## ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Reza Fazlur Rahman rezafazlur8@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono adi_sumo@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  is  aims  to  determine  the  basic  consideration  of  supervision  authority  disseverance  for

## Keyword

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  pemisahan  wewenang  pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  perbankan  antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang  digunakan  adalah  metode  deduksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu  Otoritas  Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci : Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

## A.  Pendahuluan
Lembaga  keuangan  pada  umumnya  dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan  yang  penting  dan  strategis  dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Lembaga  keuangan  berfungsi  mengalokasikan
Apabila  lembaga  keuangan  tidak  stabil  dan dana tidak  akan  berjalan  dengan baik sehingga hal  tersebut  dapat  menghambat  pertumbuhan ekonomi  (Maria Ulpah  dkk., 2010: 17 ).  Lembaga keuangan sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi
simpanan  menjadi  berbagai  instrumen  investasi dan  menjadi  perantara  antara  penabung  dan investor. Stabilitas dan pengembangan lembaga keuangan  sangat  penting  agar  masyarakat menyakini  bahwa  sistem  keuangan  Indonesia aman,  stabil  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan pengguna jasa keuangan.
Lembaga perbankan merupakan bagian dari sistem  keuangan  yang  memiliki  peran  strategis bagi perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara  modern  yang  iklim  perekonomiannya dapat  tumbuh  dan  berkembang  pesat  tanpa peran  lembaga  perbankan.  Seperti  yang  kita ketahui  bersama  bahwa  arah  dan  kebijakan perekonomian  suatu  negara  pada  umumnya sangat  dipengaruhi  oleh  dua  kebijakan  yang menjadi  payung  landasan  bagi  ekonomi  makro suatu negara, yaitu kebijakan moneter ( monetary policies
)  (I
Putu Gede Ary Suta & Soebowo Musa, 2003: 3).
Krisis  keuangan  di  tahun  1997  bisa dikatakan  sebagai  awal  jatuhya  perekonomian Indonesia. Krisis  Finansial  Asia  1997  yang dimulai  pada  bulan  Juli  1997  di  Thailand  yang memengaruhi  mata  uang,  bursa  saham,  dan harga  aset  lainnya  di  beberapa  negara  Asia. Krisis ekonomi di Asia dimulai dengan terjadinya krisis nilai tukar mata uang di Asia terhadap dolar Amerika. Krisis nilai  tukar mata uang ini dimulai dari Thailand yang kemudian menjalar ke Korea dan  Indonesia.  Meksiko  yang  mengalami  krisis di  akhir  tahun  1994  dan  berlanjut  hingga  tahun 1995, juga dialami oleh beberapa negara- negara di Asia Tenggara.
Belum  lepas  dari  ingatan  ketika  krisis 1997  memporak  porandakan  perekonomian Indonesia,  dinamika  perekonomian  Indonesia kembali  mengalami  kemerosotan  ditahun  2008. Dan  pada  akhirnya  di  tahun  2008,  Indonesia dibayangi oleh tekanan yang cukup berat. Yang merupakan  imbas  dari  ketidakpastian  pasar
dan membuat proses pelambatan ekonomi dunia global  yang  sangat  drastis.Krisis  ditahun  2008 dipicu  oleh  kebijakan  pemerintah  Amerika Serikat  yang  cenderung  ekspansif.  Kebijakan pemerintah yang akomodatif pada saat sebelum terjadinya  krisis,  memicu  maraknya  praktik penyaluran  kredit  berisiko  tinggi.  Lebih  jauh lagi,  meningkatnya  insentif  pinjaman  (seperti
kemudahan  syarat  mengajukan  pinjaman)  yang didukung  tren  jangka  panjang  peningkatan harga  rumah  telah  mendorong  debitur  untuk mengajukan  kredit  KPR  yang  lebih  berisiko. Mardi  Dungey  dan  Dinesh  Gajurel  berpendapat dalam  jurnalnya  mengenai  krisis  di  Amerika Serikat  (M. Dungey dan D. Gajurel, 2015: 281):
the  sample  banking  markets  experienced experienced idiosyncratic contagion
Terjemahan  bebas:  Sektor  perbankan  di seluruh  dunia  terganggu  oleh  krisis  dan tidak  bisa  menahan  dari  efek  krisis  yang ditimbulkan.  Sekitar  60  persen  daridunia perbankan  mengalami  imbas  kekacauan sistematis  global  tersebut  dan  tertular  dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat.
Krisis  global  yang  terjadi  saat  itu  begitu cepat  menjalar  dan  menyerang  negara-negara lain termasuk Indonesia. Belum selesai tekanan dari  krisis  global,  ditahun  yang  sama  yaitu  di tahun  2008  dan  tepatnya  6  November  2008, Bank  Century  ditetapkan  sebagai  bank  dalam pengawasan khusus ( special surveillance ). Bank Century  sendiri  merupakan  bank  hasil  merger dari  tiga  bank,  meliputi  :  Bank  CIC,  Bank  Pikko dan  Bank  Danpac.  Rentan  waktu  merger  tiga bank tersebut pun tidak luput dari masalah sejak 20 Juni 2000.
Beberapa    permasalahan    seperti  krisis 1997-1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008
dalam  melaksanakan    tanggung    jawabnya terutama    sebagai    pengatur    dan    pengawas bank    dinilai  gagal.  Kegagalan  Bank  Indonesia untuk  menciptakan  stabilitas  sektor  keuangan dan sistem perbankan yang sehat, menimbulkan perdebatan  mengenai  pembentukan  lembaga pengawasan jasa keuangan.Sejak krisis ekonomi  tahun  1998,  muncul  pemikiran  untuk memisahkan  pembinaan  dan  pengawasan bank  dengan  cara  membentuk  suatu  lembaga pengawas  keuangan.  Ide  awal  pembentukan ini  adalah  karena  penilaian  kegagalan  bank- bank  sentral  di  sejumlah  negara,  termasuk  di Indonesia, mendorong dibentuknya Otoritas Jasa
Keuangan  yang  selanjutnya  disebut  OJK.  Bank Sentral  dianggap  tidak  mampu  menciptakan stabilitas  sektor  keuangan  dan  menciptakan perbankan yang  sehat (Marulak Pardede, 2011: 4).
Pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya  dengan  membentuk  suatu  sistem pengawasan  baru  yang  independen  yang bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dan
Keberadaan OJK,  secara otomatis  memisahkan fungsi    pengawasan    makroprudensial  dan mikroprudensial    dimana  secara  konseptual, Bank  Indonesia  akan  bertanggung  jawab mengawal  sektor  perbankan  pada  aspek makro  ( macro-prudential )  sedangkan  tanggung jawab    pengawasan  mikro  ( micro-prudential ) ada dibawah kendali OJK. Dari alasan- alasan  di  atas  inilah  penulis  tertarik  untuk menganalisis  sebuah  penulisan  hukum  yang berjudul “Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan  Lembaga  Keuangan  Perbankan antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas    Jasa Keuangan”.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  artikel  ilmiah ini  adalah penelitian hukum yang  juga  disebut  sebagai  penelitian  normatif yang  memiliki  sifat  preskriptif  dan  terapan.  Ilmu hukum  mempunyai  karakteristik  sebagai  ilmu yang  bersifat  preskriptif  yang  dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberi  preskriptif  atau  penelitian  mengenai benar  atau  salah  menurut  hukum  terhadap fakta  atau  peristiwa  hukum  dari  hasil  penelitian dengan  kajian  objek  hukum  seperti  koherensi antara  norma  hukum  maupun  koherensi  antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud  Marzuki,  2014:  41).  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang dan  pendekatan  perbandingan.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  penulis  meliputi  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia,  dan Undang-Undang  Nomor 21 Tahun  2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan. Sedangkan  bahan hukum  sekunder  meliputi  buku-buku,  artikel- artikel,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  internet  yang menggunakan  metode  studi  pustaka  sebagai teknik  pengumpulan  data  dan  metode  deduksi sebagai  teknik  analisis  data  (Peter  Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keungan perbankan antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas Jasa Keuangan.
Bank  Indonesia  atau  selanjutnya disebut  sebagi  BI  merupakan  bank sentral  yang  mempunyai  kewenangan dan  kewajiban  untuk  membina  serta melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh kelembagaan  dan  kegiatan  perbankan sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal 29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  atau selanjutnya  disebut  UU  Perbankan.  Pasal 29 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa BI melakukan  pemeriksaan  terhadap  Bank, baik  secaraberkala  maupun  setiap  waktu apabila  diperlukan.  Tujuan  pemeriksaan terhadap  Bank  adalah  untuk  memperoleh kebenaranatas  informasi  kegiatan  usaha Bank  yang  disampaikan  kepada  BI  dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yangberlaku.
Selama ini pengawasan yang dilakukan  terhadap  perusahaan  yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu:
1) L e m b a g a   k e u a n g a n   b a n k ( p e r b a n k a n )   d i l a k u k a n   o l e h BI. Artinya
semua aktivitas
perbankan  sepenuhnya dilakukan oleh BI, termasuk dalam hal memberi izin,  menindak  atau  membubarkan bank.
2) Lembaga  keuangan  bukan  bank seperti  Pasar  Modal,  Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan lainnya kegiataannya
diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam- LK)  (Kasmir, 2014:269).
Pada  22  November  2011,  telah disahkan dan diundangkan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  selanjutnya disebut  UU  OJK.  Pembahasan  Undang- Undang  dimaksud  dilakukan  Pemerintah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) sejak  pertengahan  2010  sampai  dengan disahkannya  Rancangan  UU  OJK  dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011.  Pembentukan  UU  OJK  dilatar belakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun  kondisi  sektor  jasa  keuangan (Adrian Sutedi,  2014:  135).  Artinya dengan  keluarnya  UU  OJK  maka  seluruh pengawasan  yang  berhubungan  jasa keuangan baik untuk jasa keuangan sektor bank  maupun  non  bank  dilakukan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  selanjutnya disebut OJK.
UU  OJK  pada  dasarnya  memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola ( governence )  dari  lembaga  yang  memiliki otoritas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap  sektor  jasa  keuangan.  Artinya dengan  adanya  OJK  akan  memberikan pengelolaan  lembaga  secara  baik  dan benar,  sehingga  tidak  merupakan  pihak- pihak  yang  memiliki  hubungan  dengan perusahaan tersebut.
Sejak  31  Desember  2012,  fungsi, tugas  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan jasa keuangan beralih kepada. Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya  sebagai  lembaga  pengawas lembaga  keuangan  perbankan  maupun lembaga  keuangan  non  bank  lainnya menggantikan  Badan  Pengawas  Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK). OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  dapat mempunyai kantor dalam dan di luar wilayah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan. Artinya  kehadiran  OJK  dalam  melayani lembaga  jasa  keuangan  dapat  dilayani  di seluruh di tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan. Kemudian  31  Desember  2013,  peralihan yang  sama  dilakukan  untuk  pengaturan dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan di  sektor  perbankan  dari  BI  ke  OJK. Ketentuan  pengalihan  fungsi  tugas  dan wewenang  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK yakni terdapat pada Pasal  55  ayat  (2)  UU  OJK  yang  berbunyi sejak  tanggal  31  Desember  2013,  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  perbankan  beralih  dari  BI  ke  OJK. Artinya  pada  Januari  2014,  OJK  menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan indonesia.
Pembentukan  OJK  sebagai  lembaga baru dalam pengawasan perbankan menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat,  akademisi,  dan  praktisi.  OJK dinilai  hanya  menimbulkan  pemborosan karena  selama  ini  BI  yang  mengawasi lembaga perbankan dianggap sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, banyak  juga  yang  beranggapan  bahwa pembentukan  OJK  akan  memperbaiki sistem  pengawasan  yang  sudah  ada. Pembentukan OJK menjadi sangat penting  dan  krusial  demi  masa  depan dunia  perbankan  yang  sehat.  Sistem keuangan  di  Indonesia  antara  lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non  bank  membutuhkan  suatu  otoritas pengawasan yang mumpuni antara lembaga  keuangan  bank  dan  terintegrasi dengan lembaga keuangan non bank. OJK sebagai pengawas industri keuangan yang baru  diharapkan  membuat  kebijakan  dan peraturan  jauh  lebih  baik  sehingga  bisa mendorong  kemajuan  industri  keuangan nasional.
L a t a r   b e l a k a n g   y u r i d i s pembentukan  OJK  adalah  Pasal  34  UU BI  yang  mengamanatkan  dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan  independen  yang  mencakup
pengawasan  perbankan,  pasar  modal, industri  keuangan  nonbak  serta  badan- badan lain yang menyelenggarakan p e n g e l o l a a n   d a n a   m a s y a r a k a t .
Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan
perolehan  wewenang  yang  diperoleh secara  atribusi,  yaitu  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  yang m e n g a m a n a t k a n   p e m b e n t u k a n pembentukan  Lembaga  Pengawas  Jasa Keuangan dan UU OJK yang memberikan wewenang kepada OJK dalam mengawasi sektor  perbankan  di  Indonesia.  Berikut adalah  bunyi  Pasal  34  beserta  penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999:
Pasal 34:
(1).  Tugas  mengawasi  Bank  yang  akan dilakukan  oleh  lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,  dan  dibentuk  dengan undang-undang.
(2).  P e m b e n t u k a n   l e m b a g a pengawasan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  akan  dilaksanakan selambat-lambatnya  31  Desember 2002. Penjelasan ayat (1) Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  1999,  lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan  dibentuk  melakukan  pengawasan bersifat  independen  dalam  menjalankan tugasnya  dan  kependudukannnya  berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan  laporan  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dalam  melaksanakan tugasnya, lembaga ini melakukan koordinasi  dan  kerjasama  dengan  BI sebagai  bank  sentral  yang  akan  diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud.
Pasal  4  UU  OJK,  OJK  diharapkan dapat  mendukung  kepentingan  sektor jasa  keuangan  nasional  sehingga  mampu meningkatkan  daya  saing  nasional.  Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan  kepemilikan  di  sektor  jasa  keuangan,
dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek positif  globalisasi.  Pasal  7  UU  OJK menyatakan  bahwa  untuk  melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di  sektor  perbankan,  OJK  mempunyai wewenang  mengatur  dan  mengawasi kelembagaan bank  yang meliputi perizinan untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor bank,  anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengerusan  dan  sumber daya  manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.  Pengaturan  pada  Pasal  7  UU  OJK juga meliputi tingkat kesehatan bank seperti likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas aset,  rasio  kecukupan  modal  minimum, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sampai pencadangan bank.
Penjelasan  Pasal  7  UU  OJK  adalah pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati- hatian,  dan  pemeriksaan  bank  merupakan lingkup  pengaturan  dan  pengawasan microprudential yang  menjadi  tugas  dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan  pengawasan macroprudential ,  yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang  BI.  Dalam  rangka  pengaturan dan  pengawasan macroprudential ,  OJK membantu  BI  untuk  melakukan  himbauan moral  ( moral  suasion )  kepada  perbankan. Kewenangan pengawasan sektor perbankan tersebut beralih dari BI ke OJK, khususnya dalam pasal tersebut dinyatakan kewenangan mikroprudential perbankan beralih  dari  BI  ke  OJK.  Sementara  itu kewenangan makroprudenstial tetap berada di BI. BI mendapat tugas mengawasi makroprudential seperti sistem pembayaran,
bunga  acuan.  Sedangkan mikroprudential yang  berkaitan  dengan  penetapan  suku bunga  simpanan  dan  pinjaman  berada  di bawah pengawasan dan pengaturan OJK.
Dengan  adanya  OJK,  pengawasan atas  semua  industri  jasa  keuangan  akan disatukan  ke  dalam  satu  atap,  yaitu perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  nonbank. Undang-undang  hanya  menegecualikan
industri perdagangan berjangka saja dari  pengawasan  OJK.  Selain  itu,  latar belakang  didirikannya OJK  ini  juga karena makin  rumitnya  produk  keuangan  serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana)  ditawarkan  juga  oleh  bank atau  produk  asuransi  juga  ditawarkan  bal ( bancassurance ).
Beranjak  dari  uraian  diatas,  dapat
dikatakan bahwa pada prinsipnya
pembentukan  UU  OJK  dan  dilakukannya pemisahan wewenang pengawasan lembaga  keuangan  perbankan  antara  BI dan  OJK  secara  garis  besar  didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis,
Hal ini sejalan dengan uraian dalam Naskah Akademik  Pembentukan  OJK.  Berikus  ini dijelaskan  secara singkat mengenai ketiga landasan yang dimaksud, yaitu:
1) Landasan yuridis.
Secara  yuridis  pembentukan UU  OJK  dilandasi  oleh  UU  BI.  Hal tersebut  secara  tegas  diatur  dalam ketentuan  Pasal  34  UU  BI  yang mengamanatkan pembentukan lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi,  dana  pensiun,  sekuritas, modal ventura dan  perusahaan pembiayaann serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2) Landasan sosiologis.
Secara sosiologis dapat
dijelaskan  bahwa  peran  pengaturan dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  OJK  harus  diarahkan  untuk yang  sehat,  perlindungan  konsumen, serta  memelihara  mekanisme  yang sehat.  Pengaturan  dan  pengawasan yang didasarkan pada prinsip- prinsip  keadilan  dan  transparansi harus  diterapkan  sedemikian  rupa untuk  menciptakan  suatu  aktivitas dan  transaksi  ekonomi  yang  teratur,
adanya  perlindungan  nasabah  dan masyarakat.
dikemukakan  bahwa  OJK  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  jasa  keuangan  di  dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil.
Pemisahan atau peralihan pengawasan lembaga keuangan perbankan dari bank sentral atau BI menjadi OJK juga sama  hal  nya  terjadi  di  negara  Jerman. Jerman awalnya menetapkan Bundesbank sebagai  badan  pengawas  perbankan. Reformasi  pengawasan  pasar  keuangan Jerman  diumumkan  oleh  Hans  Eichel, Menteri Keuangan Jerman pada 25 Januari 2001.  Eichel  mengusulkan  pembentukan otoritas Federal yang baru untuk pengawasan  layanan  keuangan  dengan tanggung  jawab  pengawasan  lembaga kredit,  perusahaan  asuransi,  perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.
Pada  tanggal  22  Maret  2002  RUU tentang  r es tr uk tur isasi   pengawasan keuangan akhirnya disetujui dengan ditetapkannya UU tentang regulator keuangan  1  Mei  2002  yaitu Bundesanstalt fur  Finanzdienstleistungssaufscht  (BaFin) (Schuler Martin, 2004: 14). BaFin dibentuk pada 2002, dan kini mengawasi 2.700 bank, 800 lembaga jasa keuangan, dan lebih dari 700 perusahaan asuransi. Tujuan pendirian BaFin  adalah  menciptakan  satu  regulator yang  mengawasi  dan  mengatur  seluruh industri keuangan.
2. Koordinasi  antara  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  terkait  dengan p e n g a w a s a n   l e m b a g a   k e u a n g a n perbankan.
OJK  dan  BI  akan  bekerjasama dalam  rangka  pelaksanaan  wewenang dan  tugasnya.  Diperlukan  koordinasi  antar kedua institusi tersebut dalam pelaksanaan tugas  dan  wewenangnya  guna  menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bidang pengawasan perbankan dan  dalam  rangka  menghindari  benturan
tugas dan wewenang antara kedua institusi tersebut.
Koordinasi  antar  otoritas  sangat diperlukan  dalam  menjaga  agar  terhindar dari  krisis  dan  mempermudah  dalam penyelesaian  krisis  apabila  ternyata  tidak dapat  dihindari.  Dalam  koordinasi  ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas  harus  jelas  dan  dituangkan  dalam undang-undang.  Tugas  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  dilakukan  oleh  bank sentral  atau  BI,  dengan  berkoordinasi dengan  pengawasan  pasar  keuangan  dan
negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan  dipisahkan  dari  bank  sentral, otoritas  tersebut  akan  menjadi  bagian  dari otoritas  yang  harus  melakukan  koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai  sasaran  dalam  mencegah  dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.
Pada  UU  BI,  peran  dan  tugas  utama Bank  Indonesia  difokuskan  pada  tiga  sub sistem  perekonomian  yang  terdiri  atas moneter,  perbankan  dan  pembayaran. Pelaksanaan  tiga  bidang  tugas  tersebut akan  sangat  menentukan  keberhasilan BI  mencapai  tujuan  utamanya  yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai  rupiah.  Kestabilan  nilai  rupiah  yang dimaksud  adalah  kestabilan  nilai  rupiah terhadap  barang  dan  jasa  serta  terhadap mata uang negara lain dan kestabilan nilai rupiah  sangat  penting  untuk  mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat (Abdul  Kadir  Muhammad  &  Rikla  Muniarti, 2004:38).
Dalam  rangka  menjaga  stabilitas sektor  keuangan,  OJK  wajib berkoordinasi dengan  BI,  Kementerian  Keuangan  dan Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Dalam  UU OJK  diatur  mengenai  koordinasi  antara OJK dengan BI. OJK dan BI berkoordinasi dalam  membuat  peraturan  pengawasan dibidang  perbankan  yang  terdapat  dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 39 berbunyi:
Pasal 39
Dalam  melaksanakan tugasnya,  OJK berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia dalam  membuat  peraturan  pengawasan dibidang perbankan antara lain:
a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. Sistem  informasi  perbankan  yang terpadu;
c. Kebijakan  penerimaan dana  dari  luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori  s ystemically  important  bank ; dan
f. Data  lain  yang  dikecualikan  dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Dalam  penjelasan  Pasal  39  UU  OJK tersebut,  pada  huruf  d yang  dimaksud dengan  “kegiatan  usaha  bank  lainnya” antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan internet  banking .  Sedangkan  yang dimaksud  dengan “systemically  important bank” adalah  suatu  bank  yang  karena ukuran  aset,  modal,  dan  kewajiban,  luas jaringan,  atau  kompleksitas  transaksi  atas jasa  perbankan  serta  keterkaitan  dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank- bank  lain  atau  sektor  jasa  keuangan,  baik
apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
Pembentukan  peraturan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BI dibutuhkan mengingat  pengawasan  perbankan  tidak sepenuhnya  menjadi  kewenangan  OJK. Dalam  hal  ini  OJK  memiliki  kewenangan pengawasan  mikro  dan  BI  pengawasan m a k r o .   K e t e r k a i t a n   k e w e n a n g a n pengawasan  perbankan  yang  dimiliki OJK  dan  BI  merupakan  suatu  hal  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Setiap  kegiatan yang  dilakukan  oleh  sektor  perbankan akan  berdampak  pada  stabilitas  moneter di  Indonesia.  Dalam  UU  OJK  disebutkan BI  memiliki  kewenangan  pengawasan bank  secara  makroprudensial.  Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 UU OJK yang berbunyi:
Pasal 40 (1)  Dalam  hal  Bank  Indonesia  untuk melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan  khusus  terhadap  bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan  pemeriksaan  langsung terhadap bank  tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK (2)  Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  Bank  Indonesia  tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
(3)  Laporan  hasil  pemeriksaan  bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1  (satu)  bulan  sejak  diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
Penjelasan  Pasal  40  ayat  (1)  ialah pada  dasarnya  wewenang  pemeriksaan terhadap  bank  adalah  wewenang  OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas,  dan  wewenangnya  membutuhkan informasi  melalui  kegiatan  pemeriksaan bank,  BI  dapat  melakukan  pemeriksaan secara  langsung  terhadap  bank  tertentu yang  masuk systemically  important  bank dan/atau  bank  lainnya  sesuai  dengan kewenangan  BI  di  bidang makroprudential .
Untuk  kelancaran  kegiatan  pemeriksaan oleh  BI,  pemberitahuan  secara  tertulis dimaksud  paling  sedikit  memuat  tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Dan penjelasan pada ayat (2) yakni penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK.
Koordinasi  antara  OJK  dengan  BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat  jasa  perbankan  adalah  salah satu  sektor  terbesar  dalam  perekonomian di  Indonesia.  Fungsi  koordinasi  yang baik  akan  menciptakan  iklim  industri perbankan  yang  sehat  pula.  Pertukaran informasi antara OJK dengan BI mengenai kondisi  suatu  bank  akan  memudahkan pengawasan  perbankan  mengingat  BI
merupakan lembaga yang mengawasi bank sebelum terbentuknya OJK.

## D.  Simpulan
Dasar  pertimbangan  pembentukan  OJK dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dengan OJK  adalah  Pasal  34  UU  BI.  Kewenangan pengawasan  perbankan  yang  dimiliki  OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh  secara  atribusi  melalui  UU  BI  yang mengamanatkan  pembentukan  pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang bersifat independen.  Ketentuan pengalihan fungsi  tugas dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan yakni terdapat  pada Pasal 55 ayat (2)  UU OJK. Sementara  itu  tugas  pengaturan,  pengawasan dan  wewenang  OJK  terdapat  pada  Pasal  6, Pasal  7  dan  Pasal  9  UU  OJK.  Secara  garis besar,  pembentukan  UU  OJK dan dilakukannya pemisahan  wewenang  pengawasan  lembaga keuangan  perbankan  antara  BI  dan  OJK didasarkan  pada  tiga  landasan,  yaitu  landasan
sosiologis.
Koordinasi  antara  OJK  dan  BI  dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diperlukan guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi  sektor jasa  keuangan  khususnya  bidang  pengawasan perbankan  dan  dalam  rangka  menghindari benturan  tugas  dan  wewenang  antara  kedua institusi  tersebut. Pada  UU BI,  peran dan  tugas utama  BI  difokuskan  pada  tiga  sub  sistem perekonomian  yang  terdiri  atas  moneter, perbankan dan pembayaran. Sedangkan, OJK  difokuskan  pada  pengawasan  lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Namun OJK dan BI harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK.

## E. Saran
1. OJK  sebaiknya  harus  tahan  dari  segala intervensi  di  bidang  politik. Independensi OJK adalah faktor yang sangat penting bagi lembaga pengawas. Kemudian ialah harus adanya transparansi. Itu sangat di butuhkan oleh  masyarakat  sehinga  dengan  adanya
transparansi,  kepercayaan  masyarakat akan  tumbuh.  Dalam  kaitannya  di  dalam dunia  perbankan  menurut  penulis  OJK harus  mengupdate  laporan  ke  situs  resmi yang  dimiliki,  melalui  sistem  ini  nasabah akan  ikut  serta  mengetahui  kondisi  bank yang dipercayainya dan turut serta di dalam melakukan  pengawasan  dan  mengambil langkah  apabila  bank  yang  di  percayainya mendapatkan masalah.
2. Walaupun sekarang ini tugas dan fungi  pengawasan  lembaga  keuangan perbankan  sepenuhnya  dijalankan  oleh OJK,  menurut  penulis  seharusnya  OJK
jugaperlu  membentuk  dan  menciptakan mungkin    dengan    BI  guna  bersama- bersama  melakukan  tugas  nya  dalam rangka  efektivitas  pengawasan  lembaga keuangan  perbankan  dan  menciptakan perbankan  yang  sehat  di  Indonesia.  OJK, BI  dan  lembaga  lain  yang  terkait  dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan juga  perlu  membuat Memorandum  of Understanding (MoU) mengenai fungsi  dan tugas    masing-masing    lembaga    dalam kerangka    koordinasi    untuk    menciptakan transparansi koordinasi.

## Daftar Pustaka

## PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

## Buku
Abdul Kadir Muhammad  &  Rikla  Muniarti.  2004. . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Adrian Sutedi. 2014. . Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Grup. I  Putu  Gede Ary  Suta  dan  Soebowo  Musa.  2003. Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI. Kasmir. 2014. Jakarta: Rajawali Press.
IAA Faradynawati. 2010.
Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI. MarulakPardede. 2011. . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Peter Mahmud Marzuki. 2011. . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. _________________. 2014. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal
Mardi  Dungeyand  Dinesh  Gajurel.  2015.  “Contagion  and  banking  crisis–  International  evidence  for
2007–2009”. . Vol, 60. Australia: University of Tasmania.
Schüler Martin. 2004. “Integrated Financial Supervision in Germany
.No, 04-
35.