## Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

## Drug Management at the Health Office of East Lampung Regency, Lampung Province

## Hajati Br. Tumangger*, Kodrat Pramudho, Noviansyah, Atikah Adyas
Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mitra Indonesia
(*haya_ns@yahoo.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujaun  untuk  mengetahui  gambaran  pengeloaan  obat  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  tahun  2020  terutama  perencanaan,  pengadaan  dan  distribusi  obat  ke puskesmas.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analitik. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan Agustus 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung), wawancara mendalam (in-depth interview), telaah dokumen dan Focus Group Discussion  (FGD).  Hasil  penelitian  didapatkan  perencanaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung  Timur  sudah  sesuai  dengan  Permenkes  No.HK.  01.07/MENKES/813/2019  tentang Formularium Nasional tetapi penghitungan jumlah kebutuhannya belum sesuai kebutuhan puskesmas. Pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan PMK No.63/2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) namun dalam pelaksanaannya terkendala dengan ada beberapa obat yang tidak dapat diadakan atau dibeli karena tidak ada di e-catalog maupun FORNAS.
Kata kunci : Pengelolaan Obat, Perencanaan, Pengadaan,

## ABSTRACT
This study aims to find out the description of drug management at the East Lampung District Health  Department  in  2020,  especially  the  planning,  procurement  and  distribution  of  drugs  to community health centers. This research method is a qualitative research method with an analytical approach. This research was conducted at the East Lampung District Health Office. This research was carried  out  from  June  to  August  2021.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  observation (direct observation), in-depth interviews, document review and Focus Group Discussion (FGD). The results  showed  that  the  drug  planning  process  at  the  East  Lampung  District  Health  Office  was  in accordance with Permenkes No.HK. 01.07/MENKES/813/2019 concerning the National Formulary but the calculation of the number of needs is not in accordance with the needs of the puskesmas. The drug procurement  process  at  the  East  Lampung  District  Health  Office  is  in  accordance  with  PMK  No. 63/2014  concerning  Procurement  of  Drugs  Based  on  Electronic  Catalogs  (E-Catalogue)  but  in  its implementation it is constrained by some drugs that cannot be procured or purchased because they are not in the e-catalog or FORNAS.
Keywords : Drug management, planning, procurement
https://doi.org/10.33860/jik.v15i3.507
Vol.15 No.3 November 2021: Hal. 314-326 p-ISSN: 1907-459X e-ISSN: 2527-7170
Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Original Article

## PENDAHULUAN
Obat adalah bahan atau paduan bahan- bahan  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi  dalam  rangka  penegakkan  diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, termasuk  produk  biologi.  Obat  merupakan komponen  yang tak  tergantikan dalam pelayanan  kesehatan 1 .  Dalam  berbagai  upaya pelayanan  kesehatan,  obat  merupakan  salah satu  unsur  penting.  Sebagian  besar  upaya pelayanan  kesehatan  menggunakan  obat  dan biaya  yang  digunakan  untuk  obat  merupakan bagian  yang  cukup  besardari  seluruh  biaya kesehatan.  Diantara  berbagai  alternatif  yang ada,  intervensi  dengan  obat  merupakan intervensi yang paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan  upaya  kesehatan 2 .  Obat  dan perbekalan  kesehatan  hendaknya  dikelola secara  optimal  untuk  menjamin  tercapainya tepat  jumlah,  tepat  jenis,  tepat  penyimpanan, tepatwaktu  pendistribusian,  tepat  penggunaan dan  tepat  mutunya  di  tiap  unit  pelayanan kesehatan 1 .
Kebijakan Pemerintah
terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui  beberapa  strata  kebijakan  yaltu Undang-Undang  No.  36  tahun  2009  tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian,  dan Peraturan  presiden  nomor  72  tahun  2012 tentang  SIstem  Kesehatan  Naslonal  (SKN). SKN  2012  memberikan  landasan,  arah  dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggara kesehatan, baik Pemerlntah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,  maupun  masyarakat  dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait. Salah satu  subsistem  SKN  sesuai  Perpres  nomor  72 tahun  2012  adalah Subsistem  sediaan  farmasi, alat kesehatan, dan makanan yaitu pengelolaan berbagai  upaya  yang  menjamin  keamanan, khasiat/manfaat,  mutu  sediaan  farmasi,  alat kesehatan,  dan  makanan.  Sediaan  farmasi adalah  obat,  bahan  obat,  obat  tradisional,  dan kosmetika 3 .
Dalam upaya meningkatkan ketersediaan  obat  publik  dan  perbekalan kesehatan  yang  sangat  diperlukan  adalah optimalisasi  pemanfaatan  dana,  efektivitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian dari Unit
Pengelola Obat/Gudang Farmasi Kabupaten/ Kota ke Unit
Pelayanan Kesehatan 2 . Pengelolaan obat publik dan  perbekalan  kesehatan  meliputi  kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan  dan  distribusi,  pencatatan  dan pelaporan, sertasupervisi dan evaluasi pengelolaan obat 1 .
Penelitian  Ummi  Kalsum  tahun  2018 menjelaskan  bahwa  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau persentase ketersediaan  obat  sebesar  75,78%,  sementara itu  Direktorat  Jendral  Kefarmasian  dan  Alkes Kemenkes  RI  menetapkan  target  pencapaian ketersediaan obat adalah 90% pada tahun 2018 dan 95 % tahun 2019 4 . Hasil penelitian Asnawi (2019)  diketahui  bahwa  perencanaan  obat  di puskesmas  Wolaang  setiap  bulannya  telah disesuaikan  dengan  penggunaan  obat  yang tercatat  di  LPLPO  dan  untuk  pemantauan  dan evaluasi Puskesmas Wolaang hanya melakukan pemantauan  untuk  obat-obat  yang  tidak terpakai untuk tidak dibuatkan permintaan pada bulan  berikutnya,  dan  puskesmas  Wolaang tidak  melakukan  evaluasi  untuk  pengelolaan obat 5 . Dampak apabila pengelolaan obat tidak dilaksanakan  dengan  baik  maka  ketersediaan obat  di  unit  pelayanan  kesehatan  tidak  akan terpenuhi  sesuai  dengan  yang  diharapkan seperti terjadi kekosongan ( stock out) , kekurangan  stock  obat  ( under  stock )  atau kelebihan  stock  obat  ( over  stock )  yang  dapat menyebabkan  terhambatnya  pelayanan  obat- obatan  kepada  pasien  maupun  terjadinya penumpukan  obat  yang  dapat  menyebabkan obat  kadaluarsa.  Oleh  karena  obat  merupakan komponen  yang  esensial  dari  suatu  pelayanan kesehatan  maka  diperlukan  pengelolaanobat yang  baik  dan  benar  serta  efektif  dan  efisien secara berkesinambungan.
Hasil  observasi  peneliti  di  Seksi Kefarmasian  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung  Timur  dan  beberapa  Puskesmas  di Kabupaten  Lampung  Timur  menunjukkan bahwa masih terjadi kelebihan persediaan obat ( over  stock )  namun  di  sisi  lain  terjadi kekurangan  persediaan  obat  ( understock ), bahkan  ada  beberapa  item  obat  yang persediaannya kosong ( stock out ) dan beberapa kali  terjadi  keterlambatan  distribusi  obat  dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur, hal ini mencerminkan ketidaktepatan perencanaan kebutuhan obat dan belum baiknya sistem distribusi serta pengelolaan yang belum efektif dan efisien.
Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui
gambaran pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  tahun  2020 terutama perencanaan dan pengadaan obat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analitik.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  juni sampai dengan Agustus 2021.
Sumber informasi  yang merupakan  objek dari  penelitian  ini  adalah  Seksi  Kefarmasian Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur. Informan  dari  penelitian  ini  adalah  Kepala Seksi Kefarmasian, semua staf yang berhubungan dalam perencanaan dan pengadaan  obat,  dan  pengelola  obat  di Puskesmas.  Informan  lain  adalah  stakeholder dalam  pengadaan  obat  yaitu  anggota  komisi  4 DPRD  Kabupaten  Lampung  Timur,  Bappeda dan  BPKAD  Kabupaten  Lampung  Timur. Telaah dokumen pada seksi kefarmasiaan Dinas Kesehatan kabupaten Lampung Timur, Laporan Permintaan  dan  Lembar  Penerimaan  Obat (LPLPO) serta rencana kebutuhan obat (RKO) juga  merupakan  sumber  informasi  penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah  peneliti  sendiri.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  observasi  (pengamatan langsung),  wawancara  mendalam  (in-depth interview),  telaah  dokumen  dan  FGD  sebagai triangulasi.
Teknik  analisis  data  dalam  metode kualitatif juga dilakukan dalam tiga tahap yaitu (Lapau,  2012)  :  1)  Analisis  data  sebelum  di lapanagan; 2) Analisis data selama di lapangan;
3) Analisis data setelah di lapangan 6
Data  yang  telah  berhasil  dikumpulkan kemudian di lakukan analisis untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pengadaan obat di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  lampung  Timur. Selanjutnya  akan  diinventarisir  apa  saja  yang menjadi masalah dan kendala dari perencanaan dan  pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten lampung Timur.

## HASIL

## Perencanaan
Input Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
mengenai Man atau  sumber  daya  manuasia yang terlibat dalam perencanaan obat di Dinas Kesehatan :
“Yang  terlibat  dalam  perencanaan  obat adalah Kabid Kefarmasian, Kasi
Kefararmasian,  apoteker  dan  staf  di  dinkes serta pengelola obat puskesmas”.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Kefarmasian mengenai Man atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur :
“ Yang terlibat dalam perencanaan obat adalah  Pengelola  obat  puskesmas,  Dokter Puskesmas dan tim perencanaan obat Dinas “. Dari hasil FGD, pengelola obat Puskesmas Jabung menyatakan :
“ Konsul  dengan  dokter  obat  yang dibutuhkan  apa,  melihat  data2  penggunaan obat sebelumnya ”.
Dari  hasil  telaah  dokumen  bahwa  pada dokumen perencanaan obat atau RKO puskesmas  ada  tanda  tangan  pengelola  obat puskesmas,  dokter  puskesmas  mengetahui kepala puskesmas.
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  sumber  daya  manusia  di puskesmas  dalam  perencanaan  obat  adalah pengelola obat dan dokter puskesmas, sedangkan  sumber  daya  manusia  di  Dinas Kesehatan  adalah  tim  perencanaan  obat  Dinas Kesehatan  yang  terdiri  dari  Kepala  Seksi Kefarmasian, staf perencanaan (Apoteker) dan Pengelola Program Dinas Kesehatan.
Hasil  wawancara  mengenai Money atau sumber dana anggaran untuk perencanaan obat tahun  2020  dengan  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten Lampung Timur  menyatakan bahwa:
“ Sumber  anggaran  untuk  pengadaan obat  sebetulnya  dari  APBN  dan  APBD,  tapi untuk  dana  APBD  di  refocusing  untuk penanganan  covid  sehingga  anggaran  untuk pengadaan  obat  PKD  tahun  2020  bersumber dari DAK (APBN) “.
Demikian  halnya  dengan  pernyataan
Kepala Seksi Kefarmasian terkait sumber dana perencanaan  dan  pengadaan  obat,  sebagai berikut :
“ Sumber  pengadaan  obat  tahun  2020 adalah dari DAK / APBN ”.
Wawancara  dengan  stakeholder  yaitu Kepala Bappeda :
“ Bappeda institusi perencana,
merencanakan  sesuai  usulan  Dinas  tentunya
disesuaikan  dengan  kemampuan  daerah, prosesnya  Dinas  Kesehatan  mengusulkan kepada  TAPD  (  Tim  Anggaran  Peerintah Daerah)  didalamnya  ada  Bappeda,  Bappeda yang menyususn dokumen perencanaan RKPD kemudian  dibahas  dalam  tim  anggaran pemerintah daerah setelah itu  disusun dokumennya  kemudian  disampaikan  kepada DPRD  untuk  di  bahas  nanri  keularannya adalah APBD Lampung Timur ”.
Dari  hasil  wawancara  dan FGD  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  untuk perencanaan  obat  adalah  dari  dana  DAK  ( APBN) dan APBD
Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan  mengenai Methode perencanaan obat  yang  digunakan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Lampung:
“Perencanaan  obat  di  Dinkes  Lamtim dilakukan  sesuai  dg  SOP  mulai  dari  usulan RKO Puskesmas sampai dengan RKO Dinkes”.
Dari Hasil FGD, pengelola obat
puskesmas  Sekampung  menjelaskan mengenai perencanaan :
“ Berdasarkan  kebutuhan,  urgensi,  dan esensial obatnya, berdasarkan FORNAS, yang diluar fornas bila dibutuhkan baru di minta ”. Hasil  observasi  dan  telaah  dokumen terdapat  rekapan  RKO  Puskesmas  di  bagian perencanaan. Dari beberapa keterangan tersebut diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan mengacu pada SOP Perencanaan dan FORNAS.
Hasil  observasi  mengenai Material atau sarana dan prasarana dalam proses perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yaitu  terdapat  bangunan/gedung  yang  terdiri dari  ruangan  Kepala  Seksi  Kefarmasian, ruangan  staf  kefarmasian  serta  ruangan penyimpanan  obat  dan  alat  kesehatan  atau gudang obat dan alat kesehatan. Luas bangunan kurang lebih 600 metet persegi sedangkan luas tanahnya kurang lebih 800 meter persegi.
Proses perencanaan dilakukan di ruangan staf kefarmasian, di ruangan staf terdapat sarana berupa  meja  dan  kursi.  Sedangkan  di  ruangan /gudang obat terdapat srana berupa lemari obat berjumlah 10 buah, rak obat berjumlah 27 buah, pallet berjumlah 110 buah, Lemari pendingin 2 buah, cold chain 8 buah,
Hasil  observasi  mengenai Machine atau alat  pendukung  proses  perencanaan  terdapat komputer  dan  printer  masing-masing  2  (dua) buah  yang  cukup  baik  dan  memadai  untuk membuat dan mencetak dokumen perencanaan atau RKO.

## Proses
Hasil  Wawancara  dengan  staf  di  Seksi Kefarmasian  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung Timur mengenai proses perencanaan obat atau pembuatan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinas Kesehatan, beliau mengatakan :
“ Acuan  RKO  dari  Puskesmas,  dibuat rekpan,  kita  rancang  kebutuhannya  kemudian kita adakan untuk pengadaan di 2020”.
Wawancara  dengan  staf  lain  di  seksi kefarmasin  (staf  perencanaan)  menjelaskan bahwa :
“ Pengelola  obat  puskesmas  menghitung rerata obat yg habis setiap bulannya dikali 18 untuk buffer stock, dilihat lagi stock yang ada di  puskesmas  sehingga  dapat  ditentukan kebutuhan real di puskesmas .”
Selain  itu  beliau  juga  mengatakan mengenai  metode  dalam  perencanaan  dan waktu pembuatan RKO :
“ Menggunakan metode konsumsi, perencanaan dilakukan awal tahun “.
Dari  hasil  FGD,  pengelola  obat  juga menjelaskan  mengenai  proses  perencanaan bahwa
“ Melihat  pemakaian  obat  sebelumnya, menentukan  pemakaian  rata-rata  perbulan, menjumlahkan  pemakaian  rata-rata  dengan periode  pengadaan  obat  ditambah  dengan buffer stok disesuaikan dengan pola penyakit yg mungkin muncul ”.
Dari  hasil  wawancara,  FGD  dan  telaah dokumen  dapat  disimpulkan  bahwa  proses perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  berawal  dari kompilasi  RKO  puskesmas,  menggunakan metode  konsumsi,  disesuaikan  dengan  pola penyakit  yang  muncul  dan  perencanaan dilakukan di awal tahun.

## Output
Wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian, beliau mengatakan bahwa :
“ Proses perencanaan obat disusun berdasarkan RKO Puskesmas yang dikumpulkan dan disusun menjadi RKO Dinas Kesehatan “.
Dari  hasil  telaah  dokumen  di  temukan RKO  Dinas  Kesehatan  yang  merupakan  hasil rekapan  aatau  kompilasi  dari  RKO  puskesmas yang  ada  di  wilayah  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung.  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  output  dari  perencanaan adalah  di  hasilkannya  rencana  kebutuhan  obat (RKO) Dinas Kesehatan.
Pengadaan Input Wawancara dengan Kepala Bidang
Sumber  Daya  Kesehatan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  tentang Man atau sumber daya manusia pada bagian pengadaan :
“ Yang melaksanakan pengadaan tentu kita ada pejabat pengadaan, PPTK dan PPK .” .
Wawancara dengan Kepala Seksi
Kefarmasian mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengadaan obat, beliau mengatakan:
“ KPA , PPK dan Pejabat pengadaan “ Senada  yang  disampaikan  staf  seksi kefarmasian  (staf  perencanaan)  bahwa  “ Yg terlibat pejabat pengadaan, PPK dan KPA”.
Dari  hasil  telaah  dokumen  pada  surat pesanan  tertera  nama  PPK  dan  pejabat pengadaan.  Hasil  wawancara  dan  telaah dokumen  menunjukkan  bahwa Man atau sumber  daya  manusia  pada  bagian  pengadaan adalah KPA, PPK dan pejabat pengadaan.
Wawancara  dengan  Sekretaris  BPKAD Lampung  Timur  mengenai Money atau danaanggaran  untuk  pengadaan  obat  di  Dinas Kesehatan diperoleh keterangan
“ BPKAD  yang  menganggarkan  karena ada posisi penganggaran, Dinas yang mengajukan , BPKAD sbgi salah satu tim dalam TPAD  (Tim  Perencanaan  Anggaran  Daerah), posisi sebagai bendahara daerah, Uang APBD untuk  mencukupi  semua  sektor,  menyesuaikan dengan kondisi keuangan pada saat itu”.
Wawancara  dengan  Kepala  Bappeda mengenai anggaran pengadaan obat :
“ Bappeda  merencanakan  anggaran pengadaan  obat  berdasarkan  usulan  Dinas Kesehatan  tetapi  tidak  semua  yang  diusulkan dipenuhi karena melihat kemampuan keuangan daerah ”.
Keterangan lainnya mengenai dana anggaran pengadaan obat diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur :
“ Sumber anggaran untuk pengadaan obat sebetulnya  dari  APBN  dan  APBD,  tapi  untuk dana  APBD  di  refocusing  untuk  penanganan covid  sehingga  anggaran  untuk  pengadaan obat  PKD  tahun  2020  bersumber  dari  DAK (APBN)”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan Money atau dana pengadaan obat dianggarkan dari APDD dan DAK/APBN.
Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan mengenai Methode
dalam pengadaan obat :
“ Pengadaan  obat  tahun  2020  dilakukan oleh  PPK  melalui  sistem  e-catalogue  /  e- purchaising” .
Keterangan  lain  terkait  dengan  methode diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  staf seksi kefarmasian, beliau mengatakan :
“ Menggunakan e purchasing, dan pengadaan langsung” Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat disimpulkan bahwa methode pada pengadaanobat  adalah  melalui  sistem e catalogue / e purchasing.
Proses  pengadaan  dilkukan  di  ruangan Kepala  Seksi  Kefarmasian dimana  beliau  juga menjabat  sebagai  pejabat  pengadaan,  di ruangan  Kepala  Seksi  Kefarmasian  dilengkapi meja dan kursi yang cukup memadai.
Hasil  observasi  mengenai Machine atau alat pendukung proses pengadaan obat terdapat jaringan internet, komputer dan printer .

## Proses
Wawancara dengan Kepala Dinas
Kesehatan  terkait  proses  pengadaan  obat  di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur : “
“  Pengadaan  obat  tahun  2020  dilakukan oleh  PPK  dinkes  Lamtim  melalui  sistem  e- catalog / e-purchaising”.
Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  SDK yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK didapatkan penjelasan bahwa
“ Terkait  dengan  proses  pengadaan  obat yang di1aksanakan Dinas Kesehatan Lampung Timur itu pertama berdasarkan pada DPA dan kedua  berdasarkan  RKO  yang  dibuat  oleh puskesmas,  kemudian  kita melakukan  pesanan obat  ke  pihak  penyedia  dalam  hal  ini  terkait dengan obat kita pemesanannya hanya ke PBF tidak  boleh  diluar  PBF  ,  proses  pengadaan kemudian  sesuai  dengan  kebutuhannya  dibuat kontrak  dan  nominal  harga  sudah  sesuai dengan  ketentuan  standarnya  yg  dikeluarkan oleh  PBF  dan  juga  mengacu  juga  kebutuhan obat  ini  berdasarkan  FORNAS  (Formularium Nasional) ”.
Kepala  Seksi  Kefarmasian  yang  juga sebagai pejabat pengadaan menerangkan bahwa
“ Proses  pengadaan  berdasarkan  RKO yang sudah disusun kemudian menyusun harga perkiraan  sendiri  (HPS)  yang  disusun  oleh PPK, baru mengadakan proses pengadaan” Dari  hasil  observasi  dan  telaah  dokumen ditemukan  surat  pesasan e  catalog yang menunjukkan  bahwa  pemesanan  obat  untuk
pengadaan  obat  tahun  2020  melalui e purchasing/e catalogue .
Pengadaan  obat  harus  mengacu  pada FORNAS dan e catalog, terdapat kendala dalam memenuhi  pengadaan  yang  sesuai  kebutuhan obat  puskesmas,  seperti  yang  di  sampaikan Kepala Seksi Kefarmasian yang juga berperan sebagai pejabat pengadaan bahwa
“Obat-obat  yg  kita  beli  terbatas  hanya yang  ada  di  e  catalog  dan  FORNAS  khusus faskes  1  jadi  obat-obatannya  terbatas,  ada kalanya obat2 yang kita butuhkan itu tdk ada di e  catalog,  untuk  yg  non  e  catalog  harganya mahal  jadi  jumlah  obat  yang  di  peroleh  lebih sedikit “.
Hal serupa dikemukakan beberapa pengelola obat dalam FGD :
Pengelola  obat  Puskesmas  Sekampung menyatakan bahwa :
“Keterbatasan  fornas  dan  e  catalog sehingga  ada  beberapa  obat  yang  dibuthkan dokkter tidak dapat di beli”
Pengelola  obat  Puskesmas  Margototo mengatakan hal yang sama:
“Dinas  terkendala  e  catalog  dan  fornas, pengelompokam  faskes  tdk  mengakomodir kebutuhan obat puskes rawat inap, persediaan obat2 di e  catalog tdk lengkap Meskipin  RKO sdh bagus tetapi mau beli obatnya tidak ada di e catalog”
.
Tabel 1 Hasil Penelitian Input, Proses dan Output pada perencanaan, dan obat di Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur Pengelolaan Obat IPO Input Proses Output Perencanaan Man : Tim Perencanaan Obat Dinas Kesehatan  :  Kepala  Seksi  (S2 Kesmas) dan Apoteker Money (sumber dana) : APBN/DAK Methode : SOP Perencanaan, FORNAS Material :  ruangan  staf  seksi kefarmasian Machine : komputer dan printer - berdasarkan RKO puskesmas - rerata  obat  yg  habis setiap  bulannya  dikali 18,  dilihat  juga  stock yang ada di puskesmas - Menggunakan  metode konsumsi - perencanaan  dilakukan awal tahun “. RKO Dinas Kesehatan Pengadaan Man : PA atau KPA, PPk dan pejabat pengadaan Money (sumber  dana)  :  APBD,
APBN Methode : e purchasing / e catalog Material :  ruangan  Kepala  Seksi
Kefarmasian Machine :  komputer,  printer  dan layanan internet - berdasarkan  FORNAS (Formularium Nasional - berdasarkan pada DPA
- berdasarkan RKO Dinas  Kesehatan  yang telah  disetujui  Kepala Dinas Kesehatan - proses pengadaan melalui e  purchasing  / e catalogue - dibuat konttrak dengan penyedia - Pengadaan biasanya dimulai  bulan  Maret- April, , - masa konttrak 120 hari, Adanya kontrak antara  PPK  dengan penyedia Mengenai apakah perencanaan dan
pengadaan obat yang dilakukan Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Lampung Timur tahun  2020  sudah  sesuai  atau  belum  dengan perencanaan  dan  kebutuhan  puskesmas  dari hasil FGD pengelola obat puskesmas didapatkan keterangan bahwa :
“Beberapa  item  obat  yang  diperlukan tidak  terpenuhi  ,  beberapa  item  jumlahnya masih  ada  yang  berlebih  dan  ada  yang
kurang” .
Pengelola  obat  yang  lain  meyebutkan bahwa :
“Kalo urusan sesuai kebuuhan banyak yg tidak sesuai “ .
Dalam  hal  menanggulangi  permasalahan diatas  ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan seperti keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang  SDK  yang  juga  sebagai  PPK menyebutkan bahwa:
“Puskesmas sudah BLUD sehingga untuk mengatasi kebutuhan obat yg tidak terakomodir atau tidak bisa diadakan oleh Dinas Kesehatan maka puskesmas dapat menggunakan anggaran BLUD  dengan  skala  prioritas,  terus  berupaya untuk  meningkatkan  anggaran,  ada  droping dari provinsi untuk obat2an tertentu”

## Output
Wawancara dengan Kepala Seksi
Kefarmasian :
“ Pengadaan  biasanya  dimulai  bulan Maret-April,  Untuk  pemilihan  penyedia  7-15 hari, masa konttrak 120 hari, jumlah obat yang diadakan  atau  di  beli  tergantung  di  HPS  dan RKO ” Selaras  dengan  kutipan  Kepala  SDK tentang pengadaan bahwa :
“ proses  pengadaan  kemudian  sesuai dengan kebutuhannya dibuat kontrak”
Dari  hasil  observasi  dan  telaah  dokumen ditemukan  kontrak  antara  PPK  dengan penyedia. Dari hasil wawancara, observasi dan telaah  dokumen  diperoleh  kesimpulan  bahwa output  dari  pengadaan  obat  adalah  adanya kontrak antara PPK dengan penyedia.

## PEMBAHASAN Perencanaan Input
Perencanaan merupakan tahapan untuk menetapkan  jenis  dan  jumlah  obat  yang dibutuhkan  yang  akan  diadakan  /  dibeli  pada saat pengadaan. Dalam perencanaan diperlukan koordinasi  dan  keterpaduan  antara  pemegang program,  pihak  puskesmas  maupun  unsur pemerintah daerah. Untuk itu Tim Perencanaan Obat  Terpadu  kabupaten  sangat  diperlukan dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  antar instansi  yang  terkait  dengan  masalah  obat  di setiap kabupaten/kota.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur tidak  terdapat  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu Kabupaten,  hanya  ada  tim  perencanaan  obat antar program Dinas Kesehatan yang terdiri dari kepala  seksi  kefarmasian,  apoteker  dan pemegang program. Adapun manfaat dari Tim Perencanaan  Obat  Terpadu  ini  pada  Lampiran tersebut  adalah  menghindari  tumpang  tindih penggunaan  anggaran,  keterpaduan  dalam evaluasi, penggunaan dan perencanaan, kesamaan  persepsi  antara  pemakai  obat  dan
penyedia  anggaran,  estimasi  kebutuhan  obat lebih  tepat,  koordinasi  antara  penyedia anggaran  dan  pemakai  obat  serta  pemanfaatan dana pengadaan obat dapat lebih optimal.
Penelitian  mengenai  perencanaan  obat yang  dilakukan  Sulistyorini  (2016)  bahwa perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dilakukan melalui koordinasi  dengan  tim  perencanaan  obat  dan perbekalan  kesehatan  kabupaten 7 .  Selain  itu perencanaan  kebutuhan  obat  juga  didasarkan pada  usulan  perencanaan  puskesmas.  Pada tahun 2015 tim perencana obat dan perbekalan kesehatan  bertemu  1  kali  untuk  membahas pengadaan obat tahun 2015.
Penelitian  Aisah  (2019)  menjelaskan bahwa  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati Perencanaan  obat  dilakukan  dengan  metode konsumsi  dan  morbiditas,  dan  terdapat  Tim Perencanaan  Obat  Terpadu  (TPOT)  untuk menganalisa  kebutuhan  obat,  tetapi  proses perencanaan  belum  berjalan  dengan  optimal dengan  SDM  apoteker  bagian  dari  seksi kefarmasian  dan  alkes  dan  jumlah  SDM Apoteker  di  Puskesmas  terbatas 8 .  Penelitian lainnya menunjukkan bahwa perencanaan obat di GFK Gunung Mas belum berjalan baik, hal ini  disebabkan  karena  belum  didukung kemampuan  petugas  yang  memadai  serta kepatuhan  petugas  rendah  dalam  menjalankan pedoman    perencanaan.    Pendidikan    petugas memenuhi    ketentuan    yaitu    pendidikan kefarmasian,  sebagian  besar  pengetahuan petugas sebatas definisi dan kriteria obat, beban kerja  petugas  GFK  berlebihan 9 .  Sistem Informasi  Perencanaan  Pengadaan  Obat  Dinas Kesehatan  Kabupaten  telah  berfungsi    degnan baik    sehingga    diharapkan    dapat  membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk melakukan perencanaan pengadaan obat tahun berikutnya. Dengan menggunakan Sistem Informasi  Perencanaan    Pengadaan    Obat    ini dapat  diketahui jumlah obat yang direncanakan untuk dipesan secara efektif 10 .
Hasil wawancara dengan stakeholder di Kabupaten Lampung Timur menyatakan bahwa diperlukan  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu Kabupaten agar perencanaan obat terkoordinasi degan baik.
Dengan  belum  terbentuknya  Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten, peneliti melihat  perencanaan  obat  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Lampung Timur belum terkoordinasi  dengan  baik  antara  Dinas Kesehatan,  Puskesmas  maupun  pemeganng
program  di  Dinas  Kesehatn,  dengan  adanya kelebihan stok, kekurangan maupun ketidaktersediaan  obat  oleh  karena  itu  perlu dibentuk  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu Kabupaten Lampung Timur.
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan  Kefarmasian  bahwa  Pengadaan Sediaan  Farmasi  harus  dilakukan  oleh  Tenaga kefarmasian.  Hasil  wawancara  sesuai  dengan hasil  observasi  yaitu  bahwa  di  Seksi Kefarmasian  terdapat  tenaga  kefarmasian sebanyak 3 (tiga) orang. Tenaga kefarmasian di Seksi  Kefarmasian  Dinas Kesehatan  Lampung Timur  sudah  mencukupi  maka  peneliti mengusulkan  pembagian  tugas  pokok  dan fungsi masing-masing tenaga kefarmasian yang lebih  jelas  sehingga  pengelolaan obat  di  Seksi Kefarmasian  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih baik.
Penelitian Syanti R (2020) menjelaskan bahwa  penyusunan  perencanaan  obat  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah dianggarkan  dana  yang  dialokasikan  dalam anggaran  APBD  yang  dimasukkan  dalam Program  Pengadaan  Obat  dan  Perbekalan Kesehatan  yang  besarannya  sesuai  dengan kebutuhan dan masih dalam batas kewajaran 11 . Hasil  wawancara  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tentang Money atau dana  perencanaan  obat  tahun  2020  dengan Kepala  Dinas  Kesehatan  bahwa  awalnya  dana pengadaan obat tahun 2020 berasal dari APBD dan  APBN/DAK,  namun  karena  adanya pendemi  covid  19  maka  dana  APBD  di refokusing  untuk  penanganan  covid  19 sehingga anggaran untuk pengadaan obat PKD tahun 2020 bersumber dari DAK /APBN.
Tidak  terpenuhinya  dana  anggaran perencanaan  obat  sesuai  RKO  menyebabkan RKO  harus  menyesuiakan  dengan  dana  yang ada  sehingga  beberapa  item  obat  dan  jumlah mengalami  pengurangan  dalam  perencanaan pembelanjaannya.  Hal  ini  salah  satu  yang menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan obat  untuk  puskesmas.  Namun  dari hasil  wawancara  dengan  Kabid  SDK  bahwa untuk item obat yang tidak bisa di adakan oleh Dinas Kesehatan atau jumlah obat yang kurang, Puskesmas  dapat  merencanakan  pembelanjaan lewat dana BLUD Puskesmas.
Hasil penelitian terdapat Methode atau Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan daftar obat dalam perencanaan obat atau RKO sesuai  dengan  Permenkes  no.74  tahun  2016
Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di Puskesmas  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.HK.  01.07/MENKES/813/2019  Tentang Formularium Nasional. Hasil penelitian terhadap Material atau  sarana  dan  prasarana, Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung  Timur  memiliki  sarana  berupa bangunan dengan luas kurang lebih 600-meter persegi  dan  luas  tanah  sekitar  800  meter persegi.  Bangunan terdiri dari  ruangan  Kepala Seksi  Kefarmasian,  ruangan  staf  dan  ruangan penyimpanan / gudang obat dan alat kesehatan. Prasarana  yang  terdapat  di  ruangan Kepala Seksi dan ruangan staf adalah meja dan kursi  dengan  jumlah  total  8  set.  Sedangkan  di ruangan  /gudang  obat  terdapat  sarana  berupa lemari  obat  berjumlah  10  buah,  rak  obat berjumlah 27 buah, pallet berjumlah 110 buah, Lemari  pendingin  2  buah, cold  chain 8  buah, pengatur udara berupa AC berjumlah 12 buah, troli  4  buah,  generator  1  buah,  alat  pemadam kebakaran 2 buah.
Berdasarkan
Standar Sarana
Penyimpanan  Obat  Publik  Dan  Perbekalan Kesehatan, Depkes RI, 2005 disebutkan bahwa luas bangunan minimal 300 meter persegi dan luas tanah 500 – 3000 meter persegi. Selain itu juga  disebutkan  jumlah  minimal  untuk  sarana yang  ada  di  ruang  penyimpanan  obat/gudang obat  adalah  lemari  obat  berjumlah  2  atau  3 buah,  rak  obat  20  sampai  35  unit,  pallet  20 sampai 25 buah, lemari pendingin 2 buah, cold chain  2  buah,  tangga  2  buah,  pengatur  udara (Ac)  2  buah,  mebeulair  2set,  troli  2  buah, generator 1 buah dan alat pemadam kebakaran 1-2 buah
Dari  data-data  diatas  peneliti  melihat bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di Seksi  Kefarmasian  Dinas Kesehatan  Lampung Timur  sudah  mencukupi  dan  sesuai  standar minimal yang ditetapkan.
Machine atau  alat  penunjang  dalam perencanaan obat sudah mencukupi dan sesuai kebutuhan  yaitut  terdapat  dua  buah  komputer dan  dua  buah  printer  dimana  pada  Standar Sarana  Penyimpanan  Obat  Publik  Dan Perbekalan  Kesehatan,  Depkes  RI,  2005, minimal  pengolah  data  adalah  komputer minimal  1  buah  dan  printer  permanen  ( non portable ) jumlah 1 buah.

## Proses
Proses  perencanaan  obat  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  sudah sesuai dengan pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada
Lampiran Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor  1  121/MENKES/SK/XII/2008.  Setiap awal  tahun  staf  perencanaan  obat  Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Timur meminta  pengelola  obat  puskesmas  untuk membuat  Rencana  Kebutuhan  Obat  (RKO) puskesmas, dengan memberikan form RKO dan pengelola obat mengisi kolom pemakasian obat rata-rata  perbulan.  Dari  hasil  wawancara  dan FGD dapat diketahhui bahwa proses perencanaan obat di Dinas Kesehatan berdasarkan  rencana  kebutuhan  obat  (RKO) puskesmas, hal ini sudah sesuai dengan bottom up  planning  dalam  menyusun  perencanaan kebutuhan.
Penelitian yang dilakukan oleh Walujo (2018) menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan  obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Kota  Kediri  dilakukan  melalui koordinasi  dengan  tim  perencanaan  obat  dan perbekalan kesehatan kota 12 . Sumber data yang digunakan  Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri berawal dari rekapan data pemakaian obat yang dicatat dalam laporan pemakaian obat bulanan Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan Obat  (LPLPO)  untuk  menentukan  jenis  obat dari  masing-masing  UPT  Puskesmas  beserta usulan Puskesmas Pembantunya di Kota Kediri.
Penyusunan  perencanaan  kebutuhan obat  atau  RKO  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung Timur seperti disebutkan dalam SOP Perencanaan  adalah  merupakan  rekapan  dari RKO  seluruh  puskesmas  yang  ada  di  wilayah kerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur,  apabila  penyusunan  RKO  di  tingkat puskesmas tidak disusun dengan baik dan tidak berdasarkan data yang akurat maka RKO Dinas pun tidak akan menghasilkan perencanaan yang baik, oleh karena itu pengelola obat puskesmas dituntut  untuk  membuat  RKO  yang  dapat mengakomodir  kebutuhan  obat  puskesmas dengan  item  dan  jumlah  obat  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  berdasarkan  data-data yang  akurat  dan  koordinasi  yang  baik  dengan dokter puskesmas.
Hasil  telaah  dokumen  beberapa  RKO puskesmas,  penelti  melihat  bahwa  item  dan jumlah  obat  yang  disusun  dalam  RKO  belum sesuai  pemakaian  dan  kebutuhan  puskesmas, ada  beberapa  obat-obatan  yang  tidak  dipakai oleh  dokter  tetapi  masih  dianggarkan  di  RKO selain  itu  juga  ada  beberapa  item  obat  yang jumlahnya  melebihi  kebutuhan  atau over volume ,  hal  ini  akan  menyebabkan  obat-obat tersebut  tidak  terpakai  sehingga  menyebabkan
pemborosan.  Diperlukan  analisis  dan  kejelian dari  tim  perencanaan  obat  Dinas  Kesehatan dalam  merekap  RKO  puskesmas  selain  itu pengelola  obat  juga  harus  memiliki  data pemakaian  obat  harian  dan  bulanan  (LPLPO) yang real dan data sisa obat di gudang sehingga jumlah  obat  yang  direncanakan  dalam  RKO benar-benar  jumlah  yang  real  dan  tidak copy paste RKO tahun lalu. Pengelola obat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik didalam pengelolaan  dan  perencanaan  kebutuhan  obat puskesmas.  Untuk  itu  peneliti  menyarankan Dinas  Kesehatan  Lampung  Timur  untuk mengadakan  pembinaan  maupun  pelatihan dalam  pembuatan  Rencana  Kebutuhan  Obat puskesmas sehingga diharapkan RKO puskesmas yang dibuat menjadi lebih baik.
Penelitian  Syanti,  2020,  menyebutkan bahwa  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Padang Pariaman  ditemukan  bahwa  sumber  data  yang dipergunakan  dalam  penyusunan  perencanaan berasal  dari  laporan  puskesmas  yaitu  LPLPO serta  laporan  SP2TP  .  Selain  itu  sumber  data lain yang dipakai adalah data hasil olahan IFK 11 .

## Output
Output  dari  perenanaan  obat  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  yaitu dihasilkannya  Rencana  Kebutuhan  obat  Dinas Kesehatan.  RKO  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung  Timur  merupakan  kompilasi  data RKO  yang  disampaikan  puskesmas.  Hal  ini sesuai  dengan  Lampiran  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  :  Proses  perencanaan  pengadaan obat  diawali  dengan  kompilasi  data  yang disampaikan Puskesmas kemudian oleh instalasi farmasi kabupaten/kota diolah menjadi rencana kebutuhan obat.
Penelitian  Rusman  Syanti  di  Dinas
Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (2020) menyebutkan  bahwa  dokumen  perencanaan obat yang dihasilkan adalah Rencana Kebutuhan  Obat  (RKO)  yang  berasal  dari usulan program dan data dari IFK . RKO Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berupaya  mengacu  pada  kebutuhan  dalam pelayanan kesehatan dasar 11 . Pengadaan Input
Unsur Man atau sumber daya manusia pada  proses  pengadaan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  adalah  PA  atau
KPA, PPK dan pejabat pengadaan, hal ini sesuai dengan standar dan peraturan yang belaku yaitu Perpres No.16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang  dan  Jasa.  Yang  bertugas  sebagai PA/KPA  adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, PPK di jabat oleh Kepala Bidang SDK dan Pejabat Pengadaannya adalah  Kepala  Seksi  Kefarmasian.  Kebijakan Perpres  No.16  tahun  2018  tentang  Pengadaan barang  dan  jasa  ini  di  terapkan  adalah  antara lain  untuk  meningkatkan  kualitas  perencanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan pengadaan  barang/jasa  yang  lebih  transparan, terbuka, dan kompetitif; memperkuat kapasitas kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia pengadaan  barang/jasa;  mengembangkan  E- marketplace pengadaan barang/jasa; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan  untuk  pelayanan  kesehatan  dasar (PKD)  dibiayai  melalui  berbagai  sumber anggaran.  Berbagai  sumber  anggaran  yang membiayai  pengadaan  obat  dan  perbekalan kesehatan  tersebut  antara  lain  :  APBN  : Program Kesehatan, Program Pelayanan Keluarga  Miskin:  APBD  I;  Dana  Alokasi Umum  (DAU)/APBD  II  dan  Sumber-sumber lain ( Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  1121/MENKES/SK/XII/2008  tentang Pedoman  Teknis  Pengadaan  Obat  Publik  dan Perbekalan Kesehatan ).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur Aisah  (2019)  menjelaskan  bahwa  untuk memenuhi kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten  Pati,  sumber  anggaran  berasal  dari Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  APBD  I  dan Dana Kapitasi 8 .
Didalam  Kebijakan  Obat  Nasional (KONAS) tahun 2006 disebutkan bahwa target pembiayaan obat sektor publik secara nasional adalah  2  US  dollar  perkapita  pertahun  (all drugs). Ini sesuai standar yang di tetapkan oleh WHO.  Sumber  anggaran  perencanaan  dan pengadaan  obat  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lampung  Tmur  tahun  2020  adalah  dari APBN/DAK  yaitu  sebesar  kurang  lebih  1,69 milyar.  Apabila  di  hitung  dari  besar  anggaran yang ada untuk pengadaan obat tahun 2020 di Kabupaten  Lampung  Timur  di  bandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur  maka  biaya  obat  perkapita  sebesar kurang lebih Rp. 1.600,- .
Biaya  obat  perkapita  di  Kabupaten lampung  Timur  masih  jauh  dari  target
pemerintah hal ini menurut anggota Komisi IV DPRD  Lampung  Timur  karena  jumlah penduduk  Kabupaten  Lampung  Timur  yang besar sedangkan APBDnya kecil.  Melihat dari biaya  obat  perkapita  di  Lampung  Timur  yang jauh  dari  target,  maka  Dinas  Kesehatan hendaknya mengusulkan penambahan anggaran pengadaan  obat  dengan  melakukan  upaya- upaya  advoasi  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lampung  Timur.    Dana  anggaran pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Lampung Timur tahun 2020 sebenarnya tidak hanya dari DAK/APBN  tetapi  juga  dari  APBD  tetapi karena tahun 2020 awal adanya pandemi covid- 19,  dana  APBD  mengalami  refokusing  untuk penanganan  covid-19  sehingga  anggaran pengadaan  obat  hanya  berasal  dari  dana DAK/APBN. Hasil penelitian lainnya menunjukan  kebijakan  pengelolaan  anggaran daerah  dimasa  pandemi  Covid-19  pada Pemerintah    Daerah  Provinsi  Banten  bahwa, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  telah menjalankan  pengelolaan  anggaran  sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh    pemerintah    pusat    melalui    mekanisme refocusing  dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat 13 .
Methode yang  digunakan  pada  proses pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung  Timur  adalah  dengan  sitem e purchasing  /  e  catalogue sesuai  dengan  PMK No.63/ 2014 tentang pengadaan obat dengan e cataogue . Untuk obat-obat yang tidak ada di e catalogue dapat  dilakukan  pengadaan  secara manual.
Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani  (2019)  menjelaskan  bahwa  setelah melalui  beberapa  seleksi  dan  evaluasi  melalui katalaog  elektronik  obat,  maka  PPK  membuat daftar  obat  yang  dibutuhkan,  dan  selanjutnya disampaikan  kepada  pokja  Unit  Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera membuat paket pembelian  obat  dalam  aplikasi epurchasing berdasarkan daftar pengadaan obat 14 .
Unsur Material atau  sarana  dan prasarana  dalam  proses  pengadaan,  proses pengadaan  obat  dilakukan  di  ruangan  Kepala Seksi  Kefarmasian  dimana  Kepala  Seksi  juga menjabat  sebagai  pejabat  pengadaan.  Sarana yang terdapat di ruangan adalah meja dan kursi berjumlah satu set.
Unsur Machine atau  alat  penujang pada  proses  pengadaan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  adalah  komputer
dan printer yang berjumlah masing-masing satu buah  dan  terdapat  jaringan  internet  untuk mendukung  pengadaan  melalui  sistem e purchasing.

## Proses
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 bahwa pekerjaan pengadaan dan distribusi  bahan  obat,  obat  dan  alat  kesehatan dalam  rangka  menjamin  ketersediaan  obat untuk  pelaksanaan  peningkatan  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  yang  jenis, jumlah  dan  harganya  telah  ditetapkan  oleh Menteri  Kesehatan  dimasukkan  kedalam kriteria  barang/jasa  khusus.  Tujuan  pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya  obat  dan  perbekalan  kesehatan dengan  jenis  dan  jumlah  yang  cukup  sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, mutu obat dan perbekalan  kesehatan  terjamin,  obat  dan perbekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat diperlukan.
Proses  pengadaan  obat  Pelayanan Kesehatan Dasar di Dinas Kesehatan Kabupaten  Lampung  Timur  tahun  2020 dilaksanakan melaui e purchasing/ e catalogue serta sesuai  dengan  Perpres  No.16  tahun 2018 Tentang  Pengadaan  barang  dan  jasa  bahwa yang  terlibat  dalam  proses  pengadaan  adalah KPA,  PPK  dan  pejabat  pengadaan.  Proses Pengadaan  obat  di  Seksi  Kefarmasian  Dinas Kesehatan Kabupaten lampung Timur dilaksanakan  setahun  sekali  setelah  Rencana Kebutuhan  Obat  /RKO  Dinas  disetujui  oleh Kepala  Dinas.  Kepala  Dinas  mendelegasikan pengadaan  obat  berdasarkan  RKO  yang  telah disetujui kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ). PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan  berdasarkan  e -purchasing katalog elektronik sesuai Permenkes No.5 Tahun 2019 dan  Perpres  No.16  tahun  2018.  Proses pengadaan dimulai sekitar bulan Mei dan Juni sedangkan obat mulai dikirim sekitar bulan Juli atau  berdasarkan  kesepakatan  kontrak  antara penyedia dengan PPK.
Sesuai  Pasal  11  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  pengadaan  obat melalui e -purchasing bisa dilakukan oleh PPK (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  dan  Pejabat Pengadaan  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Dinas Kesehatan dengan ketentuan : PPK melaksanakan e-purchasing yang  bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 sedangkan Pejabat pengadaan melaksanakan e-
purchasing yang  bernilai  paling  banyak Rp200.000.000,00
Hasil  Penelitian  Mukhlis  T  (2016) menyebutkan bahwa proses pengadaan obat di Dinas  Kesehatan  Kota  Lhokseumawe  diawali dengan perencanaan obat yang telah dibuat oleh tim  perencana  obat.  Setelah  melalui  beberapa seleksi dan evaluasi melalui katalog elektronik obat,  maka  PPK  membuat  daftar  obat  yang dibutuhkan,  dan  selanjutnya  disampaikan kepada  pokja  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP) untuk  segera  membuat  paket  pembelian  obat dalam aplikasi e-purchasing berdasarkan daftar pengadaan  obat 15 .  Walujo  dkk  (2018)  dalam penelitiannya  menyebutkan  pengadaan  yang dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan Kota Kediri menggunakan pengadaan secara elektronik atau E- Procurement
dengan E-Purchasing . menggunakan  penentuan  jumlah  obat  yang dibutuhkan dengan metode konsumsi dan buffer stock ,  yaitu  pemakaian  rata-rata  tahun  x  18 bulan 12 . Kemudian, penelitian lainnya menunjukkan  bahwa  kinerja  e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue  berpengaruh  terhadap  efisiensi pengadaan  obat  dengan  nilai  signifikasi  0,001 16 .
Dalam pemilihan jenis obat yang akan diadakan  atau  dibeli  mengacu  pada  FORNAS sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.HK.  01.07/MENKES/813/2019  tentang Formularium  Nasional  dan  daftar  obat  di e catalogue sesuai  Permenkes  RI  No.48  tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue.
Untuk  obat  yang  dibutuhkan  tetapi tidak  ada  di e  catalogue dapat  di  adakan  atau dibeli  dengan  pengadaan  manual  asalkan  obat tersebut  ada  dalam  FORNAS,  namun  obat  di luar  e  catalogue  harganya  lebih  mahal.  Untuk obat  yang  tidak  ada  di  FORNAS,  Dinas Kesehatan tidak dapat membeli atau mengadakannya.  Dengan  adanya  ketentuan  di atas  menjadi  kendala  Dinas  Kesehatan  dalam upaya memenuhi  tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang  cukup  sesuai  kebutuhan  puskesmas sehingga  diharapkan  Kementerian  Kesehatan RI  dapat  memuat  semua  obat-obatan  yang dibutuhkan  fasilitas  kesehatan  kedalam  daftar obat  e  catalogue  dan  formularium  nasional (FORNAS).

## Output
Berdasarkan Perpres No.16 tahun 2018 Tentang  Pengadaan  barang  dan  jasa  bahwa penyedia  wajib  memenuhi  kualifikasi  sesuai dengan  barang/jasa  yang  diadakan  dan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Penyedia  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  Kontrak,  kualitas  barang/jasa, ketepatan  perhitungan  jumlah  atau  volume, ketepatan  waktu  penyerahan  dan  ketepatan tempat  penyerahan.  Dari  hasil  penelitian diperoleh  keterangan  bahwa output pada pengadaan  di  Dinas  kesehatan  Kabupaten Lampung  Timur  sudah  sesuai  Perpres  No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu dihasilkannya kontrak dengan penyedia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perencanaan Obat di Dinas Kesehatam Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  2020 dimulai  dengan  kompilasi  RKO  Puskesmas sesuai bottom  up  planning .  Penyusunan  obat dalam  RKO  mengacu  pada  FORNAS  sesuai i dengan i Permenkes i No. HK. i 01.07/MENKES/813/2019. Adapun pengadaan i obat menggunakan sistem  Katalog Elektronik (e catalogue), sesuai i dengan i PMK i No.63/2014.
Masalah  dalam  perencanaan  obat  di Dinas  Kesehatam  Kabupaten  Lampung  Timur Tahun  2020  adalah  perhitungan  jumlah kebutuhan obat belum sesuai dengan kebutuhan puskesmas.  Dalam  pengadaan  ada  beberapa obat yang tidak dapat diadakan karena tidak ada di  e  catalog  atau  FORNAS.  Solusi  untuk perencanaan obat adalah dilakukan analisis data pemakaian obat yang akurat. Untuk pengadaan obat  yang  tidak  ada  di e  catalogue dan FORNAS  dapat  dilakukan  pengadaan  secara manual.
Adapun  saran  penelitian  yaitu  perlu dibentuk  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu Kabupaten  Lampung  Timur  dalam  rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi, integrasi dan  sinkronisasi  antar  instansi  yang  terkait dengan  masalah  obat  di  Kabupaten  Lampung Timur.  Perlu  dilakukan  pembinaan  atau pelatihan  untuk  pengelola  obat  puskesmas tentang  penyusunan  rencana  kebutuhan  obat (RKO)  sehingga  pembuatan  RKO  Puskesmas dapat  lebih  akurat  dan  sesuai  kebutuhan puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kemenkes  RI.  Materi  Pelatihan  Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan , Kementrian Kesehatan RI. 2010.
2. Depkes RI. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan  Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
Direktorat  Jenderal  Pelayanan  Kefarmasian dan  Alat  Kesehatan,  Departemen  Kesehatan
RI. 2002.
3. JDIH BPK RI. PERPRES No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Database Peraturan. p. 2012.
4. Kemenkes RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 1st ed. 2017.
5. Asnawi  R,  Kolibu  FK,  Maramis  FRR, Kesehatan  F,  Universitas  M,  Ratulangi  S,  et al. Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas  Wolaang.  Jurnal  KESMAS. 2019;8(6).
6. Lapau  B.  Metode  Penelitian  Kesehatan, Metode  Ilmiah  Penulisan  Skripsi,  Tesis  dan Disertasi.  Jakarta:  Pustaka  Obor  Indonesia; 2012.
7. Sulistyorini  A.  Perencanaan  Obat  Dengan
Menggunakan  Metode  Konsumsi  Di  Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Jurnal
Penelitian  Kesehatan  “SUARA  FORIKES” (Journal of Health Research “Forikes Voice”). 2016 Jul 31;7(3):112–20.
8. Aisah  N,  Satibi  S,  Suryawati  S.  Evaluasi Pengelolaan  Obat  pada  Tahap  Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Majalah Farmaseutik. 2020 Jan 30;16(1):34–42.
9. Triana  M,  Suryawati  C,  Sriyatmi  A. Evaluation on Drug Planning for Basic Health Services  at  Pharmaceutical  Warehouses  of Gunung  Mas  District,  Central  Kalimantan. Jurnal  Manajemen  Kesehatan  Indonesia. 2014;2(1):44–51.
10.   Rahmawatie  E,  Santosa  S.  Sistem  Informasi Perencanaan  Pengadaan  Obat  Di  Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Jurnal Pseudocode. 2015;2(1):45–52.
11.   Syanti  R.  Analisis  Sistem  Penyusunan Perencanaan  Obat  Di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Padang  Pariaman.  Human  Care Journal. 2020;5(1):411–20.
12.   Walujo  DS,  P  EY,  A  SFASF.  Analisis Perencanaan  Obat  Dengan  Menggunakan Metode Konsumsi Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan  Kota  Kediri  Tahun  2017.  Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan. 2018 Sep 22;5(1):24–8.
13.   Sanjaya N. Regional Budgeting Policy In The Covid-19  Pandemic  Era  (Case  Study  at  the
Regional  Government  of  Banten  Province). Jurnal Ilmu Administrasi. 2020;17(2):273–90.
14.   Cahyani HF, Ulfa AM, Angelina CF. Evaluasi Manajemen  Pengelolaan  Obat  Di  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Mesuji  Tahun  2019.
JURNAL  DUNIA  KESMAS.  2020  May
17;9(2):288–300. 15.   Mukhlis T. Manajemen Pengelolaan Obat Di
Dinas  Kesehatan  Kota  Lhokseumawe  Tahun 2016 [Internet]. [Medan]: Universitas Sumatera  Utara;  2016  [cited  2021  Dec  6]. Available from:
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789 /671 16.   Sutriatmoko, Satibi, Puspandari DA. Analysis of  drug  e-procurement  application  with  e- purchasing  procedures  based  on  e-catalogue in the district/city of health division in Central Java.  Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan
Farmasi. 2015;5(4):275–82.