## Research Article
Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana
Difia Setyo Mayrachelia 1* , Irma Cahyaningtyas 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro * difiamyrchl@gmail.com

## ABSTRACT
Obstruction of justice is an act classified as criminal act because it counteract and obstruct legal process of criminal  cases.  Advocates  in  carrying  their  professional  duties  are  often  associated  with  suspicion  of committing criminal act obstruction of justice towards their client’s case. The purpose of this research to know the rule of law governs conviction the criminal act obstruction of justice in Indonesia and the characteristic of advocate’s actions that classified as obstruction of justice. This article used normative juridical method. The result of this study show that obstruction of justice generally set in Article 221 KUHP, there are special rules which  also  regulate  obstruction  of  justice  and  advocate  can  loose  their  immunity  and  presumed  doing obstruction of justice if the act done not based on good faith and not related to their profession.

## Keywords : Advocate; Obstruction of Justice; Immunity

## ABSTRAK
Obstruction  of  Justice merupakan  suatu  perbuatan  yang  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Tujuan penulisan ini adalah, mengetahui pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di  Indonesia  dan karakteristik  perbuatan  advokat  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana menghalang-halangi proses  hukum  atau obstruction  of  justice. Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini adalah juridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice secara umum diatur dalam Pasal 221 KUHP serta dalam peraturan perundang-undangan khusus. Seorang advokat dapat kehilangan hak imunitasnya dan dikatakan melakukan obstruction of justice jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari itkad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.
Kata Kunci : Advokat; Menghalangi Proses Hukum; Hak Imunitas.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana adalah perbuatan  yang di dalam peraturan  perundang-undangan  diancam dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan.  Terdapat tiga  unsur  yang  menjadikan  formulasi  suatu perbuatan  menjadi  tindak  pidana  yaitu;  Perbuatan;
Dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan; dan Terdapat  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan. Tindak  pidana adalah  suatu perbuatan  yang dirumuskan  dalam  perundang-undangan  pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika  dilakukan  dengan  kesalahan  maka seseorang
yang  melakukan  perbuatan dimaksud dapat  dikenai sanksi pidana (Sianturi, 2002).
Dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  maka  untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang  harus  dilalui  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana untuk selanjutnya  disebut  dengan KUHAP.  Proses  hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  sidang pengadilan,  dan  putusan  pengadilan. Penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga  sebagai  tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur undang - undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna  melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan negeri  yang  berwenang,  sesuai  dengan  cara  yang ada  dalam  undang- undang  diikuti  permintaan  agar diperiksa  serta  diputus  oleh  hakim  dalam  sidang  di pengadilan (Harijatip,  2016). Pemeriksaan  sidang pengadilan adalah rangkaian  tindakan  yang dilakukan  hakim  seperti  menerima,  melakukan pemeriksaan,  serta  memberi  putusan  atas  perkara pidana  berdasar  asas  bebas,  jujur,  dan  tidak memihak  pada  sidang  pengadilan  sesuai  cacara yang diatur didalam KUHAP.
Proses hukum acara  pidana melibatkan beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya masing-masing.  Pihak-pihak  tersebut  diantaranya adalah  tersangka, seseorang yang  karena
perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai  pelaku tindak  pidana  (Pasal  1  angka  14 KUHAP);  Penyelidik  merupakan  pejabat  polisi  yang diberikan  wewennag  oleh  undang- undang  untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP); Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri  sipil  yang  diberikan  wewenang  khusus  oleh undang – undang  untuk  melakukan  penyidikan (Pasal  1  angka  1  KUHAP);  Penuntut  umum  adalah jaksa  yang emiliki wewenang melakukan penuntutan serta  melaksanakan  penetapan  hakim  (Pasal  1 angka 6 huruf b KUHAP); Hakim merupakan pejabat peradilan  negara  yang  berwenang  untuk  mengadili (Pasal  1  angka  8  KUHAP);  dan Penasihat  Hukum adalah  seorang  yang  memenuhi  syarat  yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP) (Imron, 2016).
Seseorang yang terjerat kasus hukum berhak untuk  memperoleh  bantuan  hukum,  sebagai perwujudan  dari  amanat  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD NRI  1945  dimana  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan, serta kepastian hukum yang adil (Wiyono, 2019). Tidak jarang pihak yang  sedang  melalui  proses  hukum menggunakan jasa  penasihat  hukum  untuk  membantunya  dalam menjalani  proses  hukum  yang  berlangsung. Penasihat  hukum  atau  advokat  merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang telah memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan undang -undang. Advokat  bertugas  memberikan nasihat  hukum serta mewakili  kliennya  demi
menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of  innocence) dan memiliki  tanggung  jawab  untuk memperjuangkan  kebenaran  dan  asas- asas keadilan (Solehuddin, 2015). Jasa hukum yang diberi oleh advokat bisa berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, mewakili,  serta  tindakan  hukum  lainnya  guna kepentingan  hukum  dari  kliennya. Dalam menjalankan  tugasnya  untuk  memberikan  jasa hukum  seorang  advokat  tidak  jarang  dianggap menghalang-halangi  atau  menghambat  proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai obstruction of justice.
Istilah obstruction of justice adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur anglo saxon, dalam doktrin  ilmu  hukum  pidana  di  Indonesia  sering diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, &  Daulay, 2015). Tindakan menghalang-halangi  proses  peradilan  atau obstruction  of  justice merupakan  suatu  perbuatan yang  termasuk  tindak  pidana  karena  perbuatan demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek  hukum  yang  melanggarnya. KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana) telah  mengatur ketentuan  yang  berkaitan  dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Disamping diatur dalam ketentuan umum hukum pidana, obstruction of justice juga  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang lebih khusus.
Advokat dalam memberikan jasa hukum tidak jarang  diduga  melakukan  perbuatan  yang  dianggap merintangi  baik  secara  langsung maupun tidak langsung  terhadap  proses  sidang  pengadilan.
Pengacara  sebagai  profesi  yang  mandiri,  bebas, serta  bertanggungjawab  dalam  penegakkan  hukum perlu  untuk  dijamin  serta  diberi  perlindungan  oleh undang-undang  guna  terseleggaranya  penegakan supremasi  hukum. Pemerintah  telah  mengesahkan aturan hukum yang mengatur terkait profesi advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Salah  satu keistimewaan yang  diberikan oleh Undang-Undang No. 18  tahun  2003  kepada advokat  dalam  menjalankan  profesinya  adalah  hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana dalam  menjalankan  tugasnya  dengan itikad  baik (Khambali, 2017) dengan tetap memperhatikan kode etik  profesi  advokat  serta  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku. Keberlakuan Pasal  16 Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
Keberlakuan Pasal 16 dan Putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013  tidak  serta  merta  membebaskan advokat dari dugaan tindakan intervensi pada proses penegakan  hukum  dalam  menjalankan  profesinya untuk  membela  klien. Berdasarkan  latar  belakang yang penulis uraikan diatas pembahasan yang akan dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  tindak  pidana menghalang-halangi  proses  peradilan  pada  advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum dengan perumusan kajian sebagai berikut; (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai obstruction of  justice di  Indonesia?;  (2) Apa  saja karakteristik perbuatan  advokat  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  tindak  pidana  menghalang-halangi  proses hukum atau obstruction of justice?
Penelitian  ini  menggunakan  referensi  dari beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  yang  membahas obstruction  of  justice, diantaranya adalah :
Perbuatan yang menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 (Gareda,  2015),  yang  menjadi  fokus pembahasan pada  panelitian  ini  adalah  perbuatan  menghalangi proses  peradilan  dalam peraturan  perundang- undangan  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana korupsi. Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a Lawyer (Vandervort, 2001) yang menjadi  fokus  pembahasan  dalam  jurnal  ini adalah  kesalahan  penggunaan  hukum  dalam pembelaan  terhadap  delik obstruction  of  justice merupakan  alasan  yang  buruk  bagi  pengacara maupun non pengacara.
Tindak  pidana yang menghalang-halangi proses  hukum baik penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  sampai  peradilan  dalam  tindak  pidana korupsi  menurut  undang-undang Nomor  31 Tahun 1999  tentang Tindak Pidana Korupsi (Tarek, 2019), penelitian  ini  berfokus  pada  pengaturan  serta pertanggung jawaban pidana oleh pelaku obstruction of justice. Kajian-kajian hukum atas pengacara yang dengan  sengaja  menghalangi,  mempersulit penyidikan, penuntutan dan proses peradilan lainnya terhadap  terdakwa  dalam  tindak  pidana  korupsi (Rakinaung, 2019), pembahasan dalam penelitian ini berfokus  pada  faKtor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum obstruction of justice.
Obstruction  of  Justice  in  Corruption  Cases  : How  Does  the  Indonesian  Anti-Corruption Commission Investigate the Case (Yuherawan, 2020) yang  menjadi  fokus  pembahasan  dalam artikel  ini adalah  kewenangan  KPK  untuk  melakukan investigasi  dalam  hal  terjadi  perintangan  dalam proses hukum tindak pidana korupsi.
Kebaruan  yang  menjadi  fokus  pembahasan dalam artikel ini adalah pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di Indonesia serta karakteristik perbuatan  advokat  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai tindakan obstruction of justice.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan pendekatan  doktrinal.  Penelitian  hukum doctrinal menjelaskan  masalah  hukum  berdasarkan  atas doktrin-doktrin  maupun  pendapat-pendapat  hukum terdahulu  yang  memiliki  relevansi  dengan permasalahan hukum yang dibahas (Benuf, & Azhar, 2020). Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif  yang  termasuk  dalam  penelitian  hukum doktrinal,  yaitu  menganalisis  permasalahan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  literatur  terdahulu  yang  membahas permasalahan  serupa. Penelitian  hukum  yuridis normatif  merupakan suatu  metode  penelitian terhadap  peraturan  perundangan  baik  ditinjau  dari sudut  hierarki  peraturan  perundang- undangan ataupun  hubungan  harmoni  peraturan  perundang - undangan  dimaksud (Marzuki,  2008). Penelitian dengan  metode  yuridis  normatif  merupakan
penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto, & Mamudji, 2003). Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar  Hukum  Pengaturan Obstruction  of

## Justice di Indonesia
Obstruction of Justice bukan merupakan istilah baru  dalam  dunia  hukum  meskipun  belum  dikenal secara  luas  oleh  masyarakat.  Beberapa  hal  yang menyebabkan obstruction  of  justice belum  dikenal luas  adalah  terdapat  banyak  perbedaan  persepsi diantara  para  penegak  hukum  terkait  bentuk  dari obstruction of justice (Yuherawan, 2020). Obstruction of  Justice merupakan  suatu  perbuatan  yang diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  karena menghalang-halangi  atau  merintangi  proses  hukum pada  suatu  perkara.  Menghalang-halangi  proses hukum  sudah  barang  tentu  merupakan  perbuatan melawan  hukum  karena  tindakan  tersebut menghambat  proses  penegakan  hukum  pada  suatu perkara  yang  mana  seharusnya  setiap  pihak membantu  proses  penegakan  hukum  itu  sendiri (Gareda,  2015). Obstruction  of  justice adalah terminologi  hukum  yang  berasal  dari  literatur  anglo saxon, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering kali diterjemahkan sebagai tindak pidana yang menghalangi  proses  hukum  (Agustina, Isra, & Daulay, 2015, 2015).
Obstruction  of  justice secara  normatif  telah diatur  dalam  induk  hukum  pidana  Indonesia  yaitu
dalam Pasal 221 KUHP disamping pengaturan umum dalam  KUHP  terdapat  peraturan  perundang- undangan  khusus  yang  memiliki  pengaturan  yang relevan  dengan  tindak  pidana obstruction  of  justice diantaranya adalah Pasal 21 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Pasal  22  Undang - Undang  No.  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang No.  15  Tahun  2003  tentang  Penerapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme (Tarek, 2019).
Pasal  221  KUHP memberi  ancaman  pidana bagi  orang  yang  sengaja  menyembunyikan  orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena  suatu  kejahatan,  atau  memberi  pertolongan guna  melarikan  diri  dari  penyelidikan  serta pemeriksaan  ataupun  tahanan  oleh  polisi  serta yustisi.  Orang  yang  melanggar  pasal  ini  wajib mengetahui bahwa orang yang ia sembunyikan atau tolong betul sudah melakukan kejahatan atau dituntut karena  suatu  kejahatan;  dan  seseorang  yang membinasakan  serta  sebagainya  bekas  kejahatan, guna  menyembunyikan  kejahatan  itu  dan sebagainya.  Orang  tersebut  harus  memiliki  maksud ini,  apabila  tidak  maka  tidak  dapat  diberi  hukuman (Soesilo, 1994).
Apabila seseorang yang menolong orang lain untuk  melarikan  diri  dan  tidak  mengetahui  bahwa orang  yang  ia  tolong  telah  melakukan  suatu  tindak pidana  maka  ia  tidak  dapat  dijatuhi  pidana
menghalang-halangi  proses  peradilan  dan  hal  yang demikian  harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya  di dalam  persidangan.  Harus  adanya  maksud  untuk menyembunyikan  suatu  tindak  pidana  merupakan unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dijatuhi pidana  menghalangi-halangi  atau  merintangi  proses hukum, karena tanpa adanya maksud yang demikian seseorang  tidak  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP.
Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong  seseorang  yang  melakukan  kejahatan agar  orang  tersebut  terhindar  dari  penyidikan  atau penahanan.  Sedangkan  ayat  (2)  Pasal  221  KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu  kejahatan  (Tulandi,  2015).  KUHP  sebagai ketentuan umum  hukum  pidana  menjadi  pedoman bagi  peraturan  perundang-undangan  khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan  khusus.  Pasal-pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  khusus  yang mengatur  terkait  tindak  pidana  menghalang-halangi proses hukum tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP.
Rumusan  Pasal  21  Undang -Undang  No.  31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Pasal  22  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  dan    Pasal  22  Undang - Undang  No.  15 Tahun  2003  tentang  Penerapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang - Undang  No.  1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  mengkategorikan  suatu  perbuatan  yang termasuk sebagai tindak pidana obstruction of justice jika  perbuatan  tersebut  secara  formil  merupakan perbuatan  yang  dilarang  dan  mengandung  sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya obstruction of  justice ditujukan  untuk  menghentikan  atau menghambat  suatu  proses  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana.  Sudah  barang  tentu  tindak  pidana obstruction  of  justice adalah  perbuatan  yang dilakukan  pada  proses  peradilan  dimulai  dari penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  hingga pemeriksaan persidangan (Junianto, 2019).
Subjek delik Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal  22  Undang-Undang No.  21  Tahun 2007, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tidak hanya  menunjuk  pada  satu  profesi  tertentu  seperti advokat  melainkan  yang  menjadi  subjek  dari  pasal- pasal tersebut adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah  mencegah,  merintangi,  atau menggagalkan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung proses hukum terhadap pelaku pidana (Ali, 2013).
Berdasarkan  rumusan  Pasal  21  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang,  dan    Pasal  22  Undang - Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Penerapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang - Undang
No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  perbuatan  menghalang-halangi proses  hukum  atau obstruction  of  justice dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk perbuatan, yaitu : (Fadli, 2013)
1. Tindakan  dengan  sengaja  mencegah,  pelaku tindak pidana  pencegahan melakukan perbuatan tertentu  supaya  penyidikan,  penuntutan,  serta pemeriksaan  tidak  bisa  dilakukan  sebagaimana ketentuan dalam undang- undang;
2. Perbuatan  dengan  sengaja  merintangi,  pelaku tindak pidana sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu  agar  penyidikan,  penuntutan  serta pemeriksaan  sidang  di  pengadilan  yang  telah berlangsung  terhambat  untuk  dilakukan  sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
3. Tindakan dengan sengaja menggagalkan, pelaku sudah  melakukan  perbuatan  tertentu  agar penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan  terhalang  untuk  dilaksanakan sebagaimanan yang diatur oleh undang – undang.
Lahirnya  ketentuan-ketentuan obstruction  of justice dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP  tidak  terlepas  dari  Pasal  221  KUHP  meski demikian  jika  ditelaah  lebih  jauh  lagi  terdapat perbedaan  sifat  dalam  rumusan-rumusan  pasal dalam  peraturan  perundang-undangan  khusus dengan Pasal 221 KUHP (Harnita, 2018). Rumusan Pasal  221  KUHP  merujuk  pada  tujuan  dari dilakukannya  suatu  perbuatan  jika  perbuatannya dilakukan  tetapi  tidak  terdapat  unsur  tujuan  atau maksud  untuk  menghalang-halangi  proses  hukum maka  tidak  dapat  dijatuhi  pidana obstruction  of justice. Sedangkan obstruction of justice pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  22  Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dimaknai sebagai perbuatan. Tanpa adanya tujuan seseorang yang  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  patut diduga  menghalang-halangi  atau  menghambat proses  hukum  dapat  dijatuhi  pidana  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karakteristik  Perbuatan  Advokat  yang  Dapat

## Dikatakan sebagai Tindak Pidana Obstruction of Justice
Advokat sebagai  salah  satu catur  wangsa penegak  hukum  memiliki  kedudukan  yang  setara dengan  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim.  Masing-masing dari  catur  wangsa  penegak  hukum  memiliki  tugas dan  fungsinya  masing-masing  sebagaimana  yang telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Undang - Undang  No.  18  Tahun  2003 tentang Advokat memberikan definsi advokat sebagai seseorang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Undang-undang  advokat menegaskan  bahwa  seorang  advokat  berstatus sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan (Rompis, 2013).
Kode  etik  advokat mendefinisikan  advokat sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang  berlaku,  baik  sebagai  advokat,  pengacara, penasehat  hukum,  pengacara  praktek  ataupun sebagai  konsultan  hukum. Advokat  dalam menjalankan  tugas  profesinya  baik  dibidang  litigasi
maupun  non-litigasi  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  hak  subjek  hukum  perseorangan (naturlijke person) dan badan hukum (rechtpersoon) (Arif, 2018). Sebagai salah satu dari unsur penegak hukum advokat  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang pada advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak  imunitas  yang  diatur  dalam  Pasal  16  undang- undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Hak  imunitas yang  dimiliki  oleh  advokat bersinggungan dengan  tindak  pidana obstruction  of justice,  dalam  praktik  yang  terjadi  seorang  advokat kerap diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice dalam  membela  kliennya (Bijayanti, & Darmadi  2020). Ketentuan  hak  imunitas  secara umum telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang mengatur  bahwa  tidak  dapat  dipidana  seseorang yang  melakukan  suatu  perbuatan  untuk  melakukan ketentuan undang-undang. Secara khusus ketentuan hak  imunitas  yang  dimiliki  oleh  advokat  dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam Pasal 16 undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada  prinsipnya  Pasal  16 UU  Advokat  menentukan bahwa recht  persoon sebagai  orang  yang melaksanakan  perbuatan walaupun dalam melakukan perbuatan tersebut sangat dekat dengan kemungkinan  melakukan  tindak  pidana tetapi jika perbuatan  yang  dilakukan tersebut  dilandasi  oleh suatu  perintah  undang-undang  maka  pelaku  tidak dapat  dijatuhi  pidana  karena  melakukan  perbuatan tersebut (Atmaja, Suardana, & Wirasila, 2018).
Advokat  dalam  hal  menjalankan  profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus  dipertimbangkan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  16  UU  No.  18  Tahun  2003.  Syarat- syarat  tersebut  adalah tindakan  yang  dilakukan berkaitan  dengan  tugas  profesinya dan  setiap tindakan  tersebut  didasari  dengan  itikad  baik (Rakinaung, 2019). Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan  dengan  tugas  profesinya  memiliki  makna bahwa  tindakan  tersebut  dilakukan  untuk kepentingan  pembelaan  klien.  Itikad  baik  yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum untuk membela kepentingan kliennya.
Ukuran  sutau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang  advokat  dikatakan  memiliki  itikad  baik adalah  jika  perbuatan  tersebut  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  tidak  bersifat  melawan  hukum. Itikad  baik merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien dalam  menjalankan  profesinya  demi  tegaknya keadilan  serta  tidak  melanggar  aturan  hukum  dan undang-undang yang berlaku (Loi, 2020).
Ketika  seorang  advokat  memberikan  nasihat hukum pada kliennya untuk menghadirkan beberapa saksi  ahli  dalam  persidangan  hal  tersebut  tentunya tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana obstruction  of justice. Karena sudah merupakan kewajiban seorang advokat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  demi kepentingan  kliennya  dan  menghadirkan  saksi  ahli bukan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melawan
hukum (Nugroho,  2020). Lain  halnya  jika  seorang advokat  menyarankan  pada  kliennya  untuk menyembunyikan  salah  satu  barang  bukti,  maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana obstruction of justice.
Pengertian  itikad  baik  dalam  kamus  istilah Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan itikad baik (goede trow) berarti maksud, semangat  yang  menjiwai  para  peserta  dalam hubungan  hukum.  Berdasarkan  definisi  tersebut itikad baik mempunyai arti dua hal yaitu; definisi ini dapat  melengkapi  hal-hal  umum,  sehingga  dapat diterapkan  dalam  hubungan  keperdataan  maupun hubungan kepidanaan; pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan  atau  norma hukum,  melainkan  menyangkut  latar  belakang maksud  dan  semangat  yang  menjiwai  mengapa suatu  perbuatan  dilakukan  oleh  advokat  dalam menjalankan  tugasnya  (Winata, &  Dewanto,  2020). Actus  reus  dari  perbuatan  melawan  hukum obstruction of justice dapat ditetapkan apabila pelaku menunjukkan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya memiliki kecenderungan untuk menghalangi jalannya proses penegakkan keadilan (Vandervort, 2001).
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  26/PUU-XI/2013 Sejak  Rabu,  14  Mei  2014, Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang  tidak  dimaknai,  “Advokat  tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad baik  untuk  kepentingan  pembelaan  klien  di  dalam maupun  di  luar  sidang  pengadilan” (Ilham,  2014).
Dengan  adanya Putusan  MK  tersebut  maka ketentuan  dari  Pasal  16  mengelami  perluasan. Advokat  tidak  hanya  dilindungi  oleh  hukum  dalam melakukan  pembelaan  terhadap  kliennya  di  dalam persidangan  melainkan  juga  dalam  melakukan kepentingan  pembelaan  klien  di  luar  sidang pengadilan.
Pengertian  luar  sidang  dalam Putusan  MK tersebut  adalah  pembelaan  advokat  sejak  kliennya diperiksa  dan  ditersangkakan  di  luar  persidangan sedangkan  yang  dimaksud  dengan  sidang pengadilan  adalah  sidang  pengadilan  dalam  setiap tingkat  pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  7  huruf  g Kode Etik Advokat dimana terdapat kebebasan bagi advokat  untuk  memberikan  pernyataan  di  dalam persidangan  saat  melakukan  pembelaan  yang proposional  untuk  melindungi  kepentingan  hukum kliennya  untuk  hal  tersebut  advokat  diberikan  hak imunitas (Nyoman, & Purwoto, 2017).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  yang telah  diuraikan  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa ketentuan  pidana obstruction  of  justice telah  diatur dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu di dalam Pasal  221  KUHP. KUHP  sebagai  ketentuan  umum hukum  pidana  menjadi  pedoman  bagi  peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan khusus.  Peraturan  perundang-undangan  khusus
yang  memiliki  pengaturan  yang  relevan  dengan tindak  pidana obstruction  of  justice diantaranya adalah Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pasal  22 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan  Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No.  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum tidak jarang seringkali dianggap  menghalang-halangi  atau  menghambat proses  hukum  yang  sedang  berlangsung atau  yang disebut sebagai obstruction of justice. Advokat dalam hal  menjalankan  profesinya membutuhkan  hak imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut memiliki  syarat-syarat  definitif  yang  harus dipertimbangkan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Perbuatan advokat patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan  tugas  profesinya  dan  tidak  didasari  oleh itikad  baik.  Tindakan  yang  dilakukan  advokat berkaitan  dengan  tugas  profesinya  memiliki  makna bahwa  tindakan  tersebut  dilakukan  untuk kepentingan  pembelaan  klien.  Itikad  baik  yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum untuk membela kepentingan kliennya.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Iqtisad,  Vol.5, (No.1,Juni), p.31. http://dx.doi.org/10.31942/iq.v5i1. 2206 Atmaja,  Ida  Wayan  Dharma  Punia., &  Suardana,  I Wayan.,  &  Wirasila,  AA  Ngurah. (2018). Hak Imunitas  Advokat  dalam  Persidangan  Tindak Pidana  Korupsi. Kertha Wicara:Journal  Ilmu Hukum,Vol.7,(No.5),pp.1-13https://ojs.unud.ac. id/index. php/kerthawicara/article/view/43617 Benuf, Kornelius  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).
Metode  Penelitian  Hukum  sebagai  Intrumen Mengurangi
Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal  Gema  Keadilan, Vol.7, (No.1),p.22.https://doi.org/10.14710/ gk.7.1.20-
33
Bijayanti., &  Darmadi.  (2020).  Pertanggungjawaban
Pidana  Advokat  pada  Obstruction  of  Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kertha Wicara, Vol.9, (No.4, Maret), pp.46-55 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/a rticle/view/58244
Gareda. (2015).  Perbuatan  Menghalangi  Proses
Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal  21  UU  No.  31  Tahun  1999  Juncto  UU No. 20 Tahun 2001. Lex Crimen, Vol. IV, (No. 1,Jan-Mar),p.136. https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexcrimen/article/viewFile/7009/6514
Harnita. (2018).  Analisis  Tindakan  Obstruction  of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi. JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.  V,  (Edisi  2  Juli-
Desember),p.8. https://jom.unri.ac.id/index. php/JOMFHUKUM/article/view/21877/21171 Imron. (2016).  Peran  dan  Kedudukan  Empat  Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan dengan Penegakan  Hukum  pada  Kasus  Korupsi. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum  dan  Keadilan,  Vol.6,  (No.1, Maret),
p.92. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk. v6i1.340
Junianto. (2019). Obstrcution of Justice dalam Pasal 21  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Media Juris, Vol. 2, (No. 3, Oktober), p.340. http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208 Khambali.  (2017)  Hak  Imunitas  Advokat  Tidak Terbatas, Jurnal  Universitas  Proklamasi  45 Yogyakarta,Vol.13,(No.1),p.22. https://ejournal. up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/ article/ view/328
Loi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang  Advokat  yang  Melakukan  Tindakan Obstruction of Justice dalam Perkara Korupsi (Contoh  Putusan  Nomor  90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, (No.1,Juli), p.704.
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/ar ticle/viewFile/8953/5737
Rakinaung, Vicky Y. (2019). Kajian Hukum Terhdap
Pengacara
yang dengan Sengaja menghalangi, Mempersulit Jalannya
Penyidikan,  Penuntutan  serta  Proses Peradilan  terhadap  Terdakwa  dalam  Tindak
Pidana  Korupsi. Lex  Crimen, Vol.VIII,  (No.4, April),p.192. https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexcrimen/article/view/25669/25321
Rompis.  (2013).  Kewenangan  Advokat  Didalam Sistem  Peradilan  Pidana  Guna  Menunjang Sistem  Peradilan  Terpadu.  Lex et  Societatis, Vol.I,(No.2,April),p.126. https://doi.org/10.357
96/les.v1i2.1756
Nyoman &  Purwoto.  (2017)  Pertanggungjawaban Pidana  Advokat  Pelaku  Tindak  Pidana  Suap terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319k/pid. sus/2016). Diponegoro Law Review Vol.6,(No.2),pp.1-15. http://www.ejournals1. undip.ac.id/index.php/dlr
Solehuddin.  (2015).  Manakar  Hak  Imunitas  Profesi Advokat. Rechtldee  Jurnal  Hukum, Vol.10,
(No.1Juni),p.92.https://doi.org/10.21107/ri. v10i1.1141
Tarek.  (2019).  Tindak  Pidana  Menghalangi  Proses Hukum  Penyelidikan,  Penyidikan,  Penuntutan Sampai  Peradilan  dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi. Lex Crimen, Vol. VIII, (No. 3, Maret), pp. 146- 147 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexcrimen/article/view/25642/25295
Tulandi.  (2015).  Menghalangi  Penyidikan  dan Penuntutan  untuk  Kepentingan  Orang  Lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPIDANA. Lex Crimen,Vol.IV,(No.6,Agustus),p.130. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime n/article/view/9800
Vandervort,  L. (2001).  Mistake  of  Law  and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a  Lawyer. University  of  New  Brunswick Law Journal,Vol.50,p.174 https://journals.lib.unb.ca/index.php/unblj/articl e/view/29482
Winata., & Dewanto.  (2020).  Batasan  terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 26/PUU-XI/2013. Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.16, (No.1.Februari-Juli),pp.45-46. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974 Yuherawan.  (2020).  Obstruction  of  Justice  in Corruption Cases : How Does the Indonesian Anti-Corruption  Commission  Investigate  the Case. Journal of Indonesia Legal Studies. Vol. 5,(Issue1,May),pp.245-248. https://doi.org/10. 15294/jils.v5i1.38575

## ARTIKEL LAINNYA
Fadli,  Khairul.  (2013). Pertanggungjawaban  Pidana oleh  Anggota  Polisi  Republik  Indonesia  yang Merintangi  proses  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi. Universitas
Riau.
p,6.
http://repository.unri.ac.id:80/handle/12345678
9/4612

## BUKU
Ali, Mahrus. (2013). Asas, Teori dan Praktek Hukum
Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press.
Agustina,  Shinta., Isra,  Saldri.,  & Daulay,  Zaenul.
(2015). Obstruction of Justice. Jakarta: Themis
Book.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2008). Pengantar  Ilmu
Hukum. Jakarta : Kencana.
Sianturi.  (2002). Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di
Indonesia  dan  Penerapan.  Jakarta :  Storia Grafika.
Soesilo. (1994). Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Soekanto, Soerjono  & Mamudji,  Sri.  (2003).
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Harijatip,  Sri.  (2016). Hukum  Acara  Pidana.  Badan Jakarta : Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.

## SUMBER ONLINE
Nugroho,  Satrio S. (2020). Batasan  Hak  Imunitas Advokat. Retrieved from https://fjp- law.com/id/batasan-hak-imunitas- advokat/#:~:text=Pasal%20tersebut%20dapat %20dikutip%20sebagai,maupun%20di%20luar %20sidang%20pengadilan
Ilham.  (2014).  MK  Tegaskan  Imunitas  Advokat  di
Dalam dan di Luar Pengadilan. Retrieved from https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berit a&id=9899#
Wiyono. P. (2019). Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum. Retrieved from https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak- menerima-bantuan-hukum