## PERGUMULAN POLITIK DAN HUKUM
(PASANG SURUT PERJALANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA)
Hendri.K
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Semakin  baik  hubungan  Islam  dan  politik  semakin  besar  peluang  hukum  Islam untuk diaktualisasikan, sebaliknya semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam untuk diterapkan. Hal ini terbukti ketika umat Islam  pernah  kuat  secara  politik  di  Madinah  yang  saat  itu  Nabi  Muhammad sebagai  kepala  negaranya.  Berlanjut  pada  masa  Khalifah  ar  Rasyidin  sampai dinasti  Umayyah  dan  Abbasyiah  dimana  hukum  Islam  menjadi  Hukum Pemerintahan.  Pada  abad  berikut  kemelut  politik  yang  melanda  dunia  Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan penjajah asing (Barat) mengakibatkan  mandeknya  perkembangan  ilmu  hukum  Islam.  Di  Indonesia kehadiran  kolonial  Belanda  menjadi  petaka  bagi  umat  Islam,  seiring  dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Belanda dengan kekuatan militer dan  kekuatan  politiknya  merongrong  hukum  Islam  dan  peradilan  yang  ada  di nusantara  dengan  cara  menciptakan  politik  hukum.  Pada  masa  pemerintahan Soeharto  posisi  hukum  Islam  berjalan  dengan  gelombang  pasang  surut  sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara.

## Abstract
The better the relationship between Islam and the greater the chance of political Islamic law to be actualized, otherwise increasingly tenuous relationship between Islam  and  politics,  the  less  opportunity  to  apply  Islamic  law.  This  was  proven when  Muslims  never  politically  powerful  in  Medina  who  was  the  Prophet Muhammad  as  head  of  state.  Continues  at  the  time  of  Caliph  ar  Rasyidin  to  the Umayyads  and  Abbasid  where  Islamic  law  into  the  Law  of  Government.  In  the following centuries of political turmoil that swept the Islamic world, including the downfall of many regions of the Islamic world into the hands of foreign invaders (West) resulted in stagnant development of Islamic jurisprudence. Dutch colonial presence in Indonesia turned out to be disastrous for the Muslims, along with the fall  of  the  Islamic  kingdoms  in  the  archipelago.  Dutch  military  power  and political  forces  undermining  existing  law  and  justice  in  the  archipelago  and gradually  undermine  the  Islamic  law  by  creating  legal  politics.  In  the  Soeharto era  position  of  Islamic  law  goes  with  the  tides in  line  with  the  harmonization  of the relationship between Islam and the State
Kata Kunci: Politik, Hukum, Peradilan Agama.

## Pendahuluan
Hukum 1 dan politik 2 dalam Islam adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Hukum  tanpa  dukungan  politik  akan  sulit  diterapkan.  Politik  yang  mengabaikan Hukum  akan  mengakibatkan  kekacauaan  dalam  masyarakat.  Semakin  baik hubungan  Islam  dan  politik  semakin  besar  peluang  hukum  Islam  untuk diaktualisasikan,  dan  semakin  renggang  hubungan  Islam  dan  politik,  semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan. Dalam sejarah dijelaskan saat umat Islam pernah kuat secara politik, (dengan city state Madinah) 3 , hukum Islam dan politik merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  pada  saat  itu,  walaupun  tidak disebutkan secara tegas  hukum  Islam sebagai pedoman Negara.  Negara Madinah dengan  piagam  madinah 4 malah  tidak  disebut  sebagai  Negara  Islam.  Namun konstitusi  Negara  tersebut  sanggup  mengakomodasi  seluruh  kepentingan masyarakat  yang  majemuk. 5 Konstitusi  Madinah  membangun  etika  kehidupan masyarakat yang cukup modern dengan prinsip-prinsip; bertetangga dengan baik, saling membantu, membela tertindas, saling konsultasi/musyawarah dalam urusan bersama  dan  kebebasan  beragama.  Negara  Madinah  membuktikan,  kepentingan umat Islam dan non-Muslim terpenuhi oleh Negara tersebut tidak ada diskriminasi terhadap  golongan  tertentu.  Keberhasilan  nabi  Muhammad  SAW  ditopang  oleh
1 Amir Syarifuddin. 1997. Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos), h.5. 2 Harun  Nasution.  1985. Islam  ditinjau  dari  berbagai  Aspeknya, jilid  I,  (Jakarta:  UI Press), h. 92.
3 Philip  K.  Hitti  menyebut,  agama  Islam  sejak  lahir  selalu  berkait  dengan  kenegaraan, kemasyarkatan  serta  kesatuan  politik  dan  agama; Islam  the  state  is  a  political  entity  with  an aggregate institution based on Quranic law, founded by Muhammad in Madinah developed by his succesors ( caliphs, khalifah )”lihat Philip K. Hitti. 1973. The  Sotry  of  Arab, (London: Macmilan)  h.  116 dan  lihat  juga  Muhammad  Husein  Haikal.  1982. Sejarah  Hidup  Muhammad, (Jakarta:  Pustaka  Jaya  dan Tintamas)  h.  218.  Munawir  Sjadzali.1990. Islam  dan  Tata  Negara:  Sejarah  dan  Pemikiran, (Jakarta:  UI Press),  h. 9-16.  lihat  juga  W.  Montgomery  Watt.  1987. Pergolakan  Pemikiran  Politik  Islam, (Jakarta:  Bina Cipta), h. 4-6 4 Muhammad  Haminullah  menamakan  Konstitusi  Madinah  sebagai  “Konstitusi  Negara pertama  di  dunia”  Piagam  Madinah  secara  lengkap  (terjemahanya)  dapat  dilihat  dalam  Ahmad Sukardja, Piagam  Madinah dan  Undang-Undang  Dasar  1954, (Jakarta:  UI  Press,  1995),  h  9-16. Lihat juga W. Mongomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Bina Cipta, 1987) h. 4-6.
5 Komunitas  Madinah  terdiri  dari  Muslim,  Yahudi  dan  Komunitas  Arab  Pagan  (orang Arab  yang  masih  menyembah  berhala)  jumlah  Muslim  ketika  hijrah  bersama  nabi  Muhammad SAW antara Muhajirin dan Anshar sekitar 500 orang. Golongan yang ada adalah; kaum Muslimin, kaum Musyrikin (paganisme), dan kaum Yahudi. Diluar kota Madinah, ada kelompok keagamaan lain, yaitu kaum nasrani. Masing-masing kelompok keagamaan tersebut terdiri dari suku-suku dan subsuku.  Dengan  jumlah  yang  relatif  kecil  kaum  Muslimin  hidup  ditengah  ribuan  kaum  Yahudi dan puluhan ribu orang Arab Pagan. G.E. Grunebaum. 1970. Classical Islam, terjemahan Katherin Watson, (Chicago: Aldine Publising Company), H. 26.
tiga  kata  kunci; kontitusi  yang  baik,  pemerintahan  yang  legitimate,  serta pelaksanaan hukum yang baik.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  ketika  masa  khalifah  ar  Rasyidin  (632-659  H), disusul  masa  dua  dinasti  Umaiyah  (40-131  H./  661-750  M)  dan  dinasti Abbasiyaah (131-415 H/ 750-974 M.) politik berada ditangan umat Islam. Khusus masa  khalifa  Abbasiyah  „Harun  ar-  Rasyid‟  (170-192H)  dipuncak  kekuasaan, banyak  kemajuan-kemajuan  dicapai  umat  Islam  saat  itu.  Pada  dekade  ini merupakan era meningkatkan registrasi hukum Islam (ilmu fiqh). Ditandai dengan lahirnya  kitab al-Muwaththa’ karya  imam  Malik  di  Madinah.  Prakarsa  Imam Malik  ini  merupakan  suatu  pembaruan  yang  bersifat  reformasi  dan  merupakan bibit kodifikasi dibidang hukum Islam 6 .
Kebijakan  politik  dari  Harun  ar  Rasyid  telah  menandai  era  baru  dalam perkembangan  hukum  Islam.  Periode  ini  disebut sebagai  awal  perkembangan hukum  Islam abad pertama. Rintisan dan terobosan yang terjadi pada periode ini disempurnakan dan dimantapkan dalam periode berikutnya yang merupakan masa keemasan  ilmu  hukum  Islam.  Dinamika  pemikiran  dan  penulisan  ilmu  fiqh  dari tiga  periode  di  atas  telah  mewariskan  suatu  kekayaan  kultural  yang  sangat  besar dalam ilmu hukum Islam.
Pada  abad  berikut  kemelut  politik  yang  melanda  dunia  Islam,  termasuk kejatuhan  banyak  wilayah  dunia  Islam  ke  tangan  penjajah  asing  (Barat), mengakibatkan  mandeknya  perkembanngan  ilmu  dari  dunia  Islam,  termasuk stagnasi  perkembangan  ilmu  hukum  Islam  berbarengan  dengan  timbulnya hambatan-hambatan  atas  aktualisasi  hukum  Islam  di  tengah-tengah  umat  yang menjadi  rakyat  jajahan,  karena  salah  satu  strategi  kolonialisme  ialah  pemaksaan hukum-hukum  asing kepada rakyat  jajahannya. Dalam keadaan demikian  hukum Islam  yang  boleh  diterapkan  oleh  umat  Islam  tinggal  hukum  ibadah  dan  hukum keluarga saja. 7
6 Khalifah  Abbasiyah  „Harun  al  Rasyid‟  merasakan  sebagai  suatu  kebutuhan  lalu menawarkan  kepada  imam  Malik  supaya  kitab al-Muwath  tha’ yang  disusunnya  itu  dijadikan kitab Hukum   undang-undang yang akan diberlakukan diseluruh  wilayah  kekhilafaan  Abbasiyah. Namun  Imam  Malik  tidak  sependapat  dengan  khalifah  Harun  al  Rasyid,  karena  imam  Malik menjunjung tinggi kebebasan para hakim untuk berijtihad sendiri
7 Ali  Yafie.  1995.  “Reaktulisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”  dalam  Muhammad  Wahyu Nafis  (Tim  Ed.), Kontekstualisasi  Ajaran  Islam  70  Tahun  Prof.  Dr.  H.  Munawir  Sjadzali,  MA, (Jakarta: Paramadina), h.306
Kehadiran  kolonial  Belanda  ternyata  menjadi  petaka  bagi  umat  Islam, seiring  dengan  jatuhnya  satu  persatu  kerajaan-kerajaan  Islam  di  nusantara  serta melemahnya  peran  politik  Islam.  Belanda  dengan  kekuatan  militer  dan  kekuatan politik  merongrong  hukum  dan  peradilan  yang  ada  di  nusantara  serta  berangsur- angsur menggrogoti hukum Islam dengan cara menciptakan politik hukum.
Tulisan  ini  menggambarkan  suatu  pergulatan  yang  panjang  antara  politik dan hukum  Islam (yang diwakili oleh Pengadilan Agama) di  Indonesia. Sebelum kedatangan  Belanda  Hukum  Islam  sudah  ada  di  Indonesia  yang  diberlakuan  di kerajaan (kesultanan) Islam di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, politik kolonial  menghendaki  agar  hukum  Islam  diganti  dengan  hukum  kolonial.  Upaya ini  gagal.  Kegagalan  itu  menyebabkan  pemerintah  kolonial  belanda  menerapkan strategi  alternatif,  yakni  dengan  memunculkan  hukum  adat  sebagai  tandingan hukum  Islam  yang sudah berlaku lama dalam masyarakat  muslim. Hukum  Islam yang  universalis  itu  oleh  Belanda  dianggap  berbahaya  karena  potensinya  yang bisa  memunculkan  dan  mengobarkan  semangat  nasionalisme.  Hukum  adat  yang serba  partikuler  itu  dianggap  dapat  membendung  keberlakuan  hukum  Islam  di tengah-tengah masyarakat. Perjalanan  sejarah  lembaga  keagamaan,  khusunya Peradilan  Agama  di  Indonesia  memperlihatkan  bahwa  setiap  rangkaian  historis secara  terus  menerus  ditandai  dengan  pergumulan  antara  politik  dan  institusi hukum  Islam,  yang  terkadang  memihak  dan  menguntungkan  kelangsungan Peradilan Agama  dan tidak jarang pula merugikannya. Maka  yang terjadi adalah gelombang  pasang  surut  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  seiring  dengan  pasang surut peran politik umat Islam. Gelombang pasang itu dapat dijumpai pada masa kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara,  kemudian  surut  ketika  gelombang kolonialisme  merajalela  dan  merambah  kawasan  nusantara.  Pada  permulaan kemerdekaan gelombang  politik keagamaan itu bisa disebut berada dalam kondisi pasang  (positif)  meski  kemudian  surut  (negatif)  kembali.  Kecuali  paroh  terakhir orde  baru,  ketika  kedudukan  Islam  secara  politik  berada  dalam  hubungan akomodatif. Namun secara umum dalam rangkaian perjalanan nasib hukum Islam
(peradilan  Agama)  lebih  lama  berada  dalam  kondisi  negatif  daripada  kondisi positifnya. 8
Secara  sosiologis-historis,  di  Indonesia  Peradilan  Agama  telah  lama memainkan  peran  yang  penting  dalam  penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat muslim,  jauh  sejak  sebelum  Negara  Indonesia  merdeka.  Numun  di  dalam perjalanan  sejarah  politik  hukum  dan  Peradilan    di  Indonesia  keberadaan  dan peran  Peradilan    Agama  selalu  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  pelengkap setelah  berbagai  upaya  peminggiran  politik.  Salah  satu  wujud  dari  penempatan Peradilan  Agama sebagai pelengkap yang terpinggirkan itu adalah tidak diberinya hak  untuk  menjalankan  keputusan  yang  dibuatnya  sendiri.  Pengadilan  Agama baru  dapat  mengimplementasikan  keputusannya  apabila  sudah  mendapat  restu atau izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk executoir verklaring . Ini tentu saja suatu  fenomena  yang  unik  sekaligus  diskriminatif.  Karena  itulah  pada  waktu  itu rasa  kecewa  Munawir  Sjadzali  menyebut  sebagai  Peradilan    “ pupuk  bawang ” 9 yang  mana  diakui  secara  politik  dan  hukum,  namun  pengakuan  itu  tidak  disertai dengan  pemberian  hak-hak  sebagaimana  seharusnya  sebuah  lembaga  Peradilan itu  memainkan  perannya.  Jadi  ungkapan  “ pupuk  bawang ”    itu  adalah  ungkapan ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik hukum nasional yang diskriminatif.
Dengan  kondisi  ini  maka  Peradilan  Agama  di  Indonesia  sering  menjadi tidak berperan dan dianggap tidak penting atau mandul. Snouck Hurgronje dengan teori receptie nya  berkontribusi  besar  terhadap  tidak  berpungsinya  Peradilan Agama di Indonesia. teori receptie Snouck Hurgronje  dimunculkan lebih kepada faktor-faktor politik, tepatnya kebijakan politik kolonial belanda yang bermaksud untuk  mengganti  hukum  Islam  yang  sudah  berlaku  zaman  kesultanan  Islam menjadi hukum produk Belanda.
Perjuangan  panjang  umat  Islam  untuk  memperjuangkan  posisi  Peradilan Agama baru terwujud pada tahun 1989, melalui undang-undang Peradilan  Agama (UU No. 7 tahun 1989) Peradilan  Agama memperoleh “ kemerdekaan ” dalam arti
8 Deliar Noer.1988. Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas? (Jakarta: Prisma), h.3- 21 9 “ Pupuk Bawang ” adalah idiom (ungkapan) dalam bentuk kiasan. Pupuk Bawang sering diartikan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dimasukkan  dalam  hitungan/  tidak  diperhitungkan. Disebagian daerah sering diistilahkan dengan „ anak bawang ‟ yang mana dia ada akan tetapi tidak diperhitungakan keberadaanya.
dapat  memerankan  diri  sebagai  lembaga  Peradilan  yang  sesungguhnya.  Hal  ini juga  merupakan  kulminasi  perjuangan  politik  Islam  dalam  bidang  Peradilan  dan hukum.
Tentu  saja  kemerdekaan  itu  tidak  datang  dengan  sendirinya,  melainkan melalui  perjuangan  politik  yang  sangat  panjang.  Tantangan  dan  hambatan  dalam upaya  pelembagaan  itu  tidak  saja  datang  dari  agama  lain  yang  mengandung potensi konflik, tetapi juga dari kalangan muslim sendiri, khususnya mereka yang mendapat  pendidikan  barat 10 .  Karena  pengaruh  pendidikan  barat  khususnya Belanda,  mereka  umumnya  menganut  asas  pemisahan  antara  Negara  dan  agama (Sekuler) 11 .
Menurut  Supomo,  pada  masa  penjajahan  Belanda  terdapat  lima  tatanan Peradilan, yaitu:
a. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia-Belanda.
b. Peradilan Pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura.
c. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah swapraja.
d. Peradilan  Agama  tersebar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  Peradilan Gubernemen,  di  daerah-daerah  dan  menjadi  bagian  dari  Peradilan  Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
e. Peradilan  desa  tersebar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  Peradilan Gubernemen.
Sebelum  Belanda  melancarkan  politik  hukum  di  Indonesia,  Hukum  Islam mendapat  tempat  dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat  Muslim  di  belahan nusantara  ini.  Namun  keadaan  itu  kemudian  menjadi  terganggu  dengan munculnya  kolonialisme  barat  membawa  misi  tertentu,  mulai  dari  misi  dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.
10 Jika  dilihat  dari  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  akan  kelihatan  tiga persimpangan  jalan.  Satu  jalan  menuju  pemberlakuan  hukum  Islam  berasal  dari  kelompok  yang menghendaki  hukum  Islam  dapat  berlaku  di  Indonesia  untuk  mengatur  pemeluknya.  Satu  jalan berasal  dari  kelompok  pemerintah  yang  meinginkan  adanya  kesatuan  dan  keseragaman  hukum. Kelompok ini didukung oleh para sarjana hukum Barat, khusunya Belanda. Simpang jalan ketiga adalah kelompok yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga. Golongan ini  yang  senantiasa  mencekal  dan  selalu  menaruh  curiga  dengan  didirikannya  Negara  Islam  atau pemberlakuan kembali Piagam Jakarta.
11 Kecurigaan  Politik  terhadap  umat  Islam  merupakan  kelanjutan  dari  adanya  gesekan- gesekan ideologis. Bahkan kecurigaan itu berkembang menjadi antagonism e politik yang semakin menyudutkan posisi umat Islam. Lebih para lagi, baik kecurigaan maupun antagonism itu tumbuh di kedua belah pihak Islam dan Negara.

## Peradilan dan Hukum Islam Awal Kemerdekaan
Pada  awalnya  Pengadilan  Agama  masih  berada  di  bawah  Departemen Kehakiman.  Kemudian  atas  permintaan  menteri  agama,  Rasyidi,  BA,  Peradilan Agama  dipindah  pengelolaannya  dari  Departemen  Kehakiman  ke  Departemen Agama  dengan  penetapan  pemerintah  Nomor  5/SD  tanggal  25  Maret  1946. Pemindahan  tersebut  dengan  harapan  akan  terjadi  perbaikan  dalam  segala  hal yang menyangkut penegakan proses Peradilan tetapi, harapan ini ternyata berbuah kekecewaan.  Bisa  dilihat  dari  penyediaan  sarana  dan  prasarana  tampak  kurang begitu diperhatikan oleh Departemen Agama, bahkan hingga kini.
Pada  tanggal  8  Nopember  1946  dikeluarkan  peraturan  tentang  Peradilan Agama.  Peraturan  dikeluarkan  oleh  penguasa  militer.  Peraturan  ini  menetapkan keberadaan  Pengadilan  Agama  bahwa  luas  daerah  kekuasaannya  sama  dengan luas daerah kekuasaan Pengadilan Negeri. Namun,  pada tahun 1948 verordening itu dicabut keberlakuannya dari wilayah Jawa Barat.
Munculnya  Republik  Indonesia  Serikat  pada  tahun  1949,  menyangkut Peradilan  Agama  adanya  pembentukan  Peradilan    Agama  pada  negara  Sumatera Timur,  yang  disebut  Majelis  Agama  Islam.  Penetapan  ini  pun  tidak  sempat berlaku karena desakan situasi politik yang tidak menentu  pada saat itu yang pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia mengakiri bentuk negara serikatnya dan  kembali  ke  bentuk  kesatuan.  Lahirnya  undang-undang  Nomor  1  tahun  1951 diharapkan  menjadi  angin  segar  dan  pijakan  yuridis  awal  bagi  pengembangan Peradilan  Agama  di  Indonesia  pada  masa  awal  kemerdekaan.  Untuk  pertama kalinya,  pasca  kemerdekaan,  Peradilan  Agama  memiliki  pijakannya  yang  kuat. Undang-undang  inilah  yang  mengantarkan  pemberlakuan  peraturan  pemerintah Nomor  29  tahun  1957  tentang  pembentukan  Mahkamah  Syariah  di  Aceh. Selanjutnya, mahkamah ini yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam.  Pemberlakuan  peraturan  pemerintah  tersebut  pada  kenyataannya tidak  memberikan  jalan  keluar  bagi  Peradilan  Agama  di  daerah-daerah  lainnya, karena  itu,  pemerintah  pada  tahun  yang  sama  mencabutnya  kembali  dan menerbitkan peraturan yang lain yaitu paraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pendirian Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura. Dikeluarkannya PP  Nomor  45  Tahun  1957  tanggal  5  Oktober  1957,  tentang  pembentukan
Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  di  luar  Jawa  dan  Madura.  Menurut ketentuan  Pasal  1  “Di  tempat-tempat  yang  ada  Pengadilan  Negeri  ada  sebuah Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah,  yang  daerah  hukumnya  sama  dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.
Dengan berlakunya PP. 45 Tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, yaitu
1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl.1937 No.116 dan 610 untuk Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan.
3. PP. No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.99 untuk daerah- daerah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan.
Perkembangan  selanjutnya  setelah  PP.  45  tahun  1957  dapat  dilihat  dari beberapa kebijakan  yang muncul kemudian, sebagai  peraturan  yang memberikan yuridiksi yang lebih besar kepada pengadilan di luar Jawa dan Madura, yaitu;
1. Penetepan  Menteri  Agama  No  58  tahun  1957  tentang  pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari‟ah di Sumatera yaitu:
a. Di Aceh, dengan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah propinsinya di Kuta Raja (Banda Aceh)
b. Di  Sumatera  Utara,  dengan  Pengadilan  Agama  Mahkamah  Syar‟iyah propinsinya Medan
c. Di Sumatera Barat, Jambi dan Riau dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah propinsinya di Padang
d. Di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung dengan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah propinsinya di Palembang.
2. Penetapan Menteri Agama no 4 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/  Mahkamah  Syar‟iyah  di  daerah  Kalimantan  Provinsinya  di Banjarmasin.
3. Penetapan Menteri Agama No 5 tahun 1958, tentang pembentukan Pengadilan Agama/  Mahkamah  Syar‟iyah  di  daerah  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Maluku dan Irian Jaya provinsinya di Ujung Pandang.
Deretan  itu  cukup  menggambarkan  bahwa  kemunculan  dan  perkembangan Pengadilan  Agama  memiliki  latar  belakang  kesejarahan  yang  berbeda-beda  dan sangat  erat  kaitanya  dengan  politik.  Karena  ini  pulalah,  nama  pengadilan  agama
berbeda-beda.  Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura,  Kerapatan  Qadli  di Kalimantan  Selatan,  dan  Kalimantan  Timur,  Mahkamah  Syar‟iyah  di  Aceh. Berbagai macam peraturan atau undang-undang itu tidak lebih dari respons politik terhadap berbagai perbedaan-perbedaan lokal itu.

## Pertarungan Politik dan Hukum Islam ‘Peradilan Agama’ Masa Orde Baru
Dalam  konteks  kebijakan  pemerintahan  Soeharto  posisi  hukum  Islam berjalan  dengan  gelombang  pasang  surut  sejalan  dengan  harmonisasi  hubungan antara  Islam  dan  Negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  anggapan  bahwa  semakin  baik hubungan  agama  dan  Negara,  maka  semakin  besar  peluang  hukum  Islam  untuk diterapkan  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Oleh  sebab  itu  perjalanan  politik  umat Islam  mempunyai  keterkaitan  dengan  perkembangan  hukum  Islam.  Abdul  Aziz Thaba  menggambarkan  hubungan  Islam  dengan  politik  pada  masa  Orde  Baru terpola  kepada  tiga  bentuk:  pola  hubungan  antagonis  (terjadi  antara  tahun  1966- 1981), pola hubungan resiprokal  kritis  (terjadi  antara tahun 1981-1985) dan pola hubungan akomodatif (terjadi antara tahun 1985-1999).
Dalam  format  hubungan  yang  bersifat  antagonistik  (berlangsung  sekitar tahun  1966-1981)  kepentingan  politik  Islam  termasuk  kebutuhan  hukum masyarakat,  tidak  terakomodasi  dalam  kebijakan-kebijakan  rezim  orde  baru 12 .
12 Sewaktu  Orde  Baru  lahir,  umat  Islam  yang  telah  memberi  kontribusi  besar  dalam kelahiran  Orde  Baru  menyambutnya  dengan  antusias  dengan  harapan  kelompok  Islam  dapat mengisi  pemerintahan  baru.  Ternyata  Orde  Baru  yang  ditopang  militer  itu menjalankan  logika kekuasaannya sendiri. Hal ini disebabkan ketakutan  Orde Baru akan bangkitnya kekuatan politik Islam.  Demikian  pula  dengan  NU  yang  mengharapkan  konsesi-konsesi  politik  dalam  kekuasaan juga mengalami kekecewaaan karena dari personalia kabinet pertama Orde Baru, hanya satu posisi (Menteri  Agama,  Idham  Chalid)  yang  diberikan  kepada  NU,  sisanya  personalia  kabinet  diisi kalangan sekuler dan Islam abangan. Sikap Orde Baru memperlakukan umat Islam bagaikan anak tiri  ini  semakin  melambungkan  kekecewaan  umat  Islam.  Setelah  memangkas  kekuatan  Islam, dalam  menghadapi Pemilu 1971 Orde Baru melalui Ali Murtopo menghidupkan kembali Sekber Golkar sebagai mesin politik kekuasaan. Sewaktu hendak ditubuhkan sebagai partai penguasa, Ali Murtopo  lewat manuver politiknya melakukan pembuldoseran politik dengan cara menekan lawan politik yang tentu saja lewat ancaman dan teror seraya menarik kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung Golkar. Dalam menempatkan kepengurusan Golkar, Ali Murtopo  memilih kelompok Katolik  dan  Protestan   menduduki  jabatan  puncak  kepemimpinan  partai.  Sejak   masa  ini  sampai tahun  1983  tidak  satupun  kelompok  Islam  yang  menduduki  kepengurusan  partai,  kalaupun  ada orang  Islam  yang  menjadi  pimpinan  partai   mereka  adalah  Islam abangan. Dalam  upaya mengonsolidasi kekuasaannya, Orde Baru menjalankan rekayasa politik  dengan  menggabungkan partai-partai  Islam  (Nahdlatul  Ulama,  Parmusi,  Perti,  dan  PSII)  ke  dalam  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP),  Menyatunya partai-partai Islam ke dalam PPP bukannya memperkuat partai, tetapi semakin memperlemah keberadaan partai-partai Islam. Bahkan penyatuan tersebut membuat partai-partai  Islam  yang  bergabung  dalam  PPP  semakin  rentan  terhadap  konflik  antar-partai  dan perseteruan tokoh partai, terutama antara Nahdlatul Ulama dan Parmusi.
Jikapun  ada  kebijakan  yang  menyangkut  umat  Islam,  tetapi  yang  lahir  adalah produk  hukum  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  misalnya  muncul rancangan  undang-undang  perkawinan  yang  sekuler(  tidak  sesuai  hukum  Islam). Keinginan  untuk  melakukan  unifikasi  hukum  perkawinan  yang  seragam  untuk semua  penduduk  jelas  menjadi  bukti  rezim  orde  baru  tidak  mempertimbangkan kepentingan umat Islam. Maka pantas dalam hubungan yang antagonistik tersebut mendapat rekasi keras dari masyarakt Muslim.
Pada  situasi  yang  antagonistik  tersebut,  kelompok  nasionalis  sekuler  dan nonmuslim sangat diuntungkan. Orde baru lebih yakin menjalin hubungan dengan pihak  angakatan  bersenjata  dibidang  keamanan,  sementara  bidang  pemerintahan kelompok  sekuler  dan  non  muslim  memperoleh  angin  segar  kekuasaan.  Indikasi ini dapat diperhatikan dari banyaknya bercokol aktivis-aktivis Kristen diberbagai sektor  pemerintahan,  tak  terkecuali  dibidang  hukum.  Pihak  Kristen  utamanya berhasil  secara  terus  menerus  menghembuskan  sikap  kecurigaan  terhadap  Islam dengan  mengembuskan  isu Negara  Islam .  Padahal  sebenarnya  isu  Negara  Islam setelah  komitmen  nasional  dalam  siding  konstituante  tetap  dipegang  teguh  oleh umat  Islam  Indonesia.  Upaya  untuk  menghidupkan  piagam  Jakarta  yang dipropagandakan  kelompok  tertentu  hanya  bermaksud  untuk  menjaga  hubungan yang  tidak  harmonis  antara  Islam  dan  negara.  Mereka  khawatir    jika  Islam  dan negara  berhubungan  dengan  baik,  gerak  mereka  termasuk  dalam  menjalankan misi  agamanya  akan  terganggu.  Tetapi  kekhawatiran  terhadap  isu  Negara  Islam dan  termarjinalkannya  agama  minoritas  hanya  sebuah  kekhawatiran  yang  tidak berdasar.
Pada  situasi  hubungan  yang  demikian,  rezim  orde  baru  secara  ketat membatasi  setiap  kepentingan  politis  hukum  Islam.  Politik  Islam  Soeharto  lebih memilih  dan  memberikan  kesempatan  dalam  masalah  ibadah  seperti pembangunan masjid, zakat, dan haji. Sementara upaya mengangkat aspek ajaran hukum Islam menjadi hukum nasional sangat dibatasi bahkan dilarang.
Sejalan  itu,  Rezim  Soeharto  lebih  menyukai  kelompok  intelektual  Islam yang  modernis  karena  dianggap  mendukung  kebijakan  pembangunan  dan modernisasi  pembangunan.  Kelompok  pemikir  ini  dianggap  lebih  bersahabat karena  tema-tema  pemikiran  yang  dikembangkan  lebih  pada  nilai  moral  ajaran,
bukan  penggalangan  politik.  Ada  relasi  antara  pemikiran  modernisme  dan kepentingan  politik,  sehingga  mazhab  pemikiran  ini  lebih  leluasa  dan mengekspresikan  pikiran  mereka  selama  orde  baru.  Lain  halnya  dari  kalangan tradisionalis  yang  dapat  pengawasan  ketap  dari  setiap  ide  dan  wacana  yang dikembangkan.
Namun pada tahun 1981-1985 pola hubungan masyarat Islam dengan negara bernangsur  membaik  yang  diistilahkan  dengan  pola  hubungan  „resiprokal  kritis‟ adanya upaya saling memahami antara ormas Islam dengan pemerintah terjadinya sikap  saling  memahami  antara  negara  dan  ormas  Islam.  Periode  ini  diawali  dari politikal  test  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  menyodorkan  konsep  asas tunggal bagi organisasi masyarakat (ormas). Perhatian pemerintah terhadap Islam pada    saat  ini  lebih  kepada  pengembangan    pisik  terutama  pengembangan beberapa  sarana  lembaga  keagamaan  (pembangunan  terhadap  kantor  lembaga- lembaga agama, bantuan terhadap pesantren)
Kemudian  pada  tahun  1985-1999  pola  hubungan  masyarat  Islam  dengan negara semakin membaik akibat adanya akomodasi dari umat Islam terhadap asas tunggal,  maka  momentum  ini  menciptakan  hubungan  yang  bersifat  akomodatif. Akomodasi  negara  terhadap  kepentingan  umat  Islam  tidak  terlepas  dari  semakin kuatnya  pengaruh  pemikiran  baru  dari  aktivis-aktivis  Islam  yang  telah  dimulai akselerasi  wacana keislaman di  tahun 1970-an  yang dimotori Nurcholish Madjid dan  kawan-kawan. 13 Arah  pemikiran  intelektualisme  Islam  ini  mendapat  respon positif dari penguasa orde baru. Sehingga memulai  pengembangan pemikiran ini muncul  saling  kesepahaman  antara  umat  Islam  (yang  tergabung  dalam  ormas- ormas)  dan  negara.  Maka  pada  periode  akmodatif  inilah  kebijakan  politik  orede baru  terhadap  hukum  Islam  semakin  aspiratif,  hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya undang-undang  nomor 7 tahun 1989.
13 Ruang  politik  dan  ruang  publik  yang  dimonopoli Orde  Baru  yang  berujung  dengan pemerosotan  kekuatan  politik  Islam  tidak  serta  merta  terus  menerus  disikapi  secara  politik  oleh kelompok  Islam  lainnya.  Ruang  politik  dan  ruang  publik  yang  menjauh  dari political  civility itu, oleh  kelompok Islam  yang bergerak di ranah  kultural  yang tidak  mengglorifikasi  kekuatan Islam pada  kekuatan  politik  memanfaatkan  ruang  publik  yang  tersedia  dengan  melakukan  sekularisasi politik dengan  slogan terkenalnya   „ Islam yes, partai Islam  no’ , yang dimulai  tahun 1970-an  saat Parpol Islam mengalami demoralisasi politik. Gerakan kultural ini dipelopori antar lain Nurcholis Madjid,  Dawam  Rahardjo,  Utomo  Danandjaya,  dan  Ahmad  Wahib  menjauhkan  diri  dari  politik, tetapi melakukan dakwah sambil memperkuat sumber daya umat melalui pendidikan.
Pada masa ini kebijakan pemerintahan Soeharto di bidang Peradilan Agama khususnya mengindikasikan hubungan yang baik antara nagara dan Islam (ormas Islam)  di  Indonesia.  Berapa  peraturan  baru  seperti  Intruksi  Presiden  no  1  tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  juga  dukungan  pemerintah  yang begitu  kuat  kepada  organisasi  cendikiawan  Muslim  seperti  ICMI  (Ikatan Cendikiawan  Muslim  Indonesia)  telah  memperjelas  kecenderungan  rezim  orde baru dibawah pimpinan Soeharto untuk mengabulkan keinginan Islam. Pendirian Bank  Muammalat  Indonesia  (BMI),  keputusan  bersama  tingkat  menteri  tentang BAZIS,  kebijakan  tentang  jilbab  dan  penghapusan  Porkas  dan  SDSB  menjadi indikasi keharmonisan hubungan pemerintah dengan Islam. Dimana ormas Islam tidak lagi dipandang sebagai musuh oleh pemerintah, akan tetapi sudah dianggap sebagai patner dalam usaha pembangunan Negara. 14

## Produk Hukum pada Masa Orde Baru yang Berhubungan dengan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia
Selama  periode  pemerintahan  orde  baru  telah  melahirkan  beberapa  produk hukum  dalam  bentuk  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  eksistensi peradilan agama di  Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1  tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan dan  Undang-Undang nomor 7 tahun  1989 tentang Peradilan  Agama. Di  bawah  hirarki  undang-undang  tersebut  terdapat  pula  peraturan  perundangan yang  mendukung,  diantaranya  Peraturan  Pemerintah  nomor  28  tahun  1977  dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970
Undang-Undang  nomor  14  tahun  1970  (Lembaga  Negara  No  74  Tahun 1970)  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kehakiman  pasal  10  ayat  (1)  pasal  11 ayat (1) dan pasal 12 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan  dalam  lingkungan  a.  Peradilan  Umum,  b.  Peradilan  Agama,  c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara. undang-undang tersebut adalah legal  formal  keberadaan  Peradilan  Agama  dan  memposisikan  Peradilan  Agama
14 Pada  periode  ini  beberapa  Pesantren  menyatakan  dukungannya  kepada  Golkar,  dan terjadinya  bantuan  dana/sumbangan  besar-besaran  dari  pemerintah  tehadap  pembangunan pesantren.
sederajat dengan Pengadilan Negeri dan peradilan lainnya yang termasuk kedalam lingkungan  kekuasaan  kehakiman.  Sekaligus  menjelaskan  bahwa  Peradilan Agama adalah Peradilan Negara. Sebagai Peradilan Negara yang sederajat dengan Peradilan  Umum,  maka  Peradilan  agama  harus  dilaksanakan  dengan  mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan  peraturan-peraturan  lain  selama  belum  diatur  menurut  undang-undang  serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. 15

## 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
Pengesahan  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  kemenangan  simbolik yang  amat  penting  bagi  gerakan  politik  Islam  di  Indonesia.  Lebih  dari  itu, kemenangan  ini  juga  mengobati  kekalahan  partai-partai  Islam  pada  pemilihan umum tahun 1971 akibat upaya pengerdilan yang dilakukan oleh pemerintah baik dengan cara-cara halus maupun kasar. Meskipun undang-undang no. 1 tahun 1974 belum mencerminkan hukum  Islam, tetapi ini tidak begitu penting bagi kalangan politisi  Islam,  setidaknya  undang-undang  tersebut  secara  fundamental  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Yang  lebih  penting  lagi  adalah  persoalan kelembagaan dalam Islam sudah mulai diperhatikan dalam kehidupan bernegara. Pengadopsian  hukum  Islam  ke  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  merupakan suatu bentuk respon politik yang besar artinya, tidak hanya bagi penguasa, tetapi juga umat  Islam  yang memang merasa telah sangat  lama diperlakukan tidak adil oleh  pemerintah.    Akan  tetapi  dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  tidak  diberi  hak untuk  melaksanakan  keputusannya  sendiri.  Semua  keputusan  harus  tetap dimintakan  pengukuhannya  pada  Pengadilan  Negeri  (pasal  63  ayat  2  Undang- Undang  Perkawinan).  Karena  itu,  peran  Pengadilan  Agama  tidak  lebih  dari sekedar  asesori  atau pupuk  bawang .  Persoalan  lain  adalah  jika  terhadap  semua wewenang itu melibatkan harta benda, maka Pengadilan Agama tidak diberi hak untuk  menyelenggarakan  proses  Peradilannya.  Hak  itu  ada  pada  Pengadilan Negeri.  Sesungguhnya  telah  terjadi  pengadosian  hukum  Islam  dan  Undang- Undang  Perkawinan,  itu  belum  cukup  mengangkat  derajat  Peradilan  Agama  dari posisinya sebagai Peradilan pupuk bawang .
15 Cik  Hasan  Bisri.  1997. Peradilan  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia, (Bandung: Rosdakarya), h.125.

## 3. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)
Pada  tanggal  3  Desember  1988.  Presiden  Soeharto  dengan  amanat presiden Nomor R.06/PN/XII/1988 mengajukan sebuah draft rancangan Undang- Undang tentang Peradilan  Agama ke DPR. Pengajuan ini sebenarnya merupakan realisasi  dan  kelanjutan  upaya  yang  telah  dirintis  oleh  kementerian  agama  tujuh belas tahun sebelumnya.
Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pemerintah dalam pengajuan RUU  tersebut  ke  parlemen. Pertama ,  RUU  itu  diajukan  untuk  mengakhiri  dasar hukum Peradilan  agama yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Kedua , sebagai pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1970  tentang  pokok-pokok kekuasaan  kehakiman.  Pasal  12  Undang-Undang  ini  menyatakan  bahwa  masing- masing  peradilan    (Peradilan  Umum,  Agama,  Militer,  dan  Tata  Usaha)  memiliki susunan  kekuasaan  dan  acara  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri. Ketiga ,  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  perlunya  kodifikasi  dan  upaya pembaharuan  hukum  secara  terarah  dan  terpadu  antara  lain  kodifikasi  dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu. Karena bahwa selama ini hukum acara pada  Peradilan  Agama  hanya  didasarkan  pada  kitab-kitab  fiqh  yang  dijabarkan oleh para ulama, sehingga terdapat perbedaan dalam aplikasinya di lapangan.  Ini sering berakibat bahwa terhadap persoalan  yang  sama, oleh hakim  yang  berbeda bisa menghasilkan putusan yang berbeda.
Alasan-alasan  politis  di  balik  pengajuan  RUU  itu  mudah  ditebak. Pengajuan  RUU  merupakan  langkah  lanjutan  untuk  memerdekakan  Peradilan Agama.  Karena  dalam  RUU  itu  terkandung  maksud  untuk  mengembalikan wewenang Peradilan Agama dalam masalah waris yang dicabut oleh Belanda dan diberikan  kepada  Pengadilan  Negeri.  Selain  itu  RUU  tersebut  juga  akan mengakhiri  otoritas  Pengadilan  Negeri  terhadap  Pengadilan  Agama  dalam masalah  pelaksanaan  putusan.  Demikian  pula,  RUU  tersebut  bermaksud  untuk menegerikan  hakim-hakim  Peradilan  Agama  dari  hakim  departemen  menjadi hakim negara.
Pengajuan  RUU  itu  sendiri  memunculkan  sejumlah  kritik  dan  reaksi- reaksi.  Contohnya:  secara  kelembagaan,  persekutuan  gereja-gereja  Indonesia (PGI) mengirim surat ke DPR tanggal 10 Mei 1989 menyatakan keprihatinannya
sehubungan  dengan  RUUPA  ini,  dalam  pandangan  PGI,  RUUPA  berpotensi menggangu ideologi pancasila sebagai konsesus nasional.
Hindu  dan  Budha  tidak  banyak  mengeluarkan  pernyataan  maupun  reaksi. Hanya  menginginkan  agar  RUUPA  dipertegas,  khususnya  yang  menyangkut tentang  nama.  Nama  “Peradilan    Agama”  mestinya  untuk  semua  agama,  tetapi pada  kenyataanya  hanya  untuk  orang-orang  Islam  saja.  Penentangan  terhadap RUUPA  juga  datang  dari  sebagian  masyarakat  muslim  sendiri.  R.  Suprapto, mantan Gubernur DKI dan Wakil Ketua MPR saat itu, mengatakan bahwa negara sebatas menjamin, bukan mengatur kemerdekaan beragama.
4. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991)
Menurut  Munawir  Sjadzali  bahwa  pengajuan  RUUPA  bertujuan  untuk memberikan wadah bagi pemberlakuan hukum-hukum Islam lainnya di kemudian hari,  ketika  mengatakan  demikian,  sebenarnya  Munawir  telah  mengantongi  draft hukum  materiil  Islam  yang  dimaksudkan.  Draft  tersebut  populer  dengan  sebutan Kompilasi  Hukum  Islam(KHI).  Dimulai  pengarapannya  sejak  tahun  1985-1988 bersama-sama  dengan  penggarapan  Rancangan  Undang-Undang  Peradilan Agama.
Beberapa  bulan  setelah  penandatanganan  kerjasama  proyek  KHI  antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama, Presiden Suharto mengeluarkan Surat Keputusan  Presiden  No.  06/SOSROKH/1985  dan  No.  191/SOSROKH/1985 tanggal  10  Desember  1985.  Cepatnya  proses  pengeluaran  keputusan  presiden  itu dilihat  sebagai  suatu  isyarat  yang  jelas  tentang  dukungan  Presiden  Soeharto tentang  KHI  ini.  Ada  sejumlah  orang  yang  dianggap  sebagai  penggagas  KHI. Mereka adalah Busthanul Arifin, Ibrahim Husain, dan Munawir Sjadzali.
Setalah adanya SKB di atas tim penyusun mulai bekerja secara teknis untuk menyempurnakan dukungan masyarakat  muslim. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana proyek menempuh empat langkah yaitu: penyiapan instrument yang berupa  daftar  pertanyaan,  pembahasan  kitab-kitab  fiqh,  penelusuran  kembali sejarah  yurisprudensi  dan  melakukan  studi  banding  ke  beberapa  negara  yang dianggap representatif.
Setelah  mengadakan  rapat  untuk  mendiskusikan  rumusan  KHI  yang  ada sebanyak  20  kali,  pada  tanggal  29  Desember  1987  tim  inti  telah  selesai
merumuskan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam. Naskah rancangan KHI tersebut  terdiri  dari  tiga  buku,  yaitu  hukum  perkawinan,  kewarisan  dan  hukum perwakafan.  Untuk  mendapatkan  masukan-masukan  dan  keritikan,  maka rancangan  naskah  Kompilasi  Hukum  Islam  hasil    rumusan  tim  itu  didiskusikan dalam rapat pleno dalam forum lokakarya pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra.
Dari  lokakarya  yang  dilaksanakan  tampak    para  paserta  menerima  dengan baik  naskah  rancangan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terdiri  dari  tiga  buku tersebut.  Setelah  dilokakaryakan  selanjutnya  ditanda  tangani  oleh  Presiden Soeharto  pada  tanggal  10  Juni  1991.  Sebagai  upaya  untuk  memasarkan  KHI  itu presiden mengeluarkan Intruksi no. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama.

## Politik  Pelaksanaan  Sayri’at  Islam  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Di  Nanggroe Aceh Darusaslam
Secara  yuridis, Aceh telah memiliki landasan untuk  melaksanakan syari‟at Islam. Landasan normatif yuridis itu adalah undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang  penyelenggaraan  keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh,  dan  undang- undang  nomor  18  tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  provinsi  daerah istimewa  Aceh  sebagai  provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam.  Dengan  kedua undang-undang  tadi  di  Aceh  akan  berlaku  hukum  Islam  secara  menyeluruh  baik dari aspek perdata maupun pidananya.
Untuk  melaksanakan  syari‟at  di  Aceh  juga  telah  didirikan  Mahkamah Syar‟iyah  sebagai  pengganti  Peradilan  Agama.  Akan  tetapi  dengan  UU  tadi  di berlakukan  di  Aceh  terjadi  pergumulan  pemikiran  hukum  Islam  yang  luar  biasa karena ditemuinya banyak kendala.
Pengadministrasian syari‟at Islam di Aceh pada prinsipnya di tanggani oleh tiga  lembaga,  yakni  Dinas  Syari‟at  Islam,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama, Mahkamah  Syar‟iyah.  Dinas  Syari‟at  Islam  ini  adalah  sebuah  lembaga  yang melaksanakan  tugas-tugas  gubernur  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  syari‟at Islam.  Dinas  ini  melakukan  berbagai  macam  pekerjaan  seperti  menyiapkan  dan merancang qanun-qanun (peraturan  daerah),  selain  memberikan  bimbingan beribadah,  membina  kehidupan  masjid,  zakat,  dan  membuat  kebijakan  tentang
ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan syari‟at. Sementara Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  merupakan  pengganti  dari  Majelis  Ulama Indonesia yang telah dibubarkan, MPU lebih mengarah pada pekerjaan-pekerjaan legislatif.  Tugasnya  adalah  memberi  nasehat,  fatwa,  pendapat,  masukan  dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang dibuat oleh DPRD.
Sampai  saat  ini,  di  Aceh  sendiri  sebenarnya  terdapat  sejumlah ketidakpuasan  dan  kekecewaan  pemberlakuan  berbagai qanun tentang pelaksanaan syari‟at Islam. Ketidakpuasan itu umumnya datang dari para pemikir dan  intelektual.  Mereka  menyayangkan  bahwa qanun-qanun yang  dihasilkan ternyata  lebih  banyak  berurusan  dengan  hal-hal  ubudiyah  murni  (mahdhah) seperti  shalat  Jum‟at,  jilbab,  membaca  al-Qur‟an  dan  semacamnya.  Lebih  lanjut mereka  berpendapat  bahwa  mestinya qanun lebih  ditujukan  kepada  persoalan- persoalan  yang  lebih  kongkret  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Aceh  seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pengganguran dan semacamnya.
Hal  lain  yang  menjadi  ajang  kritik  adalah  penyebutan ahussunah waljama’ah sebagai  mazhab  Islam  dalam  bidang  aqidah  yang  dianut  secara formal. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa penganut mazhab-mazhab lain tidak diakui  dan  bahkan  tidak  diperbolehkan  hidup  dibumi  Aceh.  Potensi  demikian itulah  yang  oleh  sementara  kalangan  di  Aceh  dinilai  akan  menyumbat  keran demokrasi  di  dalam  Islam  sendiri.  Lebih  jauh,  mereka  juga  memandang, formalisasi  Islam  di  Aceh  hanya  semata-mata  karena  kepentingan  politik,  bukan kepentingan penegakan syari‟at Islam.
Demikian  pula  soal  jilbab.  Pemakian  jilbab  di  Aceh  sudah  menjadi  bagian dari  kesadaran  keagamaan,  bahkan  kultural  masyarakat.  Karena  itu,  mewajibkan mereka untuk mengenakan jilbab adalah sama dengan tidak mengatur.
Dari pergumulan wacana diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan syari‟at Islam yang demikian itu tadi harus dilihat dalam konteks peredaman protes sosial yang  dilakukan  oleh  masyarakat  awam  dan  ulama-ulama  tradisional  yang  risau terjadinya “pembangkangan” terhadap moral syari‟at. Mereka inilah  yang begitu tajam menuntut pemberlakuan syari‟at Islam dalam bentuknya seperti itu.

## Penutup
Semakin  baik  hubungan  Islam  dan  politik  semakin  besar  peluang  hukum Islam  untuk  diaktualisasikan,  sebaliknya  semakin  renggang  hubungan  Islam  dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan. Dalam sejarah dijelaskan saat  umat  Islam  pernah  kuat  secara  politik,  dengan city  state Madinah  dan  Nabi Muhammad  sebagai  kepala  negaranya  pada  saat  itu  hukum  Islam  dan  politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlanjut pada masa Khalifah ar  Rasyidin  terus  berlanjut  pada  masa  dinasti  Umayyah  dan  Abbasyiah  dimana hukum  Islam  menjadi  Hukum  Pemerintahan.  Pada  abad  berikut  kemelut  politik yang  melanda  dunia  Islam,  termasuk  kejatuhan  banyak  wilayah  dunia  Islam  ke tangan penjajah asing (Barat) mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu dari dunia  Islam,  termasuk  stagnasi  perkembangan  ilmu  hukum  Islam  berbarengan dengan  timbulnya  hambatan-hambatan  atas  aktualisasi  hukum  Islam  di  tengah- tengah umat yang menjadi rakyat jajahan, karena salah satu strategi kolonialisme ialah pemaksaan hukum-hukum asing kepada rakyat jajahannya.
Di Indonesia kehadiran kolonial Belanda ternyata menjadi petaka bagi umat Islam,  seiring  dengan  jatuhnya  satu  persatu  kerajaan-kerajaan  Islam  di  nusantara serta  melemahnya  peran  politik  Islam.  Belanda  dengan  kekuatan  militer  dan kekuatan  politik  merongrong  hukum  dan  peradilan  yang  ada  di  nusantara  serta berangsur-angsur  menggrogoti  hukum  Islam  dengan  cara  menciptakan  politik hukum. Snouck Hurgronje dengan teori receptie nya berkontribusi besar terhadap tidak  berpungsinya  Peradilan  Agama  di  Indonesia.  teori receptie Snouck Hurgronje    dimunculkan  lebih  kepada  faktor-faktor  politik,  tepatnya  kebijakan politik  kolonial  belanda  yang  bermaksud  untuk  mengganti  hukum  Islam  yang sudah berlaku zaman kesultanan Islam menjadi hukum produk Belanda.
Secara  sosiologis-historis,  di  Indonesia  Peradilan  Agama  telah  lama memainkan  peran  yang  penting  dalam  penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat muslim,  jauh  sejak  sebelum  Negara  Indonesia  merdeka.  Numun  di  dalam perjalanan  sejarah  politik  hukum  dan  Peradilan    di  Indonesia  keberadaan  dan peran  Peradilan    Agama  selalu  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  pelengkap setelah  berbagai  upaya  peminggiran  politik.  Dengan  kondisi  ini  maka  Peradilan Agama  di  Indonesia  sering  menjadi  tidak  berperan  dan  dianggap  tidak  penting atau mandul.
Pada  masa  pemerintahan  Soeharto  posisi  hukum  Islam  berjalan  dengan gelombang  pasang  surut  sejalan  dengan  harmonisasi  hubungan  antara  Islam  dan Negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  anggapan  bahwa  semakin  baik  hubungan  agama dan  negara,  maka  semakin  besar  peluang  hukum  Islam  untuk  diterapkan  dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu perjalanan politik umat Islam mempunyai keterkaitan dengan perkembangan hukum  Islam.  Hubungan  Islam dengan politik pada  masa  Orde  Baru  terpola  kepada  tiga  bentuk:  pola  hubungan  antagonis (terjadi  antara  tahun  1966-1981),  pola  hubungan  resiprokal  kritis  (terjadi  antara tahun  1981-1985)  dan  pola  hubungan  akomodatif  (terjadi  antara  tahun  1985- 1999).
Selama  periode  pemerintahan  orde  baru  telah  melahirkan  beberapa  produk hukum  delam  bentuk  undang  yang  berhubungan  dengan  eksistensi  peradilan agama  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  Pokok  Kehakiman  nomor  14  tahun 1970,  Undang-Undang  nomor  1    tahun  1974  mengenai  Undang-Undang perkawinan  dan  Undang-Undang  nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama. Di  bawah  hirarki  Undang-Undang  tersebut  terdapat  pula  peraturan  perundangan yang  mendukung,  diantaranya  Peraturan  Pemerintahnomor  28  tahun  1977  dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani (1994): Himpunan Perundangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta: Depag RI
___________________  (1994): Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press. Abdurrahman (1992): Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:  Akademika Presindo Abidin,  Zainal  (1993): Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Al Hikmah Alfian (1978): Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Algadri, H (1984): Snouck Hurgonje, Politik Hindia Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab, Jakarta: Sinar Harapan
Ali, Chaidir (1979): Yurispurdensi Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: Al-Ma‟arif Ali, Daud (1988): Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press _________(1988): Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,
Jakarta: LP3ES
_________(1988): Kedudukan  Peradilan  Agama  dalam  Undang-undang  Dasar 1945, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Amirmacmud  (1986): Pembangunan  Politik  dalam  Negara  Indonesia, Jakarta: Gramedia
Bisri, Cik Hasan (1996): Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press _______________  (1997): Peradilan  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat Indonesia, Bandung: Rosdakarya Canmark, Mark (1993): “Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru” dalam
Sudirman  Tebba  (ed), Perkembangan  Mutakhir  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara: Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Bandung: Mizan Coulson, NJ (1964): A History of Islamic Law, Edinburgh: University Press Depag  RI  (1985): Kenang-kenangan  Seabad  Peradialan  Agama  di  Indonesia, Jakarta: Depag RI
Grunebaum, G.E (1970): Classical Islam, terjemahan Katherin Watson, Chicago: Aldine Publising Company Haikal, Muhammad Husein  (1982): Sejarah  Hidup Muhammad, Jakarta:  Pustaka Jaya dan Tintamas Halim,  Abdul  (1999): Peradilan  Agama  dalam  Konfigurasi  Politik  Hukum  Orde Baru , Jakarta: Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
____________  (2002): Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Hitti, Philip K (1973): The Sotry of Arab, London: Macmilan Nasution,  Harun  (1985): Islam  ditinjau  dari  berbagai  Aspeknya, jilid  I,  Jakarta: UI Press Noer,  Deliar  (1988): Islam  dan  Politik:  Mayoritas  atau  Minoritas? Jakarta: Prisma Sjadzali,  Munawir  (1990): Islam  dan  Tata  Negara:  Sejarah  dan  Pemikiran, Jakarta: UI Press Sukardja,  Ahmad  (1995): Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1954, Jakarta: UI Press,
Syarifuddin, Amir (1997): Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Watt, W. Montgomery (1987): Pergolakan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Bina Cipta,
Yafie,  Ali  (1995):  “Reaktulisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”  dalam  Muhammad Wahyu  Nafis  (Tim  Ed.), Kontekstualisasi  Ajaran  Islam  70  Tahun  Prof.  Dr.  H. Munawir Sjadzali, MA, Jakarta: Paramadina,