## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS SETELAH
BERSTATUS MENJADI BLUD
(STUDI KASUS DI PUSKESMAS MAGELANG SELATAN)
Hernita Sulistyowati Universitas Tidar hernitasulistyowati@gmail.com
Suci Nasehati Sunaningsih Universitas Tidar sucinasehati@untidar.ac.id

## ABSTRACT
Puskesmas as a Regional Public Service Agency, has the opportunity to improve services  to  the  community  by  implementing  the  flexibility  of  BLUD  financial management.  The  South  Magelang  Health  Center  is  one  of  the  main  health centers in Magelang City, which has changed to become a BLUD since 2013. The purpose  of  this  study  was  to  assess  and  identify  the  obstacles  faced  in  the implementation  of  the  financial  management  of  the  South  Magelang  Health Center  based  on  the  flexibility  of  the  BLUD.  The  method  used  is  a  qualitative descriptive  approach  that  emphasizes  case  studies.  Collecting  data  through  in- depth  interviews,  documentation  and  observation.  The  results  showed  that  the Puskemas  had  implemented  5  out  of  10  BLUD  flexibility,  namely  income flexibility,  expenditure  management,  procurement  of  goods  and  services, cooperation,  and  SiLPA/deficit  management.  The  Puskesmas  also  already  has  a financial  management  SOP  to  make  financial  management  more  organized.  The obstacle that is still faced by the Puskemas is that there is no Magelang Mayor's Regulation  that  regulates  some  BLUD  flexibility,  so  that  the  Puskemas  are  not been able to apply the flexibility optimally.
Keywords: BLUD, Flexibility, Financial Management, Puskesmas

## ABSTRAK
Puskesmas  sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  memiliki  peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan  keuangan  BLUD.  Puskesmas  Magelang  Selatan  merupakan  salah satu  puskesmas  induk  di  Kota  Magelang  yang  sudah  melakukan  perubahan menjadi BLUD sejak tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  pengelolaan keuangan Puskesmas Magelang Selatan berdasarkan fleksibilitas BLUD. Metode yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  menekankan  pada studi  kasus.  Pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  dokumentasi  dan observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  puskesmas  sudah  menerapkan  5 dari  10  fleksibilitas  BLUD,  yaitu  fleksibilitas  pendapatan,  pengelolaan  belanja, pengadaan  barang  dan  jasa,  kerjasama,  serta  pengelolaan  SiLPA/defisit. Puskesmas  juga  sudah  memiliki  SOP  pengelolaan  keuangan  untuk  membuat
manajemen  keuangan  lebih  teratur.  Kendala  yang  masih  dihadapi  puskesmas adalah  belum  adanya  Peraturan  Walikota  Magelang  yang  mengatur  beberapa fleksibilitas  BLUD,  sehingga  puskesmas  belum  bisa  menerapkan  fleksibilitas secara optimal.
Kata kunci : BLUD, Fleksibilitas, Keuangan, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  atau  yang  biasa  disebut  puskesmas  adalah  layanan kesehatan  masyarakat  di  tingkat  pertama  yang  menekankan  pada  promotif  dan preventif.  Puskesmas  bertugas  untuk  mengupayakan  kesehatan  perorangan  dan masyarakat  untuk  mewujudkan  visi  pembangunan  kesehatan  melalui  puskesmas, yaitu  tercapainya  kecamatan  sehat  menuju  terwujudnya  Indonesia  sehat.  Agar pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  semakin  meningkat,  salah  satu  hal yang  bisa  dilakukan  yaitu  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada puskesmas  di  dalam  pengelolaan  pendapatan  dan  biaya.  Tindakan  terbaik  adalah beralih  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  ke  Badan  Layanan  Umum Daerah,  yang  akan  memberikan  kemudahan  atau  fleksibilitas  kepada  puskesmas dalam  mengelola  anggaran  mereka.  Pembentukan  puskesmas  BLUD  dimulai dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  61  tahun  2007,  Surat Edaran  Mendagri  No  445/1232/Keuda  mengenai  upaya  untuk  mempercepat pelaksanaan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK- BLUD)  )  tanggal  18  September  2013,  dan  Surat  Edaran  Mendagri  No 440/8130/SJ  mengenai  optimalisasi  implementasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  yang  ditujukan  kepada  para  gubernur,  bupati/walikota  pada  tanggal  13 November 2013.
Tabel 1 Status Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 Status Total % Belum BLUD 9.462 97,8 BLUD (Penuh) 91 0,9 BLUD (Bertahap) 118 1,2 9.671 100 Sumber: keuda.kemendagri.go.id tahun 2014 (diolah,2022)
Dari  tabel  1  diatas,  bisa  dilihat  bahwa  meskipun  perubahan  BLUD  ini
memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan kualitas layanan, jumlah puskesmas yang  melakukan  perubahan  di  awal  keluarnya  peraturan  ini  masih  terhitung sedikit.  Pada  tahun  2014,  total  puskesmas  yang  sudah  berstatus  BLUD  ada  209 unit atau sekitar 2,1% dari  total  puskesmas keseluruhan yaitu 9.671, terdiri dari 91 dengan status penuh dan 118 dengan status bertahap. Sedangkan sisanya 9.462 puskesmas  belum  menerapkan  BLUD.  Data  ini  diambil  berdasarkan  rekapitulasi jumlah  layanan  kesehatan  yang  berstatus  BLUD.  Perubahan  puskesmas  menjadi BLUD  tentu  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  operasional  puskemas. Penelitian yang dilakukan Prakoso (2014) menunjukkan bahwa perubahan instansi pemerintah  menjadi  BLUD  akan  memberikan  pengaruh  secara  organisasional, diantaranya yaitu  akan  merubah struktur organisasi,  norma, wewenang,  perilaku, dan  lingkungan.  Puskesmas  yang  sudah  berstatus  BLUD  akan  menggunakan PPK–BLUD yang memungkinkan puskesmas untuk  memakai  pendapatan  negara bukan  pajak  (PNPB)  yaitu  pendapatan  layanan  pasien,  tanpa  perlu menyetorkannya dulu ke kas daerah. PPK BLUD ini merupakan pola pengelolaan keuangan  yang  dikecualian  dari  aturan  umum  pada  pengelolaan  daerah. Fleksibilitas  yang  didapatkan  dengan  diterapkannya  PPK  –  BLUD  adalah keleluasaan  dalam  hal  penerapan  praktik  bisnis  etis  untuk  meningkatkan pelayanan  tanpa  mengejar  keuntungan,  dalam  upaya  memajukan  kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No. 79, 2018 :3). Menurut penelitian Rawung (2016) menyebutkan bahwa kinerja puskesmas mengalami peningkatan setelah menerapkan PPK-BLUD dibandingkan  sebelum  diterapkannya  PPK-BLUD.  Dalam  hal  akuntansi keuangan, Puskesmas BLUD diberikan  fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk bagaimana mereka mengelola pendapatan dan belanja, manajemen kas, dan  pengelolaan  barang  maupun  jasa.  BLUD  melakukan  perubahan  dalam pencatatan  keuangan  dari  sistem  akuntansi  berbasis  kas  menjadi  berbasis  akrual, serta  penyusunan  anggaran  dari  sistem  tradisional  menjadi  berbasis  kinerja. Modifikasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan  puskesmas.  Penelitian  (Firdausi  &  Pujiningsih,  2018)  menyebutkan bahwa  perubahan  puskesmas  menjadi  BLUD  akan  memberikan  dampak  besar, terutama  kepada  bendahara  selaku  pengelola  keuangan,  karena  perubahan  lebih
banyak terjadi pada sistem akuntansi di organisasi. Pengubahan status puskesmas menjadi BLUD turut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, dalam upaya meningkatkan  layanan  kesehatan  di  tingkat  pertama  kepada  masyarakat. Berdasarkan  data  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang  (2020),  jumlah puskesmas  yang  dimiliki  Kota  Magelang  terdiri  dari  5  puskesmas  induk  dengan 12 puskesmas pembantu yang tersebar di tiap kecamatan. Semua puskesmas induk di  Kota  Magelang  ini  sudah  diklasifikasikan  sebagai  BLUD  sejak  tahun  2013. Salah  satu  puskesmas  induk  yang  ada  di  Kota  Magelang  adalah  Puskesmas Magelang  Selatan,  yang  mempunyai  wilayah  kerja  Kelurahan  Tidar  Utara, Kelurahan  Tidar  Selatan,  dan  Kelurahan  Rejowinangun  Selatan.  Program  P2P, Promkes,  KIA/KB,  Gizi,  Kesling,  Layanan  medis  dan  Layanan  administrasi merupakan  beberapa  program  Puskesmas  Magelang  Selatan  yang  menggunakan akreditasi sebagai tolak ukur keberhasilan layanannya. Pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis, Puskesmas Magelang Selatan sudah melakukan perubahan menjadi  BLUD  sejak  2013 berdasarkan  Keputusan  Walikota  Magelang  No. 445.4/114/112 pada tanggal 4 Desember 2013. Terdapat berbagai pencapain yang telah dilakukan puskesmas, salah satunya yaitu menjadi Puskesmas Ramah Anak Terbaik  Tingkat  Nasional  di  tahun  2017.  Penghargaan  puskesmas  ramah  anak diberikan karena puskesmas mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik anak yang akan berobat maupun anak sehat yang berkunjung ke puskesmas. Pencapaian  ini  menjadi  bukti  bahwa  fleksibilitas  pemanfaatan  dana  BLUD mampu  direalisasikan  untuk  kemajuan  puskesmas.  Indikasi  lebih  lanjut  tentang seberapa  cepat  proses  pengadaan  barang/jasa  di  BLUD  adalah  pengadaan  mesin antrian  online  dalam  waktu  kurang  dari  setahun.  Hal  lain  yang  ditemukan berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  adalah  sudah  tidak  adanya penambahan pegawai BLUD/ Pegawai Non PNS di Puskesmas Magelang Selatan. Alasan  tidak  adanya  penambahan  ini  adalah  karena  keluarnya  Peraturan Pemerintah  No  49  tahun  2018  yang  mengungkapkan  bahwa  Pejabat  Pembina Kepegawaian  (PPK)  dilarang  untuk  mengangkat  pegawai  non-PNS  dan/atau PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Puskesmas  Magelang  Selatan  karena  puskesmas  ini  memiliki  pelayanan  rawat inap  bagi  pasien  bersalin  dan  memiliki  puskesmas  keliling  terbanyak  di  Kota
Magelang yaitu sejumlah 14 unit. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP)  Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang  Tahun  2020  menunjukkan  bahwa Puskesmas  Magelang  Selatan  memiliki  angka  realisasi  anggaran  tertinggi  pada program  peningkatan  pelayanan  kesehatan  BLUD  dibanding  4  puskesmas  induk lainnya.  Dari anggaran dana sebesar 1.479.314.000, Puskesmas Magelang Selatan mampu merealisasikan dana sebesar 1.241.624.239 atau mencapai 83,93%. Angka ini  membuktikan  bahwa  puskesmas  sudah  mampu  memaksimalkan  dana  yang diterima  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  memenuhi  aspek  pendukung pelayanan  kesehatan.  Program  pelayanan  BLUD  ini  juga  dapat  dilaksanakan secara  maksimal  karena  puskesmas  sudah  mempunyai  fleksibilitas  berupa pengelolaan  keuangan  sendiri,  sehingga  mampu  memenuhi  sarana  dan  prasarana sesuai kebutuhan. Berdasarkan temuan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih  lanjut  terkait  pelaksanaan  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan  BLUD  di Puskesmas  Magelang  Selatan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diberi judul“Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas setelah Berstatus  Menjadi BLUD (Studi Kasus di Puskesmas Magelang Selatan)”.

## TELAAH LITERATUR

## Implementasi
Implementasi  merupakan  sebuah  pelaksanaan  atau  pengamalan  rencana  untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran strategis. Menurut (Aji, 2014) ada dua macam implementasi  kebijakan  publik,  yaitu  implementasi  program  dan  implementasi kebijakan  derivatif.  Implementasi  dalam  program  dimulai  dari  suatu  program, diikuti  oleh  proyek  dan  kemudian  berlanjut  ke  pelaksanaan  kegiatan.  Organisasi sektor  publik  biasanya  menggunakan  model  implementasi  program  tersebut. Sementara implementasi derivatif (turunan) bisa dilihat melalui program-program yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  proyek  dan  diwujudkan  ke  dalam pelaksanaan kegiatan.

## Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan  keuangan  adalah  seluruh  aktivitas  yang  berhubungan  dengan kegiatan  keuangan  dalam  upaya  memperoleh  sumber  pendanaan,  menggunakan
dana,  hingga  mengalokasikan  dana    untuk  mencapai  tujuan  suatu  organisasi. Fungsi  dari pengelolaan  keuangan menurut Nurdiansyah dan Rahman  (2019:74), yaitu  sebagai  perencanaan  keuangan  dan  penganggaran,  pengendalian, pemeriksaan,  serta  pelaporan.  Penyediaan  layanan  kesehatan  pemerintah  daerah dipindahkan ke BLU dengan diberlakukannya PP No. 23 tahun 2005. Perubahan ini mengharuskan layanan kesehatan untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.  Pertanggungjawaban  keuangan  juga  tidak  lagi  kepada  Departemen Kesehatan, melainkan kepada Departemen Keuangan.

## Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Puskesmas  adalah  organisasi  pemerintah daerah  dalam  bentuk  unit  kerja  yang  tanggung  jawab  dan  kegiatan  utamanya adalah  memberikan  layanan  kesehatan  kepada  masyarakat  di  wilayah  kerja kecamatan.  UPTD  Puskesmas  merupakan  bagian  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah, dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan, sehingga pengelolaan keuangannya mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

## Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2018  adalah  suatu  sistem  yang dilaksanakan  oleh  unit  pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah  yang  menawarkan fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan  keuangan  yang  dikecualikan  dari  ketentuan pengelolaan  daerah  secara  umum.  BLUD  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan dan efisiensi  anggaran, serta membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah  yang  kewenangan  pengelolaannya  dilakukan  berdasarkan  delegasi  oleh kepala  daerah.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  79  tahun  2018, BLUD  diberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  untuk  meningkatkan pelayanannya  kepada  masyarakat.  Secara  umum,  10  fleksibilitas  yang  diberikan kepada BLUD adalah sebagai berikut (BLUD, 2020):
1. Pengelolaan Pendapatan
Pendapatan  BLUD  masuk  ke  rekening  kas  BLUD  dan  dapat  dikelola
langsung sepenuhnya untuk membiayai operasional BLUD sesuai rencana bisnis  anggaran.  Penerimaan  APBD  merupakan  pendapatan  bagi  BLUD dan suatu kewajiban bagi pemda.
2. Pengelolaan Belanja
Pengelolaan belanja BLUD yang berasal dari sumber dana jasa pelayanan atau  bukan  APBD  diberikan  fleksibilitas  yaitu  diperbolehkan  melebihi pagu  anggaran  yang  sudah  ditentukan,  namun  tetap  disesuaikan  dengan perubahan pendapatan dan masih dalam ambang batas RBA dan DPA.
3. Pengadaan Barang dan Jasa
BLUD  diberikan  fleksibilitas  berupa  pembebasan  pengadaan  barang  dan jasa  yang  bersumber  dari  pendapatan  BLUD  atau  bukan  dana  APBD. BLUD  dapat  mengatur  sendiri  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  dasar peraturan pemerintah setempat.
4. Utang dan Piutang
BLUD  dapat  melakukan  pinjaman/utang  sehubungan  dengan  operasional mereka.  BLUD  juga  diberikan  kebebasan  untuk  mengelola  piutang  yang dihasilkan  dari  pengiriman  barang,  layanan,  atau  transaksi  yang  secara langsung maupun tidak langsung berkaitan.
5. Pengelolaan Tarif Layanan
BLUD  diberikan  fleksibilitas  dalam  menentukan  besaran  tarif  yang disusun  atas  dasar  perhitungan  biaya  per  unit  layanan.  Pemimpin  BLUD dapat menyusun tarif untuk kemudian diusulkan kepada kepala daerah.
6. Pengelolaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)
BLUD  diperbolehkan  mengangkat  pejabat  pengelola  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja,  atau  yang  biasa  disebut  dengan  non PNS. Pengangkatan pegawai non PNS memiliki masa jabatan paling lama 5  tahun  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan kepala daerah setempat.
7. Kerjasama dengan Pihak Lain
BLUD dapat melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
8. Pengelolaan Investasi
BLUD  dapat  melakukan  investasi  jangka  pendek  dengan  memanfatkan surplus  dari  kas  yang  dimiliki,  sepanjang    mampu  meningkatkan pendapatan dan tidak mengganggu likuiditas BLUD.
9. Remunerasi
Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi atau imbalan kerja  sesuai  dengan  tanggungjawab  dan  profesionalismenya  dalam bekerja.  Pelaksanaan  remunerasi  ini  harus  diusulkan  pemimpin  BLUD kepada  kepala  daerah,  untuk  kemudian  diatur  dengan  peraturan  kepala daerah.
10. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan Defisit
BLUD  diperbolehkan  memanfaatkan  SiLPA  untuk  memenuhi  kebutuhan likuiditas  dalam  tahun  anggaran  berikutnya.  Terkait  dengan  defisit anggaran,  BLUD  dapat  menutupi  defisit  tersebut  dengan  menggunakan sisa anggaran anggaran di tahun sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami makna yang dianggap melekat  pada  masalah  kemanusiaan  atau  sosial  oleh  sejumlah  orang  atau sekelompok  orang.  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  menggunakan studi  kasus  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dan  penelitian  berkali. Bentuk  penyajian  penelitian  ini  meggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif  dengan maksud  untuk  menggambarkan  informasi  yang  bersangkutan  dan  relevan  yang bersumber  dari  Pusat  Kesehatan  Magelang  Selatan.    Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah  data  dari  hasil  wawancara  kualitatif  yang  mendalam  dengan  informan penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Puskesmas  Magelang Selatan  yang  dianggap  mengetahui  seluruh  hal  terkait  puskesmas  serta  terlibat secara  langsung  dalam  proses  pengelolaan.  Sedangkan  data  sekunder  adalah informasi berdasarkan sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian  ini  terdiri  dari  gambaran  umum  tentang  Puskesmas  Magelang  Selatan
dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan BLUD di Puskesmas Magelang Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Fleksibilitas BLUD
Analisis  implementasi  pengelolaan  keuangan  BLUD  dalam  penelitian  ini  lebih difokuskan pada aspek pengelolaan puskesmas sesuai dengan 10 fleksibilitas yang didapatkan  jika  menjadi  BLUD,  yang  terdiri  dari  pengelolaan  pendapatan puskesmas,  pengelolaan  belanja,  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  pengelolaan utang dan piutang, mekanisme penetapan tarif, pengelolaan pegawai (sumber daya manusia),  kerjasama,  investasi,  remunerasi,  dan  pengelolaan  SiLPA/deficit (BLUD,  2020).  Fleksibilitas  BLUD  dianggap  mampu  memajukan  kualitas pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat, serta mudah dijangkau oleh masyarakat karena kelengkapan saran dan prasarana yang dimiiliki puskesmas (Turiman, Dai, & Sari, 2021).

## Pengelolaan Pendapatan
Menurut  Permendagri  No.  61  tahun  2017,  pendapatan  yang  diperoleh  BLUD dapat  berasal  dari  6  jenis  pendapatan  yaitu:  imbalan  atas  jasa  pelayanan,  hasil kerjasama,  hibah,  dana  APBD,  dana  APBN,  serta  lain-lain  pendapatan  BLUD yang  sah.  Pendapatan  BLUD  boleh  dikendalikan  secara  keseluruhan  untuk mendanai seluruh pengeluaran yang terdapat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Pemanfaatan pendapatan yang diterima dalam Rekening Kas BLUD dapat dijalankan  serta  digunakan  seutuhnya  demi  meningkatkan  mutu  serta  kapasitas kuantitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  publik.  Salah  satu  perubahan  pada pendapatan  puskesmas  BLUD  adalah  dana  kapitasi  BPJS  yang  langsung  di transfer  ke  rekening  puskesmas,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menunjang operasional puskesmas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, narasumber mengungkapkan bahwa pendapatan Puskesmas Magelang Selatan setelah menjadi BLUD  terus  mengalami  peningkatan.  Hanya  saja  sewaktu  pandemic Covid19 di tahun  2020-2021  lalu,  pendapatan  puskesmas  sempat  mengalami  penurunan. Perubahan  pada  sistem  pengelolaan  kas  ikut  dirasakan  Puskesmas  Magelang
Selatan  setelah ditetapkan menjadi  BLUD. Sebelum  menjadi  BLUD, pendapatan puskesmas  masuk  ke  rekening  kas  daerah,  sehingga  puskesmas  tidak  bisa menggunakan  pendapatan  secara  langsung.  Selain  itu,  dana  APBD  juga  tidak dapat  diakui  sebagai  pendapatan  puskesmas.  Setelah  berubah  menjadi  BLUD, pengelolaan  kas  puskesmas  menjadi  lebih  teratur  karena  puskesmas  sudah memiliki  rekening  kas  sendiri.  Pendapatan  yang  diterima  Puskesmas  Magelang Selatan sebagai BLUD langsung dimasukkan ke dalam rekening kas BLUD untuk dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya.  Walaupun  puskesmas  sudah memiliki  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  daerah  tetap memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  dana  APBD  yang    bisa  diakui  sebagai pendapatan BLUD. Perubahan pola pengelolaan ini memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas  Magelang  Selatan  dalam  rangka  pengelolaan  pendapatan  yang  lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

## Pengelolaan Belanja
BLUD  memiliki  keleluasaan  dalam  hal  pengolahan  belanja  berupa  fleksibilitas belanja melalui volume aktivitas pelayanan dengan penyesuaian terhadap transisi penerimaan yang sebelumnya telah ditetapkan secara definitif sebagaimana yang tercantum dalam ambang batas RBA dan DPA. Sebelum berubah menjadi BLUD, Puskesmas  Magelang  Selatan  memiliki  kendala  di  dalam  proses  belanja  karena aturan  yang  mengatur  dianggap  kurang  fleksibel.  Hal  ini  membuat  puskesmas tidak  dapat  melakukan  pembelanjaan  sesuai  kebutuhan  yang  ada.  Ketika pemerintah telah menetapkan anggaran, pusat kesehatan hanyalah pihak pelaksana yang tidak bisa melakukan perubahan terhadap rincian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan  mereka.  Hal  tersebut  menjadi  penghambat  dalam  proses  pelayanan puskesmas.  Setelah  penerapan  BLUD,  anggaran  dan  belanja  di  Puskesmas Magelang  Selatan  sudah  sepenuhnya  diatur  sendiri.  Puskesmas  menjadi  lebih mudah  dalam  membuat  rincian  belanja  sesuai  dengan  kebutuhan  saat  ini. Puskesmas  diperbolehkan  melakukan  pembelanjaan  diatas  ambang  batas  dengan izin  dari  pembina  anggaran    (BPAD). Sesuai  dengan  Peraturan  Walikota Magelang  No  17  Tahun  2021,  ambang  batas  fleksibilitas  ditetapkan  dengan besaran  presentase  melalui  pertimbangan  fluktuasi  kegiatan  pada  operasional
puskesmas. Khusus untuk biaya jasa pelayanan ditetapkan paling tinggi 60% dari pendapatan  jasa  layanan.  Apabila  pendapatan  yang  diperoleh  melebihi  anggaran belanja  awal,  maka  puskesmas  dapat  menggunakan  sisa  lebih  tersebut  untuk melakukan  pembelanjaan.  Jadi,  belanja  puskesmas  dikatakan  boleh  melebihi ambang batas asalkan pendapatan mengalami kenaikan.

## Pengadaan Barang dan Jasa
Keleluasaan yang dimiliki BLUD dalam pengadaan barang dan jasa yakni dalam pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  lagi  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  tentang pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah.  Pembebasan  tersebut  hanya  berlaku pada pengadaaan yang sumbernya berasal  dari imbalan jasa layanan, hibah tidak terikat, kerjasama dengan pihak lain serta pendapatan lain-lain yang sah. Sebelum melakukan  perubahan  menjadi  BLUD,  Puskesmas  Magelang  Selatan  memiliki sarana  dan  prasarana  yang  terbatas,  sehingga  penggunaannya  pun  secara bergantian.  Setelah  berubah  menjadi  BLUD,  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki puskesmas  semakin  lengkap  karena  kemudahan  dalam  pengadaan.  Puskemas lebih  leluasa  dalam  mengelola  keuangannya  karena  segala  kebutuhan  dapat dibelanjakan  sendiri.  Walaupun  begitu,  kegiatan  belanja  ini  tetap  di  dałam pengawasan  Dinas  Kesehatan.  Pengadaan  mesin  antrian  online  di  Puskesmas Magelang  Selatan  juga  merupakan  bukti  fleksibilitas  pengelolaan  barang  setelah menjadi  BLUD.  Apabila  puskesmas  belum  menjadi  BLUD,  pengadaan  barang seperti  mesin  antrian  online  mungkin  baru  bisa  direalisasikan  setelah  satu  tahun bahkan  dua  tahun  setelah  pengajuan.  Namun,  karena  sudah  berstatus  BLUD, pembelian  barang  dapat  terealisasi  lebih  cepat  tanpa  harus  menunggu  bertahun- tahun.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  felksibilitas  BLUD  memberikan  keuntungan yaitu  terjaminnya  ketersediaan  barang/jasa  secara  cepat  dengan  menyesuaikan kebutuhan  puskesmas.  Inovasi  Puskesmas  Magelang  Selatan  berkaitan  dengan pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  adanya  ruang  tunggu  ramah  anak  yang dimiliki  oleh  puskesmas.  Ruang  tunggu  ini  dilengkapi  dengan  fasilitas  bermain anak, alat mewarnai dan perpustakaan yang terpisah dari ruangan sakit. Jadi ketika ada anak yang sakit dibawa ke puskesmas oleh ibunya, anak yang sehat dibawa ke ruang tunggu agar tidak tertular menjadi sakit karena menunggu di ruang tunggu
pasien.  Adanya  inovasi  yang  dilakukan  puskesmas  ini  membuat  puskesmas mendapatkan  penghargaan  sebagai  Puskesmas  Ramah  Anak  Terbaik  Tingkat Nasional pada tahun 2017.

## Pengelolaan Utang dan Piutang
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018,  puskesmas  yang  sudah berstatus  BLUD  diperbolehkan  melakukan  utang  untuk  menunjang  kegiatan operasionalnya.  Bentuk  pinjaman  yang  dapat  dilakukan  adalah  pinjaman  jangka pendek  dan  pinjaman  jangka  panjang  (dengan  persetujuan  pemerintah  daerah setempat).  Sedangkan  untuk  piutang  sendiri,  BLUD  dapat  mengelolanya sehubungan  dengan  pengiriman  barang,  layanan,  atau  transaksi  yang  secara langsung maupun tidak langsung berkaitan. Sampai saat ini, Puskesmas Magelang Selatan  belum  mengimplementasikan  fleksibilitas  terkait  utang  dan  piutang, karena  belum  adanya  Peraturan  Walikota  Magelang  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  fleksibilitas  BLUD  terkait  utang.  Selain  itu,  pendapatan  yang diperoleh  puskesmas  sudah  dianggap  cukup  untuk  membiayai  operasional puskesmas,  sehingga  belum  membutuhkan  tambahan  dana  yang  bersumber  dari utang.

## Mekanisme Penetapan Tarif
BLUD  diberikan  keleluasaan  dalam  hal  mengelola  tarif  pelayanan.  Keleluasaan tersebut  berupa  BLUD  boleh  memungut  biaya  atas  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat.  Pada  penelitian  ini,  penulis  menemukan  hasil  bahwa penetapan  tarif  di  Puskesmas  Magelang  Selatan  sudah  ditentukan  oleh  Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Walikota Magelang. Hal ini berbeda dengan keadaan  sebelum  menjadi  BLUD,  dimana  tarif  layanan  puskesmas  masih ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda).  Puskesmas  Magelang  Selatan  saat ini  memasang  tarif  layanan  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Magelang  No  1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Magelang No 42 Tahun  2018.  Tarif  ini  diberlakukan  untuk  retribusi  layanan  umum  pada  BLUD unit  kerja  puskesmas  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang.  Puskesmas Magelang  Selatan  sebagai  BLUD  diperbolehkan  untuk  mengajukan  perubahan
atas tarif layanan kepada kepala daerah sesuai  dengan Permendagri No 79 tahun 2018.  Meskipun  demikian,  hingga  saat  ini  Puskesmas  Magelang  Selatan  belum pernah mengajukan perubahan tarif layanan dan masih menggunakan tarif layanan sesuai peraturan Walikota Magelang yang berlaku.

## Pengelolaan pegawai (Sumber Daya Manusia)
Kemampuan  sumber  daya  manusia  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  terlepas  dari adanya  perubahan  Puskesmas  menjadi  BLUD.  Hal  ini  karena  kompetensi  SDM sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  BLUD. Fleksibelitas  BLUD  yang  dijabarkan  dalam  Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018 terkait hal ini  adalah kesempatan yang diberikan kepada Puskesmas BLUD untuk mengangkat  pejabat  pengelola  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja, atau yang biasa disebut dengan non PNS. Pegawai BLUD diangkat sesuai dengan kebutuhan  masing-masing  puskesmas,  keahlian  di  bidang  yang  diinginkan, profesionalisme, serta kemampuan di dalam mengelola keuangan. Pada penelitian Rahmiyati, Irianto, Riyanto, & Rizkiyanti (2020) menunjukkan bahwa puskesmas mengalami penambahan sumber daya manusia setelah puskesmas menjadi BLUD sebanyak  26  orang  dari  tahun  2016-2018,  yang  mana  sebelum  BLUD  hanya mempunyai  1  bendahara  yang  bertanggung  jawab  terhadap  administrasi puskesmas.  Puskesmas  Magelang  Selatan  sudah  tidak  melakukan  penambahan SDM  setelah  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  larangan  penambahan pegawai  non-ASN.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No  49  tahun  2018  dijelaskan bahwa  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  tidak  diperbolehkan  untuk  mengangkat pegawai  non-PNS  dan/atau  PPPK  untuk  menempati  posisi  ASN.  Saat  ini, Puskesmas Magelang Selatan hanya memiliki pegawai yang berstatus P3K, PPK, dan ASN, yang terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 3 bidan, 10 perawat, 1 tenaga  kesehatan  lingkungan,  2  tenaga  gizi,  1  keterapian  fisik,  1  keteknisian medis,  3  tenaga  teknis  kefarmasian,  dan  8  tenaga  penunjang  kesehatan  (Dinas Kesehatan  Kota  Magelang:2020).  Menurut  Surat  Menteri  PANRB  No. B/997/M.SM.01.00/2019,  pada  masa  transisi  pengaturan  terkait  pengangkatan pegawai non-ASN pada BLU/BLUD, pimpinan BLU/BLUD masih dimungkinkan mengangkat  pegawai  non-ASN  dengan  persetujuan  menteri  PANRB.  Namun,
Puskesmas  Magelang  Selatan  sendiri  memutuskan  untuk  tidak  melakukan penambahan  karena  dirasa  pegawai  yang  ada  saat  ini  sudah  memadai  untuk operasional  puskesmas.  Dalam  rangka  memberikan  pemahaman  terkait  PPK- BLUD,  perlu  adanya  pelatihan  kepada  pegawai  seperti  yang  diungkapkan  pada penelitian (Mawarni et al., 2020) sebagai berikut:
a Instruksi teknis untuk implementasi dan persiapan PPK-BLUD,
b Pelatihan untuk penyusunan rencana strategi bisnis puskesmas dan rencana bisnis anggaran,
c Pelatihan dalam strategi manajemen biaya unit dan remunerasi,
d Manajemen pada puskesmas
e Pelatihan  akreditasi  untuk  Sumber  Daya  Manusia  terkait  dengan manajemen BLUD
f Pendampingan akreditasi pokja admen
Pada  puskesmas  Magelang  Selatan  sendiri,  pelatihan  terhadap  SDM  terkait pengelolaan  BLUD  dilakukan  dalam  lingkup  puskesmas.  Selain  itu,  SDM  di puskesmas  juga  mengikuti  pembinaan  dari  BPKP  (Badan  Pembina  Keuangan Pemerintah)  yang  diselenggarakan  secara  konsisten  oleh  pemerintah  Kota Magelang untuk  meningkatkan kompetensi  ASN di  lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

## Kerjasama
Puskesmas sebagai BLUD diberikan fleksibilitas yaitu boleh bekerjasama dengan pihak  lain  yang  diacukan  pada  prinsip  efektivitas,  ekonomi,  efisiensi  serta  dapat menguntungkan kedua belah pihak. Terkait implementasi fleksibilitas kerjasama, Puskesmas Magelang Selatan sudah menerapkan kerja sama dengan BPJS. Kerja sama  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  puskesmas  karena  dana  kapitasi  dari BPJS yang langsung ditransfer ke rekening puskesmas diakui sebagai pendapatan dari  FKTP.  Dana  kapitasi  ini  dapat  digunakan  seluruhnya  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan  dan  membiayai  seluruh  kegiatan  yang  berhubungan  dengan operasional  puskesmas.  Di  wilayah  kerja  Puskesmas  Magelang  Selatan,  kerja sama  di  bidang  operasional  juga  dilakukan  dalam  konteks  promotif  kesehatan
masyarakat  dan  inisiatif  pencegahan.  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  diMagelang Selatan  bekerjasama  dengan  pemasok  produk  dan  layanan  untuk  memperoleh sarana  dan  prasarana.  Pengaruh  yang  dirasakan  dari  adanya  kerjasama  ini  yaitu pengadaan akan barang/jasa menjadi lebih cepat untuk direalisasikan.

## Pengelolaan Investasi
BLUD  diberikan  keleluasaan  dalam  hal  mengelola  investasi  jangka  pendek, sepanjang  dapat  meningkatkan  pendapatan  serta  pelayanan  kepada  masyarakat. Puskesmas  Magelang  Selatan  sampai  sekarang  masih  belum  menerapkan fleksibilitas  investasi,  dikarenakan  BLUD  Puskesmas  Magelang  Selatan  masih belajar dalam menerapkan PPK-BLUD, sehingga perlu merencanakan pendapatan dan  pengeluaran  untuk  tahun  berikutnya  agar  mampu  menghasilkan  surplus  kas dalam  jangka  pendek.  Belum  adanya  peraturan  pemerintah  yang  mengatur mengenai  hal  ini  juga  menjadi  alasan  belum  terlaksananya  investasi  oleh puskesmas.

## Remunerasi
Berdasarkan  Permendagri  No  79  tahun  2018,  Remunerasi  adalah  imbalan  kerja yang  dibayarkan  kepada  pejabat  manajemen  dan  karyawan  dalam  bentuk  gaji pokok,  tunjangan,  bonus,  insentif,  dan  upah  pesangon.  Flesibilitas  ini  diatur dengan  peraturan  kepala  daerah  berdasarkan  usulan  dari  pimpinan.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  hingga  saat  ini  Puskesmas  Magelang selatan belum menerapkan sistem remunerasi dalam bentuk seperti reward, bonus dan sebagainya. Hal ini karena belum adanya peraturan dari pemerintah setempat (Walikota  Magelang)  yang  mengatur  tentang  penerapan  fleksibilitas  terkait remunerasi  ini,  sehingga  Puskesmas  sebagai  BLUD  belum  bisa  menjalankan fleksibilitas  tersebut.  Puskesmas  Magelang  Selatan  menggunakan  sistem penggajian  berdasarkan  golongan  bagi  PNS  dan  sistem  gaji  nilai  kontrak  untuk karyawan  yang  memiliki  perjanjian  kontrak.  Gaji  yang  diperoleh  kemudian ditambah  dengan  tunjangan  kinerja  dan  jasa  pelayanan.  Sistem  penggajian berdasarkan  jasa  pelayanan  dan  tunjangan  kinerja  lebih  menguntungkan  karena memiliki  pembayaran  utuh  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  sistem
remunerasi.  Pada  sistem  remunerasi,  pembayaran  kepada  pegawai  disesuaikan dengan  pendapatan  BLUD.  Sehingga  jika  pendapatan  BLUD  tinggi,  maka pembayaran kepada pegawai pun juga besar. Akan tetapi jika pendapatan BLUD menurun, pembayaran kepada pegawai juga akan mengalami penurunan.

## Pengelolaan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  dan  Defisit Anggaran
BLUD  memiliki  keleluasaan  berupa  pengelolaan  SILPA,  yang  merupakan kesenjangan antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang harus dibayar oleh BLUD dalam kurun waktu  1 tahun  anggaran. Puskesmas Magelang  Selatan sudah  mengimplementasikan  penggunaan  SILPA  ini  untuk  operasional puskesmas. Surplus dari anggaran BLUD Puskesmas Magelang Selatan yang telah direncanakan  dan  belum  terserap,  dapat  digunakan  untuk  tahun  anggaran berikutnya.  Puskesmas  diberikan  fleksibilitas  dalam  menggunakan  SiLPA  untuk membiayai  program  dan  kegiatan  yang  memenuhi  kriteria  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Sedangkan  berkaitan  dengan  defisit,  pembiayaan  yang  dilakukan puskesmas  untuk  menutupi  defisit  tersebut  dapat  berasal  dari  SiLPA  tahun anggaran  sebelumnya.  Dari  pembahasan  diatas,  dapat  kita  rekapitulasikan penerapan  fleksibilitas  di  Puskesmas  Magelang  Selatan.  Sesuai  tabel  2,  dapat dilihat bahwa puskesmas sudah menerapkan 5 dari 10 fleksibilitas yang diberikan atas  perubahannya  menjadi  BLUD.  Serta  ada  satu  fleksibilitas  yang  sudah  tidak diterapkan.
Tabel 2 Rekapitulasi Implementasi Fleksibilitas BLUD di Puskesmas Magelang
Selatan
Sumber: Permendagri No. 79 Tahun 2018 (diolah,2022)

## Penyusunan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Perubahan puskesmas menjadi BLUD sangat berpengaruh terhadap perubahan di bidang  akuntansi.  Puskesmas  yang  sudah  berganti  status  menjadi  BLUD menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD), dimana puskesmas harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah di wilayah  kerjanya.  Pengakuan,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  dana  ekuitas,  serta catatan  atas  laporan  keuangan  puskesmas  dilakukan  dengan  berbasis  akrual. Untuk  memudahkan  dalam  pengecekan  maupun  transparansi  dalam  penggunaan dana  puskesmas,  semua  pendapatan  dan  beban  harus  didokumentasikan  secara real  time  (Ayuningtyas  &  Pujiningsih,  2019).  Pada  penelitian  ini,  penulis menemukan  bahwa  sebelum  menjadi  BLUD,  puskesmas  tidak  membuat  laporan keuangan  secara  jelas.  Puskesmas  sebagai  pihak  pelaksana  hanya  menyerahkan setiap nota pembelian kepada Dinas Kesehatan. Sehingga untuk laporan keuangan dibuat  oleh  dinas  kesehatan.  Setelah  berubah  menjadi  BLUD,  puskesmas membuat  laporan  keuangan  sejak  penerimaan  dana  anggaran  sampai  dengan penggunaannya.  Puskesmas juga sudah memiliki Standart Operational Procedur (SOP )  terkait  tata  kelola  keuangan  yang  diberi  nama  Sisdur  Keuangan,  yang sudah  baku  dan  tertulis  sehingga  dapat  menjadi  pedoman  dalam  pengelolaan keuangan.  Perubahan  ini  membuat  pelaporan  puskesmas  menjadi  lebih  teratur sehingga dapat diketahui kinerja puskesmas di setiap periode. Laporan keuangan yang harus disusun oleh Puskesmas BLUD terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca),  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  ,  Laporan  Operasional (LO),  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## Perbedaan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Sebelum Dan Sesudah BLUD
Berdasarkan  hasil  penelitian,  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  BLUD  secara umum  sama  dengan  yang  ditemukan  pada  penelitian  (Libriyan,  2019),  yaitu sebagai berikut:
Sebelum BLUD:
1) Penegasan Jaminan Kesehatan Nasional tentang dana kapitasi berdasarkan pada Perpres.
2) Puskesmas  tidak  memiliki  rekening  kas  sendiri.  Dinas  Kesehatan bertanggung  jawab  atas  penggunaan  dana  puskesmas,  sehingga keterlibatan dalam rekening kas berlangsung di Dinas Kesehatan.
3) Pelaporan  keuangan  Puskesmas  ikut  di  badan  keuangan  daerah,  sehingga semua pendapatan yang diterima puskesmas harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah.
4) Puskesmas  hanya  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  anggaran sehingga fungsi tata kelola keuangan belum sepenuhnya dijalankan.
5) Setiap  kali  ada  perubahan  anggaran,  puskemas  harus  menunggu penyesuaian  yang  diajukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mendapat persetujuan DPR.
Sesudah BLUD:
1) Landasan hukum bagi BLUD Puskesmas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  79  tahun  2018,  Permenkes  No.  75  tahun  2014,  serta peraturan kepala daerah.
2) Puskesmas  yang  berstatus  BLUD  memiliki  rekening  sendiri  dan  dapat digunakan  untuk  bertransaksi,  tanpa  perlu  disetor  ke  kas  daerah  terlebih dahulu.
3) Puskesmas tidak lagi melakukan penyetoran ke kas daerah, oleh karena itu puskesmas bertugas mengelola keuangannya sendiri.
4) Puskesmas  melaksanakan  tugasnya  untuk  mengelola  keuangan  yang sepenuhnya  terkendali  dan  otonom.  Puskesmas  kini  lebih  mudah  dalam mengatur  keuangannya,  terutama  dalam  hal  penggunaan  dana  berkat perubahan menjadi BLUD.
5) Tanpa  harus  sampai  ke  pemerintah  daerah,  puskesmas  dapat  mengubah alokasi  anggaran  sesuai  kebutuhan  dengan  persetujuan  Kepala  BLUD (dalam hal ini Kepala Puskesmas

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dikemukakakn,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Puskesmas  Magelang  Selatan  diterapkan  menjadi  BLUD  pada  4  Desember  2013 dan  mulai  efektif  menerapkan  PPK-BLUD  pada  tahun  2014.  Perubahan Puskesmas Magelang Selatan menjadi BLUD terbukti memberikan dampak yang signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  puskesmas.  Puskesmas  mampu memaksimalkan  pendapatan  yang  diperoleh  untuk  menunjang  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  pemenuhan  sarana  dan  prasarana.  Berkaitan  dengan fleksibilitas  dalam  PPK-BLUD,  Puskesmas  sudah  melakukan  5  fleksibilitas pengelolaan keuangan.  Fleksibilitas sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang belum  diterapkan  oleh  puskesmas,  yaitu  sistem  remunerasi,  penetapan  tarif sendiri, pengelolaan utang dan piutang untuk kebutuhan operasional, dan kegiatan investasi.  Selain  itu,  dengan  mengacu  pada  peraturan  pemerintah  terkait, penambahan  sumber  daya  manusia  non-ASN  telah  dihilangkan.  Terkait  dengan pertanggungjawaban  keuangan,  puskesmas  melakukan  pelaporan  kepada Departemen  Keuangan  dan  tidak  lagi  kepada  Departemen  Kesehatan.  Dalam Implementasi  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan  BLUD,  puskesmas  memiliki kendala berkaitan dengan regulasi yang ada. Masih ada beberapa fleksibilitas yang belum  diatur  oleh  Pemerintah  Kota  Magelang  membuat  puskesmas  tidak  dapat mengimplementasikan fleksibilitas BLUD secara maksimal. Belum adanya aturan terkait pelaksanaan  fleksibilitas ini bisa jadi karena banyaknya hal  yang  menjadi pertimbangan  dari  pemerintah.  Hal  ini  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  selain mengacu  pada  Permendagri  No.  79  Tahun  2018,  masih  harus  ada  regulasi  dari pemerintah daerah yang mengatur  tentang implementasi fleksibilitas BLUD Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka  saran  yang  dapat penulis  berikan  kepada  peneliti  selanjutnya  adalah  agar  melakukan  penelitian lebih  dalam  tentang  implementasi  pengelolaan  BLUD  dan  tidak  hanya  dari  segi fleksibilitasnya saja. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan objek lebih dari satu puskesmas, sehingga dapat dilihat persamaan serta perbedaan terkait  implementasi  pengelolaan  keuangan  BLUD.  Saran  peneliti  kepada Pemerintah Kota Magelang, dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Magelang agar  melakukan  evaluasi  terhadap  peraturan  yang  mengatur  penyelenggaraan
fleksibilitas  BLUD  di  Kota  Magelang.  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  10 fleksibilitas BLUD ini diperlukan mengingat perubahan puskesmas induk di Kota Magelang  menjadi  BLUD  sudah  hampir  9  tahun,  namun  belum  sepenuhnya fleksibilitas  yang  diungkapkan  di  Permendagri  No  79  tahun  2018  dapat dilaksanakan.  Dinas  kesehatan  sebagai  perumus  kebijakan  di  bidang  kesehatan harus  memastikan  pelaksanaan  BLUD  puskesmas  dapat  dilakukan  seefektif mungkin, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat tercapai. Peninjauan kepada puskesmas juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna melihat  sejauh  mana  puskesmas  mampu  menerapkan  BLUD  dengan mempertimbangkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  D. S. (2014). Implementasi  Kebijakan Jampersal  di  Kota Yogyakarta Tahun 2013.  . Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta .
Ayuningtyas, N., & Pujiningsih, S. (2019). Perubahan Organisasi Puskesmas dan Peran  Akuntansi  dalam  Perspektif  Teori  Institusional. Jurnal  Akuntansi Aktual , 5 (3), 190–202. https://doi.org/10.17977/um004v5i32019p190
BLUD.  (2020,  September  15). 10  Fleksibilitas  Badan  Layanan  Umum  Daerah . Diambil  kembali  dari  blud.co.id:  http://blud.co.id/wp/10-fleksibilitas- badan-layanan-umum-daerah/ (diakses 15 juli 2022)
Dinas Kesehatan Kota Magelang. (2020). Profil Kesehatan Kota Magelang Tahun 2019. Magelang: Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang.  (2020).  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKJIP)  Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang  Tahun  2020.  Magelang:  Dinas Kesehatan Kota Magelang
Firdausi,  R.  Y.,  &  Pujiningsih,  S.  (2018).  Pemaknaan  Perubahan  Puskesmas  X Menuju Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Dalam Aspek Layanan Dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Aktual , 5 (1), 92–107.
https://doi.org/10.17977/um004v5i12018p092
Libriyan,  H.  A.  (2019).  Pengaruh  Implementasi  Badan  Layanan  Umum  Daerah pada sistem Pengelolaan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money Puskesmas.
Mawarni,  E.  A.,  Wuryani,  E.,  Akuntansi,  J.,  Ekonomi,  F.,  &  Surabaya,  U.  N.
(2020). ANALISIS KINERJA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  KEUANGAN  BADAN  LAYANAN  UMUM  DAERAH (PPK-BLUD)  (Studi  pada  Puskesmas  Krian  Kabupaten  Sidoarjo) (Vol. 09, Issue 01). http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta.
Nurdiansyah,  E.  (2016,  November).  Keterbukaan  Inforrmasi  Publik  Sebagai Upaya  Mewujudkan  Transparansi  Bagi  Masyarakat. Jurnal  Bhinneka Tunggal Ika, 3 , 149.
Pemerintah  Kota  Magelang.  (2020).  Peraturan  Walikota  Magelang  No  1  Tahun 2020 tentang Perubahan  atas Peraturan  Walikota  Magelang No 42 Tahun 2018  tentang  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  pada  Badan  Layanan  Umum Daerah  Unit  Kerja  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  pada  Dinas  Kesehatan Kota Magelang. Magelang: Pemerintah Kota Magelang
Prakoso, C. T. (2014). Eksistensi Badan Layanan Umum Ditinjau dari Perspektif New  Institutional  dan  Principal  Agent  Theory. eJournal  Administratif Reform .
Rahmiyati,  A.  L.,  Irianto,  G.,  Riyanto,  A.,  &  Rizkiyanti,  H.  D.  (2020).  Evaluasi Pola  Pengelolaan  Keuangan  setelah  Penerapan  BLUD  di  Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. PIN-LITAMAS, 2 .
Rawung,  L.  C.  (2016).  Evaluasi  Kinerja  Puskesmas  yang  Menerapkan  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Studi  pada Puskesmas BLUD Kota Balikpapan).
Turiman,  Dai,  R.  M.,  &  Sari,  D.  S.  (2021,  Agustus).  Implementasi  Kebijakan Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (PPK-BLUD)  di  Puskesmas  Ketapang  di  Kabupaten  Bandung. 4 (2),  87- 103.