Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020

## IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM DALAM HAL DIRUMAHKANNYA KARYAWAN INDUSTRI PARIWISATA (HOTEL) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG BALI)
I Putu Agus Suarsana  Ariesta 1 , I Gusti Agung Bagus Widiantara 2 Universitas  Triatma Mulya 1 , STIPAR Triatma Jaya 2 agusariesta@yahoo.co.id 1 ,  widiantara301077@gmail.com 2

## Abstract
The world health organization (WHO) had designated the outbreak of the corona virus as a pandemic, which started in the Chinese city of Wuhan. The corona pandemic has an impact on the tourism industry sector around the world, including in Badung Regency, Bali. In the tour ism industry there was also a tourist accommodation component, including hotels. The existence of hotels  in Bali has contributed greatly to the absorption of worke rs who came from Balinese residents  and  residents  outside  Bali  and  even  foreign  workers,  which  greatly  impacts  the economy of the community and regional income. Entrepreneurs in the tourism sector are forced to lay off their employees. Especially with the application of Lock Down which is applied in the international world. The implementation of domestic policies will certainly have an impact on employers, employees and local governments, in this case the Badung Regency Gover nm ent. This  policy  requires  assistance  from  the  government,  the  Department  of  Industry  and Manpower, as a mediator to get an agreement related to employee dismissal decisions. For this reason, the act of laying off employees is an act of salvation for both the employer and the employee side. Therefore, in this study it is necessary to know the legal aspects or  basis and procedures for their implementation that must be taken in the face of the corona pandemic.
Keywords: legal aspects, housing, employees, corona pandemic.

## Pendahuluan
Pariwisata merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk  Bali  pada  umumnya,  sehingga pengelolaan  obyek pariwisata sebagai tolak ukur  bagi  kesejahteraan  masyarakat  di sekitar  lokasi  obyek  wisata.  Yang  pastinya diperlukan  dukungan  yang  sangat  besar baik  itu  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  yang  harus  selalu bergandengan tangan, bahu-membahu dalam  mengelola  potensi  yang  dimiliki
destinasi-destinasi  wisata  dan  budaya, sesuai  kewenangan  masing-masing. Dalam kondisi  pandemi  Corona  seluruh  dunia merasakan  dampaknya,  tidak  terkecuali negara kita, Indonesia terkhusus Pulau Bali. Dampak  pandemi  corona  ini  meluas  pada banyak  negara  di  dunia,  selama  belum ditemukan  vaksin  terhadap  virus  corona maka masalah pandemi ini akan berdampak luar  biasa  terhadap  kehidupan  manusia salah satunya dengan pembatasan kegiatan masyarakat, kondisi ini menyebabkan
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
pemerintah  di  banyak  negara  terdampak menerapkan Lock  Down. Tindakan  ini dilakukan oleh banyak pemerintahan negara terhadap negaranya masing-masing dengan  harapan  bahwa  penyebaran  virus ini  bisa  terhenti  atau  terbatas  ruang geraknya.  Sejak  kemunculannya  di  negara Tiongkok, masyarakat dunia menjadi panik, terutama  negara-negara  barat,  sehingga mengumumkan kebijakannya masing- masing  untuk  penghentian  kegiatan keluar ataupun  masuk  ke  negaranya.  Kondisi  ini diperparah  lagi  dengan  adanya  isu  yang tidak  bener  atau  berita hoaks .    Dengan penghentian  kegiatan  bepergian,  maka kegiatan  berpariwisata  pun  tidak  mungkin dilakukan bahkan pemerintah  dengan sengaja  menutup  daya  tarik  wisata  di negaranya  masing-masing.  Segala  sarana transportasi di dunia juga dihentikan, seperti transportasi  udara  (penerbangan),  laut, danau hingga transportasi darat.
Pariwisata  bali  terkenal  mulai  dari budaya,  seni,  hingga  penduduk  desa, khususnya mereka yang tinggal di perbukitan  pegunungan  dimana  memiliki bahasa dan budaya yang beragam (Anggayana,  Budasi  &  Suarnajaya, 2014). Kualitas  pelayanan  juga  berperan  penting bagi  keberadaan  objek  wisata  di  Bali (Anggayana,  Nitiasih  &  Budasi,  2016). Productive skill dipandang sebagai keterampilan      yang  perlu  diperhatikan dalam  mendukung  kemajuan  pariwisata (Lindawati,  Asriyani  &  Anggayana,  2018). Tidak  hanya  membutuhkan  kreativitas secara  fisik,  tetapi  juga  memerlukan pemikiran  yang  kritis  dan  sistematis (Lindawati,  Asriyani  &  Anggayana,  2019). Mengembangkan  kompetensi  komunikatif dalam  empat  keterampilan  bahasa,  yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca  dan  menulis  juga  sebagai penentu  kesuksesan  komunikasi  dalam pariwisata
(Asriyani,
Suryawati & Anggayana, 2019).
Bali sejak dulu sudah dikenal dengan pariwisatanya, sehingga banyak wisatawan asing  yang  berkunjung  di  setiap  musim liburan maupun di setiap harinya (Anggayana & Sari, 2018). Pulau Bali telah berkembang  menjadi  salah  satu  tujuan wisata  yang  paling  banyak  dikunjungi  di dunia dengan lebih dari  satu  juta pengunjung asing terbang langsung ke Bali (Budasi & Anggayana, 2019). Dalam dunia pariwisata, salah satu bahasa terpopuler di dunia  adalah  bahasa  Inggris.  Bahkan dikenal sebagai bahasa  internasional (Asriyani,  Suryawati  &  Anggayana,  2019). Bahasa  Inggris  merupakan  salah  satu bahasa  yang  harus  dikuasai  (Sudipa, Aryati, Susanta, & Anggayana, 2020).
Kebudayaan  Bali  sangat  melekat pada  masyarakat  Bali  sendiri,  dibuktikan dengan  adanya  budaya  menyame  braya, tari Bali, rumah adat, adat istiadat (Redianis,  Putra  &  Anggayana,  2019). Sehingga penting untuk melestarikan bahasa  dan  budaya  dengan  ragamnya (Anggayana, Suparwa, Dhanawaty, & Budasi,  2020).  Bali  merupakan  salah  satu destinasi internasional yang telah mendiversifikasi berbagai produk pariwisata sebagai  upaya  menjawab  tantangan  pasar (Osin, Pibriari &  Anggayana,  2019). Wisatawan  ingin  dilayani dan mendapatkan akomodasi  yang  layak  sesuai  harapan wisatawan (Anggayana, Budasi, & Kusuma, 2019).
Hal  ini  berakibat  pada  pariwisata Bali,  dimana  pariwisata  ini  sebagai  pilar kokoh penghidupan masyarakatnya. Sehingga  dengan  diberlakukannya Lock Down , industri pariwisatapun tidak luput dari dampak  pandemic  corona  ini,  industri perhotelan,  villa,  spa  banyak  yang  tutup, untuk  mengurangi  beban  maintenance terhadap usahanya sehingga muncul
tindakan- tindakan “penyelamatan” dari kondisi yang memburuk, mulai dari pemotongan  gaji,  pengurangan  karyawan
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
dengan  pemutusan  hubungan  kerja  atau dirumahkan.  Sehingga  masyarakat  Bali menjadi terdampak selain tidak bekerja juga tidak  berpenghasilan.  Oleh  sebab  itulah, maka  penelitian  ini  dirasa  perlu  dilakukan, agar  melengkapi  pengetahuan  kita  akan dasar hukum dan juga penerapannya dalam industri pariwisata sehingga dapat dikontrol serta membuat rasa keadilan dapat dinikmati
banyak pihak dalam
penerapannya  tanpa  ada  perasaan  yang was-was.
Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
1.  Apa  yang  menjadi  dasar  hukum  untuk dapat dilakukannya keputusan merumahkan  karyawan  pada  industry pariwisata (hotel) di Kabupaten Badung, Bali?
2.  Bagaimana penerapan keputusan merumahkan  karyawan  oleh  industri pariwisata (hotel) terhadap karyawannya di Kabupaten Badung, Bali  ?
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Mengetahui  dasar  hukum  untuk  dapat dilakukannya  keputusan  merumahkan karyawan pada industry pariwisata
(hotel) di Kabupaten Badung, Bali.
2.  Mengetahui penerapan keputusan merumahkan  karyawan  oleh  industri pariwisata (hotel) terhadap karyawannya di Kabupaten Badung, Bali.
Kajian Literatur Berisikan  pengertian  istilah-istilah  penting berhubungan
dengan tindakan
merumahkan karyawan pada industri pariwisata (hotel) akibat pandemi corona.
1.  Definisi Identifikasi
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia identifikasi didefinisikan sebagai penentu atau  penetapan  identitas  seseorang, benda, dsb
2.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti  merumahkan  adalah  mencutikan pegawai  (karyawan)  dari  pekerjaannya; membebaskan  pegawai  (karyawan)  dari pekerjaannya  dengan  cara  menyuruh tinggal di rumah saja
3.  Sesuai dengan SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004 tentang Pencegahan
Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal pada butir f dengan menyebutkan istilah “merumahkan”  yang  kemudian  viral  di masyarakat  dengan istilah “dirumahkan” 4.  Menurut  Pasal  1  ayat  8  Perda  No.  10 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah  segala  hal  yang  berhubungan dengan tenaga kerja pada  waktu sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kerja.
5.  Menurut  Pasal  1  ayat  9  Perda  No.  10 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh  adalah setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
6.  Menurut  Pasal  1  ayat  11  Perda  No.  10 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,  Pemberi  Kerja  adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
7.  Menurut  Pasal  1  ayat  51  Perda  No.  10 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,  Pemutusan hubungan Kerja  adalah  pengakhiran  hubungan kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan kewajiban  antara  pekerja/buruh  dan pengusaha
8.  Menurut  Pasal  1  ayat  53  Perda  No.  10 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,  K3  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui  upaya  pencegahan  kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian.
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten Badung, Propinsi  Bali.  Dimana  telah ditetapkan  Peraturan Daerah Bali Perda No 10  Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini dikumpulkan dengan metode :

## • Studi Literatur
Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk  menghimpun  data-data  atau sumber-sumber  yang  berhubungan dengan  topik  yang  diangkat  dalam suatu  penelitian.  Studi  literatur  bisa didapat  dari  berbagai  sumber,  jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.
• Metode Dokumentasi
Yaitu  pengumpulan  data  sekunder melalui dokumen-dokumen yang dimiliki sumber data sekunder tersebut.
• Metode Observasi
Yakni melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui  situasi  di  lokasi  serta masalah

## Responden
Adapun responden penelitian ini terdiri dari 2 komponen , yaitu :
1.  Instansi  Pemerintah,  yaitu  DPRD Bali dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Badung  (Dinas  Perindustrian  dan Tenaga  Kerja  khususnya  Bagian Hubungan  Industrial  dengan  4 orang mediatornya), yang mengetahui kedalaman informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti di lokasi.
2.  Mereka  yang  memiliki  pengetahuan pariwisata seperti akademisi.
3.  Mereka yang diterima sebagai kelompok terkait dengan penentuan kebijakan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  alam penelitian ini antara lain : Metode Deskriptif Kualitatif ,  yaitu  memberikan  ulasan  atau interpretasi  atau  makna  terhadap  data  dan informasi yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  pembahasan  yang  merupakan jawaban  dari  rumusan  masalah  adalah sebagai berikut :
1.  Dasar  hukum  untuk  dapat  dilakukannya keputusan  merumahkan  karyawan  pada industri  pariwisata  (hotel)  di  Kabupaten Badung, Bali.
Adapun Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut : a.  Surat  Edaran Menteri Tenaga Kerja No.  SE-05/M/BW/1998  tahun  1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja b.  Surat  Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada  pimpinan  perusahaan  di seluruh Indonesia No. SE- 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004  tentang Pencegahan  Pemutusan  Hubungan Kerja Massal c.  Undang-Undang Republik Indonesia No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
d.  Undang-Undang Republik Indonesia
No.  40  Tahun  2007  Tentang Pendirian Perseroan Terbatas
e.  Undang-Undang Republik Indonesia No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan
f.  Undang-Undang Republik Indonesia
No.  78  Tahun  2015  Tentang Pengupahan
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
g.  Peraturan Daerah Bali No 10 Tahun
2019  Tentang  Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan
2.  Penerapan  keputusan  merumahkan karyawan oleh industri pariwisata (hotel) terhadap karyawannya di Kabupaten Badung, Bali.
Adapun  langkah  strategis  yang dilakukan  untuk merumahkan  karyawan menurut  Eric  Manurung,  SH  dalam tulisannya  pada  Hukum  Online dengan judul  Status  Hukum  Karyawan  yang dirumahkan,  maka  disebutkan  bahwa, peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur/memberi penjelasan mengenai yang dimaksud  dengan “dirumahkan”.  Namun,  di  dalam  Surat Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal
(“SE 907/2004”) pada butir f menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah sebagai upaya terakhir. Sehingga  dari  isi  SE  907/2004  di atas
dapat dipahami bahwa
merumahkan  karyawan  sama  dengan meliburkan  /  membebaskan  pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai  dengan  waktu  yang  ditentukan oleh  perusahaan.  Hal  mana  dilakukan perusahaan sebagai langkah awal  untuk mengurangi  pengeluaran  perusahaan atau karena tidak adanya kegiatan/produksi yang dilakukan perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu.
Menurut  Tri  Jata  Rahayu  Pramesti, SH,  dalam  tulisannya  Jika  Perusahaan merumahkan karyawan menyatakan bahwa,  Sebagaimana  yang  pernah dijelaskan  sebelumnya  dalam  artikel
Status Hukum Karyawan yang Dirumahkan, merumahkan pekerja sama dengan meliburkan/membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai  dengan  waktu  yang  ditentukan oleh  perusahaan.  Hal  mana  dilakukan perusahaan sebagai langkah awal  untuk mengurangi  pengeluaran  perusahaan atau karena tidak adanya kegiatan/produksi yang dilakukan perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu.
Menurut  Perda  Bali  No.  10  Tahun
2019
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  diatur pula bagaimana hubungan  hak  dan  kewajiban  yang diharapkan  pemerintah  Daerah  Bali antara pengusaha dan pekerjanya (baik pekerja  Lokal  maupun  pekerja  asing). Tri Jata Rahayu Pramesti, SH, melanjutkan meskipun Saudara
mengatakan perusahaan tersebut keadaaannya  tidak  menentu,  tetap saja jika  Saudara  disuruh  bekerja  seperti biasa,  maka  Saudara  berhak  atas upah penuh  sebagaimana  ketentuan  yang berlaku. Kecuali, jika telah ada kesepakatan  dengan  serikat  pekerja atau  pekerja  mengenai  pemotongan upah tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak  lagi  sanggup  membayar  upah penuh  Saudara  atau  karyawannya, maka pengusaha tersebut dapat melakukan  pemutusan  hubungan  kerja sebagaimana aturan yang berlaku dengan memberikan hak-hak karyawannya. Dalam pelaksanaan di industri pariwisata (hotel), keputusan merumahkan  karyawan  dapat  dibantu mediasi  oleh  4  orang  mediator  yang terdapat  di Bagian Hubungan Industrial pada  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
Kerja  Kabupaten  Badung,  bila  tidak terjadi  kesepakatan  antara  pengusaha dengan karyawan. Dari beberapa tenaga  kerja  termasuk  manager,  serta pengusaha  yang  pernah  ditemui  dan terdampak  pandemi  Covid  19,  sempat ditanyakan  apa  yang  mereka  lakukan dalam rangka menyelamatkan perusahaan  dan  pekerjaannya  dari pandemi  ini?  ada  beberapa  langkah yang  diambil  oleh  para  pengusaha dalam pengambilan keputusan merumahkan  karyawan,  hal  tersebut tidaklah  mudah  seperti  membalikkan telapak tangan, selain mengkoordinasikan rencana
“merumahkan”  ini,  para  pengusaha
terlebih dahulu harus melakukan
pertemuan dengan perwakilan karyawan (bagus, jika dalam
perusahaan  tersebut  memiliki  serikat pekerja). Dalam forum tersebut
pengusaha menyampaikan kondisi usaha  akibat  pandemi  juga  rencana melakukan efisiensi kerja seperti melakukan  tugas  dengan  jadwal  yang bergantian sampai dengan pilihan
terakhir seperti me-non-aktifkan
beberapa karyawan dalam waktu tertentu secara bergilir sehingga meminimalisir  pengeluaran  bagi  pihak industri dalam usahanya mempertahankan keuangan perusahaan. Jika semua sudah transparan  (jelas)  dan  menjadi  win-win solution  (pengusaha  dapat  melakukan efisiensi  kerja,  sementara  terhadap karyawan  tidak  dilakukan  Pemutusan Hubungan  Kerja  dalam  hal  ini  pekerja tetap  dijamin  tidak  kehilangan  sumber penghasilan)  maka  hal tersebut segera dilaksanakan  oleh  pihak  manajemen perusahaan.

## Simpulan
Di Kabupaten Badung secara hukum telah  sah  ditetapkan  tentang  penerapan dirumakannya karyawan pada  industri pariwisata  (hotel  dan  akomodasi pariwisata lainnya)  sehubungan  dengan  pandemi corona  Dengan  ditetapkan  Perda  Bali  No. 10  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang  mengacu  pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 78 Tahun  2015  Tentang  Pengupahan,  Surat Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  kepada pimpinan  perusahaan  di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja Massal, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja  No.  SE-05/M/BW/1998  tahun  1998 tentang  Upah  Pekerja  yang  Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja maka beberapa perusahaan maupun industri pariwisata lainnya dapat menjadikan pertimbangan disamping peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan pemberlakuannya  dalam  masa  darurat termasuk  pandemic  Corona  ini,  sehingga diharapkan dapat  melakukan  langkah- langkah  sebagai  penerapan  merumahkan karyawannya, seperti mengidentifikasi efisiensi kerja dan maintenance (perawatan) perusahaan  yang  bisa  dilakukan  untuk menghambat kemungkinan gagal bayar gaji karyawan  bagi  perusahaan  terutama  yang berdampak langsung dengan dunia pariwisata yang bersif at fisik, non fisik/social, internal dan eksternal, dalam hal jika kondisi mulai membaik, maka karyawan dapat  kembali  bekerja  pada  perusahaan seperti  sebelum  terjadi  pandemi  corona. Dengan demikian karyawan dapat mendapat  kelegaan  bahwa  tidak  ada keputusan  Pemutusan  Hubungan  Kerja masal hanya mengikuti regulasi
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
pengurangan jam dan efisiensi kerja melihat efektivitas perusahaan  dimana  semua negara  mengalami  kondisi  ekonomi  yang sama  dengan  Indonesia,  Bali  terkhusus daerah Badung yang notabene lebih banyak bergantung  pada  dunia  pariwisata,  yang terdampak  baik  secara  langsung  seperti industri  pariwisata  maupun  tidak  langsung seperti dunia perbankan.

## Saran
Tindakan merumahkan karyawan merupakan  tindakan  yang  menciptakan kondisi  yang saling menguntungkan antara pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  :
pengusaha,  karyawan  dan  pemerintah daerah  setempat.  Maka  dari  itu,  dalam penelitian ini dapat disarahkan beberapa hal sehubungan  dengan  penerapan  tindakan merumahkan  karyawan  dengan  regulasi dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah,  maka  diharapkan  masing-masing perusahaan  menyiapkan  segala  perangkat aturan/regulasi  sesuai  protokol  kesehatan dan  ketenagakerjaan  yang  digunakan  oleh perusahaan  yang  bersangkutan  dalam masa  pandemi,  disamping  mengelola  dan mengupayakan yang terbaik agar perusahaan  dapat  bertahan  selama  masa pandemi corona.

## Daftar Pustaka
Anggayana,  I. A., Budasi, I. G., & Kusuma,
I. W. (2019). Social Dialectology Study of  Phonology  in  Knowing  English
Student  Speaking  Ability.  The  Asian EFL Journal, 25(5.2), 225-244.
Anggayana, I. A., Suparwa, I. N., Dhanawaty,  N.  M.,  &  Budasi,  I.  G. (2020).  Lipang,  Langkuru,  Waisika Language Kinship: Lexicostatistics Study  in  Alor  Island.  International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 301-319. doi:https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4 /PR20101 Anggayana,  I.  W.  A.,  &  Sari, N. L. K. J. P.
(2018).  Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Mahasiswa
Akomodasi Perhotelan:  sebuah  Kajian  Fonologi.
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel,
1(1), 8-14.
Anggayana,  I.  W.  A.,  Budasi,  I. G., Lin, D.
A.,  &  Suarnajaya,  I.  W.  (2014). Affixation of bugbug dialect: A
Descriptive  Study.  Jurnal  Pendidikan Bahasa Inggris undiksha, 1(1).
ANGGAYANA, I. W. A., NITIASIH, D. P. K., BUDASI,  D.  I. G., & APPLIN, M. E. D.
(2016). Developing English For Specific Purposes Course Materials for Art Shop Attendants and Street Vendors. Jurnal
Pendidikan  Bahasa  Inggris  Indonesia, 4(1). Asriyani, R., Suryawati, D. A., &
Anggayana, I. W. A. (2019).

## PENERAPAN  TEKNIK  ROLE  PLAY
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI  BERBICARA  BAHASA INGGRIS  SISWA  KELAS  SEBELAS TERHADAP KEANEKARAGAMAN PERSONALITY TYPES DI SMK PARIWISATA TRIATMA JAYA BADUNG. LITERA: Jurnal Litera Bahasa Dan Sastra, 5(2). Asriyani, R., Suryawati, D. A., & Anggayana,  I.  W.  A.  (2019,  August).
USING  ROLE PLAY TECHNIQUES IN IMPROVING  ENGLISH  SPEAKING COMPETENCY ON THE PERSONALITY TYPES. In
International  Conference  on  Cultural Studies (Vol. 2, pp. 44-48).
Budasi,  I.  G.,  &  Anggayana,  I.  A.  (2019). Developing  English  for Housekeeping Materials  for  Students  of  Sun  Lingua College  Singaraja-Bali.  The Asian EFL Journal, 23(6.2), 164-179.
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  (Ariesta  & Widiantara, halaman 67-74) Vol 4, No 2 Edisi Desember 2020
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ul asan/lt4e495336ea34c/status-hukum- karyawan-yang-dirumahkan/ yang diunggah 21 September 2011 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ul asan/lt51b95a3227d8f/jika-perusahaan- merumahkan-karyawan-tanpa-batas- waktu/ yang diunggah 4 Oktober 2013 https://www.kennywiston.com/ketentuan- merumahkan-pekerja/  yang  diunggah 11 Maret 2020
Lindawati, N. P., Asriyani, R., & Anggayana,
I. W. A. (2018). KEMAMPUAN
MENULIS KARANGAN DIALOG MELALUI  MODEL  PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR- SHARE PADA MAHASISWA JURUSAN TATA
HIDANGAN DI AKADEMI  KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA. SINTESA.
Lindawati, N. P., Asriyani, R., & Anggayana,
I. W. A. (2019). MODEL KOOPERATIF
THINK-PAIR-SHARE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DIALOG BAHASA INGGRIS MAHASISWA
AKADEMI  KOMUNITAS MANAJEMEN
PERHOTELAN  INDONESIA.  LITERA: Jurnal Litera Bahasa  Dan Sastra, 4(1).
Osin, R. F., Pibriari, N. P. W., & Anggayana, I.  W.  A.  (2019,  August).  BALINESE WOMEN IN SPA TOURISM IN
BADUNG  REGENCY.  In  International Conference on Cultural Studies (Vol. 2,
pp. 35-38).
Peraturan  Daerah  Bali  No  10  Tahun  2019
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Redianis,  N.  L.,  Putra,  A.  A.  B.  M.  A.,  &
Anggayana,  I.  W.  A.  (2019,  August). EFFECT OF CULTURE ON BALINESE
LANGUAGE  USED  BY  EMPLOYEE
HOTELS FOR FOREIGN TRAVELERS IN THE SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE. In International
Conference on Cultural Studies (Vol. 2, pp. 39-43).
Shadily Hasan, 1997. Kamus Besar Bahasa
Indonesia Jilid II. Jakarta : Gramedia.
Sudipa, I. N., Aryati, K. F., Susanta, I. P. A. E., & Anggayana, I. W. A. (2020).  The Development  of  Syllabus  and  Lesson Plan Based on English for Occupational Purposes.  International  Journal  of Psychosocial Rehabilitation, 24(4),
290 –300. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR 201009
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004 tentang Pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja Massal Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-
05/M/BW/1998  tahun  1998  tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 0
Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas
Undang-Undang Republik Indonesia No. 78
Tahun 2015 Tentang Pengupahan