut),  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Pasal 395 KUHD, , PKL (Perjanjian Kerja Laut) ialah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan  seorang  buruh  di  pihak  lain,  dengan  mana  pihak  tersebut  terakhir menyanggupi  untuk  bertindak  di  bawah  perintah  pengusaha  itu  melakukan pekerjaan  dengan  mendapat  upah,  sebagai  nahkoda  atau  anak-kapal,  engan demikian dapat diketahui bahwa dalam suatu PKL juga terpenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian kerja pada umumnya, yaitu: adanya pekerjaan, perintah dan upah. berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa Disnakertrans juga memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan pelayaran dan ABK.
Adapun  Lembaga  lain  yang  menaungi  penyelesaian  perselisihan  ABK yaitu Syahbandar. Hubungan kerja yang tercipta di antara Perusahaan dan ABK membentuk  kewenangan  pihak  Syahbandar.  Menurut  Kunthoro  dkk.,  karena ABK dan PKL memiliki karakteristik khusus, pengaturan tentang ABK dan PKL berbeda dari pengaturan tentang pekerja dan perjanjian kerja pada umumnya. 1
Untuk  dapat  melakukan  pekerjaan  di  atas  kapal,  seorang  ABK  harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti:
a. Umur  Minimum:  Pasal  17  b  PP  Nomor  7  Tahun  2000  tentang  kepelautan menetapkan bahwa seseorang harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk dapat bekerja sebagai anak kapal.
b. Pemeriksaan Kesehatan: Pasal 17c PP No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan menyatakan bahwa seorang anak kapal harus memenuhi persyaratan dalam hal kesehatan jasmani dan rohani, berdasarkan hasil pemeriksanaan kesehatan khusus yang dilakukan untuk mereka.
c. Sertifikasi Kepelautan, dalam pasal 4, 5, 6 dan 14 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang  Kepelautan,  disebutkan  bahwa  sertifikasi  kepelautan  terdiri  dari sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut.
Sedangkan dalam pada BAB II susunanan pengawakan kapal niaga pasal 3  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  26  Tahun  2022  tentang  pengawakan kapal niaga, berrbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan pengawakan Kapal Niaga meliputi:
a. Nakhoda;
b. Perwira:
1. Mualim I ( Chief Mate );
1 Kunthoro  dkk.  1999, Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Perlindungan  Anak  Buah  Kapal  (ABK) , Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman Dan HAM, Hlm. 20
2. Perwira  Yang  Melaksanakan  Tugas  Jaga  di  Anjungan
( Watchkeeping Officer );
3. Kepala Kamar Mesin ( Chief Engineer );
4. Masinis II ( Second Engineer Officer );
5. Masinis  Yang  Melaksanakan  Tugas  Jaga  di  Kamar  Mesin
( Watchkeeping Engineer Officer ); dan
6. Perwira Teknik Elektro ( Electro Technical Officer );
c. Rating:
1. Pelaut Terampil Bagian Dek ( Able Seafarer Deck );
2. Juru Mudi;
3. Rating bagian dek lainnya meliputi namun tidak terbatas pada:
iv. Kelasi ( Ordinary Sailor ); v. Juru Masak Kapal ( Ship’s Cook ); dan vi. Pelayan ( Mess Boy ).
4. Pelaut Terampil Bagian Mesin ( Able Seafarer Engine );
5. Juru Minyak;
6. Rating Teknik Elektro (Electro Technical Rating ); dan
7. Rating bagian mesin lainnya meliputi namun tidak terbatas pada:
i. Wiper; dan ii. Plumber;
d. Jabatan tertentu untuk Kapal tertentu meliputi namun tidak terbatas pada:
1. dokter; dan
2. surveyor .
(2) Pengawakan Kapal Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. jenis Kapal; b. daerah pelayaran; c. Tonase kotor kapal (gross tonnage/GT);
Selanjutnya PP ini juga mengatur kewajiban para pelaut untuk memiliki setifikat sebagai berikut ini:
Pasal 5:
(1) Jenis Sertifikat Kepelautan terdiri atas:
a. Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC);
b. Sertifikat Pengukuhan ( Certificate of Endorsement /CoE);
c. Sertifikat Keterampilan ( Certificate of Proficiency /CoP); dan
d. Sertifikat Pengakuan ( Certificate of Recognition /CoR).
(2) Setiap Awak Kapal harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Selain memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas Kapal berbendera Indonesia harus memiliki Sertifikat Pengakuan ( Certificate of Recognition /CoR). (4) Sertifikat Pengakuan ( Certificate of Recognition /CoR) sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diterbitkan  oleh  Direktur  Jenderal  dan
diberikan  untuk  jabatan  Nahkoda,  Mualim  I  (Chief  Mate),  Kepala Kamar  Mesin  (Chief  Engineer),  dan  Masinis  II  (Second  Engineer Officer).
Pasal 6 Jenis  Sertifikat  Keahlian  ( Certificate  of  Competency /CoC)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Sertifikat  Keahlian  ( Certificate  of  Competency /CoC)  Pelaut nautika;
b. Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) Pelaut teknika;
c. Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) Pelaut teknik elektro; dan
d. Sertifikat Keahlian (C ertificate of Competen cy/CoC) Pelaut operator radio GMDSS.
Pasal 7 (1) Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) Pelaut nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I); b. sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II); c. sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) manajemen; d. sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III); e. sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) manajemen; f. sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV); g. sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) manajemen; dan
h. sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V).
(2) Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) Pelaut teknika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
a. sertifikat ahli teknika tingkat I (ATT I); b. sertifikat ahli teknika tingkat II (ATT II);
c. sertifikat  ahli  teknika  tingkat  III  (ATT  III)  manajemen; d. sertifikat ahli teknika tingkat III (ATT III);
e. sertifikat ahli teknika tingkat IV (ATT IV) manajemen; f. sertifikat ahli teknika tingkat IV (ATT IV); g. sertifikat ahli teknika tingkat V (ATT V) manajemen; dan
h. sertifikat ahli teknika tingkat V (ATT V).
(3) Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) Pelaut teknik elektro  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c  merupakan sertifikat electro technical officers (ETO).
(4) Sertifikat  Keahlian  ( Certificate  of  Competency /CoC)  Pelaut
Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan sertifikat GMDSS radio operators.
Pasal 8
Sertifikat  Pengukuhan  ( Certificate  of  Endorsement /CoE)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan terhadap Pelaut yang telah memiliki Sertifikat Keahlian ( Certificate of Competency /CoC) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
Pasal 9 Jenis  Sertifikat  Keterampilan  ( Certificate  of  Proficiency /CoP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. sertifikat keterampilan dasar;
b. sertifikat keterampilan khusus; dan
c. sertifikat keterampilan untuk Kapal jenis tertentu.
Pasal 10 (1) Sertifikat keterampilan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan sertifikat keterampilan dasar keselamatan ( basic safety training ). (2) Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
a. sertifikat keterampilan keselamatan Kapal Tangki Minyak ( Oil Tanker ),  Kapal  Tangki  Bahan  Kimia  (Chemical  Tanker),  dan Kapal Tangki Gas Cair (Liquefied Gas Tanker) meliputi: 1. basic  training  for  oil  and  chemical  tanker  (BOCT) certificate; 2. basic training for liquefied gas tanker (BLGT) certificate; 3. advance  training  for  oil  tanker  cargo  operation  (AOT) certificate; 4. advance  training  for  chemical  tanker  cargo  operation (ACT) certificate; dan 5. Advance training for liquefied gas tanker cargo operation (ALGT) certificate b. sertifikat  keterampilan  keselamatan  Kapal  Penumpang  dan Kapal Ro-ro Penumpang (Ro-ro Passenger Ship ) meliputi: 1. crowd management training certificate; 2. crisis  management  and  human  behaviour  training certificate; dan 3. Ro-ro  passenger  safety,  cargo  safety,  and  hull  integrity training certificate; c. sertifikat  keterampilan  survival  craft  and  rescue  boats  other than fast rescue boat (SCRB);
d. sertifikat keterampilan fast rescue boats (FRB);
e. sertifikat keterampilan advanced fire fighting (AFF);
f. sertifikat keterampilan medical first aid (MFA);
g. sertifikat keterampilan medical care (MC);
h. sertifikat keterampilan radar observation (RADAR simulator);
i. sertifikat  keterampilan  automatic radar  plotting  aid  simulator
(ARPA simulator);
j. sertifikat  keterampilan electronics  charts  display  and information system (ECDIS); k. sertifikat keterampilan bridge resource management (BRM);
l. sertifikat  keterampilan engine  room  resource  management (ERM);
m. sertifikat keterampilan security awareness training (SAT);
n. sertifikat  keterampilan  security  training  for  seafarers  with designated security duties (SDSD); o. sertifikat keterampilan ship security officers (SSO);
p. sertifikat keterampilan International Maritime Dangerous Good Cargo (IMDG) Code; q. q. sertifikat  keterampilan  Pelaut  Terampil  Bagian  Dek  ( Able Seafarer Deck ); r. sertifikat  keterampilan  Pelaut  Terampil  Bagian  Mesin  ( Able Seafarer Engine ); s. sertifikat keterampilan Rating dinas jaga dek; t. sertifikat keterampilan Rating dinas jaga mesin;
u. sertifikat keterampilan Rating teknik elektro; v. sertifikat keterampilan marine high voltage ;
w. sertifikat keterampilan leadership and teamwork ;
x. sertifikat keterampilan on board assessment ;
y. Sertifikat  Keterampilan  ( Certificate  of  Proficiency /CoP)  bagi Awak Kapal yang berlayar di daerah kutub meliputi: 1. Sertifikat keterampilan basic training for ships operating in polar water (the international code for ships operating in polar waters certificate (the polar code ); dan/atau 2. Sertifikat  keterampilan advance  training  for  ships operating in polar water (the international code for ships operating in polar waters certificate (the polar code ); dan
z. sertifikat keterampilan juru masak ( ship’s cook certificate ).
(3) Sertifikat Keterampilan ( Certificate of Proficiency /CoP) untuk Kapal jenis  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  c merupakan sertifikat yang diberikan untuk:
a. Kapal Dengan Kecepatan Tinggi ( High Speed Craft );
b. Kapal berdaya dukung dinamis ( dynamically supported craft) ;
c. mobile offshore unit (MOU);
d. Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS);
e. Kapal Tunda dengan panjang tundaan lebih dari 100 m (seratus meter); f. Kapal dengan karakteristik olah gerak khusus; dan
g. Kapal dengan bahan bakar gas yang terdiri atas: 1. basic  code  of  safety  for  ships  using  gases  or  other  low- flashpoint fuels (basic IGF-Code) certificate ; dan/atau 2. advance  code  of  safety  for  ships  using  gases  or  other  low- flashpoint fuels (advanced IGF-Code) certificate .
Sebagaimana sudah diuraikan diatas Kementrian Perhubungan khususnya menjamin kelaiklautan kapal serta melaksanakan konvensi internasional standar Pendidikan  dan  pelatihan,  sertifikasi  serta  dinas  jaga  ( standards  of  training, certification and watchkeeping for seafares) untuk mengatur pengawakan kapal niaga  dan  juga  pengaturan  mengenai  kapal  niaga  harus  diatur  secara komprehensif.
Inilah yang membedakan pekerja umum dari ABK, Adapun juga dampak Kekhususan  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL).  Namun,  PKL  memiliki  beberapa karakteristik, yaitu:
1. Pertama, PKL antara nahkoda atau perwira cukup dibuat secara tertulis antara mereka dan pengusaha kapal (Pasal 399 KUHD), tetapi PKL ABK dengan perusahaan  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  dengan  akta  otentik  di  depan pejabat  pemerintah  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Syahbandar  (Pasal  400 ayat (1) KUHD).
2. Kedua,  pengaturan  tempat  bekerja  dan  tempat  perselisihan  terjadi.  PKL memiliki  aturan  tempat  bekerja.  Karena  mereka  berada  di  atas  kapal  dan selalu bergerak, tidak dapat dipastikan di mana area yang menjadi tujuan dan di mana perselisihan terjadi (Djumadi, 2006).  Hal ini sangat memengaruhi ketentuan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Misalnya, jika PKL dibuat di Jakarta tetapi perselisihan terjadi di Medan, para pihak tidak dapat membawa masalah ini ke Disnakertrans Jakarta untuk diselesaikan. Karena  karakteristik  unik  ABK  dan  PKL,  Syahbandar  dapat  dianggap sebagai  pihak  ketiga  dalam  proses  penyelesaian  perselisihan  antara  ABK  dan perusahaan pelayaran. Dalam hal dualisme pengaturan dalam proses penyelesaian perselisihan antara perusahaan Pelayaran dan ABK, serta dualisme kewenangan sebagai  pihak  ketiga  dalam  proses  tersebut,  Mertokusumo  berpendapat  bahwa meskipun  terjadi  interaksi  antara  unsur-unsur  atau  bagian-bagian  dalam  suatu sistim hukum, konflik dapat terjadi jika ada interaksi antara unsur-unsur tersebut (Mertokusumo, 2007).
Telah dijelaskan bahwa ABK dan PKL berbeda dari pekerja dan perjanjian kerja umumnya. Lebih lanjut, pasal 1 KUHD menyatakan bahwa KUHD adalah ketentuan  khusus  terhadap  KUHPerdata,  dan  pasal  396  KUHD  menunjukkan bahwa ketentuan PKL di dalam KUHD berbeda dengan ketentuan yang ada di bab VII  A  Buku  III  KUHPerdata,  yang  mengatur  perjanjian-perjanjian  untuk melakukan  pekerjaan.  Dengan  demikian,  ketentuan  PKL  di  dalam  KUHD memiliki sifat khusus.
Sementara  itu,  UU  No  2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  mengatur  masalah  yang  dimaksud  secara  umum,  tanpa menjelaskan  masalah  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  tertentu.  Ini  juga menunjukkan bahwa UU No 2 Tahun 2004 adalah ketentuan yang sifatnya umum. Oleh karena itu, KUHD dan UU No 2 Tahun 2004 adalah ketentuan yang sederajat yang  mengatur  masalah  yang  sama,  yaitu  proses  penyelesaian  PHK  antara perusahaan.
Karena  itu,  asas lex  specialis derogat  legi  generalis  peraturan  khusus mengesampingkan  peraturan  umum  digunakan  untuk  menyelesaikan pertentangan  di  antara  UU  No  2  Tahun  2004  tentang  PPHI  dan  KUHD.  Oleh karena  itu,  ketentuan  yang  seharusnya  digunakan  sebagai  dasar  dalam  proses penyelesaian PHK antara Perusahaan Pelayaran dan ABK adalah ketentuan yang ada dalam KUHD.
Namun,  Manan  menyatakan  bahwa  salah  satu  prinsip  yang  harus diperhatikan saat menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis adalah bahwa ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis (Manan, 2004). Oleh karena itu, perlu juga diperiksa apakah UU No 2 Tahun 2004 dan KUHD berada dalam lingkungan yang sama.
Bagian  dari  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  UU  No  2  Tahun  2004 mengatur  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  hubungan  industrial.  Pada awalnya,  hukum  ketenagakerjaan  merupakan  bagian  dari  hukum  privat  (diatur dalam KUHPerdata), tetapi sebagai akibat dari proses sosialisasi, yaitu pergeseran dari hukum publik ke hukum privat yang membatasi kebebasan individu, hukum ketenagakerjaan tidak lagi murni hukum privat (perdata).
Ini disebabkan oleh campur tangan pemerintah dalam pengaturan hukum ketenagakerjaan  untuk  memberikan  peluang  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Oleh karena  itu,  hukum  ketenagakerjaan  terdiri  dari  kombinasi  hukum  publik  dan privat.  Untuk saat ini, jelas bahwa KUHD termasuk dalam domain hukum privat atau  perdata.  Namun,  pengkajian  lebih  lanjut  terhadap  KUHD,  terutama  yang mengatur  PKL,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  campur  tangan  dalam pembuatan PKL dan mengawasinya untuk melindungi hak-hak ABK (pekerja). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa PKL tidak hanya aturan yang bersifat  privat  atau  perdata.  Dengan  demikian,  penulis  berpendapat  bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHD terdiri dari kombinasi ketentuan yang bersifat publik dan privat. Selain itu, dengan ditetapkannya UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan PP No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, ketentuan dalam KUHD yang berkaitan dengan pelayaran semakin beralih ke arah hukum publik. Dalam penjelasan umum UU Pelayaran dijelaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU  lain  yang  berkaitan  dengan  pelayaran  seperti  KUHD  sangat  erat  terkait dengan UU ini.
Selanjutnya,  pasal  18  ayat  2  PP  No  7  Tahun  2000  tentang  Kepelautan menyatakan  bahwa  perjanjian  kerja  laut  (PKL)  harus  mencakup  hak  dan
kewajiban setiap pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada korelasi antara KUHD dan UU No 21 tahun 1992 dan PP No 7 Tahun 2000 ketika PKL dibuat antara perusahaan pelayaran dan ABK.
Oleh karena itu, seperti yang diketahui, ketentuan mengenai PKL terdiri dari  kombinasi  hukum  publik  dan  hukum  privat  (perdata).  Dengan  demikian, penulis  berpendapat  bahwa,  karena  kedua  ketentuan  tersebut  memiliki  sifat publik, asas hukum lex specialis derogat legi generalis dapat digunakan untuk menyelesaikan  perselisihan  di  antara  UU  No  2  Tahun  2004  dan  KUHD.  Oleh karena  itu,  KUHD  seharusnya  menjadi  dasar  perselisihan  ABK  dengan perusahaan  pelayaran  Ini  adalah  ketentuan  khusus  dalam  hal  ini  UU  dan Syahbandar berwenang sebagai pihak ketiga.
Namun,  setelah  mempelajari  lebih  lanjut,  ditemukan  bahwa  ABK  dan PKL yang dibuat oleh perusahaan pelayaran tidak memiliki karakteristik khusus seperti ABK dan PKL pada umumnya sebagai berikut:
a Tinjauan  Kekhususan  ABK:  Pasal  41  ayat  (1  &  2)  PP  Nomor  7  Tahun 2000  tentang  Kepelautan  menyatakan  bahwa  hanya  pihak  nahkoda  dan beberapa  perwira  kapal  tertentu  yang  diharuskan  memiliki  sertifikasi keahlian  dan  ketrampilan  dasar  pelaut.  Dengan  demikian,  hanya  pihak nahkoda dan beberapa perwira kapal tertentu yang diharuskan memiliki sertifikasi-sertifikasi kepelautan.
Namun,  di  dunia  pekerjaan  saat  ini,  telah  menjadi  jelas  bahwa  untuk menduduki posisi strategis dalam perusahaan, seperti manajer, diperlukan kualifikasi tertentu. Namun, bekerja sebagai pegawai biasa di perusahaan tersebut tidak memerlukan banyak kualifikasi yang sama seperti menjadi manager. Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam proses penerimaan ABK, perwira di kapal, dan pemimpin perusahaan.
Menjadi ABK biasa di atas kapal dan pekerja biasa di perusahaan tidak memerlukan sertifikasi tertentu, tetapi menjadi pemimpin di perusahaan dan perwira di kapal memerlukan sertifikasi. Oleh karena itu, karakteristik yang  dimiliki  oleh  seorang  ABK  dari  sudut  pandang  kualifikasi  dan persyaratan  untuk  menjadi  ABK  tidak  lagi  eksklusif  untuk  ABK  yang bekerja pada perusahaan.
b. Tinjauan Karakteristik PKL
1) PKL harus ditulis dan dibuat di hadapan pejabat pemerintah. Ini adalah ciri khas PKL. Menurut Pasal 400 ayat (1) KUHD, ABK harus dibuat dengan akta otentik di depan pejabat pemerintah yang berwenang. Ini  adalah  keuntungan  dari  PKL  karena  menjaga  agar  hak  dan kewajiban  para  pihak  diketahui  dan  dipahami  serta  dilaksanakan. Sangat menguntungkan jika karakteristik ini tidak hanya berlaku untuk PKL tetapi juga untuk perjanjian kerja umum. 2) Berhubungan Dengan Tempat Kerja. PKL juga diatur tentang tempat bekerja, yang selalu bergerak, tidak dapat dipastikan di mana area yang
menjadi  tujuan  atau  di  mana  perselisihan  terjadi.  Misalnya,  ABK bekerja untuk perusahaan pelayaran di mana tujuan perusahaan selalu berubah-ubah,  sehingga  tidak  jelas  kapan  dan  dimana  terjadi perselisihan antara ABK dan pihak perusahaan.
Akibatnya,  apabila  perselisihan  terjadi  di  daerah  yang  bukan  tempat PKL  dibuat,  KUHD  akan  bertindak  sebagai  dasar  hukumnya  dan syahbandar  akan  bertindak  sebagai  pihak  penengah.  Misalnya,  jika PKL dibuat di Jakarta tetapi perselisihan terjadi di Medan, para pihak tidak dapat membawa masalah tersebut ke Disnakertrans Kota Jakarta untuk diselesaikan. Soekanto mengatakan bahwa asas lex specialis derogat legi generali tidak hanya  berlaku  untuk  ketentuan  khusus  yang  menyampingkan  ketentuan  umum (sederajat),  tetapi  juga  untuk  peristiwa  khusus  yang  harus  diperlakukan  oleh undang-undang yang menyebutkannya (walaupun undang-undang yang lebih luas atau lebih umum juga dapat mencakup peristiwa khusus) (Sockanto, 2006). Dengan mempertahankan prinsip lex specialis derogat legi generali yang berkaitan dengan dualisme peraturan yang terkait dengan proses PHK perusahaan pelayaran  terhadap  ABK,  ketentuan  umum  UU  No  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  dan  khusus  (KUHD)  dapat digunakan bersama untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi antara ABK dan  Perusahaan.  Dengan  melibatkan  Syahbandar  dan  Disnakertrans  secara bersama-sama  sebagai  pihak  ketiga  atau  penengah,  ini  akan  memungkinkan penyelesaian yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  anak  buah  kapal  diatur  dalam  hukum  Indonesia  maupun Internasional. Anak buah kapal dilindungi dari berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja, seperti perlindungan dari kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh kerja, dan kondisi kerja yang berbahaya; aspek upah dan kesejahteraan, seperti jaminan upah yang layak, kesehatan, pensiun, dan jaminan sosial lainnya; dan aspek hubungan kerja, seperti jaminan kontrak kerja yang adil, perlindungan dari diskriminasi, dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja.
Implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) di Indonesia secara umum telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

## BIBLIOGRAFI
Adela,  N.  F.  (2018). Perlindungan  pelaut  Indonesia  di  luar  negeri  melalui  ratifikasi maritime  labour  convention,  2006  (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Adha,  L.  H.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesia  Yang  Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing. Private Law , 2 (3), 795–815.
Amanah, S., Tania, R. S., Putri, A., Mahendra, J. P. J., & Hakim, L. (2022). Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum .
Armansyah,  A.  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Warga  Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure , 8 (2), 17– 36.
Astina,  Y.  I.  (2020a). Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Melindungi  Anak  Buah  Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Astina,  Y.  I.  (2020b). Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Melindungi  Anak  Buah  Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Djumadi. (2006). Hukum Perburuhan – Perjanjian Kerja . PT Raja Grafindo Persada.
Frivanty, S., & Ramadhani, D. A. (2020). Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Perusahaan untuk  Melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Secara  Sepihak. National Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 422–434.
Manan, B. (2004). Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik . FH UII Press.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar .
Rachmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Kehilangan Hak Untuk Beribadah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
Rohendra  Fathammubina,  S.  H.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemutusan Hubungan  Kerja  Sepihak  Bagi  Pekerja. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian Ilmiah Hukum , 3 (1), 108–130.
Saragih, I. Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (Abk) Indonesia Di Kapal Asing (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
Shalihah,  F.  (2016).  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. Jurnal Selat , 4 (1), 70–100.
Sockanto, S. & S. M. (2006). Penelitian Hukum Normatif . Raja Grafindo Persada.
Soemitro, R. (1988). Metodologi Peneltian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Sujadmiko,  B.  (n.d.). Perlindungan  Hak  Anak  Buah  Kapal  Dalam  Kerangka  Hukum Nasional Dan Internasional .
Surijono,  O.  (2023). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Buah  Kapal  Yang  Bekerja Pada  Perusahaan  Perkapalan  Nasional  Di  Tinjau  Dalam  Perspektif  Hukum Ketenagakerjaan (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
van Voss, G. H., & Tjandra, S. (2012). Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia . Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas.
Wiyantoro, S. L. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan  Uu  No.  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia Dan Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 188 Tahun 2007  (Bachelor’s  thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

## Copyright Holder:
Jaja Suparman, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: