## ANALISIS POLA KEMITRAAN AGROFORESTRI DALAM RANGKA MENGURANGI ANCAMAN PERAMBAHAN HUTAN (STUDI KASUS TUMPANGSARI TANAMAN PANGAN DI IUPHHK-HT PULAU LAUT KOTABARU KALIMANTAN SELATAN)
An Analysis Onagroforestry Partnership in Order to Minimize Forest Encroachment (Case Study of “Tumpangsari “for Food Crops at Plantation Forest Consession in Pulau Laut,
South Kalimantan)
Imam Suyodono a, , Lailan Syaufina a,b dan Didik Suharjito c a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 b Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
c Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Indonesia's  forest  covers  about  133  million  hectares.  Local  people  of  Pulau  Laut  in  Kalimantan  used  to  do  shifting cultivation to manage their agricultural activities for food  crops in the forest due to its poor soil of minerals and nutrients for years.The increased population and industrial development of forestry, plantation and mining caused decreasing of forest area, hence the shifting cultivation period has been shortened and encroach forest area. In consequence, degradation of the forest area is  increasing.This  study  was  conducted  to  identify  how  significant  the  role  of  agroforestry  (“tumpangsari”)  to  prevent  forest encroachment.The objectives of study were to analyze:(1) the contribution of agroforestry as forest  partnership management to minimize the encroachment of forest area, (2) the “tumpangsari” cost and revenue,(3) the benefits of this program for local peo- ple,  the  estate  forest  company  and  for  food  security.  In  general,  the  growth of  Acacia  mangium planted  in  agroforestry  model area  has  better  performance  compared  with  those  planted  in  non  agroforestry  area  significantly  shown  fortwo  years  of A.mangium growth period. The productivity of rice in “tumpangsari” model was 3.3 tones ha -1 which higher than that of in shift- ing cultivation area in secondary forest of about 3.1 tones ha -1 . The revenue from rice cultivation by “tumpangsari” model was Rp 10.032 million ha -1 and the production cost was Rp 5.932 million ha -1 and R/C ratio of about 1.69.This research pointed out that agroforestry have many benefits for minimize forest encroachment as it provides opportunity to increase the rice production through the partnership management on forest land without change its function.
Keywords: agroforestry, “tumpangsari”, forest encroachment, partnership
(Diterima: 09-01-2014; Disetujui: 25-02-2014)

## 1. Pendahuluan
Luas  kawasan  hutan di Indonesia  kurang  lebih 133 juta  hektar,  31%  lebih  diantaranya  tidak  bervegetasi hutan  (Kemenhut  2011).  Adanya  peningkatan  kebu- tuhan lahan dari sektor non pertanian dan pertambahan jumlah  penduduk  menyebabkan  terjadinya  konversi lahan  pertanian  terutama  di  Jawa.  Di  luar  Jawa,  khu- susnya  di  Kalimantan,  terjadi  peningkatan  kebutuhan sektor perkebunan dan pertambangan.
Luas  hutan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan. Laju deforestasi pada periode tahun 2000- 2009  seluas  15.16  juta  hektar.  Di  lain  pihak,  pulau Kalimantan  sebagai  penyumbang  deforestasi  terbesar yaitu kurang lebih 36.32%. Pada kurun waktu tersebut terjadi  peningkatan  areal  perkebunan  sawit  dua  kali lipat  dari  4.16  juta  hektar  menjadi  8.25  juta  hektar. Sampai  dengan  2008  terdapat  2.8  juta  kawasan  hutan dilepaskan  untuk  perkebunan  (Sumargo et  al .  2009). Sementara  itu,  laju  deforestasi  tahun  2011  menurun menjadi seluas 832 126 hektar (Kemenhut 2011).
Terdapat kurang lebih 35% desa/kelurahan di dalam dan  atau  di  sekitar  kawasan  hutan  (Ditjen  Planologi 2010). Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat sekitar dan di dalam hutan pada umumnya bercocok  tanam  dengan  membuka  hutan  untuk perladangan.  Peningkatan  jumlah  penduduk  adanya perubahan  kawasan  hutan  untuk  non  kehutanan  telah mempersempit  luasan  lahan  perladangan  sehingga masa bero diperpendek dan lahan terdegradasi. Adan- ya  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  perkebunan  men- dorong akses masyarakat untuk masuk ke dalam hutan dengan  semakin  sempitnya  areal  untuk  bertani (Setyawan 2010).
Kebijakan  yang  tidak  sejalan  dengan  keinginan masyarakat  sering  menimbulkan  konflik.  Undang- undang  ancaman  perambahan  hutan,  menghitung biaya  produksi  dan  pendapatan  tumpangsari.  Manfaat penelitian  yaitu  terbukanya  dimaksud  merambah  ada- lah  melakukan  pembukaan  kawasan  hutan  tanpa mendapat  izin  dari  pejabat  yang  berwenang.  Se- baliknya  banyak  pula  perijinan  yang  saling  tumpang
tindih  karena  tidak  padunya  undang  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  menjelaskan  yang  kebijakan pemerintah  pusat  dan  daerah  akibat  orientasi  kepent- ingan masing-masing (Kartodihardjo 2006). Beralihnya  fungsi  hutan  menjadi  perkebunan  kelapa sawit  berskala  besar  menyebabkan  hilangnya  lahan bagi kegiatan pertanian (Yuliani et al . 2006 ).
Salah  satu  pengelolaan  hutan  berbentukIzin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman (IUPHHK-HT)  untuk  pengembangan  hutan  tanaman sebagai  pemasok  bahan  baku  industri.  Kebiasaan penduduk  sekitar  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan (subsisten)  dengan  sistim  perladangan  berpindah masih menjadi tradisi dengan cara membuka hutan.
Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian
Dengan  demikian  tetap  diperlukan  lahan  untuk areal  bercocok  tanam  tanaman  pangan.  Di  sisi  lain kebutuhan  bahan  baku  industri  kayu  terus  meningkat pula.  Konflik  lahan  antara  perusahaan  pemegang  izin dengan  masyarakat  sekitar  sering  terjadi  dalam pemanfaatan lahan  hutan. Terdapat potensi lahan  ker- ing  yang  masih  cukup  luas  yang  dapat  dimanfaatkan untuk lahan bercocok tanam yang dapat dimanfaatkan untuk  produksi  dengan  ekstensifikasi  melalui  budi- daya padi gogo, termasuk di dalamnya di lahan hutan dengan  sistim  tumpangsari.  Agroforestri  merupakan sistim  penggunaan  lahan  dengan  mengkombinasikan tanaman  semusim/  pangan  dan  tanaman  pohon  pada lahan  yang  sama.  Program  agroforestri  seperti tumpangsari  sudah  menjadi  kegiatan  umum  di  Jawa, tetapi masyarakat sekitar hutandi luar Jawa lebih suka membuka  hutan  untuk  berladang.  Sistim  agroforestri tersebut  diharapkan  tersedia  cukup  lahan  untuk tanaman  pangan  dan  fungsi  hutan  produksi  tetap terjaga,  serta  pengelolaan  hutan  dalam  rangka penyediaan  bahan  baku  kayu  bulat  tetap  terjamin sebagaimana ditunjukan Gambar 1.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menggali  potensi lahan  hutan  untuk  tanaman  pangan,  menganalisis peluang  di  hutan  tanaman  untuk  tanaman  pangan tanpa  merubah  fungsi  hutan,  menurunkan  konflik, meningkatkan  pertumbuhan  tegakan  dan  menjaga ketahanan pangan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  hutan  tanaman  secara tumpangsari  dan  hutan  alam  sekunder  pada  perla- dangan berpindah di Kotabaru. Waktu penelitian pada musim  tanam  tanaman  padi  bulan  Oktober  2011- Januari 2013 (dua musim tanam). Alat dan bahan yang diperlukan  dalam  penelitian  adalah  tali,  patok,  pita ukur, galah ukur. timbangan, daftar kuesioner.
Plot contoh pengamatan dibuat dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter sebanyak 20 plot pada masing-masing lokasi untuk  megukur produktivitas tanaman padi. Penguku- ran  pertumbuhan  tanaman  pohon  dilakukan  pada  plot contoh  di  lokasi  tanaman  tumpangsari  dan  non tumpangsari.  Pengambilan  data  peserta  tumpangsari, sosial  ekonomi  masyarakat  dan  data  demografi lainnya  dilakukan  secara sampling  purposive .  Jenis data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  dan kuesioner,  sedangkan  data  sekunder  didapat  dari  data demografi dari instansi terkait.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, ana- lisis trend ,  dan  analisis  statistik  Uji- t dan  Anova. Analisis  deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran tentang variabel yang diteliti, mengetahui karakteristik peserta  tumpangsari,  dan  kondisi  deskriptif  lainnya yang  berkaitan  dengan  lokasi.  Analisis trend untuk mengestimasi pertumbuhan jumlah penduduk, produksi  padi  dan  kebutuhan  pangan.  Uji -t dilakukan
untuk membandingkan dua data produksi dan pertum- buhan,  dan  menggunakan  uji  ANOVA  untuk  mem- bandingkan  tiga  data  produksi.  Pendapatan  dan  biaya menggunakan R/C analisis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Potensi Konflik dan Ancaman Perambahan Hutan
Telah terjadi perambahan areal IUPHHK-HT Pulau Laut seluas kurang lebih 3 714 hektar yang tersebar di sepanjang  perbatasan  dengan  pemukiman  sebagaima- na ditunjukkan pada Gambar 2. Areal kerja IUPHHK- HT  seluas  48  720  hektar  yang  terletak  di  bagian  se- latan  Pulau  Laut  dikelilingi  oleh  40  desa  dan  19 desa diantaranya  berbatasan  langsung  dengan  batas  areal kerja  dengan  jumlah  penduduk  21  071  jiwa.Areal yang  dirambah  kurang  lebih  73.9%  terletak  di  bagian barat yang mencakup 7 desa dengan luas 2 385 hektar. Luasnya  areal  perambahan  di  bagian  barat  tersebut disebabkan oleh :
(1) Adanya  tumpang  tindih  perizinan  untuk  perke- bunan yang cukup ekspansif. Hal ini mengurangi lahan  masyarakat  untuk  bertani  dalam  rangka pemenuhan bahan pangan
(2) Tidak  adanya  kegiatan  perluasan  pembangunan hutan tanaman di bagian barat. Pembangunan hu- tan tanaman terkonsentrasi pada bagian timur ar- eal. Hal ini mengundang persepsi negatif seolah- olah lahan hutan tidak dimanfaatkan.
Dalam jangka panjang perlu diantisipasi motif dari perambahan  areal  tersebut  karena  sebagian  perambah setelah  panen  selesai  ditanami  dengan  tanaman  keras (sawit). Dalam kaitan ini penataan blok pembangunan hutan  harus  menjadi  pertimbangan  sehingga  kegiatan penanaman  dilakukan  dengan  mengantisipasi  wadah bagi  kebutuhan  massyarakat  untuk  penanaman  tana- man pangan.
Gambar 2. Perambahan area IUPHHK-PT Pulau Laut
Tabel 1. Luas perambahan areal kerja IUPHHK-HT Pulau Laut
Kecamatan Desa Luas (Ha) Prosentase Pulau Laut Tengah Semisir 487 15,1% Pulau Laut Barat Semaras 421 11,3% Sepagar 593 16,0% Sebanti 211 5,7% Lontar Timur 65 1,8% Lontar Selatan 110 3,0% Tanjung Pelayar 498 13,4% 1898 58,8% Kepulauan Teluk Kemuning 202 5,4% Tanjung Lalak Selatan 9 0,2% 211 5,7% Pulau Laut Selatan Teluk Sirih 192 5,2% Sungai Bulan 220 5,9% Sungai Bahim 26 0,7% Ale-Ale 14 0,4% Tanjung Seloka 179 4,8% 631 17,0% Jumlah 3 714 100,0%

## 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Bahan Pangan Kabupaten Kotabaru
Luas Kabupaten Kotabaru 9 422.46 Km² terdiri atas 20 kecamatan yang terletak di daratan pulau Kaliman- tan  dan  di  Pulau  Laut  dengan  ibukota  Kotabaru. Jumlah  penduduk  Kotabaru  295  623  jiwa,  sejumlah 48.3%  terkonsentrasi  di  Pulau  Laut  yang  meliputi enam  kecamatan  dengan  luas  21.5%  dari  luas  kabu- paten Kotabaru. Jumlah penduduk di Pulau Laut yang
merupakan  lokasi  konsesi  hutan  tanaman  sebesar  142 778 jiwa.
Neraca  bahan  pangan  tahun  2011  sebagaimana  di- tunjukkan  pada  Tabel  2  di  Kabupaten  surplus,  se- dangkan  khusus  di  Pulau  Laut  defisit  39  ton.  Penye- diaan  bahan  pangan  erat  kaitannya  dengan  produksi dan jumlah penduduk. Proyeksi jumlah rumah tangga, penduduk, dan kebutuhan pangan di Kabupaten Kota- baru  pada  2013-2017  diperkirakan  terus  meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 2. Neraca bahan pangan Kabupaten Kotabaru tahun 2011 (ton)
Kabupaten/Kecamatan Produksi padi Neraca bahan pangan beras Ketersediaan Kebutuhan Surplus/ (defisit) Kabupaten Kotabaru 81 919 47 513 41 092 6 421 Kecamatan di Pulau Laut 34 151 19 808 19 846 (39)
Tabel 3. Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan pangan beras di Kabupaten Kotabaru
Tahun Rumah Tangga (RT) Penduduk (jiwa) Kebutuhan beras (ton) 2013 83 360 308 491 42 880 2014 85 725 315 254 43 820 2015 88 157 322 164 44 781 2016 90 659 329 226 45 762 2017 93 231 336 443 46 766
Gambar 3. Proyeksi jumlah rumah tangga dan penduduk yang berbatasan langsung dengan IUPHHK
Sebagaimana telah disebutkan bahwa penduduk Pu- lau  Laut  merupakan  bagian  terbesar,  kurang  lebih 48.3% dari jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru dan dalam  kurun  lima  tahun  diprediksi  kondisi  tersebut tidak  jauh  berbeda  dengan  komposisi  semula  yang masih di atas 40%. Jumlah penduduk yang terkonsen- trasi di Pulau  Laut tersebut  menunjukkan pula  kontri- busi  terhadap  neraca  bahan  pangan  di  Kabupaten  Ko- tabaru sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.
Kekurangan pasokan sendiri beras sejak tahun 2013 terus  meningkat  dari  semula  39  ton  pada  tahun  2011 mencapai 9 677 ton pada tahun 2017.
Memperhatikan  neraca  bahan  pangan  beras  di  Ka- bupaten  Kotabaru  (Tabel 5)  dan  neraca  bahan  pangan beras di Pulau  Laut (Tabel 6) dapat disimpulkan bah-
wa kekurangan pasokan terjadi diakibatkan oleh kebu- tuhan  bahan  pangan  beras  untuk  konsumsi  penduduk yang  tinggal  di  Pulau  Laut,  sementara  terjadi  surplus di  luar  Pulau  Laut.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut maka  sangat  strategis  dan  efisien  dalam  rangka  pen- ingkatan  produksi  padi  dilakukan  di  Pulau  Laut.  Hal ini dalam rangka penghematan biaya transportasi.
Produksi  padi  Kabupaten  Kotabaru  tahun  2011 sebesar  81  919  ton  yang  dihasilkan  dari  lahan  kering kurang  lebih  27.6%;  sisanya  dari  sawah  dengan produktivitas  rata-rata  untuk  padi  sawah  4.55  ton  ha -1 dan 3.04 ton ha -1 pada lahan kering.
Tahun Ju m la h R T 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 6000 5750 5500 5250 5000 4750 4500 Accuracy Measures MAPE 2,8 MAD 139,0 MSD 27441,1 Variable Forecasts Actual Fits Proyeksi Jumlah RT Yang Berbatasan Langsung Dengan Areal Kerja Yt = 4484,58 * (1,02494**t) Tahun Ju m la h (J iw a) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 27000 26000
25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000
18000 Accuracy Measures MAPE 1,4 MAD 278,3 MSD 96257,1 Variable Forecasts Actual Fits Proyeksi Jumlah Penduduk Yang Berbatasan Langsung Dengan Areal Kerja Yt = 17455,7 * (1,04173**t)
Tabel 4. Proyeksi produksi beras Kabupaten Kotabaru dan Kecamatan di Pulau Laut
Tahun Produksi beras (ton) Kabupaten Kecamatan 2013 45 150 16 289 2014 43 305 14 579 2015 41 535 13 021 2016 39 837 11 681 2017 38 209 10 455
Tabel 5. Proyeksi neraca bahan pangan beras Kabupaten Kotabaru (ton)
Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Kemampuan produksi 45 150 43 305 41 535 39 837 38 209 Kebutuhan 42 880 43 820 44 780 45 762 46 766 Surplus/ (defisit) 2 270 (525) (3 245) (5 925) (8 557)
Tabel 6. Proyeksi neraca bahan pangan beras kecamatan-kecamatan di Pulau Laut (ton)
Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Kemampuan produksi 16 289 14 579 13 021 11 681 10 455 Kebutuhan/surplus 19 158 19 397 19 639 19 884 20 132 (defisit) (2 869) (4 817) (6 618) (8 204) (9 677)
Kegiatan  pertanian  di  lahan  kering  memerlukan  la- han  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  kegiatan pertanian  di  sawah.  Dengan  peningkatan  jumlah penduduk  maka  areal  yang  diperlukan  lebih  luas;  di sisi  lain  izin  ekspansif  perkebunan  terus  diterbitkan. Di  sekitar  areal  kerja  hutan  tanaman  Pulau  Laut  ter- dapat  kurang  lebih  10  ribu  hektar  lebih  izin  untuk perkebunan  bahkan  terjadi  tumpang  tindih  (peramba- han)  ijin  baru  di  areal  kerja  hutan  tanaman  kurang lebih  4  500  hektar.  Kondisi  tersebut  memunculkan potensi  konflik  dan  ancaman  perambahan  baru  meng- ingat  semakin  sempitnya  areal  untuk  bertani.  Di  sini terlihat  pentingnya  kolaborasi  dengan  masyarakat sekitar untuk mengantisipasi perambahan hutan.

## 3.3. Budidaya Padi Gogo di Pulau Laut
Hasil  padi  gogo  dilakukan  secara  tradisional,  bi- asanya  ditanam  sekali  dalam  setahun  pada  bulan  Ok- tober-Nopember  sampai  pemanenan  pada  bulan  Feb- ruari-Maret tahun berikutnya. Hasil penelitian menun- jukkan produktivitas padi di hutan tanaman lebih ting- gi  dibandingkan  hasil  padi  di  hutan  alam  sekunder dengan  sistim  ladang  berpindah.  Hal  ini  disebabkan oleh kondisi topografi lahan lokasi berladang di lokasi hutan  sekunder  topografinya  lebih  berat  sehingga pembukaan  lahan  akan  menyebabkan  terkikisnya lapisan  humus  yang  mengakibatkan  menurunnya kesuburan  tanah.  Menurut  Setyawan  (2010)  produk- tivitas ladang berpindah sangat rendah oleh karena itu agroforestri  perlu  dikembangkan  karena  bernilai ekonomi lebih tinggi.
Secara  statistik  terdapat  perbedaan  produktivitas yang  signifikan  pada  pelaksanaan  tumpangsari  di  hu-
tan  tanaman  pada  tahun  2009,  2011,  dan  2012.  Pada tahun  2012  produksi  paling  rendah  sebesar  3.34  ton ha -1 . Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan cuaca yang tidak  mendukung pada tahun 2011 dan 2012 se- bagai  efek  lanjutan  adanya  musim  hujan  sepanjang tahun  pada  tahun  2010,  sedangkan  sistim  ladang  ber- pindah  di  hutan  alam  sekunder  Senakin  dan  Pulau Laut  tidak  berbeda.  Hal  ini  disebabkan  pada  kedua lokasi tersebut kondisi topografi relatif sama.

## 3.4. Pola Kemitraan Tumpangsari di Hutan Tanaman
Biaya  produksi  padi  tumpangsari  sebesar  Rp  5  932 000  ha -1 atau  Rp  1  779  kg -1 Gabah  Kering  Giling.  Se- bagian  besar  biaya  produksi  merupakan  biaya  tenaga kerja, kurang lebih 71% dan sisanya 29% untuk biaya bahan  dan  sarana  prasarana.  Komposisi  biaya  tenaga kerja  tersebut  didominasi  biaya  persiapan  lahan  dan pemanenan  sebesar  Rp  2  960  000  ha -1 atau  70%  dari total  biaya  tenaga  kerja  sebesar  Rp  4  210  000  ha -1 . Pendapatan  peserta  tumpangsari  sebesar  Rp  10  032 000  ha - 1  dari  penjualan  gabah  dengan  harga  sebesar Rp  3  000  kg -1 .  Pada  kondisi  tersebut  keuntungan tumpangsari  bagi  petani  sebesar  Rp  4  100  000  ha -1 atau  Rp  1  230  kg -1 dengan  R/C  kegiatan  tumpangsari padi  sebesar  1.69.  Angka  R/C  tersebut  menunjukkan bahwa  usahatani  tumpangsari  padi  di  hutan  tanaman menguntungkan karena lebih besar dari 1 (Soekartawi 2006).  Dengan  demikian  dari  sisi  petani  maka pelaksanaan  tumpangsari  di  areal  hutan  tanaman menguntungkan  terutama  dari  sisi:  (1)  kesempatan bercocok  tanam  dalam  pemenuhan  bahan  pangan,  (2) pendapatan dari usaha produksi padi tumpangsari yang menguntungkan,  (3)  penyerapan  tenaga  kerja.  Secara
tradisional  tumpangsari  padi  dilakukan  hanya  pada satu kali musim tanam yaitu pada bulan Oktober-April. Setelah  panen  lahan  bekas  tumpangsari  tidak  di- usahakan lagi oleh petani. Dari sisi potensi, baik lantai hutan  yang  belum  tertutup  oleh  tanaman  pokok  mau- pun  ketersediaan  air  masih  sangat  potensial  untuk  di- usahakan  lebih  lanjut  dengan  jenis  tanaman  palawija lain,  setidaknya  pada  saat  umur  tanaman  pokok A. mangium masih  satu  tahun  sebelum  tajuk  menutup. Sebagaimana telah disebutkan di atas dan ditunjukkan Tabel 7 bahwa biaya persiapan lahan termasuk bagian biaya  yang  mempunyai  peran  besar  dalam  kegiatan tumpangsari,  kurang  lebih  33%.  Oleh  karena  itu kegiatan  lanjutan  dengan  jenis  tanaman  semusim  lain diharapkan  akan  sangat  menguntungkan  dan  lebih efisien.
Berdasarkan  data  peserta  tumpangsari,  hasil produksi padi sebagian besar dijual dan dalam bentuk
gabah.  Hal  tersebut  berdasar  bahwa  produksi  padi selama  satu  musim  sudah  lebih  dari  cukup  untuk  me- menuhi  kebutuhan  konsumsi  pangan  keluarga  selama satu  tahun.  Dengan  rata-rata  produksi  padi  3  ton  ha -1 jumlah beras yang dihasilkan kurang lebih 1 680 kilo- gram  cukup  untuk  kebutuhan  pangan  bagi  4  anggota keluarga.  Kelebihan  hasil  panen  dijual  sebaiknya bukan dalam bentuk  gabah tetapi sudah dalam bentuk beras.  Penjualan  dalam  bentuk  beras  akan  diperoleh nilai tambah sebesar  Rp 1 915 kg -1 . Perusahaan dapat menjalin  kemitraan  dengan  petani  terutama  dalam permodalan.  Menurut  Kadir  dan  Nurhayati  (2011) kendala  utama  yang  dihadapi  petani  selain  penge- tahuan  tentang  budidaya  tanaman  diantaranya  adalah modal kerja.
Tabel 7. Produksi padi tumpangsari dan ladang berpindah (kg ha -1 ) Sistim Lokasi Tahun Produksi Simpangan baku Ladang berpindah Senakin 2009 3 173 905 Pulau Laut 2012 3 120 1 080 Tumpangsari Pulau Laut 2009 3 921 1 084 Pulau Laut 2011 3 608 858 Pulau Laut 2012 3 344 654
Tabel 8. Biaya produksi dan pendapatan dari tumpangsari padi
Fisik Rp ha -1 Biaya Tenaga Kerja Persiapan lahan(borongan) 2 000 000 Penanaman 8 HOK 480 000 Pemeliharaan 14 HOK 770 000 Pemanenan 16 HOK 960 000 Jumlah Biaya Tenaga Kerja 4 210 000 Biaya Bahan Benih 60 Kg 300 000 Herbisida/ obat-obatan 3 Ltr 275 000 Sarana prasarana 1 Set 1 147 000 Jumlah Biaya Bahan 1 722 000 Total Biaya 5 932 000 Pendapatan (produksi 3 344 kg) 10 032 000 Keuntungan Bersih 4 100 000 R/C ratio 1.69

## 3.5. Pertumbuhan Tanaman Pokok Hutan Tanaman Acacia mangium
Pertumbuhan A.mangium yang ditanam dengan sis- tim  tumpangsari  lebih  baik  dari  pada  yang  ditanam secara non tumpangsari, terutama pada umur di bawah dua  tahun.  Hal  ini  disebabkan  pada  tanaman tumpangsari  secara  tidak  langsung  terpelihara  dengan adanya  pemeliharaan  tanaman  padi  gogo  oleh  petani.
Berdasarkan  penelitian  Hasan  (1999),  tanaman A. mangium yang  ditanam  secara  tumpangsari  bila dibandingkan tanaman monokultur, mempunyai aliran permukaan  yang  lebih  kecil,  peresapan  yang  lebih besar  dan  transfer  air  yang  lebih  kecil.  Dengan demikian  tumpangsari  di  areal  hutan  tanaman menguntungkan  bagi  perusahaan,  terutama  dari  sisi: (1)  pertumbuhan  tegakan  hutan  tanaman,  (2)  penghe- matan biaya pemeliharaan terutama pada umur sampai dengan  enam  bulan,  (3)  penurunan  biaya  resiko  per-
lindungan  hutan,  (4)  mengurangi  atau  mencegah  kon- flik.  Di  sisi  lain  bila  hasil  tumpangsari  ini  dapat
dikelola dengan baik dapat menjadi peluang tersendiri dari sisi finansial.
Tabel 9. Pertumbuhan A.mangium pada lahan tumpangsari dan non tumpangsari
Umur Tegakan Parameter Tumpangsari Non  tumpangsari Uji-t Rata-rata St Dev Rata-rata St Dev 4 tahun Diameter (Cm) 18.62 2.68 18.46 2.38 ** Tinggi (M) 19,35 1.77 17.04 1.1 * Volume (M 3 ) 0.20 0.07 0.17 0.051 ** 3 tahun Diameter (Cm) 14.23 1.92 13.2 1.44 ** Tinggi (M) 16.24 1.56 13.2 1.44 * Volume (M 3 ) 0.10 0.03 0.09 0.01 ** 2 tahun Diameter (Cm) 12.90 1.65 9.68 2.83 * Tinggi (M) 11.32 1.21 8.88 2.01 * Volume (M 3 ) 0.06 0.018 0.03 0.02 * 6 bulan Diameter (Cm) 2.27 0.57 1.048 0.30 * Tinggi (M) 2.42 0.50 0.89 0.27 * Volume (M 3 ) 0.0023 0.0002 0.0019 0.00004 *

## 3.6. Dampak Positif Pelaksanaan Tumpangsari di Hutan Tanaman Pulau Laut
Berkaitan  dengan  pembangunan  hutan  tanaman  di Pulau  Laut  dengan  luas  konsesi  48  720  hektar  dan memperhatikan  penataan  ruang  tanaman  pokok A. mangium seluas 70% dan daur tanaman delapan tahun, maka per tahun areal penanaman  seluas 4 263 hektar. Dengan  asumsi  bahwa  seluruh  areal  tersebut  sesuai untuk  ditumpangsari  maka  potensi  produksi  beras  se- tiap  tahun  kurang  lebih  7  983  ton.  Jumlah  tersebut cukup  untuk  menutupi  defisit  bahan  pangan  beras  di Kabupaten  Kotabaru  yang  diperkirakan  akan  terjadi mulai  tahun  2014.  Hal  ini  dimungkinkan  dari  sisi jumlah dan sebaran penduduk di sekitar area.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
1.  Produktivitas padi  pada pola  tumpangsari di hutan tanaman  sebesar  3.33  ton  ha -1 lebih  tinggi dibandingkan  dengan  produktivitas  pada  polaper- ladangan  berpindah  sebagai  bentuk  perambahan hutan  sebesar  3.12  ton  ha -1 ,  sehingga  tumpangsari dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  mengu- rangi  ancaman  perambahan  hutan  dengan  cara menyediakan lahan bercocok tanam bagi masyarakat di areal hutan tanaman.
2.  Pelaksanaan  tumpangsari  cukup  menguntungkan bagi  petani  ditunjukkan  nilai  R/C  sebesar  1.69 dengan  pendapatan  Rp  10.032  juta  ha -1 dan  biaya Rp 5.932 juta ha -1 .
3.  Pelaksanaan  tumpangsari  menguntungkan  bagi perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan te-
gakan  hutan A.mangium pada  areal  tumpangsari yang lebih baik daripada tanaman hutan pada areal non  tumpangsari,  terutama  pada  umur  tegakan A.mangium di bawah 2 tahun.
4.  Terdapat  potensi  produksi  padi  di  hutan  tanaman Pulau  Laut  yang  bila  dimanfaatkan  secara  optimal dapat  menutup  defisit  bahan  pangan  di  Kotabaru yang akan terjadi mulai tahun 2014.

## 4.2. Saran
1.  Terdapat  Sembilan  belas  desa  yang  tersebar  di sekeliling  areal  hutan  tanaman.  Oleh  karena  itu, perlu penataan dan pengaturan rotasi blok tanaman sedemikian  rupa  sehingga  dapat  memudahkan akses  bagi  masyarakat  untuk  melaksanakan tumpangsari.
2.  Pelaksanaan  tumpangsari  disarankan  dilanjutkan setelah  masa  panen  padi  dengan  jenis  tanaman lainnya.
3.  Tumpangsari  padi  merupakan  bentuk  awal  proses kolaborasi  dengan  masyarakat  sekitar  hutan.  Ben- tuk  kolaborasi  tersebut  dapat  ditingkatkan  lebih lanjut  menuju  kolaborasi  yang  lebih  luas  terhadap pengelolaan tegakan hutan tanaman dan nilai tam- bah  pemrosesan  gabah.  Dalam  rangka  meningkat- kan produktivitas lahan dan perbaikan tegakan hu- tan  tanaman A.  mangium perlu  dilakukan  penja- rangan pada umur di bawah 2 tahun.

## Daftar Pustaka
[1] [Ditjen  Planologi]  Direktorat  Jendral  Planologi,  2010.  Profil Sosial  Ekonomi  Budaya  Masyarakat  Kawasan  Hutan.  Ditjen Planologi, Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
[2] Hasan, A., 1999. Peranan Tanaman Tumpangsari Dalam Mem- bantu  Penyediaan  Air  Bagi  Tanaman  Pokok  Acacia  mangium [tesis]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[3] Kadir, A. W., Hayati N., 2011. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat  melalui  agroforestri  pada  kawasan  hutan  dengan tujuan  khusus  Borisallo.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan 8, pp. 231-249.
[4] Kartodihardjo,  H.,  1990.  Refleksi  Kerangka  Pikir  Rimbawan. Menguak  Masalah  Institusi  dan  Politik  Pengelolaan  Sum- berdaya  Hutan.  Fakultas  Kehutanan,  Institut  Pertanian  Bogor, Bogor.
[5] [Kemenhut]  Kementrian  Kehutanan,  2011.  Eksekutif  Data Strategis Kehutanan 2011. Kementrian Kehutanan Republik In- donesia, Jakarta.
[6] Setyawan,  A.  D.,  2010.  Review:  Biodiversity  conservation strategy  in  a  native  perspective;  case  study  of  shifting  cultiva- tion at the Dayaks of Kalimantan. Bioscience 2, pp. 95-108.
[7] Soekartawi,  2006.  Analisis  Usaha  Tani.  Universitas  Indonesia, Jakarta.
[8] Sumargo,  W.,  Nanggara  S.  G.,  Nainggolan  F.  A.,  Apriani  I., 2009.  Potret  Keadaan  Hutan  Indonesia  Periode  Tahun  2000- 2009. Forest Watch Indonesia, Bogor.
[9] Yuliani,  E.  L.,  Djuhendi  T.,  Yayan  I.,  Dani  W.  M.,  2006. Kehutanan  Multipihak.  Langkah  Menuju  Perubahan.  CIFOR, Bogor.