Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tengku Maizura Hakim Maizuratengku@gmail.com
Ageng Triganda Sayuti agengtrigandasayuti@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 13 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
Everyone  has  the  right to  get a  decent job,  as well as  get  a  wage,  including  one of them is a Domestic Worker, Domestic Workers must get the same protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, First, How is the Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Suka Karya  Village,  Jambi  City?,  Second,  what  are  the  obstacles  that  occur  in  the implementation of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City?.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  how  the  form  of  protection  for domestic workers,  and what  obstacles  occur  in  the  enforcement  of  legal  protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City. This writing uses the Juridical Empirical  method  due  to  the  difference  between  the  Legislation  and  what  actually happened  in  the  community,  with  a  sample  of 76  respondents, namely  38  domestic workers and 38 domestic worker service users, so that the results obtained are two legal protection probematics. For domestic workers, first, there  are  30 respondents who use domestic workers services who do not include domestic workers in the Social Security program and second, there are 21 respondents who use domestic workers do not report the use of domestic workers to the head of the Neighborhood Association, while the obstacles that arise are: faced is due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers, so it is necessary to enforce strict sanctions on elements that use domestic workers services who violate their  obligations.  the  Minister  of  Manpower  or  specifically  the  Manpower  Office  to provide socialization on how to protect domestic workers.
Keywords : Legal Protection, Domestic Workers
Abstrak
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021     Halaman 481 - 495 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  serta mendapatkan upah, termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tanga, Pekerja Rumah  Tangga  harus  mendapatkan  Perlindungan  yang  sama,  berdasarkan permasalahan  diatas  maka  penulisan  menarik  dua  rumusan  masalah  sebagai berikut,  Pertama,  Bagaimana  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  bagi  Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?, Kedua, Apa saja kendala yang terjadi  dalam  pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  bagi  pekerja  rumah  tangga  di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan pekerja rumah tangga, dan kendala apa  saja  yang  terjadi  dalam  penegakan  perlindungan  hukum  terhadap  perkerja rumah  tangga  di  Kelurahan  Suka  Karya  Kota  Jambi.  Penulisan  ini  menggunakan metode  Yuridis  Empiris  dikarenakan  terjadinya  Perbedaan  antara  Peraturan Perundang-Undangan  dengan  yang  terjadi  sebenarnya  di  masyarakat,  dengan dengan sampel 76 responden, yaitu 38 orang pekerja rumah tangga dan 38 orang pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga,  sehingga  diperoleh  hasil  terdapat  dua probematika  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Rumah  Tangga,  yaitu  pertama terdapat  30  responden  Pengguna  jasa  Pekerja  Rumah  Tangga  yang  tidak mengkutsertakan pekerja rumah tangga dalam program Jaminan Sosial dan Kedua, terdapat  21  Responden  Pengguna  Jasa  Pekerja  Rumah  Tangga  tidak  melaporkan penggunaan  Pekerja  Rumah  Tangga  Kepada  Ketua  Rukun  Tetangga,  sedangkan kendala  yang  dihadapi  adalah  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga, sehingga  diperlukan  penegakan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  oknum-oknum pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga  yang  melanggar  kewajibannya.saran berikutnya adalah diperlukan peran Menteri Ketenegakerjaan atau secara spesifik Dinas  Ketenagakerjaan  untuk  memberikan  sosialisasi  tentang  bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pekerja Rumah Tangga

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  hukum.  Hukum  adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat yang mengatur kehidupan sehari- hari masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa definis hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, termasuk  juga  lembaga  dan  proses  dalam  mewujudkan  berlakunya  kaidah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. 1
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal 7.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  setiap  warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Dalam  menjaga  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat,  maka  dari  itu peraturan-peraturan  hukum  tersebut  tidak  diperbolehkan  bertentangan  dengan asas-asas  keadilan  dari  masyarakat  tersebut. 2 Terkait  pada  pasal  27  ayat  (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap- tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  ayak  bagi kemanusiaan.  Dalam  hal  ini  negara  menjamin  hak  dan  kewajiban  warga negaranya yang telah tertuang di dalam ketentuan pasal 28 I
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tersirat menyatakan bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah  tanggung  jawab  negara,  termasuk  juga  terhadap  para  pekerja  rumah tangga  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum terhadap pekerja tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap jenis pekerjaan  pekerja  rumah  tangga,  pekerjaan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis, menghilangkan  bentuk  diskriminasi,  pelecehan  seksual  maupun  kekerasan terhadap  pekerja  rumah  tangga,  mewujudkan  kesejahteraan,  keadilan  serta kesetaraan. 3
Di  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  menyebutkan  bahwa “Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Dan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang  dimaksud  “  Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 4
Istilah  pekerja  rumah  tangga  dalam  ranah  hukum  masih  mengalami  friksi dari  sisi  pengaturannya.  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  memberikan  pengertian  tentang  Pekerja/Buruh,  menyebutkan
2 C.S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, hal 36 3 Turrat  Miyah  Sri,  Annalisa  Y,  “  Pengakuan  Perempuan  Sebagai  Pekerja  Rumah  Tangga ( Domestic  Workers) Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume XIII, 50  Januari 2013,
4 Soedarji, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2008, hal 5
bahwa  pekerja  merupakan  seseorang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah, sehingga pekerja rumah tangga termasuk di dalama, akan tetapi Undang-undang tersebut secara substantif tidak mengatur pekerja rumah tangga termasuk dalam hal hak-hak pekerja rumah tangga.
Sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga.  Perlindungan  hukum mempunyai  makna  yang  sangat  penting  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, digunakan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingn yang perlu dilindungi masuk kedalam sebuah hak hukum. 5
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  merupakan  salah  satu  bentuk  dari tanggung  jawab  negara  kepada  warganya  negaranya  yang  lemah  dari  segala aspek  ekonomi.  Sesuai  dengan  pendapat  Salim  yang  menyatakan  bahwa  “ perlindungan  adalah  upaya  atau  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi” 6
Dalam  penulisan  ini  penulis  berpusat  dalam  pembahasan  mengenai  aspek penting dari jaminan sosial yang seharusnya di dapat oleh Pekerja rumah tangga yang  merupakan  kewajiban  dari  Pengguna  Jasa  Rumah  Tangga,  serta  aspek  hak dan kewajiban lainnya. Hak-hak  yang  acap  dilanggar  adalah  hak  atas  upah, hak    untuk    batasan   jam    kerja,    hak    beristirahat,  hak  libur,  hak  untuk  ke  luar rumah,  hak  berkomunikasi,  hak  berorganisasi,  hak  mendapatkan  perlakuan manusiawi,  hak  mendapatkan  jaminan  sosial. 7
Dapat diketahui bahwa di Kota Jambi tepatnya di Kelurahan Suka Karya yang terdiri atas 19 RT, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja  Rumah  Tangga  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, Hal ini dapat
5 Ni  Putu  Yulia  Tirtania&I  G.N  Dharma  Laksana,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan”, Journal Ilmu Hukum, Vo. 7 No 12Tahun 2019, hal 02.
6 Yetniwati  ,  “  Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan” Jurnal  Litigasi, Vol.  18, No. 2, 2017.
7 Ida Hanifah, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No . 2 - Juni 2020 : 193-208, Hal. 12
terlihat  di  penelitian  awal  penulis  mendapatkan  data  bahwa  mayoritas  Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana mestinya, terutama mengenai  pelanggaran  terhadap  kewajiban  pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga yaitu  memberikan  jaminan  sosial,  namun  dalam  kenyataan  di  lapangan  jaminan sosial tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik
B. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi
Indonesia  sebagai  negara  hukum  pada  hakikatnya  mengatur  segala perbuatan masyarakat berdasarkan dengan hukum yang telah disepakati bersama, hukum berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat dan telah menjadi kewajiban  dari  hukum  itu  sendiri  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap masyarakat,  termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja, yang dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga.
Perkembangan  ruang  lingkup pekerjaan,  bagi  pekerja rumah tangga,  yang bekerja  dirumah menggantikan keluarga ataupun menjadi tenaga tambahan bagi keluarga  yang  membutuhkan  tidak  sesuai    dengan    kemajuan    zaman,  ternyata pekerjaan  yang  diemban  oleh  Pekerja  Rumah  Tangga  semakin “ luas    dan kompleks.  Dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  seorang  pekerja  rumah  tangga dituntut  untuk  menguasai  banyak    keterampilan    untuk    mendukung pekerjaannya,  mulai  dari  memasak,    mencuci,    merawat    kebun,    keahlian mengandarai    kendaraan    bermotor    untuk    keperluan    antar-jemput  anak, merawat anak, dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika  waktunya belajar. 8 ”
Penggunaan “ pekerja    rumah    tangga    dilatar    belakangi    oleh    beberapa alasan,  diantaranya  adalah  kesibukan  majikan  pada  kegiatan  sehari-hari,  rasa malas  oleh  pasangan  suami  istri  untuk  merawat  dan  membersihkan  rumah, kurangnya kemampuan memasak  pada  istri,  terbatasnya  waktu  majikan  untuk
8 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.36
mengasuh  anak.    Dan  masih  banyak lagi alasan-alasan yang lain. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat  penggunanaan pekerja rumah tangga menjadi tinggi. ” Di  Indonesia  hak  untuk  bekerja  merupakan  hak  dasar  setiap  manusia, hal  ini  dapat  terlihat  dalam  pengaturan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara    berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”,  bahkan  hak    tersebut  diyakinkan sebagai  hak  asasi  manusia,  yang kemudian diatur di dalam Pasal  28D  ayat  (2) UUD    1945:  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat imbalan dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Kedua Pasal ini sejatinya dirasa  Cukuplah kuat  sebagai Landasan awal dan merupakan  alasan    untuk    membuat    peraturan    perlindungan    bagi  warga negaranya  apapun  jenis  pekerjaannya  agar  mendapat    pekerjaan    dan penghidupan  yang  layak  dari  pekerjaan  tersebut,  tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga. Jika ditarik kebelakang kembali pekerja  adalah  “setiap  penduduk dalam  usia  kerja  yang  melakukan  kegiatan ekonomis,  baik  dalam  hubungan kerja  di  perusahaan  maupun  di  luar  hubungan  kerja  seperti  pekerja  mandiri, pekerja  keluarga  dan  pekerja  di  sektor  informal  lainnya.”
Berdasarkan  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4)  memberikan   pengertian bahwa “Pekerja/buruh  adalah  setiap orang    yang    bekerja    dengan    menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun.” . 9 “ Dengan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pekerja  adalah setiap  orang    yang    bekerja    di    perusahaan    maupun    di    luar    hubungan    kerja dengan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa barang. ”
Hal  ini  memberikan  pertanyaan  apakah  Pekerja  Rumah  Tangga  bisa bergantung  menggunakan  UU  Ketenagakerjaan,  berdasarkan  berbagai  analisis Pekerja  Rumah  Tangga  tidak  bisa  bergantung  kepada  pengaturan  UU Ketenagakerjaan,  hal  ini  disebabkan  karena  terdapat  perbedaan  pengaturan  hak pekerja  rumah  tangga  dengan  pekerja  lain  pada  umumnya  Sehingga  idealnya
9 Mario    Borneo    Tarigan,    “Tinjauan    Yuridis    Terhadap    Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja Rumah Tangga (PRT)”, Jurnal Universitas Sumatera Utara , 2013 Hal.8.
Pekerja  Rumah  Tangga  diatur  dan  bergantung  pada  Permenaker  Nomor  2  tahun 2015,
“ Terdapat  syarat-syarat  untuk  menjadi  seorang  Pekerja  Rumah  Tangga, menurut  Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan  Pekerja    Rumah    Tangga    syarat-syarat    untuk    menjadi    Pekerja Rumah    Tangga    adalah    sebagai  berikut  :  Persyaratan  PRT  meliputi  :    Memiliki dokumen identitas diri; Berusia  minimal 18 (delapan belas) tahun; dan Mendapat izin dari suami/isteri bagi Perkerja RT yang  sudah berkeluarga. ”
Pengaturan “ tentang  Pekerja  Rumah  Tangga  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  nomor  2  tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja Rumah  Tangga    Spesifik  berbicara  mengenai. Hak-hak    Pekerja    Rumah    Tangga sejatinya telah diatur  dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut: ”
a) memperoleh “ informasi  mengenai  Pengguna;
b) mendapat    perlakuan    yang    baik  dari    Pengguna    dan    anggota keluarganya;
c) mendapatkan  upah  sesuai  Perjanjian  Kerja;
d) mendapatkan    makanan    dan    minuman    yang    sehat;    mendapatkan waktu  istirahat  yang cukup;
e) mendapatkan  hak  cuti  sesuai  kesepakatan;  mendapatkan  kesempatan melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  yang dianutnya;
f) mendapat  tunjangan  hari    raya;  dan  berkomunikasi  dengan keluarganya. ”
Adapun  Hak-hak  Tenaga  Kerja  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:
a. Hak dasardalam “ hubungan kerja;
b. Hak dasar jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;
e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
f. Hak dasar mogok;
g. Hak dasar khusus untuk pekera perempuan;
h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja. ”
Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi  unsur  dari  hubungan  kerja  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata, sehingga pekerja rumah tangga tidak termasuk kategori pekerja yang masuk dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 10
Selanjutnya  berkenaan  dengan  Kewajiban    Pekerja “ Rumah    Tangga    diatur dalam    Pasal    8    Peraturan    Menteri  Ketenagakerjaan    nomor    2    tahun    2015 tentang    Perlindungan    Pekerja    Rumah    Tangga.    Kewajiban    Pekerja    Rumah Tangga  adalah  sebagai  berikut ”
Kewajiban Pengguna:
a. membayar “ upah sesuai Perjanjian Kerja;
b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
d. memberikan  kesempatan  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama dan kepercayaan yang dianut;
e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
i. melaporkan  penggunaan  jasa  PRT  kepada Ketua  Rukun  Tetangga atau dengan sebutan lain. ”
10 Hidayati,  N.  (2014).  Perlindungan  terhadap  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT)  Menurut Permenaker No. 2 . Jurnal Ragam Pengembangan Humaniora , 2015
Berdasarkan  Data  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  telah  penulis lakukan di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi kepada 76 Sampel baik itu 38 Orang Pekerja  Rumah  Tangga  dan  38  Orang  Pengguna  Jasa  Pekerja  rumah  tangga, terdapat  30  responden  dari  38  Pekerja  rumah  tangga  tidak  diikutkan  dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh pasal 11 huruf g, serta 21  Responden  pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga  juga  tidak  melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada Ketua RT sesuai  dengan  amanat  pasal  11  huruf  i  Permenaker  No.  2  Tahun  2015,    maka penulis melihat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi, yaitu :
1. Mayoritas Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak mengikut sertakan pekerja rumah tangga dalam program layanan sosial
2. Lebih dari setengah Pengguna Jasa Pekerja Rumah tangga tidak melaporkan kegiatan jasa pekerja rumah tangga yang digunakan kepada pihak Rukun Tetangga (RT) atau dengan sebutan lain.
Sejatinya kedua point yang yang menjadi permasalahan dari data diperoleh ini sangat penting untuk di wujudkan dan dilaksanakan oleh pengguna jasa pekerja rumah  tangga,  hal  ini  tentu    saja  dikarenakan,  Pertama,  Program  layanan  sosial yang diperuntukan kepada pekerja rumah tangga merupakan “ suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja, sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua,  dan  meninggal  dunia.  Sehingga  hal  ini  menjadi sangat penting untuk di berikan kepada pekerja rumah tangga. ”
Kedua, adalah tentang kewajiban Pengguna Jasa Pekrja Rumah Tangga dalam melaporkan  penggunaan  pekerja  rumah  kepada  Ketua  RT,  mengingat,  ketua  RT juga  memiliki  peranan  sentral  dalam  perlindungan  pekerja  rumah  tangga,  hal  ini dikarenakan  ketua  RT  merupakan  salah  satu  pihak  yang  mengawasi  pekerja rumah tangga dari tindakan yang di luar perjanjian kerja yang telah diperjanjikan oleh Pekerja rumah tangga dan Pengguna Jasa Pekerja rumah tangga.
Berdasarkan  kedua  point  inilah  yang  menjadi  indikasi  kuat  adanya pertentangan  antara  apa  yang  telah  diamanat  kan  oleh  Permenaker  No.  2  Tahun
2015  dengan  apa  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat,  sehingga  akan mengakibatkan  tidak  terlindunginya  pekerja  rumah  tangga  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
“ Dalam hal ini Pemerintah Indonesia seharusnya berperan sebagai pelindung pekerja  pekerja  rumah  tangga,  antar  lain  dalam  bentuk  penyusunan  berbagai peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  pemerintah  maupun  keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya serta menegakan aturan tersebut dengan tegas  terhadap  pelanggar  yang  menggunakan  jasa  pekerja  rumah  tangga  tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. ” Selain itu juga berperan sebagai fasilitator  dalam  penyelesaian  persengketaan  perkerja  rumah  tangga  dengan pengguna jasa pekerja rumah tangga dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam  mendapatkan  hak-hak  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undanga.

## 2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi
Apabila “ melihat    unsur-unsur    pekerja    berdasarkan    pengertian    secara yuridis,    maka    Pekerja  Rumah  Tangga    dapat    dikatagorikan    sebagai    pekerja. Meskipun    demikian,    Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    2003    tentang Ketenagakerjaan    belum  memberikan  perlindungan  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga sebagai  pekerja,    bahkan    tidak    ada    satu    pasal    pun    yang    memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. ”
Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menentukan yang termasuk pemberi kerja  adalah  orang  perseorangan,    dikarenakan  terdapat  Perbedaan  kedudukan antara  pekerja  rumah  tangga  dengan  pekerja  lainnya  didasari  karena  hubungan kerja  pekerja  rumah  tangga  dengan  majikannya  tidak    memenuhi  unsur  dari hubungan  kerja,  sehingga  UU  Ketenagakerjaan  tidak  mampu  mengakomodir perihal Pekerja Rumah Tangga.
Perlindungan “ hukum terhadap pekerja rumah tangga yang  belum  secara yuridis  diakui  di  Indonesia,.  dikarenakan pengaturan  terhadap  Pekerja Rumah Tangga  juga  belum  seragam  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia.  Pengaturan  ini tentu    berbeda    sesuai    dengan    adat    budaya    dan    kebiasaan    masing-masing daerah.    Kondisi    tersebut    di    atas    menggambarkan    selain    tidak  adanya
perlindungan  hukum  yang  kuat,  juga  menggambarkan  tidak  adanya  kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada  lemahnya bargaining pekerja  rumah  tangga  berhadapan  dengan  majikannya  di  depan hukum.  Bukan  tidak  mungkin  mempengaruhi  tingginya  kasus-kasus  pelecehan dan  kekerasan  terhadap  pekerja rumah tangga itu sendiri. ”
Pekerja Rumah Tangga adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di  tengah  modernisasi.    Mereka    bekerja    dalam    lingkup  rumah    tangga  yang sangat  privat yang ada di masyarakat, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut, jika ingin tetap bertahan  bekerja di dalam waktu yang lama, diposisi lain inilah  perlindungan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  menjadi  sulit  untuk diwujudkan,  karena  terlalu private nya  hubungan  kerja  yang  terjadi  di  antara keduanya.
Disatu posisi pekerja rumah tangga merupakan bagian yang membutuhkan pekerjaan  sehingga  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan pengguna jasa pekerja rumah tangga, disisi lain hubungan yang terlalu private  ini  dikhawatirkan  menjadi  penghalang  dalam  perwujudan  perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga itu sendiri, dalam permasalahan inilah peran lingkup  pemerintahan    terkecil  yaitu  Ketua  RT  seharusnya  memainkan  peran penting.
Sehingga “ Pada  Tahap  inilah  keberadaan  Permenaker  No.  2  Tahun  2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi peraturan yang sangat  penting  untuk  memberikan    jaminan  dan    kepastian  hukum  kepada  para Pekerja Rumah  Tangga  dalam  memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini   berlaku   juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan pekerja Rumah Tangga. ”
Hadirnya  Permenaker  ini  bertujuan  agar  kedua  belah  pihak  seharusnya dapat terhindar dari penyalahgunaan hak dan kewajiban dalam  hubungan  kerja antara  Pekerja  Rumah    Tangga    dengan    Pengguna    jasa  Pekerja  Rumah  Tangga apabila  benar-benar  mengikuti  ketentuan  seperti  yang  telah  di  atur  dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Terkhususnya dalam hal ini bagi pengguna dapat memperhatikan  pada  pasal  11  huruf  tentang  kewajiban  pengguna,  spefisik  tentu
saja dalam melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga kepada ketua RT, karena  nantinya  apabila  terjadi  sesuatu  diluar    hak  dan  kewajiban    yang  tidak sesuai langkah represif pertama dalam penyelesaiannya dibantu oleh ketua RT.
Terkait dengan permasalahan tersebut penulis pun sepakat bahwa penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dikarenakan tiga hal yaitu :
1. Dari  sisi  Pekerja  Rumah  Tangga  dan  Pengguna  Jasa  PekerjaRumah Tangga :
a. Kurangnya  pengetahuan  Pekerja  Rumah  tangga  dan  Pengguna Jasa  Pekerja  Rumah  tangga  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga
b. Kurangnya  pengetahuan  mengenai  apa  saja  yang  menjadi  hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga maupn sebagai Pekerja Rumah Tangga
c. Tidak Berjalannya masing-masing Hak kewajiban pengguna jasa pekerja  rumah  tangga  dan  pekerja  rumah  tangga  tentang  hak dan  kewajiban  masing  masing  pihak,  sehingga  mengakibatkan ketidak  harmonisan  hubungan  yang  sering  berdampak  terjadi nya kekerasan dalam pekerja rumah tangga
2. Terakhir  adalah  hal  ini  tentu  juga  tidak  terlepas  dari  kurangnya peran  pemerintah  dalam  memberikan  sosialiasasi  terkait  dengan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  rumah  tangga,  baik  itu  sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan,  yang  kemudian  meyebabkan  miskomunikasi  antar  kedua bela pihak sehingga berakibat terhadap tidak terlaksananya Permenaker No.
2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

## C. KESIMPULAN
Berkenaan “ dengan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  rumah  tangga, Pertama berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang mengatur pekerja rumah tangga  sejatinya  telah  diatur  secara  tegas  dan  lengkap  dalam  Permenaker  No.  2 Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Rumah  Tangga,  dalam  pasal-
pasal  tersebut  terdapat  masing-masing  hak  dan  kewajiban  bagi  pekerja  rumah tangga dan juga pengguna jasa pekerja rumah tangga, namun dalam pelaksanaan Permenaker tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan terdapat kendala  yang  dihadapi  terkhusus  di  kelurahan  Suka  Karya  Kota  Jambi, berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  masalah  tersebut  terdapat  30 responden dari 38 Pekerja rumah tangga tidak diikutkan dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh pasal 11 huruf g, serta 21 Responden pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga  juga  tidak  melaporkan  penggunaan  jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada Ketua RT  sesuai dengan amanat  pasal  11  huruf  i  Permenaker  No.  2  Tahun  2015,  selain  dari  kedua  poin tersebut perlindungan pekerja rumah tangga telah berjalan baik. ”
Selanjutnya “ mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah  tangga  adalah  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  dari  dalam  diri  sendiri terkait dengan masing-masing tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki baik itu oleh pekerja  rumah  tangga  maupun  pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga,  Pekerja rumah  tanga  tidak  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya sebagai  pekerja  rumah  tangga,  begitu  juga  pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga masih  lalai  terhadap  kewajiban  yang  harus  ditunaikannya  sebagai pengguna  jasa pekerja  rumah  tangga,hal  ini  tentu  saja  menimbulkan  miskomunkasi  diantara keduanya,  dan  berikutnya  adalah  kurang  sadarnya  tentang  pentingnya  mentaati peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya,  Permenaker  No.  2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga, hal  ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  kurang  maksimalnya  sosialiasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  apa  saja  yang  menjadi perlindungan pekerja rumah tangga ”

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Agusmidah, Dinamika  dan  Kajian  Teori  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,
Amiruddin & Zainal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012.
Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2008.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2011. Johnny Ibrahim, Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Djumadi. Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Paulus  Dwiyaminarta,  2011, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Rumah Tangga, Jakarta : Buana Press
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cet 6. Jakarta: Kencana, 2010.
Philpus  M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi  Rakyat
Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung;PT.Citra Aditya Bakti,2000.
Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Yogyakarta: PustakaYustisia, 2008.
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
B. Jurnal/Artikel Ilmiah
ILO, 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia,
Mario  Borneo  Tarigan,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)”, Jurnal Universitas Sumatera Utara,
2013
Mario  Julyano,  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum  , Jurnal  Crepido,  Volume  1, Nomor 1, Juli 2019, Universitas Diponegoro, .
Ni Putu Yulia Tirtania& I G.N Dharma Laksana, “ Perlindungan Hukum Pekerja Rumah  Tangga  Dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan”,  Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Hidayati, N. (2014). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 . Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, 2015
Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial,Jurnal Legislasi Indonesia,Vol. 9 No. 2 - Juli 2012
Sali Susiana, “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 7 No.
2,  Tahun  2012,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan Kementrian Hukum dan HAM RI.
Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, “ Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga  (  Domestic  Workers)  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum Menurut  Hukum  Positif  Indonesia ”,  Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Volume XIII, 50 (Januari 2013).
Yetniwati,  “  Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan”, Jurnal Litigasi, Volume 18 Nomor 2, 2017.
C. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________ Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. Nomor 13
Tahun  2003.  LNRI  Tahun  2003 Nomor 39.
________ Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja. Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun  2020.  LNRI  Tahun  2020  Nomor 245.
________ Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Tentang  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. LNRI Tahun 2015 Nomor 78.