## KEBIJAKAN  PUBLIK, SOCIAL MARIGTING  DAN OTONOMI  DAERAII

## DAIIITU KONTEKS ANGGARAN PENDIDIKAN
Oleh: Meta Arief 1

## ABSTRAI{
Lonceng tanda dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sudah dipukul,  penis di hari pertama  milenium  ketiga, I Januari 2OO1. Sejak saat itu secara bertahap btdasarkan UU No.22  tahun 1999 tentang  Pemerintah  Daerahan dan UA No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  otonomi  secara luas  diberikan  kepada pemeriatah daerah  kabupaten dan kota. Otonomi luas  artiaya pemberian  kewenangan  kepada pemerintah  daerah untuk menangaai segala urusan diluar urusan yang  ditangani Wmerintah  pusat. Sebagai  salah satu contoh  adalah urusan pendidikan dimana  pengelolaan di bidang pendidikan  menjadi bagian dari  kewenangan  daerah yang betpusat di kabupaten/kota.
I(ata Kanci:

## PENDAHULUAN
Dalam masalah pendidikan kebijakan dentralisasi  mengakibatkan proses  pembu- atan kebijakan pendidikan didistribusikan sesuai dengan wewenang yang dipegang oleh  setiap unit. Walaupun  di tingkat pusat Menteri Pendidikan yang membuat kebi- jakan nasional berupa undang-undang, peraturan pemerintah, SK bersama, SK Menteri dan petunjuk-petunjuk teknis, namun selanjutnya  kebijakan  pusat tersebut oleh pemerintah daerah dibuat kebijakan operasionalnya sesuai  dengan unit-unit pendidikan yang  dimiliki. Berkaitan  dengan desentralisasi,  kemerosotan hasil pemba- ngunan pendidikan yang  terjadi selama ini juga menjadi  tanggung  jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya karena sumber  daya  manusia merupakan aset terpenting  yang  harus dikembangkan oleh pemerintah  di belahan bumi manapun.
Beberapa bulan yang lalu para orang- tua yang masih memiliki anak  usia  sekolah disibukkan oleh urusan pendidikan. Ter- utama  pada orang tua yang anaknya memasuki ieniang  pendidikan baru ramai diperbincangkan biaya pendidikan yang
dirasakan  semakin tidak terjangkau. Masuk sekolah negeri yang konon katanya "gratis" atau nyaris gratis,  dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan bilamana dulu masuk sekolah swasta  diisukan sangat mahal, ternyata sekarang kenyataannya bisa saja lebih murah daripada masuk sekolah  negeri favorit. Padahal tidak selalu mahalnya uang seholah dapat diartikan sebagai tingginya  kualitas pendidikan di sekolah  tersebut  (Harian  Kompas,  September 2003). Kondisi ini bertentangan dengan UUD yang mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pengajaran, baik warga negara yang  pintar, kurang pintar, bahkan untuk yang terbelakang perkembangan intelektualnya sekalipun.
Mahalnya biaya pendidikan ini ironis- nya semahin terasa justru ketika UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan  Daerah No. 20 Tahun 2002 terbit.  Baik  pada  UU No. 20 Tahun 2003 khususnya pada pasal 49, maupun  pada  Peratuaran  Daerah No. 20 Tahun 2OO2 tersebut sec€ua eksplisit dicantumkan  tentang "Pengalokasian  Dana Pendidil<an" sebesar minimal 20olo dari  total APBN/APBD. Sekarang yang menjadi
I Dosen Pendidikan Akuntansi UPI
permasalahan adalah  apakah  alokasi 20% dari total APBD untuk  dana pendidikan tersebut telah dijalankan secara  konsisten oleh pemerintah  daerah ?

## KAJIAN TEORI
Otonomi Daerah Secara teoritis desentralisasi yang dila- kukan melalui  otonomi  daerah membawa konsekuensi logis bagi  pemerintah daerah yaitu: pertama,  mendorong partisipasi, prakarsa dan  kreativitas masyarakat  dalam pembangunan sekaligus mendorong peme- rataan  hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan  menggunakan  segala potensi dan sumber daya yang dimiliki masing- masing  daerah.  Kedua, memperbaiki  alokasi sumber daya produktif  melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang dianggap paling mengetahui segala permasalahan di daerahnya. Sedangkan tujuan utama  otonomi  daerah menurut Mardiasmo adalah:
. "Untuk  meningkatkan pelayanan publik dan  memajukan perekonomian  daerah.
Pada  dasarnya terkandung tiga misi utama  pelaksanaan otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) mening- katkan  kualitas dan kuantitas pela- yanan publik dan  kesejahteraan masya- rakat, (2) menciptakan  efisiensi dan efektivitas  pengelolaan sumber daya daerah dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan." (2002: 59)
Lebih lanjut Mardiasmo juga menyata- kan  bahwa  melalui otonomi daerah  peme- rintah melakukan langkah  strategis guna menjawab  permasalahan lokal bangsa  beru- pa ancaman disintegrasi  bangsa,  kemiskin- an, ketidakmerataan  pembangunan, ren- dahnya  kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sumber daya masyarakat.
Selain itu nilai strategis  dari  otonomi  daerah adalah memperkuat basis perekonomian daerah agar semakin kuat dan mandiri
sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan dengan  bangsa-bangsa lain di dunia dalam era globalisasi ekonomi. Hal ini perlu perlu dicermati  karena pada akhirnya globalisasi perekonomian  merupakan bentuk baru  dari kolonialisme  dan  imperialisme  internasional yang  bertujuan mengintegrasikan sistem ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mematikan perekonomian lokal. Secara lebih rinci dampak globalisasi ekonomi terhadap  perekonomian nasional maupun lokal adalah sbb: o Tuntutan untuk bersaing mencapai efisiensi, karena  pelaku  ekonomi yang paling efisienlah yang akan mampu bertahan  dan berkembang.
. . Perilaku  perburuan rente menuntut restrukturisasi ekonomi nasional yang berorientasi efisiensi nasional dan memihak  kepentingan rakyat banyak o Resbrrkturisasi industri dalam negeri dengan  menghilangkan  proteksi yang mengakibatkan  ekonomi  biaya tinggi o Kebijaksanaan aktif dalam  perdagangan melalui promosi  agresif dalam pasar dunia sshingga dapat meningkatkan ekspor o Implikasi globalisasi produksi akan membuka kesempatan bagi produsen untuk memperbesar  skala  produksi.
Pada akhirnya untuk menyikapi dam- pak dari globalisasi mau tidak mau senjata terampuhnya adalah melalui peningkatan sumber daya manusia  Indonesia melalui pendidikan.
Pendifikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I No. 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem- bangkan  potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengen- dalian diri, kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia,  serta keterampilan  yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Melalui pendi&kan sumber daya manusia dibentuk menjadi pribadi unggul dalam bidangnya
38
MANAIERIAL  Vol. 4, No. 7, iuli 2OO5 :37 - 44
dan diharapkan berkemampuan  mengatasi segala permasalahan secara komparatif.
Dengan kata lain melalui pendidikan  maka sumber daya manusia yang  dimiliki bukan hanya menjadi human capital tapi juga menjadi  intellectual capital, yaitu suatu aseet tak berwujud yang dapat membangun keunggulan  bersaing melalui formulasi competitive  strategic berdasarkan  pengeta- huan dan keterampilan yang dimilikinya (Totanan :2004:27).
Demikian  pentingnya Peran sumber daya manusia  dalam membatu  pemerintah mewujudkan  kehidupan  bernegara yang aman dan sejahtera  sehingga diperlukan perencanaan strategis  dalam  bidang pen- didikan.
Perencanaan  Strategis
Perencanaan strategis merupakan  kom- ponen manajemen strategik yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih  berbagai kebijaksanaan,  terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber  daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam  rangka menterjemahkan kebijakan  organisasi (Salusu, 2000:500). Melalui perencanaan  strategis organisasi dibantu untuk merumuskan dan meme- cahkan  masalah  terpenting  yang dihadapi dan  membangun  kekuatan  serta  mengambil keuntungan dari peluang yang ada  sembari meminimalkan  kelemahan dan ancaman serius yang menghadang.
Dalam  menyusun  perencanaan  strategis Bryson  (1999:55) mengemukakan  delapan langkah  yang  mengarah kepada  tindakan, hasil dan evaluasi,  yaitu:
1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses  perencanaan strategis dengan tujuan menegosiasikan kesepakatan antara organisasi dengan orang-orang penting  pembuat  keputusan (decision makers) dan pembentuk opini (opinion leaders) baik internal maupun  eksternal. Kesepakatan itu sendiri  harus men- cakup maksud perencanaan,  langkah- langkah yang harus dilalui dalam proses, peran dan fungsi tim persncana strategis.
Memperjelas  mandat  organisasi Memperjelas misi dan nilai-nilai orga- nisasi  guna menghindari konflik yang tidak  perlu.
4. Menilai lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi melalui pe- mantauan  berbagai  kekuatan, kecen- derungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
5. Menilai lingkungan internal untuk mengenali  kelemahan internal dalam hal sumber  daya (inputs), strategi  yang tengah dijalankan (process) dan kinerja (outputs).
6. Mengidentiffkasi isu strategis yang
dihadapi  organisasi.
7. Merumuskan  strategi untuk mengelola
issu-issu melalui pola tujuan, kebijakan, program, tindakan,  keputusan ataupun alokasi sumber daya. Strategi dapat berbeda  berdasarkan tingkat, fungsi  dan kerangka waktu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efehtif untuk masa  depan dimana organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana  seharusnya organisasi agar berhasil  mengimplementasikan strate- ginya dan tergali  seluruh potensinya.
Untuk itu maka sebaiknya anggota organisasi mengetahui  apa  yang diha- rapkan organisasi dan mengerahkan segenap  energi dalam mencapai tujuan organisasi dan berkurangnya kebu- ' tuhan pengawasan  langsung.
Berkaitan  dengan otonomi daerah  maka perencanaan strategis yang benar dan tepat akan dapat  membantu  pemerintah daerah dalam menentukan arah masa depan daerahnya selain mengevaluasi,  memilih dan mengimplementasikan  berbagai  pende- katan alternatif untuk membiayai dan memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.
Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah hasil akhir dari suatu proses pengambilan  keputusan yang ber- tujuan untuk mencapai  sasaran tertentu.
Sedangkan James E. Anderson (1973:.3)
3. Kebijakan Publik, Social Marketing  tlan Otonomi  Daerah  dalam Konteks  .... (Meta Ariel)
39
menyatakan bahwa yang dimaksud  dengan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu guna meme- cahkan suatu",.masalah tertentu. Bilamana keputusan  tersebut  ditetapkan  oleh peme- rintah, sebagai  penyelenggara kehidupan bernegara dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, dan masalahnya ber- kaitan dengan kepentingan masyarakat banyak maka hal itu menjadi suatu kebi- jakan publik, yaitu suatu keputusan  yang seharusnya diikuti oleh program-program tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama.  Pendapat lain dikemukakan oleh Syafiie  yang mengatakan  bahwa : "Membuat kebijakan pemerintah itu merupakan studi tentang proses  pem- buatan keputusan, karena bukankah kebijakan  pemerintah (public policy) itu merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan pengambilan kebijakan (policy  making), yaitu memi- lih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah".  (2001: 148)
Menindaklajuti  pendapatnya diatas Syafiie  menjelaskan tentang pembentukan beberapa model public  policy,  diantaranya : . Model Elit,  dimana pembentukan  kebi- jakan publik  dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang sedang berkuasa dan masyarakat dibuat tetap dalam kondisi miskin informasi. r Model Kelompok, merupakan pembuat- an kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang berke- pentingan yang mengikat diri Secara formal  ataupun  informal. o Model Kelembagaan, dimana kebijakan publik dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah sehingga oleh karena itu bersifat memaksa dan meliba&an semua pihak. o Model Inkrimentalisme, yaitu model pembuatan kebijakan  yang berpatokan kepada kebijakan di masa lalu walau- pun dimungkinkan  dengan sedikit perubahan.  Model ini minim resiko  dan biasanya tidak menimbulfta11 fusnfl ik.
o Model Sistem, yaitu model pembuatan kebijakan yang didasari atas desakan lingkungan. Desakan lingkungan meru- pakan  masukan (input) yang  pada ak- hirnya dijawab  (output) melalui kepu- tusan pemerintah, peraturan-pemerin- tah, tindakan  pemerintah  dan kebiiak- sanaan  pemerintah.
Sebelum sebuah kebijakan &terbitkan hendaknya dilakukan analisis  terhadap hal- hal  berikut: o Masalah kebijakan bolicy problem); adanya nilai, kebutuhan, atau kesem- patan yang belum terpenuhi, namun dapat diidentifikasi untuk kemudian cliperbaiki atau  dicapai melalui tindakan
publik.
r Masa  depan kebijakan  (policy  future) : konsekuensi dari serangkaian  kegiatan untuk pencapaian nilai-nilai dalam rangka  penyelesaian  masalah kebijakan. Untuk itu maka informasi tentang kondisi yang menimbulkan masalah sangat  penting dalam mengidentifikasi
masa depan kebijakan.
. Aksi  kebijakan  (policy action), serang- kaian gerakan yang dituntun oleh alternatif  kebijakan dan dirancang  un- tuk mencapai hasil dimasa depan. Untuk merekomendasi suatu aksi kebi- jakan diperlukan informasi tentang konsekuensi  popitif maupun negatif dari tindakan pada  berbagai alternatif yang berbeda, termasuk  informasi mengenai hambatan-hambatan politis, legal, dan ekonomis dari  suatu tindakan. o Hasil kebijakan (policy outcome) meru- pakan konsekuensi yang terawasi  dari aksi kebijakan. Analisis kebijakan menghasilkan informasi  tentang suatu tindakan  baik sebelum  maupun  sesudah adanya  kebijakan.
e Kinerja kebijakan  (policy pedonnance) ; merupakan derajat dimana hasil kebi- jakan yang ada dapat memberikan kontribusi  terhadap pencapaian  nilai- nilai. Informasi mengenai kinerja kebi- jakan dapat digunakan untuk mera-
40
MANAIERIAL  Vol. 4, No. 7, Iuli 2005 :37 - M
malkan  masa depan  kebijakan atau untuk menyusun ulang masalah- masalah kebijakan  (Dunn,  1994).
Pada  akhirnya  apapun  model pembu- atan kebijakan  publik  yang dipilih namun pembuat kebijakan tetap  harus memper- hatikan responsiveness dari masyarakat  dan efiectiveness atas sasaran utama yang hendak dicapai melalui suatu kebijakan publik  yang  telah ditetapkan.
Social Marketing Untuk  mengarahkan  masyarakat agar memahami dan  mematuhi  suatu kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah maka diperlukan strakgi tertentu. Dalam bukunya Strategic Marketing for Nonprofit
Organizations (2003:346) Alan dan Kotler menyatakan  bahwa : "Social Marketing is the application  of generic marketing to a specilic  class of problems where the object of the marketer is to change social behavior primarily to benefft the target audience and the general society.  Social  mar- keting can seek to inlluence behavior that is  low  or  high involvement, individual or group, and one time or continuing".
Dari pendapat tersebut tersirat bahwa sosial marketing adalah aplikasi dari  strategi pemasaran  umumnya hanya saja berhu- bungan dengan shategi  dan program yang dirancang untuk mengubah prilaku agar sesuai  dengan  dengan  apa yang diinginkan oleh organisasi.  Sedangkan strategi berarti "The set of long term choices the  prog- rafirme leaders make in term of goals, services, policies and action plans (Paul, 2000:36). Strategi tidak akan berhasil tanpa referensi dari lingkungan, dilain pihak ketidakpastian lingkungan mempengaruhi keberhasilan program-program yang dica- nangkan sebagai bagian dari  strategi.
Strategi pemaszran sosial bertujuan untuh mencapai  kesejahteraan berdasarkan segmen sasaran yang  dituju, sedangkan kebijakan  ditetapkan  karena  ada sejumlah
tujuan yang hendak  dicapai pemerintah.
Maka kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah akan  berhasil dengan baik bila pada saat yang sama juga disosialisasikan atau dipasarkan kepada masyarakat. Untuk itu maka ada tida  hal yang  harus diperhatikan dalam memasarkan  kebijakan, yaitu: o Target Adopter  Segment
Sasaran kebijakan dipilah dalam seg- ment, karena  setiap segment memiliki kebutuhan  yang berbeda dan perlu upaya yang berbeda pula. Selain itu setiap  target adopter memiliki kepentingan yang berbeda terhadap  program sosial yang sedang ditawarkan suatu  organisasi./institrrsi. o Social marketing mix Kotler  (7989:278) juga menyatakan menyatakan bahwa unsur-unsur social marketing terdiri dari:
l. Ide (social idea) yaug  terdiri  dari keya- kinan (belief), sikap (attitude)  dan nilai (value). Ide sosial  dipasarkan  melalui suatu  sikap dan  dimanifestasikan  dalam bentuk ekspresi. Ide sosial harus mengandung muatan/nilai yang manusiawi.
2. Kegiatan sosial (social practice) yang dimanifestasikan dalam wujud suatu tindakan atau pola perilaku.
3. Tangibles  object
Kebijakan merupakan produk pemerin- tah dalam  wujud undang-undang, Pera- turan dan sebagainya. Agar kebijakan dipatuhi dan dilaksanakan maha harus diberitakan atau dipromosikan sehingga target adopter  mengetahuinya.  Oleh karena target adopter  kemungkinan  tersebar di berbagai  wilayah maka  informasi tentang kebijakan tersebut harus didistribusikan, dan untuk itu diperlukan  biaya/  harga  yang harus  dibayar  oleh  pembuat kebijakan. o Social marketing budget menjelaskan tentang sumber pendanaan yang diperlukan dari setiap tahapan dan elemen  kegiatan  kampanye untuk
Kebijakan Publik, Social Marketing dan Otonomi  Daerah  dalam Konteks .... (Meta Ariel) 47
program  perubahan sosial yang dikandung  dalam  suatu kebijakan.

## PEil{BAIIASAN
Berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.  29 Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawab- an dan Pengawasan  Keuangan Daerah disebu&an bahwa ada tiga fase yang harus dilalui dalam  penyusunan dan penetapan APBD, yaitu:
1. Tahap pengusulan program melalui diterbitkannya Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Hasil pemba- hasan RASK tersebut selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
2. Tahap penetapan Raperda tentang APBD  beserta  lampirannya, yang di- sampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya. Sebelum  Raperda APBD tersebut di- bahas oleh anggota  DPRD maka terlebih dahulu disosialisasikan kepada masya- rakat untuk mendapat masukan (pasal 22 ayat 4&5) 3. Tahap penyusunan- dokumen yang dilakukan setelah  RAPBD. ditetapkan menjadi  APBD, untuk selanjutnya Ke- pala Daerah menetapkan  RASK  menjadi Dokumen  Anggaran  Satuan Kerja.
Selain itu semangat  reformasi  juga menuntut pemerintah daerah untuk mene- rapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money  dalam pengelolaan keuangan dan anggaran  daerah. Trans- paransi memungkinkan anggota masya- rakat mengetahui  proses  penetapan dan besarnya anggaran,  akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas proses anggaran dari  mulai perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya,  sedangkan prinsip value for money  mengambarkan  bahwa  pengang- garan  ekonomis, elisien  dan  efektif.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pensosialisasian  Raperda APBD selama ini telah dilahukan? Dan apakah benar Pemerintah Daerah telah mengalokasikan 20% dari APBD untuk
dana pendidikan  sesuai kebijakan pemerin- tah melalui UU No. 20 Tahun  2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2OO2 ? Rasanya lebih  banyak  masyarakat  yang tidak pernah tahu berapa besar  APBD yang dirancang  dan usulkan Pemerintah  Daerah, apalagi untuk mengetahui  secara tepat berapa  alokasi untuk dana  pendidikan di suatu daerah.  Bahkan di tingkat peme- rintahan pusat pun alokasi dana pendidikan tersebar di berbagai  departemen dan rancu dengan dana tugas belajar, sehingga mengakibatkan  alokasi 2O% untuk dana pendidikan  bukan lagi dikhususkan untuk
masyarakat yang kannya. Berdasarkan benar-benar  rnembutuh- data  yang diperoleh diketahui  bahwa  anggaran untuk sebuah Dinas  Pendidikan di suatu kota X pada tahun anggaran 2003  berjumlah Rp 6.460. 000.000,00. Sedangkan anggaran  untuk
Bagian Perlengkapan Pemerintah di kota tersebut hanya guna melakukan sensus barang daerah tahun anggaran 2003 saja memerlukan dana sebesar Rp 1.153.085. 000,00.  Dari  contoh tersebut  diatas terlihat dana pendidikan sebesar 20% dari total APBD  masih jauh panggang dari api karena perbandingannya saja dengan sensus barang  daerah yang mempakan  bagian dari Bagian  Perlengkapan Pemerintah  sudah 6 : 1. Apalagi jika dilihat berapa  besar ang- garan untuk Bagian  Perlengkapan yang berjdmlah  Rp  4.556.155.700,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  alokasi dana pendidikan di kota X hampir sebanding dengan  alokasi  dana untuk bagian  perleng- kapan Pemerintah Kota. ladi bagaimana bisa 20olo dari total APBN dialokasihan untuk dana  pendidikan.
Syukurlah tidak semua pemerintah daerah di Indonesia yang  bersikap seperti itu. Beberapa daerah sudah mulai untuk mengedepankan peningkatan mutu sumber daya manusia.  Sejumlah daerah yang memandang pendidikan itu penting antara lain Kabupaten |embrana (Bali),  Kabupaten Kutai (Kaltim), Kabupaten  Bengkalis (Riau), Kabupaten Lombok Tengah,  dan  Kabupaten
42
MANAJERIAL  Vol. 4, No. 7, |uli 2005 :37 - 44
Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Uniknya, daerah  yang mulai bangun dari tidur ini bukan dari daerah yang terkenal dengan mutu pendidikannya atau karena tradisi bersekolah yang sangat kental. Kesadaran itu justru datang dari daerah yang selama ini dikenal relatif terbelakang.
Dari besarnya anggarzrn, dapat  ditelusuri apa yang dikerfakan  pemda  atas pendidikan. Yang paling umum  terjadi, pembebasan biaya pendidikan mulai sekolah dasar (SD) sampai  sekolan lanjutan  tingkat atas  (SLTA) negeri maupun  swasta.
Pemerintah  Daerah di Indonesia yang tercatat dengan  anggaran  pendidikan ter- besar adalah Pemda  Bengkalis yang memberikan sekitar 3O persen dari APBD Bengkalis yang  mencapai Rp 950 milyar. Sedangkan Kabupaten Kutai (Kaltim) mulai tahun ajaran 2OOll2OO2 memutuskan membebaskan biaya pendidikan seluruh siswa  sekolah negeri dan swasta mulai SD sampai  SLTA karena Pemerintah Kabupa- tenlah yang  akan membayarkan SPP dan uang BP3. Para guru swasta malah men- dapat insentif sebesar Rp 25O.O0O perbulan. Dan kepala sekolah  mendapat sebuah sepeda motor. Di luar alokasi  anggaran itu, pemda  masih  menyediakan  bus sekolah un- tuk mengangkut siswa yang jaraknya  jauh dari  sekolah (I{arian Kompas,  Mei 20Ol). Mengingat kembali tentang pentingnya kualitas manusia sebagai tanggung  jawab bangsa dalam menghadapi globalisasi  maka mau tidak mau seluruh pemerintahan daerah di Indonesia hendaknya  mulai meninjau ulang kebijakan anggarannya terutama yang berhubungan  dengan alokasi dana  pendidikan. Namun perlu  diperhatikan bahwa sebaiknya kebijakan tersebut dirancang  berkesinambungan dan bukan hanya sekedar dijadikan ajang  pertarungan pencarian popularitas para  politisi dan  im- plementasinya  diantisipasi terjadinya ko- rupsi.
Sebagai contoh (Saptono, 2O0l) ne- gara-negara yang  berhasil  dalam mening- katkan kualitas  pendidikan masyarakatnya memiliki  karakteristik  berikut : a) adanya konsensus di antara  para politisi untuk lebih
mengutamakan kepentingan  negara ketim- bang kepentingan partai; b) menjaring pandangan dari semua pihak terkait, hasilnya dijadikan sebagai  agenda  bersama;
c) pemberian otonomi sekolah  secara lebih penuh yang diikuti dengan transparansi pengelolaan  sekolah; d) perampingan birokrasi  pendidikan  pada tingkat pusat  dan daerah; e) serta  mengembangkan  konsensus dengan berbagai  pihak yang berkepentingan terhadap dunia  pendidikan.

## KESIMPUII\N
Berdasarkan paparan di atas  terbukti bahwa belum semua Pemerintahan Kota di Indonesia berkesadaran meningkatkan intellectual capital dari masyarakat yang diayominya melalui pengalokasian dana pendidikan pada APBD.
Terbukti bahwa  pencantuman kebijak- sanaan dalam suatu undang-undang sekalipun bila hanya dilakukan secara politis, hasilnya tidak  signifikan menyentuh kepentingan  masyarakat  luas.
Selain itu pelaksanaan desentralisasi pendidikan  dalam  kerangka otonomi daerah tidak akan  berhasil bila tidak didasarhan pada konsep yang mampu menganalisis permasalahan  secara utuh maupun secara teknis.
Agar dapat diselesaihan secara sinergis maka visi dan misi pendidikan  nasional  dan daerah harus dirumuskan  dengan mem- perhitungkan aspek ideologis yang menca- kup  konsep  filosofis  dan tata nilai, dan aspek empiris yang meliputi  kondisi pendidikan, lingkungan nasional dan lingkungan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Alan, R.Andreasen & Philip Kotler,  2003,
Strategic Marketing for Nonprolit Orga- nizations, Pearson  Education Interna- tional, New  fersey. Anderson, J.8., L979,  Public Policy  Making,
Rinehart  and  Winston,  New York.
Bryson, John M,  7999, Perencanaan Strategis bagi Organisasi  Sosial,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kebijakan  Publik,  Social Ma*etingdan Otonomi  Daerah  dalam  Konteks .... (Meta Ariet) 43
Chalarce Totanan, 2OO4, Peranan Intellec- tual Capital dalam Penciptaan Nilai untuk Keunggulan Bercaing, Majalah USAHAWAN, No. l/th.X)OilI, lakarta. Khaerul Anwar, 2OOl, Daerah Mulai Nomor  Satukan Pendidikan Harian Kompas I Mei,  |akarta.
Kotler,  Philip&  Roberto  Eduardo t, 1989, Social  Marketing Strategies for Changing Public khavior Collier Macmillan Publisher, London.
Mardiasmo, 2002, Otonomi  dan  Manaiemen Keuangan Daerah,  ANDI,  Yogyakarta. Paul, Samuel, 2000, ftrategic Management of Development Progranmes, Guidelines for Action, Management Development Series No 19, International Labour Office, Genewa.
Pudentia, 20O3,  Haruskah Pendidikan di Indonesia Mahal, Harian Kompas 29
September, fakarta. Salusu, J., 2000, Pengambilan Keputusan Stratejik uatuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprolit, PT. Gramedia, |akarta. Saptono, 2OOl,  Otonomi Daerah, 'Amunisi" bagi Demokratisasi Pendidika, Kompas  7
November,  Jakarta. Seri Pengembangan Informasi dan Doku- men Publik Untuk Ttansparansi Ang- garan, 2004,  Mereka Yang Baru Belan- /a Bandung Institute of Govemance Studies (BIGS), Bandung Syafiie, Inu Kencana, 2001, Pengantar llmu Pemerin  tah an, Refika,  Bandung. UU No 20 Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2004, Yrama
Widya,  Bandung. 44 MANAIERIAL  VoL  4, No. 7, Juli 2005 :37 - 44