## PANDANGAN HAKIM TERHADAP KELALAIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TONDANO

## Frangky Suleman
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

## ABSTRAK
Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Terhadap  Kelalaian  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian.  Pandangan  merupakan  kata  serap  dari  kata  pandang  yang  berarti mengamati, menganalisa, berpendapat, serta memperhatikan sesuatau yang dianggap perlu.  Dalam  hal  ini  hakim  pengadilan  agama  mempunyai  wewenang  penuh  untuk mengambil sebuah keputusan dalam berperkara di pengadilan khususnya pengadilan agama.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pentingnya  tuntutan  nafkah  anak  di masukan  ke  dalam  isi  surat  gugatan  bukan  hanya  ingin  berpisah,  atau  pun  tentang harta  bersama  melainkan  juga  tentang  keberlangsungan  hidup  anak  mulai  dari, kenyamanan, pertumbuhan serta perkembangan anak tersebut. Karena jikalau tidak di masukan  dalam  isi  surat  gugatan  maka  tidak  ada  kekuatan  hukum  sama  sekali  apa bila mengadu ke Pengadilan.
Kata kunci: Hakim; Nafkah Anak; Perceraian.

## PENDAHULUAN
Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Swt namun juga  hal  yang  paling  di  benci  oleh-Nya.  Namun  dilihat  lagi  apabila  perkawinan tersebut  lebih  banyak  mudharat  dari  pada  manfaatnya,  maka  perceraian  itu  di bolehkan.  Perceraian  adalah  sebagai  upaya  atau  jalan  terakhir  setelah  segala  upaya untuk  mendamaikan  suami-istri  telah  ditempuh  namun  tidak  berhasil  karena  pada prinsipnya  tujuan  perkawinan  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,  ialah  untuk mewujudkan  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  sakinah  (kebahagiaan),  mawaddah (kasih sayang) dan rahmah ( Wasman & Nuroniyah, 2011) namun jika suami-istri harus mempertahankan  perkawinannya  dalam  keadaan  tidak  bahagia,  dan  sejahtera ditakutkan  akan  menimbulkan  masalah-masalah  lebih  lanjut.  Sebagaimana  dalam Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  terhadap  perubahan Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  yaitu,  perceraian hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri ( Tim Redaksi BIP, 2017).
Perceraian  bukanlah  solusi  terakhir  untuk  menyelesaikan  konflik  keluarga, pasca  perceraian  banyak  hal  yang  juga  harus  di  pertanggungjawabkan  pada  relasi suami-istri,  terutama  yang  memiliki  keturunan,  karena  masalah  yang  sering  muncul pasca  perceraian  adalah  persoalan  nafkah  istri  dan  nafkah  anak,  harta  bersama  dan pengasuhan  anak.  Suatu  perkawinan  yang  sudah  putus  karena  perceraian  tidaklah mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua  (suami  dan istri  yang  telah  bercerai)  dan anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  menjadi  putus.  Sebab  dengan  tegas telah  diatur  bahwa  suami  dan  istri  yang  telah  bercerai  tetap  mempunyai  kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang  timbul  dari  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  tersebut.  hanya  hak  asuh  yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya ( Rodliyah, 2014).
Kelahiran  anak  sebagai  peristiwa  hukum  yang  terjadi  karena  hubungan suamiistri,  membawa  konsekuensi  berupa  hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik antara  orang  tua  dan  anak.  Anak  dalam  keluarga  adalah  amanah  Allah  yang  perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi  kebutuhan  material  anak,  seperti;  sandang,  pangan  dan  papan,  maupun  hak immaterial  anak,  seperti;  hak  beribadah,  hak  mendapatkan  perhatian  dan  kasih sayang,  sekaligus  hak  berinteraksi  sosial.  Salah  satu  hak  anak  yang  sangat  penting untuk dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah (alimentasi). Pemenuhan hak nafkah
anak, merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif ofensif untuk melindungi keturunan.
Nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makanan yang mencangkup sembilan bahan pokok disingkat sembako, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan ( Rozi, 2019). Selain itu  M.  Yahya  Harahap  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pemeliharaan anak adalah: 1). Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang  semestinya  serta  mencukupi  kebutuhan  hidup  anak.  2).  Pemeliharaan  yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat continue (terus menerus) sampai anak itu dewasa ( Suyanto, 2000)
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW)  Pasal  330  ayat  1 menyatakan  bahwa  anak  adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan yang  sebelumnya  tidak  pernah  kawin.  Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  HAM  Pasal  1  angka  5  menyebutkan  bahwa  anak  adalah  setiap manusia  yang  berusia  dibawah  18  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Pasal 1 angka  1  menyebutkan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Untuk  menjamin  kesejahteraan  dan ketentraman anak, di Indonesia diberlakukan Undang-Undang  yang mengatur secara rinci  masalah  hadanah  dan  biaya  pemeliharaan  anak  akibat  perceraian  untuk memberikan  perlindungan  bagi  masa  depan  anak  secara  hukum  baik  dalam  hukum Islam maupun dalam hukum Positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak)  merupakan  kewajiban  primer  seorang  suami  menurut  kemampuannya  ( Rijal, 2017).
Selaras dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur  secara  garis  besar,  tentang  akibat  hukum  sebab  berakhirnya  pernikahan karena  perceraian,  dengan  bertitik  berat  pada  terjaminnya  kesejahteraan  serta kepentingan  hidup  anak-anak,  kemudian  tentang  pengurusan,  pengasuhan  dan pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut; 1. Baik  ibu  ataupun  bapak  tetap  berkewajiaban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak.  Bilamana  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan  berwenang  memberi  keputusannya.  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak  itu.  Bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut  3.  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan
biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri  ( Tim Redaksi BIP, 2017).
Kemudian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  156  bagian  (d)  mengenai akibat dari putusnya pernikahan, yaitu semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung  jawab  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak tersebut  dewasa  dapat  mengurus  diri  sendiri.  Kemudian  juga  terdapat  dalam  hadits Dari  Aisyah  R.A  berkata:  Hindun  binti Utbah  istri  Abu  Sufyan  datang  kepada  Nabi Muhammad  SAW,  lalu  mengatakan:    Hai  Rasulullah,  bahwa  Abu  Sufyan  itu  orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya  yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain  yang  saya  ambil  dari  padanya  secara  sembunyi-sembunyi,  dan  ia  tidak mengetahuinya.  Maka  adakah  dosa  bagi  saya  pada  yang  demikian  itu?‖  maka  nabi SAW  bersabda:  ―ambillah  yang  cukup  untuk  nafkahmu  dan  nafkah  anak-anakmu dengan cara yang baik ( Al Bukhari, tt).
Di  lihat  dari  hukum-hukum  yang  diatur  baik  dalam  hukum  Islam  maupun hukum  Positif,  bahwa  setiap  orang  tua  yang  telah  bercerai  agar  tidak  melalalaikan nafkah  anak.  Terkhususnya  bagi  orang  tua  laki-laki  karena  kedudukan  ibu  dalam memberi nafkah kepada anak hanya apabila ayah tidak mampu menafkahi, kemudian pengadilan  yang  bersangkutan  memutuskan  bahwa ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut. sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang perkawinan terhadap perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena pada dasarnya  ayahlah  yang  bertanggung  jawab  atas  segala  biaya  pemeliharaan  anak tersebut.
Persoalan  nafkah  anak  pasca  perceraian  ini  sering  kali  menjadi  problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, walaupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut namun  tetap  saja  orang  tua  masih  melalaikan  tanggung  jawabnya,  terutama  yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak  yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal  dan  fasilitas-fasilitas  penunjang  lainnya.  Meskipun  orang  tua  sudah  tidak bersatu  lagi  dalam  keluarga,  persoalan  pemenuhan  nafkah  anak  tetap  menjadi tanggung  jawab  orang  tua  dan  hal  ini  tidak  boleh  dialihkan  kepada  orang  lain,  baik orang tua, kerabat dan lainnya ( Susantin, 2014)
Adanya  kelalaian  dalam  memberikan  nafkah  merupakan  permasalahan  yang sering  terjadi  dikalangan  masyarakat.  Terjadinya  hal  tersebut  disebabkan  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  ketentuan-ketentuan  agama  dan  peraturan  negara serta  kurangnya  kesadaran masyarakat  tentang  bagaimana  pentingnya  melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang
pengetahuannya  tentang  cara  menuntut  hak-haknya.  Akibatnya  tidak  sedikit  anak yang nafkahnya terlalaikan ( Rijal, 2017).
Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah pedesaan penulis (Desa Molompar Kecamatan  Belang),  suami-istri  yang  telah  bercerai  tepatnya  pada  tahun  2015  di Pengadilan  Agama  Tondano.  Mereka  memiliki  dua  orang  anak,  setelah  perceraian, ayah  dari  anak-anak  tersebut  tidak  pernah  memberikan  nafkah,  baik  untuk  biaya pemeliharaan  maupun  biaya  pendidikan.  Padahal  ayah  kedua  anak  tersebut  mampu secara fisik maupun materi. Dari pihak mantan istri juga tidak menuntut nafkah anak pada  saat  menggugat  suaminya,  karena  alasan  mantan  istri  tidak  tau  mengenai pengurusan  nafkah  anak  di  Pengadilan  Agama  serta  pada  saat  itu  yang  ada  dalam pikiran  hanya  perceraian  saja,  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  nafkah anak  terlalaikan,  namun  menurut  penulis  seharusnya  seorang  ayah  mempunyai  rasa tanggung jawab, dan hati nurani, karena dengan perbutannya yang melalaikan nafkah, memaksa  dan  membiarkan  kepada  mantan  istrinya  atau  ibu  anak-anak  tersebut bekerja  lebih  keras  untuk  memenuhi  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak- anaknya. Padahal yang seharusnya dalam aturan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah ayah dan menafkahi anakanaknya sampai anak  itu  dewasa.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019  Pasal  41  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  156  bagian  (d)  mengenai akibat  dari  putusnya  Perkawinan.  Hal  ini  jelas  bertolak  belakang  dengan  ketentuan syariah maupun peraturan negara

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum,dalam  perkembangan  metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua  penelitian  tersebut  akan  memberikan  hasil  penelitian  yang  komprehensif ( Amiruddin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian
Nafkah  adalah  biaya  atau  pengeluaran  seorang  suami  yang  wajib  diberikan kepada  istri  dan  anak-anak,  dalam  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  baik  berupa sandang,  pangan  dan  papan.  Masalah  nafkah  adalah  masalah  yang  sangat  pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah  tangga.  Dalam  membangun  keluarga  tidak  akan  tercapai  keluarga  yang
bahagia  tanpa  tercukupinya  nafkah.  Dalam  hal  ini  merupakan  kewajiban  suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya.
Hal  nya  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  kecil,  seperti makan,  minum,  tempat  tidur,  obat-obatan  dan  kebutuhan  dasar  lain  yang  memang dibutuhkan anak-anak. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan,  tetapi  sebaliknya  kekurangan  nafkah  akan  menyebabkan  terjadinya bermacammacam  kerusakan  sehingga  memunculkan  dampak  dari  adanya  kejahatan. Hal  itu  juga  akan  mempengaruhi  pola  berfikir  seorang  anak,  selain  juga memunculkan dampak, kelalaian nafkah anak juga di sebabkan oleh 3 faktor yaitu:
a. Tidak Dimasukan Tuntutan Nafkah Anak dalam Isi Surat Gugatan
Perceraian  merupakan  sesuatu  perbuatan  atau  keputusan  yang  diambil  di karenakan  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  antara  suami  istri.  Kebanyakan  istri menggugat  cerai  suaminya  karna  suami  sudah  tidak  menafkahi,  sering  terjadi kekerasan dalam rumah tangga, suami sudah kawin kembali tanpa izin istri dan masih banyak  hal  lainya.  Semua  tindakan  yang  diambil  akan  berunjung  ke  pemberian nafkah  pasca  perceraian.  Seperti  kebanyakan  yang  terjadi  istri  mengajukan  perkara perceraian  ke  pengadilan  tidak  berfikir  panjang  dengan  hasrat  yang  tinggi  untuk berpisah  istri melupakan  hal  penting  bahwa  di  dalam  isi  surat  gugatan  bukan  hanya tentang  ingin  cerai  dan  pembagian  harta  bersama  atau  yang  lain,  melainkan  tentang nafkah anak.
Pencantuman tentang nafkah anak pada isi surat gugatan juga penting karena mengingat setelah bercerai suami juga masih wajib menafkahi anaknya sampai ia bisa mandiri, karena jikalau nafkah anak tidak di cantumkan dalam ini surat gugatan maka pada  putusan  sebentar  hakim  hanya  membacakan  dan  memutuskan  apa  yang  ada  di dalam  isi  surat  gugatan.  Setelah adanya  putusan  maka  berakhirnya  segala  hubungan antara  suami  dan  istri  kecuali  anak,  kebanyakan  yang  terjadi  setelah  pasca  bercerai suami sudah tidak lagi mau menafkahi anaknya apalagi hak asuh jatuh kepada mantan istri. Suami hanya menafkahi kapan pun dia suka sehingga tidak ada kekuatan hukum mantan  istri  terhadap  ketidak  pemberian  nafkah  kepada  anak  karena  pada  saat bercerai suami tidak di kasih beban oleh pengadilan untuk wajib menafkahi anaknya sampai  mandiri,  semua  itu  di  sebabkan  karena  di  dalam  surat  gugatan  tidak  tertera tentang nafkah anak.
Berdasarkan    mewawancara  dengan  seorang  panitera,  yaitu  bapak  Bambang Suroso,  Beliau  menyampaikan  bahwa  terjadinya  kelalaian  nafkah  anak  itu  karena tidak diminta dalam isi gugatan, karena pengadilan agama tidak mencari-cari perkara melainkan  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  yang  diminta.  Kalau  misalnya  lalai
karena  tidak  diminta  dalam  isi  surat  gugatan  tentang  nafkah  anak  maka  itu  bisa diminta tersendiri dalam sebuah gugatan baru. Tuntutan nafkah anak terdiri dari dua proses  yaitu  yang  pertama  nafkah  yang  dituntut  oleh  pihak  tergugat,  namanya gugatan rekonvensi (tuntutan balik), misalnya pihak penggugat tidak mencantumkan tentang  nafkah  anak  maka  oleh  pihak  tergugat  menuntut  agar  supaya  dalam  proses gugatan dimasukan tuntutan tentang nafkah anak. Sedangkan yang kedua nafkah yang dituntut  oleh  pihak  penggugat  sudah  ada  maka  hakim  selanjutnya  akan  memeriksa proses  perkara  tersebut.  Kalau  misalnya  lalai  tidak  meminta  nafkah  anak  dalam  isi surat  gugatan,  itu  bisa  diminta  tersendiri  dalam  gugatan  baru  atas  permintaan  pihak penggugat.  Kalau  misalnya  yang  Jadi  nafkah  anak  berlaku  sejak  terjadinya perceraian, nafkah anak dibayarkan setelah putusnya perkawinan, dihitung sejak saat itu  sampai  ke  depan  tentu  ada  perkiraan  berapa  perbulan  kepada  anak  atau  isi persentase. Karena pembayaran kadang-kadang ada yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan  penghasilan  suami,  misalnya  anak  masih  berumur  lima  tahun  kira-kira persentase nafkah sesuai penghasilan contohnya 1 juta setiap bulan kepada anak akan tetapi  perkembangan  anak makin  besar makin  membutuhkan  biaya.  Kalau  di  hitung berdasarkan  presentasenya  ketika  pada  saat  anak  itu  besar  pembayarannya  juga  pun lebih  tinggi,  tapi  kalau  berdasarkan  keadaannya  saja  maka  si  anak  rugi  karena  mau dia  masih  kecil  atau  sudah  dewasa  nafkah  yang  di  berikan  tetap  sama  (Wawancara dengan Narasumber, 2019).
b. Ekonomi Suami Tidak Mencukupi
Kelalaian  nafkah  anak  bukan  hanya  terjadi  karena  tidak  ada  beban  yang  di kasih oleh pengadilan kepada mantan suami melaikan juga bisa terjadi di karenakan mantan  suami  mempunyai  masalah  dalam  keuangan  sehari-hari,  mantan  suami setelah  pasca  perceraian  sudah  mulai  kehilangan  kebugaran  jasmaninya  sehingga hanya bekerja pas-pasan saja.
Sehingga  untuk  menafkahi  anaknya  tidak  sempurna  dalam  artian  pemberian nafkah  kepada  anak  itu  hanya  jikalau  mantan  suami  mempunyai  uang,  maka demikian  itu  mantan  suami  menyampaikan  bahwa  dia  tidak  mampu  menafkahi anaknya  dikarenakan  tidak  memiliki  ekonomi  yang  cukup,  perkerjaanya  pun  tidak bisa  mencukupi  maka ia  meminta  bantuan  mantan istri  untuk  sama-sama menafkahi anaknya walupun mereka
berdua sudah bercerai. Hal tersebutlah sehingga pemenuhan nafkah anak bisa saja terlalaikan. Ini bisa jadi salah satu penyebab terjadinya perceraian juga karena masalah ekonomi tersebut.  Ekonomi keluarga  sangatlah  penting  bagi  kesejahteraan  keluarga  akan  tetapi  manajeman keuangan juga lebih penting sehingga keungan keluarga terkontrol.
Berdasarkan  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Tondano  Bapak Husnul Ma‘Arif, beliau menyampaikan  bahwa penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak  bukan  hanya  terjadi  karena  tidak  dimasukannya  nafkah  anak  dalam  isi  surat gugatan  melainkan  ada  pula  faktor  lainya,  seperti  orang  tua  mempunyai  ekonomi yang  lemah  dalam  hal  ini  bapak  sebagai  orang  tua  genetis  anak.  Bapak  tidak  bisa memberi  nafkah  kepada  anak  sesuai  kebutuhan  anak  dikarenakan  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  bapak  hanya  sebatas  kebutuhan  sehari-hari,  maka  dari  itu  untuk membiayai  anak  mempunyai  retan  waktu  tertentu.  Pemberian  nafkah  kepada  anak bisa  saja  dalam  sebulan  hanya  satu  kali diberi  bahkan  sebulan  tersebut  tidak  di  beri sama  sekali,  sehingga  pemenuhan  nafkah  anak  terlalaikan  (Wawancara  dengan Narasumber, 2020).
c. Tidak Ada Rasa Tanggungjawab
Anak  merupakan  amanah  yang  dititipkan  oleh  Allah  kepada  para  orang  tua. Sebagai  amanah  tentu  anak  tersebut  harus  dijaga  dan  diperhatikan  kelangsungan hidupnya  dengan  sebaik-baiknya  karena  para  orang  tua  akan  dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya.
Adapun tinjauan umun tentang anak yaitu, Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam  kandungan".  Anak  mempunyai  hak  untuk  mendapat  perlindungan,  yakni segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  ( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
Berdasarkan  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Tondano  Bapak Husnul Ma‘Arif, beliau menyampaikan  bahwa: Kewajiban orang tua dalam merawat dan  membesarkan  anak-anaknya  sangatlah  penting.  Sehingga  apapun  yang  terjadi anak pantas mendapatkan apa yang di dapat mulai dari rasa aman, kebutuhan dalam proses  perkembangan  dan  lainya.  Kelalaian  nafkah  anak  pasca  perceraian  bukan hanya  karena  tidak  ada  tuntutan  nafkah  anak  dalam isi  surat  gugatan  atau  orang  tua yang tidak mampu, kelalaian juga bisa terjadi akibat orang tua dalam hal ini mantan suami  melupakan  tangguang  jawab  menafkahi  pertumbuhan  dan  perkembangan anaknya.  Akibat  di  atas  sehinga  nafkah  anak  terlalaikan  tanggung  jawab  ayah sangatlah  penting.  Sesibuk  apapun  pekerjaan  jangan  pernah  melupakan  tanggung jawab  yang  di  pikul  karena  akibat  dari  ketidak  puasan  dan  kenyaman  seorang  anak
anak  maka  anak  tersebut  bisa  saja  berubah  tingkat  psikologinya  sehingga  prilaku- prilaku  yang  tidak  baik  mulai  muncul  dalam  kepribadian anak  tersebut  (Wawancara dengan Narasumber, 2020).
Bukan hanya itu juga bisa jadi ayah dalam hal ini punya kewajiban memberi nafkah  tidak  mempunyai  pemahaman  yang  mendalam  tentang  nafkah  sehingga  dia tidak  mengetahui  bahwa  walaupun  dirinya  sudah  bercerai  dengan  istrinya  dia  tetap punya  kewajiban  untuk  menafkahi  anaknya,  oleh  karena  itu  karena  kurangnya pemahaman  agama  dan  fiqh  setelah  bercerai  dia  sudah  tidak  ada  lagi  hubungan dengan istri maupun anakanaknya sehingga terjadilah kelalaian nafkah anak.
Implementasi  Nafkah  Anak  yang  Tidak  Dituntut  dalam  Surat  Gugatan Pasca Perceraian
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sebelum mengadakan tuntutan kembali berkaitan  nafkah  anak  yang  sebelumnya  tidak  di  isi  dalam  surat  gugatan  istri  yang menuntut  menemui  mantan  suami  atau  pada  pasca  hakim  meutuskan  bahwa  suami istri telah resmi berpisah dan disampaikan bahwa hak asuh anak jatuh pada istri maka disitulah  istri  mengajukan  kesepakatan  dengan  mantan  suami  bahwa  istri  siap menjaga dan melindungi serta merawat anak akan tetapi suami juga harus menafkahi anak tersebut sampai anak itu bisa mandiri.
Meskipun  yang  berhak  memelihara  anak adalah ibu,  namun  dalam  hal  biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya.  Karena telah berlaku  dan  ditetapkan  dalam  KHI  pasal  156  huruf  (d)  dan  (f)  yaitu:  akibat  dari putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah  (d)  semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  sesuai  dengan  kemampuannya,  sekurang kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  diri  sendiri,  (f) pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan  jumlah biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  yang  tidak  turut  padanya  ( Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001)
Seperti  yang  sudah  di  jelaskan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas  bahwa ayah  punya  kewajiban  penting  untuk  menafkahi  anak.  Selain  itu  untuk  menambah data  yang  lebih  kredibel,  penulis  kemudian  mendapatkan  penjelasan  dari  seorang panitera  bahwa  setelah  adanya  kesepakatan  antar  mantan  suami  istri  tentang tanggungjawab  mantan  suami  membiayai  anaknya  maka  suami  harus  komitmen dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi apabila setelah adanya kesepakatan tersebut dan selama 1 – 3 tahun berturut-turut mantan suami tidak melaksanakan kewajibanya memberi  nafkah terhadap anaknya  maka mantan  istri  boleh mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kelalaian dari kesepakatan tersebut.
Pihak akan senantiasa menerima dan memproses perkara tersebut dan mantan suami  akan  di  kenakan  ganti  rugi  kepada  mantan  istri  akibat  kelalaian  tersebut. Hakim  akan  memutuskan  berapa  yang  harus  di  bayar  mantan  suami  kepada  mantan istri sebagai ganti rugi. Hakim akan memberikan presentase jikalau nafkah anak yang dilalaikan itu  terhitung  dari  putusnya  perkawinan,  apabila  pada  saat  adanya  putusan perceraian  anak  tersebut  masih  kecil  dan  kelalain  yang  terjadi  dengan  retan  waktu yang  lama  maka  pembayaran  kepada  anak  makin  tinggi  sesuai  kebutuhan  anak tersebut.  Selain  itu  juga  hakim  juga  punya  metode  ganti  rugi  yang  lain  yaitu menargetkan berapa yang akan mantan suami bayar kepada mantan istri sebagai ganti rugi  atas  kelalaian  yang  terjadi  yakni  hakim  sudah  punya  nominal  tersendiri  untuk menyetarakan pembiayaan tersebut, misalnya 5 juta setiap bulan yang akan di berikan kepada  anak  mulai  dari  anak  tersebut  masih  kecil  sampai  usia  yang  sudah  bisa mandiri,  akan  tetapi  metode  ini  memungkinkan  anak  tersebut  akan  rugi,  karna berbeda  biaya  masih  kecil  dan  biaya  ketika  sudah  besar  apalagi  anak  tersebut  anak perempuan.
Beda  halnya  dengan  implementasi  nafkah  anak  apabila  ekonomi  mantan suami tidak mencukupi maka, dalam hal ini istri juga harus paham mau diajak bicara serta  membuang  jauh-jauh  keegoisan  di  dalam  diri  walaupun  sudah  pernah  disakiti atau dikhianati. Sehingga komunikasi antar mantan suami dan istri juga bisa terjalin demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  mereka.  Karena  jikalau  juga  bertahan dengan  keegoisan  masing-masing  maka  kelalaian  nafkah  anak  bisa  terjadi.  Mantan istri harus siap menerima segala keluhan dan permintaan mantan suami untuk sama- sama  bahu  membahu  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  anaknya  sendiri hingga sampai dia dewasa dan bisa mandiri. Hanya dengan jalan beginilah anak bisa menerima nafkahnya dari orangtuanya walaupun sudah bercerai.

## KESIMPULAN
Terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh tiga faktor yaitu, pertama, tidak  ada  tuntutan  dalam  isi  surat  gugatan  dalam  artian  istri  ketika mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  tidak  memikirkan  untuk  mencantumkan  tentang nafkah  anak  melaikan  hanya  gugatan  cerai,  harta  bersama,  hak  asuh,  dan  lain sebagainya.  Nafkah  anak  sangatlah  penting  karena  apabila  tidak  tertera  dalam  isi surat  gugatan  maka tidak  ada  upaya  hukum  untuk  menggugat  mantan  suami  setelah adanya  putusan  pengadilan. Kedua ,  ekonomi  suami  sudah  tidak  mencukupi  karena mantan  suami  memiliki masalah  keuangan,  kebugaran  jasmani mulai  berkurang  dan bekerja hanya pas-pasan saja. Sehingga untuk menafkahi anak tidak sanggup lagi, itu pun saat suami mempunyai uang. Maka demikian itu mantan suami meminta bantuan kepada  mantan  istri  untuk  membantu  menafkahi  anaknya. Ketiga ,  tidak  ada  rasa
tanggung jawab mantan suami kepada anaknya, terlebih jika hak asuh anak jatuh pada ibunya  sehingga  bapak  dalam  hal  ini  sebagai  mantan  suami  berfikir  masa  bodoh, karena  berharap  ibunya  yang  akan  menafkahi  karena  dia  yang  merawat  dan memelihara petumbuhan serta perkembangan anak.
Untuk  mendapatkan  nafkah  anak,  walaupun  tidak  tertera  dalam  isi  surat gugatan  maka  mantan  istri  harus  bertemu  dengan  mantan  suami  guna  untuk membicarakan tentang nafkah anak sehingga suami mempunyai rasa tanggung jawab yang  besar  menafkahi  anaknya,  akan  tetapi  mantan  istri  harus  membuat  perjanjian secara tertulis atau melalui notaris sehingga adanya kesepakatan bahwa mantan suami siap menafkahi anaknya walupun tidak ada dalam putusan pengadilan. Kemudian jika mantan  suami  melalaikan  perjanjian  yang  telah  disepakati  kurun  waktu  1-3  tahun maka  mantan  istri  boleh  mengajukan  tuntutan  baru  ke  pengadilan  atas  kelalaian nafkah anak tersebut, sehingga pengadilan akan memproses dan mantan suami akan dipanggil  oleh  pihak  pengadilan  untuk  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kelalaian tersebut.  Mantan  suami  akan  dijatuhi  hukuman  denda  sesuai  pertimbangan  hakim pengadilan agama.

## REFERENSI
Ahmad  Fahrur  Rozi  (2019). Analisis  Fikih  Empat  Mazhab  Terhadap  Putusan Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  Nomor  6884/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg tentang  Nafkah  Madiyah  Anak  Pasca Cerai  Talak, UIN  Sunan  Ampel, Surabaya.
Achmad Rois Rijal (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik  tentang  Nafkah  Madiyah  Anak  Bagi  Ibu  Yang  Sudah  Menikah Lagi UIN Sunan Ampel , Surabaya.
Amiruddin,  et.al.  (2004)  Pengantar    Metode  Penelitian  Hukum.  PT.  Rajagrafindo Persada Jakarta. Cetakan kedua Desember.
Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Juz 6 (Beirut: Dar Al Fikr). Bagong Suyanto Dkk, (2000). Tindak Kekerasan terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya (Surabaya: Lutfhansa Mediatama.
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam.
Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  (2001). Kompilasi  Hukum  Islam Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
Jamiliya  Susantin  (2014). Implementasi  Pemenuhan  Nafkah  Anak  Pasca  Putusnya Perkawinan Karena  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Sumenep-Madura, Malang.
Kementrian  Agama  RI  (2012). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya PT.  Sinergi  Pustaka Indonesia.
Nunung Rodliyah, ‗Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan‘, Keadilan Progresif , No.5.Vol. (2014), Presiden  RI, ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak’ , http:// www.Bphn.Go.Id (Jakarta, 2014), Tim  Redaksi  BIP  (2017). 3  Kitab  Undang-Undang  KUHPer,  KUHP,  KUHAP Beserta Penjelasannya , ed. by Saptono Rahardjo Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah  (2011). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia Yogyakarta: Teras.