## KEDUDUKAN AL-QUR`AN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN APLIKASINYA DALAM BAHṠUL MASÂ`IL NU

## Hilmy Pratomo
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo e-mail: hilmypratomo@yahoo.com

## ABSTRACT
Nahdlatul  Ulama  (NU)  is  an  Islamic  religious  organization  in  Indonesia.  As  a religious  organization,  NU  has  a  fatwa  institution  in  the  form  of  bahṡul  masâ`il which  functions  to  respond  to  various  socio-religious.  In  responding  to  this problem,  NU  has  a  unique  dynamic  in  interacting  with  the  Qur'an  as  the  main guideline of Muslims. This paper tries to answer several problems. First, how does NU view the Qur'an. Second, what is the application in bahṡul masâ`il. The results of  the  study  it  can  be  seen  that  formally NU  views  the  position  of  the  Qur'an  as above any religious text. From the 1st Congress of 1926 to the Congress of XXXIII in  2015,  there  were  536  issues,  of  which  89  problems  were  answered  withthe Qur'an.
Keywords : NU, Bahṡul masâ`il, Al-Qur`an

## ABSTRAK
Nahdlatul  Ulama  (NU)  merupakan  organisasi  keagamaan  Islam  dan kemasyarakatan  di  Indonesia.  Sebagai  organisasi  keagamaan,  NU  memiliki lembaga fatwa berupa bahṡul masâ`il yang berfungsi merespon berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang. Dalam merespon persoalan ini, NU memiliki dinamika yang unik dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an sebagai pedoman utama umat  Islam.  Tulisan  ini  berusaha  menjawab  beberapa  persoalan. Pertama, bagaimana cara pandang NU terhadap Al-Qur’an. Kedua, bagaimana aplikasinya dalam bahṡul  masâ`il . Dari hasil penelitian dapat diketahui  bahwa  secara  formal NU  memandang  kedudukan  Al-Qur’an  berada  di  atas  teks  keagamaan  apapun. Hasilnya,  dari  Muktamar  I  tahun  1926  sampai  Muktamar  XXXIII  tahun  2015 terdapat  536  persoalan,  di  mana  89  persoalan  dijawab  dengan  keterangan  Al- Qur’an.
Kata kunci  : NU, Bahṡul masâ`il, Al-Qur`an.

## A. PENDAHULUAN
Al-Qur`an adalah wahyu Ilahi
( kalâmullah )  yang  secara  fungsional dimaksudkan sebagai petunjuk bagi umat manusia  ( hudan  li  an-nâs ).  Dengan fungsinya  tersebut Al-Qur`an menjadi rujukan  sentral  atas  berbagai  persoalan
sosial-keagamaan semenjak generasi awal  Islam.  Berangkat  dari  pandangan teologis  tersebut,  umat  Islam  tertuntut untuk  mendialogkan  antara Al-Qur`an sebagai naṣ yang  terbatas  dengan perkembangan  problem  umat  manusia yang  selalu  berkembang.  Sejauh  ini,
sentralitas Al-Qur`an tercermin  dari  dua gerak  sekaligus,  yaitu  gerak  sentrifugal dan  gerak  sentripetal.  Dalam  gerak sentrifugal Al-Qur`an mendorong kepada umat  Islam  untuk  melakukan  usaha interpretasi atas ayat-ayatnya. Sebaliknya dalam  gerak  sentripetal  umat  Islam terdorong untuk mengembalikan berbagai  problematikanya  kepada Al- Qur`an (Sibawaihi, 2007: ix).
Dalam  konteks  ini  NU  sebagai organisasi  keagamaan  Islam  juga  tidak terlepas  dari  dinamika  tersebut  di  atas. Sebagai organisasi keagamaan Islam, NU dalam  hal  ini  memiliki  lembaga  fatwa yang  khusus  mengkaji  dan  merespon berbagai  persoalan sosio-religius yang bernama  Lembaga Bahṡul  masâ`il . Forum  ini  pada  prakteknya  bertindak sebagai  lembaga  fatwanya  NU  yang berfungsi  merespon  dan  menjawab berbagai  persoalan sosio-religious yang dihadapi  oleh  warga nahḍiyyîn. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika menyebut forum bahṡul  masâ`il sebagai  panggung intelektual nahḍiyyîn .  Dalam  forum  ini, antar  para  kyai  atau  santri  dapat mengutarakan gagasannya dalam memecahkan  berbagai  masalah sosio- religious yang terjadi dalam masyarakat, terutama  yang  terkait  dengan  hukum Islam (Said, 2005: xxi).
Lembaga Bahṡul  masâ`il NU dalam berdialektika  dengan  berbagai  masalah
sosio-religious dan Al-Qur`an memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini karena sejak awal  berdirinya  NU  berkomitmen  untuk menjaga  tradisi  bermazhab.  Bermazhab ini menjadi identitas yang begitu penting sehingga  menjadi  pembahasan  pertama dalam  muktamar  NU  ke-1  di  Surabaya tahun  1926.  Kala  itu,  diputuskan  bahwa umat Islam (warga NU khususnya) wajib berpedoman  kepada  salah  satu  dari mazhab empat yang telah terkodifikasikan.
Berpijak  pada  gagasan  dasar  yang diusung  oleh  NU  sebagai  organisasi keagamaan  yang  secara  resmi  menganut sistem  bermazhab.  Maka  pada  tataran praktisnya  pengertian istinbâṭ  al-aḣkâm di  NU  bukanlah  mengambil  hukum secara  langsung  dari  sumber  primernya, yaitu Al-Qur`an dan  hadis.  Akan  tetapi, dengan  cara  menerapkan  secara  dinamis naṣ-naṣ fuqahâ` dalam mencari jawaban atas  permasalahan  tertentu.  Bagi  NU, istinbât  al-aḣkâm langsung  dari Al- Qur`an dan  hadis  cenderung  pada pengertian ijtihâd  muṭlaq yang  masih sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan  yang  dimiliki  (Mahfud, 2007:  24-24).  Sebagai  solusinya,  NU memilih istinbâṭ dalam  batas  mazhab yang  dianggap  lebih  praktis  dan  dapat dilakukan  oleh  mayoritas  ulama  NU. Oleh karena itu, menurut Sahal Mahfudh istilah istinbâṭ tidak populer di kalangan
NU,  sebab  istilah  tersebut  dipahami  dan dipopulerkan  sebagai ijtihâd  muṭlaq .
Sebagai  gantinya  digunakan  istilah bahṡul  masâ`il yang  artinya  membahas masalah-masalah  dengan  merujuk  pada kitab-kitab karya ulama.
Namun dalam perjalanannya, bahṡul masâ`il dalam pengamatan Sahal Mahfudh merupakan forum yang dinamis.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari dikembangkannya model bermazhab qaulî menuju bermazhab secara manhajî . Maksud  bermazhab  secara qaulî yakni metode bahṡul  masâ`il dalam menjawab berbagai  pertanyaan  dengan  mencari jawaban dalam kitab tafsir maupun kitab- kitab  fikih  mazhab  empat  dengan mengutip  langsung  teksnya.  Metode  ini dapat  diartikan  menerapkan  pendapat atau teks yang sudah “jadi”.
Kecenderungan bermazhab secara tekstual ini secara konsekuen ditindaklanjuti  dengan  mengembalikan berbagai macam persoalan kepada rujukan berupa kitab tafsir maupun kitab- kitab fikih yang pada umumnya terafiliasi dengan  mazhab.  Para  peserta bahṡul masâ`il mengarahkan pengambilan jawaban  pada  pendapat mujtahid baik yang muṭlaq maupun muntaṣib. Adapun bermazhab  secara manhajî adalah  suatu cara  menyelesaikan  masalah  keagamaan yang  ditempuh bahṡul  masâ`il dengan mengikuti  jalan  pikiran  atau  kaidah-
kaidah  penetapan  hukum  yang  telah ditetapkan oleh Imam mazhab.
Obyek  material  dari  penelitian  ini terbatas pada teks Al-Qur`an saja, yaitu teks Al-Qur`an yang  dijadikan  landasan NU  dalam bahṡul  masâ`il di  tingkat nasional yang terselenggara saat muktamar, konferensi besar, musyawarah nasional alim ulama selama kurun waktu antara  tahun  1926-2015.  Secara  umum penelitian  ini  akan  mengangkat  dua permasalahan  utama. Pertama, yaitu bagaimana  kedudukan  NU Al-Qur`an dalam NU. Kedua, bagaimana aplikasinya dalam bahṡul masâ`il .

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Telaah Historis Dinamika Sosial- Keagamaan NU
Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam’iyyah dîniyyah islâmiyyah ijtimâ’iyyah (organisasi  sosial  keagamaan  Islam)  yang secara  resmi  berdiri  di  Surabaya  pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H.  Tujuan  utama  didirikannya  organisasi ini dalam rangka memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahl  as-sunnah  wa  al-jamâ’ah .  Latar belakang  dipilihnya  nama  Nahdlatul Ulama  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tokoh utama  pendiri  organisasi  ini.  Mayoritas latar  belakang  sosial mereka  adalah  para kyai,  antara  lain  KH.  Hasyim  Asy’ari
(pengasuh  pondok  pesantren  Tebuireng
Jombang), KH. Wahab Hasbullah
(Surabaya), KH. Bisyri Syansuri (Jombang),  KHR.  Asnawi  (Kudus),  KH Ma’shum (Lasem), KH. Ridlwan
(Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH.
Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid
(Surabaya),  KH.  Alwi  Abdul  Aziz (Malang),  KH.  Abdul  Halim  (Cirebon), KH.  Muntaha  (Madura),  KH.  Dahlan Abdul  Qohar  (Kertosono),  dan  KH. Abdullah Faqih (Gresik) (Zahro, 2004: 18).
Bertolak dari hal tersebut, kedudukan  ulama  (kyai)  begitu  penting menyertai  perjalanan  organisasi  ini. Setidaknya ada dua faktor yang menjadikan kyai  begitu dominan di  NU. Pertama, NU sebagai organisasi keagamaan memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  personal, baik  dari  segi  moral  maupun  kapasitas intelektual keagamaanya. Tentunya yang paling  mendekati  kriteria  ini  adalah ulama  (kyai),  sebagaimana  dilegitimasi hadis sebagai waraṡât al-anbiyâ` (pewaris para nabi). Kedua, seorang kyai memiliki kewibawaan dan pengaruh atas santri  dan  pengikutnya.  Begitu  juga kewibawaan kyai turut berpengaruh pada masyarakat sekelilingnya, organisasi daerah  dan  mungkin  lebih  luas  lagi (Musa, 2007: 18).
Terkait  dengan  paradigma  atas Al- Qur`an , pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari meyakini  bahwa  jalan  terbaik  untuk memahami maksud Al-Qur`an dan hadis adalah  dengan  mempelajari  pemikiran ulama  klasik  yang  terafiliasi  dengan mazhab. Sementara itu, dalam menyikapi tradisi  lokal  ia  berasumsi  bahwa  tidak semua  praktek  keagamaan  yang  telah berjalan  keliru  dan  bertentangan  dengan ajaran Islam. Pandangan keagamaan KH. Hasyim  Asy’ari  menjadi  pokok  pikiran pembentukan dasar-dasar paham keagamaan NU sebagai berikut:
a. Dasar  paham  keagamaan  NU  adalah sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur`an , hadis, ijmâ’ dan qiyâs .
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari  sumber-sumbernya  di  atas,  NU mengikuti paham ahl as-sunnah wa al- jamâ’ah (aswaja) dan  menggunakan jalan  pendekatan  ( al-mażhab ).  Pola bermazhab  dalam  NU  berlaku  dalam semua  aspek  ajaran  Islam, ‘aqîdah, syarî’ah (fikih) dan akhlâq (tasawuf).
c. Dalam bidang ‘aqîdah NU mengikuti ahl  as-sunnah  wa  al-jamâ’ah yang dipelopori  oleh  Imam  Abu  Hasan  al- Asy’ari  dan  Imam  Manshur  al-
Maturidi
d. Dalam  bidang  fikih,  NU  mengikuti jalan  pendekatan  ( al-mażhab )  salah satu  dari  mazhab  Abû  Ḣanîfah  an- Nu’mân, Imâm Mâlik Ibn Anas, Imâm
Muḣammad  Ibn  Idrîs  asy-Syâfi’î  dan Imâm Aḣmad Ibn Ḣanbal.
e. Dalam  bidang  tasawuf  mengikuti antara  lain  Imâm  al-Junaid  al- Baghdâdî  dan  Imâm  al-Ghazâli  serta imam-imam yang lain.
f. NU mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan  segala  kebaikan yang  sudah  dimiliki  manusia.  Paham keagamaan  yang  dianut  NU  bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang  sudah  ada  dan  menjadi  milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut (Rumadi, 2015: 174).
2. Bahṡul  masâ`il  NU;  Fungsi  dan

## Metode
Sebagai  organisasi sosial  keagamaan Islam  NU  memiliki  Lembaga Bahṡul masâ`il . Tugas utama lembaga ini adalah menghimpun, membahas dan memberikan kepastian  hukum  atas  berbagai  persoalan dalam  bidang  fikih  yang  merujuk  pada empat  mazhab,  yaitu  Ḣanafî,  Mâlikî, Syâfi’î,  dan  Ḣambalî  (Zahro,  2004:  5). Secara  historis  tradisi bahṡul  masâ`il (pembahasan masalah keagamaan) sebetulnya  sudah  ada  sebelum  NU menjadi jam’iyyah (organisasi  formal).
Saat  itu  tradisi  musyawarah  dan  diskusi keagamaan  sudah  hidup  di  lingkungan pesantren yang melibatkan kyai dan santri,
hasil dari diskusi ini kemudian didokumentasikan  dalam  buletin  LINO ( Lailatul  Ijtima’  Nahdlatul  Oelama ) (Mahfud, 2011: vii). Hasil dari diskusi ini menjadi semacam fatwa kiai yang menjadi rujukan  bagi  masyarakat.  Setelah  NU berdiri  tradisi  ini  terakomodasi,  dan prosedurnya dikembangkan dalam program  kerja  NU.  Proses  penetapan hukum kemudian dilakukan secara kolektif,  sehingga  hasilnya  menjadi representasi  NU,  bukan  lagi  hasil keputusan individu kiai.
Tradisi bahṡul  masâ`il selanjutnya berkembang  menjadi Lembaga Bahṡul Masâ`il di  mana  sejak  NU  berdiri  tahun 1926 sampai 2015 telah menghasilkan 536 keputusan. Dari jumlah itu, hasil keputusan masail ad-dîniyyah al- waqi’iyyah sebanyak  469,  kemudian keputusan masail ad-dîniyyah al- mauḍû’iyyah berjumlah  39,  terakhir masail ad-dîniyyah al-qânûniyyah mencapai  28  keputusan.  Hasil-hasil keputusan Syuriah/ bahṡul masâ`il tersebut,  menurut  Sahal  Mahfudh  (1994: 34)  bukanlah  suatu  hal  yang  bersifat permanen.  Artinya,  jika  kemudian  hari suatu  keputusan  dianggap  bertentangan dengan  temuan  baru  ulama  baik  berupa nâṣ/qaul atau ‘ibarât dari  rujukan  yang lebih  valid , maka  keputusan  tersebut terbuka untuk dikoreksi dan ditinjau ulang dalam forum yang sama.
Bahṡul  masâ`il dalam  pengamatan Sahal Mahfudh sebagaimana dikutip oleh Hasyim  Muzadi  (1999:  9),  merupakan forum  yang  dinamis,  demokratis  dan “berwawasan  luas”.  Dikatakan  dinamis sebab  persoalan  ( masâil )  yang  dikaji responsif terhadap perkembangan hukum di  masyarakat.  Dikatakan  demokratis sebab  peserta bahṡul  masâ`il memiliki hak  yang  sama.  Tidak  ada  pembedaan antara kiai dan santri,  begitu juga antara kyai sepuh dan kyai  muda. Argumentasi siapapun yang dinilai lebih unggul, itulah yang  nantinya  akan  dipilih.  Sedangkan bahṡul  masâ`il dikatakan  “berwawasan luas”  sebab  dalam  forum  ini  tidak  ada dominasi  mazhab,  dan  menyepakati sebuah perbedaan. Sebagai contoh kasus bunga bank, pembahasan ini tidak pernah mencapai  kata  sepakat  terkait  status hukumnya.    Sampai  hari  ini  status hukumnya  ada  tiga,  yaitu  halal,  haram ataupun syubhât .
Sementara  itu,  secara  operasional bahṡul masâ`il merupakan lembaga fatwa di  lingkungan  organisasi  NU.  Tipologi permasalahan  yang dibahas  di  dalamnya mayoritas  merupakan  masalah  aktual ( wâqi’iyyah )  yang  diajukan  oleh  warga NU.  Dalam  konteks iftâ` (persoalan seputar  fatwa),  warga  NU  bertindak sebagai mustaftî (pemohon fatwa), sedangkan  kiai  sebagai muftî (pemberi fatwa),  dan  jawaban  atas  masalah
menjadi  fatwa.  Dari  sudut  pandang  ini, keputusan bahṡul  masâ`il memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa. Atas dasar  pertimbangan  itu,  menurut  Sahal Mahfudh  (1994:  35),  keputusan bahṡul masâ`il secara organisatoris tidak mengikat  warga  NU,  walaupun  mereka dengan  kesadarannya  akan  mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.
Dalam mekanisme penggalian hukum  ( istinbâṭ  al-aḣkâm ), bahṡul masâ`il tidak  keluar  dari  kerangka bermazhab  yang  sejak  awal  dipilih  NU. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  anggapan bahwa  proses  transmisi  pengetahuan tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi  selanjutnya,  dan  memberikan jaminan  agar  memperoleh  kemurnian ajaran  dari  sumbernya  yang  pertama, selain bermazhab juga menjadi alternatif memahami  persoalan  keagamaan  jika belum  memiliki  kemampuan  berijtihad. Sikap ini ditindaklanjuti dengan merujuk pada  kitab-kitab  fikih  di  antara  empat mazhab,  terutama  mazhab  Syafi’i. Sebagai  langkah  antisipasi  terhadap dominasi  kitab  rujukan  dan  pendapat ulama  dari  mazhab  Syafi’i  ( syâfî’iyyah ), maka  pada  Muktamar  I  ditetapkan kriteria  pendapat  yang  boleh  digunakan untuk  berfatwa,  secara  hirarkis  sebagai berikut:
1) Pendapat  yang  disepakati  oleh  Imâm Nawâwî dan Imâm Râfi’î
2) Pendapat  yang  disepakati  Imâm Nawâwî saja
3) Pendapat yang disepakati Imâm Râfi’î
4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
5) Pendapat ulama yang terpandai
6) Pendapat  ulama  yang  paling wara’ (menjauhkan diri dari dosa,
kemaksiatan,  dan  sesuatu  yang  masih meragukan hukumnya ( syubhât ).
Adapun dalam mengaplikasikan pendekatan mażhabî,  bahṡul  masâ`il
menggunakan  tiga  metode istinbâṭ  al- aḣkâm yang diterapkan secara berjenjang sebagai berikut:
a. Metode Qaulî
Metode  ini  merupakan  langkah pertama  yang  dilakukan  tim bahṡul masâ`il. Cara  kerjanya yaitu  dengan menelaah  berbagai masalah yang diajukan. Selanjutnya mencari jawabannya  dalam  kitab-kitab  fikih mazhab empat dengan mengutip langsung  teksnya  atau  bisa  diartikan menerapkan  pendapat  yang  sudah “jadi”. Contoh penerapan metode qaulî terdapat  dalam  masalah  menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah  atau  pondok  (asrama).  Hal tersebut termasuk “sabîlillah”
sebagaimana  kutipan  Imam  al-Qaffal. Jawaban bahṡul  masâ`il hukumnya tidak  boleh,  sebab  cakupan  yang dimaksud  dengan  “ sabîlillah” ialah
mereka yang berperang dalam sabîlillah . Adapun kutipan Al-Qaffal itu adalah ḍâ’îf (lemah).  Argumentasi  ini diambil  dari  kitab Rahmatul  Ummah sebagai berikut:
إلا عنم ىلع اوقفتاو نيفكت وأ دجسم ءانبل جارخ ها تيم ـ )ةمألا ةمحر(
Dan  mereka  sepakat  atas  tidak bolehnya  mengeluarkan  (harta  zakat) untuk mendirikan masjid atau mengafani (membungkus) mayat.
b. Ilḣâqî
Apabila metode qaulî belum dapat menyelesaikan  masalah  dikarenakan tidak  ditemukan  jawaban  tekstual  dari kitab mu’tabar ,  maka  cara  yang ditempuh selanjutnya adalah menyamakan  hukum  suatu  masalah yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya dengan  masalah  serupa  yang  telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya),  atau  dengan  kata  lain menyamakan  dengan  pendapat  yang sudah  jadi.  Dalam  prakteknya  metode ilḣâqî menggunakan  prosedur  dan persyaratan  mirip qiyâs, oleh  sebab  itu dapat dinamakan dengan qiyâs ala NU. Contoh penerapan metode ilḣâqî terdapat  dalam  persoalan  hukum  jual beli  petasan.  Apakah  sah  hukum  jual beli petasan (dalam bahasa jawa disebut mercon) untuk merayakan hari raya atau penganten  dan  sebagainya.  Jawaban bahṡul  masâ`il ,  jual  beli  tersebut
hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu  adanya  perasaan  gembira  dan menggembirakan  hati  dengan  suara petasan  itu.  Jawaban  tersebut  diambil dari kitab I’ânah at-Ṭâlibîn :
معاطملاو ريخلا هوجوو ةقدصلا يف هفرص ا ّمأو ريذبتب سيلف هب قيلت ال يتلا ايادهلاو سبالملاو
كلذ يف هل نأل حصألا ىلع يأ )ريذبتب سيل هلوق(
باوثلا وهو احيحص اضرغ ّمث نمو .ذ ّ ذلتلاو
.فارسإلا يف ريخ الو ريخلا يف فارسإ ال اولاق
Adapun  membelanjakan  harta  untuk bersedekah, aspek-aspek kebaikan, termasuk makanan, pakaian dan hadiah,  maka  tidak  termasuk  tindakan sia-sia  (mubâżîr)  menurut  pendapat yang  lebih  kuat,  karena  di  dalamnya terdapat  tujuan  yang  benar,  yaitu mendapatkan  pahala  atau  bersenang- senang.  Oleh  karenanya  dikatakan dalam  hal  kebaikan  tidak  ada  yang dinamakan isrâf dan tidak ada kebaikan dalam isrâf.
c. Metode Manhajî
Metode manhajî adalah  suatu  cara menyelesaikan  masalah  keagamaan yang  ditempuh bahṡul  masâ`il dengan mengikuti  jalan  pikiran  atau  kaidah- kaidah  penetapan  hukum  yang  telah ditetapkan oleh  Imam mazhab (Ahmad Zahro,  2004:  124).  Contoh  penerapan metode manhajî terdapat dalam masalah sedekah kepada mayit, apakah sedekah kepada  mayit  mendapatkan  pahala. Jawaban bahṡul masâ`il sedekah kepada mayit mendapatkan pahala. Jawaban ini
berdasarkan  keterangan  dalam  kitab Ṣaḣîḣ al-Bukhârî bab jenazah dan kitab Al-Muhażżab :
أ سابع نبا ىور نإ للها لوسرل لاق الجر ن لاقف اهنع قدصتا نإ اهعفنيا تيفوت دق يما تقدصت دق ىنإ كدهشأف افرخم يل نإف لاق معن باب بذهملا و زئانجلا باب يراخبلا( اهنع اهب

## )ءايصوألا
Ibn  ‘Abbâs  meriwayatkan  bahwa  ada seseorang  bertanya  kepada  Rasulullah Saw,  “Sesungguhnya  ibuku  sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau)  aku  bersedekah  atas  (nama) nya?”.  Rasulullah  menjawab  “ya”.
Orang itu kemudian berkata: “Sesungguhnya aku memiliki sekeranjang  buah,  maka  aku  ingin engkau menyaksikan bahwa
sesungguhnya  aku  menyedekahkannya atas (nama) nya”.
Metode manhajî ini  secara  resmi dipopulerkan  penggunaannya  dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Latar belakang diresmikannya  metode manhajî paling tidak ada dua faktor. Pertama, pergumulan  warga  NU  dengan  wacana baru yang mendorong adanya pembaruan  di  segala  aspek  kehidupan manusia,  termasuk  di  dalamnya  adalah aspek  hukum. Kedua, munculnya kelompok  kiai  muda  yang  tidak  puas dengan  fatwa-fatwa  yang  didominasi oleh  kiai-kiai  senior  yang  dinilai konservatif.
3. Kedudukan  Al-Qur`an  dalam Perspektif Nahdlatul Ulama
Secara  formal  NU  berpedoman kepada Al-Qur`an , hadis, ijmâ’ dan qiyâs .
Namun, NU memiliki cara pandang yang khas dalam memandang, memahami, dan mengamalkan Al-Qur`an .  Dalam  garis- garis besar NU ( khiṭṭah nahḍiyyah ) telah ditegaskan: Pertama, Al-Qur`an dan sunnah  merupakan  sumber  dari  segala sumber  ajaran  Islam,  harus  dipelajari dan dipahami melalui jalur-jalur dan saluran-saluran yang dapat dipertanggungjawabkan  kemurniannya, yaitu  melalui Khulafâ`  ar-Râsyidûn sebagai  tokoh  paling  dekat  dengan Rasulullah, para sahabat pada umumnya, dan  beberapa  generasi  sesudahnya. Kedua,  Al-Qur`an dan  sunnah  yang sangat luhur disampaikan secara berangsur-angsur  harus  dipahami:  (1) menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, diukur  dengan  prinsip-prinsip  ajaran Islam  sendiri  dan  dengan  logika  yang benar.  (2) dengan  bekal  perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya. (3) dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata  mencari  kebenaran  yang diridhai  oleh  Allah. Ketiga, bagi  yang tidak  memiliki  kemampuan,  syarat  dan sarananya,  tersedia  satu-satunya  cara memahami dan mengamalkan ajaran Al- Qur`an dan  sunnah,  yaitu  dengan
mengikuti  pendapat  hasil  daya  pikir tokoh-tokoh agama yang dapat dipertanggungjawabkan  kemampuannya (Siddiq, 2006: 13-14).
Paradigma  NU  terhadap Al-Qur`an teraplikasikan dalam forum bahṡul masâ`il .  Mulai  tahun  1926  sampai  tahun 2015 bahṡul  masâ`il telah  menghasilkan 536 keputusan, dari jumlah itu terdapat 89 masalah yang merujuk kepada Al-Qur`an baik  dengan  dikutip  langsung  maupun dikutip  dalam  kitab-kitab  karya  ulama. Prosentase  permasalahan  yang  direspon menggunakan Al-Qur`an sebesar  16,6%,
sedangkan perbandingan antara permasalahan yang direspon menggunakan Al-Qur`an dan tidak menggunakan Al-Qur`an sebesar 1:6 (satu banding enam).
Data tersebut menunjukkan meskipun Al-Qur`an merupakan  pedoman  utama dalam  NU,  namun  dalam  aplikasinya mereka tidak serta merta merujuk langsung kepada Al-Qur`an .  Mempertimbangkan sikap  bermazhab  yang  dipilih  NU, sebetulnya hal ini dapat dimengerti. Sebab, sikap  ini  secara  konsekuen  ditindaklanjuti dengan  mengembalikan  berbagai  macam persoalan  kepada  rujukan  berupa  kitab- kitab fikih yang terafiliasi dengan mazhab. Para  peserta bahṡul  masâ`il mengarahkan pengambilan  jawaban  pada  pendapat mujtahid baik  yang muṭlaq maupun muntaṣib.
Menurut  Abdul  Muchith  Muzadi (2006:  133),  dengan  sistem  bermazhab ajaran Islam dapat dikembangkan, disebarluaskan  dan  diwariskan  dengan relatif mudah kepada semua lapisan atau tingkatan umat Islam, mulai dari mereka yang  paling  awam  sampai  yang  alim sekalipun.  Melalui  sistem  ini  pula, pewarisan ajaran Islam terpelihara kelurusan  dan  kemurniannya.  Hal  ini karena ajaran yang terkandung dalam Al- Qur`an dan hadis dipahami, ditafsiri dan dikembangkan  dengan  menggunakan pola  pemahaman  dan  metode ijtihâd yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari sini, dapat  dipahami bahwa  mazhab  merupakan  representasi dari  hasil  pemahaman  dan  penggalian hukum dari Al-Qur`an . Dalam pandangan NU,  tentu  saja  proses  tersebut  hanya dapat  dilakukan  oleh  ulama  yang  diakui kapabilitas  dan  kedalaman  keilmuan mereka.
Dari sini, NU menyadari bahwa tidak semua  umat  Islam  memiliki  kapabilitas dalam  memahami  dan  menyimpulkan hukum suatu masalah langsung dari Al-Qur`an . Oleh sebab itu,
NU menawarkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memahami ajaran  agama. Pertama, bagi yang  memenuhi  syarat  untuk ijtihâd dapat  melakukan istinbâṭ  al-aḣkâm langsung  dari Al-Qur`an dan  hadis.
Kedua, sebaliknya  bagi  yang  tidak memenuhi  syarat  ataupun  meragukan kemampuannya  sendiri  untuk ijtihâd, satu-satunya  jalan  yang  dapat  ditempuh adalah  dengan  mengikuti ijtihâd orang lain  yang mampu (Siddiq,  2006:  36-37). Bagi  NU,  mengharuskan  seluruh  umat Islam untuk ijtihâd secara mandiri adalah langkah  yang  tidak  tepat,  bahkan  dapat mereduksi spirit ajaran Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi:
ةعا ّسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ

## .
Tatkala suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancuran perkara itu).
Pada  titik  inilah,  kitab-kitab  hasil karya ulama-ulama klasik yang terafiliasi dengan  mazhab  menjadi  begitu  penting. NU  memandang  kitab-kitab  tersebut merupakan hasil ijtihâd langsung kepada Al-Qur`an . Ijtihâd tersebut  dilakukan ulama-ulama  yang  tidak  diragukan  lagi kredibilitasnya,  sehingga  hasil ijtihâd mereka  dapat  dipertanggungjawabkan. Realitas ini dapat  dimengerti, sebab dari awal  pendiri  NU,  KH.  Hasyim  Asy’ari telah berpesan dalam Qanûn Asâsî :
Wahai  ulama  dan  pemimpin  yang bertakwa  di  kalangan Ahlussunnah Wal  Jama’ah dan  keluarga  madzhab Imam  Empat,  Anda  sekalian  telah menimba  ilmu  dari  orang-orang terdahulu. Mereka juga menimba dari orang-orang sebelumnya dengan jalan sanad yang  bersambung  sampai kepada  Anda  sekalian,  dan  Anda selalu  meneliti  dari  siapa  menimba
ilmu  agama  itu.  Maka  dengan demikian,  Anda  sekalian  adalah penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang  ilmu-ilmu  itu.  Rumah-rumah tidak  dimasuki  kecuali  dari  pintu- pintu. Siapa yang memasukinya tidak melalui pintu, disebut pencuri (Muzadi, 2006: 19).
Poin  penting  yang  dapat  dipahami dari  paragraf    di  atas  adalah:  (1)  NU menekankan  pentingnya  menjaga  tradisi transmisi  keilmuan (sanad) yang  secara operasional  bersambung  sampai  pada ulama  terdahulu , (2) ajaran  Islam  ( Al- Qur`an dan hadis) ibarat sebuah “rumah”, di mana untuk memasukinya (memahami) harus melalui “pintu-pintu” atau jalur yang dapat
dipertanggungjawabkan, yaitu para ulama yang kredibel. Bangunan pemikiran  NU  tersebut  pada  hakikatnya bermuara  pada  satu  hal,  yaitu  adanya jaminan akan terpeliharanya ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah melalui bimbingan Al-Qur`an . Melihat  garis-garis  besar  pemikiran keagamaan  NU  tersebut,  maka  dapat dipahami jika prosentase penggunaan Al- Qur`an dalam bahṡul masâ`il NU hanya mencapai 16,6 %.

## C. SIMPULAN
Dari  paparan  di  atas  penulis  dapat menyimpulkan bahwa secara formal NU memandang kedudukan Al-Qur`an berada  di  atas  teks  apapun.  Secara
hirarkis, Al-Qur`an dijadikan  sebagai pedoman  utama.  Berikutnya  secara berurutan  adalah  hadis, ijmâ’ dan qiyâs .  Mengingat  kedudukan Al-Qur`an begitu sakral dalam pandangan NU, maka untuk  mempelajari  dan  memahaminya perlu  sarana  yang  tepat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Oleh  sebab  itu, NU  memberikan  beberapa  tawaran. Pertama, melalui Khulafâ`  ar-Râsyidûn sebagai  tokoh  paling  dekat  dengan Rasulullah, para sahabat pada umumnya, dan  beberapa  generasi  sesudahnya. Kedua,  Al-Qur`an dan  sunnah  yang sangat luhur disampaikan secara berangsur-angsur  harus  dipahami:  (1) menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, diukur  dengan  prinsip-prinsip  ajaran Islam  sendiri  dan  dengan  logika  yang benar.  (2) dengan  bekal  perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya. (3) dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata  mencari  kebenaran  yang diridhai  oleh  Allah. Ketiga, bagi  yang tidak  memiliki  kemampuan,  syarat  dan sarananya,  tersedia  satu-satunya  cara memahami dan mengamalkan ajaran Al- Qur`an dan  sunnah,  yaitu  dengan mengikuti  pendapat  hasil  daya  pikir tokoh-tokoh agama yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
Dalam  hal  ini,  NU  cenderung menggunakan  tawaran  ketiga  yaitu
dengan mengikuti pendapat dan pemikiran  tokoh-tokoh  agama  (ulama) yang kredibel dan
dapat dipertanggungjawabkan  kemampuannya. Hal  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan mengembalikan berbagai macam persoalan kepada sumber-sumber terpercaya  dengan  merujuk  pada  kitab- kitab  karya  ulama  tersebut.  Berhubung redaksi dan metode masing-masing kitab berbeda,  maka  dari  itu  pola  jawaban bahtsul mengikuti irama kitab-kitab yang dikutip. Adakalanya sebuah kitab menyertakan  ayat Al-Qur`an ataupun hadis  sehingga  jawaban  tersebut  sampai ke adillah. Akan  tetapi,  jika  tidak menyertakan  ayat Al-Qur`an ataupun
hadis yang terpenting jawabannya ditemukan dalam kitab-kitab fikih.
Oleh  sebab  itu,  dapat  dipahami jika  dari  Muktamar  I  tahun  1926 sampai  Muktamar  XXXIII  tahun  2015 dari  536  persoalan,  hanya  89  persoalan yang  dijawab  dengan  keterangan Al- Qur`an .  Prosentase  permasalahan  yang direspon menggunakan Al-Qur`an sebesar  16,6%,  sedangkan  perbandingan antara  permasalahan  yang  direspon menggunakan Al-Qur`an dan  tidak menggunakan Al-Qur`an sebesar  1:6 (satu banding enam). []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Mahfudh,  Sahal.  2007. Nuansa  Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKiS.
Mas’ud,  Abdurrahman . 2006. Dari
Haramayn  ke  Nusantara,  Jejak Intelektual Arsitek Pesantren. Jakarta: Prenada Media Group. Moesa, Ali Maschan. 2007. Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LKiS. Muzadi, Abdul Muchith. 2006. Mengenal Nahdlatul Ulama. Surabaya: Khalista.
---------------. 2007. NU dalam Perspektif Sejarah  dan  Ajaran. Surabaya: Khalista.
Muzadi, Hasyim. 1999. Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa.
Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
Rumadi (ed). 2015. Hasil-Hasil Muktamar  ke-33  Nahdlatul  Ulama . Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr
PBNU.
Said,  Imam  Ghazali  (ed).  2005. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas  dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926- 1999). Surabaya: Diantama.
Sibawaihi.  2007. Hermeneutika  Al- Qur`an Fazlur Rahman . Yogyakarta: Jalasutra. Siddiq, Achmad. 2006. Khittah Nahdliyah. Surabaya: Khalista. Zahro,  Ahmad.  2004. Lajnah  Bahṡul masâ`il 1926-1999; Tradisi Intelektual NU , Yogyakarta: LKiS