## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.1027

## Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Jambi

## Nazifah*, Herma Yanti, M. Iqbal
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: nazifah@unbari.ac.id
Abstrak. Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  penting  dan  pokok  dalam  pengelolaan  pertanahan.  Sejumlah  ketentuan  dan kebijakan  terkait  pendaftaran  tanah  telah  diterbitkan,  namun  realitasnya  masih  banyak  persoalan  dalam  pendaftaran  tanah. Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  mengamanatkan  agar  seluruh  tanah  didaftarkan  guna  menjamin  kepastian  hukum  atas tanah.  Dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  kepastian  hukum  atas  tanah  serta  menghindari  konflik pertanahan,  Kementerian  ATR/BPN  melakukan  program  Pemetaan,  Registrasi  dan  Sertipikasi.  Berdasar  kenyataan  tersebut  di atas,  telah  dilakukan  rekonstruksi  kebijakan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berbasis  percepatan  dengan  target  seluruh  wilayah terdaftar  melalui  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (selanjutnya  disebut  PTSL).  Melalui  program  PTSL, diharapkan  semua  bidang  tanah  masyarakat  terukur  dan  memiliki  legalitas  berupa  sertipikat  tanah.  Agar  target  percepatan tercapai, diperlukan strategi dan langkah-langkah penyelesaian secara terukur mengingat keterbatasan waktu dan dengan harapan jaminan  kepastian  hukum  tetap  tercapai.  Pengalaman  pensertipikatan  tanah  yang  mengutamakan  percepatan  serta  mengabaikan kecermatan berpotensi mengakibatkan data pada kantor pertanahan tidak semuanya valid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Jambi, kendala dan upaya penyelesaiannya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kantor Pertanahan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan socio legal research . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait dan data kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif-analytic. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor pertanahan kota Jambi dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Melalui program PTSL, diharapkan  semua  bidang tanah  masyarakat terukur dan  memiliki  legalitas  berupa sertipikat tanah.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; legalitas
Abstract. Land registration is an important and basic activity in land management. For this reason, a number of provisions and policies  related  to  land  registration  have  been  issued,  but  in  reality  there  are  still  many land  registration  problems.  The  Basic Agrarian  Law  (UUPA)  mandates  that  all  land  be  registered  to  ensure  legal  certainty  over  land.  In  order  to  support  economic growth, create legal certainty over land and avoid land conflicts, the Ministry of ATR/BPN carries out a Mapping, Registration and  Certification  program.  Based  on  the  above  facts,  a  policy  reconstruction  of  accelerated-based  land  registration implementation  has been carried out  with the target  of  all registered areas through the implementation of Complete Systematic Land Registration (hereinafter referred to as PTSL). Through the PTSL program, it is hoped that all community land parcels are measurable and have legality in the form of land certificates. In order for the acceleration target to be achieved, a strategy and measurable settlement steps are needed given the time constraints and with the hope that the guarantee of legal certainty will still be achieved. The experience of land certificates that prioritizes acceleration and neglects accuracy has the potential to cause data at  the  land  office  to  be  invalid.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  Complete  Systematic  Land Registration at the Jambi City Land Office, the obstacles and efforts to solve it in the Complete Systematic Land Registration at the  Jambi  City  Land  Office.  The  research  method  used  is  an  empirical  juridical  research  type,  with  a  socio  legal  research approach. Sources of data  used in  this study are field data  with interviews  with related parties and library data  from laws and regulations, books, journals and others related to this research. Then a descriptive-analytic data analysis was performed. So it is hoped  that  the  results  of  a  complete  systematic  land  registration  study  at  the  Jambi  city  land  office  can  provide  guarantees  of legal  certainty  over  land.  Through  the  PTSL  program,  it  is  hoped  that  all  community  land  parcels  are  measurable  and  have legality in the form of land certificates.

## Keywords: Complete Systematic Land Registration; legality

## PENDAHULUAN
Urgensi  tanah  bagi  kehidupan  manusia  dilindungi  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  kebijakan  nasional pertanahan  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  tonggak  utama  pengaturan  pertanahan  di  Indonesia. UUPA  mengamanatkan  agar  seluruh  tanah  didaftarkan  guna  menjamin  kepastian  hukum  atas  tanah,  karena  semakin maju  perekonomian  rakyat  dan  perekonomian  nasional,  maka  bertambah  pula  jaminan  akan  kepastian  hukum  atas tanah.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  kepastian  hukum  atas  tanah serta menghindari konflik pertanahan perlu dilakukan pendaftaran tanah.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berupaya  menciptakan hak atas tanah sebagai ruang hidup masyarakat. Ini merupakan pelaksanaan dari Nawacita atau Sembilan program dari Presiden  dan  wakil  Presiden  Republik  Indonesia  periode  2014-2019.  Ada  tiga  program  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  untuk  mensukseskan  pelaksanaan nawacita tersebut antara lain: peningkatan mutu pembenahan ruang, peningkatan pelayanan sengketa pertanahan, serta peningkatan mutu layanan. Kementerian ATR/BPN  menetapkan semua bidang tanah yang berada di Indonesia harus selesai didaftarkan pada tahun 2025. Menindaklanjuti Nawacita ini, salah satu wujud nyatanya yaitu melalui Program Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) merupakan program akselerasi pendataan tanah di seluruh Indonesia.
Tanah  adalah  objek  yang  sangat  berarti  bagi  kehidupan  manusia.  Tanah  tumpah  darah  dan  tanah  air  adalah sebutan  yang  mengilustrasikan  betapa  pentingnya  tanah  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  dan  bisa  dilihat  dari beberapa perspektif:
1. Sosiologis mempunyai arti sebagai tempat bertapak serta berjalan (beraktivitas).
2. Tanah memiliki makna religius/magis karena manusia adalah makhluk Tuhan.
3. Tanah adalah tempat dilaksanakannya berbagai aktivitas ekonomi seperti perladangan, pertanian dan lain-lain. 1
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  pada  perkembangannya,  pendataan  tanah  secara sistematik  dilakukan  per  desa  dalam  kabupaten  serta  per  kelurahan  dalam  perkotaan  termasuk  seluruh  bidang  tanah yang  terletak  di  wilayah  Indonesia  sebagai  kebijaksanaan  dari  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).    Kebijakan  ini  telah  menjadi  program  strategis  nasional  dengan  konsep  membuat  data  bidang  tanah  baru, menjaga  mutu  data  bidang  yang  ada,  dan  memastikan  semua  bidang  tanah  yang  terdaftar  akurat  serta  lengkap. Langkah-langkah  kegiatan  PTSL  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  disebut  Petunjuk  Teknis (JUKNIS PTSL).
Kebutuhan  lahan  di  masyarakat  terus  meningkat  dari  hari  ke  hari,  tergantung  dari  kecepatan  pembangunan  di segala  bidang  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Dengan  demikian,  fungsi  tanah  dikembangkan  untuk  melanjutkan pembangunan untuk menyesuaikan permintaan masyarakat akan tanah dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Tanah sangat  dibutuhkan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Manusia  tidak  dapat  hidup  jauh  dari  tanah  merupakan fakta pentingnya tanah bagi manusia.
Terwujudnya  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    akan  tercipta kepastian  hukum  dan  perlindungan  atas  tanah,  satuan  rumah,  serta  hak  yang  tercatat  sebagai  tanda  bukti  (Produk Hukum)  dan  penjaminan  terbukanya  informasi  berkaitan  dengan  agraria  sehingga  mampu  dipergunakan  oleh  semua pihak  yang  secara  sah  memiliki  kepentingan.  Mengenai  jelasnya  sebuah  informasi  ini  ialah  dorongan  dari  tindakan hukum berkaitan satuan-satuan dan bidang-bidang rumah yang sudah terdaftar tersebut.
Persoalan  mendasar  masalah  pertanahan  adalah  munculnya  gejala  ketidakpastian  hukum  kepemilikan  tanah, karena belum terlaksana pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh Indonesia dengan baik, dan akurat. Untuk Kota Jambi  yang  memiliki  11  kecamatan  dan  62  kelurahan  (dari  total  141  kecamatan,  163  kelurahan  dan  1.399  desa  di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 609.620 jiwa dengan luas wilayahnya  103,54 km² dan sebaran penduduk 5.887 jiwa/km². Tiga kecamatan hasil pemekaran adalah, Kecamatan Alam Barajo yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Paal Merah yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Danau Sipin yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Telanaipura.Kecamatan Alam  Barajo  terdiri  dari  5  kelurahan  yaitu  Bagan  Pete,Beliung,  Kenali  Besar,  Mayang  Mangurai,  Rawasari selanjutnya Kecamatan Danau Sipin yaitu Legok, Murni, Selamat, Solok Sipin, Sungai Putri Selanjutnya Danau Teluk terdiri  dari  kelurahan  Olak  Kemang,  Pasir  Panjang,  Tanjung  Pasir,  Tanjung  Raden,  Ulu  Gedong  Seterusnya  Jambi Selatan Pakuan Baru, Pasir Putih, Tambak Sari, Thehok, Wijayapura selanjutnya Kecamatan Jambi Timur terdiri dari kelurahan Budiman, Kasang, Kasang Jaya, Raja Wali, Sijenjang,  Sulanjana, Talng Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari. Kecamatan jelutung terdiri dari Kelurahan : Cempaka Putih, Handil Jaya, Kebon Handil, Lebak Bandung Payo Lebar,  Talang  Jauh  selanjutnya  Kecamatan  Kota  Baru  Terdiri  dari  :  Kenali  Asam  Atas,  Kenali  Asam  Bawah,  Pal Lima,  Simpang  Tiga  Sipin,  Suka  Karya  selanjtnya  Kecamatan  Pal  Merah  terdiri  dari:  Kelurahan  Eka  Jaya,  Lingkar Selatan,  Pal  Merah,  Payo  Selincah,  Talang  Bakung.  Selanjutnya  Kecamatan  Pasar  Jambi  terdiri  dari  Kelurahan  : Beringin, Orang Kayo Hitam, Pasar Jambi, Sungai Asam. Selanjutnya Kecamatan Pelayangan terdiri dari 6 Kelurahan yaitu  :  Kelurahan  Arab  Melayu,  Jelmu,  Medung  Laut,  Tahtul  Yaman,  Tanjung  Johor,  Tengah.  Yang  terakhir  adalah Kecamatan  telanaipura  Terdiri  dari  6  Keluran  yaitu  :  Buluran  Kenali,  Pematang  Sulur,  Penyengat  Rendah,  Simpang Empat  Sipin,  Telanaipura,  Teluk  Kenali,  Menjadikan  Total  Kelurahan  menjadi  62  Kelurahan.  Permasalahan pertanahan yang sering terjadi adalah tidak menggunakan batas yang  telah ditentukan oleh pemerintah kota sehingga sering terjadi ‘Diskreksi' kebijakan antara pemerintah dan masyarakat mengenai batasan tapal/patok tanah, selain itu sengketa waris dan tapal/patok tanah yang kurang sesuai aturan yang berlaku dan kepemilikan sertipikat ganda. Untuk
1 Alamsah N., Administrasi Pertanahan Edisi 2 Buku Materi Pokok ,  Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2013, hal. 34
menghindari konflik pertanahan di atas perlu dilaksanakan program pendaftaran tanah.
Agar  target  percepatan  pendafataran  tanah  tercapai,  diperlukan  strategi  dan  langkah-langkah  penyelesaian secara  terukur  mengingat  keterbatasan  waktu  dan  dengan  harapan  jaminan  kepastian  hukum  tetap  tercapai. Pengalaman  pensertipikatan  tanah  yang  mengutamakan  percepatan  serta  mengabaikan  kecermatan  berpotensi mengakibatkan data pada kantor pertanahan tidak semuanya valid.
Sertipikat menjadi dokumen penting dalam realitas sosial karena dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi. Ada  sebagian  pihak  yang  tidak  mempercayai  kepemilikan  tanah  tanpa  bukti  dokumen  tertulis.  Masyarakat menganggap  sertipikat  itu  penting,  namun  faktanya  masih  banyak  bidang-bidang  tanah  yang  belum  bersertipikat. Kondisi  ini  menunjukkan  belum  efektifnya  pelaksanaan  kebijakan  percepatan  pendaftaran  tanah,  sehingga  arah kebijakan  pengelolaan  pertanahan  melalui  percepatan  PTSL,  merupakan  salah  satu  program  strategis  yang  harus diimplementasikan  oleh  masing-masing  satuan  kerja  termasuk  di  Kota  Jambi.  Sebagai  sebuah  kebijakan  yang terpenting  adalah  implementasinya,  sehingga  penting  untuk  mengetahui  apakah  program  percepatan  melalui  PTSL telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan/aturan,  utamanya  terkait  dengan  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan tanah, termasuk untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Sesuai  penjabaran  uraian  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi”.  Untuk  menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

## METODE Tipe Penelitian
Pada  penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  ataupun  dinamakan  penelitian  lapangan  yakni melakukan  kajian  terhadap  kebijakan  hukum  yang  diberlakukan  dan  sesuatu  yang  dialami  pada  realita  masyarakat. 2 Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun pemberlakuan kebijakan hukum normatif  dengan  cara in  action dalam  tiap-tiap  fenomena  hukum  yang  dialami  pada  lingkup  masyarakat. 3 Dapat disebut juga penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang nyata ataupun kondisi yang sesungguhnya yang timbul di masyarakat  dan  mempunyai  tujuan  menemukan  dan  mengetahui  data  dan  fakta  yang  diperlukan,  setelah  informasi dikumpulkan, lalu diidentifikasi untuk diselesaikan permasalahannya. 4

## Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini,  metode  pendekatan  penelitian  yang  dipergunakan  ialah  pendekatan socio-legal  research , yaitu  penelitian  yang  menitikberatkan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum.  Jadi pendekatan  socio  legal  research  ini  digunakan  untuk  melihat  permasalahan  hukum  yang  dikaitkan  dengan permasalahan sosial di masyarakat.

## Sumber Data
Pada penelitian ini memakai sumber data yang diperoleh berdasarkan sumber yang diamati, yakni: 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian  lapangan  yakni datanya dalam bentuk keterangan  yang bersumber pada pihak  yang terkait pada obyek penelitian, yakni dalam bentuk informasi yang diperoleh dari Kantor pertanahan kota jambi.
2. Penelitian Kepustakaan ( library Research )
Penelitian ini dilakukan dnegan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, majalah yang terkait dengan penelitian ini.

## Teknik pengumpulan Data
Dalam mendapatkan informasi yang obyektif dan akurat maka digunakan teknik   antara lain: 1. Wawancara
Wawancara  merupakan  metode  dalam  mengumpulkan  informasi  melalui  pelaksanaan  tanya  jawab  ataupun berkomunikasi  dengan  narasumber,  yakni  Penata  Kadastraal  Pertama  Selaku  Koordinator  Kleompok  Subtansi Pengukuran  Pemetaan  Kadastral  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  Staff,  Seksi  Survey  dan  Penggukuran  ataupun orang  bertugas  berdasarkan  pihak  yang  memiliki  tugas  berdasarkan  bidangnya  dan  warga  yang  meregistrasikan tanahnya diprogram pendaftaran tanah sistematik lengkap.
2. Studi kepustakaan
Studi  kepustakaan  merupakan  cara  pengumpulan  informasi  yang  diperoleh  dari  sumber  catatan  yang  ada, dilaksanakan  melalui  mencari,  mengkaji,  dan  menelaah  data-data  sekunder  yang  berkaitan  terhadap  hukum
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 12
3 A. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134
4 B. Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15
berdasarkan  metode  mengumpulkan  informasi  melalui  pengutipan-pengutipan  bahan-bahan  kepustakaan  dalam bentuk  peraturan,  dokumen,  literatur,  majalah,  dan  buku-buku  yang  berhubungan  terhadap  permasalahan  yang diteliti.
Berdasarkan sisi kepustakaannya, maka didapatkan kegunaan antara lain: a. Didapatkan teori-teori dan konsep-konsep yang sifatnya umum dan berhubungan terhadap masalah yang diteliti.
b. Dengan  mekanisme  logika  dedukatif,  maka  bisa  disimpulkan  secara  spesifik  yang  merujuk  terhadap  susunan jadwal sementara pada permasalahan penelitian.
c. Didapatkan infornasi empiris yang berhubungan terhadap permasalahan secara spesifik

## Teknik Penarikan Sampel
Teknik  penarikan  sampel  yaitu  dengan  memakai  teknik purposive  sampling ,  yakni  dengan  cara  menetapkan terlebih  dahulu  kriteria  responden  paling  penting  dan  diutamakan  yang  berkaitan  secara  langsung  dengan permasalahannya  yang  di  teliti  yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  jambi,  Koordinator  Kelompok  Subtansi Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Jambi.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  deskriptif  analytic,  yakni  yang  mengawali  pengelompokan  infomasi  dan  data  yang  sama berdasarkan  sub-aspek dan berikutnya melaksanakan pemetaan dalam memberikan penafsiran pada  setiap  sub aspek dan  masing-masing  korelasinya. 5 Lalu  sesudah  itu  dilakukan  analisa  ataupun  pemetaan  terhadap  seluruh  aspeknya dalam  mengkaji  arti  terhadap  suatu  aspek  dan  aspek  yang  lain  terhadap  seluruh  aspek  yang  merupakan  inti  masalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara induktif, dengan demikian memberi deskripsi hasil dengan cara menyeluruh. Selain  mendapatkan  deskripsi  secara  menyeluruh,  ada  kalanya  ditetapkan  langkah  selanjutnya  yang  memerhatikan domain  tertentu  yang  menarik  diamati.  Sehingga  memberi  kemungkinan  bahwa  penelitian  selanjutnya  bisa  fokus terhadap permasalahan yang semakin khusus ataupun spesifik. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah Indonesia dibuat dengan tujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas tanah milik rakyat Indonesia. PTSL memungkinkan warga negara yang belum mendaftarkan  tanahnya  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  untuk  melakukannya  dalam  satu wilayah  desa  atau  kelurahan.  Program  tersebut  diadakan  karena  pemerintah  menemukan  banyak  lahan  di  Indonesia yang  belum  bersertifikat  atau  belum  memiliki  sertifikat.  Sertifikat  tanah  merupakan  tindakan  yang  harus  dilakukan oleh  warga  nergara  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan  bukti  otentik  kepemilikan  tanah.  Dalam  hal  ini,  warga Kota Jambi yang ingin mendaftarkan hak atas tanahnya dapat melakukannya di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Kantor Pertanahan  merupakan  unit  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan Nasional di daerah khususnya kota Jambi.
Kantor  Pertanahan  adalah  unit  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Badan Pertanahan  Nasional  yang  berhubungan  dengan  kabupaten  atau  kota.  Administrasi  Pertanahan  Nasional  Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan pada tingkat nasional dan sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional beserta peraturan lainnya.
Dalam  wawancara  dengan  Bapak  Achamad  Zaki,  Penata  Kadastraal  Pertama  Selaku  Koordinator  Kelompok Subtansi  Pengukuran  Pemetaan  Kadastral  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  mengenai  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Jambi, beliau menyatakan bahwa  pelaksanaan PTSL di Kota Jambi berlangsung dalam beberapa tahapan, antara lain: 7 1. Persiapan dan Perencanaan
Kantor Pertanahan Kota Jambi merencanakan dan mempersiapkan melalui pengadaan rapat koordinasi menjelang percepatan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Adapun  agenda  dan  materi  yang  akan dibahas dalam diskusi rapat tersebut sebagai berikut:
a. Tetapkan  jadwal,  membuat  matriks  perencanaan  untuk  tahun  anggaran    pelaksanaan  sistem  pendaftaran  tanah yang komprehensif.
b. Penetapan lokasi bidang tanah di Kota Jambi, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
c. Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  mempercepat  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis
5 Bahder Johan Nasution, Op. Cit , hlm. 174
6 Ibid , hlm 174
7 Wawancara dengan narasumber Bapak Achmad Zaki, Penata Kadastraal Pertama Selaku Koordinator kelompok Subtansi Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Jambi  pada tanggal 16 Januari 2022
Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Jambi, yaitu:
1) Menggunakan ukuran A0 untuk membuat data peta kerja di beberapa Kelurahan
2) Mencetak register di beberapa Kelurahan berdasarkan buku register arsip Hubungan Hukum Pertanahan.
3) Di beberapa Kelurahan, menyusun Buku Daftar Nominatif.
d. Pembentukan Panitia, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Hukum
e. Hambatan untuk mempercepat penerapan pendaftaran tanah sistematis yang komprehensif:
1) Masalah  hukum/yuridis  yang  berkaitan  dengan  sejarah  tanah  yang  terputus-putus,  dimulai  dengan kepemilikan awal dan diakhiri dengan kepemilikan saat ini.
2) Sektor  sasaran  yang  semula  masuk  dalam  Klaster  1  dipindahkan  ke  Klaster  3,  sedangkan  Klaster  3 dipindahkan  ke  Klaster  1  dalam  rangka  menyelaraskan  unit  realisasi  keuangan  dengan  unit  lapangan  yang dicapai.
f. Solusi  atas  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  percepatan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematik komprehensif: Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul, maka :
1) Dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) lengkap dengan solusinya.
2) Pembuatan Tim DIM untuk tindakan lanjutan.
2. Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi    mengangkat  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL),  Satgas  Fisik,  dan  Gugus  Tugas  Yuridis  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  di  Kota  Jambi.  Pengangkatan    tersebut  juga  dilengkapi  dengan  Surat  Penugasan  bagi  petugas  yang ditugaskan  pada  Satgas  Fisik  dan  Satgas  Hukum  dalam  rangka  melaksanakan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mendukung aktivitas di lapangan.
3. Sosialisasi
Menyusul  penetapan  kedudukan  dan  pembentukan  Satgas  Fisik,  Satgas  Yuridis,  dan  Satgas  Tata  Usaha  maka kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki  sertifikat  tentang  pelaksanaan  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kota  Jambi. Kegiatan  penyuluhan  didasarkan  pada  Peraturan  di  tahun  2018  yaitu  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  mengenai  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Pasal  16  Ayat  1 (satu) yang menyebutkan sosialisasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi bekerja sama dengan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis. Penyelenggaraannya tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi mengenai Tim Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .Sesuai Pasal 16 ayat (4), sosialisasi bisa dilaksanakan pada pemerintah daerah, instansi, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat selain masyarakat umum. Untuk periode pertama, kegiatan sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Kota  Jambi  yang  diselenggarakan  oleh  perwakilan  dari  Pemerintah  Daerah  Jambi  dan  Kantor  Pertanahan  Kota Jambi. Kegiatan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diminta secara tertulis oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan.
4. Membuat data fisik dan data yuridis tentang bidang tanah
SK  Kepala  Kantor  Pertanahan  menetapkan  kegiatan  pendataan  fisik  dan  yuridis  kemudian  mengeluarkan  Surat Tugas  untuk  melaksanakan  kegiatan  lapangan.  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  akan mencakup  11.959  bidang  pada  tahun  2021,  dengan  pelaksanaan  fisik  berupa  tiga  (tiga)  Klaster,  yaitu  Klaster  1 (satu) seluas 856 bidang, Klaster 3 (tiga) seluas 6.406 bidang, dan Klaster 4 (empat) seluas 4.697 bidang.
5. Mengontrol Tanah
Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kontrol tanah sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan sehingga menetapkan tujuh orang personel terdiri dari Ketua  Ajudikasi, Wakil Ketua  I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Anggota sebanyak 2 orang, dan ketua lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai tim yang melakukan kegiatan pemeriksaan tanah di lapangan dan sidang Komite A.
6. Publikasi informasi fisik, hukum tentang bidang tanah, dan kebenaran sahih
Publikasi  data  fisik  dan  yuridis  bidang  tanah  dicatat  pada  entry  list  201B  dan  ditempel  di  papan  pengumuman Kantor Pertanahan Kota Jambi dan di setiap kelurahan kota tersebut.
7. Publikasi Surat Keputusan Pemberian dan Legalisasi Hak Atas Tanah Pilihan yang menyetujui kegiatan konversi termasuk dalam Daftar 307 Hak.
8. Pencatatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
Daftar  isian  208  berisi  856  bidang,  sedangkan  Klaster  3  berisi  6.406  bidang  yang  tiap-tiap  bidangnya  diberi Sertifikat  Tanah  (SKT).  Selain  itu,  terdapat  produk  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  2021  yang mengalami peningkatan cluster sebesar 94 bidang dari Cluster 3 menjadi Cluster 1.
9. Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah
Kegiatan  pendistribusian  sertifikat  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  2021  salah  satunya  adalah  di Kantor Pertanahan Kota Jambi, dimana 100 bidang tanah sertifikat dibagikan kepada warga Jambi, sedangkan yang tergolong  16  sertifikat  tanah  telah  diserahkan  kepada  pengurus  Yayasan.  Daftar  isian  301A  telah  diubah  untuk
memasukkan pemberian sertifikat hak atas tanah. 8
Ketika pendaftaran tanah  untuk pertama  kali, ada dua pilihan yaitu pendaftaran tanah  sistematis  atau pendaftaran tanah sporadis. Pendaftaran tanah sistematis adalah pilihan yang lebih umum. Menurut penjelasan survey kuisioner dari Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, bahwa pendaftaran tanah sistematik pada umumnya bersifat massal  dan  massif  sehingga  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  panitia  yang  khusus  dibentuk  agar  pelaksanaan tugas  rutin  Kantor  Pertanahan  tidak  terganggu..  Selain  itu,  pendaftaran  tanah  secara  sporadis  dilakukan  oleh prakarsa masyarakat dan atas anggaran mereka sendiri.

## Kendala-Kendala  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan  Kota Jambi
Dalam wawancara dengan salah satu staf sub bagian penilaian pemberdayaan hak dan pengesahan atas tanah, ia membahas  kesulitan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor Pertanahan Kota Jambi yang diuraikan seperti di bawah ini: 9

## 1. Stigma negatif di Masyarakat
Masih banyak stigma negatif di masyarakat yang beranggapan bahwa program sertifikasi massal melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu mahal dan sulit dilakukan.Hal inilah yang membuat tidak semua lapisan masyarakat tertib dan cepat bereaksi terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2. Perlengkap persyaratan dokumen tidak menghadiri proses pengukuran
Pemohon  PTSL  tidak  hadir  pada  saat  proses  pengukuran  dikarenakanPendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) sehingga akan mengganggu proses pelaksanaan pengukuran tanah.
3. Tidak ada tanda batas yang dipasang
Pemohon  gagal  untuk  mendirikan  garis  batas  karena  berbagai  alasan,  termasuk  kurangnya  waktu  yang  tepat, perselisihan yang terus berlanjut dengan pemilik tanah tetangga, dan mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan operasi,  karena  tanah  yang  belum  bersertifikat  belum  memiliki  batas  tanah,  keberadaan  pemilik  tanah  sangat penting.  Surveyor  akan  mengukur  tanah  sesuai  dengan  instruksi  pemilik  properti  dan  mereka  yang  berbatasan dengan tanah. Sebelum mengukur dan menentukan batas, pemilik dan pihak yang berbatasan akan menandatangani surat pernyataan yang menegaskan batas tanah yang disepakati bersama. Penetapan batas ini didasarkan pada asas kontradiktif  delimitasi,  yang  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997,  yang menyatakan  bahwa  untuk  memperoleh  data  fisik  yang  diperlukan  untuk  pendaftaran  tanah,  bidang-bidang  tanah untuk  dipetakan  diukur  batas-batasnya,  dan  bila  perlu  diberi  tanda  batas  pada  setiap  sudut  bidang  tanah  yang bersangkutan.
4. Kelengkapan semua persyaratan administrasi
Dalam proses pengumpulan persyaratan  administrasi, ternyata masih terdapat pemohon  yang membawa beberapa persyaratan  yang  belum  lengkap  saat  datang  untuk  rapat.  Warga  yang  telah  memenuhi  semua  persyaratan  akan dibawa oleh petugas yuridis ke Kantor Pertanahan Kota Jambi.

## Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Jambi
1. Kantor  Pertanahan  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  PTSL  untuk  menyadarkan  masyarakat  bahwa tanah juga membutuhkan perlindungan hukum dan sebagai bukti kepemilikan hak atas  tanah. Membagikan brosur tentang  langkah-langkah  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  sehingga  tidak  lagi  menjadi  stigma  negatif  di masyarakat.
2. Jika  pemohon  tidak  hadir  pada  saat  proses  pengukuran,  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  pejabat  fisik  tetap melakukan pengukuran sementara. Petugas Fisik didampingi pada saat pengukuran oleh Panitia Desa dan pemilik tanah  yang  berbatasan  langsung  dengan  bidang  tanah  pemohon,  yang  tugasnya  menunjukkan  batas-batas  bidang tanah pemohon. Sehingga dilakukan pengukuran sementara ini digunakan untuk mempercepat proses implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Apabila  para  pihak  tidak  dapat  menyepakati  penetapan  batas,  maka  akan  dibuat  batas  sementara  sesuai  dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997.
4. Petugas PTSL Kantor Pertanahan Kota jambi bekerja sama dengan panitia Desa/ kelurahan menginformasikan ke masyarakat tentang dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk syarat pendaftaran tanah sistematis lengkap.
8 Wawancara  dengan  narasumber,  Bapak  Achmad  Zaki,  Penata  Kadastraal  Pertama  Selaku  Koordinator  Kleompok Subtansi Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 16 Januari 2022
9 Wawancara dengan  narasumber  yaitu  Ahmad, Staf, Penata Kadastraal Pertama Selaku  Koordinator Kleompok Subtansi Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Jambi pada Tanggal 16 Januari 2022

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Menyeluruh  yang  bertempat  di  BPN  Kota  Jambi  berlangsung  dalam tahapan  sebagai  berikut:  Persiapan  dan  Perencanaan.  Pembentukan  dan  Pengangkatan  Panitia  Ajudikasi Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Sosialisasi.  Membuat  data  fisik  dan  data  yuridis  tentang  bidang tanah. Mengontrol  Tanah. Publikasi informasi fisik,  hukum  tentang bidang tanah, dan  kebenaran sahih. Publikasi Surat Keputusan Pemberian dan Legalisasi Hak Atas Tanah. Pencatatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah.
2. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Jambi antara lain  sebagai  berikut  :  Stigma  negatif  di  Masyarakat,  pemohon  persyaratan  dokumen  tidak  menghadiri  proses pengukuran, Tidak ada tanda batas yang dipasang, persyaratan Administrasi tidak lengkap.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  untuk  mengatasi  kendala  adalah  dengan  melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), melakukan proses pengukuran sementara,  membuat  batas  tanah  sementara,  panitia  PTSL  bekerjasama  dengan  panitia  desa/kelurahan  untuk menginformasikan kelengkapan syarat administrasi yang harus dilengkapi.

## Saran
1. Kantor Pertanahan Nasional Kota Jambi perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi kepada masyarakat,  baik  tentang  pendaftaran  tanah  maupun  tentang  standar  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah agar meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan.
2. Masyarakat  harus  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hak-hak  mereka  sebagai  pemilik  tanah  dan dimensi dan batas-batas tanah mereka sendiri untuk meminimalkan konflik dan kesulitan batas tanah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkapsehingga semua elemen masyarakat Kota  Jambi memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsah N., Administrasi Pertanahan - Edisi 2 – Buku Materi Pokok ,  Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2013. Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2007. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. Harsono,  B., Hukum  Agraria  Indonesia-Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia , Gramedia, Jakarta,  2000.
Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional, Petunjuk  Teknis  –  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta, 2021. Marzuki P.M., Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, Jakarta, 2021. Mertokusumo S., Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1986. Muhammad A., Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Muhammad  M., Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Unimal Press, Aceh, 2019. Rumokoy D. A. dan Maramis F., Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Supriadi, Hukum Agraria, Pengertian dan Lingkup Hukum Agraria , Sinar Grafika Jakarta, 2016. Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Agraria, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## Website
Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sekilas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional , Diambil dari https://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas Wibowo T. Tunardy Pendaftaran Tanah , Diambil dari https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/