## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN MURID SISWA SEKOLAH PADA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

## Agung Wiragama, Endang Prasetyawati, Indah Satria
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: agungwiragama00057@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  terkait  penerimaan  murid  baru  di  suatu  sekolah  sudah sering  terjadi.  Umumnya  para  pelaku  kejahatan  tersebut  merupakan orang  yang  mengaku  bisa  memasukkan  siswa  ke  sekolah  yang  dituju dengan  memberikan  sebuah  imbalan.  Para  pelaku  kejahatan  akan mengiming-imngi  para  orang  tua  untuk  mengeluarkan  sejumlah  biaya agar  anaknya  dapat  diterima  di  sekolah  dikarenakan  banyaknya  minat siswa  baru  yang  mendaftar  menjadikan  peluang  anaknya  semakin  kecil dapat diterima di sekolah tersebut. Tidak sedikit para orang tua percaya atas tindakan tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang  besar  dengan  harapan  anaknya  dapat  diterima  namun  pada kenyataanya  anak  tersebut  tidak  diterima  menjadi  siswa.    Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian  ini adalah secara yuridis  normatif  dan empiris.  Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  dikarenakan  adanya  kesempatan  yang dilakukan  dimana  korban  merupakan  murid  les  private  dari  Terdakwa. Korban  tidak  diterima  untuk  masuk  ke  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang  sebagai  syarat  untuk  biaya  masuk  sekolah  SMA  Negeri  2  Bandar Lampung. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  dihadirkan  didalam  persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat.

## KATA KUNCI :
Tindak Pidana Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Penerimaan Siswa Sekolah KEYWORDS: Fraud Crime, Criminal Responsibility, School Student Admission.

## ABSTRACT
Criminal  acts  related  to  the  acceptance  of  new  students  at  a  school have  often  occurred.  Generally,  the  perpetrators of  these  crimes are people who claim to be able to get students into the school they are aiming for by providing an imbalance. The perpetrators of crime will lure  parents  to  pay  a  certain  amount  so  that  their  children  can  be accepted  at  school  because  the  high  interest  of  new  students  who register makes it less likely that their children can be accepted at the school.  Not  a  few  parents  believe  in  this  action  so  that  parents  are willing  to  pay  large  fees  in  the  hope  that  their  children  will  be accepted  but  in  reality  the  child  is  not  accepted  as  a  student.  The approach  taken  in this  research  is  normative  and  empirical  juridical. The  factor  causing  the  criminal  act  of  fraud  committed  by  the Defendant  was  due  to  an  opportunity  where  the  victim  was  a personal  student  of  the  Defendant.  The  victim  was  not  accepted  to enter  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung  seeing  this  opportunity.  The Defendant  engineered  that  to  be  accepted  as  a  student  at  SMA Negeri 2 Bandar Lampung, money was needed as a condition for the entrance fee for SMA Negeri 2 Bandar Lampung. The Panel of Judges before  imposing  a  sentence on  the  Defendant took  into  account  the
facts  presented  at  the  trial  court  by  looking  at  the  evidence  in  the form of witness statements, statements of persecution, evidence and documentary evidence.

## A. PENDAHULUAN
Sekolah  merupakan  sebagai  salah  satu  sistem  pendidikan  yang  berfungsi untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia dan sekolah merupakan tempat tujuan  untuk  belajar.  Dengan  memperoleh  pendidikan  yang  akan  diterima  di  bangku sekolah para anak bangsa akan mampu mengubah pola pikir, menambah pengetahuan dan  meningkatkan  daya  kreativitas  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Sekolah  yang memiliki prestasi, Kualitas dan kondisi selalu menjadi tujuan orang tua dan calon siswa diterima  di  sekolah.  Sekolah  umum  dianggap  murah  dan  terjangkau  dalam  hal pendanaan,  serta  kualitas  yang  terbukti  dapat  diandalkan.  Di  Indonesia,  orang  tua biasanya  menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah  menengah  atas  (SMA)  atau  sekolah menengah  kejuruan  (SMK)  setelah  lulus  sekolah  menengah  pertama  (SMP).  Teliti sekolah  menengah  pertama  yang  ingin  dituju  oleh  orang  tua  dan  siswa.  Orang  tua maupun siswa harus berupaya bolak-balik mencari informasi tentang sekolah. Sekolah merupakan  lembaga  pendidikan  formal  yang  secara  sistematis  menyelenggarakan program  penyuluhan,  pendidikan,  dan  pelatihan  untuk  membantu  peserta  didik mencapai  potensi  moral,  spiritual,  intelektual,  emosional,  dan  sosialnya. 1 Sedangkan menurut Pidalta, sekolah adalah lembaga atau tempat belajar, seperti belajar membaca, menulis,  atau  berbuat  kebaikan.  Sekolah  juga  merupakan  bagian  integral  dari masyarakat  yang  menjawab  realitas  masyarakat  saat  ini.  Sekolah  juga  merupakan lingkungan kedua bagi anak untuk melatih dan mengembangkan kepribadiannya. 2 Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur yakni formal, non formal dan informal dan dalam Pasal 14 Jenjang pendidikan formal  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sekolah  merupakan  lembaga  satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar  mengajar  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  merupakan  salah  satu  jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia setelah tingkat pendidikan pertama.
Salah  satu  sekolah  Negeri  yang  berprestasi  dan  sudah  terbukti  berkualitas yang ada di Kota Bandar Lampung yakni SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dengan status sebagai sekolah favorit SMA Negeri 2 Bandar Lampung menjadi incaran para orang tua dan siswa baru untuk dapat diterima dan memperoleh bangku pendidikan di sekolah tersebut. Dengan banyaknya orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit  akan  menciptakan  peluang-peluang  para  pelaku  kejahatan  menjalankan aksinya. Para pelaku kejahatan akan memanfaatkan situasi para orang tua untuk dapat mengeluarkan biaya-biaya yang tidak jelas dengan harapan anaknya dapat diterima di sekolah idaman.
1 Yusuf  Syamsu.  2000. Psikologi  Perkembangan  Anak  Dan  Remaja .  Remaja  Rosdakarta, Jakarta, hlm 14.
2 Made Pidarta. 1997. Lembaga Pendidikan . Rineka Cipta, Jakarta, hlm 171.
Tindak pidana terkait penerimaan murid baru di suatu sekolah sudah sering terjadi.  Umumnya  para  pelaku  kejahatan  tersebut  merupakan  orang  yang  mengaku bisa memasukkan siswa ke sekolah yang dituju dengan memberikan sebuah imbalan. Para  pelaku  kejahatan  akan  mengiming-imngi  para  orang  tua  untuk  mengeluarkan sejumlah biaya agar anaknya dapat diterima di sekolah dikarenakan banyaknya minat siswa baru yang mendaftar menjadikan peluang anaknya semakin kecil dapat diterima di  sekolah  tersebut.  Tidak  sedikit  para  orang  tua  percaya  atas  tindakan  tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar dengan harapan anaknya dapat diterima namun pada kenyataanya anak tersebut tidak diterima menjadi siswa.
Salah  satu  tindak pidana  penipuan penerimaan  murid  siswa  baru pada  SMA Negeri  2  Bandar  Lampung  yakni  dalam  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk dimana  pelaku    Holi  Angelika  Lourensia  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Penipuan.  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana penipuan penerimaan murid siswa baru diwali bahwa Terdakwa mengajar les private anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi NS Binti BM dengan cara Terdakwa datang ke  rumah  Saksi  Korban  di  Jalan  R.  Suprapto  Gang  Kenari  No.16  RT.003  Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Pada saat Terdakwa masih mengajar les tersebut Saksi Nanda mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung namun Saksi Nanda tidak diterima.
Kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban tersebut sekira  bulan  Juni  2021  Terdakwa  mengatakan  kepada  Saksi  Korban  jika  Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Winda yang merupakan mantan wali kelas anak Terdakwa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung namun sekarang  menjadi  operator  di  SMAN  2  Bandar  Lampung  yang  bisa  membantu melakukan  pengurusan  supaya  Saksi  Nanda  dapat  diterima  di  SMAN  2  Bandar Lampung.  Keesokan  harinya  Terdakwa menghubungi  Saksi  Korban  yang  mengatakan jika  benar  Winda  dapat  melakukan  pengurusan  agar  Saksi  Nanda  dapat  diterima sebagai siswa di SMAN  2 Bandar Lampung namun melalui Darmawan.
Selanjutnya  Terdakwa  dengan  mengaku  sebagai  Darmawan  dengan menggunakan  Hp  mengirimkan  pesan  watshap  ke  nomor  handphone  Saksi  Korban yang mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi Nanda dapat diterima sebagai murid di  SMAN  2  Bandar  Lampung  dengan  syarat  Saksi  Korban  menyerahkan  uang  kepada Darmawan kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya agar Saksi Nanda dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut agar diserahkan melalui Terdakwa.
Akibat  dari  perbuatan  Terdakwa  yang  dilakukan  kepada  Saksi  Nanda  dan Saksi  Korban  menyebabkan  Saksi  Nanda  tidak  sekolah  dan  Saksi  Korban  mengalami kerugian  kurang  lebih  sejumlah  Rp.47.275.000,-  (empat  puluh  tujuh  juta  dua  ratus tujuh  puluh  lima  ribu  rupiah).  Perbuatan  terdakwa  tersebut  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas maka  yang  menjadi  permasalahan masalah  dalam  penulisan  ini  yakni  sebagai  berikut  apakah  Faktor  Penyebab  Pelaku Tindak  Pidana  Penipuan  Penerimaan  Murid  Siswa    Sekolah  Pada  SMAN  Negeri  2 Bandar  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk)  dan  bagaimana Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Penerimaan  Murid  Siswa Sekolah  Pada  SMAN  Negeri  2  Bandar  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  :  116/Pid. B//2022/PN Tjk) ?

## B. Metode Penelitian
Untuk mempersiapkan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum.  menggunakan  dokumen  perpustakaan  sebagai  data  untuk  analisis  kasus selama penyusunan artikel ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang dalam hal ini memasukkan unsur-unsur norma hukum, kemudian didukung dengan data tambahan atau faktor-faktor empiris.
a. Penelitian  Normatif
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan meneliti  kepustakaan  atau  data  sekunder.  Studi  hukum  juga  dikenal  sebagai  studi hukum teoretis. Penelitian hukum adalah proses pencarian norma hukum, asas hukum atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul. 3 Dalam kajian hukum  jenis  ini,  hukum  sering  dikonseptualisasikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam undang-undang,  dan  peraturan  atau  undang-undang  dikonseptualisasikan  sebagai aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku manusia.
b. Studi hukum eksperimental
Penelitian  hukum  empiris  adalah  metode  penelitian  yang  mengkaji  fungsi hukum  atau  peraturan  dalam  penerapannya  di  masyarakat.  Metode  penelitian  ini disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  sosiologis,  karena  metode  penelitian  ini  juga dilakukan  penelitian  yang  melibatkan  orang-orang  dalam  mencapai  suatu  hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau sosial. sehingga realitas yang terjadi terekam dalam suatu perusahaan, badan hukum atau instansi pemerintah. 4

## C. Pembahasan
1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah  Pada  SMAN  Negeri  2  Bandar  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  : 116/Pid. B/2022/PN Tjk).
Penipuan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  kebohongan  yang  dibuat  untuk keuntungan  pribadi.  Penipuan diatur dalam Pasal  378 KUHP  barang  siapa  dengan maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak  adil  bagi  diri  sendiri  atau  orang lain,  dengan  menggunakan  nama  atau  reputasi  palsu,  dengan  tipu  muslihat  atau rangkaian  kebohongan,  membujuk  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  untuk dirinya  sendiri,  atau  untuk  hutang  atau  pengampunan  hutang,  diancam  dengan penipuan dengan hukuman maksimal empat tahun penjara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  Jaksa  Penuntut Umum  bahwa  terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan  sesorang  melakukan tindakan  penipuan  seperti  adanya  kesempatan,  niat  dan  juga  faktor  ekonomi.  Dalam perkara  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  faktor  penyebab  Terdakwa melakukan  tindak  pidana  penipuan  penerimaan  murid  siswa  sekolah  yakni  sebagai berikut.
3 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Kencana Prenada.Jakarta.hlm 35.
4 Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 154.

## 1) Adanya Kesempatan
Kesempatan  merupakan  faktor  situasi  dan  kondisi  dimana  Terdakwa memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan.  Faktor,  kondisi  dan keadaan pada saat dilakukannya tindak pidana penipuan merupakan salah satu faktor yang  mendorong  terjadinya  tindak  pidana  penipuan.  Keadaan  dan  kondisi  disini merupakan  faktor  atau  keadaan  yang  memudahkan  pelaku  melakukan  kecurangan. Dalam  perkara  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  dimana  Terdakwa merupakan seorang yang mengajar les private kepada korban sejak SMP dan Terdakwa mengetahui  bahwa  korban  yang  saat  itu  mendaftar  pada  SMA  Negeri  2  Bandar Lampung tidak diterima. Melihat hal tersebut Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa korban mempunyai kenalan dan dapat membantu korban untuk dapat diterima sebaga murid siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang  sebagai  syarat  untuk  biaya  masuk  sekolah  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung. Terdakwa  melakukan  penipuan  dengan  meminta  uang  kepada  korban  dan  korban percaya akan tipu daya Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga  Rp.47.275.000,-  (empat  puluh  tujuh  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu rupiah).
2) Faktor Ekonomi
Keadaan  ekonomi  merupakan  faktor  yang  banyak  menyebabkan  banyak terjadinya tindak pidana. Tuntutuan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dapat  menyebabkan  sesorang  gelap  mata  melakukan  tindak  pidana  penipuan.  Dalam perkara  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  dimana  Terdakwa  melakukan tindak  pidana  penipuan  penerimaan  murid  siswa  baru  dikarenakan  adanya  tuntutan ekonomi  dimana  suami  dari  Terdakwa  sudah  tidak  menafkahi  Terdakwa  dan keluarganya. Terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kehidupan sehari- hari serta membiayai anak Terdakwa untuk bersekolah. Selain itu uang hasil penipuan yang dilakukan digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dismpulkan  bahwa  faktor  penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan  yang  dilakukan  dimana  korban  merupakan  murid  les  private  dari Terdakwa.  Korban  tidak  diterima  untuk  masuk  ke  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung melihat  kesempatan  tersebut  Terdakwa  membuat  rekayasa  bahwa  untuk  dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk  biaya  masuk  sekolah  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung.  Terdakwa  melakukan penipuan  dengan  meminta  uang  kepada  korban  dan  korban  percaya  akan  tipu  daya Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp.47.275.000,- (empat  puluh  tujuh  juta dua  ratus  tujuh puluh  lima  ribu  rupiah).  Tindakan  penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan  membiayai  anaknya  sekolah  serta  mengobati  ibunya  yang  sedang  sakit dikarenakan suami Terdakwa sudah tidak menafkahi Terdakwa.
2. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Penerimaan  Murid Siswa    Sekolah  Pada  SMAN  Negeri  2  Bandar  Lampung  (Studi  Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk).
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  kewajiban  individu  atau  korporasi untuk  menanggung  konsekuensi  atas  perbuatannya  karena  telah  melakukan  suatu kejahatan  yang  merugikan. Dalam  Pasal  6  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :
(1) Tidak seorang pun dapat dibawa ke depan pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(2) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah, kecuali jika pengadilan berdasarkan bukti-bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  dapat  meyakinkan  bahwa  orang yang  dianggap  bertanggung  jawab  telah  melakukan  kejahatan  untuk  perbuatan yang dinyatakan bersalah.
Dalam  perkara  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan antara satu dengan yang lainnya saing berkaitan maka telah adanya fakta-fakta hukum bahwa benar saksi LM telah menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 47.275.000,- (empat  puluh  tujuh  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu  rupiah)  yang  diminta  oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa ia bisa membantu memasukkan N ke SMAN 2 Bandar Lampung namun semua itu hanyala rekayasa Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari korban.
Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:
a. berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak.
b. Rangkaian  kebohongan  adalah  kata-kata  bohong  yang  tersusun  sedemikian  rupa, sehingga  kebohongan  yang  satu  dapat  ditutup  dengan  kebohongan  yang  lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
c. Membujuk  adalah  melakukan  pengaruh  kelicikan  terhadap  orang,  sehingga  orang itu  menurutinya  berbuat  sesuatu  yang  apabila  mengetahui  duduk  perkara  yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
d. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud selain manusia termasuk uang.
Membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang  adalah  membuat  utang  yang Pertama,  melanggar  Pasal  378  KUHP  atau  Kedua,  melanggar  Pasal  372  KUHP.  Oleh karena  dakwaan  Penuntut  tersebut  berbentuk  alternatif,  maka  Majelis  Hakim  dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim,  terhadap  perbuatan  Terdakwa  lebih  tepat  diterapkan  dakwaan  alternatif Pertama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  yang  unsur-unsurnya  sebagai berikut :
1) Barang  siapa, yang  dimaksud  dengan  kata  “barangsiapa”  dalam  unsur  ini  adalah pelaku  kejahatan,  yaitu  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  jika  terbukti bersalah,  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang  dilakukannya.  Bagian  ini dimaksudkan  untuk  menelaah  lebih  dekat  siapa  terdakwanya,  apakah  benar pelakunya  atau  bukan,  untuk  menghindari  kekurangan  kepribadian  ketika memvonis  seseorang.  Dalam  persidangan,  JPU  menghadapkan  1  (satu)  orang perempuan  sebagai  terdakwa  bernama  HA.  Ketika  diperiksa  oleh  hakim  pidana, terdakwa  menunjukkan  identitasnya  secara  lengkap,  terbukti  sesuai  dengan identitas  terdakwa  yang  tertera  dalam  surat  dakwaan  dan  sesuai  dengan  berita acara  pemeriksaan,  apakah  ada  atau  tidak  ada  dugaan  perbuatan  material.  jaksa
terbukti melawan terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Siapapun” telah terpenuhi.
2) Dengan  memperebutkan  hak,  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau  keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk  menyerahkan  sesuatu,  atau  menyebabkan  hutang  atau  pengampunan hutang.
Berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan  bahwa  Terdakwa  terbukti  dengan keadaan palsu telah berkata bohong kepada Saksi LM yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya  merupakan  cerita  sesuatu  yang  seakan-akan  benar,  membujuk  saksi LM  agar  mau  menyerahkan  barang  berupa  uang  yang  seluruhnya  berjumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi  LM  dengan  cara  Terdakwa  meyakinkan  saksi  LM  bahwa  Terdakwa  bisa membantu memasukkan anak saksi LM yaitu N ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan untuk  lebih  meyakinkan  perbuatannya,  ada  3  (tiga)  orang  yang  memiliki  nomor  3 Handphone untuk menghubungi saksi LM lewat nomor yang berbeda, dengan maksud agar  bisa  lebih  meyakinkan  saksi  LM  dan  Terdakwa  menggunakan  1  (satu)  unit Handphone Oppo Model CPH1923 dan 1 (satu) unit Laptop merk Dell milik Terdakwa, dimana  Handphone  digunakan  Terdakwa  untuk  mengirim  email  ke  N  atas  nama  AT tentang  soal dan Jadwal  tugas sekolah,  tapi  Email  tersebut Terdakwa  yang  mengirim bukan dari AT yang sebenarnya. Sedangkan laptop digunakan untuk membuat soal dari google  chrome  yang  dikirim  ke  N,  sedangkan  anak  saksi  LN  yaitu  N  tidak  pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022.
Dengan  demikian  unsur  melawan  hak,  dengan  menggunakan  nama  atau status palsu, dengan penipuan atau jaringan kebohongan, dengan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, atau membuat hutang atau membatalkan hutang Selesai. Dengan  maksud  hendak  menguntungkan Bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif  sehingga untuk  dapat  dinyatakan  terbukti  cukup  dengan  membuktikan  salah  satu  sub  unsur. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum”  menurut  penjelasan  Pasal  378  KUHP  yaitu  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa  menghendaki  serta  menginsyafi  tindakannya  beserta  akibatnya  agar  saksi LM mau menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik LM kepada Terdakwa, dengan menjanjikan  bahwa  Terdakwa  dapat  membantu  memasukkan  anak  saksi  LM  ke  SMA Negeri  2  Bandar Lampung,  lalu  perbuatan  tersebut dilakukan  oleh Terdakwa  dengan tujuan  untuk  menguntungkan  diri  Terdakwa  sendiri,  dimana  Terdakwa  berniat melakukan perbuatan tersebut, sejak anak Terdakwa sekolah di Palembang dan butuh biaya sekolah yang sangat besar, sedangkan Terdakwa tidak punya uang, karena suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa, dan anak saksi LM yaitu N tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022  tidak  sebagaimana  yang  dijanjikan  oleh  Terdakwa  sebelumnya.  Dengan demikian  unsur  untuk  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  juga  telah selesai.
Karena  unsur  Pasal  378  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  perlu  dibuktikan  dan diyakinkan  secara  sah  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  “penipuan” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP.  dakwaan  alternatif  Pertama.  Terhadap pembelaan  secara  tertulis  dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  oleh  karena  pada pokoknya  agar  Terdakwa  diberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya,  dan  bukan menuntut  agar  Terdakwa  dibebaskan,  maka  akan  dipertimbangkan  bersama-sama dengan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  Terdakwa.  Saat  meninjau persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan untuk membela atau memaafkan terdakwa  atas  perbuatan  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  sehingga  ia meminta pertanggungjawaban  terdakwa  atas  perbuatan tersebut.  harus  menanggung pidana  yang  setimpal  dengan  kejahatan  perbuatannya.  .  Penetapan pidana dalam  hal ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mendidik di satu sisi agar pelaku menyadari kesalahannya agar tidak mengulanginya di kemudian hari. .Sebelum Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa,  maka  perlu  terlebih  dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan.
a. Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi saksi LM, dan anak saksi LM yakni N tidak bersekolah selama kurang lebih 1 (satu) tahun
b. Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan,  mengakui  terus  terang  serta  menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Setelah  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  hal  tersebut  diatas  Majelis Hakim  berpendapat  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana tercantum dalam amar putusan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Dalam  perkara  Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  bagi  terdakwa  yang ditangkap atau ditahan menurut undang-undang, waktu penangkapan atau penahanan sementara dikurangkan dari putusan yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah ditahan dan  penahanan  terdakwa  cukup  beralasan,  maka  ditetapkan  bahwa  terdakwa  masih dalam  penahanan  sementara.  Untuk  bentuk  pembuktian  1  (satu)  Handphone  Oppo Model CPH1923, 1 (satu) unit Laptop merk Dell, yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  kejahatan  namun  mempunyai  nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara, sedangkan Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 a.n. LM  dan Rekening Koran Bank BCA a.n. BM yang hanya merupakan fotokopi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.  Dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
Mengingat  Pasal  378  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perkara maka Majaelis Hakim  mengadili :
1. Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Penipuan”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan  agar  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
a. 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923
b. 1 (satu) unit Laptop merk Dell
c. Dirampas  untuk  negara  -  Rekening  Koran  Bank  BCA  a.n.  LM  Rekening  Koran Bank BCA a.n. BM Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  biaya  perkara  sevesar  Rp.  2000  (dua  ribu rupiah).
Dengan  demikian  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah dilakukan oleh Terdakwa  maka Majelis Hakim memutuskan mengadili Terdakwa yang telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Penipuan”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  Pasal    378  KUHP dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Majelis  Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan  didalam  persidangan  dengan  melihat  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi, keterangan  terdakwa,  barang  bukti  dan  bukti  surat.  Bentuk  pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa sekolah pada SMAN Negeri 2 Bandar  Lampung  dimana  Terdakwa  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dimana semua unsur pasal  tersebut  telah  terpenuhi  maka  Majelis  Hakim  mengadili  dengan  menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  peneiltian  dan  analisis  yang  dilakukan  dalam  perkara Putusan  Nomor  :  116/Pid.  B/2022/PN  Tjk  maka  penulis  memberikan  kesimpulan yakni sebagai berikut :
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les  private  dari  Terdakwa.  Korban  tidak  diterima  untuk  masuk  ke  SMA  Negeri  2 Bandar  Lampung  melihat  kesempatan  tersebut  Terdakwa  membuat  rekayasa bahwa  untuk  dapat  diterima  sebagai  murid  SMA  Negeri  2  Bandar  Lampung diperlukan  uang  sebagai  syarat  untuk  biaya  masuk  sekolah  SMA  Negeri  2  Bandar Lampung.  Terdakwa  melakukan  penipuan  dengan  meminta  uang  kepada  korban dan  korban  percaya  akan  tipu  daya  Terdakwa  sehingga  menyebabkan  korban mengalami kerugian hingga Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh  lima  ribu  rupiah).  Tindakan  penipuan  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anaknya sekolah serta  mengobati  ibunya  yang  sedang  sakit  dikarenakan  suami  Terdakwa  sudah tidak menafkahi Terdakwa.
2. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti  dan  bukti  surat.  Bentuk pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penipuan  penerimaan  murid  siswa sekolah  pada  SMAN  Negeri  2  Bandar  Lampung  dimana  Terdakwa  yang  telah
terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  penipuan berdasarkan  Pasal  378  KUHP  dimana  semua  unsur  pasal  tersebut telah  terpenuhi maka  Majelis  Hakim  mengadili  dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Made Pidarta. 1997. Lembaga Pendidikan . Rineka Cipta, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Kencana Prenada.Jakarta. Ronny  Hanitijo  Soemitro.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Yusuf  Syamsu.  2000. Psikologi  Perkembangan  Anak  Dan  Remaja .  Remaja  Rosdakarta, Jakarta.