## IDENTIFIKASI  PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PERANAN
DALAM PENGELOLAAN  HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU,

## KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU

## IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS AND ROLES IN
PROTECTED FOREST MANAGEMENT OF MOUNT SIRIMAU,

## AMBON CITY, MALUKU PROVINCE
Oleh
Evelin Parera 1*) Ris Hadi Purwanto 2) , Dwiko Budi Permadi 3) , Sumardi 4) 1,2,3,4) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  55281
Email: evlinparera@gmail.com Diterima: 18 Januari 2022
Disetujui: 23 April 2022

## Abstrak
Pengelolaan  hutan  lindung  menjadi  tanggung  jawab  semua  pemangku  kepentingan  yang  berhubungan dengannya.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan  dan  perannya  dalam pengelolaan hutan lindung.  Penelitian dilakukan pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Provinsi Maluku.  Pengumpulan  data  menggunakan  pengisian  kuesioner,  wawancara  mendalam,  observasi  dan  data sekunder. Purposive sampling untuk instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dan metode snow ball untuk  pemangku  kepentingan  lainnya  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  lindung.  Analisis  data  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  identifikasi  didapati  Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Pulau Ambon dan  Pulau-Pulau  Lease.  Pengelolaan  hutan  lindung di  Pulau  Ambon diintervensi  oleh  instansi  dan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kehutanan sesuai  tugas pokok dan fungsinya. Pemangku kepentingan lain  yang  memberikan  kontribusi  seperti  Lembaga  Sosial  Masyarakat,  Organisasi  Masyarakat,  Organisasi keagamaan,    Akademisi,    Instansi  di  luar  lingkup  Kehutanan  seperti  Pekerjaan    Umum  dan  Permukiman Rakyat  Bidang  Tata  Ruang.  Peran  pemangku  kepentingan  sebagai  pengelola  hutan  lindung, intervenor , fasilitator, partisipan, evaluator, tim pakar, pengguna sumberdaya hutan dan perencana tata ruang.
Kata kunci: Identifikasi; peran; Hutan lindung;  Pemangku kepentingan

## Abstract
Protected forest management is the responsibility of all stakeholders related to it. This study aims to identify stakeholders  and  their  roles  in  protected  forest  management.  The  research  was  conducted  in  the  Mount Sirimau  Protection  Forest  Group,  Maluku  Province.  Collecting  data  using  questionnaires,  in-depth interviews,  observation  and  secondary  data.  Purposive  sampling  for  agencies  that  have  the  main  tasks  and functions  and  the  snow  ball  method  for  other  stakeholders  involved  in  protected  forest  management.  Data analysis is descriptive qualitative. The results of the identification found the Technical Implementation Unit of  the  Ambon  Island  Forest  Management  Unit  and  the  Lease  Islands.  Management  of  protected  forests  on Ambon  Island  is  intervened  by  agencies  and  Technical  Implementing  Units  within  the  scope  of  Forestry according  to  their  main  duties  and  functions.  Other  contributing  stakeholders  such  as  Community  Social Institutions, Community Organizations, Religious Organizations, Academics, Agencies outside the scope of Forestry  such  as  Public  Works  and  People's  Settlements  in  the  Spatial  Sector.  The  role  of  stakeholders  as managers,  intervenors,  facilitators,  participants,  evaluators,  expert  teams,  forest  resource  users  and  spatial planners.
Keywords: Identification, roles, Protected forest, Stakeholders

## PENDAHULUAN
Hutan  lindung  berfungsi  sebagai penyanggah kehidupan memiliki jasa ekosistem.    Aliran  jasa  ekosistem  seringkali tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan  kontribusi  manusia    (Díaz et al., 2018;  Albert et al ., 2016;  Burkhard et al .,
2014;  UK  NEA,  2011).  Kontribusi  tersebut seperti  "input  lain"  (Burkhard et  al .,  2014) yaitu,  “input  manusia”  (Albert et  al .,  2016;
Von  Haaren et  al .,  2014),  "modal  sosial  dan manusia" (Daniel et al ., 2012), "proses sosial" (Spangenberg et  al., 2014),  atau  "aktivitas manusia"  (Huntsinger  dan  Oviedo,  2014). Oleh  karena  itu  campur  tangan  manusia  juga berperan  penting  untuk  menjaga  ekosistem (Gissi dan Garramone, 2018; Raymond et al ., 2017;  Berb  es-Bl  azquez et  al .,  2016;  Fischer dan  Eastwood,  2016;    Palomo  et  al.,  2016; Jericó-Daminello et al., 2021).   Manusia yang berperan sebagai pemangku kepentingan dapat menjadi  aktif  dalam  ikut  memproduksi  jasa ekosistem  (Rova  dan  Pravoni,  2017;  Loft et al .,  2015;  Opdam et  al .,  2015).    Hal  tersebut harus  diimplementasikan  dalam  pengelolaan sumber daya alam secara umum.
Keberhasilan atau kegagalan
pengelolaan  sumber  daya  alam  sangat dipengaruhi  banyak  faktor,  baik  internal maupun  eksternal.  Salah  satu  faktor  yang dapat  mempengaruhi  sebuah  pengelolaan sumber  daya  alam  adalah  para    pemangku kepentingan.  Pemangku  kepentingan  adalah individu,  lembaga  atau  kelompok  yang mempunyai  kepentingan  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  suatu  program  atau
kegiatan,  atau  yang  mempengaruhi  atau dipengaruhi  secara  positif  atau  negatif  oleh pelaksanaan  dan  hasil  dari  pelaksanaan  suatu program  atau  kegiatan  (Puspitojati et  al ., 2012). Namun yang terjadi dalam pengelolaan hutan  lindung  di  Kota  Ambon  masih  secara parsial,    dan  hal  ini  akan  memicu  terjadinya konflik  sosial  yang  disebabkan  banyaknya para pihak yang terlibat.
Pemangku kepentingan dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  perlu  diatur dengan  baik  sehingga  dapat  mencapai  tujuan pengelolaan  sumberdaya  alam.    (Syahputra et al .,  2018)  menyebutkan  bahwa  konsep manajemen  pemangku  kepentingan  adalah bagaimana  mengelola  para  pihak  secara efektif  untuk  mewujudkan  tujuan  strategis. Oleh karena itu,  pemangku kepentingan yang terkait  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam perlu  diatur  dengan  baik  secara  komprehensif dan kolaboratif agar mencapai tujuan pengelolaan hutan lindung.
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat  dan  peranannya  dalam  pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Hutan Gunung Sirimau. Kelompok Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau  diambil sebagai  lokasi  penelitian  karena  merupakan lokasi yang strategis yang berlokasi  pada hulu Kota Ambon.  Jika tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi bagian hilir Kota Ambon sebagai  tempat  aktifitas  sosial,  ekonomi  dan
pelayanan publik. Metode pengambilan sampel
menggunakan  metode Purposive  Sampling dan Snowball  sampling .  Metode Purposive Sampling digunakan  untuk  mengidentifikasi pemangku  kepentingan  pada    instansi  terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan  hutan  lindung  Kelompok  Hutan Gunung Sirimau. Metode Snowball  sampling digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta,    pemerhati  lingkungan  dan  lain-lain yang  tidak  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi yang  khusus  namun  berkontribusi,  terlibat atau  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  hutan lindung
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuesioner  dan  alat perekam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi  quesioner,  wawancara  mendalam (indepth  interview ),  observasi  lapangan  dan penelusuran  dokumen  terkait  dengan  tujuan penelitian. Kuesioner yang digunakan berisikan  identitas  responsden,  tugas  pokok dan  fungsi,  peran  dalam  pengelolaan  hutan lindung.    Pengolahan  data  mengikuti  proses mengidentifikasi pemangku kepentingan mengikuti  prosedur    langkah-langkah  analisis pemangku  kepentingan  (ODA,  1995;  Reed  et al.,  2009;  Ackermann,  2011;  Aaltonen,  2011) sebagai berikut :
Gambar  1. Skema  langkah-langkah  analisis  pemangku  kepentingan  (ODA,  1995;  Reed  et  al., 2009; Ackermann, 2011; Aaltonen, 2011, Modifikasi, 2020)
Penelitian  ini  hanya  fokus  pada langkah  identifikasi  pemangku  kepentingan dan peranan dalam pengelolaan hutan lindung. Metode  analisis  data  menggunakan  metode
deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan mengkaji hasil kuesioner,  yang  dijelaskan  berdasarkan  hasil wawancara  yang mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  Pemangku  Kepentingan  Yang Terlibat  Dalam  Pengelolaan  Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau
Hasil  analisis  pemangku  kepentingan dapat  digunakan  sebagai  bahan  dalam mendukung proses perencanaan, implementasi, atau  evaluasi  proyek (Overseas Development  Administration  [ODA],  1995). Pemangku  kepentingan    dan  peranannya dalam  pengelolaan  hutan  lindung    dapat dilihat  pada Tabel  1.  Pemangku kepentingan dapat  dikelompokan    dalam  tiga  kelompok pemangku  kepentingan,  yaitu  pemangku kepentingan  kunci,  utama  dan  pendukung (ODA, 1995; Mulyaningrum, 2013; Nurfatriani, et al., 2015). Pemangku kepentingan  utama  ( primary  stakeholder ), merupakan  pemangku  kepentingan  yang secara  langsung  terkena  dampak,  baik  positif maupun negatif dari adanya pengelolaan hutan lindung.  Pemangku  kepentingan  kunci  ( key stakeholder ) merupakan pemangku kepentingan  yang  secara  legalitas  memiliki kewenangan  atau  dengan  kata  lain  memiliki pengaruh  dan  kepentingan  yang  tinggi  dalam pengelolaan hutan lindung. Pemangku kepentingan
pendukung ( secondary stakeholder ), merupakan pemangku kepentingan sebagai perantara dalam pengelolaan  hutan  lindung  ataupun  pihak- pihak  yang  tidak  memiliki  kaitan  secara langsung tetapi memiliki kepedulian pengelolaan hutan lindung.
Pemangku  kepentingan  utama  adalah aktor  utama  di  wilayah  ini  dalam  hal
kekuasaan  dan  legitimasi  (ODA,  1995). Pemangku kepentingan utama adalah penerima  manfaat  dari  rencana  dengan  lebih sedikit kekuasaan dan legitimasi, dan pemangku  kepentingan  sekunder  adalah  aktor yang  secara  marjinal  terlibat  dalam  masalah ini  (ODA,  1995).  Stakeholder  kunci  harus dapat  mewakili  kepentingan  budaya,  sosial, dan  ekonomi  utama  masyarakat,  untuk memiliki  dialog  yang  konstruktif,  dan  untuk menjadi orang yang dihormati yang memungkinkan difusi informasi baru (Prell et al.,  2013).  Stakeholder  primer  mencakup penerima  manfaat  proyek  yang  dituju,  dan pihak  lain  yang  secara  positif  atau  negatif terkena  dampak  langsung  proyek;  sementara pemangku kepentingan sekunder adalah perantara  yang  dapat  memengaruhi  hasil proyek (ODA, 1995).
Pemangku kepentingan yang teridentifikasi  pada  tiga  kelompok    tersebut adalah :
a.  Pemangku  kepentingan  kunci  adalah  Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Pulau
Ambon  dan  Pulau-Pulau  Lease;  Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; Unit
Pelaksana Teknis (UPT)  Balai Perhutanan Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan;  UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apu Batumerah. Keempat instansi ini merupakan  pemangku  kepentingan  kunci karena memiliki kewenangan untuk mengelola  Kelompok  Hutan  Lindung Gunung Sirimau.
Peranan masing-masing pemangku
kepentingan tersebut :
• UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, Kelompok Hutan Lindung  Gunung  Sirimau  dikelola
oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi  Maluku,  kemudian  setelah adanya  Peraturan  Otonomi  Daerah,
Kelompok  Hutan  Lindung  Gunung Sirimau dikelola oleh Dinas
Kehutanan Kota Ambon sampai dengan  tahun  2016.    Pengelolaan  oleh UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau- Pulau  Lease  belum  berjalan  sesuai harapan,  hal  ini  disebabkan  belum finalnya penyusunan dokumen Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang  (RPHJP)  sebagai  dokumen salah  satu  syarat    beroperasinya sebuah KPH.
• Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku,
UPT.    Balai  Perhutanan  Sosial  dan
Kemitraan Lingkungan telah melakukan  kegiatan  penetapan  hutan adat  di  Negeri  Hutumuri  dan  Negeri
Hukurila.
• UPT.    Balai  Pengelolaan  DAS  Wae
Apu  Batumerah    termasuk      dalam pemangku kepentingan kunci. melakukan  kegiatan  rehabilitasi  lahan kritis dalam Kelompok Hutan Lindung
Gunung Sirimau di Negeri Soya.
b. Pemangku kepentingan pendukung merupakan  pemangku  kepentingan  yang mendukung  proses  pengelolaan  Kelompok Hutan Lindung Gunung
Sirimau.
Pemangku  kepentingan  pendukung    terdiri
dari  :    UPT.  Balai  Pemantapan  Kawasan Hutan  Maluku;  UPT.  Balai  Konservasi Sumberdaya  Alam;  Akademisi;  Badan Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  Provinsi  Maluku; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon;  Organisasi  Masyarakat;  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (Bidang  Tata  Ruang)  dan  Tim  Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut :
• UPT.  Balai  Pemantapan  Kawasan Hutan Maluku (BPKH) sebagai fasilitator  dalam  penyusunan  RPHJP UPT.  Balai  Konservasi  Sumberdaya Alam  (BKSDA)  sebagai  partisipan dalam penyusnan RPHJP
• Akademisi sebagai tim pakar penyusunan dokumen  RPHJP.
• Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Provinsi  Maluku;  Badan  Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan  Daerah  Kota  Ambon memberikan  dukungan  dalam  rencana pengelolaan
terkait
dengan pembiayaan kegiatan pengelolaan
hutan lindung.
• Organisasi  Masyarakat    memberikan dukungan secara insindental mengadakan kegiatan penanaman dalam    rangka  merayakan  hari  besar, hari raya atau program kerja organisasi.
• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata
Ruang)  dan  Tim  Koordinasi  Penataan Ruang  Daerah  yang  bertugas  untuk menyusun  rencana  tata  ruang  Provinsi Maluku.
c.  Pemangku  kepentingan  utama  adalah masyarakat adat. Masyarakat adat berinteraksi langsung  dengan  Kelompok  Hutan  Lindung Gunung  Sirimau.    Peran  masyarakat  adat dalam  pengelolaan  hutan  adalah  menjaga keamanan  hutan  lindung  melalui  peranan lembaga kewang (polisi adat).
Tabel 1. Pemangku kepentingan  dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung pada kelompok hutan lindung Gunung Sirimau No Pemangku Kepentingan Peran Derajat Pengaruh Derajat Kepentingan 1 UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan  Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease • Pengelola Tinggi Tinggi 2 Dinas Kehutanan Provinsi • Mengintervensi • Fasilitator • Evaluator Tinggi Tinggi 3 UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku • Fasilitator • Partisipan Tinggi Rendah 4 UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku • Mengintervensi • Fasilitator Tinggi Tinggi 5 UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apu Batu Merah • Mengintervensi • Fasilitator Tinggi Tinggi 6 UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam • Partisipan Rendah Rendah 7 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon • Fasilitator • Evaluator Tinggi Rendah 8 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku • Fasilitator • Evaluator Tinggi Rendah 9 Akademisi • Tim Pakar • Partisipan Rendah Rendah 10 Masyarakat  Adat • Pengguna sumberdaya hutan • Partisipan Rendah Tinggi 11 Organisasi Masyarakat • Partisipan Rendah Rendah
No Pemangku Kepentingan Peran Derajat Pengaruh Derajat Kepentingan 12 Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (Bidang  Tata Ruang)  dan  Tim  Koordinasi Penataan Ruang Daerah • Perencana Tata Ruang • Fasilitator Tinggi Rendah Peran Pemangku Kepentingan Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau
Peran  adalah  bagian  yang  dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI). Peran peamangku kepentingan dapat diketahui melalui  analisis stakeholder (Wakka  et  al . , 2014).    Tabel  1  menunjukkan  cukup  banyak pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam pengelolaan kelompok  hutan lindung Gunung Sirimau  dengan  berbagai  peran  yaitu  sebagai
pengelola, intervenor ,  partisipan, pakar, perencana tata ruang, fasilitator dan pengguna sumberdaya dengan tingkat (derajat) kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Ada yang  derajat  kepentingan  dan  pengaruh  yang tinggi,  derajat  kepentingan  tinggi  tapi  derajat pengaruh  rendah  dan  sebaliknya.  Tinggi rendahnya  derajat  kepentingan  dan  pengaruh ditentukan    oleh  tingkat  kewenangan  dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan aturan,  tugas  pokok  dan  fungsi  pemangku kepentingan tersebut.

## KESIMPULAN
1.    Pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam pengelolaan  hutan  lindung  terdiri  :  1) Pemangku  kepentingan  kunci  adalah  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; Dinas Kehutanan Provinsi  Maluku;  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)    Balai  Perhutanan  Sosial  dan
Kemitraan Lingkungan; UPT. Balai
Pengelolaan  DAS  Wae  Apu  Batumerah;  2) Pemangku kepentingan pendukung merupakan  pemangku  kepentingan  yang mendukung  proses  pengelolaan  Kelompok Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau.  Pemangku kepentingan pendukung  terdiri dari :  UPT. Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  Maluku;
UPT.  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam;
Akademisi; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah  Provinsi  Maluku; Badan Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kota Ambon;  Organisasi  Masyarakat;  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (Bidang  Tata  Ruang)  dan  Tim  Koordinasi Penataan  Ruang  Daerah;  3)  Pemangku kepentingan utama adalah masyarakat adat.
2.  Peran  pemangku  kepentingan  sebagai pengelola hutan lindung, intervenor,
fasilitator,  partisipan,  evaluator,  tim  pakar, pengguna  sumberdaya  hutan  dan  perencana tata ruang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aaltonen,  K.  (2011).  Project  stakeholder analysis as an environmental
interpretation process. International Journal  of  Project  Management,  29(2),
165–183. https:// doi.org/10.1016/j.ijproman. 2010.02.001
Ackermann, F., &  Eden, C. (2011). Strategic Management  of  Stakeholders:  Theory and  Practice.  Long  Range  Planning, 44(3),179–196.
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.
001
Albert, C., Bonn, A., Burkhard, B., Daube, S., Dietrich,  K.,  Engels,  B.,  Frommer,  J., G¨otzl,  M.,  Grˆet-Regamey,  A.,  Job- Hoben,  B.,  Koellner,  T.,  Marzelli,  S., Moning,  C.,  Müller,  F.,  Rabe,  S.-E., Ring,  I.,  Schwaiger,  E.,  Schweppe-Kraft, B.,  Wüstemann,  H.  (2016).  Towards  a national  set  of  ecosystem  services indicators:  Insights  from  Germany.  Ecol. Ind. 61 (1), 38–48. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08. 050.
Berb´es-Bl´azquez,  M., Gonz´alez, J.A., Pascual, U. (2016). Towards an ecosystem services approach that addresses  social  power  relations.  Curr. Opin.  Environ.  Sustainability  19,  134– 143. https://doi.org/ 10.1016/j.cosust. 2016.02.003.
Burkhard, B., Kandziora, M., Hou, Y., Müller, F.  (2014).  Ecosystem  service  potentials, flows and demands – concepts for spatial localisation.  Indication  Quantif.  34  (1), 1–32. https://doi.org /10.3097 /LO.201434
Daniel,  T.C.,  Muhar,  A.,  Arnberger,  A., Aznar,  O.,  Boyd,  J.W.,  Chan,  K.M.A., Costanza,  R.,  Elmqvist,  T.,  Flint,  C.G., Gobster, P.H., Grˆet-Regamey, A., Lave, R.,  Muhar,  S.,  Penker,  M.,  Ribe,  R.G., Schauppenlehner,  T.,  Sikor,  T.,  Soloviy, I.,  Spierenburg,  M.,  Taczanowska,  K., Tam,  J.,  von  der  Dunk,  A.,  (2012). Contributions  of  cultural  services  to  the ecosystem  services  agenda.  PNAS  109 (23), 8812–8819. https://doi.org/
10.1073/ pnas.1114773109.
Díaz,  S.,  Pascual,  U.,  Stenseke,  M.,  Martín- L´opez,  B.,  Watson,  R.T.,  Moln´ar,  Z., Hill,  R.,  Chan,  K.M.A.,  Baste,  I.B., Brauman,  K.A.,  Polasky,  S.,  Church,  A., Lonsdale,  M.,  Larigauderie,  A.,  Leadley, P.W.,  van  Oudenhoven,  A.P.E.,  van  der Plaat,  F.,  Schr¨oter,  M.,  Lavorel,  S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies,  K.,  Demissew,  S.,  Erpul,  G., Failler,  P.,  Guerra,  C.A.,  Hewitt,  C.L., Keune,  H.,  Lindley,  S.,  Shirayama,  Y. (2018).  Assessing  nature’s  contributions to  people.  Science  359  (6373),  270–272. https:// doi.org/ 10.1126/ science.
aap8826.
Fischer, A., Eastwood, A. (2016).
Coproduction  of  ecosystem  services  as human–nature interactions—an analytical framework.  Land  Use  Policy.  52,  41–50. https://doi.org/ 10.1016/j.landusepol. 2015.12.004.
Gissi,  E.,  Garramone,  V.  (2018).  Learning  on ecosystem  services  co-production  in decision-  making  from  role-playing simulation:  comparative  analysis  from Southeast  Europe.  Ecosyst.  Serv.  34, 228–253. https://doi.org/10.1016/j.ecoser. 2018 .03.025
Huntsinger, L., Oviedo, J.L. (2014). Ecosystem  services  are  social–ecological services  in  a  traditional  pastoral  system: the  case  of  California’s  Mediterranean rangelands.  Ecol.  Soc.  19  (1),  8.  https:// doi.org/10.5751/ES-06143-190108.
Jericó-Daminello,  C.,  Schröter,  B.,  Mancilla Garcia,  M.,  &  Albert,  C.  (2021). Exploring  perceptions  of  stakeholder roles in ecosystem services coproduction.
Ecosystem  Services , 51 (August).  https:// doi.org/10.1016/ j.ecoser.2021.101353 Khatun.
Loft,  L.,  Mann,  C.,  Hansjürgens,  B.  (2015). Challenges in ecosystem services governance:  multi-levels,  multi-actors, multi-rationalities.  Ecosyst.  Serv.  16,
150–157. https:// doi.org/10.1016/ j.ecoser.2015.11.002.
Mulyaningrum,  Kartodihardjo,  H.,  Jaya  I.  N. S.,  Bramasto,  N.  (2013).  Stakeholders Analysis  of  Policy-Making  Process :  The Case  of  Timber  Legality  Policy  on Private.  JMHT,  XIX(August),  156–162.
https://doi.org/10.7226/jtfm.19. 2.156
Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D.
R.,  &  Yustika,  A.  E.  (2015).  Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi  Kebijakan  Fiskal  Hijau (Stakeholder  Analysis  in  Green  Fiscal
Policy  Transformation).  Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (2), 105–124.
Opdam,  P.,  Albert,  C.,  Fürst,  C.,  Grˆet- Regamey,  A.,  Kleemann,  J.,  Parker,  D., La  Rosa,  D.,  Schmidt,  K.,  Villamor, G.B.,  Walz,  A.,  (2015).  Ecosystem services  for  connecting  actors  –  lessons from  a  symposium.  Change  Adapt.
Socio-Ecol.  Syst.  2  (1),  1–7.  https://doi.
org/10.1515/cass-2015-0001.
Overseas Development Administration [ODA]. (1995). Guidance Note on how to Do  Stakeholder  Analysis  of  Aid  Projects and  Programmes.  Overseas  Development Administration, Social Development Department, 10 p.
Palomo,  I.,  Felipe-Lucia,  María.,  Bennett,  E.,
Martín-López, Berta., Pascual, U. (2016).
Disentangling  the  Pathways  and  Effects of  Ecosystem  Service  Co-Production. Advances  in  Ecological  Research.  Vol. 54. https://doi.org/10.1016/bs.aecr.2015.09.0
03 Prell,  C.,  Klaus,  H.,  &  Reed,  M.  S.  (2013). Stakeholder analysis and social network analysis
in natural resource management  Stakeholder  Analysis  and Social  Network  Analysis  in  Natural Resource  Management.  May  2016. https://doi.org/10.1080/0894192080219 9202 Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng,  R.  C.,  &  Purnama,  B. (2012).  Pemangku  Kepentingan  yang
Perlu  Diberdayakan  dalam  Pengelolaan Hutan  Produksi :  Studi  Kasus  di Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  Bogor. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan, 9(3), 190–204.
Raymond,  C.M.,  Giusti,  M.,  Barthel,  S. (2017). An embodied perspective on the co-  production  of  cultural  ecosystem services:  toward  embodied  ecosystems. J.  Environ.  Plann.  Manage.  61  (5-6),
778–799. https://doi.org/10.1080/
09640568.2017.1312300.
Reed,  M.  S.,  Graves,  A.,  Dandy,  N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell,  C.,  Quinn,  C.  H.,  &  Stringer,  L. C.  (2009).  Who’  s  in  and  why ?  A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management.  Journal  of  Environmental Management, 90 (5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.
jenvman.2009.01.001.
Rova,  S.,  Pravoni,  F.  (2017).  Analysis  and management  of  multiple  ecosystem services  within  a  social-ecological context.  Ecol.  Ind.  72,  436–443. https://doi.org/10.1016/  j.ecolind.2016.
07.050.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.
Alfabeta, CV. Bandung.
Spangenberg,  J.H.,  G¨org,  C.,  Truong,  D.T., Tekken, V., Bustamante, J.V., Settele, J., (2014).  Provision  of  ecosystem  services is  determined  by  human  agency,  not ecosystem  functions.  Four  case  studies. Int.  J.  Biodivers.  Sci.,  Ecosyst.  Serv.
Manag. 10 (1), 40–53. https://doi.org/10.1080/ 21513732.2014.884166. Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove  management:  Case  of  forest management  unit  in  region  3  of  Aceh province. Jurnal Manajemen Hutan
Tropika,
24(3), 152–161. https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152. UK  National  Ecosystem  Assessment  [UK
NEA].  (2011).  Ecosystem  Service. http://uknea. unep-wcmc.org/
EcosystemAssessment Concepts/EcosystemServices/tabid/103/
Default.aspx (diakses 14 Januari 2022)
Von Haaren, C., Albert, C., Barkmann, J., de
Groot, R.S., Spangenberg, J.H.,
Schr¨oter-  Schlaack,  C.,  Hansjürgens,
B.,  (2014).  From  explanation  to application:  introducing  a  practice- oriented  ecosystem  services  evaluation (PRESET) model adapted to the context of landscape planning and management. Landscape  Ecol.  29  (8),  1335–1346. https:// doi.org/10.1007/s10980-014- 0084.
Wakka,  A.  K.,  Awang,  S.  A.,  Purwanto,  R. H.,  and  Poedjirahajoe,  E.  (2014).
Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Manusia dan Lingkungan 20(1):11–21. DOI:10.22146 /jml.18470