…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam
Yeyen Novita 1 , Reni Indriani Agustine 2 , Abdul Aziz Nugraha Pratama 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga E-mail: yeyen4210@gmail.com 1 , reni.agustine80@gmail.com 2 , abdul.aziz.np@iainsalatiga.ac.id 3

## Article History:
Received: 05 Januari 2023 Revised: 20 Januari 2023 Accepted: 15 Februari 2023
Abstract: This  study  aims  to  analyze  issues  in  fiscal decentralization  and  Islamic  economic  views  on economic decentralization. This research is a literature study  in  which  information  is  obtained  from  books, scientific  papers,  theses,  dissertations,  encyclopedias, the internet, and other sources. The results of this study indicate that the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization are like two sides of a coin that cannot be separated. This is regulated in laws and regulations  concerning  regional  government  and concerning financial balances between the center and the  regions.  Many  observers  say  that  the  system  of decentralization and regional autonomy is much better than the system of centralized government. In the view of Islamic economics regarding economic decentralization which refers to fiscal decentralization, there  are  several  elements  of  fiscal  theory  including: first,  the  Islamic  economy  consists  of  three  economic sectors, namely, the private sector, the social/voluntary sector, and the public sector. Second, Zakat as the basis of the fiscal system. Third, the allocation, distribution and stabilization functions of the Islamic economy are processed  and  implemented  through  all  these  sectors together. Fourth, the role of the public sector compared to other sectors is minimal but important as long as it operates  continuously  to  ensure  optimal  allocation  of existing  resources  in  society,  distribution  of  income,
and building stability.
Keywords: Decentralization, Fiscal, Islamic Economics

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  fiskal  bukanlah  merupakan  konsep  baru  yang  di  terapkan  di  Indonesia (Andriansyah,  2017).  Dalam  penerapan  desentralisasi  fiskal  memiliki  tujuan  yaitu  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  serta  peningkatan  pendapatan  daerah.  Namun  dalam kenyataannya pelaksanaan desentralisasi  fiskal  tersebut  menimbulkan fenomena-fenomena  yang banyak  terjadi  kasus  negatif.  Dalam  perkembangannya,  kebijakan  ini  diperbaharui  dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah (Hastuti, 2018). Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah
untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan  prakarsa,  dan  peran  aktif  masyarakat  serta  peningkatan  pendayagunaan  potensi daerah  secara  optimal.  Sedangkan  menurut  kacamata  Islam,  kebijakan  fiskal  yang diimplemantasikan Umar bin Khattab bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Bahkan pada masa  pemerintahannya  banyak  berkembang  instrument  kebijakan  fiskal.  Dengan  perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian berjalan sangat baik. Disisi yang lain, hal ini juga menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat pada saat itu tergolong sejahtera. Hal ini disebabkan, di dalam Islam sangat memperhatikan atau bahkan sangat peduli dengan kaum dhuafa (Mubarok, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan  yang  khusus.  Metode  ini  juga  dimaknai  sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  data  untuk kemudian juga menganalisis data  yang didapat.  Data  yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna  memperoleh  wawasan  baru  melalui  aturan  yang  reliabel  dan  terpercaya.  Penelitian  ini mempergunakan  studi  kepustakaan,  dimana  bermakna  suatu  kegiatan  guna  menyerap  berbagai informasi yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi  yang dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber  lainnya  (Milya  Sari,  2020).  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  peneliti  mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Issue-Issue Dalam Desentralisasi Fiskal
Sistem desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade di Indonesia. Dalam  implementasinya,  desentralisasi  fiskal  belum  optimal  dalam  mencapai  tujuan  yang diharapkan.  Hal  itu  mungkin  terjadi  karena  belum  terjalin  sinergi  antara  kebijakan  fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan  dan  tanggung  jawab  fungsi-fungsi  publik  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  atau organisasi  yang  levelnya lebih rendah di  daerah. Setelah gerakan  reformasi tahun 1998 berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang Jakarta-sentris, Indonesia memulai era baru dalam sistem ketatanegaraan. Maka, sejak tahun 2001, sistem pemerintahan berubah dari  pemerintahan  yang  sentralistik  ke  sebuah  sistem  otonomi  daerah.  Dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan politik dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang tidak bisa dipisahkan. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal itu  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  pemerintah  daerah  dan  tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Banyak pengamat mengatakan bahwa sistem desentralisasi dan otonomi daerah jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan yang terpusat. Hal  itu  karena  pemerintah  daerah  secara  geografis  lebih  dekat  dengan  masyarakat  sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi daerah. Terlebih lagi karena para kepala daerah dan wakil-wakil  rakyat  di  legislatif  dipilih  secara  demokratis,  maka  mereka  akan  jauh  lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan pemikiran dimaksud, secara logis
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
para  pejabat  publik  di  daerah  akan  mengalokasikan  sumber  daya  finansial  dan  nonfinansial kepada stakeholder secara efisien dan efektif.
Namun  dalam  implementasinya,  desentralisasi  fiskal  selama  ini  dianggap  sebagai kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.  Hal  itu  tergambar  dari  besarnya  porsi  belanja  pegawai  yang  direalisasikan  untuk pembayaran  gaji,  tunjangan  dan  honor  pejabat  dan  aparatur  sipil  daerah.  Sementara  porsi belanja  modal  pada  APBD  relatif  kecil  sehingga  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  lebih banyak  mengandalkan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Jadi,  selain  pelaksanaan  belanja daerah  yang  masih  belum  berkualitas,  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  memenuhi pelayanan  publik  juga  masih  rendah.  Selain  itu,  implementasi  desentralisasi  fiskal  masih menyisakan  berbagai  isu  strategis  yang  perlu  ditangani  secara  komprehensif.  Beberapa  isu krusial  tersebut  antara  lain  (1)  ketimpangan  keuangan  vertikal  maupun  horizontal,  (2) tingginya gap pelayanan  publik  antara  daerah  maju  dan  daerah  tertinggal,  (3)  besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah, serta (4) pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas ( quality spending ).

## B. Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
UU  No  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  terdiri  dari    16  BAB  dan  240 pasal. Dasar pemikirannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Hasyim, 2021). Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Agar  mampu  menjalankan  perannya,  daerah  diberikan  kewenangan  yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang  menjadi  urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  (Fartini, 2022). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan  peranserta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Sejalan  dengan  prinsip  tersebut  dilaksanakan  pula prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggungjawab.  Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu prinsip  bahwa  untuk  menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan  berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah  (Hamid  &  Willem,  2022). Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah  termasuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian  utama  dari  tujuan  nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu  memperhatikan  kepentingan  dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Pembentukan  Daerah  dan  Kawasan  Khusus  Pembentukan  daerah  pada  dasarnya
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  disamping  sebagai  sarana  pendidikan  politik  di  tingkat  lokal (Maranjaya,  2022).  Untuk  itu  maka  pembentukan  daerah  harus  mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan  tujuan  dibentuknya  daerah  dan  diberikannya  otonomi  daerah.  Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.
Pembagian  urusan  pemerintahan  penyelenggaraan  desentralisasi  mensyaratkan pembagian  urusan  pemerintahan  antara  pemerintah  dengan  daerah  otonom.  Pembagian urusan pemerintahan tersebut  didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat  berbagai urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya/tetap  menjadi  kewenangan  Pemerintah.  Urusan pemerintahan  tersebut  menyangkut  terjaminnya  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara secara  keseluruhan.  Di  samping  itu  terdapat  bagian  urusan  pemerintah  yang  bersifat concurrent artinya  urusan  pemerintahan  yang  penanganannya  dalam  bagian  atau  bidang tertentu  dapat  dilaksanakan  bersama  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan  Pemerintah,  ada  bagian  urusan  yang  diserahkan  kepada  Provinsi,  dan  ada bagian  urusan  yang  diserahkan  kepada  Kabupaten/Kota.  Untuk  mewujudkan  pembagian kewenangan  yang  concurrent  secara  proporsional  antara  Pemerintah,  Daerah  Provinsi, Daerah  Kabupaten  dan  Kota  maka  disusunlah  kriteria  yang  meliputi:  eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.
Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintahan  daerah  yaitu  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Kepala  Daerah  adalah  Kepala  Pemerintah  Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  yang  persyaratan  dan  tata  caranya  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Keuangan  Daerah  Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana secara  optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang- Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah,  dimana  besarnya  disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  Penyelenggara  pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang  dirumuskan  antara  lain  dalam  peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah,  dan ketentuan  daerah  lainnya.  Kebijakan  daerah  dimaksud  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum  serta  peraturan Daerah  lain.  Peraturan  daerah  dibuat  oleh  DPRD  bersama-sama  Pemerintah  Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk  dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang,  berlakunya  setelah  melalui  tahapan  evaluasi  oleh  Pemerintah.  Hal  itu  ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
Kepegawaian Daerah Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil  memiliki  posisi  penting  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  difungsikan sebagai  alat  pemersatu  bangsa.  Sejalan  dengan  kebijakan  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  ada  sebagian  kewenangan  di  bidang  kepegawaian untuk  diserahkan  kepada  daerah  yang  dikelola  dalam  sistem  kepegawaian  daerah. Kepegawaian  Daerah  adalah  suatu  sistem  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan,  penempatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  penggajian,  pemberhentian, pensiun,  pembinaan,  kedudukan,  hak,  kewajiban,  tanggungjawab,  larangan,  sanksi,  dan penghargaan  merupakan  sub-sistem  dari  sistem  kepegawaian  secara  nasional.  Dengan demikian  kepegawaian  daerah  merupakan  satu  kesatuan  jaringan  birokrasi  dalam kepegawaian nasional.
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di  Daerah  untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah  terkait  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yurisdiksi,  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  terdiri  dari    14  BAB  dan  110  pasal  (Wibowo  &  Oktivalerina,  2022). Pembentukan  Undang-Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan  Daerah  dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan  atas  penyerahan urusan  kepada  Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function , yang mengandung  makna  bahwa  pendanaan  mengikuti  fungsi  pemerintahan  yang  menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Arina et al., 2021). Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  secara  proporsional,  demokratis,
adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.
Fungsi  distribusi  dan  fungsi  stabilisasi  pada  umumnya  lebih  efektif  dan  tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih  mengetahui  kebutuhan,  kondisi,  dan  situasi  masyarakat  setempat  (Madjid  et  al., 2022).  Pembagian  ketiga  fungsi  dimaksud  sangat  penting  sebagai  landasan  dalam penentuan  dasar-dasar  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan Daerah.  Sebagai  daerah  otonom,  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  tersebut dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  dibiayai  dari  APBD, sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.
Sumber-sumber  pendanaan  pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah  terdiri  atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( Doce & Djaha, 2022). Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang  bersumber  dari  hasil  Pajak  Daerah,  hasil  Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan  pendanaan  Daerah  yang  bersumber  dari  APBN  yang  terdiri  atas  Dana  Bagi Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana Perimbangan  selain  dimaksudkan  untuk  membantu  Daerah  dalam  mendanai kewenangannya,  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  sumber  pendanaan pemerintahan  antara  Pusat  dan  Daerah  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan pemerintahan  antar-Daerah.  Ketiga  komponen  Dana  Perimbangan  ini  merupakan  sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
DAU  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-Daerah  yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula  yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah  ditentukan  atas  besar  kecilnya  celah  fiskal  (fiscal  gap)  suatu  Daerah,  yang merupakan  selisih  antara  kebutuhan  Daerah  (fiscal  need)  dan  potensi  Daerah  (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi  kebutuhan  fiskal  kecil  akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  kecil.  Sebaliknya, Daerah  yang  potensi  fiskalnya  kecil,  namun  kebutuhan  fiskal  besar  akan  memperoleh alokasi  DAU  relatif  besar.  Secara  implisit,  prinsip  tersebut  menegaskan  fungsi  DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
DAK  dimaksudkan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  di Daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan  Daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Daerah.  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  hibah  yang  berasal  dari  pemerintah  negara asing,  badan/lembaga  asing,  badan/lembaga  internasional,  Pemerintah,  badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam  lain-lain  pendapatan  selain  hibah,  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak  dapat  ditanggulangi  dengan  dana  APBD.  Di  samping  itu,  Pemerintah  juga  dapat memberikan Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan.
Untuk  menghindari  menurunnya  pelayanan  kepada  masyarakat  setempat, Pemerintah  dapat  memberikan  Dana  Darurat  kepada  Daerah  tersebut  setelah dikonsultasikan  terlebih  dahulu  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pinjaman  Daerah merupakan  salah  satu  sumber  Pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  Daerah  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pembiayaan  yang  bersumber  dari  pinjaman  harus  dikelola  secara  benar  agar  tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional (Adiwinarto dkk, 2021). Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Dalam  Undang-Undang  ini  juga  ditegaskan  bahwa  Daerah  dilarang  melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan  melalui  Pemerintah  dengan  mekanisme  penerusan  pinjaman.  Pengaturan  ini dimaksudkan  agar  terdapat  prinsip  kehati-hatian  dan  kesinambungan  fiskal  dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan  penerimaan.  Selain  itu,  dilakukan  pembatasan  pinjaman  dalam  rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah juga dimungkinkan  untuk  menerbitkan  Obligasi  Daerah  dengan  persyaratan  tertentu,  serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah.
Segala  bentuk  akibat  atau  risiko  yang  timbul  dari  penerbitan  Obligasi  Daerah menjadi  tanggung jawab Daerah sepenuhnya (Rudolf dkk, 2021). Pengelolaan keuangan dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang  sudah  menjadi  tuntutan  masyarakat.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  harus dimasukkan  dalam  APBD.  Dalam  pengadministrasian  Keuangan  Daerah,  APBD, Perubahan  APBD,  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  setiap  tahun  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Surplus APBD digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah tahun  anggaran  berikutnya,  membentuk  Dana  Cadangan,  dan  penyertaan  modal  dalam Perusahaan Daerah. Dalam hal  anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan  sumber-sumber Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk  menjamin tersedianya dana bagi
pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah  yang  dilimpahkan  kepada  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan  Pemerintah  yang  ditugaskan  kepada  Daerah.  Dalam  Undang-Undang  ini ditegaskan  bahwa  pengadministrasian  Dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti  mekanisme APBD. Hal  ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Desentralisasi Ekonomi
Timbulnya  keinginan  diterapkannya  proses  desentralisasi  di  berbagai  negara  di  dunia, khususnya  di  negara-negara  berkembang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  latar belakang  atau  pengalaman  suatu  negara,  peranannya  dalam  globalisasi  dunia,  kemunduran dalam  pembangunan  ekonomi,  tuntutan  terhadap  perubahan  tingkat  pelayanan  masyarakat, tanda-tanda  adanya  disintegrasi  diberbagai  negara  serta  banyaknya  kegagalan  yang  dialami oleh  pemerintahan  sentralistik  dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat  yang  efektif (Khusuma,  2013).  Kebijakan  desentralisasi  dalam  negara  islam  merupakan  kebijakan  yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  syariah,  negara  memiliki  peran  untuk  bertanggungjawab mengurangi  kesenjangan  pendapatan  sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Negara dengan  wilayah  yang  luas,  jumlah  penduduk  yang  banyak,  dan  memiliki  kebutuhan  atau tuntutan nasional lainnya kerap menerapkan kebijakan desentralisasi, termasuk desentralisasi fiscal.
Dalam pandangan ekonomi islam menyangkut desentralisasi ekonomi yang mengacu pada desentralisasi fiscal, maka terdapat beberapa unsur dari teori fiscal (Setianingrum, 2013), yaitu:
1. Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan  sektor  publik.  Tiga  sektor  bekerja  sama,  memberikan  kerangka  kelembagaan  pada perekonomian Islam
2. Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal
3. Alokasi,  distribusi  dan  fungsi  stabilisasi  dari  ekonomi  Islam  diproses  dan  dilaksanakan melalui semua sector tersebut secara bersama-sama
4. Peran  sektor  public  dibanding  sektor  lain  adalah  minimal  tapi  penting  sejauh  beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas Adapun  tujuan  dari  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  untuk  menciptakan  stabilitas  ekonomi, tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  dan  pemerataan  pendapatan,  ditambah  dengan tujuan  lain  yang  terkandung  dalam  aturan  Islam  yaitu  Islam  menetapkan  pada  tempat  yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam (Saputri, 2021) yaitu:
1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang telah tinggi
2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman
3. Ekonomi  islam  mempunyai  komitmen  yang  membantu  ekonomi  masyarakat  yang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin

## KESIMPULAN
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.  Pelimpahan  kekuasaan  administrasi  dan  politik  dalam  rangka  penyediaan  layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal  itu diatur
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  pemerintah  daerah  dan  tentang  perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terdiri dari 16  BAB  dan  240  pasal  dan  UU  No  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari  14 BAB dan 110 pasal. Pandangan Ekonomi Islam  Terhadap  Desentralisasi  Ekonomi  bertujuan  secara  syariah  yaitu    untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan,  sehingga  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  serta terwujudnya  persamaan  dan  demokrasi.  Dampak  negatif  dari  adanya  desentralisasi  fiskal  yaitu munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan daerah, salah satu yang menjadi kasus besar adalah adanya korupsi. Pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pihak-pihak pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari praktek korupsi, serta tindakan tegas secara hukum untuk menindak para koruptor tersebut.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Kahar Maranjaya. (2022). Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi. Glosains : Jurnal Global Indonesia , 3 (1), 1–7.
Abidin,  M. Z.  (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan  Keuangan Desa dalam  Mendukung  Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 6 (1), 61–76.
Andriansyah,  Y.  (2017).  MENUJU  DESENTRALISASI  KEBIJAKAN  EKONOMI  DALAM ISLAM: Pengalaman Dinasti ῾Uṡmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru.
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah , 9 (1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1280
Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana  Desa  Terhadap  Indeks  Desa  Membangun  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (3), 22–41.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35490
Fartini, A. (2022). Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. Pledoi Jurnal Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 1–9.
Hamid, A., & Willem, R. (2022). Administrasi Pertanahan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria Dan Otonomi Daerah. PETITUM , 10 (1), 100–106.
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Stabilitas  Politik  Dalam  Kerangka  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara , 1 (1),  785–787. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293
Hasyim,  M.  (2021).  Prinsip  Otonomi  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Keungan  Daerah  Pasca Berlakunya Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. Mimbar Keadilan , 14 (1), 95–106.
hendra  karianga.  (2017). carut  marut  pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  otonomi  darah perspektif hukum dan politik . kencana.
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. NUANSA:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  Dan  Keagamaan Islam , 14 (1), 123. https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316
Khusuma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi  Fiskal  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan , 14 (2),  101– 119.
Madjid, N. V., Hukum, F., & Ekasakti, U. (2022). Penyelesaian kerugian daerah akibat kelalaian bendahara. Swara Justisia , 6 (3), 218–228.
Milya Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.
NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6 (1), 41–53. Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis  Pada  Masa  Umar  bin  Khattab. Iqtisad  Reconstruction  of  Justice  and  Welfare  for Indonesia , 8 (1), 81. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521
Rudolf  Valentino  Saragih,M.  S.Tumanggor,  N.  S.  (2021).  Harmoniasasi  Pengaturan  Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salahsatu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Tora , 7 (2), 306–324. https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295
Saputri,  G.  (2021).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi , 1–116. Setianingrum, A. (2013). Perspektif Kebijakan Publik Islam. Ekonomika-Bisnis , 4 (1), 1–12. Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja , 07 (02), 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130 Sulistio  Adiwinarto,  Amara  Diva  Abigail,  M.  A.  W.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pemerintah Daerah  Dalam  Pengelolaan  Obligasi  Daerah. Fairness  and  Justice :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 19 (32), 1–14.
Wibowo,  E.  A.,  &  Oktivalerina,  A.  (2022).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. Bappenas Working Papers , 5 (1), 97–119. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117 Yane Alice Doce & Zainudin Adang Djaha. (2022). Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah  Pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Lembata  (Studi  Kasus  Pada  PT.  Pelindo  III Kupang). Jurnal Akuntansi , 9 (1), 29–38.