## PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKIBAT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN

## Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta martinputri1@gmail.co m ; dewinurulmusjtari@umy.ac.i d

## Abstract
Development is an effort to create prosperity and welfare for the people. A development work  cannot  be  separated  from  the construction contract. In its implementation, In  its  implementation,  many  construction service  providers,  both  service  users and  contractors,  did  not  carry  out  their achievements  as  specified  in  the  contract. The  Building  Construction  Contracts  on  the construction of the Grhatama Pustaka Library Building in the Special Region of Yogyakarta is  considered  as  a  default.  The  purpose of  this  study  is  to  determine  the  dispute resolution  for  delays  in  the  achievement of  performance  on  the  implementation  of the  Building  Construction  Contracts  based on  Decision  Number:  87/Pdt.G/2013/ PN.Bantul.  This  study  uses  a  normative juridical  approach  using  legislation  and jurisprudence  (court  decisions).  The  results showed  that  dispute  resolution  for  delays in  fulfilling  litigation  performance  through the  Bantul  District  Court  with  Results  of Decisions obliged service providers to submit building  construction  work  to  service  users in  a  proper  and  good  condition  and  were obliged to pay compensation and interest to service users.
Keywords: Building  Construction  Contrac, Default, Dispute Settlement.

## Abstrak
Pembangunan  merupakan  usaha  untuk  menciptakan  kemakmuran dan  kesejahteraan  rakyat.  Suatu  pekerjaan  pembangunan  tidak lepas  dari  adanya  perjanjian  konstruksi.  Dalam  pelaksanaannya, banyak pelaku jasa konstruksi baik pengguna jasa maupun kontraktor tidak  melaksanakan  prestasinya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian.  Perjanjian  Konstruksi  Bangunan  pada  pembangunan Gedung  Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dinilai  telah  terjadi  wanprestasi.  Tujuan  penelitian ini  untuk  mengetahui  penyelesaian  sengketa  atas  keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan  berdasarkan  Putusan  Nomor:  87/Pdt.G/2013/PN.Bantul. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan menggunakan  peraturan  perundang-undangan  dan  yurisprudensi (putusan  pengadilan).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyelesaian  sengketa  atas  keterlambatan  dalam  pemenuhan prestasi  dilakukan  secara  litigasi  melalui  Pengadilan  Negeri  Bantul dengan  Hasil  Putusan  mewajibkan  kepada  penyedia  jasa  untuk menyerahkan  pekerjaan  pembangunan  gedung  kepada  pengguna jasa  dalam  keadaan  layak  dan  baik  serta  diwajibkan  membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa.
Kata  kunci: Penyelesaian  Sengketa,  Perjanjian  Konstruksi, Wanprestasi.

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  usaha  untuk  menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Djulmiaji FX, 1996). Oleh karenanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata, hasil-hasil dari pembangunan itu harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut baik pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non fisik.
Tahapan-tahapan dalam pekerjaan pembangunan ada  kalanya  mengalami  hambatan,  baik  dari  faktor manusia  maupun  sumber  daya  yang  lainnya. Hambatan-hambatan  yang  terjadi  sekecil  apapun harus segera diselesaikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam hambatan- hambatan  yang  dapat  terjadi  saat  pelaksanaan pekerjaan  pembangunan  tersebut  terdapat  potensi adanya  sengketa  perselisihan  pendapat,  perbedaan pemahaman,  maupun  pertentangan  diantara  para pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  konstruksi hingga  sengketa  yang  timbul  akibat  keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan.
Perjanjian merupakan hubungan hukum dimana deditur harus memenuhi prestasi atau kewajibannya. Jika debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjiannya  maka  ia  dianggap  wanprestasi. Pihak  Pengguna  Jasa  tentunya  menghendaki  Pihak Kontraktor  akan  bertanggungjawab  melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian.  Begitu  juga sebaliknya,  pihak  kontraktor  tentunya  menghendaki Pihak Pengguna Jasa bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian.  Namun dalam pelaksanaannya banyak pelaku jasa konstruksi baik  pengguna  jasa  maupun  kontraktor  yang  tidak melaksanakan  prestasinya  sebagaimana  ditentukan dalam perjanjian.
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sendiri  masih terdapat  banyak  proyek  konstruksi  yang  tidak dilaksanakan  dengan  benar  dan  kemudian  terkesan mangkrak . Berita yang dimuat oleh Jogja Tribunnews menyebutkan bahwa pada tahun 2012 ada 9 (sembilan) proyek  besar  yang mangkrak di  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Jogja Tribunnews, 2012). Proyek mangkrak merupakan proyek yang sudah direncanakan namun terhenti  dijalan  atau  bangunan  yang  setelah  selesai dibangun namun tidak difungsikan secara optimal.
Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  merupakan perpustakaan  besar  dan  megah  yang  dibangun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 2,4  hektar  yang  mulai  beroperasi  sejak  akhir  tahun 2015. Perpustakaan Grahatama ini merupakan salah
satu  proyek  yang  pernah mangkrak atau  terhenti pembangunannya  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Proyek  pembangunan  Perpustakaan  Grahatama Pustaka  dimulai  sejak  tahun  2010  dan  ditargetkan selesai pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Ampuh Sejahtera, namun pada kenyataanya di tahun 2012 proyek ini belum selesai dibangun. Berita yang juga  dimuat  oleh  koranyogya.com  menyebutkan bahwa perpustakaan Grahatama Pustaka diresmikan sejak Desember tahun 2015 oleh Gubernur Yogyakarta diresmikan  oleh  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X, artinya proyek pembangunan gedung tersebut telah 3 tahun lebih lama dari waktu yang di targetkan (Laeli Nur Khanifah, 2018).
Keterlambatan  penyelesaian  pembangunan Gedung  Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  sendiri menjadi 3 tahun karena Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  menghentikan  sementara pembangunan  Gedung  Perpustakaan  Grhatama Pustaka  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  karena  pihak  kontraktor  dianggap  telah melakukan wanprestasi dan telah merugikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY. Pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka dinilai telah terjadi kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka.
Berdasarkan  uraian  dalam  pendahuluan  di  atas maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian  sengketa  atas  keterlambatan  dalam pemenuhan  prestasi  pada  pelaksanaan  Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  pendekatan  perundang-undangan dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menelaah putusan  pengadilan  yang  memutus  sengketa wanprestasi pada perjanjian konstruksi bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menghimpun  data  dengan  menelaah  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tertier.  Bahan  hukum  dikumpulkan penulis  dengan  melakukan  studi  kepustakaan. Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  yaitu  metode  yang  digunakan untuk  memaparkan  atau  menjelaskan  atas  subjek dan  objek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian yang telah  dilakukan  (Mukti Fajar, Yulianto  Achmad, 2017). Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## III.  TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Tinjauan tentang Perjanjian Konstruksi
Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  hukum dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau  lebih.  Istilah  perjanjian  konstruksi  sering  juga disebut dengan perjanjian pemborongan (Dinda Anna Zatika, 2018). Pasal 1601 b KUHPerdata memberikan pengertian mengenai perjanjian pemborongan yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, yaitu pemborong, mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu  pekerjaan  untuk  pihak  lain,  yaitu bhouweer , dengan harga yang telah ditentukan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Jasa  Konstruksi  menyebut  perjanjian  konstruksi dengan  kontrak  kerja  konstruksi.  Sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  8 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi,  pengertian  kontrak  kerja  konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia
Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”.
Wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian  terjadi bilamana  didalam  suatu  perikatan  apabila  debitur karena  kesalahannya  tidak  melaksanakan  apa  yang diperjanjikan  maka  itu  dikatakan  wanprestasi  atau ingkar janji.

## B.  Tinjauan  tentang  Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi
Dalam  menyelesaikan  sengketa  di  bidang  jasa kontstruksi,  para  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui  jalur  nonlitigasi  seperti  negosiasi,  mediasi maupun  arbitrase.  Sengketa  Wanprestasi  dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi.
Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur  dan  prosesnya  mengikuti  ketentuan- ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.  Namun  pilihan  cara  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan, kurang disukai dan diminati para pelaku  jasa  konstruksi  karena  waktu  penyelesaian yang sangat lama (bertahun-tahun) atau dengan kata lain  penyelesaian  sengketa  menjadi  berlarut-larut. Apalagi jika sampai pada Peninjauan Kembali (PK).
Penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui arbitrase (lembaga atau ad hoc ) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).  Pilihan  penyelesaian  sengketa  harus dicantumkan  dalam  perjanjian.  Dalam  penyelesaian sengketa  yang  tercantum  dalam  perjanjian  adalah Arbitrase,  maka  dalam  hal  ini  pengadilan  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  telah  mengatur mengenai  penyelesaian  sengketa  yang  tercantum dalam  ketentuan  BAB  XI  tentang  Penyelesaian Sengketa Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (7).
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Suatu  keadaan  dimana  pihak-pihak  atau  salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam perjanjian disebut wanprestasi. Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu  misalnya  dengan  memperingatkan  kepada pihak  deditur  bahwa  pihak  kreditur  menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi  debitur  dalam  keadaan  wanprestasi  apabila  ia tidak melakukan prestasi dan telah di tegur (Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009).
Peringatan  atau sommatie biasanya  dilakukan oleh  seorang  jurusita  dari  pengadilan,  dalam  hal  ini membuatkan  proses-verbal  tentang  penagihannya itu  (Djohari  Santoso,  Achmad  Ali,  1989).  Peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1238  KUHPerdata bahwa  si  berutang  adalah  lalai,  apabila  ia  dengan surat  perintah  atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini  menetapkan,  bahwa  si  berutang  harus  dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tetapi peringatan itu tidak perlu lagi, jika dengan sendirinya debitur pada suatu ketika telah dapat dianggap lalai.
Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  merupakan salah satu perpustakaan umum dengan fasilitas cukup lengkap yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat  di  Jalan  Janti,  Wonocatur,  Banguntapan, Bantul.  Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  diresmikan oleh  Gubernur  DIY  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X pada tanggal 21 Desember 2015 di lahan seluas 2,4 hektar.  Nama  Grhatama  Pustaka  merupakan  nama yang  dipilih  sendiri  oleh  Gubernur  DIY  Sri  Sultan Hamengku Buwono X, yang artinya tempat menyimpan swaka.
Proyek  pembangunan  Gedung  Perpustakaan Grahatama  Pustaka  dimulai  sejak  tahun  2010  dan ditargetkan  selesai  pada  tahun  2012  yang  terdiri dari tahap I dan tahap II. Pada tahun anggaran 2012 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa  Yogyakarta  telah  melakukan  pelelangan
dalam  rangka  pekerjaan  konstruksi  pembangunan gedung  perpustakaan  (tahap  II).  Dalam  pelelangan tersebut  telah  dimenangkan  oleh  PT.  Ampuh Sejahtera,  kemudian  pada  tanggal  12  Juni  2012 perjanjian pembangunan gedung perpustakaan telah di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan Surat Perjanjian  Kontrak  Nomor:011/22381008/AMPS/ SKH/VI/2012.
Jangka waktu yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan  selama  195  hari  kalender,  dengan dikeluarkannya  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK) tanggal  14  Juni  2012  dan  berakhir  pada  tanggal  26 Desember  2012.  Hingga  pada  tanggal  26  Desember 2012  Pihak  Kontraktor  tidak  dapat  menyelesaikan kewajibannya  membangun  gedung  perpustakaan secara  penuh.  Penyelesaian  pekerjaan  konstruksi oleh Pihak Kontraktor hanya diselesaikan 84,2462%, sehingga  mengakibatkan  gedung  perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
Sengketa  konstruksi  dapat  terjadi  apabila Pengguna  Jasa  ternyata  tidak  melaksanakan  tugas- tugas pengelolaan dengan baik maupun tepat waktu dan  mungkin  dapat  terjadi  karena  tidak  memiliki dukungan  pendanaan  yang  cukup.  Dapat  dikatakan bahwa  sengketa  konstruksi  mungkin  timbul  karena salah satu pihak melakukan tindakan cidera janji atau wanprestasi. Perlu diperhatikan disini adalah terdapat beberapa  aspek  hukum  yang  sering  menimbulkan dampak  hukum  yang  cukup  luas  (Nazarkhan  Yasin, 2014).
Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan  dengan  pelaksanaan  suatu  usaha  jasa konstruksi  antara  para  pihak  yang  tersebut  dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia Barat disebut construction  dispute (Nazarkhan  Yasin,  2004). Sebagaimana diketahui bahwa sengketa jasa konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bagian (Bambang Poerdyatmono, 2007):
1.  Sengketa precontractual yaitu  sengketa  yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual, dan dalam tahap proses tawar menawar.
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
2.  Sengketa contractual yaitu sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
3.  Sengketa pascacontractual yaitu  sengketa yang  terjadi  setelah  bangunan  beroperasi  atau dimanfaatkan selama 10 (sepuluh) tahun.
Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain kare- na klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran,  keterlambatan  penyelesaian  peker- jaan,  perbedaan  penafsiran  dokumen  kontrak, ketidakmampuan  baik  teknis  maupun  manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula  terjadi  apabila  pengguna  jasa  ternyata  tidak melaksanakan  tugas-tugas  pengelolaan  dengan  baik dan  mungkin  tidak  memiliki  dukungan  dana  yang cukup (Hadi Ismanto, Sarwono Hardjmuljadi, 2018).
Sengketa  konstruksi  yang  dimaksudkan  disini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut Pasal 5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, diizinkan  untuk  diselesaikan  melalui  Arbitrase  atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana diatur dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  menyebutkan  bahwa  sengketa  yang  dapat diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa. Sedangkan  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Perkara perdata melalui pengadilan dinilai selalu lama. Rata-rata bisa berlangsung tidak kurang dari 8-9 tahun. Banyak biaya yang harus dikeluarkan sebelum dapat  diperoleh  suatu  putusan  dengan  kekuatan pasti  ( enforceable )  artinya  dapat  dijalankan  melalui eksekusi.  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  telah  mengisyaratkan  bahwa
penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.
Ketentuan  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai  kemufakatan.  Dalam  hal  jika  musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka  para  pihak  menempuh  tahapan  upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Jasa Konstruksi Sejalan dengan ketentuan mengenai kontrak  kerja  konstruksi,  para  pihak  sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan  jasa pihak  ketiga  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa.  Penunjukan  pihak  ketiga  tersebut  dapat dilakukan  sebelum  suatu  sengketa  terjadi,  yaitu dengan  menyepakatinya  dan  mencantumkannya dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Jasa  pihak  ketiga yang  dimaksud  tersebut  antara  lain:  arbitrase  baik berupa  lembaga  atau ad-hoc yang  bersifat  nasional maupun  internasional,  mediasi,  konsiliasi,  atau dewan sengketa. Pihak ketiga ini dapat dibentuk oleh Pemerintah  dan/atau  masyarakat  jasa  konstruksi. Dengan demikian penyelesaian sengketa wanprestasi yang  dapat  ditempuh  dalam  pelaksanaan  perjanjian konstruksi  gedung  Perpustakaan  Grhatama  Pustaka di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  hal  ini  Badan Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  (BPAD)  Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Ampuh Sejahtera dapat dengan  bebas  menentukan  pengaturan  tentang alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.
Tahapan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan sebuah  penyelesaian  (Sarwono  Hardjomuljadi, 2014). Jadi jelaslah bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian  sengketa  dimana  pihak  ketiga  yang netral memfasilitasi diskusi antara para pihak dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan.
Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, mediasi hanya dinyatakan sebagai salah satu cara  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  oleh mediator.  Dengan  demikian  mediasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan  pihak ketiga  untuk  mencapai  kesepakatan  penyelesaian  di antara para pihak atas sengketa yang terjadi. Mediator harus  netral  serta  mampu  menciptakan  suasana yang  kondusif.  Mediator  tidak  dapat  memaksakan pendapatnya kepada para pihak, Artinya kesepakatan untuk  mengakhiri  sengketa  tetap  berada  pada  para pihak.
Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  konsiliasi dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain pada  pasal  tersebut  dalam  Undang  Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutnya termasuk menguraikan  definisi  atau  pengertiannya  ataupun mengatur tentang mekanismenya.
Konsiliasi  dan  mediasi  sebenarnya  hampir  tidak dapat  dibedakan.  Konsiliasi  tidak  berbeda  jauh dengan arti perdamaian yang dinyatakan pada pasal 1864  KUHPerdata,  di  mana  dinyatakan  bahwa  hasil kesepakatan para pihak pada alternatif penyelesaian sengketa  konsiliasi  harus  dibuat  secara  tertulis dan  ditandatangani  bersama  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Kesepakatan  tertulis  tersebut  harus didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dalam  jangka waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal penandatanganan  dan  dilaksanakan  dalam  jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di pengadilan  negeri.  Kesepakatan  tertulis  ini  bersifat final dan mengikat para pihak.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase harus dijelaskan secara tegas dalam kontrak konstruksi, Arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc ). Jenis- jenis arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam  menyelesaikan  sengketanya  adalah  arbitrase yang bersifat perorangan ( ad hoc ) atau arbitrase yang bersifat kelembagaan (Khoidin, 2013). Termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.
Para  pihak  yang  menyelesaikan  sengketa melalui  arbitrase  yakni  dengan  maksud  para  pihak melalui  klausul  yang  disepakati  dalam  perjanjian, menundukkan  diri  menyerahkan  sengketa  yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan  bertindak  sebagai  arbiter.  Proses  penyelesaian dilakukan  dalam  wadah arbitral  tribunal (majelis arbitrase)  (Qiroatul  Anis  Ummami,  Bambang  Eko Turisno Suradi, 2016).
Klausula  atau  perjanjian  arbitrase  disini  adalah klausula atau pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa  yang  tercantum  dalam  kontrak.  Biasanya disebut  klausula  arbitrase  atau arbitration  clause atau  dalam  bahasa  hukum  disebut pactum  arbitri . Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  tersebut  kemudian  disebut  kembali  dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Para  pihak  dapat  menyetujui  suatu  sengketa  yang terjadi  atau  yang  akan  terjadi  antara  mereka  untuk diselesaikan melalui arbitrase.
Kedua  pasal  diatas  menjadikan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  diatur  dalam  dua  cara, yaitu:
1.  Melalui  klausula  arbitrase  berdasarkan  prinsip pactum de conpromittendo . Prinsip ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa yaitu  terdapat  dalam  Pasal  7  yang  memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur dalam  suatu  klausula  perjanjian  mengenai
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
penyelesaian  sengketa  yang  akan  timbul  dari perjanjian tersebut di kemudian hari. Para pihak membuat suatu kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian  kepada  arbitrase,  dan  para  pihak sepakat  untuk  tidak  menyelesaikan  sengketa melalui pengadilan.
2.  Melalui akta kompromis, yakni melalui pembuatan perjanjian  khusus  yang  berisi  penyelesaian sengketa  yang  timbul  dengan  menyerahkan kepada arbitrase. Akta kompromis ini dibuat oleh kedua  belah  pihak  dengan  suatu  akta  tertulis atau juga dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.
Eksekusi  putusan  arbitrase  dilaksanakan mengikuti tata cara yang berlaku dalam hukum acara perdata  sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan Pasal  69  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa bahwa tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.
Dewan  sengketa  atau  DB  ( Dispute  Board ) merupakan  gagasan  International  Federation  of Consulting  Engineers  atau  FIDIC  untuk  penyelesaian sengketa  oleh  pihak  ketiga  dengan  harapan  tidak memihak  kedua  pihak  yang  bersengketa.  Tak  hanya memutuskan, dewan sengketa nantinya juga berfungsi sebagai pemutus dan pemberi rekomendasi. Dewan sengketa atau DB ( Dispute Board ) telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari penyelesaian sengketa konstruksi.
Pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama  Pustaka  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  PT.  Ampuh Sejahtera  adalah  didahulukan  dengan  musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian  sengketa.  Apabila  kedua  cara  tersebut para  pihak  tidak  berhasil  mencari  titik  temu  maka
penyelesaian  terakhir  adalah  secara  litigasi  atau melalui  pengadilan.  Pilihan  penyelesaian  sengketa tersebut diatur lebih khusus lagi dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf Q yang ditentukan: “jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  maka  para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)/Pengadilan Negeri Bantul”.
Putusan  Nomor:  87/Pdt.G/2013/PN.Bantul terdiri  dari  petitum  oleh  Penggugat  yaitu  Badan Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  (BPAD)  Daerah Istimewa Yogyakarta meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Bantul  untuk  menyatakan  secara hukum  bahwa  Tergugat  yaitu  PT.  Ampuh  Sejahtera melakukan  wanprestasi  atau  lalai  atau  cidera  janji dimana  tidak  menyelesaikan  pekerjaan  konstruksi bangunan  Gedung  Perpustakaan  Grhatama  Pustaka 100%  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Kontrak Nomor:011/22381008/AMPS/SKH/VI/2012 dan memerintahkan  Tergugat  yaitu  PT.  Ampuh  Sejahtera untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  kepada  Penggugat yaitu  Badan  Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  (BPAD) Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Majelis  Hakim  hanya mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian yaitu  memerintahkan  Tergugat  untuk  menyerahkan pekerjaan  pembangunan  Gedung  Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada Penggugat dalam keadaan layak dan baik.
Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  oleh  pihak pengguna  jasa  yaitu  Badan  Perpustakaan  dan Arsip  Daerah  (BPAD)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yang  menggugat  pihak  kontraktor  yaitu  PT.  Ampuh Sejahtera  di  Pengadilan  Negeri  Bantul  dengan beberapa petitum, yang diantaranya adalah meminta Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bantul  untuk menyatakan  secara  hukum  bahwa  pihak  kontraktor yaitu  PT.  Ampuh  Sejahtera  melakukan  wanprestasi atau lalai atau cidera janji dimana tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama  Pustaka  100%  sesuai  dengan  Surat
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
Perjanjian  Kontrak  Nomor:011/22381008/AMPS/ SKH/VI/2012  dan  memerintahkan  pihak  kontraktor yaitu  PT.  Ampuh  Sejahtera  untuk  menyerahkan pekerjaan  pembangunan  Gedung  Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada pihak pengguna jasa yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa  Yogyakarta  serta  membayar  kerugian materiil  kepada  pengguna  jasa  berupa  kekurangan pembayaran  sebesar  Rp.  8.820.562.000,-  (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan bunga sebesar 0,48% per Bulan dari kekurangan pembayaran tersebut.

## V.  Simpulan dan Saran

## A.  Simpulan
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  penyelesaian  sengketa  atas keterlambatan  dalam  pemenuhan  prestasi  pada pelaksanaan  Perjanjian  Konstruksi  Bangunan  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  Putusan Nomor:  87/Pdt.G/2013/PN.Bantul,  dilakukan  secara litigasi  melalui  Pengadilan  Negeri  Bantul  dengan Hasil Putusan bahwa penyedia jasa diwajibkan untuk menyerahkan  pekerjaan  pembangunan  Gedung Perpustakaan  Grhatama  Pustaka  kepada  pengguna jasa yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan layak dan baik serta diwajibkan membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa.

## B.  Saran
Berdasarkan simpulan diatas terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi akibat keterlambatan  pelaksanaan  perjanjian  konstruksi bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan  Nomor:  87/Pdt.G/2013/PN.Bantul,  penulis memiliki saran bahwa suatu sengketa jika diselesaikan secara  litigasi  atau  di  pengadilan  tentu  hanya mengenal win-lose solution dan tidak mengenal win- win  solution di  dalamnya.  Oleh  karena  itu  alternatif penyelesaian  sengketa  wanprestasi  pada  usaha
jasa  konstruksi  perlu  dikenal  dikalangan  pelaku  jasa konstruksi,  karena  penyelesaian  sengketa  dengan alternatif  penyelesaian  sengketa  tentu  memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahdiana  Yuni  Lestari,  Endang  Heriyani,  2009, Dasar-Dasar  Pembuatan  Kontrak  dan  Aqad , Yogyakarta, Moco Media.
Djohari Santoso, Achmad Ali, 1989, Hukum Perjanjian Indonesia ,  Yogyakarta,  Perpustakaan  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Djulmiadji  FX,  1996, Hukum  Bangunan,  dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber daya manusia ,
Jakarta, PT Rineka Cipta.
Khoidin,  2013, Hukum  Arbitrase  Bidang  Perdata, Yokyakarta, CV. Aswaja Pressindo.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad,  2017, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Nazarkhan  Yasin,  2004, Mengenal  Klaim  Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama.
_____,  2014, Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia  Edisi Kedua, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal
Bambang  Poerdyatmono,  “Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Jasa  Konstruksi”, Jurnal  Teknik  Sipil Vol 8, I (Oktober 2007).
Dinda  Anna  Zatika,  Hamzah,  Depri  Liber  Sonata,
“Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Konstruksi Pembangunan  Jalan  Tol  Antara  PT.  Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.”, Pactum Law Journal, Vol 1 No. 3 (2018).
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .
Faisal Riza, Rachhmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, De Lega Lata:Jurnal Ilmu Hukum, Vol IV, No. 1 (Januari-Juni 2019).
Hadi  Ismanto,  Sarwono  Hardjomuljadi,  “Analisis Pengaruh  Dewan  Sengketa  &  Arbitrase Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Of Contract 2017”, Jurnal Konstruksia Vol 10, I (Desember 2018).
Qiroatul Anis Ummami, Bambang Eko Turisno, Suradi, “Perubahan  Keadaan  Setelah  Dibuatnya Perjanjian  Pemborongan  Rumah  Huni  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor.  21  pk/ pdt/2011)”, Diponegoro  Law  Journal  Vol 5,  IV (Oktober 2016).
Sarwono  Hardjomuljadi,  “Peran  Penilai  Ahli  Dalam Penanganan  Kegagalan  Bangunan  Dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000)”, Jurnal Konstruksia Vol 6, I (Desember 2014).

## Disertasi, Tesis, Skripsi
Laeli Nur Khanifah, 2018, “Analisis Efisiensi Biaya Dan Hasil (Outcome) Dalam Pekerjaan Konstruksi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Studi Kasus pada Pembangunan Konstruksi Fly over Jombor, Jalan Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama)” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa
Konstruksi
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## Internet
Evn,  Tea, Sembilan  Megaprooyek  di  DIY  mangkrak , 26  September  2012, http://jogja.tribunnews. com/2012/09/26/sembilan-megaproyek-di-diy- mangkrak , diunduh pada hari Selasa, 8 Januari 2019, pukul 10.25 WIB.
Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari . Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  . . .