## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 30-39

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) BERKAITAN DENGAN PRANATA LOKAL DI DESA SOKONG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
ZAINI BIDAYA, SH.MH. & RIZAL UMAMI

## (Dosen Perserikatan Muhammadiyah)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  06-09-2016 Disetujui:  30-09-2016 Abstrak : Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, penelitian ini juga mengurai serta  banyak  membahas  tentang  problematika  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah tangga  dengan  penyelesaian  dari  berbagai  unsur  aturan  baik  itu  aturan  adat  dan  serta kaitannya dengan penyelesaian secara hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  yang  di transformasikan  ke  dalam  bentuk  hukum  positif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1).  Untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  PKDRT dan untuk mengetahui bagaimana hubungan Pranata Lokal kaitannya dengan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung  Kabuapaten  Lombok  Utara.  (2).  Untuk  mengetahui bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  dari  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum empiris normatif, Penelitian ini berlokasi  di  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara.  Sumber  data adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  diperoleh  dari wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Implementasi  ketentuan  pidana  dalam  UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena  masyarakat  Desa  Sokong  lebih  mengedepankan  Hukum  Adat  /  Pranata  Lokal, masyarakat  setempat  menilai  hukum  adat  lebih  tepat  kepada  nilai  religi  dan  ikatan kemanusiaan  terhadap  sesama  masyarakat  setempat,  masyarakat  juga  tidak  banyak mengetahui UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)  yang  banyak  diperdengarkan  dan  dipertontonkan  dalam  penyelesaian  kasusnya melalui media cetak dan elektronik.

## Kata Kunci:
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang- undang No.23 Tahun 2004, Pranata Lokal/Hukum Adat/Awig-awig.

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran hak  azasi manusia  dan  merupakan  kejahatan  terhadap  martabat manusia  serta  bentuk-bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapuskan.  Karena  biasanya  yang  menjadi  korban terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah kebanyakan perempuan maka mereka harus mendapatkan perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi pada  anggota  keluarga  yang  menumpang  atau  tinggal dalam  suatu  rumah  tangga  dalam  kaitan  keluarga. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  menimpa  para pembantu rumah tangga.
Kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga kerapkali  baru  terungkap  dan  terekspos  media  ketika korban  telah  menderita  parah  secara  fisik  maupun mental  atau  bahkan  meninggal.  Di  banyak  daerah, termasuk  di  wilayah  Nusa  Tenggara  Barat  masalah Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  (domestic violence)  dari  waktu  kewaktu  semakin  meningkat. Komisi  Nasional  (Komnas)  Perempuan  membeberkan kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  selama  2011 mencapai 256 kasus kekerasan, di Desa Sokong terdapat beberapa  kasus  yang  terjadi  diantaranya  kekerasan dalam  rumah  tangga  terdiri  dari  7  kasus,  4  kasus pelecehan  seksual  serta  percobaan  perkosaan,  data  ini berdasarkan catatan pemerintah desa sokong kecamatan tanjung kabupaten lombok
utara
(http://www.ntbterkini.com/2012/10/19/kdrt-di-ntb- capai-256-kasus/).
Jumlah  yang  terungkap  tidaklah  menunjukkan angka  sebenarnya.  Karena  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  ibarat  gunung  es.  Jumlah  yang  tercatat dan  terekspos  jauh  lebih  besar,  untuk  itu  diperlukan penegak hukum  yang berwenang  untuk  menindas tegas setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan hukum  yang  berlaku,  baik  itu  merupakan  usaha pencegahan  yang  bersifat  preemtif  (pencegahan  yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan  sasaran  mempengaruhi  faktor-faktor  penyebab, pendorong dan faktor peluang dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup), preventif (pengawasan dan pengendalian) maupun  refresif  (Merupakan  upaya  penindakan  dan penegakan  hukum  terhadap  ancaman  faktual  dengan sangsi  yang tegas  dan  konsisten  sesuai  dengan undang- undang  yang  berlaku  untuk  membuat  efek  jera  bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga).
Besarnya  angka  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Indonesia  membuat  pemerintah  Indonesia membuat  undang-undang  (UU)  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  pada  tanggal  22 September  2004  lalu  bangsa  Indonesia  secara  resmi memiliki  UU  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga.  UU  ini  Disahkan  menjadi  UU  Republik Indonesia  No.  23  Tahun  2004  tentang  Pengahapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  95,  tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
Keberadaan  UU  No.  23  Tahun  2004  sangat penting  sebagai  dasar  hukum  untuk  membantu  para korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sekaligus menghukum    pelakunya.  UU  No.  23  Tahun  2004  juga diharapkan  membantu  mencegah  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Yang  menjadi  masalah,  belum banyak  orang  yang  mengetahui  keberadaan  UU  yang mengatur  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  ini.  Dengan  demikian  maka  perlu dilakukan  suatu  upaya  atau  terobosan  untuk menyebarluaskan  undang-undang  ini  ke  masyarakat luas.
Selain  UU  No.  23  Tahun  2004,  di  masing- masing  daerah  juga  terdapat  peraturan-peraturan  lokal atau  pranata  lokal  (hukum  adat)  yang  dapat  dijadikan acuan  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak-anak. Walaupun  tidak  secara  khusus  membahas  tentang kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga.  Namun dengan  adanya  pranata  lokal  ini  diharapkan  dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat setempat.
Pranata lokal atau hukum adat, tiap-tiap daerah mempunyai rambu-rambu tersendiri seperti hukum adat yang  terdapat  di  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung Kabupaten  Lombok  Utara.  Peraturan  atau  hukum  adat yang  terdapat  di  Desa  Sokong  ini  disebut  “Awig-Awig”. Peraturan  ini  hanya  berlaku  di  wilayah  Desa  Sokong. Awig-awig  ini  lahir  karena  dilatar  belakangi  karena adanya  kasus-kasus  yang  sifat  melanggar  tatanan kehidupan  masyarakat  yang  sudah  ada  (seperti  kasus perkawinan,  perkelahian  dalam  keluarga,  irigasi kamtibmas  dan  lain-lain),  kemajemukan  masyarakat (Islam,  Hindu,  Budha)  dan  Awig-awig  ini  dibuat berdasarkan  kesepakatan  seluruh  warga  Sokong  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat.  Awig-awig  ini sekarang  telah  dijadikan  aturan  untuk  menyelesaikan pelanggaran  di  tingkat  Desa,  dan  kalau  memang  tidak
bisa  selesai  di  tingkat  Desa  baru  di  selesaikan  ke pengadilan. Dan adanya Awig-awig ini, masyarakat Desa setempat menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat yang nantinya melanggar aturan.
Harapan  masyarakat  dengan  adanya  Awig-awig ini  adalah  adanya  pandangan  yang  lebih  baik  terhadap kasus-kasus  yang  ada  di  Desa  Sokong  terutama  yang berkaitan  dengan  kasus-kasus  dalam  keluarga  seperti perkelahian  dalam  keluarga  atau  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  masalah  lainnya  serta menajdi  solusi  yang  tepat  dan  cepat  dalam  mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Berdasarkan  pemikiran  inilah  yang  mendorong penulis  untuk  mengkaji  dan  melakukan  penelitian tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (PKDRT)  Berkaitan  dengan  Pranata  Lokal  Di Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok Utara.

## B. METODE PENELITIAN

## A. Metode yang digunakan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  termasuk  jenis  penelitian  hukum  empiris normatif,  penelitian  hukum  empiris  normatif  ini menggunakan  dua  metode  penelitian,  yaitu  penelitian empiris dan penelitian normatif.
a) Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan  kebenaran  dengan  menggunakan metode  berfikir  induktif  dan  kriterium  kebenaran koresponden  serta  fakta  yang  digunakan  untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara  koresponden  adalah  fakta  yang  mutakhir (Sedarmayanti & Syarifudin. 2002 : hal 14).
b) Dalam  (Prof.  Abdulkadir  Muhammad,  2004  :  101) dijelaskan bahwa:
“penelitian  hukum  normatif  adalah  metode penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  dan mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan  dan komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi, penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang  serta bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak mengkaji  aspek  terapan  atau  implementasinya. Karena  tidak  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau implementasi,  maka  penelitian  hukum  normatif sering  disebut  “penelitian  hukum  dogmatik”  atau “penelitian hukum teoritis” ( dogmatic or theoretical law research ).
Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, “hukum normatif  empiris  ( applied  normatif  law )  adalah perilaku  nyata  ( in  action )  setiap  warga  sebagai akibat  keberlakuan  hukum  normatif.  Perilaku tersebut  dapat  di  observasi  dengan  nyata  dan merupakan  bukti  kesesuaian  perilaku  dengan ketentuan hukum normatif.
Jadi,  Penelitian  hukum  dengan  menggunakan pendekatan  empiris  normatif  yaitu  penelaahan  dan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan,  peraturan  pemerintah  dan  kebijakan- kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  (Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan  atau  pada  masyarakat  yang  berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu di Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten Lombok Utara.
B. Subjek Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2005:299),  menyatakan bahwa  subyek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus  tertentu yang  ada  pada  situasi  sosial  tertentu dan  hasil  kajiannya  tidak  akan  diberlakukan  ke populasi,  tetapi  ditransferkan  ketempat  lain  pada situasi  sosial  yang  memiliki  kesamaan  dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari”.
“Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber,  atau  partisipan,  informen,  teman dan  guru  dalam  penelitian.  Sampel  dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sebagai sampel  statistik,  tetapi  sampel  teoritis,  karena tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk menghasilkan  teori.  Sampel  dalam  penelitian kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif,  karena  dengan  sumber  data  dari sampel  itu  dapat  dikonstruksikan  fenomena yang semula masih belum jelas”. Dalam  penelitian  kualitatif,  tehnik  sampling yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling , Seperti  telah  dikemukakan  bahwa, purposive  sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini misalnya  orang  yang  mengalami  masalah  tersebut sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek atau situasi soasial yang diteliti ( Sanipah, 2005:301).
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan  bahwa,  penentuan  tehnik  sampel  dalam penelitian  menggunakan  tehnik purposive  sampling . Tehnik purposive  sampling ini  merupakan  tehnik sampel yang membeberkan data yang lebih lengkap dan merata  yaitu  orang-orang  yang  mengalami  masalah kekerasan dalam rumah tangga, maka subyek penelitian dalam penelitian atau narasumbernya adalah masyarakat yang terkena kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pendukung lainnya yang diantaranya kepala desa, kepala dusun, pemangku adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dan lain sebagainya
C. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode  Observasi  adalah  studi  yang  disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam  dengan  cara  pengamatan  dan  pencatatan  (Yatim Riyanto,  2001:27).  Jadi  observasi  bermaksud  untuk mengumpulkan  data  yang  merupakan  verbalisasi  dari hal-hal  yang  telah  diamati.  Bisa  juga  diartikan  bahwa observasi  adalah  metode  penelitian  atau  suatu penyelidikan  yang  menggunakan  alat  indra  secara lansung terhadap fakta-fakta atau gejala yang ada.
Jadi  dalam  penelitian  ini  observasi  digunakan untuk  mengamati  secara  lansung  situasi  sosial,  untuk memperoleh  data  yang  aktual  dan  sistematik  mengenai kekerasan  dalam  rumah  tangga  berkaitan  dengan pranata  lokal  di  desa  sokong  kecamatan  tanjung kabupaten  lombok  utara  pada  tahun  2013  atau  dengan
kata  lain  meneliti  menggunakan  tehnik  observasi partisipatif.

## 2. Wawancara
Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  secara lansung  antara  dua  orang,  melibatkan  seseorang  yang ingin  memperoleh  informasi  dan  seseorang  lain  yang memiliki  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  tertentu  berdasarkan  tujuan  tertentu (Mulyana, 2001:108)
Adapun  dalam  penelitian  ini  digunakan wawancara tidak terstruktur di mana wawancara bersifat luwes  tanpa  teks  yang  harus  diikuti.  Wawancara  ini memakai  kata-kata  pertanyaan  yang  dapat  diubah  saat wawancara,  dengan  penyesuaian  kebutuhan  dan  situasi saat wawancara, dengan catatan tidak menyimpang dari informasi yang di butuhkan untuk peneltian ini.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tehnik wawancara  dengan  responden  dengan  alat  bantu form kuisioner (Daftar  pertanyaan  mengenai  UU  No.  23 tahun  2004  yang  berkaitan  dengan  Pranata  Lokal  di desa Sokong) dan tehnik studi pustaka yaitu dengan cara mencari  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan yaitu  mengkaji  perundang-undangan  dan  buku-buku refrensi yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Tehnik  pengambilan  data  ini  digunakan khususnya  untuk  mengambil  data  secara  lansung  dari sumber yang mengetahui fenomena secara lansung atau merupakan pelaku dalam fenomena tersebut.

## 2. Dokumentasi
Dalam Arikunto (2006:113), menyatakan bahwa dokumentasi  berasal  dari  kata  “dokumen”  yang  artinya barang-barang  tertulis.  Sehingga  dalam  buku  tersebut dijelaskan  bahwa  metode  dokumentasi  adalah  mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku  transkrip,  surat  kabar,  prasasti,  notulen  rapat, agenda dan sebagainya.
Dari  pengertian  diatas  maka dapat  disimpulkan bahwa  metode  dokumentasi  adalah  cara  untuk mendapatkan  data-data  berupa  laporan  tertulis  dari suatu peristiwa yang terdiri dari penjelasan dan pikiran terhadap  suatu  pikiran  ketentuan-ketentuan,  foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan data penelitian.

## A. Analisa Data
1. Reduksi Data
Proses  pemilihan  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi  data kasar  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  yang  dimaksud adalah  instrument  penelitian  yang  dibagikan  kepada subyek  penelitian.  Reduksi  data  berlansung  terus menerus  secara  penelitian,  sesudah  penelitian  lapangan sampai laporan tersusun. Dengan kata lain reduksi data merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak perlu  untuk  mengorganisasikan  data  dengan  cara sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan  finalnya  dapat ditarik  atau  diambil.  Data  yang  diambil  adalah Pelaksanaan  Undang-undang  No.23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)  Berkaitan  Dengan  Pranata  Lokal  Di  Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

## 2. Penyajian Data
Tahap  kedua  dari  kegiatan  analisis  data  adalah penyajian  data,  penyajian  data  adalah  sekumpulan informasi  menjadi  konsep  rasional  sesuai  dengan
kenyataan sehingga memungkinkan menarik kesimpulan.  Data-data  yang  telah  diambil  dan  telah direduksi  akan  disajikan  secara  deskripsi  dimana  hasil wawancara  diubah  bahasanya  menjadi  kalimat  yang lebih  baku  dan  mudah  dimengerti  serta  dikaitkan dengan  teori-teori  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dan observasi.
3. Penarikan Kesimpulan
Kegiatan  analisis  yang  ketiga  adalah  menarik kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dalam bentuk  membuat  kesimpulan  hasil  penelitian  yang dituangkan  dalam  bentuk  pembahasan.  Dalam  alur  ini merupakan  kegiatan  untuk  mengambil  kesimpulan terhadap  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  atau proses penarikan kesimpulan akhir dari data yang telah diambil.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data
a) Demografi
lokasi  penelitian  yaitu  Desa  Sokong  Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Desa Sokong adalah salah  satu  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanjung  yang berada  disebelah  barat  kecamatan  Tanjung.  Jarak  dari kecamatan  ke  Desa  Sokong  ±  2  km,  sedangkan  dari kabupaten ± 1,5 km.
b) Sistem Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  Yang  Dianut  Dalam  UU Nomor.23 Tahun 2004
Sebelum  lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2004, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  tidak  diatur dalam Undang-undang itu tersendiri. Dalam KUHP pun istilah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  tidak  dikenal secara  khusus.  KUHP  hanya  mengatur  secara  terbatas mengenai  ruang  lingkup  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal 351-356 KUHP, yang mengatur mengenai penganiayaan (mishandeling),  yang  berarti  hanya  terbatas  pada kekerasan fisik.
Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sangat  penting  untuk  dikemukakan  dan  diatur  secara khusus  dalam  sebuah  Undang-undang,  mengingat Undang-undang  yang  ada  saat  ini  belum  mampu memberikan protection (perlindungan). Attention (perhatian),  secara  khusus  terhadap  terjadinya Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Selain  itu, ideologi  harmonisasi  keluarga  yang  selama  ini ditanamkan  dalam  benak  masyarakat  maupun  aparat hukum,  sehingga  tidak  menganggap  serius  adanya Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  atau menganggap rumah tangga sebagai masalah privat saja.
Mengingat  masalah  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  tidak  lagi  harus  dianggap  sebagai masalah  privat  saja,  tetapi  masalah  publik  yang  harus ditangani  secara  serius  oleh  semua  kalangan.  Maka pemerintah  berupaya  membuat  perangkat  hukum  baru yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  sebagai  upaya  untuk mencegah  terjadinya  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT).  Serta  untuk  menciptakan  ketenangan, ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.
Dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta menciptakan upaya
mencegah,  melindungi  terjadinya  tindak  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  diperlukan  pengaturan dalam  bentuk  Undang-undang  yang  baru,  yang berazaskan  keimanan  dan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa,  manfaat  keseimbangan,  keserasian, keselarasan,  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  non diskriminasi  dan  perlindungan  korban  dalam  hal prikehidupan  hukum,  serta  penghormatan  terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
Dalam  mengingat  ketentuan  baru  dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan  Segala  Bentuk  Kekerasan  Terhadap Perempuan  tahun  1993.  Dan Conventin  on  the Eliminatin  of  all  Form  of  Discrimination  Against Women  (CEDAW) tahun  1995,  yang  telah  diratifikasi dengan  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1984,  tentang pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
Dengan  demikian,  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2004  diharapkan  lebih  efektif  mencegah  dan menanggulangi  terjadi  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  termasuk  perlindungan  terhadap korban Kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Namun  demikian,  kita  menyadari  bahwa Undang-undang  ini  pun  belum  mampu  memberikan proteksi  terhadap  terjadinya  tindak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  karena  dari  hari  ke  hari  dari informasi  media  cetak  maupun  elektronik  peningkatan secara  kuantitas  maupun  kualitas  tindak  pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  wilayah hukum Republik Indonesia semakin memprihatikan.
Dari  gambaran  tersebut  di  atas,  penulis  akan melihat  tentang  subtansi  dari  pengaturan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dalam  Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Yang selanjutnya akan dianalisis kembali  tentang  sisi kelemahan  dan  sisi kelebihan yang terkandung di dalamnya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT),  terdiri  dari  10  Bab  yang  pengaturannya sebagai berikut :
1) Bab I : Ketentuan Umum
2) Bab II : Asas Dan Tujuan
3) Bab III  :  Larangan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
4) Bab IV  : Hak-Hak Korban
5) Bab V :Kewajiban Pemerintah Dan Masyarakat
6) Bab VI  : Perlindungan
7) Bab VII  : Pemulihan Korban
8) Bab VIII  : Ketentuan Pidana
9) Bab IX  : Ketentuan Peralihan
10) Bab X : Ketentuan Penutup Dari  pengaturan  tersebut  di  atas  akan  penulis uraikan hal-hal yang khusus berkaitan  dengan larangan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  hak-hak korban, serta ketentuan pidananya sebagai berikut :
c) Pelaksanaan Penghapusan Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT)  dalam  Perspektif UU No. 23 Tahun 2004
Dalam Bab II pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, bahwa pengaturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bertujuan untuk :
1) Mencegah  segala  bentuk kekerasan  dalam  rumah tangga;
34 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September  2016, hal 30-39
2) Melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga;
3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4) Memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera.
Berdasarkan  Pasal  4  tersebut,  bahwa  larangan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dimaksudkan  untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak  pelaku  serta  memelihara  keutuhan  rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Oleh karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga  perlu  disangsikan  lagi  bahwa  segala  perbuatan yang  bertentangan  dengan  maksud  dari  ketentuan tersebut  merupakan  suatu  kejahatan,  meskipun  secara kongkrit  dalam  undang-undang  ini  tidak  disebutkan sebagai  kejahatan.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  5  Bab  III, Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004,  mempertegas tentang larangan dangan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran keluarga.
Namun  di  dalam  pelaksanaannya  di  Desa Sokong  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara, tidak  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004,  karena menurut  penuturan  Amaq  Nuriyasah  selaku  kepala dusun  Prawira,  “kami  umumnya  dan  saya  khususnya tidak  mengerti  dan tidak memahami  sebagaimana yang tertera didalam peraturan pemerintah tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  atau Undang-undang  yang  mengaturnya,  kami  hanya mengetahui  itu  pada  media  cetak  dan  media  televisi yang banyak menimpa artis, orang-orang kaya dan kaum terpelajar,  kami  hanya  memberlakukan  Hukum  Adat bila  terjadi  suatu  pelanggaran  adat  didalam  wilayah kami tentunya di Desa Sokong ini”
Amaq  Nuriyasah  menambahkan  bahwa  peran penegak  hukum  dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  dan kepolisian  tentunya  sangat  minim  sekali  dalam  hal menyelesaikan  perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dan  masalah-masalah  yang  lain  yang  menjadi problematika  masyarakat desa  Sokong  baik  itu  masalah kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  menguraikan tentang  kekerasan  dalam  ketentuan  Pasal  5  tersebut. Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf  (a),  adalah  : “Perbuatan  yang  mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”
Kekerasan  psikis  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  (b),  adalah  “Perbuatan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya,  dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”
Kemudian  kekerasan  seksual  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi :
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan atau tujuan tertentu.
Dan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 yaitu :
a. Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib
memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara  membatasi  dan  atau  melarang  untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Dari  rumusan  Pasal  ini  memberikan  batasan yang  jelas  mengenai  kekerasan  yang  dilarang  oleh hukum, berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual dan  penelantaran  rumah  tangga,  yang  tidak  dapat ditawar lagi. Karena segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ini merupakan suatu kejahatan.
d) Pengaturan  Hak-Hak  Korban  dan  Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Serta Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).
Rumusan  pengaturan  hak-hak  korban  termuat pada  Pasal  10  yang  pada  pokoknya  mengatur  hal-hal sebagai berikut :
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial, atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan dari pengadilan;
b. Pemberian  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan medis;
c. Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
e. Korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.
Selain  itu,  Undang-undang  Nomor  23  tahun 2004, mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok sebagai berikut :
a. Kewajiban  masyarakat  dan  negara  untuk melindungi korban;
b. Perintah  perlindungan  terhadap  korban  serta perintah  pembatasan  gerak  sementara  terhadap pelaku;
c. Bantuan hukum bagi korban;
d. Perlindungan saksi;
e. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan;
f. Prosedur  pembuktian  yang  tidak  mempersulit korban,  kesaksian  korban  dapat  dipakai  dan diperbuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan;
g. Alat  pembuktian  menetapkan  pula  Visum Psikiatrikum; dan,
h. Adanya penanganan secara integratif/terpadu dari intansi  hukum,  instansi  medis  atau  instansi pemerintah  lainnya  dan  lembaga-lembaga  sosial kemasyarakatan.
“Berdasarkan  data  yang  penyusun  dapatkan, kasus-kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang ditangani oleh AKP. Arief Hidayat, SIK Selaku Kapolsek tanjung  pada tahun  2011 ada  21  kasus,  dan  tahun  2012 ada  35  kasus.  Menurut  beliau  bahwa  kasus-kasus kekerasan  ini  dari  tahun  ke  tahun  mengalami
peningkatan, tetapi kasus-kasus tersebut masih kita bisa tangani  dan  kita  selesaikan  secara  kekeluargaan sehingga tidak sampai ke meja hijau, ungkapnya.”
“Namun  sebagai  upaya  untuk  penanganan terhadap  korban  tindak  kekerasan  khususnya  dalam rumah  tangga  Polri  dalam  hal  ini  Kapolsek  Tanjung, melakukan  kegiatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam tugas  pokoknya,  yang  tercantum  dalam  Pasal  13 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara RI.
Yang  disebutkan  bahwa  tugas  pokok  Polri adalah  :  Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;  Menegakan  Hukum;  dan  Memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada Masyarakat. Adapun kegiatan tersebut dirangkai melalui kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mencegah  sedini mungkin  sehingga  tidak  terjadi  kekerasan  terhadap perempuan  ( Upaya  Prepentif )  tindakan  pencegahan melalui  upaya  Preventif  dan  kegiatan  penindakan melalui  upaya  Represif.  Bentuk  kegiatan  Polri  tersebut adalah :
1) Upaya Pre-Emtif :
a. Memberikan penyuluhan untuk
tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan,  melalui  peranan  tokoh  agama  dan tokoh masyarakat.
b. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk mau  memberikan  informasi  tentang  adanya tindak kekerasan kepada Polri.
2) Upaya Preventif :
a. Memberdayakan siskamling secara berkesinambungan  oleh  seluruh  komponen masyarakat.
b. Melakukan patroli secara rutin di daerah rawan kriminalitas.
c. Menyediakan  tempat  khusus  yang  memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.
3) Upaya Represif
Melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yakni  tindak  kekerasan  secara  proporsional  dan profesional melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan  hingga  pelimpahan  berkas  perkara  ke Jaksa Penuntut Umum. Terhadap upaya Penegakan hukum,  Polri  berpedoman  pada  Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku seperti :
- UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. “Kepolisian Republik Indonesia sudah jelas akan melaksanakan  supremasi  hukum  secara  profesional, proporsional dan prosedural dengan tetap memperhatikan  dan  menegakkan  HAM.  Untuk mewujudkan  komitmen  tersebut,  beberapa  upaya  telah dilakukan oleh Kapolsek Tanjung antara lain :
a. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
b. Penyediaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  di  RS Tanjung secara gratis bagi korban Kekerasan;
c. Melakukan  Pendidikan  dan  pelatihan    bagi  Awak RPK dan PPT;
d. Melaksanakan  kerjasama  dan  kordinasi  dengan instansi  pemerintah  dan  pemertintah  dalam penanganan  korban  tindak  kekerasan  dan  pekerja migran; dan
e. Memprioritaskan  penanganan  perkara  perempuan melalui upaya Pro  Justiti (Proses  Hukum) dan  Non Justitia (Mediasi).
“Namun,  apa  yang  menjadi  komitmen  Polri tersebut  tentunya  tidak  akan  dapat  terwujud  tanpa adanya  peran  serta  dan  dukungan  dari  masyarakat. Untuk itu kami berharap agar masyarakat” a. Bersedia untuk melaporkan diri bila mengalami atau mengetahui  bahwa  telah  tejadi  Tindak  Pidana kekerasan  terhadap  dirinya  atau  orang  lain;  Karena tindak  kekerasan  pada  beberapa  Pasal  dalam Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT)  merupakan  delik  aduan. Seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  51  yang berbunyi  :  Tindak  Kekerasan  Fisik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan; Pasal 52, berbunyi : Tindak pidana kekerasan psikis  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  44 ayat (2) merupakan delik aduan; dan pada Pasal 53 yang  berbunyi  :  Tindak  pidana  kekerasan  seksual sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  46  yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan;
b. Mau  dengan  tulus  untuk  memenuhi  panggilan sebagai  saksi  dalam  penanganan  kasus  kekerasan terhadap  perempuan;  karena  dalam  ketentuan Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT),  bahwa sebagai  salah  satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja  sudah  cukup  untuk  membuktikan  bahwa tedakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti  yang  sah  lainnya.  Seperti  Visum  dan keterangan ahli.
c. Memberikan  informasi yang  diperlukan Polri  untuk tuntasnya penanganan perkara yangditangani;
d. Menyampaikan  kepada  masyarakat  luas  berkaitan dengan  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan khususnya dalam rumah tangga; dan
e. Tidak  mudah  terpengaruh  terhadap  informasi  yang tidak jelas sumbernya.
Dari  rumusan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), wajib  mendapat  perlindungan  hukum  sebagai  upaya untuk membantu mengatasi persoalan yang dialami oleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hak- hak  korban  ini  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  KUHP. Ketentuan  inilah  yang  memberikan  nilai  lebih  bagi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga dengan adanya jaminan hak- hak  korban  ini,  akan  membantu  perlidungan  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Di Desa Sokong penanganan kasus-kasus KDRT umumnya  menggunakan  pranata  lokal  yakni  melalui Majelis Krama Desa/Adat, dalam arti bila terjadi kasus- kasus  KDRT,  maka  upaya  penyelesaian  yang  lebih didahulukan  adalah  menggunakan  pranata  lokal tersebut,  dan  bila  kasus  KDRT  tidak  bisa  diselesaikan dengan  pranata  lokal  melalui  jalur  Majelis  Krama Desa/Adat  maka  kasus  ini  akan  diselesaikan  melalui jalur  formal  yakni  kepolisian  yang  menggunakan Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  sebagai acuan/pedoman.
Di  Kepolisian  setelah  korban  melapor,  maka upaya dari pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut  secara  damai  di  desa,  bila  kedua  belah  pihak setuju  maka  di  tingkat  desa  upaya  penyelesaian  kasus
36 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September  2016, hal 30-39 atau masalah tersebut menggunakan pranata lokal/awig-awig itu sendiri.
e) Pengaturan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga  Yang  Dianut  Dalam  Pranata  Lokal (Awig-awig) Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dalam Undang-undang
Dasar Republik Indonesia  1945  ditegaskan  tentang  eksistensi  satuan- satuan  masyarakat  hukum,  adat  istiadat  dan  hak-hak tradisional  masyarakat  Indonesia,  adalah  sebagai  suatu bagian  yang  integral  dari  bangsa  Indonesia  sebagai sebuah  identitas  yang  mencerminkan  keberadaannya ditengah  bangsa-bangsa  di  dunia  dan  sebagai  aset nasional yang harus dipelihara dan dikembangkan.
Salah   satu  tujuan  nasional  yang  ditegaskan dalam  Pembukaan  UUD  1945  adalah  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. Frasa ”segenap bangsa Indonesia” menunjuk pada  pengakuan  atas  realitas  keragaman,  yang semuanya  harus  mendapatkan  perlindungan.  Namun, pengakuan  pada  tataran  konstitusional  tersebut  tidak selalu  sejalan  realitas  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa.  Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  belum pernah  mendapatkan  perhatian  nyata.  Kebijakan sebelum  reformasi  lebih  mengarah  kepada  sentralisasi dan  penyeragaman  yang  meminggirkan,bahkan  tidak mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat.
Pasal  28I  Ayat  (3)  UUD  1945  menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengakuan  dan  penghormatan  tersebut  tidak  hanya terhadap  identitas  budaya,  juga  terhadap  eksistensinya sebagai  subyek  hukum.  Hal  itu  ditegaskan  dalam  Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan  konstitusional tersebut  memiliki  dua unsur penting. Pertama adalah jaminan pengakuan dan penghormatan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan hak-hak  tradisionalnya.  Sementara  unsur  kedua  adalah pembatasan,yaitu  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai perkembangan  masyarakat  serta  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  yang  nantinya diatur  dalam  undang-undang.  Kedua  unsur  tersebut akan menjadi landasan untuk menentukan kriteria suatu kesatuan masyarakat dapat disebut kesatuan masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam undang-undang.
Penjelasan  itu  juga  yang  mewakili  pemerintah desa beserta perangkat-perangkatnya serta Tokoh agama, Tokoh  Masyarakat,  Pemuka  Adat,  Tokoh  Pemuda  dan Masyarakat Desa Sokong kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok  Utara  menjadi  latar  belakang  begitu  kentalnya masyarakat  setempat  memegang  dan  mematuhi  hukum adat  yang  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  bersama, sehingga  dalam  sedikit  ruang  masalah  apapun  harus diselesaikan  dengan  musyawarah  dan  menekankan hukum adat dalam proses penyelesaiannya.
Di  desa  Sokong,  segala  macam  permasalahan yang terjadi pada kawasan masyarakat tersebut baik itu masalah  tanah,  perairan,  perkawinan  dan  lain sebagainya  termaktub  dan  terbahas  di  dalam  Majelis Krama  Adat  desa  Sokong,  sehingga  proses  perjalanan daripada  hukum  adat  tersebut  bisa  berjalan  dengan
lancar  walaupun  di  dalam  desa  sokong  ini  banyak terdapat perbedaan, baik dari segi agama, keyakinan, ras dan  lain  sebagainya tetapi  dalam  pelaksanaannya  awig- awig ini sangat berjalan dengan efektif.
f) Pelaksanaan  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT)  dalam  Perspektif Pranata Lokal/Hukum Adat/Awig-awig.
Atas  dasar  penjelasan  tersebut  diatas  pranata lokal yang penulis maksud awig-awig Desa Sokong yang terbentuk  dari  norma-norma,  serta  adat  istiadat setempat,  merupakan  hukum  yang  mengatur  dan mengikat masyarakat Desa Sokong. Awig-awig ini (Awig- awig Desa Sokong) mengatur semua aspek, baik tentang pelanggaran  pidana  seperti  halnya  dengan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Dalam  Awig-awig  ini secara khusus pasal yang mengatur tentang pelanggaran terhadap UU No. 23 tahun 2004 ini memang tidak ada. Seperti  pada  sepakat  11  E  (adat  tapsila),  sepakat  15, sepakat 20, sepakat 34.
Sepakat 11 e  :
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengumpat  dan  atau sejenisnya  terhadap  orang  lain  diancam  dengan hukuman bila bibir, sanksinya duang tali samas skeet (2.450 UB).
Sepakat 15    :
Ngilm  Pati  adalah  suatu  tindakan/perbuatan melawan  hukum  yang  mengakibatkan  orang  lain menjadi korban.
Sepakat 20    :
Bila bibir adalah suatu ucapan melawan hukum yang diucapkan  oleh  seorang  atau  kelompok  orang  atas orang  lain  yang  mengakibatkan  orang/kelompok tesebut tersinggung.
Sepakat 34    :
Luputing  tangan  adalah  suatu  perbuatan  seorang laki-laki  memegang,  perempuan  yang  bukan muhrimnya dan atau gampang memukul orang lain.
Dari  ke  empat  sepakat  tersebut  di  atas  tidak  ada secara  khusus  di  uraikan  pasal  tentang  pelanggaran terhadap  UU  No.  23 Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT).  Jika  kita melihat  pengaturan  tentang  hal  ini  dalam  KUHP,  juga tidak  ada  pasal  secara  khusus  yang  mengatur  tentang tindak  pidana  ini.  Dalam  KUHP  sifat  pengaturannya dalam tersebar dalam beberapa pasal.
Secara  umum  undang-undang  No.  23  Tahun 2004  memang  masih  sangat  dini  untuk  dikenal  oleh semua  lapisan  masyarakat  khususnya  masyarakat  Desa Sokong  terlebih  lagi  adanya  anggapan  bahwa  fiksi hukum  itu  memang  masih  berlaku  di  Indonesia.  Sejak sejak  diundangkannya  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  Undang-undang  ini  telah  berlaku  bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2004  belum  dikenal  di  Desa  Sokong  karena  belum pernah dilakukan sosialisasi baik oleh pihak pemerintah desa maupun pihak yang berwenang.
Menurut Bapak Ripsah, S.Pd selaku Kepala Desa Sokong, “Masyarakat Desa Sokong khususnya kebanyakan  tidak  mengetahui  tentang  Undang-undang ini  dalam  arti  laporan  tentang  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  ini  memang  ada  yang  telah  melaporkan yakni  dalam  kurun  waktu  2011  sampai  sekarang  hanya mempunyai  empat  kasus  dari  tindak  pidana  ini  yang dilaporkan ke krama adat desa sokong, begitu ungkapan beliau.
Lebih  Lanjut  juga  dikatakan  oleh  Bapak  Kepala desa yaitu dari kasus-kasus tersebut kami tidak ingin hal
tersebut  terulang  lagi  di  wilayah  hukum  desa  kami, Karen  itu  akan  mencemarkan  nama  baik  kami  juga didesa  ini.  Kami  akan  memperketat  hukum  adat  dan segera  akan  menambahkan  hukuman  yang  sekiranya setimpal  untuk  siapapun  yang  melakukan  tindakan kekerasan  dan  ataupun  kejahatan  ketika  dia  berada  di wilayah  hukum  kami,  begitu  penuturan  Bapak  Ripsah, S.Pd.
Dari  Penuturan  Bapak  Kepala  Desa  Sokong Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara, sekalipun  mereka  melapor  pada  pihak  kepolisian  tetapi mereka  tidak  tahu  sudah  ada  aturan  khusus  yang mengatur  tentang  kasus  mereka  yakni  Undang-undang No.  23  Tahun  2004.  Setelah  mereka  melapor,  pihak kepolisian  wajib  menanyakan  kepada  korban  apakah akan melanjutkan perkara atau tidak. Akan tetapi pihak kepolisian  wajib  menyarankan  untuk  diselesaikan  di tingkat  desa  secara  kekeluargaan  menurut  awig-awig yang berlaku di desa tersebut. Pihak desa dalam hal ini, dalam kasus-kasus PKDRT yang telah dilaporkan kepada pihak  kepolisian  harus  mampu  menyelesaikan  perkara tersebut dengan aturan desa yakni awig-awig desa yang di  pakai.  Dan  bila  tejadi  pengulangan  kasus,  maka majelis  krama  adat  desa  akan  musyawarah  kembali untuk  memutuskan  hukuman  yang  setimpal  dengan awig-awig.
Dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga,  perangkat  desa  sebagai  tonggak terdepan dalam pemerintahan di desa akan mengumpulkan  majelis  krama  adat  desa  dan  pihak berperkara  di  balai  desa  untuk  menyelesaikan  perkara tersebut,  dipimpin  oleh  ketua  majelis  adat  desa  dan dibantu oleh para anggota.
Secara  umum  dalam  kenyataannya  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  KDRT  ini  di  desa sokong  belum  bisa  berjalan/berlaku  seperti  apa  yang kita  harapkan.  Ketidak  berlakuan  secara  utuhnya  dari undang-undang  ini  disebabkan  karena  belum  pernah dilakukan sosialisasi dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004.  Jadi  dapat  dikatakan  Undang-undang  No.  23 Tahun 2004 masih dalam masa transisi.
Faktor  diatas  dapat  memperjelas  dominannya pranata lokal (awig-awig) digunakan untuk penyelesaian kasus  KDRT  di  Desa  Sokong  karena  memang  dalam kenyataannya  awig-awig  ini  lebih  akrab  dan  melekat pada diri setiap warga Desa Sokong.
Dari uraian di atas dapat kita melihat hubungan antara  undang-undang  No.  23  Tahun  2004  dengan pranata  lokal  (awig-awig)  Desa  Sokong  adalah  saling menunjang  dan  seiring  sejalan,  disatu  sisi  UU  No.  23 Tahun  2004  secara  Nasional  berlaku  diseluruh Indonesia  dan  mempunyai  kekuatan  memaksa  dan mengikat, di sisi lain awig-awig Desa Sokong merupakan kearifan  lokal  yang  sangat  akrab  dengan  masyarakat setempat.  kedua  aturan  ini  meskipun  berbeda  sumber tetapi  pada  hakekat  merupakan  aturan  yang  mengatur dan mengikat masyarakat.
g) Tata  Cara  Penyelesaian  Serta  Bentuk Pencegahan  Kasus  kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Berdasarkan  Majelis  Tata  Krama Adat  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung Kabupaten Lombok Utara
Dalam  menyelesaikan  perkara  permasalahan yang terjadi  di  Desa  Sokong  Kecamatan  Lombok Utara, ada  beberapa  hal  yang  kemudian  ditempuh  oleh  para pemangku  kebijakan  yang  ada  di  dusun  dan  di  desa
sokong baik itu oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Serta Majelis Krama adat yaitu :
a. Dengan  melakukan  Musyawarah  Adat  yang kemudian akan merumuskan dan melihat kembali awig-awig serta menentukan konteks permasalahan apa yang dilanggar dari kesepakatan adat tersebut.
b. Majelis  Krama  Adat  mengajukan  damai  kepada kedua belah pihak yang bersengketa
c. Ketika  permasalahan  tidak  selesai  kemudian  para pemangku adat menawarkan bentuk penyelesaian dan  bentuk  ganti  rugi yang  diinginkan  oleh  pihak yang dirugikan.
d. Kemudian  ketika  tidak  bisa  tercapai  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  di tingkat  dusun  lalu  permaslahan  tersebut  akan diselesaikan ditingkat desa dengan mempertimbangkan berbagai aturan dan kesepakatan adat
e. Jika  kemungkinan  permasalahan  tersebut  tidak juga  kunjung  selesai  di  tingkat  desa  maka kewajiban  pihak  pemerintah  desa  membawa permaslahan ini ketingkat kepolisian.
Dari  runutan  proses  penyelesaian  permaslahan tersebut bisa kita lihat bagaimana masyarakat setempat sangat  menghargai  kebijakan  dan  menghormati peraturan desa yang disepakati bersama.
Adapun proses pencegahan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan Majelis Krama Adat desa Sokong yaitu :
a. Dengan  melakukan  berbagai  proses  pemberian pemahaman  dampak  yang  akan  ditimbulkan ketika  melakukan  kasus  kekerasan  tersebut  yang diantaranya  diberikan  disetiap  acara  keagamaan atau  pengajian  bagi  agama  tertentu  dan  disetiap masing-masing keyakinan yang dianut masyarakat.
b. Dengan  melakukan  gotong  royong  dan  kegiatan keagamaan
c. Memperbanyak silaturahim antar umat beragama
d. Menebarkan kasih sayang terhadap sesama
e. Dan  dengan  menambah  sanksi  serta  ganti  rugi ketika  terjadi  permasalahan  seperti  kasus kekerasan  dan  lain  sebagainya  sehingga  akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Inilah yang menjadi tugas masyarakat setempat dalam  melaksanakan  serta  mewujudkan  masyarakat desa  sokong  yang  aman,  tentram  dan  berbudi  pekeri luhur  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Nuriyasah  selaku Kepala Dusun Prawira Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
h) Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT) dan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok Utara.
Banyaknya perundang-undangan yang diprodak oleh  Badan  Legislatif  Negara  merupakan  salah  satu  ciri masyarakat  modern  dewasa  ini.  Tetapi  tidak  selalu masyarakat mengenal  identitas pengaturan  oleh hukum seperti  halnya  dengan  Undang-undang  No.  23  Tahun 2004  ini.  Sejak  berlakunya  hanya  orang-orang  tertentu saja  yang  mengetahui  keberadaannya  terlebih  lagi undang-undang ini masih belum bisa mencapai seluruh
38 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September  2016, hal 30-39 pelosok negeri. dari perkembangannya yang diteliti oleh penulis  khususnya  di  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung Kabupaten  Lombok  Utara,  ketidak  tahuan  masyarakat tentang  undang-undang  ini  sangat  memperihatinkan jika  kita  mengingat  akan  efektivitas  dan  hasil  yang menjadi  tujuan  dari  sebuah  peraturan  dibuat.  Menurut hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa Sokong Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara,  yang terdiri  dari  kepala  desa  (Bapak  Ripsah,  SP),  kepala dusun, ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh  adat  bahwa  mereka  tidak  telalu  tahu  dan memahami  baik  isi  maupun  substansi  dari  undang- undang No. 23 Tahun 2004 ini.
Walaupun  akhir-akhir  ini  kasus-kasus  PKDRT cukup marak dibicarakan di media masa baik elektronik maupun  media  cetak  dengan  banyaknya  pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 oleh para artis dan pejabat sehingga terkesan lebih diketahui  oleh  masyarakat  luas,  akan tetapi  masyarakat Desa  Sokong  tidak  mengerti  dari  isi  berita  yang ditayangkan  media  cetak  maupun  elektronik  tersebut dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang tabu untuk diketahui orang banyak.
Selama  ini  masyarakat  Desa  Sokong,  dalam menyelesaikan  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah tangga  umumnya  menggunakan  cara  penyelesaian tradisional  dengan  menggunakan  pemuka  masyarakat, kepala  adat,  dan  agama  atau  sesepuh  keluarga  yang didasar pada awig-awig desa yang telah mereka buat dan sepakati  bersama.  Awig-awig  ini  telah  melembaga  dan membudaya dikalangan masyarakat Desa Sokong karena peran figur-figur di atas sangat dipandang efektif dalam penyelesaian sengketa.
Dalam  teori  hukum,  ada  tiga  dasar  atau landasan  dalam  pembuatan  segala  peraturan,  pada  tiap jenis  dan  tingkat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu peraturan  atau  undang-undang  berjalan  dengan  efektif yaitu :
1. Landasan filosofis
Landasan  filosofis  yaitu  dasar  filsafat  atau pandangan  atau  ide  yang  menjadi  dasar  cita-cita sewaktu  menuangkan  hasrat  dan  kebijaksanaan (pemerintahan)  kedalam  suatu  rencana  atau  draf peraturan Negara.
2. Landasan yuridis
Landasan  yuridis  ialah  ketentuan  hukum  yang menjadi dasar hukum ( rechtsgrond ) bagi pembuatan suatu peraturan.
3. Landasan politis
Landasan  politis  ialah  garis  kebijaksanaan  politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan- kebijaksanaan  dan  pengarahan  ketatalaksanaan pemerintahan negara.
Dari teori di atas, efektivitas Undang-undang No. 23  Tahun  2004  khususnya  di  Desa  Sokong  Kecamatan Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara  berkenaan  dengan landasan  politis,  efektivitas  undang-undang  ini  belum memuaskan.  Dalam  BAB  V  Undang-undang  No.  23 Tahun  2004  tentang  kewajiban  pemerintah  dan masyarakat pasal 11, pasal 12 ayat (1), (2), (3), pasal 13, dan pasal 14 belum terpenuhi oleh pemerintah meskipun hal  ini  adalah  kebutuhan  undang-undang  ini  untuk keefektifannya.
Intinya,  Undang-undang  No.23  Tahun  2004  di desa sokong belum efektif, dikarenakan masyarakat yang belum  mengetahui  secara  jelas  dan  rinci  mengenai peraturan tersebut, sehingga berdampak pada efektifitas
pelaksanaan  serta  penegakan  hukum,  juga  dikarenakan masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan  suatu  perkara dengan  menggunakan  hukum  adat/pranata  local/awig- awig  karena  dinilai  lebih  memberikan  efek  yang  lebih dari  pada  sanksi  hukum  dari  pengadilan/pemerintah, sehingga kesannya seperti ketidak percayaan masyarakat terhadap  hukum  positif  dan  termasuk  didalamnya pelaksanaan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  maka  dapat  di  kesimpulan sebagai berikut :
a) Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  secara  umum  sudah berlaku  secara  Nasional,  begitu  juga  halnya  undang- undang  ini  di  Desa  Sokong  Kecamatan  Tanjung Kabupaten  Lombok  Utara  seiring  dengan  berjalannya pelaksanaan  awig-awig  desa.  Akan  tetapi  dari  kenyataan yang  ada  undang-undang  ini  sangat  jarang  digunakan untuk  penyelesaian  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  ada.  Hubungan  antara  Undang-undang  No. 23  Tahun  2004  dengan  pranata  lokal  (awig-awig)  Desa Sokong  adalah  saling  menunjang  dan  seiring  sejalan, disatu  sisi  UU  No.  23  Tahun  2004  secara  Nasional berlaku  diseluruh  Indonesia  dan  mempunyai  kekuatan memaksa  dan  mengikat,  di  sisi  lain  awig-awig  Desa Sokong  merupakan  kearifan  lokal  yang  sangat  akrab dengan masyarakat  setempat.  Kedua aturan  ini meskipun berbeda  sumber  tetapi  pada  hakekat  merupakan  aturan yang mengatur dan mengikat.
b) Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  Desa  Sokong Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara  secara umum  tidak  bisa  dilaksanakan  secara  efektif.  Hal  ini disebabkan  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  undang- undang  ini  dan  kebutuhan  dari  Undang-undang  No.  23 Tahun 2004 untuk efektifitasnya yang diatur dalam pasal- pasalnya  juga  belum  terpenuhi  di  Desa  Sokong. Penanganan  kasus-kasus  KDRT  di  Desa  Kosong umumnya  menggunakan  pranata  lokal  yakni  melalui Majelis  Krama  Desa/Adat,  bila  kasus  KDRT  tidak  bisa diselesaikan  melalui  jalur  formal  yakni  kepolisian  yang menggunakan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 sebagai 2004 sebagai acuan/pedoman umumnya.

## 2. Saran-saran
Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Pemerintah  Provinsi  NTB  dan  Kabupaten  Lombak  Utara sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  harus dapat  membuat  terobosan  baru  tentang  pengaturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam  bentuk  PERDA  dan  mensosialisasikan  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  sehingga  dikenal  luas  oleh masyarakat.
b) Masyarakat  diharapkan  untuk  berpatisipasi  dalam memberikan  informasi,  komunikasi  dan  edukasi  dengan pemerintah atau pihak yang berwajib mengenai terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga mempermudah menindak setiap pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
c) Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menggunakan Hukum Adat (awig-awig)  harus  mampu  memberikan  keadilan  kepada
masyarakat  setempat  yang  berperkara  dan  tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
d) Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga  non  pemerintah  yang  peduli  dalam  pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berkewajiban mensosialisasikan,  sehingga  masyarakat  mempunyai kesadaran  akan  pentingnya  penataan  terhadap  norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.