## EVALUASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN DANA  ZAKAT PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

## Sayu Mainingsih
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sayu.meiningsih@gmail.com

## Abstract
The  zakat  fund  report  is  one  of  the  main  components  of  financial  statements  that  must  be presented  by  Islamic  bank  entities.  This  is  one  of  management  responsibility  as  an  annual report. One of the main sources for gaining public trust is the level of quality of information provided  to  the  public.  Islamic  banking  must  convince  the  publics  that  all  activities  carried out  in  accordance  with  Islamic  sharia.  In  the  Statement  of  The  Financial  Accounting Standards (PSAK) number 101,  there  are still mismatches in  the disclosure report of zakat funds,  the distribution of zakat funds where there is less transparency in  the distribution of alms  funds  to  8  asnafs  (  parties  that  are  eligible  to  receive  Zakat  collected  from  Muslims) which has become the obligation of zakat recipients. Instead of that, the role of DPS is as a spiritual role in sharia banking, in this case DPS is also a differentiator between Islamic banks and conventional banks.
Keywords: Sharia Supervisory Board, Zakat fund report, PSAK No.101

## PENDAHULUAN
Islam  menawarkan  aturan  yang komprehensif  mengenai  transparansidan pertanggungjawaban  dari  sebuah  entitas yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari social  community ,  dimana  sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan  pertanggung  jawaban  kepada shareholder
(pemegang saham),
pemerintah  kreditor  dan  masyarakat  saja tetapi  lebih  utama  adalah  adanya  sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban  di  hadapan  Allah. Dalam  hal  pertanggung  jawaban  social melalui  penyajian  informasi  akuntansi, saat ini  mulai berkembang  standar pengungkapan zakat khusus bagi perbankan  syariah  yang  diderivasi  dari nilai-nilai  islam  dan  disesuaikan  dengan ketetapan  yang  telah  ditetapkan  oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia telah diatur dalam undang-undang
Republik  Indonesia  nomor  23  tahun  2011 tentang  pengelolaan  zakat  dan  diperjelas dengan  peraturan  pemerintah  no  14  tahun 2014  yang  menjadi  penjelas  UU  no  23 tahun  2011.  Berkaitan  dengan  perbankan syariah,  peraturan  mengenai  publikasi laporan keuangan juga sudah diatur dalam peraturan Bank
Indonesia N0.14/14/PBI/2012  tentang  transparansi dan publikasi laporan bank, yang menyatakan bahwa selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  wajib  menyampaikan  :  a)  laporan sumber  dan  penggunaan  dana  zakat,  infaq dan sedekah (ZIS), b) laporan sumber dan penggunaan  dana  Qardh  dan  c)  laporan perubahan  dana  investasi  terikat.  Laporan penggunaan  dana  zakat  pada  perbankan syariah  masih  rendah  karna  masih  banyak Bank Umum Syariah yang tidak mengungkapkan zakat atau bahkan mengungkapakan  zakat  tapi  tidak  sesuai dengan standar PSAK 101.

## Tabel 1. Presentasi Laporan Dana Zakat di Bank Umum Syariah
NO Bank Umum Syariah di Indonesia Pengungkapan Zakat sesuai dengan PSAK 101 YA TIDAK 1 Bank Mega Syariah _ _ 2 Bank Muamalat Indonesia √ 3 Bank Panin Syariah √ 4 BRI  Syariah √ 5 BNI Syariah √ 6 Bank Syariah Mandiri √ 7 Bank Aceh Syariah √ 8 BCA Syariah √ 9 Bank Jabar Banten Syariah _ _ 10 Bank Bukopin Syariah _ _ 11 Bank Victoria Syariah √ 12 Maybank Syariah _ _ 13 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah _ _

## Sumber :Lap. Keuangan BUS
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat yang  sesuai  dengan  peraturan  PSAK  101 dalam palaporan zakatnya hanya BSM dan BCAS, selain itu BNIS, BMI, BRIS, BAS, VictoS dan PaniS melakukan laporan zakat namun  tidak  sesuai  dengan  standar  PSAK 101.  Jadi  hanya  8  (delapan)  bank  yang mengungkapkan  laporan  sumber  dana zakatnya  dan  lima  bank  yang  lain  tidak terdapat  laporan  zakat  pada  laporan tahunannya.

## Teori Stakeholder
Teori stakeholder mengatakan bahwa  perusahaan  bukanlah  entitas  yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan  manfaat  bagi  stakeholdernya. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh  informasi  mengenai  aktivitas perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Stakeholder  dapat  memilih  untuk  tidak menggunakan  informasi  tersebut  dan bahkan  tidak  dapat  memainkan  peran secara  langsung  dalam  suatu  perusahaan (Bakar,  2002).  Selain  itu,  teori  Legitimasi berpendapat bahwa organisasi terus berusaha  memastikan  bahwa  mereka
beroperasi  dalam  batas-batas  dan  norma- norma  masyarakat  masing-masing.  Dalam mengadopsi  perspektif  teori  legitimasi, sebuah  perusahaan  akan  secara  sukarela melaporkan  kegiatan  jika  managemen merasa bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh masyarakat dimana perusahaan  beroperasi  (Bakar,  2002). Berdasar pada kewajiban tersebut,
timbullah  kewajiban  perusahaan  untuk melakukan pengungkapan untuk
kepentingan  stakeholder  maipun  sebagai upaya mengikuti norma masyarakat.
Secara  konseptual,  pengungkapan merupakan  bagian  integral  dari  laporan keuangan. Selain pengungkapan dalam hal keuangan,  pengungkapan  non  keuangan juga  sudah  menjadi  tuntutan  perusahaan untuk  diungkapkan,  seperti Corporate Social  Reporting (CSR)  maupun Islamic Social  Reporting (ISR)  yang  merupakan suatu jenis pengungkapan sukarela ( Voluntary  Disclosure ).  Berbeda  dengan CSR,  dalam  ISR  tekanan  pada  keadilan sisoal  tidak  hanya  pelaporan  tentang lingkungan,    kepentingan  minoritas  dan karyawan  saja,  namun  juga  berkaitan dengan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  masyarakat  yang  berkaitan
dengan  praktik  perdagangan  bunga  dan perdagangan  tidak  adil  (Othman:  2009) seperti  distribusi  pendapatan  atau  dikenal dengan zakat.
Sharia Enterprise Theory (SET) Implikasi teori
SET dalam
penelitian  ini  adalah  sesungguhnya  harta milik  Allah  dan  hanya  titipan  untuk manusia  serta  harus  dikelola  sebaik mungkin.  Harta  yang  dimiliki  tidak  boleh ditimbun  atau  diendapkan  agar  harta tersebut dapat berputar dan produktif serta bermanfaat  bagi  orang  lain,  karena  salah satu  kewajiban  perbankan  syariah  adalah untuk  peduli  dengan  orang  disekitar perusahaan  yaitu  dengan  memberikan tanggung jawab sosial. Teori ini juga dapat menjelaskan  variabel  mekanisme  DPS terhadap  pengungkapan  zakat.    DPS  bank syariah  yang  membedakan  dengan  bank konvensional  sehingga  bank  syariah  harus sesuai  dengan  hukum  islam.  Ketika  DPS telah  sesuai  kriteria  maka  pengawasan terhadap  harta  yang  dimiliki  akan  lebih jelas,  sehingga  harta  tidak  akan  ditimbun. Harta  tersebut  bisa  digunakan  dalam  hal selain  kegiatan  bisnis  yaitu  bisa  dalam kegiatan  untuk  melaksanakan  tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan social sekitar.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah library research (penelitian  kepustakaan)  pada tahapan  penelitian  ini  peneliti  melakukan apa  yang  disebut  dengan  kajian  pustaka, yaitu  mempelajari  buku-buku  referensi,
laporan  tahunan  Bank  Umum  Syariah  dan hasil  penelitian  sejenis  sebelumnya  yang pernah dilakukan oleh orang lain. penelitian  ini  juga  menggunakan  metode pendekatan kuantitatif dengan perhitungan angka-angka.
Menurut Sugiyono (2008) Populasi adalah  jumlah  jumlah  dari  keseluruhan subyek  yang  akan  diduga.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  bank  umum  syariah yang  ada  di  Indonesia.  Penentuan  sampel dari populasi pada penelitian ini diperoleh dengan purposive sampling , dimana populasi  yang  akan  dijadikan  sample tertentu.  Adapun  kriteria  bank  umum syariah  yang  dijadikan  sampel  adalah sebagai  berikut:  (a)  Bank  umum  syariah yang  menyajikan  data  laporan  tahunan untuk periode 2014-2017; (b) Bank umum syariah  yang  laporan  tahunanya  berakhir per  desember;  (c)  Bank  umum  syariah yang  mengungkapkan  laporan  zakat  pada laporan  tahunannya.  Berdasarkan  kriteria tersebut,  maka  diperoleh  8  bank  umum syariah  di  Indonesia  (BCA  Syariah,  BNI Syariah,  BSM,  Muamalat,  BRI  Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Victoria Syariah dan  Bank  Panin  Dubai  Syariah),  yang sesuai  dengan  metode  purposive  sampling yang dilakukan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Uji Hipotesis Analisis Uji Regresi
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan analisis regresi .
Tabel 2. Analisis Regresi Koefisien a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .614 .144 4.255 .000 DPS .038 .013 .259 3.244 .004
a . Variabel terikat: ZAKAT
Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2019
Mengacu  pada  tabel  di  atas  maka model  regresi  variabel  Dewan  Pengawas Syariah  terhadap  tingkat  pengungkapan zakat sebagai berikut : Y= 0.614 + 0.038 X I +  e Koefisien-  koefisien  persamaan  regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  diatas  sebesar  0.614 memberikan  pengertian  jika  seluruh variabel  independen  konstan  atau sama  dengan  nol  (0),  maka  besarnya tingkat  pengungkapan  zakat  sebesar 0.614 satuan.
2. Hasil  perhitungan  uji  regresi  diatas menunjukkan  pada  veriabel  Dewan Pengawas  Syariah  (XI),  diperoleh nilai  koefisien  sebesar  0.038  dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel  Dewan  Pengawas  Syariah meningkat  sebesar  1%,  maka  variabel
Dewan  Pengawas  Syariah  mengalami peningkatan sebesar 0.038.

## Analisis Uji Parsial (Uji T)
Uji T merupakan uji yang digunakan  untuk  menguji  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  secara parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau hubungan dari varibel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  syarat  pengambilan keputusan:
1. Jika nilai t hitung > t table maka dapat dinyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung < t table maka dapat dinyatakan  bahwa  tidak  terdapat pengaruh  antara  variabel  independen dan variabel dependen.
Tabel 3. Analisi t Test
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .614 .144 4.255 .000 DPS .038 .013 .259 3.244 .004 a. The dependent Variable: ZAKAT
Sumber : Data sekunder diolah tahun 2019
Berdasarkan tabel
diatas menunjukkan  bahwa  nilai  uji  t  yang dihasilkan  dalam  penelitian  ini  adalah  :
Variabel  X I (Dewan  Pengawas Syariah) adalah 3.244 > 2.045. Dengan demikian kesimpulan hasil perhitungan uji t diatas menyatakan bahwa :  Dewan  Pengawas  Syariah  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  zakat. Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan keputusan  yang  telah  dipaparkan  di  atas, dapat  diketahui  dari  kedua  variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif bagi variabel dependen.
Hasil  dari  pengujian  hipotesis pertama  yaitu  pengaruh  dewan  pengawas syariah    berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  zakat.    Hal  ini
terjadi  karena  pengaruh  dewan  pengawas syariah  terhadap  tingkat  pengungkapan zakat  memiliki  nilai  signifikan  dibawah 0,05  yaitu  sebesar  0,04.  Nilai  koefisien yang  positif  yaitu  0,038  juga  mendukung bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat.Pada penelitian sebelumnya  yang  menggunakan  faktor dewan  pengawas  syariah  sebagai  faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  (CSR) yang dilakukan oleh Farook, et al. memberikan  hasil  yang  signifikan. Menurut  Farook,  et.al  (2011)  keberadaan DPS  di  bank  syariah  dapat  memperbaiki pemantauan, dan dengan demikian mengarah  pada  penyediaan  lebih  banyak informasi tentang CSR. Dengan
meningkatnya  informasi  mengenai  CSR, informasi  yang  berkaitan  dengan  prinsip syariah  juga  tentunya  akan  lebih  banyak diungkapkan  dengan  adanya  DPS  sebagai pengawas dalam perbankan syariah. Selain itu  menurut  AAOIFI  ( Accounting  and
Auditing
Organization for Islamic Financial Institution ) DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan transaksi  dalam  perbankan  syariah  telah berjalan sesuai ketentuan syariah. Dan juga independen  dari  Dewan  Direksi  sehingga bisa  mempertahankan  aspek  kereligiusan dalam  pengambilan  keputusan.  Dengan begitu, keberadaan DPS dan karakteristiknya akan mempengaruhi tingkat  pengungkapan  pada  perbankan syariah,  termasuk  dalam  pengungkapan zakat.  semakin  baik  karakteristik  DPS dengan penilaian skor Islamic Governance (IG-score),  maka  semakin  tinggi  pula tingkat pengungkapan zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan evaluasi Dewan Pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan dana zakat pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia, maka  dapat  ditarik  kesimpulan,  yaitu sebagai berikut :
Menurut  Firdaus  (2007),  Dewan Pengawas  Syariah  memiliki  pengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat pada Bank Umum Syariah. Diindikasikan semakin  baik  karakteristik  DPS  pada perbankan  syariah,  maka  akan  semakin baik pula tingkat pengungkapan zakat pada perbankan.  keberadaan  DPS  di  bank syariah  dapat  memperbaiki  pemantauan, dan  dengan  demikian  mengarah  pada penyediaan lebih banyak informasi tentang CSR.  Dengan  meningkatnya  informasi mengenai  CSR,  informasi  yang  berkaitan dengan prinsip  syariah juga tentunya akan lebih  banyak  diungkapkan  dengan  adanya DPS  sebagai  pengawas  dalam  perbankan syariah (Farook 2011).

## SARAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya maka dalam hal  ini  peneliti  akan  merekomendasikan beberapa  masukan  berdasarkan  hasil penelitian sebagai berikut :
1. Disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya untuk  menambahkan variabel-variabel independen  lain  yang  secara  teoritis berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan  zakat.  Disarankan  juga untuk  menambah  jumlah  tahun  atau menambah  jumlah  sample  dalam penelitian agar dapat lebih menggambarkan  pengungkapan  zakat pada Bank Umum Syariah di
Indonesia.
2. Disarankan bagi BUS yang menyalurkan zakatnya kepada
pengelola  zakat  sebaiknya  meminta kepada lembaga tersebut untuk mengklasifikasikannya  sebagai  dana titipan  khusus  dari  Bank  Syariah. Dengan  begitu  pelaporan  dana  zakat dapat  disajikan  secara  lebih  rinci  oleh Bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakar,  M.2002  “ The  Shari’a  supervisory board  and  issues  of  shari’a  rulings and  thei  harminisation  in  Islamic banking  and  finance”  Islamic Finance:  innovation  and  Growth, Euromoney Books, London . Firdaus, Muhammad Dkk,. 2007.  ” Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah ” Jakarta : Renaisan.
Farook,  S.,  Hassan,  M.  K.,  &  Lanis,  R. (2011).  Determinants  of  Corporate Social Responsibility Disclosure: the case  of  Islamic  Banks. Journal  of Islamic  Accounting  and  Business Research.
Othman,  R.,Thani,  A.M.,  &  Ghani,  E.K (2009). Determinants  of  Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved  Companies  in
Bursa Malaysia Research Journal Of International Studies.
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sugiyono. 2008. “Metode  Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)”.Bandung : Alfabeta.