## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 500-503 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Akibat Hukum terhadap Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## Maryati
Universitas Batanghari Correspondence email: maryati@unbari.ac.id
Abstrak. Perceraian bukanlah akhir dari suatu kehidupan rumah tangga akan tetapi perceraian merupaka awal permasalahan baru dalam kehidupan rumah  tangga,  bagi  pasangan  yang  menjalaninya,hal  ini  merupakan  kewajiban  bagi  para pihak  pasangan  yang menjalani kehidupan yang penuh dengan permasalahan  yang akan di pertanggung  jawaban,salah satunya perceraian  yang terjadi di  desa  merlung  ini  merupakan  permasalahan  yang  akan  di  bahas  disini  berkaitan  dengan  perceraian  yang  dilakukan  diluar pengadilan ini berdampak di dalam kehidupan masing-masing para pihak, dimana disini di tuntut hak dan kewajiban pihak suami yang  memutuskan  perceraiannya,  akan  bertangung  jawab  terhadap  anak  dan  istrinya,begitu  juga  dengan  harta  bersama.  Bila perceraian yang dilakukan diluar pengadilan ini, di kewatirkan semua hak ini tidak dapat di terlaksana dengan baik dan sempurna, dimana  hak  yang  menjadi  kewajiban  itu  sulit  dilaksnakan,  dikarenakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikatnya, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.begitu juga dengan hak-hak lainnya.
Kata kunci : Hukum; Peceraian; pengadilan
Abstract. Divorce is not the end of a household life but divorce is the beginning of new problems in domestic life, for couples who live it, this is an obligation for the parties of the couple who live a life full of problems that will be held accountable, one of which is divorce that What happened in Merlung village is a problem that will be discussed here with regard to divorce which is carried out outside the court, this has an impact on the lives of each party, where here it is demanded the rights and obligations of the husband who decides the divorce, will be responsible for his children and wife , as well as joint property. If the divorce is carried out outside this court, it is feared that all of these rights cannot be carried out properly and perfectly, where the rights  that are obligations  are  difficult  to  implement,  because  they  do  not  have  legal  force  that  binds  them,  so  that  these  rights  cannot  be implemented properly. with other rights.

## Keywords: Law; Divorce; court

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  wujud  dasar suatu perbuatan yang suci dalam memenuhi perintah dan anjuran  Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk  itu  perkawinan merupakan  suatu  perikatan  antara  dua  pihak  dalam mewujudkan  keinginannya  dalam  berumah  tangga  serta memeliki  kekerabatan  dengan  tetangga  dengan  baik sesuai  dengan  ajaran  masing-masing.  Perkawinan menurut  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Merupakan  suatu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  suatu  ibadah.  (Ghozali, 2003). Selain itu tentanga perkawinan sebagaimana yang telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan,  perkawianan merupakan  suatu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal  1  Undang-undang  nomor  1  Tahun1974  ini mengandung  makna  hubungan  antara  manusia  sesama manusia  dan  manusia  dengan  tuhannya.  dalam kehidupannya  pengertian  tersebut  disimpulkan  bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara sepasang pria dan wanita. Setelah masing-masing pasangan siap, maka perkawianna  akan  berperan  yang  mana  perannya  ialah
hal  positif  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  perkawinan itu  sendiri.  Memelihara  perkawinan  dengan  baik  dapat melangsungkan  dan  meweujudkan  keluarga  sejahtera. Dalam praktiknya membina suatu rumah tangga tidaklah segampang  yang  di  bayangkan,  karena  di  depan  sana banyak  sekali  hambatan-hambatan  dan  rintangan  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  bagi  pasangan  suami isteri.  Apabila  hak  dan  kewajiban  tersebut  tidak terlaksanakan  dengan  baik,maka  akan  menimbulkan dinamika  baru  dalam  kehidupan  rmah  tangga  tersebut. Adapun  masalah-masalah  baru  yang  akan  timbul berkaitan  dengan  perceraian  tersebut.  Perceraian bukanlah merupakan Salah satu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah akan tetapi,justri akan menimbulkan  masalah  baru  dalam  rumah  tangga, salahnya  mengenai  harta,  dan  hak  asuh  anak  bila  dalam perkawinan  itu  memperoleh  anak  yang  diawali  dengan adanya perkawinan terlebih dahulu.
Untuk  menekan  angka  perceraian,  hukum  di negara  ini  mengupayakan  cara  agar  mempersulit perceraian  yang  mana  angka  perceraian  di  negara  ini sudah  cukup  tinggi.  Dengan  dibentuknya  beberapa aturan  mengenai  perceraian  dseperti  dibawah  ini diharapkan  dapat  menekan  angka  perceraian  tersebut, diantaranya  ialah:  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  “perceraian  dapat  dilakukan
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
didepan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  mendamaikan  edua  belah  pihak; dan  (2)  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama,  “perceraian  dapat  dilakukan  didepan sidang Pengadilan setelan Pengadilan yang bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak;  dan  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), perceraian  dapat  dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.
Sulitnya  proses  perceraian  melalui  prosedur hukum  yang  ditentukan,  membuat  banyak  masyarakat lebih  memilki  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan. Menurut  ketentuan  hukum  islam  perceraian  yang dilakukan di luar pengadilan dapat dikatakan sah, namun tidak  berbanding  lurus  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  terkait  tentang  cerai  talak, yakni: (1)  Suami  mengajukan  surat  pemberitahuan kepada  Pengadilan  Agama  bahawa  ia  bermaksud menceraikan  isterinya,  disertai  alasan  dan  perminataan agar  Pengadilan  Agama  mengadakan  sidang  untuk menyaksikan  perceraian;  (2)  Dalam  30  hari  Pengadilan Agama  akan  memanggil  suami/isteri  untuk  meminta penjelasan;  (3)  Jika  terdapat  alasan  untuk  bercerai, Pengadilan  Agama  akan  mengadakan  sidang  untuk menyaksikan  perceraian;  (4)  Dibuat  surat  terjadinya perceraian,  dikirim  pengawas  pencatat  perceraian;  dan (5) Perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. (Syarifuddin, 2006).
Beranjak  dari  tata  cara  cerai  talak,  selanjutnya diatur  pula  mengenai  tata  cara  gugat  cerai  antara  lain sebagai  berikut: (1)  Diajukan  suami/isteri/  kuasa hukumnya  ke  pengadilan  tempat  tinggal  terggat;  (2) Pengadilan  memanggil  pihak  penggugat  dan  tergugat, panggilan  disampaikan  selambat-lambatnya  3  hari sebelum  sidang  dibuka;  (3)  Pemeriksaaan  dilakukan dalam 30 hari, setelah gugatan diterima; (4) Hakim akan berusaha  mendamaikan  pihak;  (5)  Jika  tidak  ada perdamaian, pemeriksaan dilakuka dalam sidang tertutup sampai putusan  hakim. Putusan hakim diucapkan dalam sidang  terbuka;  dan  (6)  Panitera  pengadilan  yang ditunjuk  wajib  mengirim  satu  helai  salinan  keputusan yang  telah  mempunyai  ekuatan  hukum  tetap  pada pegawai pencatat perceraian. (Amin, 2004).
Sebagian  masyarakat  masil  melakukan  perceraian di  luar  pengadilan,  hal  ini  didukung  karena  proses  yang dingkat  dan  tidak  berbelit-belit  sehingga  tanpa  mereka sadari  dapat  menimbukan  dampak  negatif  nantinya, terutama  kepada  isteri  dan  anak.  Pengaturan  terkait perceraian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  selanjutnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  sebagaiamana  diatur dalam  Pasal  19  dan  Pasal  116  KHI.  Dalam  aturan tersebut  ditentukan  bahwa  keduanya  harus  mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat. Apabila suami yang yang menginginkan untuk
bercerai  maka  harus  mengajukan  surat  permohonan talak,  sedangkan  jika  perceraian  merupakan  keinginan istri  maka  istri  harus  mengajukan  permohonan  gugatan cerai  ke  Pengadilan  Agama.  Dijelaskan  dalam  Undan- undang Peradilan  Agama Nomor 7 tahun 1998 Pasal 65 Jo.  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undnag  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama mempunyai  peran  penting  dalam  proses  perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi, “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  Mendamaikan  kedua  belah pihak”.
Perbedaan  pendapat  persoalan  keabsahan  talak ada  yang  menyatakan  bahwa  perceraian  diluar pengadilan  agama  merupakan  perceraian  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan  tidaklah sah, hal  ini  dikarenakan  tidak  mencermeminkan  sebagai warga  engara  yang  bak  karena  tidak  mentaati  aturan pemerintah  terutama  yang  bertentangan  denga  norma dan  kaidah  yang  berlaku.  Suami  isteri  yang  melakukan perceraian tanpa melibatkan pengadilan agama dianggap telah  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan,  hakim sebagai  perantara  dalam  hal  ini  untuk  mendengarkan keterangan  suami  dan  isteri  agar  dapat  mengetahui persoalan  dan  apakah  rukun  dan  syarat  talak  telah terpenuhi  dan  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  kuat. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat  bebas  melakukan  perceraian  di  luar Pengadilan  Agama  yang  mana  sesuai  dengan  tuntutan, namun  lain  halnya  sekarang  perceraian  itu  sendiri  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  sehingga  hal  ini  tentunya  menjadi tugas berat pemerintah dalam menegakkan pemberlakuan  Undang-undang  Perkawinan  yang  masih diabaikan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat yang  masih  meyakini  keabsahan  perceraian  di  luar Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  penelitian  awal  di Kecamatan Merlung, yang terdiri dari 10 desa antara lain Desa  Adi  Purwa,  Bukit  Harapan,  LubukTerap,  Merlung (Desa),  Merlunng  (Kelurahan),  Penyabungan,  Pinang Gading,  Tanjung  Benanak,  Tanjung  Makmur  dan Tanjung  Paku.  Dari  tahun  2018-2020  terdapat  37 pasangan  yang  melakukan  perceraian.    Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  akibat  hukum terhadap  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  fakta hukum  yang  ada  dengan  melakukan  penelitian  secara langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  pelaksanaan dan  masalah-masalah  yang  timbul  (Peter,  2006). Penelitian  ini  menggambarkan  dan  menguraikan  secara
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
detail  fakta-faka  perceraian  yang  terjadi  di  Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  terutama perceraian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melakukan wawancara  secara  langsung  pada  responden  dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan  sesuai  dengan  situasi  pada  wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah popolasi  dengan  menggunakan  teknik  penarikan  sampel proposive  sampel  yang  artinya  memilih  sampel berdasarkan  penilaian  tertentu  karena  unsur-unsur  atau unit-unit  yang  dipilih  dianggap  mewakili  populasi. (Nasution, 2008)., yaitu tokoh agama, petugas KUA, dan 5  (lima)  orang  masyarakat  yang  melakukan  perceraian diluar Pengadilan Agama di Kecamatan Merlung

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  Melatarbelakangi  Masyarakat  Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama
Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat, jumlah Perceraian di Luar Pengadilan Agama dari tahun  2018-2020  terdapat  70  pasangan  suami  istri. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar, di bandingkan  Perceraian  melalui  Pengadilan  Agama  dari Tahun  2018-2019  terdapat  13  pasangan  suami  istri.  Hal ini  tentunya  harus  dapat  dicari  jalan  keluarnya,  guna mengurangi  tingginya  jumlah  perceraian  tersebut.  Ada beberapa  desa  diantaranya  desa  adi  purwa,  desa  bukit harapan  ,desa  lubuk  terap,  desa  merlung,  kelurahan merlung, desa penyambungan,desa pindang gading,tanjung  benanak,desa  ytanjung  makmur,desa tanjung  paku,  dari  ke  sepuluh  desa  yang  didata  jumlah yang  melakukan  perceraian  diluar  pengadilan  agama tercatat  mulai  dari  tahun  2018  sampai  2020  tercatat sebanyak  70  kasus  yang  melakukan  perceraian  diluar pengadilan  agama,  adapun  perceraian  itu  terdiri  dari cerai gugat dan cerai thalak, kalau dilihat dari data kasus yang  di  dapat  terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya,  di mana  pada  tahun  2018,  itu  tercatat  sebanyak  15  kasus yang  melakukan  perceraian,  di  tahun  2019  tercatat  21 kasus sedangkan di tahun 2020 angka tertinggi mencapai 34  kasus  yang  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan agama,  hal  ini,  menjadi  tanda  tanya  bagi  kita  semua, kenapa  tingginya  angka  perceraian  thalak  maupun  cerai gugat  ini  begitu  tinggi  dan  bila  di  cermati  dari  kasus yang  terjadi  setiap  tahunnya  tidak  pernah  menunjukan angka  yang  terun  bahkan  cendrung  meningkat,  salah satunya  desa  yang  mengalami  tingginya  angka perceraian  yaitu  pada  desa  penyambungan,  dimana tercatat jumlahnya mencapai 10 kasus, bila dibandingkan  dengan  desa  lainnya  seperti  desa  tanjung makmur dan desa lubuk terap itu rata-rata delapan kasus dan di ikuti oleh beberapa desa diantaranya adalah Desa tanjung  paku,desa  tanjung  benanak,  desa  merlung,desa bukit  harapan masing-masing berjumlah 7  kasus, dan di
ikuti  oleh  desa  merlung,  desa  pindang  gading  itu  rata- rata 6 kasus sedangkan di bawahnya ada desa adi purwa itu hanya 4 kasus.
Adapun  dari  beberapa  pasangan  suami  istri  yang melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  agama  yang ada  di  desa  merlung  ini  rata-rata  usia  pasangan  yang melakukan  perceraian  justru  rata-rata  usia  suami-istri berpariasi, akan tetapi usia tidaklah menjamin langengnya  perkawinan  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  data table di bawah ini menunjukan bahwa rata-rata pasangan yang  melakukan  perceraian  justri  di  usia  yang  tidak muda lagi, akan tetapi usia kematangan dalam kehidupan berumah  tangga  sudah  di  katagorikan  sudah  banyak makan  asam  garam,bila  kita  bandingkan  dengan  kota- kota  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satu  kota bandung,  itu  banyak  rata-rata  usia  yang  menjadi  janda itu  masih  usia  belian,bahkan  ada  yang  usia  dua  puluh tahun mereka sudah menjadi janda.
Tabel 1. Data Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama

## Sumber data: data primer
Tabe1  1  menunjukan  bahwa  perceraian  itu  di lakukan  oleh  beberapa  pasangan  tersebut  menunjukan usia  suami  pada  saat  melakukan  perceraian  itu  rata-rata diatas 30 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 30 tahun hingga  40  tahunan.in  I  menunjukan  bahkan  tingkatan kematangan sudah cukup baik, akan tetapi toh perceraian yang terjadi justri bukan bawah usia 20 tahunan.jadi usia tidak  menjamin  langgengnya  suatu  kehidupan  rumah tangga,  untuk  itu,  pemahaman  akan  arti  perkawinan dalam  kehidupan  rumah  tangga,sedikit  menbgalami pemahaman  dalam  membina  kehidupan  rumah  tangga, begitu  juga  dengan  usia  istri  juga  tidak  pula  terlalu muda,  itu  sudah  dikatagorikan  kematangan  dalam kehidupan  rumah  tangga  sudah  cukup,  namun  apa  yang terjadi justru sebaliknya, tingginya usia yang melakukan perceraian  justru  di  usia  tingkat  kematangan  dalam kehidupan rumah tangga  justru banyak yang  mengalami perceraian.  Selanjutnya,  diketahui  dari  para  responden faktor-faktor ataupun alasan mereka melakukan perceraian  diluar  pengadilan  di  Kecamatan  Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:
Hasil interview dengan warga setempat mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian, diantaranya, dikarenakan (1) moral: poligami tidak  sehat;  krisis  akhlak;  dan  cemburu;  (2)  kawin  di
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
bawah  umur;  (3)  Penganiayaan  (KDRT);  (4)  terus menerus  terjadi  percekcokan  yang  disebabkan  masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan
Akibat  Hukum  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama yang  Dilakukan  Masyarakat  Kecamatan  Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami/istri,  anak-anak,  harta  kekayaan.  Dalam  Pasal  38 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  putusnya  perkawinan  karena  Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan.Sebagaimana telah di  jelaskan  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Perceraian  dilakukan sebagai berikut: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan  sidang  pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak;  (2)  untuk  melakukan  perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan  dapat  rukun  sebagai  suami  istri;  (3)  tata  cara perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  di  atur  dalam Peraturan  Perundangan  tersebut.  (Hadikusuma,  2007). Adapun  perbandingan  akibat  dari  perceraian  di  luar pengadilan  agama  di  Kecamatan  Merung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan akibat Perceraian menurut Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 diantaranya: a. Akibat  Terhadap  Suami/Istri.  Akibat  terhadap  Istri Dengan  putusnya  perkawinan,  yaitu  semua  hak  dan kewajiban  selama  perkawinan,  menjadi  terhapus sejak  saat  itu.  Dimana  istri  memperoleh  kembali status  sebagai  wanita  yang  tidak  kawin.  Maka  bagi pasangan  yang  telah  bercerai  menjadi  haram  bagi mereka  untuk  melakukan  hubungan  suami  istri. Perceraian  di  Luar  Pengadilan  mengakibatkan suami\istri  tidak  mendapat  kepastian  hukum,  dimana apabila  perceraian  di  lakukan  di  Pengadilan  Agama maka  Pengadilan  dapat  hak  dan  kewajibkan  mantan suami  untuk  memberi  biaya  penghidupan  untuk mantan  istri,  dan  atau  menentukan  suatu  hak  dan kewajiban bagi mantan istri.
b. Akibat  Terhadap  Anak.  Jika  dalam  suatu  keluarga terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat mengadu  kasih  dan  sayanganya  kepad  kedua  orang tuanya,akibat  egois  dari  kedua  orang  tunya menjadikan  anak  sebagai  korbannya.  Dimana  anak akan  menjadi  defresi  dan  kehilangan  motivasi  untuk belajar dan menuntut  ilmu,karena kondisi orang tuan yang  tidak  menyadari  ini,  semua  berdampak  besar bagi  kelangsbungan  hidup  rumah  tangganhya  kelak kemudian  hari.kehidupan  dimana  akan  adanya  rasa kurang perhatian yang langsung dirasakan oleh anak- anak itu sendiri.

## Akibat Terhadap Harta bersama
Dalam  suatu  perceraian  yang  di  jelaskan  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maka  akan
adanya  pembagian  harta  kekayaan  yaitu  harta  bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/harta bersama. Harta  bersama  atau  gono-gini  adalah  harta  yang dihasilakan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja atau kedua-duanya atau harta yang diperoleh secara bersama-sama  dalam  suatu  perkawinan.  Perceraian diluar pengadilan hanya diselesaikan secara kekeluargaan  ataupun  musyawarah,    meskipun  dalam pembagian harta kekayaan melalui Tengganai tetap akan sulit menemukan titik terang pembagian harta kekayaan, karena para pihak saling egois dalam kepemilikan harta. Sehingga jalan keluar dari penyelesaian pembagian harta kekayaan  dalam  peceraian  diluar  pengadilan  yaitu dengan  cara  membagi  dua  harta  kekayaan  dalam perkawinan

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat, dikarenakan  nikah  di  bawah  umur,  penganiayaan (KDRT),  moral  meliputi:  poligami  tidak  sehat,  krisis akhlak,  cemburu,  terus  menerus  berselisih  meliputi: ekonomi,  gangguan  pihak  ketiga.  Kenyataan  ini menunjukkan sebagai akibat perceraian akan menyebabkan  keadaan  yang  negatif,  diantaranya:  akibat terhadap  suami  isteri,  akibat  terhadap  anak,  dan  akibat terhadap harta kekayaan

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali,  Abdul  Rahman, Fiqih  Munafakat ,  Kencana, Jakarta, 2003.
Hadikusuma,  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia Menurut  Perundangan  Hukum  Adat  Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007. Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia Nasution,  Bahder  Johan,  2008, Metode  Penelitian  Ilmu Hukum , Penerbit Mandar Maju, Bandung Muhammad Amin, HukumKeluarga, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004
Peter,  Mahmud  Marzuki, Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: kencana, 2006
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan. Kencana, Jakarta, 2006. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Pengadilan Agama Republik Indonesia