## KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN KELOMPOK RADIKAL
Yasir Ahmadi
Kepolisian Sektor Medan Labuhan Utara E-mail: yasirahmadi.ptik59@gmail.com

## Abstract
Terrorism criminal has been thriven in Indonesia which can be threatened security in national or international scale. Because of that, Densus 88 AT Polri is given  authority  to  take  under  control  it.  Law  enforcemet  of  terrorism  criminal needs  to  be  solved  integrally,  planned  and  sustainable  which  is  not  only approached by penal solving but also solved by punishment the criminal. People should  be  realized  that  terrorism  is  threating  thw  wholeness  and  unity  of Indonesa.  The  role  of  religion  leader  or  society  could  actively  play  to  enhance conscious and knowledge about nationality, so it can always responsive and alert to the movement of radical groups that developed in the area around.

## Kata Kunci: Kebijakan, Terorisme, Kelompok Radikal

## A. Latar Belakang
Menyikapi  berbagai  peristiwa  serangan  terorisme  yang  menyebabkan kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat  Indonesia,  maka  pemerintah  telah mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam  menanggulangi  tindak  pidana terorisme,  antara  lain  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002), dan setahun kemudian Perpu No. 1 Tahun 2002  ini  disahkan  menjadi  undang-undang  melalui  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-undang (UU No. 15 Tahun 2003).
Dikeluarkannya  undang-undang  tersebut  merupakan  salah  satu  wujud nyata  langkah  pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme di  Indonesia.  Pemerintah  menganggap  perlu  adanya  peraturan  khusus  yang mengkriminalisasi kejahatan terorisme, karena selama ini di Indonesia belum ada
peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  terorisme,  sedangkan dampak dari kejahatan ini yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan nasional, maupun internasional.
Penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  tentunya  tidak  cukup  hanya dengan  mengeluarkan  berbagai  regulasi  ataupun  kebijakan  yang  terkait  dengan upaya  tersebut,  tetapi  hal  penting  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  terkait dengan  institusi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri),  yang  merupakan garda  terdepan  dalam  pengungkapan  berbagai  aksi  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia,  karena  Polri  mempunyai  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terse- lenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya  ketenteraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia.
Berdasarkan  Keputusan  Kapolri  Nomor  Polisi:  Kep/30/VI/2003,  tanggal 30  Juni  2003  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Satuan-satuan  Organisasi  pada Tingkat  Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  selanjutnya telah  dirubah  melalui  Peraturan  Kapolri  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Organisasi  pada  Tingkat  Markas  Besar Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maka  kewenangan  untuk  mengungkap tindak  pidana  terorisme  berada  pada  satuan  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror (Densus 88 AT Polri).
Setelah  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (selanjutnya  disingkat  Densus  88  AT  Polri)  terbentuk,  maka  makin banyak tindak pidana terorisme yang terungkap, dan gembong teroris juga banyak yang ditangkap serta telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, tetapi upaya mengatasi berbagai aksi tindak pidana terorisme ini seolah-olah tidak dapat berhenti, karena sampai  saat  ini  masih  banyak  peristiwa-peristiwa  terorisme  yang  terjadi. Sehubungan  hal  ini,  maka  perlu  kiranya  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan
untuk  mengetahui  kebijakan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  terorisme yang dilakukan kelompok radikal di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kasus. Sifat penelitiannya adalah deskriptif, dan berhubung merupakan penelitian yuridis normatif, maka data yang dianalisis adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsepsi penegakan hukum pidana
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian dari pelaporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan  dengan  diajukannya  pelaku  ke  sidang  pengadilan  dan  diputuskan bersalah,  serta  mendapat  sanksi  pidana  (Nuraeny  2011:  84).  sedangkan  menurut Mardjono Reksodiputro (1994: 140), dikatakan bahwa:
Cakupan  tugas  dari  sistem  peradilan  pidana  memang  luas  karena  di dalamnya termasuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b)  menyelesaikan  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah  dipidana;  serta  (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Usaha  tersebut  dapat  terwujud  apabila  penegakan  hukum  pidana  dapat bekerja  dengan  baik,  selaras  dan  berwibawa,  terutama  jika  aparat  penegakan hukum  (polisi,  jaksa,  hakim  dan  petugas  lembaga  pemasyarakatan)  dapat melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diamanatkan  oleh undang-undang.  Keempat  badan/institusi  tersebut  harus  dapat  bekerja  sesuai dengan sistem managemen peradilan pidana yang berlaku.
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  diartikan  sebagai  gejala  sosial (kemasyarakatan)  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum  yang  dapat
dilakukan  dengan  cara  formulasi,  aplikasi/yudikasi  dan  eksekusi.  Pada  tataran formulasi  dilaksanakan  oleh  badan  pembuat  undang-undang,  tataran  aplikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, serta pada tataran eksekusi  yaitu tahap pelaksanaan  hukum  pidana  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  pelaksana  pidana (Nuraeny 2011: 85).
Penggunaan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  kejahatan,  hanya bersifat  menyembuhkan  gejala  ( kurieren  am  symptom )  dan  bukan  sebagai  faktor yang  menghilangkan  sebab  terjadinya  kejahatan.  Adanya  sanksi  pidana merupakan  usaha  untuk  mengatasi  gejala  atau  akibat  dari  penyakit  dan  bukan sebagai obat ( remedium ) untuk mengatasi sebab terjadinya penyakit (Arief 2005: 44).
Hukum  pidana  memiliki  kemampuan  yang  terbatas  dalam  upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, maka Roeslan Saleh (1983: 34), menyata- kan bahwa:
Keragu-raguan  masyarakat  terhadap  hukum  pidana  semakin  besar sehubungan  dengan  praktek  penyelenggaraan  hukum  pidana  yang  terlalu normatif-sistematis.  Adapun  batas  kemampuan  hukum  pidana  sebagai sarana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan adalah:
a. Sebab  kejahatan  yang  demikian  kompleks  berada  di  luar  jangkauan hukum pidana;
b. Hukum  pidana  hanya  merupakan  bagian  kecil  (sub-sistem)  dari sarana  kontrol  sosial  yang  tidak  mungkin  mengatasi  masalah kejahatan  sebagai  masalah  kemanusiaan  dan  kemasyarakatan  yang sangat  kompleks  (sebagai  masalah  sosio-psikologis,  sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya;
c. Penggunaan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  hanya merupakan  “ kurieren  am  symptom ”,  oleh  karena  itu  hukum  pidana hanya  merupakan  pengobatan  simptomatik,  dan  bukan  pengobatan kausatif;
d. Sanksi  hukum  pidana  merupakan  “remedium”  yang  mengandung sifat  kontradiktif/paradoksal  dan  mengandung  unsur  serta  efek sampingan yang negatif;
e. Sistem  pemidanaan  bersifat  fragmentair  dan  individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan
g. Bekerjanya/berfungsinya  hukum  pidana  memerlukan  sarana  pen- dukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  Barda  Nawawi  Arief  (2005:  78), dijelaskan bahwa:
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  dengan pendekatan  integral;  ada  keseimbangan  sarana  penal  dan  non-penal. Dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling  strategis  adalah melalui  sarana  non-penal  karena  lebih  bersifat  preventif,  dan  karena kebijakan penal keterbatasan atau kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/ simplistis/tidak  struktural  fungsional;  simptomatik/tidak  kausatif/tidak eliminatif;  individualistik/ offender-oriented /tidak victim  oriented ;  lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
Pendekatan  dengan  sarana  non-penal  mencakup  area  pencegahan kejahatan  ( crime  prevention )  yang  sangat  luas.  Pencegahan  kejahatan  pada dasarnya  merupakan  tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal.  Pernyataan  yang sering diungkapkan dalam  kongres PBB mengenai  “ the  prevention  of  crime  and the treatment of offenders ”, yaitu:
a. Pencegahan  kejahatan  dan  peradilan  pidana  janganlah  diperlakukan/dilihat sebagai problem  yang terpisah dan ditangani dengan metode yang simplistik dan  fragmentair,  tetapi  seyogyanya  dilihat  sebagai  masalah  yang  lebih kompleks  dan  ditangani  dengan  kebijakan/tindakan  yang  luas  dan menyeluruh;
b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab dan kondisi yang  menyebabkan  timbulnya  kejahatan.  Upaya  penghapusan  sebab  dan kondisi  yang  demikian  harus  merupakan  “strategi  pokok/mendasar  dalam upaya pencegahan kejahatan ( the basic crime prevention strategy )”; dan
c. Penyebab  utama  dari  kejahatan  di  banyak  negara  ialah  ketimpangan  sosial, diskriminasi  rasial  dan  diskriminasi  nasional,  standar  hidup  yang  rendah, pengangguran  dan  hubungannya  dengan  pembangunan  ekonomi,  sistem politik,  nilai-nilai  sosio  kultural  dan  perubahan  masyarakat,  juga  dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.
Berdasarkan  pernyataan  dalam  kongres  PBB  di  atas,  terlihat  bahwa kebijakan  penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya  akan  menyembuhkan  atau membina  para  terpidana  (penjahat)  saja,  tetapi  penanggulangan  kejahatan
dilakukan  juga  dengan  upaya  penyembuhan  masyarakat,  yaitu  dengan  meng- hapuskan sebab, maupun kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
Kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir atau warisan)  juga  bukan  merupakan  warisan  biologis.  Tingkah  laku  kriminal  dapat dilakukan  oleh  siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria,  dapat  berlangsung  pada usia  anak,  dewasa  maupun  lanjut  usia.  Tindak  kejahatan  dapat  dilakukan  secara sadar,  dipikirkan,  direncanakan  ataupun  diarahkan  pada  satu  maksud  tertentu secara  sadar  dan  benar,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  secara  setengah  sadar, misalnya  didorong  oleh  implus-implus  yang  hebat,  didera  oleh  dorongan- dorongan paksaan  yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi, misalnya  karena  terpaksa  untuk  mempertahankan  hidupnya,  seseorang  harus melawan  dan  terpaksa  membalas,  menyerang  sehingga  terjadi  peristiwa pembunuhan (Kartono 2003: 121).
W.A.  Bonger  sebagaimana  dikutip  Soerjono  Soekanto  (1985:  1),  men- defenisikan  bahwa:  “kejahatan  sebagai  perbuatan  anti  sosial  yang  secara  sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap  rumusan  hukum  ( legal  definition )  mengenai  kejahatan”.  Paul  Mudikdo Mulyono  dalam  Chainur  Arrasjid  (1999:  27),  menyatakan  bahwa:  “kejahatan adalah  perbuatan  manusia  yang  merupakan  pelanggaran  norma  yang  dirasa merugikan,  menjengkelkan,  sehingga  tidak  boleh  dibiarkan”.  Van  Bammelen sebagaimana  dikutip  B.  Simanjuntak  (1997:  48),  mengatakan  bahwa:  “kejahatan adalah  tiap  kelakukan  yang  bersifat  tidak  susila  dan  merugikan  yang  menimbul- kan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu”.
Dalam  perspektif  ilmu  kriminologi  dipahami  bahwa  untuk  penang- gulangan  tindak  kejahatan  (pidana)  berarti  harus  dicari  terlebih  dahulu  sebabnya seseorang  melakukan  tindak  kejahatan.  Ada  banyak  teori  kejahatan  yang menjelaskan sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Salah satu teori yang perlu diperhatikan adalah “ delinquent subculture ” yang dikemukakan Albert K. Cohen
(1955), sebagaimana dikutip Frans H. Winarta ( www.sinarharapan.co.id ., diakses pada tanggal 20 Januari 2015) yang mengatakan bahwa:
Munculnya penyimpangan perilaku diawali frustrasi status yang mengarah pada deviant  subculture , karena  pelaku  tidak  mampu  memenuhi  standar yang  telah  ditetapkan  kebudayaan  dominan.  Dengan  demikian  menurut Cohen  bahwa  faktor-faktor  perbedaan  nilai  dan  norma  antara  kelas  atas, kelas  menengah  dan  kelas  bawah  yang  mendorong  orang  melakukan tindak pidana.
Menurut  Soerjono  Soekanto  (2004:  5),  mengatakan  bahwa:  “inti  dan  arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejewantah  dan  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup”.  Lebih  lanjut Soerjono  Soekanto  (2004:  5),  menyatakan  bahwa  masalah  pokok  penegakan hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya, yaitu:
a. Faktor undang-undang
Undang-undang  (dalam  arti  materiil)  yaitu  peraturan  tertulis  yang berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  penguasa  pusat  maupun  daerah.
Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sisi undang- undang antara lain:
1) tidak  diikutinya  dengan  benar  asas-asas  berlakunya  undang- undang yang bersangkutan;
2) belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang bersangkutan; dan
3) ketidakjelasan  arti  kata-kata  dalam  undang-undang  yang  meng- akibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
b. Faktor penegak hukum
Penegak  hukum  mencakup  mereka  yang  secara  langsung  dan  secara tidak  langsung  berkecimpung  di  bidang  penegakan  hukum.  Ada beberapa  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  penegakan  hukum pada unsur penegak hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri  penegak  hukum  itu  sendiri  ataupun  dari  lingkungan  luar,  antara lain:
1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3) kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masa  depan,
sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
4) belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
5) daya  inovatif  masih  kurang  yang  merupakan  pasangan  kon- servatisme.
c. Faktor sarana atau fasilitas Sarana  atau  fasilitas  yang  dimaksud  antara  lain  mencakup  sumber-
daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum,  karena  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  penegak hukum  tidak  mungkin  dapat  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya dengan peranan yang senyatanya.
d. Faktor masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang dari  sudut  tertentu,  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan hukum.  Kompetensi  hukum  itu  tidak  mungkin  ada,  apabila masyarakatnya:
1) tidak  mengetahui  atau  tidak  menyadari,  bahwa  hak-hak  mereka telah dilanggar atau diganggu;
2) tidak  mengetahui  akan  adanya  upaya-upaya  hukum  untuk  melin- dungi kepentingannya;
3) tidak  berdaya  untuk  memanfaatkan  upaya-upaya  hukum  karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
4) tidak  mempunyai  pengalaman  menjadi  anggota  organisasi  yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5) mempunyai  pengalaman-pengalaman  yang  kurang  baik  dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
e. Faktor kebudayaan Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  tersebut  merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).
Kelima  faktor  tersebut  akan  sangat  memengaruhi  apakah  penegakan hukum  akan  berjalan  lancar  atau  akan  mengalami  hambatan-hambatan  tertentu. Akibat  adanya  berbagai  faktor  yang  mengganggu,  maka  penegakan  hukum  sulit terwujud dalam bentuknya yang total.
Penegakan  hukum  secara  penuh ( full  enforcement )  merupakan  harapan yang tidak realistis ( non a realistic expectation ), karena terdapat kendala-kendala dalam  pelaksanaannya,  seperti  karena  keterbatasan  waktu,  personil,  peralatan maupun  sarana  prasarana,  sehingga  mengharuskan  adanya  diskresi.  Dengan demikian,  yang  tersisa  hanyalah  apa  yang  disebut  dengan actual  enforcement (penegakan  hukum  yang  senyatanya)  yaitu  sebagai  hasil  dari total  enforcement dikurangi area of no enforcement dikurangi lagi dengan adanya diskresi.
Kelima  faktor  sebagaimana  tersebut  di  atas,  saling  berkaitan  dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur dari  efektivitas  penegakkan hukum,  tetapi  dari semua  faktor tersebut, maka faktor  penegak  hukum  menempati  titik  sentral.  Hal  itu  dikarenakan  undang- undang  disusun  oleh  penegak  hukum,  penerapannya  dilaksanakan  oleh  penegak hukum  dan  penegak  hukum  dianggap  sebagai  golongan  panutan  hukum  oleh masyarakat luas (Soerjono Soekanto 2004: 69).
Dalam  banyak  hal  ada  kekeliruan  pandangan  mengenai  lingkup  aparat penegak  hukum.  Secara  kelembagaan  aparat  penegak  hukum  tidak  hanya  polisi, jaksa  dan  hakim,  melainkan  termasuk  juga  berbagai  badan  pemerintah  seperti pemasyarakatan,  bea  cukai,  keimigrasian.  Badan-badan  ini  selain  menjalankan fungsi pelayanan, juga penegakan hukum. Tidaklah tepat kalau penegakan hukum hanya  dibatasi  pada  lembaga  yang  melakukan  tindakan  represif  pada  saat  terjadi pelanggaran  hukum.  Semestinya  dalam  penegakan  hukum  lazimnya  menjelma dalam bentuk pelayanan hukum (Sho’an 2004: 13).
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  pelaksanaan  perundang- undangan,  walaupun  dalam  kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah demikian,  sehingga  pengertian law  enforcement begitu  populer.  Selain  itu,  ada kecenderungan  yang  kuat  untuk  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Sudikno Mertokusumo (1988: 134-135), mengatakan  bahwa  masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau penegakan  hukum,  karena  hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan hukum  atau  penegakan  hukum  harus  dapat  memberikan  manfaat  atau  kegunaan bagi masyarakat.
Hukum  tidak  mungkin  akan  tegak,  jika  hukum  itu  sendiri  atau  belum mencerminkan  perasaan  atau  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat- nya.  Hukum  tidak  mungkin  menjamin  keadilan  jika  materinya  sebagian  besar merupakan  warisan  masa  lalu  atau  yang  lahir  dan  diwujudkan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  karena  didasarkan  pada  kepentingan  kelompok tertentu  atau  karena  desakan  pihak  luar/asing  yang  sama  sekali  tidak  men- cerminkan nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Dalam  suatu  pendapat  menurut  Wolf  Middendorf  sebagaimana  dikutip Barda Nawawi Arif (2000: 83), dikatakan bahwa:
Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling  berkaitan  yaitu:  (a)  adanya  undang-undang  yang  baik  ( good legislation );  (b)  pelaksanaan  yang  cepat  dan  pasti ( quick  and  certain enforcement );  dan  (c)  pemidanaan  yang  layak  atau  sekedarnya  dan seragam  ( moderate  and  uniform  sentencing ).  Penegakan  hukum  dinilai berjalan  efektif  apabila  dipenuhi  tiga  faktor  yang  saling  berkaitan  yaitu: undang-undang  yang  baik,  pelaksanaan  yang  cepat  dan  pasti,  serta penjatuhan  hukum  yang  layak  sesuai  tingkat  kesalahan  pelaku  tindak pidana.
Penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  adalah  pemberian  sanksi  (pidana) oleh  aparat  penegak  hukum  pada  setiap  pelaku  tindak  pidana,  sedangkan penegakan  hukum  dalam  arti  luas  merupakan  perhatian  dan  penggarapan perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  sungguh-sungguh  terjadi ( onrecht in adu ), maupun perbuatan melawan hukum  yang mungkin akan terjadi ( onrecht  in  potentie ).  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  merupakan  suatu proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan  dan keinginan-keinginan  hukum  yang  dimaksud  tidak  lain  adalah  pikiran-pikiran badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan hukum  itu.  Secara  lebih  sistematis,  menurut  Barda  Nawawi  Arief  (1998:  136), dikatakan bahwa:
Kebijakan  penegakan  hukum  merupakan  serangkaian  proses  yang  terdiri dari  3  (tiga)  tahap  kebijakan  yaitu:  tahap  kebijakan  legislatif/formulatif, yudikatif/ aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan  hukum  terkandung  kekuasaan/kewenangan  yaitu  kekuasaan legislatif/formulatif  untuk  menetapkan  ataupun  merumuskan  perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan  yudikatif/aplikatif  adalah  untuk  penerapan  hukum  dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum.
Satjipto  Raharjo  seperti  dikutip  Nyoman  Serikat  Putrajaya  (2005:  23), mengatakan bahwa: “proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan  pembuatan  hukum/undang-undang  dan  perumusan  pikiran  pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  nanti  dijalankan”.  Barda  Nawawi
Arief (2002:73)., selanjutnya mengatakan bahwa: “kebijakan atau upaya penang- gulangan kejahatan ( criminal policy ) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare )”.
2. Kebijakan pidana penanggulangan tindak pidana terorisme
Usaha  pembaharuan  terhadap  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Tindak  Pidana  Terorisme,  juga  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan unsur-unsur  terkait,  hal  ini  nampak  dalam  konsiderans  Rancangan  Undang- Undang tentang Perubahan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, menyebut- kan  bahwa  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dan  menghindari  keragaman penafsiran  dalam  penegakan  hukum  serta  memberikan  perlindungan  dan perlakuan  secara  adil  kepada  masyarakat  dalam  usaha  mencegah  dan  mem- berantas  terorisme,  perlu  diadakan  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan  Undang-undang  Tindak Pidana Terorisme, pada dasarnya memuat rancangan perubahan, sebagai berikut:
a. Menambah  Pasal  9A  tentang  perdagangan  bahan-bahan  potensial  yang digunakan  sebagai  bahan  peledak  atau  membahayakan  jiwa  manusia  dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberantaran pidana;
b. Menambah Pasal  13A tentang orang  yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana  terorisme  tidak  melaporkannya  kepada  pejabat  yang  berwenang. Apabila  tindak  pidana  terorisme  benar-benar  terjadi  maka  diberikan pemberatan pidana;
c. Menambah Pasal 13B tentang:
1) larangan  menjadi  anggota  organisasi  yang  bertujuan  melakukan  tindak pidana terorisme;
2) larangan  mengenakan  pakaian  atau  perlengkapan  organisasi  yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;
3) meminta  atau  meminjam  uang  dan/atau  barang  dari  organisasi  yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
d. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan  pidana  terhadap  pelaku  apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi;
e. Mengubah  Pasal  17  ayat  (2)  dengan  rumusan  baru  yakni  tindak  pidana terorisme  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan oleh  orang-orang  yang  mempunyai  wewenang  mengambil  keputusan, mewakili,  dan/atau  mengendalikan  korporasi,  baik  berdasarkan  hubungan kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
f. Menyempurnakan  perumusan  Pasal  25  ayat  (2)  tentang  jangka  waktu penahanan, sebagai berikut:
1) untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
2) untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari;
3) perpanjangan  penahanan  masing-masing  terhadap  proses  penyidikan  dan penuntutan  dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  dan  dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
g. Mengubah  Pasal  26  tentang  cara  memperoleh  bukti  permulaan  yang  cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup;
h. Mengubah  Pasal  27  dengan  huruf  d  baru  tentang  laporan  intelijen  yang diperoleh  selama  penyidikan  dan  penuntutan  setelah  memenuhi  ketentuan Pasal 26;
i. Mengubah  perumusan  Pasal  28  tentang  jangka  waktu  penangkapan  terhadap setiap  orang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
j. Mengubah  dan  menambah  Pasal  31  ayat  (2)  dengan  1  (satu)  ayat  baru  yakni ayat  (2a)  tentang  tindakan  penyadapan  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  untuk  tenggang  waktu  yang  ditentukan dalam penetapan tersebut;
k. Mengubah  ketentuan  Pasal  33  tentang  perlindungan  negara  terhadap  saksi, penyidik,  advokat,  penuntut  umum,  dan  hakim  beserta  keluarganya  dari
kemungkinan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau  hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
l. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka denga tersangka;
m. Menambah Ketentuan Peralihan (Bab VIIA, Pasal 43);
n. Menghapus Pasal 46;
o. Menghapus penjelasan umum angka 5
Memerhatikan  isi  Rancangan  Undang-undang  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Tindak  Pidana  Terorisme,  terlihat  bahwa  masalah  pemidanaan, masih  mempertahankan  ancaman  pidana  minimal  khusus  terhadap  tindak  pidana terorisme,  tetapi  dalam  tidak  dibuatkan  aturan/pedoman  penerapannya.  Masalah penahanan  terhadap  tersangka  terorisme  juga  tidak  ada  perubahan,  padahal masalah  penahanan  merupakan  paling  menentukan  proses  hukum  tersangka terorisme,  bahkan  selama  ini  masyarakat  hanya  melihat  hasilnya  bahwa  pihak kepolisian  telah  berhasil  menangkap  dan  mengungkap  jaringan  terorisme  dan membawanya kepengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan.
Berdasarkan  pengalaman  empiris  anggota  Densus  88  AT  Polri,  ternyata penangkapan  jaringan  terorisme  dengan  cara  biasa  yang  mengacu  pada  KUHAP akan  mempersulit  proses  penangkapan  selanjutnya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  jarak  waktu  penangkapan  kelompok  satu  dengan  kelompok  lainnya memerlukan  waktu  2  (dua)  bulan  atau  lebih,  dan  waktu  proses  penangkapan selanjutnya  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  lagi,  karena  jaringan  tersangka teroris juga mempelajaran pola penangkapan rekan-rekan mereka.
Semestinya  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana teorisme dengan sarana penal, maka fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui:  (1)  tahap  formulasi  (kebijakan  legislatif);  (2)  tahap  aplikasi  (kebijakan yudikatif); dan (3) tahap eksekusi (kebijakan administratif). Tahap formulasi atau kebijakan  legislatif  merupakan  tahap  terpenting,  yang  merupakan  proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-
undang, sehingga setiap aturan hukum  yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat (Arief 2001:75).
Tahap kebijakan legislasi  adalah tahap  yang paling strategis,  karena pada tahap  ini  akan  dihasilkan  suatu  peraturan  hukum  yang  akan  menjadi  pedoman pada  tahap-tahap  berikutnya  dalam  proses  kebijakan  hukum.  Produk  legislatif yang  dinamakan  undang-undang  ini  dalam  tataran  kebijakan  hukum  merupakan tataran  formulasi,  dan  posisinya  berada  dalam  tataran  abstrak  (berupa  peraturan/ undang-undang),  artinya  undang-undang  ini  akan  mempunyai  makna,  apabila  di berlakukan  dalam  realitas.  Oleh  sebab  itu,  agar  undang-undang  dapat  terealisasi dalam  masyarakat,  diperlukan  badan-badan  yang  dapat  melaksanakannya  yang dalam  ilmu  hukum/ilmu  politik  dinamakan  badan  eksekutif,  sedangkan  badan yang  bertugas  menerapkan  atau  mengefektifkan  peraturan  perundang-undangan dinamakan  badan  yudisial/badan  yudikatif  yang  mandiri  dan  netral,  serta  bebas dari campur tangan badan lainnya (Arief 2001: 94-95).
Kebijakan  formulasi/legislatif  juga  berhubungan  dengan  masalah penitensier,  yang  merupakan  bagian  perpenting  dari  kebijakan  pemidanaan ( sentencing  policy ),  yang  menurut  Herbert  L.  Parker  (1968:13-15),  merupakan salah satu masalah kontroversial dalam hukum pidana. Kebijakan legislasi sebagai salah  satu  bagian  dari  fungsionalisasi/operasionalisasi  kebijakan  hukum  pidana dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  sebenarnya  juga  tidak terlepas  dari  upaya  memberikan  perlindungan  dan  keadilan  terhadap  korban kejahatan.
Kebijakan  legislasi  merupakan  tahap  paling  strategis  dari  upaya penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  penal,  dan  disebut strategis, karena pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap  selanjutnya,  yaitu  tahap  aplikasi  dan  eksekusi.  Dengan  kata  lain, kesalahan  dalam  membuat  suatu  formulasi  peraturan  perundang-undangan  maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum in abstracto oleh badan legislatif  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat kebijakan formulasi.

## 3. Penegakan hukum tindak pidana terorisme kelompok radikal
Diawali  dengan  peristiwa  Bom  Bali  pada  tanggal  12  Oktober  2002, penanganan  tindak  pidana  terorisme  mulai  dilaksanakan  secara  serius  di Indonesia.  Proses  penanganan  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan  proses  peradilan  merupakan  tantangan  yuridis  bagi  aparat  penegak  hukum, karena  pada  saat  itu  belum  ada  peraturan  yang  baku  dan  standard  yang  dapat digunakan untuk menangani perkara tindak pidana terorisme tersebut.
Mengantisipasi  kekosongan  hukum  untuk  menangani  kasus  terorisme tersebut  Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  28  Oktober  2002  atau  6  (enam)  hari setelah peristiwa Bom Bali, mengeluarkan 2 (dua) peraturan pemerintah pengganti undang-undang,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkan menjadi  undang-undang  melalui  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  dan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2002  pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  Bali  tanggal  12  Oktober  2002  (kemudian disahkan  menjadi  undang-undang  melalui  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2003.  Walaupun  kedua  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  ada, penanganan  tindak  pidana  terorisme  pada  kasus  Bom  Bali  tetap  sangat merepotkan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan.
Pada saat pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, aparat Polri saat itu belum siap untuk menanggulanginya, baik dari kesiapan sumber daya manusia, sarana  penunjang,  pengetahuan  dan  pengalaman,  maupun  prosedur  penanganan- nya.  Akhirnya  dengan  modal  dukungan  internasional  dan  Pemerintah  Indonesia, kemauan  dan  semangat  yang  sangat  besar,  ditambah  dengan  Keputusan  Kapolri untuk membentuk Satuan Tugas Bom dan Kesepakatan Kerjasama dengan Polisi Federal Australia, maka kasus Bom Bali dapat diungkap dalam waktu yang relatif cepat dan dapat menangkap sebagian besar pelakunya.
Mengingat  jaringan  teroris  yang  berkembang  di  berbagai  negara  lain  dan di  Indonesia  khususnya,  maka  semua  institusi  intelijen,  serta  instansi  lain  yang terkait  harus  disinergikan  untuk  memberantas  tindak  pidana  terorisme.  Demi
tercapainya  kesinergian  kerja  dimaksud,  maka  dipandang  perlu  mengambil langkah-langkah  guna  memantapkan  hubungan  dan  mekanisme  kerja  antar institusi dalam bidang tugas intelijen. Hubungan mekanisme kerja itu dimulai dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan operasional. Mekanisme kerja di tingkat perencanaan  dan  pelaksanaan  oprasional  intelijen,  sebenarnya  dapat  dilakukan dengan cara:
a. penggunaan teknologi mutakhir untuk melakukan surveillance dan intersepsi;
b. penyusupan ke dalam organisasi teroris;
c. pengembangan sistem deteksi dini ;
d. pertukaran informasi intelijen dengan negara lain;
e. pembangunan database terorisme ;dan
f. deteksi  dini  terhadap  provokasi  ke  arah  permusuhan  bernuansa  SARA  dan kebencian terhadap kelompok, agama atau negara tertentu.
Badan Intelijen Negara sebagai lembaga pemerintah non departemen yang memiliki  kompetensi  paling  utama,  dipandang  tepat  untuk  mengkoordinasikan perencanaan  umum  dan  pelaksanaan  operasional  kegiatan  intelijen  kepada instansi-instansi lainnya, guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok masing- masing,  dan  untuk  melaksanakan  tugas  penyelidikan  tindak  pidana  terorisme, maka  Densus  88  AT  Polri  yang  harus  mengembangkan  sendiri  apa  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Produk  bidang  intelijen  tentang  kebenaran  fakta  akan  melahirkan  bukti permulaan  yang  menjadi  dasar  penyidikan.  Kebenaran  fakta  ini  memberikan justifikasi kepada penyidik terhadap langkah penangkapan dan penahanan. Selain itu,  laporan  intelijen  sekaligus  menjadi  bahan  klarifikasi  untuk  menghindari timbulnya  kesewenang-wenangan  dalam  penangkapan  dan  meyakinkan  tentang kebenaran  objektif  fakta  yang  ada  sebagai  bukti  permulaan,  tidak  merupakan rekayasa  yang  dipaksakan  untuk  dapat  memasuki  proses  penyidikan,  karena berdasarkan Pasal 28 Perpu No. 1 Tahun 2002, ditentukan bahwa penyidik dapat melakukan  penangkapan  terhadap  setiap  orang  yang  diduga  keras  melakukan tindak  pidana  terorisme  berdasarkan  bukti  permulaan.  Lazimnya  buktinya permulaan ini dapat diperoleh dari laporan intelijen.
Terkait dengan investigasi tindak pidana terorisme, menurut Arsyad Mbai (2003: 17)., ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu:
a. melakukan olah TKP secara profesional;
b. melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan sesuai ketentuan  hukum  dengan  menghindari  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi manusia, serta penyimpangan lainnya;
c. kerjasama  internasional  dalam  penyidikan  termasuk  kerjasama  penggunaan teknologi mutahir dalam penyidikan;
d. kerjasama internasional di bidang teknis seperti laboratorium, cyber forensic , communication forensic , surveillance , identifikasi  dan dukungan teknis lain- nya;
e. pelatihan penyidik di bidang investigasi;
f. latihan  simulasi  satuan-satuan  anti-teror  TNI  dan  Polri  dalam  penanganan terorisme;
g. memperbanyak dan mengintensifkan informan;
h. mengungkap jaringan teroris secara tuntas;
i. pembebasan sandra;
j. pembekuan  asset  organisasi  teroris  dan  kelompok  yang  berkaitan  dengan terorisme;
k. pelaksanaan undang-undang pencucian uang secara konsisten;
l. penelusuran  aliran  dana  jaringan  teroris  dengan  mengeyampingkan  rahasia bank.
Langkah-langkah  sebagaimana  tersebut  di  atas  pada  prinsipnya  dilakukan  untuk melindungi  hak  asasi  tersangka  dan  korban,  serta  memberikan  batas-batas  yang jelas  tentang  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dan  tindakan  yang  tidak  boleh dilakukan oleh aparat
Pelaksanaan  penegakan  hukum  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981 (KUHAP)  secara  imperatif  merupakan  suatu  usaha  yang  sistematis  dan  saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini  merupakan  penegasan  sistem  peradilan  pidana  yang  berarti  terdapat  suatu keterpaduan  pendapat,  sikap  dan  langkah  terhadap  pencegahan  serta  pem- berantasan  kejahatan  dalam  suatu  masyarakat.  Masing-masing  komponen  dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan  yang  terjadi  kalau  saja  hanya  mengutamakan  kepentingan  bagi lembaganya sendiri-sendiri  tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar  dari  suatu  sistem.  Masing-masing  komponen  merupakan  sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  bekerjanya  sub-sistem  harus terintegrasi  (terpadu)  dengan  sub  sistem  lainnya,  harus  ada  persamaan  persepsi dalam  memahami  persoalan  hukum  pidana  yang  terjadi  dengan  tetap  melihat tujuan  pokok  adanya  sistem  peradilan  pidana.  Apabila  sejak  awal  terjadi ketidakterpaduan, sudah dapat dipastikan bekerjanya sistem sebagai sarana hukum pidana  mengalami  kekagagalan,  yang  pada  gilirannya  kepercayaan  masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan hilang.
Mengingat kompleksnya beban tugas penyidik Polri, maka perlu ilmu lain sebagai  alat  bantu  dalam  rangka  mencapai  keberhasilannya.  Ilmu  sebagai  alat bantu  yang  dimaksud  adalah  ilmu  manajemen  penyidikan.  Kebutuhan  akan  ilmu manajemen  penyidikan  untuk  mendukung  keberhasilan  penyidik  Polri  dalam melaksanakan  tugas  penyidikan,  secara  konseptual  memang  sudah  ada  dan dikembangkan  di  lingkungan  Polri,  tetapi  dalam  praktik  adakalanya  terkendala karena  spesifikasi  tindak  pidana  yang  sedang  disidik,  seperti  tindak  pidana pencemaran lingkungan hidup, korupsi, terorisme, dan lain-lain.
Manajemen  penyidikan  ini  perlu  dikuasai  oleh  setiap  personil  Densus  88 AT Polri, karena:
a. masa penahanan yang dilakukan penyidik adalah terbatas dan dibatasi;
b. banyaknya kasus atau perkara yang diterima oleh Polri dan tidak bisa ditolak;
c. sumber daya manusia Polri yang masih rendah dan tidak konsisten;
d. anggaran  yang  dibutuhkan  dan  dikeluarkan  cukup  besar  dalam  proses penyidikan; dan
e. sarana dan prasarana yang dimiliki Polri terbatas.
Ketentuan  batas  waktu  penahanan  yang  diatur  dalam  KUHAP  berbeda dengan Perpu No. 1 Tahun 2002, karena masa penahan tersangka teroris menurut Perpu  No.  1  Tahun  2002  adalah  lebih  lama  dibanding  dengan  KUHAP. Mengingat  tindak  pidana  terorisme  cukup  sulit  pembuktiannya,  maka  lamanya penahanan harus dipahami dari aspek penegakan hukum. Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagai  payung  hukum  tindak  pidana  terorisme,  selain  harus  mempertahankan paradigma  perlindungan  hak  asasi  tersangka,  juga  harus  melindungi  hak  asasi korban.
Romli  Atmasasmita  (2002:  2),  mengatakan  bahwa  pertama  yang  harus diperhatikan  adalah  penafsiran  ketentuan  tersebut  dikaitkan  dengan  maksud  dan tujuan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 2002,  yaitu hendak membongkar tuntas jaringan  organisasi  teroris,  baik  di  dalam  negeri  maupun  yang  berkaitan  dengan organisasi  teroris  internasional  dan  penafsiran  atas  ketentuan  tersebut  jangan hanya  dilihat  dari  aspek  pelanggaran  hak  asasi  manusia  semata-mata  ( negative- thinking ) melainkan juga harus dilihat dari sisi berpikir positif ( positive-thinking ), karena  masalah  kegiatan  terorisme  dan  pembuktiannya  tidak  mudah,  apalagi menemukan  aktor  utamanya  maka  lamanya  waktu  penangkapan  dan  penahanan sangat  menentukan  juga  keberhasilan  usaha  pembongkaran  kasus  tersebut. Perpanjangan  masa  penangkapan  dan  penahanan  dalam  Perpu  tersebut  tidaklah mutatis mutandis merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena justru dengan cara  itu  penyidik  dapat  bertindak  teliti  dan  hati-hati  dalam  pengumpulan  bukti- bukti yang dapat membuka seluruh jaringan teroris dan aktor utama  yang berada di balik tragedi terorisme tersebut.
Perpu  No.  1  Tahun  2002  memperkenalkan  lembaga  baru  yang  memuat ketentuan  khusus  tentang  perlindungan  terhadap  hak  asasi  tersangka/terdakwa yang  disebut  “ safe  guarding  rules ”.  Ketentuan  tersebut  antara  lain  mem- perkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan “ hearing ” dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan “ legal audit " terhadap seluruh  dokumen  atau  laporan  intelijen  yang  disampaikan  oleh  penyelidik  untuk menetapkan  diteruskan  atau  tidaknya  suatu  penyidikan  atas  dugaan  adanya tindakan  terorisme.  Guna  melindungi  hak  asasi  tersangka  diperlukan  kehati- hatian,  tetapi  terlalu  hati-hati  juga  akan  mengakibatkan  pelaku  tindak  pidana terorisme  yang  sesungguhnya  lepas  dari  jeratan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  dalam proses  pemeriksaan  tersangka,  perlu  juga  diperhatikan  kemungkinan  terjadinya rekayasa  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  baik  penyidik,  advokat maupun tersangka dalam pemeriksaan penyidikan.
Berdasarkan  Pasal  1  butir  13  UU  No.  2  Tahun  2002  disebutkan  bahwa penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, pada hakekatnya fungsi penyidikan adalah  untuk  membuat  jelas  suatu  tindakan/perbuatan,  sehingga  dapat  disimpul- kan bahwa perbuatan tersebut memang telah memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai tindak pidana dan membuat jelas bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut  dapat  disangkakan telah melakukan tindak pidana sesuai alat bukti  yang dikumpulkan.
Berbicara  mengenai  penyidikan  tindak  pidana  pada  umumnya,  maka proses  penyidikannya  dilaksanakan  berdasarkan  aturan  yang  telah  ditetapkan dalam  KUHAP,  tetapi  khusus  terhadap  tindak  pidana  terorisme,  selain  mengacu pada  KUHAP,  ketentuan  mengenai  penyidikan  yang  juga  dijadikan  sebagai pedoman  adalah  Perpu  No.  1  Tahun  2002  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. Hal ini disebutkan dalam  Pasal  25  Perpu  No.  1  Tahun  2002,  bahwa  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  terorisme, dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan pula bahwa  selama  proses  penyidikan,  tersangka  dapat  ditahan  oleh  penyidik  dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan.
Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  terorisme  dapat  dimulai  jika  telah  ada bukti  permulaan  cukup  yang  dapat  diperoleh  dari  setiap  laporan  intelijen,  tetapi berdasarkan  Pasal  26  Perpu  No.  1  Tahun  2002,  disebutkan  bahwa  penetapan sudah  dapat  atau  diperoleh  bukti  permulaan  yang  cukup  harus  dilakukan  proses pemeriksaan oleh Ketua  atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri  yang dilaksanakan secara  tertutup  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga),  sedangkan  dalam  Pasal  28 disebutkan bahwa penyidik  dapat  melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  terorisme  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup  dalam  waktu  paling  lama  7  x  24  (tujuh  kali  dua  puluh empat)  jam.  Alat  bukti  pemeriksaan  tindak  pidana  terorisme  sebagaimana  yang disebutkan pada Pasal 27 Perpu No. 1 Tahun 2002, terdiri dari:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat  bukti  lain  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
c. data,  rekaman  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan/atau  didengar, yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas,  atau  yang  terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf,  tanda,  angka,  simbol,  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Kekayaan pelaku tindak pidana terorisme dapat diblokir berdasarkan Pasal 29 Perpu No. 1 Tahun 2002, yang menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, atau  hakim  berwenang  memerintahkan  kepada  bank  dan  lembaga  jasa  keuangan untuk  melakukan  pemblokiran  terhadap  harta  kekayaan  setiap  orang  yang diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  terorisme  dan/atau tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  terorisme.  Perintah  pemblokiran  tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas  setiap  orang  yang  telah  dilaporkan  oleh  bank  dan  lembaga  jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
c. alasan pemblokiran;
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
e. tempat harta kekayaan berada.
Bank  dan  lembaga  jasa  keuangan  setelah  menerima  perintah  penyidik, penuntut umum, atau hakim, wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah  pemblokiran  diterima  dan  wajib  menyerahkan  berita  acara  pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Apabila ketentuan ini tidak  dilaksanakan,  maka  Bank  dan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud  dapat
dijatuhi  sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  30  Perpu  No.  1  Tahun  2002,  ditentukan  bahwa  untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum atau hakim, berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut  diduga  melakukan  tindak  pidana  terorisme  dan  dalam  hal  ini  tidak  berlaku ketentuan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  rahasia  bank  dan  kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas  setiap  orang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  melakukan  tindak pidana terorisme;
c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d. tempat harta kekayaan berada.
Surat  permintaan  untuk  memperoleh  keterangan  tersebut  harus  ditanda- tangani oleh:
a. Kepala  Kepolisian  Daerah  atau  pejabat  yang  setingkat  pada  tingkat  Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
b. Kepala  Kejaksaan  Tinggi  dalam  hal  permintaan  diajukan  oleh  penuntut umum;
c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  31  Perpu  No.  1  Tahun  2002,  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup maka penyidik berhak untuk:
a. membuka,  memeriksa,  dan  menyita  surat  dan  kiriman  melalui  pos  atau  jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
b. menyadap  pembicaraan  melalui  telepon  atau  alat  komunikasi  lain  yang diduga  digunakan  untuk  mempersiapkan,  merencanakan,  dan  melakukan tindak pidana terorisme.
Tindakan  penyadapan  hanya  dapat  dilakukan  atas  perintah  Ketua  Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.
Terkait dengan upaya untuk memperoleh keterangan dari saksi dan orang lain  yang  bersangkutan  dengan  tindak  pidana  terorisme,  maka  berdasarkan  Pasal 32  Perpu  No.  1  Tahun  2002,  harus  dilakukan  secara  bebas  dan  tanpa  tekanan. Orang-orang tersebut harus dirahasiakan nama atau alamat atau hal-hal lain yang memberikan  kemungkinan  dapat  diketahuinya  identitas,  dan  kerahasiaan  ini diberitahukannya sebelum pemeriksaan.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  1  KUHAP  ditentukan  bahwa:  penyidik adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk melakukan  penyidikan,  sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP  ditegaskan bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan  tersangkanya.  Rumusan  ini  memberikan  penekanan  bahwa  tugas utama polisi ialah:
a. mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi; dan
b. menemukan tersangka.
Dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  terorisme kelompok  radikal,  Penyidik  pada  Densus  88  AT  Polri  tentunya  mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:
a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan  seorang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungan  dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
Mengingat  kekhususan  tindak  pidana  terorisme  merupakan  tindak  pidana yang luar biasa, maka kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terorisme  kelompok  radikal  berada  pada  Penyidik  Subden  Investigasi  Densus  88 AT  Polri  dan  setelah  berlakunya  Peraturan  Kapolri  No.  21  Tahun  2010,  maka Subden  Investigasi  berganti  nama  menjadi  Bidang  Investigasi  Densus  88  AT Polri.  Sesuai  dengan  Peraturan  Kapolri  No.  21  Tahun  2010,  maka  Bidang Investigasi  Densus  88  AT  Polri  bertugas  melaksanakan  penyidikan  terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam  Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 ditentukan pula bahwa  Bidang  Investigasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  menyelenggarakan fungsi:
a. penyidikan  tindak  pidana  terorisme  mulai  dari  tahap  pembuatan  laporan polisi sampai dengan tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum;
b. pencatatan setiap kegiatan penyidikan  yang dilaksanakan dalam administrasi penyidikan tindak pidana terorisme;
c. pelaksanaan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  unsur  bantuan  teknis  labfor, identifikasi,  penjinak  bom,  kedokteran  forensik  dalam  rangka  pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah;
d. pelaksanaan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  yang tergabung dalam CJS ( Criminal Justice Sistem );
e. pelaksanaan  pembinaan  fungsi,  pengawasan  dan  pengendalian  penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satgas Wilayah;
f. pelaksanaan gelar perkara bersama instansi terkait;
g. pelaksanaan  kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan  penyidikan  tindak  pidana terorisme; dan
h. pengawasan  terhadap  aliran  dana  dan  transaksi  keuangan  yang  digunakan untuk kegiatan terorisme;
Atas  dasar  pengetahuan  dan  keterampilannya,  serta  kewenangan  dan fungsi  Bidang  Investigasi  Densus  88  AT  Polri  ini,  maka  aparat  Penyidik  pada Bidang  Investigasi  Densus  88  AT  Polri  telah  dapat  mengungkap  kasus  tindak pidana  terorisme  dengan  kelompok  radikal.  Pengungkapan  kasus  ini  tentunya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 KUHP, antara lain  dengan  melaksanakan  pemeriksaan  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP), melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan,  serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  aparat  Penyidik  pada  Densus  88  AT  Polri untuk mengungkap kasus tindak pidana terorisme kelompok radikal, selain karena personil  Densus  88  AT  Polri  merupakan  aparat  kepolisian  yang  sudah  terlatih untuk  mengungkap  tindak  pidana  terorisme,  juga  karena  berdasarkan  hasil pemeriksaan  di  TKP,  ditemukan  sejumlah  barang  bukti  berupa  peralatan  dan bahan-bahan  pembuat  bom,  senjata  api  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari para saksi yang diperiksa penyidik Densus 88 AT Polri.
Dalam  setiap  proses  penyidikan  tindak  pidana  (termasuk  tindak  pidana terorisme),  pemeriksaan  di  TKP  merupakan  tindakan  penting  yang  harus dilakukan  oleh  penyidik,  terutama  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  barang bukti. Hal ini sesuai dengan penjelasan  Chairuddin  Ismail seperti  yang diuraikan pada Bab II, bahwa hakekat penyidikan suatu tindak pidana ( crime investigation ) adalah  pembuktian  yang  diperoleh  melalui  suatu  proses  yang  menggunakan segitiga  pembuktian  sebagai  pisau  analisis.  Segitiga  pembuktian  itu  adalah: tempat  kejadian  perkara  ( crime  scene ),  barang  bukti  ( clue  evidence ),  pelaku ( suspect ) dan saksi ( witness ). Tempat kejadian perkara (TKP) menjadi titik sentral segitiga tersebut  karena  tempat  kejadian perkara  tidak lain adalah babak terakhir dari  suatu  peristiwa  kejahatan,  yang  di  dalamnya  terdapat  banyak  petunjuk  atau bukti.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Sesuai  dengan  temuan  penelitian  yang  diperoleh,  dapat  diketahui  bahwa faktor  internal  yang  mempengaruhi  pengungkapan  tindak  pidana  terorisme  yang dilakukan  kelompok  radikal  adalah  dari  faktor  aparat  penegak  hukumnya (personil  Densus  88  AT  Polri).  Dari  sisi  aparat  penegak  hukumnya,  ternyata personil  Densus  88  AT  Polri  yang  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  kelompok  radikal  karena anggota  (personil)  Densus  88  AT  Polri  yang  memang  sudah  terlatih  dan berpengalaman dalam tugasnya, sehingga pengungkapan kasusnya tidak menemui hambatan  atau  kendala  yang  signifikan,  dan  dari  hasil  penyelidikan  yang dilakukan  dengan  segera  tersangka  telah  dapat  ditangkap  untuk  melaksanakan penyidikannya.
Dari  sisi  sarana  dan  prasarana,  Densus  88  AT  Polri  telah  dilengkapi dengan  peralatan  (teknologi)  moderen,  serta  dukungan  pendanaan  yang  cukup memadai.  Hal  ini  tentunya  sangat  mendukung  bagi  percepatan  perlaksanaan pengungkapan tindak pidana terorisme yang dilakukan kelompok radikal. Adanya dukungan aparat Densus 88 AT Polri yang mempunyai skill (keahlian) memadai, serta  dukungan  sarana  dan  prasarana  berupa  peralatan  teknologi  moderen, tentunya  juga  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  pengungkapan  kasus  tindak pidana  terorisme.  Oleh  sebab  itu,  dukungan  seperti  ini  hendaknya  juga  tersedia dalam upaya pengungkapan kasus jenis tindak pidana lainnya.
Faktor pengaruh eksternal  yang dimaksudkan dalam  pengungkapan kasus tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  kelompok  radikal,  terdiri  dari  faktor substansi  hukum,  faktor  budaya  hukum  dan  faktor  masyarakat.  Apabila  dilihat dari  sisi  aturan  hukum  (undang-undang),  maka  substansi  undang-undang  yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terorisme, baik yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2001, KUHAP maupun berbagai regulasi (kebijakan) yang dikeluar- kan  dan  berlaku  di  lingkungan  institusi  Polri,  juga  merupakan  salah  satu  faktor pendukung untuk  mengungkapkan kasus  tindak pidana terorisme  yang dilakukan kelompok radikal.
Dilihat  dari  faktor  budaya  hukum,  maka  hal  ini  lebih  terkait  dengan pemahaman masyarakat terhadap gerakan radikal yang dapat berkembang menjadi kelompok  terorisme,  maksudnya  bahwa  sampai  saat  ini  masih  ada  pemahaman yang  dangkal  terhadap  ajaran  Islam,  sehingga  masih  ada  sebagian  anggota masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  konsep  jihad  dengan  melakukan  aksi  teror merupakan  ajaran  Islam  yang  memang  diperintahkan  agama,  padahal  setiap agama melarang tindakan kekerasan. Konsep jihad tidak boleh dipahami sebagai bentuk  perlawanan  yang  menggunakan  kekerasan  terhadap  siapa  saja  tanpa sasaran yang jelas.
Dalam hubungannya dengan kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan kelompok  radikal,  dapat  dikatakan  bahwa  dari  sisi  masyarakat  tidak  faktor signifikan  yang  dapat  menghambat  proses  pengungkapannya,  karena  umumnya masyarakat  (kecuali  sebagian  kecil  yang  tidak  paham)  mendukung  tugas  dan peran Densus 88 AT Polri dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia.

## 2. Saran
Mengingat  bahwa  masih  ada  pemahaman  sebagian  anggota  masyarakat yang  beranggapan  bahwa  konsep  jihad  dengan  melakukan  aksi  teror  merupakan ajaran  Islam  yang  memang  diperintahkan  agama,  maka  pemerintah  dan  para ulama  hendaknya  tetap  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa tindakan terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran setiap agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  dalam  Sholeh  So’an.  2004. Moral  Penegak  Hukum  di  Indonesia dalam Pandangan Islam . Bandung: Agung Ilmu.
Barda  Nawawi  Arief.  2005. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana .  Edisi  Revisi.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
-------.  2002. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
--------.  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
--------.  2001. Kebijakan Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
--------.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chainur  Arrasjid.  1999. Suatu  Pemikiran  tentang  Psikologi  Kriminil .  Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Medan: Fakultas Hukum-USU.
Parker,  Helbert  L.  1968. The  Limits  of  The  Criminal  Sanction. Calofornia: Stanford University Press .
Henny  Nuraeny.  2011. Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang , Kebijakan  Hukum Pidana dan Pencegahannya . Jakarta: Sinar Grafika.
Kartini Kartono. 2003. Patologi Sosial . Jilid 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mardjono  Reksodiputro.  1994.  “Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan Pidana”.  dalam Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga .  Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Nyoman  Serikat  Putrajaya.  2005. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Roeslan Saleh. 1983. Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Romli  Atmasasmita.  2002. Masalah  Pengaturan  Terorisme  dan  Perspektif Indonesia . Cetakan Pertama. Jakarta: Percetakan Negara RI.
Simanjuntak,  B.  1997. Pengantar  Kriminologi  dan  Patologi  Sosial .  Bandung: Tarsito.
Soerjono Soekanto. 2004. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Cetakan Kelima.Jakarta: RajaGrafindo Persada.
--------. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudikno  Mertokusumo. 1988. Mengenal  Hukum ( Suatu  Pengantar ). Yogyakarta: Liberty.

## Karya Ilmiah:
Arsyad  Mbai.  2003.  “Perlindungan  Kedaulatan  Wilayah  Negara,  Hak  Asasi Warga  Negara  dan  Tersangka/Terdakwa  dalam  Kegiatan  Tindak  Pidana Terorisme”. Makalah. disampaikan  pada  Seminar  tentang  Penegakan Hukum  terhadap  Terorisme.  Bandung:  Kerjasama  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  HAM-RI  dengan  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 13-14 Oktober.
Internet:
Frans  H.  Winarta, http://www.sinarharapan.co.id.html ,  diakses  pada  tanggal  20 Januari 2013.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Ahmad Yasir, S.I.K., S.H. Pekerjaan :  Kepolisian Sektor Medan Labuhan Jabatan :  Kapolsek Nomor HP :  081386587886 E-mail :  yasirahmadi.ptik59@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl.  Titi  Pahlawan,  Pekan  Labuhan,  Medan  Labuhan,  Kota
Medan, Sumatera Utara