Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restora ve Jus ce
Sebagai Dasar Penghen an Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan
I. Tajudin*, Nella Sumika Putri**

## Abstrak
Penyelesaian  ndak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para  pihak.  Model  perdamaian  tersebut  dikenal  dengan  model  pendekatan restora ve jus ce yang  sampai  saat  ini  belum  diakomodasi  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai  per mbangan  untuk  menghen kan  atau  melanjutkan  penyidikan.  Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan  pelaku.  Mekanisme  ini  hanya  terbatas  sebagai  per mbangan  untuk meringankan  pidana  kepada  terdakwa.  Berdasarkan  hasil  peneli an,  upaya  pendekatan restora ve jus ce dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi  pelaku  maupun  korban.  Akan  tetapi,  penghen an  penyidikan  karena  telah dilakukannya pendekatan restora ve jus ce dalam  ndak pidana kecelakaan lalu lintas  dak dapat  dilakukan  secara  absolut  karena  terdapat  beberapa  kriteria  yang  harus  dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.
Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, perdamaian, penghen an penyidikan, restora ve jus ce , asas keadilan.

## The Se lement of Traﬃc Accident Through Restora ve Jus ce Approach as a Basis for Termina on of Inves ga on and Principle of Jus ce of a Judgment

## Abstract
Traﬃc accident crime resolved by the criminal court. However, most of the perpetrators hold a peace process outside the court with the vic ms and their families in the model of an agreement among them. This model known as the restora ve jus ce model. There is no speciﬁc  legisla on  on  restora ve  jus ce  as  an  alterna ve  approach  to  adjudicate  traﬃc accident, which makes it diﬃcult for the law enforcer to consider restora ve jus ce as a basis to  con nue  or  discon nue  an  inves ga on.  Furthermore,  there  is  no  court  regula on
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, i.tajudin@yahoo.com, S.H. dan M.H. (Universitas Padjadajaran).
** DosenFakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, nellasumikaputri@yahoo.com, S.H. dan M.H. (Universitas Padjadajaran).
jus fying  the  use  of  restora ve  jus ce  approach  as  a  groundwork  to  release  the perpetrators. This ar cle ﬁnds that restora ve jus ce approach is more equitable in solving traﬃc accident crime cases than the regular criminal jus ce system. However, to discon nue inves ga on  of  traﬃc  accident  due  to  the  use  of  restora ve  jus ce  is  unlikely  to  be implemented  since  there  are  several  benchmarks  to  be  fulﬁlled  before  any  decisision  is reached.
Keywords: traﬃc accident, media on, discon nued inves ga on, restora ve jus ce, jus ce principle.

## A.  Pendahuluan
Akhir-akhir ini masalah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) semakin mempriha nkan baik  secara  kualitas  maupun  kuan tas.  Seringkali  kecelakaan  lalu  lintas  ini  dak hanya  mengakibatkan  luka-luka  ringan  maupun  berat,  tetapi  juga  menimbulkan kema an.  Sepanjang  tahun  2012  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  Polda Metro  Jaya  meskipun  lebih  rendah  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  7.817  kasus. Penurunan sebanyak kurang lebih 8144 kasus tetap tergolong jumlah yang besar dengan  korban  meninggal  sebanyak  901  orang  dan  luka  berat  sebanyak  5.974 orang.¹
Penyelesaian  kasus  lakalantas  yang  ada  seringkali  dak  konsisten.  Ada beberapa  kasus  yang  diselesaikan  melalui  proses  pengadilan  tetapi  banyak  juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghen kan  suatu  proses  peradilan  terhadap  kasus  lakalantas,  baik  karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.
Beberapa  kasus  lakalantas  yang  menjadi  pusat  perha an  akhir-akhir  ini dikarenakan terlibatnya tokoh masyarakat. Kasus pertama adalah kasus lakalantas yang dialami Saiful Djamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan istri dari Saiful Djamil meninggal dunia. Dalam kasus tersebut Saiful Djamil diproses secara hukum dan  divonis  bersalah  dengan  hukuman  pidana  5  (lima)  bulan  dengan  masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kasus kedua yang menjadi pusat perha an adalah kasus anak dari mantan Menko Perekonomian Ha a Radjasa, Rasyid Rajasa yang mengalami  kecelakaan  di  jalan  tol  dan  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia. Kasus ini juga diproses sampai pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan dengan hukuman percobaan 5 (lima) bulan. Putusan terhadap Rasyid Rajasa tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, yakni delapan bulan dengan
¹  M.  Sa bi,  “Catatan  kecelakaan  tahun  2012”,  h p://metro.sindonews.com/read/2012/12/30/88/702019/ catatan-kecelakaan-tahun-2012, diunduh 17 September 2013.

## Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas
masa percobaan 12 bulan. Kasus terakhir yang menyedot perha an banyak pihak adalah kasus anak musisi ternama Ahmad Dhani, yakni Abdul Qadir Jaelani (AQJ) yang  dalam  kasus  ini  karena  kelalaiannya,  dengan  mengingat  bahwa  yang bersangkutan masih di bawah umur (13 tahun), mengakibatkan 7 (tujuh) korban meninggal  dunia  dan  luka  berat.  AQJ,  dalam  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), akan tetapi AQJ  dak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.²
Kasus di atas ternyata menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pelaku tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, meskipun yang menjadi pelaku adalah keluarga korban sendiri dan pelaku  telah  menempuh  jalan  damai  serta  saling  memaa an.  Kelompok masyarakat yang lainnya beranggapan bahwa proses peradilan telah menimbulkan suatu  ke dakadilan  karena  pada  dasarnya  mereka  menganggap  ini  adalah kecelakaan dan kedua belah pihak telah menempuh jalan damai, sehingga  dak perlu  diteruskan  ke  proses  peradilan.  Sebagai  perbandingan,  terdapat  beberapa kasus  lakalantas  yang  dak  dilanjutkan  ke  proses  hukum  dengan  alasan  telah dilangsungkan perdamaian antara pelaku dengan korban yang melibatkan penegak hukum.  Meskipun  begitu  ada  beberapa  kasus  yang  tetap  dilanjutkan  ke  proses hukum, walaupun telah ada perdamaian antara pihak pelaku dan korban.
Pada Pasal 1 angka 24 UU LLAJ dijelaskan bahwa, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peris wa di jalan yang  dak diduga dan  dak disengaja melibatkan kendaraan dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat.³ Se ap pengemudi yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  lakalantas  wajib  bertanggung  jawab  atas kerugian yang diderita korban. Tanggung jawab ini  dak berlaku apabila: adanya keadaan memaksa yang  dak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi; disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ke ga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil  ndakan pencegahan.⁴
Tindak pidana lakalantas tergolong delik biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian  dari  kedua  belah  pihak,  tetap  dak  dapat  menggugurkan  tuntutan pidana  khususnya  apabila  korban  meninggal  dunia.⁵  Keberadaan  upaya
²  ANT,  “Hakim  Perintahkan  AQJ  Dikembalikan  Kepada  Orang  Tua”,  h p://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt53c67b5ae6a6e/hakim-perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua,  diunduh18 Agustus 2014.
³  Lihat Pasal Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
⁴  Lihat Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ.
⁵  Lihat Pasal 235 Ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 Ayat (1) huruf c UU LLAJ.
perdamaian  ini  dapat  menjadi  dasar  per mbangan  hakim  untuk  menjatuhkan putusan yang meringankan,⁶ maupun memberatkan.⁷
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya bagian lalu lintas (Lantas) masih merasa ragu ke ka ada kasus lakalantas yang  dak diproses secara  hukum  dengan  dasar  dak  ada  payung  hukumnya  untuk  menghen kan p e r ka ra . Pe n d e ka t a n r e s t o r a v e   j u s c e d a l a m   l a ka l a n t a s   d e n ga n memper mbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan  korban,  patut  untuk  diperha kan  untuk  menjadi  per mbangan penghen an  perkara.  Proses  peradilan  pidana  dalam  penanganan  perkara lakalantas  sekarang  ini  nampak  terjadi  pengakuan  terhadap restora ve  jus ce, seper   dalam  putusan  kasus  dengan  terdakwa  Rasyid  Rajasa  dan  AQJ.  Pada per mbangan  hakim  disebutkan  mengenai  proses  perdamaian  antara  pelaku dengan korban beserta keluarga korban, bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan dan akan bertanggung jawab terhadap segala biaya untuk sekolah  anak  korban  kecelakaan.  Dampak  perkembangan  penerapan restora ve jus ce dalam  proses  peradilan  khususnya  lakalantas  memang  baik,  akan  tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau  dak.
Maraknya  kasus  lakalantas  yang  ada  di  Indonesia  menunjukkan  masih kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  berlalu  lintas.  Tulisan  ini  ingin  mengkaji apakah  pendekatan restora ve  jus ce dapat  diterapkan  dalam  menyelesaikan kasus  lakalantas?  Khususnya  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tanpa menimbulkan penderitaan yang lebih berat mengingat perbuatan yang dilakukan bukan merupakan kesengajaan dan adanya upaya perdamaian antara kedua pihak.

## B.  Restora ve Jus ce
Perkembangan  penegakan  hukum  saat  terdapat  keraguan  terhadap  sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang dalam mengurangi  ngkat kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat.⁸ Penerapan restora ve jus ce pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku  yang  selanjutnya  berkembang  di  beberapa  negara  antara  lain  Amerika Serikat  dan  Selandia  Baru. Restora ve  jus ce dapat  dideﬁnisikan  sebagai  suatu respon yang sistema s terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  yang  di mbulkan  karena kejahatan.⁹  Sehingga, restora ve  jus ce perbuatan  melawan  hukum  sebagai
⁶  Lihat Putusan Mahkamah Agung No 2174/K/Pid/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No 1187/K/Pid/2011. ⁷  Lihat Putusan Mahkamah Agung No 403/K/Pid/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No 553/K/Pid/2012.
⁸  Zvi  D  Gabbay,  “Jus ﬁying  Restora ve  Jus ce:  A  Theori cal  Jus ﬁca on  for  the  Use  of  Restora ve  Jus ce Pra ces”, Journal of Dispute Resolu on , Volume 2, 2005, hlm. 364.
⁹  Nathan  Tierney,  “Religion,  the  Globaliza on  of  War,  and  Restora ve  Jus ce,  Buddhist-Chris an  Studies”,
pelanggaran  suatu  hubungan  sedangkan  keadilan  restribu f  melihat  kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara.¹⁰
Perbedaan  antara  penyelesaian  dengan  menggunakan  metode restora ve jus ce dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan.¹¹ Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara norma f, yaitu  ndak pidana apa yang dilakukan,  bagaimana  membuk kan  ndak  pidana  tersebut,  serta  dampak  dari perbuatan  tersebut  termasuk  penjatuhan  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatan yang  dilakukan.  Sedangkan  metode restora ve  jus ce memfokuskan  pada  diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian restora ve memen ngkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral tanpa melibatkan aparat penegak hukum.
Tony Marshal dan John Braithwaite mendeﬁnisikan restora ve jus ce sebagai “a process whereby all the par es with a stake in par cular oﬀense come together to resolve collec vely how to deal with the a ermath of the oﬀense and its implica on for  the  future” .¹²  Tujuan  dari  proses restora ve ini  adalah  untuk  memulihkan korban,  memulihkan  pelaku,  dan  memulihkan  masyarakat  melalui  cara  yang disepaka   bersama.¹³  Keadilan restora ve adalah  is lah  yang  sering  digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada korban dan  masyarakat,  dibandingkan  dengan  memidanakan  pelaku. Restora ve  Jus ce Consor um 2006  mendeﬁnisikan restora ve  jus ce sebagai,  “ works  to  resolve conﬂict  and  repair  harm;  it  encourages  those  who  have  caused  harm  to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make repara on. It oﬀers those who have suﬀered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made ”.¹⁴ Deﬁnisi keadilan restora ve dalam sistem hukum Indonesia dapat diketemukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (SKB  tentang  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum).  Keadilan restora ve dideﬁnisikan sebagai, “suatu penyelesaian perkara secara adil dengan
University of Hawai'i Press , Volume 26, 2006, hlm. 84. ¹⁰ Ibid . ¹¹  Zvi D. Gabbay, Op.cit ., hlm. 358. ¹²  Lihat Braithwaite, dalam Zvi D Gabbay, Loc.cit.
¹³  John Braithwaite, “A Future Where Punishment Is Marginalized: Realis c or Utopian”, dalam Zvi D. Gabbay, Loc.cit.
¹⁴  Marian Liebmann, Restora ve Jus ce: How It Works , London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.
melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  dan  pihak  lain  yang  terlibat  untuk menyelesaikan secara bersama-sama  ndak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semula”.¹⁵
Hal ini juga sejalan dengan tujuan dalam sistem peradilan pidana. Mardjono mengemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  jus ce  system )  adalah sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.¹⁶ Menanggulangi  diar kan  sebagai  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam batas-batas  toleransi  masyarakat.  Sehingga  menurut  Mardjono,  tujuan  sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁷ a.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b.  Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwakeadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
c.  Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  dak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁸
Ber k  tolak  dari  tujuan  tersebut,  Mardjono  mengemukakan  bawa  empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “ integrated criminal jus ce system ”.
Restora ve  jus ce  model diajukan  oleh  kaum  abolisionis  yang  melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan digan  dengan sarana  repara f.¹⁹  Paham  abolisionis  menganggap  sistem  peradilan  pidana mengandung  masalah  atau  cacat  struktural  sehingga  secara  rela s s  harus  ada perubahan dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana,  nilai-nilai  yang  melandasi  paham  abolisionis  masih  masuk  akal  untuk mencari  alterna f  sanksi  yang  lebih  layak  dan  efek f  daripada  lembaga  seper penjara.²⁰
Muladi  menyatakan  bahwa restora ve  jus ce  model mempunyai  beberapa karakteris k, yaitu:²¹
a.  Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konﬂik;
b.  Ti k perha an pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa depan;
¹⁵  Lihat Pasal 1 Angka 5 Surat Keputusan Bersama Penanganan ABH.
¹⁶  Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana-Perspek f Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bandung: Binacipta,
1996, hlm.15.
¹⁷ Ibid.
¹⁸ Ibid.
¹⁹ Ibid., hlm. 125. ²⁰ Ibid., hlm. 101. ²¹  Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 127-129 .
c.  Sifat norma f dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d.  Res tusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
e.  Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
f.  Sasaran perha an pada perbaikan kerugian sosial;
g.  Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restora f;
h.  Peran korban dan pelaku  ndak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku  ndak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
i.  Pertanggungjawaban  pelaku  dirumuskan  sebagai  dampak  pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j.  Tindak  pidana  dipahami  dalam  konteks  menyeluruh,  moral,  sosial  dan ekonomis; dan
k.  S gma dapat dihapus melalui  ndakan restora f. Sementara itu prinsip dalam restora ve jus ce adalah:²²
1.  Prioritas pada dukungan dan penyembuhan korban;
2.  Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan;
3.  Melakukan dialog untuk mencapai kesepahaman;
4.  There is an a empt to put right the harm done;
5.  Pelaku dapat menghindari mengulangi kejahatan di masa depan; dan
6.  Masyarakat membantu proses re-integrasi antara korban dan pelaku. Bagir Manan juga memaparkan prinsip-prinsip dalam restora ve jus ce , yakni sebagai berikut:²³
”Membangun par sipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat  untuk  menyelesaikan  suatu  peris wa  atau  ndak  pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ' stakeholders ' yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solu ons ).” Sementara  bentuk-bentuk  penyelesaian  melalui restora ve  jus ce adalah sebagai berikut:
1.  Mediasi;
2.  Mediasi Korban-Pelaku;
3.  Reparasi;
4.  Pertemuan kelompok keluarga;
5.  Kelompok Korban-Pelaku; dan
²²  Marian Liebmann, Op.cit. , hlm. 27. ²³  Bagir  Manan,  “ Restora ve  Jus ce (Suatu  Perkenalan)”,  dalam  buku Reﬂeksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir , yang disusun oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad (Ed.), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.
6.  Kewaspadaan korban.
Kemudian,  keuntungan  konsep restora ve  jus ce dibandingkan  metode tradisional adalah:²⁴
1.  it views criminal acts more comprehensively: rather than deﬁning crime only as lawbreaking, it recognizes that oﬀenders harm vic ms, communi es and even themselves;
2.  it involves more par es: rather than giving key roles only to government and the oﬀender, it includes vic ms and communi es as well;
3.  it measures success diﬀerently: rather than measuring how much punishment has been inﬂicted, it measures how much harm has been repaired or prevented;
4.  it  recognizes  the  importance  of  community  involvement  and  ini a ve  in responding and reducing crime, rather than leaving the problem of crime to the government alone.
Restora ve  jus ce menempatkan  nilai  yang  lebih  nggi  dalam  keterlibatan yang  langsung  dari  para  pihak.  Korban  mampu  untuk  mengembalikan  unsur kontrol,  sementara  pelaku  didorong  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai sebuah  langkah  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  ndak kejahatannya, serta untuk membangun sistem nilai sosial. Keterlibatan komunitas secara  ak f  memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan  mengikat  kepada  nilai-nilai untuk menghorma  dan rasa saling mengasihi antar sesama.²⁵

## C.  Diskresi
Diskresi adalah ,“the capacity to dis nguish between what is right and wrong, lawful or unlawful, wise or foolish, suﬃciently to render one amenable and responsible for his acts. Wise conduct  and  management; cau ons  discernment, especially as  to ma ers  of  propriety  and  self-control;  prudence;  circumspec on;  wariness ”.²⁶ Soebek  mengar kan diskresi sebagai kebijakan atas dasar per mbangan keadilan dengan  dak terikat pada ketentuan undang-undang serta atas dasar keadilan.²⁷
Diskresi dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) bu r 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk mengadakan  ndakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
²⁴  Umi Rozah, “Konstruksi Poli k Hukum Mediasi Penal sebagai Alterna f Penyelesaian Perkara Pidana” , dalam buku Hukum Pidana dalam Perspek f , yang disusun oleh Agus nus Pohan, dkk (Ed.), Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 314.
²⁵  Zainal Abidin, “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005”, Posi on Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, ELSAM , 2005, hlm. 13.
²⁶  Henry Campbell Black, Black Law Dic onary, Sixth Edi on, Minnesota: West Publishing, 1991.
²⁷  Soebek , Kamus Hukum , Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1980, hlm. 40.
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), bahwa Polri dapat melakukan  ndakan menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperha kan peraturan perundang-undangan dan Kode E k Kepolisian Republik Indonesia (Kode E k Polri). Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk menghen kan penyidikan suatu perkara.
Tindakan  lain  yang  dimaksud  dalam  KUHAP  tersebut  disertai  dengan persyaratan bahwa penghen an penyelidikan/penyidikan dilakukan atas dasar:²⁸
1.  Tidak bertentangan dengan salah satu aturan hukum;
2.  Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya  ndakan jabatan;
3.  Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
4.  Atas per mbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5.  Menghorma  hak asasi manusia.
UU  Polri  menjelaskan  ber ndak  menurut  penilaian  sendiri  sebagai  ndakan yang  dapat  dilakukan  oleh  Aparat  Polri  yang  dalam  ber ndak  harus memper mbangkan manfaat serta risiko dari  ndakannya adalah betul-betul untuk kepen ngan umum.²⁹ Diskresi pada dasarnya dapat dilakukan dalam se ap  ngkat proses  peradilan  dari  kepolisian,  kejaksaan,  sampai  dengan  pengadilan  sebagai suatu  sistem  peradilan  yang  melipu   ndakan  menginterpretasikan  undang- undang, penggunaan kewenangan, dan pilihan  ndakan dari penegak hukum.³⁰

## D.  Diversi
Konsep restora ve jus ce yang dikenal saat ini masih digunakan khususnya pada penyelesaian  alterna f  dalam  perkara  pidana  anak.  Penyelesaian  dengan menggunakan konsep restora ve jus ce pada umumnya dilakukan melalui metode diskresi dan diversi di luar proses formal melalui mekanisme musyawarah.³¹ Konsep diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang mulai dikenal sejak tahun 1985 dalam United Na ons Standard Minimum Rules for the Administra on of Juvenile Jus ce (The Beijing Rules) , bahwa dalam diversi terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak dan remaja dibandingkan dengan perlakuan  terhadap  orang  dewasa  sehingga  terdapat  pengalihan  penyelesaian
²⁸  Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
²⁹  Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) .
³⁰ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restora ve , Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm. 102 – 103.
³¹  Lihat Elﬁna L Sahetapy, “Restora ve Jus ce dalam Wujud Diversi, Kasus Anak yang Berkonﬂik dengan Hukum”, dalam buku Hukum Pidana dalam Perspek f , yang disusun oleh Agus nus Pohan, dkk (Ed.), Op.cit., hlm. 301.
secara  formal  yang  dapat  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.³²  Pengaturan diversi dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada ketentuan yang sama dengan diskresi yaitu Pasal 18 UU Polri.
Penger an diversi menurut Rule 11 dari The Beijing Rules adalah:
“Diversion,  involving  removal  from  criminal  jus ce  processing,  and frequently  redirec on  to  community  support  services,  is  commonly prac ced on a formal and informal basis in many legal system. This prac ce serves to hinder to nega ve eﬀects of subsequent proceedings in juvenile jus ce administra on (for example the s gma of convic on and sentence). In many cases, non interven on would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alterna ve (social) services may be the op mal response. This is especially the case where the oﬀence is of non- serious nature and where the family, the school or other informal social control ins tu on have already reacted, or likely to react in an appropriate and construc ve manner.”
Berdasarkan  pemahaman  atas  penger an  diversi  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  diversi  adalah  pengalihan  suatu  kasus  dari  proses  peradilan dengan  tujuan  untuk  menghindari  dampak  nega f  yang  di mbulkan  dari  suatu proses peradilan khususnya bila perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan serius dan pihak-pihak lain seper  keluarga, sekolah dan ins tusi pengawasan telah ber ndak dengan cara yang sesuai.
Mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan The Beijing Rules adalah:³³
1.  Terhadap  pelaku  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  apabila  diperlukan dapat diper mbangkan oleh pihak yang berwenang bahwa kasus diselesaikan tanpa melalui proses formal;
2.  Kepolisian,  Jaksa,  atau  ins tusi  yang  berwenang  menangani  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  harus  memperkenankan  adanya  suatu  diskresi tanpa  melalui  suatu  proses  formal  dengan  memper mbangkan  kriteria  dan norma-norma yang ada dengan mengacu pada sistem dan asas-asas hukum yang berlaku;
3.  Se ap  diversi  yang  diserahkan  kepada  kelompok  masyarakat  atau  lembaga lainnya harus tetap mendapatkan persetujuan dari anak, atau orang tua/wali dan keputusan yang diambil tetap dapat dilakukan peninjauan oleh pihak yang berwenang; dan
³² Ibid ; Lihat Pasal 5 United Na ons Standard Minimum Rules for the Administra on of Juvenile Jus ce (The Beijing Rules); Pasal 37, Pasal 40 Conven on on the Rights of The Child (CRC); UN Standard Minimum Rules for Non- Custodial Measures (Tokyo Rules); The Riyadh Guidelines; UN Rules for The Protec on of Juveniles Deprived of Their Liberty.
³³  Pasal 5 The Beijing Rules.
4.  Dalam rangka memfasilitasi proses diskresi dalam kasus anak yang berhadapan dengan  hukum,  usaha  yang  harus  dilakukan  adalah  memfasilitasi  kegiatan masyarakat,  seper   panduan  dan  pengawasan  berkala,  res tusi  dan kompensasi terhadap korban.
Sistem  hukum  Indonesia  belum  memberikan  pengaturan  secara  khusus tentang diversi, akan tetapi baru akan diterapkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Anak yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial dan/atau masyarakat.³⁴
Penggunaan diversi  dak dapat diterapkan serta merta. Ada beberapa kriteria yang  digunakan  dalam  penerapan  diversi  dalam  hal  ini  peneli   menyi r  dalam kriteria yang dipergunakan untuk anak yang berhadap dengan hukum yaitu:³⁵ 1.  Terhadap kategori  ndak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan  1  (satu)  tahun  harus  dilakukan  diversi  dan  terhadap  ancaman  1  –  5 tahun diper mbangan untuk dilakukan diversi. Semua kasus pencurian harus diupayakan  melalui  mekanisme  diversi  kecuali  menyebabkan  kerugian  yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
2.  Memperha kan usia pelaku;
3.  Dilihat dari faktor pendorong yang menyebabkan anak melakukan kejahatan.;
4.  Kerugian yang di mbulkan bersifat kebendaan dan  dak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang.;
5.  Tingkat keresahan masyarakat yang di mbulkan dari perbuatan tersebut.;
6.  Persetujuan korban/keluarga; dan
7.  Kesediaan pelaku dan keluarganya.

## E.  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang  Telah  Diselesaikan  Melalui
Pendekatan Restora ve  Jus ce sebagai  Per mbangan  dalam  Proses Penghen an Penyidikan.
Berdasarkan data Polri sepanjang tahun 2012 telah terjadi 109.038 kasus lakalantas dengan  korban  meninggal  dunia  sebanyak  27.441  orang  dimana  jumlah  ini mengalami  penurunan  dari  tahun  2011  yaitu  109.776  kasus  dengan  korban meninggal sebanyak 31.185 orang.³⁶ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa  ndak pidana yang di mbulkan oleh lakalantas telah menimbulkan suatu dampak   yang
³⁴  Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak. ³⁵  Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restora ve Jus ce dalam Hukum Pidana , Medan: USU Press, 2010, hlm.
97-98.
³⁶  B a d a n   I n t e l i j e n   N e ga ra ,   “ Ke c e l a ka a n   L a l u   L i n ta s   M e n j a d i   Pe m b u n u h   Te r b e s a r   Ke ga“, h p://www.bin.go.id/awas/de l/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar- ke ga, diunduh 3 Desember 2013.
cukup besar dan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun materiil. Lakalantas yang diakibatkan kelalaian pelaku dan mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat bertambah  se ap  tahunnya  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  bahwa  sistem peradilan  pidana  yang  ada  terhadap  ndak  pidana  lakalantas  dak  dapat mengurangi  jumlah  lakalantas.  Sejauh  ini  pendekatan  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  ndak  pidana  lakalantas  menggunakan  pendekatan  sistem peradilan  pidana  biasa  meskipun  pada  kenyataannya  pelaku  dan  korban  sering menempuh jalan damai di luar proses hukum formal.
Melihat fenomena di atas penulisan ini bermaksud untuk melihat kemungkinan perluasan  penggunaan  mekanisme restora ve  jus ce dalam  ndak  pidana  lalu lintas, karena selama ini mekanisme restora ve jus ce di Indonesia baru digunakan pada  ndak pidana yang pelakunya adalah anak. Selain dalam penanganan anak yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH),  penerapan  keadilan restora ve masih belum diterapkan secara absolut, tetapi dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk meringankan tuntutan dan mengurangi penjatuhan pidana seper  dalam hal  ndak pidana lakalantas.
Seper  diketahui  dak semua kejadian lakalantas yang mengakibatkan korban jiwa  atau  luka  berat  diproses  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Pada  umumnya sebagian pelaku dan korban melakukan upaya perdamaian dengan memberikan gan  rugi kepada keluarga korban. Seringkali penegak hukum, dalam hal ini polisi, dak  melanjutkan  kasus  tersebut  ke  ngkat  penuntutan  dikarenakan  perkara tersebut dianggap selesai dengan adanya perdamaian antara para pihak.
Terkait  dengan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  penulis  ingin  mencoba memisahkan antara dua bentuk hubungan, yaitu: pertama , pelaku dan korban  dak memiliki  hubungan  kekerabatan;  dan kedua ,  pelaku  dan  korban  yang  memiliki hubungan  kekerabatan.  Untuk  kategori  pertama  penulis  sependapat  dengan ketentuan yang terdapat dalam UU LLAJ bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kema an tergolong dalam delik biasa, sama halnya dengan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kelalaian yang menyebabkan kema an seseorang sehingga harus tetap diproses dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Penulis juga sependapat dengan ketentuan Pasal 235 KUHP terkait dengan penggan an kerugian  terhadap  korban  lakalantas  yang  meninggal  dunia  atau  menimbulkan cedera  terhadap  badan  pelaku  (kecelakaan  berat)  tetap  diperkenankan  untuk diteruskan pada tahapan penuntutan meskipun kedua belah pihak telah melakukan perdamaian.  Akan  tetapi,  upaya  perdamaian  ini  dapat  dijadikan  per mbangan hakim  untuk  meringankan  ataupun  memberatkan  penjatuhan  pidana  apabila pelaku  dak melakukan upaya perdamaian dengan korban.

## Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas
Untuk  kategori  kedua,  yaitu  dimana  pelaku  dan  korban  memiliki  hubungan kekerabatan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan yang dimaksud keluarga di sini didasarkan pada ketentuan Pasal 367 KUHP yaitu suami/istri, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Pada kategori ini, penulis  beranggapan  bahwa  apabila  terjadi  suatu  lakalantas  maka  pelaku  juga memiliki  posisi  sebagai  korban  yang  menderita  kerugian  baik  secara  materiil maupun kehilangan jiwa atau luka yang dialami oleh anggota keluarganya, seper dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Saiful Jamil dan Lanjar Sriyanto yang  korbannya  merupakan  istri  dari  pelaku.  Oleh  karena  itu,  Penulis  kurang sependapat  apabila  ndak  pidana  lakalantas  tersebut  tetap  diproses  meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Pada kedua kasus di atas pelaku tetap  diproses  dan  dijatuhi  pidana,  meskipun  dalam  kasus  Lanjar  Sriyanto Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar melepaskan terdakwa dengan per mbangan bahwa  dak ada unsur kesalahan.
Untuk mengkaji kategori kedua ini penulis mencoba membandingkan kedua kasus tersebut dengan ketentuan Pasal 362 dan 367 KUHP yang dikualiﬁkasikan ke dalam  ndak pidana pencurian. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 367 KUHP  merupakan  perbuatan  yang  sama  yaitu  pencurian,  akan  tetapi  terdapat perbedaan dalam penerapannya. Pasal 362 KUHP digolongkan sebagai delik biasa sedangan  Pasal  367  KUHP  digolongkan  sebagai  delik  aduan.  Jika  kita  melihat perbuatan lakalantas   sama halnya dengan  ndak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP sebagai kejahatan terhadap negara,   dalam hal ini  dak ada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban maka terhadap  ndak pidana lalu lintas tersebut dapat diproses tanpa harus aduan.
Adapun alasan yang menyebabkan Pasal 367 KUHP menjadi delik aduan adalah adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban sehingga perbuatan tersebut baru dapat diproses bila terdapat aduan dari pihak korban. Akan tetapi, penulis juga mengingat bahwa ada perbedaan mendasar antara karakteris k antara ketentuan Pasal  362  dan  Pasal  367  KUHP  dengan  ketentuan  ndak  pidana  lakalantas  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau  luka  berat,  yaitu  akibat  yang di mbulkan  Pasal  362  dan  Pasal  367  KUHP  merupakan  ndak  pidana  terhadap harta  benda  sedangkan  ndak  pidana  lakalantas  yang  dibahas  di  sini  dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  nyawa  dan  tubuh  yang  dalam  KUHP sendiri  dak ada satu ketentuan pun yang mengkualiﬁkasikan sebagai delik aduan meskipun terdapat hubungan keluarga antara pelaku dan korban.
Pemikiran  untuk  menerapkan  penyelesaian restora ve  jus ce dengan menggunakan  metode  diversi  dan  diskresi  terhadap  pelaku  ndak  pidana lakalantas khususnya bagi pelaku sekaligus korban dalam  ndak pidana lakalantas yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat adalah dengan melihat
penyelesaian  hal  ini  di njau  dari  sudut  pandang  konsep  keadilan.  Penulis beranggapan bahwa model diskresi/diversi ini dapat diterapkan dalam peris wa tersebut,  karena  dalam  metode  ini  penegak  hukum  berwenang  untuk menghen kan/ dak  meneruskan/melepaskan  suatu  proses  peradilan  pidana sehingga  dak  semua  ndak  pidana  lalu  lintas  harus  berakhir  dalam  sistem peradilan pidana.³⁷ Pada dasarnya, UU LLAJ sendiri telah memperkenankan adanya upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa dalam  ndak pidana lalu lintas akan tetapi hasil dari upaya perdamaian tersebut hanya digunakan sebagai bahan per mbangan hakim sebagai dasar meringankan pada saat menjatuhkan putusan apabila  para  pihak  telah  melakukan  perdamaian  bukan  sebagai  dasar  untuk menghen kan/ dak meneruskan/melepaskan pelaku dari suatu proses peradilan pidana.
Terhadap  pelaku  lakalantas  Penulis,  dengan  melakukan  perbandingan  pada kriteria  diversi  yang  dilakukan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, berpandangan bahwa diversi dapat dilakukan akan tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Mengingat fokus penulisan ini adalah lakalantas yang mengakibatkan kerugian  terhadap  tubuh  dan  jiwa,  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki hubungan  keluarga  dengan  korban  serta  pelaku  anak.  Untuk  delik  lakalantas berdasarkan UU LLAJ merupakan delik biasa dimana  dak ada satu pasal pun yang menyatakan  bahwa  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut merupakan delik aduan.
Terhadap  ndak  pidana  lakalantas  dimana  pelaku  dan  korban  memiliki hubungan  kekerabatan,  penegak  hukum  pada  dasarnya  dapat  mengambil keputusan melalui pendekatan restora ve jus ce karena pada dasarnya tidak ada keharusan  untuk  menggunakan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan, terdapat sarana-sarana lain yang juga bisa dipilih oleh penegak hukum yaitu sarana non-penal  maupun  non-hukum.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum  pidana merupakan hukum yang mempunyai fungsi subsider ( ul ma ra o principle ) dan hendaknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Apabila hukum pidana akan digunakan, harus dilihat dalam kerangka poli k kriminal ( criminal policy ). Mekanisme penyelesaian perkara secara diversi atau diskresi untuk lakalantas juga  sebenarnya  dilakukan  dengan  melihat  model  penyelesaian  ndak  pidana kejahatan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  seringkali  menggunakan  model restora ve  jus ce meskipun  perbuatan  KDRT  bukan  merupakan  delik  aduan dengan alasan untuk kepen ngan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan.³⁸ Terhadap  ndak pidana
³⁷  Lihat Elﬁna L. Sahetapy, Op.cit. , hlm. 305. ³⁸  Umi Rozah, Op.cit , hlm. 319.
lakalantas ini, penegak hukum (penyidik) dapat memiliki pilihan untuk memproses kasus tersebut atau  dak kecuali pihak korban menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum.
Seper   dijelaskan  sebelumnya,  penyidik  berwenang  untuk  menghen kan suatu  proses  penyidikan  ( ndak  pidana  lakalantas)  apabila:  dak  cukup  buk ; bukan merupakan  ndak pidana lakalantas; atas dasar kepen ngan hukum dimana tersangka  meninggal  dunia;  daluarsa;  dan  ndak  pidana  tersebut  telah memperoleh  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Perlu dibedakan pula proses beracara terhadap lakalantas atas dasar hubungan keluarga, yakni  ada  per mbangan  dalam  penerapan  upaya  perdamaian  dikaitkan  dengan proses  penghen an  penyidikan  yaitu  bahwa  kesepakatan  perdamaian  tersebut disahkan  oleh  hakim  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Dengan adanya putusan hakim tersebut maka proses penghen an penyidikan oleh penyidik menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dihubungkan dengan asas ne bis in idem.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  hal  terjadi  lakalantas  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau  mengalami  luka  berat  dapat dilakukan  proses  penghen an  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Untuk pelaku anak tentu dapat diterapkan model diversi atau diskresi seper  yang telah berjalan selama ini, akan tetapi untuk orang dewasa yang menjadi pelaku lakalantas tentu perlu diberlakukan pembatasan-pembatasan yang tegas mengingat korban menderita  kerugian  tubuh  atau  jiwa.  Pembatasan-pembatasan  tersebut  adalah antara lain:
1.  Terdapat  hubungan  kekeluargaan  antara  pelaku  dan  korban,  dalam  hal  ini dibatasi terhadap suami/istri, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;
2.  Terdapat persetujuan korban/keluarganya;
3.  Upaya  perdamaian  yang  dilakukan  mendapat  pengesahan  dari  hakim  dan memiliki kekuatan hukum tetap;
4.  Kesediaan pelaku dan keluarganya; dan
5.  Jika  dak  terdapat  persetujuan  korban/keluarga  maka  tetap  dapat  diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.
Pada akhirnya, untuk tetap menjamin adanya suatu kepas an hukum dalam proses  penghen an  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  sehingga  dak menimbulkan permasalahan baru ataupun pelanggaran terhadap hak-hak korban kriteria  tersebut  memerlukan  suatu  legalisasi  yang  diakomodasi  dalam  suatu kebijakan pidana di kemudian hari. Seper  halnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 362 dan Pasal 367 KUHP.

## F.  Asas  Keadilan  dalam  Per mbangan  Hakim  yang  Memutus  Tindak  Pidana
Lakalantas dengan Pendekatan Keadilan Restora ve Jus ce Beberapa  tulisan  menyampaikan  bahwa  sistem  penyelesaian  sengketa  yang menggunakan  metode restora ve  jus ce lebih  adil  dibandingkan  dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.³⁹ Untuk menilai hal tersebut, Penulis mencoba  melihat  beberapa  putusan  pengadilan  terkait  dengan  kecelakaan  lalu lintas,  yaitu  terhadap  putusan  Saipul  Jamil  dan  Lanjar  Sriyanto  yang  keduanya dijatuhi hukuman pidana meskipun korbannya adalah istri dari pelaku dan bukan karena faktor kesengajaan.
Kejadian lakalantas yang melibatkan Saipul Jamil pada tahun 2011 di KM 97 jalan tol Cipularang, Jawa Barat karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya istri Saipul Jamil, Virginia Anggraeni. Jika dilihat dari kejadian tersebut, berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ, Saipul Jamil tetap menjalani proses peradilan pidana meskipun terdapat hubungan keluarga, dalam hal ini hubungan suami istri antara Saipul Jamil dengan Virginia Anggraeni karena Pasal 310 UU LLAJ adalah delik biasa. Hal ini kemudian diperkuat kembali dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (1) 310 UU LLAJ yang menyatakan bahwa meskipun pelaku memberi bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman  dak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Atas kejadian tersebut, Saipul Jamil diputus bersalah dan dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.
Kasus serupa lainnya adalah kasus Lanjar Sriyanto yang menyebabkan istrinya tewas dan anaknya terluka, karena sepeda motor yang ditumpangi mereka terjatuh setelah menabrak Suzuki Carry di depannya yang berhen  mendadak tanpa lampu rem. Dalam kasus tersebut, PN Karanganyar memutuskan Lanjar bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP, tetapi  dak dijatuhi hukuman  karena  Majelis  Hakim  berpendapat  Lanjar  dak  memiliki  kesalahan sehingga terdakwa harus lepas dari tuntutan hukum. Meskipun demikian, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang berbeda dengan putusan PN Karanganyar yang menyatakan  Lanjar  bersalah  karena  melakukan  kelalaian  yang  mengakibatkan kema an istrinya dan PT Semarang menjatuhi pidana selama 1 bulan 7 hari sesuai dengan masa tahanan yang dijalani Lanjar. Putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 25 Mei 2010 memperbaiki putusan PT Semarang tertanggal 4 Maret 2010 dengan menjatuhkan hukuman percobaan 2 bulan 14 hari.
Terhadap  kejadian  tersebut  Penulis  menilai  apakah  penjatuhan  pidana terhadap  pelaku  lakalantas,  yang  merupakan  kelalaian  mengakibatkan  kema an korban yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku dapat memberikan keadilan  baik  bagi  pelaku  maupun  bagi  korban  meskipun  secara  perundang-
³⁹  Zvi D. Gabbay, Op.cit , hlm. 372.
undangan  merupakan  delik  biasa.  Dari  kedua  kasus  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pengadilan  sejauh  ini  masih  menggunakan  pendekatan  peradilan  biasa dengan mengutamakan kepas an hukum dengan tetap menjatuhi pidana kepada kedua  terdakwa,  meskipun  ada  putusan  yang  berbeda  yang  dijatuhkan  oleh  PN Karangayar yang melepaskan terdakwa Lanjar Sriyanto karena  dak adanya unsur kesalahan pada diri terdakwa.
Menurut  pandangan  Penulis,  pada  kasus  lakalantas  dengan  kategori  pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, penyelesaian melalui sistem peradilan pidana memang memberikan kepas an hukum di satu sisi, akan tetapi jika  melihat  dari  sudut  pandang  kemanusiaan  proses  peradilan  juga  dapat menimbulkan rasa ke dakadilan. Hal ini karena dengan sistem peradilan pidana biasa, pelaku juga memiliki potensi menjadi korban dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara.
Tindak  pidana  lalu  lintas  merupakan  suatu  ndak  pidana  yang  tergolong memiliki karakteris k khas. Lakalantas adalah  ndak pidana yang didalamnya  dak memiliki  unsur  kesengajaan  melainkan  kelalaian  dan  kekurang  ha -ha an  dari pelaku.  Pada  sebagian  kasus,  korban  bukan  merupakan  orang  lain  yang  sengaja dijadikan korban akan tetapi bagian dari keluarga pelaku sehingga seringkali pelaku juga termasuk korban. Pada KUHP, terdapat  ndak pidana yang melibatkan keluarga sebagai pelaku termasuk juga korban digolongkan dalam delik aduan yaitu dalam ndak  pidana  perzinahan  maupun  pencurian  dalam  keluarga  bahwa  kasus  baru akan diproses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Pada  ndak pidana lalu lintas, meskipun pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban,  ndak pidana tetap  tergolong  sebagai  delik  biasa  sehingga  pelaku  tetap  diproses  oleh  aparat penegak hukum.
Terhadap  delik  biasa  sistem  peradilan  pidana  dapat  melakukan  proses penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tanpa  harus  tergantung  kepada  korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut  berbeda  halnya  dengan  delik  aduan  yang  sistem  peradilan  pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban.  Pendekatan restora ve  jus ce seharusnya  juga  dapat  digunakan  hakim sebagai dasar per mbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.
Dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  harus  memper mbangkan:  bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang  dilakukan  oleh  pelaku;  upaya  represif  dalam  rangka  memberikan  efek  jera kepada pelaku sehingga  dak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preven f bagi masyarakat luas agar  dak meniru perbuatan yang dilakukan oleh  pelaku;  dan  mempersiapkan  masyarakat  dalam  menyikapi  kejahatan  dan
pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.⁴⁰ Pemidanaan pada dasarnya  dak serta merta menurunkan  ngkat kejahatan. Seper  halnya dalam  ndak pidana lakalantas, se ap tahun jumlah korban yang di mbulkan  oleh  ndak  pidana  lakalantas  semakin  bertambah  sehingga memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan bukan menjadi salah satu jalan keluar karena dapat menambah beban pemerintah, meskipun salah satu tujuan sistem  peradilan  pidana  adalah  untuk  menegakkan  keadilan  serta  memberi kepuasan kepada masyarakat yang diperoleh jika kasus tersebut terselesaikan dan pelaku dijatuhi pidana.⁴¹ Dalam memutuskan perkara, hakim bukanlah pihak yang dengan  sendirinya  menjatuhkan  putusan  karena  hakim  merupakan  bagian  dari suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu jaringan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang  dak terbatas pada hukum  pidana  materiil  semata,  akan  tetapi  termasuk  hukum  pidana  formil. Sehingga proses penegakan hukum  dak terpaku pada aturan formal semata yang hanya  bertujuan  untuk  mencapai  kepas an  hukum  karena  dapat  menimbulkan suatu  ke dakadilan.  Penegakan  hukum  pidana  dak  hanya  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  pidana  semata,  melainkan  juga  tetap memperha kan rambu-rambu proses peradilan.⁴²
Konsep  keadilan  sangat  abstrak  dan  sangat  sulit  untuk  diterjemahkan,  oleh sebab  itu  terkadang  hukum  posi f  dak  serta  merta  mewujudkan  keadilan  ini. Peranan  hakim  seper   yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  menjadi  sangat pen ng  karena  hakim  harus  melihat  dan  mengama   kondisi  sosial  masyarakat untuk  melihat  keadilan  selain  didasarkan  pada  undang-undang.  Hakim  dituntut untuk  dak hanya legal jus ce akan tetapi juga social jus ce .⁴³ Hal ini selaras dengan tujuan  pemidanaan  menurut  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yaitu:⁴⁴
1.  mencegah  dilakukannya  ndak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman mesyarakat;
2.  memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
⁴⁰ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfek f Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2010, hlm. 111.
⁴¹  Romli Atmasasmita, Loc.cit.
⁴²  Barda Nawawi Arief dalam Abdul Selamat Nazar, “Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Tindak Pidana Korupsi  (Studi  tentang  Bentuk  Penahanan  pada  Sidang  Pengadilan  Tipikor)”, Jurnal  Untan , www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/ar cle/download/976/914, diunduh 25 November 2013.
⁴³  Bagir Manan, “Tugas Hakim antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum” , Ternate, 18 April 2006,
h p://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf, diakses 29 November 2013.
⁴⁴ Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP 2008.

## Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas
3.  menyelesaikan  konﬂik  yang  di mbulkan  oleh  ndak  pidana,  memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4.  membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representa f dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan,  “pemidanaan  bertujuan  menyelesaikan  konﬂik  yang  di mbulkan oleh  ndak  pidana,  memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai dalam masyarakat”.
Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan  upaya  hukum.⁴⁵  Penggunaan  hukum  dalam  upaya  mengatasi masalah sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan disamping upaya- upaya non-hukum lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan bagian dari  kebijakan  sosial  ( social  policy )  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  masalah- masalah sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan  kesejateraan  masyarakat.  Sehingga  menurut  penulis,  hakim  dalam menerapkan  hukum  dak  hanya  berpatokan  pada  hukum  posi f  semata, khususnya  dalam  perkara  lakalantas  yang  korban  dan  pelakunya  memiliki hubungan kekerabatan.
Meskipun  ketentuan  perundangan  yang  berlaku  menyatakan  bahwa  ndak pidana  lakalantas  merupakan  delik  biasa,  dalam  hal  ini  hakim  harus  berani menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  dari  Roscoe  Pound  yang  menerapkan  hukum  ( the applica on of law ) berkaitan dengan konteks prak s untuk mengadili suatu perkara di pengadilan, yang di dalamnya melipu  3 langkah, yaitu:⁴⁶
a.  Menemukan hukum, mengetahui dengan pas   kaidah hukum mana di dalam sistem  hukum  yang  akan  diterapkan.  Jika  dak  kaidah  hukum  yang  dapat diterapkan, dicari kaidah hukum untuk itu berdasarkan bahan-bahan dengan cara yang telah ditunjukkan sistem hukum;
b.  Menafsirkan  kaidah  hukum  yang  dipilih  atau  diketahui  dengan  pas   yaitu menentukan  maknanya  sebagaimana  ke ka  kaidah  tersebut  dibentuk  dan berkenaan dengan luas lingkup kaidah dimaksud; dan
c.  Menerapkan  kaidah  hukum  yang  ditemukan  dan  diinterpretasikan  kepada perkara yang dihadapi.
Berdasarkan  hasil  analisis  Penulis  terhadap  beberapa  putusan  pengadilan terkait  dengan  ndak  pidana  lakalantas,  penulis  belum  menemukan  satu  pun putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa atas dasar telah dilakukan
⁴⁵  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisla f dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 17.
⁴⁶ Roscoe Pound, An Introduc on to the Philosophy of Law , New Haven: Yale University Press, 1954, hlm. 48.
suatu  mekanisme  perdamaian/metode restora ve  jus ce sebagai  dasar per mbangan  hakim  dalam  memutus  perkara.  Adapun  putusan  hakim  PN Karanganyar yang melepaskan terdakwa Lanjar bukan atas dasar telah dilakukan suatu  perdamaian  atau  karena  adanya  hubungan  kekerabatan  antara  pelaku dengan  korban  yang  dalam  kasus  tersebut  adalah  istri  dari  pelaku,  akan  tetapi karena  dak adanya kesalahan dalam diri terdakwa.
Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar per mbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan metode restora ve jus ce, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman, khususnya apabila antara para pihak memiliki hubungan kekeluargaan. Putusan yang diberikan oleh hakim diharapkan dapat menjadi putusan yang bersifat mengikat dan tetap bagi semua pihak.
Jika dilihat dari konsep keadilan yang ada hakim  dak hanya berpedoman pada kepas an  hukum  semata,  karena  hakim  juga  harus  melihat  kenyataan  yang  ada dalam masyarakat. Dengan menempatkan konsep restora ve jus ce dalam perkara lakalantas  dengan  pelaku  dan  korban  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan, keadilan menurut penulis lebih dirasakan karena lebih memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku yang telah kehilangan anggota keluarganya maupun anggota keluarga yang lain, karena notabene pelaku juga merupakan keluarga yang  dak bermaksud untuk mencelakakan korban.

## G.  Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  terhadap  permasalahan  dalam  peneli an  ini  diperoleh kesimpulan berupa:
1.  Pe n g h e n a n   p e ny i d i ka n   ya n g   d i l a ku ka n   o l e h   p e ny i d i k   d e n ga n memper mbangkan pendekatan restora ve jus ce yaitu apabila telah dilakukan proses  perdamaian  di  luar  pengadilan  terhadap  ndak  pidana  lakalantas,  pada dasarnya  dak  diperkenankan  oleh  undang-undang.  Tindak  pidana  lakalantas khususnya yang menimbulkan korban meninggal dunia atau luka berat merupakan delik biasa sehingga harus tetap diproses meskipun telah terjadi upaya perdamaian. Upaya perdamaian yang dilakukan hanya dijadikan per mbangan oleh hakim untuk meringankan  atau  memperberat  penjatuhan  pidana.  Kemungkinan  untuk menghen kan  penyidikan  terhadap  ndak  pidana  lakalantas  menurut  Penulis dapat dilakukan, akan tetapi disertai dengan pembatasan-pembatasan, yaitu: (1) terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban dalam hal ini dibatasi terhadap  suami/istri,  keluarga  sedarah  baik  dalam  garis  lurus  maupun  garis menyimpang  derajat  kedua;  (2)  kesediaan  pelaku  dan  keluarganya;  (3)  terdapat persetujuan  korban/keluarganya;  (4)  Jika  dak  terdapat  persetujuan korban/keluarga maka tetap dapat diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa;
dan (5) upaya perdamaian yang dilakukan mendapat pengesahan dari hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.
2.  Berdasarkan  hasil  peneli an  sampai  saat  ini,  sebagian  besar  putusan pengadilan  terhadap  ndak  lakalantas  yang  diputus  dengan  pendekatan  model restora ve jus ce , meskipun ada putusan yang melepaskan terdakwa dari tuntutan per mbangan hakim, didasarkan karena  dak adanya unsur kesalahan pada diri pelaku.  Pengadilan  masih  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  lakalantas  yang memiliki hubungan keluarga dengan mengedepankan asas kepas an hukum. Jika dilihat dari konsep keadilan yang ada, hakim  dak hanya berpatokan pada kepas an hukum  semata,  namun  hakim  juga  harus  melihat  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat.  Dengan  menempatkan  konsep restora ve  jus ce dalam  perkara lakalantas  dengan  pelaku  dan  korban  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan, keadilan menurut Penulis lebih dirasakan karena lebih memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku yang telah kehilangan anggota keluarganya maupun anggota keluarga yang lain karena notabene pelaku juga merupakan keluarga yang  dak bermaksud untuk mencelakakan korban.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di  atas,  bagi  perkembangan  di  kemudian  hari Penulis mengajukan saran kepada pembentuk undang-undang dan penegak hukum berupa:
1.  Penerapan  delik  aduan  terhadap  ndak  pidana  lakalantas  dapat  diterapkan terhadap  pelaku  yang  memiliki  hubungan  keluarga,  seper   yang  terdapat dalam Pasal 367 KUHP.
2.  Upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  korban  yang  memiliki hubungan kekeluargaan agar dibuat ke dalam sebuah penetapan oleh hakim sehingga  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menghen kan  penyidikan  ( ne  bis  in idem ) dan alasan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

## Da ar Pustaka
Buku Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfek f Hukum Progresif , Sinar Graﬁka, Jakarta, 2010. Agus nus Pohan (Ed.), Hukum Pidana dalam Perspek f , Pustaka Larasan, Jakarta,
2012.
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad (Ed.), Reﬂeksi Dinamika Hukum Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir ,  Perum  Percetakan  Negara  RI,
Jakarta, 2008.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisla f dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
Black,  Henry  Campbell, Black  Law  Dic onary, Sixth  Edi on,  West  Publishing, Minnesota, 1991. Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restora ve , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Liebmann, Marian, Restora ve Jus ce: How It Works , Jessica Kingsley Publishers, London dan Philadelphia, 2007. Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restora ve Jus ce dalam Hukum Pidana , USU Press, Medan, 2010. Muladi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995. Pound, Roscoe, An Introduc on to The Philosophy of Law , Yale University Press, New
Haven, 1954.
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana-Perspek f  Eksistensialisme  dan Abolisionisme , Binacipta,  Bandung, 1996. Soebek , Kamus Hukum , PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 1980.

## Dokumen Lain
Abdul  Selamat  Nazar,  “Penerapan  Asas Equality  Before  the  Law dalam  Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  tentang  Bentuk  Penahanan  pada  Sidang  Pengadilan Tipikor)”, Jurnal  Untan ,  www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/ar cle/ download/976/914, diunduh 25 November 2013.
A N T,   “ H a k i m   Pe r i nta h ka n   AQ J   D i ke m b a l i ka n   Ke p a d a   O ra n g   Tu a ”, H p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c67b5ae6a6e/hakim- perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua, diunduh 18 Agustus 2014.
Bagir  Manan,  “Tugas  Hakim  Antara  Melaksanakan  Fungsi  Hukum  dan  Tujuan Hukum” , Ternate,  18  April  2006,  h p://www.badilag.net/data/PIDATO/ TUGAS%20HAKIM.pdf, diakses 29 November 2013. Badan Intelijen Negara, “Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ke ga
“, h p://www.bin.go.id/awas/de l/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas- menjadi-pembunuh-terbesar-ke ga,diunduh 3 Desember 2013.
M.  Sa bi,  “Catatan  Kecelakaan  Tahun  2012”,  h p://metro.sindonews.com /read/2012/12/30/88/702019/catatan-kecelakaan-tahun-2012,  diunduh  17 September 2013.
Gabbay, Zvi D., “Jus ﬁying Restora ve Jus ce: A Theori cal Jus ﬁca on for the Use of Restora ve Jus ce Pra ces”, Journal of Dispute Resolu on , Volume 2, 2005.
Tierney,  Nathan,  “Religion,  the  Globaliza on  of  War,  and  Restora ve  Jus ce,
Buddhist-Chris an Studies”, University of Hawai'i Press , Volume 26, 2006.
Zainal Abidin, “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005”, Posi on Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3 , ELSAM, Jakarta,2005.

## Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Conven on on the Rights of The Child 1989.
United Na ons Standard Minimum Rules for the Administra on of Juvenile Jus ce
1985.
United Na ons Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990. United Na ons Guidelines for the Preven on of Juvenile Delinquency 1990. United Na ons Rules for The Protec on of Juveniles Deprived of Their Liberty 1990. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi 2012. Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Mahkamah Agung No. 2174/K/Pid/2009. Putusan Mahkamah Agung No. 403/K/Pid/2011. Putusan Mahkamah Agung No. 1187/K/Pid/2011. Putusan Mahkamah Agung No. 553/K/Pid/2012.