DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7139

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan(JAK)
P- ISSN:2301-4717 E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Pada  Masa  Covid-19  Di  Desa  Pandanlandung Kabupaten Malang
Risnaningsih 1* , Ahmad Mukoffi 2 , Filaria Hendrani 3
123 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Tribhuwana Tunggadewi
* Coressponding Autho: ningsihrisna@yahoo.com | Phone Number: 0813 3423 6394

## ARTICLEINFO
Received: 19-05-2022
Received inrevised: 01-07-2022
Accepted: 05-07-2022 Availableonline: 09-09-2022

## KEYWORDS

## ABSTR ACT
This  study  aims  to  evaluate  how  the  Financial  Management  of Village  Funds  During the Covid-19 Period in Pandanlandung Village, Wagir District, Malang Regency using qualitative  research  methods,  with  Village  Head  informants  and  Pandanlandung Village  Government  officials  whose  research  focus  is  planning,  implementation, administration, reporting and accountability. The data collection used is by interview, document and observation. The results of research conducted by researchers indicate that  the  financial  management  of  the  Pandanlandung  Village  Government  is  in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability which are very effective so that they are sufficient and beneficial for the community.
Evaluation;
Financial Management; Village Fund

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  instansi  dari  pengelolaan  anggaran  perlu  untuk  dipertanggungjawabkan kepada  Pemerintah  dan  publik  secara  akuntabel  dan  transparan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  penerapan good governance . Instansi melakukan publikasi terhadap laporan keuangannya memiliki tujuan untuk tahapan dalam mengambil keputusan  yang  berguna  bagi  informasi-informasi  penting  yang  dibutuhkan  oleh  Pemerintah,  masyarakat  serta  pihak lainnya seperti Badan yang melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi, investor dan lainnya. UU No. 33 Tahun 2004 mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  instansi  dalam  menyelenggarakan  anggaran  setiap  periode.  Pemerintah  daerah dalam  hal  ini  instansi  pengelola  keuangan  desa  perlu  untuk  memiliki  pegawai  yang  berkualitas,  memiliki  latar  belakang pengetahuan  terkait  akuntansi  yang  baik  serta  telah  mengikuti  pelatihan-pelatihan  yang  dapat  meningkatkan pengalamannya  dalam  pengelolaan  keuangan.  Hal  tersebut  berguna  bagi  penerapan  sistem  akuntansi  yang  baik.  Pegawai Pemerintah Daerah bila tidak dapat menerapkan maupun memahami terkait akuntansi maka akan  berdampak pada tidak disusunnya  laporan  keuangan  yang  akrual  serta  tidak  memiliki  kesesuaian  dengan  standar  yang  telah  diatur  dalam pedoman.  Laporan  keuangan  berguna  untuk  menciptakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis,  mampu dipercaya  dan  kredibel.  Penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik  dimana  disusun  berdasarkan  azas  akuntabilitas  dan transparansi dalam mengelola anggaran negara, disusun secara tepat waktu dan telah disusun berdasarkan SAP.
Risnaningsih  (2017)  menjelaskan  mengenai  pengelolaan  keuangan  merupakan  permasalahan  yang  kerap  kali diabaikan pada para pelaku bisnis UMKM. Setyorini, et.al. (2010) menjelaskan pengelolaan keuangan merupakan aspek yang dinilai  sangat  krusial  dalam  peningkatan  kemajuan  sebuah  bisnis.  Pentingnya  tata  kelola  perusahaan  yang  bertanggung jawab  dan  praktik  akuntansi  yang  baik  akan  menghindari  kesalahan  dan  kecurangan  dan  korupsi  (Ionescu,  2017; Montesdeoca  et  al.,  2019). Kebutuhan  akuntansi  tidak  hanya  pada  perusahaan  namun  juga  pada  pemerintahan  (Asadi, A. 2021).
Akuntansi memiliki peran dalam mengelola keuangan yang dapat dilakukan secara sistematis serta informasi yang diperoleh  dapat  dijadikan  landasan  dalam  proses  mengambil  keputusan.  Manajemen  pengelolaan  keuangan  merupakan tahapan aplikasi anggaran yang berbentuk incesrasi dengan efektif serta usaha dalam mengumpulkan dana yang digunakan dalam pembiayaan investasi dengan hemat. Manajemen keuangan adalah keseluruhan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan  usaha  dalam  memperoleh  keuntungan  (Sutrisno,  2003).  Fungsi  dari  dilakukannya  manajemen  keuangan  berguna untuk dapat merencanakan, menganggarkan, mengelola, mengendalikan, mencari, menyimpan serta memeriksa dana dalam sebuah perusahaan. Dalam mengelola keuangan yang baik dilakukan dengan melakukan pengelolaan pendapatan dana serta mengelolanya  dengan  cara  yang  efisien  sehingga  keuntungan  yang  didapatkan  akan  maksimal.  Keuangan  yang  dikelola dengan baik akan membuat perusahaan terhindar dari gagalnya bisnis. Dalam peningkatan kualitas, pengelolaan juga perlu untuk memahami fungsi dari manajemen keuangan.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170
Data Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  menunjukkan  terdapat  46  kasus  korupsi  di  sektor  anggaran  desa  dari 271  kasus  korupsi  selama  2019.  Korupsi  anggaran  desa  tercatat  memberi  kerugian  negara  hingga  Rp  32,3  miliar.  Kasus korupsi  juga  terjadi  di  Kabupaten  Malang  Jawa  Timur  yang  melibatkan  Kepala  Desa  di  Desa  Sumbermanjing  Wetan (Sumawe)  Mujiono.    Terjadinya  kasus  ini  disebabkan  karena  pengelolaan  dana  desa  yang  tidak  tepat  sehingga  perlu  tata kelola  dana  desa.  Tata  kelola  perusahaan  memiliki  peranan  penting  dalam pemberlakuan  akuntansi  dalam  strategi  untuk menghindari  adanya  risiko  penyelewengan.  Instansi  pula  membutuhkan  dipraktekkannya  akuntansi.  Akuntansi  adalah pedoman dalam mengelola keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dari Pemerintah Desa untuk dapat mengelola anggaran  dengan  akuntabel,  transparan,  tertib,  partisipasif  serta  disiplin  dalam  penyusunannya.  Indonesia  telah  memiliki aturan  tersendiri  dalam  mengawasi  pengelolaan  dana  di  tingkat  desa.  Proses  dalam  mengawasi  dana  desa  ini  berkaitan dengan  aturan  yang  dapat  berdampak  positif  bagi  akuntabilitas  Pemerintah  Desa  untuk  dapat  menanggulangi  korupsi. Dilakukannya  pendataan  yang  saat  ini  dilaksanakan  dengan  cara  manual  berguna  bagi  kejelasan  dalam mempertanggungjawabkan dana daerah.
Pelaksanaan  dari  APBDes  yang  dikelola  oleh  pihak  desa  perlu  sebaik  mungkin  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  warga  desa  maupun  kades  dengan  prinsip  yang  akuntabel  dan  transparan.    Pengelolaan  keuangan  desa  oleh Pemerintah  Desa  berdasarkan  asas  transparan  (keterbukaan  dimana  segala  kegiatan  dan  informasi  pengelolaan  dapat diketahui dan diawasi pihak lain yang berwenang), akuntabel (setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada  pihak  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  akan  pertanggungjawaban   dari pelaksanaan  kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  harus  dapat  dipertanggungjawabkan),  partisipatif  (tindakan  dilakukan dengan  mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasi  )  dan  tertib  serta  disiplin  anggaran  (anggaran  harus  dilaksanakan  secara konsisten  dengan  pencatatan  atas  penggunaan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  keuangan  di  Desa).  Berdasarkan  pada pemaparan  sebelumnya,  tujuan  dari  dilakukannya  riset  ini  untuk  mengetahu  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  pada pihak pemerintah desa untuk dapat meminimalisir adanya korupsi.

## TINJAUAN TEORI Evaluasi
Penerapan  evaluasi  pada  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  perlu  diperhatikan  dalam  rangka  pengelolaan  yang didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan strategi yang dapat menilai sebuah program ataupun kebijakan.  Alumudin  (2018)  menjelaskan  evaluasi  merupakan  tahapan  dalam  membandingkan  dan  mengukur  hasil  dari sebuah  pekerjaan  yang  telah  tercapai. Evaluasi  pula merupakan  tahapan  dalam  mengumpulkan  serta  penyajian  informasi penting  mengenai  yang  dievaluasi  untuk  kemudian  diambil  sebuah  keputusan  yang  tepat.  Aljanna  (2017)  menjelaskan evaluasi  adalah  proses  dalam  memberi  nilai  terhadap  peristiwa  tertentu  dimana  diperlukan  pertimbangan-pertimbangan didalamnya. Dunn (2014) menyebutkan terdapat indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi yang tepat sasaran, antara lain:  Peneliti  menyimpulkan  evaluasi  merupakan  tahapan  dalam  melakukan  perbandingan  serta  memberikan  nilai  pada objek yang diamati.

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa
UU  No.  6  Tahun  2020  tepatnya  pada  pasal  1  (1)  menjelaskan  mengenai  dana  desa  adalah  dana  yang  digunakan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, pelaksanaan kewenangan, pemberdayaan masyarakat dimana didapatkan pada APBN yang kemudian diberikan kepada APBD. Desa yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya dinilai dari tingkat pengelolaan keuangan daerah dan cara mengolahnya. Pengelolaan dana desa yang baik dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan  yang  semakin  tinggi  dengan  bentuk  peningkatan  pembangunan.  Dana  desa  merupakan  upaya  untuk  dapat melakukan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dengan  dilakukannya  pemerataan  pembangunan  desa  yang dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  desa,  meningkatkan  perekonomian  desa  serta  mengurangi  tingkat  kesenjangan  yang terjadi. Terdapat 5 tahapan yang dapat dilakukan dalam mengelola keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun  2014,  yaitu:  merencanakan,  melaksanakan,  melakukan  tata  usaha,  menyusun  laporan  hingga mempertanggungjawabkan.
Pandemi Covid-19 Pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran covid-19, maka dikeluarkan Perpu  Nomor  1/2020  yang  mengatur  terkait  pengelolaan  keuangan  negara  selama  pandemi  dimana  difokuskan  pada penanganan  terhadap  covid-19.  Hal  tersebut  berdampak  pada  adanya  perubahan  anggaran  pada  APBN  hingga  anggaran desa.  Perangkat  desa  pun  berusaha  untuk  menerapkan  dan  menyesuaikan  dengan  adanya  perubahan  ini  dimana pengeluaran anggaran desa difokuskan terkait penanganan dan penanggulangan covid-19 di desa yang salah satu contohnya adalah dibentuknya tim satgas covid-19 di setiap desa yang anggarannya didasarkan pada penanggulangan bencana darurat serta pengeluaran tidak terduga.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  ini  berjenis  kualitatif  secara  deskriptif  yang  memiliki  tujuan  untuk  dapat  memperoleh informasi dengan lengkap, jelas dan memudahkan dalam peneliti melakukan pengamatan. Peneliti menetapkan lokasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Desa  Pandanlandung,  Kecamatan  Wagir,  Kabupaten  Malang.  Data  yang  digunakan bersumber pada informasi yang disampaikan informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti baik data yang berjenis primer  maupun  sekunder  digunakan  dalam  menunjang  hasil  riset  yang  dilakukan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  pengamatan,  wawancara  serta  menggunakan  beberapa  dokumentasi  yang  mendukung.  Metode  analisis
data  yang  digunakan  adalah  memilah,  mengkategorikan  semua  data  yang  terkait  dengan  pengelolaan  dana  Desa,  hasil wawancara  dituangkan  dalam  bentuk  teks  dan  dievaluasi,  dan  langkah  terakhir  peneliti  membuat  kesimpulan  yang didukung dengan bukti yang kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tahap Perencanaan Pembangunan Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Tahap  perencanaan  pembangunan  tahunan  desa  diturunkan  dari  program  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa). RPJMDesa tersebut adalah deskripsi visi serta misi yang didasarkan pada kades serta setiap periode per tahun perlu  untuk  melakukan  pelaporan  pertanggungjawaban  anggaran  desa.  Penyusun  RKPDesa  dimulai  pada diselenggarakannya musyawarah tingkat dusun dimana hasil yang diperoleh akan dibawa ke musyawarah tingkat desa yang bila  disetujui  kemudian  akan  dibentuk  daftar  usulan  RKPDesa  dimana  akan  dilakukan  pembahasan  dalam  tingkat kecamatan.  Perencanaan  merupakan  hal  utama  dalam  sebuah  kegiatan,  perencanaan  yang  disusun  secara  akurat  serta berjangka panjang dapat berpengaruh pada besaran pelaksanaannya terutama hasil yang didapatkan.
Pelaksanaan Keuangan Anggaran Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Pengelolaan dana desa umumnya dipakai dalam proses untuk membantu desa yang kemudian manfaatnya berupa jalan-jalan sepanjang desa yang dibangun, jembatan, peningkatan taraf ekonomi serta mendukung ketahanan pangan dalam desa,  menyediakan  air  bersih,  saluran  irigasi  yang  mampu  untuk  memfasilitasi  sawah  dan  kebun,  polindes,  pembuangan sampah,  poskedes,  parit  dan  fasilitas  lainnya.  Pada  APBDesa  masing-masing  pengeluaran  belanja  perlu  untuk  dibuktikan dengan  sah  dan  lengkap  yang  perlu  untuk  disetujui  oleh  sekretaris  desa  mengenai  pertanggungjawaban  atas  materi  dari anggaran yang disusun. Dana desa merupakan dana yang didapatkan atau bersumber pada APBN yang kemudian disalurkan kepada desa untuk digunakan dalam rangka pembangunan, pelaksanaan, pemberdayaan serta pembinaan terhadap warga desa.  Dana  desa  mempunyai  peranan  yang  krusial  dalam  meningkatkan  perekonomian  warga  desa  yang  perlu  untuk dialokasikan secara efektif serta efisien.
Tabel 1. APBDesa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pandanlandung Tahun 2021
NO URAIAN ANGGARAN KET 1 Administrasi  Kependudukan,  Pencatatan  Sipil, Statistik Dan Kearsipan Rp     29.350.000 Dana Desa 2 Belanja  Jasa  Honorarium  Tenaga  Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber Rp  600.000.000 Dana Desa 3 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Rp    40.000.000 Dana Desa 4 Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan Desa/Pembahasan APBD Rp    15.000.000 Dana Desa 5 Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) Rp    25.000.000 Dana Desa 6 Belanja Barang Perlengkapan Kantor Rp      9.000.000 Dana Desa Total Rp718.350.000
Sumber: APBDesa Desa Pandanlandung 2021
Dana desa merupakan dana yang didapatkan atau bersumber pada APBN yang kemudian disalurkan kepada desa untuk  digunakan  dalam  rangka  pembangunan,  pelaksanaan,  pemberdayaan  serta  pembinaan  terhadap  warga  desa.  Dana desa  mempunyai  peranan  yang  krusial  dalam  meningkatkan  perekonomian  warga  desa  yang  perlu  untuk  dialokasikan secara efektif serta efisien.
Tabel 2. APBDesa di Bidang Pembangunan Desa Pandanglandung Tahun 2021
NO URAIAN ANGGARAN KET 1 Sub Bidang Pendidikan Rp          45.000.000 Dana Desa 2 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Rp          24.000.000 Dana Desa 3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Rp          21.000.000 Dana Desa 4 Sub Bidang Kesehatan Rp          88.628.000 Dana Desa 5 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insen) Rp            7.000.000 Dana Desa 6 Penyelenggaraan  Posyandu  (Makanan  Tambahan,  Kls Bumil, Lamsia, Insen Rp          56.628.000 Dana Desa
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170
ANGGARAN KET 7 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp            7.000.000 Dana Desa 8 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp         85.755.500 Dana Desa 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Rp         28.000.000 Dana Desa 10 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp       342.723.600 Dana Desa 11 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan  Jalan Desa Rp       307.225.500 Dana Desa 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Prasarana  Jalan Desa Rp         25.498.100 Dana Desa 13 Pembuatan/Pemutakhiran  Peta  Wilayah  dan  Sosial  Desa (Dipilih) Rp         10.000.000 Dana Desa 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Rp       163.586.979 Dana Desa 16 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Rp         19.389.421 Dana Desa TOTAL Rp  1.331.435.100
Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung Tahun 2021
Desa Pandanlandung adalah daerah yang memiliki otonomi berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai  desa.  Desa  Pandanlandung  memiliki  kewenangan  dalam  mengurus  serta  mengatur  desanya  sendiri  yang disesuaikan pada kebutuhan desa. Dalam penyelenggaraan kebutuhan desa, Desa Pandanlandung mendapatkan dana dari APBN  untuk  digunakan  sebagai  pengelolaan  serta  pengurusan  anggaran  desa  yang  bertujuan  agar  mampu  untuk meningkatkan serta menciptakan kesejahteraan warga desa yang baik.
Tabel 3. APBDesa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pandanlandung Tahun 2021
NO URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp    13.500.000 Dana Desa 2 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Rp      3.500.000 Dana Desa 3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan Rp   10.000.000 Dana Desa 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp     4.000.000 Dana Desa 5 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp     4.000.000 Dana Desa Total Rp  35.000.000
Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung 2021
Penggunaan  dan  penyusun  anggaran  desa  disusun  berdasarkan  pengetahuan  dari  masyarakat.  Masyarakat  pula perlu untuk mengetahui serta paham mengenai teknis dalam menyusun APBDesa yang sinkron dengan BPD dalam tatakerja dan  konsultasi  publik  untuk  dapat  menampung  serta  menyerap  pendapat  dari  warga.  Selain  keikutsertaan  warga  Desa Pandanlandung, prinsip lainnya yang diterapkan adalah disiplin serta tertib dalam melakukan pengelolaan anggaran yang disesuaikan pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tabel 4. APBDesa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandanlandung Tahun 2021
NO URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp    24.000.000 Dana Desa 2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Rp    14.185.000 Dana Desa 3 Peningkatan Kapasitas BPD Rp       9.815.000 Dana Desa 4 Belanja Jasa Honorarium Rp    16.200.000 Dana Desa 5 Sub  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Keluar Rp    18.000.000 Dana Desa 6 Belanja Jasa Sewa Rp      4.600.000 Dana Desa
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170

## Total

## Rp   86.800.000

## Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung 2021
APBDesa di Bidang Pembangunan,  APBDesa di Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan, dan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  Secara  teknis  anggaran  yang  disusun  telah  sesuai  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, pelaksanaan kelola dana desa di Desa Pandanlandung diterapkan pada penyusunan berkas pada pelaksanaan, maka seluruh proses  ataupun  program  yang  dilakukan  di  Desa  Pandanlandung  disesuaikan  pada  anggaran  yang  didapatkan  dari  APBN. Sebesar 80% anggaran telah sesuai berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

## Penatausahaan dan Pengawasan di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2021
Pada peraturan UU no. 6 tahun 2014 tepatnya pada pasal 68 menjelaskan mengenai hak masyarakat  untuk dapat memperoleh informasi serta ikut serta dalam melakukan pengawasan dalam melaksanakan pembagunan desa serta berhak untuk  melapor  jika  terdapat  beberapa  keluhan  mengenai  pembangunan  yang  dikerjakan  oleh  Pemerintah  desa  dan perangkatnya. Pemantauan terkait pembangunan desa yang dilakukan oleh warga perlu untuk dilakukan sejak pada tahapan merencanakan  pembangunan  hingga  akhir.  Pengawasan  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  RKPDesa  dan  RPJMDesa  yang kemudian  dilakukan  pengawasan  dalam  menilai  pengadaan  tenaga  kerja,  pengadaan  barang,  pembayaran  upah  serta pengelolaan keuangan dan lain-lainnya. Pemantauan pada tahap melakukan pembangunan desa perlu untuk dilaksanakan dengan  teliti  sehingga  tidak  terjadi  adanya  penyelewengan  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  terkait  serta  masyarakat  perlu untuk  dapat  turut  andil  secara  aktif  membantu  BPD  dalam  mengawasi  jalannya  pembangunan  desa.  Berdasarkan  pada temuan  riset  tahapan  pengawasan  yang  dilakukan  telah  dilaksanakan  dengan  baik  yang  dibuktikan  dengan  adanya masyarakat  yang  ikut  dalam  tahapan  perencanaan  di  tingkat  musyawarah  dusun,  desa  hingga  tingkat  kecamatan  serta memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam rangka pembangunan desa Pandanlandung yang lebih baik.
Pelaporan Keuangan Anggaran Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kota Malang Tahun 2021 Tahapan dari merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, menyusun laporan, mempertanggung jawabkan dan  melakukan  bina  dan  pengawasan  keuangan  desa  yang  perlu  untuk  dikelola  secara  akuntabel,  transparan,  tertib, partisipatif dan disiplin. Dalam penerapan pengelolaan dana desa merupakan tata usaha yng terdiri dari buku serta bukti dari  setiap  transaksi  yang  dilakukan.  Bendahara  perlu  untuk  menyusun  laporan  neraca  yang  dapat  mencerminkan  posisi dari  dana  desa  berkaitan  dengan  modal,  kewajiban  dan  aktiva  pada  suatu  periode.  Bendahara  desa  memiliki  kewajiban dalam  pertanggungjawaban  pendapatan  dana  yang  dilaporkan  kepada  kades.  Tahapan  dalam  laporan  yang  berkaitan dengan  dana  desa  kemudian  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  BPD  pada  akhir  tahun.  Berkas  yang  perlu  untuk dilampirkan lainnya berupa LPJ beserta kas umum, kas harian pembantu dan kas pembantu serta bukti transaksi yang sah lainnya seperti dokumentasi dan kuitansi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai tata usaha dalam mengelola anggara desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta laporan yang disusun untuk dipertanggungjawabkan telah sesuai berdasarkan LPPD, LPJ serta bukti lainnya. Laporan realisasi dalam semester 1 disampaikan setidaknya akhir bulan berjalan dan pada semester II pada akhir bulan berikutnya. Laporan mengenai kelola dana desa Pandanlandung dinilai telah disesuaikan berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Pertanggungjawaban  Keuangan  Keuangan  Anggaran  Dana  Desa  Di  Desa  Pandalandung  Kecamatan  Wagir Kabupaten Malang
Masyarakat  perlu  untuk  dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan  desa  uang  dilakukan  dengan  pola  swakelola  dimana pekerja didapatkan pada warga desa tersebut dan memanfaatkan sumber daya desa. Berdasarkan pada pola swakelola maka upaya  dalam  merencanakan  serta  melaksanakan  program  perlu  untuk  dikelola  secara  sendiri  oleh masyarakat  desa  yang dimana dana yang dikeluarkan akan kembali kepada warga desa. Hal  tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang  mampu untuk mendapatkan  tenaga  kerja  dalam  desa  sendiri  serta  dapat  meningkatkan  pendapatan  warga  desanya. Sementara itu penggunaan sumber daya lokal perlu untuk dilakukan dalam rangka memberi pendapatan bagi warga desa. Pemenuhan  laporan  pertanggungjawaban  mengenai  kelola  dana  desa  diserahkan  kepada  camat,  sedangkan  pada  laporan pertanggungjawaban  dari  pengeluaran  pembangunan  dilakukan  sendiri  pada  bendahara  dan  pimpinan  proyek  kecamatan beserta  dengan  pihak  dinas  yang  terkait.  Pertanggungjawaban  dalam  kelola  dana  desa  telah  memenuhi  persyaratan  yang tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  yang  mengatur  berkaitan  laporan  pertanggungjawaban  mengenai realisasi anggaran desa terhadap kepala daerah melalui kecamatan di tiap akhir tahun anggaran.

## Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Umumnya anggaran desa dipergunakan dalam melakukan pembiayaan pengelolaan desa, melakukan pembangunan, memberdayakan  masyarakat  serta  membina  masyarakat.  Berdasarkan  pada  Permenku  no.  93/PNK.07/2015  yang menjelaskan mengenai prioritas dalam menggunakan anggaran desa dalam pembiayaan kepentingan desa. Penggunaan dari keuangan  desa  dilakukan  berdasarkan  pada  prioritas  yang  telah  ditargetkan  oleh  pihak  pengelola  menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pada  kepentingan  strategis  desa  digunakan  peraturan  Menteri  Desa  PDT  No.  5  Tahun  2015  yang  menjelaskan mengenai ketetapan prioritas dalam menggunakan anggaran desa yaitu program strategis yang alokasinya ditujukan untuk ketercapaian  tujuan  pembangunan  desa  yang  berdampak  pada  semakin  meningkatnya  kesejahteraan  warga  desa  serta mengurangi angka pengangguran.
Tabel 5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pandanlandung 2021
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170
Keterangan Realisasi Penerimaan Target Efektivitas (%) Pendapatan Pendapatan Asli Desa Rp 956.651.000 Rp 995.438.000 99 Pendapatan Transfer Rp 956.651.000 Rp 995.438.000 99 Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp   78.144.000 Rp   74.144.000 100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp   40.000.000 Rp   55.545.000 98 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 659.328.000 Rp 651.290.000 97. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp   17.500.000 Rp    12.500.000 98 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp   42.000.000 Rp    12.105.000 97
Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung Tahun 2021
Pada  hasil  yang  didapatkan,  tingkat  efektivitas  dari  kelola  dana  desa  di  Desa  Pandanlandung  pada  tahun  2021 berdasarkan  pada  tiap  item  belanja  dan  pendapatan  ditunjukkan  nilai  yang  berada  lebih  dari  80%,  sehingga  peneliti menyimpulkan  bahwa  sangat  efektif.  Temuan  ini  dibuktikan  berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  pada  pengelolaan keuangan  Desa  Pandanlandung  yang  diberlakukan  menggunaan  teknik  wawancara  serta  didukung  dengan  dokumentasi. Pendapatan  dari  dana  desa  didapatkan  berdasarkan  pada  APBN,  pendapatan  asli  yang  diperoleh  desa  serta  pendapatan lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan.  Pengelolaan  meliputi  keseluruhan  dari  program  yang  dilakukan  mulai  dari merencanakan,  melaksanakan,  melakukan  tata  usaha,  menyusun  laporan  hingga  mempertanggungjawabkan.  Pelaksanaan dalam rangka mengelola keuangan desa telah  sesuai berdasarkan pada peraturan  Permendagri no. 113 tahun 2014. Pada tahapan pelaksanaan keseluruhan penerimaan serta pembiayaan desa telah dilakukan dengan cara digital yang dibuktikan berdasarkan bukti yang sah. Pengajuan program desa dilakukan dengan memberikan rancangan anggaran biaya yang telah disetujui pada pihak sekretaris desa dan dinilai layak untuk diselenggarakan. Anggaran desa memiliki peranan yang krusial dalam  melakukan  pemerataan  pembangunan  dalam  sebuah  desa  dimana  memiliki  tahapan  program  strategis  yang  dapat meningkatkan  kebermanfaatan  pembangunan  desa  kepada  masyarakat.  Untuk  tujuan  dalam  peningkatan  akuntabilitas mengelola anggaran desa perlu diterapkan pengawasan yang tepat dan menyeluruh. Perlu untuk meningkatkan kemampuan dari  pegawai  yang  memiliki  tanggungjawab  dalam  dana  desa.  Pada  temuan  yang  didapatkan  di  Desa  Pandanlandung mengenai  evaluasi  dalam  mengelola  anggaran  desa  yaitu  tahapan  merencanakan,  melaksanakan,  melakukan  tata  usaha, menyusun laporan serta mempertanggung jawabkan telah dilaksanakan secara baik serta sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur berkaitan dengan dana desa.
KESIMPULAN DAN SARAN Pelaksanaan evaluasi kelola keuangan dana pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah sesuai  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Permendagri  no.  113  tahun  2014.  Berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada tahapan merencanakan hingga tahapan pertanggungjawaban telah sesuai berdasarkan pada Permendagri nomor 20/2018.

## REFERENSI
Aditya,  S.D.  2018.  Evaluasi  Pengelolan  Keuangan  Dana  Desa  Berdasarkan  Asas  Transparan,  Akuntabel,  Parsitipatif,  Tertib dan  Disiplin  Anggaran  (Studi  Kasus  Desa  Sambirejo  Kecamatan  Ngawen  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
Aljannah, Siti. 2017. Evaluasi ADD Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). Jom Fekon. 4 (1). 813-827.
Arfah, J Dan Musin, Y. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam .  13 (02). 91-107. doi:10.24042/tps.v13i2.2037
Asyifusyinen,  Ukhwah.  “Sumber  Data,  Jenis  Data  dan  Teknik  Pengumpulan  Data”,  http://azharnasri.blogspot.com  diakses pada 03 Juni 2020.
Dunn,  William  N.  2013. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Cetakan  Kelima.  Universitas  Gajah  Mada.  Universitas  Press. Yogyakarta.
Fahrizal, M.G. 2018. Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungmaling Dan Desa Kumitir Kabupaten Mojokerto Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Universitas Airlangga.
Kirowati,  Dewi.  et.al.,  2017. Penerapan  Azas  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi  Kasus  Desa  Temboro  Kecamatan  Karas Kabupaten Magetan). Madiun.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170
Karimah, F., Saleh, C., dan Wanuswamatie, 1. 2013 . Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik . 2 (4). 597-602. Lengkong, V.P.K dan Tasik H.H,D. 2018. Evaluasi pengelolaan dan desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana  desa  (DP2D2)  berdasarkan  UU  No.  6  tahun  2014. Jurnal  Manajemen  Bisnis  dan  Inovasi.  5 (1).  15-28. doi:10.35794/jmbi.v5i1.19144.
Munirah,  2018.  Evaluasi  Pengelolaan Dana  Desa  Di  Desa  Lubuk Kecamatan  Kundur  Kabupaten  Karimun  Tahun 2017. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Pemendagri No. 112 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemendagri No. 1 Tahun 2017. Tentang Penataan Desa .
Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Risnaningsih, R. 2017. Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept . Jurnal Analisis Akuntansi Dan Perpajakan . 1(1).  41-50.  doi: 10.25139/jaap.v1i1.97.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cetakan IV. Penerbit: Alpabeta. Bandung.
Ulumudin,  A.  2018.  Evaluasi  Dana  Desa  Di  Desa  Puser  Kecamatan  Tirtayasa  Kabupaten  Kabupaten  Serang  Tahun  2016.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
Yuliana, Y. 2020 . Corona Virus Diseases (Covid – 19): Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness And Healthy Magazine . 2(1). 187- 192.
Zahrotunnimah,  Z.  2020.  Langkah  Taktis  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  Virus  Corono  Covid-19  Di Indonesia . Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i . 7(3). 247-260.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 163-170