## AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA ONLINE
Danendra Farrel Wicaksono 1 , H.R Adianto Mardjiono 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: danendrafarrel07@gmail.com 1 , Adianto@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Sexual harassment is an act that can make others feel aggrieved and also make victims affected by prolonged mental stress. Cases of sexual violence and abuse are increasing, although more people do not know about the characteristics. The consequences of this action are difficult to prevent, both for yourself or others in general. Knowing the cause of a person can commit criminal acts of sexual abuse can become one form of effort so that there is no sexual abuse. Sexual harassment actually refers to actions with sexual tone, either through an immediate touch or not touching, which targets a person's body parts or genitals. This activity is usually in the form of whistles, flirting, comment or saying sexual words,  showing  video  or  photos  of  porn  and  high  sexual  desires,  poke  at  any  part,  having  sexual movement or making movement in a way that then causes discomfort, violations or feelings. insult, and cause various problems in the health and safety. Sexual harassment is not only about sexual. The core of the problem is to abuse power and authority, although the perpetrator is trying to convince his victim  and  themselves  that  what  they  actually  do  is  sex  attraction  and  romantic  desire.  But,  the majority  of male sexual abuse  is  carried out  towards women. Moreover, there were some  cases  of abuse against women by men and also fellow sexes (male and female). The research method uses the frame analysis method by analyzing cases of sexual harassment reported on the website.
Keywords: Sexual Harrasment, social media, Framing Analysis

## ABSTRAK
Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain merasa dirugikan dan juga  membuat  korban  terkena  tekanan  mental  berkepanjangan.  Kasus  kekerasan  dan  pelecehan seksual  semakin  meningkat,  meskipun  kebanyak  masyarakat  tidak  mengetahui  cirinya.  Akibat  dari tindakan  tersebut  sulit  untuk  dicegah,  baik  bagi  diri  sendiri  ataupun  orang  lain  pada  umumnya. Mengetahui penyebab seorang dapat melakukan tindak pidana pelecehan seksual bisa menjadi salah satu bentuk upaya agar tidak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada tindakan  dengan  nada  seksual,  baik  melalui  sentuhan  langsung  atau  tidak  menyentuh,  yang menargetkan  bagian  tubuh  atau  alat  kelamin  seseorang.  Kegiatan  ini  biasanya  berupa  bersiul, menggoda, berkomentar atau mengucapkan kata seksual, menunjukkan video atau foto porno dan hasrat seksual yang tinggi, menyodok atau menyentuh bagian mana pun, melakukan gerakan seksual atau  membuat  gerakan  dengan  cara  yang  kemudian  menimbulkan  ketidaknyamanan,  pelanggaran atau  perasaan.  penghinaan,  dan  sampai  menyebabkan  berbagai  masalah  dalam  kesehatan  dan keselamatan.  Pelecehan  seksuali  tidak  hanya  tentang  seksual.  Inti  masalahnya  adalah menyalahgunakan  kekuasaan  dan  wewenang,  walaupun  pelaku  sedang  berusaha  meyakinkan korbannya dan diri mereka sendiri bahwa yang sebenarnya mereka lakukan merupakan ketertarikan seks  dan  hasrat  romantisme.  Tetapi,  mayoritas  pelecehan  seksual  dilakukan  laki-laki  terhadap perempuan. Selain itu, ada  beberapa kasus pelecehan terhadap perempuan oleh laki-laki dan juga sesama  jenis  kelamin  (laki-laki  dan  perempuan).  Metode  penelitian  menggunakan  metode  analisis frame dengan menganalisis kasus pelecehan seksual yang diberitakan di website.
Kata Kunci: Pelecehan Seksual,Media Sosial, Analisis Framing

## PENDAHULUAN
Pandemi  telah  memaksa  hampir  semua  orang  hidup  di  dalam  social  media  demi mencegah penularan virus telah menghadapkan perempuan kepada bentuk pelecehan yang baru  yaitu  Pelecehan  Seksual  berbasis  online(Lidwina  Inge  Nurtjahyo,  2021).  Kekerasan  ini merupakan  serangan  digital  terhadap  tubuh,  seksualitas,  dan  identitas  gender  seseorang. Pelecehan seksual online dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seksual apa pun oleh  seseorang  tanpa  persetujuan  kami.  Hal  ini  dapat  terjadi  pada  siapapun,  laki-laki  atau perempuan. Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial adalah tindakan asusila melalui  platform  media  sosial  atau  e-commerce  sehingga  menyebabkan  trauma  fisik  atau mental.  Pelecehan  atau  kekerasan  seksual  yang  umum  terjadi  di  social  media  adalah  kata rayuan, ejekan, atau perilaku menyinggung yang dapat dilakukan melalui obrolan, komentar, pesan langsung, pengiriman foto pornografi, video pornografi, atau pornografi melalui social media seperti WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dll. Secara langsung atau tidak  langsung  dari  perbuatan  yang  merupakan  pelecehan  seksual,  yaitu  lelucon  seksual, komentar yang meremehkan tentang orientasi seksual seseorang, permintaan untuk tindakan yang  menjurus  ke  arah  seksual,  ucapan  atau  tindakan  yang  mengandung  konten  seksual; termasuk tindakan seksual yang dipaksakan. Ketika pelecehan seksual terjadi secara online, korban dapat merasa terancam, dieksploitasi, ditekan, dihina, sedih, ditentang secara seksual, dan didiskriminasi.(Judith Aura, 2022).
Pelecehan seksual melalui sosial media secara hukum ada didalam Undang-Undang ITE, UndangUndang  Porngrafi  dan  Kitab  Undang – undang  Hokum  Pidana.  Pelecehan  seksual seringkali  masuk  dalam  melanggar  data  pribadi  yang  diatur  Undang  -  Undang  ITE.  Secara hukum,  peraturan  perundang-undangan  melarang  tindakan  pelecehan  seksual  dan pelanggaran data pribadi di media sosial karena memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pelaku dapat dipidana berdasarkan undang-undang, yakni UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Perkembangan  teknologi  merupakan  tanda  modernisasi  masyarakat.  Bahkan,  kehadiran internet  semakin  dibutuhkan  untuk  kebutuhan  masyarakat,  kegiatan  sosial,  pendidikan, bisnis, dll. Teknologi internet yang lebih maju mengikuti munculnya media sosial.
Pelecehan seksual adalah pelanggaran akal sehat, diatur di dalam Pasal No. 294 (2) Kitab Undang-undang Hokum Pidana. (Yuridis, 2021). Akan tetapi, Pasal No. 86(1) Undang-Undang
Ketenagakerjaan  (Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003)  menjelaskan  bahwa  pekerja mempunyai hak atas perlindungan moral dan moral.
KUHP  Indonesia  tidak  secara  khusus  menghukum  pelecehan  dan  kekerasan  seksual, serta  melarang  suatu  tindakan  yang  tidak  pantas  di  tempat  umum  dan  kekerasan  atau ancaman kekerasan dalam berhubungan seksual. Kondisi tersebut merupakan dasar tuntutan pidana  pelecehan  seksual  dimanapun.  Pengaduan  resmi  harus  diajukan  oleh  korban  atau seseorang yang mengetahui kejadian tersebut. KUHP menetapkan pidana penjara paling lama tiga tahun tujuh bulan dan denda. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dinaikkan menjadi 12 tahun.
UU HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur hak warga negara agar terbebas dari pelecehan seksual.  Pasal  4  menyebutkan  hak  setiap  orang  untuk  hidup,  tidak  disiksa  dan  tidak diperbudak(UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.).
Secara  umum,  pelecehan  seksual  tidak  hanya  bersifat  fisik,  tetapi  juga  dapat  terjadi dengan atau tanpa kontak fisik. Pelecehan seksual non-kontak biasanya berupa pernyataan, isyarat, atau tindakan yang tidak serta merta ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi untuk merendahkan martabat seseorang. Seseorang yang melakukan pelecehan seksual  tanpa  kontak  fisik  diancam  hukuman  penjara  9  bulan  dan  denda  maksimal  Rp 10.000.000 (Pasal 5). Pelecehan seksual non fisik meliputi tindakan seperti komentar, ejekan, candaan,  tawa,  siulan,  gestur  tubuh  atau  pertanyaan  seksual  yang  dipaksa  dan  membuat korban tidak nyaman.(Sigid Kurniawan, 2022).
Ada  beberapa  faktor  kenapa  pria  yang  selalu  melakukan  pelecehan  seksual  kepada wanita. P enyebab dilakukan pelecehan seksual :
Pelaku menganggap korban lemah. Penulis cenderung menganggap perempuan lebih lemah, sehingga mereka ditempatkan pada posisi yang bisa dikontrol. Meski jarang, pria juga bisa  mengalami  pelecehan  seksual,  namun  biasanya  pelakunya  berkarakter  lebih  kuat, sehingga berani.
Kesenangan  yang  tinggi.  Hasrat  seksual  yang  tidak  dapat  tersalurkan  dapat  menjadi faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual.  Penulis  menyalurkan  nafsunya  melalui pelecehan  seksual.  Pada  umumnya  korban  tidak  berpeluang  menjadi  sasaran  pelecehan, melainkan karena hasrat seksual yang mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual dan berani melakukan pelecehan seksual. Kesenangan yang tinggi. Hasrat seksual yang tidak dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tersalurkan  dapat  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual.  Penulis menyalurkan nafsunya melalui pelecehan seksual. Pada umumnya korban tidak berpeluang menjadi  sasaran  pelecehan,  melainkan  karena  hasrat  seksual  yang  mendorong  pelaku melakukan  pelecehan  seksual  dan  berani  melakukan  pelecehan  seksual(Teofani  &  Hukum Narotama Surabaya Jawa Timur Arief Rahman Hakim, n.d.).
korban pelecehan seksual. Alasannya mungkin kekerasan seksual sebelumnya sebagai seorang  anak.  Itu  adalah  trauma  yang  membuat  pelaku  menginginkannya  bahkan  ketika mereka sudah dewasa. Secara kebetulan, objeknya bisa siapa saja di dekatnya. Secara umum, apapun yang membuat penjahat lebih kuat.
Lihat Pelecehan Seksual. Pelaku pelecehan seksual yang sebagian besar menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lainnya di usia muda. Seperti halnya korban, menyaksikan  pelecehan  seksual  bisa  memicu  trauma  yang  tidak  bertahan  lama  hingga dewasa.
Memiliki kuasa. Kebanyakan orang yang ketika memiliki kekuasaan dan otoritas lebih tinggi dibandingkan orang lain, bisa bertindak seenaknya. Dalam hal ini, termasuk berperilaku buruk  dan  melakukan  pelecehan  seksual,  baik  dalam  bentuk  tindakan  ataupun  kata- kata(Magdalena Amelia Anur Septawati Waruwu, 2021).
Sistem  adat  masyarakatnya  kuat.  Penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual  tidak  lepas dari sistem adat masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya ini juga memahami tindakan pelecehan seksual ini dan malah menyalahkan korban atau tuduhan korban. Misalnya, banyak perempuan  yang  dianggap  "mengundang"  pelecehan  karena  mengenakan  pakaian terbuka.(Amrulloh11,+Riska-Sistem+Patriarki, n.d.).
fantasi  seksual  Beberapa  orang  memiliki  fantasi  seksual  dengan  unsur  pelecehan. Misalnya, Anda terangsang dengan membayangkan diri Anda mengikat pasangan Anda dan membuatnya kesakitan. Sudut pandang seseorang berbeda dengan orang lain, dan hal ini pun dapat berujung pada pelecehan atau kekerasan seksual.
Kebiasaan  menonton  video  porno.  Penyebab  pelecehan  seksual  bisa  terkait  dengan kebiasaan menonton video porno. Sering membaca atau melihat konten pornografi. Hal ini menimbulkan  fantasi  seksual  dan  jika  tidak  tersalurkan  dengan  baik  dapat  menimbulkan pelecehan seksual.
kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  ranah  digital  kebanyakan  kasus  pornografi membalas dendam. Kebanyakan kasus tersebut berupa mengirim atau menyebarkan gambar atau  video  tidak  sewajarnya  melalui  media  sosial  tanpa  ada  persetujuan  korban(Andry Novellno, 2021).
Pelecehan seksual merupakan masalah yang belum juga bisa diselesaikan di Indonesia. Ketika perempuan melaporkan pelecehan seksual, perempuan tersebut tidak selalu langsung dipercaya bahkan diremehkan. Ini mengarah pada fakta bahwa kebanyakan wanita lebih suka diam. Namun, masih ada beberapa cara agar korban dapat terhindar dari pelecehan seksual. Berhati-hatilah terhadap orang asing atau lingkungan sekitar, terutama di tempat yang asing bagi  korban.  Tunjukkan  bahwa  korban  memiliki  tubuh  yang  kuat  dan  percaya  diri,  hindari kontak  mata.  Jika  Anda  pernah  mengalami  pelecehan  seksual,  jangan  ragu  untuk  angkat bicara. Katakan dengan tegas kepada pelaku bahwa mereka tidak nyaman dengan tindakan pelaku dan Anda ingin pelaku berhenti.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menyajikan  penelitian  sangat informative,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normative,  tipe  ini  memiliki  arti bahwasannya masalah yang ada akan dibahas daan juga jabarkan dengan detail, fokus dari penelitian ini adalah penerapan terhadap kaidah serta norma hukum positif. Dalam prosesnya dilaksanakan  dengan  melakukan  kajian-kajian  terhadaap  berbagai  aturan  hukum  yang memiliki  sifat  formal,  dalam  hal  ini  misalnya  adalah  Undang-Undang  dan  literarur  yang memiliki sifat teoritis yang selanjutnya dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan.  Dalam  sebuah  penelitian  hukum  untuk  mendapat  infromasi  melalui  sumber yang berupa suatu bahasan hokum yang lagi dicari sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah  diperlukan  adanya  pendekatan  masalah.  Pendekatan  yang  dipakai  merupakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang artinya suatu pendekatan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hokum yang  lagi  dibahas.  oleh  demikian  dihasilkan  sebuah  argumentasi  sebagai  hasil  dalam pemechan  masalah.  Dan  juga  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  kasus  pendekatan  (Case Approach),  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  pembangunan  terhadap  argumentasi  dalam sudut pandang terhadap isu yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Konsep Perlindungan Hukum

## Penegakan Hukum kepada pelaku Pelecehan Seksual
Pelecehan  seksual  adalah  perbuatan  yang  dinilai  sebagai  perilaku  yang  melanggar norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial budaya dan pedoman perilaku masyarakat, yang dapat mencakup norma agama, kesusilaan dan hukum.  Delik pelecehan seksual tidak dijelaskan  secara  jelas  didalam  KUHP,  dan  tak  ada  satu  pasal  pun  yang  menyebut  kata kekerasan  seksual  atau  pelecehan  seksual,  yang  ada  hanya  tindak  pidana  cabul  yang dijelaskan  pada  pasal  289  sampai  296  KUHP(Swararahima,  2018).  Ketidaksenonohan  bisa berartikan  sebagai  perilaku  tidak  senonoh  dan  tidak  sesuai  dengan  rasa  kesopanan,  atau perilaku  menjijikkan  yang  dilakukan  hanya  untuk  memuaskan  nafsu  yang  tidak  terkendali. Kata-kata dari hukum pidana menguraikan klasifikasi.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  untuk  mencaritahu  apa  orang  tersebut  bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila mereka melakukan kejahatan. Ada beberapa tindakan  kriminal  yang  dimintai  pertanggungjawaban.  Tindak  pidana  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban  hanyalah  tindak  pidana  yang  di  dalamnya  ada  indikator  kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan begitu, jika seseorang telah melakukan tindak pidana yang mengandung indikator kesalahan, maka perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana(Saputra, 2021).
kekerasan seksual terbagi menjadi zina, persetubuhan, cabul dan pornografi. Undang- undang tentang pelecehan seksual tidak jelas dalam KUHP, KUHP hanya mengatur kejahatan kecabulan(Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya, 2022). Tindak pidana terhadap kesalahan diatur dalam Buku XVI BAB II KUHP, sebagai berikut:
a) Kejahatan yang didasarkan pada Pelanggaran Ketertiban Umum (pasal i 281)
b) Tindakan kriminal dalam Asusila (pasal i 282)
c) Tindakan kriminal Asusila Kepada Anak tidak cukup Umur (pasal i 283)
d) Tindakan kriminal Asusila saat sedang bekerja (pasal i 283b)
e) Tindakan kriminal berzina (pasal i 284)
f) Tindakan  kriminal  melakukan  atau  memaksa  Pemerkosaan  karena  hubungan  seksual (pasal 285);
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
g) Kejahatan seksualitas ketika tubuh tidak sadarkan diri, tidak berdaya tanpa perkawinan (Pasal 286)
h) kejahatan melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil perempuan (Pasal 287)
i) kejahatan  Berhubungan  seks  dengan  wanita  yang  belum  menikah,  mengakibatkan cedera ringan hingga cedera Berat (Pasal i 288)
j) Tindakan kriminal memperkosa perilaku cabul ataupun merendahkan (Pasal 289)
k) Kejahatan  melakukan  perbuatan  pencabulan  kepada  seseorang  saat  sedang  tidak percaya diri dan sudah siap untuk menikah (Pasal i 290)
l) Tindakan kriminal didalam pasal 286 sampai 290, yang dapat menimbulkan kerugian yang besar (pasal i 291)
m) Tindakan kriminal tidak senonoh kepada Anak yang jenis kelaminnya sama (Pasal i 292)
n) Tindakan  kriminal  memaksa  seseorang  untuk  berzina  dengan  seseorang  yang  belum cukup dewasa (pasal 293)
o) Kejahatan tindakan pencabulan yang melibatkan anak kecil di bawah umur (pasal 294)
p) Kejahatan memudahkan anak-anak muda untuk melakukan perbuatan tercela(pasal i 295)
q) Tindakan  kriminal  mengaktifkan  tindakan  mesum  berfungsi  sebagai  pekerjaan  atau sebagai Kebiasaan (pasal i 296)
r) Tindakan kriminal perjualbelikan anakkecil perempuan atau laki - laki (pasal i 297)
s) Tindakan kriminal membuat tindakan cabul orang lain menjadi sebuah karya (Pasal 298)
Kekerasan  seksual  tidak  hanya  penting  dari  segi  hukum  pidana,  tetapi  juga melanggar i Hak Asasi Manusia korban. Sistem hokum di Indonesia pasti menjamin Hak Asasi Manusia kepada semua anggota masyarakat. Hal itu ada di dalam PasaI 28a sampai 28j UUD 1945 NKRI(Trisna Wulandari, 2021). Pasal 28a menyatakan bahwa semua orang memilki hak untuk  hidup,  hak  untuk  bertahan  hidup  serta  keberadaannya.  Kemudian  pasal  28b  (2) menjelaskan Setiap Anak memiliki hak untuk bertahan Hidup dan tumbuh berkembang, dan memiliki  hak  suatu  Perlindungan  atas  pelecehan  dan  Diskriminasi.  Seorang  Anak  harus mendapat  Perlindungan  martabat  di  sekelilingnya  supaya  anak  itu  dapat  bertumbuh  dan berkembang  baik  Fisik  ataupun  Mental.  Melindungi  hak  seorang  anak  adalah  Bagianc  dari pembelaan HAM (Hak Asasi Manusia).

## Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Pada  12  April  2022,  RUU  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  resmi  disahkan  oleh Rapat  Paripurna  DPRRI.  Setelah  lebih  dari  enam  tahun,  undang-undang  ini  sudah termasuk didalam program legislatis nasional tetapi belum juga dibahas atau disahkan. UU yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan  seksual termasuk kekerasan seksual yang terjadi  dalam  dunia  kerja(SEKSUAL  BAB  KETENTUAN  UMUM  Pasal,  n.d.).  Sambil menunggu pemerintah menyetujui  UU ini dalam lembaran negara, isi undang-undang baru  ini.  UU  TPKS  adalah  usaha  reformasi  hukum  untuk  mengatasi  segala  bentuk kekerasan seksual  dan melindungi ataupun merehabilitasi korban  pelecehan seksual. Tujuan reformasi legislasi ini adalah mengantisipasi segala bentuk pelecehan seksual, merawat  korban,  melindungi  serta  memulihkannya,  menegakkan  hukum  dan merehabilitasi  pelaku,  menciptakan  Lingkungan  yang  bebas  dari  pelecehan  seksual, dan memastikan pelecehan seksual tidak terulang kembali.
Jika pelaku pelecehan seksual adalah pemilik perusahaan, pengurus perusahaan atau  jabatan  dalam  struktur  perusahaan  adalah  pengurus  korban,  Pasal  15  UU  TPKS menambah ancaman pidana penjara dan sebagaimana disebutkan. lebih dari sepertiga. Misalnya,  jika  seorang  pekerja  dalam  posisi  operator  mengalami  pelecehan  seksual non  fisik  oleh  pekerja  pabrik,  maka  hukuman  yang  dijatuhkan  kepadanya  adalah penjara  paling  lama  9  bulan  ditambah  sepertiga  (dari  9  bulan)  menjadi  12  bulan. Dalam. UU TPKS dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual.  Untuk  mendapatkan  pengobatan,  perlindungan  dan  pemulihan,  kekerasan seksual  yang  terjadi  secara  wajar  harus  dilaporkan  dan  dilaporkan.  Selain  itu,  ada berbagai jenis pelanggaran yang dapat dihukum (atau yang penuntutannya bergantung pada persetujuan pihak atau korban yang dirugikan), termasuk pelecehan seksual non- fisik, pelecehan seksual fisik (Pasal 6(6)). a) dan kekerasan seksual elektronik, kecuali korbannya adalah anak-anak atau orang cacat.
UU TPKS melindungi bukan saja hak  korban,  tetapi juga hak  saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban yang adalah pekerja, secara khusus UU TPKS memberi pelindungan  dari  kehilangan  pekerjaan/PHK  atau  mutasi  pekerjaan (Fitria  Chusna Farisa, 2022).
Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Hak penanganan:
a. hak  untuk  memperoleh  Informasi  tentang  seluruh  proses  pengolahan, perlindungan dan pengembalian serta hasilnya
b. Hak untuk menerima dokumen sebagai hasil pemrosesan
c. hak Pelayanan Hukum
d. kebebasan dalam validasi dari seorang psikolog
e. kebebasan dalam perawatan Kesehatan yang berupa penyelidikan, operasi dan pemeriksaan medis
f. kebebasan untuk fasilitas yang disesuaikan khusus kebutuhan korban,
g. kebebasan  untuk  menghapus  media  berkonotasi  sensual  dalam  kasusi pelecehan seksual di internet.
2. Hak perlindungan:
a. Memberikan Informasi tentang Hak dan sumber daya,
b. Menyediakan akses Informasi pelaksanaan Perlindungan,
c. Perlindungan terhadap ancaman pelecehan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain serta terhadap terulangnya kembali pelecehan,
d. Memberi perlindungan ketertutupan Identitas
e. perlindungan terhadap kelakuan penegak hokum yang menganggap korban lemah
f. perlindungan terhadap hilangnya dan berubahnya Profesi, dan pengajaran ataupun akses untuk berpolitik
g. Melindungi  korban  dan  pelapor  yang  telah  dituntut  perdata  ataupun pidana, tindak pidana pelecehan yang seseorang laporkan.
3. Permohonan  Penagihan  pemungutan  sebelum  dan  selama  Sidang,  serta pungutan sesudah Sidang, terdiri dari:
a) Pemulihan medis
b) Pemulihan mental ataupun sosial
c) Pemulihan perlakuan sosial
d) pengembalian kerugian
e) anggota Penyembuhan
4. Hak keluarga korban:
a. hak untuk memperoleh informasi atas hak korban, kerabat dan acara pidana mulai awal pemberitahuan sampai akhir hukuman yang dijalani si terpidana.
b. hak atas privasi
c. hak  atas  keamanan  pribadi  dan  kebebasan  intimidasi  sehubungan  atas pernyataan yang akan diberikan.
d. hak untuk tidak dituntut dan digugat perdata ataupun pidana atas laporan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
e. hak asuh anak, kecuali dicabut dengan keputusan Pengadilan.
f. hak atas verifikasi psikologi
g. hak untuk penegakan perekonomian
h. hak  untuk  mendapatkan  dokumen  kependudukan  ataupun  dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan oleh Keluarga Korban
i. anak-anak  ataupun  anggota  keluarga  yang  menggantungkan  mata pencahariannya kepada korban memiliki hak : Layanan Pendidikan, Asuransi dan Layanan Kesehatan, dan Jaminan Sosial.
Pengesahan  UU  Hukum  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS)  memberikan  perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi korban kekerasan seksual dan berada di pihak korban. Pasal tentang  pembuktian,  pengobatan  terpadu,  pendampingan,  rehabilitasi,  pemulihan  dan pemulihan merupakan langkah penting dalam menangani kekerasan seksual.

## Media Sosial

## Bentuk Pelecehan Seksual
Media sosial kini menjadi wadah bagi penggunanya untuk berekspresi, termasuk anak muda,  yang  kerap  dibolehkan  memposting  segala  macam  komentar.  Meskipun  kita  tidak melihat lawan bicara kita di sosial media seperti yang kita lakukan di kehidupan nyata, ada prinsip etika yang juga harus kita ikuti di dunia digital. Etika ini berfungsi sebagai pedoman. Namun,  tidak  semua  pengguna  media  sosial  memahami  etika  yang  membuka  peluang
terjadinya  kejahatan,  termasuk  pelecehan  seksual.  Bentuk  pelecehan  seksual  umum  nya berupa pelecehan seksual, tindakan menggoda, menyuap untuk melakukan tindakan seksual, dan  kejahatan  seks  paksa.  Pada  saat  yang  sama,  bentuk  pelecehan  seksual  paling  umum terjadi  di  media  sosial  adalah  sexting,  sex  suap,  body  shaming,  dan  scammers.  Bentuk pelecehan  seksual  lainnya  adalah  gambar  atau  teks  yang  menyinggung  dan  merendahkan perempuan, lelucon pencabulan dan humor tentang seks atau perempuan secara umum.
Meskipun terus melakukan paksaan seksual yang tak di inginkan, melakukan paksaan orang untuk minum dan makan saat kencan, mengirim pesan serta menelepon tanpa henti bahkan  saat  ditolak  juga  merupakan  bagian  dari  jenis  pelecehan  seksual  ini.  Penyuapan seksual  atau  ajakan  aktivitas  atau  perilaku  seksual  untuk  mendapatkan  kompensasi  juga dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual. Atau memaksa Anda untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau perilaku seksual lainnya di bawah ancaman hukuman. Di media sosial, perilaku pelecehan seksual yaitu:
1. Cyberstalking artinya menguntit melalui media sosial.
2. Cyberharassment merupakan  melecehkan  perilaku  yang  mengakibatkan  lingkungan yang mengancam, Bermusuhan dan ofensif.
3. Kirim pesan berkonotasi seksual yang tidak diminta, jika mereka tak mematuhi mereka bisa diancam.
4. perilaku ofensif penulis dengan mengirimkan pesan cabul di chat room.
5. Kata hinaan kelemahan fisik dan mental orang.
Pelecehan  seksual  melalui  sosial  media  secara  hukum  ada  didalam  UU  ITE,  UU Pornografi dan Kitab UU KUHP. Pelecehan Seksual seringkali terdaftar sebagai pelanggaran Data Pribadi yang ada didalam oleh UU ITE. Secara hukum, peraturan perundang-undangan melarang tindakan pelecehan seksual dan pelanggaran data pribadi di media sosial karena memiliki  konsekuensi  hukum  yang  mengikat.  Pelaku  dapat  dipidana  berdasarkan  undang- undang, yakni UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Pelecehan media sosial seperti komentar cabul dapat digolongkan sebagai Informasi Elektronik yang bertentangan dengan Kesusilaan umum.  Pelecehan  melalui  sosial  media  juga  memenuhi  unsur  aksesibilitas  bagi  seseorang seperti yang tertera di kolom komentar media sosial. Oleh karena itu, komentar melecehkan di sosial media bisa dikenakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab komentar tersebut
dilakukan melalui sosial media yang menjadi lingkup Undang - Undang ITE, maka bisa juga terkena Undang – Undang ITE.

## KESIMPULAN
Pelecehan Seksual tak ada didalam hukum pidana, hanya tindak pidana asusila. Yang ada di dalam pasal 281 sampai 299 Bab XIV berjudul “Tindak Pidana”. Jika pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka dapat dikenakan Pasal 281 KUHP atau dapat dijerat pasal 281 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi:
"Hukumannya Penjara dua (2) tahun 18 bulan, denda empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500,00)." Namun, dalam satu kasus, korban pelecehan seksual hanya diperiksa oleh polisi selama mediasi sambil menunggu penyelidikan praperadilan, sehingga kasus tersebut tidak pernah dianggap ada.
Sebelum  berlakunya  UU  Kekerasan  Seksual,  tidak  ada  batasan  hukum  bagi  pelaku pelecehan  seksual  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pelecehan  seksual,  termasuk pelecehan  online.  Ketentuan  yang  berlaku  saat  ini  terkait  pelecehan  seksual  adalah  KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang - Undang No.19 Tahun 2016 tentang Infrmasi dan Transaksei Elektroniki (ITE), yang terbaru Undang-Undang  No.12  Tahun  2022  tentang  TPKS.  Penuntutan  terhadap  pelaku  pelecehan seksual online pada dasarnya tidak efektif karena tidak ada kekuatan hukum yang memadai untuk  secara  khusus  mengatur  pelecehan  seksual  online.  Kini,  undang-undang  baru  yang secara  khusus  mengatur  pelecehan  seksual  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(TPKS)i telah diundangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
amrulloh11, +Riska-Sistem+Patriarki . (n.d.).
Andry  Novellno.  (2021,  October  5). Komnas  Perempuan:  Kekerasan  Seksual  Meningkat Selama Pandemi . CNN Indonesia.
Fitria  Chusna  Farisa.  (2022,  April  13). UU  TPKS  Atur  Hak  Korban  dan  Keluarga  Korban Kekerasan Seksual . Kompas.
Hukum  Pidana  Pasal  Pelecehan  Seksual  dan  Pembuktiannya .  (2022,  March  16).  Hukum Online.
Judith  Aura.  (2022,  December  3). Mengenal  Pelecehan  Seksual  Secara  Online  yang  Banyak Terjadi pada Perempuan . Kumparan Women.
Lidwina Inge Nurtjahyo. (2021, March 26). Kekerasan Seksual Meningkat selama pandemi dan sasar anak muda . Portal UI.
Magdalena  Amelia  Anur  Septawati  Waruwu.  (2021,  August  13). Alasan  Orang  Melakukan Pelecehan Seksual . Qubisa.
Saputra, N. A. E. J. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  TINDAK  PIDANA  KEPEMILIKAN  SENJATA  API  ATAU  BENDA  TAJAM. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) , 3 (1), 38 – 69. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115 SEKSUAL  BAB  KETENTUAN  UMUM  Pasal,  K.  I.  (n.d.). REPUBLIK  INDONESIA-2-Dengan Persetujuan  Bersama  DEWAN  PERWAKII.AN  RAKYAT  REPUBLIK  INDONESIA  dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Sigid Kurniawan. (2022, April 13). agam Ancaman Pidana di UU TPKS: dari Pelecehan Seksual Nonfisik sampai Pemaksaan Perkawinan . Kompas. Swararahima.  (2018,  October  22). Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Antara  Mitos  dan Realitas . Rahima.
Teofani,  B.,  &  Hukum  Narotama  Surabaya  Jawa  Timur  Arief  Rahman  Hakim,  F.  J.  (n.d.). TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  PELECEHAN  SEKSUAL  DAN  KEKERASAN  TERHADAP WANITA .
Trisna Wulandari. (2021, September 13). Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia . Detik Edu.
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA . (n.d.). Yuridis. (2021, August 16). Pasal 294 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) . Yuridis.