## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika
Werri 1* , Neni Vesna Madjid 2 , Fahmiron 3 1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: werri33@yahoo.com Info Artikel Abstrak Diterima,12/08/2023 Penerapan  rehabilitasi  terhadap  pengguna  Narkotika  dinilai  sebagai  langkah tepat  untuk  menekan  peredaran  gelap  Narkotika  di  Indonesia,  karena  kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan ( demand) akan Narkotika akan  berkurang  dan  pasokan  ( supply) Narkotika  juga  bisa  menurun.  Karena rehabilitasi  dapat  melepaskan  ketergantungan  Narkotika  sampai  dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara  untuk  menyelamatkan  korban  pengguna  Narkotika  dari  ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum  memberikan  dan  mencantumkan  rehabilitasi  dalam  putusan  yang dijatuhkan,  padahal  rehabilitasi  tersebut  sangat  penting  untuk  diberikan  dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud  didasarkan  atas  pertimbangan  aspek  non  yuridis  yang  bersifat subtantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.
Direvisi, 22/09/2023
Dipublikasi, 09/10/2023

## Kata Kunci:
Pertimbangan Hakim; Asesmen; Tindak Pidana; Penyalahguna
Narkotika

## Abstract
Keywords: Consideration of Judges; Assessment; Crime; Narcotics Users The  implementation  of  rehabilitation  for  Narcotics  users  is  considered  as  the right  step  to  suppress  the  illicit  traffic  of  Narcotics  in  Indonesia,  because  if
Narcotics users are rehabilitated, the demand for Narcotics will decrease and the supply of Narcotics can also decrease. Because of rehabilitation can let go of  Narcotics  addiction  so  that  you  can  enjoy  a  free  life  without  Narcotics. Rehabilitation is a way to save victims of Narcotics users from dependence. In this  case,  there  are  still  many  investigators  and  public  prosecutors  who  have not  carried  out  the  recommendations  of  the  integrated  assessment  team,  and even  so  the  judges  in  imposing  sanctions  have  not  provided  and  included rehabilitation  in  the  decisions  handed  down,  even  though  rehabilitation  is  so important  to  be  given  in  the  framework  of  healing  from  Narcotics  Abuse. Judgments related to the matter referred to are based on considerations of non- juridical  aspects  which  are  substantive  in  nature  between  the  Judge's considerations.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  tindak  pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia  sejak  lama  telah menjadi  hambatan  dalam  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia,  khususnya  generasi muda,  sebab  korban  terbesar  dari  Penyalahgunaan  Narkotika  adalah  generasi  muda. Permasalahan  ini  sudah  menjadi  masalah  yang  sangat  serius  dan  telah  mencapai  keadaan yang  sangat  memprihatinkan,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  grafik  Penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  terus  meningkat,  hal  ini  terbukti  dengan  bertambahnya  jumlah penyalahguna  dan  atau  pecandu  Narkotika  secara  signifikan  seiring  meningkatnya
pengungkapan  kasus  peredaran  Narkotika  dengan  banyak  tertangkapnya  bandar-bandar Narkotika Internasional. 1
Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Komjen  Pol.  Petrus  Reinhard  Golose mengungkapkan meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19 ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan  narkoba  sebesar  0,15  persen  berdasarkan  hasil  survei  penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dilakukan oleh BNN, Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.  Pada  kategori  setahun  pakai  yang  sebelumnya  1,80%  atau  3.419.188  orang  pada tahun  2019,  kini  menjadi  1,95%  atau  3.662.646  orang  pada  tahun  2021  dan  pada  kategori pernah  pakai  meningkat  dari  2,40%  atau  4.534.744  orang  menjadi  2,57%  atau  4.827.616 orang. 2
Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila penyalahguna Narkotika tersebut dilakukan proses hukum dan dikenakan hukuman penjara yang mengakibatkan penjara akan mengalami kelebihan kapasitas. Sedangkan jumlah narapidana kasus Narkotika di seluruh Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 145.413 orang per Agustus 2021, Sebanyak 116.930 narapidana kasus  Narkoba  masuk  kategori  pengedar,  sedangkan  28.483  lainnya  merupakan  pengguna. 3 Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per bulan Agustus 2021 menyebutkan jumlah  penghuni  Lapas  di  Indonesia  mencapai  266.514  orang,  sementara  kapasitas  total hanya mencapai 135.561 penghuni. 4
Kebijakan  untuk  menanggulangi  kriminalitas/kejahatan  ( Kriminal  Policy )  harus merupakan  bagian  integral  (tak  terpisahkan)  dari  kebijakan  yang  berorientasi  untuk memberikan  perlindungan  masyarakat  ( social  defence  policy )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare  policy ).  Menurut  Sudarto,  politik  kriminal merupakan  “suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menaggulangi  kejahatan”. Definisi  ini  diambil  dari  definisi  Marc  Ancel  yang  merumuskan  sebagai  “ The  Rational Organization  of  the  Control  of  Crime  by  Society ”. 5 Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah  “perlindungan  masyarakat  dan  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat”.  Dengan  demikian  dapat  juga  dikatakan  bahwa  politik  kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial ( social policy ) yaitu kebijakan atau  upaya  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  dan  berorientasi  untuk  memenuhi hak-hak masyarakat.
Berbagai kebijakan dari pemerintah lahir untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan  memberantas  Narkotika.  Saat  ini  Indonesia  mempunyai  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor:  143),  tanggal  12 Oktober  2009,  salah  satu  tujuan  dari  pembentukan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009
1 Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat , 2013, hlm. 1.
2 Voaindonesia, Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba , https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba- /6375450.html ,  diakses tanggal 19 Juni 2022.
3 Databoks, Penghuni Penjara Membludak, ini jumlah narapidana di Indonesia , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah- narapidana-di indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20(2010%2D2020)&text =Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan,145.413%20orang%20per%20Ag ustus%202021, diakses tanggal 19 Juni 2022.
4 Ibid.
5 Ibid.
adalah  untuk  merespon  mengenai  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  masyarakat  yang berada  dalam  posisi  sebagai  pelaku,  pengguna,  dan  sekaligus  menjadi  korban Penyalahgunaan Narkotika, karena Undang-undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika  dianggap  tidak  mampu  menjawab  berbagai  aspek permasalahan Narkotika.
Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan  narkotika  pada  umumnya  terdapat  2  (dua)  sanksi  pidana  yang  diputuskan oleh  hakim  yaitu  sanksi  pidana  penjara  dan  sanksi  tindakan  berupa  rehabilitasi  bagi  para penyalahguna  Narkotika.  Pidana  rehabilitasi  ialah  suatu  bentuk  terapi  dimana  seseorang ketergatungan  narkotika  ditempatkan  dalam  suatu  institusi  tertutup  selama  beberapa  waktu untuk  mengedukasikan  pengguna  yang  berusaha  untuk  mengubah  perilaku,  mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).
Ketentuan mengenai Tim Asessmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga  penegak  hukum  yang  tergabung  dalam  Forum  Mahkumjakpol-BNN-Menkes- Mensos  yang  selanjutnya  disebut  Mahkumjakpol  Plus,  yakni  Peraturan  Ketua  Mahkamah Agung  No.  01/PB/MA/III/2014,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  03  Tahun 2014,  Menteri  Kesehatan  No.  11/Tahun  2014,  Menteri  Sosial  No.  03  Tahun  2014,  Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan  Narkotika  Nasional  No.  PERBER/01/  III/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio legal, (studi dokrinal  terhadap  hukum)  dengan  menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  yakni  pertama, conditional  approach ,  yakni  merujuk  pada  strategi  kebijakan  pengaturan  pemerintah  di Indonesia terkait dengan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika; (2) statute approach ,  yakni  merujuk  pada  pendekatan  perundang  undangan  yang  berkaitan  dengan Asesmen Terpadu; dan (3) legal policy , yakni merujuk pada kebijakan pemerintah dalam hal penerapan  aturan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang  tertinggi  (Ziegert, 2005). Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan menilai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika yang terdapat hasil asesmen terpadu di dalamnya untuk proses rehabilitasi.
Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari teks hukum primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Sedangkan sumber hukum yang fundamental adalah hukum yang berkaitan  dengan  keadaan  yang  sedang  dipertimbangkan.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi buku dan kajian ilmiah tentang bahasa hukum  dari sudut pandang ilmu  hukum,  serta bahan hukum  tersier  seperti  kamus  dan  berbagai  sumber  online.  Dengan  bahanbahan  hukum terkumpul,  dilakukan  pengolahan,  analisis,  dan  konstruksi  data  kuantitatif.  Analisis  data menggunakan teknik kualitatif, yaitu pemeriksaan yang mendalam dan lengkap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rehabilitasi  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  korban  untuk  tidak menggunakan  Narkotika  kembali  dan  proses  rehabilitasi  ini  agar  pecandu  menghentikan penyalahgunaan  narkoba  di  bawah  pengawasan  dokter  untuk  mengurangi  gejala  putus  zat
(sakau).  Pada  tahap  ini  pecandu  narkoba  perlu  mendapat  pemantauan  di  rumah  sakit  oleh dokter. Setiap penyalahguna Narkotika dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum  demi  pengayoman  masyarakat,  dilakukannya  pembinaan  sehingga  menjadikannya orang yang baik dan berguna, dan memberikan efek jerah terhadap penyalahguna Narkotika.
Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain diatur dalam Pasal 4 butir (d) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menyebutkan  bahwa  “Pecandu Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial”,  sedangkan  kewenangan  untuk  pemberian  rehabilitasi  tersebut  ada ditangan  hakim  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  103  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :
Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat : a. Memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  Narkotika  tersebut  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b. Menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/  atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  Narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Ayat (2) :
Masa  menjalani  pengobatan  dan/  atau  perawatan  bagi  pecandu  Narkotika  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  hakim  yang  memeriksa  perkara  terhadap  pecandu Narkotika  dapat  menjatuhkan  putusan  ( vonis )  rehabilitasi  sebagaimana  rumusan  Pasal  103 diatas,  secara  implisit  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  telah merubah  paradigma  bahwa  pecandu  Narkotika  tidaklah  selalu  merupakan  pelaku  tindak pidana, tetapi merupakan korban dari PenyalahgunaanNarkotika yang dilakukannya sendiri.
Pasal  2  Peraturan  Bersama  Ketua  MA  No.01/PB/MA/III/2014.  Menkumham  No.  03 Tahun  2014,  Menkes  No.  11/Tahun  2014,  Mensos  No.  03  Tahun  2014,  JA  No.  PER- 005/A/JA/03/2014, Kapolri No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014.BNN tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan:
Tujuan Peraturan bersama ini antara lain untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu  Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan  Narkotika  melalui  program pengobatan,  perawatan,  dan  pemulihan  dalam  penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  sebagai  tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana, dengan  tetap  melaksanakan  pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika,  menjadi pedoman  teknis  dalam  penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkota  sebagai  tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana  untuk  menjalankan  Rehabilitasi Medis  dan/  atau  rehabilitasi  Sosial,  terlaksananya  proses  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi  Sosial  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  persidangan  dan  pemidanaan secara sinergis dan terpadu.
Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan  peredaran  gelap  Narkotika  di  Indonesia,  karena  kalau  pengguna  Narkotika direhabilitasi,  maka  permintaan  ( demand) akan  Narkotika  akan  berkurang  dan  pasokan ( supply) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan
Narkotika  sampai  dapat  menikmati  kehidupan  bebas  tanpa  Narkotika. 6 Rehabilitasi merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyelamatkan  korban  pengguna  Narkotika  dari ketergantungan.  Karena  pengertian  dari  rehabilitasi  adalah  usaha  untuk  memulihkan  untuk menjadikan  pecandu  ketergantungan  Narkotika  dan  hidup  normal  sehat  jasmani  dan  rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi. 7 Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP. 8
Meskipun  sudah  ada  berbagai  kebijakan  yang  dilahirkan  untuk  penempatan  tersangka atau  terdakwa  kedalam  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  maupun  jaminan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dalam UU Narkotika,  namun  dalam  tataran  prakteknya  seringkali  penyidik,  penuntut  umum  maupun hakim  tidak  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  dibuat  tersebut,  bahkan  hakim  dalam membuat  putusan  terhadap  terdakwa  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  proses  asesmen terpadu ditungkat penyidikan, tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Data di Kejaksaan  Negeri  Padang  pada  tahun  2020  sampai  dengan  bulan  Juni  2022  menunjukkan sangat  sedikit  sekali  vonis  rehabilitasi  yang  dijatuhkan  kepada  penyalahguna  Narkotika. Jumlah  terdakwa  perkara  Narkotika  yang  sudah  mendapat  vonis  hakim  pengadilan  Negeri Padang  pada  tahun  2020  sampai  pada  bulan  Juni  tahun  2022  adalah  sebanyak  1.275 terdakwa,  sedangkan  pada  tahun  2021  adalah  sebanyak  569  terdakwa,  hal  itu  meningkat dibandingkan dari tahun 2020 yakni sebanyak 431 terdakwa, dan yang diputus dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pada tahun 2021 adalah sebanyak 118 terdakwa, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 69 terdakwa. 9
Dari  118  terdakwa  yang  diputus  di  Pengadilan  Negeri  Padang  dengan  Pasal  127  UU Narkotika  pada  tahun  2021,  ternyata  hanya  sebanyak  6  tersangka  yang  diajukan  Asesmen oleh  Penyidik  BNN  Provinsi  Sumatera  Barat,  Polresta  Padang  dan  Polda  Sumbar  ke  Tim Asesmen  Terpadu  di  BNN  Propinsi  Sumatera  Barat,  sedangkan  pada  tahun  2020  yang diajukan  Asesmen  malah  tidak  ada  sama  sekali.    Walaupun  sudah  dilakukan  Asesmen terhadap  tersangka/  terdakwa  pada  tingkat  penyidikan,  namun  tetap  saja  Hakim  memutus pidana  penjara  terhadap  penyalahguna  Narkotika.  Pidana  penjara  masih  menjadi  pilihan utama  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dibandingkan  harus  melalui  proses  penegakan hukum  untuk  menempatkan  seorang  tersangka/  terdakwa  atau  terpidana  penyalahguna Narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.
Pada  prinsipnya  assesmen  sangat  perlu  untuk  dimasukkan  dalam  substansi  dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang. Penormaan asesmen bagi pencandu narkotika dalam  UU  narkotika  baik  dalam  pasal  tersendiri  bahkan  jika  memungkinkan  dibuat  dalam ketentuan  undang-undang  tersendiri.  Tujuan  hasil  asesmen  terpadu  adalah  agar  klien
6 Martono, et. al. , Peran Orang Tua dalam Mencegah dan  menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika , Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 87.
7 Algin Moenthe, Narkotika Alkohol Dan Masalahnya , CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta, 2007, hlm. 66.
8 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 194.
9 Data perkara pada Kejaksaan Negeri Padang.
pengguna  narkotika  dapat  kembali  sembuh  atau  pulih,  dapat  diberikan  bekal  hidup  melalui kerjasama  dengan  Balai  Latihan  Kerja  pada  Rumah  Damping  BNN,  dan  dapat  diterima kembali  oleh  masyarakat  sebagai  pribadi  yang  produktif.  Tim  asesmen  merupakan  wujud kebijakan  pemerintah  yang  mulai  menggunakan  pendekatan  layanan  kesehatan  dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, demikian tim assesmen tersebut perlu diberi  dasar hukum  agar keputusannya lebih mengikat. Jadi  apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi surat rekomendasi tim asesmen terpadu hanya bersifat rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi, tidak  menjadi  dasar  legal,  meskipun  pelaksanaan  asesmen  terpadu  bagi  pecandu  dan penyalahguna  narkotika  dilakukan  pada  tiap  tingkatan  pemeriksanaan,  mulai  dari  tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.
Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah  guna  melaksanakan  program  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  penyalahguna narkotika. Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap  tersangka  atau  terdakwa  digunakan  sebagai  suatu  alat  bukti  dalam  persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli a de charge . Dalam hal laporan  hasil  assesment  sebagai  keterangan  ahli,  berdasar  pada  Pasal  186  KUHAP  yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan  hasil  assesment  BNN  diserahkan  ke  hakim  dalam  bentuk  surat  keterangan  dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan  ahli a  de  charge ,  jika  kuasa  hukum  terdakwa  menghadirkan  dokter  BNN  untuk memberikan keterangannya di pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 65 KUHAP dimana tersangka  atau  terdakwa  berhak  untuk  mengajukan  saksi  yang  dapat  meringankan  atas dirinya.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  terhadap  penyalah  guna  narkotika,  pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan  dalam  laporan  hasil  assesment  BNN.  Dalam  menjatuhkan  putusannya  hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang melihat pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Hakim  mempunyai  kebebasan  mandiri  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya sanksi  pidana  penjara  terhadap  putusan  yang  ditanganinya.  Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  suatu  putusan  semata-mata  harus  didasari  rasa  keadilan  tidak  semata-mata hanya  berlandaskan  pertimbangan  hukum  melainkan  harus  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang ada dalam persidangan. Faktafakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang  bukti  yang  ditemukan  baru  kemudian  dapat  diketahui  motif  terdakwa  melakukan tindak  pidana,  bagaimana  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dan  apa  akibat  yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi  pidana  penjara  juga  harus  berpedoman  pada  batasan  maksimum  dan  juga  minimum serta  kebebasan  yang  dimiliki  harus  berdasarkan  rasa  keadilan  baik  terhadap  terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk  menjatuhkan  putusan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Narkotika,  hakim membuat  pertimbangan-pertimbangan.  Menurut  pengamatan  dari  2  (dua)  putusan  yaitu putusan No. 567/Pid.sus/2021/PN Pdg, putusan No 59/Pid.sus/2022/PN Pdg yang diteliti oleh
penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika cenderung  lebih  banyak  menggunakan  pertimbangan  yang  bersifat  normatif  tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  kendala  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  para  pecandu  narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan para pecandu atau  pemakai  narkotika  tidak  dipenjara  (dihukum)  oleh  Polisi  apabila  keluarga  tersebut melaporkan  ke  kantor  Badan  Narkotika  Nasional,  dan  masih  banyaknya  yang  tidak mengetahui bahwa proses rehabilitasi semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Namun semua  itu  harus  didasarkan  atas  pertimbangan  hakim.  Pertimbangan  Hakim  dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana Narkotika didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis  yang  bersifat  subtantif  antar  pertimbangan-pertimbangan  Hakim.  Namun  hal dimaksud  akan  sejalan  dengan  banyaknya  jumlah  dukungan  Hakim  atas  pertimbangan terhadap hasil asesmen terpadu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri  terdakwa,  termasuk  pula  status  sosial  yang  melekat  pada  dirinya.  Dengan  demikian, masih  banyak  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  dirasa  belum  memenuhi  rasa  keadilan dengan keyakinan hakim tesebut  yang dirasa belum memiliki dasar pembenaran yang jelas. Sehingga  Mahkamah  Agung  hendaknya  senantiasa  dapat  meningkatkan  eksaminasi  dan rujukan  terhadap  putusan-putusan  hakim  yang  dinilai  dapat  membuat  pertimbangan  hakim yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Martono, et.  al. , Peran  Orang  Tua  dalam  Mencegah  dan  menanggulangi  Penyalahgunaan Narkotika , Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Algin  Moenthe, Narkotika  Alkohol  Dan  Masalahnya ,  CV.  Taringan  Bukit  Mulya  Jakarta, 2007.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat. Voaindonesia, Sepanjang  2021,  BNN  Ungkap  760  Kasus  Tindak  Pidana  Narkoba , https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak- pidana-narkoba-/6375450.html.
Databoks, Penghuni  Penjara  Membludak,  ini  jumlah  narapidana  di  Indonesia , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak- ini-jumlah-narapidana-di- indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20(2 010%2D2020)&text=Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasya rakatan,145.413%20orang%20per%20Agustus%202021 .