INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6896-6905 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer di Media Sosial
Ismi Azizah 1 ✉ , Mohammad Zamroni 2 , Agung Pramono 3
Universitas Hang Tuah
Email: ismiazizah1998@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  menyoroti  urgensi  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  kosmetik  ilegal  yang diiklankan oleh influencer di media sosial. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum influencer  atas  iklan  kosmetik  ilegal  dan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  terpengaruh. Menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual,  serta  studi  kasus  normatif,  penelitian  ini  mengkaji  peraturan  terkait  kosmetik  ilegal  dan perlindungan konsumen. Bahan hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan doktrin. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dikenai tanggung jawab perdata dan pidana, dengan peraturan  terkait  seperti  Pasal  1365  KUHPerdata  dan  Pasal  45A  ayat  1  UU  Nomor  19  Tahun  2016. Perlindungan hukum konsumen meliputi tindakan preventif dan represif, dengan regulasi izin usaha, produksi  kosmetik,  kewenangan  BPOM,  serta  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  dan  jalur  litigasi maupun non-litigasi.
Kata Kunci: Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal, Influencer, Media Sosial

## Abstract
This research highlights the urgency of consumer legal protection against illegal cosmetics advertised by influencers on social media. The aim is to analyze the legal liability of influencers for advertising illegal cosmetics and the legal protection for affected consumers. Using normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, as well as normative case studies, this  research examines regulations related to illegal cosmetics and consumer protection. The main legal materials include laws and regulations, books, law journals, and doctrines. Data collection techniques through literature study and normative analysis. The results show that influencers can be subject to civil and criminal liability, with  related  regulations  such  as  Article  1365  of  the  Civil  Code  and  Article  45A  paragraph  1  of  Law Number 19 Year 2016. Consumer legal protection includes preventive and repressive measures, with regulations  on  business  licenses,  cosmetics  production,  BPOM's  authority,  and  dispute  resolution through BPSK and litigation and non-litigation channels.
Keywords: Law, Consumer, Illegal Cosmetics, Influencer, Social Media

## PENDAHULUAN
Media sosial menjanjikan efektivitas iklan yang tinggi dan berdampak pada beralihnya potensi ekonomi berupa iklan (Aprida Nafliana, 2023). Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer (Novi Tri Hariyanti & Alexander Wirapraja, 2018). Tugas influencer adalah untuk mempengaruhi, merubah  opini,  dan  merubah  perilaku  audiencenya  melalui  online,  dengan  karakter Influencer  itu  sendiri  (Pradhan  et  al.,  2023).  Hal  ini  menunjukkan  influencer  telah memberikan  kontribusi  besar  dalam  keputusan  pembelian  yaitu  memberikan  informasi, membujuk  atau  memengaruhi  konsumen  untuk  menggunakan  suatu  produk,  hingga meyakinkan  konsumen  atas  keputusan  pembelian  suatu  produk.  Salah  satunya  seperti penjualan kosmetik dimana konsumenya adalah ibu rumah tangga serta remaja perempuan yang tertarik dengan alasan kosmetik yang ditawarkan murah, sedang viral atau diiklankan oleh influencer di media sosial (Novayani & Ade Mulada, 2023).
Keinginan ibu rumah tangga dan remaja untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala  hal  kesempatan  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  memproduksi  ataupun  memperdagangkan  kosmetik  yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat (Lili et al., 2022). Mereka akan mudah sekali tertarik  untuk  membeli  produk  kosmetik  dengan  harga  yang  murah  dan  cepat  terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak ada nomor BPOM (Fabiano & Prasetyawati, 2023).
Tentunya  hal  ini  dapat  merugikan  konsumen,  ditambah  lagi  hajatan  promosi  I pengakuan  kosmetik  menandakan  bahwa  kosmetik  tersebut  aman,  terpercaya  dan bergaransi. Meskipun belum ada pengaturan secara khusus mengatur mengenai kosmetik ilegal  yang  dipromosikan  influencer  pada  media  sosial,  jika  ditinjau  dengan  Pasal  28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlihat jelas bahwa setiap orang membutuhkan informasi yang jelas dari semua saluran yang ada. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin tentang produk yang disetujui oleh  rencana,  dan  berhak  atas  keadilan  atas  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  dan  selebgram.  Jika  ini  terjadi,  maka  sudah  ada  dasar  hukumnya  yaitu  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Marpaung, 2016).
Jika  influencer  yang  terlibat  dalam  kegiatan  usaha  tidak  berhati-hati  dalam mempromosikan produk yang mana iklan yang disampaikannya memuat informasi yang tidak benar dan tidak jujur atas suatu produk maka potensi kerugian pada konsumen akan sangat mudah terjadi (Belanche et al., 2021). Di Indonesia satu contoh kasus influencer yang pernah menerima kosmetik ilegal adalah VV, NR, MP, NK, DJB dan DK. Polisi mengamankan pelaku pembuat kosmetik ilegal bertajuk Derma Skin Care (DSC). Kosmetik ini telah memiliki banyak pelanggan yang omzetnya mencapai Rp 300 juta/bulan. Tak hanya itu, kosmetik yang telah tersebar di pasaran selama 2 tahun ini juga mengendorse beberapa artis terkenal. Ada enam artis yang masuk dalam daftar, yakni VV, NR, MP, NK, DJB dan DK. Beberapa artis yang  menerima  endorse  kosmetik  ini  adalah  artis  dangdut.  Namun,  para  artis  tak mengetahui  jika  skin  care  yang  dipromosikan  merupakan  ilegal.  Dalam  kasus  ini,  polisi mengamankan  seorang  tersangka  berinisial  KIL.  Tersangka  mengaku  memproduksi kosmetik ini di rumahnya di Kediri. Merek DSC pun tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM)  (Rinanda,  2018).  Dengan  kosmetik  ilegal  tersebut  tentu  akan merugikan  banyak  konsumen  yang  membelinya  serta  dapat  mengakibatkan  iritasi  bagi pemakainya.
Perlindungan  konsumen,  dalam  rangka  mewujudkan  hak  atas  informasi barang/produk yang diimpor secara ilegal yang diendorse oleh selebgram terdapat pada Pasal 4 huruf C Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal  tersebut  konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  jelas  jujur  dan  benar mengenai kondisi produk kosmetik tersebut (Siregar & Lubis, 2021). Selanjutnya juga diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Sadan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan lklan Kosmetika, hal ini  berarti  kosmetik  baru  boleh  beredar  dan  diiklankan  apabila  telah  terdaftar  dan mendapatkan izin edar berupa notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan .
Kemudian terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar dalam mengiklankan sebuah produk kosmetik juga bisa ditemukan dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Setiawan & Arista, 2018).
Perlu  dipahami  bahwa  influencer  bukan  sebagai  pelaku  usaha  yang  memproduksi barang ataupun jasa, tetapi sebagai pelaku usaha periklanan yang menawarkan jasa berupa promosi atau iklan melalui media sosial pribadinya. Kegiatan usaha yang dijalankan nya juga dapat  menimbulkan  resiko  dan  merupakan  pekerjaan  yang  sangat  beresiko  apabila influencer tidak berhati-hati, karena tanpa disadari promosi atau iklan produk endorse yang dibuatnya dapat merugikan orang lain, apabila influencer tidak teliti, kurang hati-hati serta asal  menerima  tawaran  endorse.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk menganalisis tanggung jawab hukum influencer terhadap kosmetik ilegal yang diiklankan melalui  media  sosial  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang menggunakan kosmetik ilegal dan bersumber dari influencer di media sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji Undang-Undang.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana  (doktrin),  kasus-kasus hukum,  jurisprudensi,  dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir,  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis badan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu cara mengevaluasi dan menganalisis hasil
penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan  dengan  issue  penelitian,  dimana  metode  normatif  ini  akan  digunakan  untuk meneliti permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Kosmetik Ilegal
Dalam  membantu  melakukan  kegiatan  pemasaran  produk,  konsep  iklan  yang ditampilkan  influencer  tidak  kalah  menarik  dengan  konsep  iklan  yang  ditampikan  oleh akunakun  bisnis  di  instagram.  Konsep  iklan  yang  ditampilkan  influencer  dapat  berupa postingan foto yang kemudian diikuti tulisan yang berisi tentang produk yang dipromosikan atau  dapat  berupa  video  tergantung  permintaan  dari  pelaku  usaha.  Ketika  membantu pelaku usaha memasarkan produk usaha dengan menggunakan iklan, influencer bertindak sebagai pihak yang menjalankan proses pembuatan iklan hingga penanyangan iklan pada akun  instagramnya.  Namun  pada  produk  seperti  produk  kosmetika  pelaku  usaha  harus memperhatikan kaidah-kaidah produksi dan pemasaran kosmetika yang ada.
Pasal 105 Undang-undang Kesehatan menegaskan, sediaan farmasi yang diantarnya kosmetika, harus memenuhi standar dan /atau persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk harus memenuhi standarisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan iklan produk kosmetika, Peraturan  Menteri Kesehatan No.76  Tahun 2013  melarang adanya iklan yang menyesatkan,  iklan  harus  jujur,  bertanggungjawab,  akurat,  tidak  boleh  memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tentang masalah kesehatan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, persyaratan Teknis. Bahan Kosmetika harus memperhatikan keamanan, kemanfaatan  dan  mutu.  Terdapat  dua  bahan  kimia  berbahaya  produk  kosmetika  yaitu bahan  kimia  berbahaya  yang  diperbolehkan  dengan  pembatasan  penggunaannya  pada produk kosmetik dan   bahan kimia berbahaya yang dilarang. Berkaitan dengan persoalan diatas,  sesungguhnya  seorang  influencer  memiliki  posisi  yang  berbeda  dengan  pelaku usaha karena influencer tidak memiliki tanggung jawab yang didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian akibat produk kosmetik ilegal yang diiklankan  oleh influencer di media sosial yang didapatkan konsumen, maka yang bertanggungjawab dan dapat digugat adalah pelaku usaha dan influencer.
Berdasarkan  pasal  28  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE menyebutkan bahwa jika promosi yang diajukan oleh seorang influencer bersifat ilegal dan memiliki  akibat  hukum,  seperti  promosi  melalui  testimonial  atau  endorsement,  maka berpotensi  untuk  dimintai  pertanggungjawaban.  Pelanggan  tidak  dapat  meminta
pembayaran dari influencer jika promosi hanya berupa unggahan foto dan/atau video yang telah  diberikan  oleh  pelaku  usaha.  Berkaitan  dengan  iklan  produk  kosmetika  yang menyesatkan  melalui influencer, pihak  ini dapat  dimintakan  pertanggungjawaban sejauh mana keterlibatannya dalam mengiklankan kosmetika tersebut. Influencer yang dalam hal ini  sebagai  penyiar  iklan  tidak  dapat  serta  merta  bertanggungjawab  atas  iklan  yang ditayangkan pada media sosial pribadinya. Iklan yang dilakukan melalui influencer biasanya dilakukan dengan hanya mengunggah gambar atau video yang telah disiapkan oleh pihak pengiklan  saja,  testimony  atau  dengan  endorsement.  Apabila  promosi  atau  iklan  hanya berupa mengunggah gambar dan/atau video, maka konsumen tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak influencer. Namun, jika pihak influencer itu melakukan promosi dengan cara  testimony  atau  endorsement,  maka  mempunyai  kemungkinan  untuk  dimintai pertanggungjawaban.
Influencer memiliki posisi yang berbeda dengan pelaku usaha karena influencer tidak memiliki tanggung jawab yang didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Kerugian  akibat  produk  kosmetik  ilegal  yang  diiklankan  oleh influencer di media sosial yang didapatkan konsumen, maka yang bertanggungjawab dan dapat  digugat  adalah  pelaku  usaha  dan  influencer.  Namun  Influencer  yang  melakukan promosi menyimpang dari ketentuan perlindungan konsumen pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan adalah liability base on fault dengan menyatakan bahwa influencer tidak memperhatikan asas keadilan yakni hak konsumen serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Prinsip ini relevan karena konsumen mengalami kerugian bukan karena barang yang dihasilkan oleh influencer, melainkan produk dari pelaku usaha yang dipromosikan oleh  influencer.  Bentuk  pertanggungjawaban  ini  pula  lebih  menekankan  terhadap  unsur kesalahan yang dilakukan oleh influencer.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Menggunakan  Kosmetik  Ilegal  Dan Bersumber Dari Influencer Di Media Sosial
Perlindungan hukum bagi konsumen Pengguna Kosmetik Illegal yang diiklankan oleh Influencer melalui Media Sosial dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan  hukum  represif.  Adapun  untuk  perlindungan  hukum  preventif  merupakan bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  menghindari  adanya pelanggaran  dalam  hal  ini  untuk  meminimalisir  terjadinya  jual  beli  kosmetik  ilegal  yang diiklankan  oleh  influencer,  yaitu  dengan  diterbitkanya  beberapa  regulasi  terkait  dengan perizinan di bidang kosmetik.

## Tabel 1. Perlindungan Konsumen
Perlindungan Hukum Preventif Aturan  untuk  mencegah  agar tidak  menimbulkan  kerugian yaitu  dengan  diterbitkanya beberapa  regulasi  terkait dengan  perizinan  di  bidang kosmetik Regulasi tentang perizinan tersebut tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  kesehatan  pasal  105  ayat  (2) dan  pasal  106  ayat  (1).  Adapun  proses perizinannya meliputi: Izin usaha (IUI,TDI,SIUP),  izin  produksi,  izin  edar, persetujuan impor. Perlindungan Hukum Represif Upaya hukum jalur litigasi 1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal 204, 205, 359, 360, 382, 383, 390 2. Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Pasal 23 dan Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen
5. Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11 Tahun  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik Upaya  Hukum  Jalur  Non Litigasi 1. Proses adaptasi atas kesepakatan 2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrase
Kosmetik  merupakan  kebutuhan  skunder  bagi  kalangan  wanita  maka  maraknya peredaran  kosmetik  ilegal  tanpa  memenuhi  izin  edar  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 105 ayat 2 “ sediaan farmasi berupa obat-obatan, kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pasal 106 ayat 1 “sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat  izin edar.”  bah wa  berdasarkan  peraturan  tersebut  produk  kosmetik  bisa  diedarkan  setelah mendapat izin edar  dari BPOM  (Yanto, 2023). Dengan demikian, pemerintah melakukan beberapa  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  dengan
mengeluarkan  beberapa  peraturan  terkait  dengan  perizinan  di  bidang  kosmetik,  hal  ini bertujuan  supaya  kosmetik  yang  dijual  benar  benar  aman  digunakan  oleh  konsumen (Kumala, 2021).
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Amelia & Rismawati, 2018).
Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat  Tradisional,  Kosmetik,  Suplemen  Makanan  dan  Makanan  yang  bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan,  dan  makanan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  dapat  ditempuh  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Meskipun  BPSK  merupakan  pengadilan  semu, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan  perlindungan  secara  patut,  melainkan  juga  untuk  melakukan  pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ( one sided standard form contract) oleh pelaku usaha (Wahjuni et al., 2023). Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena UU menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena proses administratif dan  proses  pengambilan  putusan  yang  sangat  sederhana.  Murah  terletak  pada  biaya perkara yang terjangkau (Pratama & Saleh, 2023) .
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  pemakaian  kosmetik  ilegal  tersebut seharusnya  mengajukan  pengaduan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Kosnumen  (BPSK) agar  konsumen  mendapatkan  ganti  rugi,  namun  karena  minimnya  kesadaran  dan pengetahuan  masyarakat  akan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  maka  jarang  sekali masyakarat yang mengadukan kerugiannya seperti yang terjadi dalam kasus ini, sehingga yang mereka lakukan adalah melaporkan kepada polisi yang akhirnya membawa kasus ini ke ranah pidana.

## SIMPULAN
Influencer  yang  mengiklankan kosmetik  ilegal melalui media sosial  dapat  dikenai tanggung jawab perdata dan pidana. Tanggung jawab perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengharuskan influencer mengganti kerugian konsumen jika terbukti melanggar hukum. Sementara itu, tanggung jawab pidana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 UU  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  menetapkan  hukuman  bagi  influencer  jika  terbukti dengan  sengaja  menyebarkan  informasi  yang  tidak  benar  dan  menyesatkan. Perlindungan hukum bagi konsumen terdiri dari tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup regulasi izin usaha dan produksi kosmetik yang tertuang dalam UU Nomor  36  Tahun  2009,  serta  kewenangan  BPOM  untuk  mencabut  izin  edar  kosmetik berbahaya.  Tindakan  represif  melibatkan  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  dan  non- litigasi, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan sanksi perdata berupa ganti rugi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Kesehatan, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, N., & Rismawati. (2018).  Perlindungan Konsumen Terhadap  Produk Kecantikan yang  diperdagangkan  Secara  Online  Terkait  Dengan  Obat  Pelangsing  (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
Aprida Nafliana, E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Kepolisian Resor  Kota  Pekanbaru. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.804
Belanche,  D.,  Casaló,  L.  V.,  Flavián,  M.,  &  Ibáñez - Sánchez,  S.  (2021).  Understanding influencer  marketing:  The  role  of  congruence  between  influencers,  products  and consumers.
Journal
of
Business Research.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.067
Fabiano, K. V., & Prasetyawati, E. (2023). Kedudukan Hukum Seorang Influencer Dalam Endorsement. Sosialita.
Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan.
Lili, N. A., Niswaty, R., Baharuddin, A., Akib, H., & Nur, A. C. (2022). Peran Influencer, Viral Marketing,  dan  Citra  Merek  dalam  Mempengaruhi  Keputusan  Pembelian  Produk Kosmetik Lokal pada Followers Instagram @Somethincofficial. Jurnal Ekonomektriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi).
Marpaung,  P.  E.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penjual  Kosemetik  Ilegal Bersadasarkan Undang-undang NOMOR 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pontianak. Kementrian  Riset  Teknologi  Dan  Pendidikan,  Universitas  Tanjungpura, Falkutas Hukum, Pontianak.
Novayani,  S.,  &  Ade  Mulada,  D.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Atas
Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah. Commerce  Law. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2797
Novi Tri Hariyanti, & Alexander Wirapraja. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur). Jurnal Eksekutif.
Pradhan, D., Kuanr, A., Anupurba Pahi, S., & Akram, M. S. (2023). Influencer marketing: When and why gen Z consumers avoid influencers and endorsed brands. Psychology and Marketing. https://doi.org/10.1002/mar.21749
Pratama, B. S., & Saleh, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 335k/Pdt.Sus/2012). Commerce Law.
https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2795
Rinanda, H. M. (2018). Polisi Amankan Kosmetik Ilegal yang Endorse 6 Artis Indonesia. Detiknews.  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4330233/polisi-amankan- kosmetik-ilegal-yang-endorse-6-artis-indonesia
Setiawan, R., & Arista, M. O. (2018). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. Recidive.
Siregar, G. T. ., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Di  Lingkungan  Universitas  Darma  Agung. PKM Maju UDA. https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881
Wahjuni, E., Floranta Adonara, F., & Kurniawati, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar. JURNAL RECHTENS. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.1677
Yanto, A. (2023). Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  Terkait  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Medis. JURNAL  HUKUM  PELITA. https://doi.org/10.37366/jh.v4i1.2378.