## PERMASALAHAN DAN STRATEGI

## PENCAPAIAN  PROVINSI  LAYAK  ANAK,  STUDI  KASUS DI PROVINSI ACEH 1

## PROBLEMS  AND  STRATEGIES  FOR  ACHIEVING  CHILD FRIENDLY PROVINCE IN ACEH PROVINCE
Desy Maritha 2 , Husniati 3 Email: marithadesy@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to formulate several strategies related to the steps of the Aceh provincial government in achieving one of the national priorities, namely child-friendly city. According to the regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection number 11 Year 2011, that achieving the title of Child Friendly City must meet thirty one (31) indicators of Fulfillment of Children's Rights, which  consists  of  6  parts,  namely  institutional  strengthening,  and  five  (5)  child  rights  clusters.  , namely: civil rights and liberties cluster, family environment and alternative care cluster, basic health and welfare cluster; education, leisure and cultural activity clusters; and special protection clusters. The research method in this research is descriptive qualitative method, using a combination of primary and  secondary  data.  Primary  data  was  obtained  through  interviews,  focus  group  discussions  with relevant  agencies,  and  secondary  data  sourced  from several  studies  of  applicable  laws  and  regional regulations (Qanun of Aceh Province), as well as several regulations and other documentation related to the indicators that must be achieved. This study also provides several conclusions and suggestions that become policy recommendations for achieving Child Friendly Cities (KLA) in Aceh Province . Keywords: Child Friendly City Strategies, Child Friendly City Qanun, Child Friendly City Indicators

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan beberapa strategi terkait dengan langkah- langkah  pemerintah  Provinsi  Aceh  dalam  pencapaian  salah  satu  prioritas  nasional yaitu Kota layak anak. Menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/  Kota  Layak  Anak  serta  Nomor    12  Tahun  2011  Tentang  Indikator Kabupaten/  Kota Layak Anak. Dalam kedua aturan tersebut,  pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu (31) indicator Pemenuhan Hak Anak, yang terdiri dari 6 bagian, yaitu penguatan kelembagaan, dan lima (5) kluster hak  anak,  yaitu:  klister  hak  sipil  dan  kebebasan,  klister  lingkungan  keluarga  dan pengasuhan alternatif, klister Kesehatan dasar dan kesejahteraan; klister pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta klister perlindungan khusus. Metode  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif,  dengan menggunakan  kombinasi  data  primer  dan  sekunder.    Data  primer  di  dapatkan  melalui wawancara, focus group discussion dengan instansi terkait, dan data sekunder bersumber dari
1 Diterima 23 April 2022, direvisi 10 Mei 2022
2 Analis Kebijakan di Puslatbang KHAN LAN
3 Pengelola Sistem Pembelajaran di Puslatbang KHAN LAN
beberapa studi Perundang-undangan dan peraturan daerah (Qanun) yang berlaku, serta  beberapa peraturan dan dokumentasi lainnya yang  terkait dengan indikator- indikator yang harus dicapai. Penelitian ini juga memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang menajdi rekomendasi kebijakan untuk pencapaian Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Strategi Kota Layak Anak, Qanun Kota Layak Anak, indikator kota layak anak.

## A. PENDAHULUAN
alah satu faktor yang mendorong dalam keberhasilan pembangunan adalah
kebermanfaatan  yang  dirasakan secara  adil  dan  merata  oleh masyarakat,  termasuk  kelompok  anak. Partisipasi  anak  dalam  pembangunan menjadi elemen penting dalam penyusunan desain perencanaan pembangunan.  Walaupun  pemerintah sebagai motor penggeraknya, komunitas anak  juga  diharapkan  terlibat  untuk mengemukakan  pandangannya  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  di daerahnya.
Permasalahan  pemenuhan  hak-hak anak  saat  ini  bukan  hanya  menjadi masalah bagi masyarakat dan pemerintah  Indonesia  saja,  tetapi menjadi permasalahan internasional dan diatur  dalam  hukum  internasional.  Hal ini  direpresentasikan  dari  banyaknya studi dan penelitian terkini dari negara- negara  lain  yang  membahas  dan menyediakan  data  serta  dokumen internasional terkait dengan pemenuhan hak-hak  anak  baik  dari  aspek  hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Berdasarkan konvensi PBB tentang  Hak  anak  (UNICEF,  1992) mengungkapkan  bahwa  kesejahteraan anak  dan  kualitas  hidup  sebagai indikator kinerja utama dari lingkungan yang  sehat,  pemerintah  yang  baik,  dan pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya
UNICEF (2016) juga mengungkapkan bahwa kota layak anak
adalah  sistem  pemerintahan  lokal  yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Penelitian Duadji (2018)
mengungkapkan  bahwa  terdapat  4 prinsip  dasar  hak  anak  yang  diadopsi dari hasil konvensi PBB yang kemudian dilansir
oleh Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak, yaitu : (1) prinsip non-diskriminasi, tidak ada  pembenaran  terhadap  diskriminasi atas  alasan  apapun,  (2)  prinsip kepentingan  terbaik  anak,  (3)  hak  atas hidup,  kelangsungan  hidup,  dna perkembangan,  serta  (4)  penghargaan terhadap  pendapat  anak.  Sedangkan, dari pandangan Islam juga perlindungan terhadap anak juga meliputi fisik, psikis, intelektual,  moral,  ekonomi,  termasuk pemenuhan  hak-haknya,  menjamin kebutuhan  sandang  dan  pangannya, menjaga  nama  baik  dan  martabatnya, menjaga  kesehatannya,  menghindarkan kekerasan, dan lain-lain.
Menyinggung  pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development  Goals ),  bahwa  pencapaian Kota  Layak  Anak  menjadi  bagian  dari langkah strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.  Dikutip  dari UNICEF (2016),  bahwa  pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  dimulai dari  komunitas  anak,  dengan  beberapa tujuan  SDG’s,  yaitu:  Tujuan  (1), Pengentasan kemiskinan, dengan memastikan bahwa tidak ada anak yang hidup  dalam  garis  kemiskinan  dan

## S
mengalami  kerentanan,  memastikan bahwa semua anak memperoleh manfaat dari  upaya  perlindungan  sosial  yang berkualitas tinggi.
Tujuan (2)
memastikan bahwa setiap anak tidak ada yang kekurangan gizi, melalui pencapaian  ketahanan  pangan  dan  gizi yang  baik,  pengurangan  angka stunting serta peningkatan pertanian berkelanjutan.  Tujuan  (3)  kesejahteraan dan  Kesehatan,  melalui  penjaminan kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan  seluruh  penduduk  di semua tingkatan usia. Tujuan (4) adalah memastikan setiap anak harus memperoleh  manfaat  dari  lingkungan pembelajaran  yang  efektif  dan  inklusif, melalui  fasilitas  pendidikan  yang  aman tanpa kekerasan dan inklusif Tujuan (5) yaitu  memastikan  setiap  anak  memiliki akses  yang  sama  untuk  kesempatan, terlepas dari kesenjangan gender dengan mengakhiri  semua  bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan  dan  anak,  serta mendorong kesetaraan peran wanita dan anak dalam dunia politik, ekonomi dan komunitas.  Tujuan  (6)  memastikan setiap  anak  berhak  dan  mendapatkan akses  terhadap  air  bersih  dan  sanitasi dengan meningkatkan kualitas air bersih dan pengendalian polusi serta meminimalisir  pelepasan  bahan  kimia dan limbah berbahaya. Tujuan (11) Kota yang  aman  dan  komunitas,  meliputi ketersediaan  akses  terhadap  pelayanan dasar,  tempat  tinggal  yang  aman  dan berkualitas,  sistem  transportasi  publik yang aman dan memadai, meningkatkan ketahanan bencana. Tujuan (13) memastikan setiap anak tidak ada yang menderita karena efek perubahan iklim dan  degradasi  lingkungan,  dengan mendorong  pendekatan  partisipatif dalam langkah mitigasi dan pencegahan perubahan  iklim,  serta  memastikan setiap  anak  lebih  peka  dan  sadar
terhadap  kondisi  perubahan  iklim. Tujuan  (16)  memastikan  setiap  anak tidak ada yang hidup dalam ketakutanmelalui  penyediaan  akses yang  adil  dan  partisipatif  untuk  semua anak  dan  penguatan  lembaga  yang efektif, akuntabel dan inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, menyebutkan  bahwa  terdapat  dua indikator, yaitu : penguatan kelembagaan  dan  kluster  hak  anak. Untuk  indikator  kluster  hak  anak, meliputi: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan alternatif,  (c)  Kesehatan  dasar  dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan e. perlindungan khusus.
Berbagai  cara  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia  dalam mewujudkan  implementasi  kota  layak anak.  mulai  dari  melahirkan  kebijakan- kebijakan  yang  berbasis  terhadap kepentingan anak maupun upaya-upaya lainnya  seperti  penyiapan  sarana  dan prasarana,  edukasi  maupun  sosialisasi ke berbagai pihak serta pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak.
Dalam  penelitian  Malone  & Rudner  (2017)  tidak  ada  definisi  pasti untuk mentranslasikan kota ramah anak, karena  faktanya  dokumen-dokumen dalam  program  berusaha  keras  untuk menegaskan  Kembali  bahwa  kota-kota mungkin  tidak  akan  pernah  mencapai status  kota  layak  anak  diakibatkan pengukuran  yang  berubah  secara  terus menerus.  KLA  merupakan  sistem pembangunan yang berbasis anak yang dapat  dilakukan  melalui  integrasi sumber  daya  pemerintah,  masyarakat, media,  ormas,  dunia  usaha  secara
keseluruhan dalam upaya menjamin hak anak. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan adanya  upaya  yang  harus  dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam  pasal  21  ayat  (4)  Pemerintah
Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung  kebijakan  nasional  dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan  sangat  serius  oleh  Pemerintah Aceh dengan melahirkan Qanun Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Perlindungan Anak.

## Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Aceh
dari tahun 2021-2022
No  Kabupaten/ Kota Tahun 2020 Jumlah 2021 Jumlah 2022 (Januari s/d Juni) 1 UPTD-PPA provinsi Aceh 21 31 11 2 Kabupaten Aceh Barat 18 18 13 3 Kabupaten Aceh Barat Daya 14 7 9 4 Kabupaten Aceh Besar 13 5 12 5 Kabupaten Aceh Jaya 1 3 3 6 Kabupaten Aceh Selatan 26 7 7 7 Kabupaten Aceh Singkil 17 30 7 8 Kabupaten Aceh  Tamiang 18 10 12 9 Kabupaten Aceh Tengah 22 17 17 10 Kabupaten Tenggara 8 12 5 11 Kabupaten Aceh Timur 10 10 9 12 Kabupaten Aceh Utara 57 22 29 13 Kabupaten Bener Meriah 28 21 22 14 UPTD-PPA Bireuen 36 31 12 15 Kabupaten Gayo Lues 9 3 12 16 Kabupaten Nagan Raya 14 6 5 17 Kabupaten Pidie 21 17 19 18 Kabupaten Pidie Jaya 25 19 5 19 Kabupaten Simeulue 13 1 1 20 Kota Banda Aceh 47 46 35 21 Kota Langsa 14 14 18 22 Kota Lhokseumawe 35 13 11
23 Kota Sabang 7 9 3 24 Kota Subulussalam 11 14 4 485 366 281
Sumber:  DPPPA Provinsi Aceh 2022
Tabel 1 adalah Jumlah kasus yang terdata  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Aceh selama  tahun  2020  sampai  dengan  Juni 2022. Sedangkan Gambar 1 adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan bentuk-bentuk Kekerasan terhadap anak yang terjadi selama periode 2021 hingga 2022.  Berdasarkan  data  tersebut,  jelas terlihat  bahwa  angka  kasus  kekerasan terhadap  anak  di  provinsi  Aceh  masih kerap terjadi dan yang paling
mendominasi  adalah  kekerasan  psikis dan kekerasan seksual, walaupun dalam data  yang  tersaji  terdapat  penurunan jumlah  kasusnya  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya,  namun  hal  ini  juga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh  untuk  terus  melakukan  upaya- upaya  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakukan diskriminatif.

## Gambar  1
Sumber: Website DPPPA Provinsi Aceh (https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap- anak/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-januari-s-d- Juni-2022)

## Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian  ini  adalah:  “ Tantangan  dan strategi  apa  yang  perlu  dilakukan pemerintah Aceh terkait dengan percepatan  pencapaian  Provinsi  Aceh menjadi  Provinsi  layak  anak? ” .  Tujuan Penelitian adalah “ Untuk merekomendasikan  beberapa  strategi bagi  pemerintah  Aceh  terkait  dengan pencapaian  Provinsi  Aceh  menjadi Provinsi Layak Anak ”.

## B. STUDI KEPUSTAKAAN
Kota  layak  anak  (KLA)  pada awalnya dari hasil penelitian Lynch dan UNESCO  (1977)  yang  berjudul Growing up  in  cities:  Studies  of  the  Spatial Environment  of  Adolescence  in  Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca and Warsawa ,  dan  kemudian  diinisiasi  oleh UNICEF  sebagai  konsep  Kota  Layak anak ( Child Friendly City ) dengan tujuan untuk  mengetahui  hasil  eksperimen terhadap sekelompok anak-anak dengan usia  belasan  dalam  menilai  lingkungan tata  ruang  dan  sekitarnya.  Selanjutnya UNICEF  mengadopsi  kebijakan  KLA dengan  menciptakan  kondisi  yang meliputi  pemenuhan  hak-hak  anak melalui  kebijakan,  tujuan,  program- program  dan  struktur  pemerintahan (Hamudy, 2015).
Dalam  riset  awal  Lynch  (1977) mengemukakan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk tumbuh kembangnya  anak  adalah  lingkungan dengan komunitas yang kuat baik secara fisik  dan  sosial;  kemudian  komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas,  komunitas  yang  memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartispasi,  belajat  dengan  fasilitas pendidikan yang mumpuni dan
mendukung keingintahuan dan perkembangan mereka.
Selanjutnya penelitian Lynch dan replikasinya  oleh  Chawla  (1995), direplikasi  lagi  melalui  riset United Nations  special  Session  on  Children ,  Mei 2002,  dan  inilah  menjadi  cikal  bakal komitmen  para  walikota  di  seluruh dunia  untuk  menyeruakan  pemenuhan hak  anak  dan  melahirkan  beberapa rekomendasi, yaitu : (1) pengembangan rencana  aksi  dalam  pencapaian  kota ramah  anak  dengan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak,  serta  (2) mempromosikan pentingnya keikutsertaan anak sebagai aktor dalam pengambilan kebijakan, termasuk proses pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan  di kota  mereka.  Hingga  saat  ini,  UNICEF dan  UN  HABITAT  tetap  aktif  dalam mendukung  upaya  pengarusutamaan kota  layak  anak  dalam  kebijakan pembangunan  kota  dan  kabupatendi dunia, termasuk di Indonesia.
Sejak 5 September 1990 Indonesia telah berkomitmen untuk siap mentransformasikam  hak  anak  dalam pembangunan, dan sejak 2005 Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI menggaungkan  kebijakan  kota  layak anak  sebagai salah  satu prioritas  dalam pembangunan untuk menjadikan Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara layak anak tahun 2030.
Dilansir oleh Unicef  (2004) “ bahwa inti  utama  dari  inisiatif  kota  yang  ramah anak adalah kota yang menjamin pemenuhan hak anak sebagai warga, anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalampengambilan keputusan  yang  menyangkut  dengan kebijakan di kotanya, hak untuk mengekspresikan pendapat anak tentang kota yang  mereka  inginkan,  hak  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan  dasar  seperti  Kesehatan  dan
pendidikan;  hak  untuk  mendapatkan  air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi  yang  baik;  hak  untuk  terlindungi dari  eksploitasi,  kekejaman,  dan  perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk  bertemu  dan  bermain  dengan temannya;  hak  untuk  mempunyai  ruang
hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya sosial, hak untuk mengakses setiap pelayanan secara inklusif tanpa memperhatikanm suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan status penyandang disabilitas.”

## Gambar 2 Kerangka Pikir
Menurut penelitian Lynch (1977) , bahwa  lingkungan  kota  yang  terbaik untuk  anak  adalah  yang  mempunyai komunitas  yang  kuat  secara  fisik  dan sosial;  komunitas  yang  mempunyai aturan  yang  jelas  dan  tegas;  yang memberi  kesempatan  pada  anak;  dan fasilitas  pendidikan  yang  memberi kesempatan  anak  untuk  mempelajari dan  menyelidiki  lingkungan  dan  dunia mereka.
Mengutip  Unicef  (2004)  bahwa poin penting dari kota layak anak adalah kota  yang  menjamin  hak  setiap  anak sebagai  warga  kota,  mereka  memiliki hak  untuk  mempengaruhi  keputusan- keputusan  yang  menyangkut  kotanya;
hak  untuk  dapat  berperan  serta  dalam kehidupan  keluarga,  komunitas,  dan sosial;  hak  untuk  menerima  pelayanan dasar seperti Kesehatan dan pendidikan; hak  untuk  mendapatkan  air  minum segar  dan  mempunyai  akses  terhadap sanitasi yang baik; hak untu terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan sala; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan  hewan;  hak  untuk  hidup  di lingkungan  bebas  polusi;  hak  untuk berperan  serta  dalam  kegiatan  budaya dan  sosial;  dan  hak  untuk  dapat mengakses  setiap  pelayanan,  tanpa
Permasalahan:
1. Beberapa  Kabupaten/  Kota  masih  belum mendapatkan    predikat  Kota  Layak  Anak karena  belum  memenuhi  persyaratan  sesuai dengan  persyaratan  dalam  peraturan  yang terbaru.
2. Data  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang masih cenderung tinggi.
Rekomendasi Kebijakan Publik berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008: 141)
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap  atau Kecenderungan
5. Komunikasi  antar    organisasi  dan  Aktivitas
Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Rekomendasi Kebijakan Program KLA Provinsi Aceh Konvensi Hak-Hak Anak (5 Kluster): 1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemenfaatan waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus
memperhatikan  suku  bangsa,  agama, kekayaan, gender dan status penyandang disabilitas.
Dalam  upaya  pencapaian  tujuan pembangunan yang berkelanjutan, label kota  layak  anak  menjadi  sebuah kewajiban.  Hal  ini  berdasarkan  amanat presiden  yang  tertuang  dalam  RPJMN 2020-2024  pada  poin  tujuan  ke  5  yaitu kesetaraan  gender  Kebijakan  RPJMN 2020-2024  yang  sesuai  adalah:  (1) Mewujudkan  Indonesia  Layak  Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman  dan  karakteristik  wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;  (2)  Meningkatkan  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan; dan  (3)  Meningkatkan  perlindungan perempuan,  termasuk  pekerja  migran dari  kekerasan  dan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Penelitian yang dilakukan Swadesi  dkk  (2020)  yang  melakukan studi penelitian kota layak anak di Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang menjadi strategi dalam formulasi kebijakan:
1. Strategi  diversifikasi  adalah  trategi yang dilakukan melalui penyusunan program,  proyek  dan  mengatur langkah atau tindakan berbeda dari biasanya,  khususnya  di  bidang pemerintahan. khusus untuk strategi pencapaian  predikat  kota  layak anak,  di  dalam  penelitian  ini menyebutkan
bahwa strategi tersebut  memiliki  tindakan  yang berbeda dalam prosesnya.
Maksudnya  adalah,  setiap  proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegrasikan  seluruh  hak-hak anak ke dalam penyusunan kebijakan,  program  dan  kegiatan. hal ini bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan.
2. Strategi inovatif, yaitu strategi yang dilakukan  untuk  pengembangan inovasi pemerintah khususnya dalam mengakselerasi program kota layak  anak  sesuai  dengan  amanat pemerintah yang dituangkan dalam
3. Strategi preventif, yaitu penyusunan program,  proyek  dan  pengambilan langkah-langkah  kebijakan  yang diambil  untuk  mengoreksi  dan memperbaiki  kekeliruan  baik  yang dilakukan  oleh  organisasi  secara internal maupun dari pihak eksternal. Strategi kota Banda
Aceh sebagaimana  tertuang  dalam  Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2  Tahun 2021 tentang  Kota  Layak  Anak,  dalam mencapai  tujuan  kota  Banda  Aceh sebagai  kota  layak  anak  diantaranya dengan  mengintegrasikan  hak  anak dalam:
a. Setiap tahapan penyusunan kebijakan;
b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
c. Meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol anak dalam setiap perumusan  kebijakan  dan  tahapan pembangunan terutama yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak.

## Metode Penelitian
Untuk  menjawab  pertanyaan dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kombinasi  data  primer  dan  sekunder. Data sekunder diperoleh dari pemerintah Daerah dalam hal ini dinas-
dinas  terkait  yang  berupa  dokumentasi yang relevan.
Metode pengumpulan data primer  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  yang  mendalam,  dokumen, dan  focus  group  discussion  (FGD). Terkait  dengan  hal  ini  peneliti melakukan  wawancara  dengan  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menelusuri beberapa  dokumen  baik  yang  bersifat peraturan  yang  berupa  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (Permen  PPPA) Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah (Qanun), dan referensi karya tulis ilmiah, serta data statistik lainnya. Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten dan kota menjadi  lokasi  penelitian.  Berdasarkan data  yang  didapatkan  Kabupaten  kota yang  sudah  mendapatkan  peringkat nindya, utama dan pratama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengutip  pandangan  Van  Meter dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2010), bahwa beberapa variabel yang
menghubungkan antara kebijakan dengan  prestasi  kerja  adalah  sebagai berikut:
(1) Ukuran  dan  tujuan  Kebijakan  KLA di  provinsi  Aceh  ini  masih  belum komprehensif  karena  masih  belum tercapainya indikator-indikator yang  menjadi  persyaratan  untuk pencapaian  Kota  Layak  Anak  di Provinsi Aceh, khususnya pemenuhan  hak  anak  pada  kluster perlindungan khusus.
Pengalokasian  anggaran  menjadi indikator  sederhana  untuk  ukuran yang dituangkan dalam rencana aksi daerah.  Selama  ini  penganggaran dilakukan  sangat  terbatas  sehingga melalui    kemitraan    dengan  LSM lokal  dan  NGO  internasional  dan
dikoordinir
oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/  Kota  untuk memastikan anggaran
pengembangan  Kota  Layak  anak terdistribusi secara proporsional .
(2) Sumberdaya,  terkait  hal  ini  dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Aceh terus  bekerja  sama  dengan  para Mitra kerja termasuk untuk dukungan fasilitas serta sumberdaya yang  memadai.  Terkait  hal  ini DPPPA Provinsi Aceh tetap berupaya dalam melakukan
sosialisasi  dan  edukasi  internal kepada tenaga satuan tugas perlindungan anak (SATGAS PA)
(3) Karakteristik agen pelaksana, berdasarkan hasil wawancara, perlu adanya  agen  pelaksana  untuk sosialisasi  dan  edukasi  yang  sesuai dengan  target  umur.  Khususnya  di era digital saat ini dengan kehadiran berbagai platform sosial media, lebih memudahkan  untuk  menyebarkan pesan  yang  berisi  edukasi  terkait dengan strategi dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Sikap atau kecenderungan ini dipengaruhi oleh  faktor  interaksi  sosial  secara timbal balik oleh manusia. Terdapat banyak faktor yang bisa memengaruhi  interaksi  sosial  atau mendorong terjadinya fenomena ini. Merujuk  Modul  Sosiologi  terbitan Kemdikbud (2020), setidaknya ada 6 faktor  yang  bisa  memengaruhi interaksi sosial. Keenam faktor yang memengaruhi  interaksi  sosial  itu adalah:  imitasi,  identifikasi,  sugesti, simpati,  empati,  dan  motivasi .
(https://tirto.id/gkZf, 2021 )
(4) Komunikasi  antar  organisasi  dan aktivitas pelaksana. Hal ini berhubungan
dengan strategi collaborative governance, yang
melibatkan  multi-stakeholders,  bisa berupa penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model  proses  komunikasi  dan tindakan bersama dengan kelembagaan lainnya. Seperti Foorum  duek  pakat  Anak  Tanah rencong yang digagas untuk menjadi wadah  bagi  forum  anakk  untuk berkumpul  dan  menyampaikan aspirasi  serta  masukan,  yang nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan  dalam  proses  formulasi dan penyusunan kebijakan.
(5) Kondisi Lingkungan Ekonomi, sosial dan  politik  merupakan  faktor terpenting tempat kebijakan tersebut dioperasikan. Hal ini berkaitan pula dengan  keberhasilan  pencapaian dalam  pengembangan  kota  layak anak.
Menurut  penelitian  Rosmalinda dkk  (2020)  bahwa  berdasarkan  data yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan  Anak,  terdapat  15.  296 kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, walaupun peraturan dan penguatan  regulasi  telah  dilaksanakan, tetapi  kasus  kekerasan  masih  kerap terjadi.
Untuk  kasus  di  Provinsi  Aceh, berdasarkan  data  yang  dilansir  dari DPPPA  Provinsi  Aceh  menunjukkan angka  yang  relatif  turun  pertahunnya untuk  kasus  kekerasan  terhadap  anak. Terkait  dengan  hal  di  atas,  dari  hasil temuan di lapangan
bahwa meningkatnya jumlah kekerasan
terhadap  anak  disebabkan  karena  dua perspektif positif yang perlu dipahami.
Yang pertama, terkait dengan meningkatnya  kesadaran  masyarakat terkait  kekerasan terhadap anak bukan hanya semata isu yang dihadapi dalam
ruang lingkup keluarga saja, melainkan hal ini sudah menjadi isu dalam konteks ranah  publik.  Meningkatnya  kasus kekerasan  terhadap  anak  ini  belum tentu  harus  direspon  secara  negatif tetapi bisa juga diakibatkan meningkatnya  kesadaran  masyarakat terkait akan pentingnya upaya perlindungan terhadap anak. Perspektif kedua adalah, bahwa  Pemerintah telah berhasil  melakukan  sosialisasi  dan edukasi hingga ke akar rumput, dan ini menjadi  sesuatu  yang  perlu  direspon secara positif juga. Hal ini berarti proses sosialisasi  dan  edukasi  ke  masyarakat sudah  dikatakan  berhasil,  sehingga kesadaran  dan  pemahaman  akan pentingnya  kekerasan  terhadap  anak sudah  terinternalisasi  di  masyarakat dengan relatif baik.
Saat  ini  Provinsi  Aceh  belum memperoleh  predikat  Provinsi  Layak Anak,  karena  hanya  beberapa  Kota/ Kabupaten  saja  yang  sudah  mendapat predikat  tersebut,  meskipun  demikian pihak pemerintah melalui leading sektor DP3A  tetap  melakukan  upaya-upaya secara  berkelanjutan  melalui  kolaborasi dengan  Kabupaten/  Kota  dan  Jaringan Masyarakat Sipil, melakukan transformasi  pelayanan  dari  P2TP2A menjadi  UPTD  PPA  serta  bergerak secara  aktif  dalam  penyelesaian  kasus melalui  pemenuhan  hak-hak  korban baik secara pemulihan maupun pemberdayaan.
Berikut  adalah  beberapa  capaian Pemerintah  Aceh  dalam  upaya  meraih provinsi layak anak hingga Juni 2022:
1. Kota Banda Aceh predikat Nindya.
2. Kabupaten  Aceh  Besar  predikat Pratama.
3. Kabupaten  Aceh  Jaya  predikat Pratama ( On Process ).
4. Kabupaten  Aceh  Barat  predikat Pratama.
5. Kabupaten  Nagan  Raya  predikat Pratama.
6. Kabupaten Aceh Barat Daya predikat Pratama.
7. Kabupaten Bireuen predikat Madya ( On Process ).
8. Kota Sabang predikat Pratama.
9. Kabupaten Aceh Tengah Madya ( on process).
10. Kota Lhokseumawe predikat Pratama.
11. Kabupaten  Aceh  Utara  predikat Madya ( on Process ).
12.Kota Langsa predikat Pratama.
Berdasarkan  teori  Edward  III dalam Pramono (2020) keberhasilan dari proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal krusial, yaitu:
(1) transmisi,  yaitu  perumus  kebijakan dalam  hal  ini  pimpinan  harus menyadari bahwa sebuah keputusan telah  dibuat  dikeluarkan,  baru selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan.
(2) kejelasan, yaitu pada
pengimplementasiannya,  kebijakan tersebut  harus  jelas  dari  mulai petunjuknya, komunikasinya, berikut instruksinya dalam menetapkan  kapan  dan  bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.
(3) konsistensi, yaitu efektivitas sebuah kebijakan  dalam  implementasinya, termasuk kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan, sehingga pelaksanaanya berlangsung konsisten  dan  berkesinambungan ( continuous improvement ).

## Kesimpulan dan Saran
Dalam mencapai kota layak anak, Provinsi Aceh hendaknya memulai dari berbagai strategi yang lebih komprehensif  lagi.  Masa  depan  anak- anak  merupakan  tanggung  jawab kolektif bersama pemerintah,
masyarakat  baik  secara  perseorangan dan  kelembagaan,  keterlibatan  sektor swasta  dalam  partisipasi  kepedulian memberikan perlindungan dan pemenuhan  hak  anak,  memajukan  dan memberdayakan,  serta  menciptakan kota  layak  anak  sebagaimana  tertuang dalam peraturan yang diamanatkan.
Peran  serta  masyarakat  menjadi hal  yang  paling  utama  dan  penting, karena  masyarakat  merupakan  elemen utama dalam memberikan informasi dan memberikan perlindungan. Selanjutnya, Pemerintah  Aceh/  Kabupaten/Kota melalui  penetapan  program  prioritas yang  dapat  dijadikan  sebagai  Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah setempat. Hal  ini diperlukan  agar  dapat mendorong dan menindaklanjuti pengimplementasian  kebijakan  tersebut secara lebih holistik dan komprehensif. .
Memperkuat  dukungan  lintas sektor  terutama  SKPA  yang  ada  sesuai dengan Qanun 9 Tahun 2019 kesehataan, Pendidikan  dan  sektor  lainnya.  Dalam hal ini collaborative governance, dengan melibatkan mitra strategis, dunia usaha, LSM dan stakeholders lainnya.
Misalnya, akselerasi percepatan pencapaian Puskesmas Ramah anak dan Sekolah  Ramah  Anak.  Hal  ini  diyakini mampu  untuk  menyampaikan  pesan sebagai  bentuk  edukasi  dan  sosialisasi bagi program KLA agar mudah diingat oleh  masyarakat  dengan  tagline  dan  isi yang menarik dan sarat dengan makna.
Adanya Sistem data dan informasi terkait layanan anak., terutama di era transformasi digital saat ini.  Penguatan  sosialisasi  dan  edukasi terkait  dengan  isu  kekerasan  terhadap anak  perlu  disebarluaskan  melalui berbagai platform media sosial, dengan melibatkan influencer lokal dan nasional. hal ini agar pesan edukasi yang disampaikan  lebih  sesuai  dengan
sasaran dan lebih tersampaikan. Contoh lainnya  adalah  dengan  menciptakan aplikasi  yang  lebih  responsif  terhadap pelaporan adanya kasus kekerasan.
Menggali nilai-nilai kearifan lokal, melalui kemanfaatan karakteristik wilayah dan latar belakang historis yang kita  miliki.  Hal  ini  diperlukan  karena sebuah kebijakan yang disampaikan dari pusat  sudah  semestinya  disesuaikan dengan  karakteristik  dan  atar  belakang budaya yang dimiliki suatu daerah.
Strategi dan program pengembangan  sesuai  dengan  laporan UNICEF,  kesejahteraan  anak  dan partisipasi  dalam  perencanaan  daerah menjadi indikator utama dalam pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten dan kota menjadikan program layak anak sebagai prioritas  utama  dalam  pencapaian Indikator kinerja Utama pimpinanLebih lanjut lagi, Qanun provinsi Aceh tentang Kota layak Anak perlu disesuaikan lagi dengan  keadaan  dan  karateristik  kota dan  kabupaten  masing-masing,  dan terkait  ini  pemerintah  kota  dan Kabupaten  setempat  perlu  melakukan impact analysis terlebih dahulu sebelum memformulasi sebuah kebijakan. Misalnya: pencapaian kota layak anak di kota  Banda  Aceh  akan  berbeda prosesnya dengan di kota Simeulhue, hal ini  terkait  dengan  karakteristik  budaya dan daerah yang berbeda.

## Referensi
Maulida,  Ceria  Cantika  dan  Dian Purwanti  (2019)  Implementasi Pengembangan  Kota  Layak  Anak di Kota Sukabumi. Jurnal Papatung:  Vol.2  No.3  Tahun  2019,
19-30.
Lynch,  K  (1977). Growing  up  in  Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence  in  Cracow,  Melbourne, Mexico  City,  Salta,  Toluca  dan Warsawa , Cambridge: the MIT Press dan UNESCO.
Hamudy,  Moh  Ilham  A  (2015).  Upaya Mewujudkan  Kota  Layak  Anak. Jurnal PKS Vol. 14 No. 4 Desember 2015; 355-368.
Pramono, Joko (2020) Implementasi dan
Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Unisri Press. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  11
Tahun  2011 Tentang  Kebijakan Pengembangan  Kabupeten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  12
Tahun  2011 Tentang  Indikator
Kabupaten/ Kota Layak Anak.
Rosmalinda,  Ningrum  natasya  Sirait, dan  Edy  Ikhsan  (2020) Child- Friendly  City,  a  Strategy  to  Provide Child Protection Right in Medan , IOF Conf.
Series: earth and
Environmental  Science  452,  IOP
Publishing. Swadesi,  Utari,  Zaili  Rusli,  dan  Swis Tantoro (2020), Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak, Jurnal
Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020
UNICEF (2016) Sebuah Gambaran: SDG dan  Anak-Anak  di  Indonesia, Unicef Indonesia.-
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak
https://tirto.id/faktor-yang- mempengaruhi-interaksi-sosial- dan-contoh-perilakunya-gkZf (diakses 26 Juli 2022)