## PENERAPAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI  SEBAGAI  PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH: SEBUAH FENOMENA DAN REALITAS
Sutiyono
FBS Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: sutiyono_63@yahoo.com
Abstrak :  Tulisan  ini  hendak  melihat  pendidikan  budi  pekerti  untuk    membentuk  karakter  siswa  di sekolah  masih  dalam  persimpangan  jalan.  Pengembangan  karakter  siswa  diperlukan  untuk  mem- bentuk mata pelajaran budi pekerti. Pendidikan yang selama ini dialami siswa di sekolah masih ber- sifat  kognitif..  Padahal,  untuk dapat  mewujudkan  hasil  didikan  yang  maksimal,  siswa  haruslah  me- miliki  pengetahuan  secara  intelektual  dan  pendidikan  budi  pekerti  untuk  membangun  karakter bangsa. Penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah menjadi amat  penting untuk membangun ka- rakter bangsa. Namun, permasalahannya pendidikan budi pekerti di Indonesia baru menyentuh pada tahap  pengenalan  dan  pemahaman  nilai-nilainya.  Selain  itu,  berbagai  peristiwa  seperti  korupsi,  bu- daya kurang santun,  tawuran dan kekerasan, konflik horizontal di masyarakat  adalah suatu kenyata- an yang harus disikapi agar sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa.
Kata Kunci: pendidikan budi pekerti, pembentukan karakter, fenomena, realitas

## THE IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATIONAS SCHOOL STUDENTS’ CHARACTER BUILDING: A PHENOMENON AND REALITY
Abstract : This paper aims to view moral education to shape the character of the school students which is still in controversy. The development of the students’ character is needed in moral education. The school education  the students have experienced so far is still cognitive in nature. In order to achieve a maximum result of education, the students should have intellectual knowledge and moral education to  build  the  nation’s  character.  The  implementation  of  moral  education  at  school  becomes  very  im- portant to build the nation’s character. However, the problem is that the moral education in Indonesia has only touched the introduction and the comprehension of its values. Besides, various phenomena such  corruption,  impolite  culture,  brawls  and  violations,  and  horizontal  conflicts  in  the  community are realities that must be dealt with so that schools in Indonesia implement moral education to build the students’ character
Keywords: moral education, character building, phenomena, reality

## PENDAHULUAN
Tampaknya  pendidikan  budi  pekerti di  Indonesia  masih  dalam  persimpangan jalan. Tidak sedikit orang yang yang meng- idealkan  pendidikan  budi  pekerti,  tetapi kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi  bangsa.  Sementara  itu,  disusun- nya  mata  pelajaran  budi  pekerti  yang  di- ajarkan  di  semua  tingkatan  sekolah  dari tingkat dasar hingga  perguruan  tinggi, pembelajarannya  masih  tetap  cenderung mengarah  pada  satu  ranah  kognitif  saja.
Terlebih  dengan  masuknya    muatan  mata pelajaran teknologi dan informasi yang di- pelajari,  pendidikan  budi  pekerti  ini  telah banyak ditinggalkan oleh sekolah.
Saat  ini,  terlihat  usaha  untuk  mem- bangun  pendidikan  karakter  dengan  me- ngembangkan nilai-nilai budi pekerti di se- kolah  pada  ranah  struktur  aparatur  peme- rintah  menuju  menyatunya  antara  pendi- dikan dan kebudayaan, yaitu  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayan  (Kemendik- bud).  Hal  ini  disebabkan    adanya  reduksi
besar-besaran  terhadap  arti  pendidikan dan  kebudayaan,  yaitu  pemisahan  antara pendidikan  dan  kebudayaan  menjadi  De- partemen Pendidikan dan Departemen Ke- budayaan  dan  Pariwisata.  Dengan  meng- atasnamakan  Kemendikbud,  tidak  hanya pendidikan  saja  yang  menjadi  tumpuan utama,  akan  tetapi  persoalan  kebudayaan juga  benar-benar  dipertimbangkan  secara matang. Tetapi, hingga sekarang belum ter- lihat  bagaimana  sekolah  menerapkan  pen- didikan  karakter  untuk  mengembangkan nilai-nilai  budi  pekerti  di  sekolah  secara terpadu.  Sementara  itu,  disusunnya  mata pelajaran  budi  pekerti  yang  diajarkan  di semua  tingkatan  pendidikan  pada  desain pembelajarannya  masih  tetap  cenderung mengarah  pada  satu  ranah  kognitif  saja. Bahkan,  sejalan  dengan  syaratnya  muatan teknologi  dan  ilmu  yang  dipelajari,  pen- didikan  budi  pekerti  ini  telah  banyak  di- tinggalkan oleh sekolah.
Sementara  itu,  pendidikan  masih  di- reduksi menjadi suatu lembaga yang meng- haruskan  cara mendidiknya  berbasis  kom- petensi untuk dipersiapkan menjadi manu- sia  dalam kerangka mekanisme  pasar.  Hal ini  tidak  berbeda  dengan  sekolah  pada masa kolonial, yang tujuannya untuk meng- isi  atau  menjadi  pegawai  yang  mengabdi pada kepentingan pemerintah Belanda. Ka- rena  ditujukan  untuk  kepentingan  pasar, mekanisme proses pembelajarannya hanya tertuju  pada  bentuk  penguasaan  ilmu  dan disiplin tertentu tanpa mempertimbangkan budaya.  Dengan  kata  lain,  dijadikannya pendidikan sebagai  bagian  dari  komoditas perdagangan  pasar  dunia,  kondisi  pendi- dikan  karakter  yang  berbasis  budaya  se- perti pengembangan nilai-nilai budi peker- ti saat ini cukup memrihatinkan.
Pendidikan  yang  tidak  didasari  oleh aspek  kebudayaan  akan  menghasilkan  ge- nerasi yang tercerabut dari kehidupan ma-
syarakatnya sendiri. Menjadikan pendidik- an  yang  steril  dari  kekayaan  budayanya sendiri  berpotensi  menghasilkan  keter- asingan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena itu,  kebudayaan  yang  tidak  menyatu  de- ngan  pendidikan  akan  cenderung  asing bagi  kehidupan  dan  mulai  ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.
Banyak  kalangan yang  menyebutkan bahwa  pendidikan  karakter  di  Indonesia sampai  saat  ini  belum  berhasil.  Bahkan, beberapa  kalangan  menyatakan  pendidik- an  karakter  dinyatakan  gagal  karena  ba- nyak  peristiwa  kekerasan  dan  kerusuhan di  berbagai  daerah.  Sementara  itu,  di- susunnya mata pelajaran budi pekerti yang diajarkan  di  semua  tingkatan  pendidikan pada  desain  pembelajarannya  masih  tetap cenderung mengarah pada satu ranah kog- nitif saja. Bahkan, sejalan dengan syaratnya muatan teknologi dan ilmu yang dipelajari pendidikan  budi  pekerti  ini  telah  banyak ditinggalkan oleh sekolah.

## PENDIDIKAN  BUDI  PEKERTI  DAN FENOMENANYA
Akhir-akhir  ini  istilah  budi  pekerti menjadi  hangat  dibicarakan  oleh  berbagai kalangan, mulai dari lembaga tinggi negara hingga  kalangan  akar  rumput.  Hal  ini  di- sebabkan  banyaknya  perilaku  yang  me- nyimpang  atau  melanggar  hukum  mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat bawah, mulai dari soal korupsi hingga ke- kerasan yang sampai berdarah-darah. Budi pekerti  sering  diartikan  sebagai  moralitas yang  mengandung  pengertian  antara  lain adat  istiadat,  sopan  santun,  dan  perilaku (Sedyawati, 1997:5). Sebagai perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap yang dicermin- kan  oleh  perilaku  itu.    Sikap  dan  perilaku itu  menyatu  dalam  bentuk  tindakan nyata yang  dianggap  baik  bagi  diri  sendiri  dan orang lain.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia disebutkan  bahwa  budi  pekerti  diartikan sebagai  ‘tingkah  laku,  akhlak  dan  watak’. Budi merupakan alat batin yang memandu akal  dan  perasaan  untuk  menimbang  baik buruk,  benar-salah,  watak,  perbuatan, daya-upaya  dan  akal  sehingga  menentu- kan kualitas diri  seseorang yang tercermin dalam  ucapan  dan  perbuatannya.  Pekerti berkaitan  erat  dengan  sikap  dan  perilaku dalam hubungan seseorang dengan Tuhan Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  keluarga, masyarakat, bangsa dan alam sekitar.
Budi  sering  diartikan  sebagai  nalar, pikiran,  akal.  Inilah  yang  membedakan manusia  dan  hewan.  Budi  inilah  yang mempersatukan  kita  semua  sebagai  ma- nusia, entah mereka itu dari suku, golong- an,  kelompok,  atau  umur  apa  pun.  Sejauh mereka  adalah  manusia,  mereka  memu- nyai  kesamaan  budi.  Selanjutnya,  dengan nalar  itulah  orang  berpekerti  atau  bertin- dak  baik.  Oleh  karena  itu,  pelajaran  budi pekerti  menjadi  pelajaran  tentang  etika hidup  bersama  untuk  bertindak  baik  yang berdasarkan  nalar.  Ada  unsur  kesadaran dan  ada  unsur  melaksanakan  kesadaran tersebut (Suparno, 2002:28).
Ki  Hajar  Dewantara  mengemukakan bahwa  budi  pekerti  berkaitan  erat  dengan adab  yang  menunjukkan  sifat  batin  ma- nusia, misalnya keinsyafan tentang kesuci- an, kemerdekaan, keadilan, ketuhanan, cin- ta  kasih  dan  kesosialan.  Kata  adab  (bu- daya)  dalam  hal  ini  menjadi  kata  kunci bahwa  segala  tindakan manusia harus  ter- pandu  oleh  adab  yang  dimiliki  oleh  yang bersangkutan (Dwiarso, 2010).
Visi  Departemen  Pendidikan  Nasio- nal yang tertuang dalam Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, Menuju Pem- bangunan  Pendidikan  Nasional  Jangka Panjang  2025  menyebutkan  bahwa  nilai- nilai budi pekerti antara lain meliputi: adil,
amanah,  antisipatif,  baik  sangka,  bekerja keras,  beradab,  berani  berbuat  benar,  be- rpikir  jauh  ke  depan,  bersahaja,  bersema- ngat,  bijaksana,  cerdas,  cermat,  cinta  ilmu, dedikasi, demokratis, dinamis, disiplin, efi- sien, efektif, empati, gigih, giat, hemat, hor- mat,  hati-hati,  harmonis,  iman,  ikhlas,  is- tighfar ,  inisiatif,  inovatif,  jujur,  kasih  sa- yang,  keras  kemauan,  ksatria,  komitmen, konstruktif,  konsisten,  kooperatif,  kreatif, lapang dada, lemah lembut, lugas, mandiri, manusiawi, mawas diri, menghargai, men- jaga,  nalar  (logis),  optimis,  patriotik,  pe- maaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, percaya diri, produktif, proaktif, rajin, ramah, rasa indah, rasa malu, rasional, rela berkorban,  rendah  hati,  sabar,  saleh,  setia, sopan  santun,  sportif,  susila,  syukur,  tak- wa,  taat,  teguh,  tangguh,  tanggung  jawab, tawakal, tegar, tegas, tekun, tenggang rasa, terbuka, tertib, terampil, tekun, tobat, ulet, unggul,  wawasan  luas,  wirausaha,  dan yakin.
Sejak  Indonesia  merdeka,  para  pen- diri  bangsa  (founding  fathers)  telah  memi- kirkan  pendidikan  budi  pekerti  sebagai- mana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 1945  yang  berbunyi  ikut  mencerdaskan kehidupan  bangsa  berdasarkan  pada  sila- sila  dalam  Pancasila.  Namun,  pada  tahun 1970-an  pendidikan  budi  pekerti  dihilang- kan. Dampak dari penghilangan pendidik- an  budi  pekerti  adalah  akibat  yang  harus ditanggung  bangsa  Indonesia    baru  terasa kurang  lebih  30  tahun  berikutnya  yang berupa  bermacam-macam kasus  KKN  (ko- rupsi,  kolusi,  dan  nepotisme).  Masyarakat kembali  bereaksi  dan  melakukan  tuntutan untuk  mengembalikan  pendidikan  budi pekerti yang telah dihilangkan  pada tahun 1970-an.  Kemudian  pendidikan  budi  pe- kerti  dicanangkan kembali tahun 1994.
Dalam  hal  ini,  pendidikan  budi  pe- kerti  yang  dimaksud  adalah  yang  secara
integratif  menyatu  dengan  mata  pelajaran (integrated  learning).  Sampai  pada  tahun 2000,  pendidikan  budi  pekerti  bergema  ke seluruh  tanah  air  setelah  dilaksanakan  su- plemen kurikulum. Tahun 2000 Dikdasmen Jakarta  menerbitkan  Buku  I  dan  II  yang berisi pendidikan budi pekerti dan disusul tahun  2002  Pusat  Kurikulum,  Balitbang Depdiknas  Jakarta  juga  menerbitkan  seri Pendidikan  Budi  Pekerti  untuk  tingkat  SD hingga  SLTA  yang  termuat  dalam  salah satu  seri  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi. Sayang, buku-buku tersebut tidak menyaji- kan cara pembelajaran yang strategis guna mencapai  tujuan  pendidikan  budi  pekerti. Hasilyang  ditunggu-tunggu  hingga  kini belum  tampak  tanda-tanda  keberhasilan pendidikan  budi  pekerti.  Buktinya,  di  la- pangan  banyak  dijumpai  fenomena  peri- laku  menyimpang  dari  tatanan  sosial. Betapa memilukan jika kita merenungi be- rita  tentang  kriminal  dan  kekerasan  dari media,  baik  cetak  maupun  elektronik. Akankah pengalaman kegagalan pendidik- an  budi  pekerti  yang  mulai  dicanangkan kembali  pada  tahun  1994  menjadi  lagu wajib  yang  memilukan?  Di  manakah  letak fenomena  dan  kebuntuan  saluran  pendi- dikan budi pekerti itu?
Apa yang disebut dengan  pendidik- an  etika,  akhlak,  moral  serta  nilai  budi pekerti  bagi  semua  warga  negara  adalah penting kiranya tidak perlu diperdebatkan. Jika warga negara dapat menjaga nilai-nilai budi  pekerti  yang  diharapkan,  maka  ne- gara  akan  menjadi  utuh  dan  kuat  di  mata orang asing. Tetapi sebaliknya, jika warga- negara terlebih  pejabat  dan  rakyatnya  ber- perilaku tidak bermoral, maka negara atau suatu  bangsa  bisa  runtuh. Contoh  berperi- laku  tidak  bermoral  ialah  melakukan  ke- rusuhan,  keonaran,  penyimpangan  dan lain-lain  yang  menyebabkan  kehancuran suatu  bangsa.  Mereka  tidak  memiliki
pedoman  hidup  dalam  kehidupan  berma- syarakat,    berbangsa,  dan  bernegara.  Ber- dasarkan  hal  tersebut,  nilai-nillai  budi  pe- kerti  perlu diajarkan di sekolah agar gene- rasi sekarang dan yang akan datang mam- pu  berperilaku  sesuai  dengan  moral  yang diharapkan  menuju  terwujudnya  manusia Indonesia    seutuhnya  yang  bermoral,  ber- karakter, berakhlak mulia dan berbudi pe- kerti  luhur  merupakan  tujuan  dari  pem- bangunan  manusia  Indonesia  yang  ke- mudian dicanangkan ke dalam tujuan pen- didikan nasional.
Budi pekerti adalah harta yang tiada terkira.  Bahkan,  budi  pekerti  bukan  lagi harta yang seperti sekarang ini diartikan. Ia merupakan  modal  sosial  (social  capital) bangsa. Budi pekerti merupakan fitrah baik manusia  yang  dapat  membedakan  antara manusia  dan  bukan  manusia.  Sebab,  budi pekerti  harus  selalu  disemai  jika  manusia masih  dan  selalu  mendamba  hidup  damai dan  bermartabat  di  mata  manusia  lainnya dan  terutama  Tuhan.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  yang  dilontarkan  Menteri  Pendi- dikan  dan  Kebudayaan  Mohammad  Nuh dalam kesempatan pidato Hari Pendidikan Nasional  2012  mengangkat  tema  Bangkit- nya Generasi Emas Indonesia. Beliau men- jelaskan  pada  periode  tahun  2010  sampai tahun 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran  dalam  bidang  pengembang- an  sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai upaya  menyiapkan  generasi  emas  2045, yaitu  100  tahun  Indonesia  merdeka.  Arti- nya,  jika  mulai  sekarang  sudah  dimulai penerapan  pendidikakan  karakter  untuk mengembangkan  nilai-nilai  budi  pekerti, itu  artinya  sama  dengan  kita  melakukan investasi masa depan bangsa.
Pendidikan yang teratur adalah yang bersandar  pada  perkembangan  ilmu  pe- ngetahuan  atau  ilmu  pendidikan.  Ilmu  ini tidak  boleh  berdiri  sendiri;  ada  saling  hu-
bungan  dengan  pengetahuan  lain.  Ilmu harus  berfungsi  sebagai  pelengkap  sem- purnanya  mutu  pendidikan  dan  pemba- ngunan  karakter  kebangsaan  yang  kuat. Dalam  menyelenggarakan  pengajaran  dan pendidikan  kepada  rakyat,  Ki  Hajar  De- wantara  menganjurkan  agar  kita  tetap memperhatikan  ilmu  jiwa,  ilmu  jasmani, ilmu  keadaban  dan  kesopanan  (etika  dan moral),  ilmu  estetika,  dan  menerapkan cara-cara  pendidikan  yang  membangun karakter  (Amoersetya,  2012).  Ki  Hajar  De- wantara  menegaskan  bahwa  seorang  pen- didik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik dan  mengerti  tujuan  pengajaran.  Agar  da- pat mewujudkan hasil didikan yang mem- punyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektuil  maupun  budi  pekerti  untuk membangun bangsa.

## PENGETRAPAN  PENDIDIKAN  BUDI PEKERTI
Dalam  rangka  mengembangkan  ka- rakter  peserta  didik  memang  diperlukan upaya    untuk  membentuk  mata  pelajaran budi pekerti. Pendidikan budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan (berupa mata pelajaran)  yang  secara  khusus  mendidik budi  pekerti  kepada  peserta  didik.  Tam- paknya sulit untuk diterapkan. Dalam arti, agar dapat  menjawab tantangan pendidik- an karakter, caranya adalah dengan meng- integrasikan  nilai-nilai  budi  pekerti  ke dalam  kandungan  kurikulum.  Setiap  ka- rakter yang akan dikembangkan harus ter- wujud  di  dalam  kandungan  setiap  mata pelajaran. Wujudnya dapat  melalui tugas- tugas  dan  pekerjaan  rumah,  bahan  kajian, simulasi,  dan juga  terwujud  di  dalam  per- aturan akademik yang lain.
Melalui  cara  ini,  peserta  didik  akan terlatih  secara  terpola,  yang  menjadikan peserta  didik  terbiasa  untuk  berbuat  ke-
baikan  terhadap  sesama.  Pendidikan  ka- rakter  kini  memang  menjadi  isu  utama pendidikan sekarang. Tugas-tugas dan pe- kerjaan  rumah,  bahan  kajian,  simulasi menggiring  para  peserta  didik  untuk membangun  kelompok  sehingga  dapat berbagi  dengan  temannya.  Sebagai  bagian dari  proses  pembentukan  karakter  anak bangsa,  pendidikan  budi  pekerti  juga diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Oleh  karena  itu,  menanamkan nilai-nilai  budi  pekerti  pada  peserta  didik dirasa  sangat  penting  selain  mengajarkan aspek kognitif.
Pendidikan  budi  pekerti  merupakan pilar  yang  amat  penting  untuk  memba- ngun  karakter  bangsa.  Namun,  kekurang- annya pendidikan budi pekerti  di Indone- sia  baru  menyentuh  pada  tahap pengenal- an dan pemahaman nilai-nilainya. Padahal, pendidikan  budi  pekerti  seharusnya  di- lakukan  pada  tahapan  internalisasi  dan perilku    nyata  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Lickona (1991) menyebutkan penting- nya  diperhatikan  tiga  unsur  dalam  mena- namkan  nilai  moral  supaya  sungguh  ter- jadi, yaitu unsur pengertian, perasaan, dan tindakan  moral.  Ketiga  unsur  ini  saling berkaitan. Ketiga unsur ini perlu diperhati- kan supaya nilai yang kita tanamkan tidak tinggal  sebagai  pengetahuan  saja,  tetapi sunguh menjadi tindakan seseorang. Unsur pengertian  moral  menyangkut  peserta didik  dibantu  untuk  mengerti  apa  isi  nilai yang  digeluti  dan mengapa nilai  itu  harus dilakukan dalam kehidupan mereka.
Dengan demikian, peserta didik sung- guh  mengerti  apa  yang  akan  dilakukan dan sadar akan apa yang dilakukan. Unsur perasaan  moral  meliputi  peserta  didik  di- bantu  untuk  menyenangi  ataupun  meng- iyakan  nilai  yang  hendak  dilakukan.  Pe- serta  didik  dibantu  untuk  menjadi  lebih
tertarik  akan  nilai  tersebut.  Peserta  didik dibantu  untuk  dapat  merasakan  bahwa nilai itu sungguh baik dan perlu dilakukan. Unsur  tindakan  moral  meliputi  peserta didik  perlu  dibantu  untuk  dapat  melaku- kan  nilai  budi  pekerti  yang  telah  disadari dalam wujud tindakan nyata. Peserta didik perlu  dibantu  untuk  memunyai  kemauan melakukan  nilai  tersebut.  Ia  menyimpul- kan  bahwa  pendidikan  karakter  adalah usaha sengaja untuk menolong orang agar memahami,  peduli  akan,  dan  bertindak atas dasar nilai-nilai etis.
Pendidikan  karakter  bisa  diartikan sebagai  sebuah  bantuan  sosial  agar  indi- vidu  itu  dapat  bertumbuh  dalam  meng- hayati  kebebannya  dalam  hidup  bersama dengan  orang  lain.  Pendidikan  karakter bertujuan  membentuk  setiap  pribadi  men- jadi  insan  yang  memiliki  keutamaan. Dalam lingkup pendidikan ini tidak hanya berurusan  dengan  penanaman  nilai  bagi peserta  didik.  Namun,  merupakan  sebuah usaha bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan  pendidikan,  yang  menempat- kan  setiap  individu  dapat  menghayati  ke- bebasannya  sebagai  sebuah  prasyarat  bagi kehidupan  moral  yang  dewasa.  Dengan demikian,  pendidikan  karakter  dapat  di- lihat  sebagai  usaha  manusia  untuk  men- ciptakan  kultur  kehidupan  yang  men- dukung  pertumbuhan  individunya  secara autentik (Koesoema, 2007:22).
Pengembangan  karakter  adalah  sua- tu pendekatan holistik yang menghubung- kan  dimensi  moral  pendidikan  dengan  ra- nah sosial dan sipil dari kehidupan peserta didik.  Sikap  dan  nilai  dasar  dari  masyara- kat  diidentifikasikan  dan  diteguhkan  da- lam lingkup  sekolah dan komunitas. Pen- didikan karakter bersifat sarat nilai, karena masyarakat  menentukan  apa-apa  yang akan  dan  tidak  akan  diteladani.  Moral ditangkap bukan diajarkan dan kehidupan
ruang  kelas  sinkron  dengan  makna  moral yang  membentuk  karakter  peserta  didik dan  perkembangan  moral  (Ryan,  1996:75). Cakupan  pendidikan  karakter  meliputi aspek  kognitif,  afektif,  dan  perilaku  moral yang  dialami  individu,  baik  sebagai  indi- vidu  maupun  warga  negara  yang  baik. Oleh  karena  itu,  sekolah  bertanggung  ja- wab  untuk  memberikan  bantuan  terhadap anak didik dalam menguasai moralitas dan kebangsaan  sehingga  menjadi  warga  ne- gara yang baik (Lickona, 2002).
Melalui  proses  pendidikan,  terutama pendidikan  formal  di  sekolah,  peserta didik  dapat  dibantu  untuk  mengerti  nilai karakter yang diharapkan, dan pelan-pelan membantu  mereka  untuk  melatih  dan menjadikan  nilai  itu  sebagai  sikap  hidup mereka.  Untuk  mewujudkannya  diperlu- kan pembiasaan sehingga nilai itu menjadi nilai yang spontan dijalanlan anak. Sekolah formal  memiliki  tanggung  jawab  besar terhadap  pendidikan  karakter  ini,  karena anak meinimal berada di sekolah enam jam setiap  hari.  Mereka  dipercayakan  oleh orang  tua  kepada  sekolah  untuk  dididik dan  dibantu  berkembang  menjadi  pribadi yang utuh (Suparno, 2012:5).

## SEBAGAI  PEMBENTUK  KARAKTER: HARUS DILAKUKAN
Untuk  menjawab  permasalahan pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa  harus dipikirkan  secara se- rius  agar  proses  bersekolah  yang  dialami para peserta didik dapat menghasilkan ka- rakter  bangsa  yang  baik.  Salah  satunya adalah  pendidikan  karakter  dirancang  de- ngan  cara  diintegrasikan  ke  dalam  kan- dungan  kurikulum  tertulis,  kurikulum yang tidak tertulis (hidden curriculum), serta kegiatan kokurikulum dan ekstrakurikuler. Artinya,  karakter  yang  ingin  dikembang- kan  harus  terwujud  di  dalam  kandungan
setiap  mata  pelajaran  melalui  proses  pem- belajaran  di  kelas,  tugas  di  luar  kelas,  dan juga terwujud di dalam  peraturan sekolah
Perlu  diketahui  bahwa  desain  pem- belajaran  budi  pekerti  semestinya  tidak muncul  sebagai  suatu  mata  pelajaran  atau tidak  diatasnamakan  mata  pelajaran  budi pekerti.  Namun,  aplikasi  nilai-nilai  budi pekerti  itu  terserap  sebagai  muatan  di setiap  aktivitas  pembelajaran  yang  sudah dirancang.  Dengan  demikian,  setiap  mata pelajaran  dapat  bermuatan  nilai-nilai  budi pekerti. Oleh karena itu, pendidikan karak- ter  untuk  mengembangkan  nilai  budi  pe- kerti  ini  tentu  saja  tidak  dapat  berhasil dalam waktu yang singkat. Misalnya, lang- sung  dapat  dilihat  melalui  bentuk  spot mata pelajaran di awal, di tengah, ataupun di  akhir  saja.  Di  samping  itu,  juga  jangan diharapkan langsung dapat berhasil dalam satu  mata  pelajaran.  Pendidikan  karakter yang  hanya  menekankan  pada  satu  atau dua  mata  pelajaran  saja  tidak  akan  dapat menjamin  tercapainya  karakter  peserta didik  yang  diinginkan.  Dengan  demikian, pendidikan  karakter  harus  berjalan  sesuai dengan  proses  yang  menyeluruh  dan  ber- kelanjutan.  Selama  kurikulum  ini  diterap- kan,  kandungan  dan  muatan  pendidikan karakter akan juga tetap dilaksanakan.
SK  Mendiknas  No  045/U/Mendik- nas/2002  tentang  pelaksanaan  kurikulum di  PT  merupakan  satu  contoh  yang  tepat dalam  usaha  pengembangan  karakter.  Di dalam  SK  itu,  disyaratkan  bahwa  tujuan akhir  pendidikan  adalah  membentuk  lu- lusan yang berkarakter dan berkepribadian kuat  harus  tertuang  di  dalam  kurikulum serta  dilakukan  secara  simultan  dalam  as- pek  kegiatan  belajar  mengajar.  Tetapi,  un- tuk  membentuk  karakter  seseorang  tidak cukup  hanya  mengandalkan  dari  hasil  be- lajar  di  sekolah  saja.  Pihak  sekolah  perlu menjalin  kerja  sama  antara  sekolah,  ke-
luarga, dan masyarakat di dalam pengem- bangan  karakter.  Dalam  arti  tidak  bisa pendidikan  karakter  hanya  dikembangkan di  sekolah  saja,  tetapi  juga  di  dalam  ling- kup keluarga dan lingkungan masyarakat.
Institusi  pendidikan  dan  keluarga merupakan garda depan yang lebih berpe- ran  dalam  penyemaian  budi  pekerti  yang baik. Kedua intitusi inilah yang seharusnya memunyai waktu lebih untuk bisa menan- capkan  nilai  budi  pekerti    pada  peserta didik  atau  anggota  keluarganya.  Bagai- manapun  sekarang  ini,  pengaruh  “dunia luar” yang bertentakel liar kini getol meng- injeksikan budaya yang tanpa seleksi kare- na  visinya  adalah  “pasar”  dan  berdagang. Dapat dilihat tayangan TV setiap hari yang isinya  penawaran  barang  dagangan  dan film-film yang sama sekali tidak mendidik, bahkan  yang  ada  kaitannya  dengan  nilai- nilai budi pekerti dibuang. Di sinilah peran institusi  pendidikan  dan  keluarga  menjadi penyeimbang  moral  san  anggota.  Jangan sampai  institusi  pendidikan  malah  ikut- ikutan sebagai tempat penyemai dan peng- iklan  gaya  baru  berpakaian.  Sekolah  bu- kanlah  catwalk  di  mana  peragaan  busana berlangsung.
Lembaga  pendidikan  memiliki  tugas mempersiapkan  terbentuknya  individu- individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Terbentuknya dua kriteria ini memungkin- kan  terwujudnya  kehidupan  sosial  yang ideal,  yang  diwarnai  semangat  mengem- bangkan  potensi  diri  dan  memanfaatkan- nya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin  serta  keselamatan  dunia  akherat (Zuchdi,  2008:141).  Dengan  kata  lain,  lem- baga  pendidikan  dalam  konteks  ini  di- harapkan  dapat  menghasilkan  terbentuk- nya  manusia  yang  memiliki  budi  pekerti yang baik. Dalam hal ini, pendidikan budi pekerti  dapat  dipandang  sebagai  proses pembentukan  manusia  yang  bermuara
pada aspek kecerdasan  dan sosialitas yang bermuara pada aspek akhlak mulia.
Selain  itu,  perlu  pembelajaran  tetap bersandar  pada  empat  pilar  pendidikan yang  digariskan  oleh  UNESCO  secara  ter- padu  yaitu  learning  to  know,  learning  to  do, learning  to  be,  and  learning  to  live  together. Dengan  mengetahui  pendidikan  budi  pe- kerti  secara  eksplisit,  guru  dan  pembelajar lebih  mudah  dalam  memahami  materi pendidikan budi pekerti (learning to know). Setelah  terjadi  internalisasi  (pemahaman diri terhadap budi pekerti), guru mencipta- kan  kondisi  yang  menuntut  para  peserta didik untuk melakukan dan mempraktikan pendidikan  budi  pekerti  (learning  to  do). Jadi,  kondisi  itu  sengaja  diciptakan  oleh guru.  Maka,  guru  perlu  mengemas  pen- didikan  karakter  untuk  mengembangkan budi  pekerti  dengan  bentuk  dan  strategi yang menarik  peserta  didik  sesuai  dengan perkembangan  jiwanya  hingga  mereka  ti- dak  mudah  tergoda  budaya  maya  yang tiada  berguna.  Dari  sinilah  awal  jatidiri (learning  to  be)  mulai  terbentuk,  yaitu  jati diri  dalam  koridor  budi  pekerti.  Biarkan mereka  dengan  caranya  sendiri  menggali pendidikan budi pekerti.

## BERHADAPAN DENGAN REALITAS
Pendidikan  karakter  kini  memang menjadi isu utama pendidikan. Sebagai ba- gian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan  karakter juga  diharap- kan mampu menjadi pondasi utama dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Oleh  karena  itu,  menanamkan  pendidikan karakter  dengan  mengembangkan  nilai- nilai budi pekerti pada peserta didik dirasa sangat  penting  selain  mengajarkan  aspek kognitif.  Ditegaskan  pula  dalam  Visi  De- partemen  Pendidikan  Nasional  yang  ter- tuang  dalam  Rencana  Strategis  Depdiknas Tahun  2005-2009,  Menuju  Pembangunan
Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025, bahwa “Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berfungsi sebagai  subyek  yang  memiliki  kapasitas  untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kema- nusiaan  secara  optimal. Sesuai  dengan  ama- nat peraturan perundangan tersebut, ideal- nya  seluruh komponen  tenaga pendidikan pada semua jenjang dan jenis lembaga pen- didikan  apapun  hendaknya  mengupaya- kan  terciptanya pribadi-pribadi  yang  me- miliki karakter adiluhung, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti terpuji.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  kesatu- paduan  pandangan,  persepsi  dan  komit- men  semua  pihak  terkait  dengan  bidang pendidikan  yang  didukung  oleh  tekad yang  kuat,  kebijakan  yang  konsisten,  pe- laksanaan  yang  konsekuen  didukung  oleh sarana  prasarana  yang  memadai.  Salah satu  hal  yang  sangat  mendasar  demi  ter- capainya tujuan dan cita-cita di atas adalah keteladanan  pemimpin,  guru,  orang  tua dan  pembiasaan  peserta  didik  berbudi  pe- kerti luhur sejak usia dini.
Sedyawati  (1997)  mengemukakan bahwa  banyak  hasil  penelitian  yang  me- nunjukkan  bahwa  pelanggaran  hukum paling  banyak  dilakukan  oleh  remaja.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  hu- kum atau pun perilaku yang menyimpang dari  tatanan  sosial  justru  dilakukan  oleh orang-orang  yang  sedang  mencari  ilmu  di sekolah,  bukan  orang-orang  yang  sudah berumah  tangga  meskipun  tidak  sedikit yang berperilaku menyimpang. Dalam arti, bahwa  kondisi  moralitas  remaja  sebagai peserta  didik  yang  lemah  dan  perlu  men- dapatkan  bimbingan  dan  pembinaan  yang intensif  dari  orang  dewasa  di  sekitarnya. Kondisi  remaja  yang  lemah  merupakan gambaran  fondasi  moral  yang  rapuh  di masa  masa  kanak-kanak.  Pembinaan  budi
pekerti  yang  kuat  sejak  dini  akan  mem- bekali para remaja di kemudian hari.
Tetapi,  sekarang  ini  kita  dihadapkan pada realitas, yaitu minimnya   keteladan- an dari para pemimpin, pejabat, wakil rak- yat,  hakim,  guru,  dan  orang  tua.  Rasanya mencari  keteladanan  seseorang  di  zaman sekarang  sangat  sulit  mengingat  banyak- nya  perilaku  anomali  (penyimpangan) yang merebak di tanah air. Taruhlah misal- nya  praktik  korupsi  besar-besaran  baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan di lingkungan birokrasi dan partai  politik,  merupakan  pelanggaran etika  serta  hilangnya  karakter  bangsa.  Hal ini  bukti  minimnya  pendidikan  budi  pe- kerti sejak di sekolah.
Negara kita yang disebut-sebut orang memiliki  nilai-nilai  luhur,  ternyata  hu- bungan kekerabatan dan persaudaraan su- dah  mulai  hancur.  Setiap  warga  berlomba mengkhianati  negerinya  atau  temannya; kepercayaan  mutual  lenyap  karena  sum- pah dan keimanan disalahgunakan; hukum atau  institusi  lumpuh  tak  mampu  mere- dam  perluasan  korupsi;  yang  muda  malas yang  tua  gatal;  kedua  jenis  dari  segala umur  penuh  budaya  jorok.  Ketamaan  dan hasrat  meraih  kehormatan  rendah  meraja- lela. Akhirnya, timbul kematian dan peng- asingan:  kebaikan  dimusuhi,  kejahatan  di- agung-agungkan. Akibatnya, kebajikan da- sar  kehidupan  berbangsa  seperti  sipilitas, responsibilitas,  keadilan,  dan  integritas runtuh (Latif, 2007:38).
Kemorosotan moral sekilas selalu di- kaitkan  dengan  perilaku  fisik  yang  me- nyimpang seperti tawuran, aksi porno, hu- jatan,  dan  lain  sebagainya.  Identifikasi  ini tidak  tepat,  sebab  jika  gejala  kemorosotan moral  hanya  dibatasi  perilaku  yang  tam- pak pada mata maka gejala yang lebih ha- lus dan licik akan aman dari kecaman ma- syarakat.  Padahal,  untuk  sekarang  gejala
yang halus dan licik itu begitu banyak dan bersinggungan  dengan  kita.  Lihatlah  peri- laku  korupsi,  menipu,  gendam,  percaloan, sogok-menyogok  dan  sebagainya  merupa- kan perilaku yang tak tampak mata, tetapi daya  rusaknya  lebih  berkepanjangan  di- rasakan. Bahkan, akhir-akhir ini kita kerap dipertontonkan dengan fenomena kekeras- an  baik  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan, pentas politik, dan kehidupan bermasyara- kat di sekitar kita. peserta didik menunjuk- kan  borok  dunia  pendidikan  kita  yang makin jauh dari budi pekerti. Pun, tak ter- hitung  banyaknya  kasus  kekerasan  yang terjadi  di  sekitar  kita,  tak  terkecuali  di rumah.
Pendek  kata,  berbagai  peristiwa  se- perti  korupsi  yang  begitu  meluas  dan menggila,  budaya  kurang  santun  dalam mengungkapkan  perbedaan  pendapat  se- perti  sering  dilihat  dalam  sidang  DPR,  ta- wuran dan  kekerasan  di  lingkungan  pen- didikan  menengah  dan  PT,  konflik  hori- zontal  di  masyarakat  yang  sering  me- makan banyak korban jiwa. Selain itu, tan- tangan  globalisasi  dalam  berbagai  aspek kehidupan juga menuntut disikapi dengan karakter  yang  lebih  kuat.  Itulah  sebabnya peristiwa  akhir-akhir  ini  dapat  mengkha- watirkan  kehidupan  bangsa  telah  menjadi penyebab  mendesakkan  dihidupkan  kem- bali  pembangunan  karakter  bangsa  (Su- parno, 2012:1).
Namun,  nilai-nilai  budi  pekerti  di atas  mudah  untuk  diucapkan  tapi  sulit diamalkan.  Seorang  pendidik  untuk  men- jelaskan  nilai-nilai  tersebut  di  atas  tidak memerlukan waktu yang relatif lama, satu atau  dua  kali  tatap  muka  dengan  peserta didik  dapat  dengan  mudah  menjelaskan- nya. Tetapi, apabila nilai-nilai budi pekerti tersebut  di  atas  ingin  nampak  dalam  ke- pribadian  sehari-hari  memerlukan  waktu yang  cukup  lama.  Untuk  merealisasikan-
nya  memerlukan  manajemen  dalam  arti memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber  daya  manusia  dan  benda  secara efektif, efesien, kontinyu dan konsisten.
Implementasi  manajemen  sekolah berwawasan  budi  pekerti  hendaknya  di- laksanakan  dengan  pendekatan  integral sistemik.  Perangkat-perangkat  yang  ada meliputi perangkat keras (hardware) seperti sarana  dan  prasarana  sekolah,  perangkat lunak  (software)  seperti  kurikulum,  media pembelajaran,  dan  perangkat  pikir  (brain- ware )  seperti  kemampuan  pengembangan pemikiran,  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  ter- pisah  satu  dengan  lainnya,  tetapi  semua- nya  harus  saling  terkait  dan  saling  men- dukung. Bila  ketiga  perangkat  tersebut  ti- dak  disinergiskan  dan  bersifat  parsial, maka  penanaman  nilai-nilai  budi  pekerti dalam  kepribadian  sehari-hari  pada  pe- serta didik sulit direalisasikan.
Berhasil  tidaknya  membentuk  kepri- badian peserta didik yang memiliki akhlak mulia  dan  berbudi  pekerti  luhur  sangat tergantung  pada  niat,  tekad  dan  kesung- guhan  serta  keikhlasan  dari  semua  pihak: Kepala  Sekolah,  guru,  dan  stakehoder  lain- nya  (orang  tua,  masyarakat  dan  pemerin- tah). Perlu kiranya semua pihak mengakui bahwa  dewasa  ini  kepribadian  peserta  di- dik  sangat  memprihatinkan,  sulit  kita  me- nemukan para peserta didik dari mulai pe- serta  didik  TK  sampai  mahapeserta  didik di Perguruan Tinggi yang memiliki akhlak mulia  dan  berbudi  pekerti  luhur,  bahkan sebaliknya terlalu banyak kita saksikan ge- nerasi  muda  kita  yang  mengalami  deka- densi moral.
Kondisi  ini  perlu  perhatian  serius dari  semua  pihak  dan  harus  dicari  solusi untuk mengatasinya. Harus kita yakini ber- sama  bahwa  kehancuran  kehidupan  ma- syarakat suatu bangsa penyebab utamanya adalah  kehancuran  akhlak  dan  moral  ma-
syarakat  bangsa  tersebut.  Sebelum  negara kita mengalami kebangkrutan marilah kita antisipasi  dengan  cara  semua  pihak:  se- kolah,  masyarakat,  dan  aparat  pemerintah berusaha  menjadi  teladan  bagi  generasi penerus  bangsa.  Kita  warisi  mereka  de- ngan  nilai-nilai  akhlak  mulai  dan  budi pekerti  luhur.  Seluruh  komponen  bangsa tidak  boleh  berpangku  tangan  dan  apatis menyaksikan  fenomena  nilai-nilai  akhlak mulia  yang semakin  sirna  dalam kehidup- an nyata.
Selain  itu,  untuk  mencapai  tujuan mulia  di  atas  jelas  tidak  mudah,  apalagi pada  era  di  mana  mayoritas  masyarakat cenderung  lebih  mementingkan  hal-hal yang  bersifat  materialistik  dan  hedonistik. Upaya  untuk  mencapai  tujuan  mulia  di atas sungguh sangat berat dan sulit. Tetapi bagaimana  pun  pendidikan  budi  pekerti harus  dilkukan,  dari  pada  terlambat,  se- mentara perilaku menyimpang semkin hari jumlahnya  tidak  semakin    sedikit,  tetapi jumlahnya semakin banyak.

## PENUTUP
Pengetrapan pendidikan budi pekerti untuk  mengembangkan  karakter  di  seko- lah  yang  dimaksud  adalah  proses  pendi- dikan dengan  cara mengintegrasikan nilai- nilai budi pekerti ke dalam kandungan ku- rikulum. Setiap karakter yang akan dikem- bangkan  harus  terwujud  di  dalam  kan- dungan  setiap  mata  pelajaran.  Wujudnya dapat    melalui  tugas-tugas  dan  pekerjaan rumah,  bahan  kajian,  simulasi,  dan  juga terwujud  di  dalam  peraturan  akademik yang  lain  di  sekolah.  Melalui  cara  ini,  pe- serta  didik  akan  terlatih  secara  terpola, yang  menjadikan  peserta  didik    terbiasa untuk  berbuat  kebaikan  terhadap  sesama. Sebagai  bagian  dari  proses  pembentukan karakter  anak  bangsa,  pendidikan  budi pekerti  juga  diharapkan  mampu  menjadi
pondasi  utama  dalam  rangka  mencerdas- kan kehidupan bangsa.
Namun  demikian,  pendidikan  budi pekerti  untuk    membentuk  karakter  siswa di  sekolah  masih  dalam  persimpangan  ja- lan antara fenomena dan realitas di lapang- an.  Secara  fenomenal,  dalam  pendidikan budi  pekerti  itu  sendiri  masih  banyak  di- jumpai kejanggalan mulai dari merencana- kan  hingga  menerapkan  dalam  proses pembelajaran  di  sekolah.  Sejak  Indonesia merdeka  para  pendiri  bangsa  telah  memi- kirkan  pendidikan  budi  pekerti,  tetapi 1970-an  pendidikan  budi  pekerti  dihilang- kan, dampaknya banyak perilaku menyim- pang.  Masyarakat  kembali  bereaksi  dan melakukan  tuntutan  untuk  mengembali- kan  pendidikan  budi  pekerti  yang  dica- nangkan  kembali  tahun  1994  yang  hingga sekarang  pengetrapannya  di  lapangan  be- lum tertata degan baik.
Realitasnya,  kita  dihadapkan  pada minimnya  keteladanan  dari  para  pemim- pin,  pejabat,  wakil  rakyat,  hakim,  dan orang tua. Bahkan, dari pihak guru itu sen- diri  juga  terjadi  krisis  keteladanan,  yang berarti  sulit  ditiru  oleh  para  siswa.  Misal- nya,  praktik  korupsi  besar-besaran  baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan di lingkungan birokrasi dan partai  politik,  merupakan  pelanggaran  eti- ka  serta  hilangnya  karakter  bangsa.  Rea- litas ini menjadi bukti minimnya pendidik- an budi pekerti sejak di sekolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini,  diucapkan  ba- nyak terima kasih kepada Ki Hajar Dewan- tara (almarhum), Bapak Pendidikan Nasio- nal  Indonesia  yang  gagasannya  banyak penulis  pelajari  dan  memberikan  inspirasi untuk  tulisan  ini.  Di samping  itu,   penulis ucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  Edi- tor  Jurnal  Pendidikan  Karakter  yang  banyak
memberikan  masukan  demi  sempurnanya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amoersetya,  Rusdiyanto  Alit.  2012.  Pemi- kiran  Ki  Hajar  Dewantara  tentang Pendidikan Nasional. http://www.ber- dikarionline.com/opini/20120609/.
Dwiarsa,  Priya.  2010.  ”Implementasi  Pen- didikan  Karakter  Melalui  Kearifan Lokal  di  Perguruan  Tamansiswa”. Makalah  Dipresentasikan  dalam  Se- minar Nasional Implementasi Pendidik- an  Karakter  dalam  Praksis  Pendidikan dan  Pembelajaran ,  20  November.  Yog- yakarta:  PHK-I UNY.
Koesoema,  Doni.  2007.  “Tiga  Matra  Pen- didikan Karakter”. Basis, No. 07 - 08., hlm. 22.
Latif, Yudi. 2007. “Hancur Karakter Hancur Bangsa  Urgensi  Pendidikan  Karak- ter”. Basis, No. 07 - 08., hal. 38.
Lickona,  Thomas.  1991.  Educating  for  Cha- racter:  How  Our  School  can  Teach  Res- pect  and  Responsibility. New  York: Bantam Books.
Lickona,  Thomas.  dkk.    2002.  Eleven  Prin- ciples  of  Effective  Character  Education. Washington DC: Character Education Partnership.
Ryan, K. 1996. ”Charakter Education in the United States”. Journal for A Just  And Caring Education , No. 2., hlm. 75-84.
Sedyawati,  Edy  dkk.  1997.  Pedoman  Pena- naman  Budi  Pekerti  Luhur .  Jakarta:
Balai Pustaka.
Suparno,  Paul  dkk.  2002.  Pendidikan  Budi Pekerti  di  Sekolah  Suatu  Tinjauan Umum . Yogyakarta: Kanisius.
Suparno, Paul dkk. 2012. ”Peran Pendidik- an  dan  Penelitian  terhadap  Pemba- ngunan  Karakter  Bangsa”.  Makalah Seminar  Nasional dalam  rangka  Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yog- yakarta.
Zuchdi,  Darmiyati.  2008.  Humanisasi  Pen- didikan:  Menemukan  Kembali  Pendidik- an  Yang  Manusiawi .  Jakarta:  Bumi Aksara.