Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8688-8702 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
I Kade Adhi Oka Sujaya 1 ✉ , Fernandes Simangunsong 2 , Ahmad Averus Toana 3
Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: ikadeaokasujaya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian yang peneliti laksanakan ini, berangkat dari masalah budaya literasi yang rendah  dari  masyarakat  di  Kabupaten  Sumba  Timur  dan  tindakan  yang dilakukan terhadap  hal  tersebut  melalui  kolaborasi  oleh  para  pemangku  kepentingan,  yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur bersama Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Cahaya  Anak  Sumba  dan  didukung  oleh  tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Sumba Timur. Menggunakan teori collaborative governance  dari  Ansel  dan  Gash  sebagai  alat  analisis  yang  menitikberatkan  pada dimensi proses kolaborasi sebagai inti dari teori ini, dan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan,  kepemimpinan  fasilitatif,  sebagai  pendukungnya.  Selanjutnya, mendeskripsikan  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dari collaborative governance  dalam  meningkatkan  budaya literasi  di  Kabupaten  Sumba  Timur,  dan menghasilkan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  kualitatif  deskriptif,  dengan  peneliti sebagai instrument penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik purposive sampling untuk pemillihan informan,
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang ditunjang oleh triangulasi sumber untuk keabsahan data.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  kolaborasi  yang  dijalankan,  masih  kurang efektif. Hal ini terlihat pada tahapan kondisi awal yaitu ketidakseimbangan sumber daya,  dimana  sumber  daya  yang  dibutuhkan  yaitu  sumber  daya  personil,  sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana prasarana, masih rendah kuantitas dan kualitasnya.  Serta  menganalisa  upaya  yang  dihasilkan  untuk  mengatasi  faktor penghambat, melalui upaya langsung dan upaya tidak langsung.
Kata kunci : Collaborative governance, kolaborasi, budaya literasi, Sumba Timur

## Abstract
The  research  that  the  researchers  carried  out  departed  from  the  problem  of  low literacy culture from the community in East Sumba Regency and the actions taken on it through collaboration by stakeholders, namely the East Sumba Regency Library and Archives  Office with  the  Cahaya  Anak Sumba  Community  Learning Activity  Center (PKBM) and supported by community leaders and education leaders in East Sumba. Using  Ansel  and  Gash  collaborative  governance  theory  as  an  analytical  tool  that focuses on the dimensions of the collaboration process as the core of this theory, and the  dimensions  of  initial  conditions,  institutional  design,  facilitative  leadership,  as support. Furthermore, describe the supporting and inhibiting factors of collaborative governance in improving literacy culture in East Sumba Regency, and produce efforts to overcome existing inhibiting factors. The methods used in this study are descriptive qualitative, with researchers as research instruments, data collection techniques using interviews,  documentation,  and  observation,  purposive  sampling  techniques  for informant  selection,  data  analysis  through  reduction,  presentation,  and  drawing conclusions supported by source triangulation for data validity. The results showed that the collaboration carried out was still ineffective. This can be seen in the initial condition  stage, namely  resource  imbalance,  where  the resources  needed, namely personnel resources, financial resources, and infrastructure resources, are still low in quantity and quality.As well as analyzing the resulting efforts to overcome inhibiting factors, through direct efforts and indirect efforts.
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Keywords : Collaborative governance, collaboration, literacy culture, East Sumba

## PENDAHULUAN
Pada  masa  sekarang  ini,  dimana  teknologi  informasi  dan  komunikasi sudah semakin maju dan berkembang, dibutuhkan individu maupun masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan  kemajuan  yang  ada,  karena  dengan  tingkat  literasi  masyarakat  yang tinggi akan menentukan kualitas sumber daya manusianya dan kualitas suatu bangsa. Dengan kata lain, rendahnya tingkat literasi masyarakat suatu bangsa sangat  mempengaruhi  kemampuan  suatu  bangsa  mengikuti  dan  memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi di dunia, yang mana akan berdampak pada ketertinggalan bangsa itu sendiri baik dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya. Hal ini  merupakan  tanggung  jawab  negara  baik  itu  dari  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, dan  juga  semua komponen  bangsa untuk menjawabnya, apalagi dikaitkan dengan amanat konstitusi kita yang menyatakan bahwa negara berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa” (Alinea keempat Pembukaan UUD  1945).  Kemajuan  suatu  bangsa  menuntut  pemberdayaan  masyarakat kearah kemajuan pula. Budaya literasi tidak terbatas pada kalangan akademis tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang ada. Indonesia menempati rangking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019.
Wahyuni,  S.  (2009)  Total  jumlah  bahan  bacaan  dengan  total  jumlah penduduk Indonesia memiliki  rasio  nasional  0,09.  Artinya  satu  buku  ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga memiliki tingkat terendah dalam indeks
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
kegemaran  membaca.  Pada  Mei  2019  lalu,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  meluncurkan  buku  Indeks  Aktivitas  Literasi Membaca atau Alibaca tingkat provinsi. Berikut adalah Indeks Alibaca Provinsi menurut peringkat dari tinggi ke rendah :
Gambar 1 Indeks Aktivitas Literasi Provinsi di Indonesia
Tahun 2019
Sumber : goodnewsindonesia.Id, diakses tanggal 31 Oktober 2020 jam 21.17
Dari seluruh provinsi di Indonesia tidak ada satupun provinsi yang tingkat literasinya berada pada kategori tinggi maupun sangat tinggi. Hanya 9 provinsi yang masuk kategori sedang dari 34 provinsi, sedangkan provinsi lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sebagai tempat penulis melakukan penelitian, menempati peringkat 31 dari 34 provinsi dengan tingkat literasi yang rendah.
Data Susenas 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi anak  usia 15 tahun ke atas di Nusa Tenggara Timur adalah 91,52 persen. Ini berarti bahwa 8,48 persen dari  kelompok  umur  ini  masih  buta  huruf. Kabupaten  Sumba  Timur  sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi penyumbang angka literasi yang rendah untuk tingkat nasional. Taman Bacaan Pelangi (2019 Angka literasi
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
yang  rendah  di  daerah  Sumba  juga  dibuktikan  oleh  data  Indonesia  National Assesment Program (INAP) yang menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor kebahasaindonesiaan 34,4, nilai ini berada jauh di bawah nilai  rata-rata  nasional  yaitu  39,3  dan  tentunya  ini  menjadi  hal  yang  sangat memprihatinkan bagi semua pihak.
Tabel 1 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Mampu Membaca dan Menulis di Kabupaten Sumba Timur Tahun
2016-2020 No. Tahun Mampu Membaca dan Menulis (Persen) Tidak Mampu Membaca dan Menulis (Persen) 1 2016 90,54 9,46 2 2017 90,65 9,35 3 2018 89,52 10,48 4 2019 90,11 9,99 5 2020 93,87 6,13
Sumber : BPS Kab. Sumba Timur 2020 (Dikelola penulis)
Dalam  rangka  meningkatkan  budaya  literasi,  prosesnya  pada  masa sekarang ini, idealnya dilaksanakan secara  bersama-sama  dengan melibatkan berbagai  pihak.  Dengan  adanya  keterlibatan  banyak  pihak  atau  pemangku kepentingan yang terkait, dapat lebih mempercepat proses untuk meningkatkan budaya  literasi  yang  berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.  Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah  membangun kerjasama  dengan  lembaga  non  pemerintah  atau Non  Govermental Organization  (NGO)  yang  memiliki  perhatian  dalam  masalah  literasi  di kabupaten  Sumba  Timur  yakni  melakukan  kolaborasi  dengan  Pusat  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nama “Cahaya Anak Sumba”.

## METODE PENELITIAN
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian collaborative governance dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara  Timur  yakni  metode  kualitatif  deskriptif.  Simangunsong  (2016:190) mengemukakan bahwa setiap penelitian kualitatif pemerintahan, bentuk desain penelitian  dapat  bervariasi,  disesuaikan  dengan  bentuk  alami  dari  penelitian kualitatif  itu sendiri yang memiliki  sifat emergent  dimana fenomena tiba-tiba muncul  apa  adanya  sesuai  dengan  prinsip  alami.  Selanjutnya  Simangunsong (2016:191) memberikan beberapa ciri khusus kerangka kerja penelitian kualitatif, yakni :
(1) Menggunakan  lingkungan  alamiah,  agar  sumber  data  yang  diperoleh secara langsung bersifat naturalistik;
(2) Manusia atau peneliti sebagai alat pengumpul data yang utama;
(3) Analisis data bersifat induktif;
(4) Teori  yang  dikembangkan  bersifat grounded  theory,  artinya  teori  yang dikembangkan  muncul  dari  bawah  ke  atas  dan  dibangun  dengan  bukti atau data yang saling berhubungan;
(5) Data penelitian bersifat deskriptif, bukanlah angka-angka atau hasil reduksi data ke dalam simbol numerik;
(6) Hasil penelitian bersifat subyektif dan lebih mementingkan proses daripada hasil;
(7) Mendalamnya  penelitian  kualitatif,  seringkali  mendorong  peneliti  untuk melakukan pembatasan pada fokus penelitian;
(8) Keabsahan data dalam bentuk triangulasi data (check, re-check dan cross check);
(9) Desain penelitian bersifat sementara dan terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan;
(10) Hasil yang sempurna agar dirundingkan dan  disepakati  bersama antara peneliti dengan sumber data.
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam upaya untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur  yang  dimaksudkan  untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  program  maupun  kegiatannya  yang  dijalankan  sendiri  oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak berjalan dan berhasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Merujuk  dari  data  LAKIP  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021, Indikasinya terlihat  dalam  capaian  target  atau  realisasi  dari  Program  Pembinaan Perpustakaan pada akhir tahun 2021 yang tidak mencapai setengah atau 50% dari target- target yang ditetapkan, sesuai Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021. Kaitannya dengan keadaan tersebut, terdapat 3 (tiga) dimensi yang menjadi syarat awal suatu kolaborasi dibangun  menurut  Ansell  dan  Gash  dalam  Islamy  yaitu  kondisi  awal,  desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif, yang mendorong para pemangku kepentingan  melakukan  kolaborasi  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan secara lebih baik dan bermanfaat baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat Sumba Timur itu sendiri.

## 1. Kondisi Awal
Rendahnya  budaya  literasi  masyarakat  di  Kabupaten  Sumba  Timur Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berdasarkan  hasil  survei  antara  lain,  dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 maupun  data  hasil  Sensus  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  tahun  2016,  perlu mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  karena masalah  tersebut  memberikan  dampak  yang  cukup  serius  terhadap  kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan daerah. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam kondisi awal collaborative governance menurut Ansell dan Gash yaitu :
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana

## a. Adanya Ketidakseimbangan Sumber Daya
Ketidakseimbangan sumber daya dari para aktor kolaborasi bahwa baik dari sisi pemerintah daerah yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba  Timur  maupun  PKBM  Cahaya  Anak  Sumba  memiliki  kekurangan  dan keterbatasan sumber daya yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi yang dibangun.

## b. Ketersediaan Insentif untuk Berpartisipasi
Dengan kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber  daya  manusia  sarana  prasarana,  maupun  anggaran,  kolaborasi  yang dibangun  menjadi solusi untuk  menutupi  kekurangan  dan  keterbatasan yang dimiliki dengan dilandasi oleh niat, komitmen, dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur.

## c. Adanya Ketakutan Terjadi Konflik
Kolaborasi  dapat  berjalan  karena  adanya  kesadaran  akan  rasa  saling membutuhkan  dan  ketergantungan  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemungkinan akan terjadinya konflik bisa saja terjadi, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun relasi yang baik melalui  komunikasi  dan  keterbukaan  dari  para  pemangku  kepentingan  yang terkait.

## 2. Desain Kelembagaan
Dalam  hal  ini,  berkolaborasi  dengan  PKBM  Cahaya  Anak  Sumba  serta bersama  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  pendidikan  di  Sumba  Timur,  dengan merujuk  pada  kedudukan,  peran,  dan  tanggung  jawab  yang  melekat  pada masing – masing stakeholder tersebut tanpa disusun atau diatur dalam sebuah struktur  tertentu.  Selanjutnya,  dimensi  kelembagaan  berdasarkan  model collaborative governance Ansel dan Gash meliputi : partisipasi, aturan dasar, dan keterbukaan.
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana

## a. Partisipasi
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  pandangan  dari  Goddars  (2006),  lewat tulisannya  yang  berjudul “Third  Sector  in  Partnership  Arrangements”, mengemukakan  ada  lima  sifat  kunci  relasi  kemitraan  pemerintah  dan  non- pemerintah. Pertama terkait dengan saling percaya dan kesejajaran kedudukan, serta resiprositas atau saling membutuhkan. Kedua adalah rasa saling percaya (trust)  untuk  mencapai  tujuan.  Ketiga  yaitu  adanya  manfaat  dari  kerjasama. Keempat  adalah  lewat  pengaturan  tercipta  keadilan (equity)  dan  pembagian kekuasaan (shared  power),  dan  kelima  adanya  komitmen  dan  transparansi dalam sumber daya yang dimiliki.
b. Aturan Dasar
Ansel  dan  Gash  dalam  Islamy  (2018)  mengatakan  salah  satu  faktor penting dalam kolaborasi yang harus diperhatikan adalah kejelasan aturan dan secara konsisten dilakukan, dilandasi oleh relasi yang menguntungkan bagi para aktor, serta memiliki tujuan yang sama. Aturan formal yang berlaku, kolaborasi dibangun dan dijalankan secara bertanggungjawah oleh para aktor dan aturan tersebut merupakan jaminan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Namun  dalam  implementasi  kolaborasi,  para  aktor  menjalankan  perannya berdasarkan  posisinya  masing – masing  tanpa  adanya  aturan  tertulis  terkait pembagian  peran  yang  tegas  dalam  kolaborasi,  dan  hanya  dibuat  serta disepakati secara lisan.

## c. Keterbukaan
Keterbukaan  yang  ada  pada  para  pemangku  kepentingan  dalam kolaborasi  dilakukan  tidak  hanya  pada  tataran  masalah  dan  tujuan  serta landasan  kolaborasi,  tetapi  lebih  daripada  itu,  masuk  sampai  pada  kepada kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Melalui keterbukaan, pemahaman dan rasa percaya yang sama juga dapat dibangun.

## 3. Kepemimpinan Fasilitatif
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kabupaten  Sumba  Timur mampu menjadi pemimpin yang fasilitatif yang ditunjukkan lewat tindakan dan pengaruhnya  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dan  diakui  serta  diterima dengan  baik  oleh  semua  yang  ikut  dalam  proses  kolaborasi.  Pemimpin  yang baik,  sanggup  menjembatani  semua  yang  terlibat  dengan  segala kepentingannya, dapat duduk bersama untuk berunding, menerima masukan maupun  keluhan,  dan  dapat  menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan.

## Proses Kolaborasi
Proses kolaborasi sebagai inti dari model collaborative governance Ansell dan  Gash dalam  Islamy  (2018) ,  diawali  dari  dialog  tatap  muka (face  to  face dialogue),  yang  dapat  menghasilkan  sebuah  keputusan  bersama  yang  dapat diterima  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat,  selanjutnya membangun kepercayaan (trust building), komitmen pada proses (commitment to process), berbagi pemahaman (shared understanding),  dan hasil sementara ( intermediate outcomes). Dalam dialog tatap muka, proses menuju kesepakatan kadang  kala  tidaklah  mudah,  tetapi  dengan  kehadiran  pemimpin  dan keterlibatan semua pihak dengan komitmen dan keterbukaan yang dibangun, diharapkan kesepakatan bersama dapat dihasilkan.
a. Dialog Tatap Muka (Face to Face Dialogue)
Dialog  yang  terbangun  dari  para  pemangku  kepentingan  yang  ada  di Kabupaten Sumba Timur sudah  berjalan cukup  baik dan  menjadi  jalan untuk membangun  rasa  percaya  juga  komitmen.  Dalam  dialog  tatap  muka  juga, pemahaman  dan  keputusan-keputusan  dibuat  melalui  komunikasi  yang berlangsung dua arah, namun pertemuan yang dilakukan belum dibuat secara rutin atau masih bersifat insidental.
b. Membangun Kepercayaan
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kabupaten  Sumba  Timur  bersama para aktor lainnya, selain membangun rasa percaya, juga harus mampu menjaga dan memelihara kepercayaan yang sudah dibangun bersama para pemangku kepentingan  lainnya  sebagai  modal  yang  sangat  penting  dalam  sebuah kolaborasi. Segala sesuatu yang muncul atau didapat, harus dibicarakan dan di shared  secara  bersama,  sehingga  tidak  mencederai  kepercayaan  yang  sudah terbangun dalam proses kolaborasi.

## c. Komitmen Pada Proses
Dalam usaha untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, komitmen dibangun diatas rasa saling percaya dan keterbukaan dari para pihak yang terlibat melalui komunikasi dan tindakan yang berjalan dengan baik. Namun menjaga komitmen itu tetap hidup, masih menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor karena berbagai faktor, seperti faktor usia dan motivasi sehingga dibutuhkan  usaha  bersama  dari  para  aktor  untuk  saling  menopang  dan mendukung satu dengan yang lain lewat pemberian motivasi dan rasa perhatian.

## d. Saling Memahami
Berangkat dari masalah budaya literasi masyarakat yang masih rendah yang harus diselesaikan, serta kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumba Timur maupun PKBM Cahaya Anak Sumba, mendorong mereka untuk menjalin kolaborasi dan membuka diri untuk bersama – sama terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Masalah yang juga muncul  adalah  masyarakat  Sumba  Timur  yang  belum  semuanya  mengetahui dan memahami usaha yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bagi kemajuan sumber daya manusia lewat budaya literasi.

## e. Hasil Sementara
Kelebihan,  kekurangan,  serta  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  para stakeholder, dapat disikapi dan berusaha dikelola dengan baik secara bersama
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
–  sama.  Kelemahan  dalam  pelaksanan  dari collaborative  governance  dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur terlihat dari kurang dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder, dan forum dialog yang belum terjadwal dengan baik. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari tahapan kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan  fasilitatif,  serta  proses kolaborasi.
Upaya  Mengatasi  Faktor  Penghambat Collaborative  Governance    dalam Meningkatkan  Budaya  Literasi  di  Kabupaten  Sumba  Timur  Provinsi  Nusa Tenggara Timur

## A. Upaya Langsung
Poerwadarminta  (1991)  menjelaskan  bahwa  upaya  adalah  usaha menyampaikan  maksud,  akal,  dan  pandangan  terhadap  suatu  hal  agar  lebih bernilai serta bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan. Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk menunjang  dan  mendukung  proses  kearah  pencapaian  maksud  dan  tujuan dimaksud.  Dari  pandangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  adalah sebuah  proses  yang  harus  dilalui  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang dimiliki secara optimal guna meraih tujuan yang telah ditetapkan.

## B. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  kompeten  di  bidangnya adalah salah satu sumber daya yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga atau organisasi.
Lewat kegiatan tersebut, SDM aparatur yang ada dapat lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

## C. Peningkatan Anggaran
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Alokasi anggaran yang dibutuhkan tersebut, untuk menjalankan program dan  kegiatan,  memiliki  dampak  langsung  kepada  masyarakat,  salah  satunya untuk  meningkatkan  budaya  literasi  masyarakat.  Disini  juga  terlihat  peran kepemimpinan  dari  Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kabupaten Sumba  Timur  dalam  membangun  relasi  dan  komunikasi  yang  baik  dengan Perpustakaan  Nasional,  sehingga  di  tahun  2023  Kabupaten  Sumba  Timur direncanakan  akan  mendapat  bantuan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  untuk pembangunan perpustakaan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

## D. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Adanya  pemahaman  dan  usaha  secara  kolektif  terkait  masalah  sarana prasarana  yang  harus  dibenahi  dan  ditingkatkan  dalam  mengelola  dan mengembangkan  perpustakaan  sebgai  wahana  belajar  bagi  masyarakat  dan dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, memudahkan para  pengambil  keputusan  untuk  berkomunikasi  dan  mencari  solusi  untuk masalah  tersebut,  yaitu  dengan  jalan  memberikan  alokasi  anggaran  yang mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perpustakaan. Selain itu, dengan adanya pembangunan 89 unit Base Transceiver Stasion (BTS) dan 1 (satu) Point  of  Interconnection  (POI)  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia,  untuk  perluasan  akses  jaringan  internet  di  Sumba  Timur menjadi dukungan tambahan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur.

## E. Pembuatan Regulasi Daerah
Kebutuhan akan aturan yang lebih mengikat di  daerah terkait  dengan literasi, selain wujud keseriusan pemerintah daerah dan tindaklanjut peraturan yang  lebih  tinggi,  tetapi  juga  lebih  kepada  memberi  arah,  gambaran,  serta dukungan yang lebih jelas tentang kondisi serta prioritas pembangunan yang hendak  dicapai.  Terlebih  khusus  kepada  usaha  untuk  meningkatkan  budaya
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
literasi  masyarakat,  sebagai  salah  satu  faktor  penting  dalam  menciptakan sumber daya manusia Sumba Timur yang lebih maju dan berkualitas.

## Upaya Tidak Langsung
Koordinasi Antar Lembaga Teknis Terkait
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan Kabupaten  Sumba  Timur  bersama  pemangku  kepentingan  yang  ada  di pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu  bentuk upaya untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan juga sebagai bentuk hubungan  kerjasama dalam  tubuh  birokrasi  itu sendiri  sebagai  satu kesatuan penyelenggara pemerintahan di daerah. Koordinasi senantiasa diperlukan oleh instansi  atau  lembaga  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  agar  dapat saling bersinergi untuk mencapai suatu tujuan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar.

## SIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan penulis menarik  kesimpulan  yang  terkait  dengan  pembahasan  yang  dilakukan  yaitu, Collaborative  Governance  dalam  meningkatkan  budaya  literasi  di  Kabupaten Sumba Timur belum  berjalan efektif berdasarkan  pendekatan yang  dilakukan melalui teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Dimana sumber daya yang dimiliki oleh para aktor kolaborasi, baik itu sumber daya manusia yang masih  kurang  dan  terbatas  dari  segi  kualitas  dan  kuantitasnya,  ketersediaan sumber  daya  keuangan  yang  masih  kurang  dan  terbatas,  maupun  sarana prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung proses kolaborasi yang dilakukan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana
Goddard, Jodi. 2006. Third Sector in Partnership Arrangements, Navigating New Water or Treading Water? Presented at Australia and new Zealand Third Sector Research Eight Biennal Conference. Adeliede.
Islamy, L.O.S. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Deepublish,
Yogyakarta.
Poerwadarminta.  1991.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  PN  Balai  Pustaka,
Jakarta.
Simangunsong,  Fernandes.  2016.  Metodologi  Penelitian  Pemerintahan.
Bandung. CV.Alfabeta.
Wahyuni, S. (2009). Menumbuhkan Minat Baca Menuju Masyarakat Literat. Jurnal
Ilmiah  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya  (Online),Volume  16  (2),  11 halaman.  Tersedia  :  https://jurnal.uny.ac.id/index.php/diksi  (30
September 2021)
Profil PKBM Cahaya Anak Sumba
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020
LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Luthfi, W.(2020, 17 Februari). Indeks Aktivitas Literasi Membaca Alibaca Provinsi.
Goodnews Indonesia (online). Halaman 2. Tersedia: Https://www.goodnewsindonesia.Id. Diakses Tanggal 23 Oktober 2021