## Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Dewi Sri Indriati ( dewisrisri99@yahoo.co.id ) Balai Diklat Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
Strategies  that  can  be  developed  to  empower  this  productive  zakat,  ranging  from  legal products  to  building  networks  in  the  form  of  productive  investment  partnerships.  One  is money  endowments  that  can  open  up  unique  opportunities  to  create  investments  to  provide religious services, educational services, and social services. Nazhir has an important role in managing endowments property in accordance with what is desired by the endowments and can  be  benefited  by  the  community  then  Nazhir  must  have  programs  work  both  short-term programs  and  long-term  programs.  In  order  to  develop  endowments  productively,  the government established Badan Wakaf Indonesia (BWI) which has the purpose to coordinate with Nazhir and the development of national and international endowments management. The medium and long-term program is to develop existing Nazhir institutions to be more credible (professional  and  trustworthy)  so  the  institutions  should  be  directed,  nurtured  and  given stimulus (stimulus) so that the endowments property can be developed productively.
Keynotes: ProductiveEndowments, Social, Economic

## ABSTRAK
Strategi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  memberdayakan  zakat  produktif  ini,  mulai  dari produk  hukumnya  sampai  pada  membangun  jaringan  dalam  bentuk  kemitraan  investasi produktif.Salah  satunya  adalah  wakaf  uang  yang  dapat  membuka  peluang  yang  unik  untuk menciptakan  investasi  guna  memberikan  pelayanan  keagamaan,  layanan  pendidikan,  dan layanan sosial.Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir  harus  mempunyai  program-program  kerja  baik  program  jangka  pendek  maupun program  jangka  panjang.Dalam  rangka  mengembangkan  wakaf  secara  produktif,  maka pemerintah  membentuk  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  yang  mempunyai  tujuan  untuk
menyelenggarakan  koordinasi  dengan  Nazhir  dan  pembinaan  manegemen  wakaf  secara nasional  dan  internasional.  Program  jangka  menengah  dan  panjang  yaitu  mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih kredibel (professional dan amanah) maka lembaga-lembaga  tersebut  harus  diarahkan,  dibina  dan  diberikan  stimulus(rangsangan)  agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.
Kata Kunci: Wakaf Produktif, Sosial, Ekonomi

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  41  tahun  2004  tentang  Wakaf  mencakup harta  tidak  bergerak  maupun  yang  bergerak,  termasuk  wakaf  uang  yang  penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan (UU. Nomor: 41  Tahun  2004).  Formulasi  hukum  yang  demikian,  jelas  suatu  perubahan  yang  sangat revolusioner  dan  jika  dapat  direalisasikan  akan  memiliki  akibat  yang  berlipat  ganda  atau multiplier  effect ,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam. Namun,  usaha  ke  arah  itu  jelas  bukan  pekerjaan  yang  mudah.Umat  Islam  Indonesia  selama ribuan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama.
Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai  sarana  rekayasa  sosial  ( social  engineering ),  melakukan  perubahan-perubahan pemikiran,  sikap  dan  perilaku  umat  Islam  agar  searah  dengan  semangat  UU  tersebut.Salah satu  regulasi  baru  dalam  Undang-Undang  Wakaf  tersebut  adalah  Wakaf  Uang.  Makalah  ini akan  mencoba  membahas  wakaf  produktif  tersebut  dalam  perspektif  ekonomi  Islam  dan bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Di  tengah  problem  sosial  masyarakat  Indonesia  dan  tuntutan  akan  kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu  aspek ajaran  Islam  yang berdimensi  spiritual, wakaf uang juga  merupakan  ajaran yang  menekankan  pentingnya  kesejahteraan  ekonomi  (dimensi  sosial)  dan  kesejahteraan umat  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam, 2008:1).
Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa  dilihat  dari  pemahaman  masyarakat  Indonesia  yang  memandang  wakaf  hanya  sebatas pada  pemberian  berbentuk  barang  tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan  bangunan  yang diperuntukkan  untuk  tempat  ibadah,  kuburan,  pondok  pesantren,  rumah  yatim  piatu  dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga  tidak  memberikan  dampak  ekonomi  secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu
mengatasi  masalah  kemiskinan.Hal  ini  disebabkan  karena  wakaf  tersebut  belum  dapat dikelola  secara  maksimal,  sementara  penduduk  miskin  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di bawah ini merupakan penduduk miskin di Indonesia baik wilayah perkotaan maupun pedesaan:
Grafik 1: Pendidik Miskin Perkotaan dan Pedesaan Maret 2015-Maretn 2016 di Indonesia

## Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  Maret  2016  diterbitkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) pada  tanggal  18  Juli  2016.  Menurut  BPS,  jumlah  penduduk  miskin—penduduk  dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan—pada Maret 2016 di Indonesia mencapai  28,01  juta  jiwa  atau  sebesar  10,86  persen  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia. Walaupun  dari  sisi  jumlah  kemiskinan  di  pedesaan  menurun,  namun  secara  persentase penduduk miskin  meningkat.  Pada bulan Maret  2015 persentase penduduk miskin  pedesaan sebesar  14,21  persen,  lalu  turun  padaSeptember  2015  menjadi  14,09  persen  kemudian  naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP)  yang  terus  menurun  dari  102,55  pada  Januari  2016  menjadi  101,47  pada  Juni  2016 maka  wajar  jika  persentase  kemiskinan  di  perdesaan  meningkat,  karena  usaha  pertanian menurun(Badan Pusat Statistik (BPS), 2017:112).
Jika  kita  lihat  bahwa  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  antara  lain  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum  (Redaksi  Tamita  Utama.  UUD  45 dan  Amandemen  I-IV,  2008:1).  Untuk  mencapai    tujuan  tersebut,  perlu  menggali  dan
mengembangkan  potensi  yang  terdapat  dalam  pranata  keagamaan  yang  memiliki  manfaat ekonomis.  Salah  satu  langkah  strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  perlu meningkatkan  peran  wakaf  sebagai  pranata  keagamaan  yang  tidak  hanya  bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Jadi  melalui  kesempatan  ini  akan  dikaji  sejauhmanaperan  wakaf  produktif  dalam membantu  program-program  pemerintah  berkaitan  dengan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Secara umum wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan  memisahkan  sebagian  dari  harta  kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya  selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau  kepentingan  umum lainnya.  Sedikit  berbeda  dengan  pengertian  di  atas,  yaitu  pengertian  wakaf  sebagaimana dicantumkan  dalam  Instruksi  Presiden  No.  1  tahun  1991,  yang  tidak  menyebutkan  harta kekayaan  yang  berupa  tanah  (wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  sekelompok orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  harta  miliknya  dan  melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah “Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk  diambil  manfaatnya  dengan  masih  tetap  zat  (materi)  bendanya”  (Eddy  Khairani, 2013:18).
Dalam  penulisan  jurnal  ini,  fokusnya  adalah  terkait  dengan  wakaf  produktif  yang merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  dapat  menunjang  pembangunan  ekonomi masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

## STRATA SOSIAL MASYARAKAT
Dalam  kehidupan  masyarakat,  pada  hakekatnya tak  lebih  dari  pertentangan  kelas sosial,  yakni  pertentangan  antar  masyarakat  kelas  dominan  (borjuis)  dan  masyarakat  kelas subordinat  (proletar). Pertentangan kelas sendiri dapat  dimanifestasikan sebagai  suatu  usaha yang  ditempuh  oleh  kaum  proletar  dalam  usahanya  guna  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat tanpa tebang pilih dan menghapuskan kelas-kelas sosial dalam
masyarkat.Pertentangan  kelas  ini  terjadi  bukan  tanpa  sebab,  jika  kita  merujuk  pada perkembangan  sejarah  manusia  bahwasanya  pertentangan  kelas  ini  telah  dimulai  sejak  era masyarakat primitif,kuno,feodal sampai dengan masyarakat post-modernisme.
Sumberdaya alam yang jumlahnya tebatas dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menjadi  salah  satu  pendorong  utama  munculnya  kelas-kelas  sosial.  Jika  dahulu  masyarakat hanya  mengkonsumsi  barang  sesuai  dengan  apa  yang  ia  butuhkan  namun  berbeda  dengan yang  terjadi  sekarang  ini,  di  era  moderinisasi,  masyarakat  mengkonsumsi  barang  bukan hanya melihat dari segi nilai guna barang tersebut, namun lebih kepada prestise yang terdapat pada  barang  tersebut.  Berbicara  ke-2  kelas  diatas  yakni  kelas  dominan  dan  subordinat,  kita akan membahasnya secara lebih terperinci:

## KELAS DOMINAN
Kelas dominan atau sering disebut masyarakat borjouis dapat juga disebut kelas masyarakat yang  memiliki  berbagai  faktor-  faktor  produksi  (Tanah,  SDA,  Modal,  alat  produksi,  dsb), masyarakat  kelas  dominan  ini  biasanya  berjumlah  lebih  sedikit   dibanding  dengan  kelas masyarakat subordinat.

## KELAS SUBORDINAT
Kelas Subordinat atau masyarakat proletar (kelas pekerja) yakni kelas masyarakat yang tidak memiliki  faktor-faktor  produksi,  masyarakat  kelas  ini  hanya  melakukan  kegiatan-kegiatan yang  orientasinya  memberikan  nilai  lebih  kepada  para  pemegang  faktor-faktor  produksi, Kelas  masyarakat  ini  jumlahnya  lebih  banyak  jika  dibanding  dengan  masyarakat borjuis.Pasca meletusnya peristiwa revolusi industri di Prancis pada abad ke-19, pertentangan kelas  ini  semakin  begitu  terasa  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.Revolusi  industry  yang dimulai  di  Prancis  kian  hari  kian  menjangkit  ke  seluruh  Negara  dibelahan  dunia (AdiwarmanAzwar Karim, 2004:89).Abad tersebut merupakan babak baru pertentangan kelas dalam  masyarakat  yang  tak  dapat  terelakan  lagi,  hal  ini  berimbas  pada  kian  mantapnya pertentangan  kelas  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Jika  kita  mengacu  pada  hakikat manusia  maka  tidak  menjadi  sebuah  pembenaran  jika  di  dalam  masyarakat  terdapat  sekat-
sekat  masyarakat  menjadi  kelas-kelas  sosial,  karena  pada  dasarnya  semua  manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama, yang menjadi pembeda hanya peran yang mereka lakoni  dalam  dunia  yang  paradoksi  ini.  Dan  pada  puncakanya  pertentangan  kelas  dominan dan  subordinat  dari  masa  ke  masa  tak  akan  pernah  usai,  jika  kita  sebagai  subyek  dari  kelas tersebut tak pernah sadar dimana kita akan memposisikan diri dalam ke-2 jenis kelas tersebut, sehingga untuk mencapai masyarakat tanpa kelas masih akan menjadi sebuah keniscayaan.
Namun  secara  realitas,  disadari  ataupun  tidak  ada  orang-orang  yang  dipandang  tinggi kedudukannya  dan  ada  pula  yang  dipandang  rendah  kedudukannya.Dalam  istilah  sosiologi kedudukan  seseorang  dalam  masyarakat  disebut  status  atau  kedudukan  sosial  (posisi seseorang  dalam  suatu  pola  hubungan  sosial  yang  tertentu).Status  merupakan  unsur  utama pembentukan  strata  sosial,  karena  status  mengandung  aspek  struktural  dan  aspek fungsional.Aspek  struktural  adalah  aspek  yang  menunjukkan  adanya  kedudukan–tinggi  dan rendah  dalam  hubungan  antar  status.Aspek  fungsional,  yaitu  aspek  yang  menunjukkan adanya  hak-hak  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  penyandang  status tersebut.

## DALIL WAKAF PRODUKTIF
Secara  umum  tidak  terdapat  ayat  al-Qur’an  yang  menerangkan  konsep  wakaf  secara konkrit  tekstual.Wakaf  termasuk infaq  fi  sabilillah ,  maka  dasar  yang  digunakan  para  ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat  al-Qur’an  yang menjelaskan  tentang infaq  fi  sabilillah .  Di  antara  ayat-ayat  tersebut  antara  lain:  QS  al- Baqarah/2:267.
                                                                                                                                                                                                                            Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Infakkanlah  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untukmu.  Janganlah  kamu  memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan  memicingkan  mata  (enggan)  terhadapnya.Dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Mahakaya, Maha Terpuji (Kementerian Agama RI, 2012:56).
Ayat al-Qur’an selanjutnya, yaitu: QS Ali Imran/3:92
                                                                                                Terjemahnya:
Kamu  tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum  kamu  menginfakkan sebagian harta  yang kamu  cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu  infakkan,  tentang  hal  itu  sungguh,  Allah  Maha Mengetahui.  (Kementerian Agama RI, 2012:77).
Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:
Artinya:
“Bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw.untuk  meminta  petunjuk  mengenai  tanah  tersebut.  Ia  berkata,  “Wahai  Rasulullah  saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi  tanah  tersebut;  apa  perintah  engkau  kepadaku  mengenainya?  Nabi  saw.menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar  menyedekahkan  tanah  tersebut,  dengan  mensyaratkan  bahwa  tanah  itu  tidak  dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab,  sabilillah,  ibnu  sabil,  dan  tamu.  Tidak  berdosa  atas  orang  yang  mengelolanya  untuk memakan  dari  hasil  itu  secara  ma’ruf  dan  memberi  makan  kepada  orang  lain  tanpa
menjadikannya sebagai
harta hak milik” (M. Anwar Musaddad, 2014:http://www.wakafcenter.org).
Perilaku  sejenis  wakaf  telah  dikenal  umat  manusia  sebelum  Islam  datang.Umat manusia  terlepas  dari  agama  dan  kepercayaan  yang  mereka  anut  sesungguhnya  telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda  dengan  wakaf  dalam  Islam.Hal  ini  disebabkan  pada  dasarnya,  umat  manusia  sudah menyembah  Tuhan  melalui  ritual  keagamaan  sesuai  kepercayaan  mereka.Hal  inilah  yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing (Aziz, Hamka Abdul, 2012:379).
Jika  praktik  wakaf  telah  dikenal  sebelum  Islam,  maka  yang  membedakannyadengan wakaf  dalam  Islam  adalah  bahwa  praktik  wakaf  yang  diamalkan  masyarakat  1jahiliyah dilakukan  semata-mata  hanya  untuk  mencari prestise (kebanggaan).Sedangkan  dalam  Islam wakaf  bertujuan  untuk  mencari ridha Allah  dan  sebagai  sarana  mendekatkan  diri  kepada- Nya.Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dikenal  sejak  masa  Rasulullah  saw.karena  wakaf disyari’atkan  pada  tahun  kedua  Hijriyah.  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  2008:4).  Ada  dua  pendapat  yang  berkembang  di kalangan  ahli  yurisprudensi  Islam  ( fuqaha’ )  tentang  siapa  yang  pertama  kali  melaksanakan syariat  wakaf.  Menurut  sebagian  pendapat  ulama  mengatakan  bahwa  yang  pertama  kali melaksanakan  wakaf  adalah  Rasulullah  saw.  yaitu  wakaf  tanah  milik  Nabi  saw.untuk dibangun  masjid.  Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa  yang  pertama  kali  melaksanakan syari’at  wakaf adalah Umar bin  Khatab  (M. Ali  Hasan, 2003:112).Pendapat  ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Praktek  wakaf  juga  berkembang  luas  pada  masa  dinasti  Umayyah  dan  dinasti Abbasiyah  dan  dinasti  sesudahnya,  banyak  orang  berduyun-duyun  untuk  melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para  stafnya,  gaji  para  guru  dan  beasiswa  untuk  para  siswa  dan  mahasiswa.  Antusiasme masyarakat  kepada  pelaksanaan  wakaf  telah  menarik  perhatian  negara  untuk  mengatur pengelolaan  wakaf  sebagai  sektor  untuk  membangun  solidaritas  sosial  dan  ekonomi
masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008:8).

## PROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI INDONESIA
Menurut  M.  Ichsan  Amir  Mujahid  bahwa  problematika  perwakafan  di  Indonesia sebagaimana urarian dibawah ini (M.Ichsan Amir Mujahid, 2012 : , http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strateg ).
a. Kuatnya  paham  lama  umat  Islam  dalam  pengelolaan  wakaf,  seperti  adanya  anggapan bahwa  wakaf  itu  milik  ALLAH  semata  yang  tidak  boleh  diubah/ganggu  gugat.  Atas pemahaman  itu,  banyak  tokoh  masyarakat  atau  umat  Islam  tidak  merekomendasikan wakaf  dikelola  secara  produktif.  Selain  itu,  belum  utuhnya  pemahaman  bahwa  wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah .
b. Kurangnya  sosialisasi  secara  lebih  luas  terhadap  paradigma  baru  untuk  pengembangan wakaf  secara  produktif.  Sosialisasi  massif  dengan  memasukkan  wakaf  sebagai  bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf  produktif.  Dengan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  atas  pentingnya pemberdayaan  wakaf  untuk  kesejahteraan  umum  menjadi  problem  yang  harus dipecahkan bersama.
c. Belum  mempunyai  persepsi  yang  sama,  peran  dan  sinergi  para  pejabat  teknis  wakaf  di daerah  dengan  para  pihak  terkait  terhadap  upaya  pemerintah  pusat  dalam  upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan  yang bersifat  linier dibandingkan memasarkan  gagasan strategis  dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
d. Nazhir  belum  profesional  sehingga  wakaf  belum  dikelola  secara  optimal.  Posisi  Nazhir menempati  peran  sentral  dalam  mewujudkan  tujuan  wakaf  yang  ingin  melestarikan manfaat  wakaf.  Profesionalisme  nazhir  di  Indonesia  masih  tergolong  lemah.  Mayoritas dari  mereka  lebih  karena  faktor  kepercayaan  dari  masyarakat,  sementara  kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
e. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stake holders wakaf untuk menjalin kekuatan internal  umat  Islam  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  wakaf  secara  produktif, sepeti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah.  Kemitraan  mereka  lebih  pada  upaya-upaya  yang  masih  bersifat  artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.
f. Ekonomi  global  yang  fluktuatif  akibat  hancurnya  ekonomi  Negara  adi  kuasa  (Amerika Serikat)  sangat  berpengaruh  terhadap  pengembangan  ekonomi  dunia.  Secara  langsung atau  tidak  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  mikro  dan  makro  sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
g. Sedikit  para  inisiator  (promotor)  dari  umat  Islam  yang  membuka  akses  kepada  para investor  dari  Timur  Tengah  yang  memiliki  dana  yang  melimpah.  Banyaknya  kekayaan wakaf  yang  dimiliki  oleh  umat  Islam  Indonesia  seharusnya  menjadi  daya  tarik  untuk pengembangan  secara  lebih  produktif  dengan  melibatkan  para  investor  asing  yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.
Jadi setidaknya ada 7 (tujuh) problematika yang dihadapi dalam mengimplementasikan  wakaf  di  Indonesia,  mulai  dari  pertentangan  tentang  pemahaman wakaf  sampai  pada  kurangnya  inisiator  dari  umat  Islam  untuk  mengembangkan  wakaf produktif tersebut.
Secara  konseptual,  wakaf  uang  mempunyai  peluang  yang  unik  untuk  menciptakan investasi  di  bidang  keagamaan,  pendidikan,  dan  layanan  sosial.  Tabungan  dari  masyarakat yang  mempunyai  penghasilan  menengah  ke  atas  dapat  dimanfaatkan  melalui  penukaran dengan  Sertifikat  Wakaf  Uang  (SWT),  sedangkan  pendapatan  yang  diperoleh  dari pengelolaan  wakaf  uang  dapat  dibelanjakan  untuk  berbagai  tujuan,  di  antaranya  untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.
Mustofa  Edwin  Nasution  memaparkan  cara  memanfaatkan  potensi  SWT  yang  digali di Indonesia, yakni (Mustafa Edwin Nasution, 2006:5):
a. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
b. Sertifikat  wakaf  uang  dapat  dibuat  berbagai  macam  pecahan,  yang  disesuaikan  dengan segmen  umat  Islam  yang  memungkinkan  untuk  membangkitkan  semangat  beramal
jariyah,  misalnya  Rp.  10.000,-  dan  Rp.  25.000,-  Mustafa  Edwin  Nasution  pernah melakukan  asumsi  bahwa  jumlah  penduduk  Muslim  kelas  menengah  di  Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus  ribu  rupiah)  –  Rp    10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  maka  dapat  dibuat perhitungan sebagai berikut(Mustafa Edwin Nasution, 2006:5).

## Tabel 1: Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:
a. Apabila  umat  Islam  yang  berpenghasilan  Rp.  500.000,00  sejumlah  4  juta  orang  dan setiap  tahun  masing-masing  berwakaf  sebanyak  Rp.  60.000,00  maka  setiap  tahun terkumpul Rp. 240.000.000.000,00.
b. Apabila umat yang berpenghasilan Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang  dan  setiap  tahun  masing-masing  berwakaf  Rp.  120.000,00  maka  setiap  tahun terkumpul dana sebanyak Rp. 360.000.000.000,00.
c. Apabila umat yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang  dan  setiap  tahun  masing-masing  berwakaf  Rp.  600.000,00  maka  setiap  tahun terkumpul dana sebanyak Rp. 1.200.000.000.000,00.
d. Apabila  ummat  yang  berpenghasilan  Rp.  5.000.000,00  –  Rp.  10.000.000,00  sejumlah  1 juta  orang  dan  setiap  tahun  masing-masing  berwakaf    Rp.  1.200.000,00  maka  setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp. 1.200.000.000.000,00.
Dengan  demikian  wakaf  yang  terkumpul  selama  satu  tahun  sejumlah  Rp. 3.000.000.000.000,00.  Berdasarkan  contoh  perhitungan  di  atas  maka  terlihat  bahwa
keberhasilan  lembaga  untuk  memobilisasi  dana  wakaf  akan  sangat  menentukan  manfaat keberadaan  lembaga  wakaf,  yang  menjadi  masalah,  uang  tersebut  tidak  dapat  langsung diberikan  kepada mauquf  ‘alaih ,  tetapi  nadzir  harus  mengelola  dan  mengembangkannya terlebih  dahulu.  Yang  harus  disampaikan  kepada mauquf  ‘alaih adalah  hasil  investasi  dana Rp. 3.000.000.000.000,00 tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.
Hal  ini  jika  dapat  diimplementasikan  maka  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Program-program  pemerintah  berkaitan  dengan pengembangan  ekonomi  masyarakat  merupakan  suatu  problematika  yang  sudah  ada  sejak dulu  hingga  sekarang  dan  tidak  pernah  terlepas  dari  hal  tersebut.Untuk  itu  dengan  analisis sebagaimana  uraian  di  atas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  dijadikan  sebagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF
Oleh  karena  Nazhir  mempunyai  peranan  penting  dalam  mengelola  harta  wakaf  agar  sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir  harus  mempunyai  program-program  kerja  baik  program  jangka  pendek  maupun program jangka panjang.

## PROGRAM JANGKA PENDEK
Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembinaan manegemen wakaf secara nasional dan internasional.Pembuatan BWI itu sesuai  dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal  47 sampai  pasal  161. Adapun tugas- tugas BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai berikut:
a. Melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta benda wakaf.
b. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  bersekala  nasional  dan internasioanal.
c. Memberikan  persetujuan  dan  atau  izin  atas  perubahan  peruntukan  dan  status  benda wakaf.
d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  penyusunan  kebijakan dibidangperwakafan (UU No. 41 Tahun 2004).
Dengan adanya tugas- tugas diatas maka BWI Harus diisi oleh sumberdaya manusia yang  berkualitas  agar  harta  wakaf  bisa  bermanfaat  bagi  seluruh  umat  manusia  dan  berguna juga  mengentaskan  kemiskinan  yang  selama  ini  menjadi  fenomena  yang  belum  bisa dituntaskan oleh pemerintah.

## PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN PANJANG
Mengembangkan  lembaga-lembaga  Nazhir  yang  sudah  ada  agar  lebih  kredibel (professional  dan  amanah)  maka  lembaga-lembaga  tersebut  harus  diarahkan,  dibina  dan diberikan  stimulus  (rangsangan)  agar  harta  wakaf  tersebut  dapat  dikembangkan  secara produktif. Dengan demikian lembaga- lembaga tersebut berjalan sesuai dengan rencana maka harus didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

## a. Dukungan SDM Nazhir
Nazhir  dalam  wakaf  merupakan  sentral  dalam  pengelolaan  wakaf,  maka  eksistensi dan  kualitas  SDM-nya  harus  betul-  betul  diperhatikan.  Agar  kualitasnya  benar-  bennar terwujud maka seorang Nazhir harus mempunyai syarat- syarat seperti diatas dengan melihat aspek- aspek sebagai berikut:
1) Transparansi,  Transparansi  adalah  aspek  penting  yang  tak  terpisah  dalam  rangkaian kepemimpinan  yang  diajarkan  oleh  nilai-  nilai  Islam.  Transparansi  merupakan  ciri utama  yang  harus  ada  dalam  kepemimpinan,  agar  tidak  ada  tindakansewenang- wenang.
2) Publik accountability (pertangungjawaban).
3) Aspiratif  (mau  mendengar  dan  mengakomodisi  seluruh  dinamika  lembaga kenazhiran).

## b. Dukungan advokasi
Pembentukan advokasi bisa dilakukan oleh lembaga nazhir yang besangkutan dengan bekerjasamawakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai  pihak  pengayom  dan  Pembina  secara kelembagaan.Advokasi  berguna  agar tanah  yang  sudah diwakaf tidak bisa diambil alih oleh orang-  orang  yang  sengaja  ingin  memiliki  harta  wakaf  tersebut  kerana  melihat  ada  potensi yang terdapat dalam wakaf tersebut untuk kepentingannya sendiri.
c. Dukungan keuangan
Upaya  pengembangan  wakaf  produktif  sangat  bergantung  pada  dukungan  keuangan yang memadai guna membiayai seluruh operasional pengelolaan wakaf.Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui lembaga keuangan terkait khususnya lambang perbankan syari’ah dengan cara bagi hasil.

## d. Dukungan pengawasan
Dukungan  ini  diperlukan  agar  tidak  terjadi  penukaran  harta  wakaf  dan  juga  agar nazhir  yang  berhadapan  langsung  dengan  harta  wakaf  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik  dan  benar  sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang  memadai.Pengawasan  ini  meliputi manegeman  organisasi,  menejeman  keuangan  dan  menejemen  pelaporan  kepeda  pihak  atau lembaga yang lebih tinggi (WaidyFarid dan Musyid, 2000:86).
Sebagaimana uraian di  atas maka terlihat  pentingnya pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan program-program yang dibuat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan memberikan gambaran perencanaan dan  pelaksanaan  yang  sistematis  yang  tujuan  akhirnya  adalah  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.

## PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru.  Hal  ini  akan  menyebabkan  adanya  peningkatan  pada  permintaan  terhadap  barang. Sedangkan  pada  sektor  produksi  akan  menyebabkan  bertambahnya  produktivitas,  sehingga
perusahaan-perusahaan  yang  telah  ada  semakin  bergerak  maju,  bahkan  memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal  yang  masuk  ke  perusahaan  tersebut  semakin  bertambah  banyak.  Setiap  suatu  barang sangat  penting  dan  merupakan  kebutuhan  yang  mendasar,  setiap  itu  pula  permintaan  tidak akanberubah. Hal  inilah  yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.
Timbulnya  peningkatan  pada  permintaan  dapat  dibuktikan  ketika  harta  wakaf dibagikan  kepada  mereka  yang  berhak  menerimanya.  Dan  peningkatan  pembelian  tersebut tidak  akan  terjadi  kecuali  dengan  adanya  penambahan  pemasukan,  salah  satunya  adalah wakaf.
Ketika wakaf diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan  diberikan  kepada  mereka  yang  memiliki  pemasukan  terbatas,  maka  kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang  memiliki  penghasilan  terbatas.  Pengaruh  optimis  wakaf  adalah   pengecualian  dari tingkat  perbedaan  antara  kecondongan  konsumtif  dengan  pemasukan  yang  ada  untuk mewujudkan  keseimbangan  antara  pengeluaran  dan  pemasukan.  Dengan  arti  bahwa kecondongan  konsumtif  akan  menjadi  semakin  besar  ketika  wakaf  telah  dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.
Ada  beberapa  pendayagunaan  atau  pemberdayaan  wakaf  produktif  di  antaranya adalah sebagai berikut:
a. Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi  kiranyawakaf  dapat  bermanfaat  sebagai  kepentingan  umum.  Adapun  apa yangdiwakafkan  untuk  diproduksikan,  apabila  diganti  dengan  yang  lebih  baik,  seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampongyang produksinya kecil,maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
b. Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf tidak bergerak, khususnya tanah milik.  Namun  karena  perkembangan  ekonomi  yang  pesat,  maka  orang  yang  akan berwakaf  (wakif)  semakin  berkembang,  mereka  mewakafkan  benda-benda  selain  tanah
juga berupa benda bergerak seperti: uang chas, saham atau surat berharga lainnya dapat juga berupa mobil, motor, perahu dan berbagai jenis barang lainnya.
Namun  untuk  mengatasi  agar  benda  dapat  terjaga  dengan  baik  agar  dapat  dikelolah secara optimal kemudian dapat menjadikannya sebagai wakaf yang produktif.Di samping itu penanganan proyek tentu sudah dilakukan pula lembaga-lembaga sosial  lainnya. Dana  yang dikumpulkan dapat  dimanfaatkan untuk  meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi:

## BIDANG SARANA IBADAH
a. Membantu membangun/merehabilitasi mesjid, langgar dan musholla.
b. Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.

## BIDANG PENDIDIKAN
a. Mendirikan dan atau membantu pembangunan/rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu.
b. Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan.
c. Meningkatkan dakwah.
d. Penelitian Islam.
e. Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer.
f. Mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.

## BIDANG KESEHATAN
a. Mendirikan rumah sakit Islam.
b. Mendirikan Puskesmas.
c. Mendirikan rumah-rumah bersalin.

## BIDANG PELAYANAN SOSIAL
a. Mendirikan rumah-rumah yatim piatu.
b. Mendirikan rumah orang tua jompo.
c. Mendirikan rumah penderita cacat.
d. Membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo dan penderita cacat.

## BIDANG EKONOMI
a. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
b. Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja drop out.
c. Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja drop out.
d. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.
e. Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi.
f. Mendirikan pusat studi Islam (Pustudis).
g. Mendirikan musium peninggalan budaya Islam.
h. Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain.

## STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
Untuk  mengimplementasikan  wakaf  produktif  maka  diperlukan  suatu  strategi  yang dapat  mengembangkannya.  Sebagaimana  menurut  Eddy  Khairani,  ada  beberapa  hal  yang perlu dilakukan untuk strategi pengembangan wakafproduktif, yaitu:
a. Regulasi  peraturan  perundang-undangan  wakaf;Ditjen  Bimas  Islam  terus  melakukan regulasi  di  bidang  peraturan  perundang-undangan  wakaf.  Setelah  lahirnya Undang- UndangNomor: 41tahun2004 tentangWakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  saat  ini  sedang disusun  Draft  Peraturan  Menteri  Agama  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Wakaf  di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum.
b. Sosialisasi  peraturan  per-UU  wakaf  dan  paradigma  baru  wakaf;Dalam  rangka  untuk memasyarakatkan  peraturan  perundang-undangan  wakaf  dan  paradigma  baru  wakaf  di Indonesia,  Ditjen  Bimas  Islam  melakukan  sosialisasi  melalui  berbagai  event  lokal maupun nasional,  seperti:  (1)  Lokakarya perwakafan masyarakat  kampus;  (2) Sosialiasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; (3) Training manejemen pengelolaan wakaf di  lingkungan  Nazhir,  dan  lain-lain.  Sosialisasi  tersebut  dilakukan  bertujuan menginformasikan  kepada  masyarakat  pada  umumnya,  dan  kepada  para  aparat  Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf.
c. Sertifikasi,  inventarisasi,  dan  advokasi  harta  benda  wakaf;Untuk  menjalankan amanat Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004 tentang  Wakaf  terkait  dengan pengamanan  harta  benda  wakaf  di  Indonesia,  Ditjen  Bimas  Islam  menetapkan  berbagai kebijakan, yaitu:
1) Menyelesaikan  proses  sertifikasi  terhadap  tanah-tanah  wakaf  di  berbagai  daerah yang  belum  memiliki  sertifkat  wakaf.  Sertifikasi  terhadap  tanah  wakaf  merupakan langkah  pengamanan  asset-aset  wakaf  di  Indonesia  secara  hukum  dari  berbagai kepentingan di luar wakaf.
2) Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi.
3) Melakukan  pemetaan  potensi  harta  benda  wakaf,  sehingga  dapat  diketahui  potensi yang dapat dikembangkan.
4) Melakukan  advokasi,  perlindungan  dan  penyelesaian  sengketa  tanah  wakaf  dengan pihak-pihak ketiga.
d. Peningkatan  kualitas  Nazhir  dan  lembaga  wakaf;Nazhir  dan  lembaga  pengelola  wakaf sebagai  ujung  tombak  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  diberikan motivasi  dan  pembinaan  dalam  rangka  meningkatkan  profesionalisme  manajemen, melalui  berbagai  pelatihan  dan  orientasi.  Kualitas  Nazhir  di  Indonesia  terus  diberikan motivasi  dan  arahan  dalam  rangka  melakukan  pembenahan,  baik  menyangkut kemampuan  manajerial  maupun  skill  individu  yang  sangat  menentukan  dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.
e. Menfasilitasi  jalinan  kemitraan  investasi  wakaf  produktif;Sebagai  motivator  dan fasilitator,  Ditjen  Bimas  Islam  memfasilitasi  di  berbagai  event  dalam  rangka  untuk menggalang  kemitraan  usaha  dengan  para  calon  investor  seperti  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  dan  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN)  di  beberapa daerah dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Aset-aset wakaf di Indonesia yang cukup  besar  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  dengan  mengajak  beberapa  lembaga pihak ketiga yang tertarik dalam pengembangan wakaf.
f. Memfasilitasi  terbentuknya Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI);  Dalam  rangka  untuk mendukung  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di  Indonesia,  Ditjen  Bimas  Islam memfasilitasi  terbentuknya  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai  lembaga  yang memiliki  tugas,  diantaranya  pembinaan  terhadap  Nazhir  di  seluruh  Indonesia  (Eddy Khairani, 2013:39).
Jadi  ada  6  (enam)  strategi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  memberdayakan  wakaf produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif.Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang  unik  untuk  menciptakan  investasi  guna  memberikan  pelayanan  keagamaan,  layanan pendidikan,  dan  layanan  sosial.Tabungan  orang-orang  kaya  dapat  dimanfaatkan  dengan menukarkannya  dengan Cash-Waqf  Certificate. Hasil  pengembangan  wakaf  yang  diperoleh dari  sertifikat  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan-tujuan  yang  bermacam-macam seperti  tujuan-tujuan  wakaf  itu  sendiri.  Kegunaan  lain  dari Cash  Waqf  Certificate adalah bahwa  dia  dapat  mengubah  kebiasaan  lama  di  mana  kesempatan  wakaf  seolah-olah  hanya untuk orang-orang kaya saja.

## KESIMPULAN
Jadi  ada  6  (enam)  strategi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  memberdayakan  zakat produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif.Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang  unik  untuk  menciptakan  investasi  guna  memberikan  pelayanan  keagamaan,  layanan pendidikan,  dan  layanan  sosial.Nazhir  mempunyai  peranan  penting  dalam  mengelola  harta
wakaf  agar  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  wakif  dan  bisa  dirasakan  manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek  maupun  program  jangka  panjang.Dalam  rangka  mengembangkan  wakaf  secara produktif,  maka  pemerintah  membentuk  badan  wakaf  Indonesia  (BWI)  yang  mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembinaan manegemen wakaf secara  nasional  dan  internasional.Program  jangka  menengah  dan  panjang  yaitu mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir  yang  sudah ada  agar lebih  kredibel  (professional dan  amanah)  maka  lembaga-lembaga  tersebut  harus  diarahkan,  dibina  dan  diberikan stimulus(rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
AdiwarmanAzwar  Karim, (2004). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Aziz, Hamka Abdul, (2012). Pemberdayaan Wakaf Produktif . Jakarta: Al-Mawardi Prima. Badan Pusat Statistik (BPS), (2017). Profil Ekonomi di Indonesia . Jakarta: BPS.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,
(2008). Wakaf .Jakarta: Kementerian Agama RI. Eddy  Khairani,  (2013). Strategi  Pengembangan  Wakaf  Produktif. Jogyakarta:  CV.  Cahaya Islam.
Eddy Khairani, (2013). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif. Yogyakarta: Cahaya Iman. Kementerian  Agama  RI.,  (2012). Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
M. Ali Hasan, (2003). MasailFiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. M.  Anwar  Musaddad,(2014). Wakaf  Produktif http://www.wakafcenter.org.  Diakses  Sabtu, 19 September 2017.
M.IchsanAmirMujahid, (2012). StrategiNazhirDalamPengembanganWakaf Produktif, http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strateg , Diakses  tanggal  03  Februari 2017.
Mustafa  Edwin  Nasution,  (2006). Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .Cet.  I;  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Redaksi Tamita Utama, (2008). UUD 45 dan Amandemen I-IV .Jakarta: CV. Tamita Utama. UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.
WaidyFarid dan Musyid, (2000).. Perspektif Wakaf di Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Iman.