## EFEKTIVITAS
YURISDIKSI

## MAHKAMAH

## PIDANA INTRNASIONAL  ( INTERNATIONAL  CRIMINAL  COURT ) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS
Muhammad Rusli Arafat 1 Fareed Mohd Hassan 2 Belardo Prasetya Mega Jaya 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, rusli.arafat@fh.unsika.ac.id 2 Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
3 Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstract : The aim of writing this article is firstly how the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) to try perpetrators of international crimes is to prevent impunity, secondly how the effectiveness of the ICC's  jurisdiction  in  preventing  impunity  in  practice.  The  research  method  in  this  research  is  normative juridical research. Meanwhile, the approach in this research is a conceptual approach which focuses on the principles  of  international  law  recognized  by  the  international  community  and  a  comparative  approach which aims to obtain information and compare applied law (national law and international law) which have certain goals. The long history of enforcing international criminal law above is one form of the international community's concern for victims of international crime, because in practice it is sometimes not easy to rely on  national  legal  mechanisms  and  institutions  in  dealing  with  international  crime  situations,  because international crimes can be committed by individuals who politically have power in a country, so that it is expected  that  national  courts  Prosecuting  and  handling  international  crimes  committed  may  be  in  a situation where they are unable to carry out their expected role. Based on the 1998 Rome Statute of the International  Criminal  Court,  the  International  Criminal  Court  has  four  types  of  jurisdiction,  namely:  1) Personal Jurisdiction (ratione personae); 2) criminal/material jurisdiction (ratione materiae); 3) Territorial Jurisdiction (ratione loci); and 4) Temporal jurisdiction (ratione temporis). The jurisdiction that the ICC has in prosecuting, adjudicating and prosecuting criminals in preventing impunity is still not effective because there are still factors or reasons that enable criminals to enjoy impunity or be free from prosecution and legal responsibility for their actions.
Key Words: International Criminal Court, Jurisdiction, Impunity.
Abstrak: Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama bagaimana yurisdiksi dari The  International  Criminal  Court (ICC)  untuk  mengadili  para  pelaku  kejahatan  internasional  dalam mencegah impunitas, yang kedua bagaimana efektivitas yurisdiksi ICC tersebut dalam mencegah impunitas dalam praktiknya. Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu pendekatan  dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang fokus pada prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  diakui  oleh  masyarakat  internasional  dan  pendekatan perbandingan ( comparative approach ) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan membandingkan hukum terapan (hukum nasional dan hukum internasional) yang memiliki sasaran tertentu. Sejarah panjang penegakan  hukum  pidana  internasional  di  atas  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian  masyarakat internasional terhadap korban kejahatan internasional, karena dalam praktiknya terkadang tidak mudah untuk  mengandalkan  mekanisme  dan  lembaga  hukum  nasional  dalam  menghadapi  situasi  kejahatan internasional, karena kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik mempunyai kekuasaan  di  suatu  negara,  sehingga  diharapkan  pengadilan  nasional  Penuntutan  dan  penanganan kejahatan  internasional  yang  dilakukan  mungkin  berada  dalam  situasi  tidak  mampu  menjalankan  peran yang  diharapkan.  Berdasarkan  Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana  Internasional  tahun  1998,  Pengadilan Kriminal Internasional mempunyai empat jenis yurisdiksi, yaitu: 1) Yurisdiksi Personal (ratione personae ); 2)  yurisdiksi  pidana/materi (ratione  materiae );  3)  Yurisdiksi  Teritorial  ( ratione  loci); dan  4)  Yurisdiksi temporal ( ratione temporis ). Yurisdiksi yang dimiliki ICC dalam mengadili, mengadili dan mengadili pelaku kejahatan dalam mencegah impunitas masih belum efektif karena masih mempunyai faktor atau alasan yang membuat pelaku kejahatan dapat menikmati impunitas atau terbebas dari penuntutan dan tanggung jawab hukum atas perbuatannya.
Kata Kunci: Sistem peradilan pidana internasional, yurisdiksi, impunity.

## 1. Pendahuluan
Hukum  pidana  internasional  tumbuh  dan  berkembang  tidak  lepas  dari  semakin berkembang  dan  meluasnya  pidana  (tindak  pidana)  internasional.  Pengakuan  secara internasional akan pentingnya hukum pidana internasional guna merespon tindak pidana internasional  pertama  kali  terjadi  melalui  resolusi  yang  diajukan  Sidang  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya  suatu  panitia  kodifikasi  hukum  internasional  atau The  Committee  on Codification  of  International  Law yang  bertugas  merumuskan  prinsip-prinsip  hukum internasional yang telah diakui dalam The Charter and Tribunal of The Nuremberg Trial. Resolusi tersebut menegaskan bahwa di dalam perkembangan masyarakat internasional, muncul  kebutuhan  akan  suatu  badan  yurisdiksi  untuk  mengadili  kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan hukum internasional (Tolib Effendi 2014).
Dengan  adanya  upaya  pengkodifikasian  prinsip-prinsip  hukum  internasional sebagaimana  dimaksud  di  atas,  maka  timbul  konsekuensi  terhadap  yurisdiksi  untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam katagori kejahatan (tindak pidana) Internasional,  maka  dibentuklah  pengadilan  internasional.  Sejarah  penegakan  hukum pidana  internasional  melalui  yurisdiksi  pengadilan  internasional  telah  dilakukan  sejak tahun  1945.  Penegakan  hukum  pidana  internasional  pada  tahun  1945  adalah  dengan dibentuknya  Pengadilan  Internasional  Nuremberg  ( International  Military  Tribunal Nuremberg) (Schindler  and  Toman  2021) . Pada  tahun  yang  sama  dibentuk  pula Pengadilan Tokyo ( International Military Tribunal for The Far East) (International 1949) .
Pada Tahun 1993, berdasarkan Resolusi 827 (United Nations Security Council 1993) Dewan  Keamanan  ( Security  Council )  PBB  dibentuk  peradilan ad  hoc, yaitu The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) (United Nations 2017), dan pada tahun 1994 berdasarkan Resolusi 995 (United Nations Security Council 1994) Dewan Keamanan PBB dibentuklah The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (United Nations 2010) Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum pidana internasional, pada tahun 1998 PBB melalui Konvensi yang diadakan di Roma yang melibatkan negara- negara maju yang merupakan state parties melahirkan sebuah konvensi dengan nama statuta  Roma  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  hukum  pidana  internasional  dan menjadi cikal bakal terbentuknya The International Criminal Court (ICC) (United Nations 1998).
International  Criminal  Court merupakan  pengadilan  pidana  internasional  yang permanen  atau  tetap,  berbeda  dengan  pengadilan-pengadilan  pidana  internasional sebelumnya yang merupakan pengadilan Ad Hoc (William A. Schabas 2010). Selain karena sifatnya yang permanen, ICC juga berbeda dari ICTY dan ICTR dalam hal ia tidak menjadi bagian dari PBB, melainkan berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional yang independen. Secara historis, pendirian ICC ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internasional  yan  juga  melahirkan  ICTY  dan  ICTR.  Sejak  berakhirnya  era  Perang  Dingin

## UIR LawReview
pada awal tahun 1990-an, muncul kesadaran bahwa pelaku kejahatan-kejahatan berat tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman (Parthiana 2006).
Sejarah  panjang  mengenai  penegakan  hukum  pidana  internasional  di  atas merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian  masyarakat  internasional  terhadap  korban- korban  kejahatan  internasional,  karena  dalam  praktik,  terkadang  tidak  mudah  untuk mengandalkan  mekanisme  dan  lembaga  hukum  nasional  untuk  menangani  situasi kejahatan  internasional,  karena  kejahatan  internasional  dapat  dilakukan  oleh  individu yang  secara  politik  memiliki  kekuasaan  di  suatu  negara,  sehingga  pengadilan  nasional yang diharapkan menindak dan menangani kejahatan internasional yang dilakukan bisa berada  dalam  situasi  tidak  mampu  melakukan  fungsi  yang  diharapkan  ( expected  role ) yang  semestinya  (Arie  Siswanto  2016).  Ketika  penegakan  hukum  di  forum  pengadilan nasional  menghadapi  situasi  seperti  itu,  ada  berbagai  pertimbangan  (terutama pertimbangan politik) yang kemudian bermuara pada ketidakmampuan ( inability ) atau ketidakmauan ( unwillingness ) pengadilan nasional (Arie Siswanto 2016).
Ketika hal tersebut terjadi, mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum atau menikmati  kebebasan  dari  jangkauan  hukum,  yang  dalam  diskursus  tentang  Hak  Asasi Manusia  dikenal  dengan  istilah  impunitas  ( impunity )  (Arie  Siswanto  2016). Konflik bersenjata yang mengikuti peristiwa pecahnya ( dismemberment ) negara Yugoslavia pada paruh  pertama  dekade  1990-an  merupakan  salah  satu  contoh  yang  menunjukkan bagaimana  struktur  pengadilan  nasional  tidak  dapat  lagi  diandalkan.  Demikian  juga halnya  dengan  situasi  perang  saudara  di  Rwanda  yang  mengakibatkan  tidak  dapat berfungsinya pengadilan nasional. Dalam keadaan ketika sistem pengadilan nasional tidak dapat  diandalkan  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan internasional,  salah  satu  alternatif  yang  dapat  ditempuh  untuk  mencegah  untuk terjadinya  impunitas  adalah  dengan  membentuk  pengadilan  di  luar  badan  pengadilan nasional  sebagai  media  penegak  hukum  dan  keadilan  yaitu  pengadilan  kriminal  yang bersifat internasional seperti halnya ICC (Antonio Cassese 2003). Dengan adanya ICC ini, diharapkan  penegakan  hukum  pidana  internasional  terhadap  kejahatan  internasional dapat dilakukan dengan efektif (Eddy Djunaedi Karnasudirdja 2003).
Dalam menegakkan hukum pidana internasional, ICC memiliki yurisdiksi-yurisdiksi sebagai  dasar  untuk  melakukan  penegakan  hukum  pidana  internasional  terhadap kejahatan-kejahatan  internasional  sehingga  dapat  mencegah  para  pelaku  kejahatan internasional tersebut untuk bebas dari tuntutan hukum dan menikmati impunitas. Akan tetapi  pada  praktiknya,  masih  dapat  kita  lihat  bahwa  masih  banyak  sekali  kejahatan- kejahatan  internasional  yang  terjadi  di  negara-negara  dan  tidak  ada  respon  ataupun tindakan  terhadap  para  pelaku  kejahatan.  Salah  satu  contohnya  pada  kasus  kejahatan internasional  di  Palestina  yang  berkepanjangan.  Hal  tersebut  menimbulkan  suatu

## UIR LawReview
pertanyaan  akan  keefektivitasan  daripada  ICC  dalam  melakukan  penegakan  hukum pidana internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  artikel  ini  akan  membahas  dan  menggambarkan mengenai  bagaimana  yurisdiksi  dari The  International  Criminal  Court (ICC)  untuk mengadili  para  pelaku  kejahatan  internasional  dalam  mencegah  impunitas,  kemudian Penulis akan menguji dan menganalisis mengenai efektivitas yurisdiksi ICC tersebut dalam mencegah impunitas dalam praktiknya.

## 2. Metode
Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu  pendekatan    dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  yang  fokus  pada  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  diakui  oleh masyarakat internasional dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ) ( Peter mahmud  marzuki,  2021)  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  dan membandingkan  hukum  terapan  (hukum  nasional  dan  hukum  internasional)  yang memiliki sasaran tertentu. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam   penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  media  pranata.  Kedua  bahan  hukum tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  tujuan  menjawab  apa  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Pembahasan
Yurisdiksi International  Criminal  Court Dalam  Upaya  Memberantas Impunitas
Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court 1998  (United  Nations  1998) menyatakan bahwa tujuan pengadilan adalah untuk mengakhiri impunitas atas " the most serious  crimes  of  concern  to  the  international  community  as  a  whole ” (Rmann  2008). Untuk  mengimplemntasikan  tujuannya  tersebut,  ICC  memiliki  4  jenis  yurisdiksi. Berdasarkan Black’s  Law  Dictionary (Henry  Campbell  1991),  mendefinisikan  yurisdiksi sebagai  kewenangan  untuk  melakukan  proses  hukum,  untuk  melakukan  penuntutan, untuk  mengadili,  dan  untuk  memberlakukan  suatu  hukum.  Yurisdiksi  adalah  yurisdiksi pengadilan, yaitu kemampuan atau kekuatan untuk melakukan tindakan yudisial terhadap suatu  kasus mengenai perseorangan, properti atau  kejadian-kejadian  yang dihadapkan kepada Pengadilan (Peter Ma lanczuk 2002).
Dengan  adanya  yurisdiksi  tersebut,  ICC  dapat  memproses  hukum,  melakukan penuntutan,  dan  mengadili  para  pelaku  kejahatan  internasional  sehingga  dapat
mencegah  impunitas  atau  bebas  dari  tuntutan  hukum  dan  bebas  dari  tanggungjawab pidana atas perbuatannya. Berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court 1998 empat macam yurisdiksi tersebut adalah sebagai berikut: (William A. Schabas 2001). 1)  yurisdiksi  personal  ( ratione  personae );  2)  yurisdiksi  kriminal/material  ( ratione materiae );  3)  yurisdiksi  territorial  ( ratione  loci );  dan    4)  yurisdiksi  temporal  ( ratione temporis ).
Analisa  Efektivitas  Yurisdiksi International  Criminal  Court Dalam  Upaya Mencegah Impunitas
Sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya, dalam mencegah Impunitas, ICC  memiliki  4  macam  yurisdiksi.  Dengan  adanya  yurisdiksi  tersebut,  ICC  dapat memproses  hukum,  melakukan  penuntutan,  dan  mengadili  para  pelaku  kejahatan internasional sehingga dapat mencegah impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya. Berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court 1998, International Criminal Court memiliki empat macam yurisdiksi adalah: 1) yurisdiksi personal ( ratione personae ); 2) yurisdiksi kriminal/material ( ratione  materiae );  3)  yurisdiksi  territorial  ( ratione  loci );  dan  4)  yurisdiksi  temporal ( ratione temporis ).
Menurut  Arie  Siswanto,  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Hukum  Pidana Internasional ”  menyatakan  bahwa  yurisdiksi  ICC  tersebut  cukup  otoritatif  dalam memerangi impunitas (Arie Siswanto 2016). Akan tetapi Penulis berpendapat lain, Penulis berpendapat  bahwa  yurisdiksi  ICC  tersebut  masih  belum  efektif  dalam  mencegah impunitas, Penulis menilai bahwa masih terdapat beberapa faktor atau beberapa alasan yang membuat para pelaku kejahatan internasional masih dapat menikmati impunitas.
Berkaitan  dengan  yurisdiksi  personal,  Mahkamah  hanya  memiliki  yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya  selain  daripada  individu,  tiada  satupun  ketentuan  Statuta  ini  yang  berkenaan dengan  tanggung  jawab  kriminal  dari  individu  akan  mempengaruhi  tanggungjawab negara berdasarkan hukum internasional. Perbedaan yang mendasar dengan peradilan- peradilan pidana internasional terdahulu adalah adanya semacam alasan pembenar dan alasan  pemaaf  dalam  ICC.  Statuta  Roma  1998  mengatur  tentang  alasan  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  yang  menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan tindak pidana.
Orang yang berusia 18  tahun harus dikembalikan kepada negaranya sendiri, dan negaranya  itulah  yang  akan  menerapkan  hukum  (pidana)  nasionalnya.  Pada perkembangan  sekarang,  para  pelaku  kejahatan  juga  bisa  berusia  18  tahun  atau  yang dikenal dengan “tentara anak ( child soldier )” . Banyak anak -anak yang direkrut dan dilatih

## UIR LawReview
secara  paksa  untuk  menjadi  bahkan  banyak  juga  yang  bergabung  karena  putus  asa, percaya  bahwa  kelompok  bersenjata  menawarkan  kesempatan  terbaik  mereka  untuk bertahan  hidup  (Wathc  2013).  Oleh  karena  itu,  menurut  Penulis,  ketentuan  alasan pemaaf  ini  pada  perkembanganya  dipertanyakan  relevansinya  mengingat  muncul tentara-tentara baru yang berusia dibawa umur atau dibawah 18  tahun. Tidak adanya yurisdiksi ICC,  ataupun hukum nasionalnya juga mengesampingkan hal tersebut, maka orang  tersebut  tentu  saja  masih  dapat  menikmati  impunitas  atau  bebas  dari  tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya.
Disamping  itu  ada  pula  ketentuan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk menghapuskan  tanggungjawab  pidana  dari  seorang  individu  apabila  ke  perbuatan  itu terjadi, individu yang bersangkutan dalam kondisi-kondisi seperti tercantum dalam Pasal 31 ayat 1, yang secara ringkasnya, yakni: a) orang yang bersangkutan menderita cacat mental  atau  sakit  ingatan;  b)  orang  yang  bersangkutan  berada  dalam  keadaan  mabuk ketika perbuatan itu dilakukan sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk menilai perbuatannya; c) orang yang bersangkutan melakukan perbuatannya itu demi membela diri  ataupun  membela  orang  lain;  dan  d)  perbuatan  atau  kejahatan  dalam  yurisdiksi Mahkamah itu dilakukannya di bawah tekanan phisik ataupun mental yang tidak dapat dihindarkannya.
Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  sejauhmana  alasan-alasan  ini  dapat  dibenarkan penggunaannya  ?  tentulah  hal  tersebut  akan  dinilai  dan  diputuskan  dengan  teliti  oleh Mahkamah  sendiri  dalam  persidangan  sesuai  dengan  hukum  acara  dan  hukum pembuktiannya, sehinggal hal tersebut tidak dijadikan alasan bagi para pelaku kejahatan internasional untuk menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya.
Berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial ICC berlaku di negara-negara anggota/negara-negara peratifikasi Statuta Roma 1998 maupun bagi negara-negara non anggota sebab Mahkamah merupakan badan peradilan kriminal yang dimaksudkan untuk menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam Statuta.  Terhadap  kejahatan  yang  terjadinya  di  dalam  atau  lintas  batas  teritorial  dari negara-negara yang sudah menjadi peserta pada Statuta, tentulah tidak menjadi masalah dengan penerapan yurisdiksi teritorial Mahkamah sebab negara-negara itu merupakan negara  yang  menerima  yurisdiksi  Mahkamah,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  12 ayat (1) Statuta Roma 1998.
Dalam hubungannya dengan negara-negara yang tidak  mau atau menolak untuk menjadi  peserta  Statuta,  Supaya  pelakunya  tidak  menikmati  impunitas  disebabkan karena  negara  tempat  terjadinya  kejahatan  bukan  negara  peserta  pada  Statuta, Mahkamah bisa juga menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta, dengan syarat sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Statuta  Roma  1998,  yakni,  negara  tersebut  harus

## UIR LawReview
mengeluarkan  suatu  pernyataan  (deklarasi)  yang  menyatakan  penerimaannya  atas yurisdiksi Mahkamah dan deklarasi tersebut disampaikan kepada Panitera.
Akan  tetapi,  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Penulis  melihat  dua  permasalahan sebgai  berikut:  Pertama,  sejauhmana  suatu  negara  akan  bersedia  mengeluarkan pernyataan  tentang  penerimaannya  atas  yurisdiksi  Mahkamah,  tentunya  akan bergantung pada keinginan dari negara ( political will ) yang bersangkutan, yang menjadi permasalahan  adalah  bagaimana  jika  negara  non  anggota  tersebut  tidak  mau mengeluarkan  suatu  pernyataan  (deklarasi)  yang  menyatakan  penerimaannya  atas yurisdiksi Mahkamah guna melindungi pelaku kejahatan, tentunya Mahkamah tidak bisa menerapkan  yurisdiksi  kriminalnya  terhadap  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  negara tersebut.  Maka  dengan  demikian  pelaku  kejahatan  tersebut  tetap  bisa  menikmati impunitas  menikmati  impunitas  atau  bebas  dari  tuntutan  hukum  akibat  tidak  adanya yurisdiksi dari Mahkamah.
Kedua, dalam praktiknya, yurisdksi kriminal ICC terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah  negara  yang  belum  atau  tidak  meratifikasi  Statuta  pada  juga  tidak  efektif meskipun  suatu  negara  telah  memberikan  deklarasinya  akan  yurisdiksi  dari  ICC,  akan tetapi  belum  tentu  ICC  dapat  merespon  dan  menerapkan  yurisdiksinya.  Hal  tersebut dapat dilihat pada kasus di Palestina.Palestina telah menyampaikan deklarasinya untuk menerima  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  pada  tanggal  31  Desember  2014 (International  Criminal  Court  2014).  Hal  ini  telah  diterima  dengan  baik  oleh  Sekretaris Jenderal  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Mahkamah  Pidana  Internasional,  yang membuat  Palestina  menjadi  Negara  Anggota  Efektif  pada  tanggal  1  April  2015 (International Criminal Court 2015).
Selain itu, berdasarkan Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998, Mahkamah dapat  melaksanakan  jurisdiksinya  berdasarkan  Bab  VII  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  apabila  mendapat  rujukan  dari  Dewan  Keamanan  yang  diteruskan  kepada Penuntut Umum atau apabila jika Penuntut Umum berinisiatif melakukan penyelidikan berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Statuta dan terjadi di negara non  anggota.  Apabila  melihat  ketentuan  Pasal  tersebut  maka  yurisdiksinya  untuk mengadili tindak pidana yang dalam Pasal 5 Statuta hanya dapat diterapkan melalui dua pemicu,  pertama,  adanya  rujukan  dari  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa kepada penuntut atau kedua, inisiatif langsung oleh Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasonal untuk melakukan investigasi di suatu Negara.
Akan tetapi menurut Penulis, implementasi Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998  tersebut  pada  praktiknya  akan  sulit  untuk  diterapkan.  Kedua  pemicu  yurisdiksi Mahkammah  Pidana  Internasional  melalui  rujukan  rujukan  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  melalui  inisiatif  Penuntut  Umum  menuai  perdebatan

## UIR LawReview
yang panjang (Manhoush H. Arsanjani 1999). Lionel Yee menyatakan dalam artikelnya bahwa Mekanisme pemicu yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui rujukan dari Dewan Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mendapatkan  banyak  perdebatkan  dari  sebagian kecil  Negara  Anggota  yang  minoritas.  Alasan-alasan  penolakan  tersebut  adalah  adanya kekhawatiran  bahwa  keterlibatan  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di Mahkamah Pidana Internasional akan berimbas kepada politisasi forum pengadilan ini (Roy S. Lee Ed 1999).
Apabila melihat dari prosedurnya, pemicu pertama mengenai rujukan dari Dewan Keamanan  tentunya  hanya  bisa  terjadi  apabila  Dewan  Keamanan  terlebih  dahulu bersidang  untuk  membahas  masalah  yang  terjadi  di  dalam  wilayah  atau  lintas  batas wilayah  negara  negara  yang  tidak  menjadi  peserta  Statuta  yang  menurut  Dewan merupakan acaman atas keamanan dan perdamaian dunia (Bab VII Piagam) dan diakhiri dengan  pengambilan  keputusan  yang  dituangkan  dalam  suatu  resolusi  untuk menyerahkan  kasus  tersebut  kepada  Jaksa  Penuntut  ( the  Prosecutor )  untuk ditindaklanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  Statuta.  Keputusan  tersebut  memerlukan sembilan suara pendukung, termasuk suara setuju dari kelima anggota tetap yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB.
Dewan  Keamanan  adalah  suatu  lembaga  politik  maka  nuansa  nuansa  politiknya sama  sekali  tidak  dapat  dipisahkan,  dengan  adanya  hak  veto  yang  dimiliki  oleh  lima negara anggota tetapnya, praktis kelima negara ini tidak akan pernah terkena resolusi Dewan  Keamanan  yang  merugikan  dirinya  sendiri.  Pada  praktiknya  resolusi  Dewan Keamanan  akan  menjadi  sulit  dikeluarkan  karena  apabila  salah  satu  negara  yang memveto  maka  resolusi  tersebut  akan  gagal.  Hak  veto  yang  dimiliki  oleh  lima  negara besar  tersebut  adalah  salah  satu  hambatan  terbesar  terhadap  resolusi  yang  akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.
Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh I Wayan Parthiana dalam bukunya yang  berjudul  “Hukum  Pidana  Internasional”.  Beliau  menyatakan  bahwa  “ Jika  suatu kejahatan terjadi di salah satu atau lebih negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian  dibahas  dalam  Dewan  Keamanan  tetapi  berkat  keberhasilan  negara  itu mendekati salah satu dari lima negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan diambil atau yang lebih konkret jika di salah satu dari kelima negara pemegang veto terjadi kasus kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah  tetapi  negara  itupun  tidak  mengambil  tindakan  apa  apa  terhadap  si pelakunya,  maka  sudah  pasti  tidak  akan  berhasil  dibahas  dalam  persidangan  Dewan Keamanan.  Kalaupun  dibahas  dan  akan  diambil  keputusan  untuk  menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut pada Mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh negara tersebut ” (Parthiana 2006).
Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  kenyataan  sekarang  bahwa  masih  banyak kejahatan internasional yang terjadi di negara-negara contohnya pada kasus kejahatan internasional  di  Palestina  yang  berkepanjangan.  Hingga  saat  ini,  yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional belum dapat diterapkan dalam konflik Palestina dan Israel karena belum adanya rujukan dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemungkinan adanya rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsapun terksesan kecil, mengingat adanya Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini selalu menunjukan keberpihakan terhadap Israel  dalam  penolakan  kerasnya  terhadap  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional sehingga Dewan Keamanan selalu tidak bisa mengeluakan resolusi untuk menyerahkan kasus  tersebut  kepada  Jaksa  Penuntut  ( the  Prosecutor )  karena  diveto  oleh  Amerika Serikat.  Hal  tersebut  membuat  banyak  negara  mempertanyakan  fungsi  dan  efektivitas Dewan  Keamanan  PBB.  Begitu  dekatnya  Amerika  dengan  Israel  dalam  berbagai  hal menjadikan resolusi Dewan terasa tidak efektif (William Thomas Worster 2012).
Dengan demikian implementasi Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998 dalam melaksanakan jurisdiksi berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan  Keamanan  untuk  menyerahkan  kepada  mahkamah  melalui  jaksa  Penuntut ( Prosecutor ) berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 Statuta dan terjadi di negara non anggota akan sulit diterapkan. Upaya tersebut harus mendapatkan sembilan suara yang mendukung, termasuk suara setuju dari kelima anggota tetap (Peter Ma lanczuk 2002).  Apabila salah satu negara yang memveto maka resolusi tersebut akan gagal  untuk  dikeluarkan/ditetapkan,  maka  praktis  si  pelakunya  juga  akan  menikmati impunitas atau terhindar dari tuntutan pidana.
Terkait  dengan  mekanisme  pemicu  penerapan  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  melalui  inisiatif  Penuntut  Umum,  mekanisme  ini  menemui  banyak perdebatan  dengan  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  kepentingan  untuk memberikan kekuatan independen kepada Penuntut Umum untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Beberapa Negara Anggota menekankan pentingnya independensi bagi Penuntut  Umum  demi  keefektivan  dan  kredibilitas  Mahkamah  Pidana  Internasional. Pendapat  tersebut  muncul  dari  adanya  kekhawatiran  bahwa  komplain  dari  Negara Anggota serta rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan cukup untuk  membuat  Mahkamah  Pidana  Internasional  beroperasi  atas  nama  komunitas internasional secara keseluruhan.
Dalam  kasus  Palestina  belum  ada  inisiatif  langsung  dari  Penuntut  Umum Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk  melakukan  investigasi.  Padahal  disana  sangat banyak  sekali  kejahatan  internasional  yang  terjadi  dan  merupakan  tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, seharusnya Penuntut Umum berinisiatif  untuk  melaksanakan  jurisdiksinya  berdasarkan  Bab  VII  Piagam  Perserikatan

## UIR LawReview
Bangsa-Bangsa. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karena hal tersebut, menulis menilai bahwa yurisdiksi tersebut pada kenyataannya juga tidak efektif, karena tidak  mampu  melindungi  dan  memberikan  keadilan  bagi  para  korban  kejahatan internasional  dan  tidak  mampu  merespon  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  para pelaku  kejahatan  internasional  sehingga  para  pelaku  dibiarkan  bebas  dari  tuntutan hukum  dan  tanggungjawab  hukum  atas  perbuatannya  tersebut.  Terlebih  lagi,  dalam webnya, hingga saat ini, Mahkamah Pidana Internasional masih memiliki pending cases dalam jumlah  yang  cukup  besar  sehingga  tidak  ada  kepastian  bahwa  Penuntut  Umum Mahkamah Pidana Internasional memiliki keinginan untuk menambah daftar baru pada pending cases (International Criminal Court n.d.) .
Selanjutnya tentang yurisdiksi temporalnya ( jurisdiction ratione temporis ), Pasal 11 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  ICC  memiliki  yurisdiksi  hanya  terhadap  kejahatan  yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku ( non-retroactive principle ). Jika kejahatan yang dilakukan terjadi sebelum mulai berlakunya Statuta, pengadilan nasional dari negara tempat terjadinya kejahatan atau pengadilan nasional negara lain yang memiliki yurisdiksi atas  kejahatan  tersebut.  Akan  tetapi,  kembali  yang  menjadi  permasalahan  adalah pengadilan  nasional  bisa  saja  tidak  berfungsi  karena  tidak  mampu  melaksanakan yurisdiksinya, atau hukum nasional suatu negara itu sama sekali tidak mengatur kejahatan tersebut  sebagai  tindak  pidana  di  dalam  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan pidana  nasionalnya.  Hal  tersebut  juga  dikatakan  oleh  Arie  Siswanto  yang  menyatakan bahwa ada kalanya pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami  kerusakan  struktur  dan  sistem.  Kerusakan  struktur  dan  sistem  pengadilan nasional  dapat  terjadi  pasca  suatu  negara  dilanda  konflik  yang  serius  (Arie  Siswanto 2016).
Terlebih  lagi,  sistem  keadilan  nasional  sering  kali  tidak  memiliki  kemauan  dalam melaksanakan yurisdiksinya untuk mengadili pelaku kejahatan dan cendrung tidak netral atau bahkan melindungi pelaku kejahatan internasional. Hal tersebut juga dikatakan oleh Georg Schwarzenberger yang menyatakan bahwa sistem keadilan nasional terbukti sering kali tidak memiliki kekuatan untuk mengambil langkah netral (Georg Schwa rzenberger 1968).  Hal  tersebut  berimplikasi  kepada  proses  peradilan  atau  keputusan  pengadilan yang  diberikan  akan  menutupi  adanya  tanggung  jawab  kriminal  atas  tindak  pidana  (J. Llewellyn  2001).  Keadaan  tersebut  tentunya  akan  mengakibatkan  pelaku  kejahatan menikmati impunitas dan terhindar dari tuntutan hukum.
Tentu  saja yurisdiksi temporal Mahkamah itu hanya berlaku atas kejahatan yang tejadi  di  dalam  wilayah  negara-negara  pesertanya,  yaitu,  negara-negara  yang  sudah meratifikasi dan dengan demikian sudah terikat pada Statuta.  Negara negara lain yang tidak atau belum mengikatkan diri pada Statuta, tetapi di wilayahnya terjadi kejahatan yang  seperti  ditentukan  dalam  Statuta,  meskipun  waktu  terjadinya  itu  pada  waktu sesudah mulai berlakunya Statuta, tetap saja Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi (asas

## UIR LawReview
pacta tertiis necnocent nec prosunt ) dalam hukum perjanjian internasional, bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak dan atau membebani kewajiban kepada pihak ketiga. Terhadap kejahatan yang semacam itu, maka pertanggungjawaban pidana atas  si  pelakunya  dikembalikan  kepada  hukum  pidana  nasional  darinegara  yang bersangkutan.
Jika  negara  itu  tidak  mampu  ataupun  tidak  mau  menerapkan  hukum  pidana nasionalnya dan tidak mampu mengadili pelaku, Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam dapat mengeluarkan suatu resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa  Penuntut  selanjutnya  Jaksa  Penuntut  dengan  inisiatif  sendiri  dapat  melanjutkan penyelidikan dan penuntutannya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada praktiknya akan sulit untuk mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan yang bernuanasa politis tersebut. Apabila salah satu negara yang memveto maka resolusi tersebut akan gagal  untuk  dikeluarkan/ditetapkan,  maka  praktis  si  pelakunya  juga  akan  menikmati impunitas atau terhindar dari tuntutan pidana.
Dengan  demikian,  Penulis  berpendapat  bahwa  yurisdiksi  ICC  dalam  memproses, menuntut  dan  mengadili  para  pelaku  kejahatan  dalam  mencegah  impunitas  tersebut masih  belum  efektif  dikarenakan  masih  memiliki  faktor  atau  beberapa  alasan  yang mengakibatkan  para  pelaku  kejahatan  dapat  menikmati  impunitas  atau  bebas  dari tuntutan hukum dan tanggungjawab hukum atas perbuatannya .

## 4. Penutup
Berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Berdasarkan Rome Statute of the  International  Criminal  Court 1998, International  Criminal  Court memiliki  empat macam  yurisdiksi,  yakni:  1)  yurisdiksi  personal  ( ratione  personae );  2)  yurisdiksi kriminal/material  ( ratione  materiae );  3)  yurisdiksi  territorial  ( ratione  loci );  dan    4) yurisdiksi temporal ( ratione temporis ). Berkaitan dengan yurisdiksi personal, Mahkamah hanya  memiliki  yurisdiksi  personal  terhadap  individu  bukan  terhadap  negara  maupun subyek hukum internasional lainnya selain daripada individu. Khusus dalam hubungannya dengan negara, Pasal 25 ayat (4) Statuta Roma 1998 secara tegas menyatakan, bahwa tiada satupun ketentuan Statuta ini yang berkenaan dengan tanggung jawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggungjawab negara berdasarkan hukum internasional. Yurisdiksi kriminal/material ICC adalah berkaitan dengan empat jenis tindak pidana yang menjadi  yurisdiksi  ICC  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Statuta  Roma  1998,  yakni kejahatan  genosida  ( genocide ),  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes  against humanity ), kejahatan perang ( war crimes ), dan kejahatan agresi ( aggression ).
Berkaitan dengan yurisdiksi territorial, yurisdiksi teritorial ICC berlaku di negara- negara  anggota/  negara-negara  peratifikasi  Statuta  Roma  1998  maupun  bagi  negara- negara  non  anggota  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12-Pasal  15  Statuta  Roma  1998.

## UIR LawReview
Selanjutnya tentang yurisdiksi temporalnya ( jurisdiction ratione temporis ), jika Peradilan Nuremberg dan Peradilan Tokyo, serta dua peradilan pidana internasional ad hoc lainnya memberlakukan  asas  retroaktif  yang  berarti  mengingkari  asas  legalitas,  maka  tidak demikian  di  ICC.  Pasal  11  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  ICC  memiliki  yurisdiksi  hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku.
Penulis  berpendapat  bahwa  yurisdiksi  yang  dimiliki  ICC  dalam  memproses, menuntut  dan  mengadili  para  pelaku  kejahatan  dalam  mencegah  impunitas  tersebut masih  belum  efektif  dikarenakan  masih  memiliki  faktor  atau  beberapa  alasan  yang mengakibatkan  para  pelaku  kejahatan  dapat  menikmati  impunitas  atau  bebas  dari tuntutan hukum dan tanggungjawab hukum atas perbuatannya.

## 5. Daftar Pustaka
Antonio Cassese. 2003. International Criminal Law . New York: Oxford University Press.
Arie Siswanto. 2016. “Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional.” Jurnal Refleksi Hukum 10(1).
Eddy Djunaedi Karnasudirdja. 2003. Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  Sejarah  Pengadilan  Pidana  Internasional  Sejak Perang Dunie Ke II Hingaa Sekarang . Jakarta: PT. Tatanusa.
Georg Schwa rzenberger. 1968. “International Law as Applied by International Courts and Tribunals: The Law of Armed Conflict.” Netherlands International Law Review 2.
Henry Campbell. 1991. Black, Black’s Law Dictionary, 6th Edition, Centennial Edition .
International  Criminal  Court.  2014.  “Declaration  Accepting  the  Jurisdiction  of  the International Criminal Court.”
International Criminal Court. 2015. “ICC Welcomes Palestine as a New State Party.”
International Criminal Court. n.d. “Situations and Cases, Situations under Investigation.” Retrieved (https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx).
International, Other. 1949. “International Military Tribunal for the Far East.” International Organization 3(1):184 – 86. doi: 10.1017/S0020818300014399.
J. Llewellyn. 2001. “A Comment on the Complementary Jurisdiction of the International Criminal Court: Adding Insult to Injury in Transnat Ional Contexts?” Dallhousie Law Journal 24.
Manhoush H. Arsanjani. 1999. “The Rome Statute of the International Criminal Court.” 93 American Journal of International Law 22.
Parthiana, I. Wayan. 2006. Hukum Pidana Internasional . Bandung: CV Yrama Widya.
Peter Ma lanczuk, Akehurst’s. 2002. “Modern Introudction to International Law, London

## UIR LawReview
and New York: Routledge Taylor & Francis Group.”
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).
Rmann,  Andreas  Zimme.  2008. Jurisdiction,  Admissibility  and  Applicable  Law:  Crimes within the Jurisdiction of the Court . Portland: Hart and Publishing.
Roy S. Lee Ed. 1999. The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results” . Kluwer Law International.
Schindler,  Dietrich,  and  Jiri  Toman.  2021.  “Agreement  for  the  Prosecution  and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis.” The Laws of Armed Conflicts 1253 – 61.
Tolib Effendi. 2014. Hukum Pidana Internasional . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
United Nations. 1998. The International Criminal Court (ICC) .
United Nations. 2010. The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) .
United Nations. 2017. “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.” Retrieved (http://www.icty.org/en/about).
United  Nations  Security  Council.  1993. Resolution  On  Establishing  an  International Tribunal  for  the  Prosecution  of  Persons  Responsible  for  Serious  Violations  of International  Humanitarian  Law  Committed  in  the  Territory  of  the  Former Yugoslavia .
United Nations Security Council. 1994. Resolution on Establishment of an International Tribunal and Adoption of the Statute of the Tribunal . Wathc, Human Rights. 2013. “Child Soldiers.” Retrieved
(https://www.hrw.org/to%0Apic/childrens-rights/child-soldiers).
William  A.  Schabas.  2001. An  Introduction  to  The  International  Criminal  Court .  United Kingdom: Cambridge University Press.
William A. Schabas. 2010. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute . United Kingdom: Oxford University Press.
William Thomas Worster. 2012. “The Exercise of Jurisdiction By The International Criminal Court Over Palestine.” American University International Law Review 26(5).
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.