KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Haris Aksara
Polres Sampang Madura Email: harisaskara@gmail.com

## Abstrak
Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika,  seperti  sejumlah  larangan  di  dalamnya  seperti  masyarakat  tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun.
Untuk  mendapatkan  hasil  guna  dan  daya  guna  yang  optimal  di  dalam  proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak  diinginkan  seperti  misalnya  tuntutan  pra  peradilan,  ganti  rugi  dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan  hukum  sebagai  akibat  dari  keteledoran  dari  penyidik,  maka  tiap  Pejabat Polisi  yang  melaksanakan  tugas  penyidikan  harus  memegang  teguh  dan menjalankan  semua  asas-asas  dalam  penyidikan.  Kegiatan  penyidikan  memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.
Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika.

## Abstract
Investigators  in  the  east  java  police  jurisdiction  are  required  to understand the criminal  act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal  cases,  and  avoiding  unwanted  legal  consequences  such  as  pre-trial demands,  compensation  and  rehabilitation,  or  even  until  the  release  of  the defendant  from  all  lawsuits  and  legal  charges  as  a  result  of  the  transparency  of the  investigator,  then  every  Police  Officer  who  carries  out  the  task  of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation. The  investigation  activity  has  five  principles,  namely:  1.  Principle  of Responsibility,  2.  Principle  of  Certainty,  3.  Principle  of  Speed,  4.  Principle  of Security, 5. Principle of Continuity.

## Keywords: Police, Investigation, Narcotics

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Upaya  membangun  manusia  Indonesia  tidaklah  mudah.  Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil  dan  spirituil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, seringkali  menghadapi  berbagai  bentuk  tantangan.  Meskipun  demikian,  upaya membangun  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  sebagai  salah  satu  modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.
Peningkatan  derajat  kesehatan  sumber  daya  manusia  Indonesia  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan dibidang  pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan,  antara  lain  pada  satu  sisi  dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu  yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan  penelitian  yang  diselenggarakan  pemerintah  dalam  rangka  kepentingan  ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
Pada  era  globalisasi  ini  masyarakat  lambat  laun  berkembang,  dimana perkembangan  itu  selalu  diikuti  proses  penyesuaian  diri  yang  kadang-kadang proses  tersebut  terjadi  secara  tidak  seimbang.  Dengan  kata  lain,  pelanggaran terhadap  norma-norma  tersebut  semakin  sering  terjadi  dan  kejahatan  semakin bertambah,  baik  jenis  maupun  polanya  semakin  kompleks.  Perkembangan masyarakat  itu  disebabkan  karena  ilmu  pengetahuan  dan  pola  pikir  serta  gaya hidup  masyarakat  yang  semakin  bermacam-macam,  diantaranya  dengan  maksud menggunakan  narkoba  sebagai  obyek  dari  kebutuhan  yang  harus  dipenuhinya, meski.untuk  memenuhinya  dengan  cara-cara  melanggar  norma  hukum  yang berlaku.
Masyarakat  berusaha  mengadakan  pembaharuan-pembaharuan  di  segala bidang.  Namun  kemajuan  teknologi  tidak  selalu  berdampak  positif,  bahkan  ada kalanya  berdampak  negatif.  Maksudnya  adalah  dengan  kemajuan  teknologi  juga ada  peningkatan  masalah  kejahatan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang canggih.  Hal  tersebut  merupakan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mampu  menciptakan  penanggulangannya,  khususnya  dalam  kasus  narkotika  dan obat-obatan terlarang.
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba) telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  yang  tinggi dan  teknologi  yang  canggih.  Aparat  penegak  hukum  di  harapkan  mampu mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna  meningkatkan  moralitas dan kualitas sumber daya manusia di  Indonesia khususnya bagi generasi penerus
bangsa.  Meski  demikian,  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba  ini  masih  marak terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  di  beberapa  kelompok  masyarakat,  khususnya  di kalangan  usia  muda,  ada  kecenderungan  terjadi  peningkatan  atau  perkembangan modus penyalahgunaannya.
Penyalahgunaan  narkoba  seperti  di  kalangan  remaja  atau  mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari segi  kuantitas, tetapi  juga dari segi  kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas,    seperti  akibatnya  pada  diri  sendiri  hingga  penularannya  pada  anggota masyarakat lain.
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan berbahaya lainnya merupakan suatu  kajian yang menjadi  masalah dalam lingkup nasional  maupun  secara  internasional.  Pada  kenyataanya,  kejahatan  narkotika memang  telah  menjadi  sebuah  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime ).  Masalah  ini  melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan  Ketahanan  Nasional  sebuah  bangsa.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  penyalahgunaan  penggunaan narkoba  tersebar  secara  luas  pada  berbagai  jenjang  usia  dan  berbagai  lapisan masyarakat.  Mulai  dari  jenjang  usia  muda  hingga  tua,  kelas  ekonomi  bawah sampai  dengan  menengah  ke  atas.  Namun  yang  patut  mendapat  perhatian  lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. 1
Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk  mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat  dengan  istilah ”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan  adiktif yang berbahaya. Namun  pada umumnya  orang  belum  tahu  tentang  narkotika  dan  psikotropika  karena  memang dua  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak  maupun  elektronika lebih  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun  mereka  hanya  tahu macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja,  kokain,  heroin,  pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.
Pengesahan  Konvensi  Wina  Tahun  1971  yang  mengatur  kerjasama internasional  dalam  pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta  mencegah  dalam  upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi
1 http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/, diakses tanggal 13 Januari 2022
penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.  Hal  ini  merupakan  upaya  pemerintah  dengan  penyelenggaraan kerjasama  antara  negara-negara  lain  dalam  rangka  suatu  usaha  pengawasan, peredaran  dan  penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  yang  memberikan arahan  tentang  prinsip-prinsip  yuridis  kriminal  dan  aturan-aturan  tentang ekstradisi.
Ditinjau  dari  aspek  kepentingan  nasional,  konvensi  ini  dapat  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  para  pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu  kepastian  dan  kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 2
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia  apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan  Undang-Undang  Psikotropika  hanya  melarang  terhadap  penggunaan psikotropika  dan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan ilmu  pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  dari  pada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkoba  khususnya  generasi muda.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika, telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  serta peredaran  narkotika  dan  psikotropika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  dan psikotropika  telah  disusun  dan  diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus- kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan
2 Siswantoro  Sunarso.  2004. Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  sosiologis. Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Hal. 1.
mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 3
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memperbaiki  terpidana  di  lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para  hakim  dalam  merumuskan  vonis  penjatuhan  pidana  kepada  para  pelaku kejahatan  agar  mampu  menangkap  aspirasi  keadilan  masyarakat.  Sementara  itu, dalam  kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan  secara  umum  masih  menganut konsep  hanya  menghukum  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan demikian  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
Diantara  aparat  penegak  hukum  yang  juga  mempunyai  peran  penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah pihak Penyidik, dalam hal ini penyidik  POLRI,  dimana  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika 4 ,  maka  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian perkara  terhadap  seseorang  atau  lebih  yang  telah  melakukan  tindak  pidana narkoba dewasa ini.
Efektifitas  berlakunya  Undang-Undang  ini  sangatlah  tergantung  pada seluruh  jajaran  penegak  umum,  dalam  hal  ini  seluruh  intansi  yang  terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.
Pokok  permasalahan  dalam  mengimplementasikan  Penyidikan  terhadap Tindak Pidana Narkotika anatar lain:
1. Bagaimanakah  implementasi  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di wilayah hukum Polda Jatim?
2. Apa saja hambatan implementasi penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?
3. Apa  saja  upaya  strategis  Polri  dalam  implementasi  penyidikan  tindak  pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?

## METODE PENELITIAN
3 O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni. Hal. 260.
4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris  yang  dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat, 5 .  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini ada  2  yaitu:  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  Pengumpulan  Data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang meliputi  tiga  tahapan  yaitu  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  menarik kesimpulan

## PEMBAHASAN
Secara  kriminologis,  penggunaan  narkotika  adalah  kejahatan  yang  pelaku sekaligus  menjadi  korban.  Sehingga  dalam  batas-batas  tertentu  dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan  ini  yang  memiliki  dampak  jangka  panjang,  khususnya  ketergantungan dan  toksifikatif,  diperlukan  suatu  model  penghukuman  yang  jauh  berbeda  dari model yang diterapkan kepada narapidana  pada umumnya. Undang-undang yang mengatur narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU  No.  22/1997  tentang  narkotika.  Pemerintah  menilai  UU  No.  22/1997  tidak dapat  mencegah  tindak  pidana  narkotika  yang  semakin  meningkat  secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara  substansial,  UU  Narkotika  yang  baru  tidak  mengalami  perubahan  yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban  rehabilitasi,  penggunaan  pidana  yang  berlebihan,  dan  kewenangan BNN  yang  sangat  besar.  Meski  demikian  penyidik  di  Polda  Jatim  tetap menjalankan kinerja dalam hal penyidikan sesuai dengan ketentuan yuridis, yakni mengacu  pada  UU  No.  35  Tahun  2009  dan  peraturan  perundang-undangan  lain yang  mendukung  atau  menyertainya  seperti  UU  nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika,  seperti  sejumlah  larangan  di  dalamnya  seperti  masyarakat  tidak diperbolehkan  menyimpan  narkotika  untuk  jenis  dan  golongan  apapun.  Pihak yang  diperbolehkan  melakukan  penyimpanan  hanya  terbatas  pada  industri
5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika,2002), hal.15.
farmasi,  pedagang  besar  farmasi,  apotek,  rumah  sakit,  pusat  kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.
Hal  ini  sangat  menyulitkan  pengguna  narkotika  yang  sedang  melakukan pemulihan,  dimana  para  pengguna  harus  mengunjungi  tempat-tempat  tertentu. Pembatasan  ini  memungkinkan  para  pengguna  narkotika  untuk  mendapatkan narkotika secara ilegal.
Penyidik  di  wilayah  Hukum  Polda  Jatim  dituntut  memahami,  bahwa melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  para  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  tidak  lagi  diberikan  kebebasan  dan  atas  kehendak sendiri  untuk  sembuh.  Rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  social  menjadi kewajiban  bagi  para  pecandu.  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  juga mewajibkan  pecandu  narkotika  untuk  melaporkan  diri  mereka  kepada  pusat kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Disinilah Penyidik di Polda Jatim dituntut memahami hubungan dengan keluarga.
Penyidik  di  Polda  Jatim  dituntut  memahami,  bahwa  dalam    Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik  produsen,  distributor,  konsumen  dan  masyarakat  dengan  mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut.
Untuk  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  yang  sangat  merugikan  dan  membahayakan  kehidupan  masyarakat, bangsa,  dan  negara,  pada  Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Tahun  2002  melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  VI/MPR/2002  telah  merekomendasikan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Presiden  Republik Indonesia  untuk  melakukan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika.  Keinginan  ini  akhirnya  terwujud  dengan  kehadiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  dilakukan  secara  terorganisasi  dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam  Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-undang  ini  diatur  juga  peran  serta  masyarakat  dalam  usaha  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  termasuk pemberian  penghargaan  bagi  anggota  masyarakat  yang  berjasa  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat
yang  telah  berjasa  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Kebijakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  penyidik  di  Polda  Jatim tetap  mengacu  pada  prosedur  penyidikan  tindak  pidana  narkoba  menurut  UU No.35  Tahun  2009.  Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan  hukum  pidana  ini,  oleh penyidik  di Polda Jatim diperoleh suatu pemahaman bahwa narkotika merupakan zat  atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau  masyarakat  khususnya  generasi  muda.  Hal  ini  akan  ldebih  merugikan  jika disertai  dengan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  yang  dapat mengakibatkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan  ketahanan  nasional.  Oleh karena itu penyidik di Polda Jatim bertindak tegas dan berkepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyidik tindak pidana narkotika.
Pengobatan  dan  atau  perawatan  terhadap  pecandu  narkotika  (pelaku penyalahgunaan  narkotika)  lebih  efektif  daripada  tetap  memenjarakan  mereka yang  masih  dalam  tahap  ketergantungan  pada  narkotika,  akibatnya  adalah peredaran  narkotika justru terjadi  didalam  LAPAS  itu  sendiri,  seperti  yang diberitakan  dalam  surat  kabar  nasional  Kompas  edisi  hari  Kamis,  5  April  2007 yang memberitakan bahwa seorang napi juga meresahkan peredaran narkotika di LP.  Bahkan,  para  pengedar  narkotika  menjadi  raja  kecil  yang  bisa  mengatur segalanya dengan kekuatan uang.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menyangkut ancaman  pidananya  perlu  direvisi  kembali,  artinya  dalam  hal  mereka  sebagai pecandu  bukanlah  tempat  yang  tepat  dan  sarana  yang  efektif  jika  menempatkan mereka  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Mereka  yang  dalam  kondisi ketergantungan  tersebut  sangat  perlu  untuk  diberikan  pengobatan  dan  atau perawatan,  hal  tersebut  tidaklah  tepat  jika  dilakukan  di  dalam  LAPAS  terlebih dengan  kondisi  LAPAS  saat  ini  yang  kurang  memadai  untuk  dilakukan  proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.
Dalam  kenyataannya  sudah  banyak  pusat  rehabilitasi  yang  dibangun  oleh pihak  swasta  untuk  merehabilitasi  para  penyalahgunaan  narkotika  ini,  tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka  yang  terjerumus  dalam  ketergantungan  narkotika  sebelum  mereka melangkah  lebih  jauh,  hanya  terhadap  mereka  yang  sebelumnya  sadar  bahwa mereka telah salah menggunakan narkotika ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah  terlanjur  berhadapan  dengan  hukum  yang  ada,  akibat  penyalahgunaan
narkotika ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat  rehabilitasi  untuk  mengobati  dan  merawat  mereka  yang  memang  dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.
Ketentuan  pidana  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  ini hendaknya  didahulukan  dalam  pengobatan  dan  perawatannya  daripada  langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan yang ingin dicapai adalah  pencegahan  dan  memberantas  peredaran  gelap  narkotika,  untuk mewujudkannya  haruslah  menghilangkan  lebih  dulu  efek  ketergantungan  yang ada dalam diri pecandu narkotika tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku  penyalahgunaan  narkotika  lebih  efektif  dari  memenjarakan  mereka. Ancaman  pidana  yang  berat  bukanlah  sarana  yang  efektif  untuk  menakut-nakuti para  pelaku  tersebut,  tetapi  tujuan  pemidanaan  tersebut  haruslah  dapat  terwujud dengan  cara  yang  lebih  bijak  dari  sekedar  dengan  ancaman  pidana  yang  sangat berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku  penyalahgunaan  narkotika  ini,  sehingga  bukankah  tidak  efektif  ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undang-undang tersebut.
Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam  Undang-undang  tersebut,  hendaknya  ini  menjadi  tugas  berat  dari  hakim untuk  memberikan  dalam  putusannya  tidak  hanya  pengenaan  pidana  saja  yang diprioritaskan  tetapi  rehabilitasi  terhadap  pelakunya  yang  didahulukan.  Dengan demikian  ketika  si  pelaku  telah  bebas  dari  efek  ketergantungan  maka  pengenaan pidana  dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  47  ayat  (2)  yaitu  masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.  Hal  tersebut  diharapkan  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkotika, sehingga ke depan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkotika yang terjadi didalam LAPAS.
Hakim mengurusi nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan  dengan  alat  negara  penegak  hukum.  Diawali  dari  si pengusut/penyidik,  disertai  penasihat  hukum/pembela,  penuntut  dan  terakhir  ia menjadi  obyek  perhatian  sang  hakim  yang  ditangannya  tergantung  ketentuan nasibnya.  Hakim  dapat  berbuat  apa  saja  atas  diri  terdakwa  asal  ada  dasar hukumnya.  Sebutlah  menetapkan  pidana,  sehari,  sebulan  atau  bertahun.  Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan. 6

## KESIMPULAN
6 Bismar Siregar., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.
Kesimpulan  dari  penelitian  diatas  adalah:  Penyidik  di  wilayah  hukum Polda  Jatim  dituntut  memahami  tindak  pidana  narktotika,  seperti  sejumlah larangan  di  dalamnya  seperti  masyarakat  tidak  diperbolehkan  menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun.
Dalam  proses  bekerjanya  aparatur  penegak  hukum  dalam  hal  ini implementasi  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  wilayah  Hukum Polda  Jatim,  terdapat  3  elemen  penting  yang  mempengaruhi,  yaitu:  (1)  institusi penegak hukum  beserta berbagai  perangkat  sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme  kerja  kelembagaannya;  (2)  budaya  kerja  yang  terkait  dengan aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan  aparatnya,  dan  (3)  perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.
Untuk  mendapatkan  hasil  guna  dan  daya  guna  yang  optimal  di  dalam proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika,  serta  menghindari  akibat hukum  yang  tidak  diinginkan  seperti  misalnya  tuntutan  pra  peradilan,  ganti  rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan  tuduhan  hukum  sebagai  akibat  dari  keteledoran  dari  penyidik,  maka  tiap Pejabat  Polisi  yang  melaksanakan  tugas  penyidikan  harus  memegang  teguh  dan menjalankan  semua  asas-asas  dalam  penyidikan.  Kegiatan  penyidikan  memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Afiah,  Ratna  Nurul,SH, Barang  Bukti  Dalam  Proses  Pidana .  Sinar  Grafika.
Jakarta, 1998.
Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bawengan, Gerson, 1977, Penyidikan Perkara Pidana , Jakarta: Pradnya Paramita.
Chazawi,  Adami.  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Departemen  Hankam  Mabes  Polri, Himpunan  Juklak  dan  Juknis  tentang  Proses Penyidikan Perkara Pidana , Jakarta, 1982.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1996;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1997;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1997;  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
Fauzan,Ahmad,  2008, Anak Indonesia Menghadapi Kejahatan Mutakhir , Jakarta:
Gerbang Indonesia
Hamzah,  Andi  dan  Siti  Rahayu.  1983. Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem Pemidanaan Di Indonesia . Jakarta: Akademika Pressindo
Hamzah, Andi. 1984. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik Dan Sarana Hukum . Jakarta: Indonesia
Harahap,  Yahya,  M.  2002. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Husein,  Harun,  M.  1991. Penyidikan  dan  Penuntutan  dalam  Proses  Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
Khamzah, Abdil, 2009, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Jentra Media
Mun'im, Abdul  dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara , Karya Unpra 1982.
O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni.
Raharjo,  Satjipto.  2005. Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: CV. Sinar Baru.
Sasangka,  Hari.  2003. Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana. Bandung : CV. Mandar Maju
Siregar, Bismar, SH., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soeherto. 2002. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.
_____________.  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  II .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
___________ . 1991. Asas- Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta
___________ . 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: CV Artha Jaya
___________ . 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakart: Sinar Grafika

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Departemen  Hankam  Mabes  Polri, Himpunan  Juklak  dan  Juknis  tentang  Proses Penyidikan Perkara Pidana , Jakarta, 1982.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1996;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1997;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta  1997;  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.