## Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia

## Wayan Santoso
Program Studi Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia E-mail: wayansantoso7618@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:  2023-05-01 Diterima:  2023-06-20 Terbit:  2023-09-25 Keywords: Content;  Pornography; ITE Technological developments  bring significant  social changes and make the world borderless. Immoral content,  also known as online pornography, is a type of crime  on social media that  is currently popular. Based  on  this explanation,  researchers  are interested  in studying the criminal liability of content creators for pornographic content.  The research method used is a type of normative  research that uses statutory  regulations  as an object and handles problems by  looking  at  existing  literature  sources  and  norm  theories. Primary  legal  materials  come  from  statutory  regulations  and inkrah decisions; secondary legal materials come from the internet, books,  journals  relating  to  laws  governing  pornography;  and tertiary  legal materials come  from dictionaries and encyclopedias which contain information about law. Legal materials are collected by  noting,  citing,  reading,  and  summarizing  literature.  The results  of  this  research  are  that  the  criminal  liability of content creators  for  pornographic  content  is  that  according  to  Law Number  19 of 2016 concerning  Amendments  to Law  Number  11 of 2008 concerning Electronic  Information and Transactions,  they are  punished  with  a  maximum  prison sentence  of 6  (six)  years. and/or  a  maximum  fine  of  one  billion rupiah  and  According  to Law number  44 of 2008 concerning  Pornography, a person can be punished with imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve)  years,  as well as a fine of at  least IDR 250 million and a maximum of 6 billion. Abstrak Kata  kunci:
Konten;  Pornografi; ITE
Corresponding  Author: Wayan Santoso
E-mail: wayansantoso7618@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v6i 2.4511 Perkembangan  teknologi  membawa  perubahan  sosial  yang signifikan  dan  membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas.  Konten asusila,  juga  dikenal sebagai pornografi online,  merupaka  suatu jenis kejahatan di media sosial yang sedang populer sekarang ini. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  larangan  pornografi  pada  konten  di  dunia maya  dan  mengkaji  pertanggungjawaban  pidana  bagi  content creator  pada  konten  yang  bernuansa  pornografi  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang- undangansebagai  objek  dan menangani  masalah dengan melihat sumber  kepustakaan  dan  teori  norma  yang  sudah  ada.    Bahan hokum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum dikumpulkan  dengan  mencatat,  mengutip,  membaca,  dan meringkas  literatur.  Temuan  penelitian  ini  adalah  larangan pornografi pada Konten di dunia maya dan pertanggungjawaban pidana  bagi  content  creator  pada  konten  yang  bernuansa
pornografi bahwa pembuat  konten  pornografi atau  asusila  dapat dijerat  oleh Pasal 27 Ayat  (1)    dan Pasal  45 Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE),  Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor  44 Tahun 2008 tentang  Pornografi. .

## I. Pendahuluan
Awal  mulanya,  komputer  hanyalah  sebuah  mesin  yang  berfungsi  untuk penghitung  yang  cepat,  telah  berkembang  menjadi  sebuah  alat  bantu  yang  dapat melakukan pengolahan data dan   merupakan komponen yang penting  pada sistem penyimpanan pada data-data elektronik. 1 Perkembangan komputer  terus  berinovasi dan dibuat sistem jaringan, yang memungkinkan komputer terhubung satu sama lain. Internet, juga dikenal sebagai jaringan interkoneksi, adalah jaringan komputer terdiri dari beribu jaringan komputer independen yang terhubung antara jaringan satu dengan yang lainnya. Teknologi  seperti pisau bermata dua yang memiliki  makna yaitu dapat berdampak positif  dan negatif yang mampu memengaruhi sikap dan perilaku  pada masyarakat luas. 2 Menurut  Widodo, Cybercrime ,  atau  kejahatan  di  internet,  adalah  jenis  baru kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. 3 Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia 4 yang menegaskan pengguna internet saat ini mencapai 196,71 juta yaitu pada tahun 2019 – 2020 (Q2), dari total 266.91 juta penduduk Indonesia,  Media sosial adalah salah satu jenis pemanfaatan internet yang paling populer karena memungkinkan orang untuk berkomunikasi,  mencari informasi,  dan  menjalin  pertemanan di  mana  pun  mereka berada. Saat ini,  hanya ada beberapa media  sosial,  tetapi sekarang semakin  banyak, seperti Snapchat, Instagram, Snapchat, dan lain-lain. 5
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melaporkan bahwa selama tahun 2020, Adapun sebanyak 130.254 situs yang ternyata bermuatan negative, selanjutnya 183.434 konten yang  memiliki  dampak yang  buruk  di  media  sosial  telah ditangani, dengan beberapa konten yang memiliki  sisi  negatif. Data tentang pornografi yaitu sebanyak 130.254 situs-situs  yang  beredar  bermuatan negatif,  dari  total  46.172 dan  beberapa konten  di  dunia  maya  tidak  dapat  dijelaskan  secara  khusus,  hanya  karena penggunaanya cukup banyak  mengandung konten  negative di  media  sosial  seperti
1 Khoirunisa, D.  (2022). Pelecehan  Seksual Melalui  Media  Sosial Ditinjau Dari  Pasal 27 Ayat  (1) Undang-Undang  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik. Lex  Renaissance , 7 (2),  372-383. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art11
2 Hamzah, A. (1992). Aspek-Aspek  Pidana di Bidang Komputer . Jakarta:  Sinar Grafika,  h. 10.
3 Nasrullah, R. (2014). Teori dan Riset  Media  Siber (Cybermedia) .  Jakarta:  Prenadamedia Group,  h.
128.
4 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII).  (2020). Laporan Survei Internet  APJII  2019 – 2020 (Q2) ,  Jakarta. Available from https://Apjii.or.id (Diakses 29 Agustus 2023).
5 Firdausi, R.U.  (2020). Transaksi Pornografi  dalam Presfektif  Undang-Undang  ITE dan Undang- Undang Pornografi. Dinamika Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (15), 1846-1857.
Telegram, Youtube, Whatshap dan Line. 6 Selama 2019, 244.738 aduan terhadap konten pornografi adalah yang paling banyak diadukan ke Kominfo. 7
Perkembangan teknologi  ini  membawa perubahan sosial  besar  dan  membuat dunia menjadi tanpa batas. Kerap ditemukan akun anonim atau yang sama di  media sosial untuk menghilangkan identitas aslinya dan mengunakan identitas orang lain agar tidak  terekam  jejak digital  dan tidak  ketahuan, terutama dalam penyebaran konten pornografi kepada orang lain melalui media sosial salah satunya whatshap, line dan lain sebagainya. Cybercrime memiliki pengaruh negatif dari perkembangan teknologi yang memiliki sisi negatif yang cukup luas pada kehidupan bermasyarakat .” 8
Konten asusila, juga dikenal sebagai pornografi online atau Cyber Porn , sekarang banyak terdapat di media sosial dan disebar secara bebas oleh pengguna media sosial yang  tidak  bertanggungjawab, tentu saja  melalui  perkembangan teknologi  maupun internet. Ini adalah jenis tindakan kejahatan pada media sosial yang sedang populer saat ini. Perkembangan teknologi ini juga telah menyebabkan peningkatan pembuatan dan penyebarluasan  terhadap konten-konten  asusila  di  media  sosial,  yang  berdampak negatif pada moral bangsa. Selain itu, dampak dari penyebaran konten pornografi dapat menyebabkan meningkatnya perilaku maupun tindakan asusila lainnya di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengguna media sosial dan internet saat  ini  mencakup hampir  semua  usia.  Kecanduan pornografi  dapat menyebabkan kerusakan pada otak bagian depan, juga dikenal sebagai pre frontal cortex (PFC). 9 Serta berdampak pada pergaulan sosial khususnya anak-anak, remaja khusunya para wanita yang sudah menjadi korban ataupun korban dan menjadi pelaku.
Hubungan antara hukum  dan  kejahatan yang  berkaitan dengan  internet atau cybercrime sudah  diatur  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Namun ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana masih bersifat  menyeluruh atau luas.   Maka dari itu adapun undang-undang yang mengatur secara khusus maupun spesifik mengenai cyber crime , yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pemerintah adalah  untuk menangani kebutuhan atau kepentingan masyarakat akan perlindungan hukum karena perkembangan kejahatan di internet atau cybercrime yang sangat cepat. 10 Tidak  ada aturan khusus yang mengatur delik  pornografi, tetapi Bab XIV dari KUHP  membahas  kesusilaan.  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi kemudian menetapkan peraturan komprehensif tentang pornografi. Dalam Pasal 27 Ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
6 Kominfo  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika.  (2020). Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal Aplikasi Informatika 2020 . Available from
https://aptika.kominfo.go.id/publikasi/laporantahunan/  (Diakses 29 Agustus 2023).
7 Kominfo.  (2020). Ada  431.065  Aduan  Konten  Negatif,  Mayoritas  Pornografi .  Available  from https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif- mayoritas-pornografi/0/sorotan_media (Diakses 30 Agustus 2023).
8 Gulo, A.S.,  Lasmadi, S., dan Nawawi, K. (2020). Cyber  Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang – Undang  Informasi dan Transaksi Elekronik. PAMPAS:  Jurnal  of Criminal  Law ,  1(2), 69.  Available  from  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/  view/9574/6399 (Diakses 29 Agustus 2023).
9 Siswanto dan Purwaningsih. (2018). Pemberdayaan Remaja Untuk Mencegah Narkolema. Jurnal Gemassika ,  2 (1), 53. DOI:  10.30787/gemassika.v2i1.257
10 Sadino, S.,  & Dewi,  L. K.  (2021). Internet  Crime Dalam Perdagangan Elektronik. Jurnal  Magister Ilmu Hukum , 1 (2), 9-17. DOI:  10.36722/jmih.v1i2.732
ISSN: 1978-1520
dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa siapapun yang sengaja  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau membuat Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik melanggar kesusilaan.
Selanjutnya  aturan  hukum  mengenai  pelarangan  penyebaran  konten  asusila ataupun pornografi pula terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) berdasarkanUndang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  yang  menjelaskan  bahwa  membuat pornografi  yang  secara eksplisit  mengandung unsur-unsur berikut:  persenggamaan yang  terdapat  unsur  penyimpangan, onani,  kekerasan  seksual,  ketelanjangan atau tampilan yang mengarah pada ketelanjangan,dan  pornografi pada anak-anak.
Pada dunia cyber jika terjadi permasalahan yang menimbulkan suatu pelanggaran dengan  menggunakan  teknologi  dan  informasi  seringkali  sulit  untuk  dijerat  dan diidentifikasi, serta pelanggaran yang dilakukan oleh individu dengan teknologi yang cukup canggih dan sangat sulit didapatkan ataupun dilacak. 11 Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, pelaku tindak kesusilaan dapat dikenakan sanksi bahwa, setiap orang yang tanpa hak dan memiliki unsur kesengajaan mendistribusikan dan  mentransmisikan  kemudian  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik  yang memiliki  konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana disebutkan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Beberapa orang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak cukup kuat untuk  menjerat pelaku  kriminal  yang  menyebarkan pornografi  di  internet.  Karena penegak hukum pidana maupun perangkat hukum memiliki keterbatasan, kejadian di bidang cybercrime tidak hanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang canggih, tetapi juga sangat sulit untuk menemukan dengan cepat dan mudah siapa pelakunya. Saat ini, individu dapat menggunakan maupun mencantumkan identitas-identitas email palsu melalui akun media sosial yang disebut sebagai Akun Palsu. Akun Palsu dalam Pasal  35  UndangUndang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  memberikan  penjelasan fakta  bahwa setiap  orang  dengan  sengaja, tanpa hak atau melanggar hukum, membuat, mengubah, menghilang, atau merusak Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan agar  dianggap sebagai data. ” Lebih lanjut maksud dari Informasi Elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang menegaskan bahwa informasi  elektronik  merupakan satu  atau sekumpulan  data-data elektronik yang seperti gambar, suara,peta, desain, foto, e-mail, telegram, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi. Fokus  penelitian ini  adalah bagaimana undang-undang menangani pelaku cybercrime yang menyebarkan konten-konten pornografi atau asusila melalui media sosial ataupun internet  yang  termasuk  sebagai  kejahatan siber  atau  cybercrime  dan      membahas mengenai  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penyebaran konten Pornografi melalui internet ataupun media social.
Adapun penelitian terdahulu yang di  susun oleh Robbil  Iqsal  Mahendra (2021) yang  berjudul  “ Bentuk  Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Pornografi ”
dengan hasil  penelitian  yakni  pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan di KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui  media  sosial  antara lain  korban  mendapatkan bantuan medis  dan  bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang diajukan secara tertulis.
Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrus Rozi (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap  Pelaku  Pengancaman Pornogra fi”  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pengencaman  pornografi  berdasarkan pasal  45  ayat  (1)  Jo  pasal  27  ayat  (1) UU  ITE  dan  mengetahui  faktor  penghambat dari  pengencaman pornografi berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE dan penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha (2020) dengan judul “perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pada tindak pidana balas dendam pornografi ( revenge porn )” dengan hasil penelitian pengaturan yang ada di  Indonesia  terkait  tindak  pidana  balas  dendam  pornografi  terdapat  kekosongan norma. Oleh  karena itu,  perlu  melakukan adanya pembuat suatu  kebijakan hukum pidana dengan mengadakan formulasi dalam KUHP, Undang-Undang Ponografi dan Undang-Undang Infomasi Transaksi Elektronik secara terang dan jelas guna mengatasi kekosongan  norma  akibat  penafsiran berbeda-beda  sehingga  para penegak  hukum dapat  melakukan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  pengaturan  yang  memang mengatur  tindak  pidana  balas  dendam  pornografi  terhadap  korban  perempuan. Sedangkan  penelitian  ini  memfokuskan  pada  pertanggungjawaban pidana  dengan tujuan untuk mengetahui larangan pornografi pada konten di dunia maya dan mengkaji pertanggungjawaban  pidana  bagi  content  creator  pada  konten  yang  bernuansa pornografi di Indonesia.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  normatif  yang  menjadikan  peraturan  perundang- undangan   sebagai  suatu  objek  serta  pendekatan masalah dengan  melihat  sumber kepustakaan dan konsep norma sebelumnya. 12 Bahan hukum primer yang digunakan berpedoman  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  tentang penyebaran konten pornografi di Indonesia yang dikumpulkan dari jurnal, buku, dan internet disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh berdasarkan kamus-kamus  yang  dapat  memberikan  informasi  mengenai  hukum.  Metode pengumpulan  bahan  hukum  terdiri  dari  mencatat,  mengutip,  membaca,  maupun meringkas literatur yang berkaitan dengan pengaturan konten pornografi. Selain itu, setiap bahan hukum yang digunakan untuk menentukan topik penelitian yang akan dianalisis  secara menyeluruh.  Metode  ini  juga  mengaitkan sumber  hukum  lainnya dengan proses pengumpulan bahan hukum.

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Larangan Pornografi pada Konten di Dunia Maya
Pornografi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  kesusilaan.  Istilah  dari  kata pornografi berasal dari  2 suku  kata Latin yakni Pornos dan Grafis , dan memberikan
12 Sumadiyasa,  I.K.A.,  Sugiartha,  I.N.G.,  dan  Widyantara,  I.M.M.  (2021).  Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber  Crime  Dengan Konten Pornografi. Jurnal Interpretasi  Hukum , 2 (2), 372-377. DOI:  10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377
ISSN: 1978-1520
gambaran  umum  terkait  konten  pornografi  dari  berbagai  aspek  kajian  literatur pornografi. Pornos adalah kata yang berarti tindakan asusila. Selanjutnya, grafis adalah tulisan atau gambar yang memasukkan arti yang lebih  luas  ke dalam benda, seperti patung atau alat untuk mencegah kehamilan. 13 Secara khusus, Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa itu pornografi, tetapi mengatakan "hal-hal yang  melanggar  kesusilaan". Pasal  1  Pasal  27  Ayat (1)  Undang-undang ITE  terkait dengan pornografi dengan kata "melanggar kesusilaan".
Merujuk  pada  Lampiran  Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman  Implementasi  atas Pasal  Tertentu  dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” adalah sebagai berikut :
1 Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang  Pornografi  dan/atau  delik  yang  berkaitan  dengan  kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.
2 “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai m uatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial  yang  disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut  dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.
3 Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks  sosial  budaya  dan  tujuan  muatan  itu.  Contoh:  dalam  pendidikan kedokteran  tentang  anatomi,  gambar  ketelanjangan  yang  dikirimkan  seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.
4 Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan  dapat  dilakukan  dengan  cara  pengiriman  tunggal  ke  orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
5 Fokus  perbuatan  yang  dilarang  pada  pasal  ini  adalah  pada  perbuatan mentransmisikan,  mendistribusikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  bermuatan  melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
6 Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial,  tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan  yang  telah  diputus  aksesnya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh
13 Muqsit,  I.  M.,  Wijaya, A. U.,  & Widianto,  R. M.  (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi. Jurnal Ilmu  Hukum  Wijaya Putra , 1 (1), 25-34.
orang banyak. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.
Makna pornografi dari Undang-Undang pornografi cukup memiliki suatu makna yang luas bila dibanding istilah dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE. Pornografi yang beredar di dunia maya tentu tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan teknologi informasi  sebagai  media  untuk  menyiarkan dan  menyebarkan pronografi.  Menurut perspektif  Indra  Safitri  memberikan  pandangan  pada  bukunya  Maskun  berjudul "Kejahatan  yaitu  siber cybercrime ",  tindakan  atau  perbuatan  yang  jahat  dengan memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan teknologi  digital tanpa batasan dan menunjukkan bahwa pelaku melakukan manipulasi yang sangat canggih. 14 Peneliti menganggap bahwa cybercrime adalah suatu atau tindakan kejahatan yang menentang hukum  yang  menggunakan  peralatan  yang  menggunakan  teknologi  yang  sangat canggih.  Dengan  demikian,  penyebaran  pornografi  di  dunia  maya  dikategorikan sebagai cybercrime.
Kejahatan mengenai kesusilaan  terdiri  dari  kejahatan terhadap kesopanan dan kejahatan di luar kesusilaan, seperti pornografi dan melanggar kesusilaan umum. Pasal 281-299, 301, 504, 505, dan 532-547 KUHP mengatur hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu suatu jenis dari pelanggaran norma sosial,  hukum, dan agama. Sianturi dan Djoko Prakoso Sianturi menjelaskan bahwa tindakan asusila yang jahat menjadi suatu kejahatan asusila karena terkait erat  pada sikap,  tindakan  ataupun  perilaku  dalam  masalah  pola  pikir  seksual  yang  saling berkaitan. 15 Berbicara mengenai  tindakan dan  perilaku  secata pola  pikir  mengenai seksual  tentu  akan terkait  dengan  budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat setempat, sehingga  pemahaman  suatu  materi  dikatakan  sebagai  pornografi  maupun  tidak tergantung  dari  perspektif  budaya  masyarakat.  Budaya  ketimuran  tentu  akan memandang pornografi lebih luas dari pada budaya barat.
Pada kenyataannya, penjelasan yang terdapat pada undang-undang belum cukup memberikan penjelasan terhadap pelanggaran tindakan asusila. Pelanggaran tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum yang secara pasti dan sadar menyebarkan konten asusila sudah tertera dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 282 Ayat (1). Namun, seiring perkembangan, KUHP  memiliki  undang-undang yang  lebih  luas  yang  menangani penyebaran  konten  pornografi  sebagai  pelanggaran  internet,  dan  undang-undang terkait seperti  UU Tentang Pornografi dan Undang-undang ITE lebih  kompleks  dari pada KUHP.  Selain itu, dalam konteks Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tindak pidana pornografi telah diatur sebelumnya  dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 282-283 KUHP, Pasal 532- 533 KUHP. 16
Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia,
14 Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
15 Mudzakkir.  (2010). Analisis atas Mekanisme Penanganan  Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan . Kementerian  Hukum dan HAM  RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
16 Wirawan,  N.  (2013). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Penayangan  Pornografi  Dalam  Dunia Maya  Menurut  UU  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi .  Fakultas  Hukum.  Universitas Hasanuddin.
UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur pornografi secara khusus dalam ketentuan  Pasal  29  sampai  Pasal  38.  Konten-konten  yang  bernuansa  pornografi berdasarkan UU Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit  mengandung persenggamaan yang termasuk ke  penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Maka konten-konten yang mengandung unsur tersebut termasuk dalam konten asusila atau pornografi. Dengan kecepatan teknologi informasi, maka penyebaran pronografi akan semakin massif. Hal ini  tentu akan berdampak lebih besar jika dibandingkan dengan penyebaran ponografi secara konvensional.
Undang-undang ini telah memberikan penetapan mengenai hukuman yang tegas untuk  pelanggaran  yang  menyebarkan  konten  pornografi  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran.  Penggunaan internet untuk melakukan suatu tindakan kejahatan berbeda dengan kejahatan umum lainnya. Pada proses  antara negara, aturan telekomunikasi sangat menguntungkan bagi  suatu  negara  yang  mampu  memanfaatkannya dengan baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk aturan dalam berkomunikasi. UU ITE telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.  Aturan yang  secara khusus  mengatur masalah pornografi  melalui  proses  yang memanfaatkan perkembangan teknologi  yang  sudah  canggih.  Percepatan teknologi informasi ini menyebabkan penyebarannya dapat dilakukan secara lintas batas negara.
Konten pornografi yang dibuat oleh content creator sebenarnya adalah kejahatan pornografi biasa yang bertransformasi menjadi computer-related crime . Dengan demikian, pembuktian  harus  dilakukan  dengan  bantuan  digital  forensik.  Pada  dasarnya pengertian mengenai digital forensik yakni suatu wawasan tentang teknologi komputer yang dapat dimanfaatkan untuk pembuktian hukum, khususnya untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi  secara ilmiah, dengan tujuan  untuk  mendapatkan  suatu  bukti,  berupa  bukti  digital  yang  selanjutnya digunakan  untuk  menjerat/menangkap  pelaku.  Pengumpulan  bukti  digital  untuk menjerat para pelaku  seringkali  menjadi  suatu tugas  rumit  dan sulit. 17 Pembuktian terhadap konten ini memerlukan pengajuan bukti berupa konten yang dimaksud, jika tidak  maka harus ada URL  sehingga memungkinkan dilacak ketika konten  tersebut telah dihapuskan.
3.2  Pertanggungjawaban  Pidana  bagi Content  Creator Pada  Konten  yang  Bernuansa Pornografi
Hukum  pidana  pada  dasarnya  akan  membahas  mengenai  rumusan  suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yakni  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  orang  dapat  bertanggung  jawab  atas perbuatan  tercela  tersebut.  Dipidananya  dan  tidaknya  seorang  pelaku  kejahatan berhubungan  dengan  pertanggungjawaban  pidana. 18 Dari  perspektif  terjadinya, seseorang akan dipertanggung jawabkan jika perilaku tersebut melanggar norma atau peraturan dan tidak ada pembenaran. 19 Upaya untuk mengubah perundang-undangan
17 Wijanarko, A.  A., Ridwan, R., & Prakarsa, A.  (2021). Peran Digital Forensik  dalam Pembuktian Tempus  Delicti  Sebagai  Upaya  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pembuat  Video Pornografi. PAMPAS:  Journal  of Criminal Law , 2 (2), 68-88. DOI:  10.22437/pampas.v2i2.14771 18 Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif  Moralitas. Rechtidee , 13 (1), 82-103. DOI:  10.21107/ri.v13i1.3775
19 Putri,  N.N.,  Lasmadi,  S.,  dan  Erwin.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers Terhadap  Pemberitaan  yang  Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak
pidana sesuai dengan kondisi atau situasi merupakan suatu kebijakan hukum pidana. 20 Kejahatan pornografi, termasuk  pornografi  internet, memiliki  dampak  yang  sangat buruk  bagi  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  norma  dan  prinsip  masyarakat Indonesia,  kebijakan  tersebut  dapat  berupa  kebijakan  hukum.  Berbicara  mengenai pertanggungjawaban  pidana  bagi content  creator pada  konten  yang  bernuansa pornografi, maka subjek hukum yang bertanggung jawab akan merujuk pada content creator. Content creator adalah orang yang membuat konten. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu bagian yang erat yang tidak dipisahkan  dari  materi  hukum. 21 Menurut Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa “tidak dipidana apabila tidak  terdapat kesalahan”. Pembuat konten pornografi atau asusila dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  Karena pasal  ini  akan  mengarah  pada  ketentuan  dari peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  secara  spesifik  mengatur  mengenai pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29.
Pembuat  konten  asusila  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video di media sosial. UU Pornografi yaitu  Pasal 4  ayat (1) tersebut  menjelaskan pornografi secara eksplisit  mengandung persenggamaan yang termasuk ke  penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Kesengajaan merujuk pada kondisi dimana pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini  adalah bentuk  kesalahan pembuat  dalam  artian  kesengajaan dalam  gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian. Perbuatan penyebaran konten yang  bernuansa pornografi tersebut  harus dilakukan tanpa hak .  Tanpa hak merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas  hukum  umum  dari  hukum  tidak  tertulis.  Lebih  khusus  yang  dimaksud dengan  “tanpa  hak”  dalam  kaitannya  dengan  ITE  adalah  tanpa  izin  dan  atau persetujuan dari  pihak  yang  berwenang  untuk  itu,  atau otoritas  yang  berwenang. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “ in strijd met het objectief recht ” atau “bertentangan dengan hukum objektif” dan in strijd met het subjectief recht van een ander ” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau zonder bevoegdheid atau“ tanpa kewenangan. Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (1)  mengacu pada hukuman penjara paling singkat enam (enam) bulan dan paling lama dua belas (dua belas) tahun dan denda dengan nominal dua ratus lima puluh juta rupiah atau paling tinggi adalah enam miliar  rupiah. Namun, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengecualikan pada konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Pasal 8
Online. PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law , 2 (2), 130. Available from https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946 (Diakses  30  Agustus 2023).
20 Sinaga,  A.B.,  Usman,  U.,  dan  Wahyudhi,  D.  (2021).  Perbuatan  Menguntit  (Stalking)  dalam Perspektif  Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. PAMPAS:  Jurnal Of Criminal Law , 2 (2), 23. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13715
21 Persada, L.R.,  Sudarti,  E.,  dan Arfa,  N.  (2022). Kebijakan  Hukum  Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. PAMPAS:  Jurnal Of Criminal Law , 3 (1), 34. DOI:  10.22437/pampas.v3i1.17790
UU  Pornografi  melarang setiap  orang  menjadi  suatu  objek  dalam  pornografi  yang sengaja atau dengan persetujuan mereka. Pasal 8 UU Pornografi menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Penjabaran tersebut menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk seseorang yang diancam dan dipaksa atau di bawah tekanan atau kekuasaan orang lain, ditipu maupun dibohongi oleh orang lain atau pelaku tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29, 31 dan 32 menetapkan  sanksi  bagi  individu  yang  dengan  sengaja  menyebarkan  dan memanfaatkan konten bermuatan pornografi; dalam hal ini, Pasal 31 juga menetapkan sanksi bagi  individu yang mengunduh konten pornografi sebelum  menyebarkannya. Mungkin para pelaku tidak  mengunduh video, tetapi mereka  melakukan hubungan seksual  dengan  pasangannya  sendiri  dan  kemudian  merekamnya,  kemudian menyebarkannya pada link ataupun di internet yang mengandung pornografi. Selain itu,  dia  juga memperjualbelikan  video  tersebut.  Undang-Undang  ITE  mengatur mengenai tindakan yang termasuk tindak pidana pada bidang ITE.
Maksud  dari  pembuatan undang-undang ini  merupakan bentuk  perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal di dunia mayantara dan mencegah mereka untuk terlibat  dengan elemen  elektonik  yang  negatif. Undang-undang ITE   memuat banyak aturan  tentang  tindak  pidana  pada era  modern, salah satunya dengan  melalui media  elektronik  yaitu  terkait pornografi  dengan  elektronik. Menurut Pasal 45 Ayat 1  Ketentuan  Pidana  UU  ITE,  seseorang  yang  melakukan  tindakan atau  kejahatan pornografi tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Pasal 45 Ayat 1  tentang  Ketentuan  Pidana.  Melanggar  aturan  positif  pornografi  maka  pelaku dikenakan  suatu  sanksi  karena  menyebarkan  dan  memperlihatkan  konten  secara sengaja di media elektronik. Arti dari frase "pidana penjara terlama 6 (enam) tahun atau denda  terbanyak satu  miliar  rupiah. Selain  itu,  pelaku  kemungkinan mendapatkan kedua hukuman atau salah satu dari kedua hukuman tersebut  . Pelaku akan di  beri sanksi sesuai dengan persidangan dan akan mendapatkan salah satu dari dua hukuman di atas atau keduanya secara tegas. Pasal ini dibuat untuk melindungi orang yang telah menjadi korban  pelanggaran asusila  yang  berkaitan dengan  pornografi dari  orang- orang yang berkeinginan untuk menyaksikan atau menonton video tersebut. Selain itu, undang-undang ini  dibuat  agar  mereka  yang  melanggar  kesusilaan  atau  transaksi pornografi merasa jera dan tidak akan melakukannya lagi. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga sistem keadilan aman dan adil. 22
Hukum  pidana  memegang  kendali  atas  perbuatan  pidana  bahwa  individu- individu yang melakukan tindakan maupun kejahatan akan diberikan hukuman dan di didik sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu dimaksudkan untuk membuat seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu merasa jera dan berpikir untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Peraturan ini juga dapat memberikan efek tekanan  pada  individu  yang  memiliki  suatu  niat  negatif  atau  buruk  dan  ingin melakukan  tindak  pidana.  Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana melibatkan tindakan atau kejahatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pencelaan objektif dan  pencelaan subjektif  termasuk  dalam  pertanggungjawaban pidana, yang  berarti bahwa si pembuat secara objektif telah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu harus  dipertanggungjawabkan. Perundang – undangan   yaitu    pada    KUHP   terkait Pertanggungjawban  tidak  menjelaskan secara tegas terkait dengan apa yang dimaksud engan  pertanggungjawaban  pidana,  tetapi  pertanggungjawaban pidana diatur yang
22 Suyanto.  (2018). Pengantar Hukum  Pidana (Cet.1) .  Yogyakarta:  Deepublish.
biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” terdapat dalam Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP , “tidak dapat dipertanggungjawabkan” tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2)  KUHP  dan  lain-lain.  Dalam KUHP  dalam  Pasal  282  Ayat  (1)  perihal  transaksi pornografi  diatur  tentang  mengenai  kejahatan  kesusilaan  yang  memenuhi  unsur cyberporn atau cyber pornografi. Pasal 4 UU Pornografi secara komprehensif membahas masalah  transaksi  pornografi.  Setiap  pasal  UU  ITE  Indonesia  akan  berfokus  pada transaksi pornografi atau cyber pornografi. 23

## IV. Kesimpulan
Larangan pornografi pada konten di dunia maya diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik,  Pasal 1  Pasal  27 Ayat (1)  Undang-undang ITE  terkait  dengan pornografi dengan kata "melanggar kesusilaan". Pembuat konten asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video  di  media  sosial.  UU  Pornografi  yaitu  Pasal  4  ayat  (1)  tersebut  menjelaskan pornografi  secara  eksplisit  mengandung  persenggamaan  yang  termasuk  ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (1)  mengacu pada hukuman penjara paling singkat enam (enam) bulan dan paling lama dua belas (dua belas)  tahun dan denda dengan nominal dua ratus lima puluh juta rupiah atau paling tinggi  adalah enam miliar  rupiah. Namun, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengecualikan pada konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Pasal 8 UU Pornografi melarang setiap orang menjadi suatu objek dalam pornografi  yang  sengaja  atau  dengan  persetujuan mereka.  Pasal  8  UU  Pornografi menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Pemerintah harus lebih tegas dalam menetapkan sanksi kepada para pelaku yang mendistribusikan penyebar konten pornografi dalam hal ini. Pertanggungjawaban pidana  bagi  orang  yang  mendistribusikan  pornografi  mealui media sosial harus ditangani dengan cara dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## V. Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgments )
Penulis berterima kasih atas dukungan Magister Hukum Universitas Ngurah Rai dan semua pihak yang membantu kelancaran penulisan jurnal ini.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif
Moralitas. Rechtidee , 13 (1), 82-103. DOI: 10.21107/ri.v13i1.3775 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2) , Jakarta. Available from https://Apjii.or.id (Diakses 29 Agustus 2023).
23 Sumadiyasa, Sugiartha, dan Widyantara, loc. cit.
ISSN: 1978-1520
Firdausi, R.U. (2020). Transaksi Pornografi dalam Presfektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Dinamika Jurnal  Ilmiah Ilmu  Hukum , 26 (15), 1846- 1857.
Gulo,  A.S., Lasmadi, S., dan Nawawi, K. (2020). Cyber Crime  dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elekronik. PAMPAS: Jurnal  of  Criminal  Law ,  1(2),  69.  Available  from  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/ view/9574/6399 (Diakses 29 Agustus 2023). Hamzah, A. (1992). Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer . Jakarta: Sinar Grafika, h. 10. Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui  Media Sosial  Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat  (1)  Undang-Undang  Tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik. Lex Renaissance , 7 (2), 372-383. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art11 Kominfo Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020 . Available from https://aptika.kominfo.go.id/publikasi/laporantahunan/ (Diakses 29 Agustus 2023).
Kominfo. (2020). Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi . Available from https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten- negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media (Diakses 30 Agustus 2023). Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mudzakkir. (2010). Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan .  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional.
Muqsit, I. M., Wijaya, A. U., & Widianto, R. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra , 1 (1), 25-34. Nasrullah, R.  (2014). Teori dan  Riset Media Siber  (Cybermedia) . Jakarta: Prenadamedia Group, h. 128.
Persada, L.R., Sudarti, E., dan Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law , 3 (1), 34. DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17790 Putri, N.N., Lasmadi, S., dan Erwin. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law , 2 (2), 130. Available from https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946 (Diakses 30 Agustus 2023).
Sadino, S., & Dewi, L. K. (2021). Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 1 (2), 9-17. DOI: 10.36722/jmih.v1i2.732
Sinaga, A.B., Usman, U.,  dan Wahyudhi, D. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam  Perspektif  Kebijakan  Hukum  Pidana  Indonesia. PAMPAS:  Jurnal  Of Criminal Law , 2 (2), 23. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13715 Siswanto  dan  Purwaningsih.  (2018).  Pemberdayaan  Remaja  Untuk  Mencegah Narkolema. Jurnal Gemassika , 2 (1), 53. DOI: 10.30787/gemassika.v2i1.257 Sumadiyasa,  I.K.A.,  Sugiartha,  I.N.G.,  dan  Widyantara,  I.M.M.  (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  Cyber  Crime  Dengan Konten  Pornografi. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 372-377. DOI: 10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377 Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana (Cet.1) . Yogyakarta: Deepublish.
Wijanarko, A.  A., Ridwan, R.,  &  Prakarsa, A.  (2021). Peran Digital  Forensik  dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video  Pornografi. PAMPAS: Journal  of  Criminal Law , 2 (2), 68-88. DOI:
10.22437/pampas.v2i2.14771
Wirawan, N. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi . Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.