## ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUBANG
Zaenal Hirawan zaenal_hirawan@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung Universitas Subang
Abstrak : Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang Tahun 2010-2014. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu metode dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan  bahwa  penelitian  yang  dihasilkan  akan  menggali  lebih  dalam.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kontribusi  pajak  dari  tahun  2010-2014  sangat  besar dibandingkan  dengan  kontribusi  retribusi  dan  penerimaan  daerah  lainnya.  Pada  tahun 2011 memiliki kontribusi  yang tinggi  terhadap Pendapatan Asli  Daerah sebesar 33.8% sehingga pembiayaan pembangunan akan lebih baik. Untuk kontribusi retribusi terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  dari  tahun  2010-2014  masih  bersifat  flukatuatif.  Sehingga pajak  masih  menjadi  daya  tarik  utama  dalam  proses  pembiayaan  pembangunan  suatu daerah khususnya Kabupaten Subang.
Kata Kunci: Potensi Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
The  study  aims  to  see  how  the  contribution  of  taxes  and  retribusi  on  revenue (PAD)  Subang  Regency  2010-2014.  The  method  used  to  analyze  the  method  with  a qualitative approach, with the consideration that the resulting research will dig deeper. The results showed that the contribution of the 2010-2014 tax is very large compared to the  contribution  charges  and  revenue  from  other  areas.  In  2011  had  a  higher contribution  to  regional  revenue  amounted  to  33.8%  so  that  development  financing would be better. To levy contributions to the regional revenue of years 2010-2014 still flukatuatif.  So  that  taxes  are  still  the  main  attraction  in  the  process  of  financing  the development of a particular area of Subang regency.
Keywords: Potential Taxes and Retribution, Regional Income

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Berlakunya
Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2014  mengenai otonomi  daerah,  maka  daerah  harus dapat  membiayai  keuangan  secara mandiri.  Hal  ini  tentu  saja  berdampak bagaimana  pemerintah  daerah  dapat menggali  potensi  keuangan  daerahnya secara  maksimal.  Karena  dengan  cara itulah  pemerintah  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber  penerimaan  keuangan  Negara/ Daerah  disamping  penerimaan  lainnya berupa  dana  perimbangan,  pinjaman daerah  dan  lain-lain  penerimaan  yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Keseluruhan bagian  penerimaan  tersebut  stiap  tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak  seluruhnya  dapat  membiayai APBD
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  penerimaan  yang  berasal
dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil  pajak  daerah;  (2)  hasil  retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah  yang  dipisahkan;  (4)  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah, diharapkan  dapat  menjadi  menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah  daerah.  Dengan  semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kualitas  otonomi  daerah,  juga  semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya  (Syamsi,  1987:213).Dalam mengestimasi  potensi  PAD,  diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu  tolak  ukur  finansial  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  kesiapan daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi adalah  dengan  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  keuangan  suatu  daerah. Berikut  ini  adalah  perkembangan  pajak daerah  Kabupaten  Subang  dalam  4 tahun terakhir.
Tabel 1 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Subang (dalam 000) Tahun Pajak Retribusi BUMD penerimaan lain PAD 2010 23,114,864 9,752,048 5,936,517 36,728,861 75,532,290 2011 35,984,516 9,434,823 9,297,665 39,464,840 94,181,844 2012 40,205,227 18,631,996 10,686,412 51,448,400 120,972,035 2013 47,738,839 20,274,061 11,486,073 62,978,206 142,972,035 2014 88,667,002 15,988,859 13,613,292 18,193,213 262,614,860
Berdasarkan  table  di  atas,  jelas
bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Subang  cukup  tinggi.  Hal  ini  terlihat dalam kurun waktu 4 tahun realisasi pajak  semakin  meningkat.  Namun  hal ini kurang diimbangi dengan pendapatan  dari  sumber  retribusi  dan pendapatan lainnya.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Desentralisasi
Desentralisasi dan otonomi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Rondinelli (1981) mendefinisikan
desentralisasi sebagai” as  a  the  transfer  or delegation  of  legal  and  political authority  to  plan,  make  decision  and manage  public  functions  from  central government  and  its  agencies  to  field organization of those agencies, subordinate unit of government, semi-
autonomous public corporations, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous  local  government,  or non-government  organization (Suatu tranfer  atau  delegasi  kewenangan legal dan politik untuk merencanakan, membuat  kepuusan  dan  mengelola fungsi-fungsi  publik  dari  pemerintah pusat dan agen-agennya kepada petugas  lapangan,  korporasi-korporasi publik  semi  otonom,  kewenangan pembangunan  wilayah  atau  regional, pemerintah  lokal  yang  otonom  atau organisasi non pemerintah).
Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan  dengan  desentralisasi.  Baik pemerintahan  daerah,  desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian  dari  suatu  kebijakan  dan praktek
penyelenggaraan
pemerintahan,  tujuannya  adalah  demi
terwujudnya  kehidupan  masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang  bias  hidup  tenang,  nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan  dalam  segala  hal  di bidang  pelayanan  masyarakat.  Oleh karena  itu  keperluan  otonomi  di tingkat  lokal  pada  hakekatnya  adalah untuk memperkecil intevensi pemerintah  pusat  kepada  daerah.
Dalam  Negara  Kesatuan  (unitarisme)
otonomi  daerah  itu  diberikan  oleh pemerintah
pusat ( central government ),  sedangkan  pemerintah daerah  hanya  menerima  penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan  otonomi  daerah  di  Negara federal, dimana otonomi daerah sudah melekat pada negara-negara bagian.
Secara  normatif,  penyerahan kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pihak  lain  (pemerintah  daerah)  untuk dilaksanakan disebut
dengan
desentralisasi.  Desentralisasi  sebagai suatu  system  yang  dipakai  dalam system pemerintahan merupakan kebalikan  sentralisasi.  Dalam  system sentralisasi,  kewenangan  pemerintah baik  di  pusat  maupun  di  daerah,
dipusatkan
dalam tangan pemerintahan pusat

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan  pembangunan  daerah  pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan  bagi  pertumbuhan  daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah  menggali  dan  meningkatkan pendapatan  daerah  terutama  sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak daerah,  hasil  retribusi  Daerah,  basil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan untuk  memberikan  keleluasaan  kepada daerah  dalam  menggali  pendanaan dalampelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.
Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut  untuk  lebih  mandiri  dalam membiayai kegiatan operasionah rumah tangganya.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah tidak  dapat  dipisahkan  dengan  belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan  satu  alokasi  anggaran  yang
disusun  dan  dibuat  untuk  melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri,  merupakan  satu upaya untuk meningkatkan peran
pemerintah daerah dalam
mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan  daerah  secara  efisien  dan efektif  khususnya  Pendapatan  asli daerah sendiri

## 2.3 Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan  daerah.  Pajak  merupakan sumber  keuangan  pokok  bagi  daerah- daerah restribusi daerah. Menurut Prakosa  (2003:1)  pajak  secara  umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada  Negara  karena  undang-undang dan atas pembayaran tersebut
pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk
Pajak  daerah  sebagai  salah  satu Pendapatan  Asli  Daerah  diharapkan menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi,  yaitu  mampu  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Meskipun  beberapa  jenis  pajak  daerah sudah  ditetapkan  dalam  undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah
kabupaten/kota  diberi  peluang  dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya  dengan  menetapkan  jenis pajak  selain  yang  telah  ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan  dan  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Subang  Nomor  10  Tahun 2010, bahwa jenis pajak daerah adalah
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
Sistem  Pemungutan  Pajak  Daerah Sistem pemungutan pajak yang dilakukan  oleh  daerah  saat  ini  dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut: (1). Sistem Official  Assesment;  Pemungutan  yang memberi  wewenang  kepada  pemerintah (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak atau  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak. Sistem  inidilakukan  dengan  memberi kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung, membayar,
dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD); (2).  Sistem  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya  pajak  terutang  atau  tetapkan oleh  Kepala  Daerah.  Dalam  sistem  ini pajak  dibayar  oleh  wajib  pajak  setelah
terlebih  dahulu  ditetapkan  oleh  Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ciri- cirinya sebagai berikut : (a). Wewenang untuk  menentukan  besarnya  pajak terutang  ada  pada  Wajib  Pajak  sendiri, (b).  Wajib  Pajak  aktif,  mulai  dari menghitung,  menyetor  dan  melaporkan sendiri  pajak  yang  terutang,  (c).  Fiskus tidak  campur  dan  hanya  mengawasi; (3).  Sistem  With  Holding;  Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang berangkutan) untuk menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang  menentukan  besarnya  pajak yang  terutang  ada  pada  pihak  ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak atau dipungut  oleh  pemungut  pajak.  Dalam sistem  ini  pengenaan  pajak  dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  Dengan  pertimbangan  bahwa penelitian  diharapkan  dapat  menggali lebih  dalam  tentang  potensi  pajak daerah  Kabupaten  Subang.  Hal  ini didukung oleh pernyataan bahwa
penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moleong, 2007: 6).
HASIL PENELITIAN 4.1 Kontribusi Pajak Daerah

## Terhadap PAD
Untuk  melihat  seberapa  jauh kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten Subang  untuk  tahun  2010  sampai dengan  tahun  2014  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini
Gambar 1 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kab.
Subang
Berdasarkan gambar di atas jelas bahwa potensi  pajak  Daerah Kabupaten
Subang sangat besar dalam menyumbang  Pendapatan  Asli  Daerah. Hal  ini  dikarenakan  Kabupaten  Subang merupakan salah satu kabupaten berkembang dalam dunia usaha khususnya  dunia  industry.  Dengan berkembangannya  dunia  industry  di Kabupaten  Subang  dapat  menjadi  daya tarik  pada  sector  penerimaan  yang  lain, apakah itu berasal dari pajak restaurant, pajak  reklame,  pajak  hotel  dan  pajak hiburan. Jenis pajak yang tadi merupakan  penerimaan  daerah  yang syah  dan  dapat  menjadi  hal  positif ketika pemerintah daerah dapat mengelola  dengan  baik.  Pada  tahun 2011  merupakan  tahun  terbaik  atas realisasi pajak daerah Kabupaten Subang,  karena  pada  tahun  tersebut realisasi  pajak  meningkat  33.8%  dari tahun  sebelumnya.  Dengan  jumlah realisasi pajak yang semakin meningkat, hal  ini  dapat  memberikan  efek  positif terhadap proses pembangunan di
Kabupaten Subang
Tabel 2 Persentase Kenaikan Pajak Terhadap PAD Kabupaten Subang
Sumber : Data penelitian diolah
Berdasarkan  gambar  di  atas, kontribusi  pajak  terhadap  PAD  pada tahun  2010  sebesar  30.6%,  pada  tahun 2011 sebesar 38.2%, tahun 2012 sebesar 33,2%, tahun 2014 sebesar 33.8%. Jelas pada  tahun  2011  merupakan  kontribusi pajak terbesar terhadap PAD Kabupaten Subang sebesar 33.8%. Hal ini
mengindikasikan bahwa proses
perencanaan  pajak  sampai  dengan realisasi penerimaan pajak dapat memenuhi target  yang sudah ditetapkan sehingga  pajak  yang  dihasilkan  dapat menjadi  pembiayaan  dalam  proses pembangunan di Kabupaten Subang.
Tabel 3 Kontribusi Retribusi Terhadap PAD
Berdasarkan  gambar  di  atas, bahwa  kontribusi  retribusi  terhadap PAD  tidak  sebesar  pajak.  Hal  ini dikarenakan  sifat  dari  retribusi  yang tidak  memaksa  terhadap  pengguna  jasa walaupun  sudah  dikeluarkan  tentang aturan retribusi atas pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat,  namun tidak  seperti  pajak  yang  mengikat  dan memaksa.  Retribusi  juga  merupakan salah  satu  unsur  pendapatan  daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Subang mengoptimalkan potensi retribusi untuk menjadi  PAD.  Jumlah  penerimaan  dari retribusi  terhadap  PAD  tidak  sebesar pajak,  karena  dari  tahun  2010-2014 kontribusi  hanya  berkisar  pada  6.1%- 15.4%.  Sangat  jelas  perbandingan antara  pajak  dan  retribusi  menjadi sangat  tidak  berimbang,  karena  unsur
dari  pajak  lebih  banyak  dibandingkan dengan  retribusi.  Hal  ini  menjadikan daya tarik atas pajak menjadi salah satu factor penting dalam PAD suatu daerah

## KESIMPULAN
1. Pajak  mempunyai  kontribusi tinggi dibandingkan dengan retribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten  Subang,  walaupun
besaran  dari  tahun  2010-2014 masih  bersifat  fluktutif.  Pajak yang  bersifat  mengikat  dan memaksa  membuat  wajib  pajak pribadi atau badan tidak memiliki banyak pilihan,
sehingga penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.
2. Besaran  kontribusi  retribusi  dari tahun 2010-2014 bersifat
fluktuatif  dan  tidak  lebih  besar
dibandingkan  dengan  kontribusi pajak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Subang.

## Daftar Pustaka
Devas,  Nick.  Brian  Binder.  Anne Booth. Kenneth Davey.Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press Alm,  J  dan  R.  Bahl.,      1999, Decentralization  in  Indonesia  :
Prospect  and Problems,  USAID, Jakarta
Devas,  Nick,  dkk,  1989,  Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,
UI-Press, Jakarta Kaho,  Josep  Riwu,  1997,  Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara Republik Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah