Volume 5 Issue 2 Oktober 2021

## KEWAJIBAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN HUNIAN TETAP
(HUNTAP) BAGI KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI KAB.

## DONGGALAA
Retnadumillah Saliha Universitas Muhammadiyah Palu Email: retnadumillahsaliha@gmail.com
Darwati Pakki Universitas Tadulako Email : darwati.pakki99@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  Government's  Obligation  to  Provide  Permanent Shelter  (Huntap)  for  Earthquake  and  Tsunami  Victims  in  Kab.  Donggalaa.  By  looking  at  the perspective of normative studies as the method used, resulting in  a conclusion that, the district government.  Donggalaa  does  not  carry  out  its  obligations  as  a  government  to  be  present  in providing permanent housing (Huntap) for the community, especially the people in Loli Village and  its  surroundings.  The  district  government  should  Donggalaa  made  the  preparation  of  the Relocation  Action  Plan  (RAP)  Document,  this  document  became  an  integral  part  of  the  Land Acquisition  Plan  (LAP)  document  and  the  Environmental  Management  and  Monitoring  Effort document (UKL-UPL). The Displacement Action Plan (RAP) document outlines the progress of housing  readiness,  profiles  of  disaster-affected  residents,  studies  of  relocation  policies  and principles, socio-economic studies and relocation action plans. Considering that the government is  a  manifestation  of  community  representation  in  running  the  government  system,  it  must  be present to provide services to the needs of its people. The earthquake and tsunami that occurred in Central Sulawesi, especially in Kab. Donggalaa is a natural disaster that occurs naturally.
Keywords: Government Obligations, Permanent Occupancy, Earthquake and Tsunami  Victims

## A. PENDAHULUAN
Pada  tanggal  28  September  2018  Kota  Palu,  Kab.  Donggala,  dan  Kab.  Sigi  diguncang Gempa, Tsunami, dan likuifaksi. Dampak dari kejadian tersebut banyak mengakibatkan korban
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
jiwa  dan  kerugian materil,  diantaranya  banyak  masyarakat  diwilayah  yang  terdampak  langsung mengalami kehilangan sanak keluarga, maupun tempat tinggal, atau hunian rumah mereka.
Setelah 3 tahun pasca musibah gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kab. Donggala dan  Kab.  Sigi,  masih  banyak  masyarakat  penyintas  yang  sampai  hari  ini  belum  mendapatkan kejelasan terkait dengan hunian tetap (Huntap) ataupun tempat tinggal yang layak bagi mereka, khususnya bagi masyarakat desa loli Kec. Banawa, Kab. Donggala.
Masyarakat  menuntut  kejelasan  terkait  dengan  nasib  mereka,  dari  serangkaian  tentutan tersebut  kemudian  Tepat  pada  tanggal  27  September  2021  masyarakat  yang  tergabung  dalam masyarakat loli raya mengadakan aksi dengan mengblokade jalan trans sulawesi Kab.  Donggala, dampak  dari  aksi  tersebut,  Aksi  Protes  Warga  Loli  Bersaudara  terkait  nasib  para  penyintas bencana di lima desa di Kecamatan Banawa berakhir ricuh, Senin (27/9/2021) . Empat warga dan salah seorang aktivis dari Celebes Bergerak ditangkap Polisi. Situasi pun sempat memanas dan pengunjukrasa mendesak agar kelima orang yang ditangkap segera dibebaskan.
Penangkapan  warga  penyintas  di  Loli  Bersaudara  terjadi  usai  Bupati  Donggalaa  Kasman Lassa  yang  hadir  ditengah  massa  aksi  dinilai  tidak  bisa  memberikan  Solusi,  bahkan  dalam penjelasannya  Bupati  mengatakan  bahwa  pemda  Donggalaa  tidak  punya  alokasi  dana  untuk membangun Huntap di wilayah tersebut. 1
Perumahan  memiliki  fungsi  yang  penting  serta  peran  yang  besar  dalam  kehidupan manusia.  Bagi  masyarakat  Indonesia  sendiri,  perumahan  adalah  pencerminan  serta pengejawantahan dari pribadi manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan  alam  di  sekitarnya.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi, dan insan politik. 2
Sebagai  insan  sosial,  rumah  dipandang  sebagai  sarana  pemenuhan  kebutuhan  kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Disamping itu, dari segi ekonomi memiliki rumah merupakan investasi jangka panjang  yang memberikan jaminan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
1 https://mediasulawesi.id/read/1833-blokade-jalan-empat-warga-loli-ditangkap-polisi/ diakses pada pukul 10.09 tanggal 2 oktober 2021
2 Siswono Yudohusodo. (1991). Rumah untuk seluruh Rakyat. Jakarta: Brahakerta.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  bangsa Indonesia.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  negara  adalah  melalui  penyelenggaraan  perumahan dan  kawasan  pemukiman,  agar  masyarakat  Indonesia  bisa  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak dan  terjangkau  dalam  sebuah  lingkungan  yang  harmonis,  sehat,  serta  aman  di  seluruh  wilayah Indonesia. 3
Demikian  halnya  dalam  konsideran  huruf  b  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman  agar  masyarakat  mampu  bertempat  tinggal  serta  menghuni  rumah  yang  layak  dan terjangkau  di  dalam  perumahan  yang  sehat,  aman,  harmonis,  dan  berkelanjutan  di  seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang  layak.  Pemenuhan  hak  atas  perumahan  sebagai  hak  dasar  berasal  dari  keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. 4
Pasca  bencana  gempa,  tsunami,  dan  likuifaksi  yang  melanda  Sulawesi  Tengah  2018, BNPB  mencatat  kerusakan  rumah  akibat  gempa  dan  likuifaksi  mencapai  115.103  unit  rumah yang  berada  di  wilayah  Palu,  Sigi,  Donggalaa,  dan  Parigi  Moutong.  Kerusakan  terbesar  (57%) atau  sebanyak  65.673  unit  terjadi  di  kota  Palu.  Sedangkan,  total  kerusakan  dan  kerugian  yang terjadi mencapai Rp 18,48 triliun.
Adanya  potensi  bencana  alam  haruslah  menjadi  salah  satu  pertimbangan  utama  dalam pembangunan  permukiman.  Terutama,  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  daerah  rawan bencana.  Dengan  adanya  pertimbangan  tersebut,  pembangunan  rumah  akan  mengedepankan aspek mitigasi bencana sehingga dapat terbangun rumah yang tahan ( resilience ) terhadap potensi bencana di masa depan, seperti gempa bumi, likuifaksi, dan banjir. Aspek ini pula yang menjadi pertimbangan  dalam  pembangunan  Hunian  Tetap  (Huntap)  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  dan
3 Urip Santoso. (2014). Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
4 Waha,  C.,  &  Sondakh,  J.  (2014).  Pemenuhan  Hak  atas  Perumahan  yang  Layak  bagi  Masyarakat  Miskin  di Perkotaan (Suatu Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 1 (2), 86- 102.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
rekonstruksi  pascabencana  gempa,  tsunami,  dan  likuifaksi  di  Sulawesi  Tengah,  28  September 2018 lalu. 5
Seharusnya  pemerintah  Kab.  Donggalaa  yang  masyarakatnya  terdampak  langsung  dari bencana  gemap,  dan  tsunami  pada  tanggal  28  September  2018  yang  lalu,  membuat  suatu perencanaan  atau  pengagasan  untuk  membangun  hunian  tetap  (Huntap)  bagi  masyarakatnya. Mengingat  sampai  hari  ini  masyarakat,  atau  penyintas  gempa  dan  tsunami  belum  memiliki kejelasan mengenai tempat tinggal bagi mereka dan keluarganya.
Kehadiran  dan  kewajiban  pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  harus  hadir  ditengah- tengah  masyarakat  dalam  memberikan  kepastian  terlebih  mengenai  rumah  atau  hunian  bagi masyarakatnya.  Sehingga  tidak  boleh  lagi  ada  ungkapa  yang  mengarah  pada  pembiaran  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  kehadiran  pemerintah  sebagai  salah  satu  kewajiban  dalam memberikan tempat tinggal bagi korban bencana gempa, dan tsunami di Kab. Donggalaa. Ketika pemerintah mengabaikan kewajibannya dalam memberikan tempat tinggal yang layak maka rasa keadilan  menjadi  nilai  mahal  dalam  kehidupan  tatanan  sosial  bermasyarakat,  karena  kehadiran pemerinah adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pemerintahan.
Berdasarkan  uraian tersebut  diatas,  tulisan  ini    fokus  pada  konsep  Kewajiban  Pemerintah Menyediakan  Hunian  Tetap  (Huntap)  Bagi  korban  gempa  dan  tsunami  di  Kab.  Donggala. Penulis  mengangap hal ini penting untuk dapat diteliti mengingat, dengan  adanya suatu konsep kewajiban  maka  tujuan  dari  sistem  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  terlebih  pada masyarakat korban bencana gempa dan tsunami di Kab. Donggala pemerintah wajib hadir untuk menyediakan  hunian  tetap  (Huntap)  yang  layak  huni  bagi  masyarakat,  korban  gempa  dan tsunami diwilayah pemerintah Kab. Donggala.

## B. METODE PENELITIAN
Metodelogi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  qualitatif  dengan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normative  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan meneliti teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan. 6 Dan pada tulisan artikel
5 http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/berita/p/huntap-palu-relokasi-berbasis-mitigasi-bencana. Diakses pada tanggal 3 oktober 2021.
6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ini penulis melakukan suatu metode  pendekatan yaitu  yuridis normative  metode tersebut sering dikenal  dengan  sebutan  pendekatan  kepustakaan  atau library-based  research antara  lain  yaitu buku,  jurnal,  undang-undang  dan  dokumen  lain  yang  menjadi  sumber  data.  Dalam  mengelola data  berbagai  cara  dapat  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  kemudian  dikaitkan berdasarkan teori dan disandingkan dengan undang-undang yang ada

## C. PEMBAHASAN
1. Maksud  Dan  Tujuan  Kehadiran  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Pemerintahan  berasal  dari  kata  “perintah”  yang  setelah  ditambah  awalan  “pe”  menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah”  dengan  “pemerintahan”  adalah  karena  pemerintah  merupakan  badan  atau organisasi  yang  bersangkutan,  sedangkan  pemerintahan  berarti  perihal  ataupun  hal  ikhwal pemerintahan itu sendiri.
Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:
1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. 7
Setelah  pemerintahan  pusat  terbentuk  maka  segala  unsur  yang  diperlukan  dalam penyelenggaraan  negara  ikut  pula  dibentuk,  tidak  terlepas  adalah  pembentukan  pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyeleng-  gara  negara  sebagai  amanat  dari  undang-undang,  yaitu  adanya  pembagian kewenangan  dalam  menyelengarakan  pemerintahan  dari  pemerinah  pusat  kepada  daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya  diatur  oleh  pemerintah  pusat.  Sistem  pelaksanaan  pemerintahan  negara  dapat
7 Irianto Sulistyo, M. (2021). Kepemimpinan Bupati Dalam Pengembangan Aparatur Sipil  Negara Berdasarkan Merit System Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dilaksanakan  dengan  cara  sentralisasi.  Dimana  kedaulatan  negara  baik  kedalam  dan  keluar, ditangani pemerintah pusat. 8
Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur  yang  memerintah  yaitu  pemerintah  itu  sendiri  dan  diantara  keduanya  ada  hubungan. 9 Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai  pelaksana  kekuasaan  eksekutif  atau  secara  lebih  sempit  pemerintah  sebagai penyelenggara administrasi negara. 10
Pemerintah  merupakan  pemangku  jabatan  (pejabat, ambtsdrager )  pemerintahan  (untuk menjalankan  wewenang  atau  kekuasaan  yang  melekat  pada  lingkungan  jabatan-jabatan). Penggunaan  kata  government  (pemerintah)  dalam  bahasa  Inggris  juga  sering  menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. 11
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas  di  pusat,  melingkungi  seluruh  pemerintah  daerah.  Pemerintahan  pusat  adalah  seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. 12
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri  sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengertian  Pemerintah  Daerah  menurut  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Otonom  oleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  menurut  asas  Desentralisasi.  Sedangkan  pengertian  Pemerintah  Daerah
8 Riski Febria Nurita, Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Era Otonomi
9 Inu Kencana, 2013, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.46.
10 Hernadi Affandi, 2016, Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin , Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika.
11 Jimly Asshiddiqie, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
adalah  Kepala  Daerah  beserta  perangkat  Daerah  Otonom  yang  lain  sebagai  Badan  Eksekutif Daerah.
Desentralisasi  menurut  Hoogerwarf  merupakan  pengakuan  atau  penyerahan  wewenang oleh  badan-badan  publik  yang  lebih  tinggi  kepada  badan-badan  publik  yang  lebih  rendah kedudukanya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan ( regelendaad ) dan di bidang pemerintahan ( bestuursdaad ). 13

## a. Bencana Sebagai Musibah Alam
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  menjelaskan bahwa  bencana  di  definisikan  sebagai  suatu  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  dapat mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh faktor  alam  dan/atau  faktor  nonalam  maupun  faktor  manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Bencana  dikatagorikan  dalam  3  kategori  yaitu  bencana alam,  bencana  nonalam  dan  bencana  sosial  yang  dimana  pengertian  dari  bencana  alam  adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor.

## b. Permukiman dan Perumahan Sebagai Acuan Hunian.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman menyebutkan  bahwa  perumahan  dan  kawasan  permukiman  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang terdiri  atas  pembinaan,  penyelenggaraan  perumahan,  penyelenggaraan  kawasan  permukiman, pemeliharaan  dan  perbaikan,  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  terhadap  perumahan  kumuh dan  permukiman  kumuh,  penyediaan  tanah,  pendanaan  dan  sistem  pembiayaan,  serta  peran masyarakat.  Permukiman  sendiri  adalah  bagian  dari  lingkungan  hunian  yang  terdiri  atas  lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang  kegiatan  fungsi  lain  di  kawasan  perkotaan  atau  kawasan  perdesaan,  sedangkan pengertian  dari  rumah  adalah  bangunan  gedung  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  yang
13 Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
layak  huni,  sarana  pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan martabat  penghuninya,  serta  asset bagi pemiliknya. Rumah sendiri memiliki beberapa kategori yaitu :
a. Rumah  komersial  adalah  rumah  yang  diselenggarakan  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan,
b. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
c. Rumah  umum  adalah  rumah  yang  diselenggarakan  yntuk  memenuhi  kebutuhan  rumah bagi masyarakay berpenghasilan rendah,
d. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
e. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau  hunian  dan  sarana  pembinaan  keluarga  serta  penunjang  pelaksanaan  tugas  pejabat dan/atau pegawai negeri.

## c. Pengungsi Dalam Prespektif Korban Bencana Alam
Pengungsi  adalah  sebutan  bagi  orang  maupun  sekelompok  yang  sedang  mengalami musibah baik bencana alam maupun sedang mengalami keadaan darurat seperti perang, sehingga harus  pergi  mengungsi  untuk  menyelamatkan  nyawa  mereka.  Dapat  dikatakan  bahwa  keadaan lingkungan memaksa mereka untuk mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman.
Menurut Yus Badudu dalam Wagiman (2012 : 97) pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari  tempat  yang  aman  ketika  daerahnya  ada  bahaya  yang  mengancam.  Dari  pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengungsi adalah orang atau sekelompok orang  yang harus meninggalkan  rumah,  ladang,  serta  tempat  tinggal  mereka  karena  terjadinya  bencana  alam ataupun  keadaan  lingkungan  yang  berbahaya  dan  tinggal  atau  menetap  di  suatu  tempat  yang lebih aman dengan jangka waktu yang tidak diketahui.

## d. Hunian Tetap (Huntap) Bagi Korban Bencana Gempa, Dan Tsunami
Menurut  Permana  (dalam  Badan  Arkeologi  Palembang  2013:314)  menyatakan  hunian adalah sebagai suatu unit tempat tinggal sekelompok warga masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu.  Pendapat  Permana  di  atas  menyatakan  bahwa  hunian  adalah  tempat  tinggal  warga  di lokasi tertentu.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Menurut  Purwanti  (dalam  Badan  Arkeologi  Palembang  2013:313)  hunian  adalah  tempat tinggal  manusia  (komunitas)  di  suatu  lokasi  tertentu.  Sehingga  hunian  dapat  diartikan  sebagai tempat tinggal yang ditempati oleh masyarakat untuk dapat menunjang aktivitas sehari-hari yang terletak  di  lokasi  tertentu.  Hunian  tetap  adalah  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam rangka pengadaan rumah bagi pengungsi.

## 2. Konsep  Kewajiban  Pemerintah  Dalam  Menyediakan  Hunian  Tetap  (Huntap)  Yang Merujuk Pada Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.
Instruksi  Presiden  No.  10/2018  Tentang  Percepatan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pasca Bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  wilayah  sekitarnya menjadi  dasar  pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  Kementerian/Lembaga  Negara  serta Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca  bencana.  Proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  di  Sulawesi  Tengah  menggunakan  prinsip Build  Back  Better membangun  dengan  lebih  baik,  menyiapkan  dan  merancang  kawasan permukiman  baru  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  melalui  proses  sosial  budaya,  ramah lingkungan,  dan  berbasis  pengurangan  risiko  bencana  sesuai  dengan  Pergub  Sulawesi  Tengah No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa.
Penetapan  warga  terdampak  bencana  merujuk  pada  Surat  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Tengah  No.  360/034/BPBD-G.ST/2019  Tentang  Penetapan  Kriteria  Hak-Hak  Korban  Bencana Pada  Diktum  Kedua  SK  Keberhakan  ini  menyebutkan  kriterian  korban  bencana  yang mendapatkan  hunian  tetap.  Berdasarkan  kriteria  tersebut,  secara  khusus  seharusnya  pemerintah Kab.  Donggala  membuat  suatu  identifikasi  terhadap  warga  yang  terdampak  bencana dikoordinasikan  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  mulai  dari  tingkat  RT, RW, Kelurahan, hingga data terpusat, namun kenyataannya hal tersebut belum, dan bahkan tidak sama sekali dilakukan oleh pemerintah di Kab. Donggalaa.
Seharusnya  pemerintah  Kab.  Donggalaa  membuat    suatu  perencanaan  Pada  proses penyiapan  rencana  aksi  pemindahan  warga  yang  akan  menghuni  huntap,  maka  perlu  dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pemindahan - Relocation Action Plan (RAP), dokumen ini menjadi  satu  kesatuan  dengan  dokumen  pengadaan  tanah  - Land  Acquisiton Plan (LAP)  dan
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dokumen  Upaya  Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL).  Dokumen Rencana  Aksi  Pemindahan  (RAP)  secara  garis  besar  memuat  tentang  progres  kesiapan  hunian, profil  warga  terdampak  bencana,  kajian  kebijakan  dan  prinsip  relokasi,  kajian  sosial  ekonomi dan  rencana  aksi  pemindahan  serta  rencana  aksi  pemulihan  kembali  setelah  tinggal  di  lokasi hunian tetap. Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP) mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan finalisasi data warga terdampak bencana (WTB)
2. Sosialisasi dan rembuk warga terdampak bencana (WTB)
3. Kajian sosial, ekonomi warga terdampak bencana (WTB)
4. Kajian dan rembuk dengan Komunitas Setempat
5. Kajian kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain
6. Jadwal dan tahapan kegiatan pemindahan dan rencana aksi pemulihan warga terdampak
7. bencana di hunian tetap (huntap).
Namun,  pada  kenyataannya  pemerintah  Kab.  Donggalaa  tidak  melakukan  hal  tersebut sehigga yang menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menyiapkan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak langsung gempa dan tsunami di Kab.  Donggalaa khususnya di desa loli dan sekitarnya tidak merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah tersebut.

## a. Kerusakan Bangunan Dalam Prespektif Kementrian Pekerjaan Umum
Departemen  Pekerjaan  Umum  (2007)  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 45/PRT/2007 menjelaskan bahwa kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen  bangunan  akibat  penyusutan/berakhirnya  umur  bangunan,  atau  akibat  ulah  manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi  yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan yaitu :
a. Kerusakan Ringan
Kerusakan  ringan  adalah  kerusakan  terutama  pada  komponen  non-struktural,  seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Departemen  Pekerjaan  Umum  (2008)  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 24/PRT/M/2008 menyatakan bahwa perawatan untuk tingkat kerusakan ringan biaya maksimum yang dapat dikeluarkan adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe dan lokasi yang sama.
b. Kerusakan Sedang
Kerusakan  sedang  adalah  kerusakan  pada  sebagian  komponen  non  struktural,  dan  atau komponen  struktural  seperti  struktur  atap,  lantai,  dan  lain  lain.  Departemen  Pekerjaan  Umum (2008)  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  24/PRT/M/2008  menyatakan  bahwa perawatan  untuk  tingkat  kerusakan  sedang  biaya  maksimum  yang  dapat  dikeluarkan  adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe dan lokasi yang sam
c. Kerusakan Berat
Kerusakan  berat  adalah  kerusakan  pada  sebagian  besar  komponen  bangunan,  baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
Departemen  Pekerjaan  Umum  (2008)  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 24/PRT/M/2008  menyatakan  bahwa  perawatan  untuk  tingkat  kerusakan  berat  biaya  maksimum yang dapat dikeluarkan adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe dan lokasi yang sama.

## b. Kriteria Kelayakan Calon Penghuni Hunian Tetap (Huntap)
Kriteria  kelayakan  calon  penghuni  hunian  tetap/relokasi  ditetapkan  oleh  Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Januari 2019 mengeluarkan Surat Keputusan  No.  360/034/BPBD-G.ST/2019  Tentang  Penetapan  Kriteria  Hak-hak  Korban Bencana  Gempa  Bumi,  Tsunami,  dan  Likuifaksi  Provinsi  Sulawesi  Tengah  2018  Langkah Gubernur untuk percepatan pemulihan kondisi masyarakat korban bencana dengan menetapkan kriteria  untuk  menjadi  dasar  dan  panduan  bagi  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  upaya memenuhi hak korban bencana.
Kriteria  keberhakan  korban  bencana  dirincikan  secara  detail  menyangkut  pemberian santunan  untuk  korban  meninggal,  pemberian  dana  stimulan  dan  jaminan  hidup,  pembangunan
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hunian sementara dan pembangunan hunian tetap. Kriteria korban bencana gempa bumi, tsunami dan  likuifaksi  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  mendapatkan  hunian  tetap  termaksud  dalam Diktum Kedua SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:
a. Masyarakat  yang  kehilangan  tempat  tinggal  akibat  bencana  Gempa  Bumi,  Tsunami, Likuifaksi,  dan  Jalur  Patahan  Sesar  Palu  Koro  (Zona  Rawan  Bencana),  yang  terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan Surat kepemilikan yang sah atau Surat keterangan dari Pemerintah Setempat;
b. Tanah,  Bangunan  Hunian  Rumah  Hunian  Tetap,  Fasilitas  Sosial  dan  Fasilitas  Umum disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;
c. Tanah  Lokasi  Pembangunan  Rumah  Hunian  Tetap  harus  mengacu  pada  Master  Plan penataan  kawasan  dan  rencana  tapak  ( site  plan )  oleh  pemerintah  dan/  atau  Pemerintah Daerah setempat;
d. Masyarakat  yang  berhak  mendapatkan  Hunian  Tetap  adalah  warga  pemilik  rumah  atau ahli  waris  yang  sah,  dengan  ketentuan  setiap  rumah  hanya  mendapatkan  1  (satu)  Unit Hunian Tetap; dan
e. Masyarakat  yang  tidak  bersedia  masuk  dalam  bangunan  Rumah  Hunian  Tetap,  akan dibangunkan  Rumah  Hunian  Tetap  diatas  tanah  milik  warga  yang  bersangkutan sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.
Menurut  Anderson;  Lester  dan  Stewart  (dalam  Kusumanegara  2010:  100)  berikut  ini adalah aktor-aktor implementasi diantaranya :
a. Birokrasi
Birokrasi  mempunyai  wewenang  yang  besar  untuk  menguasai  “area”  implementasi kebijakan  dalam  wilayah  operasinya  karena  mereka  mendapat  mandat  dari  lembaga legislatif.
b. Badan Legislatif
Badan  legislatif  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  ketika  mereka  ikut  menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
c. Lembaga Peradilan
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Lembaga  peradilan  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  ketika  muncul  tuntutan masyarakat  atas  kebijakan  tertentu  yang  implementasinya  dianggap  merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
d. Kelompok Kepentingan/Penekan
Kelompok  kepentingan  menekan  kebijakan  pemerintah  dimaksudkan  agar  mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu.
e. Organisasi Komunitas
Program-program  yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik  yang pro pembangunan masyarakat maka masyarakat baik secara individual maupun kelompok akan terlibat dalam implementasi program tersebut.
Baik birokrasi, badan legislatif, lembaga peradilan, kelompok kepentingan, serta organisasi komunitas  harus  memiliki  pemikiran  yang  sama,  misalnya  sasaran  dari  suatu  kebijakan  adalah masyarakat  yang  terkena  bencana.  Maka kelima aktor implementasi tersebut  harus  memastikan bahwa memang benar kebijakan tersebut telah tepat sasaran, terlepas dari kelompok kepentingan yang ingin memperoleh image yang baik dari masyarakat.

## c. Hambatan dalam Implementasi Konsep Kebijakan
Implementasi  kebijakan  tidaklah  mudah  untuk  dilakukan,  bahkan  tidak  jarang  kebijakan yang  sudah  dirancang  dengan  sebaik-baiknya  tidak  dapat  diimplementasikan  sehebat  dari rancangan  tersebut  sehingga  hanya  menjadi  tulisan  di  atas  kertas  saja.  Berbagai  faktor mempengaruhi  implementasi  kebijakan  sehingga  ada  kebijakan  yang  berhasil  dan  ada  juga kebijakan yang gagal.
Menurut  Gow  dan  Mors  (dalam  Keban  2008:78)  ada  sembilan  hambatan  dalam implementasi kebijakan adalah :
1. Hambatan  politik,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Dalam  hal  politik  misalnya  seringkali didapati benturan kepentingan yang mengakibatkan adanya kepentingan yang terabaikan.
2. Kelemahan institusi. Seringkali di lapangan didapati bahwa banyaknya kelemahan suatu institusi untuk menjalankan program.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
3. Ketidakmampuan  SDM  di  bidang  teknis  dan  administratif.  SDM  yang  masih  lemah dalam teknis dan administratif sehingga mempersulit pengimplementasian program.
4. Kekurangan  dalam  bantuan  teknis.  SDM  yang  kurang  menguasai  teknis  namun  hal  ini tidak segera ditangani dengan kata lain pemberikan bantuan-bantuan teknis minim.
5. Kurangnya  desentralisasi  dan  partisipasi. Partisipasi  dalam  implementasi  kebijakan  baik pemerintah  maupun  setiap  pihak  yang  terkena  dampak  dalam  kebijakan  tersebut  masih sangat minim.
6. Pengaturan waktu. Pengaturan waktu yang masih belum tepat dan disiplin.
7. Sistem  informasi  yang  kurang  mendukung.  Sistem  informasi  kurang  mendukung  dapat juga diakibatkan karena kekurangan sarana dan fasilitas yang memadai.
8. Perbedaan  agenda  tujuan  antara  aktor.  Perbedaan  ini  menyebabkan  adanya  kesulitan dalam pengambilan keputusan ataupun akan sulit dalam implementasi kebijakan apabila adanya perbedaan pandangan.
9. Dukungan  yang  berkesinambungan.  Dukungan  yang  berkesinambungan  dalam implementasi  program  tidak  berlanjut  sehingga  menyebabkan  adanya  hambatan- hambatan.
Hambatan-hambatan muncul karena banyaknya kekurangan yang terjadi di lapangan, baik dari  lingkungan,  institusi,  sumber  daya  manusia,  sistem  informasi  dan  sebagainya  yang berdampak  kurang  baik  bagi  implementasi  kebijakan.  Dengan  demikian,  perlu  kiranya melakukan  berbagai  perbaikan  agar  kelemahan-kelemahan  yang  menjadi  hambatan  tersebut diminimalisir  atau  bahkan  dihilangkan  dengan  berbagai  gfffhcupaya.  Misalnya  dalam  suatu institusi tidak memiliki sarana dan fasilitas sistem informasi, namun dalam melaksanakan tugas membutuhkan hal tersebut. Maka institusi harus tanggap dan memenuhi fasilitas tersebut.
Menurut  Anderson  (dalam  Suaib  2016:94)  menyatakan  ada  beberapa  faktor  penyebab mengapa orang tidak melaksanakan suatu kebijakan publik, sebagai berikut :
1. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat,
2. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum,
3. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok,
4. Keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat,

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## 5. Adanya ketidakpastian hukum.
Dari  pernyataan  di  atas  bahwa  karena  adanya  perbedaan  kebijakan  dengan  sistem  nilai yang  dianut  oleh  masyarakat.  Sehingga  hal  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi  implementor  agar memperhatikan sistem nilai masyarakat terlebih dahulu setelah itu menetapkan kebijakan. Agar kebijakan  yang  dilaksanakan  dapat  berjalan  karena  masyarakat  merasakan  manfaat  dan  tidak bertentangan dengan sistem nilai yang dianut.
Bentuk  upaya  pengentasan  kemiskinan  adalah  melalui  pemberdayaan    masyarakat. Pemberdayaan  yang  dimaksudkan    berupa  upaya  untuk  mendorong    masyarakat  agar  berdaya secara pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan cara   memaksimalkan potensi yang di miliki masyarakat dengan memperkuat potensi yang  ada ( empowering) , membangun iklim agar potensi yang  dimiliki  masyarakat  dapat  berkembang  ( eabling ),  sehingga  masyarakat  dapat  berdaya secara  mandiri  dan sustaibnable .  Adapun  upaya  memaksimalkan  potensi  yang  dimaksudkan dapat berarti potensi secara personal maupun potensi secara kolektif sehingga pada akhirnya bisa menuju proses perubahan sosial baik secara perilaku, hubungan antar masyarakat sampai dengan pranata  sosial  seperti  demokratisasi,  transparansi  dan  supremasi  hukum  atau  dikenal  dengan rekayasa sosial ( sosial engineering ). 14
Adapun  upaya  pemberdayaan  masyarakat  menurut  Jack  Rothman  dalam three  models  of community organization practice (1968) yang dikutip Edi Suharto dapat dilakukan melalui tiga model  konsep  seperti  pemberdayaan  masyarakat  lokal  yang  berorientasi  pada  tujuan  proses, perencanaan  sosial  melalui  tujuan  tugas  ( task  goal ),  dan  melakukan  aksi  sosial  menuju pemerataan ( equality ) dan keadilan ( equity ) 15
Keberpihakan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  hal  berpihak pemerintah  kepada  rakyat  akan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial. 16 Keberpihakan  negara
14 Aziz  Muslim, Dasar-Dasar  Pengembangan  Masyarakat ,(Yogyakarta:  Samudra  Biru,  Cetakan  1,  November 2012), Hlm 15-17
15 Edi  Suharto ,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  (Bandung:  PT  Rafika  Aditama,  Cetakan  4, Desember 2010), Hlm 37-45.
16 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008, Edisi Keempat, cet.I), hlm.1071.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
merupakan  wujud  kehadiran  negara  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  utamanya  yakni senyejahterakan  kehidupan  bangsa.  Keberpihakan  dapat  dilihat  dari iktikad  baik  penyelenggara negara  dalam  berbagai  aspek.  Diantara  wujud  keberpihakan  negara  adalah  dengan  membaca program legislasi nasional dan arah kebijakan negara dalam merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif.

## D. KESIMPULAN
1. Seharusnya pemerintah Kab. Donggalaa wajib untuk membuat suatu perencanaan dalam memenuhi  hak  masyarakat  yang  terdampak  langsung  gemap,  dan  tsunami  yang  mana mereka  masuk  dalam  tanggung  jawab  pemerintah,  dan  juga  bagian  dari  masyarakat kurang  mampu  ataupun  fakir  miskin  yang  membutuhkan  kehadiran  pemerintah  dalam memberikan  fasilitas  tempat  tinggal,  dalam  hal  ini  adalah  hunian  tetap  (Huntap).  Bila pemerintah  tidak  turut  hadir  untuk  membantu  masyarakat  yang  terdampak  langsung gempa,  dan  tsunami  di  Kab.  Donggalaa  khususnya  didesa  loli  dan  sekitarnya  tentu  ini akan  menimbulkan  kekacauan  yang  berdampak  pada  sistem  pemerintahan  yang  bersifat diskriminasi  terhadap  masyarakat  yang  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  Kab. Donggalaa dalam menyediakan fasilitas hunian yang layak huni.
2. Berdasarkan  Intruksi  Presiden  Instruksi  Presiden  No.  10/2018  Tentang  Percepatan Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami  di  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Dan  juga  Surat  Keputusan  No.  360/034/BPBD-G.ST/2019  Tentang Penetapan  Kriteria  Hak-hak  Korban  Bencana  Gempa  Bumi,  Tsunami,  dan  Likuifaksi Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Dengan  adanya  2  aturan  seharusnya  pemerintah  Kab. Donggalaa dapat menjadikan ke dua aturan tersebut menjadi pedoman dalam membangun atau menyiapkan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakatnya, tapi fakta dilapangan hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah Kab. Donggala.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Buku
Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat ,(Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan 1, November 2012), Hlm 15-17
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, cet.I), hlm.1071.
Edi Suharto , Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , (Bandung: PT Rafika Aditama, Cetakan 4, Desember 2010), Hlm 37-45.
Hernadi  Affandi,  2016, Pengertian  Pemerintahan  Menurut  Doktrin ,  Materi  Kuliah  Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika.
Inu Kencana, 2013, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.46.
Irianto Sulistyo, M. (2021). Kepemimpinan Bupati Dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan  Merit  System  Di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pinrang (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
Jimly  Asshiddiqie,  2014, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm. 210.
Jimly  Asshiddiqie,  2015, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 294.
Riski  Febria  Nurita, Hubungan  Antara  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah  di  Era  Otonomi https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021. Siswono Yudohusodo. (1991). Rumah untuk seluruh Rakyat. Jakarta: Brahakerta. Urip Santoso. (2014). Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
Waha, C., & Sondakh, J. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin  di  Perkotaan  (Suatu  Kajian  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia). Jurnal  LPPM Bidang EkoSosBudKum , 1 (2), 86-102.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Instruksi Presiden No. 10/2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana

## Website
https://mediasulawesi.id/read/1833-blokade-jalan-empat-warga-loli-ditangkap-polisi/ diakses pada pukul 10.09 tanggal 2 oktober 2021
http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/berita/p/huntap-palu-relokasi-berbasis-mitigasi-bencana. Diakses pada tanggal 3 oktober 2021.