## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
H. Nurianto RS Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (lawyer.nurianto@yahoo.com)
Abstrak -  Penelitian  tentang  “tindak  pidana  di  bidang  perbankan”  ini  bertujuan untuk mengetahui serta memberikan kajian mendalam sekitar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, serta perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan analisis  konsep  hukum,  pendekatan  perundang-undangan    pendekatan perbandingan hukum serta pendekatan kebijakan.
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer dan bahan hukum  skunder.  Teknis  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini,  merupakan  gabungan  dari  metode  sistematis.  Sedangkan  analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif- evaluative, interpretative, komparatif dan argumentative.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  UU  tentang  Perbankan  tidak  ada ketentuan  yang  secara  tegas  menyebutkan  korporasi  sebagai  subyek  hukum. Walaupun Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 secara tersurat menyebutkan badan hukum tersebut merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Perlindungan  hukum  korban  dalam  hukum  pidana,  bersifat  perlindungan  abstrak (perlindungan tidak langsung). Walaupun di dalam beberapa perundang-undangan hukum pidana, seperti ketentuan Pasal 14 c KUHP, UU No. 7 Tahun 1955 dan juga UU  No.  8  Tahun  1981,  mencantumkan  ketentuan  tentang  perlindungan  korban, tetapi ketentuan tersebut bersifat fakultatif. Sedangkan perlindungan hukum korban dalam  UU  No.  8  Tahun  1981,  sangatlah  sulit  diwujudkan  dalam  praktek. Perlindungan  hukum  korban  dalam  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  sebagai korporasi  masih  banyak  hambatan-hambatannya.  Hambatan  tersebut  ternyata berpengaruh terhadap penegakan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sehingga implikasi yang dimunculkan, perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  masih sangat lemah.
Kata Kunci :  Tindak  Pidana  di  bidang  Perbankan,  Korporasi,  Perlindungan Hukum Korban.
Abstract - The study on “Corporate Liability in Banking Criminal” aims to know and give in-depth description concerning corporate liability of banking crime and legal protection of banking criminal as a corporate.
This  study  deals  with  normative  law  with  analytical  and  conceptual  approach, statute approach, and policy-oriented approach.
The legal material in this study was obtained from primary and secondary source. The  technique  for  collecting  legal  material  is  a  combination  of  snowball  and systematic  method  while  the  study  was  analyzed  by  means  of  descriptive evaluative, interpretative, comparative, and argumentative analysis.
The findings show that there are no provisions of Banking Law that expressly state corporation as legal subject. Although Article 46 Law No. 7, 1772 replaced by Law No.  10,  1998  expilicitly  states  that  a  corporate  as  legal  subject  but  there  are  no provisions stating that a corporate can be made responsible criminally.
Legal  protection  fror  the    victim  in  criminal  law  only  gives  abstract  protection (indirect protection). Althogh in the legislation of criminal law as in the provision of Article 14 c of the Criminal Code, Law No. 7, 1955 and also law No. 8, 1981 contain provision  of victim protection, but  this provision  is  facultative in nature. While the legal protection of a victim in Law No. 8 is Hard to put into practice. The legal  protection  of  a  victim  in  the  banking  area  as  a  corporate  has  a  number  of abstacles.  These  obstacles  indeed  have  some  influence  in  upholding  Law  No.  7, 1992  which  has  beeb  changed  into  Law  No.  10,  1998  about  banking  so  that  the implications that emerges and legas protections of criminal victim in the banking area are still weak.
Keywords: Criminal Acts in Banking, Corporations, Legal Protection of Victims.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. Dalam kerangka proses modernisasi, khususnya kegiatan bidang ekonomi, keberadaan korporasi  menduduki  posisi  strategis, karena keberadaan korporasi dianggap sebagai  suatu  ciri  atau  syarat  utama bagi  masyarakat  industri.  Hampir semua  negara  yang  sedang  berada dalam proses perkembangan, demikian juga Indonesia berada dalam tarikan  kemajuan  dunia  usaha  yang diiukuti  oleh  peranan  korporasi  yang semakin  kompleks.  Beberapa  peran yang  sangat  diharapkan  terhadap korporasi antara lain menyangkut, laju pertumbuhan ekonomi, perluasan serta penyediaan  lapangan  kerja  sehingga memperkecil  jumlah  pengangguran. Posisi  strategis  korporasi  serta  kiprah korporasi yang semakin meluas dalam pembangunan  di  bidang  ekonomi, maka  wajarlah  apabila  perhatian
khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggungiawab sosial korporasi. Sementara di satu sisi, peran korporasi yang semakin meluas dalam pengembangan  perekonomian  suatu negara, merupakan sisi positif perkembangan  korporasi,  sedang  di sisi  lain  muncul  suatu  kekhawatiran karena budaya korporasi yang bersifat negatif dalarn bentuk prioritas keuntungan dalam bentuk pertumbuhan,  pengendalian  pasar, sebagai tujuan organisasional
( organizational goal ),  ambisi pribadi pimpinan  korporasi  yang  tanpa  batas ( anomie  of success ),  penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kurang,  sub  kultur  yang  kurang bermoral  yang  melanda  masyarakat akan  menambah  maraknya  kejahatan korporasi  di  dalam  masyarakat  yang scdang  mengalami  perkembangan. Sederet  pemicu    kejahatan  korporasi masih dapat disebut berdasarkan hasil
penelitian-penelitian, antara lain perilaku  top  management,  kompetisi dan  kerakusan,  tipe  industri  dengan margin  keuntungan  yang  rendah  atau tipe  industri  yang  sangat  kompetitif, riwayat  sosial  korporasi,  praktek dagang yang tidak jujur dari pcrusahaan saingan, budaya korporasi, merupakan  faktor-faktor  kriminogen dari  kejahatan  korporasi.  Lebih-lebih apabila dikaji dari karakteristik “ white collar  crime “  pada  umumnya  dan kejahatan  korporasi  pada  khususnya yang menunjukkan bawa di dalamnya ada : 1) low  visibility;  2) complexity.;
3)  diffusion  of  responbility;  4)  the diffusions of victimization; 5) difficult to  detect  and  to  prosedute;  6)  lenient sanctions;  7)  ambiguous  laws;    8) ambiguous  criminal  status. (Muladi, 1996: 5)
Dari  kedelapan  butir  yang dikemukakan di atas, butir ke 4 sangat menarik,  karena  hal  ini  menunjukkan perbedaannya antara korban kejahatan korporasi sebagai kejahatan inkonvensional dengan korban kejahatan   konvensional  yang dengan mudah  dapat  diidentifikasi.  Korban kejahatan korporasi seringkali bersifat abstrak, seperti perusahaan,
pemerintah  ataupun  konsumen  yang jumlahnya  sangat  banyak,  sedangkan secara
individual  kerugiannya  sangat sedikit  Dalam  hubungan  ini  Clinard dan Yeager mengemukakan bahwa :
Victim  of  corporate  crime,…., are  often  unware  that  they have been taken. Examples are shareholders  who  receive  a falsified balance sheet, consumers  who  have  paid  an inflated price for a product as a  result  of  antitrust  collusion, or consumers who have
accepted  with  conﬁdence  the misleading  advertising  claims made  for  a  product    without knowledge  of  its    financial  or health effects on them. (Mashal B Clinard and Peter C. Teager, 1980:16) Kompleksitas  berbagai  aspek permasalahan  yang  betalian  dengan pelaku dan korban kejahatan korporasi sebagaimana  dipaparkan  di  atas, merupakan tantangan tersendiri, karena  bentuk-bentuk  pelanggaran yang dilakukan dalam aktivitas korporasi,  termasuk  dalam  ruang lingkup public  welfare  offenses telah menjadi realitas. Kompleks-nya permasalahan  yang  bertalian  dengan kejahatan korporasi inipun sebenarnya tidak  terlepas  dari    agenda  dalam kongres  yang  diselenggarakan  PBB, seperti  Kongres  PBB  ke-5  tentang “ Prevention  of  Crime  and  the treatment of Offenders ” yang
diselenggarakan  di  Jenewa  pada tanggal  1  –  12  September  1975  telah memfokuskan  pcmbicaraan  mengenai Crime as business at the national and transnational  levels ,  yang  meliputi  : organized  crime,white  collar  crime dan  corruption.  Crime  as  business diakui  sebagai  ancaman  yang  serius terhadap
masyarakat dan kelangsungan  ekonomi  suatu  bangsa, apabila  dibandingkan  dengan  bentuk- bentuk kejahatan
konvensional lainnya. Di dalam Kongres berikutnya yaitu  Kongres  PBB  kc-6  tentang “ Prevention  of  Crime  and  Treatment of Offenders ” yang diselenggarakan di Caracas  pada  tanggal  25  Agustus  -  5 September  I980,  telah  dibicarakan mengenai crime  and  the  abuse  of power . Dalam salah satu hasil laporan kongres  tersebut  dikemukakan  bahwa ‘ abuse  of  power ’  menyebar  di
berbagai bidang, baik politik,
ekonomi  maupun  sosial.  Bidang- bidang  tersebut  satu  sama  lain  saling terkait.  Di  dalam  salah  satu  resolusi yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke- 7  di  Milan  ltalia  pada  tahun  1988,
khususnya mengenai “ Guiding Principle  for  Crime  Prevention  and International Economic Order ” antara lain  ditegaskan  : Acknowleding  the urgen need for more efectif international  cooperation  between government. Keeping in mind that the international  and  national  economic and  social  order  are  closely  related and more interdependent and that, as a growing sociopolitical problem, may tracened national boundaries . (United
Nation, 1988:4) Penegasan  tersebut  tentunya berkaitan erat dengan spectrum kejahatan dalam hubungannya dengan tatanan ekonomi internasional. Kejahatan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkait dengan ekonomi yakni, kejahatan yang dilakukan  karena  atau  untuk  motif- motif  ekonomi( crime  undertaken  of economic motives ).
Apa  yang  telah  dibicarakan dalam  Kongres  PBB  tersebut,  pada dasarnya  merupakan  respon  atas perkembangan  kejahatan,  baik  dalam skala  nasional  maupun  transnasional.
Kejahatan yang berupa penyalanggunaan  kekuasaan  dalam bidang  ekonomi  yang  dilakukan  oleh korporasi telah menjadi permasalahan negara-negara, terlebih negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia.(United Nations, 1994: 3) Mengamati pendapat dan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi, ada dua corak pokok kejahatan ekonomi( two major style of economic
crime ),  yaitu  sebagai white-collar crime dan  sebagai organized  crime , wlauapun kedua istilah tersebut berkait  erat  dan  sering  disebutkan secara  bersama-sama.  (Muladi  dan Barda Nawawi Arief 1992: 152)
Di  samping  pengelompokan kejahatan ekonomi ke dalam dua jenis tersebut  di  atas,  ada  pula  yang mengelompokkannya  ke  dalam  3 jenis, yaitu :
1. Property crime , yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau  negara  (acts  that  threaten property held by private persons or by the state)
2. Regulatory crime , yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (actions that violate goverment regulations) 3. Tax  crime ,  yaitu  pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan  laporan  menurut UU  pajak  ( violations  of  the liability or reporting requirements of the tax laws )
Dibagian  lain  dalam  Kongres ke-7 tersebut  melaporkan pula bahwa kejahatan sebagai suatu  produk sosial disebabkan  oleh  beraneka  ragam faktor,  dan  di  antaranya  faktor ekjonomilah yang memegang peranan utama,  atau  “  …, Economic  factors played  a  mayor  or  even  predominant role ”.  Di  bagian  lain  ditegaskan  pula bahwa :
Due  consideration  should  be given  by  members  states  to making  criminally  responsible not  only  those  persons  who
have  acted  an  behalf  of  an institution, corporation or ebnterprise,  or  who  are  in  a policy-making  or  executive capacity, but also the instution, corporation  or  enterprise  it self,  by  devising  appropriate measures  that  would  prevent or sanction the furtherance aof criminal activities. Perhatian masyarakat Internasional terhadap kejahatan korporasi,  secara  jelas  Nampak  pula dari  usaha  dunia  internasional  untuk menangkal  perilaku  negative  dari perusahan-perusahan multinasional (multinational enterprise). Usaha tersebut  merupakan  hasil  kerjasama internasional  dalam  bentuk code  of conduct of transnational corporations
(UN,  ECOSOC)  yang  antara  lain mengatur  : activities  of  transnational corporations (TNC), treatment  of TNC,  dan intergovernmental  co- operation . Mengingat timbulnya kejahatan  korporasi  sebagian  besar diakibatkan serta mempunyai dampak cukup  luas  tehadap  kelangsungan perekonomian  suatu  negara,  maka wajarlah  apabila  perhatian  dunia intenasional  terhadap  permasalahan ini diagendakan sebagai permasalahan yang  mendesak,  serta  usaha-usaha penanggulangannya  dengan  hukum Pidana.  Walaupun  dalam  Kongrcs PBB  tahun  1980  di  Caracas  sudah mensinyalir  bahwa  bentuk-bentuk kejahatan di bidang ekonomi termasuk di  dalamnya  korupsi,  pelanggaran pajak  (tax  evasion),  pelanggaran mengenai keuangan (¢urrency ), penyelundupan ( smuggling ), pelanggaran  terhadap    lingkungan hidup,  exploitasi  buruh  dan  lain- Iainnya termasuk kejahatan yang sulit
dijangkau oleh hukum. Dalam laporan hasil Kongres PBB tersebut,
dikemukakan  2  (dua)  tipe  dari pelanggaran  yang  sukar  dijangkau oleh  hukum,  yaitu  :  1)  pelanggaran- pelanggaran  yang  tidak  dikualiﬁsir sebagai  kejahatan  dalam  arti  hukum, namun sangat merugikan masyarakat; 2)  pelanggaran  yang  menurut  hukum dikualifisir  dan  dirumuskan  sebagai tindak  pidana,  terhadap  mana  para penegak  hukum  secara  politis  dan ekonomi  ataupun  karena  keadaan sekitar  pelanggaran  yang  dilakukan adalah  sedemikian  rupa  sehingga laporan  ataupun  penuntutannya  sulit untuk  dilakukan,  (Oemar  Seno  adji, 1985:  240)  walaupun  saat  ini  ada pergeseran  doktrin  menuju  doktrin “ universitas  delinquere  non  potest ” (pertanggungjawaban  pidana  tidak lagi  hanya  dibebankan  pada  orang, tetapi  juga  badan  hukum).  Adanya anggapan  bahwa  kejahatan  korporasi sulit dilakukannya peenuntutan,
sangatlah  beralasan  apabila  dikaitkan dengan  diﬁnisi  yang  sangat  luas  dari kejahatan korporasi sebagaimana dikemukakan  Steven  Box  scbagai berikut :
corporate  crime  is  crime irrespective  of  wheater  it  is punishable  by  administrative body,  or  wheter  it  merely violates individual civil rights...  Ji  might  be  wondered why  much  corporate  crime  is dealt  with  by  administrative agenciesrather  than  criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated  by  administrative agencies  from  the  study  of corporat e crime. (Steven Box 1983: 22)
Pendapat di atas mengidentiﬁkasikan  bahwa  apa  yang sering  disebut  kejahatan  kerah  putih ( white  collar  crime ),  baik  perumusan hukum  maupun  status  kriminal  si pelaku, bersifat mendua ( ambiguous ). Hal ini berarti bahwa dalam kejahatan tersebut, yang mencakup pula kejatahan  korporasi  terdapat  garis pemisah  yang  sangat  sempit,  antara legalitas, illegalitas dan kriminalitas. Howard Abadinsky mengemukakan bahwa kejahatan sering di pandang sebagai ‘ mala in se atau  mala  probihita ’.  Mala  in  se menunjuk kepada perbuatan yang pada hakikatnya  adalah  kejahatan,  contoh konkritnya adalah pembunuhan, sedangkan  mala  probihita  menunjuk kepada perbuatan yang hanya ditetapkan  oleh  Negara  sebagai8 perbuatan  yang  dilarang  ( unlawful ).
(Howard Abadinsky, 1977: 2) Pada  kejahatan  organisasional (kejahatan  terorganisasi)  termasuk  di dalamnya kejahatan korporasi, landasan  rasional  dalam  penggunaan hukum  pidana  bukanlah  semata-mata didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan  moral,  tetapi  lebih  ditunjukan pada perlindungan masyarakat.
Hancurnya  perekonomian  di Indonesia  tahun  1996,  terutama  di sektor moneter, merupakan salah satu contoh dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan  korporasi.  Krisis  moneter tersebut diawali dan terjadinya gejolak nilai  tukar  rupiah  yang  antara  lain merupakan akibat atau efek menular( contagion  effect )  dari  krisis keuangan yang dialami negara-negara Asia Tenggara dan diperberat  dengan permintaan  dolar  untuk  memenuhi kewajiban  luar  negeri  dari  sektor swasta.  Bagi  sektor  perbankan,  krisis
moneter  tersebut  membawa  dampak yang sangat besar berupa menurunnya performance bank-bank, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain,  meningkatnya  nilai  kewajiban dalam  valuta  asing,  meningkatkan kredit  macet  dan  tingginya  beban bunga atas dana simpanan masyarakat yang harus dibayar oleh bank. Dalam rangka  mengatasi  krisis  dimaksud, pemerintah  telah  menempuh  berbagai upaya,  antara  lain  melalui  program reformasi  ekonomi,  keuangan  dan perbankan.
Krisis  ekonomi  yang  bersifat multi-demensional telah melanda negara  kita  hampir  5  tahun  lamanya, namun berbagai upaya yang dilaksanakan  belum  membuahkan hasil  yang  menggembirakan.  Krisis moneter  di  Indonesia  diawali  dengan krisis  nilai  tukar  rupiah  terhadap sejumlah valuta asing yang kemudian berkembang  menjadi  krisi  likuiditas perbankan  nasional,  lalu  berkembang lagi menjadi krisis kepercayaan terhadap  sector  perbankan  nasional, dan  akhirnya  menimbulkan  berbagai implikasi terhadap kehidupan nasional. Krisis  nilai  tukar  memang dimungkinkan (secara teoretis) melanda Negara manapun yang menerapkan  system  nilai  tukar  yang mengambang  ( floating  exchange  rate system ) namun tingkat komplesitasnya sangat  tergantung    pada  berbagai factor  terutama  posisi  utang-piutang valuta  asing  dan  tingkat  kebebasan lalu  lintas  devisa  yang  dianut. Dampank  yang  dimunculkan  oleh krisis  moneter  di  Indonesia,  bersifat multi-dimensional,  terutama  terbukti dari merosotnya
pertumbuhan perkonomian,  melambungnya  laju inflasi,  menciutnya  lapangan  kerja,
seriusnya  probem  perbankan  serta munculnya issue politik.
Adalah globalisasi pasar, terutama  pasar  valuta  asing  (valas) yang menjadi factor pemicu keterpurukan  nilai  tukar  mata  uang, Salah  satu  karakteristik  globalisasi pasar  valas  adalah  dimungkinkannya munculnua permintaan atau penawaran setiap saat yang kemudian membentuk harga keseimbangan pada tingkat  yang  bervariasi  dari  suatu tempat  ke  tempat  yang  lain  dalam waktu singkat, bahkan seringkali sulit diprediksi karena adanya factor-faktor non-ekonomis.  Perubahan harga yang serba cepat dan dapat bergerak secara drastic  dari  suatu  ekstrim  ke  ekstrim lain,  dapat  menimbulkan  reaksi  panic bai masyarakat. Kepanikan masyarakat  dari  satu  Sudut  pandang dapat dimaklumi karena beberapa alas an,  yaitu  :  1)  fluktasi  pasar  dimaknai sebagai  peluang  bisnis,  yang  oleh karenanya kemudian direspons dengan melakukan penarikan dana perbankan untuk dikonversika ke dalam valas, 2) dengan  penarikan  dana  perbankan tersebut  mengakibatkan  kelangkaan likuiditas perbankan sehingga meninmbulkan  kepanikan  masyarakat penyimpanan  data.  Mereka  berupaya mengamankan  simpanannya  dengan berbagai cara, antara lain memindahkan tabungan ke bank-bank asing  dan  mengkonversikan  tabugan ke  dalam  bentuk  barang.  Hal  ini disebabkan oleh suatu hal yang sangat esensial,  yaitu  belum  diterapkannya system perlindungan simpanan masyarakat ( deposit protection scheme ). Hubungan antara kondisi
perbankan  dengan  krisis  moneter mempunyai hubungan korelatif, dalam artian  hubungan  tersebut  merupakan
hubungan  antara  dua  variable  yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi  krisis  moneter,  dan sebaliknya  krisis  moneter,  dapat menghancurkan  system  perbankan yang butuk di kawasan Asia, sebenarnya bukanlah untuk pertamakalinya terjadi. Sebab sebagaimana  dikemukakan  Smith,
bahwa before  the  crisis  of  the  1930s, banking system had been funneling the nation”s money to words large money centers  where  it  was  used  for speculation  and  not  production,  As this  destroyed  the  public”s  buying power,  this  was  a  prime  cause  of  the Great  Depression .  (J.W.Smith,  1989: 206)
Dengan  mencermati  apa  yang dikemukakan  Smith  tersebut  di  atas, dapat dikemukakan bahwa krisis yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan  pula  yang  hancurnya lembaga perbankan, merupakan dampak  dari  kejahatan  ekonomi  di bidang perbankan yang tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk  kejahatan  korporasi,  karena sebagaimana  dikemukakan  di  atas, korban  kejahatan  korporasi  berbeda dengan korban kejahatan konvensional. Kompleksitas permasalahan yang  terjadi  di  Indonesia  tersebut makin  diperparah  dengan  kondisi politik  yang  tidak  kondusif  serta masing  tingginya  tingkat  emosional pasar (masyarakat), walaupun tindakan konkrit dalam upaya pemulihan perekonomian yang
komprehensif  integral  telah  dimulai dengan  ditandatanganinya Letter  of Intens (LOI)  pada  bulan  September
1997 yang salah satu tindak lanjutnya adalah pembenahan perbankan nasional sebgaiamana diputuskan dalam  sidang  cabinet  terbatas  bidang EKUWASBANG  pada  tanggal  3 September  1997.  Upaya  pemulihan perbankan nasional antara lain dilaksanakan dengan : 1. Penyelamatan system pembayaran. 2. Pemulihan  kepercayaan  dunia luar dengan tindakan pembersihan bank-bank bermasalah secara structural. 3. Penyehatan perbankan nasional. 4. Seleksi ulang terhadap pemilik,  pengurus  dan  pejabat eksekutif.
5. Penegakan hukum
6. Penyempurnaan ketentuan dan system pengawasan perbankan. Pernyelamatan system pembayaran membawa suatu konsekuensi,  yakti  mempertahankan bank-bank  dalam  system  pembayaran dengan cara menutup deficit likuiditasnya. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada dasarnya dimaksudkan  untuk  itu.  Pemulihan kepercayaan dunia luar, salah satunya adalah melunasi tunggakan- tunggakan, dimana pemerintah memberikan  dana  talangan  kepada bank-bank yang mempunyai kewajiban pada perbankan luar negeri. Rumusan Masalah Bertolak  dari  paparan  latar belakang  permasalahan  di  atas,  dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
pertanggungjawaban  pidana, bank sebagai korporasi, dalam
hal  bank  melakukan  tindak pidana di bidang perbankan ?
2. Bagaimana  kebijakan  hukum pidana dalam masalah perlindungan  hukum  korban tindak pidana di bidang perbankan  sebagai  kejahatan korporasi ? Tujuan Penelitian. Tujuan Umum : 1. Mengembangkan wawasan studi  hukum  pidana  dengan penelaahan perlindungan hukum  korban  tindak  pidana perbankan  sebagai  salah  satu bentuk kejahatan korporasi. 2. Mengembangkan polda pemahaman  hukum  pidana yang tidak semata-mata menyangkut  normal  substansi, tetapi juga menyangkut pemahaman  konsep  dan  teori tentang  pemecahan  masalah hukum  yang  bertalian  dengan perlindungan  hukum  korban tindak pidana perbankan sebagai  salah  satu  bentuk kejahatan korporasi. Tujuan Khusus : 1. Untuk memahami serta melakukan  analisi  mendalam, bagaimanakah
pertanggjawaban  bank  dalam hal  bank  melakukan  tindak piana  di  bidang  perbankan sebagai  salah  satu  bentuk kejahatan korporasi
2. Untuk mengetahui dan kemudian  melakukan  analisis mendalam mengenai perlindungan  hukum  korban tindak pidana perbankan, sebagaimana salah satu bentuk kejahatan korporasi dalam perundang-undangan  hukum pidana positif.

## Manfaat Hasil Penelitian :
Dari  hasil  penelitian  tentang Kebajikan  Penanggulangan  Tindak Pidana  Korupsi  Dengan  Hukum Pidana  ini,  diharapkan  adanya  dua manfaat,  baik  manfaat  yang  bersifat teoritis maupun manfaat praktis. 1. Manfaat teoretis : untuk menemukan  konsep  dan  teori- teori tentang perlindungan hukum korban tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah  satu  bentuk  kejahatan korporasi.
2. Manfaat  praktis  :  sebagai sumbangan  pemikiran  dalam pemecahan  masalah  hukum, khususnya  yang  berkenaan dengan kasus-kasus perlindungan  hukum  korban dalam tindak pidana di bidang perbankan,  sebagai  salah  satu bentuk kejahatan koporasi. Landasan Teoretis Pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pengertian,  yakni  :  dalam  arti  sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, adalah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  Undang-undang  No.  7  Drt, 1995 (LN No. 27 tahun 1955), dimana pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan  dengan  tindak  pidana ekonomi  yang  hanya  mencakup perbuatan  yang  melanggar  sesuatu ketentuan  dalam  atau  berdasarkan Peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Disini ada tiga kategori tindak pidana ekonomi :
1. Jenis  pertama    :  berhubungan dengan peraturan-peraturan yang  disebut  dengan  tegas
dalam Pasal 1 Undang-undang No 7 Drt, 1955.
2. Jenis  kedua  :  berhubungan dengan Pasaal : 26, 32 dan 33
Undang-undang  No.  7  Drt,
1955 3. Jenis  ketiga  :  adalah  yang memberikan kewenangan kepada  lembaga  legislative untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi. Di luar batasan-batasan tersebut,  maka  perbuatan  apapaun yang  melanggar  peraturan  dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam  Undang-undang  Perbankak bukanlah  suatu  kejahatan  ekonomi menurut  Undang-undang  No.  7  Drt, 1995.  (Mardjono  Reksodiputro,1993 : loc.cit ) Kurangnya  perhatian  terhadap bank  sebagai  pelaku  kejahatan,  dapat dihubungkan  dengan  bank(korporasi) sebagai  subjek  hukum  pidana.  Dalam undang-undang Perbankan itu sendiri, mulai  dari  Undang-undang  No.  14 Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok Perbakan  sampai  dengan  Undang- undang No. 7 Tahun 1992 sebagaiamana dirubah dengan
Undang-undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  tak  satu  pasalpun yang menyatakan bahwa bank sebagai subjek  hukum  pidana  yang  dapat dijatuhi  pidana  berdasarkan  Undang- undang  Perbankan.  Dengan  tidak adanya  pengakuan  secara  normatif atas  keberadaan  bank  (korporasi) sebagai  subjek  hukum  pidana  dalam lingkungan  kejahatan  ekonomi  di bidang perbankan, menyebabkan seolah  tidak  ada  kejahatan  ekonomi yang  dilakukan  oleh  bank  (bank sebagai pelaku). Asas pertanggungjawaban dalam  hukum  pidana  yang  dilandasi suatu  pemikiran  bahwa  hanya  orang (person) yang dapat
dipertanggungjawabkan,  di  dalam perkembangannya telah mulai ditinggalkan.  Berkembangnya  asas universitas  non  pontest paling  tidak dapat menyadarkan kita bahwa badan hukum ataupun korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum  pidana.  Di  dalam  hukum pidana umum (KUHP) yang berlaku di Indonesia,  memang  semua  rumusan pasalnya selalu diawali dengan rumusan  barang  siapa.  Rumusan tersebut seolah-olah memberikan petunjuk bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Di  dalam perkembangan  lebih  jauh,  ternyata permasalah  tersebut  telah  direspon oleh  beberapa  perundang-undangan hukum  pidana  di  luar  KUHP,  yang mengisyaratkan bahwa korporas idapa tdipertanggungjawabkan.
Munculnya  ilmu  pengetahuan tentang  korban,  dimulai  dari  Studi yang dilakukan Hans von Hentig (The Criminal and His Victim, New Haven 1949),  Benyamin    ( “Victimologie”, Rev. Int. Criminal Police Tech, Vol. 2, No. 2, 1956), dan Marvin E. Wolfgang ( Patterns  in  Criminal  Homicide,
Philadelphia,  1958)  Hasil  studi  yang dilakukannya,  lebih  menekan  pada kajian tentang korban kejahatan. Sejak hasil-hasil studi tersebut dipublikasikan, maka mulailah timbul gagasan-gagasan  tentang  kompensasi atau  ganti  rugi  bagi  korban,  serta pengkajian  terhadap  tipologi  korban kejahatan.  Dampak  studi  viktimologi telah  menggeser  pandangan  tentang korban  kejahatan  bagi  korban  tindak pidana lebih banyak berkaitan dengan pembayaran  ganti  kerugian  atau perlindungan  dengan  mengedepankan aspek  finansial.  Pembayaran  ganti kerugian  merupakan    sanksi  bagi setiap perbuatan yang bersifat
melawan hukum
(onreachtmatigdaad) , baik dalam hukum  perdata,  hukum  administrasi maupun  hukum  pidana.  Di  dalam hukum  pidana,  dikenal  2  macam sanksi ganti kerugian, yaitu :
1. Sanksi  ganti  kerugian  yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan,  berupa  keharusan untuk  membayar  sejumlah uang kepada korban kejahatan (victim of crime ) ; dan
2. Sanksi  ganti  kerugian  yang dijatuhkan pada penegak hukum, berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada korban kesalahan penegak  hukum (unlawfulness vicnim).
Di  dalam  hukum  pidana, perlindungan  korban  pada  hakikatnya merupakan  perlindungan  abstrak  atau perlindungan tidak
langsung.
Perlindungan  abstrak  berarti,  dengan adanya  berbagai  perumusan  tindak pidana  dalam  perundang-undangan, berarti di dalamnya telah ada perlindungan  ‘in  abstracto’  atau perlindungan  secara  tidak  langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan  hak-hak  asasi  korban  tindak pidana.  Perlindungan  abstrak  juga diartikan bahwa tindak pidana tidaklah dilihat sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum seseorang  (korban)  secara  konkrit tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran  norma/tertib  hukum  ‘ in abstracto ’.  Dari  kenyataan  ini  dapat dikemukakan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban  pidana  tidaklah tertuju pada perlindungan secara tidak langsung  dan  konkret,  tetapi  hanya merupakan peerlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Dengan demikian  maka  pertanggungjawaban
pidana pelaku bukanlah pertanggungjawaban  terhadap  ganti kerugian  secara langsung dan konkret, tetapi pertanggungjawaban secara pribadi/individual.
Salah  satu  kesulitan  utama yang  dihadapi  di  dalam  merumuskan mengenai  apa  arti  ‘korban’  berasal dari  perluasan  tingkat  pendekatan viktimologis atas bentuk-bentuk keejahatan  dan  delikuensi.  Sebagai akibatnya  pertanyaan  yang  timbul adalah  :  sejauh  mana  pengertian korban dapat secara beralasan diterapkan  pada  kasus  dimana  tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan  atau  rusaknya  hak  milik atau juga ancaman terhadap seseorang pasti  bahwa  korban  benar-benar mengalami  derita  fisik  atau  fsikologi atau  bahwa  bentuk-bentuk  kerugian tertentu  telah  dilakukan  atas  korban secara  pribadi  atau  bukan.  (Mulyana W. Kusumah, 1984: 109)
Dalam  memberikan  batasan korban,  Arief  Gosita  mengemukakan bahwa  korban  adalah  mereka  yang menderita  jasmaniah  dan  rohaniah sebagai  akibat  tindakan  orang  lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan dengan kepentingan dan hak  asasi  penderita.  Mereka  di  sini, dapat  berarti  individu  atau kelompok, baik  swasta  maupun  pemerintah. (Arief Gosita, 1985: 49) Dari apa yang dikemukakan  Arief  Gosita  dapat dipahami  bahwa  kata  “orang  dan “mereka” mengandung arti :
1. Korban orang perorangan atau korban  individual  (viktimisasi primer)
2. Korban  yang  bukan  orang tetapi,  misalnya  suatu  badan,
organisasi atau lembaga.
Pembaruan  hukum  pidana, tidak  dapat  dilepaskan  dengan  politik kriminal  ( criminal  policy ),  sebagai “ the rational organization of the social reaction to crime ” G. Peter Hoefnagls, 1969:  57)  Sebagai  masalah  sosial, kejahatan  merupakan  gejala  yang sangat  dinamis,  dalam  artian  selalu tumbuh  dan  berkembang  serta  terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lain sebagai “ sociopolitical problems ”.  Politik kriminal  ( criminal  policy )  merupakan bagian  politik  penegakan  hukum dalam  arti  luas  ( law  enforcement policy ), yang kesemuanya merupakan bagian  politik  sosial  ( social  policy ).
Usaha-usaha pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dengan  kerangka  pemikiran  tersebut. Dengan demikian,
pemecahan terhadap  semua  aspek  permasalahan dalam  hukum  pidana  tidak  dapat dilepaskan  dengan  politik  hukum pidana. Peradilan pidana sebagai suatu proses,  pada  hakikatnya  merupakan suatu  penegakan  kebijakan  dengan melalui beberapa tahapan yaitu :
1. tahap  formulasi,  yaitu  tahap perumusan hukum " in abstacto "  oleh badan pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif) 2. tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum  pidana  oleh  aparat penegak  hukum,  mulai  dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan(tahap kebijkan
yudikatif), dan
3. tahap  eksekusi,  yaitu  tahap pelaksanaan  hukum  pidana secara  konkrit  oleh  aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).
Ketiga  persoalan  pokok  yang dikemukakan tersebut di atas (Sudarto dan  Packer),  dalam  usaha  pembaruan hukum pidana merupakan tiga persoalan  yang  tidak  mudah  untuk dipecahkan,  sebagai  akibat  ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan masing- masing mempunyai permasalahan tersendiri. Masalah pokok pertama, yakni yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran hukum ( offense ) menyangkut  masalah  menentukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Termasuk dalam persoalan ini adalah  masalah  kriminalisasi  dan dekriminalisasi dengan semua persyaratannya. Masalah pokok kedua,  yakni  kesalahan  ( guilt ),  dan masalah  yang  ketiga,  adalah  masalah pidana  dan  pemidanaan( punishment ) yang  diancamkan  atau  yang  akan dikenakan  kepada  setiap  pelanggar. Masalah  inipun  sangat  dilematis, mengingat tindak pidana selalu mengakibatkan kerugian individu dan kerugian  sosial,  sedangkan  dalam masalah  pemidanaan,  di  samping
“ individual deterrence ”,  ternyata masih  terdapat  hal-hal  lain  yang menentukan keberhasilan pemidanaan,  seperti  : reform  of  the offender dan retribution serta  aspek sosial  lain yang tidak boleh dilipakan adalah  hal-hal  yang  menyangkut general  prevention,  protection  of society , justice dan reparation .
Kebijakan sebagai sistem pengendalian yang ideologis, merupakan suatu cara penerapan yang berpatokan pada dasar-dasar ideology politk  tanpa  mempersoalkan  dampak yang
dimunculkan.
Sedangkan kebijakan sebagai sistem pengendalian yang rasional, merupakan suatu sistem kebijakan  yang  berorientasi  pada
kriteria yang telah disepakati dampak, proporsionalitas, sarana, waktu maupun tujuannya.

## METODE Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif,  atau lingkungan  ilmu  hukum  dogmatik. Ilmu  hukum  dogmatik  memiliki karakter 'sui-generis'. (DHM Meuwissen,  "Ilmu  Hukum"  /terj/B. Arief  Sidarta,  dalam Pro  Tustitia , Tahun  XII  No  4  Oktober  1994:  26) Karakter  'sun-generis'  ini  antara  laiun ditandai dengan adanya ciri-ciri bahwa :  ilmu  hukum  memiliki  suatu  sifat empiris-analitis,  yang  memberikan suatu pemaparan dan anlisi tentang isi (Struktur)  dari  hukum  yang  beraku, ilmu  hukum  mensistematisasi  gejala- gejala  hukum  yang  dipaparkan  dan dianalisis  itu;  bersifat  hermeneutis (menginterprestasi) hukum yang berlaku; melakukan penelitian terhadap hukum yang berlaku; memberikan  model  teoritis  terhadap praktek hukum.
Penelitian  ini  beranjak  dari adanya  rumusan  norma  yang  kabur ( vage  van  normen )  serta  konflik normal  ( conflict  van  normer )  dalam perundang-undangan  tindak  pidana ekonomi  dan  perundang-undangan tentang perbankan.
Metode Pendekatan
Pendekatan terhadap
permasalahan  dalam  penelitian  ini akan dilakukan dengan penggabungan beberapa  metode  yang  dikenal  dalam penelitian  hukum  normatif,  yaitu pendekatan  analisi  konsep  hukum ( analytical and conceptual approach ) pendekatan perundang-undangan
( statute approach ). Kedua pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum
normatif  tersebut  akan  digabungkan dengan pendekatan yang lazim dipergunakan  dalam  hukum  pidana, yaitu  pendekatan  kebijakan  ( policy oriented  approach )  dan  pendekatan nilai ( value oriented aaproach ).

## Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  2  (dua) sumber bahan hukum yaitu : 1) sumber bahan hukum  primer ;  dan 2) sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum  primer  diperoleh  dari  sumber yang mengikat ( authoritative source ), dalam bentuk perundang- undangan.Sumber bahan hukum sekunder  diperoleh  dari  hasil-hasil penelitian, buku-buku (literatur) maupun  artikel-artikel  yang  berkait erat dengan permaslahan yang dikaji. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan  bahan  hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan  2  (dua)  metode, yaitu; 1 metode sistematis ( systematis method )  dan  metode  bola  salju
( snowball method ). Metode bola salju dimaksud  dilakukan  dengan  cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun  hasil  penelitian  yang  berkait erat  dengan  masalah  yang  diteliti dalam  penelitian  ini.  Sedangkan metode  sistematisd  dimaksud,  adalah dengan  mempergunakan  sarana  bantu berupa  kartu-kartu  catatan  sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran  bahan  hukum  yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis Bahan Hukum
Sesuai  dengan  sifat  penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini yang dianalisis bukanlah data,  tetapi  bahan  hukum  yang diperoleh  lewat  penelusuran  dengan
metode  sebagaimana  disebutkan  di atas.  Analisis  bahan  hukum  yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian  ini  akan  dilakukan  secara deskriptif-analitis evaluatif, interpretatif, komparatif dan argumentatif.  Bahan  hukum  yang berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan atau digambarkan secara  utuh,  kemudian  dianalisis. Analisi  yang  dikemukakan  bersifat evaluatif,  dalam  artian  melakukan evaluasi terhadap norma hukum dalam peraturan  hukum  pidana  positif.
Disamping mengevaluasi, juga melakukan  interpretasi,  dalam  artian menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat  tentang  perlindungan  hukum korban  tindak  pidana  di  bidang perbankan sebagai kerjahatan korporasi.  Metode  penafsiran  yang digunakan  adalah  :  metode  sistematis ( sistematische interpretatie ) dan metode panfsiran memperluas ( intensieve interpreatatie )
Komparatif/membandingkan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Menyinggung
mengenai kejahatan  ekonomi  tersebut,  pada dasarnya  kejahatan  ekonomi  dapat dibagi menjadi : dalam arti sempit dan luas.  Dalam  arti  sempit,  adalah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 Undang – undang No. 7 Drt. 1955 (LN No. 27 tahun 1955), dimana pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan  dengan  tindak  pidana ekonomi  yang  hanya  mencakup perbuatan  yang  melanggar  sesuatu ketentuan  dalam  atau  berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Disini ada tiga katagori tindak pidana ekonomi :
1. Jenis  pertama  :  berhubungan dengan peraturan-peraturan
yang  disebut  dengan  tegas dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt. 1955.
2. Jenis  kedua  :  berhubungan dengan pasal-pasal : 26, 32 dan 33 Undang-undang No.  7 Drt. 1955.
3. Jenis  ketiga  :  adalah  yang memberikan kewenangan kepada  lembaga  legislative untuk menanamkan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi. Di luar batasan-batasan ekonomi  tersebut,  maka  perbuatan apapun  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan  dan  merugikan perekonomian  Indonesia  tidak  dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam  Undang-undang  Perbankan bukanlah  suatu  kejahatan  ekonomi menurut  Undang-undang  N0.  7  Drt. 1955. (Mardjono Reksodiputro , 1993: 326)
Sedangkan  dalam  arti  luas, kejahatan  ekonomi,  baik  yang  diatur dalam maupun di luar Undang-undang No.  7  Drt,  1955.  Kejahatan  ekonomi dibidang  perbankan,  sebagai  suatu bentuk  perbuatan  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  dalam bidang  perekonomian  dan  bidang keuangan, adalah bagian dari kejahatan ekonomi.
Dengan  demikian,  kejahatan yang  berkaitan  dengan  perbankan, merupakan salah satu bentuk kejahatan  ekonomi  yang  terdiri  dari kejahatan  di  bidang  perdagangan, kejahatan dibidang investasi, kejahatan dibidang perusahaan, kejahatan dibidang lingkungan hidup,
asuransi, pajak, maritime, dan kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi lainnya. Oleh karena kejahatan
dibidang  perbankan  termasuk  dalam bidang kejahatan ekonomi, maka perlu dikemukakan  apa  yang  dimaksud dengan  kejahatan  ekonomi  tersebut. Kendati  sulit  dalam  menetapkan batasan  yang  tepat  tentang  kejahatan ekonomi, Karena mengingat kejahatan ekonomi  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  teknologi,  ekonomi dan  sosial  suatu  masyarakat  .  Hal  ini juga  diakui  oleh  Muladi,  Kesulitan tersebut disebabkan karena persoalan- persoalan ekonomi merupakan bagian dari  kehidupan  antarbangsa  dalam rangka globalisasi ekonomi. Hubingan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat independensi dan melawan batas-batas nasional.  (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief,  1992: 12)
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  sebagai  bahan  acuan  dapat dikemukakan,  bahwa  yang  dimaksud dengan  kejahatan  ekonomi  adalah setiap  perbuatan  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  dalam bidang  perekonomian  dan  bidang keuangan serta sanksi pidana.
(Mardjono Reksodiputro, 1993: 327) Selain  itu  Muladi  dengan pendekatan  teknis  sampai  pada  suatu pendapat bahwa kejahatan
dilingkungan  bisnis,  yakni  bilamana pengetahuan  khusus  tentang  bisnis diperlukan  untuk  menilai  kasus  yang terjadi.  (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, 1992: 19)
Berdasarkan argumen tersebut maka  menurut  Muladi,  kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan  oleh  orang  dan  atau  badan hukum, tanpa menggunakan
kekerasan,  bersifat  melawan  hukum, yamg  hakikatnya  mengandung  unsur- unsur
penipuan, memberikan
gambaran salah, penggelapan, manipulasi,  melanggar  kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan. Selanjutnya  Muladi,  (Muladi dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992:  6) mengidentifikasikan  beberapa  tipe kejahatan ekonomi sebagai berikut :
1. Kejahatan yang dilakukan
dalam rangka kepentingan individu,  contohnya  adalah credit card frauds .
2. Kejahatan yang dilakukan dalam  rangka  perdagangan, pemerintah  atau  kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan  pekerjaan,  tetapi dengan cara melanggar kepercayaan, contohnya adalah banking  violations  by bank  officers  and  employees (embezzlement and misapplication of funds) 3. Kejahatan  yang  berhubungan atau  merupakan  kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama  perdagangan  tersebut, contohnya adalah suap-
menyuap  dan  memberikan informasi  yang  salah  untuk memperoleh kredit; 4. Kejahatan sosio-ekonomi sebagai  usaha  bisnis  atau sebagai aktivitas utama, contohnya adalah penyalahgunaan kredit bank. Sedangkan pengertian kejahatan di bidang perbankan, berbeda  dengan  kejahatan  perbankan. Kejahatan di bidang perbankan, adalah kejahatan  yang  terjadi  di  kalangan dunia perbankkan, baiknya yang diatur dalam  UU  No.  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
maupun  dalam  perundang-undangan lainnya. Menurut Anwar, (Moch. Anwar,  1986:  44)  perbedaan  antara pengertian  tindak  pidana  perbankan dengan  tindak  pidana  di  bidang perbankan, didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar  hukum  yang  berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Lebih lanjut Anwar  menandaskan,  bahwa  tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan  yang  melanggar ketentuan-ketentuan  dalam  undang- undang tentang perbankan,
pelanggaran mana dilarang dan diancam  dengan  pidana  oleh  undang- undang tersebut.
Sedangkan  tindak  pidana  di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang
berhubungan  dengan  kegiatan  dalam menjalankan  usaha  pokok  bank, perbuatan  mana  dapat  diperlakukan peraturan-peraturan  pidana  di  luar undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  dan  lain-lainnya  itu  yang sejenis.  Sehubungan  dengan  istilah tindak  pidana  di  bidang  perbankan, Anwar mengemukakan :
Istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan  melanggar  hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga  terhadap  perbuatan- perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan- peraturan yang mengatur
kegiatan-kegiatan  perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum  pidana  umum/khusus, selama  belum  ada  peraturan- peraturan  hukum  pidana  yang secara  khusus  dibuat  untuk mengancam  dan  menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
UU  No.  7  Tahun  1992
sebagaimana dirubah  dengan UU No. 10  Tahun  1998  tidak  merumuskan ketentuan yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum  pidana.  Pasal  46  ayat  (2) Undang-undang tersebut hanya menyebutkan, jika kegiatan menghimpun  dana  dari  masyarakat dilakukan  oleh  badan  hukum  yang berbentuk  PT,  perserikatan,  yayasan, atau koprasi, maka penuntutan terhadap badan-badan tersebut dilakukan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan
perbuatan  itu  atau  terhadap  kedua- duanya Kendati dalam Pasal ini secara tersurat  telah  menyebutkan  badan- badan  hukum  sebagai  subjek  hukum, akan  tetapi  tidak  ada  ketegasan  yang menyebutkan  badan  hukum  tersebut merupakan  subjek  hukum  yang  dapat dipertanggungjawaban
menurut hukum pidana. Akibat dari perumusan yang  demikian  itu,  berbagai  kasus  di bidang  perbankan,  pidananya  hanya dikenakan
kepada direkturnya, sehingga belum dapat menyentuh bank sebagai korporasi. Perlindungan  korban  tindak
pidana  dalam  hukum  pidana,  lebih banyak merupakan perlindungan hukum  tidak  langsung.  Dikatakan demikian, karena tindak pidana
menurut  hukum  pidana  positif  tidak dilihat  sebagai  perbuatan  menyerang atau  melanggar  kepentingan  hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit,  tetapi  hanya  dilihat  sebagai pelanggaran norma atau  tertib hukum in  abstacto.  Akibatnya,  perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in  concreto.  Perlindungan  hukum korban  tindak  pidana  dalam  hukum pidana  positif  antara  lain  dapat ditemukan  dalam  Pasal  14c  KUHP, dimana  Hakim  dapat  menetapkan syarat  khusus  bagi  terpidana  untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Namun, penetapan ganti  rugi,  dalam  praktek  peradilan jarang diterapkan, karena mengandung beberapa kelemahan, diantaranya syarat  khusus  tentang  gantirugi  ini hanya  bersifat  fakultatif  dan  tidak bersifat imperative.
Saran Dalam pertanggungjawaban mengenai dana masyarakat yang telah dihimpun  oleh  badan  hukum  yang berbentuk  PT  atau  sebagainya  yang disalah  gunakan,  bank  seharusnya memiliki  aturan  yang  lebih  jelas mengenai  dana  masyarakat  yang disalah  gunakan  oleh  pegawai    yang tidak  bertanggungjawab  yang  telah menggunakan  dana  masyarakat,  tidak hanya  berpacu  dalam  undang-undang saja  melainkan  memiliki  aturan  yang tegas agar masyarakat merasa nyaman dan aman.
untuk  perlindungan  korban tindak pidana dalam perbankan seharusnya  memiliki  perlindungan yang  jelas  dilihat  dari  segi  undang- undang  atau  aturan  yang  dibuat  oleh bank itu sendiri, agar setiap
permasahan  yang  dihadapi  masyarkat mengenai masalah perbankan, masyarakat tidak mengalami kerugian
materiil dan formil. Meskipun perlindungan  nya  tidak  begitu  jelas tapi  dapat  memberikan  rasa  nyaman bagi  masyarakat  yang  mengalami masalah dalam perbankan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  istri,  anak-anak yang  ayah  sayang  serta  sahabat- sahabat saya sebagai pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan bahan-bahan hukum
yang sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Gosita  1985. Masalah  Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan. Jakarta : Akademika Pressindo DHM  Meuwissen,  "Ilmu  Hukum" /terj/B.  Arief  Sidarta,  dalam
Pro  Tustitia ,  Tahun  XII  No  4 Oktober 1994, Bandung Universitas Katolik Parayangan Dikutip  dari  Muladi  1996.  Korban Kejahatan Korporasi. Makalah dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang Dikutip dari Forum Keadilan Nomor
10  Tahun  VI  tanggal  25 Agustus 1997 Dikutip dari Forum Keadilan , No. 19 tanggal 7 Januari 1993 Dikutip dari Forum Keadilan , No. 21
tanggal 29 Januari 1996 G.  Peter  Hoefnagls  1969. The  Other Side of Crimonology. Amstelven : kluwer Deventer Howard  Abadinsky  1977. Probation and  Parole  :  Theory  and Practive. New Jersey Prentice- Hall Inc, Englewood Cliffs
J.E  Safetapy(tt)  . Poilitik  Kriminal dalam  Perspektif  Kejahatan Kekerasan, Sebuah Potret Diri J.W.Smith 1989. The Word”s Wasted Wealth. The Political Ecinomy of  Waste.Montana  :  New Worlds Press Mardjono  Reksodiputro  “  Hukum Positif  Mengenai  Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia”  dalam Kumpulan Makalah  tentang  Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan ,  Bak  Indonesia. Jakarta, 4 – 7 Januari 1993 Mashal B Clinard and Peter C. Teager 1980. Corporate Crime . London : Mae Millan Publishing Co Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992. Konsep Indonesia tentang Tindak  Pidana  di  Bidang Perekonomian. Bandung : Alumni
Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992.
Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung : Alumni Mulyana W. Kusumah 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Bandung : Armico Moch. Anwar 1986. Tindak Pidana di bidang  Perbankan .  Bandung  : alumni Oemar Seno adji 1985. Hukum Pidana Pengembangan . Jakarta : Erlangga, hal Penataran Hukum Pidana Angkatan IV di Purwokerto
Pidana  Ekonomi  dan  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup”. Makalah . Bahan
Steven  Box  1983. Power,  Crime  and Mystification. London : Tavistok
United Nation 1988. Guiding Principle for Crime Prevention and  Criminal  Justice  in  the Contexs of Development and a New  International  Economic Order. Published  by  United Nation.  Departement    of Public information, USA United Nations 1994. Economic and
Sosial Council, Appropriate
Modalities and Guidelines for the Levels, Word Ministerial Conference on Organized Transnational Crime . Naples, 21 – 23 November 1994