## PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PERTAMINA (PERSRO) CABANG BIMA

## IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY PT PERTAMINA (PERSERO) BRANCH OF BIMA

## Muhammad Fitrah
Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Perdata email : muhammadfitrah86@gmail.com
Naskah diterima : 10/03/2015; direvisi : 23/05/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
Indonesia is one of the countries in the world that obliged every corporation to reserve funds as Corporate Social Responsibility (CSR). It is explicitly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Company, social and environment responsibility also obliged to the state companies (BUMN) which activities are in the field of natural resource exploitation. Pertamina as a National energy company with world class reputation holds commitment and concern toward CSR to contribute solving global issue related to sustainable development. Implementation of CSR by PT. Pertamina (Persero) branch Bima has not completely contributes positive value to community economic development, as the programs so far not provide sense of fairness yet to the community.

## Keywords: Corporate Social Responsibility, Pertamina

## Abstrak
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewajibkan korporasi, agar mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, memiliki komitmen dan kepedulian terhadap Tanggung Jawab Sosial ( Social Responsibility ) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga Program-Program yang dilaksanakan belum menciptakan rasa keadilan ( fairness ) bagi masyarakat.
Keyword : Corporate Social Responsibility, Pertamina
PENDAHULUAN
n egara I ndonesIa adalah negara ber- dasarkan hukum (Rechstaats) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan (Machtstaat). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubun- gan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan dia- tur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis
dalam tujuan Negara di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Negara bertujuan un- tuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencer- daskan kehidupan bangsa dan ikut melak- sanakan ketertiban dunia. 1
Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat), tentunya negara mempun-
1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
yai regulasi agar tujuan tersebut dapat ter- capai secara baik. Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak bisa terlepas dari keg- iatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meru- pakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan eko- nomi adalah organ (individu dan atau ko- rporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling meleng- kapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Pelaku Eko- nomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata teren- dah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum mau- pun yang mempunyai status Badan Hukum.
Perusahaan, yang merupakan suatu or- ganisasi dunia usaha, adalah wadah bagi para pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya dalam membantu perkembangan perekonomian nasional, baik berupa keg- iatan dalam bentuk produksi barang, dis- tributor, maupun sebagai konsumen barang tersebut. Dalam rangka meningkatkan pem- bangunan perekonomian yang berkelan- jutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu didukung oleh kelembagaan pereko- nomian atau badan usaha yang kokoh un- tuk bisa bersaing di era globalisasi. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kelembagaan perekonomian tersebut dise- but sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Perusahaan Sebagai Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan
dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan peran- nya sebagai pelaku ekonomi. Eksistensi pe- rusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Pe- rusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rum- put (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia. 2
Kewajiban untuk melakukan CSR di- wajibkan kepada setiap penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 yang me- nyatakan “Setiap penanam modal berkewa- jiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Penjelasan pasal ini me- nyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusa- haan penanaman modal untuk tetap men- ciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 16 huruf (d) juga menentukan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab terha- dap kelestarian lingkungan hidup”. Apabila tidak dilakukan maka akan diberikan sank- si administrasi berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat 1 UUPM).
Kewajiban Perusahaan melaksanakan CSR tersebut juga diatur dalam Pasal 74
2 K. Bertens, “Pengantar Etika Bisnis”. Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Angota IKAPI), 2000, Hlm. 13
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ten- tang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) bahwa :
(1) Perusahaan yang menjalankan keg- iatan usahanya di bidangnya dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangggung jawab sosial dan lingkungan.
(2) Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksa- naanya dilakukan dengan memperha- tikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai per- aturan perundang-undangan terkait.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tang- gung jawab sosial dan lingkungan dia- tur dengan ketentuan pemerintah.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau kegiatan usaha yang  berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Walaupun BUMN di bidang lain pun dapat saja melaksanakan TJSL. Pasal 88 Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pem- binaan masyarakat sekitar BUMN”.
Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha min- yak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indo- nesia dan luar Negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk men- dukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivi- tas lainnya yang terdiri atas pengembangan
energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun melalui be- berapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Op- eration Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), Indonesia Participating atau Pertamina Participating Interest (IP/ PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB) 3 .
Selaras dengan visi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) merupakan kontribusi Per- tamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangu- nan berkelanjutan tidak saja berkonsen- trasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan; pemban- gunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (People, Profit and Planet) 4 .
Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum empirik. Peneli- tian hukum empirik merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan menggunakan pedeka- tan perundang-undangan, pendekatan kon- sep, dan pendekatan empirik. Tekhnik pen- gumpulan data dilakukan dengan cara pene- litian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode kajian induktif.
3 www.pertamina.com/company-profile/jaringan/ operasi-kerjasama diakses tanggal 29 Januari 2014
4 http://www.pertamina.com/company-profile/ja- ringan/distribusi-domestik diakses tanggal 30 januari 2014
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........

## PEMBAHASAN
Sejak diperkenankannya konsep pem- bangunan yang berwawasan lingkungan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 tidak berdampak positif terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, tetapi justru Sumber Daya Alam dijadikan sebagai komoditi yang bersifat monopolis- tik sebagai produk yang sarat dengan Kolu- si, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kondisi demikian justru mempersulit potensi Sum- ber Daya Alam sebagai sarana untuk me- ningkatkan kesejahteraan rakyat, baik gen- erasi sekarang maupun yang akan datang (present and future generation). Sedangkan upaya penegakan hukum (law enforcement) pun menjadi terhalang, karena para pelaku usaha di bidang eksploitasi Sumber Daya Alam adalah mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan (politically connected) 5 .
Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkai- tan dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam preambul UUD 1945 yang menegas- kan sebagai berikut :
“…Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,………” 6
Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini mendeskripsikan bahwa “the founding father” ingin meletakkan rumusan tujuan Negara Indonesia yaitu Negara Kesejahter-
5 Azhery, Busyra, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada;  2012, Hlm. 2
6 Isya Wahyudi & Busyra Azheri,  Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan dan Implementasi), In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hlm. 177
aan “welfare state”. Konsep kesejahteraan ini telah menjadi landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) dalam Negara-negara modern dalam upa- ya menyejahterakan rakyatnya. Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatau Negara modern sangat luas. Pemer- intah suatu Negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas- luasnya, yaitu konsep welfare state, ekono- mi liberal telah diganti oleh sistem ekonomi yang terpusat (central gelede economie). 7
Bila dilihat lebih jauh mengenai tujuan pokok welfare state ini antara lain sebagai berikut : 8
1. Mengontrol dan memberdayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk ke- pentingan publik;
2.  Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3.  Mengurangi kemiskinan;
4.  Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5.  Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga Negara.
Namun dalam perkembangannya, debat mengenai Negara kesejahteraan ini terfokus pada 2 (dua) hal yakni 9 : Pertama : social welfare lebih megarah pada alturisme, hak- hak sosial, dan retribusi aset. Konsep ini lebih mengarah pada redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi ma- syarakat miskin dan tertindas. Kemudian melalui intervensi yang merujuk pada kon- sep social welfare to work, di mana pem-
7 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta, Surabaya, 1996. Hlm. 27
8 Tjandra, W. Riawan, Hukum Administrasi Indone- sia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. Hlm. 6
9 Ibid., Hlm. 6
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
bangunan nasional dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengembang- kan modal manusia, memobilisasi modal sosial, mengakumulasi aset produktif, dan merintis serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Kedua ; Economic Devel- opment lebih berfokus pada pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekono- mi. Hal ini lebih mengarah pada upaya men- ciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup.
A. Ruang  Lingkup Corporate Social Re- sponsibility
Pada perinsipnya CSR merupakan komit- men perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam arti luas daripada seke- dar kepentingan perusahaan belaka. Meski- pun secara moral  adalah baik suatu perusa- haan mengejar keuntungann, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntun- gan tersebut dengan mengorbankan kepent- ingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keg- iatan dan usahanya yang mempunyai dam- pak baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. 10
Berkaitan dengan hal tersebut, John El- kingston’s berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan “Triple Botton Line” (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahter- aan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkun- gan (environmental quality), dan keadi- lan sosial (social justice). Ia juga menegas- kan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)
10 A. Sony, Keraf, Etika Bisnis; Kanisius, Jakarta, 1998. Hlm. 122
harus memperhatikan “Triple P”, yaitu Profit, Planet, and People. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “triple P” maka dapat disimpulkan bahwa “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” sebagai wujud as- pek lingkungan dan “People” sebagai aspek sosial. 11
B. Prinsip Corporate Social Responsibility
Organization for Economic Coorpora- tion and Development (OECD) pada saat pertemuan para menteri anggota OECD di Prancis tahun 2000, merumuskan prin- sip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan CSR bagi perusahaan transnasional yaitu : 12
(1)Memberi kontribusi untuk kemajuan eko- nomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangu- nan berkelanjutan (Sustainable Develop- ment).
(2)Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewa- jiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan beroperasi.
(3)Mendorong pembangunan kapasitas lo- kal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perda- gangan.
(4)Mendorong pembentukan Human Capi- tal, khususnya melalui penciptaan kesem- patan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.
(5)Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibena- rkan secara hukum yang terkait dengan
11 Wibisono, Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Fascho Publishing; Gresik, 2007. Hal 22
12 Ibid., Hlm. 42-43
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pemburuhan, perpajakan, insentif finansial dan isu-isu lainnya.
(6)Mendorong dan memegang teguh prinsip- prinsip Good Corporate Governace (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
(7)Mengembangkan dan menerapkan prak- tik-praktik sistem manajemen yang men- gatur diri sendiri (Self Regulation) secara efektif guna menumbuhkembangkan re- lasi saling percaya di antara perusahaan dan masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
(8)Mendorong kesadaran pekerja yang seja- lan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebi- jakann-kebijakan itu pada pekerja terma- suk melalui program-program pelatihan.
(9)Menahan diri untuk tidak melakukan tin- dakan tebang pilih (Discrimination) dan indisipliner.
(10)Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang se- jalan dengan pedoman tersebut.
(11)Bersikap abstain terhadap semua keterli- batan yang tak sepatutnya dalam kegiatan- kegiatan politik lokal.
Sedangkan menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan CSR menetapkan 7 (tujuh) prinsip CSR sebagai perilaku peru- sahaan yang didasarkan atas standard dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh  prinsip tersebut adalah : 13
a.  Akuntabilitas ; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan  dengan masyara- kat dan lingkungan.
13 Azheri, Busyra. Op.Cit. Hlm. 51-52
b.  Transparansi ; hal ini terlihat dari pen- gambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain (stake- holders).
c.  Perilaku Etis ; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
d. Stakeholders ; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan  ke- pentingan stakeholders-nya.
e.  Aturan Hukum ; berkaitan dengan peng- hormatan dan  kepatuhan terhadap per- aturan perundang-undangan yang ber- laku,
f.  Norma Internasional ; berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pem- bangunan berkelanjutan dan kesejahter- aan masyarakat, dan
g. Hak Asasi Manusia ; berkaitan dengan pemahaman yang berkaitan dengan arti penting Hak Asasi Manusia (HAM) seb- agai konsep universal.
C. Hubungan  antara Corporate Social Re- sponsibility (CSR) dengan Good Corpo- rate Governance (GCG)
Secara umum, GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berin- vestasi pada suatu Negara, baik dalam ben- tuk investasi langsung (direct investmen) maupun investasi tidak langsung (undirect investment). Implementasinya berkaitan langsung dengan Corporate Social Respon- sibility yang sampai pada tingkat manaje- men perusahaan dalam hal penghormatan dan mematuhi hak-hak hukum para share- holders. Melalui mekanisme GCG, akan mendorong tumbuhnya Check and Bal- ance dilingkungan manajemen, khususnya dalam memberikan perhatiannya kepada
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
kepentingan Shareholders dan stakehold- ers. 14
Namun demikian, menurut Cadbury Committee dalam Corporate Governance Code mendefinisikan Corporate Gover- nance sebagai berikut : 15
“Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengen- dalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenan- gan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksisten- sinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagain- ya”.
Pengertian di atas jelas bahwa corporate governance lebih  menitikberatkan hubun- gan antara menajemen perusahaan, Board, Shareholders dan Stakeholders. Selain itu mensyaratkan adanya struktur untuk men- capai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Kemudian menurut the OECD Corporate Govenrnance Principle 1999 men- egaskan corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan shareholders ha- rus melakukan pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggu- nakan sumber daya yang efisien.
Bicara tentang prinsip GCG, berarti bi- cara tentang hal yang paling esensi dalam penerapan GCG. Menurut OECD, prinsip- prinsip GCG mencakup lima unsur utama, yaitu : 16
14 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia . (Jakrta: PT. Tatanusa, 2006), Hlm. 231
15 Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance; Mengesampingkan Hak- Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Ken- cana, 2006), Hlm. 25
16 Wahyono Darmabrata & Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good Corporate Governance Dalam Me-
a.  Hak para pemegang saham (the rights of shareholders) dan perlindungannya;
b.  Perlakuan yang adil bagi seluruh peme- gang saham (the equitable treatment of shareholders);
c.  Peran Stakeholders dalam Corporate Gov- ernance (the role of stakeholders in cor- porate governance);
d. Pengungkapan dan transparansi (disclo- sure and transparency);
e.  Tanggung jawab Dewan Komisaris mau- pun Direksi (the transparency of the board) terhadap perusahaan, pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Dari kelima bidang utama tersebut, ber- dasarkan Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dijabarkan menjadi em- pat prinsip dasar, yaitu fairness, transpar- ency, accountability, and responsilbility. 17
D. Implementasi Pinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Cor- porate Governance (GCG)
Kesadaran perusahaan untuk mener- apkan GCG dan CSR semakin meningkat, hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan mem- perhatikan kaidah-kaidah sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perusahaan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat. 18 Berkaitan dengan hal tersebut, Hasung Jang sebagai guru besar pada Korea Univercity menjelaskan bahwa  isu seputar corporate governance tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi, tetapi lebih
nyikapi Bentuk_bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbatas, Dalam Jur- nal Hukum Bisnis, Volume 22-No. 6 Tahun 2003
17 I Nyoman Tjager, dkk, Corporate Governance- Tantanngan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis In- donesia, (Jakrata; Prenhanllindo,2002), Hlm. 9
18 Ibid ., Hlm. 198
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
luas daripada itu, yaitu mencakup aspek so- sial dan politik. Menurutnya, melalui kon- sep corporate governance akan membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas komunitas bisnis, dan akan memberikan keuntungan secara keseluruhan bagi ma- syarakat. Hasung juga menjelaskan bahwa penguatan corporate governance adalah salah satu cara untuk memperkuat de- mokrasi dan transparansi dalam masyara- kat ekonomi pasar. 19
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks global tidak salah isu yang paling banyak dibicarakan saat sekarang ini yai- tu keterkaitan antara GCG dan CSR. Para ahli mengibaratkannya dengan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yg lainnya. Yang membedakannya adalah dari segi penekanannya saja, kalau CSR penekanannya pada prinsip responsi- bility (tanggung jawab) kepada kepentin- gan stakeholders. Disini perusahaan harus berusaha menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakehold- ers, serta memelihara kesinambungan dari nilai tambah yang diciptakan tersebut. Den- gan kata lain, CSR lebih mencerminkan stakeholders-driven concept. Sedangkan GCG lebih memberikan penekanan terha- dap kepentingan pemegang saham (share- holders) yang didasarkan pada prinsip fairness, transparency, dan accountability. Dengan kata lain, GCG lebih mencermink- an shareholders-driven concept. 20
Berpijak pada konsep menciptakan ni- lai tambah (value added) bagi stakehold- ers, maka prinsip responsibility dalam GCG melahirkan gagasan corporate social respon- sibility (CSR) sebagai wujud tanggung jaw- ab sosial perusahaan dalam kehidupan ma-
19 Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengenyampingan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha , (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 8-9
20 Azheri, Busyra. Op.Cit. Hlm. 200
syarakat. Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bootom line, yai- tu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial), tetapi tanggung jawab sosial pe- rusahaan harus berpijak pada triple bootom line (3BL). Hal ini didukung dengan fakta, di mana kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin suatu perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keber- lanjutan perusahaan akan terjamin apa- bila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya. Perusahaan yang tidak memperhatikan 3BL, maka yang muncul adalah resistensi dari masyarakat terhadap keberadaan dari perusahaan.
Begitu pula halnya CSR dalam makna konsumen, di mana perusahaan harus ber- tanggung jawab secara penuh terhadap seg- ala produk barang dan jasa yang berkualitas dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar peraturan perun- dang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi tanpa mengindah- kan kualitas dan lingkungan tidak akan berarti. Produk yang berkualitas tidak akan diminati dan begitu pula dengan hal- nya dengan kerusakan lingkungan, karena pemulihan lingkungan butuh biaya yang be- sar dan waktu yang lama.
1. Pengaturan Corporate Social Responsibility
Dalam penjelasan UUPT dijelaskan bah- wa ketentuan mengenai CSR adalah untuk mendukung terjalinnya hubungan perusa- haan yang serasi, seimbang, dan sesuai den- gan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sum- ber daya alam wajib melaksanakan CSR tersebut, harus dianggarkan dan diperhi-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
tungkan sebagai biaya perusahaan yang di- laksanakan dengan memperhatikan kepatu- tan dan kewajaran. 21
Beberapa peraturan yang mengatur ten- tang Corprate Social Responsibility  antara lain sebagai berikut;
1.  Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 ten- tang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.  Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ten- tang Minyak dan Gas Bumi.
3.  Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ten- tang Penanaman Modal (UUPM).
4.  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ten- tang Perseroan Terbatas (UUPT).
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ten- tang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
6.  Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ten- tang Pemeliharaan dan perlindungan Ling- kungan Hidup.
7.  Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
8.  Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah Perovinsi, dan Pemerintah Daerah Daerah Kab/Kota.
9.  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
10.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan
Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terba- tas, bertujuan untuk mewujudkan pem- bangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
21 Ibid., Hlm. 183
lingkungan yang bermafaat bagi perse- roan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung ter- jalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat se- tempat, maka ditentukanlah bahwa perse- roan yang kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan ke- wajiban tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus dianggarkan yang dimuat dalam laporan tahunan per- seroan. Dalam hal perseroan tidak melak- sanakan tanggung jawab sosial lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pe- rundang-undangan yang berlaku. Misalnya sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang berkaitan dengan sanksi bagi penanam modal meski- pun dalam Undang-Undang Perseroan Ter- batas tidak diatur.
Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban pena- naman modal, maka Pasal 15 Undang-Un- dang Nomor 25 tahun 2007 Tentangn Pen- anaman Modal (UUPM) telah meletakkan landasan Yuridis perubahan paradigma si- fat CSR dari Voluntary menjadi mandatory. Apalagi bagi perusahaan yang tidak melak- sanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana maksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Perubahan paradigma ini diper- kuat dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
menciptakan hubungan yang serasi, seim- bang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. 22
Pertanggungjawaban hukum dalam mak- na Liability dari CSR sebagaimana dalam Pasal 74 Undng-Undang Perseroan Terba- tas, meskipun tidak diatur secara eksplisit, namun dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial ling- kungan dapat dipertanggungjawabkan se- cara hukum berdasarkan peraturan perun- dang-undangan terkait misalnnya; KUH Perdata, Undang-Undang Lingkungan Hid- up, Undang-Undang Pertambangan, dan se- bagainya.
Dalam konsep Negara hukum, bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Hukum atau Undang-Undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang dalam hal ini DPR, baik Pusat maupun Daerah. Peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat berlaku untuk semua warga Negara dalam wilayah Nega- ra, sedangkan Peraturan Daerah hanya ber- laku di Daerah itu saja. Dalam teori-teori keberlakuaan hukum biasannya ada tiga hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut yaitu ; Pertama kaidah hukum berlaku se- cara yuridis, bahwa pembentukan hukum dan peraturan didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya, atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Kedua, kai- dah hukum berlaku secara sosiologis, yaitu kaedah tersebut dapat dipaksakan berlaku- nya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Ketiga, Kaedah hukum terse-
22 Azheri, Busyra, Op.Cit. Hlm. 143
but berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2. Pelaksanaan Corporate Social Responsi- bility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima
Dalam melaksanakan kegiatan opera- sionalnya, Terminal BBM Bima berkomit- men untuk selalu menerapkan aspek Kes- elamatan Kerja, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Komitmen ini din- yatakan secara tertulis dalam bentuk kebi- jakan Mutu dan K3LL yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi yaitu Operation Head dan ditandatangani oleh seluruh fungsi seb- agai wujud komitmen bersama manajemen Terminal BBM Bima.
Kebijakan ini telah dikomunikasikan ke- pada semua pekerja termasuk tenaga ban- tu (out sourcing) serta mitra kerja melalui Rapat Komite (K3LL), acara Rabu POSE. Selain itu, Terminal BBM juga memiliki kebijakan Sumber Daya Energi dan sistem manajemen Lingkungan untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen lingkun- gan yang ada di Terminal BBM Bima serta ikut berperan aktif dalam melakukan peng- hematan Sumber Daya Energi dan Reduksi (pencegahan) terhadap pencemaran. Termi- nal BBM Bima juga berkomitmen melaku- kan pengembangan masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu semua dilakukan Terminal BBM Bima sebagai wujud menuju Terminal BBM yang berwawasan Lingkungan dan memiliki kin- erja operasi yang memuaskan (excellence).
3.  Pengaturan Corporate Social Responsibil- ity PT. Pertamina
Kewajiban CSR sudah diatur salah satu- nya yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 15 UUPM menye-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
butkan bahwa setiap penanam modal berke- wajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan, yang melalui penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut mendefinisikan CSR sebagai “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap men- ciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, nor- ma, dan budaya masyarakat setempat.” Dis- amping itu, Pasal 16 huruf d dan e UUPM juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestar- ian lingkungan hidup; menciptakan kesela- matan, kesehatan, kenyamanan, dan kes- ejahteraan pekerja.
Demikian pula dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyebut- kan istilah CSR dengan “Program Kemi- traan dan Bina Lingkungan” yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN. Selanjutnya hal ini diatur lebih rinci melalui Permen BUMN No.05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.
Sebagaimana Visi Pertamina sebagai per- sahaan kelas dunia, maka melaksanakan komitmen Corporate atas Tanggung Jaw- ab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk men- dukung pertumbuhan perusahaan dan melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial untuk sebuah pem- bangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan tujuan membantu pemerintah Indonesia memperbaiki Indeks Pemban- gunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang mem- bantu pencapaian target pembangunan mil- lenium atau Millenium Development Goals (MDGS), serta membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pe- mangku kepentingan (stakeholder) untuk
mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun reputasi kor- porasi.
Pelibatan dan Pengembangan Masyara- kat Pertamina didasarkan pada beberapa landasan regulasi, walaupun kegiatan mem- berikan kontribusi kepada masyarakat su- dah dilakukan Pertamina sejak kelahiran- nya, 10 Desember 1957 karena perusahaan didirikan dengan perjuangan dan untuk membiayai perjuangan, pembangunan, dan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmu- ran rakyat, sesuai proporsinya sebagai peru- sahaan. Landasan-landasan itu adalah:
a.  Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Ter- batas No. 40 Tahun 2007, yaitu:
1.  Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersang- kutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2.  Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan seb- agai biaya perseroan yang pelaksanaan- nya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3.  Perseroan yang tidak melaksanakan ke- wajiban dikenakan sanksi sesuai den- gan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-21/MBU/2008 Tentang Pelak- sanaan Program kemitraan & Bina Ling- kungan dan tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyebutkan:
“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun- gan (TJSL) diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau kegiatan usahanya ber-
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Walaupun BUMN di bidang lain pun dapat saja melaksanakan TJSL”.
c. Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Ta- hun 2003 tentang BUMN menyebutkan;
“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usa- ha kecil/koperasi serta pembinaan masyara- kat sekitar BUMN”. 23
Di dalam tanggung jawab sosial peru- sahaan terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu tang- gung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Secara ekonomi keberadaan suatu peru- sahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekomomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sos- ial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan hu- kum. Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberi- kan keuntungan ekomomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sos- ial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang
23 http://www.pertamina.com/social-responsibility/ tentang-csr/. Diakses Tanggal 5 Desember 2014
telah diformulasikan dalam peraturan hu- kum.
Pertamina yang memiiki visi sebagai pe- rusahaan energi dunia, maka komitment dan kepedulian Pertamina terhadap pro- gram Tanggung Jawab Sosial (Social Re- sponsibility) merupakan kontribusi secara maksimal Pertamina terhadap masalah global, yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development), yang tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu ling- kungan. Tetapi lebih luas, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 (tiga) lingkup kebijakan yaitu,  pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan ling- kungan (Profit, People, dan Planet).
1.  Pembangunan di Bidang Ekonomi  (Profit)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardjito selaku Operation Head (OH) PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, bahwa PT. Pertamina (Persero) Ca- bang Bima merupakan Perusahaan yang berada di bawah naungan Badan Usa- han Milik Negara (BUMN). Sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2012, ke- beradaan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dirasa sangat tertutup, karena selama kurun waktu tersebut PT. Pertamina (Per- sero) Cabang Bima hanya mengedepankan mencari keuntungan yang sebesar-be- sarnya bagi perusahaan tampa memperha- tikan para pihak lain (Stakeholders) yang terlibat dalam operasi kegiatan perusahan. Namun pada tahun 2011, PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima mulai memahami arti pentingnya Tangung Jawab Soisal Pe- rusahaan sejak di Undangkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memuat tentang kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan Program tanggung
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
jawab sosial prusahaan, PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima mendirikan ko- perasi untuk warga masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan. Namun ak- tivitas pengelolaan Koperasi warga yang didirikan tidak berjalan efektif karena sistem pengelolaan yang tidak maksimal. 24
PT. Pertamina yang merupakan peru- sahaan milik Negara yang memiliki visi sebagai perusahaan energi kelas dunia, juga merupakan lokomotif perekonomi- an bagsa, maka PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima seharusnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip tata kelola korporasi dengan baik sehingga dapat bersaing dengan Perusahaan lain di era Globalisasi. Kegiatan usaha koperasi merupakan salah satu program yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan.
2. Pembangunan di Bidang Sosial (People)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah, selaku Assisten Peneri- maan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, bahwa pada awal tahun 2012 setelah memahami arti pentingnya tang- gung Jawab Sosial Perusahaan, PT. Pertam- ina (Persero) Cabang Bima secara bertahap berusaha membuka diri untuk masyarakat di sekitar perusahaan dengan memberikan bantuan, sumbangan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain, program khitanan massal, operasi kanker serviks, memberikan bantuan berupa bea- siswa tidak mampu di SD 57 Wadumbolo, SMP Gindi, dan SMA 1 KOBI. Di tahun 2013 Program CSR merupakan Program yang akan menjadi program perioritas ta- hunan di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima. Pelaksanaan program CSR ini di-
24 Wawancara  Dengan Bapak  Hardjito Selaku Oper- ation Head  PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tang- gal 24 April  2014
lakukan dengan memperhatikan wilayah berdasarkan jarak dan luas wilayah dengan lokasi aktivitas Perusahaan. Wilayah yang mejadi perioritas program CSR PT. Per- tamia (Persero) Cabang Bima yaitu, Area Ring I (Desa Wadumbolo), Area Ring II (Kolo), dan Ring III (Desa Lewintana dan Lewidewa). Beberapa program CSR yang sedang dilakukan di Ring I antara lain, budidaya karamba untuk warga, School Green, memberikan sumbangan untuk Re- novasi Masjid dan Kuburan, sanitasi air bersih untuk warga Warga, pembuatan Iri- gasi, Mendirikan pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rumah baca di area Perusahaan, sedangkan Program CSR di Ring II adalah Program CSR PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yang dimulai pada tahun 2013 adalah “Bedah Desa Mandiri Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi” yang berlokasi di Desa Lewintana dan Lewidewa Kecamatan Soromandi Kabu- paten Bima. 25
Program CSR Unggulan PT. Per- tamina “ Bedah Desa Mandiri Pertamina Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi ”. Program ini merupakan program PT. Per- tamina Pusat yang diselenggarakan atas kerja sama pihak PT. Pertamina Pusat dengan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dan BAPPEDA Kab. Bima sebagai Pihak Ke-III yang mengelola Program tersebut, dengan menggunakan angga- ran dari PT. Pertamina Pusat. Tujuan program tersebut adalah dalam rangka membantu pemerintah mengembangkan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan dalam program tersebut antara lain : pembangunan kandang untuk budidaya sapi jantan dan betina, pembangunan sarana ibadah, aula pertemuan warga, dan tempat pakan ternak, pembanguan dan pengembangan biogas, pembuatan
25 Wawancara Dengan Bapak Hamzah selaku As- sisten Penerimaan dan Penimbunan PT. Pertamina (Per- sero) Cabang Bima, Tanggal 18 April 2014
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
sumur bor dan instalasi pengairan, dan program Komunitas Rumah Pangan Le- stari (KRPL). Menurut Bapak Hardjito, jumlah sapi yang akan di salurkan untuk dibudayakan oleh masyarakat Lewintana adalah 1000 ekor yang akan direalisa- sikan selama 3 tahun secara bertahap dan dikelola dalam bentuk kelompok oleh masyarakat setempat. Penyaluran bibit sapi tersebut sebenarnya di mulai sejak awal tahun 2012, namun kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal karena terkendala anggaran dari PT. Pertamina Pusat serta komunikasi dan koordinasi dengan Pihak BAPPEDA Kabupaten Bima sebagai Pihak ketiga. 26
Hasil penelitian membuktikan bahwa program yang di kelola tersebut belum memberikan manfaat atau hasil sama sekali sementara penghasilan para anggota sebagai petani menurun kare- na di tuntut untuk fokus bekerja dalam proses pembangunan kandang dan tem- pat makan ternak sampai pada saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Semen- tara program lain seperti; pemanfaatan biogas, program Komunitas Rumah Pan- gann Lestari (KRPL), dan  tempat pakan ternak. Sementara untuk pembangunan sarana ibadah, aula pertemuan warga, pembuatan sumur bor dan instalasi pen- gairan itu merupakan program yang biasa menurut masyarakat.
Kaitan dengan beberapa program tersebut diatas, maka program Corporate Social Resposibility yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima be- lum maksimal sesuai dengan prinsip CSR yakni untuk membangun perekonomian yang adil dan merata, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 3. Perlindungan Lingkungan (Planet)
26 Wawancara  Dengan Bapak  Hardjito Selaku Oper- ation Head  PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tang- gal 24 April  2014
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hardjito, bahwa program manajemen lingkungan sebagai bentuk program tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yang dilakukan oleh pihak perusahaan lebih pada pengelolaan lingkungan disekitar area Perusahaan. Hal ini dilakukan kare- na sistem manajemen lingkungan meru- pakan program perioritas utama dalam rangka menciptakan suasana yang kon- dusif untuk menunjang aktifitas seluruh pekerja, sehingga pekerja merasa nyaman dalam bekerja. Sementara untuk program manajemen lingkungan diluar perusahaan masih dalam tahap perencanaan. Beberapa kegiatan manajemen lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang yang kondusif dan harmonis ini antara lain : penghijauan di sekitar area perusahaan dengan menanam bibit pohon lindung dan tanaman hias lainya, konservasi air, dan pengolahan sampah B3 (Bahan Berhaya dan beracun). Beberaapa Program tersebut antara lain : Konservasi air, penurunan pencemaran air, dan pengelolaan bahan berbahara dan beracun. 27
Sebagaimana pada prinsipnya, bahwa CSR tidak hanya memperhitungkan aspek laba/keuntungan (Profit), akan tetapi juga wajib memperhatikan aspek masyarakat (People), dan aspek  lingkungan (Planet) yang mempengaruhi kelangsungan perike- hidupan dan kesejahteraan. Hal ini se- laras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagaimana dalam konsep Good Corpo- rate Governance demi keberlanjutan keg- iatan perusahaan untuk mampu bersaing di era globalisasi.

## E. Hambatan Dalam Pelaksanaan Corpo-
27 Wawancara  Dengan Bapak Hardjito Selaku Oper- ation Head  PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tang- gal 24 April  2014
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
rate Social Resposibility Di PT. Pertam- ina (Persero) Cabang Bima
Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat mau- pun aparatur penegak hukum dapat melak- sanakannya secara konsisten dan tampa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (equal- ity before the law). Namun, dalam reali- tasnya peraturan perudang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, se- hingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ti- dak efektifnya undang-undang bisa disebab- kan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya yang tidak men- dukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibil- ity Yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Per- sero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bima tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuan CSR, terutama Program CSR unggulan Pertamina “Bedah Desa Mandiri Pertamina Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi”. Proses pendanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasaan yang kurang maksimal juga mempengaruhi terhadap Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility tersebut.
Sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus di- perhatikan dalam penegakkan hukum. Ke- tiga unsur itu meliputi, Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.
Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Respon- sibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak
(TBBM) Bima yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.
1.  Faktor Internal
Yang menjadi faktor internal dalam pelaksanaan Corporate Social Responsi- bility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bima yaitu pada perusahaan itu sendiri. Pihak pengelola Perusahaan belum secara maksimal memahami konsep dan tata kelola pelaksanaan program CSR, kare- na hanya mengacu pada Pasal 88 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sehingga dalam pelaksanaan program Cor- porate Social Responsibility tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan CSR. Sistim pendanaan yang terpusat (dari PT. Pertamina Pusat) juga menyulitkan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dalam proses pencairan anggaran untuk penda- naan kegiatan. serta Implementasi sistim pengelolaan perusahaan belum maksi- mal sesuai dengan sistem Good Corporate Govenrnance (GCG) juga mempengaruhi terhadap pengelolaan Corporate Social Re- sponsibility sebagai tindak lanjut dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.
Dalam proses penegakkan hukum, salah satu unsur yang mempengaruhi keber- lakuan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah perusahaan sebagai pelaksana peraturan perundang- undangan. Dalam menjalankan fungsi hu- kum, mentalitas atau kepribadian pelak- sana hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kuali- tas pelaksana hukum kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........
hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.
2.  Faktor Eksternal
Secara eskternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan  Corporate Social Re- sponsibility di PT. Pertamina (Persero) Ca- bang Bima yaitu, dari masyarakat dan per- aturan perundang-undangan.
a.  Hambatan Dari Masyarakat
Dengan kondisi masyarakat yang merupakan masyarakat petani dan nelay- an, yang kesehariannya adalah bekerja di sawah dan dilaut, maka sangat sulit untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pihak perusahaan. Sehingga koordinasi antara anggota den- gan sesama anggota kelompok maupun antara pihak perusahaan dengan masyara- kat sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini juga disebaban oleh karena sumber daya manusia yang kurang dari masyarakat se- tempat untuk mengelola program-program yang ditawarkan oleh perusahaan mau- pun pemerintah. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang kreatif agar siap menerima dan melaksanakan program-program pem- berdayaan kemasyarakatan.
Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kesamaan. Dalam sebuah ungkapan klasik dikatakan bah- wa, “ubi societas ibi ius” (di mana ada masyarakat disitu ada hukum), maka masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam konteks penegakkan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh terhadap hukum maka hu- kum tersebut tidak akan efektif dalam implementasinya. Kesadaran  hukum merupakan konsepsi abstrak didalam
diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan kesejahteraan yang dike- hendaki. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharap- kan.
b.  Hambatan Dari Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, kaitan dengan pengaturan Corpo- rate Social Responsibility hanya tertuang berupa Pasal-Pasal dalam beberapa Un- dang-Undang maupun Peraturan Pemer- intah terkait dengan pengelolaan program CSR tersebut, dan hanya menjelaskan ke- wajiban perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program tersebut. Sedang- kan prosedur pelaksanaan program tang- gung jawab sosial perusahaan tidak diatur secara konprehensif. Terutama Peraturan Daerah (Perda) yang lebih khusus menga- tur tentang pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Wilayah Kota Bima.
Hukum berfungsi untuk mencip- takan rasa keadilan, kepastian dan ke- manfaatan. Dalam praktik penyeleng- garaan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedan- gkan keadilan bersifat abstrak sehingga kadang kala setiap permasalah hukum sering kali rasa keadilan itu tidak ter- capai. Maka ketika melihat permasalahan hukum, keadilan harus menjadi peri- oritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis (normatif) saja, akan tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur ke- hidupan  masyarakat. Maka penyusunan peraturan perundang-undangan  terse- but harus menyesuaikan dengan nilai-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 264~281
nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mantap berdasarkan nilai transcendental-logis secara hirarki.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yakni se- bagai berikut;
Pertama Perusahaan sebagai badan hu- kum yang merupakan pelaksana dari per- aturan perundang-undangan memiliki per- anan penting dalam proses penegakkan hu- kum. Suatu produk hukum tidak akan bisa dijalankan tanpa adannya penegak hukum itu sendiri. Efektif dan tidaknya produk hu- kum yang dilaksanakan juga sangat dipen- garuhi oleh kompetensi, independensi, dan konsistesi penegak hukum tersebut dalam menjalankan aturan hukum demi mewu- judkan keadilan yang dicita-citakan.
Kedua, Masyarakat yang merupakan in- stitusi sosial yang diatur oleh hukum juga merupakan salah satu indikator dalam efektifitas pelaksanaan peraturan hukum. Budaya hukum dalam suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut, sema- kin tinggi kesadaran hukum masyarakat, akan semakin tercipta budaya hukum yang baik, sehingga hukum dapat berfungsi seb- agaimana yang diharapkan.
Ketiga, Peraturan Perundang-undangan merupakan substansi hukum itu sendiri sebagai susunan kehendak bersama yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Sub- stansi juga berarti produk yang dihasil- kan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang disu- sun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ( living law ), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( law books ). Oleh karena itu, secara substansial,
isi dari peraturan tersebut sangat menentu- kan apakah hukum itu bisa dilaksanakan atau tidak.
Sebagaimana dalam teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas keberlakuan suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu; struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Maka dalam hal ini, perusahaan sebagai strukutur hu- kum, Masyarakat berkaitan dengan budaya hukum, dan Peraturan perundang-undan- gan merupakan substansi hukum itu send- iri. Hubungan ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti me- sin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kul- tur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutus- kan bagaimana mesin itu digunakan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan Corporate Social Responsi- bility telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero- an Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 4 Ta- hun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ten- tang Tanggung jawab Sosial dan Lingkun- gan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/BMU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkun- gan (PKBL). Namun, dalam kenyataannya Pelaksanaan Corporate Social Responsi- bility yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum sepenuh- nya memberikan dampak positif terhadap
Muhammad Fitrah | Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Pertamina...........

## Daftar Pustaka
Busyra Azhery, 2012, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
Hamud M. Balfas, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia. (Jakrta: PT. Tatanusa,),
Isya Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan dan Implementasi), Malang, In-Trans Publishing,
I Nyoman Tjager, dkk, 2002, Corporate Governance -Tantangan dan Kesempatan Bagi Kommunitas Bisnis Indonesia, (Jakrata;
Prenhanlindo)
Indra Surya & Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance: Mengenyampingan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana)
K Bertens, 2000, “Pengantar Etika Bisnis”. Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Angota IKAPI),
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sitem A Social Science Perspective), Diterjemahkan oleh M. Kosim, Bandung; Nusa Media.
Tjandra W. Riawan. 2008, Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.
Utrecht, 1996, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta, Surabaya.
Wibisono Yusuf. 2007, Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik; Fascho Jurnal Wahyono Darmabrata & Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk_bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbatas, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-No. 6 Tahun 2003
Internet http://www.pertamina.com/social-responsibility/tentang-csr/ http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/distribusi- domestik http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/distribusi- domestik.
pengembangan ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh Pihak PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, sehingga Program-Program yang dilaksanakan belum menciptakan rasa keadilan (fairness) bagi masyarakat.
Hambatan dalam pelaksanaan Corpo- rate Social Responsibility Di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dipengaruhi oleh faktor internal dari Perusahaan itu send-
iri terutama terkait pemahaman terhadap pentingnya Corporate Social Responsibil- ity bagi keberlanjutan kegiatan perusa- haan, dan faktor eksternal dari budaya masyarakat yang belum memahami pent- ingnya CSR dengan baik, dan Peraturan perundang-undangan yang masih belum menjelaskan secara konprehensif terkait dengan Corporate Social Responsibility .