## JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN:  2622-3538 Available  Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 2 Desember 2022 DOI:  10.31314/jsap.5.1.1-7.2022

## PERAN  APARATUR  DESA  DALAM  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ILUTA KECAMATAN BATUDAA
Felmi D. Lantowa 1 , Fitria Melynsyah Yusuf 2, Arena Samsudin Jusuf 3 1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; felmi.lantowa@umgo.ac.id fitriayusuf@umgo.ac.id arenayusuf74@gmail.com
Info Artikel: Diterima: 29 september  2022, Disetujui: 07 oktober  2022, Publish 11 Desember 2022

## Abstract:
Regional autonomy is a new chapter in the administration of a more decentralized form of  government.  Likewise,  the  village  government  is  given  the  authority  to  be  able  to carry  out  village  financial  management  based  on  accountability  and  transparent financial  management.  The  purpose  of  the  study  was  to  identify  the  Role  of  Village apparatuses  in  Village  Financial  Management  Accountability  in  Iluta  Village,  Batudaa District. The results showed that the role of village officials in the accountability of village financial management in Iluta Village, Batudaa Subdistrict from five indicators based on Permendagri  Number  20  of  2018,  two  indicators  are  not  yet  appropriate,  namely  the administration stage and the reporting stage, the administration stage is still carried out by the Head of the Administration Section due to the lack of understanding of the Village Treasurer  in  operating  a  computer,  resulting  in  the  reporting  of  village  government budget  realization  to  the  Regency  level  is  still  often  delayed,  but  the  PMD  Office  still provides an allowance of fourteen days from the specified time so that it does not affect the disbursement of further funds. Thus, it is necessary to increase the capacity quality of  knowledge,  and  expertise  of  village  officials  about  computers  to  improve  the performance of village officials in village financial management
Keywords: Accountability, Village Finance, Permendagri No. 20/2018

## Abstrak:
Otonomi  daerah  merupakan  babak  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang lebih desentralisasi. Demikian pula pemerintah desa diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan.  Tujuan  penelitian  adalah  mengidentifikasi  Peran Perangkat  Desa  dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Iluta Kecamatan Batudaa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Iluta  Kecamatan  Batudaa  dari  lima indikator berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat dua indikator yang belum  sesuai  yaitu  tahap  penatausahaan  dan  tahap  pelaporan,  tahap  tahap administrasi  masih  dilakukan  oleh  Kepala  Bagian  Tata  Usaha  dikarenakan  kurangnya pemahaman  Bendahara  Desa  dalam  mengoperasikan  komputer,  mengakibatkan pelaporan  realisasi  anggaran  pemerintah  desa  ke  tingkat  Kabupaten  masih  sering tertunda,  namun  Dinas  PMD  tetap  memberikan  kelonggaran  empat  belas  hari  dari waktu  yang  ditentukan  sehingga  tidak  mempengaruhi  pencairan  dana  selanjutnya. Dengan  demikian  perlu  peningkatan  kualitas  kapasitas  pengetahuan,  dan  keahlian perangkat  desa  tentang  komputer  untuk  meningkatkan  kinerja  perangkat  desa  dalam pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci : Akuntabilitas, Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan babak  baru  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bentuknya  lebih desentralisasi. Peraturan tentang otonomi  daerah  yang  pertama  kali diundangkan  oleh  pemerintah  pada tahun 1999 merupakan kebijakan otonomi daerah yang dirumuskan sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah dan/1UU 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan pengendalian pemerintah atas otonomi daerah termasuk dalam "Otonomi Daerah" yang diimplementasikan oleh Undang- Undang/1Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (amandemen Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004),  adanya  otonomi  daerah  ini merubah  semua  sistem  pemerintahan sampai ketingkat desa (Naim, 2019).
Dengan adanya peraturan tentang  otonomi  desa  ini  maka  desa memiliki  wewenang  yang  semakin  luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus  rumah  tangganya  sendiri, desa  pun  mendapatkan  kucuran  dana dari  Pemerintah  Pusat  berupa  dana desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun  2014  mengenai  pengelolaan
keuangan  desa,  Dana  Desa  adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota  (APBD)  yang  bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pemerintah, pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa (Nainggolan. 2018)
Sejak  disalurkannya  dana  desa pada  2015,  tidak  sedikit  Pemerintah Desa  atau  Kepala  Desa  yang  terjerat kasus  penyelewengan  dana  desa.  Hal ini  dibuktikan  dengan  berdasarkan  data Indonesian  Corruption  Watch  (2018), sejak  2015  hingga  2018,  terdapat  676 terdakwa  kasus  korupsi  dari  perangkat desa. Sehingga untuk mengatur pengelolaan  dana  ini  maka  pemerintah mengupayakan perbaikan sistem dengan menerbitkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018.
Pengelolaan Keuangan desa yang  berdasarkan  pada  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018 diharapkan  akan membawa  pengelolaan  keuangan  yang akuntabilitas  dan  transparan.  Hal  ini sangat penting dilakukan karena dianggap  desa  memiliki  peran  penting sebagai  penyelenggara  pemerintahan
yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat.  Selain  itu,  pemerintahan desa merupakan saluran terdekat dengan masyarakat untuk bisa menyampaikan  berbagai  informasi  dari pemerintah pusat. (Permendagri No. 20,
2018). Desa  Iluta  terletak  di  Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo merupakan  salah  satu  desa  yang mendapat  kucuran  dana  desa  setiap tahunnya  yang  mengalami  peningkatan, hal  ini  bisa  dilihat  pada  tabel  1  Laporan Realisasi Dana Desa Desa Iluta Kecamatan Batudaa berikut.
Tabel  1.  Laporan  Realisasi  Dana  Desa Desa Iluta Kecamatan Batudaa
Sumber:  Laporan  Realisasi  APBdes  Desa Iluta, 2021
Tabel  1  Laporan  Realisasi  Dana Desa  Desa  Iluta  Kecamatan  Batudaa menunjukan bahwa anggaran desa yang berasal  dari  dana  desa  setiap  tahunnya mengalami  kenaikan.  Dana  desa  yang diterima  pada  tahun  2018  sebesar  Rp 823.715.000,  kemudian  pada  tahun 2019  mengalami  kenaikan  22%  atau
sebesar  Rp  166.028.230  dan  tahun 2020  mengalami  kenaikan  12%  atau sebesar Rp. 109.078.924 Dengan selalu meningkatnya  jumlah  dana  desa  yang diterima setiap tahunnya, namun pemerintah  desa  belum  efektif  dalam memanfaatkan  dananya  dilihat  dari realisasi anggaran yang belum mencapai 100%.
Salah  satu  penyebabnya  sesuai dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan diakibatkan  oleh  proses  pelaksanaan pengelolaan keuangan belum terlaksana dengan  baik  sebagaimana  dimaksud dalam  Permendagri  No  20  tahun  2018, dimana untuk penanggungjawab pelaporan  dana  desa  masih  dilakukan oleh  Kasie  Pemerintahan  yang  tugas dan  tupoksinya  hanya  sebagai  unsur pelaksana teknik di Bidang
Pemerintahan  dan  tugas  bendahara tidak berjalan sesuai tugas dan tupoksinya, Hal ini mengakibatkan pelaporan keuangan untuk Desa Iluta ke tingkat kabupaten mengalami
keterlambatan.
Berbagai penelitian yang dilakukan  mengenai  peran  aparatur desa  dalam  akuntabilitas  pengelolaan keuangan, salah satunya adalah penelitian Nainggolan (2018) yang menyatakan  bahwa  Perangkat  Desa berperan dalam
akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan
menjalankan  tugas-tugasnya  mulai  dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban,  pengawasan  dan  pembinaan yang dijalankan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.
Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena di atas maka peneliti  ingin  meneliti  lebih  jauh  tentang “Peran Aparatur Desa dalam
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  di Desa Iluta Kecamatan Batudaa”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif
Deskriptif.
Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  ucapan  atau tulisan  dan  perilaku  yang  dapat  diamati dari subyek itu sendiri. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer dan data sekunder. Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian adalah mendapat data.
Menurut  Sugiono  (2015)  macam  teknik pengumpulan  data  yakni  observasi, wawancara dan dokumentasi.
Miles  &  Huberman  dalam  Aisyah (2019)  mengemukakan  bahwa  teknik analisis  data  dilakukan  menggunakan model analisis mengalir melalui tiga alur
aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas analisis data yaitu: reduksi data (data reduction ),  penyajian  data  (data displays ), penarikan kesimpulan/ verifikasi/1 ( conclution drawing / veriffication ).
Tehnik  yang  digunakan  untuk dijadikan  barometer  atau  pengukuran keabsahan  data  dengan  triangulasi. Adapun  triangulasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi dengan  sumber  dan  metode,  yang berarti  membandingkan  dan  mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu dan  alat  yang  berbeda  dalam  metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perangkat desa Desa Iluta sebagai pihak yang memegang amanah untuk  mengelola  dana  yang  masuk  ke rekening desa dan melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  demi melayani  seluruh  masyarakat  yang  ada di  Desa  Iluta.  Perangkat  Desa  Iluta berkewajiban  dalam  menjalankan  setiap tugasnya  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban terhadap amanah yang dipegangnya.  Dalam  melakukan  atau melaksanakan  pelaporan  pertanggung jawaban penggunaan dana desa, Pelaporan laporan realisasi penggunaan dana desa/1dilakukan dengan dua
tahap. Kepala Desa Iluta akan
menyerahkan atau mengantarkan laporan realisasi penggunaan dana desa ke  Kabupaten  melalui  Kecamatan.  Hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan seperti yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  mengenai  mekanisme  atau pedoman  perencanaan  keuangan  desa yaitu:
1) Sekretaris desa mengkoordinasikan  penyusunan draft  APB  desa  sesuai  dengan  RKP desa  tahun  berjalan,  dan  peraturan bupati/walikota  memandu  penyusunan APB desa setiap tahun.
2) Isi  Peraturan  Bupati  /  Walikota paling sedikit memuat: Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota  dengan  kewenangan tingkat  desa  dan  RKP  tingkat  desa; menyusun  prinsip  APB  desa,  kebijakan penyusunan APB desa; teknik penyusunan  APB  desa;  dan  hal-hal khusus lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara pada  Tahap  perencanaan,  pemerintah desa melakukan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes serta APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dari penyusunan
RPJMDes dan RKPDes semua Aparatur Desa  dari  Sekretaris  Desa  sampai Kepala  Dusun  berperan  mulai  dari musyawarah  dusun  untuk  menggali gagasan dari masyarakat hingga musyawarah  Penyusunan  RKPDes  dan untuk  penyusunan  tentang  APBDes mekanismenya melalui musyawarah antara  masyarakat  dan  aparat  desa yang  dipimpin  oleh  Sekretaris  Desa, disini  semua  aparat  dilibatkan  untuk memberikan  masukan  sesuai  tupoksi masing-masing selaku pelaksana kegiatan  anggaran  dalam  APBDes,  dan hasil  musyawarah  tersebut  akan  di serahkan  kepada  BPD  untuk  dibahas dan  disepakati  dalam  rapat  BPD  dan akan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa untuk tahap perencanaan yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Iluta Kecamatan Batudaa mekanismenya sudah  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  dan  Buku Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,  BPKP  Deputi,  dimana  dari Sekretaris  Desa  sampai  Kepala  Dusun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan  tupoksi  masing-masing,  dari penyusunan RPJMDes, RKPDes sampai ke penyusunan APBDes. Setelah Peraturan  Desa  mengenai  APBDes
disepakati  oleh  Kepala  Desa  bersama dengan  BPD,  maka  peraturan  tersebut akan  disampaikan  kepada  Bupati  mela lui  Camat  untuk  di  evaluasi.  Hasil evaluasi  akan  di  tindaklanjuti  oleh Kepala  Desa.  Hal  ini  dilakukan  agar Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  yang  telah  ditetapkan  akan menjamin  kepastian  dari  pelaksanaan program  atau  kegiatan  di  desa.  Dengan ditetapkannya  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  maka  hal ini  menjadi  tahap  akhir  dalam  proses perencanaan APBDes dan RKPDes.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di Desa  Ramunia  II  yang  di  katakan  oleh Fatimah Azmi Nainggolan (2018) bahwa dalam  proses  perencanaan  seluruh perangkat  desa  Ramunia  II  telah  ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan  anggaran  dana  desa  yang mekanismenya melalui musyawarah dusun  maupun  musyawarah  desa  untuk membahas  tentang  arah  dan  rencana prioritas  penggunaan  anggaran  dana desa  Ramunia  II.  Sesuai  dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang  dibutuhkan  seperti  RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes tentang APBDesa.
Tahap Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara
bahwa  Tahap  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  sebagai  eksekusi  dari APBDes yakni proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran,  telah  dilaksanakan  sesuai dengan dokumen ataupun rencana yang telah disepakati bersama, dimana semua  aparat  desa  yang  bertugas sebagai  PPKD  mengkoordinir  semua kegiatan  yang  telah  disepakati  yang menjadi  tanggungjawabnya  di  bidang masing-masing  dan  begitu  pula  dengan bendahara desa yang bertugas mengkoordinir penerimaan dan pengeluaran/pembayaran  harus  sesuai dengan  RAB  yang  sudah  diverifikasi oleh Sekretaris Desa  dan di setujui oleh Kepala  Desa,  dan  semua  aparat  desa mempertanggung jawabkan tugas mereka  kepada  Kepala  Desa  dengan cara  melaporkan  semua  kegiatan  yang telah terealisasi dan menyiapkan semua bukti-bukti  pembelajaan,  dan  untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dana desa kepada masyarakat  Pemerintah  Desa  sudah mempublikasikan  melalui  baliho  yang terisi  pelaporan  realisasi  APBDes  tahun sebelumnya dan APBDes tahun berjalan serta  membuat  laporan  keuangan  yang disampaikan  kepada  BPD  yang  akan ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  dan Keputusan Kepala Desa.
Dari  pembahasan  diatas  dapat
dilihat bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Iluta  Kecamatan  Batudaa  sudah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018  yang  diperjelas  oleh  Chabib  Soleh dan Heru Rochmansjah (2014), di mana Kaur  dan  Kasie  yang  ditunjuk  sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan  atau  PPKD  melaksanakan kegiatan  sesuai  dengan  RAB  yang sudah  diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa dan di setujui oleh Kepala Desa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  kadek  sutrawati  (2016) yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  menunjukkan presentase sebesar 80,57% yang menunjukkan  bahwa  aparat  desa  sudah sesuai  dengan  permendagri  no  113 tahun 2012 dalam melaksanakan pengalokasian dana desa. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa  pada  Desa  Pudaria  Jaya  setelah APBDesa  ditetapkan  adalah  pelaksana kegiatan  mengajukan  pendanaan  untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana  tersebut  harus  disertai  dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya  (RAB).  RAB  ini  terlebih  dahulu diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan disahkan  oleh  Kepala  Desa.  RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana  kegiatan  untuk  melakukan tindakan pengeluaran atas beban
anggaran belanja kegiatan.
Tahap Penatausahaan
Berdasarkan  hasil  wawancara bahwa  Tahap  Penatausahaan  adalah proses  pencatatan  seluruh  transaksi keuangan untuk mengendalikan pelaksanaan APBDes, mekanisme pengelolaan  keuangan  yang  dikoordinir oleh  sekretaris  Desa,  seperti  bendahara desa melakukan penatausahaan penerimaan  dan  pengeluaran  sesuai dengan apa yang tercantum dalam RAB APBDes,  dan  semuanya  dicatat  dalam buku  kas  walaupun  hanya  secara manual,  semua  itu  melalui  pengawasan dan kontroling dari Kepala Desa sehingga untuk mekanismenya pengelolaan dana desa sudah mengacu di  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, namun  dalam  penatausahaan  ataupun pencatatan  pengelolaan  keuangan  desa masih dilaksanakan oleh Kasie Pemerintahan  lewat  Aplikasi  Siskeudes seperti penerbian SPP, pembuatan buku kas  umum,  buku  pajak,  buku  bank, karena  Kaur  Keuangan  belum  mampu mengoperasikan komputer.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dilihat  bahwa  tahap  penatausahaan pengelolaan  keuangan  di  Desa  Iluta Kecamatan Batudaa belum sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan buku  induk  petujuk  teknis  pengelolaan keuangan desa oleh Ditjen Bina
Pemerintahan  Desa,  dimana  dikatakan bahwa Kaur Keuangan/Bendahara Desa wajib  membuat  buku  kas  umum  yang terdiri  dari  buku  pembantu  pajak, pembantu bank, namun dalam pencatatan maupun penatausahaan
masih dilakukan oleh Kasie Pemerintahan
dikarenakan
Kaur
Keuangan belum mahir mengoperasikan komputer,  jadi  untuk  semua  laporan yang  berupa  buku  kas  umum,  buku  kas tunai, buku bank dan buku pajak, masih di buat oleh Kasie Pemerintahan.
Hal  ini  terjadi juga  di  Desa  Waru Barat  yang  penelitiannya  dilakukan  oleh Alfhiana  Nurita  Laely  (2021),  di  Desa
Waru Barat
untuk proses penatausahaan  tidak  hanya  dilakukan oleh  Kaur  Keuangan,  akan  tetapi  juga dilakukan  oleh  beberapa  perangkat desa,  seperti  pembantu  kaur  keuangan dan  Sekretaris  Desa.  Jadi  hal  ini  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Tahap Pelaporan
Berdasarkan  hasil  wawancara pada  tahap  pelaporan  Pemerintah/Desa Iluta  menyampaikan  laporan  realisasi masih  belum  tepat  dengan  waktu  yang ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah dikarenakan  yang  membuat  laporan hanya  Kasie  Pemerintahan  yang  juga punya  tupoksi  yang  harus  diselesaikan namun dari Dinas PMD masih
memberikan  kelonggaran  waktu  empat belas  hari  dari  waktu  yang  ditentukan sehingga  tidak  mempengaruhi  pada pencairan  dana  selanjutnya,  dan  dalam pembuatan pelaporan realisasi, Pemerintah Desa tidak memiliki kesulitan karena semua laporan realisasi langsung  diterima  dari  Kaur  dan  Kasie pelaksana  Kegiatan  anggaran  yang dikerjakan  oleh  Kasie  Pemerintahan lewat Aplikasi Siskeudes, dan semuanya hanya berupa laporan yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan.
Dari  perbandingan  diatas  antara juknis  dan  hasil  dilapangan,  ditemukan bahwa  Desa  Iluta  Kecamatan  Batudaa sudah  tidak  memiliki  kesulitan  dalam pembuatan  pelaporan  sehingga  bisa dikatakan  Pemerintah  Desa  Iluta  telah melakukan pelaporan pengelolaan keuangan  dengan  baik  dan  sesuai dengan  buku  induk  petunjuk  teknis pengelolaan  keuangan  desa  oleh  Ditjen Bina  Pemerintahan  Desa,  namun  dalam penyampaian  pelaporan  masih  sering melewati  batas  waktu  yang  ditentukan oleh  Pemerintah  Daerah  dikarenakan yang  membuat  laporan  hanya  Kasie Pemerintahan  yang  juga  punya  tupoksi yang  harus  diselesaikan,  dan  ini  belum sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 20/1Tahun  2018,  walaupun  dari  Dinas PMD  masih  memberikan  kelonggaran waktu  empat  belas  hari  (14)  dari  waktu
yang ditentukan sehingga tidak mempengaruhi  pada  pencairan  dana selanjutnya.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di Desa  Ramunia  II  yang  di  katakan  oleh Fatimah Azmi Nainggolan (2018) bahwa Dalam proses pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan yang  telah  dilakukan  selama  satu periode  tertentu  kepada  Bupati/walikota yang  diwakilkan  oleh  Camat,  perangkat desa  selalu  melakukan  pelaporan  ke Camat yang disampaikan oleh perangkat  desa  Ramunia  II.  Dan  dalam pertanggungjawabannya perangkat desa melakukan  melalui  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa  yang  disusun oleh  sekretaris  desa  Ramunia II  dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Tahap Pertanggungjawaban
Berdasarkan  hasil  wawancara bahwa tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Iluta sudah melakukan sesuai dengan mekanisme yang menjadi aturan  dari  Kementerian,  yang  mana syarat  pencairan  dana  desa  tahap berikutnya desa harus mencapai prosentase  realisasi  penggunaan  dana desa  tahap  sebelumnya,  contoh  untuk persyaratan pencairan tahap kedua kami di  desa  harus  mencapai  realisasi minimal  50%  dari  dana  tahap  pertama, pelaksanan pelaporan ini juga
merupakan salah satu syarat yang akan digunakan  untuk  pencairan  dana  tahap berikut,  hal  ini  dilakukan  oleh  Dinas PMD  Cq.Bidang  keuangan  dan  asset desa,  agar  pada  saat  pemeriksaan regular desa tidak di sibukkan dalam hal pembuatan SPJ, dan untuk pertanggung jawaban akhir tahun mana yang terealisasi itu yang dipertanggung jawabkan,  dan  sisa  anggaran  akan masuk  ke  dana  SILPA  dan  semua  itu akan  dilaporkan  ke  tingkat  Kabupaten lewat  Kecamatan  tiap  awal  tahun, semua  laporan  pengelolaan  keuangan selama  setahun  di  sampaikan  kepada BPD untuk dibahas bersama Pemerintah Desa  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa,  dan  untuk  pertanggungjawaban akhir  tahun  berupa  laporan  keuangan, Calk,  laporan  aset  desa  dan  laporan bantuan  keuangan  yang  bukan  berasal dari APBD/APBN.
Sama  halnya  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Alfhiana  Nurita Laely  (2021)  di  Desa  Waru  Barat Kecamatan
Waru
Kabupaten Pamekasan  bahwa  Proses  pertanggung jawaban  di  Desa  Waru  Barat,  Kepala
Desa menyampaikan
laporan pertanggung
jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali  Kota  melalui  camat  setiap akhir  tahun  anggaran.  Hal  ini  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  peran  perangkat  desa  dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  di  Desa  Iluta  Kecamatan  Batudaa, dari lima indikator berdasarkan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, ada  dua  indikator  yang  belum  sesuai yakni  tahap  penatausahaan  yang  masih dilakukan  oleh  Kasie  Pemerintahan  dan tahap  pelaporan  masih  melewati  batas waktu  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah Kabupaten.
Dimana Untuk tahap perencanaan diawali
dengan musyawarah desa yang dilakukan untuk menyaring  aspirasi  masyarakat  ditingkat dusun  terkait  konsep  pembangunan yang  diinginkan  oleh  masyarakat  untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes serta APBDes  yang  dibahas  dan  disepakati bersama dalam rapat BPD dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  dan Keputusan  Kepala  Desa,  dan  untuk tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan,  proses  pengadaan  barang dan jasa serta proses pembayaran, telah dilaksanakan  sesuai  dengan  dokumen ataupun  rencana  yang  telah  disepakati bersama,  dimana  semua  aparat  desa yang bertugas sebagai PPKD
mengkoordinir  semua  kegiatan  yang telah disepakati yang menjadi tanggungjawabnya  di  bidang  masing- masing dan begitu pula dengan bendahara desa yang bertugas mengkoordinir penerimaan dan pengeluaran  pembayaran  harus  sesuai dengan  RAB  yang  sudah  diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala  Desa  serta  untuk  tahapan penatausahaan  masih  dilakukan  oleh Kepala  seksi  Pemeritahan  dikarenakan kurangnya pemahaman Bendahara Desa  dalam  mengoperasikan  komputer. Di  dalam  tahap  pelaporan  realisasi anggaran,  pemerintah  desa  ke  tingkat Kabupaten  masih  sering  mengalami keterlambatan,  namun  dari  Dinas  PMD masih  memberikan  kelonggaran  waktu empat  belas  hari  dari  waktu  yang ditentukan sehingga tidak dapat mempengaruhi  pada  pencairan  dana selanjutnya. Untuk pertanggung jawaban laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes yang  disajikan  oleh  Pemerintah  Desa Iluta  yang  berisi  informasi  tentang penggunaan  anggaran  desa  secara keseluruhan selama tahun anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah. 2014.  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Bandung:  Fokus  Media. Desa  Iluta  Kecamatan  Batudaa
Kabupaten Gorontalo. 2017.
Profil Desa. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Fatimah  Azmi  Nainggolan.  2018  “Peran perangkat desa dalam akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  (studi  kasus  desa  ramunia II kecamatan pantai labu kabupaten  deli  serdang  tahun
2017)”.  Skripsi  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara Kadek Sutrawati. (2016) “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa” (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan
Moramo)”,
Skripsi  Universitas  Halu  Oleo Kendari
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael
Huberman. 2019. Qualitative
Data Analysis (terjemahan).
Jakarta : UI Press.
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian
Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D .
(Bandung; Alfabeta, CV)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.
Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa,  h.
2.
Indonesian  Corruption  Watch.  (2018).
Outlook  dana  desa  2018  potensi penyalahgunaan  anggaran  desa tahun politik.www.Antikorupsi.Org,6.