## Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Kompensasi Manajemen Pada Industri Keuangan Di Indonesia
Maria Yudith Yubellia Ageng Millenia Adhie 1 , Supatmi Supatmi 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia 1,2
Abstract. This study aims to prove the effect of related party transactions on management compensation. The research sample consists of 99 financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period with a total of 297 firm-years of observation. The analysis technique uses panel data regression analysis. The results of the study indicate that the more companies carry out related party transactions related to trade receivables and related party transactions related to liabilities other than trade payables, it is proven that the higher the compensation received  by  the  company's  board  of  directors  and  board  of  commissioners.  However,  related  party  transactions related  to  assets  other  than  trade  receivables  and  related  party  transactions  related  to  liabilities  related  to  trade payables proved to have a negative effect on the compensation received by the company's board of commissioners. The  effect  of  tunneling  related  party  transactions  on the  compensation  of  the  board  of  directors  and  the  board  of commissioners was found to be greater than that of propping related party transactions.
Keywords. Management Compensation; Propping; Related Party Transaction; Tunneling.
Abstrak . Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kompensasi manajemen. Sampel penelitian terdiri dari 99 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018- 2020  dengan  jumlah  observasi  297 firms-years .  Teknik  analisis  menggunakan  analisis  regresi  data  panel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin banyak perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi terkait piutang usaha dan transaksi pihak berelasi terkait liabilitas selain utang usaha terbukti makin tinggi kompensasi yang diterima oleh dewan direksi maupun dewan komisaris perusahaan. Namun, transaksi pihak berelasi terkait aset selain piutang usaha dan  transaksi  pihak  berelasi  liabilitas  terkait  utang  usaha  terbukti  berpengaruh  negatif  terhadap  kompensasi  yang diterima oleh dewan komisaris perusahaan. Pengaruh transaksi pihak berelasi bersifat tunneling terhadap kompensasi dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  ditemukan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping.
Kata kunci. Kompensasi Manajemen; Propping; Transaksi Pihak Berelasi; Tunneling.
Corresponding author. Email: 232018048@student.uksw.edu 1 , supatmi.supatmi@uksw.edu 2 How to cite this article. Adhie, M.Y. & Supatmi (2022). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Kompensasi Manajemen Pada Industri Keuangan Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10 (2) 345-360. History of article. Received: Juni 2022, Revision: Juli 2022, Published: Agustus 2022 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.45016 Copyright©2022. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan sudah sepantasnya  mendapat  penghargaan  dengan memberikan financial rewards berupa kompensasi  sebagai  bentuk  timbal  balik  atas kontribusi  yang  telah  diberikan  kepada perusahaan  (Indah et  al .,  2019).  Kompensasi manajemen  merupakan  seluruh  pendapatan yang  berbentuk  uang,  barang  langsung, maupun  tidak  langsung  yang  diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan  kepada  perusahaan  (Hasibuan,
2015). Sistem kompensasi manajemen dijadikan  alat  untuk  mencapai  keselarasan tujuan  dengan  memotivasi  pihak  manajemen agar  produktif  dalam  meningkatkan  kinerja dan menciptakan nilai perusahaan. Kompensasi  manajemen  dapat  digunakan perusahaan  sebagai  mekanisme  pengawasan dalam  menyelaraskan  kepentingan  manajer dan para pemegang saham perusahaan (Cheng & Warfield, 2003).
Kompensasi  eksekutif  merupakan topik  yang  banyak  menjadi  perhatian  dalam perdebatan dan penelitian sejak tahun 1990 di
negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, Inggris, dan Eropa (Santoso, 2017). Mardiyati et  al .  (2013)  menyatakan  bahwa  tingginya kompensasi  yang  diterima  pihak  eksekutif tidak  sesuai  dengan  kinerja  yang  dihasilkan oleh  perusahaan  sehingga  akan  menimbulkan konflik  bagi  pihak-pihak  terkait.  Sebagian besar perusahaan di Indonesia mulai memperhatikan pemberian kompensasi terhadap  eksekutif  perusahaan.  Pada  triwulan pertama  pandemi  Covid-19  sebagian  besar perusahaan  perbankan  yang  ada  di  Indonesia masih  berkinerja  baik  dan  mengalami peningkatan pendapatan, sehingga perusahaan dapat memberikan gaji maupun uang kompensasi  kepada  dewan  komisaris  dan dewan  direksi  perusahaan  (Hutauruk,  2020). Dalam  laporan  keuangan  kuartal  I  masing- masing  bank,  Bank  Mandiri  tercatat  paling royal  untuk  membagikan  bonus  dan  tantiem bagi  para  manajemen  kunci,  di  samping memberikan kenaikan gaji dan tunjangan yang cukup  tinggi.  Berbeda  dengan  perusahaan Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera yang  tidak  membagikan  bonus  kepada  para manajemen  kunci  namun  justru  melakukan pemotongan gaji pekerja pada bulan April dan Mei  2020  sebesar  75  persen  karena  adanya permasalahan  likuiditas  pada  perusahaan akibat  tekanan  pandemi  Covid-19  (Pratama, 2020).
Fleming dan Schaupp (2012)
menemukan adanya faktor penentu kompensasi  manajemen,  baik  dari  sudut pandang eksekutif seperti pengetahuan industri,  pengetahuan  umum,  kinerja  saham, efisiensi  aset,  efisiensi  ekuitas,  dan  dominasi pasar, maupun sudut pandang investor seperti kinerja perusahaan, efisiensi fiskal, dan modal manusia.  Balsam et  al .  (2017)  menyatakan bahwa Related  Party  Transaction (RPT) atau yang  biasa  disebut  dengan  transaksi  pihak berelasi  dapat  digunakan  perusahaan  sebagai variabel  yang  berpotensi  untuk  menilai kompensasi  yang  diberikan  kepada  CEO perusahaan.  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.7  menyatakan  bahwa transaksi  pihak  berelasi  merupakan  bentuk pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa,  tanpa  menghiraukan  apakah  suatu harga  diperhitungkan.  Oleh  karena  itu, transaksi  pihak  berelasi  diduga  digunakan manajemen untuk meningkatkan kompensasinya  melalui  penetapan  harga dalam transaksi pihak berelasi yang sering kali tidak  sebesar  harga  pasar  wajar,  khususnya transaksi  pihak  berelasi  terkait  utang  dan piutang (Balsam et al ., 2017).
Hope et  al .  (2019)  membuktikan bahwa  transaksi  pihak  berelasi  berpengaruh positif terhadap kompensasi direktur independen dan berpengaruh negatif terhadap kompensasi  direktur  berbasis  ekuitas  pada perusahaan non keuangan S dan P 1500. Lebih lanjut  ditemukan  bahwa  kompensasi  yang berlebihan  kepada  direksi  dalam  bentuk kompensasi  total,  memiliki  efek  buruk  pada independensi  dan  efektivitas  pemantauan dewan. Penelitian yang dilakukan oleh Balsam et al . (2017) pada 500 perusahaan di Amerika Serikat  (AS)  tahun  2001  sampai  tahun  2012 menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki transaksi  dengan  pihak  berelasi  memberikan kompensasi  CEO  lebih  tinggi  dibandingkan perusahaan  yang  tidak  melakukan  transaksi dengan  pihak  berelasi.  Dalam  kondisi  tata kelola perusahaan yang lemah, transaksi pihak berelasi ditemukan berpengaruh positif terhadap besarnya kompensasi CEO. Temuan ini  sejalan  dengan  Akmyga  dan  Mita  (2015) pada  perusahaan  non  keuangan  di  Indonesia bahwa  perusahaan  dengan  dukungan  tata kelola yang baik akan banyak mengungkapkan informasi  tentang  kompensasi  manajemen pada laporan keuangan.
Di  Indonesia,  permasalahan  tentang hubungan  transaksi  pihak  berelasi  dengan kompensasi manajemen belum banyak dibicarakan  dan  penelitian  tentang  hal  ini masih  sangat  terbatas.  Darmadi  (2012) mengungkapkan  bahwa  struktur  kompensasi dari  perusahaan  yang listing di  Indonesia relatif  dijaga  kerahasiaannya  dan  umumnya tidak  diungkapkan  kepada  publik  sehingga hanya  sedikit  informasi  untuk  mengetahui faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi kompensasi  manajemen.  Namun,  melalui PSAK Nomor 7 revisi 2010 telah diatur bahwa
perusahaan  wajib  untuk  mengungkapkan pembayaran  kompensasi  kepada  manajemen kunci pada laporan keuangan.
Berdasarkan paparan tersebut, rumusan  masalah  penelitian  adalah  apakah transaksi  pihak  berelasi  yang  dilakukan perusahaan mempengaruhi kompensasi manajemen? Apakah pengaruh transaksi pihak berelasi  yang  bersifat tunneling terhadap kompensasi  manajemen  lebih  besar  daripada transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping ? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan  bukti  empiris  pengaruh  transaksi pihak berelasi terhadap kompensasi manajemen  dengan  sampel  penelitian  pada industri  keuangan  yang  terdaftar  di  BEI pada tahun 2018-2020. Industri keuangan merupakan industri yang sangat diatur (highly regulated  industry) dan  menunjukkan  cukup banyak  pengambilan  oleh  pemegang  saham pengendali, termasuk pemerintah yang menunjukkan  rendahnya  kualitas  tata  kelola perusahaan  (Surifah,  2013).  Selain  itu,  sektor perekonomian  di  Indonesia  menunjukkan karakteristik yang lebih berpusat pada industri keuangan,  terutama  perbankan  Supatmi et  al . (2019)  sehingga  arah  kebijakan  perusahaan cenderung  bersifat  sentralis  dengan  regulasi serta pengarahan yang ketat dan diikuti dengan besarnya campur tangan bank sentral. Industri keuangan  di  Indonesia,  terutama  perbankan, ditemukan  menerima  kompensasi  eksekutif paling tinggi dibandingkan dengan kompensasi  yang  diterima  negara  lain  di kawasan Asia Tenggara (Sari dan Harto, 2014) sehingga  penelitian  ini  diduga  memberikan temuan yang mungkin berbeda dengan industri non keuangan yang ada di Indonesia.
Dalam  teori  agensi  ( agency  theory ), hubungan  agensi  muncul  ketika principal mempekerjakan agent untuk  memberikan suatu  jasa  dan  kemudian  mendelegasikan wewenang  dalam  mengambil  keputusan kepada agent tersebut  (Jensen  &  Meckling, 1976).  Masalah  agensi  timbul  karena  adanya asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan saham dan pengendalian manajemen  perusahaan.  Hal  ini  dapat
memberikan  celah  bagi  manajemen  untuk melakukan  tindakan  oportunis  atau moral hazard (Astasari & Nugrahanti, 2015).
Jensen dan Meckling (1976) berpendapat  bahwa  masalah  keagenan  yang terjadi  pada  perusahaan  dapat  diminimalisasi melalui  pemberian  kompensasi  yang  tepat kepada  manajemen  perusahaan.  Konflik keagenan  yang  terjadi  antara  manajemen perusahaan dan pemegang saham dapat dilihat dari  kepemilikan  saham  perusahaan  oleh manajer dan institusi, keberadaan komite audit dalam perusahaan, dan kualitas audit perusahaan yang dianggap dapat meningkatkan transparansi dan luasnya pengungkapan informasi pada laporan keuangan  terutama  pengungkapan  wajib mengenai  kompensasi  manajemen  kunci (Astasari  &  Nugrahanti,  2015).  Adanya transaksi pihak berelasi secara tidak langsung akan  menimbulkan  permasalahan  keagenan pada  perusahaan,  sehingga  manajemen  akan menjadikan  transaksi  pihak  berelasi  sebagai alat  untuk  mengelola  dan  meningkatkan kompensasi  yang  akan  diterima  manajemen perusahaan.  Menurut  teori  keagenan,  ketika terjadi  transaksi  dengan  pemegang  saham mayoritas, perusahaan akan cenderung menggunakan  transaksi  pihak  berelasi  untuk tunneling dan bukan untuk propping (Supatmi et al ., 2021).
Kompensasi  manajemen  merupakan seluruh pendapatan yang terdiri atas kompensasi financial dan  manfaat non financial lainnya  yang  diterima  sebagai imbalan  atas  jasa  yang  diberikan  kepada perusahaan  (Widjayanti,  2017).  Kompensasi tersebut  dikatakan  efektif,  apabila  pihak manajemen  diberikan  kompensasi  sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Komari & Faisal, 2007). Ketika kompensasi dikaitkan dengan financial  reward yang  diterima  oleh manajemen  umumnya  berupa  kompensasi secara  finansial.  Kompensasi  finansial  dibagi menjadi  dua  kategori  yakni  kompensasi finansial  langsung  dan  kompensasi  finansial tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan  suatu  balas  jasa  yang  diberikan
perusahaan  kepada  karyawan  karena  telah memberikan  prestasinya  demi  kepentingan perusahaan.  Sedangkan  kompensasi  tidak langsung  merupakan  pemberian  kompensasi kepada  karyawan  sebagai  tambahan  atas kebijakan pimpinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan (Nawawi, 2011).
Magill dan Quinzii (2011)
berpendapat bahwa sistem kompensasi manajemen  berbasis  insentif  lebih  banyak digunakan  untuk  menyelaraskan  kepentingan manajemen  perusahaan  dengan  kepentingan pemegang  saham.  Salah  satu  pengungkapan wajib  berdasarkan  PSAK  Nomor  7  (Revisi 2010)  tentang  Pengungkapan  Pihak-Pihak Berelasi adalah pengungkapan atas pemberian kompensasi kepada manajemen kunci. Sehingga,  penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan  keuangan  dengan  melihat  seluruh transaksi terkait kompensasi manajemen yang diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  pada industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI).  Pemberian  kompensasi kepada manajemen perusahaan dapat meminimalkan biaya agensi perusahaan akibat adanya  konflik  kepentingan  antara  pemegang saham dan jajaran direksi perusahaan (Hasibuan, 2015). Besarnya kompensasi yang diterima  oleh  manajemen  perusahaan  diduga dapat  dipengaruhi  oleh  transaksi  pihak berelasi.
Pihak  berelasi  berdasarkan  PSAK Nomor  7  (Revisi  2010)  adalah  orang  atau entitas perusahaan yang terkait dengan entitas pelapor  yang  memiliki  pengaruh  signifikan atas  entitas  atau  personil  manajemen  kunci dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Dalam standar tersebut juga diatur pengungkapan  hubungan  atas  transaksi  dan saldo pihak-pihak berelasi termasuk komitmen perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan perusahaan  entitas  induk.  Gordon  dan  Henry (2005)  menyatakan  bahwa  transaksi  pihak berelasi dapat mengandung benturan kepentingan  ( conflict  of  interest  hypothesis ) namun  juga  dapat  memenuhi  kebutuhan efisiensi transaksi ( efficient transaction
hypothesis ). Transaksi pihak berelasi dipandang sebagai konflik kepentingan antara manajer atau anggota dewan dengan pemegang saham,  dan  dapat  sebagai  transaksi  yang efisien  (Gordon  et  al.,  2004).  Riyanto  dan Toolsema (2008) menyatakan bahwa tunneling merupakan  transfer  sumber  daya  dari  tingkat manajemen  yang  lebih  rendah  ke  tingkat manajemen  yang  lebih  tinggi  dalam  suatu perusahaan. Transaksi pihak berelasi khususnya tunneling diklasifikasi menjadi tiga bagian,  yakni cash  flow  tunneling,  equity tunneling, dan asset tunneling (Atanasov et al ., 2014).
Tambunan et al . (2017)
mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi terkait tunneling merupakan alat untuk menciptakan pengambilalihan pemegang saham  mayoritas  dengan  mengorbankan pemegang  saham  minoritas.  Transaksi  pihak berelasi  terkait  piutang  yang  sebagian  besar berupa pemberian kredit kepada pihak berelasi dinilai produktif (Supatmi et al ., 2019).
Riyanto dan Toolsema (2008)
menyatakan bahwa propping berkaitan dengan transfer  dari  tingkat  manajemen  yang  lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah dalam  suatu  perusahaan  dan  bertujuan  untuk menyelamatkan  perusahaan  penerima  agar tidak  bangkrut.  Atanasov et  al .  (2014) menyatakan  bahwa  kegiatan propping dapat dilakukan  dengan  dua  jenis  transaksi,  yakni penjualan dan pendapatan serta pembelian dan pengeluaran. Wong et al . (2015)
mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi terkait propping merupakan alat untuk meningkatkan  efisiensi  sumber  daya  antar perusahaan  afiliasi  dan  meningkatkan  nilai perusahaan, sebagai contoh transaksi pembayaran  tunai,  pinjaman,  dan  jaminan pinjaman yang dilakukan oleh induk perusahaan  dan  anak  perusahaan.  Transaksi propping menyebabkan  transaksi  perusahaan menjadi  lebih  efisien  (Supatmi et  al .,  2019). Supatmi et  al .  (2021)  mengukur tunneling transaksi  pihak  berelasi  terkait  aset,  seperti piutang  usaha,  piutang  lain-lain,  maupun aset selain  piutang  usaha.  Sementara  itu popping diproksikan  transaksi  pihak  berelasi  terkait liabilitas, seperti utang usaha, utang lain-lain, dan liabilitas selain utang usaha. Penelitian ini
akan  mengadopsi  pengukuran  transaksi  pihak berelasi sebagaimana digunakan oleh Supatmi et al . (2021).
Balsam et  al .  (2017)  menunjukan bahwa  perusahaan  yang  memiliki  transaksi dengan pihak berelasi memberikan kompensasi CEO yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan  transaksi  dengan  pihak  berelasi. Transaksi  pihak  berelasi  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kompensasi  manajemen melalui penetapan harga. Sifat transaksi pihak berelasi  yang  tidak  wajar  akan  berpotensi menciptakan masalah keagenan dan menghambat  pemantauan  dewan sehingga transaksi  pihak  berelasi  umumnya  sering terjadi  pada  perusahaan-perusahaan  besar dengan anggota dewan yang lebih besar (Hope et al ., 2019).
Hope et  al .  (2019)  membuktikan transaksi  pihak  berelasi  memiliki  pengaruh positif terhadap kompensasi direktur independen  maupun  tingkat  kompensasinya pada  perusahaan non keuangan  yang  masuk dalam  S&P  1500.  Dengan  menggunakan sampel  500  perusahaan  di  Amerika  Serikat (AS),  Balsam et  al .  (2017)  membuktikan bahwa  dalam  kondisi  tata  kelola  perusahaan yang lemah, transaksi pihak berelasi ditemukan  berpengaruh  positif  terhadap besarnya  kompensasi  CEO.  Lebih  lanjut dibuktikan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki transaksi  dengan  pihak  berelasi  memberikan kompensasi  CEO  lebih  tinggi  dibandingkan perusahaan  yang  tidak  melakukan  transaksi dengan  pihak  berelasi.  Berdasarkan  teori  dan temuan  penelitian  sebelumnya,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Transaksi  pihak  berelasi  berpengaruh positif terhadap kompensasi manajemen
Transaksi  pihak  berelasi  sebagai konflik  kepentingan  dapat  membahayakan tanggung  jawab  agensi  manajemen  kepada pemegang  saham  atau  fungsi  pemantauan dewan komisaris dan dewan direksi (Gordon et al.,  2004).  Hal  ini  disebabkan  karena  para
pemegang  saham  merasa  tidak  diuntungkan bahkan  dirugikan  oleh  beberapa  transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi dapat bersifat tunneling yang  akan  berdampak negatif  bagi  perusahaan  maupun  bersifat propping yang  akan  berdampak  positif  bagi perusahaan.  Transaksi  pihak  berelasi  terkait tunneling dapat  mempengaruhi aset  produktif jangka  panjang  yang  akan  berdampak  pada menurunnya  nilai  perusahaan  (Tambunan et al .,  2017).  Kondisi  ini  menegaskan  adanya kelemahan  sistem  hukum  pada  suatu  negara dalam melindungi hak-hak investor. Sedangkan  transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping dapat  digunakan  untuk  menopang kondisi  keuangan  perusahaan  afiliasi  yang mengalami kesulitan keuangan.
Gordon dan Henry (2005) memeriksa hubungan  antara  transaksi  pihak  berelasi dengan mekanisme pembayaran CEO menemukan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi terkait tunneling berdampak  negatif  terhadap pengembalian  yang  disesuaikan  perusahaan dan  transaksi  pihak  berelasi  terkait propping berdampak  positif  terhadap  sensitivitas  opsi CEO  dan  kepemilikan  saham  CEO  pada  112 perusahaan  publik  di  Amerika  Serikat  (AS). Dengan  menggunakan  perusahaan  yang terdaftar  di  China,  Berkman et  al .  (2009) menemukan  bahwa  penerbitan  jaminan  utang untuk pihak berelasi terkait tunneling berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Konsisten dengan penelitian Jiang et al . (2010) dan  Chen et al . (2009) bahwa transaksi pihak berelasi  bersifat tunneling berdampak  negatif terhadap  kinerja  operasi  perusahaan  di  masa depan maupun terhadap nilai perusahaan.
Untuk kasus di Indonesia, Tambunan et  al .  (2017)  menemukan  bahwa  transaksi pihak  berelasi  terkait  dengan  pinjaman  dan piutang  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap nilai  perusahaan,  namun  transaksi  pihak berelasi  terkait  pembelian  dan  pengeluaran berdampak  positif  pada  nilai  perusahaan. Sehingga  transaksi  pihak  berelasi  terkait piutang dan penerimaan kas akan menurunkan nilai  perusahaan  yang  artinya  lebih  bersifat tunneling daripada propping .  Sejalan  dengan
Utama  dan  Utama  (2014)  dan  Habib et  al . (2017)  bahwa  transaksi  pihak  berelasi  yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia lebih  bersifat tunneling daripada propping sehingga  berdampak  negatif  terhadap price book  value dan  akan  lebih  terlibat  dalam mengelola laba untuk menutupi pengambilalihan.  Namun  bagi  perusahaan dengan  kepemilikan  terkonsentrasi  seperti perusahaan  yang  ada  di  Indonesia, tunneling dan propping sama-sama  berdampak  negatif bagi perusahaan.
Berdasarkan paparan tersebut, perusahaan  di  Indonesia  cenderung  lebih banyak melakukan transaksi bersifat tunneling daripada propping .  Mengingat  sifat  transaksi pihak  berelasi  yang  tidak  wajar  akan berpotensi  menciptakan  masalah  keagenan Hope et  al .  (2019),  maka  potensi manajemen untuk  menggunakan  transaksi  pihak  berelasi bersifat tunneling sebagai cara untuk memperoleh  kompensasi  akan  lebih  besar daripada menggunakan transaksi pihak berelasi  bersifat propping .  Oleh  karena  itu, dampak transaksi pihak berelasi yang bersifat tunneling yang dilakukan perusahaan terhadap kompensasi manajemen diduga lebih besar jika dibandingkan dengan dampak transaksi pihak berelasi bersifat propping . Berdasarkan kajian teori dan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Pengaruh transaksi pihak berelasi bersifat tunneling terhadap  kompensasi  manajemen lebih  besar  dibandingkan  dengan  transaksi pihak berelasi bersifat propping.

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  industri  keuangan  yang terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) periode 2018-2020. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik purposive  sampling yang  merupakan  teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan  kriteria-kriteria  tertentu (Indriantoro  &  Supomo,  2013).  Adapun
kriteria  yang  digunakan  dalam  menentukan sampel penelitian ini antara lain:
Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian
No Kriteria Jumlah 1 Perusahaan  dalam  industri keuangan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) tahun 2018-2020. 105 2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan  periode  tahun  2018- 2020. (6) 3 Perusahaan yang tanggal berakhirnya laporan keuangan bukan  31  Desember  selama periode tahun 2018-2020. (0) Jumlah Sampel Akhir 99
Penelitian  ini  menggunakan  data laporan  keuangan  tahunan  yang  disajikan perusahaan keuangan secara lengkap selama 3 tahun  (2018-2020)  berturut-turut  terkait dengan  konsistensi  data  untuk  menguji dampak  transaksi  pihak  berelasi  terhadap kompensasi  manajemen  secara  komprehensif. Berdasarkan kriteria yang digunakan, terdapat 105 perusahaan dalam industri keuangan yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada periode 2018-2020 dan sebanyak 6 perusahaan tidak mempublikasi laporan tahunan perusahaannya.  Sehingga,  sampel  akhir  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 297  perusahaan  keuangan  dengan  3  tahun pengamatan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  teknik  analisis  data  kuantitatif menggunakan  metode  deskriptif.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  berupa  laporan  keuangan tahunan pada industri keuangan yang terdaftar pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode 2018-2020 yang diambil dari website www.idx.co.id atau situs perusahaan terkait.
Variabel  dependen  dalam  penelitian ini  adalah  kompensasi  manajemen  (KM). Kompensasi  manajemen  merupakan  kegiatan
dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengembangkan sistem dan  mekanisme  kompensasi  dalam  suatu perusahaan  yang  akan  bersifat  objektif,  adil, dan  transparan  sehingga  akan  memberikan kepuasan  bagi  penerima  sesuai  dengan kontribusi  yang  telah  diberikan  (Mujanah, 2019). Kompensasi manajemen dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural dari  nilai  total  kompensasi  yang  diterima manajemen  selama  satu  tahun  (Indriyanti  & Setiawan, 2019).
Transaksi  pihak  berelasi  sebagai variabel  independen  pada  penelitian  ini merupakan  pengalihan  sumber  daya  yang diberikan kepada perusahaan afiliasi atau anak perusahaan  yang  berada  dibawah  kendali perusahaan  yang  sama  (Utama,  2015). Transaksi  pihak  berelasi  dalam  penelitian  ini mengadopsi  Supatmi et  al .  (2021)  dengan membedakan transaksi  pihak  berelasi  bersifat tunneling dan propping .  Transaksi  pihak berelasi  terkait tunneling (RPTtun)  diukur dengan  jumlah  transaksi  piutang  usaha  pada pihak berelasi, transaksi piutang lain-lain pada pihak berelasi, dan transaksi aset selain piutang usaha  pada  berelasi,  yang  masing-masing dibagi dengan total aset perusahaan pada akhir periode.  Transaksi  pihak  berelasi  terkait propping (RPTpro)  diukur  dengan  jumlah transaksi  utang  usaha  pada  pihak  berelasi, transaksi  utang  lain-lain  pada  pihak  berelasi, dan transaksi liabilitas selain utang usaha pada berelasi,  yang  masing-masing  dibagi  dengan total liabilitas perusahaan pada akhir periode.
Penelitian  ini  menggunakan  tiga variabel  kontrol,  yaitu  ukuran  perusahaan, leverage ,  dan  kualitas  audit.  Sigler  (2011) berpendapat bahwa semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan  dalam  membayar  kompensasi kepada  manajemen.  Ukuran  perusahaan  (UP) dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  logaritma natural  total  aset  perusahaan  pada  akhir periode. Leverage merupakan  perbandingan antara  total  utang  dengan  total  aset  untuk mengukur  sejauh  mana  modal  pemilik  dapat digunakan untuk menutupi utang kepada pihak
luar (Mahendra, 2015). Penelitian ini mengukur leverage (LV) dengan debt to asset ratio , yaitu perbandingan antara total liabilitas jangka panjang terhadap total aset perusahaan pada akhir periode. Kualitas audit yang tinggi dapat  mempengaruhi  luasnya  pengungkapan pembayaran  kompensasi  manajemen  kunci terhadap informasi laporan keuangan perusahaan  Akmyga  dan  Mita  (2015)  dan mengurangi adanya tunneling pada perusahaan (Habib et al ., 2017). Dalam penelitian ini, akan digunakan  variabel dummy untuk  mengukur kualitas  audit  (KA)  perusahaan  dengan memberikan  skor  1  untuk  perusahaan  yang diaudit  oleh  KAP Big  Four dan  skor  0  untuk perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP  lainnya. Untuk  mengakomodasi  kondisi  pandemi Covid-19  (TP),  data  tahun  2020  akan  diberi skor 1 dan lainnya diberi skor 0.
Pengujian hipotesis menggunakan regresi  data  panel  dengan  persamaan  sebagai berikut:
𝐾𝑀 𝑖𝑡 =   𝛼 0 + 𝛼 1 𝑅𝑃𝑇𝑡𝑢𝑛 𝑖𝑡 + 𝛼 2 𝑅𝑃𝑇𝑝𝑟𝑜 𝑖𝑡 +  𝛼 3 𝑈𝑃 𝑖𝑡 + 𝛼 4 𝐿𝑉 𝑖𝑡 + 𝛼 5 𝐾𝐴 𝑖𝑡 + 𝛼 6 𝑇𝑃 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡
Hipotesis pertama terdukung apabila 𝛼 1 , 𝛼 2 > 0 dan hipotesis kedua terdukung apabila total nilai 𝛼 2 > 𝛼 1 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Tabel  2  berikut  ini  menggunakan sebaran  data  penelitian  untuk  masing-masing variabel penelitian.

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel
Penelitian Mean Maximum Minimum Std. Dev. KDD 23,467 30,588 20,506  1,518 KDK 22,401 29,887 1,603  2,523 PU 0,024 0,602 0,000  0,064 PL 0,002 0,122 0,000  0,012 ASPU 0,003 0,163 0,000  0,016 UU 0,369 0,993 0,000  0,422 UL 0,014 0,404 0,000  0,031
LSUU 0,013 0,470 0,000  0,043 UP 29,677 34,952 22,641  2,269 LV 0,706 8,659 0,003  0,768 Variabel Penelitian Jumlah  Proporsi Kualitas Audit (KA) KAP Big Four (1) 110 39,43% Non-KAP Big Four (0) 169 60,57% Tahun Pandemi (TP) Masa Pandemi (2020) 93 33,33% Sebelum Pandemi (2018- 2020) 186 66,67%
Keterangan:
KDK: Kompensasi Dewan Komisaris; KDD: Komisaris Dewan Direksi; PU: Piutang Usaha; PL: Piutang Lain- Lain;  ASPU:  Aset  Selain  Piutang  Usaha;  UU:  Utang Usaha;  UL:  Utang  Lain-Lain;  LSUU:  Liabilitas  Selain Utang  Usaha;  UP:  Ukuran  Perusahaan;  LV: Leverage; KA: Kualitas Audit;  TP: Tahun pandemi .
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  Tabel  2,  hasil  statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai mean atau rata-rata  kompensasi  yang  diterima  dewan direksi  (KDD)  dan  kompensasi  dewan komisaris (KDK)  di  industri  keuangan Indonesia  tahun  2018-2020  masing–masing sebesar 23,467 dan 22,401 atau masing-masing setara  Rp23,47  triliun  dan  Rp22,40  triliun. Komponen  kompensasi  ini  terdiri  dari kompensasi tetap berupa gaji dan upah pokok maupun  kompensasi  yang  bersifat  variabel seperti  bonus,  tunjangan  kinerja,  imbalan pasca kerja, pelatihan, dan kontribusi program pensiun.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa perusahaan  yang  memberikan  kompensasi kepada  dewan  direksi  terindikasi  lebih  tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memberikan  kompensasi  terhadap  dewan komisaris perusahaan.
Terkait dengan tunneling yang diukur dengan tiga pengukuran, yaitu transaksi pihak berelasi  terkait  dengan  piutang  usaha  (PU), transaksi  pihak  berelasi  yang  terkait  dengan piutang  lain-lain  (PL),  dan  transaksi  pihak berelasi yang terkait dengan aset selain piutang usaha (ASPU), secara rata-rata bernilai rendah yakni 0,2% sampai 2,4% dari total aset. Hal ini menunjukan  bahwa  praktik  transaksi  pihak berelasi terkait tunneling di industri keuangan yang berada di Indonesia selama periode 2018- 2020  tergolong  rendah.  Rendahnya tunneling di  industri  keuangan  ini  disebabkan  karena
terdapat  11  perusahaan  dari  99  perusahaan industri  keuangan  yang  tidak  melakukan transaksi pihak berelasi terkait tunneling sama sekali  selama  periode  penelitian.  Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) ditemukan melakukan  transaksi  pihak  berelasi  terkait dengan piutang usaha hingga mencapai 60,2% dari total aset pada tahun 2020. Sementara itu, propping yang  diukur  dengan  transaksi  pihak berelasi  terkait  dengan  utang  usaha  (UU), transaksi  pihak  berelasi  yang  terkait  dengan utang  lain-lain  (UL),  dan  transaksi  pihak berelasi  yang  terkait  dengan  liabilitas  selain utang  usaha  (LSUU),  secara  rata-rata  sebesar 1,3% sampai 36,9% dari total liabilitas. Hal ini menunjukkan  bahwa  tingkat  transaksi  pihak berelasi  yang  dilakukan  industri  keuangan terkait propping lebih  tinggi  dibandingkan tunneling selama  periode  2018-2020.  Bank Maspion  Indonesia  Tbk  (BMAS)  merupakan perusahaan perbankan dengan tingkat pinjaman  atau  utang  tertinggi  selama  periode penelitian,  yaitu  sebesar  99,9%  dari  total kewajiban perusahaan.
Ukuran perusahaan (UP) pada sampel perusahaan  industri  keuangan  selama  periode 2018-2020 memiliki rata-rata aset sebesar Rp 29,68  triliun  dengan  standar  deviasi  sebesar 2,269  sehingga  ukuran  perusahaan  pada industri  keuangan  tidak  memiliki  perbedaan yang  signifikan.  Selain  itu,  rata-rata  tingkat leverage (LV) adalah 70,6% yang menunjukkan  bahwa  aset  yang  dimiliki sebagian  besar  perusahaan  berasal  dari pinjaman  pihak  ketiga  sehingga  memiliki risiko utang yang sangat tinggi. Untuk kualitas audit  (KA)  dapat  dilihat  sebagian  besar perusahaan  keuangan  yang  ada  di  Indonesia memilih diaudit oleh selain KAP Big Four dari pada KAP Big Four.

## Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang menunjukkan data penelitian  lolos  pengujian  asumsi  klasik, kecuali uji normalitas dan autokorelasi seperti terlihat dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik KDD KDK Uji Normalitas (Prob.  Jarque- Bera) 0,000 (Data berdistribusi tidak normal) 0,000 (Data berdistribusi tidak normal) Uji Multikolinearit as (Nilai korelasi > 0,80) Tidak terdapat multikolinearit as Tidak terdapat multikolinearit as Uji Heteroskedastis itas (Uji Glejser) Tidak terdapat masalah heteroskedastis itas Tidak terdapat masalah heteroskedastis itas Uji Autokorelasi (Nilai  Durbin- Watson) 1,638 (Tidak ada autokorelasi) 1,530 (Terdapat autokorelasi) Sumber: Data diolah, 2022
Uji  normalitas  menggunakan  uji
Jarque-Bera menunjukkan bahwa data penelitian  tidak  berdistribusi  normal  karena probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05.  Namun, penelitian  ini  mencakup  sekitar  94,29%  dari 105  populasi  industri  keuangan  di  Indonesia. Rata-rata  sampel  yang  mendekati  rata-rata keseluruhan  populasi  dapat  dianggap  sebagai data  yang  diestimasi  berdistribusi  normal Islam  (2018)  karena  sebagian  besar  sampel hampir  mencangkup  semua  populasi.  Hal  ini sejalan dengan Central Limit Theorem (CLT) apabila  jumlah  observasi  lebih  dari  30  maka distribusi  sampel  dapat  dikatakan  normal  dan pengujian hipotesis dapat dilakukan  (Nurudin et  al .,  2014).  Penelitian  ini  tidak  terdapat masalah  pada  uji  multikolinearitas  maupun heteroskedastisitas  baik  dalam  pemberian kompensasi  pada  dewan  direksi  maupun dewan komisaris perusahaan. Sedangkan pada uji  autokorelasi  tidak  terdapat  masalah autokorelasi  pada  kompensasi  yang  diberikan kepada  dewan  direksi  perusahaan,  namun sebaliknya terdapat masalah autokorelasi pada kompensasi  yang  diberikan  kepada  dewan komisaris perusahaan. Namun,  estimasi pengujian  model  ditemukan random  effect model maka  masalah  autokorelasi  dapat diabaikan  karena random  effect  model menggunakan  GLS  ( general  least  square )
yang  mengasumsikan  model  sudah  lolos semua uji asumsi klasik.

## Uji Estimasi Regresi Data Panel
Berdasarkan hasil uji chow, hausman, dan lagrange  multiplier (LM),  model  regresi panel  yang  tepat  digunakan  untuk  variabel dependen kompensasi dewan komisaris (KDK) dan kompensasi dewan direksi (KDD) adalah random effect model .
Tabel 4. Uji Estimasi Regresi Data Panel
Variabel Independen Chow Test Hausman Test Lagrange Multiplier Test Kesimpulan Model yang Tepat KDK 0,000 0,071 0,210 Random Effect Model KDD 0,000 1,000 0,000 Random Effect Model Sumber: Data diolah, 2022
Hasil uji hausman test menunjukkan nilai p > 0,05 dan hasil uji lagrange multiplier test nilai p < 0,05, maka model yang cocok digunakan pada  KDK  dan  KDD  menggunakan random effect .

## Pengujian Hipotesis
Ringkasan  hasil  pengujian  hipotesis menggunakan  regresi  data  panel  dengan random effect model tersaji dalam Tabel 5.

## Tabel 5. Uji Hipotesis
Variabel Penelitian KDD KDK Koefisien Regresi Prob. Koefisien Regresi Prob. C 11,852 0,000 10,446 0,000 PU 0,717 0,077 2,477 0,155 PL 1,181 0,332 5,477 0,335 ASPU -1,955 0,201 -19,073 0,025 UU -0,152 0,202 -0,632 0,063 UL 0,952 0,144 -4,739 0,163 LSUU 0,471 0,249 8,990 0,007 UP 0,388 0,000 0,405 0,000 LV 0,118 0,005 0,139 0,241 KA 0,153 0,070 -0,280 0,221 TP -0,046 0,108 0,295 0,151 R 2 0,226 0,118 Adjusted R 2 0,197 0,086 F-statistic 7,815 0,000 3,600 0,000
Keterangan: Definisi variabel dapat dilihat di Tabel 2.
Sumber: Data diolah, 2022
Nilai Adjusted  R 2 dalam  tabel  5 menunjukkan bahwa tunneling yang diproksikan  dengan  transaksi  pihak  berelasi terkait dengan piutang usaha, piutang lain-lain, dan  aset  selain  piutang  usaha  dan propping yang  diproksikan  dengan  transaksi  pihak berelasi terkait dengan utang usaha, utang lain- lain,  dan  liabilitas  selain  utang  usaha  serta ukuran  perusahaan, leverage, kualitas  audit, dan situasi pandemi Covid-19 dapat menjelaskan proporsi varians dari kompensasi yang  diterima  dewan  direksi  dan  dewan komisaris  perusahaan  masing-masing  sebesar 19,7% dan 8,6%, dan sisanya (masing-masing sebesar  80,3%  dan  91,4%)  dijelaskan  oleh variabel  lain  di  luar  penelitian  ini.  Nilai F- statistic memiliki p < 0,05, menunjukkan arti bahwa variabel independen terbukti mempengaruhi kompensasi manajemen secara signifikan  dan  secara  statistik  model  regresi untuk pengujian hipotesis memenuhi goodness of fit model sehingga pengujian hipotesis untuk menilai kompensasi manajemen dapat dilanjutkan.
Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk transaksi  pihak  berelasi  terkait  piutang  usaha terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kompensasi  dewan  direksi  dengan tingkat  signifikansi  10%.  Transaksi  pihak berelasi  terkait  liabilitas  selain  utang  usaha ditemukan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kompensasi dewan komisaris perusahaan  dengan  tingkat  signifikansi  5%. Dengan  demikian,  hipotesis  1  terdukung. Namun,  disisi  lain  transaksi  pihak  berelasi terkait aset selain piutang usaha dan transaksi pihak  berelasi  liabilitas  terkait  utang  usaha terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap  kompensasi  yang  diterima  oleh dewan  komisaris  perusahaan  dengan  tingkat signifikansi  5%  dan  10%.  Temuan  ini  tidak mendukung hipotesis 1.
Dari hasil koefisien regresi, menunjukkan bahwa pengaruh transaksi pihak berelasi bersifat tunneling terhadap kompensasi  manajemen  lebih  besar  daripada pengaruh  dengan  transaksi  pihak  berelasi
bersifat propping. Total nilai koefisien regresi untuk  transaksi  pihak  berelasi  bersifat tunneling yang  diproksikan  dengan  piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset selain piutang usaha adalah sebesar 3,853 (0,717; 1,181 dan 1,955) terhadap kompensasi dewan direksi dan 27,027  (2,477;  5,477  dan  19,073)  terhadap kompensasi  dewan  komisaris.  Sementara  itu, total  nilai  koefisien  regresi  untuk  transaksi pihak berelasi bersifat propping yang diproksikan  dengan  utang  usaha,  utang  lain- lain,  dan  liabilitas  selain  utang  usaha  adalah sebesar  1,575  (0,152;  0,952  dan  0,471) terhadap  kompensasi  dewan  direksi  dan 14,361  (0,632;  4,739  dan  8.990)  terhadap kompensasi dewan komisaris. Dengan demikian  hipotesis  2  yang  menyatakan pengaruh  transaksi  pihak  berelasi  bersifat tunneling lebih  besar  dibandingkan  dengan transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping , terdukung.
Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan  (UP)  dan leverage (LV)  terbukti berpengaruh positif terhadap kompensasi yang diberikan  kepada  dewan  direksi  maupun dewan  komisaris  perusahaan.  Sedangkan kualitas  audit  (KA)  terbukti  berpengaruh positif  terhadap  kompensasi  yang  diberikan kepada  dewan  direksi  perusahaan  dan sebaliknya  terbukti  berpengaruh  negatif terhadap  kompensasi  yang  diberikan  kepada dewan  komisaris  perusahaan.  Selanjutnya, untuk  variabel dummy tahun  pandemi  Covid- 19  (TP)  berpengaruh  negatif  terhadap kompensasi  dewan  direksi  dan  berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan komisaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa transaksi  pihak  berelasi  terkait  piutang  usaha berpengaruh  positif  terhadap  kompensasi dewan  direksi  dan  transaksi  pihak  berelasi terkait liabilitas selain utang usaha berpengaruh  positif  terhadap  kompensasi dewan  komisaris.  Makin  banyak  perusahaan melakukan  memberikan  pinjaman  usaha  atau piutang  usaha  kepada  pihak  berelasi  dan menerima  pinjaman  non  usaha  dari  pihak
berelasi,  makin  besar  kompensasi  yang  akan dibayarkan  kepada  manajemen  perusahaan. Temuan  ini  membuktikan  transaksi  yang dilakukan  dengan  pihak  berelasi  dapat meningkatkan  wewenang  perusahaan  dalam pengambilan keputusan terkait dengan kompensasi  yang  akan  diberikan  kepada dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan.  Semakin  banyak  perusahaan keuangan  melakukan  transaksi  dengan  pihak berelasi, maka perusahaan dapat meningkatkan kompensasi  yang  akan  diberikan  kepada manajemen  perusahaan  melalui  penetapan harga (Balsam et al ., 2017). Hasil penelitian ini sejalan  dengan  teori  agensi  bahwa  sifat transaksi pihak berelasi yang tidak wajar akan berpotensi  menciptakan  masalah  keagenan (Hope et al., 2019) dan cenderung mendorong konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest hypothesis ) yang dapat membahayakan tanggung  jawab  dewan  direksi  sebagai  agen maupun  fungsi  pemantauan  oleh  dewan komisaris  (Gordon et  al .,  2004).  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Balsam et  al . (2017)  dan  Hope et al .  (2019)  yang membuktikan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi berpengaruh  positif  terhadap  kompensasi manajemen perusahaan.
Di  sisi  lain,  terdapat  temuan  bahwa makin banyak perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi terkait aset selain piutang usaha dan  transaksi  pihak  berelasi  liabilitas  terkait utang  usaha,  makin  sedikit  kompensasi  yang dibayarkan kepada dewan komisaris . Temuan ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak perusahaan  keuangan  melakukan  transaksi dengan  pihak  berelasi  terkait  aset  selain piutang usaha seperti investasi pihak berelasi, sewa  dibayar  dimuka  pihak  berelasi,  kredit yang diberikan pada pihak berelasi, premi dan reasuransi, sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen,  serta  aset  lain-lain  pihak  berelasi akan  membuat  kompensasi  yang  dibayarkan kepada dewan komisaris makin rendah. Begitu juga dengan transaksi pihak berelasi liabilitas terkait  utang  usaha.  Makin  banyak  pinjaman usaha atau utang usaha yang diberikan kepada
pihak berelasi, makin rendah kompensasi yang dibayarkan kepada dewan komisaris.
Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi  bahwa  sifat  transaksi  pihak  berelasi yang tidak wajar akan berpotensi menciptakan masalah  keagenan  (Hope  et  al.,  2019).  Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi mendorong perusahaan dengan adanya efisiensi biaya transaksi, salah satunya adalah  kompensasi  yang  dibayarkan  kepada dewan komisaris menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan Gordon dan Henry (2005) yang menyatakan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi dapat memenuhi kebutuhan efisiensi transaksi ( efficient transaction hypothesis ).
Sebagian besar  transaksi pihak berelasi,  baik tunneling maupun propping, ditemukan tidak berpengaruh terhadap kompensasi  yang  dibayarkan  kepada  dewan, khususnya  dewan  direksi.  Adanya  ketentuan yang  ketat  bagi  industri  keuangan  tentang besarnya  kompensasi  kepada  dewan  direksi dan  komisaris,  khususnya  perbankan,  diduga menjadi  penyebabnya,  salah  satunya  yaitu Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23  Desember  2015  tentang  Penerapan  Tata Kelola  dalam  Pemberian  Remunerasi  bagi Bank  Umum.  Secara  umum,  besarnya kompensasi dewan mempertimbangkan berbagai  aspek,  termasuk  stabilitas  keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang,  serta  potensi  pendapatan  di  masa yang akan datang. Aturan yang ketat membuat tinggi  rendahnya  transaksi  pihak  berelasi perusahaan  tidak  mempengaruhi  besarnya kompensasi  kepada  direksi.  Di  samping  itu, kompensasi  penelitian  ini  mencakup  hanya bentuk  kompensasi  finansial  saja  sehingga dimungkinkan  dewan  direksi  maupun  dewan komisaris  memperoleh  dampak  atas  transaksi pihak  berelasi  lebih  berbentuk  kompensasi nonfinansial daripada finansial.
Berdasarkan  besarnya  nilai  koefisien regresi antara transaksi pihak berelasi bersifat tunneling (aset) dibandingkan propping (liabilitas),  menunjukkan  pengaruh  transaksi
pihak  berelasi  bersifat tunneling terhadap kompensasi manajemen lebih besar dibandingkan pengaruh transaksi pihak berelasi  bersifat propping .  Temuan  ini menunjukkan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi lebih  mengarah tunneling dibandingkan dengan  transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping sehingga  potensi  manajemen  untuk menggunakan transaksi pihak berelasi bersifat tunneling sebagai  cara  untuk  memperoleh kompensasi  akan  lebih  besar  daripada menggunakan transaksi pihak berelasi bersifat propping .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Berkman et  al .  (2009),  Chen et  al .  (2009), Gordon et al . (2004), Jiang et al . (2010), dan Tambunan et al . (2017) bahwa transaksi pihak berelasi  bersifat tunneling berdampak  negatif terhadap  return  perusahaan,  kinerja  operasi perusahaan  di  masa  depan,  maupun  nilai perusahaan.
Terkait  variabel  kontrol,  Tabel  5 menunjukkan    kompensasi  yang  diberikan kepada manajemen perusahaan dapat dipengaruhi  oleh  ukuran  perusahaan,  tingkat leverage , dan kualitas audit. Ukuran perusahaan  (UP)  terbukti  berpengaruh  positif terhadap  kompensasi  dewan  direksi  maupun kompensasi dewan komisaris sehingga makin besar perusahaan semakin besar juga kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen.  Tingkat leverage (LV)  dan kualitas audit (KA) hanya berpengaruh positif terhadap  kompensasi  dewan  direksi.  Makin tinggi risiko default, makin besar kompensasi yang dibayarkan kepada direksi, demikian juga halnya  dengan  penggunaan  jasa  KAP Big Four . Namun, kondisi pandemi Covid-19 (TP) tidak  mempengaruhi  besarnya  pemberian kompensasi  kepada  dewan  direksi  dan komisaris perusahaan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin banyak perusahaan melakukan transaksi pihak  berelasi  terkait  piutang  usaha  dan transaksi pihak berelasi terkait liabilitas selain
utang usaha terbukti makin tinggi kompensasi yang  diterima  oleh  dewan  direksi  maupun dewan  komisaris  perusahaan. Sehingga, transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi akan  meningkatkan  wewenang  perusahaan dalam  pengambilan  keputusan  terkait  dengan kompensasi  yang  akan  diberikan  kepada dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan.  Namun,  transaksi  pihak  berelasi terkait aset selain piutang usaha dan transaksi pihak  berelasi  liabilitas  terkait  utang  usaha terbukti berpengaruh negatif terhadap kompensasi  yang  diterima  oleh  dewan komisaris perusahaan. Makin banyak perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi terkait aset selain piutang usaha dan transaksi pihak  berelasi  liabilitas  terkait  utang  usaha, makin  sedikit  kompensasi  yang  dibayarkan kepada  dewan  komisaris.  Pengaruh  transaksi pihak  berelasi  bersifat tunneling terhadap kompensasi  dewan  direksi  dan  dewan komisaris ditemukan lebih besar dibandingkan dengan  transaksi  pihak  berelasi  bersifat propping sehingga, potensi manajemen untuk menggunakan transaksi pihak berelasi bersifat tunneling sebagai  cara  untuk  memperoleh kompensasi  akan  lebih  besar  daripada menggunakan transaksi pihak berelasi bersifat propping. Riset ini  memberi  tambahan  bukti empiris  terkait  teori  agensi  bahwa  sifat transaksi pihak berelasi yang tidak wajar akan berpotensi menciptakan masalah keagenan dan cenderung  mendorong  konflik  kepentingan yang  dapat  membahayakan  tanggung  jawab dewan  direksi  sebagai  agen  maupun  fungsi pemantauan oleh dewan komisaris.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan dalam  pengukuran  kompensasi  manajemen hanya  sebatas  besarnya  kompensasi  finansial yang  dilaporkan  dalam  catatan  atas  laporan keuangan,  belum  mencakup  kompensasi nonfinansial. Cakupan kompensasi manajemen  yang  dilaporkan  sifatnya  juga menyeluruh, termasuk gaji, tunjangan, maupun  insentif lainnya  sehingga tidak  dapat menunjukkan  secara  rinci  bentuk  kompensasi mana  yang  dipengaruhi  oleh  transaksi  pihak berelasi. Penelitian ini juga hanya fokus pada transaksi pihak berelasi yang dilaporkan pada laporan  posisi  keuangan  saja,  yaitu  aset  dan
liabilitas,  sementara  transaksi  pihak  berelasi juga  bisa  muncul  dalam  laporan  laba  rugi, seperti  pendapatan  pihak  berelasi  dan  beban pihak berelasi. Penelitian selanjutnya jika data memungkinkan  dapat  menelusuri  lebih  detil pengaruh  transaksi  pihak  berelasi  terhadap komponen  kompensasi  manajemen  tertentu, misalkan  bonus  dan  insentif  saja,  serta mempertimbangkan  menggunakan  transaksi pihak  berelasi  yang  ada  dalam  laporan  laba rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmyga, S. F., & Mita, A. F. (2015). Pengaruh struktur corporate governance dan kualitas audit terhadap luas
pengungkapan  kompensasi  manajemen kunci  di  laporan  keuangan. Jurnal
Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia ,
11 (1), 19–36. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.02
Astasari,  K.  G.  A.,  &  Nugrahanti,  Y.  W.
(2015).  Pengaruh  struktur  kepemilikan, ukuran  komite  audit  dan  kualitas  audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen  kunci  di  laporan  keuangan. Development  Research  of  Management ,
10 (2),
162–182. https://doi.org/10.19166/derema.v10i2.1
65
Atanasov,  V.,  Black,  B.,  &  Ciccotello,  C.  S.
(2014).  Unbundling  and  measuring tunneling. University  of  Illinois  Law Review , 2014 (5) (5), 1697–1738.
https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssr
n.1030529
Balsam, S., Gifford, R. H., & Puthenpurackal, J.  (2017).  Expropriation  through  loan guarantees  to  related  parties:  evidence from China. Journal of Business Finance and  Accounting , 44 (5–6),  854–894. https://doi.org/10.1111/jbfa.12245
Berkman,  H.,  Cole,  R.,  &  Fu,  L.  J.  (2009).
Expropriation through loan guarantees to related  parties:  evidence  from  China.
Journal  of  Banking  and  Finance , 32 (2), 141–156. https://doi.org/10.1002/ab.20298
Chen, Y., Chen, C. H., & Chen, W. (2009). The impact of related party transactions on the operational performance of listed companies in China. Journal of Economic Policy Reform , 12 (4), 285–297. https://doi.org/10.1080/17487870903314 575 Cheng,  Q.,  &  Warfield,  T.  D.  (2003).  Equity incentives  and  earnings  management. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.457840
Darmadi,  S.  (2011).  Board  compensation, corporate governance, and firm performance in indonesia. SSRN Electronic Journal , 2 , 1–45. https://doi.org/10.2139/ssrn.1907103
Fleming,  A.  S.,  &  Schaupp,  L.  C.  (2012).
Factor analysis of executive compensation determinants: Survey evidence  from  executives  and  non- executive investors. Corporate Governance , 12 (1), 16–41. https://doi.org/10.1108/14720701211191 319
Gordon  E.A.,  &  Henry  E.  (2005).  Related party transaction and earnings management. SSRN  Electronic  Journal http://doi.org/10.2139/ssrn.6122.
Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004).
Related  Party  Transactions:  associations with  corporate  governance  and  firm value. SSRN Electronic Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.558983
Habib,  A.,  Muhammadi,  A.  H.,  &  Jiang,  H.
(2017).  Political  connections  and  related party transactions: Evidence from Indonesia. International  Journal  of Accounting , 4 (52), 45–63. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.
004
Hasibuan,  M.  S.  (2015). Manajemen  sumber
daya manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Hope,  O.  K.,  Lu,  H.,  &  Saiy,  S.  (2019). Director  compensation  and  related  party transactions. Review  of  Accounting
Studies , 24 (4), 1392–1426. https://doi.org/10.1007/s11142-019- 09497-w
Hutauruk,  D.  M.  (2020). Wah,  direksi  bank yang  berkinerja  baik  di  tengah  pandemi masih diguyur bonus melimpah . Rabu, 22 Juli. https://keuangan.kontan.co.id
Indah, P. P. A. P., Rahmawati, P. I., & Andiani,
N. D. (2019). Pengaruh sistem penghargaan  terhadap  kinerja  trainee  di hotel holiday in resort baruna Bali. Jurnal
Manajemen  Perhotelan  Dan  Pariwisata ,
2 (1), 41. https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i1.2208
7
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2013).
Metodologi penelitian . Yogyakarta: BFEE UGM.
Indriyanti,  K.  D.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2019).
Pengaruh kompensasi manajemen, inventory intensity ratio, dan profitabilitas  pada  tax  avoidance. E- Jurnal Akuntansi , 27 , 15–46. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i0
2.p27
Islam, M. R. (2018). Sample size and its role in
Central Limit Theorem (CLT). International  Journal  of  Physics  and Mathematics , 1 , 37–47.
https://doi.org/10.31295/pm.v1n1.42
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency  costs  and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4),
305–360.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00 18726718812602
Jiang,  G.,  Lee,  C.  M.  C.,  &  Yue,  H.  (2010). Tunneling  through  intercorporate  loans: The  China  experience. Journal  of Financial  Economics , 98 (1),  1–20. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.05.
002
Komari,  N.,  &  Faisal.  (2007).  Analisis hubungan  struktur  corporate  governance dan kompensasi eksekutif. Jurnal Keuangan  Dan  Perbankan , 11 (2),  213–
224.
Magill,  M.  J.  P.,  &  Quinzii,  M.  (2005).  An equilibrium model of managerial compensation. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssr n.716450
Mahendra,  P.  T.  (2015).  Pengaruh  kebijakan hutang,  struktur  modal  dan  profitabilitas terhadap  aktivitas  investasi  perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10 (2),  171– 180.
http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index. php/001/article/view/62/52
Mardiyati,  U.,  Devi,  M.  S.,  &  Suherman. (2013).  Pengaruh  kinerja  perusahaan, corporate  governance  ,  dan  shareholder payout  terhadap  kompensasi  eksekutif (Studi  kasus  pada  perusahaan  non financial  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2007-2010). Jurnal Riset Manajemen  Sains  Indonesia  (JRMSI) ,
4 (2), 167–183.
Mujanah,  S.  (2019). Manajemen  kompensasi . Surabaya:  CV.  Putra  Media  Nusantara (PMN).
Nurudin,  M.,  Mara,  M.  N.,  &  Kusnandar,  D. (2014).  Ukuran  sampel  dan  distribusi sampling  dari  beberapa  variabel  random kontinu. Buletin  Ilmiah  Mat.  Stat.  Dan Terapannya (Bimaster) , 3 (1), 1–6.
https://doi.org/10.26418/bbimst.v3i01.44 61
Pratama,  W.  P.  (2020). Sempat  ditolak,  AJB Bumiputera akhirnya potong gaji pekerja pada April-Mei 2020 . 27 April. https://finansial.bisnis.com/
Riyanto,  Y.  E.,  &  Toolsema,  L.  A.  (2008).
Tunneling  and  propping:  A  justification for  pyramidal  ownership. Journal  of
Banking  and  Finance , 32 (10),  2178–
2187.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.1
2.044
Santoso, A. R. C. (2017). Pengaruh corporate governance  dan  strategi  perusahaan terhadap  kinerja  perusahaan  keluarga  di Indonesia. Doctoral Dissertation,
Universitas Islam Indonesia , 3 (2), 1–9.
Sari,  S.  P.,  &  Harto,  P.  (2014).  Kompensasi eksekutif dan kinerja operasional perbankan
Indonesia. Diponegoro
Journal of Accounting , 3 (2), 1034–1040. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Sigler,  K.  (2011).  CEO  compensation  and company  performance. Business  and Economics
Journals , 31. http://astonjournals.com/bej
Supatmi,  S.,  Sutrisno,  S.,  Saraswati,  E.,  & Purnomosidhi,  B.  (2021).  Abnormal related party transactions, political connection,  and  firm  value:  Evidence from  Indonesian  firms. International Journal  of  Business  and  Society , 22 (1), 461–478. https://doi.org/10.33736/IJBS.3189.2021
Supatmi,  Sutrisno,  T.,  Saraswati,  E.,  & Purnomosidhi,  B.  (2019).  The  Effect  of
Related  Party  Transactions  on  Firm
Performance:  The  Moderating  Role  of
Political Connection in Indonesian Banking. Business: Theory and Practice ,
20 (2003), 81–92. https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08
Surifah. (2013). Kontrol keluarga, direksi dan
bank  kinerja  di  Indonesia. Jurnal
Penelitian Kontemporer Leuz
C,
Oberholzer-Gee  F  (2006)  Hubungan Politik,  Global  Internasional  Amerika ,
3 (6), 115–124.
Tambunan, M., Siregar, H., Manurung, A., & Priyarsono,  D.  (2017).  Related  Party Transactions  and  Firm  Value  in  the Business  Groups  in  the  Indonesia  Stock
Exchange. Journal of Applied Finance & Banking , 7 (3), 1–20.
Utama,  C.  (2015).  Penentu  besaran  transaksi pihak  berelasi:  Tata  kelola,  tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 11 (1), 37–54. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03
Utama, C. A., & Utama, S. (2014). Corporate governance, size and disclosure of related party  transactions,  and  firm  value: Indonesia evidence. International
Journal  of  Disclosure  and  Governance , 11 (4),
341–365. https://doi.org/10.1057/jdg.2013.23 Widjayanti, R. E. (2017). Manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasional .  Yogyakarta:  Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah.
Wong, R. M. K., Kim, J. B., & Lo, A. W. Y.
(2015).  Are  related  party  sales  value adding  or  value  destroying?  evidence from  China. Journal  of  International Financial  Management  and  Accounting ,
26 (1), 1–38. https://doi.org/10.1111/jifm.12023