http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6650
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6650 Vol. 2 | No. 2 | 2020 | Hal. 169 - 179 Submit: 2 Apr 2020 | Accepted: 26 Jun 2020 | Publis: 4 Jul 2020

## TRAJEKTORI STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
M. Rizki Pratama Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya email: pratamarizkim@ub.ac.id

## ABSTRACT
This  study  explains  the  trajectory  of  public  administration  (PA)  time  to  time.  Public Administration has experienced many significant developments since the writing of the study of administration  by Wilson in 1887. Starting from the identity crisis, the re-recognition of the  study  of  public  administration  to  the  emergence  of  new  public  administration  was increasingly growing when the new public management was introduced. The journey of PA has found its own way as a science that must be interpreted as a science that cannot stand alone but has its own character, especially how to look at the affairs of the public sector or everything related to the public in general. PA is not a science that has no clear boundaries or has a high degree of blurring. As long as the criticism shows the dynamics that actually employs PA studies instead of shutting down PA studies themselves. PA experiences patterns from  the  past  to  the  future  can  be  conceptualized  into  an  PA  trajectory.  This  trajectory certainly cannot be considered full and absolute effect, of course there are several loopholes and really in need to be criticized. The development and change of the PA study has reached an encouraging stage when in the current era the PA study has been considered as a tool to achieve  a  better  society  and  country  life,  if  the  government  is  considered  bad  government then the PA is used as a guide to reform as well as being used to review current government performance  through various kinds of PA theories that already exist .
Keyword: public administration; trajectory; reform.

## ABSTRAK
Studi ini menjelaskan trajektori (lintasan) studi administrasi publik (AP) dari masa ke masa. Studi  Administrasi  Publik  telah  mengalami  banyak  perkembangan  berarti  sejak dituliskannya  studi  administrasi  oleh  Wilson  pada  tahun  1887.  Mulai  dari  krisis  identitas, pengakuan  kembali  studi  administrasi  publik  hingga  munculnya  administrasi  publik  baru yang semakin pesat ketika new public management mulai diperkenalkan. Perjalanan studi AP telah menemukan jalannya sendiri sebagai ilmu yang harus dimaknai sebagai ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi memiliki karakter sendiri dan menjadi ciri khasnya terutama  bagaimana  memandang  urusan  sektor  publik  atau  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  publik  secara  umum.  Ilmu  AP  bukanlah  ilmu  yang  tidak  jelas batasannya  atau  memiliki  kadar  kekaburan  yang  tinggi.  Sepanjang  kritik  yang  ada menunjukkan dinamika  yang justru memperkarya studi  AP bukan malah mematikan studi AP  sendiri.  Pola  perjalanan  AP  dari  masa  lalu  hingga  masa  depan  dapat  dikonsepkan menjadi sebuah trajektori AP. Trajektori ini tentu tidak dapat dianggap penuh dan berlaku mutlak  tentu  masih  banyak  kelemahan  serta  sangat  perlu  untuk  dikritisi.  Perkembangan dan perubahan studi AP telah mencapai tahap yang menggembirakan ketika pada era saat ini studi AP telah dianggap sebagai alat untuk mencapai kehidupan masyarakat dan Negara yang  lebih  baik,  jika  pemerintahan  dianggap  buruk  maka  AP  dijadikan  panduan  untuk mereformasi  sekaligus  digunakan  untuk  meninjau  kondisi  pemerintahan  saat  ini  melalui berbagai macam teori AP yang telah ada.
Kata Kunci: administrasi publik; trajektori; reformasi.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  awal  studi  administrasi  publik  (AP)  telah  banyak  diulas  bahwa  titik tumpu studi hanya berkisar pada tata legal formal organisasi pemerintah dengan struktur yang rigid dan  hirarkis.  Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pemerintah  harus  melalui yurisdiksi  aturan  yang  baku  sehingga  menunjukkan  studi  AP  masih  dipandang  sebagai kegiatan pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya sesuai aturan.
AP  adalah  sebuah  fungsi    untuk  mengekspersikan  nilai  dan  preferensi  dari  warga negara, komunitas, dan masyarakat secara keseluruan (Bourgon, 2007). Oleh karena itu AP terus  berkembang  dan  bertumbuh  mulai  tentang  dikotomi  administrasi-politik  (Wilson, 1887),  pemikiran  paradigmatik  (Henry,  2012),  administrasi  publik  baru  (Frederickson, 1980). Lalu bergerak cepat ke arah science yang praktikal untuk melakukan reform lewat New  Public  Management (D.  Osborne  &  Gaebler,  1993).  Bahkan New  Public  Management (NPM) mampu terdifusi ke hampir seluruh Negara di dunia sebagai paradigma reformasi sektor publik meskipun dengan berbagai kritik (Drechsler, 2005; Nemec, 2014). Lahir dari kritik terhadap NPM kemudian muncul New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2007). Era  pasca  NPM  juga  menunjukkan  berbagai  variasi  pemikiran  lainnya  seperti Sound  of Governance (Farazmand, 2004), Public Value Management (Stoker, 2006), New Governance (Rhodes,  1996), New  Public  Governance (S.  P.  Osborne,  2010), Neo  Weberian  State (Drechsler  &  Kattel,  2008;  Pollit  &  Bouckaert,  2011,  2017), Collaborative  Governance (Emerson,  Nabatchi,  &  Balogh,  2011)  hingga Smart  Governance (Meijer  &  Bolivar,  2016; Tomor, Meijer, Michels, & Geertman, 2019).
Dinamisnya pemikiran baik perkembangan dan kritik menujukkan bahwa AP adalah sebuah studi dalam masa transisi dan belum stabil (Vigoda, 2002). AP memiliki paradigma yang  berbeda  dari  ilmu  tradisional,  AP  adalah  ilmu postnormal (Riccucci,  2010). Perkembangan  objek  studi  juga  menunjukkan  bahwa  AP  hidup  pada  ruang-ruang  publik (Bozeman,  2007),  derajat  organisasi  publik  yang    ternyata  tidak  mudah  didefinisikan sebagai publicness (Pesch,  2008).    Usaha  untuk  melakukan de-westernization dalam  studi AP juga terus menghangat seperti semakin urgennya studi komparasi administrasi publik untuk  pandangan non-american dan  hadirnya islamic  public  administration (Drechsler, 2015, 2017; Raadschelders & Lee, 2011) .
Semakin  dinamisnya  perdebatan  mendorong  studi  AP  untuk  terus  berkembang. Perlu  pandangan  positif  untuk  membuat  kesimpulan  atas  perdebatan  tersebut  sehingga sebenarnya  berbagai  macam  persoalan  yang  ada  merupakan  bagian  dari  perubahan  dan perkembangan  keilmuan  yang  masih  tergolong  muda  untuk  berkembang  menjadi  lebih matang  di  masa  mendatang.  Oleh  karena  itu  sangat  perlu  untuk  memberikan  gambaran masa  depan  melalui  sebuah  skenario  tentang  perjalanan  studi  administrasi  publik selanjutnya.  Konsep  prediksi  disini  akan  menggunakan  sebuah  trajektori  yang  bukan sekadar  sebuah trend yang  akan  sangat  cepat  berubah  akan  tetapi  lebih  persisten  dan konsisten (Pollit & Bouckaert, 2011). Tulisan ini memberikan sebuah gambaran bagaimana prediksi ke arah mana studi studi ilmu administrasi publik akan bergerak ataupun sebuah trajektori pada trek-trek keilmuan berdasarkan perkembangan dan perubahan studi pada masa lalu dan masa sekarang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada dasarnya konsep trajektori telah digunakan dalam berbagai studi akan tetapi dalam  ilmu-ilmu  sosial  lebih  banyak  digunakan  dalam  studi  politik  dan  hubungan internasional  seperti  perdebatan  teori  dan  perkembangan  studi  hubungan  internasional baik  sejarah  maupun  konsepsi  masa  depan  (Mantra,  2015;  Susanto,  2012).  Dalam pembahasan trajektori tersebut muncul tiga kata kunci yaitu sejarah, masa kini dan masa
depan. Konsep trajektori setidaknya harus memuat tiga elemen penting tersebut tentang bagaimana  sejarah  perkembangan  suatu  studi,  kondisi  masa  kini  terutama  dinamika  dan perdebatannya lalu kemudian bagaimana prediksi apa yang terjadi di depan tentang studi tersebut.
Pada  studi  administrasi  publik  konsep  trajektori  tidak  jauh  berbeda.  Sebuah trajektori  dimulai  dari  titik  awal  ( an  alpha )  ke  situasi  tertentu  yang  diinginkan  di  masa mendatang  ( an  omega )  (Pollit  &  Bouckaert,  2011).  Sehingga  pada  dasarnya  untuk menentukan sebuah  trajektor diperlukan analisis tentang titik awal sebagai  kondisi awal yang digunakan untuk menggambarkan titik  akhir di masa depan. Dalam perjalanan  dari titik awal ke masa depan tentu diperlukan analisis lain tentang dinamika yang terjadi selam rentang  titik  awal  menuju  masa  depan.  Oleh  karena  itu  jika  dikaitkan  dengan  studi administrasi  publik  baik  titik  awal,  masa  depan  dan  dinamika  diantaranya  selalu menggantungkan  pada  tiga  elemen  kompleks  yaitu  pertama,  paradigma  studi  yang seringkali dianggap kurang jelas. Kedua, objek studi yang terlalu luas. Dan Ketiga, konteks studi yang terlalu berpihak ke barat.

## METODE
Penelitian  menggunakan  studi  literatur  sebagai  metode  utama  guna  memperoleh data  tentang  trajektori  studi  administrasi  publik.  Studi  literatur  ini  berguna  untuk mengumpulkan  dan  mensintesis  berbagai  literatur  sebelumnya  dengan  cara-cara  yang sistematis  (Snyder,  2019).  Untuk  menentukan  literatur  yang  dianalisis  diperlukan beberapa  tahap  yaitu  memformulasikan,  masalah,  mencari  literatur,  membuat  kategori literatur,  memeriksa  kualitas,  mengekstrasi  informasi  penting  serta  menganalisis  dan mensintesis  data  (Templier  &  Pare,  2016).  Oleh  karena  itu  pasca  menentukan  tujuan penelitian diperlukan prosedur untuk menginklusi kriteria literatur yang digunakan. Oleh karena  itu  peneliti  menggunakan  tiga  basis  untuk  melakukan screening literatur  yaitu: Pertama,  berbasis  paradigma:  literatur  yang  digunakan  memiliki  penjelasan  tentang sejarah studi administrasi publik dan paradigma dari klasik hingga modern. Literatur yang dikumpulkan  seperti:  pemikiran  paradigmatik  (Henry,  2012),  administrasi  publik  baru (Frederickson, 1980), New Public Management New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2007). Era pasca NPM juga menunjukkan berbagai variasi pemikiran lainnya seperti Sound of  Governance (Farazmand,  2004), Public  Value  Management (Stoker,  2006), New Governance (Rhodes,  1996), New  Public  Governance (S.  P.  Osborne,  2010), Neo  Weberian State (Drechsler  &  Kattel,  2008;  Pollit  &  Bouckaert,  2011,  2017),  dst.    Kedua,  berbasis objek:  literatur  yang  digunakan  memiliki  penjelasan  tentang  fokus  studi  adminisrasi publik. Literatur yang dikumpulkan seperti: ilmu postnormal (Riccucci, 2010), ruang-ruang publik (Bozeman, 2007), publicness (Pesch,  2008), dst. Ketiga, berbasis konteks: literatur yang digunakan memiliki penjelasan tentang perkembangan studi administrasi publik dari berbagai  konteks  baik  pendekatan  barat  dan  timur.  Literatur  yang  dikumpulkan  seperti Public  Managemet  Reform di  Eropa  (Pollit  &  Bouckaert,  2011,  2017), islamic  public administration (Drechsler, 2015, 2017).
Pasca  literatur  dikumpulkan  peneliti  pada  akhirnya  dapat  mengklasifikasi  analisis menjadi empat bagian utama yaitu: Pertama, tentang status quo studi administrasi publik yang  tetap  mewarnai  hingga  hari  ini  yaitu  administrasi  publik  klasik.  Kedua,  tentang refokus  studi  administrasi  publik  yang  menuju  ke  fokus  politik  dan  manajemen.  Ketiga, tentang  arah  studi  administrasi  publik  dari  tiga  aliran  besar.  Berdasarkan  ketiga  analisis tersebut  kemudian  dianalisis  kembali  untuk  menemukan  analisis  yang  Keempat  yaitu tentang administrasi publik untuk reformasi yang memberikan solusi permasalahan sektor publik di era saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Status Quo Administrasi Publik Klasik
Kondisi  awal  atau  dalam  konsep  Pollit  dan  Bouckaert  disebut  dengan initial situation tentang studi administrasi publik (AP) mulai terjadi pada saat kelahiran studi yang  didasarkan  pada  tulisan  Woodrow  Wilson  dengan  judul The  Study  of Administration (1887).  Tulisan  Wilson  menjadikan  AP  menjalani  debut  dalam  dunia akademis  sehingga  mulai  banyak  diperbincangkan  pada  saat  itu.  Dua  kalimat  kunci dari  Wilson  menjadi  bangunan  teori  utama  bagi  perkembangan  AP  selanjutnya  yaitu administrasi bebas dari politik dan jauh lebih sulit untuk menjalankan aturan daripada membuatnya.  Konsekuensi  dari  dua  pendapat  itu  dalam  dunia  pemerintahan  maka aparatur harus  profesional  dan tunduk pada  aturan yang  dibentuk oleh para politisi. Wilson  juga  memberikan  deskripsi  lebih  pada  bagian  bahwa  administrasi  adalah apolitis dan menjadi alasan mengapa ilmu AP lahir. Seperti dikutip dalam jurnal aslinya Politic and administration could be distinguished, he argued as the expression of the will of the state and the execution of that will (Wilson, 1887) .
Politik  dan  administrasi  dapat  dipisahkan  sebagai  ekspresi  keinginan  dari Negara  dan  eksekusi  dari  keinginan  tersebut.  Secara  garis  besar  pendapat  Wilson menyatakan bahwa ilmu administrasi harus memperkuat jalan pemerintah, membuat urusannya  menjadi  kurang  seperti  urusan  bisnis,  memperkuat  dan  memurnikan tanggung jawabnya.
Pasca  tulisan  Wilson  yang  mulai  tersebar  luas  maka  setelah  itu  terjadilah berbagai  pedebatan  sengit  ketika  itu  bahkan  hingga  muncul  pendapat  bahwa  AP bukanlah  sebuah  bidang  studi  sehingga  tidak  perlu  untuk  didirikan faculty khusus untuk  membahasnya.  Dalam  perjalanannya  AP  mengalami  nasib  pasang  surut  mulai pada awalnya berbeda dengan politik, kemudian masuk ke dalam studi politik, kembali keluar dari politik dan menjadi studi administrasi dan yang terakhir mulai menemukan jatidirinya menjadi science yang berdiri sendiri yaitu sebagai AP. Berbagai perdebatan seru  tersbeut  kemudian  dirangkum  oleh  seorang  ilmuwan  AP  melalui  pembagian perkembangan keilmuan AP melalui paradigma, yaitu Henry (2012) yang membagi AP menjadi  lima  paradigma  yaitu  pertama,  paradigma  dikotomi  politik  administrasi (1900-1926).  Kedua,  Prinsip-prinsip  administrasi  (1927-1937).  Ketiga,  Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970). Keempat,  Administrasi negara sebagai ilmu administrasi  (1956-1970).  Kelima,  administrasi  negara  sebagai  administrasi  negara (1970).  Pada  setiap  paradigma  selalu  muncul  perubahan  dan  perkembangan  hingga pada perkembangan terakhir menimbulkan identitas AP sendiri yaitu harus dipahami sebagai AP.
Masa pencarian paradigma ini dapat juga disebut dengan masa klasik AP yang kini dapat merupakan status quo dari studi AP sendiri. Secara kontekstual dapat dilihat bahwa  hampir  seluruh  Negara  di  dunia  menggunakan  konsep  AP  klasik  dalam mengembangkan manajemen pemerintahannya termasuk aplikasi birokasi ala Weber yang hirarkhis dan rasional. Paradigma ortodoks mewakili dari dominasi manajemen sains yang sangat ketat memastikan efisiensi, efeftivitas serta prinsip ekonomi dalam kegiatan pemerintah (Riccuci, 2010). Masa ini menjadi titik awal dari sebuah trajektori AP.
AP  klasik  ini  juga  ditambahkan  dengan  berbagai  pendapat  untuk  menemukan paradigma dan teori baru, seperti penjelasan Frederickson dalam tulisannya Toward A New  Public  Administration. Frederickson  (1980)  sendiri  mengungkapkan the  four suggested  procesess:  the  distributive  process,  the  inegrative  process,  the  boundary- exchange  process  and  the  socio-emotional  processes. Bahwa  di  masa  mendatang
menurut  Frederickson  bangunan  teori  AP  akan  dimulai  dari  proses  distribusi, integrasi,  pertukaran  antar  batas  serta  memiliki  dampak  sosial-ekonomik.  Kemudian juga diperkuat bahwa studi AP mempunya tiga titik tumpu analisis yaitu hukum, politik dan manajemen (Rosenbloom, 2013).
Tiga  titik  analisis  merupakan  pendapat  yang  paling  awet  tentang  memahami studi  AP  daripada  pendapat  pakar  yang  lain.  Ketiga  perspektif  tersebut  dianggap sukses  karena  sederhana  sedangkan  pandangan  lain  kekurangan  penjelasan,  baik struktrual,  fungsional  atau  institusional  dalam  pemerintah  atau governance .  Kedua pendapat  pakar  besar  tersebut  memberikan  pijkan  kuat  pada  administrasi  publik klasik  terutama  bagaimana  mereka  telah  memberikan  identitas  keilmuan,  meskipun banyak  pakar  yang  lain  dalam  masa  klasik  ini  akan  tetapi  pendapat  keduanya  masih tetap berlaku hingga sekarang sehingga dapat juga disebut sebagai status quo studi AP.
2. Refokus Administrasi Publik: Politik Dan Manajemen
Salah  satu  pergeseran  penting  yang  terjadi  pada  abad  21  pada  studi administrasi publik (AP) adalah terjadi pergeseran dari government ke governance. Jika pada  awalnya  pemerintah  mendominasi  maka  hari  ini  dominasi  tersebut  tidak  akan pernah terjadi lagi, sebagian besar kekuasaan sudah terdistribusikan kepada lembaga dan  aktor  di  luar  pemerintahan  sehingga  akan  menghasilkan  kebijakan  yang  lebih komprehensif. Semakin banyak pihak yang terlibat sehingga kini tidak mungkin hanya menggunakan  pendekatan  ekonomi  manajemen  yang  efektif  dan  efisien  akan  tetapi juga  harus  tunduk  pada  kepentingan  dan  kebutuhan  publik.  Hal  semacam  ini  tentu tidak diketemukan pada masa perkembangan dan perubahan studi AP pada masa lalu yang hanya fokus pada salah satu pendekatan, singkatnya pada era AP saat ini terjadi pertemuan antara politik dan manajemen. Pertemuan ini memang tidak mengejutkan karena sudah pernah diprediksi oleh para pakar sebelumnya.
Argumen  Dwiyanto  (2004)  dalam  pidato  Guru  Besarnya:  di  dalam  studi governance, administrasi  publik  didefiniskan  sebagai  proses  penggunakan  kekuasaan administratif,  politik  dan  ekonomi  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  publik. Melalui pendekatan tersebut dapat dimaknai bahwa administrasi memiliki kedudukan yang sejajar dengan politik dan ekonomi sehingga ketiganya dapat saling memperkuat dan mendukung analisis masing-masing. Pasca melewati berbagai macam perdebatan maka  studi  AP  bergerak  terus  menurs  untuk  menjadi  panduan  pada  setiap  bagian organisasi publik, baik pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Studi AP lambat laun menyerap hampir seluruh bidang ilmu sosial sehingga studi AP memliki banyak level analisis dan berbagai kepingan studi yang memperkaya pendalamannya, seperti halnya kebijakan  publik,  manajemen  pelayanan  publik,  manajemen  sumber  daya  manusia, hingga  hubungan  antar  lembaga  juga  diperbicangkan  dalam  studi  AP.  Kini  bicara  AP selalu tidak dapat berdiri sendiri dan harus mempertimbangkan banyak analisis lain. Hal  tersebut  juga  diperkuat    dengan  banyaknya  studi  interdisplin  dalam  studi administrasi publik (Vigoda, 2002).
Pendapat  lain  juga  menyatakan  bahwa  manjemen  publik  tidak  dapat  berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan hubungan yang krusial antara administrasi dan politik, From  the  outset  we  have  argued  that  public  management  cannot  be  adequately comprehendedwithout  reference  to  the  crucial  relationships  which  exist  between administrationand  politics,  and  between  administrators  and  politicians.  In  making  this point we arejust one more member of a large chorus (Pollit & Bouckaert, 2011) .
Arah  perkembangan  dan  perubahan  AP  cenderng  menuju  arah  ekonomi  dan politik  dan  mulai  meninggalkan  tata  legal  formal  hukum  sendiri,  ini  sangat  penting
sebab AP dipandang akan mencari jalan sendiri untuk memenuhi kepentingan publik bukan hanya statis pada hukum formal semata.  Negara tidak lagi pemain tunggal, kini banyak  pemain  lain  dengan  berbagai  peran  oleh  karena  itu  terkadang  sulit  untuk menentukan  permainan  apa  yang  dimainkan  dan  aturan  apa  yang  diikuti  (Stivers, 2001).  Dalam  konteks  Negara  maka  akan  ada  kebingungkan  aktor  manakah  yang mendominasi  dan  aturan  apa  yang  dipergunakan,  dinamika  tersebut  mewarnai perjalanan  studi  AP  yang  kini  lebih  menonjolkan  sisi  kepentingan  publik  sendiri daripada dominasi suatu Negara.
Saat  ini  masa  perkembangan  AP  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman, pendapat  dari Farazmand (2012): administrasi negara kesejahteraan menjadi negara kesejahteraan  korporat  yang  koersif,  dari  administrasi  urusan  publik  menjadi administarsi  dari  ‘’publik’’,  dari  administrasi  negara  ke  dominasi  negara  melalui militer. AP berubah dan bertransformasi terutama dari hanya dari administrasi urusan publik  menjadi  administrasi  yang  benar-benar  oleh  publik,  AP  berubah  dari  kontrol militer  yang  keras  ke  arah  yang  mempromosikan  kapitalisme  dan  tahapan pembangunan lanjutannya. Perubahan ini dipandang sebagai subtansi bahwa AP tetap ada bersama Negara untuk berubah mengikuti arah global.
Arus  utama  yang  dapat  dijadikan  trajektori  AP  adalah  ketika  perdebatan pemisahan administrasi dan politik sudah tidak berlaku lagi, AP tidak dianggap hidup diruang hampa sehingga akan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Arus utama yang mempengaruhi  AP  adalah  politik  yang  menciptakan  keadilan  dan  manajemen  yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Dalam dua pengaruh besar ini, tentu tidak akan dapat terelakkan bahwa sejak globalisasi muncul hampir-hampir studi AP selalu terpengaruh,  misalkan  ketika  UNDP  merumuskan good  governance maka  hampir seluruh  Negara  di  dunia  mencoba  untuk  melakukannya  sebagai  konsepsi pemerintahan  yang  ideal.  Hal  ini  membuktikan  politik  dan  manajemen  yang  kini menjadi  arus  utama  fondasi  AP.  Sebuah  momentum  ketika  pertemuan  tersebut merupakan  analisis  utama  AP  sehingga  segala  bentuk  perbaikan  pemerintahan  akan selalu  dikatikan  dengan  dua  hal  tersebut,  jika  hendak  memperbaiki  kondisi pemerintahan  maka  aspek  politik  dan  manajemen  akan  menjadi  titik  tumpu.  Hal  ini tentu  memberikan  tempat  tersendiri  bagi  studi  AP  sebagai  tempat  awal  berangkat untuk  melakukan  perubahan  secara  drastis  atau  reformasi.  Pengaruh  politik  dan manajemen menjadi  yang  terkuat hingga membuat  pergeseran  keilmuan  dan bahkan banyak pakar yang mensinonimkan AP dengan manajemen publik. Manajemen untuk merujuk pada manajemen sendiri sedangkan publik merujuk pada kepentingan publik, ruang-ruang  publik  hingga  lembaga  publik,  meskipun  hingga  saat  ini  menjadi perdebatan akan tetapi baik AP maupun manajemen publik selalu saja dipertukarkan sebagai  konsep  yang  sama  sehingga  keduanya  dianggap  memiliki  tempat  yang  sama untuk melakukan reformasi.
AP sudah dianggap sebagai alat panduan yang komprehensif dalam menangani masalah  publik,  bukan  hanya  masalah  pemerintah  dan  Negara.Sudah  seharusnya  AP memliki  jalur  sebagai  fondasi  utama  untuk  melakukan  perbaikan  tata  kelola kepemerintahan  melalui  reformasi  yang  kini  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek- aspek ekonomi yang  efisien dan efektif akan tetapi juga memperhatikan kepentingan publik.  Inilah  jalur  utama  studi  AP  yang  tengah  berkembang  di  masa  sekarang  dan akan terus melalui jalur yang sama di masa mendatang. AP memberikan satu satunya jalan terbaik guna menuju pemerintahan yang lebih baik melalui berbagai model yang akan dibahas selanjutnya.
3. Arah  Administrasi  Publik: Neo  Weberian  State,  New  Public  Management  &  New Public Governance Untuk  memenuhi  kebutuhan  perbaikan  sistem  administrasi  publik  (AP)  maka pada era modern pasca New Public Administration ala Frederickson setidaknya ada tiga arus  utama  yang  dapat  dikedepankan  sebagai  model  terbaik  bagi  sistem  AP.  Tiga model tersebut merupakan alat untuk me- reform agar governance menjadi lebih baik, disini dapat disebutkan pertama yaitu New Public Management (NPM) sebagai model liberal  dalam reform. Kedua, Neo  Weberian  State (NWS)  yang  merupakan pengembangan dari model birokrasi Weber untuk disesuaikan dengan masa sekarang. Ketiga adalah New Public Governance yang menjadi pemikiran termutakhir dari studi AP. Pengertian  dari  NPM  memang  dapat  dikatakan  sebagai  model  yang  paling ekonomis  dalam  artian  benar-benar  membebaskan  organisasi  publik  untuk  mencari profit sehingga kinerja organisasi menjadi efisien karena memang berbasis lingkungan bisnis dan pasar. NPM :To make government more efficient and ‘consumer-responsive’by injecting business like methods (D. Osborne & Gaebler, 1993) . Sepakat dengan pendapat tersebut bahwa tujuan dari NPM adalah untuk membuat pemerintah lebih efisien dan responsif pada konsumen dengan menyuntikkan metode bisnis. Hal ini sedikit berbeda dengan  model  NWS  yang  berfokus  pada  sumber  daya  manusia  untuk  menjadi  lebih professional  (Pollit  &  Bouckaert,  2011,  2017).  NWS  sendiri  memiliki  tujuan  untuk merubah  aparat  tradisional  menjadi  lebih  profesional.  Prinsip-prinsip  bisnis  hanya akan  menjadi  tambahan,  sedangkan  negara  tetap  menjadi  aktor  yang  sebenarnya dengan  memiliki  aturan,  metode  dan  budaya  sendiri.  Kemudian  dengan  model  NPG yang dipopulerkan oleh Stephen Osborne melalui buku yang dieditnya The New Public Governance  ?Emerging  Perspective  On  The  Theory  And  Practice  Of  Public  Governance, memiliki  titik  tumpu  bahwa  kebijakan  harus  berbasis  jaringan  dan multistakeholder . NPG: To make government more effective and legitimate by including a wider range of socialactors  in  both  policymaking  and  implementation.  Some  varieties  of  governance explicitly rest on a ‘network approach’, and most of them emphasize ‘horizontality’ over vertical  controls (S.  P.  Osborne,  2010).  Lebih  lengkap  lagi  NPG  membuat  pemerintah lebih  efektif  dan  memiliki  legitimasi  dengan  melibatkan  banyak  aktor  baik  dalam pembuatan  kebijakan  dan  implementasi.  Inti  dari  model  ini  adalah  pendekatan jaringan dan menekankan kontrol horizontal daripada vertikal.
Semua model diatas adalah relatif dan tidak mungkin menjadi sebuah idealisme 100% bisa saja saling bercampur dan bahkan juga akan ada banyak Negara yang hanya bertahan  pada status quo tanpa perubahan, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut maka arah  perkembangan  masyarakat  dan  Negara  modern  akan  selalu  bergerak  ke  tiga model tersebut. Dalam dunia sekarang tidak banyak turbulensi yang terjadi, globalisasi masih  berjalan  sehingga  penyebaran  model  ideal  masih  akan  terjadi  sebagai  bentuk terbaik  sebuah  pemerintahan.  Ketiga  konsep  yang  dianggap  model  ideal  AP  diatas menjadi arah AP sekarang dan di masa mendatang, sampai saat ini belum ada tanda- tanda  terjadi  perubahan  drastis  yang  mampu  menggantikan  ketiganya,memang  ada secara  teori  yang  memunculkan  pendapat  misalkan  kritik New  Public  Service kepada New Public Management akan tetapi bangunan teori NPS tidak sekuat NPM dan NPM sendiri  sepertinya  sudah  sangat  mengakar  kuat  di  negara-negara  maju,  bahkan  kini NPS  dianggap  menjadi  pelengkap  bagi New  Public  Governance terutama  bagaimana bangunan teori politik tentang equity yang ada NPG banyak mengutip dari NPS sendiri. Selain  itu  juga  ada  pemikiran  dalam  tulisan  Ali  Farazmand  mengenai sound  of governance ,  akan  tetapi  juga  hanya  menjadi  bagian  lagi  dari  pendekatan  NPM,
terutama  bangunan  teori  yang  masih  menggunakan governance sehingga  tidak dianggap baru.
Untuk  membentuk  suatu  paradigma  baru  memang  tidak  mudah,  seperti  apa yang  telah  dijelaskan  oleh  Thomas  Kuhn  sebagai  pencipta  konsep  paradigma. Paradigma  baru  harus  berbeda  dan  lepas  dari  pandangan  sebelumnya,  terutama bagaimanacaramemandang  masalah  dan  berbagai  kompleksitas  masalahnya.  Jadi benar  apabila  paradigma  baru  harus  mampu  mengatasi  masalah  yang  tidak  dapat diatasi dengan  cara lain dan menjadi bagian besar dari cara mengatasi masalah yang ada. Tentu jika kita melihat dunia sekarang maka masalah masih dianggap relevan bagi paradigma yang ada, paradigma masih. Berbagai paradigma hanya sebagai bagian dari cara  untuk  menyerdehanakan  kompeksitas  masalah  tanpa  mengurangi  kadar pemaknaan,  sama  seperti  ilmu  lain  dan  tepatnya  AP  tetap  masih  bagian  dari  ilmu sosial. Instead,  as  most  would  agree,  public  administration  is  a  branch  of  the  social sciences (Riccucci, 2010).
4. Administrasi Publik Untuk Reformasi
Muncul  titik  temu  untuk  merangkai  seluruh  tahapan  trajektori  mulai  dari administrasi publik klasik sebagai status quo, refokus ke arah politik dan manajemen, dan arah administrasi publik   yaitu bahwa semua menuju  arah perbaikan  tata kelola pemerintahan.  Dalam  terminologi  perbaikan  tersebut  dapat  dikonsepkan  sebagi reformasi,  fungsi  reform  bagi  pemerintah  adalah  jelas  untuk  merekonstruksi pemerintah semakin responsif, responsibel dan respected (Bourgon, 2007).
Secara  sederhana  AP  dapat  menjadi tools untuk  melakukan  perubahan  dalam konsep  reformasi  administrasi,  reformasi  birokrasi,  serta  reformasi  administrasi publik (Nemec, 2014; Pollit & Bouckaert, 2011; Samaratunge, Alam, & Teicher, 2008). Seperti  inovasi  kebijakan  dan  pelayanan  publik  (Pratama,  2013,  2018b,  2018a), perencanaan dan capacity building (Andrews, Pritchett, & Woolccok, 2017), modifikasi perilaku  aparatur  dan  masyarakat  (Grimmelikhujsen,  Jilke,  Olsen,  &  Tummers,  2016; John  et  al.,  2011),  adopsi  teknologi  informasi  (Meijer  &  Bolivar,  2016;  Mergel, Edelmann,  &  Haug,  2019)  serta  kolaborasi  dan  partisipasi  masyarakat  antar  sektor (Nabatchi, Sancion, & Sicillia, 2017). Oleh karena itu ke depannya tiga elemen penting akan  selalu  mewarnai  dalam  studi  AP  baik  secara  teoritik  maupun  praktik  yaitu: Pertama, adopsi teknik dan metode dari sektor bisnis. Hal tersebut akan selalu menjadi solusi fasttrack dalam  melakukan  reformasi  sektor  publik  untuk  efisiensi  dan efektivitas yang biasanya sudah terlebih dahulu ada di sektor binis. Kedua, penggunaan teknologi  informasi  yang  masif.  Elemen  ini  menjadi  trend  global  di  sektor  manapun, oleh  karena  itu  sektor  bisnis  maupun  publik  pasti  akan  mengikutinya.  Ketiga, keterlibatan  antar sektor. Kolaborasi dan partisipasi berbeda insitusi bukan  hal yang tidak  mungkin  hari  ini,  semua  sektor  telah  dibuka  untuk  terlibat  dalam  tugas-tugas pemerintahan untuk meningkatkan derajat keberhasilan kebijakan publik.

## KESIMPULAN
Politik  dan  manajemen  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  perkembangan  dan perubahan  studi  AP,  bahkan  diperkirakan  ketika  terjadi  perubahan  radikal  politik  dunia maka studi AP aka juga turut bergeser, serta manajemen yang diimpor langsung dari sektor swasta juga masih akan menjadi bagian dari adopsi teori-teori AP yang akan selalu mencari teori terbaik dalam kinerja organisasi ataupun bagian yang lainnya, bahkan idiom sebagus apapun  kinerja  sektor  publik  pasti  akan  selalu  lebih outstanding kinerja  milik  sektor
swasta.  Tentu  hal  ini  harus  dipahami  hanya  sebatas  kinerja  bukan  peredebatan  masalah yang lain.
Perjalanan  studi  AP  telah  menemukan  jalannya  sendiri  sebagai  ilmu  yang  harus dimaknai  sebagai  ilmu  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  akan  tetapi  memiliki  karakter sendiri  dan  menjadi  ciri  khasnya  terutama  bagaimana  memandang  urusan  sektor  publik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan publik secara umum. Ilmu AP bukanlah ilmu yang  tidak  jelas  batasannya  atau  memiliki  kadar  kekaburan  yang  tinggi.  Sepanjang  kritik yang  ada  menunjukkan  dinamika  yang  justru  memperkarya  studi  AP  bukan  malah mematikan studi AP sendiri. Pola perjalanan AP dari masa lalu hingga masa depan dapat dikonsepkan menjadi sebuah trajektori AP. Trajektori ini tentu tidak dapat dianggap penuh dan  berlaku  mutlak  tentu  masih  banyak  kelemahan  serta  sangat  perlu  untuk  dikritisi. Perkembangan  dan  perubahan  studi  AP  telah  mencapai  tahap  yang  menggembirakan ketika  pada  era  saat  ini  studi  AP  telah  dianggap  sebagai  alat  untuk  mencapai  kehidupan masyarakat  dan  Negara  yang  lebih  baik,  jika  pemerintahan  dianggap  buruk  maka  AP dijadikan  panduan  untuk  mereformasi  sekaligus  digunakan  untuk  meninjau  kondisi pemerintahan  saat  ini  melalui  berbagai  macam  teori  AP  yang  telah  ada.  Studi  AP  harus menjadi  titik  awal  dalam  memahami  perubahan  publik  terutama  dalam  kehidupan bernegara  dan  kemudian  untuk  memperbaikinya  maka  dapat  menggunakan  berbagai analisis dari ilmu lain sehingga pemahaman lebih komprehensif serta tidak bersifat tunggal apalagi bersifat universal . Di dunia ini hampir tidak ada resep tunggal untuk menyelesaikan masalah,  disinilah  keunggulan  studi  AP  terletak  dan  seharusnya  menjadi  kunci perkembangan studi di masa mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN
Andrews,  M.,  Pritchett,  L.,  &  Woolccok,  M.  (2017). Building  State  Capability:  Evidence, Analysis, Action . Oxford: Oxford University Press.
Bourgon, J. (2007). Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration Theory. International Review of Administrative Sciences , 73 (1), 7–26. https://doi.org/10.1177/0020852307075686 Bozeman,  B.  (2007). Public  Values  and  Public  Interest:  Counterbalancing  Economic Individualism . Washington, D.C: Georgetown University Press. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, Not Steering . New York: M.E. Sharpe.
Drechsler, W. (2005). The Rise and Demise of The New Public Management. Post-Autistic Economic Review , 33 . Drechsler, W. (2015). Paradigms of non-western PA and governance. In A. Massey & K. J. Miller  (Eds.), The  international  handbook  of  public  administration  and  governance (pp. 104–131). Cheltenham: Elgar.
Drechsler, W. (2017). Islamic public administration in Europe. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 1031–1047). https://doi.org/10.1057/978-1-137-55269-3_52
Drechsler, W., & Kattel, R. (2008). Towards the Neo Weberian State? Perhaps, but Certainly, adieu,  NPM!. The  NISPAcee  Journal  of  Public  Administration  and  Policy ,  (Special Issue).
Dwiyanto, A. (2004). Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government Ke Governance . Yogyakarta.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 22 (1), 1–29.
Farazmand,  A.  (2004). Sound  Governance:  Policy  and  Administrative  Innovations .  London:

## Praeger.
Farazmand, A. (2012). The Future of Public Administration: Challenges and Opportunities −−A  Critical  Perspective. Administration  &  Society , 44 (4),  487–517. https://doi.org/10.1177/0095399712452658
Frederickson,  G.  H.  (1980). New  Public  Administration (Second).  Alabama:  Alabama University Press.
Grimmelikhujsen,  S.,  Jilke,  S.,  Olsen,  A.  L.,  &  Tummers,  L.  (2016).  Behavioral  Public Administration:  Combining  insight  from  Public  Administration  and  Pscychology. Public Administration Review , 77 (1). Henry,  N.  (2012).  Public  Administration  and  Public  Affairs.  In Public  Administration  and Public Affairs (12th ed.). https://doi.org/10.4324/9781315663067 John,  P.,  Cotterill,  S.,  Moseley,  A.,  Richardson,  L.,  Smith,  G.,  Stoker,  G.,  &  Wales,  C.  (2011). Nudge,  Nudge,  Think,  Think:  Experimenting  with  Ways  to  Change  Civic  Behaviour . New York: Bloomsbury.
Mantra,  D.  (2015).  Perkembangan  dan  Permasalahan  Teorisasi  Hubungan  Internasional Pasca Perdebatan. Hubungan Internasional , 4 (2), 105–117. Meijer,  A.,  &  Bolivar,  M.  P.  R.  (2016).  Governing  Smart  City. International  Review  of Administrative Sciences , 82 (2), 392–408. Mergel, I., Edelmann, N.,  & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly , 36 (4).
Nabatchi, T., Sancion, A., & Sicillia, M.  (2017).  Varieties of Participation in Public Service: The Who, When, and What of Coproduction. Public Administration Review . Nemec,  J.  (2014).  Comparative  Analysis  of  Public  Administrations  Reform  in  Former Socialist  Countries  of  Central  and  Eastern  Europe. International  Journal  of  Civil Service Reform & Practice , 4 (4), 93–113. Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector . New York: Plume. Osborne,  S.  P.  (2010). The  New  Public  Governance:  Emerging  Perspective  on  Theory  and Practice of Public Governance (S. P. Osborne, ed.). London: Routledge. Pesch, U. (2008). The Publicness Of Public Administration. Administration & Society , 40 (2). Pollit, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis New Public  Management,  Governance,  and  The  Neo  Weberian  State .  Oxford:  Oxford University Press.
Pollit, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis into the Age of Austerity . Oxford: Oxford University Press. Pratama, M. R. (2013). Inovasi Pelayanan Publik ( Studi Deskriptif Tentang Nilai Tambah ( Value  Added  )  Inovasi  Pelayanan  Perizinan  Bagi  Masyarakat  Di  Kota  Kediri  ). Manajemen Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 218–225.
Pratama, M. R. (2018a). Innovation Process in Public Service : Studying Innovation Process in  Yogyakarta  City  Licensing  Service  Clinic  Unit  (  KLIPPER  ). Studi  Pemerintahan , 9 (2), 250–268.
Pratama,  M.  R.  (2018b).  Proyeksi  Fundamen  Pelayanan  Publik  Menuju  Pelayanan  Publik Ideal. Jurnal Ilmu Administrasi , XV (1), 88–96.
Raadschelders, J. C. N., & Lee, K. H. (2011). Trends in the Study of Public Administration: Empirical  and  Qualitative  Observations  from  Public  Administration  Review,  2000- 2009. Public  Administration  Review , 71 (1),  19–33.  https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2010.02303.x
Rhodes, R. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political Studies , 44 , 652–667.
Riccucci,  N.  M.  (2010). Public  Administration:  Traditions  of  Inquiry  and  Philosophies Knowledge . New York: Georgetown University Press. Rosenbloom, D. H. (2013). Reflection On Public Administrative Theory And Separation Of Power. American Review of Public Administration , 43 (4).
Samaratunge,  R.,  Alam,  Q.,  &  Teicher,  J.  (2008).  The  new  public  management  reforms  in Asia: A comparison of South and Southeast Asian countries. International Review of Administrative Sciences , 74 (1), 25–46.
https://doi.org/10.1177/0020852307085732
Snyder,  H.  (2019).  Literature  review  as  a  research  methodology :  An  overview  and guidelines. Journal of Business Research , 104 (August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Stivers,  C.  (2001). Democracy,  Bureaucracy  and  The  Study  of  Administration .  Colorado: Westview Press.
Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance. American Review of Public Administration , 36 (1).
Susanto,  J.  (2012).  Menuju  Trajektori  Baru :  Sebuah  Manifesto  untuk  Studi  Hubungan Internasional Indonesia. Global & Strategis , 6 (2), 135–169.
Templier,  M.,  &  Pare,  G.  (2016).  A  Framework  for  Guiding  and  Evaluating  Literature Reviews. Communications  of  the  Association  for  Information  Systems , 37 (6). https://doi.org/10.17705/1CAIS.03706
Tomor, Z., Meijer, A., Michels, A., & Geertman, S. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. Journal of Urban Technology , 3–27.
Vigoda,  E.  (2002). Public  Administration:  An  Interdiscplinary  Critical  Analysis .  New  York: Marcel Dekker, Inc.
Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quartely , 2 (2).