## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE)

## RECONSTRUCTION AS AN EXAMINATION METHOD IN A CRIMINAL PROCESS (CASE STUDY IN MERAUKE RESORT POLICE)
Dyva Choirunnisa
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: dyvachoirunnisa@gmail.com
Mulyadi Alrianto Tajuddin Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

## Marlyn Jane Alputila
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: marlynjane16@gmail.com
Naskah diterima : 23 November 2020 Direvisi : 28 November 2020 Disetujui :30 November

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam  proses  penyidikan  serta  mengetahui  faktor  penghambat  rekonstruksi  dalam  proses penyidikan  suatu  perkara  pidana  di  Kepolisian  Resort  Merauke.  Penelitian  ini  dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi  mengacu  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol.  Skep/1205/IX/2000  Tentang  Revisi Himpunan  Juklak  dan  Juknis  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Kemudian  faktor  penghambat yang terjadi  yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan  eksternalnya  berasal  dari  keluarga  korban  maupun  masyarakat  sekitar  yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.
Kata Kunci : Rekonstruksi; Metode Pemeriksaan; Perkara Pidana

## Abstract
This  study  aims  to  study  the  position  of  the  debate  as  a  method  of  examination  in  the investigation process and study the inhibiting factors in the investigation process at the Merauke Police Station. This research was conducted using empirical juridical methods. Research Results Obtained from the Author. Decree No. Chief of Police Pol. Skep / 1205 / IX / 2000 Concerning Revision  of  the  Guidelines  for  Technical  Guidelines  and  Technical  Guidelines  for  Criminal Investigation. Then the inhibiting factors that occur are internal and external causes caused by

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
human  resources,  suspects,  elections,  and  security  at  the  scene  of  the  case.  Then,  place  the external of the victim's family around you.

## Keywords: Reconstruction; Inspection Method; Criminal Case
Copyright©2020jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang tunduk pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara hukum.” Tidak terlepas daripada itu, maka manusia juga harus mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum seperti ketentuan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  yang adil serta pengakuan sama dihadapan hukum.”Dengan begitu telah jelas bahwasanya Indonesia menjamin atas hak dan keadilan  manusia  demi  kepentingan  umum.  Hukum  sendiri  memiliki  pengertian  dan  tujuan bahwa segala aturan serta tingkah laku manusia telah dikukuhkan dalam Undang-Undang  yang dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  agar  dapat  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Menurut  Geny,  tujuan  hukum  ialah  “semata-mata  keadilan”.  Selain  itu,  hukum  juga  dapat dikatakan  sebagai  sebuah  kebiasaan  dimasyarakat  yang  berada  dilingkungannya,  sehingga definisi hukum sangatlah luas dan rumit untuk dirumuskan. Terkadang kebiasaan yang timbul di masyarakat  seringkali  menimbulkan  konflik  hukum  salah  satunya  mengakibatkan  peristiwa pidana  itu  terjadi.  Asas  Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine  Praveia  Lege  Poenali  telah menjelaskan:  “Suatu  peristiwa  pidana  tidak  dapat  dikenakan  hukuman  atas  perbuatan  sebelum adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur”.
Hukum  pidana  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  derita  ataupun  sanksi  yang  dijatuhkan negara pada seseorang  yang telah melakukan kejahatan dalam hukum pidana.  Dapat dikatakan bahwa  hukum  pidana  terjadi  ketika  ada  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  tindak  pidana  yang melanggar  Undang-Undang  sehingga  dikenai ancaman  hukuman  sesuai  dengan  perbuatan  yang dilanggar.  Akibat  dari  perbuatan  yang  dilanggar,  maka  terbentuklah  suatu  organisasi  ataupun kelompok  tertentu  yang  dinaungi  oleh  aturan  hukum  agar  dapat  melindungi,  mengayomi  dan

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
menjaga  kedamaian  serta  keteraturan  hidup  di  masyarakat.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan fungsi dan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung serta pelayan  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  menegakkan  hukum  di  Indonesia  agar  dapat  terjaga keamanan  dan  kedamaian  serta  menertibkan  suatu  keadaan  yang  tentram  di  masyarakat.  Selain itu,  telah  dibagi  pula  susunan  serta  kedudukan  Kepolisian  sesuai  ketentuan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Negara  Republik  Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya.
Salah  satu  dari  jabatan  di  Kepolisian  Negara  Indonesia  adalah  Penyidik.  Penyidik  dalam Pasal  1  ayat  (1)  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  biasa  disebut  dengan KUHAP adalah seorang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dimandatkan untuk memegang suatu wewenang khusus dalam melaksanakan penyidikan suatu perkara pidana. Kemudian  penyidik  melakukan  suatu  penyidikan  dimana  telah  termuat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  1  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  penyidikan adalah suatu rangkaian penyidik untuk pencarian serta pengumpulan pembuktian di dalam suatu perkara pidana agar menemukan pelaku atas peristiwa itu dapat terjadi.
Sebelum  penyidikan,  dilakukanlah  tahap  penyelidikan  terlebih  dahulu.  Kepolisian  yang bertugas sebagai Penyelidik harus mencari atau mendapatkan suatu peristiwa pidana yang terjadi agar  cepat  ditentukan  untuk  dilakukan  penyidikan  atau  tidak.  Setelah  semua  keterangan  yang berkaitan  dengan  pembuktian  terkumpul  atas  peristiwa  pidana  tersebut  terjadi,  maka dilakukanlah  rekonstruksi.  Rekonstruksi  sebagai  salah  satu  metode  pemeriksaan  dalam Kepolisian untuk mengumpulkan bukti yang lain sesuai pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP.Walaupun rekonstruksi tidak disebutkan jelas dalam aturan Undang-Undang, tetapi mengacu pada Bab VIII mengenai  Berita  Acara  KUHAP  Pasal  75  ayat  (1).  Didalam  pembuatan  berita  acara,  yang melaksanakan  rekonstruksi  sesuai  Pasal 75  ayat  (1)  huruf  k  dalam  hal tindakan  lain  ini  digelar oleh penyidik dimana hasil dari keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita  acara.  Selain  itu,  dalam  metode  pemeriksaan  digunakan  teknik  interview,  interogasi, konfontrasi dan rekonstruksi yang telah termuat secara jelas pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana pada Bab III angka 8.3 d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana.

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
Rekonstruksi dilakukan agar mendapatkan penggambaran yang jelas atas terjadinya peristiwa pidana  dengan  cara  mengulang  kembali  kejadian.  Perlunya  rekonstruksi  dalam  pemeriksaan  di penyidikan  agar  dapat  membantu  jaksa  penuntut  umum  dan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  di persidangan  untuk  meyakinkan  hakim  dalam  mengambil  putusan.  Pelaksanaan  rekonstruksi diperoleh berdasarkan alat dan barang bukti yang telah dijadikan satu berkas oleh penyidik baik melalui  keterangan  saksi  maupun  dari  tersangka  yang  melakukan  tindak  pidana.Kemudian dibuatkan  berita  acara  sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  (2)  dan  (3)  KUHAP  yang  biasanya  disebut dengan  Berita  Acara  Rekonstruksi  yang  memuat  fotokopi  maupun  foto-foto  dari  adegan rekonstruksi  tersebut.  Dalam  melaksanakan  rekonstruksi  dapat  dilakukan  di  Tempat  Kejadian Perkara  (TKP)  tetapi  apabila  tidak  memungkinkan  terkadang  juga  dapat  dilakukan  diluar  TKP dengan melihat situasi dan kondisi.
Pada umumnya yang masyarakat ketahui bahwa rekonstruksi dilakukan hanya untuk perkara kasus  pembunuhan,  Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  kejahatan  yang  sangat  berat dancukup  mendapatkan  sebuah  perhatian  didalam  kalangan  masyarakat. 1 Namun  kenyataannya bukan hanya pada perkara kasus pembunuhan saja tetapi pada kasus lain ataupun kasus tertentu yang dianggap perlu dilakukannya rekonstruksi oleh Kepolisian. Selain tempat untuk melakukan rekonstruksi  harus  mempunyai  data  yang  sangat  lengkap  dan  sesuai  dengan  keterangan  yang diberikan  oleh  saksi  maupun  tersangka,  terkadang  juga  Kepolisian  dalam  hal  ini Penyidik  sulit mencocokkan  bukti  yang  ada  karena  berita  acara  yang  telah  disampaikan  oleh  tersangka  tidak sesuai dengan pelaksanaan rekonstruksi pada saat itu. Dalam hal ini juga penyidik melaksanakan rekonstruksi  hanya  untuk  melihat  jalannya  peristiwa  atas  perbuatan  tindak  pidana  itu  dapat terjadi.
Kasus yang telah dilaksanakan rekonstruksi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rata- rata  terkait  dengan  kasus  pembunuhan  dan  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan korban meninggal dunia. Penulis mendapatkan data di Kepolisian Resort Merauke yang beberapa kasusnya dilakukan rekonstruksi, yaitu pada tahun 2018 ada dua (2) kasus yang ada di Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan dan Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana
1 Imran Rusli, Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam  Perspektif  Pembaruan  Hukum  Pidana  di  Indonesia”, Jurnal  Jurisprudentie,Vol.  6No.  2(Desember  2019), hal. 205

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat jelas KUHP terkait kasus pembunuhan diantaranya: (a) kasus pembunuhan yang terjadi di Gang Haji Jalis dengan nomor laporan polisi LP/107/III/2018/Papua/Res Mrke 24-Mar-18; (b) dan  kasus  pembunuhan  berencana  di  Gang  Daud  dengan  nomor  laporan  polisi LP/399/X/2018/Papua/Res Mrke 21 Oktober 2018 .
Lalu di tahun 2019 terjadi tiga (3) kasus yang terkait pada Pasal 338 dan Pasal 365 Ayat (2) ke-2  dan  Ayat  (3)  tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan kematian  pada  Bab  XXII  tentang  Pencurian  KUHP  diantaranya:  (a)  kasus  penembakan  oleh seorang polisi di Distrik Kimaam dengan nomor laporan polisi LP/05/VI/2019/Sek Kimaam/Pol Sub  Sektor  Ilwayab  4  Juni  2019;  (b)  kasus  pembunuhan  diakibatkan  minuman  keras  di  Jalan Muting  Polder  Kelurahan  Maro  dengan  nomor  laporan  polisi  dan  (c)  kasus  pencurian  dengan kekerasan  yang  menyebabkan  kematian  di  Jalan  Arafura  Yobar  depan  kuburan  islam  dengan nomor  laporan  polisi  LP/418/X/2019/Papua/Res  Mrke  8  Oktober  2019.  Kemudian  pada  tahun 2020  terjadi  satu  kasus  pembunuhan  kembali  di  Distrik  Muting  dengan  laporan  polisi LP/02/II/2020/Res Mrke/Sek Muting 12 Februari 2020.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengambil  judul  ”Rekonstruksi Sebagai  Metode  Pemeriksaan  Dalam  Proses  Penyidikan  Suatu  Perkara  Pidana  (Studi  Kasus  di Kepolisian Resort Merauke)”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah    yaitu  bagaimanakah kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan dan apakah faktor penghambat  rekonstruksi  dalam  proses  penyidikan  suatu  perkara  pidana  di  Kepolisian  Resort Merauke?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan penelitian Yuridis  Empiris  dengan  cara  melihat  kenyaaan  yang  ada  dilapangan  berkaitan  dengan permasalahan yang akan diteliti dari sudut pengeakan hukumnya.

## PEMBAHASAN
A.  Kedudukan Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maka rekonstruksi ini diperlukan untuk memeriksa kembali suatu kejadian yang telah terjadi dengan cara mengulang kembali kejadian atas peragaan yang dilakukan pada saat melakukan peristiwa pidana tersebut. 2 Dilaksanakannya rekonstrusi ini dilakukan  oleh  penyidik  maupun  hakim  untuk  memperoleh  keyakinan  hakim  dalam  suatu putusan, selain itu juga agar memperjelas suatu tindak pidana guna menemukan kebenaran, dan juga agar memberi keyakinan penyidik tentang tindak pidana yang terjadi sebelum dilakukannya persidangan. 3
Rekonstruksi  dalam  metode  pemeriksaan  dijalankan  dengan  memperagakan  kembali  cara pelaku  melakukan  kejahatannya  ataupun  atas  sepengetahuan  dari  saksi  yang  melihat  kejadian tersebut pada saat itu. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui kebenaran dari keterangan saksi serta  tersangka  yang  terlibat,  dengan  demikian  jika  telah  mengetahui  benr  tidaknya  tersangka tersebut dikatakan sebagai pelaku peristiwa pidana tersebut dituangkanlah ke dalam berita acara rekonstruksi. Kedudukan rekonstruksi tidak diatur dalam KUHAP, rekonstruksi pada praktiknya mengacu  didalam  Pasal  184  KUHAP  mengenai  alat-alat  bukti.  Rekonstruksi  ini  hanya  sebagai alat  bukti  tambahan  yang  juga  merupakan  bagian  dari  petunjuk  agar  membuktikan  kesesuaian atas keterangan saksi dan tersangka yang ada didalam berita acara pemeriksaan. 4
Kemudian  begitupun  juga  pada  proses  penyidikan  dalam  KUHAP  hanya  mengatur  tentang hal-hal yang secara umum saja seperti kewenangan penyidik pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 112 KUHAP  dimana  penyidik  diberikan  kewenangan  agar  dapat  melakukan  pemeriksaan  dengan memanggil  tersangka  maupun  saksi  yang  dianggapnya  perlu  untuk  dilakukan  pemeriksaan melalui surat panggilan terlebih dulu. 5
Untuk  mekanismenya  saat  pelaksanaannya  dilapangan  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  telah  dijelaskan  mengenai  mekanisme  penyelidikan,  penyidikan,  hingga  pada penyampaian  surat  pemberitahuan  perkembangan  hasil  penyelidikan  atau  disingkat  dengan
2 Beby Suryani Fithri, ”Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan  (Studi di Polres Deli Serdang)”, (Skripsi Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hal. 29
3 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 88
4 Henny  Saida  Flora, “Fungsi  Rekonstruksi  Di  Tempat  Kejadian  Perkara  Dalam  Rangka  Pengungkapan  Tindak Pidana”, Jurnal Law Pro Justitia,Vol. II  No. 1 (Desember 2016), hal. 39
5 Beby Suryani Fithri, Op.Cit, hal. 32

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
SP2HP. yaitu menerima adanya pengaduan bila ada suatu peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu juga dan kemudian polisi ataupun penyidik yang bertugas pada hari itu juga segera membuat laporan  polisi  atas  pengaduan  tersebut.  Dalam  penyidikan  ini,  maka  dilakukanlah  tahap  1 diantaranya  dengan  dikirimkannya  surat  perintah  penyerahan  berkas  perkara  yang  kemudian diserahkan  kepada  kejaksaan  untuk  diteliti  selama  14  hari  kemudian  setelah  diteliti  maka  jaksa penuntut  umum  tersebut  mengembalikannya  kepada  penyidik  dengan  dilengkapi  petunjuk- petunjuk  pada  berkas  perkara  apabila  berkas  perkara  tersebut  dirasa  kurang.  Petunjuk  yang diberikan  jaksa  yaitu  dengan  cara  rekonstruksi.  Dilakukannya  rekonstruksi  sebagai  tahap  akhir untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap. Selanjutnya setelah semua berkas perkara lengkap  atau  dinyatakan  P21  maka  penyidik  menyerahkan  tersangka  serta  barangbukti  kepada kejaksaan yang dilengkapi dengan SP2HP yang memuat perkembangan hasil penyidikan. Setelah itu  barulah  dilimpahkan  dari  kejaksaan  kepada  pengadilan  untuk  disidangkan  dan  dijatuhi putusan.
Secara  jelas  dikatakan  bahwa  kedudukan  daripada  rekonstruksi  diatas  dalam  manajemen penyidikan  yaitu  sebagai  alat  bukti  tambahan  yang  merupakan  bagian  dari  alat  bukti  petunjuk sesuai yang termuat pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perbuatan ataupun kejadian  tindak  pidana  dilakukan  dengan  persesuaiannya  antara  satu  dan  lainnya  yang berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri dan pelaku atas tindak pidana tersebut. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  rekonstruksi  selain  untuk  kepentingan  pemeriksaan  memiliki  fungsi juga  sebagai  alat  bukti  tambahan  pada  petunjuk  untuk  membantu  jaksa  dalam  hal  penuntutan dipengadilan. 6 Rekonstruksi diatur secara tersirat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a,h, dan k ayat (2) dan (3) dimana telah mengatur mengenai berita acara yang digunakan penyidik untuk melakukan rekosntruksi.  Berita  acara  yang  dibuat  yaitu  untuk  setiap  tindakan  yang  memuat  pemeriksaan tersangka,  saksi,  maupun  dalam  pelaksanaan  tindakan  lainnya  sesuai  undang-undang. Pelaksanaan tindakan lain yang dimaksud salah satuya yaitu rekonstruksi yang digelar penyidik dan  kemudian  berita  acaranya  juga  dibuat  oleh  pejabat  yang  bersangkutan  serta  atas  kekuatan
6 Sahala J. Lumbanraja, “Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. IV No. 2(Oktober 2017), hal. 3

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
sumpah  jabatan.  Setelah  itu  berita  acara  tersebut  diparaf  oleh  pejabat  serta  semua  pihak  yang terlibat dalam tindakan tersebut. 7
Selain  rekonstruksi  sebagai  metode  pemeriksaan,  dikenal  juga  dengan  interogasi  dan konfrontasi sesuai aturan yang ada dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang  Revisi  Himpunan  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  dan  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  Proses Penyidikan  Tindak  Pidana  pada  Bab  III  tentang  Pelaksanaan  di  angka  8.3  huruf  d  Bujuklak Penyidikan  Tindak  Pidana  dimana  interogasi  dilaksanakan  penyidik  melalui  pengajuan pertanyaan baik lisan maupun tulisan terhadap para pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan bukti  atas  kebenaran  peristiwa  pidana  tersebut.  Sedangkan  konfrontasi,  penyidik mempertemukan satu dan yang lain untuk diuji kebenaran serta kesesuaian dari keterangan yang telah  diberikan  kepada  penyidik.Dalam  berita  acara  rekonstruksi  dibuat  penyidik  setelah dilaksanakannya  rekonstruksi  dilengkapi  dengan  fotokopi  maupun  foto-foto  beserta  dokumen yang  berkaitan  dengan  adegan  rekonstruksi  atas  tindak  pidana  itu  terjadi  pada  saat  ditempat kejadian  perkara.  Meskipun  begitu,  pelaksanaan  rekonstruksi  yang  dilakukan  penyidik  berguna untuk  menemukan  kebenaran  atas  suatu peristiwa  pidana,  maka  hal  tersebut tidak  bertentangan dengan  KUHAP  sebab  telah  dijelaskan juga  mengenai  fungsi  dan  tujuan  hukum acara  pidana. 8 Jika  seseorang  diduga  ataupun  telah  disangkakan  telah  melakukan  suatu  peristiwa  pidana  dan kemudian  terbukti  maka  pelaku  tersebut  dikenai  sanksi  berupa  suatu  hukuman  sesuai  dalam KUHP.  Rekonstruksi  dapat  dilaksanakan  kapan  saja  sesuai  sistem  peradilan  yang  ada  didalam KUHAP  asal  perkara  tersebut  masih  dalam  tahap  pemeriksaan  baik  pemeriksaan  pendahuluan ataupun lanjutan. 9
Jadi  dapat  dikatakan  rekonstruksi  memiliki  kedudukan  sebagai  alat  bukti  tambahan  yang kemudian  dijadikan  sebagai  salah  satu  metode  pemeriksaan  dalam  penyidikan  setelah pengembalian  berkas  perkara  yang  telah  diatur  juga  dalam  KUHAP  Pasal  184  mengenai  alat bukti  dan  mengacu  juga  pada  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol.  Skep/1205/IX/2000  Tentang Revisi  Himpunan  Juklak  dan  Juknis  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana.Sebagaimana  telah diuraikan  bahwa  rekonstruksi  adalah  salah  satu  metode  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  setelah
7 H. Hamrat Hamid, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP Bidang  Penyidikan  (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafilka, Jakarta, 1991, hal. 124
8 https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi_dalam_hukum_acara_pidana  diakses  pada  tanggal  25  Februari 2020
9 https://www.simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr diakses pada tanggal 25 Februari 2020

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
pemeriksaan  berkas  perkara  pada  berita  acara  pemeriksaan  yang  telah  diteliti  oleh  jaksa  dan merupakan  tahap  pemeriksaan  akhir  untuk  mendapatkan  alat  bukti  tambahan  yang  kemudian dijadikan sebagai petunjuk dan menguatkan pembuktian atas perkara pidana dipersidangan.
Berdasarkan  hasil  interview  dan  observasi  bahwa  selama  ini  pihak  Kepolisian  Resort Merauke  hanya  menyelesaikan  perkara  pidana  sesuai  dengan  aturan  undang-undang  yang berlaku  seperti  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Kemudian  untuk  penanganan  suatu  perkara pidana  mengenai  rekonstruksi  sendiri  tidak  diatur  kedalam  standar  operasional  prosedur.  Jadi, penyidik  di  Kepolisian  Resort  Merauke  hanya  melihat  mekanismenya  melalui  aturan  undang- undang tanpa adanya standar operasional prosedurnya secara rinci. Sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksinya  juga  hanya  ada  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tanpa  adanya  standar operasional prosedur.Dilakukannya rekonstruksi selain meyakinkan hakim juga meyakinkan para penyidik  guna  mempermudah  proses  penyidikan  untuk  menjawab  semua  unsur  dari  keterangan tersangka dan para saksi yang telah dipersangkakan agar kasus tersebut menjadi terang dan jelas. Telah diketahui juga bahwa pelaksanaan rekonstruksi dilakukan tidak hanya pada tindak pidana pembunuhan  saja  tetapi  tindak  pidana  lain  yang  dirasa  bukti  serta  fakta  yang  diperoleh  kurang kuat. Namun di Kepolisian Resort Merauke sendiri selama ini melakukan rekonstruksi mengenai kassus  yang  kebanyakan  berkaitan  dengan  pembunuhan  sebab  di  Kabupaten  Merauke terkhususnya banyak terjadinya tindak pidana tersebut.Dalam tahap pelaksananaan rekonstruksi, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan penyidik diantaranya:
“a)  Menyiapkan  tempat  rekonstruksi,  dalam  hal  ini  tempat  kejadian  perkara  disesuaikan dengan  situasi  serta  kondisi  yang  ada.  Maksudnya  adalah  rekonstruksi  ini  dapat dilaksanakan  di  tempat  kejadian  perkara  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan ataupun dapat pula di tempat lain misalnya seperti di Aula Kepoisian Resot Merauke.
b) Memperisapkan  nomor  urut  atau  dapat  disebut  dengan  nomor  identifikasi,  digunakan pada saat rekonstruksi dimana nomor ini bertuliskan angka untuk menunjukkan arah dari alur  perkara tersebut  agar  mengetahui  adegan  keberapa  dilakukannya  tindak  pidana  dan juga  mempersiapkan  alat-alat  peraga  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
c) Tanda  pengenal  berupa  papan  nama,  dibuat  untuk  tersangka,  korban,  dan  saksi  guna mengetahui lebih jelas identitas para pihak yang terlibat.
d) Mempersiapkan  beberapa  barang  agar  mendokumentasikan  setiap  adegan  dalam rekonstruksi seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar dari setiap adegan pada saat tersangka memeragakan kejadian tindak pidana yang ia lakukan.

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
e) Tentunya  dalam  pelaksanaan  rekonstruksi  penyidikan  harus  mempersiapkan  tersangka yang  menjadi  peran  utama  dari  tindak  pidana  tersebut  serta  saksi  jika  berkenan  hadir ataupun dapat diganti dengan saksi pengganti yang dilakukan penyidik sendiri.
f) Menyiapkan tim pengaman dari kepolisian agar mengamankan TKP bila nantinya terjadi hal yang tak diinginkan.” 10
Selanjutnya untuk alur pelaksanaan rekonstruksi sendiri dilakukan ketika ada perkara pidana yang  telah  dilaporkan  kemudian  dilakukan  penyidikan  dan  pemeriksaan  setelah  itu  berkas perkara  diserahkan  kepada  penuntut  umum  untuk  diperiksa  kemudian  ketika  belum  lengkap maka  berkas  perkara  dikembalikan  oleh  jaksa  dengan  catatan  meminta  penyidik  untuk melakukan penyidikan tambahan. Untuk memberikan suatu gambaran jelas dan yang sebenarnya atas  suatu  tindak  pidana  dapat  terjadi,  penyidik  yang  diperintah  atau  yang  menangani  perkara tersebut  segera  melakukan  rekonstruksi  berdasarkan  petunjuk  dari  jaksa  yang  dimana  dapat dilaksanakan ditempat kejadian perkara maupun tempat lain  yang dirasa situasi dan kondisinya aman.  Kemudian,  selama  rekonstruksi  berlangsung  penyidik  melakukan  pemotretan  atau mengambil  gambar  atas  adegan  yang  diperagakan  mulai  dari  awal  hingga  berakhirnya rekonstruksi.  Hasil  dari  pengambilan  gambar  tersebut  nantinya  dilampirkan  kedalam  berkas perkara  rekonstruksi  yang  dapat  juga  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  persidangan nantinya. 11 Berdasarkan penelitian dilapangan, data. yang diperoleh pada tahun 2018, 2019, dan 2020 memiliki tingkat kasus yang berbeda.
Pada  tahun  2018  tercatat  sebanyak  500  perkara  pidana  yang  telah  terjadi  di  wilayah Kepolisian  Resort  Merauke  dengan  37  jenis  kasus  dimana  5  kasus  besar  yang  paling  sering terjadi yaitu pada perkara pidana pencurian sepeda motor sebanyak 103 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 85 kasus, penganiayaan sebanyak 67 kasus, pencurian biasa sebanyak 35 kasus,  dan  tindak  pidana  pengeroyokan  sebanyak  33  kasus.Kemudian  pada  tahun  2019 meningkat  menjadi  528  perkara  pidana  dengan  36  jenis  kasus.  Selanjutnya  kasus  yang  paling sering terjadi di tahun 2019 ini yaitu pada perkara pencurian dengan pemberatan sebanyak 113 kasus, penganiayaan sebanyak 79 kasus, pencurian sepeda motor sebanyak 74 kasus, pencurian dengan kekerasan atau percobaan sebanyak 32 kasus, dan tindak pidana pengeroyokan sebanyak 29  kasus.Lalu  pada  tahun  2020,  kasus  yang  telah  ada  dari  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan
10 Wawancara dengan Brigpol Rakib Subair Abu, BA Reskrim Identifikasi Polres Merauke, Senin 9 Maret 2020 di Ruangan Inafis Kepolisian Resort Merauke
11 Rustam, “Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, Jurnal Dimensi, Vol. 4 No. 2 (Juli 2015), hal. 11

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
Maret 2020 mencapai jumlah 136 kasus dengan 25 jenis perkara pidana. Kemudian kasus  yang sering terjadi pada tahun 2020 ini yaitu pada perkara pencurian dengan pemberatan sebanyak 33 kasus,  pencurian  sepeda  motor  sebanyak  23  kasus,  penganiayaan  sebanyak  20  kasus,  penipuan atau  perbuatan  curang  sebanyak  13  kasus,  dan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan sebanyak 10 kasus.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  kasus  yang  terjadi  baik  yang  telah  terlapor  di Kepolisian  Resort  Merauke  sampai  pada  tahap  penyelesaian  perkara  dalam  2  tahun  yaitu  pada tahun  2018  dan  2019  mengalami  peningkatan  sementara  untuk  tahun  2020  masih  belum  dapat diketahui  meningkat  atau  menurun  sebab  berdasarkan  data  dari  bulan  Januari  sampai  dengan Maret sejumlah 136 perkara pidana. Berikut adalah perkara pidana yang direkonstruksi:
Tabel  1.  Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Rekonstruksi  Tahun  2018  sampai dengan Tahun2020
NO . TAHUN

## LAPORAN POLISI
PENYIDIK PASAL TKP 1 2018 LP/107/III/2018/Papua /Res Mrke 24-Mar-18 Unit Ekonomi 338 KUHP Jln. Raya Mandala Gg. Haji Jalis Kompleks Abu Bakar 2. LP/399/X/2018/Papua/ Res Mrke 21 Oktober 2018 Unit Resum III 340 KUHP Gg. Haji Daud, Rumah Kediaman Korban 3. 2019 LP/05/VI/2019/Sek Kimaam/Pol Sub Sektor Ilwayab 4 Juni 2019 Unit Tipidter dan PPA 338 KUHP Kampung Wogekel Distrik Ilwayab 4. LP/412/X/2019/Papua/ Res Mrke 13 Oktober 2019 Unit Tipid dan Ekonomi 338 KUHP Jln. Muting Polder Kelurahan Maro 5. LP/418/X/2019/Papua/ Res Mrke 8 Oktober 2019 Unit Resum III 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHP Jln. Arafura Yobar Depan Kuburan Islam

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
6. 2020 LP/02/II/2020/Res Mrke/Unit Resum   338 KUHP Sek Muting 12 FebruariIII 2020 Areal PT. Agriprima Cipta Persada (ACP)

## S Sumber: Kepolisian Resort Merauke Tahun 2020
Berdasarkan  data  diatas,  pada  tahun  2018  dari  500  perkara  pidana  yang  telah  terjadi  dan kemudian  dilakukan  rekonstruksi  sebanyak  2  kasus  yaitu  pada  perkara  pidana  pembunuhan sehingga  dapat  dijumlahkan  bahwa  telah  terjadi  sebanyak  0,4%  tindak  pidana.  Kemudian  pada tahun 2019 dari 528 perkara pidana yang terjadi dan untuk kasus yang direkonstruksi sebanyak 3 kasus perkara pidana diantara pada tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya untuk perkara pencurian dengan kekerasan yang kemudian menyebabkan korbannya meninggal beberapa hari setelah kejadian pada pekara tersebut. Sehingga dari keterangan diatas dapat  dijumlahkan  menjadi  0,5%  tindak  pidana  yang  direkonstruksi.  Lalu  untuk  tahun  2020 sendiri terdapat 136 perkara pidana yang telah terjadi dan yang dilaksanakan rekonstruksi hanya 1  kasus  yaitu  tindak  pidana  pembunuhan.  Sehingga  jumlahnya  menjadi  0,7%  perkara  pidana yang direkonstruksi. Selain itu, dalam kasus pertahunnya yang dilaksanakan rekonstruksi selalu berbeda  keterangannya  baik  yang  terdapat  di  berita  acara  pemeriksaan  maupun  pada  saat rekonstruksi.  Biasanya  perbedaan  keterangan  tersebut  dapat  terlihat  jelas  dari  waktu  maupun serangkaian  kejadian  yang  telah  disampaikan  dari  tersangka  maupun  saksi-saksi  yang  telah diperiksa  sebelumnya.  Dilihat  juga  untuk  data  kasus  pembunuhan  pada  tahun  2019  sebenarnya terdapat  3  kasus  yang  telah  diputus  pidana  namun  hanya  2  kasus  yang  direkonstruksi  sebab penyidik  tidak  mendapatkan  petunjuk  dari  kejaksaan  untuk  selanjutnya  diadakan  rekonstruksi pada 1 kasus tersebut.
Dengan  demikian  telah  terhitung  jumlah kasus  setiap  tahunnya,  total  kasus tersebut  didapat dari  jumlah  kasus  yang  direkonstruksi  dikali  dengan  100%  dan  kemudian  dibagi  dari  jumlah keseluruhan  perkara  pidana.  Sehingga  dari  tindak  pidana  keseluruhan  tersebut  yang  dilakukan rekonsrtruksi  selain  pembunuhan,  juga  terdapat  pencurian  berat  yang  dilakukan  dengan kekerasan  sesuai  penjelasan  atas  data  yang  telah  diberikan.Tidak  semuanya  dilakukan rekonstruksi di Kepolisian Resort Merauke sebab kasus yang ditangani telah jelas. Penyidik baru melakukan  rekonstruksi  apabila  jaksa  memberikan  petunjuk  atas  ketidakjelasan  suatu  perkara

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
tersebut  seperti  pada  tahun  2019.  Pencurian  yang  dilakukan  dengan  kekerasan  tidak  semuanya juga direkonstruksi sebab sampai saat ini pun penyidik masih melakukan penyelidikan.
Telah  diuraikan  jelas  diatas  bahwa  rekonstruksi  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  di Kepolisian Resort Merauke tidak mempunyai standar operasional prosedur yang jelas. Sehingga penyidik  hanya  mengikuti  prosedur  sesuai  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  hanya  memuat prosedur dalam pemeriksaan dari tahap penyelidikan hingga akhir penyidikan secara umumnya saja.  Sebeanrnya  dalam  setiap  perkara  pidana  juga  dapat  dilakukan  rekonstruksi.  Namun  di Kepolisian  Resort  Merauke  sendiri,  beberapa  kasus  yang  dilaksanakan  rekonstruksi  rata-rata adalah kasus pada tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

## B. Faktor  Penghambat  Rekonstruksi  Dalam  Proses  Penyidikan  Suatu  Perkara  Pidana Pidana Di Kepolisian Resort Merauke
Dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana tentu terdapat kewenangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, tetapi dalam hal keterlibatan untuk  penyidikan  telah  termuat  jelas  pada  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP.Kemudian  saat pelaksanaannya  dilapangan  tentu  tidak  berjalan  secara  mulus.  Ada  beberapa  penyebab  yang terkadang  dialami  kepolisian  sehingga  menimbulkan  hambatan  diantaranya  secara  internal  dan eksternal.  Hambatan  yang  terjadi  secara  internal  berkenaan  langsung  dengan  terjadinya  suatu tindak pidana. Berikut adalah penyebab internal yang terjadi dalam proses penyidikan:

## a) Sumber Daya Manusia
Dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  di  Kepolisian  Resort  Merauke  dengan  banyaknya kasus  yang  ditangani,  kepolisian  ataupun  penyidik  jumlahnya  terbatas  tidak  seperti  jumlah kepolisian  di  kota  besar  pada  umumnya.  Tetapi  untuk  jumlah  penyidik  didalam  pelaksanaan rekonstruksi tidak terlalu dipermasalahkan sebab rekonstruksi ini hanya memperagakan kembali kejadian yang dilakukan tersangka. Selama ini pihak kepolisian terutama penyidik sangat efisien untuk  menangani  perkara  pidana  dengan  jumlah  personil  yang  terbatas.  Berikut  data  jumlah personil satuan reserse kriminal Kepolisian Resort Merauke:
1) Pada jabatan penyidik, pria sebanyak 2. Sedangkan, untuk wanita sebanyak 1 orang saja.

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
2) Pada  jabatan  penyidik  pembantu,  pria  sebanyak  17  orang.  Sedangkan,  untuk  wanita sebanyak 8 orang.
3) Pada jabatan operasional (opsnal), hanya terdapat pria sebanyak 10 orang saja.
4) Pada jabatan identifikasi, hanya terdapat pria sebanyak 3 orang saja.
5)Pada jabatan administrasi umum (mintu), hanya terdapat pria sebanyak 2 orang saja.
Selama  ini,  satuan  reskrim  juga  meminta  bantuan  kepada  unit  tindak  pidana  umum  yang berjumlah  11  orang  dan  unit  tindak  pidana  tertentu  yang  berjumlah  7  orang  untuk  membantu menyelesaikan perkara pidana.Dalam hal penanganan kasus ataupun pemeriksaan sampai dengan tahap  akhir  dilakukan  oleh  penyidik  ataupun  kepolisian  yang  bertugas  pada  hari  itu  dan  dapat langsung terjun kelapangan untuk ikut melaksanakan rekonstruksi.
b) Tersangka
Rekonstruksi  jelas  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  keberadaan  tersangka  sebab  tersangka merupakan kunci dari suatu perkara pidana itu dapat terjadi. Tersangka dalam proses penyidikan dimintai  keterangan  oleh  penyidik  guna  mendapatkan  informasi  serta  menentukan  unsur-unsur pasal  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan.Penyidik  harus  memberikan  kebebasan  hak asasinya  untuk  mengakui  ataupun  menyangkal  atas  berbagai  macam  tuduhan  pidana  yang disangkakan  kepadanya,  hal  ini  tentunya  harus  sejalan  dengan  prinsip accusatoir dimana tersangka  diperlakukan  sebagai  subjek.  Seseorang  yang  telah  disangka  melakukan  suatu  tindak pidana  harus  dihormati  dan  dihargai  kedudukannya  yang  sebagaimanamestinya  mempunyai harkat  dan  martabat  pada  saat  proses  penyidikan.  Seringkali  yang  terjadi  juga  pada  saat pemeriksaan,  tersangka  tidak  memberikan  keterangan  dengan  benar  sesuai  apa  yang  ia lakukan.Kemudian  selama  proses  penyidikan,  penyidik  wajib  menganggap  tersangka  tidak bersalah seperti pada asas praduga tak bersalah dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana  tidak  dapat  dikatakan  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang  tetap  dan menyatakan  bahwa  ia  bersalah. 12 Seperti  halnya  manusia,  tersangka  berhak  memperoleh  hak asasinya dimana hak-hak tersebut disampaikan oleh penyidik sebelum rekonstruksi digelar agar tersangka  dapat  memahami  serta  mengetahuinya.Mengenai  hak  agar  tersangka  mendapatkan bantuan hukum tergantung pada tersangka dan terdakwa seperti diberikannya penasehat hukum.
12 Angga  Tri  Prabowo,  ”Implementasi  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  (Presumption  Of  Innocence)  Pada  Pemeriksaan Tindak  Pidana  Kasus  Terorisme”,(Skripsi  Program  Strata  Satu  Universitas  Islam  Indonesia,  Yogyakarta,  2019), hal. 13

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
Penasihat hukum saat pelaksanaan rekonstruksi berlangsung hanya bertugas memantau jalannya rekonstruksi  dan  melihat  bagaimana  adegan-adegan  yang  tersangka  lakukan  pada  saat  ia melakukan suatu tindak pidana.
c) Saksi
Selain  tersangka,  saksi  pun  dibutuhkan  dalam  pelaksaan  rekonstruksi  ini.  Hambatan  yang terjadi  dilapangan  ketika  saksi  tidak  hadir  pada  saat  rekonstruksi  dilaksanakan  karena  berbagai alasan  keberatan,  sebab  pada  saat  proses  penyidikan  saksi  yang  dimintai  keterangan  merasa bahwa  ia  telah  cukup  memberikan  keterangannya  tanpa  harus  hadir  kembali  saat rekonstruksi.Ketentuan  mengenai  saksi  pengganti  memang  tidak  ada  pengaturannya,  saksi pengganti  memang  biasanya  hanya  dilakonkan  oleh  petugas  kepolisian  setempat  tetapi  juga dalam pelaksanaan sebagai saksi pengganti ini petugas kepolisian juga harus memerankan sesuai berita acara pemeriksaan yang telah disampaikan saksi yang sesungguhnya.
d) Pelaksanaan Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara
Dalam  pelaksanaan  reka  ulang  biasanya  tersangka  didampingi  oleh  penyidik,  jaksa,  dan penasihat  hukum  sebab  keluarga  korban  maupun  masyarakat  setempat  ditakutkan dapatmenyerang tersangka tiba-tiba sehingga tersangka merasa takut untuk menjalankan adegan yang  diperbuatnya  tersebut.  Walaupun  telah  didampingi  penyidik,  jaksa,  dan  penasihat  hukum tetap  juga  tak  menjamin  keamanan  bagi  tersangka.  Maka  pengamanan  diperketat  dengan  cara meminta  bantuan  kepolisian  yang  lainnya  agar  dapat  menetralisirkan  kekacauan  yang  dapat terjadi  tiba-tiba.Untuk  melakukan  reka  adegan  di  tempat  kejadian  tersebut,  pihak  Kepolisian Resort  Merauke  juga  meminta  bantuan  baik  kepada  kepala  RT  maupun  RW  untuk  dapat mensterilkan  tempat  kejadian  perkara  tersebut  guna  kepentingan  pemeriksaan.  Sehingga  pihak RT  maupun  RW  tersebut  dapat  memberitahukan  warga  yang  ingin  menyaksikan  jalannya rekonstruksi  tersebut  agar  dapat  mengontrol  amarah  mereka.  Tidak  lupa  juga  untuk  memasang garis  polisi  ditempat  kejadian  perkara  guna  memperketat  keamanan  sehingga  masyarakat  atau warga  setempat  tidak  secara  langsung  menyaksikan  secara  dekat  rekonstruksi  tersebut.  Apabila sewaktu-waktu  amarah  masyarakat  tak  dapat  lagi  dikendalikan  maka  polisi  dengan  sergap

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
menjauhkan  warga  dari  tempat  kejadian. 13 Penyidik  di  Kepolisian  Resort  Merauke  juga  tidak ingin mengambil resiko yang besar. Maka, penyidik Polres Merauke memindahkan tempat reka ulang  ke  tempat  aula  atau  belakang  kantor  Kepolisian  Resort  Merauke.  Selain  itu  jika  pada perkara pidana yang tempat kejadiannya sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar serta memakan waktu berhari-hari seperti pada kasus penembakan oleh seorang polisi di Distrik Kimaam  dan  kasus  pembunuhan  di  Distrik  Muting  maka  rekonstruksi  dilakukan  di  Aula Kepolisian Resort Merauke. 14 Hambatan yang terjadi secara eksternal yaitu berasal dari luar dan tidak  bersinggungan  dengan  peristiwa  pidana  tersebut  secara  langsung.  Penyidik  biasanya menemukan  hambatan  dari  keluarga  korban  ataupun  dari  masyarakat  dalam  hal  ini  yang dimaksud masyarakat, bisa juga sebagai tetangga dari korban maupun pelaku tindak pidana atau dapat  juga  dikatakan  masyarakat  umum  biasa.  Berikut  adalah  hambatan  eksternal  yang  biasa penyidik alami sebagai berikut:

## a)  Keluarga Korban
Ketika  rekonstruksi  berlangsung,  biasanya  di  tempat  kejadian  perkara  yang  dilaksanakan rekonstruksi keluarga korban hadir untuk melihat bagaiamana terjadinya kejadian tindak pidana yang dibuat pelaku. Ketika adegan per adegan  yang telah ditunjukkan tersangka apalagi terkait dengan  perkara  pidana  yang  menyebabkan  kematian  biasanya  keluarga  korban  tidak  dapat menahan  amarahnya  sehingga  kepolisian  sulit  menjalankan  rekonstruksi  dengan  semestinya. Terkadang  keluarga  korban  yang  tidak  dapat  menerima  apa  yang  telah  dilakukan  tersangka tersebut  sehingga  menyerang  tersangka  di  tempat  kejadian  perkara,  hal  ini  sangat  mengancam keberadaan tersangka pada saat rekonstruksi diadakan.

## b)  Masyarakat
Masyarakat  yang  berada  ditempat  kejadian  juga  dapat  mengganggu  jalannya  rekonstruksi sebab masyarakat disini ikut menyaksikan setiap adegan  yang dilakukan tersangka. Masyarakat pada  umumnya  tidak  mengetahui  serta  memahami  betul  tentang  asas  praduga  tak  bersalah sehingga  mereka  beranggapan  bahwa  tersangka  sebagai  orang  yang  pasti  melakukan  tindak pidana  tersebut.  Hal  ini  tentunya  menyulitkan  penyidik  mengingat  antusias  warga  untuk
13 Wawancara  dengan  Bripka  Pitra,  BA  Sat  Reskrim  Unit  Pidsus  Polres  Merauke,  Kamis  12  Maret  2020  di  Aula Kepolisian Resort Merauke
14 Wawancara  dengan  Ipda  Jimson  Sitanggang,  Kaur  Binops  Reskrim  Polres  Merauke,  Kamis  12  Maret  2020  di Ruangan Kaur Binops Kepolisian Resort Merauke

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
menyaksikan  rekonstruksi  sangatlah  besar  sehingga  warga  pun  berbondong-bodondong  datang ke tempat kejadian perkara tersebut untuk menyaksikan jalannya reka ulang tersebut. Kehadiran masyarakat  dalam  hal  ini  warga  setempat  membuat  pihak  kepolisian  maupun  penyidik  sangat berhati-hati  dalam  melakukan  rekonstruksi  sebab  seringkali  tindakan  dari  warga  kerap membahayakan pelaku.

## KESIMPULAN
Kedudukan rekonstruksi mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000  Tentang  Revisi  Himpunan  Juklak  dan  Juknis  Proses  Penyidikan  Tindak Pidana  Bab  III  tentang  Pelaksanaan  di  angka  8.3  huruf  d  Bujuklak  Penyidikan  Tindak  Pidana yang menyatakan bahwa ada empat metode pemeriksaan yaitu dengan cara interview, interogasi, konfrontasi  dan  rekonstruksi.  Rekonstruksi  ini  salah  satunya  melalui  cara  pemeriksaan  akhir didalam suatu proses penyidikan. Kerapkali rekonstruksi dilaksanakan atas perkara pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.
Dalam hal faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi pada saat proses penyidikan suatu perkara pidana yaitu mengenai beberapa penyebab internal dan eksternal dimana  penyebab  internalnya  terletak  pada  sumber  daya  manusia  dalam  penanganan  perkara pidana, tersangka maupun saksi, dan pengamanan tempat kejadian perkara. Kemudian hambatan eksternalnya  berasal  dari  keluarga  korban  maupun  masyarakat  sekitar  yang  tidak  terima  atas perbuatan tersangka seingga mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hamid,  H.  Hamrat,  1991.  Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang  Penyidikan  (Dalam Bentuk Tanya Jawab).Jakarta: Sinar Grafilka.
Hamzah, Andi, 1989. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

## Jurnal
Flora,  Henny  Saida, Fungsi  Rekonstruksi  Di  Tempat  Kejadian  Perkara  Dalam  Rangka Pengungkapan Tindak Pidana . Jurnal Law Pro Justitia , Vol. II  No. 1 (Desember 2016).
Imran  Rusli,  Mulyadi  Alrianto  Tajuddin, Pemenuhan  Hak  Keluarga  Korban  Terkait  Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Jurisprudentie,Vol. 6 No. 2(Desember 2019)

## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200
Lumbanraja, Sahala J, Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.  Jurnal  JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.  IV  No.  2 (Oktober 2017).
Rustam, Kedudukan  Rekonstruksi/Reka  Ulang  Dalam  Pembuktian  Perkara Pidana.  Jurnal Dimensi , Vol. 4 No. 2 (Juli 2015).

## Skripsi
Fithri, Beby Suryani. 2010. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam  Proses Penyidikan (Studi di Polres Deli Serdang). Skripsi Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara,
Medan, 2010.
Prabowo,  Angga  Tri.  2019.  Implementasi  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  (Presumption  Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus  Terorisme. Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Indonesia.

## Internet
https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi_dalam_hukum_acara_pidana  diakses  pada tanggal 25 Februari 2020
https://www.simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr  diakses  pada  tanggal  25 Februari 2020