DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333

## DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN

## DI DESA PATIMBAN
Adam Hiqmatullah 1) , Ali Alamsyah Kusumadinata 2*)
12 Program Studi Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, Indonesia adamhiqmah17@gmail.com 1 ; ali.alamsyah@unida.ac.id 2*) Received: 24-09 2023 Accepted: 15-10-2023 Published: 28-10-2023

## Abstrak
Pembangunan  sosial  merupakan  pembangunan  yang  memberikan  keadilan  sosial  bagi masyarakat  baik  dalam  hal  ekonomi,  ekologi  dan  keberlanjutan  masyarakat.  Pembangunan memberikan  efek  kepada  manusia  yang  menghuni  di  wilayah  tersebut.  Pembangunan memberikan dampak utamanya adalah  dampak sosial yang memberikan tata  laksana dalam kehidupan  di  masyarakat  agar  mampu  meneruskan  kehidupan  yang  lebih  berlanjut.  Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh pembangunan pelabuhan Patimban.  Metode  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan  masyarakat  dengan  adanya  pembangunan  semakin  melemah.  Olehkarena  itu pemerintah  dan  pihak  swasta  yang  terlibat  memberikan  dukungan  dengan  melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Hal lain adalah kehilangan mata pencarian yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Keberlanjutan pembangunan memberikan kehilangan kesempatan masyarakat untuk tinggal dan tumbuh di lingkungan Desa Patimban.  Kedampaan ini  memiliki  konsekuensi  untuk  mencegah  terhadap  konflik  sosial  dengan  memberikan pendampingan  dan  bantuan  permodalan  dalam  berusaha  mikro.  Hal  ini  menurunkan kesenjangan yang tinggi terhadap kemiskinan yang terbentuk oleh pembangunan pelabuhan. Kemampuan  masyarakat  dalam  retensi  pembangunan  memiliki  kekuatan  yang  baik  untuk bertahan  dengan  memperoleh  bantuan  dan  pendampingan.  Hal  ini  meredam  kemiskinan  di masyarakat desa.
Kata Kunci: Pelabuhan;  Pembangunan;  Dampak;  Masyarakat terdampak

## SOCIAL IMPACT OF PATIMBAN PORT DEVELOPMENT IN PATIMBAN VILLAGE

## Abstract
Social development is a development that provides social justice for the community in terms of economy,  ecology,  and  community  sustainability.  Development  has  an  effect  on  the  humans inhabiting  the  region.  Development  has  a  main  impact  on  social  impacts  that  provide governance in life in the community in order to be able to continue a more sustainable life. The purpose of this study is to see how the impact is given by the development of Patimban Port. This research method uses a qualitative approach using interview and observation techniques. The findings in the field show that the community's ability to develop is weakening. Therefore,
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
the government and private parties involved provide support by involving the community in the development. Another thing is the loss of livelihoods that have an impact on the economy of the community. The sustainability of development gives the community the opportunity to live and grow in the environment of Patimban Village. This craze has consequences to prevent social conflicts by providing assistance and capital assistance in micro-business. This lowers the high gap  in  poverty  formed  by  port  development.  The  ability  of  the  community  in  development retention  has  good  strength  to  survive  by  obtaining  assistance  and  assistance.  This  reduces poverty in rural communities

## Keywords: Port; Building; Impact; Affected Communities

## PENDAHULUAN
Dampak  sosial  merupakan  salah  satu indikator dalam pembangunan menginterpretasikan arti dari suatu pembangunan. Pembangunan pasti memiliki dampak negatif dan positif dalam perspektif di  masyarakat  dan  penilaiannya.  Dampak sosial terdir atas  dampak sosiologis, dampak psikologis dan dampak ekonomi. Kurniawan (2021) menyatakan bahwa dampak pembangunan  mampu  memberikan  rasa kebanggaan masyarakat terhadap pembangunan  yang  terjadi.      Hamzah  & Suhenda  (2020)  menyatakan  bahwa  modal sosial merupakan bagian dari parameter dari dampak  sosial  yang  dihitung  dalam  satu satuan  program.  Keterlibatan  masyarakat sebagai  bagian  dari  program  pembangunan mampu  memberikan  perspektif  positif terhadap pembangunan. Dampak memberikan  korelasi  dengan  modal  sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan aturan  yang  diregulasikan  oleh  pemerintah maupun kesepakatan masyarakat.
Pembangunan  yang  berkelanjutan  adalah pembangunan  yang  memberikan  alternatif baru bagi masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan dan sumber-sumber pembangunan  yang  ada  (Kurniawan  W.  , 2015).
Hamzah  et  al.  (2018)  menyatakan bahwa  dampak  dari  kegiatan  pembangunan berhasil adalah masyarakat mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan  yang  menambah  pendapatan masyarakat  dan  memiliki  akses  kepada bagian-bagian vital. Penelitian Iryana (2018) menunjukkan  terdapat  tiga  dampak  yang terjadi  ketika  pembangunan  pelabuhan Patimban  terjadi  dan  telah  terjadi  yaitu dampak  sosial  ekonomi,  dampak  mobilitas dan  dampak  cara  hidup  masyarakat  dalam bertahan.  Yusuf  et  al.    (2005)  kasus pembangunan pelabuhan perikanan Lempasing,  Bandar  Lampung  memberikan dampak  kepada  masyarakat  khususnya nelayan,  pedagang,  petani  dan  masyarakat yang  terkena  dampak.  Dampak  ini  berupa pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik  dengan  meningkatkan  kenaikan  45% dari sebelumnya.  Seherman & Dault (2009) dalam penelitiannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara  Jemberana  di    Bali  juga mengungkapkan bahwa terdapat keuntungan pada  masyarakat  pada  sisi  kesejahteraan yang  meningkat  dan  kesempatan  berusaha lebih  baik.    Manfaat  lain  adalah  penurunan biaya operasional kapal, penambahan waktu penangkapan, waktu bongkar yang menjadi relatif  singkat,  peningkatan  kualitas  ikan,
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
peningkatan  dan  kestabilan  harga  yang diterima  nelayan,  peningkatan  produksi ikan,  dan  bertambahnya  jumlah  kapal penangkap.
Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan  bongkar  muat  kontainer  dan kendaraan  dengan  taraf  internasional  yang saat  ini  pengerjaannya  dilakukan  oleh pemerintah  di  era  presiden  Joko  Widodo. Rencana  proyek  pembangunan  pelabuhan Volume kargo yang dimiliki akan disamakan seperti  Pelabuhan  Tanjung  Priok  yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Lokasi  kegiatan  pembangunan  Pelabuhan Patimban  berada  di  Desa  Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, dengan batas wilayah sebelah utara dengan  Laut  Jawa,  sebelah  selatan  Jalan Nasional Pantura (Kecamatan Pusakanagara dan  Pusakajaya),  sebelah  timur  Kabupaten Indramayu,  sebelah  barat  dengan  tambak dan Persawahan (Kecamatan Pusakanagara). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam meminimalisasi  dampak  yang  terjadi  dan melihat  persepsi  harapan  masyarakat  yang terdampak  oleh  pembangunan  Pelabuhan Patimban.
.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  pendelitain  kualitatif  dimana menemukan konsep baru berkenaan dengan pendalaman  suatu  materi  atau  instrumen penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana intrumen  yang  diharapkan  masyarakat sebagai bagian timbal balik dari pembangunan pelabuhan Patimban terutama  pada  areal  yang  terdampak. Penelitian  ini  mengambil  informan  dari tokoh desa, tokoh keamanan dan masyarakat
perwakilan.  Teknik  penelitian  dengan wawancara  mendalam  mengetahui  kasus yang  terjadi  terhadap  dampak  dan  harapan masyarakat dalam pembangunan pelabuhan Patimban  tersebut.  Data  diolah  dengan verbatim  yang  menjelaskan  masing-masing pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti  dan membahasnya dengan pendekatan konstruktifisme dalam pembahasan (Moleong, 2017). Data diolah dan disimpulkan menjadi satu kesimpulan umum yang digenaralisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah-langkah  yang  diambil  dalam meminimalisasi dampak yang terjadi dalam pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yang dilakukan  pemerintah  dengan  membangun dan  mengembangkan  persepsi  yang  baik kepada masyarakat dengan membuat forum FGD  sehingga  munculah  program  yang berjalan yaitu program yang dijalankan oleh pemerintah  untuk  mengurangi  dampak pembangunan  tersebut.  Sehingga  mampu meminimalisasi penyimpangan sosial akibat pembangunan itu sendiri. Beberapa program yang berjalan adalah (1) Program pelatihan kerja,  program  ini  merupakan  salah  satu bentuk  kepedulian  perusahaan  terhadap kondisi  lingkungan  sekitar,  dan  untuk meningkatkan  keahlian  Masyarakat  sekitar pelabuhan.  (2)  Penyerapan  tenaga  kerja kepada  masyarakat  sekitar  dengan  tujuan untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran yang ada disekitar. (3) Membuat complaint center atau fast responding untuk mengakomodasi  dan  menindak  lanjuti kekhawatiran  masyarakat  yang  berupa complain.  (4)  melakukan  dan  membangun
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
forum diskusi masyarakat dalam menyelesaikan ekses yang terjadi.
Hasil  wawancara  dengan  informan menyatakan  bahwa  masyarakat  terdampak merasakan  peningkatan  peluang  usaha  dan jasa dalam  hal  ini laundy, rental mobil  dan motor  serta  layanan  telpon.  Serta  program kegiatan  diikuti  dengan  menyenangkan berupa  pelatihan  kuliner  dan  membangun komunikasi dengan  pihak-pihak  yang memberikan pendampingan atas keterdampaan pembangunan pelabuhan tersebut.
Lain halnya informan lain menyatakan bahwa  pembangunan  pelabuhan  tersebut membuka  lapangan  kerja  bagi  yang sebelumnya belum bekerja serta usaha yang mampu  meningkatkan  usaha  rumahan. Komunikasi tetap dilakukan dengan pendamping  yang  memberikan  dukungan penuh terhadap dampak pembangunan.
Informan lain yang mengikuti kegiatan  juga  menyatakan  bahwa  kegiatan yang diikuti berupa BST, TKBM, Operator Forklift,  Kuliner,  dan  Penjaga  keamanan yang mendukung kebutuhan pelabuhan serta tidak  memperoleh  kompensasi  selama periode  pemantauan  dan  pelatihan.  Proses komunikasi  dilakukan  melalui  prosedur yang  telah  dibuat    melalui  pengaduan keterlibatan  tokoh  masyarakat  sebagai  juru bicara.
Terdapat  juga  bagi  beberapa  profesi nelayan  memperoleh  kompensasi  pelatihan berupa  pelatihan  LRP  (BST  (Pelatihan Keselamatan  Dasar),  forklift,  TKBM)    dan pemberian  alat  tangkap.  Dampak  yang terjadi dari kegiatan pembangunan pelabuhan  Patimban  menunjukkan  adanya kompenasasi yang diberikan pemerintah dari pihak  pengembang  ke  masyarakat  berupa
pelatihan,  pemberian  kompensasi  dan memberikan  akses  pekerjaan  dan  modal usaha. Prosedur komplain diserahkan kepada pengembang melalui tokoh masyarakat dalam mengantisipasi kekecewaan masyarakat.
Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu dilakukan  untuk  meminmalisasi  dampak yang  terjadi  sehingga  tidak  menciptakan kemiskinan  dan  ketidakberdayaan.  (1) pengembangan sumberdaya masyarakat, (2) penguatan ekonomi masyarakat, (3) pemeliharaan hubungan antara pihak pemerintah dan masyarakat.
Pembahasan Pengembangan sumber daya masyarakat Pengembangan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keterampilan  siap  pakai  dan  kerja  sesuai dengan  tawaran  lowongan  yang  diberikan oleh pelabuhan melalui perusahaan.
Tawawan  ini  berupa  pelatihan  dan  modal kerja ataupun akses pekerjaan yang bersifat pekerjaan kasar.  Program  seperti pelatihan kewirausahaan  UMKM  yang  memang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat  agar  bisa  mempunyai  usaha sendiri. Target dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang non ijazah bisa memaksimalkan  potensi  yang  ada  disekitar mereka  dengan  UMKM.  Serta  agar  warga bisa lebih mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Respon  masyarakat  terhadap  program program yang dilakukan sangat efektif untuk meningkatkan hubungan baik antara masyarakat  dengan  perusahaan.    Hal  ini berlangsung  untuk  hidup  rukun  dan berbarengan  dalam  satu  kegiatan  usaha bersama.  Kegiatan  operasional  perusahaan pun  dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
adanya gangguan-gangguan. Harapan lainnya adalah agar masyarakat sekitar bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individunya, dan agar masyarakat bisa lebih produktif dan bisa membuka lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  yang  lain  agar angka kemiskinan bisa terus ditekan.
Selain itu pelatihan dan pengembangan  difokuskan  ke  pelatihan yang  bersifat  berkesinambungan  dengan kegiatan  pelabuhan  yang  sudah  mulai beroperasi,  seperti  pelatihan  TKBM,  BST dan pelatihan jaring  yang diberikan kepada nelayan  yang  memang  terdampak  langsung dengan pembangunan. Konteks pelatihan ini adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat  agar  masyarakat  memiliki kegiatan  yang  bermanfaat  untuk  membantu perekonomian  mereka  sendiri  dan  tentunya agar  terjalin  komunikasi  yang  baik  antar perusahaan dan masyarakat.

## Penguatan
Ekonomi Masyarakat Terdampak Penguatan  ekonomi  masyarakat  dengan penyerapan tenaga kerja, khususnya masyarakat sekitar. Kesiapan sebagai tenaga kerja  tidak  bisa  ditentukan  berdasarkan wilayah melainkan kembali ke tiap individu yang  melamar  ke  perusahaan  melalui serangkaian  tes  dan  training.  Namun memang diprioritaskan adalah warga ring 1 atau yang dekat dan bersinggungan langsung dengan  Pelabuhan.  Kontribusi  perusahaan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat  bisa  dilihat  dari  salah  satu program  yang  diberikan  yaitu  penerimaan tenaga kerja skill dan non skill yang memang diprioritaskan  kepada  masyarakat  yang terdampak  langsung  dalam  pembangunan
Pelabuhan  Patimban.   Harapan  kami  tentu dengan  support  yang  sudah  kami  berikan bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat  dan  bisa  hidup  dengan  lebih sejahtera.    Penguatan  ekonomi  masyarakat melalui  pihak  pengembang  dalam  hal  ini adalah anak usaha badan usaha milik negara berkontribusi banyak dalam mempekerjakan warga yang berdomisili di sekitar Pelabuhan Patimban yang berijazah atau tidak berijazah dan angka pengangguran di wilayah tersebut sudah berangsur mengurang.
Potensi  masyarakat  dalam  penguatan ekonomi  yang  dirasa  sangat  berpengaruh dalam  meningkatkan  usaha  dalam  program diantaranya  dalam  bidang  Pertanian  atau budidaya seperti diberikan pelatihan budidaya  untuk  dijadikan  mata  yang nantinya jika sudah berjalan dan menghasilkan. Banyak warga yang menjadi berpenghasilan  dan  tentunya  dari  bekerja kualitas hidup dan ekonomi masyarakat
Pemeliharaan  Hubungan  Antara  Pihak Pemerintah Dan Masyarakat.
Pemeliharaan  hubungan  relasional antara pemerintah dan masyarakat memberikan angin segar dengan mengedepankan solusi dan komunikasi yang diterpa  oleh  masyarakat.  Pendekatan  ini perlu  difokuskan  pada  pendekatan  sumber, proses dan sasaran dari masyarakat (Renyaan,  Mantiri,  &  Kasenda,  2019). Dalam  pelaksanaannya  sering  komunikasi menjadi  masalah  dalam  menemukan  titik temu dari kehendak masing-masing masyarakat  dan  pemerintah  serta  swasta (Lesmana  &  Wibowo,  2021).    Sejauh  ini hubungan  korporasi  dengan  masyarakat berjalan  lancar,  komunikasi  dua  arah  dan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
berkesinambungan. Adanya CSR ini menambah  erat  hubungan  perusahaan dengan  masyarakat  (Bahri,  2016).    Pola hubungan atau jaringan sosial dari perusahaan  ke  masyarakat  adalah  melalui lurah/ kepala desa, RT/RW, tokoh masyarakat,  koramil  dan  juga  babinsa memaparkan bahwa konsistensi kami dalam menjalankan  program  CSR  dan  juga memberikan  perhatian  lebih  ke  masyarakat adalah  kunci  untuk  membangun  hubungan yang harmonis.
Perkara  yang  pelik  dalam  hubungan akan  diselesaikan  melalui  akar  rumput  di masyarakat  dengan  mengedepankan  pihak tokoh  dan  urun  rembug  dalam  satu  sistem musyawarah dengan mengedepankan kehendak  dari  masyarakat.  RT/RW,  tokoh pemuda  untuk  bertemu  dengan  perwakilan perusahaan  dalam  ruang  diskusi  dan musyawarah.  Buah  dari  diskusi  tersebut biasanya langsung di eksekusi oleh perusahaan  ataupun  bisa  menjadi  program CSR berikutnya, tergantung dengan korelasinya.
Kendala  dari  program  CSR  yang terjadi  di    masyarakat  kurang  bisa memanfaatkan program yang sudah dibangun dengan baik dan masyrakat belum mampu  memetakan  kepentingan  masing- masing  kebutuhan  mereka.  CSR  sejauh  ini diselenggarakan  sesuai  dengan  apa  yang warga  butuhkan  karena  warga  pun  selalu berkomunikasi  dengan  perusahaan  untuk program CSR selanjutnya dan agar program yang  dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Tapi adapun beberapa kebutuhan  yang  dirasa  masih  kurang memadai untuk masyarakat yaitu bantuan air bersih  untuk  dikonsumsi  dan  layak  minum bukan hanya untuk kebutuhan mencuci saja.
Kesesuaian  program  CSR  adalah langkah perusahaan untuk mendapat kepercayaan  masyarakat,  program  CSR yang  tepat  akan  berbanding  lurus  dengan kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan yang mengemban akibat keterdampaan dari pembangunan  yang  dikelolanya  (Fahrial, Utama, &  Dewi, 2019). Selain itu interaksi perusahaan  dan  masyarakat  harus  selalu terjaga, perusahaan selalu membuka diri dan membuka  akses  komunikasi  dan  juga mengutus  perwakilan  sebagai  penyambung lidah  antara  masyarakat  ke  perusahaan  jika ada  hal  yang  perlu  disampaikan.  Beberapa penelitian  tentang  CSR  memperlihatkan bahwa program yang dibangun dapat berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi, infratsruktur,  pengembangan  lembaga  dan lingkungan sosial dan budaya (Gea, Saleh, & Suharto,  2022).  Hal-hal  ini  tergantung  dari kondisional  yang  terjadi  di  masyarakat  itu sendiri.
Kendala yang didapat adalah kurangnya kesadaran, pengetahuan,
pengalaman  dan  konsep  diri  masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat  ataupun  dalam  merangkul  agar masyarakat  bisa  membaur  untuk  mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pihak yang diberikan kepercayaan  negara  kepada  pihak  usaha milik  negara  dalam  merangkul  kebutuhan masyrakat yang terdampak pada pembangunan  pelabuhan.      Penghambat dalam  kegiatan  ini  adalah  dari  masyarakat sendiri  yang  kurang  bisa  memanfaatkan pembangunan  yang  sudah  di  berikan  oleh perusahaan  sebab  mereka  juga  tidak mengembangkan  dan  membangun  untuk
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
lebih  baik  sehingga  program  yang  sudah dijalankan tidak berjalan dengan baik. CSR merupakan  bagian  dari  pembangunan  yang mengedepankan  kesadaran  dan  kebutuhan masyarakat  dalam      pelaksanaannya.  Oleh karena  itu  diperlukan  kolaborasi  antara masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan.    Pembentukan  forum  dalam setiap  permasalahan  dimungkinkan  harus terjadi  dalam  mengevaluasi  hasil  pekerjaan yang telah dilaksanakan (Sitepu & Maulana, 2021).
Kondisi  dari  keterdampaan  yang dilihat  dalam  potret  sosial  terlihat  bahwa negara  dalam  hal  ini  pemerintah  melalui pihak ketiga telah membuka lapangan kerja bagi  orang-orang  yang  terkena  dampak. Peluang  usaha  bagi  masyarakat  lokal  yang terkena  dampak,  dan  membuka  peluang usaha di kawasan pelabuhan sesuai program LRP.  Membangun  prosedur  pengaduan dengan mengembangkan ruang dialog yang bertingkat.  Membangun  perbaikan  jalan rusak  dan  jalan  baru  serta  membantu Meningkatkan  ekonomi  masyarakat  yang terkena  dampak  dengan  pemodalan  dan keterampilan serta akses masuk ke pelabuhan.  Sunaryo  (2015)  melihat  bahwa pengeloaan CSR merupakan dampak pembangunan yang ditanggung oleh perusahaan  dan  negara  yang  merupakan suatu  kewajiban.  Hal    yang  utama  perlu diperhatikan adalah  aspek sosial, ekonomi, lingkungan  dan  budaya  masyarakat  yang terkena  dampak  dan  ini  merupakan  amanat dari undang-undang dasar.
CSR  atau  dikenal  dengan  TJS (Tanggung Jawab Sosial) mampu meredam gejolak yang dihadapi pembangunan.
Pembangunan yang sudah pasti memberikan dampak  dari  aktivitas  penggusuran  dan pembangunan memiliki andil kepada
menihilisasi keberadaan ekologi dan ekosistem  yang  berada  di  lingkungan setempat.  Oleh  karena  itu  masyarakat sebagai sumber program dan aktor program pembangunan  harus  mampu  memanfaatkan tawaran  pembangunan  dengan  melakukan konsolidasi yang kuat.
Penguatan  konsolidasi  masyarakat dalam  tingkat  aras  masyarakat  yang terdampak  perlu  di  koordinasikan  dengan pihak  pemerintah  di  tingkat  lokal  dan perusahaan pihak ketiga sebagai bagian dari perwakilan pemerintah.
Kemampuan
komunikasi  masyarakat  akan  berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pemiliharaan  hubungan  ini  ditampakkan pada  kesepakatan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  program-program  pembangunan yang  mampu  meminimalisasi  dampak ketidakterimaan masyarakat.
Program  perekrutan  sebagai  pekerja, pemberian bantuan usaha dan perlengkapan nelayan,  pembangunan  infratruktur  serta program lain yang akan di diskusikan lebih lanjut  mampu  menutupi  dampak  sosial pembangunan. Pada dasarnya wilayan Desa Patimban sendiri adalah desa yang terkategori desa berkembang dimana mayoritas  masyarakat  memiliki  kondisi ekonomi yang tidak seberuntung desa yang makmur. Hadirnya pembangunan pelabuhan memberikan  peluang baru bagi masyarakat dan  desa  sendiri.  Meskipun  mereka  harus kehilangan  beberapa  bagian  tanah  mereka. Hal  ini  ditambah  perhitungan  dengan kondisi  lahan  yang  sering  tergenang  ketika air  laut  naik.    Hitung-hitungan  masyarakat memberikan  dampak  yang  positif  dan memberikan peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik.
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333

## SIMPULAN
Pelabuhan Patimban dapat
memberikan  dampak  positif  di  masyarakat. Utamanya  dampak  ekonomi  dan  mobilitas sosial.  Selain  itu    memberikan  dampak lingkungan  yang  bagus,    meningkatkan aktivitas perekonomian Masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat.  Warga yang  terdampak  di  data  dan  masuk  dalam data  base  dilakukan  pembinaan  dengan skema yang didiskusikan bersama.
Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan  pelabuhan  Patimban  dengan dikoordinasi  melalui  tokoh  masyarakat setempat.
Saran penelitian ini adalah pelabuhan  merupakan  akses  umum  yang dapat  memberikan  dampak  positif  dan negatif.  Oleh  karena  itu  pemerintah hendaknya  mengantisipasi  dampak  negatif yang  terjadi  terutama  gejolak  sosial  dan penyimpangan  sosial  yang  terjadi  di  areal pelabuhan.  Selain  itu  pemerintah  perlu menerapkan sistem yang disosialisasikan di masyarakat terhadap sistem kerja pelabuhan yang  ada  agar  berjalan  dengan  sesuai operasional  yang  berlaku  pada  sistem keamanan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  S.  (2016).  Peran  CSR  dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Masyarakat di Daerah. . Warta Dharmawangsa , 47 . Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pembangunan  perekonomian  desa.
Jurnal Wawasan Yuridika,, 3 (2), 251- 264.
Gea,  I.  V.,  Saleh,  M.,  &  Suharto,  R.  B. (2022).  Peranan  corporate  social responsibility  (CSR)  terhadap  tingkat pembangunan  desa. INOVASI,  18 (3), 551-560.
Hamzah,  A.,  &  Suhendar,  D.  (2020). Financial  Inclusion  Model  on  the Development  of  Batik  SMEs  in Cirebon  Regency. Jurnal  Minds: Manajemen  Ide  dan  Inspirasi,  7 (2),
95-104.
Hamzah,  F.,  Hernawan,  H.,  &  Wigati.
(2018).  Evaluasi  Dampak  Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata, 5 (3).
Iryana,  A.  B.  (2018).  Analisis  Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan  Pusakanegara  terhadap Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Sekitar. Caraka  Prabu:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 21-40.
Kurniawan  ,  W.  (2015).  Dampak  sosial ekonomi  pembangunan  pariwisata umbul sidomukti Kecamatan Bandungan  Kabupaten  Semarang.
Economics  Development  Analysis Journal, 4 (4), 443-451.
Kurniawan,  M.  A.  (2021).  Pengembangan Destinasi Pariwisata Perlindungan dan Pelestarian  Budaya  Kota  Cirebon. Jurnal Dinamika Pembangunan, 1 (1). Lesmana,  D.,  &  Wibowo,  B.  R.  (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Dalam Pembangunan  Di  Kabupaten  Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan  Dan  Bengalon). Jurnal  Riset Pembangunan, 3 (2), 78-87.
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.333
Moleong,  L.  J.  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja. Rosdakarya.
Renyaan, B. M., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2019).  Efektivitas  Corporate  Social Responsibility  (Csr)  Pt.  Freeport
Dalam  Meningkatkan  Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Eksekutif, 3 (3), 1-11.
Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola  Program  Corporate  Social Responsibility  (Csr)  Melalui  Konsep Collaborative  Governance  dalam Menunjang  Program  Pembangunan Daerah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Widya Praja, 47 (1), 80-90.
Suherman, A., & Dault, A. (2009). Dampak sosial  ekonomi  pembangunan  dan pengembangan  pelabuhan  perikanan nusantara (PPN) pengambengan jembrana Bali. Jurnal Saintek Perikanan, 4 (2), 24-32.
Sunaryo. (2015). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Fiat  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1), 264-267.
Yusuf,  H.,  Moedikdjo,  K.,  Saeni,  M.,  &
Nasution, L. (2005). Dampak Pembangunan  Pelabuhan  Perikanan terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja dan  Pendapatan  Masyarakat  (Studi Kasus  di  Pelabuhan  Perlkanan
Lempasing,
Bandar Lampung). Buletin Ekonomi Perikanan, 6 (1), 57-
64.