## Politik Hukum Undang-undang Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Pemilu Kepala
Daerah Secara Demokratis
Oleh
Muhammad Faozan Email: faozan12@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

## ABSTRAK
.  Politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  teradap  pemilihan  kepela  daerah secara  demokratis  ialah  untuk  melahirkan  kepemimpinan  daerah  yang  cerdas,  kuat,  memegang teguh kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab dan amanah, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Jadi bisa dikatakan politik hukum undang- undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis belum stabil dan dinamikanya  selalu  berubah  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat,  kemudian politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  ini  termasuk  pada  politik  hukum  yang pragmatis
Politik hukum yang baik ialah yang berpedoman pada politik hukum nasional Indonesia yang  sarat  akan  nilai-nilai  Pancasila.  Sehingga  untuk  kedepannya  dalam  membuat  peraturan perundang-undangan  tentang  pemilihan  kepala  daerah  harus  secara  holistic  karena  dengan adanya  pilkada  (pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung)  diharapkan  dapat  menciptakan pemimpin  daerah  yang  berkualitas,  bermartabat  dan  bermoral,  sehingga  masyarakat  Indonesia dapat hidup secara normal serta layak, sejahtera, adil dan makmur.
Kata kunci. Politik hokum, otonomi daerah, dan demokratis

## A. Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menampung semua keragaman bangsa Indonesia di mana di salah satu bab dan beberapa pasalnya mengatur mengenai  pemerintah  daerah  sebagai  amanat  dari  pembukaan  UUDNRI  1945  yang  bertujuan melindungi  segenap  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam dalam Bab VI pasal 18, 18A, 18B UUDNRI 1945 mengatur mengenai pemerintah daerah dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota  mempunyai  pemerintah  daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  sendiri  pemerintahannya dengan asas otonomi dimana di dalam pemerintah daerah itu terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwaiklan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  pimpinan  pemerintah  daerah.  Serta  juga  diatur
mengenai  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dan  diakui  dan  dihormatinya  satuan pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus.  Kemudian  sebagai  amanat  dari  UUDNRI  1945  maka dibentuklah  aturan  lebih  lanjut  mengenai  pemerintah  daerah  yakni  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut yang menarik ialah mengenai pemilihan  Kepala  daerah  yang  lebih  demokratis  dari  pada  pemilihan  Kepala  daerah  pada  masa orde  baru.  Semangat  reformasi  dan  otonomi  daerah  terdapat  dalam  peraturan  tersebut  sehingga Kepala  Daerah  tidak  lagi  dipilih  melalui  DPRD  melainkan  langsung  dipilih  oleh  rakyat  seperti halnya  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dari  aspek  yuridis  ketatanegaraan  gagasan pemilihan  langsung  Kepala  daerah  yang  tertuang  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  merupakan gagasan  yang menarik bagi terwujudnya demokrasi politik tingkat lokal dan merupakan sebuah produk hukum progresif. 1
Namun  dengan  seiring  berjalannya  waktu  permasalahan-permasalahan  kembali  muncul dalam pemilihan Kepala Daerah secara demokratis tersebut sehingga UU No. 32 Tahun 2004 dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Peraturan mengenai pemerintah daerah dan Kepala daerah  sering  sekali  berubah,  dari  tahun  1999  saja  sudah  berganti  3  kali hingga  saat  ini  dan masih  di  bahas  dalam  program  legislasi  nasional  (PROLEGNAS)  mengenai  rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung dan RUU Pemerintahan Desa.
Sangat  menarik  untuk  mengkaji  mengenai  politik  hukum  dalam  peraturan  perundang- undang untuk mengetahui latar belakang politik dibalik lahirnya hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, 2 politik  hukum  adalah  “legal  policy”  atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Moh.  Mahfud  MD 3 juga  berpendapat  hukum dalam  arti  undang-undang  adalah  produk  politik.  Itulah  sebabnya  von  Kirchman  mengatakan bahwa  karena  hukum  merupakan  produk  politik  maka  kepustakaan  hukum  yang  ribuan
1 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia perspektif Konstitusional, Yogyakarta : Total Media, 2009. Hlm 50
2 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta. Rajawali Pers. 2011 hlm 1
jumlahnya  bisa  menjadi  sampah  yang  tak  berguna  jika  lembaga  legislatif  mengetokkan  palu pencabutan atau pembatalan. 4
Dengan pernyataan hukum  adalah produk politik  perlu dipertanyakan terhadap pembuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  politik  hukum  Undang-undang  pemerintah  daerah karena  dalam  politik  terdapat  kepentingan-kepentingan  antar  golongan  yang  begitu  besar. Seharusnya politik hukum semua pembuatan undang-undang mengacu pada UUDNRI 1945 dan ideologi bangsa Pancasila. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik menulis mengenai politik hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis di  Indonesia.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  di  kemukakan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

## B. Pembahasan
1. Politik Hukum , Otonomi Daerah  Dan Pemerintah Daerah
1. Pengertian Politik Hukum
Sudah  banyak  para  ahli  di  berbagai  literatur  yang  memberikan  pengertian  dan definisi mengenai politik hukum yang pada substansinya menyatakan politik hukum itu adalah sebuah kebijakan hukum  suatu  negara untuk  mencapai  tujuan  negaranya. Berikut beberapa ahli yang berpendapat mengenai politik hokum : 5
1) Padmo Wahyono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk hukum.
2) Teuku  Mohammad  Radhie,  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai    suatu pernyataan  kehendak  penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun.
3) Satjipto  Rahardjo,  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dengan  hukum tertentu    di  dalam  masyarakat  yang  cakupannya  meliputi  jawaban  atas  beberapa pertanyaan mendasar yaitu:
1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.
3 Ibid, hlm. 5
4 Ibid
5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta : Rajawali Pers., 2011 hlm 1-2.
2. Cara-cara  apa  dan  yang  mana  yang  dirasa  paling  baik  untuk  dipakai  dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah.
4. Dapatlah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
5. Moh. Mahfud MD berpendapat politik hukum adalah “legal policy” atau garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam rangka mencapai tujuan negara
Selain  pendapat  para  ahli  tersebut  politik  hukum  secara  umum  diketahui  dan dipelajari di dunia akademisi setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  No.002/U/1996  yang  memaknai  politik  hukum  adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktivitas Negara dan perundang-undangan, dalam  rangka  mewujudkan  hukum  nasional  yang  dicita-citakan.  Fokus  pengkajiannya tentang latar belakang, arah dan perkembangan, proses, produk, dan tujuan hukum  yang dicita-citakan. 6
Pedoman dan pemandu serta dasar politik hukum nasional negara kita hingga saat ini ialah Pancasila sebagai ideology/falsafah negara  yang fundamental (staatfundamental norm)  dan  tujuan  negara  kita  yang  tertuang  di  dalam  pembukaan  UUDNRI  1945, sehingga  apabila  suatu  perundang-undang  yang  politk  hukumya  tidak  mengacu  pada ideology/falsafah  bangsa  dan  tujuan  negara  maka  kualitas  produk  hukum tersebut  dapat diakatakn  kualitasnya  buruk/jelek  dan  telah  melenceng  dari  tujuan  negara,  sehingga semakin  menyulitkan  terwujudnya  tujuan  negara  Indonesia  yang  sejahter,  adil  dan makmur.
Para  ahli  dalam  memberikan  pengertian  politik  hukum  selalu  menekankan  pada arah  untuk  mencapai  tujuan  negara  melalui  kebijakan  hukum.  Menurut  Moh.Mahfud
6 Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 10 September 2012
MD.    Pembahasan  politik  hukum  untuk  mencapai  tujuan  negara  dengan  satu  sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 7
a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum,  termasuk  penggalian  nilai-nilai  dasar  tujuan  negara  sebagai  pemandu politik hukum.
b. Sistem  hukum  nasional  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  itu  serta  faktor- faktor yang mempengaruhinya.
c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
e. Pemagaran  hukum  dengan  prolegnas  dan  yudicial  review,  legislative  review  dan sebagainya.
Dengan  melihat  politik  hukum  baik  politik  hukum  pemberlakukan  dan  politik hukum  kebijakan  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  daerah  terhadap  pemilihan kepala  daerah  kita  akan  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  arah  kebijakan  dan  tujuan negara  Indonesia  untuk  memakmurkan  bangsanya  melalui  pemberdayaan  kearifan  lokal dan  kepemimpinan  daerah.  Pemilihan  langsung  oleh  rakyat  terhadap  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  telah    mencerminkan  semangat  demokrasi  yang  harus  dilakukan sesuai dengan koridor  yang ada tidak kebablasan. Pemilihan langsung inilah  merupakan salah satu alternatif mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## 2. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum
Dalam  asumsi  dasar  hukum  sebagai  produk  politik,  untuk  mengetahui  produk hukum  itu  baik,  kita  harus  melihat  juga  dari  konfigurasi  politik  tersebut.  Politik determinan  atas  hukum  sehingga  hukum  merupakan  produk  politik.  Politik  sebagai independent  variable  secara  ektrem  dibedakan  atas  politik  yang  demokratis  dan  politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai dependent variable di bedakan atas hukum yang responsif  dan  hukum  yang  ortodoks.  Konfigurasi  politik  yang  demokratis  akan melahirkan  hukum  yang  responsif  sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter  akan melahirkan  hukum  yang  ortodoks  atau  konservatif. 8 Pandangan  tersebut  ingin
7 Moh.Mahfud MD., Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. Hlm 16
8 Ibid.,
mengambarkan bahwa ketika produk hukum itu lahir atau dibuat selalu ada pengaruh dan intervensi  dari politik suatu  negara, dan politik suatu  negara berbeda-beda maka produk hukumnya pun berbeda.
Moh.  Mahfud  MD 9 dalam  pandangannya  tentang  konfigurasi  politik  dan  produk hukum membagi konsep tersebut ke dalam indikator sistem politik dan indikator karakter produk hukum sebagai berikut :
a. Konfigurasi politik demokratis itu terdiri :
a) Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan negara atau kebijakan negara,
b) Lembaga eksekutif (pemerintah) netral,
c) Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan.
Maka  dengan  konfigurasi  politik  demokratis  menghasilkan  karakter  produk hukum yang responsif yang terdiri dari :
1) Pembuatannya pastisipatif.
2) Muatannya aspiratif,
3) Rincian isinya limitatif.
b. Konfigurasi politik otoriter itu terdiri :
a) Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif,
b) Lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis,
c) Pers terpasung, diancam disensor dan pemberedelan,
Maka  dengan  konfigurasi  politik  otoriter  tersebut  menghasilkan  karakter  produk hukum yang ortodoks/konservatif yang terdiri dari :
1) Pembuatannya sentralistik,
2) Muatannya positivistik-instrumentalistik,
3) Rincian isinya open interpretative.
Hubungan kausalitas tersebut di atas benar sepanjang menyangkut hukum publik yang  berkaitan  dengan  gezagsverhouding  (hubungan  kekuasaan).  Maksudnya  selama dalam  hubungan  kekuasaan  pernyatan  mengenai  konfigurasi  politik  demokratis melahirkan karakter produk hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik otoriter melahirkan karakter produk hukum yang orotodoks itu benar.
9 Ibid.,
Dengan  pandangan  Moh.  Mahfud  MD  yang  dikemukakan  di  atas  kita  dapat melihat  konfigurasi  politik  negara  kita,  apakah  termasuk  yang  demokratis  atau  otoriter serta  mengenai  karakter  produk  hukum  negara  kita  apakah  undang-undang  pemerintah daerah  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  termasuk  dalam  karakter  produk  hukum  yang responsif.  Jika  dilihat  dari  konfigurasi  negara  kita  Indonesia  termasuk  konfigurasi  yang demokratis, namun ketatanegaran Indonesia antara parlemen dan eksekutif seimbang dan sejajar  ridak  ada  yang  kuat  dan  lemah.  Kemudian  pers  bebas  namun  ada  pengawasan yang tetap dilakukan baik dari dewan pers dan  masyarakat.
Mengenai  karakter  produk  hukum  khususnya  mengenai  peraturan  perundang- undangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  pasca  reformasi  termasuk  karakter  produk hukum  yang  responsif,  karena  dalam  pembuatannya  partisipatif  dimana  sebelum membuat suatu undang-undang terlebih dahulu dalam rancangannya terdapat pasrtisipatif oleh  berbagai  kalangan  tidak  hanya  pemerintah  dan  DPR.  Pemilihan  langsung  kepala daerah  awalnya  adalah  masukan-masukan  dari  masyarakat  dan  perwakilan-perwailan daerah.  Muatannya  pun  aspiratif,  kemauan  dan  keinginan  daerah  di  muat  di  dalam peraturan pemerintah daerah tersebut, sehingga proses pemilihan kepala daerah mengacu pada  kearifan  lokal  dan  pemberdayaan  peran  serta  masyarakat.  Serta  rinciannya  sudah ada  batasan  mengenai  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah.  Calon  kepala  daerah  harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk  mencalonkan  diri  baik  dari  partai  politik, gabungan partai politik dan perseorangan di atur di dalam perundang-undangan.
3. Otonomi Daerah atau  pemerintahan daerah
a. Pengertian Otonomi Daerah
Dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  pasal  1  ayat  5,  pengertian  otonomi derah  adalah  hak  ,wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko 10 mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat.
10 Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.
Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan  otonomi  daerah  dan  kabupaten  /  kota  didasarkan  kepada  desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
b. Kewenangan Otonomi Luas
Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  otonomi  luas  adalah  keleluasaan  daerah untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  mencakup  semua  bidang  pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama  serta  kewenangan  dibidang  lainnya  ditetapkan  dengan  peraturan  perundang- undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan  bulat  dalam  penyelenggaraan  mulai  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
c. Otonomi Nyata
Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan  kewenangan pemerintah  di  bidang  tertentu  yang  secara  nyata  ada  dan  diperlukan  serta  tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
d. Otonomi Yang Bertanggung Jawab
Otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah  berupa  perwujudan  pertanggung jawaban  sebagai  konsekuensi  pemberian  hak  dan  kewenangan  kepada  daerah  dalam mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  berupa  peningkatan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik,  pengembangan  kehidupan  demokrasi,  keadilan  dan pemerataan  serta  pemeliharaan  hubungan  yang  sehat  antara  pusat  dan  daerah  serta antar  daerah  dalam  rangka  menjaga  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004  pasal  1  ayat  7,  8,  9  tentang  Pemerintah  Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :
a) Desentralisasi  yaitu  penyerahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintah  kepada  Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
c) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau  sebutan  lain  dengan  kewajiban  melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
e. Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah
a. Hakekat Otonomi Daerah
Pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan pembangunan  sesuai  dengan  kehendak  dan  kepentingan  masyarakat.  Berkaiatan dengan  hakekat  otonomi  daerah  tersebut  yang  berkenaan  dengan  pelimpahan wewenang  pengambilan  keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana  publik  dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka  peranan  data  keuangan  daerah  sangat  dibututuhkan  untuk  mengidentifikasi sumber-sumber  pembiayaan  daerah  serta  jenis  dan  besar  belanja  yang  harus dikeluarkan  agar  perencanaan  keuangan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran  dan  realisasi,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  dan  analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  meliahat  kemampuan/  kemandirian daerah. 11
b. Tujuan Otonomi Daerah
Menurut  Mardiasmo  (Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah)  adalah: 12 Untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  (public  service)  dam  memajukan perekonomian  daerah.  Pada  dasarnya  terkandung  tiga  misi  utama  pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:
• Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat.
• Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
11 Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
12 Ibid
• Memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  (publik)  untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun  2004  pada  dasarnya  adalah  sama  yaitu  otonomi  daerah  diarahkan  untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan  peran  serta  aktif  masyarakat  secara  nyata, dinamis,  dan  bertanggung  jawab  sehingga  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  mengurangi  beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan  di  daerah  yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
c. Prinsip Otonomi Daerah
Menurut  penjelasan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004,  prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :
a. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
b. Pelaksanaan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  otonomi  luas,  nyata  dan bertanggung jawab.
c. pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakkan  pada  daerah dan  daerah  kota,  sedangkan  otonomi  provinsi  adalah  otonomi  yang terbatas.
d. Pelaksanaan  otonomi  harus  sesuai  dengan  konstitusi  negara  sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
e. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  kemandirian daerah  kabupaten  dan  derah  kota  tidak  lagi  wilayah  administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
f. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  peranan  dan fungsi  badan  legislatif  daerah  baik  sebagai  fungsi  legislatif,  fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
g. Pelaksanaan  dekonsentrasi  diletakkan  pada  daerah  propinsi  dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan  pemerintah  tertentu  dilimpahkan  kepada  gubernur  sebagai wakil pemerintah.
h. Pelaksanaan  asas  tugas  pembantuan  dimungkinkan  tidak  hanya  di pemerintah  daerah  dan  daerah  kepada  desa  yang  disertai  pembiayaan, sarana  dan  pra  sarana  serta  sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban melaporkan  pelaksanaan  dan  mempertanggung  jawabkan  kepada  yang menugaskan.
d. Pemerintah Daerah
Negara  Indonesia  ini  pada  dasarnya  dan  awalnya  berdiri  adalah  himpunan- himpunan  dan  kumpulan-kumpulan  dari  berbagai  daerah-daerah  yang  ada  di Indonesia.  Kemudian  bersepakat  dan  melakukan  konsensus  membentuk  sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya berdiri dan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah  daerah  menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah daerah, pasal 1 butir 2 menyatakan : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”  .  Pasal  1  butir  3 menyatakan  :  “Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota  dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. 13
Sementara itu di dalam pemerintah daerah tersebut juga telah disebutkan dalam undang-undang mengenai kepala daerah sebagai pimpinan daerah. Dalam pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2004  disebutkan sebagai berikut : 14
1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
13 Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
14 Pasal 24  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur,  untuk  kabupaten  disebut  Bupati,  dan  untuk  kota  disebut Walikota.
3) Kepala  daerah  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  dibantu  oleh  satu wakil kepala daerah.
4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk kota disebut Wakil Walikota.
5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam salah satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
e. Pemilihan Kepala Daerah
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  terdapat  unsur  pimpinan  dan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kepala daerah salah satu unsur  tersebut,  pemilihan  kepala  daerah  semenjak  Indonesia  merdeka  hingga  kini selalu berubah mengikuti  dinamika  yang terjadi  di  masyarakat.  Pemerintah daerah semenjak  reformasi  identik  dengan  asas  otonomi  daerah  seluas-luasnya  yakni terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind).
Kepala  daerah  memiliki  peran  yang  signifikan  untuk  suksesnya  tujuan  negara melalui  tugas  dan  kewenangannya  yang  telah  di  atur  dalam  undang-undang sehingga  pimilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara  demokratis  sesuai  amanat UUDNRI  1945  yakni  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat  seperti  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia.  Berikut  di  bawah  ini  perbedaan pemilihan kepala daerah menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah    jo  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah menganut  sistem  pemilihan  tidak  langsung  yakni  para  kepala  daerah  di  pilih  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daeha  (DPRD).  Dalam  pasal  34  ayat  (1)  pengisian
jabatan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  dilakukan  oleh  DPRD  melalui pemilihan secara bersamaan, (2) calon kepala daeha dan wakil calon kepala daerah, ditetapkan  oleh  DPRD  melalui  tahap  pencalonan  dan  pemilihan,  (3)  untuk pencalonan dan pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pemilihan,  (4)  ketua  dan  wakil  ketua  DPRD  karena  jabatannya  adalah  ketua  dan wakil  ketua  panitia  pemilihan  merangkap  sebagai  anggota,  (5)  sekretaris  DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah pemilihan  kepala  daerah  dipilih  oleh  DPRD,  panitia  pemilihanpun  berasal  dari DPRD,  pencalonan  dan  penyaringan  calon  juga  di  lakukan  oleh  DPRD  melalui partai  politik  yang  memiliki  kursi  di  DPRD  yang  membentuk  suatu  fraksifraksi dengan  syarat-syarat  tertentu.  dengan  sistem  ini  masyarakat  hanya  bisa  memantau dan mengawasi serta mencalonkan calon kepala daerahnya melalui DPRD sebagai perwakilannya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004    dan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  bpemilihan kepala  daerah  di  lakukan  secara  langsung  dengan  menggunakan  sistem  pemilihan langsung  yang  memberi  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  rakyat  untuk  memilih sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.
Sebelum  adanya  judicial  review  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  pemohon  bahwa  calon  perseorangan  atau  independent  bisa  ikut  serta pemilihan  umum  kepala  daerah  sesuai  persyaratan  tertentu,  hal  inilah  yang mendorong  di  lakukannya  legislative  review  terhadap  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 di rubah menjadi Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan[13] : (1) kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan  calon  yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) pasangan calon sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan oleh parati  politik,  gabungan  parati  politik  atau  perseorangan  yang  didukung  oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang- undang ini.
Dan  yang  membedakan  dari  peraturan  sebelumnya  yakni  mengenai  panitia pemilihan  yang  sebelumnya  panita  berasal  dari  DPRD  namun  di  rubah  menjadi komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang berhak menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  menyebutkan: 15
1) Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  di  selengagarakan  oleh KPUD yang   bertanggungjawab kepada DPRD.
2) Dalam  melaksaksanakan  tugasnya,  KPUD  menyampaikan  laporan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  kepada DPRD.
3) Dalam  mengawasi  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah,  dibentuk  panitia  pengawas  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  yang  keanggotaannya  terdiri  atas  unsur  kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima)  orang  untuk  provinsi,  5  (lima)  orang  untuk  kabupaten/kota  dan  3 (tiga) orang untuk kecamatan.
5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
6) Dalam  hal  tidak  didapatkan  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), panitia  pengawas  kabupaten/kota/kecamatan  dapat  diisi  oleh  unsure  yang lainnya.
15 Pasal 57 ayat (1)-(7) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.
2. Politik Hukum Undang-Undang  Pemerintah Daerah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Di Indonesia
Dasar  utama  dibentukya  undang-undang  pemerintah  daerah  tentunya  adalah  Pancasila dan UUDNRI 1945 dimana undang-undang pemerintah daerah ini amanat dari pasal 18, 18A dan 18B UUDNRI 1945 tentang pemerintah daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  sesuai  UUDNRI  1945,  pemerintah  daerah  yang  mengatur  dan megurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan, diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16
Dalam  konsideran  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah di  atas  telah  menjadi  dasar  untuk  mewujudkan  percepatan  daerah  dan  kesejahteran  daerah sehingga  diperlukan  kepemimpinan  daerah  yang  cerdas,  kuat,  memegang  teguh  kearifan lokal  yang memiliki nilai-nilai  Pancasila, tanggung jawab dan amanah untuk  itu pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis  tersebut,  dengan  mengingat  bahwa  tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, menyatakan antara lain DPRD tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih kepala daerah  dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat  yang  persyaratan  dan  tata-tata  caranya  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. 17 Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  itu  telah  disebutkan  yang  di  maksud  demokratis  ialah  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat bukan lagi oleh DPRD.
16 Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
17 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Kemudian  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memperbolehkan  calon perseorangan  atau  independent  untuk  ikut  dalam  pilkada  maka  lahirlah  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah,  yang  mengandung  politik  hukum  lebih  rinci  mengenai pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  demokratis,  dimana  calon perseorang diperbolehkan ikut serta pilkada yang tertuang dalam pasal 56 UU No. 12 Tahun 2008.
Dalam  konsideran  UU  No.  12  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  agar  mampu  melahirkan  kepemimpinan daerah  yang  efektif  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  persamaan,  keadilan,  dan kepastian  hukum  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 18 Bahwa  untuk mewujudkan  kepemimpinan  daerah  yang  demokratis  yang  memperhatikan  prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. 19
Dalam  konsideran  tersebut  telah  memuat  politik  hukum  yang  hendak  di  tuju  dan  di capai oleh negara Indonesia ialah mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam NKRI serta memberi kesempatan kepada siapa saja putra terbaik bangsa  Indonesia  yang  berkompeten  dan  ingin  memajukan  daerahnya  untuk  menjadi pemimpin daerah sesuai dengan persyaratan yang telah di atur oleh undang-undang.
Di  perjelas  lagi  dalam  penjelasan  UU  No.  12  Tahun  2008  yang  menyatakan,  dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah diterapkan prinsip  demokrasi.  Sesuai  dengan Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945,  kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  diatur  mengenai  pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  yang diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik. 20 Dalam  penjelasan  ini  diperjelas
18 Huruf a Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
19 Huruf b Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
mengenai  prinsip  demokrasi  dan  penyempurnaan  undang-undang  yang  sebelumnya  yang dirasa kurang.
Berdasarkan  perkembangan  hukum  dan  politik  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  lebih  efektif  dan  akuntabel  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat, pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  perlu  dilakukan  secara  lebih  terbuka dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  perlu  dilakukan  perubahan  dengan memberikan  kesempatan  bagi  calon  perseorangan  untuk  ikut  serta  dalam  pemilihan  kepala daerah dan wakil kepala daerah[20]
Penjelasan ini merupakan wujud dari diterimanya aspirasi yang ada di masyarakat yang meginginkan adanya calaon perseorangan dapat ikut menjadi peserta pemilukada mengingat semua warga negara berhak untuk memajukan bangsa dan negara dalam pemerintahan.
Untuk  melihat  politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  terhadap  pemilihan kepala  daerah  secara  demokratis  ini  dapat  dikatakan  stabil  dan  dinamis  harus  memenuhi persyaratan teoritik politik hukum yang stabil dan dinamis yang terdiri dari : 21
1. Konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai
2. Ada pembedaan yang jelas antara nilai dan norma
3. Tidak ada perpecahan dan kesenjangan di antara para perumus kebijakan
4. Ada stabilitas kelembagaan untuk proses legislasi
5. Ada stabilitas pola kelembagaan untuk penyelesain masalah
Jika  dilihat  dari  stabilitasnya  dalam  undang-undang  pemerintah  daerah  ini  perubahan UU  No  32  Tahun  2004  terhadap  UU  No  12  Tahun  2008  terjadi  perubahan  nilai  dimana awalnya calon perseorangan tidak diperbolehkan  menjadi  diperbolehkan,  namun  kalau kita melihat falsafah bangsa pancasila dan UUDNRI 1945 undang-undang ini terjadi perubahan nilai dimana di UUDNRI pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon perseorangan tidak boleh. Kemudian antar perumus undang-undang terjadi perbedaan karena adanya keinginan
21 Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 3 Desember 2012
pengaturan  pilkada  diatur  sendiri  dalam  suatu  undang-undang  bukan  di  atur  dalam pemerintahan daerah.
Jika  dilihat  dari  dinamikanya  perubahan  UU  No  32  Tahun  2004  terhadap  UU  No  12 Tahun 2008 tersebut terjadi dinamika dimana UU No 32 Tahun 2004 khususnya mengenai pemilihan  kepala  daerah  kurang  berjalan  efektif  dalam  realitas  dimasyarakat  sehingga  di rubah dan di tambal sulam dalam UU No 12 Tahun 2008. Strategi pemerintah dalam UU No 12  Tahun  2008  ialah  ingin  mengakomodasi  keinginan  dan  kemauan  masyarakat  daerah untuk memajukan daerahnya. Jadi bisa dikatakan politik hukum undang-undang pemerintah daerah  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis  belum  stabil  dan  dinamikanya selalu berubah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat
Politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  terhadap  pemilihan  kepala  daerah secara demokratis ini termasuk dalam kategori politik hukum pragmatis, inkrementalis, yang pengertiannya adalah melakukan perubahan hukum secara tambal sulam (increments) untuk hal-hal  yang  mendesak,  semata-mata  agar  tak  terjadi  kekosongan  hukum  atau  sangat merugikan kepentingan nasional, karakteristik politik hukum pragmatis terdiri dari beberapa proses yaitu : 22
a. Identfikasi masalah-masalah urgent
b. Menentukan langkah taktis
c. Mencabut atau membuat tafsir baru
d. Sosialisasi kebijakan
e. Pengawasan dan penindakan hukum.
Jika dilihat dari karakteristik di atas perubahan UU No 32 Tahun 2004 terhadap UU No 12  Tahun  2008  di  latar  belakangi  oleh  masalah  urgent  dimana  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  memperbolehkan  calon  perseorangan  yang  sebelumnya  tidak  boleh. Sehingga  pembentuk  undang-undang  meentukan  langkah  taktis  berupa  legislative reviewdengan  merubah  sebagian  pasal-pasal  yang  ada  pada  undang-undang  No  32  Tahun 2004 ke dalam UU No 12 Tahun 2008. Kemudian  UU No 12 Tahun 2008 di sosialisasikan ke masyarakat dan langsung diterapkan pada pilkada selanjutnya semenjak UU No 12 Tahun 2008 di undangkan pada lembaran negara. Mengenai pengawasan dan penindakan hukum di
22 Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 3 Desember 201
atur  mengenai  masalah  pidana  aparat  penegak  hukum  Polisi  melalui  laporan  badan pengawas  pemilu  (Bawaslu)  yang  berhak  menangani  dan  apabila  mempermasalahkan sengketa  hasil  pemilukada  maka  mengajukan  permohona  pada  Mahkamah  Konstitusi.  Jadi bisa  dikatakan  politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  ini  termasuk  pada  politik hukum pragmatis.

## C. KESIMPULAN
Politik  hukum  adalah  bagian  dari  ilmu  hukum  yang  mengkaji  segala  aktivitas  Negara dan  perundang-undangan,  dalam  rangka  mewujudkan  hukum  nasional  yang  dicita-citakan. Fokus  pengkajiannya  tentang  latar  belakang,  arah  dan  perkembangan,  proses,  produk,  dan tujuan  hukum  yang  dicita-citakan.  Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau Walikota  dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang berperan  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  untuk  mewujudkan  Indonesia  yang sejahtera,  adil dan makmur. Pemilihan epala daerah dan  wakil kepala daerah dipilih dalam satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  teradap  pemilihan  kepela  daerah secara  demokratis  ialah  untuk  melahirkan  kepemimpinan  daerah  yang  cerdas,  kuat, memegang  teguh  kearifan  lokal  yang  memiliki  nilai-nilai  Pancasila,  tanggung  jawab  dan amanah, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Jadi bisa dikatakan politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  secara demokratis  belum  stabil  dan  dinamikanya  selalu  berubah  mengikuti  perkembangan  yang terjadi  di  masyarakat,  kemudian  politik  hukum  undang-undang  pemerintah  daerah  ini termasuk pada politik hukum yang pragmatis
Politik hukum yang baik ialah yang berpedoman pada politik hukum nasional Indonesia yang sarat akan nilai-nilai Pancasila. Sehingga untuk kedepannya dalam membuat peraturan perundang-undangan  tentang  pemilihan  kepala  daerah  harus  secara  holistic  karena  dengan adanya  pilkada  (pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung)  diharapkan  dapat  menciptakan pemimpin  daerah  yang  berkualitas,  bermartabat  dan  bermoral,  sehingga  masyarakat Indonesia dapat hidup secara normal serta layak, sejahtera, adil dan makmur.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan  Thaib,  Ketatanegaraan  Indonesia  perspektif  Konstitusional,  Yogyakarta  :  Total  Media, 2009.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta. Rajawali Pers.
2011 hlm
Moh.  Mahfud  MD,  Politik  Hukum  di  Indonesia.  Edisi  revisi  cetakan  ke-4.  Jakarta  :  Rajawali Pers., 2011
Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  pada  tanggal  10 September 2012.
Moh.Mahfud MD., Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  pada  tanggal  3 Desember 2012
Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  pada  tanggal  3 Desember 2012
UU  RI.  2004.  Undang-UndangRipublikIndonesia  Nomor  32  Tahun  2004   tentang  Pemerintah Daerah.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mohammad   Jimmi  Ibrahiin.  1991.  Prospek  Otonomi  Daerah.  Semarang  :  Dahara  Prize. Yuliati.  2001.  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam  menghadapai  Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.