## EDUCORETAX

## PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL GAME ONLINE DI INDONESIA
Fitria Wandani 1) , Suparna Wijaya 2)*
1) 3032210035_fitria@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
The purpose of this study is to understand the mechanism of taxation of online game digital transactions on the purchase of  virtual  property,  determine  the  contribution  of  online  game  market  share  to  tax  revenue,  and  identify  the  form  of government supervision of domestic and foreign transactions. To support the achievement of these purpose, this study was conducted by descriptive qualitative methods using primary and secondary data. Data collection techniques are done through literature studies and interviews. The results showed that the taxation of online game digital transactions is not specifically regulated in legislation, but has the same mechanism as other digital transactions, namely using the value added tax (VAT) mechanism levied on trade through electronic systems called PMSE. VAT is charged on the purchase of intangible  taxable  goods  in  the  form  of  virtual  property.  Because  there  is  no  specific  regulation  that  regulates,  the contribution of VAT revenue to online gaming digital transactions cannot be estimated in amount, but it has considerable tax revenue potential. Supervision of domestic transactions is carried out with the inauguration of the domestic PMSE provider as a taxable entrepreneur. Meanwhile, the supervision of foreign transactions is carried out by the appointment of foreign PMSE provider as the collector of PMSE by the Minister of Finance.
Keywords: PMSE , VAT, Virtual Property

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi digital game online atas  pembelian  properti  virtual,  mengetahui  kontribusi  pangsa  pasar  game  online  terhadap  penerimaan  pajak,  serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemajakan transaksi digital game online tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun  memiliki  mekanisme  yang  sama  dengan  transaksi  digital  lainnya,  yaitu  menggunakan  mekanisme  pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut dengan PMSE. PPN dikenakan atas pembelian barang kena pajak tidak berwujud berupa property virtual. Karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur, kontribusi penerimaan PPN atas transaksi digital game online tidak dapat diperkirakan jumlahnya, namun memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pengawasan transaksi dalam negeri dilakukan dengan pengukuhan penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, pengawasan transaksi luar negeri dilakukan dengan penunjukan PPMSE luar negeri sebagai pemungut PMSE oleh Menteri Keuangan. Kata Kunci : PMSE, PPN, Properti Virtual

## PENDAHULUAN
Globalisasi  membawa  dampak  yang  sangat  signifikan  bagi  kehidupan.  Perkembangannya yang sangat pesat menciptakan berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial,  politik, budaya, dan  tak  terkecuali  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Masuknya  globalisasi  tidak dapat dipungkiri lagi pengaruhnya karena kemajuan teknologi yang masuk ke Indonesia (Aji, 2022) . Berbagai inovasi dalam bidang teknologi terus dikembangkan, baik untuk kepentingan bisnis, maupun kepentingan  umum.  Salah  satu  kemajuan  teknologi  yang  perkembangannya  dirasakan  oleh masyarakat Indonesia adalah penggunaan internet.
Indonesia pada tahun 2020 menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak ke-3 di Asia dengan jumlah pengguna mencapai 196,71 juta jiwa dari total populasi di Indonesia sejumlah 266,91

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
juta jiwa (Bayu, 2020). Jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Pada periode  2021-2022,  sebanyak  210,03  juta  pengguna  internet  dalam  negeri  (Bayu,  2022).  Jumlah tersebut  meningkat  sebesar  6,78%  dibandingkan  dengan  tahun  2020  sehingga  tingkat  penetrasi internet  di  Indonesia  menjadi  sebesar  77,02%.  Data  kenaikan  jumlah  pengguna  internet  setiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: Bayu, 2022
Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  merupakan pengguna internet. Jumlah perangkat seluler  yang terkoneksi di  Indonesia mencapai 370,1  (Kemp, 2022). Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dalam bidang ekonomi digital. Internet berperan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Interaksi sosial juga semakin erat karena masyarakat tidak hanya berinteraksi secara tatap muka, tetapi juga melalui dunia maya yang koneksinya hingga ke seluruh dunia.
Digitalisasi pasca kehadiran internet tak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga pola bisnis.  Pada  era  modern  ini,  banyak  pihak  yang  berlomba-lomba  berinovasi,  terutama  untuk kepentingan perdagangan. Dahulu transaksi perdagangan dilakukan dengan berinteraksi langsung di suatu tempat. Namun, saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Transaksi ini disebut dengan e-commerce . Melalui e-commerce , perdagangan lintas kota  sampai  lintas  negara  bisa  dilakukan  dengan  mudah.  Salah  satu  model  transaksi e-commerce adalah online marketplace . Melalui online marketplace , transaksi jual beli dilakukan melalui suatu website . Pihak online marketplace akan mendapatkan keuntungan dari penjual dengan memanfaatkan iklan (Yudhistira, 2021).
Sejalan dengan perkembangan e-commerce , banyaknya pengguna internet dan ponsel pintar di  Indonesia  nampaknya  cukup  menarik  minat  para  pelaku  bisnis  digital  untuk  melakukan memasarkan produk digital mereka di Indonesia. Salah satu jenis produk yang ditawarkan yang juga sedang berkembang saat ini adalah game online . Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite (2022,  dikutip  dalam  Aji,  2022)  sebanyak  94,5%  pengguna  internet  di  Indonesia  menggunakan aplikasi game mobile dengan rata-rata penggunaan per hari selama 1 jam 19 menit.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
Game online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Revolusi internet yang memungkinkan situs web menawarkan audio, streaming , dan video interaktif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebangkitan game online (Suryono, 2016, dikutip dalam (Budyastomo & Dianti, 2022) dengan perkembangannya  yang sangat  pesat, game online mulai  banyak dilombakan dalam kompetisi-kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional dan masuk dalam kategori olahraga elektronik  atau e-sports. Banyaknya player atau  pemain e-sports yang  dilatarbelakangi  oleh  hobi bermain game  online pun  mulai  dilirik  pemerintah  Indonesia  dan  diakui  dengan  adanya  beberapa organisasi seperti Federasi Esports Indonesia (FEI), Indonesia Esports Association (IeSPA), Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Asosiasi Olahraga Video Game Indonesia (AVGI), dan organisasi- organisasi e-sports lainnya  (Martini,  2020).  Indonesia  juga  menjadi  negara  pendorong  utama pertumbuhan industri e- sports di Asia Tenggara dengan kontribusi yang diberikan sebesar 43% dari total gamers serta menyumbang pendapatan sebesar USD 2,08 miliar atau setara Rp30 triliun (2021, Merdeka, dikutip dalam Aji, 2022).
Pandemi Covid-19  yang mulai  mewabah pada 2020 lalu memberikan dampak  yang sangat signifikan  terhadap  pertumbuhan gamers di  Indonesia.  Pada  2020  ada  50,8  juta  pengguna game mobile (Muzandi,  2021) . Hal  ini  tak  terlepas  dari  dampak  penerapan  kebijakan work  from  home (WFH)  dan  belajar  daring  di  rumah  yang  menyebabkan user dan  unduhan  aplikasi game  online meningkat. Apalagi Indonesia saat ini memiliki banyak influencer game yang banyak membagikan aktivitasnya di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya.
Transaksi  digital  pada game  online timbul  ketika  pemain  membeli  dan  menjual virtual property dengan  alat  tukar  yang  sah,  yaitu  uang.  Beberapa  pengembang game  online juga menawarkan  produk  digital  mereka  berupa voucher  game. Industri game  online saat  ini  memiliki model  bisnis  ekonomi  virtual  dengan virtual  property menjadi  aset  yang  bernilai  dan  dapat dipertukarkan antar pemain (Budyastomo & Dianti, 2022). Berbagai layanan dan aset virtual yang ditawarkan dalam game online atau penyedia layanan digital lainnya yang dapat dibeli menggunakan mata  uang  asli  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPN PMSE) karena termasuk konsumsi atas barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dan /atau jasa kena pajak (JKP).
Pengenaan  PPN  PMSE  mulai  berlaku  sejak  1  Juli  2020  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020.  Pengenaan  PPN  PMSE  ini  menjadi  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan kesetaraan berusaha bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital (Tommy, 2022). PMSE juga memiliki potensi penerimaan pajak yang besar bagi negara sehingga perlu dilakukan pengawasan (Tofan & Trinaningsih, 2022).
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  mekanisme  pengenaan  PPN terhadap  transaksi  digital game  online, mengetahui  kontribusi  pangsa  pasar game  online terhadap penerimaan pajak, serta  mengidentifikasi  bentuk  pengawasan  yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Bakti
Terdapat beberapa teori dalam pemungutan pajak yang menjelaskan mengenai pemberian hak pemungutan pajak pada negara. Menurut Brotodiharjo (1993, dikutip Halim et al., 2016) terdapat lima teori pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori asas daya beli, dan teori bakti.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
Teori  Bakti  didasarkan  pada  paham  bahwa  negara  merupakan  organisasi  yang  mempunyai tugas  untuk  menyelenggarakan  kepentingan  umum.  Jika  dikaitkan  dengan  kehidupan  sosial, Teori Bakti  merujuk  pada  konsep  yang  terkait  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  moral  seseorang terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sejalan dengan hal itu, menurut teori ini, warga negara harus tunduk kepada negara.
Menurut Resmi (2011) Teori Bakti mengindikasikan bahwa dalam suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Oleh sebab itu, masyarakat juga wajib membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Hubungan masyarakat  dengan negara merupakan komponen  yang krusial menurut  teori  ini.  Dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  yang  berbakti  adalah  masyarakat  yang  taat dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Semakin  tinggi  bakti  masyarakat  kepada  negara  akan memberikan dampak linear terhadap penerimaan pajak.

## Teori Konsumsi
Teori  Konsumsi  secara  ekonomi  adalah  teori  yang  menjelaskan  perilaku  konsumen  dalam menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Keynes et al. (1971, dikutip dalam Aji, 2022) dua pandangan utama mengenai konsumsi. Pertama, pengeluaran untuk konsumsi tergantung pada seberapa besar pendapatan  yang diterima.  Dapat  dikatakan  bahwa  konsumsi  yang  berlebih  atas  suatu  barang  atau  jasa  dilakukan apabila  pendapatan  yang  diterima  juga  besar.  Pandangan  yang  kedua  yaitu  pengeluaran  untuk konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan.
Jika dikaitkan dengan aspek perpajakan, terdapat jenis pajak yang dikenakan atas pengeluaran untuk tujuan konsumsi, yaitu pajak konsumsi yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak atas konsumsi dibagi menjadi dua yaitu melalui pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung (Aji, 2022).
Pendekatan  langsung  atau  pendekatan  pengeluaran  ( expenditure  tax )  adalah  pajak  yang dikenakan pada seluruh pengeluaran untuk tujuan konsumsi yang merupakan hasil dari penjumlahan seluruh  penghasilan  dikurangi  dengan  pengeluaran  untuk  tujuan  investasi  atau  tabungan  dan pembelian aset. Pendekatan tidak langsung atau pajak komoditas adalah pajak yang dikenakan pada barang atau komoditas tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pajak komoditas dikenakan pada pengusaha yang melakukan penjualan, namun kemudian dialihkan kepada pembeli selaku konsumen akhir sebagai pemikul beban pajak.

## Teori Kesadaran Pajak
Kesadaran pajak merupakan pemahaman tentang pentingnya peran pajak dalam membiayai kegiatan  pemerintah  dalam  menyediakan  layanan  publik.  Teori  ini  mengasumsikan  bahwa  ketika wajib  pajak  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  tentang  pentingnya  pajak,  mereka  cenderung untuk  sukarela  dan  patuh  membayar  pajak  (Aji,  2022).  Kepatuhan  pajak  itu  sendiri  didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sebagai bentuk bakti kepada negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori ini berkaitan dengan konsep beberapa  orang  mematuhi  pajak  sementara  yang  lain  cenderung  melakukan  pelanggaran  atau menghindari kewajiban perpajakan.
Teori  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Pajak  berfokus  pada  kesadaran  individu  atau  masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan (Tirtana & Sadiqin, 2021).

## Pengertian Pajak
Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara oleh rakyat berdasarkan undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung  yang  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
(Mardiasmo,  2018).  Definisi  lain  menurut  Feldman  (1949,  dikutip  Rachman  &  Ngadiman,  2020) pajak merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan secara sepihak dan terutang pada para pengusaha tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah.
Dengan kata lain, pajak ialah kontribusi finansial yang dibayarkan oleh rakyat baik individu, perusahaan,  maupun  entitas  lain  kepada  pemerintah,  bersifat  memaksa,  tidak  timbal  balik  secara langsung,  dan  diatur  dengan  undang-undang.  Pelaksanaan  perpajakan  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa bagi siapa saja yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Waluyo (2011, dikutip dalam Bala et al., 2018) pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak  atas  konsumsi  dalam  negeri  baik  atas  barang  maupun  jasa.  Dalam  pengertian  lain,  PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai pada barang atau jasa pada setiap tahapan peredarannya mulai dari produsen hingga ke konsumen (Mardiasmo, 2018).
Menurut  Wijaya  &  Arsini  (2021)  PPN  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  segala penambahan nilai pada barang atau jasa sebagai akibat dari faktor produksi yang ada dalam setiap jalur perusahaan yang dikonsumsi dalam daerah pabean (dalam negeri). Menurut Sagala & Wijaya (2022) PPN adalah pajak atas tambahan nilai BKP dan/atau JKP selama proses produksi sampai BKP dan/atau JKP tersebut sampai ke konsumen akhir yang penyerahannya dilakukan oleh PKP.
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat diketahui bahwa PPN merupakan pajak atas setiap  penambahan  nilai  barang  dan/atau  jasa  yang  dikenakan  secara  bertingkat  mulai  dari  jalur produksi hingga distribusi yang kemudian dikonsumsi di dalam daerah pabean. PPN dikenakan pada setiap  tahap  produksi  dan  distribusi  barang  serta  penyediaan  jasa,  mulai  dari  produsen  hingga konsumen akhir.
Pada dasarnya, PPN merupakan beban konsumen akhir atau pihak yang mengonsumsi barang dan/atau jasa yang menjadi objek PPN yang pembebanannya dilakukan dengan mengalihkannya ke pihak lain sebagai sasaran sebelum PPN sampai ke sasaran akhir atau pemikul pajak yaitu konsumen (Pohan,  2016).  Pelaku  usaha  bertindak  sebagai  pemungut  PPN  atas  nama  pemerintah.  Mereka mengenakan PPN kepada konsumen akhir dan bertanggung jawab untuk menyetor jumlah pajak yang terkumpul ke kas negara melalui otoritas pajak.
PPN  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  PPN  (UU  PPN).  UU  PPN  sendiri  telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 1994, lalu diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, kemudian mengalami perubahan lagi menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009, dan terakhir mengalami perubahan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikenal dengan UU HPP.

## METODE
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami  permasalahan  manusia  sebagai  makhluk  sosial didasarkan  pada  gambaran  yang  menyeluruh,  dijelaskan  dengan  kata-kata,  melaporkan  pandangan menurut responden, dan disusun dengan latar ilmiah (Creswell, 2012).
Dengan metode kualitatif deskriptif ini, penulis melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis lebih mendalam untuk mendeskripsikan keadaan di lapangan. Tujuan dari metode kualitatif deskriptif  adalah  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  mengenai  fakta,  sifat,  karakteristik  dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari wawancara dengan informan sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari publikasi atau penelitian  terdahulu  seperti  buku,  jurnal,  laporan,  publikasi  pemerintah,  dokumentasi,  situs,  serta sumber lain yang mendukung.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan dan wawancara.  Teknik  studi  literatur  adalah  teknik  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data melalui sumber-sumber seperti buku, catatan, laporan, jurnal, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang diteliti. Metode ini menyelesaikan masalah melalui pendalaman teori dan penelaahan terhadap sumber-sumber yang diperoleh.
Wawancara  adalah  komunikasi  atau  interaksi  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  tujuan melakukan pertukaran informasi melalui proses tanya jawab. Wawancara menggunakan narasumber yang memiliki latar belakang dan pengetahuan tentang perpajakan, yaitu seorang akademisi di PKN STAN  dan  2  orang  konsultan  pajak.  Selain  itu,  juga  melakukan  wawancara  dengan  2  narasumber pengguna game online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengenaan PPN PMSE Terhadap Transaksi Digital Game Online
Transaksi digital game online di Indonesia dipungut pajak dengan menggunakan mekanisme pemungutan  PPN  PMSE.  Tata  cara  pemungutan  PPN  PMSE  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  60  Tahun  2022.  Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  PMK  Nomor  60  Tahun  2022,  PPN dikenakan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa PPN PMSE dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk menteri.
Berdasarkan  PMK  Nomor  60  Tahun  2022,  pemerintah  tidak  mengelompokkan  PMSE berdasarkan jenis usaha masing-masing pelaku usaha (Aji, 2022). PMSE hanya mengatur mengenai perpajakan atas transaksi perdagangan elektronik secara menyeluruh tanpa melihat jenis usaha yang dikenakan pajak. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Hirzi Afif, seorang konsultan yang menyatakan bahwa: “… karena gak ada kode map atau kode jenis setoran yang khusus untuk bayar PPN atas game online. Dia kan masuknya PMSE tapi kan gak ada keterangannya …”. Transaksi game online sendiri dibagi menjadi dua, yaitu oleh penyelenggara dalam negeri dan penyelenggara luar negeri. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Galih yang menyatakan sebagai berikut.
Game  online  dibedakan  menjadi  2,  penyelenggara  dalam  negeri  dan  penyelenggara  luar negeri.  Penyelenggara  dalam  negeri,  jika  dia  PKP  maka  wajib  memungut  PPN. Penyelenggara luar  negeri  maka perlu  dilihat apakah dia  pemungut PPN PMSE, jika iya, maka  wajib  melakukan  pemungutan  PPN  PMSE.  Jika  bukan  pemungut  PPN  PMSE,  maka PPN dilakukan dengan cara setor sendiri (reverse charge mechanism) bagi konsumen atau pengguna game di dalam negeri . (Bapak Galih, konsultan pajak DSK)
Reverse  charge  mechanism adalah  mekanisme  setor  sendiri  apabila  konsumen  melakukan transaksi dengan pengusaha  yang bukan PKP. Melalui mekanisme ini, konsumen yang melakukan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP dalam daerah pabean dan bertransaksi dengan pengusaha non pkp wajib melakukan setor sendiri pajak yang terutang (Sagala & Wijaya, 2022). Hal ini juga berlaku  pada  pemungutan  PPN  PMSE  atas  transaksi  digital game  online yang  apabila  transaksi dilakukan dengan yang bukan pemungut PPN PMSE, konsumen atau pengguna dalam negeri wajib untuk setor sendiri.
Baik penyelenggara dalam negeri, penyelenggara luar negeri, maupun pemungut PPN PMSE disebut dengan pelaku usaha. Terdapat syarat umum yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaku usaha

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
antara lain menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai eskpor impor dan peraturan perundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik,  mendapat security  clearance dari  instansi  yang  berwenang,  serta  mempunyai  sertifikat kelayakan sistem elektronik.
Untuk menjadi pelaku usaha PMSE  yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 60 Tahun 2022, antara lain nilai transaksi dengan penerima jasa dan/atau pembeli barang di Indonesia melebihi  jumlah  tertentu  dalam  dua  belas  bulan  (Rp600  juta  setahun  atau  Rp50  juta  per  bulan) dan/atau jumlah pengakses melebihi jumlah tertentu dalam dua belas bulan (12.000 pengakses dalam setahun atau 1.000 pengakses dalam sebulan).
Jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemungut PPN PMSE adalah sebesar 11% (tarif setelah UU  HPP)  dikalikan  dasar  pengenaan  pajak.  Dasar  pengenaan  pajak  adalah  sebesar  nilai  transaksi berupa uang sejumlah harga barang dan/atau jasa yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa. Selain melakukan pemungutan dan penyetoran, pemungut PPN PMSE juga wajib melakukan pelaporan bulanan melalui SPT Masa.
Apabila  digambarkan  dengan  flowchart,  mekanisme  transaksi  digital  oleh  pemungut  dan bukan pemungut PPN PMSE tampak pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2 Flowchart Mekanisme Transaksi Digital
Sumber: Diolah dalam Aji, (2022)
Flowchart tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk  dapat  menjadi  pemungut  PMSE  harus memenuhi kriteria tertentu yaitu jumlah transaksi dan jumlah pengakses. Penentuan status pemungut PPN  PMSE  sangat  penting  dalam  transaksi  digital  mengingat  banyaknya  pelaku  usaha  yang melakukan transaksi tanpa diketahui DJP. Oleh karena itu, penguasaan data terkait seluruh transaksi digital menjadi hal yang sangat penting yang berkaitan dengan potensi penerimaan PPN PMSE (Aji, 2022).
PPN  pada game  online dikenakan  atas  penyerahan  BKPTB  berupa  barang  digital.  Barang digital tersebut berbentuk virtual property . Virtual property masuk ke dalam definisi BKPTB, yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, hak paten, merek dagang, dan sebagainya.
Pembelian virtual  property di  Indonesia  dapat  dilakukan  di  berbagai platform jual  beli. Umumnya, pembelian virtual property dilakukan langsung pada menu pembelian yang ada di dalam

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
game  online .  Namun,  tak  sedikit  yang  melakukan  pembelian virtual  property melalui online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan online marketplace lainnya. Beberapa minimarket juga menjual virtual property dalam bentuk voucher game . Bahkan, tak sedikit perorangan yang juga menjual virtual property berupa diamond yang banyak dipromosikan melalui poster di media sosial. Biasanya harga yang dicantumkan sudah termasuk PPN. Contoh poster penjualan virtual property berupa diamond dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Gambar 3 Poster Harga Jual Diamond Mobile Legends
Sumber: Diolah Penulis (2022)
Pada transaksi game online, PPN dipungut oleh penyedia layanan seperti Codashop, Unipin ID, seperti  yang dijelaskan oleh Fijri Dahlawy bahwa: “Yang mungut PPN di  pihak penyedianya. Kalo di sini tuh kayak Codashop, Unipin ID, Kachishop, dan lain-lain.” Dalam melakukan pembelian virtual  property, pembayaran  dilakukan  melalui payment  gateway atau  gerbang  pembayaran baik dengan mata uang lokal maupun mata uang asing . Payment gateway sendiri ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Beberapa payment gateway yang banyak digunakan di Indonesia yaitu Gopay, Dana, ShopeePay, LinkAja, dan payment gateway lainnya. Payment gateway yang biasanya digunakan untuk transaksi luar negeri meliputi PayPal, Google Wallet, Apple Pay, dan sebagainya.
Setiap  transaksi  pembelian virtual  property dalam game  online diberikan invoice yang  di dalamnya terdapat rincian yang menunjukkan besaran transaksi berupa dasar pengenaan pajak, PPN yang dipungut, dan metode pembayaran. Invoice tersebut dapat dipersamakan dengan faktur pajak dan  dapat  digunakan  untuk  pelaporan  SPT  Masa  PPN  yang  dilakukan  paling  lambat  akhir  bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Invoice dikirimkan ke email pengguna sebagai bukti pembayaran yang sah, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
Gambar 4 Invoice Pembelian Heroes dalam Game Free Fire
Sumber: Diolah Penulis (2023)
Pada  gambar  tersebut,  terlihat  bahwa virtual  property dengan  nama  Special  Airdrop  645 (Garena Free Fire: Heroes Arise ) tersebut memiliki nilai transaksi sebesar Rp5.500 yang terdiri atas DPP PPN sebesar Rp5.000 dan PPN yang dipungut 10% (tarif sebelum berlakunya UU HPP) sebesar Rp500.  Pemungutan  PPN  dilakukan  oleh  Google.  Dalam  transaksi  ini,  terdapat  tiga  pelaku  usaha PMSE,  yaitu  Google  selaku  pemungut  PMSE  melalui  aplikasi  Google  Play  Store,  Moco  Studios Private Limited selaku penyedia jasa luar negeri, dan DANA berperan sebagai penyedia jasa dalam negeri.
Berdasarkan  siaran  pers  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SP-29/2020  tanggal  7  Juli  2020, Google menjadi salah satu dari enam pemungut PMSE yang ditunjuk oleh DJP (Isnaningsih, 2020). Google memiliki kewajiban memungut PPN atas setiap produk dan layanan digital yang mereka jual ke konsumen di Indonesia dan menyetorkannya ke kas negara menggunakan kode billing. Penunjukan Google sebagai pemungut menandakan bahwa Google sudah memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 60 Tahun 2022.

## Kontribusi Pangsa Pasar Game Online Terhadap Penerimaan Pajak
Kebijakan work from home selama pandemi Covid-19 nampaknya memberikan dampak yang positif  bagi  perkembangan  transaksi  digital.  Selain  itu,  pada  periode  tersebut,  pemerintah  juga memberlakukan  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang menyebabkan meningkatnya aktivitas digital sebagai imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Menurut  data  Bank  Indonesia,  tercatat  jumlah  konsumen  baru  pengguna  transaksi  digital melonjak  hingga  21  juta  selama  pandemi  tahun  2022  (Ulfiana,  2022).  Pandemi  Covid-19  telah mendorong  masyarakat  untuk  melek  teknologi  sehingga  transaksi  digital  mengalami  pertumbuhan

## EDUCORETAX
yang pesat dalam dua tahun terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi peningkatan penerimaan PPN yang dapat dilihat dalam Gambar 5 berikut.

## Gambar 5 Penerimaan PPN PMSE Tahun 2021-2022
Sumber: Diolah Penulis dari Direktorat DIP (2023) Meskipun penerimaan PPN PMSE mengalami peningkatan, kontribusi penerimaan dari sektor transaksi  digital game  online itu  sendiri  tidak  diketahui  seberapa  besar  persentase  dan  tingkat signifikansinya.  Untuk  menghitung  signifikansinya  pun  memerlukan  uji  statistik  seperti  yang dikatakan  oleh  Bapak  Galih:  “ Pengaruh  signifikan  maka  harus  dilakukan  uji  statistik.” Hal  ini disebabkan oleh tidak adanya pengelompokkan jenis usaha pada transaksi PMSE sehingga kontribusi yang didapatkan dari game online tidak dapat dipastikan jumlah dan persentasenya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Hirzi Afif yang menyatakan bahwa:
Kalau ditanya signifikan atau enggak, menurut saya enggak karena penerimaan terkait game online  itu  sendiri  tidak  ada  klasifikasi  khususnya.  Jadi,  kalo  dari  pertanyaan  Piti,  apakah pengenaan PPN terhadap transaksi digital game online memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara, itu harus diliat lagi sebenernya.
Pernyataan  mengenai  signifikansi  penerimaan  PPN  dari  sektor game  online ini  juga dikonfirmasi oleh Bapak Rachmad Utomo yang mengatakan bahwa:
Gak  signifikan,  tapi  kalo  dalam  pengelompokkan  atau  taksonominya  spektrumnya  si  game online  ini  besar,  mungkin  bisa  ditentukan  signifikansinya.  Tapi  susah  karena  tidak  ada perincian khusus jenis barang transaksi online-nya. Mungkin ada tapi kalo dibilang signifikan jauh dari kata signifikan. (Bapak Rachmad Utomo, akademisi, dosen, dan praktisi perpajakan di PKN STAN)
Namun,  jika dilihat dari pangsa pasarnya, game  online memiliki potensi yang  cukup besar sebagai  salah  satu  sektor  penyumbang  penerimaan  negara.  Transaksi voucher  game dan  aksesoris mobile  gaming di  Tokopedia  meningkat  hampir  dua  kali  lipat  pada  tahun  2021  (Fachrizal,  2021). Kemudian  ditegaskan  lagi  oleh  Wijaya  (2021,  dalam  Fachrizal,  2021)  bahwa  transaksi in-game Mobile Legends menggunakan voucher Google Play dari Tokopedia juga meningkat lebih dari enam kali lipat pada tahun 2021.
Adanya event-event yang  sering  diselenggarakan  oleh  penyedia game  online ternyata  juga mempengaruhi intensitas transaksi pembelian dalam game online. T.M. Fauzan Aris Munandar dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa:
303,9 295,2 257,3 307,1 339,3 144,1 531,4 338,7 330,9 336,4 341,2 377,9 423,2 303,7 385,9 246,9 609,2 497,8 555,2 515,3 517,7 481,1 493,3 479,8 - 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 Penerimaan PPN PMSE Tahun 2021-2022 (dalam milyar rupiah) 2021 2022

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
… dari pihak Mobile Legends setiap bulan itu pasti ada event mulai dari skin atau apa gitu… 300 ribu itu udah 1400-an diamond. Hero di ML itu kalo tanpa event 600 diamond. Kalo ada event  bisa  200  diamond.  Kadang  event  besar  itu  1  diamond  aja  tapi  ada  misi  gitu. (T.M. Fauzan Aris Munandar, pengguna game online)
Rata-rata gamers bisa melakukan transaksi game online satu sampai 3 kali dalam satu bulan. Menurut Michael (2021, dikutip dalam Fauzi, 2021) sebanyak 67,9% gamers Indonesia menghabiskan uang kurang dari Rp100.000 untuk satu kali transaksi, 27,3% mengeluarkan uang sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000, dan 4,7% lainnya mengeluarkan uang lebih dari Rp300.000. Pernyataan ini juga didukung oleh Fijri Dahlawy, seorang pengguna game online yang mengatakan bahwa: “Sebulan 2 sampai 3 kali. Rata-rata top up sekitar 80 ribu sampai 150 ribu.” Hal ini tentu memberikan dampak positif untuk industri game online pada umumnya dan perpajakan pada khususnya. Oleh karena itu, transaksi digital game online ini memiliki potensi penerimaan PPN PMSE yang cukup besar.

## Pengawasan Terhadap Transaksi Dalam Negeri dan Luar Negeri
Bentuk  transaksinya  yang  bersifat  digital  dan  tidak  adanya  tempat  usaha  secara  fisik menjadikan  pemajakan  atas  transaksi  digital game  online ini  sebagai  tantangan  bagi  pemerintah Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh  keterangan  dari  Bapak  Hirzi  Afif  yang  menjelaskan  bahwa: “…pengawasannya  kayaknya  agak  sulit  sih  karena  kan  transaksinya  digital  dan  gak  ada  kantor fisiknya. Itu bisa jadi PR pemerintah.” Selain itu, hal yang juga menjadi kendala pengawasan transaksi game online menurut Bapak Galih adalah sebagai berikut.
Pengawasan agak susah dilakukan, karena mayoritas pengguna game adalah orang pribadi yang belum wajib melakukan pembukuan. Pemungut PPN PMSE, berdasarkan info terakhir, DJP masih ragu untuk menetapkan dia sebagai wajib pajak, karena ada beberapa hal yang belum  dijumpai  secara  sempurna,  yaitu  pembukuan  dilakukan  di  luar  negeri.  Sehingga meskipun  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak,  nampaknya  perlu  pengaturan  khusus  terkait kewajiban  pembukuan  mengingat  kewajiban  pembukuan  wajib  melampirkan  laporan keuangan.  Sedangkan  kewajiban  pemungut  PPN  PMSE,  sepanjang  dia  bukan  SPDN  PPh, maka tidak akan pernah melaporkan SPT Tahunan PPh, sehingga memang tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dalam SPT PPN PMSE.
Pemerintah  menerbitkan  UU  Nomor  7 Tahun  2021 Tentang  HPP  sebagai  salah  satu  upaya untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di era digital. Pada Pasal 32A UU KUP dalam UU HPP menyatakan bahwa Menteri  Keuangan menunjuk  pihak-pihak tertentu  sebagai  pemotong dan pemungut pajak. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak meliputi platform peer to peer lending, streaming video, dan online marketplace (Nugroho, 2021) .
Pengawasan  perlu  dilakukan  baik  terhadap  penyelenggara  dalam  negeri  maupun penyelenggara  luar  negeri.  Pengukuhan  PKP  bagi  penyelenggara  dalam  negeri  menjadi  salah  satu bentuk  pengawasan  pemerintah  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dalam  negeri. Namun, pada penyelenggara luar negeri terutama penyedia layanan pembayaran digital, contohnya seperti PayPal, Apple Pay, dan sejenisnya perlu diberi perhatian khusus dalam hal pengawasan.
Menurut  Direktur  Jenderal  Kominfo  (2022,  dikutip  dalam  Handayani,  2022)  masih  ada beberapa penyelenggara sistem elektronik yang masih belum mendaftarkan diri secara resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Direktur Jenderal Kominfo juga menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup asing maupun domestik harus memenuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan. Mereka yang memiliki usaha di ruang digital walaupun tidak berlokasi di Indonesia juga wajib mematuhi sistem perpajakan di Indonesia.
Jika mengacu pada Pasal 32A UU KUP dalam UU HPP, sudah selayaknya Menteri Keuangan dengan wewenang pasal tersebut segera menunjuk beberapa provider e-wallet yang berperan sebagai

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
payment gateway atas transaksi penyerahan JKP yang ada di Indonesia yang melakukan pembayaran melalui e-wallet tersebut, khususnya pembayaran yang berkaitan dengan game online . Tidak hanya bagi penyelenggara dalam negeri, tetapi juga bagi penyelenggara luar negeri. Hal ini dikonfirmasi oleh keterangan dari Bapak Galih yang mengatakan bahwa:
Khusus penyelenggara luar negeri, sebaiknya setelah mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia oleh Kemenkominfo, dengan segera dia ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, tanpa perlu menunggu 600 juta sesuai batasan pemungut PPN PMSE sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian,  hal  ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  dari  Bapak  Hirzi Afif  yang  menyatakan bahwa:
Menurut saya sih yang harus diawasi si payment gateway-nya biar kita tau nih arus uangnya gimana karena kalo arus jasa atau kan udah jelas dari pemilik game ke user. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Rachmad Utomo mengatakan bahwa: “Kalo dari luar negeri, lihat dulu apakah sudah ditunjuk sebagai pemungut luar negeri.” Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan terkait transaksi digital game online bisa dimulai dengan menunjuk  penyelenggara  PMSE  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  sebagai  pemungut PMSE.
Pengawasan  mengenai  transaksi  digital game  online nampaknya  menjadi  hal  yang  cukup serius bagi pemerintah Indonesia mengingat volume transaksi digital  yang terus meningkat seiring berkembangnya  teknologi.  Perlu  adanya  kebijakan-kebijakan  terkait  pengawasan  atas  pemajakan game  online  ini.  Misalnya  kebijakan  transparansi  data  antara  Kementerian  Keuangan  dengan kementerian  lain  seperti  yang  dikatakan  Bapak  Galih  dalam  wawancara  bersama  penulis  bahwa: “Kemenkominfo hendaknya mengirimkan data terkait game online ke Kemenkeu, untuk selanjutnya Kemenkeu meneruskan ke DJP untuk ditindaklanjuti.”
Jika ditinjau dari dampak negatifnya, pembatasan aktivitas game online ini nampaknya juga perlu  dilakukan  mengingat  ada  beberapa  jenis game  online yang  nilai  transaksinya  sangat  tinggi sehingga pengenaan PPnBM perlu dipertimbangkan untuk menjalankan fungsi keseimbangan pajak antara konsumen  yang berpendapatan rendah dengan konsumen  yang berpendapatan tinggi seperti yang dikatakan oleh Bapak Rachmad Utomo sebagai berikut.
Untuk  pembatasannya  mungkin  bisa  dikenakan  PPnBM.  Karena  game  online  ini  identik dengan  kemewahan  karena  kalo  dilihat  secara  garis  ekonomi  yang  beli  biasanya  dari kalangan  atas.  Kalo dari  bea cukai  mungkin  agak sulit  mengenakan cukai  karena sifatnya binary atau digital atau barang tidak berwujud, sedangkan cukai sendiri kan untuk membatasi konsumsi atas barang-barang berwujud yang apabila dikonsumsi dapat memberikan dampak tertentu misalnya seperti tembakau, etil alkohol, atau minuman yang mengandung etil alkohol. Kebijakan-kebijakan mengenai transaksi digital game online tersebut perlu dikaji lebih jauh melalui  koordinasi  dengan  kementerian  atau  lembaga  terkait.  Alternatif  kebijakan  diperlukan mengingat  transaksi  digital game  online sendiri  menurut  berbagai  sumber  banyak  memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

## PENUTUP
Pengenaan PPN terhadap transaksi digital game online menggunakan mekanisme yang sama seperti transaksi digital lainnya, yaitu menggunakan mekanisme PPN PMSE. Penyelenggara dalam negeri harus dikukuhkan sebagai PKP dan penyelenggara luar negeri harus ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Tarif yang dikenakan atas pemungutan transaksi digital game online adalah tarif PPN PMSE sesuai aturan yang berlaku dikalikan dengan DPP berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
pembeli dan/atau penerima jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut. Pemungut wajib memungut PPN PMSE dengan menerbitkan bukti pemungutan dan menyetorkan ke DJP melalui SPT Masa PPN setiap bulannya  paling  lambat  pada  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  masa  pajak  yang bersangkutan.
Saat  ini,  kontribusi  penerimaan  PPN  PMSE  atas  transaksi  digital game  online tidak  dapat diperkirakan karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai pengelompokkan jenis usaha dalam PPN PMSE. Namun, pasar game online memiliki potensi penerimaan pajak yang besar jika ditinjau dari jumlah pengguna dan intensitas transaksi berbayar baik melalui game online itu sendiri maupun melalui platform seperti social media atau online marketplace.
Terkait pengawasan transaksi digital oleh DJP, pengawasan dalam negeri dilakukan dengan cara  pengukuhan  PKP  bagi  penyelenggara  dalam  negeri.  Untuk  pengawasan  luar  negeri,  DJP melakukan  penunjukan  pemungut  yang  memenuhi  kriteria  tertentu.  Pengawasan  diperlukan  bagi penyelenggara  luar  negeri  mengingat  masih  banyak  penyelenggara  luar  negeri  yang  melakukan aktivitas transaksi digital yang cukup besar namun belum mendaftarkan diri menjadi Penyelenggara Sistem  Elektronik  (PSE)  ke  Kominfo  dan  belum  ditunjuk  sebagai  pemungut  PPN  oleh  Menteri Keuangan melalui kuasa pada Pasal 32A UU KUP dalam UU HPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, V. B. S. (2022). TINJAUAN MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  TRANSAKSI  DIGITAL  GAME  ONLINE. Jurnal  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan Publik , 2 , 62–78. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1 Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL22 PADA PT. MAKMUR AUTO MANDIRI. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13 , 404–411.
https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018 Bayu.  (2020,  November  11). Jumlah  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Capai  196,7  Juta .  Katadata Media  Network.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna- internet-di-indonesia-capai-1967-juta Bayu.  (2022,  June  10). APJII:  Pengguna  Internet  Indonesia  Tembus  210  Juta  pada  2022 . DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia- tembus-210-juta-pada-2022
Budyastomo,  A.  W.,  &  Dianti,  H.  L.  (2022).  Pengaruh  Nilai  Konsumsi  dan  Pembelian  Impulsif terhadap  Intensi Pembelian Virtual  Item Pada Pemain Mobile Legends: Adventure. Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora , 1 (1), 13–25.
https://doi.org/10.56113/takuana.v1i1.12 Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (C. Robb (ed.); 4th ed.). Pearson. Fachrizal, R. (2021, May 27). Transaksi Voucher Game Mobile Legends di Tokopedia Naik 6 Kali Lipat .  Info  Komputer  .  https://infokomputer.grid.id/read/122713252/transaksi-voucher-game- mobile-legends-di-tokopedia-naik-6-kali-lipat
Fauzi, R. (2021, August 6). Ternyata Segini Uang yang Dihabiskan Gamers Indonesia untuk Top Up . https://games.grid.id/read/152823814/ternyata-segini-uang-yang-dihabiskan-gamers-indonesia- untuk-top-up?page=all
Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (2nd ed.). Salemba Empat.
Handayani,  R.  (2022). PSE  Terdaftar  Dipastikan  Patuhi  Aturan  Pajak  dan  Kominfo .

## EDUCORETAX
Volume 3 No.2, 2023
https://www.pajak.com/pajak/pse-terdaftar-dipastikan-patuhi-aturan-pajak-dan-kominfo/ Isnaningsih.  (2020,  October  16). Pajak  Transaksi  Digital  Kita .  Direktorat  Jenderal  Pajak. https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-transaksi-digital-kita
Kemp,  S.  (2022,  February  15). Mobile  connections  in  Indonesia  in  2022 .  Data  Reportal. https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (19th ed.). Andi. Muzandi, R. (2021). Fenomena Game Online dan Milenial, Menelaah Potensi Pajaknya . Pajak.Com. https://www.pajak.com/pwf/fenomena-game-online-dan-milenial-menelaah-potensi-pajaknya/
Nugroho,  A.  D.  (2021,  October  28). Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak  UU  HPP . https://insight.kontan.co.id/news/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-uu-hpp#:~:text=Pada Pasal 32A Undang-Undang,platform streaming video%2C dan marketplace
Pohan, C. A. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN . PT Gramedia Pustaka Utama.
Rachman,  A.,  &  Ngadiman.  (2020).  ANALISIS  EFEKTIFITAS  KEBIJAKAN  PAJAK,
LINGKUNGANWAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAPKEGIATAN TRANSAKSI E-COMMERCE. Jurnal Paradigma Akuntansi , 2 (4), 1861–1868. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383 Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus (E. S. Suharsi (ed.); 6th ed., Vol. 1). Salemba Empat. Sagala,  S.  D.  B.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  KAJIAN  REVERSE  CHARGE  MECHANISM  DALAM PAJAK  PERTAMBAHAN  NILAI  BAGI  WAJIB  PAJAK  BADAN:  PROPOSAL  UNTUK
INDONESIA. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , 4 (1), 94–111.
https://doi.org/10.31092/JPKN.V4I1.1762
Tirtana,  A.  P.,  &  Sadiqin,  A.  (2021).  ETIKA  PROFESI  KONSULTAN  PAJAK  UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS) , 1 , 299–306. Tofan,  A.,  &  Trinaningsih,  S.  (2022).  ANALISIS  PERKEMBANGAN  PAJAK  TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA. BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS , 7 (1). http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance Tommy.  (2022). Suka  Main  Games  Online?  Cek  Dulu  Pengenaan  Pajaknya .  Pajakku. https://www.pajakku.com/read/61c597191c72eb1eee0cb895/Suka-Main-Games-Online?-Cek- Dulu-Pengenaan-Pajaknya
Ulfiana, A.  D. (2022, June 10). 21  Juta  Orang  Hijrah ke Transaksi Digital  Sejak Pandemi . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220609204728-78-807111/21-juta- orang-hijrah-ke-transaksi-digital-sejak-pandemi
Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan: Perbedaan dan Permasalahan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (1), 91–104. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181
Yudhistira,  A.  (2021).  PENGENAAN  PAJAK  PERTAMBAHAN  NILAI  PADA  ONLINE
MARKETPLACE TOKOPEDIA. Jurnalku , 1 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.23