## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY
Elvira Fitriyani Pakpahan Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id
Lionel Ricky Chandra
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia email: lionelchandra03@gmail.com
Ananta Aria Dewa Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia email: ananta1146@gmail.com disampaikan 08/03/2020 – di -review 01/06/2020 – diterima 03/12/2020
DOI: 10.25123/vej.3778

## Abstract
It  came  to  the  author’s  attention  that  personal  data  collected  or  appropriated  in  the  course  of FinTech industry especially those that related to FinTech Peer to Peer Lending services are prone to misuse. The author, after perusing the prevailing laws regarding FinTech industry, concludes that a well-functioning  system  of  rules  has  been  put  in  place  to  regulate  this  industry.  However,  what  is lacking is sufficient guarantee or protection of consumer’s personal data.  Available is the option to use  a  weak  (administrative,  civil  or  penal)  sanction  against  alleged  misuse  or  misappropriation  of personal data.  To enhance better legal protection, the author suggests, that the government issue a special law on personal data protection, including establishing a a special governmental supervisory body to that purpose.
Keywords:
personal data, FinTech, peer to peer lending, consumer
Abstrak Penulis  mengamati  banyaknya  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  industri FinTech ,  terutama pada FinTech  Peer  to  Peer  Lending. Berdasarkan  penelurusan  peraturan  perundang-undangan ditemukan  bahwa  pemerintah  sudah  mengatur  industri FinTech dengan  baik,  sekalipun perlindungan  yang  diberikan  terhadap  pengguna  (konsumen)  ternyata  belum  lengkap  atau sempurna.    Masih  ditemukan  ada  kelemahan  dalam  pemberian  sanksi  (administrasi,  pidana  dan perdata)  bagi  para  pelanggar  hukum.  Untuk  meningkatkan  perlindungan,  diperlukan  adanya Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  maupun  lembaga  khusus  yang  mengawasi perlindungan data pribadi tersebut.
Kata kunci: data pribadi, FinTech , peer to peer lending , konsumen

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  revolusi  industri  4.0  telah  mengakibatkan  perubahan  yang cepat  di  dunia  yang  kita  tempati  dan  perkembangan  teknologi  digital  sudah berlangsung  dengan  pesat  di  berbagai  belahan  dunia,  tak  terkecuali  juga  di Indonesia. 1 Adanya  kemajuan  teknologi  digital,  memberi  dampak  bagi  manusia dari  dua  sisi,  sisi  positifnya  menghadirkan  kemudahan  di  tengah-tengah masyarakat,  namun  sisi  negatifnya  adalah  munculnya  berbagai  permasalahan seiring dengan berjalannya waktu. Sektor ekonomi juga ikut terkena dampak dari dua  sisi  perkembangan  teknologi  digital  ini,  salah  satunya  dengan  munculnya Financial Technology atau dapat disingkat menjadi Fintech yang berarti Teknologi Finansial.
Menurut keterangan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan segmentasi pasar pada sektor finansial yang kian bertambah luas, industri Fintech atau  teknologi  finansial  di  Indonesia  telah  berkembang  dengan  pesat sekitar  dua  tahun  belakangan  ini. 2 Namun,  meski  perkembangan Fintech di Indonesia  sudah  dikatakan  pesat  selama  beberapa  tahun  terakhir  ini,  perlu diketahui  bahwa  masih  banyak  orang  Indonesia  yang  masih  belum  memahami atau  mengerti  betul  apa  dan  bagaimana Fintech tersebut,  yang Fintech sendiri merupakan  kombinasi  antara  sistem  keuangan  dan  teknologi  digital  yang membuat  cara  pandang  manusia  dalam  prosesnya  menjadi  lebih  moderen terhadap sistem keuangan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. 3
Pada  prosesnya,  sejumlah  permasalahan  ikut  muncul  dengan berkembangnya Fintech di  Indonesia.  Permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan perusahaan Fintech dan  konsumen  yang  menggunakan  layanan Fintech tersebut . Salah  satu  permasalahan  hukum  yang  muncul  pada  industri Fintech ini  adalah tentang  bagaimana  perlindungan  terhadap  data  pribadi  konsumen.  Hal  ini menjadi sangat penting, sebab diketahui bahwa dalam industri Fintech terutama
1 Sri Adiningsih, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2019, hlm., 2.
2 Aris  Wasita,  “OJK:  industri  “fintech”  di  Indonesia  berkembang  pesat”,  2019, (https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia- berkembang-pesat), diakses pada 22/11/2019.
3 Sri Adiningsih, Supra No. 1, hlm., 88.
pada  P2P (peer-to-peer)  Lending ,  rupanya  masih  banyak  terjadi  data  pribadi konsumen  yang  disalahgunakan,  seperti  akses  terhadap  kontak  telepon  milik konsumen. 4
Melihat maraknya masalah yang timbul pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)  termasuk Fintech, mendorong  OJK  untuk  terus  memacu  reformasi  pada sektor ini. Sebagaimana dikutip dari Majalah Edukasi Konsumen Edisi Maret 2020 yang diterbitkan OJK, disebutkan: “...maraknya fintech peer to peer lending  ilegal ini  mendorong  OJK  mempercepat  reformasi  ini  guna  mempertahankan kredibilitas  IKNB.” 5 Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa  berbagai  masalah yang  timbul  seiring  perkembangan  industri Fintech termasuk  mengkhawatirkan apabila tidak segera diatasi dengan baik.
Terkait  dengan  hak-hak  yang  dimiliki  konsumen,  merujuk  pada  Pasal  4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya akan disebut  dengan  UU  Perlindungan  Konsumen),  dapat  diketahui  bahwa  setiap konsumen memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi, dan berdasarkan Pasal UU Perlindungan Konsumen tersebut kemudian dapat dipahami bahwa perlindungan data  pribadi  konsumen  dalam  industri Fintech menjadi  sangat  penting  demi menjaga  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen  yang  bersangkutan.  Pada prinsipnya, setiap perusahaan Fintech yang tidak mendaftar atau belum mendapat izin  dari    pemerintah  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  atau  Bank Indonesia  (BI),  sudah  pasti  legalitas  dari  perusahaan Fintech tersebut  akan dipertanyakan  dan  dicurigai  sebagai  perusahaan Fintech yang  ilegal.  Hal  ini  juga akan  berdampak  buruk  pada  melemahnya  pengawasan  dan  perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan dari perusahaan Fintech tersebut. Sehingga  berbagai  pelanggaran  dapat  terjadi  dan  dilakukan  oleh  perusahaan Fintech yang  ilegal  tersebut.  Termasuk  perihal  pelanggaran  data  pribadi
4 Yanurisa  Ananta,  “Fintech  Salahgunakan  Data  Konsumen,  Siap-siap  Kena  Denda”,  2019, (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan- data-konsumen-siap-siap-kena-denda), diakses pada 22/11/2019.
5 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Majalah  Edukasi  Konsumen  Edisi  Maret  2020”,  2020,  hlm  3, (https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/492).
konsumen  yang  salah  satu  bentuknya  adalah  pencurian  terhadap  data  pribadi milik konsumen. 6
Oleh karena itu, saat ini regulasi dalam industri Fintech dipandang sebagai hal  yang  sangat  krusial  mengingat  begitu  banyak  dan  beragam  permasalahan hukum yang sudah timbul dan tentu hal ini juga dilakukan agar pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tersebut dapat dilakukan. Aturan-aturan yang terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  khususnya  data  pribadi  dalam  sistem elektronik  terdapat  pada  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik Nomor  11  Tahun  2008  (selanjutnya  akan  disebut  UU  ITE)  dan  telah lebih  lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik.  Kemudian,  aturan  tentang  penyelenggaraan Fintech pada  awalnya diatur  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Setelah peraturan tersebut muncul,  terdapat  aturan  baru  soal Fintech yang  khususnya  mengatur  soal  P2P Lending  terdapat  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Demikian pada tahun berikutnya muncul lagi peraturan-peraturan lain yang  terkait  soal  penyelenggaran Fintech di  Indonesia  seperti:  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/SEOJK.02/17    tentang  Tata Kelola  dan  Risiko  Teknologi  Informasi  pada  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  terbaru  yang  telah  diterbitkan  pemerintah  pada  November 2019,  yakni  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  sekiranya  juga  dapat  menjadi
6 Mochamad Januar Rizki, “Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018”, 2018, (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum- fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/), diakses pada 22/11/2019.
acuan legalitas bagi para pelaku industri Fintech . 7 Namun untuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, sampai saat ini masih  belum  ada  dan  masih  berupa  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  (selanjutnya  akan  disebut  dengan  RUU  Perlindungan Data  Pribadi).  Perlu  diketahui  bahwa  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  telah mengalami  proses  panjang  dimulai  pada  tahun  2012  yang  pada  saat  itu  masih berupa analisis hukum tentang Perlindungan Data Pribadi menuju pembentukan peraturan Perlindungan Data Pribadi hingga akhirnya menjadi RUU Perlindungan Data  Pribadi  yang  juga  merupakan  prioritas  untuk  dibahas  Dewan  Perwakilan Rakyat di tahun 2019. 8
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  akan  fokus  pada pokok pembahasan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri Financial Technology dan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan  yang  diperlukan  Indonesia  untuk  mengatur  perlindungan data pribadi dalam industri Fintech .
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  berupa metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  dilakukan  dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. 9 Penelitian hukum  normatif  memiliki  fungsi  untuk  memberi  argumentasi  yuridis  ketika terjadi  kekosongan,  kekaburan  dan  konflik  norma. 10 Penelitan  hukum  normatif umumnya dilakukan dengan meneliti sumber data sekunder berupa bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan.  Dalam penelitian ini, sumber data sekunder tersebut adalah bahan hukum primer seperti peraturan  perundangan-undangan,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku,
7 Hendra  Friana,  “Jokowi  Teken  PP  80/2019  tentang  Perdagangan  Elektronik”,  2019, (https://tirto.id/jokowi-teken-pp-802019-tentang-perdagangan-elektronik-emQg), diakses pada 22/11/2019.
8 Pratiwi  Agustin,  “Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi”,  2019, (https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data- pribadi/)
9 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group, Jakarta:  cet 2, Maret 2017, hlm. 12.
10 Id.
jurnal  ilmiah,  serta  sumber  pendukung  lainnya.  Data  sekunder  berupa  bahan- bahan  hukum  di  atas  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  lagi  oleh  penulis  dengan cara deskriptif analitis.

## Pembahasan

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Sebelum  penulis  membahas  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  data  pribadi  dalam  industri Fintech ,  sekiranya  perlu  dipahami terlebih  dahulu  hal-hal  penting  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap  data  pribadi.  Bila  dicermati  pada  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ada  disebutkan  bahwa  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Secara tersirat, sesungguhnya ayat di atas bermakna bahwa  jaminan  terhadap  hak  atas  privasi  sangatlah  penting,  sebab  hak  privasi punya keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang, tanpa terkecuali.
Sehingga  data  pribadi  juga  termasuk  dalam  hak  atas  privasi  yang  sudah seharusnya  dijaga  dan  dilindungi.  Sesungguhnya  perlindungan  privasi  dan  data pribadi  tidaklah  sama  dalam  hal  pengertian  dan  ruang  lingkupnya,  perbedaan terletak  pada  pengertian  dan  konteks  privasi  yang  sebetulnya  lebih  luas  dan abstrak  bila  dibandingkan  dengan  perlindungan  data  pribadi,  yakni  hak  untuk tidak  diganggu (non-interference) ,  akses  terbatas (limited  accessibility) atau kendali  atas  informasi  pribadi (information  control) ,  lain  halnya  dengan perlindungan  data  pribadi  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  bagaimana undang-undang  melindungi,  bagaimana  data  pribadi  dikumpulkan,  didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. 11 Adanya pengaturan perlindungan . data  pribadi  menjadi  kunci  penting  dari  permasalahan  bisnis  dan
11 Sinta Dewi Rosadi , Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional , Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm., 1.
ekonomi  di  bidang  bisnis  informasi  intensif  di  era  modern  sekarang  ini. 12 Selain itu,  perlindungan  data  merupakan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  yang  fundamental dan  sejumlah  negara  juga  sudah  mengakui  perlindungan  data  sebagai  hak konstitusional. 13
Dalam  artikel  ini,  pembahasan  data  pribadi  yang  dimaksud  adalah  data pribadi  dalam  sistem  elektronik.  Pada  dasarnya,  tidak  ada    pengaturan  khusus tentang perlindungan data pribadi pada UU ITE. Hanya pada Pasal 26 UU ITE saja yang secara eksplisit memuat ketentuan tentang data pribadi. Beberapa Pasal lain pada UU ITE  memang memuat ketentuan tentang data pribadi, akan tetapi hanya secara implisit atau tersirat. Coba perhatikan bunyi Pasal 26 UU ITE berikut, yakni pada:
 Pasal  26  Ayat  (1)  UU  ITE  menyebutkan,  “Kecuali  ditentukan  lain oleh ” peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”
 Pasal 26 Ayat (2) UU ITE menyebutkan, “Setiap Orang yang dilanggar haknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”
Berdasarkan  bunyi  Pasal  di  atas,  dapat  diketahui  jika  seseorang menggunakan  informasi-informasi  orang  lain  melalui  media  elektronik  tanpa terlebih  dulu  meminta  atau  mendapatkan  persetujuan  dari  pemilik  yang bersangkutan,  maka  orang  tersebut  dapat  digugat  atas  kerugian  yang diperbuatnya, pengecualian hanya berlaku kalau ada ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Masalah  keamanan  data  pribadi  tidak  dapat  dianggap  sepele,  sebab  data pribadi  sering  menjadi  sasaran  empuk  para  pelaku cyber  crime atau  kejahatan siber  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Namun  sebelum  lebih  lanjut  membahas tentang  data  pribadi.  pertama-tama  sekiranya  perlu  diketahui  apa  saja  definisi dari data pribadi.
12 Sinta  Dewi,  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 5, No. 1, 2016, hlm., 27.
13 Id ., hlm., 26.
Pada  Pasal  1  angka  27  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 82  Tahun  2012  memberikan  definisi  data  pribadi  sebagai  berikut:  “data  pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta  dilindungi  kerahasiaannya.”  Demikian  pada  Pasal  1  angka  1    Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016,  juga  memberikan definisi  data  pribadi  sebagai  berikut:  “data  pribadi  adalah  data  perseorangan tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi kerahasiaannya.”  Merujuk  pada  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016,  pemanfaatan  data  perseorangan  harus sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  berisi  setiap keterangan  yang  nyata  dan  benar  yang  melekat  dan  dapat  diidentifikasi,  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Meski demikian, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016  tidak memberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai pembagian atau  pengelompokkan  data  pribadi.  Namun,  merujuk  pada  Rancangan  Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  diterbitkan  pada  April  2019,  adapun pembagian jenis data pribadi terdiri atas 2 yaitu, data pribadi yang bersifat umum, dan data pribadi yang bersifat spesifik.
Dijelaskan bahwa data pribadi yang bersifat umum berarti merupakan data pribadi  yang  dapat  diperoleh  secara  umum  dalam  akses  pelayanan  publik  atau tercantum  dalam  identitas  resmi.  Sedangkan  data  pribadi  yang  bersifat  spesifik berarti  data  pribadi  yang  bersifat  sensitif  terhadap  keamanan  dan  kenyamanan kehidupan  si  pemilik  data  pribadi  dan  untuk  memerolehnya  hanya  atas persetujuan dari pemilik data pribadi, pengecualian hanya bila ada ketentuan lain berdasarkan  Undang-Undang.  Pada  dasarnya  setiap  konsumen  sebagai  pemilik data pribadi juga dapat mengajukan keluhan atau komplain dan memiliki hak agar keluhannya didengar dan segera diatasi, hal ini penting sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. 14
14 Elvira  Fitriyani  Pakpahan, Legal  Protection    Against  Depositors’  Customers  With  Mudharabah Contract On Islamic Banks, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 6, No  1, 2019, hlm., 47.
Merujuk  pada  Pasal  26  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  20  Tahun  2016,  adapun  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pemilik  data  pribadi adalah: hak atas kerahasiaan data pribadinya, hak untuk mengajukan pengaduan kepada menteri untuk menyelesaikan sengketa data pribadi atas kerahasiaan data pribadi miliknya yang telah gagal dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik, berhak  mengakses  atau  mempunyai  kesempatan  untuk  mengubah  atau memperbarui  data  pribadi  data  pribadi  miliknya  tanpa  mengganggu  sistem pengelolaann  data  pribadi  (pengeculian  hanya  bila  oleh  peraturan  perundang- undangan  ditentukan  lain),  sepanjang  masih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  maka  pemilik  data  pribadi  berhak  untuk  bisa  mengakses atau  memiliki kesempatan untuk memiliki historis data pribadinya yang pernah diserahkan  kepada  penyelenggara  sistem ” elektronik,  dan  terakhir  jika  tidak ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemilik data perseorangan  tertentu  berhak  meminta  pemusnahan  data  pribadi  yang dimilikinya  dalam  sistem  elektronik  yang    dikelola  oleh  PSE  (Penyelenggara Sistem Elektronik).
Jadi,  bila  pemilik  data  pribadi  merasa  kerahasiaan    dari  data  pribadinya gagal untuk dilindungi, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada  Menteri.  Maksud  dari  pengaduan  tersebut  adalah  sebagai  upaya  yang dilakukan  dalam  mencari  penyelesaian  dari  suatu  sengketa  baik  melalui musyawarah  ataupun  upaya  penyelesaian  alternatif  lainnya.  Adapun  lebih  lanjut soal tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan, dijelaskan lebih detail pada Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
Akan  tetapi,  jika  ternyata  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  secara musyawarah  atau  melalui  upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  lain  masih belum  bisa  menyelesaikan  sengketa  atas  kegagalan  perlindungan  kerahasiaan data  pribadi  miliknya,  maka  pemilik  data  pribadi  juga  bisa  mengajukan  gugatan berupa  gugatan  perdata  dan  diajukan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Tak  hanya  itu,  disebutkan  juga  pada  Pasal  27  bahwa  pelanggaran terhadap    data  pribadi  dapat  dikenakan  beberapa  sanksi  administratif  yaitu
berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pengumuman di situs dalam jaringan.
Menurut  hemat  penulis,  ketentuan-ketentuan  tersebut  sebenarnya  belum cukup  maksimal  untuk  melindungi  data  pribadi  pengguna  dalam  sistem elektronik,  sebab  hampir  belum  ada  sanksi  pidana  yang  betul-betul  dapat memberi  efek  jera  pada  orang  atau  pihak  yang  melanggar  peraturan  tersebut. Sedangkan bila diperhatikan dalam Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  terlihat  bahwa  UU  ITE  ini  hanya  sebatas menyentuh subjek perlindungan data pribadi  dan tak ada ketentuan  lebih lanjut tentang  apa  dan  bagaimana  detail  dari  pelaksanaan  perlindungan  data  pribadi tersebut. 15
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  dalam  Industri Financial Technology
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  menyatakan, “Teknologi  Finansial  adalah  penggunaan ” teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.
Di  Indonesia, Fintech yang  mengalami  pertumbuhan  paling  pesat  adalah Fintech  peer-to-peer  lending .  Pasar  pembiayaan  di  Indonesia  didominasi  oleh  3 (tiga) startup peer-to-peer lending (P2PL) yaitu Modalku, Investree, Amartha dan latar  belakang  kenapa  pertumbuhan  startup  P2PL  atau peer-to-peer  lending di Indonesia  semakin  tinggi  adalah  karena  tingginya  kebutuhan  dana  oleh masyarakat  yang unbankable . 16 Masyarakat  yang unbankable berarti masyarakat yang  belum  memiliki  rekening  di  perbankan  dan  di  Indonesia  sendiri  masih
15 Setyawati  Fitri  Anggraeni,  Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi:  Urgensi  Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol 48, No. 4, 2018, hlm., 823.
16 Muhamad  Rizal  (et.al.),  Fintech  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Pembiayaan  Bagi  UMKM,    Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm., 98.
terhitung cukup tinggi masyarakat yang unbankable . 17 Sehingga, agar masyarakat unbankable yang  masih  di  bawah  piramida  ekonomi  bisa  memiliki  pengetahuan dan  kesadaran  tentang  produk  dan  layanan  keuangan,  maka  dapat  dilakukan dengan meningkatkan dorongan terhadap literasi keuangan. 18
Secara  umum,  di  Indonesia  sudah  ada  beberapa  jenis Fintech yang  telah berkembang, antara lain: 19
1) Online  payment yang  fokus  utamanya  adalah  memberikan  layanan  sistem pembayaran  yang  diselenggarakan  oleh  industri  perbankan,  seperti  Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan BI- SSSS.  Contoh Fintech pada  sektor  ini  adalah  Kartukku,  Doku,  iPaymu,  dan Finnet.
2) Peer-to-peer  lending merupakan  Fintech  yang  menjadi platform pertemuan antara investor/pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Investor  mendapat sedikit keuntungan dari dana yang akan dipinjamkan. Contoh Fintech di sektor ini adalah Modalku, Amartha, Investree, dan KoinWorks.
3) Insuretech adalah  inovasi  teknologi  yang  didesain  untuk  menekan penghematan  dari  efisiensi  dari  model  industri  asuransi. Insuretech adalah asuransi  teknologi  yang  terinspirasi  dari Fintech. Contoh  perusahaan Fintech ini adalah pasarpolis.com.
4) Aggregator merupakan Fintech yang mengumpulkan dan mengolah data yang data  dimanfaatkan  oleh  konsumen  dalam  pengambilan  keputusan.  Contoh Fintech di sektor ini adalah Cekaja, KreditGogo, Tunaiku, dan Cermati.
5) Crowdfunding adalah  praktik  penggalangan  dana  dari  banyak  orang  untuk memodali  suatu  proyek  atau  usaha  yang  dilakukan  melalui  internet.  Contoh Fintech yang berkembang adalah kitabisa.com, dan wujudkan.com.
Dengan melihat berkembangnya jenis-jenis Fintech yang ada di Indonesia, maka sangat jelas bahwa data pribadi milik konsumen/nasabah bukanlah sesuatu
17 Deni  Danial  Kesa,  Realisasi  Literasi  Keuangan  Masyarakat  Dan  Kearifan  Lokal:  Studi  Kasus Inklusi  Keuangan  Di  Desa  Teluk  Jambe  Karawang  Jawa  Barat,  Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan, Vol 1, No. 2, 2019, hlm., 35.
18 Id.
19 Sri Adiningsih, Supra no. 1, hlm., 89.
yang bisa dianggap remah dan perlu dilindungi dengan segera, mengingat sudah cukup banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan Fintech . Khususnya mengenai kasus-kasus  pelanggaran  data  pribadi  yang  melibatkan  perusahaan Fintech pinjaman online . Terlebih-lebih jika perusahaan Fintech tersebut masih berstatus ilegal,  belum  terdaftar  dan  memiliki  izin  dari  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan). 20 Disinilah  peran  hukum  sesungguhnya  diperlukan  oleh  masyarakat.  Hukum bertugas  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 21
Fokus  utama  terhadap  upaya    perlindungan  data  pribadi  dalam  industri Fintech juga dapat dilakukan dengan: 22
1) Enkripsi  data  yang  berkaitan  dengan  konsumen,  hal  ini  wajib  dilakukan  oleh para pelaku layanan Fintech;
2) Keamanan  data  milik  konsumen  adalah  hal  yang  wajib  dijaga  para  pelaku layanan Fintech;
3) Manajemen  akses  data  merupakan  hal  wajib  yang  dilakukan  para  pelaku layanan Fintech;
4) Dari  sisi  konsumen,  perlu  adanya  hak    konsumen  untuk      meminta  dan mendapat penjelasan dari pelaku layanan Fintech terkait penggunaan data dan informasi milik konsumen yang telah diberikan padanya.
Pada  pertimbangan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  dijelaskan  bahwa  peraturan  ini salah  satunya  dibuat  dengan  menimbang  kebutuhan  masyarakat  terkait  dengan adanya  inovasi  di  bidang  layanan  teknologi  finansial.  Demi  peningkatan  dan pengembangan  dari  teknologi  finansial  tersebut,  telah  diatur  dalam  peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/17, tepatnya pada Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap
20 Tugu  Jogja,  “OJK  Temukan  140  Fintech  P2P  Lending  Berstatus  Ilegal”,  2019, (https://kumparan.com/tugujogja/ojk-temukan-140-fintech-p2p-lending-berstatus-ilegal- 1rOjx95Az8h), diakses pada 15/11/2019.
21 Rai Mantili, Tanggung Jawab Renteng Ganti Rugi Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan  Dengan  Asas  Kepastian  Hukum,  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , Vol.  4,  No.  1,  2019, hlm., 109.
22 Rinitami  Njatrijani,  Perkembangan  Regulasi  Dan  Pengawasan Financial  Technology Di Indonesia, Diponegoro Private Law Review , Vol. 4, No. 3, 2019, hlm., 471.
penyelenggara  teknologi  finansial  wajib  terlebih  dahulu  diuji  coba  melalui Regulatory  Sandbox yang  diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia.  Adanya Regulatory  Sandbox bertujuan  untuk  mencegah  berbagai  risiko  yang  terdapat dalam  inovasi Fintech saat  produk  dipasarkan,  seperti:  kerahasiaan  nasabah, pencurian data, cyber attack dan berbagai risiko lainnya. 23
Kemudian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknologi  finansial,  tentu  terdapat  sanksi  yang  harus  diterima.  Sanksi  akan diterima  bila  penyelenggara  teknologi  finansial  tidak  mendaftar  dan  telah melanggar berbagai ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini. Adapun pengaturan mengenai sanksi dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1), Pasal  20 ayat (2)  dan  Pasal  20  ayat  (3)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/17.  Dalam Pasal-Pasal  tersebut,  ada  beragam  sanksi  yang  sudah  diatur  dan  semuanya termasuk dalam sanksi administratif.
Terkait  soal  perlindungan  data  pribadi,  salah  satu  ketentuannya  diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berisi kewajibannya sebagai penyelenggara teknologi finansial  yang  sudah  terdaftar  dan  salah  satu  kewajibannya  adalah  menjaga kerahasiaan  data  dan/atau  informasi  konsumen,  termasuk  di  dalamnya  data dan/atau  informasi  transaksi.  Dengan  demikian,  apabila  kerahasiaan  data dan/atau infomasi milik konsumen dilanggar, maka sanksi  yang  dapat diberikan kepada penyelenggara teknologi finansial adalah berupa teguran tertulis dan/atau dihapusnya penyelenggara teknologi finansial tersebut dari daftar penyelenggara teknologi yang ada di Bank Indonesia 24 .
Kembali pada kasus atau persoalan hukum yang sudah cukup marak terjadi pada konsumen atau nasabah Fintech P2P Lending , sebenarnya pelanggaran data pribadi dengan berbagai cara ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan bagi para  konsumen  atau  nasabah.  Oleh  karena  itu,  landasan  hukum  saat  ini  bagi
23 Priscilla  D  Z  S  ( et.al .)  Analisis  Mekanisme Regulatory  Sandbox Dalam  Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Vol 8, No. 1, 2019, hlm., 646.
24 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
penyelenggaraan Fintech P2P  Lending  adalah  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  ini menggunakan  jaringan  internet  dan  melalui  sistem  elektronik  secara  langsung, kemudian  pihak  penyelenggara  jasa  keuangan  yang  mempertemukan  pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam  dalam  mata  uang  rupiah. 25 Dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  berbeda  dengan  perjanjian  pinjam meminjam uang biasa karena pelaksanaannya dilakukan dengan sistem elektronik dan jaringan internet atau dapat juga dikatakan sebagai proses  perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online .
Tak  berbeda  jauh  halnya  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  yang  punya pengaturan mengenai penyelenggaran Fintech , ketentuan Peraturan Otoriras Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  (Selanjutnya  disebut  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016) ini juga mewajibkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan pendaftaran dan harus mengajukan perizinan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Hal  ini  dilakukan  agar  penyelenggara punya legalitas yang kuat dan juga merupakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggara tersebut. Cukup jelas bahwa urusan pendaftaran dan perizinan ini menjadi hal wajib yang harus dilakukan setiap penyelenggara, sebab hal ini secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kredibilitas dari penyelenggara tersebut  di  mata  para  pengguna  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi informasi ini.
Dengan  adanya  legalitas  dari  penyelenggara  ini,  para  pengguna  layanan pinjam meminjam online ini dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap pihak penyelenggara,  terutama  soal  keamanan  data  pribadi  milik  konsumen  atau nasabah.  Sebab,  penyelenggara  yang  sudah  terdaftar  atau  mendapat  izin  akan lebih mudah untuk diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Walau hal ini tidak selalu
25 Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
menjamin  keamanan  data  pribadi  konsumen  atau  pengguna  layanan  ini,  namun setidaknya hal ini lebih baik daripada penyelenggara yang statusnya masih ilegal, dan  tentu  saja  penyelenggara Fintech yang  berstatus  ilegal  punya  potensi  lebih besar untuk  melanggar hak-hak milik konsumen, salah satunya berkaitan dengan masalah data pribadi. Legalitas suatu badan usaha atau perusahaan adalah unsur yang terpenting, sebab untuk diakui oleh masyarakat, perlu adanya legalitas yang menjadi jati diri yang  kemudian mengesahkan  dan melegalkan perusahaan atau badan usaha tersebut. 26
Terkait  dengan  data  pribadi,  berdasarkan  Pasal  26  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016,  dapat  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  penyelenggara  punya kewajiban untuk: “menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi seseorang dari awal diperoleh sampai pada akhirnya dimusnahkan serta memberi pemberitahuan  secara .. tertulis  pada  pemilik . data  pribadi  bila  ternyata perlindungan  kerahasiaan  data  pribadi  tersebut  gagal  untuk  dilindungi”,  dan apabila  penyelenggara  melanggar  kewajiban  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  ini,  maka  kewenangan  OJK  untuk  memberikan  sanksi administratif yaitu berupa: 27
1) Peringatan tertulis;
2) Denda, yakni kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3) Pembatasan kegiatan usaha;
4) Pencabutan izin.
Dengan demikian, POJK ini sesungguhnya sudah mengatur tentang apa dan bagaimana  penyelenggaran Fintech  Peer  to  Peer  Lending yang  diharapkan  dapat melindungi hak-hak konsumen ataupun nasabah. Hanya saja perlindungan hukum yang  diberikan  kepada  pengguna  layanan  pinjam  peminjam  uang  berbasis teknologi  ini,  menurut  penulis  masih  belum  dapat  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  seutuhnya  pada  para  pengguna,  sebab  sanksi  yang  dikenakan  pada
26 Rini  Fitriani,  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  Atau  Badan  Usaha  Dalam  Kegiatan  Bisnis, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol  12, No. 1, 2017, hlm., 145.
27 Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .
penyelenggara  masih  berupa  sanksi  administratif  yang  belum  tentu  mampu memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
Berdasarkan  ketentuan  penutup  pada  Pasal  51  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016, dijelaskan juga bahwa perihal lebih lanjut mengenai ketentuan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diatur dalam surat edaran OJK. 2 (dua) tahun kemudian sejak diterbitkannya POJK tentang pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi,  akhirnya  diterbitkanlah  Surat  Edaran  OJK Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dalam  Surat Edaran OJK tersebut, lebih rinci dan jelas diatur tentang apa saja yang termasuk informasi dan data pribadi kepunyaan pengguna layanan pinjam meminjam online yang  tidak  boleh  sembarangan  atau  dilarang  untuk  disebarkan  oleh penyelenggara dan wajib mendapat perlindungan, antara lain: 28
1) Data dan informasi perseorangan, yaitu seperti: nama, alamat domisili,  kartu identitas  (seperti:  Kartu  Tanda  Penduduk,  Paspor,  Surat  Izin  Mengemudi), Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  umur  dan/atau  tanggal  lahir, . alamat  surat elektronik, Internet  Protocol ’ Address, , nomor  rekening,  nomor  telepon,  nama ibu  kandung,  nomor  kartu  kredit,  identitas , digital  (biometrik),  tanda  tangan, riwayat pekerjaan¸ riwayat pendidikan, rekening koran, daftar harta kekayaan, serta data dan informasi yang terkait lainnya.
2) Data  dan  informasi  korporasi,  yaitu  seperti:  nama .. korporasi, . alamat,  nomor telepon,  susunan  dan  direksi  komisaris  termasuk  dokumen  identitas  berupa Kartu Tanda Penduduk, izin tinggal/Paspor, susunan pemegang saham, nomor rekening,  rekening  koran,  daftar  aset,  dokumen  perusahaan,  serta  data  dan informasi yang terkait lainnya.
3) Data  dan  informasi  publik  non , publik  yang  sifatnya  material,  yaitu  seperti: laporan  keuangan,  kinerja  usaha,  jumlah  pelanggan,  keputusan  manajemen, beserta data dan informasi yang terkait lainnya.
4) Data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan.
28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor  18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 5) Data dan informasi yang terkait dengan perjanjian atau kontrak.
Pengecualian  terhadap  larangan  untuk  menyebarkan  data  dan  informasi pribadi di atas hanya berlaku apabila penyelenggara sudah mendapat persetujuan tertulis  dari  pengguna  dan/atau  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  mewajibkannya,  dan  untuk  persetujuan  tertulis  tersebut,  penyelenggara harus  bisa  memastikan  kalau  data  dan  infromasi  pribadi  milik  pengguna  yang akan  diberikan  kepada  pihak  ketiga,  haruslah  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah disepakati  antara  penyelenggara  dan  pihak  lainnya,  yang  artinya  data  dan informasi pribadi pengguna tersebut tidak boleh diberikan selain dari tujuan yang sudah disepakati tersebut. 29 Selain itu, terkait data dan informasi pengguna yang diperoleh,  dimanfaatkan  sampai  pada  akhirnya  dimusnahkan  harus  memenuhi kriteria tertentu yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/17 ini. Pada dasarnya, Otoritas Jasa Keuangan punya peranan sebagai regulator, yakni peranan  sebagai  pengawasan  dan  pengaturan,  yang  bila  dikaitkan  dengan  teori perlindungan  hukum,  peranannya  sebagai  pengawasan  meliputi  upaya  preventif dan represif. 30
Berdasarkan  situs  resmi  OJK  yang  memuat  statistik Fintech  Lending pada periode Oktober tahun 2019, berikut data dari perusahaan Fintech yang terdaftar atau berizin: 31
1) Perusahaan  yang  sudah  terdaftar/berizin  berjumlah  sebanyak  144  (seratus empat puluh empat).
2) 131  (seratus  tiga  puluh  satu)  di  antaranya  adalah  perusahaan Fintech yang terdaftar dan 13 (tiga belas) lainnya adalah perusahaan Fintech yang berizin.
3) 132  (seratus  tiga  puluh  dua)  di  antaranya  adalah  perusahaan Fintech konvensional dan 12 (dua belas) lainnya adalah perusahaan Fintech syariah.
29 Surat  Edaran  OJK  No.  18/SEOJK.02/17  tentang  Tata  Kelola  dan  Risiko  Teknologi  Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
30 I Wayan Bagus Pramana (et.al.), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer  Lending , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02, No. 14, 2014, hlm., 11.
31 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  Fintech  Lending  Periode  Oktober  2019”,  2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech- Lending-Periode-Oktober-2019.aspx), diakses pada 03/12/2019.
Lalu,  bila  hasil  statistik  tersebut  dibandingkan  dengan  laporan  statistik Fintech Lending pada periode Juni tahun 2019, berikut hasilnya: 32
1) Perusahaan  yang  sudah  terdaftar/berizin  berjumlah  sebanyak  113  (seratus tiga belas); dan
2) 107 (seratus tujuh) di antaranya adalah perusahaan Fintech konvensional dan 6 (enam) di antaranya  adalah perusahaan Fintech syariah.
Berdasarkan  hasil  statistik Fintech  Lending pada  bulan  Juni  2019  dan Oktober  di  atas,  terlihat  terjadinya  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dalam waktu  beberapa  bulan  saja,  yakni  bertambah  sebanyak  31  (tiga  puluh  satu) perusahaan Fintech, dan  tentu  ada  potensi  peningkatan  jumlah  perusahaan Fintech lagi beberapa bulan hingga beberapa tahun kemudian. Ini artinya, industri Fintech di Indonesia punya potensi untuk terus berkembang dengan pesat. Perlu dicatat,  data  perusahaan Fintech di  atas  adalah  perusahaan  yang  sudah terdaftar/berizin  dari  OJK,  sehingga  ini  berarti  masih  ada  kemungkinan perusahaan Fintech yang sama sekali belum mendaftar dirinya atau mendapat izin dari  Otoritas  Jasa  Keuangan,  atau  dengan  kata  lain  masih  berstatus  ilegal.  Pada dasarnya, startup Fintech punya peran yang besar, sebab jika tidak berperan besar tentu pertambahan dan kemunculannya tidak akan begitu pesat, kemunculannya juga  membuat Fintech tumbuh  sebagai  kebutuhan  yang  baru  bagi  masyarakat. 33 Hal  ini  bisa  terjadi  karena  masih  ada  masyarakat  di  daerah  tertentu  yang  tidak bisa  dilayani  oleh  industri  keuangan  tradisional,  yaitu  perbankan  yang  dalam pelayanannya masih ada keterbatasan dan terikat dengan aturan yang ketat. 34
Dengan  demikian,  data-data  yang  telah  penulis  paparkan  di  atas, diharapkan  dapat  memberikan  sedikit  gambaran  betapa  sudah  berkembangnya industri Fintech di  Indonesia  seiring  dengan  berjalannya  waktu.    Hal  ini  tidak begitu  mengherankan,  sebab  strategi  untuk  inklusi  finansial  digital  telah
32 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  Fintech  Lending  Periode  Juni  2019”,  2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech- Lending-Periode-Juni-2019.aspx), diakses pada 03/12/2019.
33 Suharyati  dan  Pahrizal  Sofyan,  Edukasi Fintech Bagi  Masyarakat  Desa  Bojong  Sempu  Bogor, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm., 4.
34 Id . hlm., 5.
berkembang  di  beberapa  negara  seperti:  Indonesia,  Pakistan,  Meksiko  dan Bangladesh. 35
Selain  semua  peraturan  di  atas,  penulis  berpandangan  bahwa  Peraturan Pemerintah  terbaru  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 , j uga dapat  dijadikan  acuan  hukum  bagi  para  pelaku  industri Fintech. Sebab, perusahaan Fintech juga menjalankan usahanya melalui sistem elektronik. Dengan adanya  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  perdagangan  melalui  sistem elektronik, industri Fintech juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan tertib sesuai ketentuan yang telah diatur. Untuk perihal data pribadi, pada Pasal 2 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik adalah meliputi perlindungan terhadap data pribadi.
Lebih jelasnya, pada Pasal 58 & Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun  2019,  juga  diatur  tentang  perlindungan  terhadap  data  pribadi.  Merujuk pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, diberlakukan bahwa setiap  data  pribadi  sebagai  hak  milik  pribadi dari  orang  atau  pelaku usaha  yang bersangkutan, dan setiap pelaku usaha punya kewajiban untuk bertindak sebagai pengemban  amanat  untuk  menguasai  dan  menyimpan  data  pribadi  yang  sudah diperoleh  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan, dan dalam penjelasan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019,  yang  dimaksud  dengan  pengemban  amanat  adalah  sebagai  pengendali data . pribadi  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  perlu  diperhatikan    kepatutan serta  praktik  bisnis  yang  berkembang  agar  sesuai  dengan  acuan  standar perlindungan  data  pribadi.  Sedangkan  pada  Pasal  59  Peraturan  Pemerintah Nomor  80  Tahun  2019,  juga  diatur  tentang  kaidah  perlindungan  yang  harus dipenuhi  agar  sesuai  dengan  kelaziman  atau  standar  perlindungan  data  pribadi. Mengenai  sanksi,  berdasarkan  Pasal  80  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun 2019 dapat dilihat bahwa para pelanggar ketentuan Pasal 58 & Pasal 59 Peraturan
35 Douglas  W.  Arner,  Ross  P.  Buckley,  &  Dirk  A.  Zetzsche,  Fintech  for  Financial  Inclusion:  A Framework for Digital Financial Transformation, University of Hong Kong Faculty of Law Legal Studies Research Paper Seri es , No. 2019/001, hlm., 21.
Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019    hanya  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administratif  seperti:  peringatan  tertulis,  masuk  dalam  daftar  prioritas pengawasan  dan  daftar  hitam,  mendapat  pemblokiran  sementara,  hingga  Izin usaha yang dicabut.

## Analisis  Kritis  Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan  yang Dibutuhkan Indonesia  untuk  Mengatur  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Industri

## Fintech
RUU  Perlindungan  Data  Pribadi,  sejatinya  merupakan ius  constituendum yang  diharapkan  dapat  menampung  dan  menyelesaikan  persoalan  data  pribadi yang semakin pelik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Rancangan Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  bisa  menjadi  solusi  yang tepat,  khususnya  dalam  industri Fintech ?  Untuk  menjawab  hal  ini,  perlu  dilihat kembali beberapa hal penting pada RUU Perlindungan Data Pribadi yang terbaru (dalam hal  ini  berdasarkan  draf  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi pada  Desember 2019).
Pertama,  penulis  berpendapat  bahwa  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi harus  mampu  menjawab  keresahan  masyarakat  atas  perlanggaran  dan penyalahgunaan  data  pribadi.  Salah  satu  contoh  yang  paling  sering  terjadi berkaitan  dengan  nomor  telepon  seluler  konsumen.  Untuk  masalah  ini,  bila dicermati isi dari Pasal 3 ayat (2) Huruf e Rancangan Penjelasan Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi,  disebutkan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler.” Dengan demikian, nomor telepon seluler secara tegas merupakan data pribadi yang harus dilindungi, sebab merujuk pada Bab VIII tentang Larangan Dalam  Penggunaan  Data  Pribadi,  tepatnya  pada  Pasal  51  RUU  tentang Perlindungan Data Pribadi berisi tentang larangan penggunaan data pribadi yang tidak  sah  dan  melawan  hukum  seperti  memperoleh,  mengumpulkan, mengungkapkan  dan  menggunakan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  untuk menguntungkan  diri  sendiri  serta  merugikan  pemilik  data  pribadi  tersebut,  dan ternyata  sudah  ada  sanksi  pidana  yang  siap  menjerat  siapa  saja  yang  melanggar
ketentuan  tersebut  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Bab    XIII  tentang  Ketentuan Pidana, yakni berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sedangkan hukum positif ( ius constitutum )  tentang perlindungan data pribadi masih belum mencakup sanksi pidana yang tegas, masih hanya sebatas pada sanksi perdata dan sanksi administratif.
Kedua,  jika  dilihat  secara  keseluruhan  maka  RUU  tentang  Perlindungan Data  Pribadi  ini  pada  dasarnya  merupakan  standar  acuan  umum  tentang bagaimana data pribadi  dapat dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini bisa dimengerti mengingat setiap sektor memiliki karakteristiknya masing- masing yang perlu disesuaikan lagi penerapannya. Meski demikian, jika dikaitkan dengan industri Fintech maka penulis berpendapat bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi masih kurang bersifat spesifik, contohnya seperti bagaimana hukum bisa menjamin  perlindungan  terhadap  data  pribadi  konsumen  yang  diberikan  pada pihak  pengelola  aplikasi Fintech saat  melakukan  registrasi?  Meski  demikian, penulis  bisa  memaklumi  hal  ini  sebab  bagaimanapun  juga  industri Fintech merupakan industri yang terus berkembang pesat. Sehingga untuk bisa mencakup semua persoalan data pribadi dalam industri Fintech juga memerlukan proses dan waktu yang tidak sedikit.
Ketiga,  meski  nantinya  RUU  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  sudah mampu  menjadi  payung  hukum  baru  dan  disesuaikan  bagi  para  pihak  dalam industri Fintech, penulis  berharap  bahwa  di  masa  depan  nanti  Pemerintah  juga bisa  mewujudkan  Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  perlindungan data pribadi dalam industri Fintech , agar persoalan data pribadi yang diatur tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus sesuai kebutuhan perlindungan data  pribadi  dalam  industri Fintech yang  mungkin  akan  semakin  kompleks  di masa depan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut sangat  perlu  adanya  pendirian  lembaga  yang  secara  khusus  mengawasi perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia,  sebab  praktik-praktik  di  dunia  pun
bahkan  menunjukkan  pentingnya  pengawasan  data  pribadi  melalui  institusi independen. 36

## Penutup
Berdasarkan hasil dari penelitian dan seluruh uraian di atas, penulis dapat menarik  kesimpulan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  dalam industri teknologi finansial di Indonesia saat ini sudah cukup baik dengan adanya berbagai  peraturan  yang  mendukung  perlindungan  terhadap  data  pribadi terutama  data  pribadi  dalam  industri Fintech .  Namun  belum  bisa  dikatakan maksimal untuk memberikan perlindungan hukum serta rasa aman dan nyaman bagi para konsumen atau nasabah Fintech. Alasan penulis berpendapat demikian adalah  karena  peraturan-peraturan  tersebut  masih  belum  dapat  dikatakan lengkap dan menyeluruh.  Pada UU ITE, perihal data pribadi masih dibahas secara umum  dan  tidak  eksplisit,  sedangkan  untuk  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut tentang  kategori  dan  jenis  data  pribadi  yang  dimaksud  dan  hanya  menjelaskan tentang mekanisme pengaturan perlindungan data pribadi pada sistem eletronik. Lalu, untuk peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 hanya membahas tentang  jasa  sistem  pembayaran  pada Fintech ,  demikian  halnya  dengan  POJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya membahas Fintech yang berbasis layanan pinjam meminjam.
Padahal, diketahui bahwa jenis-jenis Fintech yang ada di Indonesia cukup beragam  dan  tak  hanya  berpusat  pada  jenis Fintech tertentu.  Untuk  peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 sudah cukup spesifik mengatur tentang jenis dan penyelenggaraan Fintech di Indonesia. Demikian juga, Surat Edaran OJK Nomor  18/SEOJK.02/17  sudah  memberikan  penjelasan  lebih  rinci  apa-apa  saja yang  termasuk  dalam  data  pribadi  dalam Fintech yang  harus  dilindungi.  Untuk Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  juga  sudah  turut  menerapkan prinsip atau kaidah perlindungan terhadap data pribadi. Akan tetapi, hal penting
36 Wahyudi  Djafar  (et.al.),  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Usulan  Pelembagaan Kebijakan  dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat (ELSAM), 2016, hlm,. 63.
lain yang menurut penulis menjadi kelemahan dari peraturan-peraturan tersebut adalah sanksi yang diberikan masih sebatas pada penyelesaian sengketa alternatif, gugatan  perdata  dan  sanksi  administratif.  Satu-satunya  sanksi  pidana  penjara yang dapat diberikan kepada para pelanggar data pribadi hanya ada pada UU ITE bila  unsur  pidananya  terpenuhi,  itupun  belum  mencakup  masalah  data  pribadi yang lebih kompleks atau masih bersifat umum.
Dengan  hadirnya  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  diharapkan  bisa menjadi  payung  hukum  baru  bagi  para  pihak  dalam  berbagai  sektor  industri, termasuk  industri Fintech. Namun  berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  RUU Perlindungan  Data  Pribadi,  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  meski  nantinya  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  bisa  menjadi  payung  hukum  baru,  ternyata perlindungan  data  pribadi  yang  dicakup  masih  bersifat  umum  dan  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  sektor  industri.  Padahal,  bisa dikatakan bahwa kebutuhan perlindungan data pribadi dalam setiap industri akan berbeda-beda,  apalagi  untuk  industri Fintech yang  merupakan  gabungan  dari sektor finansial dan teknologi.
Sehingga akan lebih baik jika di waktu yang akan datang, Pemerintah bisa mewujudkan  Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  perlindungan  data pribadi  dalam  industri Fintech .  Catatan  penting  yang  harus  diperhatikan  adalah saat  sudah  berlakunya  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,  sangat  perlu pembentukan  lembaga  khusus  yang  mengawasi  perlindungan  data  pribadi  di Indonesia  agar  bisa  mendukung  pelaksanaan  dan  penerapan  regulasi  terkait perlindungan  data  pribadi  tersebut.  Dengan  adanya  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menunjukkan bahwa pemerintah sampai saat ini masih terus  berupaya  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk data pribadi dalam industri Fintech .

## Daftar Pustaka
Buku:
I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2017. Sinta Dewi Rosadi , Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional , Refika Aditama, Bandung, 2015.
Sri  Adiningsih,  Transformasi  Ekonomi  Berbasis  Digital  di  Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
Wahyudi  Djafar  (et.al.),  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

## Jurnal:
Douglas  W.  Arner,  Ross  P.  Buckley,  &  Dirk  A.  Zetzsche,  Fintech  for  Financial Inclusion:  A  Framework  for  Digital  Financial  Transformation,  University  of Hong  Kong  Faculty  of  Law  Legal  Studies  Research  Paper  Series,  No. 2019/001.
Deni  Danial  Kesa,  Realisasi  Literasi  Keuangan  Masyarakat  Dan  Kearifan  Lokal: Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe Karawang Jawa Barat, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol 1, No. 2, 2019.
Elvira  Fitriyani  Pakpahan, Legal  Protection  Against  Depositors’  Customers  With Mudharabah Contract On Islamic Banks , Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 6, No 1, 2019.
I  Wayan  Bagus  Pramana  (et.al.),  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Mengawasi  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Berbasis Financial  Technology Jenis Peer To Peer Lending , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02, No. 14, 2014. Muhamad Rizal (et.al.), Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM, Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan  Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, 2018.
Priscilla  D  Z  S  (et.al.)  Analisis  Mekanisme Regulatory  Sandbox Dalam Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  Di  Indonesia, Diponegoro  Law Journal , Vol 8, No. 1, 2019.
Setyawati Fitri Anggraeni, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk  Harmonisasi  dan  Reformasi  Hukum  Di  Indonesia,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan , Vol 48, No. 4, 2018.
Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 5, No. 1, 2016.
Suharyati  dan  Pahrizal  Sofyan,  Edukasi Fintech Bagi  Masyarakat  Desa  Bojong Sempu Bogor, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2018.
Rai  Mantili,  Tanggung  Jawab  Renteng  Ganti  Rugi  Kerugian  Immateriil  Atas Perbuatan  Melawan  Dihubungkan  Dengan  Asas  Kepastian  Hukum,  Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 4, No. 1, 2019.
Rinitami  Njatrijani,  Perkembangan  Regulasi  Dan  Pengawasan Financial Technology Di  Indonesia, Diponegoro  Private  Law  Review ,  Vol.  4,  No.  3, 2019.
Rini  Fitriani,  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  Atau  Badan  Usaha  Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol  12, No. 1, 2017.

## Rancangan Undang-Undang:
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, April 2019. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Desember 2019.
Internet:
Aris  Wasita,  “OJK:  industri  “fintech”  di  Indonesia  berkembang  pesat”,  2019,
(https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di- indonesia-berkembang-pesat).
Hendra  Friana,  “Jokowi  Teken  PP  80/2019  tentang  Perdagangan  Elektronik”, 2019, (https://tirto.id/jokowi-teken-pp-802019-tentang-perdagangan- elektronik-emQg).
Mochamad  Januar  Rizki,  “Ragam  Masalah  Hukum  Fintech  yang  Jadi  Sorotan  di 2018”,2018,
(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam- masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/).
Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2019”, 2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Oktober- 2019.aspx).
Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  Fintech  Lending  Periode  Juni  2019”,  2019, (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2019.aspx). Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Majalah  Edukasi  Konsumen  Edisi  Maret  2020”,  2020, (https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/492).
Pratiwi  Agustin,  “Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi”,  2019, (https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang- perlindungan-data-pribadi/).
Tugu  Jogja,  “OJK  Temukan  140  Fintech  P2P  Lending  Berstatus  Ilegal”,  2019, (https://kumparan.com/tugujogja/ojk-temukan-140-fintech-p2p-lending- berstatus-ilegal-1rOjx95Az8h).
Yanurisa Ananta, “Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda”, 2019,(https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37- 82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017    tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17  tentang Tata Kelola dan  Risiko  Teknologi  Informasi  pada  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.