## TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKANN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Oleh: Yamoaro Zebua 1)
Silfanus Laia 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3
E-mail : yamoarozebua@gmail.com 1) silfanuslaia@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Dividends are part of the profits distributed to shareholders. Dividends are payments given to company owners or shareholders for the capital they invest in the company. In relation to the amount  of  tax  paid,  dividend  payments  are  different  from  interest  payments  because dividends  cannot  reduce the  amount  of tax  paid  by  the  company.  Dividends  are part  of  the profits  paid  by  the  company  to  shareholders.  Therefore,  dividends  are  part  of  the  income expected by shareholders. The size of the dividends paid will greatly affect the achievement of the  goal  of  maximizing  the  welfare  of  shareholders.  The  responsibility  of  the  Board  of Directors  and  the  Board  of  Commissioners  in  the  distribution  of  interim  dividends  must  be based on the implementation of the fiduciary duty principle and the business judgment rule, in  which the  distribution  of  interim  dividends  is  part  of  its  dividend  policy,  which  concerns the  issue  of  the  use  of  profits  that  are  the  rights  of  shareholders  and  the  profits  can  be reinvested or redistributed as dividends. It is hoped that it is hoped that the accountability of the  Board  of  Directors  and  the  Board  of  Commissioners  in  the  distribution  of  Interim Dividends  based  on  the  provisions  of  the  Company  law  can  increase  the  profits/profits  that will be obtained in the company as well as being fully responsible for the risks that occur in the  company  and  the  dividend  distribution  policies  can  be  carried  out  properly  and  in accordance with the company provisions as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning the  increase  in  dividend  distribution  and  the  ability  to  identify  factors  that  affect  the distribution  of  dividends  and  the  ability  to  identify  factors  that  affect  the  distribution  of dividends.
Keywords: Dividend, Limited Liability Company, Liability

## ABSTRAK
Dividen  merupakan  sebagian  dari  laba  yang  dibagikan  kepada  pemegang  saham.  Dividen merupakan  pembayaran  yang  diberikan  kepada  pemilik  perusahaan  atau  pemegang  saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dividen adalah bagian  keuntungan  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  kepada  pemegang  saham.Oleh  karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar  kecilnya  dividen  yang  dibayarkan  akan  sangat  mempengaruhi  pencapaian  tujuan maksimalisasi  kesejahteraan  bagi  pemegang  saham  Tanggungjawab  Direksi  dan  Dewan
Komisaris  dalam  pembagian  dividen  interim  harus  didasarkan  pada  pelaksanaan  prinsip fiduciary  duty  dan  business  judgment  rule,  di  mana  pembagian  dividen  interim  merupakan bagian dari kebijakan dividenya itu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para  pemegang  saham  dan  laba tersebut bias  dibagi  sebagai  deviden atau  laba  yang  ditahan untuk  diinvestasikan  kembali.  Diharapkan  pertanggungjawaban  Direksi  dan  Dewan Komisaris  dalam  pembagian  Dividen  Interim  yang  berdasarkan  pada  ketentuan  undang- undang  Perseroan  dapat  meningkat  keuntungan/laba  yang  akan  diperoleh  dalam  perusahaan serta  bertanggungjawab  penuh  akan  resiko  yang  terjadi  dalam  perseroan  dan  kebijakan- kebijakan  pembagian  dividen  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan perusahaan  yang  sebagai  mana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen  tepat  diterapkan  dan  mampu  meningkatkan  keuntungan  pada  perseroan  dalam meningkatkan pendapatan laba perseroan.
Kata Kunci :Dividen, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  perseroan  terbatas tersebut  juga  tidak  terlepas  dari  regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggungjawab  pada  perseroan  terbatas sebagai  badan  hokum  untuk  lebih  mudah dalam proses pendirian dan bertanggungjawab  terhadap  bidang  social dan  berperan  aktif  dalam  kemajuan  di lingkunganusahanya.  Dari  berbagai  bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma,  persekutuan  komanditer,  koperasi dan  lain  sebagainya,  bentuk  perusahaan Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut PT)  merupakan  bentuk  yang  paling  lazim, bahkan sering  dikatakan  bahwa  PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan.  Dominasi  PT  tidak  hanya  terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Dengan  dominasi  yang  besar  di Indonesia,  PT  telah  ikut  meningkat  antara hidup  bangsa  Indonesia,  baik  melalui Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga  PT  merupakan  salah  satu  pilar pekonomian  nasional.  Lebih  dipilihnya  PT sebagai  bentuk  perusahaan  dibandingkan dengan  bentuk  yang  lain  ini  dikarenakan oleh  dua  hal,  pertama,  PT  merupakan asosiasi  modal,  dan  kedua,  PT  merupakan badan  hukum  yang  mandiri.  Sebagai asosiasi  modal  maka  ada  kemudahan  bagi
pemegang saham Perseroan Terbatas untuk mengalihkan  sahamnya  kepada  orang  lain, sedangkan  sebagai  badan  hukum  yang mandiri  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1) Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang  saham  PT  tersebut  merupakan faktor  yang  penting  sebagai umpan pendorong  bagi  kesediaan  para  calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT.
PT  memiliki  beberapa  organ,  yakni  RUPS, direksi,  dan  dewan  komisaris.PT  sebagai subjek hokum mandiri adalah suatu artificia person,  yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya.
Terkait  dengan  laba  bersih  di  dalam Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 dalampasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa seluruh  laba  bersih  setelah  dikurangi penyisihan  untuk  cadangan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  70  ayat  (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen  kecuali  ditentukan  lain  dalam RUPS.  Di  dalam  Penjelasan  Pasal  70  ayat (2)  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan“ laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan  setelah  dikurangi  akumulasi kerugian  Perseroan  dari  tahun  buku sebelumnya.  Selanjutnya  dalam  ayat  (3) diatur  bahwa  dividen  sebagai  mana dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  boleh
dibagikan  apabila  perseroan  mempunyai saldo  laba  yang  positif.  Di  dalam Penjelasan  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa dalam  hal  laba  bersih  Perseroan  dalam tahun  buku  berjalan  belum  seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun  buku  sebelumnya,  Perseroan  tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan  masih  mempunyai  saldo  laba bersih negatif. Berbicara tentang laba/dividen,  khususnya  dividen  interim, Pasal  72  No.  40  Tahun  2007  mengatur tentang  dividen  Interim.  Pada  umumnya Anggaran  Dasar  Perseroan  yang  berlaku sekarang  tidak  mengatur  dengan  lengkap tentang  pembagian  dividen  interim,  maka kalua mau membuka kemungkinan dibagikan  dividen  interim,  hal  ini  harus diatur  dalam  penyesuaian  Anggaran  Dasar, karena  Pasal  72  ayat  (1)  UPB  menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen  interim  sebelum  tahun  buku Perseroan  berakhir  sepanjang  diatur  dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan Terbatas dapat juga dibebani  hak  dan  kewajiban  seperti  halnya manusia  pada  umumnya,  badan  hokum berarti  orang  ( person )  yang  sengaja diciptakan  oleh  hukum  yang  mempunyai kekayaan  tersendiri  yang  terpisah  dari kekayaan
pengurusnya
atau pendirinya.”Tujuan
badan hukum(Perseroan
Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan  modal  tertentu  yang  terbagi  atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham  (persero)  ikut  serta  mengambil  satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan- perbuatan hukumdibuat.
Segala  kewajiban  hukumnya  harus dipenuhi  oleh  badan  hukum,  apabila  ada yang  tidak  diindahkan  maka  badan  hokum tersebut,  dalam  hal  ini  pengusaha  dapat dikenai sanksi baik perdata maupun pidana yang  semuanya  itu  dapat  mengurangi bahkan  menguras  kekayaan  yang  dimiliki badan hokum tersebut. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun  tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau
pendirinya  guna  menghindarkannya  dari kebangkrutan  atau  liku  idasi.  Kendati  pun mendapat pinjaman dana dari pengurus dan pendirinya,  atau  jika  badan  usaha  milik negara mendapat suntikan dana itu tetap di hitung sebagai utang badan hokum itu.
Perseroan  Terbatas  sebagai subjek hokum adalah pihak yang mendukung  hak  dan  kewajiban  dalam melakukan hubungan hukum, subjek hokum  berhak  atas  hak-hak  subjektif  dan pelaku  hokum  objektif,  subjek  hokum manusia yang berkepribadian hukum ( legal personality )  dan  segala  sesuatu  yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat  oleh  hokum  diakui  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban.  Karena manusia  adalah Natuurlijk  person ,  yaitu sujek  hukum  yang  secara  alamiah  sejak lahir  bahkan  sejak  dalam  kandungan ibunya,  sedangkan  badan  hokum  sebagai rechts  persoon ,  yaitu  subjek  hukum  yang merupakan hasil kreasi hukum.
Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen  interim  harus  didasarkan  pada pelaksanaan  prinsip  fiduciary  duty  dan business judgment rule, di mana pembagian dividen  interim  merupakan  bagian  dari kebijakan dividenya itu menyangkut masalah  penggunaan  laba  yang  menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias  dibagi  sebagai  deviden  atau  laba  yang ditahan untuk diinvestasikan kembali.

## RumusanMasalah
1. Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kebijakan pembagian dividen?
2. Bagaimana tanggungjawab Direksi dan Dewan  Komisaris  dalam  Pembagian Dividen  Interim  berdasarkan  undang- undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Dividen
Dividen  merupakan  sebagian  dari  laba yang dibagikan kepada pemegang saham.Dividen  merupakan  pembayaran yang  diberikan  kepada  pemilik  perusahaan atau  pemegang  saham  atas  modal  yang
mereka tanamkan di dalam perusahaan.Dalam  hubungannya  dengan jumlah  pajak  yang  dibayarkan,  maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran  bunga  karena  dividen  tidak dapat  mengurangi  jumlah  pajak  yang dibayar  oleh  perusahaan.Dividen  adalah bagian  keuntungan  yang  dibayarkan  oleh perusahaan  kepada  pemegang  saham.Oleh karena  itu  dividen  merupakan  bagian  dari penghasilan  yang  diharapkan  oleh  para pemegang  saham.Besar  kecilnya  dividen yang dibayarkan akan
sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan
bagi pemegang saham.”
2. Modal Perseroan Terbatas
Modal  Perseroan  Terbatas  terdiri  dari modal  dasar,  modal  ditempatkan,  modal disetor.Modal Dasar  merupakan nilai keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa  besar  perseroan  tersebut  dapat dinilai berdasarkan permodalan.Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan  karena  belum  sepenuhnya modal  tersebut  disetorkan  –  hanya  dalam batas  tertentu  untuk  menentukan  nilai  total perusahaan.Penilaian pada saat menentukan kelas perusahaan.
Modal  ditempatkan  adalah  kesanggupan para  pemegang  saham  untuk  menanamkan modalnya kedalam perseroan. Modal ditempatkan  juga  bukan  merupakan  modal riil  karena  belum  sepenuhnya  disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan  besarnya  modal  saham  yang sanggup  dimasukkan  pemegang  saham  ke dalam  perseroan.  Modal  Disetor  adalah Modal  PT  yang  dianggap  riil,  yaitu  modal saham yang telah benar-benar menyetorkan modalnya  kedalam  perusahaan.  Menurut UUPT,  modal  ditempatkan  harus  telah disetor penuh oleh para pemegang saham

## 3. METODE PENELITIAN
Adapun penelitian yang dilakukan sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Untuk membaha permasalahan yang telah  dirumuskan  dan    dibatasi  sebagai
mana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan  dan  penyelesaian  peneliti dalam  penelitian  ini,  akan  dipergunakan metode  dan  Teknik  penelitian  sebagai mana  dibawah  ini.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif.  Suatu  Analisa  normatif pada hakekatnya menekankan pada metode  deduktif  sebagai  pegangan  utama dan    metode  induktif  sebagai  tata  kerja penunjang.  Analisa  yuridis  normative terutama  mempergunakan    bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 2. Jenis dan Sumber Data Bahan hokum dikelompokkan dalam  katagori,  primer,  sekunder.  Bahan hokum  primier  menyangkut  perangkat ketentuan  tentang  Perseroan  Terbatas  di Indonesia,  yang  termasuk  bahan  yang primer berupa UUD/Konstitusi, Keputusan  Menteri,  dan  Undang-Undang hingga ke Peraturan Daerah. Untuk bahan hokum  sekunder  berupa  penjelasan  dari masing-masing bahan primer jika terdapat penjelasan  didalamnya  maupun    tulisan para  pakar  hokum  maupun  non-hukum sebagai  kupasan    yang  bersifat  inter disiplin  keilmuan,  yang  hokum  kepailitan di Indonesia.  Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  pustaka  dan  studi dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  yang dicari  dari  buku,  undang-undang  dan literature  lain  yang  terkait.  Melakukan studi  kepustakaan  yang  bersumber  dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum  primer adalah bahan-bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh  Pemerintah,  misalnya  Undang- Undang,  traktat  dan  lain-lain.  Bahan hokum  sekunder  adalah  bahan-bahan yang    substansinya  membahas  bahan hukum  primer,  misalnya  buku,  artikel dan karya tulis ilmiah.
3. Analisa  Data Data  dan  informasi  yang  diperoleh kemudian  diklarifikasikan    dan  dioalah setelah itu dianalisis melalui analisis yang bersifat kualitatif untuk mencapai
kejelasan masalah  yang akan dibahas dan hasil  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk Penelitian.  Penggunaan  metode  kualitatif akan  menghasilkan  data  yang  bersifat deskriptif analistik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaharui Kebijakan Pembagian Dividen
1. Arus Kas Bebas
Arus  kas  bebas  adalah  jumla  harus  kas diskresioner  suatu  perusahaan  yang  dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi  hutang,  membeli  kembali  saham perusahaan  sendiri  ( treasury  stock )  dan menambah  likuiditas  perusahaan  ( Kieso  et al ).  Ross  mendefinisikan  arus  kas  bebas sebagai kas perusahaan yang dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham  yang  tidak  digunakan  untuk  modal kerja  ( working  capital )  atau  investasi  pada asset tetap. Arus  kas  bebas  dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Perusahaan dengan arus kas bebas berlebih akan  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik disbandingkan  perusahaan  lainnya  karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas berbagai  kesempatan  yang  mungkin  tidak dapat diperoleh perusahaan lain.
Perusahaan dengan arus kas bebas tinggi bias  diduga  lebih  survive  dalam  situasi yang buruk. Sebaliknya, jika arus kas bebas negative  berarti  sumber  dana  internal tidak mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan investasi perusahaan, sehingga memerlukan tambahan dana eksternal baik dalam bentuk hutang  maupun  penerbitan  saham  baru. Adanya  arus  kas  bebas  yang  tinggi memicute  kanan  dari  investor  untuk membagikan  dalam  bentuk  dividen.  Oleh karena  itu,  perusahaan  yang  memiliki  arus kas bebas tinggi akan membagikan dividen yang tinggi pula.
Arus  kas  bebas  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  kebijakan    dividen. Semakin  banyak  arus  kas  bebas  yang tersedia,  maka  semakin  banyak  tekanan dari pemegang saham untuk membagikannya  dalam  bentuk  dividen, sehingga akan mengurangi masalah
keagenan  antara  pemegang  saham  dengan manajer. Berdasarkan teori agensi, perusahaan  yang  memiliki  arus  kas  bebas yang  tinggi  akan  membayarkan  dividen yang  tinggi  pula.  Hal  ini  dikarenakan adanya  tekanan  dari  pihak  pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen. Perusahaan yang memiliki arus kas bebas  dalam  jumlah  yang  memadaiakan lebih  baik  dibagikan  kepada  pemegang saham  dalam bentuk dividen untuk menghindari  agency  problem,  hal  ini dimaksudkan agar arus kas bebas yang ada tidak digunakan untuk proyek-proyek  yang tidak menguntungkan ( wisted on unprofitable). Dengan
demikian, ketersediaan  dana  dapat  dipakai    untuk kemakmuran  pemegang  saham.  Semakin kecil arus kas bebas menunjukkan semakin kecil    laba  perusahaan  digunakan  untuk membiayai asset perusahaan dan berdampak  pada  berkurangnya  Arus  Kas Bebas Collateral Assets. Sebaliknya, semakin  banyak  arus  kas  bebas  maka semakin  banyak  pula  dividen  yang  akan dibagikan.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  agensi dimana  pemegang  saham  akan  meminta dividen  yang lebih besar ketika perusahaan menghasilkan  arus  kas  bebas  yang  tinggi. Pembayaran  dividen  yang  besar  akan mengurangi  arus  kas  bebas  yang  tersedia untuk manajer dan kemungkinan penggunaan  arus  kas  bebas  oleh  manajer untuk  kepentingan  pribadi  dapat  dikurangi, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan  antara  pemegang  saham  dengan manajer.  Penelitian  Rosdini  menyatakan bahwa  arus  kas  bebas  menunjukkan hubungan  positif  signifikan  terhadap  rasio pembayaran  dividen.  Oleh  karena  itu, apabila  arus  kas  bebas  tinggi  biasanya perusaha anakan membayar dividen dengan jumlah yang besar.
2. Collateral Assets
Collateral assets adalah asset perusahaan  yang  dapat  digunakan    sebagai jaminan  peminjam.  Kreditur  sering  kali meminta  jaminan  berupa  asset  ketika memberi pinjaman kepada perusahaan yang
membutuhkan  pendanaan. Collateral  assets dapat  diukur  dengan  membagi  antara  asset tetap terhadap total aset. Tingginya jaminan yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik  kepentingan  antara  pemegang saham dengan kreditur, sehingga kemungkinan  perusahaan  dapat  membayar dividen  dalam  jumlah  yang  besar  karena tidak adanya tekanan dari pihak.
Collateral  assets berpengaruh  positif terhadap  kebijakan  dividen.  Hal  ini dikarenakan tingginya jaminan yang dimiliki  perusahaan  akan  mengurangi konflik  kepentingan  antara  pemegang saham dengan kreditur sehingga perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah  yang  besar.  bahwa  collateral  assets sebagai  proksi  untuk  mengatasi  konflik antara  pemegang  saham  dan  kreditur, mempunyai  hubungan  positif  signifikan antara  collateral  assets  terhadap  rasio pembayaran dividen.”
3. Leverage
Leverage  mengukur  seberapa  jauh perusahaan  dibiayai  oleh  hutang,  dimana semakin  tinggi  rasio  ini  menggambarkan gejala  yang  kurang  baik  bagi  perusahaan. Leverage  diukur  dengan  debt  to  equity ratio,  yang  merupakan  rasio  hutang terhadap  modal.  Semakin  tinggi debt  to equity  ratio menunjukkan  semakin  besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap  pihak  eksternal  (kreditur)  dan semakin  besar  pula  beban  biaya  hutang (biaya  bunga)  yang  harus  dibayar  oleh perusahaan. Selain itu, semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya  dan  rasio  yang  semakin rendah  akan    menunjukkan  semakin  tinggi kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi kewajibannya.  Peningkatan  hutang  pada gilirannya  akan  mempengaruhi  besaran laba  bersih  yang  tersedia    bagi  para pemegang  saham  termasuk  dividen  yang diterima  Dari  sini  bias  terlihat  bahwa leverage  akan  berpengaruh  terhadap  besar kecilnya pembayaran dividen.
Leverage berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen karena  semakin banyak  hutang  yang  dimiliki  perusahaan
akan  membuat  laba  yang  dihasilkan perusahaan  dialokasikan  untuk  pelunasan hutang, sehingga menyebabkan berkurangnya  dividen  yang  dibagikan. Berdasarkan  teori  agensi,  adanya  leverage yang  tinggi    akan  mengurangi  konflik kepentingan antara manajer dan pemegangsaham. Dimana, pemegang saham akan merelakan keuntungan perusahaan  dialokasikan  untuk  melunasi hutang  dan  bunga,  sehingga  dividen  yang dibagikan  sedikit.  Hal  ini  dikarenakan membayar  hutang  lebih  diprioritaskan  dari pada  membayar  dividen.  Sebaliknya,  pada tingkat  hutang  yang  rendah,  perusahaan akan  membagikan  dividen  yang  tinggi sehingga  sebagian  besar  laba  digunakan untuk  kesejahteraan  pemegang  saham. Semakin  tinggi  leverage  maka  akan menunjukkan  semakin  besar  kewajiban yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, dapat mempengaruhi  tingkat  pendapatan  bersih yang  tersedia  bagi  pemegang  saham,  yang artinya semakin besar kewajiban perusahaan  akan  menurunkan  kemampuan perusahaan dalam pembayaran dividen.
4. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba inilah  yang  akan  menjadi  dasar  pembagian dividen perusahan, apakah dividen dibagikan  dalam  bentuk  dividen  tunai ataupun  dividen  saham.  Indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  profitabilitas yaitu return on asset (ROA).ROA menunjukkan  tingkat  pengembalian  bisnis atau seluruh investasi yang telah dilakukan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan  dengan  seluruh  dana  yang ditanamkan  dalam  aset  yang  digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan  keuntungan.  Semakin  besar ROA  menunjukkan  kinerja  perusahaan yang semakin baik karena tingkat kembalian investasi ( return ) semakin besar dan  akan  berdampak  terhadap  tingginya pembayaran dividen bagi investor.
Profitabilitas  mempunyai  pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi perusahaan dalam
menghasilkan  keuntungan,  maka  semakin banyak dividen yang dibayarkan. Berdasarkan signalling hypothesis , kenaikan  dividen  merupakan  suatu  sinyal kepada  para  investor  bahwa  manajemen meramalkan  suatu  penghasilan  yang  baik dimasa yang aka ndatang, berdasarkan teori tersebut  menunjukkan  bahwa  penghasilan yang  tinggi  melalui  asset  yang  dimiliki yang  tercermin  dalam  return  on  asset (ROA)  menunjukkan  pengaruh  positif terhadap  kebijakan  dividen  yang  tercermin dalam dividend  payout  ratio. Nilai  ROA yang  tinggi  akan  menunjukkan  bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan  berbanding  asset  yang  relative tinggi.  Investor  akan  menyukai  perusahaan dengan  nilai  ROA  yang  tinggi  karena perusahaan  dengan  nilai  ROA  yang  tinggi mampu  menghasilkan  tingkat  keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan  ROA  rendah.  Oleh  karena  itu, perusahaan  yang  mampu  menghasilkan ROA  yang  tinggi  akan  membayar  dividen yang tinggi pula.
2.  Tanggungjawab  Direksi  Dan  Dewan Komisaris  Dalam  Pembagian  Dividen Interim Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
Tanggungjawab  Direksi  dan  Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim  harus  didasarkan  pada  pelaksanaan prinsip fiduciary duty dan business judgment  rule, di  mana  pembagian  dividen interim  merupakan  bagian  dari  kebijakan dividen yaitu menyangkut masalah penggunaan  laba  yang  menjadi  hak  para pemegang  saham  dan  laba  tersebut  bias dibagi  sebagai  deviden  atau  laba  yang ditahan untuk diinvestasikan kembali.
Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan  oleh  orang  perorangan  yang ditugaskan  oleh  perseroan  terbatas  dalam organ  yang  dinamakandenganDireksi  (di bawah  pengawasan  Dewan  Komisaris). Direksi  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  dinyatakan  bahwa organ  Perseroan  yang  berwenang  dan
bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar.
Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas  pengawasan  dan  pemberian  nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan
Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khsususnya Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  dan  Anggaran  Dasar perseroan terbatas.
Dalam  hal  pembagian  dividen  interim, Direksi  dan  Dewan  Komisaris  mempunyai tanggungjawab yang sama, yaitu:
1. Direksi  dan  Dewan  Komisaris  harus melaksanakan pembagian dividen interim sesuai dengan syarat-syarat dan tata  cara  sebagai  mana  diatur  dalam Pasal  72  UUPT  40/2007,  Peraturan Otoritas  Jasa  49  Keuangan  Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang
Keterbukaan  Atas  Informasi  Atau Fakta  Material  Oleh  Emiten  Atau Perusahaan  Publik  dan  Peraturan Perundang-undangan yang
terkaitlainnya
2. Direksi  dan  Dewan  Komisaris  harus memastikan  bahwa  para  pemegang Saham mengembalikan kepada Perseroan  dividen  interim  yang  telah dibagikan,  apabila  setelah  akhir  tahun buku  ternyata  Perseroan  menderita kerugian.
3. Direksi  bersama-sama  dengan  Dewan Komisaris  secara  tanggung  renteng Mengganti kerugian dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan  dividen  interim  yang telah dibagikan.
Pembagian dividen interim dilaksanakan dengan  syarat-syarat  dan  tata  cara  sebagai
mana  diatur  dalam  Pasal  72  UUPT 40/2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.04/2015
Tentang Keterbukaan  Atas  Informasi  Atau  Fakta Material  Oleh  Emiten  Atau  Perusahaan Publik  dan  Peraturan  Perundang-undangan yang terkait lainnya yaitu:
1. Direksi memperhatikan dan memeriksa pembukuan  perseroan  atau  keadaan keuangan perseroan, antara lain: menyangkut  prediksi  laba  bersih  pada akhir  tahun  buku  yang  akan  diperoleh oleh  Perseroan,  apakah  laba  bersih tersebut  cukup  untuk  dibagi  menjadi dana  cadangan  dan  dividen  akhir (final),  sehingga  dapat  ditentukan  pula jumlah  dividen  interim  yang  akan dibagikan,  apakahjikadividen  interim dibagikan  tidak  menyebabkan  jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi  lebih  kecil  dari  pada  jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah  cadangan  wajib,  apakah  jika dividen interim dibagikan akan mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan
2. Jika  setelah  memperhatikan  hal-hal tersebut  di  atas  ternyata  dividen interim  dapat  dibagikan,  maka  Direksi kemudian  mengadakan  Rapat  Direksi untuk  mengambil  keputusan,  untuk pengajuan proposal atau rencana pembagian  dividen  interim  kepada Dewan  Komisaris  untuk  dimintakan persetujuannya.
Rapat Direksi dilaksanakan dengaan senantiasa memperhatikan ketentuan tentang Rapat  Direksi  yang  terdapat  dalam Anggaran Dasar Perseroan
3. Direksi kemudian meminta persetujuan dari  Dewan  Komisaris  48  terhadap proposal  atau  rencana  pembagian dividen interim
4. Dewan  Komisaris  mengadakan  Rapat Dewan  Komisaris  untuk  meneliti  atau memeriksa  proposal  atau  rencana Direksi  membagikan  dividen  interim dan mengambil keputusan untuk
memberikan persetujuan terhadap proposal atau rencana Direksi tersebut
5. Direksi  mengadakan  Rapat  Direksi untuk  mengambil  keputusan  tentang pembagian  dividen  interim  kepada  para pemegang saham
6. Direksi Melakukan pengumuman kepada  para  Pemegang  Saham  tentang pembagian  dividen  interim  yang  berisi tentang:  jumlah  dividen  interim  dalam bentuk  tunai,  Menentukan  tanggal  dan jam  pendaftaran  pemegang  saham  yang berhak  menerima  pembagian  dividen tunai  dari  Perseroan  yang  bersangkutan, Menentukan distribusi pembagian dividen  tunai,  Menentukan  tanggal  dan jam  pembagian  dividen  tunai  kepada pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan, Menentukan tarif dan perhitunganpajak,  Menentukan  tarif  dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila  yang  bersangkutan  merupakan wajib pajak luar negeri
7. Direksi  Membagikan  dividen  interim kepada  para  pemegang  saham  sesuai dengan  jumlah,  waktu,  distribusi,  dsb yang tercantum dalam pengumuman.
Pelaksanaan  pembagian  dividen  interim pada beberapa Perseroan Terbatas Terbuka, dilaksanakan  dengan  menerapkan  Prinsip Keterbukaan Informasi yaitu dengan pengumuman  tentang  pembagian  dividen interim  tersebut  melalui  situs  web  Emiten atau  Perusahaan  Publik  atau  1  (satu)  surat kabar harian berbahasa Indonesia. Beberapa  Perseroan  Terbatas  Terbuka, dalam  melaksanakan  pembagian  dividen interim  dilakukan  dengan  tujuan  untuk antara  lain  melakukan  pembayaran  pajak penghasilan dan untuk pembayaran sebagian  dari  dividen  akhir.  Perseroan- Perseroan Terbatas Terbuka tersebut, dalam Praktek  Pelaksanaan  Pembagian  Dividen Interim, telah memenuhi kewajiban- kewajiban,  syarat-syarat  dan  tata  cara sebagai  mana  termuat  dalam  UUPT 40/2007,  UU  Pasar  Modal  Nomor  8/1995, UU  OJK  Nomor  21/2011  dan  Peraturan OJK  31/2015,  yaitu  Pembagian  dividen
interim dilaksanakan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan  Dewan  Komisaris,  Pembagian Dividen  interim  dilaksanakan  sebelum akhir  tahun  buku.  Pembagian  dividen interim  dilakukan  karena  sudah  diatur dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan  serta dilakukan pengumuman sebagai pelaksanaan Prinsip Keterbukaan.

## 5. SIMPULAN
1. Pembagian  dividen  pada  perusahaan kepada para investor ditentukan melalui suatu kebijakan dividen. Kebijakan  dividen  merupakan  suatu keputusan  yang  sulit  bagi  pihak manajemen perusahaan, karena pembagian  dividen  di  satu  sisi  akan memenuhi  harapan  investor  untuk mendapatkan return sebagai
keuntungan dari investasi yang dilakukannnya,  sedangkan  di  sisi  lain bagi  perusahaan  dengan  pembagian dividen diharapkan tidak akan
mengancam kelangsungan dari
perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan dividen diantaranya adalah profitabilitas, likuiditas, tingkat
pertumbuhan  perusahaan,  dan  ukuran perusahaan.
2. Tanggungjawab  Direksi  dan  Dewan Komisaris  dalam  pembagian  dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan  prinsip fiduciary  duty dan business  judgment  rule, di  mana pembagian dividen interim
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Black,  Henry.  2002. Hukum  Perusahaan perseroanTerbatas.
Jakarta:
MegapoinKesaint Black.
devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021. Harahap,  Yahya.  2009. Hukum  Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia Mulyawan, Setia. 2015. ManagemenKeuangan. Bandung: Pustaka Setia Munir, Fuady. 2017. Perseroan TerbatasParadigmaTerbaru.
Bandung: Citra Aditya Bakti Nadapdap, Binoto. 2007. Hukum Perseroan TerbatasBerdasarkanUndang- undangNomor  40  tahun  2007. Jakarta: Aksara
Prasetya,  Rudhi.  2018. Maatchap,  Firma dan  Persekutuan  Komanditer. Bandung: Citra Aditya Sutedi,  Andrian.  2015. Buku  Pintar  Hukum
Perseroan Terbatas. Jakarta:
Raih Asa Sukses
Tunggal,  Amin.  2017. Tanya  Jawab Seputar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti Widjaja,  Gunawan.  2008. Risiko  Hukum Pemilik,  Direksi  dan  Komisaris. Jakarta: Forum Sahabat.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-UndangNomor  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas Kitab Undang-UndangHukuDagang C. Jurnal Ilmiah
Ichsan,  R.  N.,  &  SE,  M. Bahan  Ajar
ManajemenSumber Daya Manusia  (MSDM) .CV.  Sentosa Deli Mandiri. ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION,
Lukman.SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN  RESTAURANT
KENANGA GARDEN MEDAN. PKM  Maju  UDA , [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The

## Bankruptcy  Legal  Politics  in
Indonesia  based  on  Justice Value, Date Maret, 2022, Vol
9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/akta/article/view/20842
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi
Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL  RECTUM:
Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2,
p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E- COMMERCE MENURUT UNDANG  –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/644 >.
Sugianto,  S.,  Soemitra,  A.,  Yafiz,  M.,
Dalimunthe,  A.  A.,  &  Ichsan,  R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions  in  Indonesia. JPPI (JurnalPenelitian Pendidikan Indonesia), 8(2) HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  TERBATAS. PKM
Maju  UDA ,  [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p.
20-34,  sep.  2021.ISSN  2745- 6072. Available at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/pkmmajuuda/article/vie w/1182 >. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/p kmmajuuda.v2i1.1182 . Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). PemberdayaanKearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , 3 (1), 35-65.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October). The  Effectiveness  of
The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on  Social  Science  in  Law Political and Economic Development. VCPSPILED 2020. Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis, M.  A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced
Research  in  Dynamical  and Control  Systems-JARDCS , 12 (6),
603-611. Hukum perseroan terbatas.com Pembagian  Dividen Perseroan  Terbatas (diakses  09 Maret 2021, 12.34).