PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN

## Oleh Dermina Dalimunthe
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: derminadalimunthe@gmail.com

## Abstrak
The formation of laws according to Law No.12 of 2011 includes the stages of planning,  drafting,  discussion,  ratification  and  enactment.  The  process  of forming  uu  in  Law  NO.  12  of  2011  has  new  things,  among  others,  is  the  bill originating  from  the  House  of  Representatives,  the  President  and  the  DPD must  be  accompanied  by  academic  draft  of  the  bill,  after  the  decision  of  the Court. 92 of  2012 DPD  participated in  the discussion of  the bill  on tingka II although not until the decision-making stage.

## Kata Kunci: Pembentukan UU, UU No. 12 Tahun 2011

## A. Pendahuluan
Proses pembentukan undang- undang  secara  garis  besar  diatur  dalam UUD tahun 1945  yaitu  pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk  undang-undang  (UU), 1 Pasal 5  Ayat  1  tertulis  "Presiden  berhak mengajukan  Rancangan  Undang-Undang kepada DPR", selanjutnya, di dalam Pasal 20  ayat  (2)  UUD  1945  diatur  bahwa setiap  rancangan  undang-undang  (RUU) dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk mendapatkan persetujuan bersama,
selanjutnya  lebih  spesifik  diatur  dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
1 UUD 1945.
Dibentuknya Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  didasari  dengan pertimbangan, 2 bahwa  undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan masih terdapat kekurangan dan belum  dapat  menampung  perkembangan kebutuhan  masyarakat  mengenai  aturan pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik  sehingga  perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  memang  perlu  disempurnakan,
2 Pertimbangan  Lahirnya  UU  NO.  12 Tahun 2011 bagian c.
khususnya  materi-materi  yang  terkait dengan  adanya  berbagai  undang-undang yang  memiliki  dampak  penting  bagi pembentukan peraturan perundang- undangan,  antara  lain  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  UU  MD3  dan  UU  P3  serta berbagai  peraturan  perundang-undangan di  bawah  undang-undang  yang  juga memiliki dampak penting bagi pembentukan peraturan perundang- undangan.
Proses  pembentukan  UU  diatur dalam  UU  No.  10  Tahun  2004  dan  yang terbaru  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Selain itu, proses pembentukan UU  juga  diatur  dalam  UU  No.  27  Tahun 2009  Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam UU 12/2011, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal  51,  dan  Pasal  65  s.d.  Pasal  74. Sedangkan, dalam UU 27/2009,
pembentukan UU diatur  dalam  Pasal  142 s.d.  163.  Dapat  juga  dilihat  pada  Tata
Tertib DPR mengenai Tata Cara
Pembentukan  Undang-undang . Penulis akan  memaparkan  proses  pembentukan undang-undang  menurut UU  No.12 Tahun 2011.

## B. Pembentukan Perundang- Undangan
1. Pengertian  Pembentukan  Undang-
Undang Di  Indonesia, nomenklatur (istilah) “ perundang-undangan”
diartikan  dengan  segala  sesuatu  yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya ceramah mengenai perundang- undangan pers nasioal, falsafah negara  itu  kita  lihat  pula  dari  sistem perundang-undangannya. 3
Menurut Bagir Manan 4
peraturan perundang-undangan adalah setiap  putusan  tertulis  yang  dibuat, ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa  Indonesia, diolah  kembali  oleh  Pusat
Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hal. 990.
4 Bagir  Manan, Peranan  Peraturan Perundang-undangan  Dalam  Pembinaan  Hukum Nasional, Bandung, Armico, 1987, hal. 13.
berlaku.  Pengertian   Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup   tahapan   perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 5 Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 6
Dari  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa pembentukan
undang-undang  merupakan  salah  satu
bagian  dari  pembentukan  peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Dasar Hukum Proses Pembentukan UU
a. Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20,
Pasal  21,  Pasal  22  D  ayat  (1), dan  Pasal  22  D  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara
5 Menurut  UU  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  dan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor   87   Tahun   2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan 6 Pasal  1  ayat  3  UU  No.  1  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; c. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia  Nomor  87  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
e. Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  1/DPR  RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
f. Peraturan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2012  tentang
Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
g. Peraturan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2012  tentang Tata  Cara  Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
h. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 92/PUU-X/2012 tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dan  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Proses  Pembentukan  Undang-
Undang
a. Kewenangan DPR-RI membentuk Undang-Undang Membentuk Undang- Undang    merupakan  kekuasaan yang  melekat  pada  DPR,  selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan  Undang-Undang  ini diwujudkan kedalam fungsi legislasi  DPR  yang  bersumber kepada  UUD  1945.  Ketentuan
Pasal 20 ayat (1)  menggariskan:
1) DPR  memegang  kekuasaan
membentuk Undang-undang.
2) Setiap  RUU  dibahas  oleh DPR  dan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama 3) Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan  bersama,  RUU itu  tidak  boleh  diajukan  lagi dalam persidangan DPR masa itu
4) Presiden  mengesahkan  RUU yang  telah  disetujui  bersama untuk menjadi undang- undang.
5) Dalam  hal  RUU  yang  telah disetujui  tidak  disahkan  oleh Presiden  dalam  waktu  30 (tiga  puluh)  hari  semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang- undang dan wajib diundangkan. 7 Kekuasaan membentuk
Undang-Undang pada DPR
merupakan  wewenang  atribusi yang  diberikan  oleh  UUD  1945 yang  dipegang  oleh  presiden,  pra amandemen  (Pasal  5  ayat  (1) UUD 1945 dipegang oleh presiden.  Akibatnya  beban  untuk
7 UUDNRI Tahun 1945
membentuk  undang-undang  yang diwujudkan dalam fungsi  legislasi DPR  menjadi  tanggung  jawab DPR  sepenuhnya.  Dengan  kata lain  Perubahan  UUD  1945  telah mendudukkan posisi  DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan
Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk  "hak"  mengajukan  RUU kepada  DPR  (Pasal  5  ayat  1),
sekaligus tugas untuk mengesahkan  RUU  yang  telah
disetujui  bersama  untuk  menjadi undang-undang.
Undang-undang adalah
produk hukum yang dibentuk oleh
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dan  Presiden,  untuk  undang- undang tertentu melibatkan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi  menjadi  5  (lima)  tahap, yakni  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
b. Tahapan Perencanaan
Undang-Undang
Perencanaan  adalah  tahap
dimana  DPR  dan  Presiden  (serta
DPD terkait RUU tertentu) menyusun  daftar  RUU  yang  akan disusun kedepan. Proses ini umumnya  dikenal  dengan  istilah penyusunan  Program  Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan  tersebut  kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR. 8
Ada  dua  jenis  Prolegnas, yakni  yang  disusun  untuk  jangka waktu  5  tahun  (Prolegnas  Jangka Menengah/Proleg
JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas
Tahunan/Proleg  PT). 9 Sebelum sebuah  RUU  dapat  masuk  dalam
Prolegnas tahunan, DPR
dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih  dahulu Naskah Akademik  dan  RUU  tersebut. Namun  Prolegnas  bukanlah  satu- satunya  acuan  dalam  perencanaan pembentukan  UU.  Dimungkinkan adanya  pembahasan  atas  RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon 10
8 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2
9 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 ayat 3.
10 UU No. 12 Tahun 2011Pasal 23 ayat 2 dan 3.
Pada tahap mengumpulkan
masukan,  Pemerintah,  DPR,  dan
DPD  secara  terpisah  membuat daftar RUU, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta
masyarakat. Usul Rancangan
Undang-Undang  dapat  berasal
dari  DPR,  Presiden  dan  DPD yaitu:

## 1) RUU yang berasal dari DPR
Proses  penyiapan  RUU yang berasal dari DPR
dilaksanakan berdasarkan UU No.
27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR.
Badan  Pembantuan  Penyiapan Usul Inisiatif DPR
Sebelum  sampai  pada  usul inisiatif DPR, ada beberapa badan
yang  membantu  penyiapan  suatu RUU.RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan
Legislasi  (Baleg).  Selain  itu  ada beberapa  badan  lain  yang  secara fungsional  memiliki  kewenangan untuk  menyiapkan  sebuah  RUU yang  akan  menjadi  usul  inisiatif DPR.  Badan  ini  adalah  Pusat
Pengkajian  Pelayanan  Data  dan Informasi  (PPPDI)  yang  bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan Tim
Perancang  Sekretariat  Jenderal DPR  yang  menuangkan  hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU.  Menurut  UU  No  12  Tahun 2011  Bab  V  bagian  kesatu, Penyusunan  undang-undang  Pasal 43 ayat 1:
2) Rancangan undang-undang
dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden 11 RUU dari DPR disampaikan dengan surat
pimpinan  DPR  kepada  presiden dan  kepada  pimpinan  DPD  untuk RUU  yang  berkaitan  dengan kompetensi DPD. 12

## 3) Usul Inisiatif DPR
Tahapan pertama , penyusunan RUU dapat dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu  berdasarkan  Prolegnas dan kedua inisiatif dari
Anggota,  Komisi,  Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan  Prolegnas  oleh
11 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 92/2012
12 Ibid.
DPR dikoordinasikan oleh DPR  melalui  Baleg.  Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas  sesuai  perkembangan kebutuhan masyarakat. Tahapan awal untuk mengajukan  RUU  usul  inisiatif dapat  diajukan  oleh  Anggota, Komisi,  Gabungan  Komisi, atau  Badan  Legislasi.  Usul inisiatif  RUU  tersebut  beserta penjelasan  keterangan  dan/atau
naskah akademis yang
disampaikan secara tertulis
oleh  Anggota  atau  Pimpinan Komisi,  Pimpinan  Gabungan Komisi,  atau  Pimpinan  Badan Legislatif kepada pimpinan DPR  disertai  daftar  nama  dan tanda  tangan  pengusul  serta nama Fraksinya setelah dilakukan  pengharmonisasian,
pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi.
Tahapan Kedua ,  dalam Rapat  Paripurna  setelah  usul inisiatif  RUU  tersebut  diterima oleh  Pimpinan  DPR,  Pimpinan DPR  memberitahukan  kepada Aggota  tentang  masuknya  usul inisiatif RUU tersebut, kemudian  dibagikan  kepada seluruh Anggota.
Rapat Paripurna  untuk  memutuskan apakah  usul  RUU  tersebut secara  prinsip  dapat  diterima menjadi  RUU  usul  dari  DPR atau  tidak,  setelah  diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya.  Keputusan  dalam Rapat Paripurna dapat berupa:
a) Persetujuan;
b) Persetujuan dengan perubahan; atau
c) Penolakan.
Dalam  hal  persetujuan, DPR menugaskan kepada Komisi, Baleg,  atau  panitia  khusus  untuk menyempurnakan  RUU  tersebut. Dalam  hal  RUU  yang  telah disetujui  tanpa  perubahan  atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh
Pimpinan  DPR  dengan permintaan agar Presiden menunjuk  Menteri  yang  akan mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan RUU tersebut  bersama-sama  dengan DPR,  dan  kepada  Pimpinan  DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal  tertentu.  Dalam  waktu  60 (enam  puluh)  hari  kerja  sejak
diterimanya surat
tentang penyampaian  RUU  dari  DPR, Presiden  menunjuk  Menteri  yang ditugasi  mewakili  Presiden  dalam pembahasan  RUU  bersama  DPR. Terhadap  RUU  yang  berasal  dari
DPR terdapat beberapa pengaturan yang harus diperhatikan sebagai
syarat
keabsahan, yaitu:
1) Pengusul  berhak  mengajukan
perubahan  selama  usul  RUU belum dibicarakan dalam
Badan Musyawarah yang
membahas  penentuan  waktu pembicaraan dalam Rapat
Paripurna usul RUU tersebut.
2) Pengusul berhak menarik
usulnya  kembali,  selama  usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat Paripurna.
3) Pemberitahuan tentang
perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditandatangani  oleh  semua pengusul  dan  disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh
Anggota. Perhatikan bagan di atas ini untuk melihat usul RUU dari DPR 13 13 http://3.bp.blogspot.com/- wlohplc45bq/ucebmmgzdci/aaaaaaaabco/39maim ys-g8/s1600/
Bagan  di  atas  merupakan  Proses  alur penyususnan RUU ususl inisiatif DPR 14

## 4) RUU  yang berasal dari Presiden
Berdasarkan  Perubahan  Pertama UUD  1945  Presiden  berhak  mengajukan RUU  kepada  DPR.  Ketentuan  ini menempatkan  hubungan  yang  dinamis antar  kedua  lembaga  negara  dalam pembentukan Undang-Undang. Kata berhak  di  dalam  norma  Pasal  5  ayat  (1) tersebut  secara  tegas  memberikan  suatu peranan  yang  boleh  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  Presiden.  Dan  dalam
14
http://4.bp.blogspot.com/-
0zlcjlldq2m/ucebtjhk- ii/aaaaaaaabcs/ypx2rddxslc/s1600
praktik ketatanegaraan, Presiden berperan aktif dalam pembentukan undang-undang, baik  pada  proses  dan  tahapan  persiapan RUU,  pembahasan  RUU  maupun  pada tahapan  pengundangan  suatu  Undang- Undang.
Bagaimana tata cara mempersiapkan  RUU  yang  dilakukan oleh  Presiden?  Tata  cara  mempersiapkan RUU  yang  berasal  dari  Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a) Penyusunan RUU
Menurut  UU  No.  12  Yahun  2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 dinyatakan bahwa Rancangan  UU  dari  presiden  harus disertai dengan Naskah Akademik Rancangan  Undang-Undang.  Pada  Pasal 50  UU  No.  12  Tahun  2012  ayat  1:  RUU dari  presiden  diajukan  dengan  surat presiden  kepada  pimpinan  DPR  dan kepada  pimpinan  DPD  untuk  rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD. 15
Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas  tidak  memerlukan  persetujuan izin  prakarsa  dari  Presiden.  Dan  kedua dalam  keadaan  tertentu,  prakarsa  dalam menyusun  RUU  di  luar  Prolegnas  dapat
15 Putusan  Mahakamah  Konsitusi  No. 92/2012
dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan  permohonan  izin  prakarsa
kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU  yang  akan  diajukan.  Penjelasan mengenai  konsepsi  pengaturan  RUU tersebut meliputi:
1) Urgensi dan tujuan pengaturan;
2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
3) Pokok  pikiran,  lingkup,  atau  obyek yang akan diatur; dan
4) Jangkauan serta arah pengaturan.
b) Penyampaian RUU kepada DPR
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  25
Peraturan  Presiden  No.  68  Tahun  2005 terhadap  suatu  RUU  yang  telah  disetujui oleh  Presiden,  akan  disampaikan  kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.
Selanjutnya  Menteri  Sekretaris  Negara akan  menyiapkan  Surat  Presiden  kepada Pimpinan  DPR  untuk  menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan
Pemerintah mengenai RUU tersebut.
Keterangan  Pemerintah  tersebut disiapkan  oleh  Prakarsa,  yang  antara  lain memuat:
1) Urgensi dan tujuan penyampaian;
2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
3) Pokok  pikiran,  lingkup,  atau  obyek yang akan diatur;
4) Jangkauan  serta  arah  pengaturan yang  menggambarkan  keseluruhan substansi RUU. Surat Presiden tersebut ditembuskan  kepada  Wakil  Presiden, pada  menteri  koordinator,  menteri  yang ditugasi untuk
mewakili
Presiden/Prakarsa, dan Menteri. Pendapat akhir  Pemerintah  dalam  pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh
Menhukham  yang  ditugasi  mewakili Presiden, setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden.
Bagan  di  atas  adalah  bagan  RUU  yang berasal dari Presiden 16

## 5) RUU yang Berasal dari DPD
Dengan  disahkannya  UU  No. 12  Tahun  2011  pada  Bab  V  Pasal  43 ayat  1  dinyatakan  bahwa  Rancangan Undang-Undang  dapat  berasal  dari DPR,  DPD  atau  Presiden.  Dalam  UU No.  12  Tahun  2011  Pasal  48  ayat  1: RUU yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan  DPD  kepada  pimpinan  DPR dan kepada presiden dan harus disertai Naskah Akademik 17 .
RUU  yang  diajukan  oleh  DPD adalah RUU yang berkaitan dengan:
a. Otonomi daerah,
b. Hubungan pusat dan daerah,
c. Pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah,
d. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya,
e. Perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah 18 .
Setelah melalui proses
penyusunan  legislasi  di  DPD,  sidang Paripurna DPD akan memutuskan, apakah  Usul  RUU    tersebut  dapat
16 http.://4.bp.blocspot.com/-uwwbnj7- 78i/ucecq- 2bmgi/aaaaaaaabc8/7m9hvm3jfdo/s1600 17 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 92/2012 18 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 45 ayat 2
diterima  menjadi  RUU  Usul  DPD  atau tidak.  Keputusan  Sidang  Paripurna  dapat terdiri atas tiga macam, yaitu:
a) Diterima;
b) Diterima dengan perubahan; atau
c) Ditolak. Keputusan tersebut diambil setelah Panitia Perancang Undang-
Undang  menyampaikan  penjelasan  dan prakarsa diberi kesempatan untuk memberikan  pendapatnya.  Dalam  hal Usul  RUU  diterima  dengan  perubahan, DPD menugasi Panitia Perancang
Undang-Undang  untuk  membahas  dan menyempurnakan  usul  RUU  tersebut. Usul  RUU  yang  telah  diterima  tanpa perubahan, atau RUU yang telah disempurnakan  tersebut  selanjutnya  akan disampaikan  kepada  DPR  dan  Presiden disertai  Surat  Pengantar  Pimpinan  DPD. Dalam keadaan tertentu DPR, DPD 19 atau Presiden  dapat  mengajukan  RUU  di  luar Prolegnas mencakup:
1) Mengatasi keadaan luar biasa,keadaan konflik atau bencana alam
2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan  adanya  urgensi  nasional atas  suatu  RUU  yang  dapat  disetujui bersama  oleh  alat  kelengkapan  DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang 19 Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/2012
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 20
3) Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing  usulan  dalam  forum bersama  antara  Pemerintah,  DPR  dan DPD.  Dalam  tahap  inilah  seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian,  setelah  ada  kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui  Keputusan  DPR.  Dalam  UU No.  12  Tahun  2011  perencanaan
peraturan perundanga-undangan
diatur  dalam  Bab  IV  Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Kesatu, Perencanaan Undang- Undang Pasal 16: Perencanaan Penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan  undang-undang,  Materi
yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya. RUU meliputi:
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Jangklauan dan arah pengaturan
Materi  di  atas  telah  melalui pengkajian  dan  penyelarasan  dituangkan dalam bentuk naskah akademik 21 .
20 UU  No.  12  Tahun  2011  Pasal  23  ayat 2.

## C. Tahapan  Penyusunan  Rancangan Undang-Undang
Tahap  Penyusunan  RUU  merupakan tahap  penyiapan  sebelum  sebuah  RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:
a. Penyusunan rancangan undang- undang,
b. Selanjutnya adalah harmonisasi,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi c. Pembuatan naskah akademik,
Ad.  a.  Naskah  Akademik  adalah naskah  hasil  penelitian  atau pengkajian  hukum  dan  hasil penelitian  lainnya  tehadap  suatu masalah  tertentu  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara ilmiah  mengenai  pengaturan masalah  tersebut  dalam  suatu rancangan  peraturan  sebagai solusi  terhadap  permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat. Dalam  UU  No.  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Pasal  43  ayat  3 dinyatakan:
“Rancangan Undang-Undang yang berasal  dari  DPR.  Persiden,  atau  DPD harus  disertai  Naskah  Akademik”.  Pada ayat 4 dinyakan bahwa:  “Katentuan pada
21 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 19aya 1,
2.
ayat  3  tidak  berlaku  bagi  Rancangan Undang-Undang mengenai:
1) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara
2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  menjadi
Undang-Undang atau
3) Pencabutan  Undang-Undang  atau
pencabutan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam  Pasal  48  juga  dinyatakan bahwa:
“Rancangan  Undang-Undang  dari
DPD  disampaikan  secara  tertulis  oleh pimpinan DPD kepada pinpinan DPR dan harus disertai Naskah akademik”.
Dari  isi  Pasal  43  UU  No.  12  Tahun 2011  di  atas  dipahami  bahwa  Rancangan Undang-Undang  yang berasal dari  DPR, Presiden dan DPD, yang ruang lingkupnya meliputi (Rancangan Peraturan Daerah Propinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)  harus  disertai  Naskah Akademik,  tetapi    tidak  berlaku  pada Rancangan  Undang-Undang  mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
Ad.b. Penyusunan RUU adalah pembuatan  rancangan  peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU 12/2011 yaitu:

## BAB I KERANGKA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
A. JUDUL

## B. PEMBUKAAN
1. Frasa  dengan  Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Perturan  Perundanmg- Undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi  Pokok  yang diatur
3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (Jika
Diperlukan)
F. LAMPIRAN (Jika Diperlukan)
Ad.c. Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:
1. Memastikan  bahwa  RUU  yang disusun telah selaras dengan:
a. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
b. Teknik penyusunan
peraturan perundang- undangan 2. Menghasilkan kesepakatan terhadap  substansi  yang  diatur dalam RUU.
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan  konsepsi  RUU  yang  berasal dari Presiden dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## D. Tahap  Pembahasan  Rancangan Undang-Undang
Pembahasan  materi  RUU  antara DPR  dan  Presiden  (juga  dengan  DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2  tingkat  pembicaraan.  Tingkat  1  adalah pembicaraan  dalam  rapat  komisi,  rapat gabungan  komisi,  rapat  badan  legislasi, rapat  badan  anggaran  atau  rapat  panitia khusus.  Tingkat  2  adalah  pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelumnya  DPD  hanya  “diizinkan” untuk  ikut  serta  dalam  pembahasan
tingkat  1,    kemudian  DPD  ikut  dalam pembahasan  tingkat  2. 22 Namun  peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan  persetujuan  terhadap  suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan  pada  rapat  paripurna  DPR pembahasan  Tingkat  II.  Artinya,  DPD dapat  saja  ikut  membahas  dan  memberi pendapat  pada  saat  rapat  paripurna  DPR yang  membahas  RUU  pada  Tingkat  II, tetapi  tidak  memiliki  hak  memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan.  Persetujuan  terhadap  RUU untuk  menjadi  Undang-Undang,  terkait dengan ketentuan Pasal  20 ayat  (2) UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa  hanya DPR  dan  Presidenlah  yang  memiliki  hak memberi  persetujuan  atas  semua  RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal pada saat pembahasan  pembentukan  DPD  pada Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang berlangsung  sejak  tahun  2000  sampai tahun  2001.  Semula,  terdapat  usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi  persetujuan  terhadap  RUU untuk  menjadi  Undang-Undang,  tetapi usulan tersebut ditolak.
22 Keputusan  Mahkamah  Konstitusi No.92/PUU-X/2012
Dalam pembahasan terjadi “saling kritik”  terhadap  suatu  RUU.  DPR memberikan  penjelasan  dan  presiden menyampaikan  pandangan  jika  RUU berasal  dari  DPR,  DPR  memberikan penjelasan  serta  presiden  dan  DPD menyampaikan  pandangan  jika  RUU berkaitan  dengan  kewenangan  DPD berasal  dari  DPR,  Presiden  memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan,  jika  RUU  berasal  dari Presiden`,
Presiden
memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan  pandangan  jika  RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden. 23
Perhatikan  bagan  di  bawah  ini merupakan alur pembahasan RUU tingkat I dan II 24
23 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 68 ayat 2 24 http:/www.peraturan.go.id/welcome/index/proleg nas_pengantarhtml#pembahasanuu
E. Tahap Pengesahan
Undang-

## Undang
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011  Pasal  72  Penyampaian  RUU  yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan  bersama.  Setelah  menerima RUU  yang  telah  disetujui  DPR  dan Presiden  tersebut,  Sekretariat  Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan  dan  akhirnya  dikirimkan kepada  Presiden  untuk  disahkan  menjadi UU.  Pengesahan  RUU  yang  telah disetujui  bersama  tersebut  dilakukan dengan  membubuhkan  tanda  tangan dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  RUU  tersebut disetujui  oleh DPR dan  Presiden. Setelah Presiden  mengesahkan  RUU  yang  telah disetujui  bersama  dengan  DPR  tersebut, maka  Undang-Undang  itu  kemudian diundangkan  oleh  Menteri  agar  Undang- Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.
Dalam  hal  RUU  tersebut  tidak ditandatangani  oleh  Presiden  dalam waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak  RUU  tersebut  disetujui  bersama DPR  dan  Presiden,  maka  RUU  tersebut sah  menjadi  Undang-Undang,  dan  wajib diundangkan,  sesuai  dengan  ketentuan
Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun  2011,  dan  Pasal  20  ayat  (5) UUDNRI Tahun 1945.
Bagan Pengesahan diunggah dari 25
Keterangan
1. RUU yang telah disetujui disampaikan  oleh  Pimpinan  DPR
kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja untuk  disahkan  Pasal  72 ayat  2 UU NO. 12 Taun 2011.
2. Apabila  dalam  30  hari  kerja  RUU tersebut belum disahkan menjadi UU,
Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk minta
penjelasan
3. Dalam  hal  RUU  tersebut  tidak disahkan  oleh  Presiden  dalam  waktu 30  hari  sejak  RUU  disetujui,  RUU tersebut  sah  menjadi  UU  dan  wajib
25 http://4.bp.blogspot.com/- etprz3xtaw4/uceeptyodi/aaaaaaaabdm/61qsue- h980/s1600/pengesahan.jpg
diundangkan  Pasal  73  UU  No.  12 Tahun 2011

## F. Kesimpulan
Proses  pembentukan  UU  menurut UU  No.  12  Tahun  2011  tahap  pertama adalah  perencanaan  undang-undang  yang diawali dari RUU yang dapat berasal dari
DPR, Presiden dan DPD RUU
tertentu, setiap RUU  yang diajukan harus dilengkapi  dengan  naskah  akademik RUU,  dalam  tahap  penyusunan  RUU, DPR  dalam  rapat  paripurna  memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan  dengan  perubahan,  atau penolakan,  selanjutnya  RUU  dibahas dalam dua tingkat pembicaraan.
Pembicaraan
tingkat
I
pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat I oleh  komisi  atau  panitia  khusus  DPR, yaitu  sejak  menyampaikan  pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar  Inventaris  Masalah  (DIM)  serta menyampaikan  pendapat  mini  sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat  pada  pembahasan  Tingkat  II dalam  rapat  paripurna  DPR  sampai dengan sebelum tahap persetujuan karena hanya  DPR  dan  Presiden  lah  yang
memiliki  hak  memberi  persetujuan  atas semua RUU.
Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan  berdasarkan  suara  terbanyak. RUU  yang  telah  mendapat  persetujuan
bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk
dibubuhkan  tanda  tangan,  ditambahkan kalimat  pengesahan,  serta  diundangkan dalam lembaran Negara Republik
Indonesia

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor   87   Tahun   2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
UUDNRI Tahun 1945.
W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Umum
Bahasa  Indonesia, diolah  kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  PN  Balai  Pustaka,
Jakarta, 1982.
Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Pembinaan hukum Nasional , Armico, Bandung, 1987
ttp://3.bp.blogspot.com/- wlohplc45bq/ucebmmgzdci/aaaaa aaabco/39maimys-g8/s1600/ http://4.bp.blogspot.com/- 0zlcjlldq2m/ucebtjhk- ii/aaaaaaaabcs/ypx2rddxslc/s1600
http:/www.peraturan.go.id/welcome/inde x/prolegnas_pengantarhtml#pemb ahasanuu