INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3040-3053 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja
Moh.Taufik 1 ✉ , Ina Heliany 2
(1) Universitas Pancasakti Tegal, (2) Universitas Mpu Tantular Jakarta
Email: moh_taufik@upstegal.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pengembangan aturan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Prinsip supremasi hukum harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan tidak boleh diabaikan. Dalam rangka mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah bahwa Peraturan Daerah yang ada diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Studi Ini adalah Studi Yuridis Normatif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menyelaraskan  peraturan  daerah  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaan Hak Cipta dan Hambatan dalam Proses Harmonisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat yuridis menyajikan norma dengan cara deskriptif. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal  telah  menerapkan  harmonisasi  peraturan  daerah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  namun  tidak  semua,  karena  terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi. Berbagai kendala yang ada dapat diatasi dengan melibatkan cabang eksekutif dan legislatif secara aktif serta berkolaborasi dengan akademisi, sehingga harmonisasi hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Daerah, Cipta Kerja

## Abstract
The development of a rule of law should prioritize legal principles. The principle of the rule of law should be built and developed according to the principles of democracy or popular sovereignty, and must not be  ignored.  In  order  to  accelerate  the  implementation  of  the  Job  Creation  Law,  President  Jokowi emphasized  to  regional  regions  that  existing  Regional  Regulations  are  expected  to  be  able  to synchronize  and  harmonize  with  the  Job  Creation  Law.  Perpu  Number  2  of  2022  concerning  Job Creation. Study This is Study Juridical Normative . The purpose of this research is to find out how to harmonize existing regional regulations in the Tegal Regency Government with Government Regulations in Lieu  of Laws  .  number 2 of 2022 concerning copyright work  and obstacles in the harmonization process. Research methods This use method qualitative data analysis that is juridical presented norms in a way descriptive. The regional government of Tegal Regency has implemented harmonization of regional regulations with Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Than 2022 concerning Job Creation, but not all, because there are various obstacles in implementing regulatory harmonization. Various existing obstacles can be overcome by actively involving the executive and legislative branches and collaborating with academics, so that legal harmonization can run effectively and in accordance with applicable legal rules.
Keywords: Harmonization, Regional Regulations, Job Creation

## PENDAHULUAN
Pengembangan  negara  hukum  hendaknya  mengedepankan  Prinsip  prinsip  hukum. Prinsip  negara  hukum  hendaknya  dibangun  dan  dikembangkan  menurut  prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, serta tidak boleh mengabaikannya. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) 4 atau pun korporatokrasi (Mulyani, 2022).  Ciri  dari  negara   hukum atau  Rechtsstaat  adalah  pemerintahan  berdasarkan    undang-undang.    Eksekutif    dan Legislatif     sebagai     lembaga     pembentukperaturan  perundang-undangan  hingga level  tingkat  peraturan  daerah  tentunya  menjadikan        pijakan        untuk        menciptakan ketertiban  dan  kepastian  hukum  di  suatunegara,     agarpenyelenggaraan    negara, masyarakat,  badan  hukum  dan  usaha  dapatmemiliki    pijakan    hukum    sesuai    yang dibutuhkan.
Persoalan  “bawaan”  negara  hukum adalah   potensi   disharmonisasi regulasi   yang mengakibatkan   apa   yang   disebut   Richard Susskind dalam yang kemudian  populer disebut    obesitas  hukum.  Selain  meningkatnya  peran  pengadilan  dalam  menentukan validitas setiap regulasi maupun kebijakan    negara,    ternyata    penyusunan regulasi  yang dilakukan  secara  TSM  (tidak terstruktur dan tidak sistematisnamun masif) merupakan bom waktu bagi penyelenggaraan negara   hukum yang   demokratis. Regulasi   yang   saling
tumpang        (dan        tumbang)tindih(serta  menindih)  merupakan  faktor  akut  yang  justru melahirkan    ke(tidak)    pastian    hukum kesenjangan   perlakuan   dihadapan   hukum, danalienisasi HAM (Candranegara, 2023).
Pada     pelantikan     periode ke-dua Presiden  Joko  Widodo  tanggal  20  Oktober 2019,dalam    pidatonya    menyampaikan rencananya akan membuat UU Omnibus Law sebagai  bentuk  penyederhanaan  regulasi  di Indonesia,  ide  ini  berangkat  dari persoalan obesitas regulasi yang menghambat investasi di Indonesia akibat saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, beban harmonisasi   dan sinkronisasi,   tidak   ada lembaga yang   melakukan   monitoring   dan evaluasi.Berdasarkan  data  peraturan.go.id, jumlah regulasi   kita   dari   undang-undang berjumlah    1.687,peraturan    pemerintah berjumlah 4.553, peraturan presiden berjumlah  2.006,  Peraturan  BPK  berjumlah 26, Peraturan Bank Indonesia berjumlah146, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  berjumlah 328,  Peraturan Menteri  berjumlah14.622, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian   berjumlah 3.722,Peraturan  Daerah        berjumlah        15.960.        maka        total  keseluruhan adalah43.235peraturan perundang-undangan (Chandranegara, 2020).
Menurut  guru  besar  FH  UI,  Prof.  Satya Arinanto,   obesitas   regulasi   dimulai sejakPemerintahBelanda  memberlakukan  sekitar 7000    peraturan    perundang-undangan diwilayah  Hindia  Belanda  (sekarang  Republik Indonesia)   dari   tahun   1819.   Berdasarkan hasil   penelitian   Badan   Pembinaan   Hukum Nasional  (BPHN)  Kementerian  Hukum danHAM  RI  tahun  1995,  masih  tersisa  sekitar  400  peraturan      perundang-undangan darimasa kolonial yang masih berlaku hingga sekarang. Hal   ini   antara   lain   merupakan efek   dari program    pembaruan    dan    pembangunan hukum  nasional  yang  telah dilakukan  sejak pasca  tahun  1949  atau  setelah  Indonesia Merdeka (Satya  Arinanto, Keterangan  Ahli  eksekutif, termuat   dalam   putusan   Nomor   91/PUU-XVIII/2020, hlm. 360-371).
Sejak  menjadi  diskursus penggunaan istilah omnibus law yang merupakan hal baru di    Indonesia, dimulai    dari pernyataan Presiden Joko  Widodo terkait omnibus  lawdalam pidato    pelantikannya    dengan    cepat  mengundang        perhatian        publik.  Omnibus merupakan    metode    pembentukan    peraturan  perundang-undangan    yang    lazim diterapkan di   berbagai   negara   untuk   mempercepat proses   legislasi,   memudahkan harmonisasi peraturan, dan menghemat biaya penyusunan    dan    pembahasan. Metode Omnibus  Lawtelah  banyak  dilakukan  olehnegara di dunia terutama yang menggunakan tradisi  common  law  system.  Di  duniaterdapat  dua  sistem  hukum  yakni  common  law systemdan civil  law  system.Indonesia mewarisi tradisi civil law system Yantina  Debora, (" Pengertian  Omnibus  Law &   Isi   UU   Cipta   Kerja   yang   Bisa   Rugikan   Buruh",
https://tirto.id/f5Du, 2/12/2020). Salah satu bentuk peraturan yang menggunakan metode Omnibus Law adalah Undang Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, atau yang lebih familier dikenal dengan Omnibus Law, adalah peraturan yang ditetapkan dengan tujuan mempercepat reformasi di sektor ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan pada tahun 2020 dengan nomor 11, sehingga penulisan aturan ini secara formal adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  UU  Cipta  Kerja  merupakan  pembaruan  dari  peraturan ketenagakerjaan  sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  diharapkan  bisa  membawa  perubahan signifikan  agar  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  kondusif  serta  memberikan kepastian  hukum  kepada  golongan  pekerja  atau  buruh.   UU  Cipta  Kerja  juga  berperan dalam memberikan  panduan tentang  aturan, hak, dan kewajiban  bagi karyawan melalui aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam rangka untuk bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah agar Peraturan Daerah yang ada diharapkan untuk bisa meelakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang Undang Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini  telah resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Perpu Cipta Kerja merupakan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  tentang  Cipta  Kerja  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  1945.  Penataan Peraturan   Daerah   menjadi mendesak  untuk  dilakukan  seiring semakin terungkapnya perda-perda  bermasalah.  Pada 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan    3.143 peraturan,      1.765      di  antaranya  adalah  perda  dan  peraturan  kepala  daerah    (perkada) yangdicabut  atau  direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 perda/perkadakabupaten/kota yang  dicabut atau    direvisi    Gubernur (Kompas.com). Ribuan    perdatersebut     dianggap bermasalah     karena menghambat  pertumbuhanekonomi  daerah,memperpanjang  jalur birokrasi,menghambat  proses    perizinan,    menghambat    kemudahanberusaha,  dan bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi (Detik.com).
Secara        hirarki  peraturan    perundang-undangan,    kedudukan  Perda    menjadi instrumen    hukum    yang    paling  bawah  dandekat  dengan  lapisan  masyarakat, sehinggabenturan     disharmonisasi     dan tumpang  tindihpengaturan  sangat  terbuka lebar. Lebih  lanjut,  pembentukan  peraturan daerah  merupakan  satu  keniscayaan  dalam
Unrangkapenyelenggaraan   otonomi   daerah,keberadaan  peraturan  daerah  tidak  dapat dipisahkan      dalam      proses      penyelenggaraan  pemerintahan    di    daerah.    Berbagai kebijakan didaerah  kerap  kali  harus didasarkan  atas adanya legaliltas    hukum    dalam bentuk  peraturan  daerah.skema  dari  desain  memiliki  wewenang    sebagai  konsekuensi desentralisasi,  daerah dalam  hal  membentuk peraturan   daerah   sesuai   bingkai   otonomi daerah.
Tahun 2023 merupakan tahun  ke-4 perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten  Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal tahun 2019- 2024. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  RKPD  Kabupaten  Tegal  tahun  2022  juga  disusun  dengan  memperhatikan  hasil evaluasi  target  dan  capaian  pembangunan  tahun  2020  serta  dinamika  lingkungan  yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (covid19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. RKPD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, RPJMN 2020-2024 dan  mendukung  pada  pencapaian  Agenda  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  daerah harus  menyusun  rencana  pembangunan  daerah  secara  sistematis,  terarah,  terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan  jangka  panjang,  perencanaan  jangka  menengah  maupun  perencanaan tahunan.  Wujud  dari  periodesasi  perencanaan  daerah  tersebut  adalah  tertuang  dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses  penyusunan  RKPD  Kabupaten  Tegal  adalah  bersifat  komprehensif  melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan
seluruh  pemangku  kepentingan  pembangunan  di  Kabupaten  Tegal.  Sejalan  dengan  hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD.
RKPD  Kabupaten  Tegal  Tahun  2023  disusun  dengan  memperhatikan  hasil  evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan  umum;  dan  (iii)  daya  saing  daerah,  diperlukan  langkah  operasional  guna mewujudkan keterpaduannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kepustakaan  ( library  research).  Penelitian  kepustakaan adalah penelitian yang  dikakukan  dengan cara  meneliti bahan-bahan  pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak  data  sekunder  berupa  dokumen-dokumen  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis. Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum adalah mengkaji  hukum  dari  sisi  ideal.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  filosofis  karena yang diteliti hukum dalam taraf ideal.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh  pihak  lain.  Data  sekunder  digunakan  sebagai  referensi  utama  yang  sudah  tersedia dalam  bentuk  tulisan  dalam  buku,  jurnal  ilmiah,  maupun  sumber  tertulis  lainnya.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelurusan  secara  konvensional  dan online. Penulusaran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penulusan secara online adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penulusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku,  jurnal  dan  mendatangi  kegiatan  ilmiah  (seminar).  Sedangkan  penulusuran  secara online dilakukan dengan searching di internet.
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola,  kategori  dan  satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian
ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif- deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal terkait Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Produk hukum baru, biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun, ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru . Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berkali-kali berganti. Daerah  baru  menjalankan  satu  undang-undang  yang  memberi  mereka  kewenangan  di sektor tertentu, tetapi kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semaunya.
Dia memberi contoh, ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke  pemerintah  provinsi  melalui  UU  23  tahun  2014.  Namun  dalam  pengaturan  sektor tertentu, seperti diatur UU 3 tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan provinsi diminta oleh pemerintah pusat di Jakarta. Belum lagi kemudian muncul UU Cipta Kerja atau o mnibus law ,  yang  kemungkinan  akan  kembali  mengubah  berbagai  hal.  “Dalam  hal  transisi perubahan  undang-undang  sekarang  ini  mengalami  persoalan.  Di  Kalimantan  Timur, kondisi perizinan batu bara dengan ditarik ke Jakarta, sekarang di lapangan terjadi ilegal mining . Pemda tidak punya payung hukum kewenangan dalam mengatur ini,” tambah Isran Noor.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Ni’matul Huda yang  menjadi  pembicara  diskusi,  mengamini  apa  yang  dikatakan  Isran  Noor.  UUD  1945 sebenarnya  telah  memberikan  dasar  yang  kuat  mengenai  pedoman  hukum  otonomi daerah. Masalahnya ada dalam undang-undang di bawahnya, yang secara khusus mengatur soal  itu.  Menurut  Ni’matul  ko nstitusi  Indonesia  menjamin  adanya  pelaksanaan  otonomi seluas-luasnnya bagi daerah. Namun, masih dipertanyakan jaminan konstitusional seperti apa  yang  diberikan  pemerintah  pusat.  Dia  menegaskan,  diperlukan  kebijakan  untuk mengatur persoalan ini secara lebih rinci.
Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja.  Kebijakan  tersebut  ditempuh pemerintah akibat kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi ketidakpastian global dan krisis ekonomi. Begitu pula untuk mengantisipasi resesi global, perlunya meredam inflasi, dan ancaman stagnasi.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai keberadaan Perppu No.2 Tahun 2022 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan investor yang hendak menanamkan modalnya di  Indonesia.  Apalagi  memasuki  tahun  politik,  investor  amat  membutuhkan  kepastian hukum.  “Jangan  sampai  ganti  pimpinan  ganti  regulasi.  Ia  melihat  UU  No.11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  bisa  memulihkan  perekonomian  nasional  di  tengah  ancaman  krisis ekonomi dan ketidakpastian global. Ada dampak nyata dari berlakunya UU Cipta Kerja ini. Seperti  peningkatan  realisasi  investasi  pasca  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  menjadi  UU 11/2020. Ia masih ingat terdapat 80 UU dan lebih dari 1.200 pasal yang dapat dilakukan perubahan secara sapujagat dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multi sektor.
Maka dengan keluarnya Perppu nomor 2 Tahun 2022, peraturan daerah yang ada di Kabupaten Tegal untuk mengharmonisasikan dengan Perrppu tersebut, agar pelaksanaan pembangunan  selaras  dengan  tujuan  dan  harapan  dari  Kebijakan  Cipta  Kerja  tersebut. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama,  sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum.  Misalnya  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dan  benturan  kepentinngan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang- undangan  memiliki  tujuan,  strategi  untuk  mencapai  tujuan,  dan  pedoman  untuk melaksanakan  strategi,  dimana  ketiganya  ini  sering  dirumuskan  alam  bentuk  kebijakan- kebijakan.
Kebijakan terdiri dari dua macam, yaitu kebijakan yang bersifat tetap atau regulatory policies yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti  perkembangan.  Dalam kaitannya  ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari  masing-masing  peraturan  perundang-  undangan  melalui  upaya  penafsiran  hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum,  dan  pemberian argumentasi yang  rasional  dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.
Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Dishrmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum yang  belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyelarasan,  penyerasian,  dan  penyesuwaian  berbagai  kegiatan  harmonisasi  hukum.
Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sangsi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyelarasan hukum.
Disamping  itu,  harmonisasi  hukum  dilakukan  untuk  menanggulangi  keadaan disharmoni  hukum  yang  telah  terjadi.  Keadaan  disharmoni  hukum  yang  terlihat    dalam realita,  misalnya,  tumpang  tindih  kewenangan,  persaingan  tidak  sehat,  sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak  pidana.  Sehingga  dalam  rangka  menanggulangi  disharmoni  antara  kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi.
Sehubungan  dengan  langkah-langkah  harmonisasi  hukum,  Kusnu    Goesniadhie membaginya menjai lima langkah yaitu:
1. Identifikasi  letak  disharmoni  hukum  dalam  penerapan  peraturan  perundang- undangan;
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
3. Upaya  penemuan  hukum  dengan  menggunakan  metode  penafsiran  dan  metode konstruksi  hukum  untuk  mengubah  keadaan  hukum  yang  disharmoni  menjadi harmoni;
4. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
5. Penyusunan  argumentasi  yang  rasional  dengan  mempergunakan  pemahaman  tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.
Ditambahkan  bahwa  penafsiran  hukum,  konstruksi  hukum,  penalaran  hukum,  dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan: (a) kehendak hukum atau cita-cita hukum yaitu kepastian hukum itu sendiri, (b) kehendak masyarakat yaitu keadilan, dan (c) kehendak moral yaitu kebenaran.
Hambatan-Hambatan dalam Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pengaturan  regulasi  di  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  harmonisasi  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  tentu  pelaksanaannya  banyak  terjadi hambatan  hambatan.  Catatan  kegagalan  menciptakan  Perda  yang  tertib  tidak  saja meninggalkan  sejarah  namun  juga  menyisakan  problematika  terkait  kewenangan. Bagaimana terkait konteks otoritas eksekutif dalam melakukan reviu berujung rekomendasi
mencabut, merubah dan tetap memberlakukan Perda dirasa kurang tepat. Hal demikian disebabkan irisan kewenangan yang lekat dengan fungsi yudikatif melalui judicial review baik  yang  dijalankan  Mahkamah  Konstitusi  maupun  Mahkamah  Agung.  Oleh  sebab  itu otoritas  pemerintah  sebagai  pemrakarsa  Perda  seharusnya  kompeten  untuk  melakukan executive preview (Anang Dwiatmoko). Proses preview oleh pemerintah dilakukan melalui berbagai proses koordinasi dan sinkronisasi sampai pada suatu Perda disahkan sehingga suatu regulasi daerah yang diproduksi menjadi harmonis.
Selain tercapainya peraturan harmonis semenjak hulu hingga hilir, terdapat tantangan bagaimana  agar  dalam  membentuk  peraturan  daerah  lantas  tidak  menimbulkan problematika  baru.  Dampak  positif  pembentukan  Perda  harus  dapat  dirasakan  seperti mendorong  pembangunan  daerah  dan  kesinambungan  program  pemerintah  daerah terhadap  pemerintah  pusat.14  Problematika  lainnya  juga  tergambar  ketika  pemerintah daerah hendak menyusun perencanaan dalam membentuk Perda. Ketidakmatangan dalam merencanakan Perda memiliki dampak tidak berfungsinya Perda juga tidak tercapai tujuan objektif bagi masyarakat di daerah.
Terdapat  tiga  fungsi  daripada  suatu  peraturan  daerah.  Penyelenggaraan  otonomi daerah dan  tugas pembantuan  ialah fungsi  peraturan daerah yang  pertama. Sedangkan fungsi  kedua  dan  ketiga  yakni  menampung  kondisi  khusus  daerah  serta  sebagai  media penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.15 Fungsi peraturan daerah tersebut dapat menyebabkan problematika khususnya dalam perumusan materi muatan. Di satu sisi suatu Perda dapat sebagai rumusan otonom yang tidak terikat, namun disisi lainnya muatan  Perda  berisi  rumusan  yang  subordinatif  (terikat).  Olehnya  demi  kepastian perundang-undangan,  keberadaan  rumusan  materi  muatan  Perda  menjadi  penting  dan dibutuhkan (Indrati, 2021). Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201117 telah mengatur pelaksanaan harmonisasi  suatu Perda. Selain ketentuan tersebut,  terdapat  pula  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2018 (Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Dibentuk  Di  Daerah  Oleh  Perancang Peraturan Perundang-undangan).
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  Permendagri  tersebut  di  atas  menggunakan nomenklatur berbeda  dengan  substansi yang hampir sama dengan peraturan di  bidang pembentukan  peraturan  perundangundangan.  Beberapa  tahapan  yang  diatur  dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yakni, Pertama, tahap perencanaan Perda19, Kedua, tahap  penyusunan  Perda,  yakni  penyelarasan  naskah  akademik20,  Ketiga,  tahap pembahasan yang melibatkan kepala daerah dan DPRD dengan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri atau dikenal sebagai tahap fasilitasi khususnya bagi raperda yang bersifat wajib21,  Keempat,  tahap  diajukannya  nomor  register  Raperda  oleh  Gubernur  kepada Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pusat untuk Raperda Kabupaten/Kota yang paling lama 3 hari sejak masing-masing  kepala  daerah  menerima  Raperda  hasil  dari  DPRD22,  Kelima,  tahap klarifikasi  atas  Perda  yang  telah  diundangkan,  dimana  dilakukan  oleh  Mendagri  untuk klarifikasi Perda Provinsi dan oleh Sekda atas nama Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota yang prosesnya dilakukan dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak Perda diterima.
Persoalan masih terdapatnya Perda yang bermasalah meski telah terdapat berbagai kebijakan Pemerintah, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada kebijakan yang dikeluarkan  Pemerintah  tersebut.  Bahkan  paska  MK  menerbitkan  putusan  yang membatalkan kewenangan Mendagri maupun Gubernur untuk mencabut Perda, nyatanya Pemerintah masih belum memberikan respon terbaik.  Kondisi demikian ditunjukkan  dari tidak adanya grand strategi dari Pemerintah dalam memberikan kepastian bahwa peraturan yang tingkatannya diatas Perda dapat selaras sehingga tidak terjadi disharmoni.27 Walau demikian telah lahir Permenkumham nomor 2 tahun 2019 sebagai perangkat yang dijadikan solusi  praktis dan sekaligus kontribusi  daripada mengatasi persoalan  disharmoni melalui saluran non-yudisial.28 Dalam beleid dimaksud menyangkut juga penyelesaian jalur mediasi terhadap disharmoni suatu Perda (Anggono, 2020).
Adapun beberapa problematika dari kewajiban pelaksanaan harmonisasi sentralistik suatu Raperda yang secara umum dihadapi Pemerintah Kabupaten Tegal , yakni:
1. Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  khususnya  tenaga  perancang  peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Tegal masih belum memadai dalam melakukan harmonisasi Perda di daerah.30 Sementara perancang di daerah juga tidak sama  dalam  hal  kemampuan  akibat  belum  meratanya  pelaksanaan  pembinaan kompetensi.
2. Orientasi  kewajiban  harmonisiasi  Perda  di  daerah  untuk  memenuhi  syarat  formil dengan menggunakan pola (template) yang telah dibuat oleh pusat sehingga tidak maksimal  dalam  memetakan  apakah  suatu  Perda  bertentangan  atau  bersesuaian
dengan peraturan perundang-undangan baik setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi.
3. Perubahan  kewenangan  untuk  mengkontrol  pembentukan  Perda  yang  semula  ada pada  lingkup  horizontal  pemerintah  daerah  menjadi  vertikal  di  tangan  pemerintah pusat  akan  merubah  paradigma  bagi  daerah  yang  semula  mendapatkan  reviu terhadap Perda yang diusulkan menjadi represif terhadap Perda yang hendak dibuat pemerintah daerah.
4. Proses  harmonisasi  Perda  akan  membutuhkan  waktu  ekstra  bagi  daerah  dalam membentuk Perda. sementara jumlah Perda yang diusulkan pemerintah daerah untuk kemudian diproses tentu tidaklah sedikit.
5. Terdapatnya praktek selain kewajiban harmonisasi Perda oleh Pemerintah Kabupaten Tegal   yakni melalui executive  preview yang dijalankan  Kementerian Dalam  Negeri namun  belum  didukung  instrumen  dan  pedoman  agar  pelaksanaannya  menjadi efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  dijelskan  pada  bab  sebelumnya  ,  dapat disimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal terkait harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal , dengan 4 macam pendekatan  4 macam dalam pendekatan harmonisasi hokum yaitu : 1) Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan,  2).  Harmonisasi  hukum  mengacu  ruang  lingkup,  3). Harmonisasi  hukum  mengacu  pada  keterpaduan  kelembagaan,  4).  Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi.
2. Hambatan hambatan Dalam Pengaturan regulasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terkait harmonisasi Peraturan daerah dengan perppu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja antara lain : 1).Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Tegal masih belum memadai, 2). Orientasi kewajiban harmonisiasi Perda di daerah untuk memenuhi syarat formil dengan menggunakan pola (template) yang telah dibuat oleh  pusat  sehingga  tidak  maksimal  dalam  memetakan  apakah  suatu  Perda bertentangan  atau  bersesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  baik setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi, 3). Proses harmonisasi Perda akan membutuhkan waktu ekstra bagi daerah dalam membentuk Perda, 4). Terdapatnya
praktek selain kewajiban harmonisasi Perda oleh Pemerintah Kabupaten Tegal  yakni melalui executive preview yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri namun belum didukung instrumen dan pedoman agar pelaksanaannya menjadi efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad    Redi    dan    Ibnu    Sina    Chandranegara ,  Omnibus    Law:    Diskursus Pengadopsiannya  ke  dalam Sistem     Perundang-undangan     Nasional,     (Jakarta:
Penerbit Raja Grafindo, 2020) hlm. 450-465.
Anang  Dwiatmoko  dan  Harsanti,  Problematika  dan  Penataan  Pembentukan  Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik, Jurnal Legislasi Indonesia,Volume 19 Nomor 3 September 2022, Halaman 292-306.
Basri  Mulyani,  Menggagas  Penataan  Regulasi  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah Dengan Konsep Omnibus Law , Juridica, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 halaman 61-78..https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198.
De tik.com,    “Mendagri    Publikasikan    3.143  Perda    yang    Dicabut    atau    Direvisi Pemerintah,” https://news.detik.com/berita/d -3238417/mendagri-publikasikan- 3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah, 21/6/2016, diakses 30/8/2023.
Helmi,  Penataan  Peraturan  Daerah  dengan  Metode  Omnibus  Law:  Urgensi  dan Mekanisme,Undang ; Jurnal Hukum (UJH ),Volume 4Nomor 2 2021halman 441-472. DOI: 10.22437/ujh.4.2.441-472.
Ibnu Sina Candranegara, Bentuk Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM,Volume  26  September  2023,halaman  435-457. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1
Kompas.com,   “Naskah  Lengkap   Pidato Presiden   Joko   Widodo    dalam   Pelantikan Periode    2019- 2024”,  https://jeo.kompas.com/naskah -lengkappidato-presiden- joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024, 20/20/2019, diakses 1/10/2023.
Kompas.com,   “Naskah  Lengkap   Pidato Presiden   Joko   Widodo    dalam   Pelantikan Periode    2019- 2024”,  https://jeo.kompas.com/naskah -lengkappidato-presiden- joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024, 20/20/2019, diakses 1/10/2023.
Maria Fa rida Indrati, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi “Gesetzgebungwissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara  peraturan perundang- undangan”, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2021).
Satya  Arinanto,  Keterangan  Ahli  eksekutif, termuat   dalam   putusan   Nomor   91/PUU- XVIII/2020, hlm. 360-371.
Yantina  Debora,  "Pengertian  Omnibus  Law &   Isi   UU   Cipta   Kerja   yang   Bisa
Rugikan   Buruh", https://tirto.id/f5Du, 2/12/2020.
UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Peundang Undangan.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  (  PERPPU  )    Nomor  2  Tahun  2022
Tentang CIpta Kerja.