## PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

## TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Aris Supomo Universitas Wiralodra, Indramayu Email: arissupomo49@gmail.com

## ABSTRACT
By the presence of a child born from a legal marriage (marriage recorded) both of his parents  have  proven  that  the  child  is  a  legitimate  biological  child  of  his  father  and mother. The legal consequences if the marriage is not recorded (generally known as "siri marriage"), the status of the child born from the marriage will be uncertain, because the marriage of  both  parents  is  only religiously valid. Based on Article 20 of  Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
This  research  is  done  by  using  normative  juridical  method.  This  juridical  approach  is due to this research by analyzing the legal aspects that exist, and is normative since this study  focuses  more  on  the  analysis  of  existing  legislation  and  other  regulations,  both from national and international perspectives, as well as using data secondary data that is  scientific  references  or  other  scientific  writings  as  a  study  material  that  can  support the completeness of this scientific work
To find out, analyze and describe, Protection of  Children from Siri Marriage Based on Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Government's Role on the Protection of Children from Siri Marriage Based on the law. This theory of justice  contains  a  demand  that  people  treat  each  other  according  to  their  rights  and obligations,  such  treatment  is  indiscriminate  or  favoritism,  but,  everyone  is  treated equally according to their rights and obligations.
Justice  is  fundamentally  described  by  Aristotle  in  the  fifth  book  of  the  Nicomachean Ethics book. To find out about justice and injustice must be discussed three main things, namely (1) what actions are related to the term, (2) what is the meaning of justice, and (3) between two extreme points whether justice is located.
Keywords : Child Born from a Legal Marriage, Child Protection, Marriage Recorded

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut R. Subekti perkawinan adalah pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  peremuan  untuk  waktu  yang
lama. 1 Untuk  kepentingan  administrasi,  Pemerintah membagi  penduduk  Indonesia menjadi  penduduk  yang  beragama  Islamdan  penduduk  beragama  selain  Islam.  Semua warga  negara  yang beragama  Islam  baik  dari  suku  mana  saja  yang  melakukan perkawinan  secara  Islam  maka  perkawinannya  dicatat  di  Kantor  Urusan Agama, sedangkan  penduduk  yang  beragama  selain  Islam,  melakukan  perkawinan menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.
Lembaga  Catatan  Sipil  adalah  suatu  lembaga  yang  diadakan  oleh Pemerintah yang  bertugas  untuk  mencatat  atau  mendaftarkan  setiap peristiwa  penting  yang  dialami warga  masyarakat  seperti  perkawinan, perceraian,  kelahiran,  kematian  dan  pengakuan, yang  dipergunakan sebagai  pembuktian  tentang  adanya  atau  telah  terjadinya  peristiwa- peristiwa  tersebut.
Begitu  pula  dengan  adanya  kehadiran  seorang  anak yang  lahir  dari  perkawinan sah (‘perkawinan yang dicatatkan’) kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah  anak  kandung  yang  sah  dari  ayah  dan  ibunya. Akibat  hukumnya  apabila perkawinan  tidak  dicatatkan  (secara  umum  sering  dikenal  sebagai  “perkawinan  siri”), status  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  akan  menjadi  tidak  pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama.
Dengan perkataan  lain,  walaupun  anak  tersebut  adalah  anak  sah,  tetapi tidak mempunyai  bukti  otentik  yang  dapat  menguatkan  bahwa  anak  tersebut adalah  sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak  tersebut  dikemudian  hari,  hak-hak  anak tersebut  dapat  terlanggar  seperti  anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara  agama anak  tersebut  mempunyai  hak  atas  hal  tersebut.  Sehingga  perlu upaya hukum  agar  anak  tersebut  memperoleh  status  sebagai  anak  sah  dari kedua  orang tuanya.
Undang-undang  Perkawinan,  mengenal  dua  macam  status  anak yaitu  anak  sah dan  anak  luar  kawin,  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam Pasal  42  Undang-undang Perkawinan  menyebutkan  bahwa  anak  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang sah.  Undang-undang  ini  tidak  menyebutkan  adanya suatu  tenggang  waktu untuk  dapat  menentukan  keabsahan  seorang  anak. Sementara kedudukan  anak  luar  kawin  terdapat  dalam  Pasal  43 Undang-undang  Perkawinan,
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), hlm 23
menyebutkan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan pokok seperti tersebut di  atas  membawa  konsekuensi lebih  lanjut  dalam  hukum.  Kedudukan  anak  luar  kawin didalam  hukum ternyata  adalah  inferieur  (lebih  jelek  atau  rendah)  dibanding  dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar  kawin  berada  di  bawah  perwalian.  Hak  bagian  anak sah  dalam  pewarisan  orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.
Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak dicatatkan hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  sementara dengan  ayahnya  tidak memiliki  hubungan  hukum  kecuali  adanya pengakuan  ayahnya  terhadap  anak  tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. 2
Perlidungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  pemenuhan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi.  Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak asasi  manusia  yang  wajib  dimajukan,  dilindungi,  dipenuhi,  dan  dijamin  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 3
Perkawinan  siri  adalah  nikah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuanagama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini akanmembawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak  yang  dilahirkan  dan  hartabenda  dalam  perkawinan,  karena  perkawinan  siri  yang mereka  lakukan  tersebut  tidak  memiliki  alat  bukti  yang  otentik  sehingga  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Sehingga  bagi  para  warga  masyarakat  sebaiknya melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dirumuskan  permasalahan  hukum  sebagai berikut:
2 https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah- perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578 diunduh pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 14:22
3 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22diunduhpadatanggal  21  Februari  2017, pukul 22:10
4 http://www.pustakajurnal.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-undang- undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa-kecamatan-wanayasa- kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah-2-3071.htmldi unduh pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 01:34
1. Bagaimanakah  Perlindungan  Anak  Dari  Perkawinan  Siri  Berdasarkan  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Peran  Pemerintah  Terhadap  Perlindungan  Anak  Dari  Perkawinan  Siri Berdasarkan undang-undang?

## II. Metode Penelitian

## 2.1. Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif  yaitu  dengan  pengumpulan  data  secara  study  kepustakaan  dengan  meneliti bahan-bahan  pustaka  atau  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  ini  lebih  banyak dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan,  karena penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya. Data  sekunder  ini  digunakan  sebagai  sumber  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Dalam penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa teori hukum yang bersifat  umum,  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya  yang  berlaku  dan berhubungan dengan anak dari hasil pernikahan siri.

## 2.2. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data
Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan  studi  pustaka terhadap bahan hukum-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

## a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat,  berupa  peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

## c. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan sebagainya.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan  ( library  research), yaitu  meneliti  sumber  bacaan  yang berhubungan dengan permasalahan.

## 2.4. Analisis Data
Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  telaah  yang  berarti menentang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  atau  memberi  komentar  dan  kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan  teori  yang  dikuasai. 5 Setelah  itu  keseluruhan  data  tersebut  akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas  dalam penelitian ini dengan tujuan untuk  memperoleh jawaban  yang baik pula. 6

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Perkembangan Perlindungan Anak di Indonesia
Dalam  perkembangannya  Indonesia  telah  memiliki  aturan  khusus  tentang perlindungan  anak  yaitu  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Sungguhpun  kita  telah memiliki  seperangkat  aturan  yang  baik  namun  masih  dirasa  kurang  efektif  dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
Setiap  anak  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjungtinggi  dan setiap  anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta.
5 Mukti  Ali,  dkk.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka  Fajar,  Yogyakarta,  2010, hlm.183.
6 Bambang Sunggono , Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.106.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  hak  anak  yang  diratifikasi  oleh  pemerintah indonesia  melalui  keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990  yang  mengemukakan tentang  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan terbaik  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang,  dan  menghargai  partisipasi anak 7 .
Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima  jenis  perbuatan  yang  dapat  digolongkan  adil.  Kelima  jenis  keadilan  yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:
a. Keadilan  Komutatif  Keadilan  komutatif  adalah  perlakuan  terhadap  seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
b. Keadilan  Distributif  Keadilan  distributif  adalah  perlakuan  terhadap  seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
c. Keadilan  Kodrat  Alam  Keadilan  kodrat  alam  adalah  memberi  sesuatu  sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Keadilan  Konvensional  Keadilan  Konvensional  adalah  kondisi  jika  seorang warga  negara  telah  menaati  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  telah dikeluarkan.
e. Keadilan  Perbaikan  Perbuatan  adil  menurut  perbaikan  adalah  jika  seseorang telah  berusaha  memulihkan  nama  baik  orang  lain  yang  telah  tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi. 8

## 3.2. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak Menurut Undang-undang
Perkawinan  yang  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Hal tersebut telah tercantum dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.Sedangkan  mengenai  sahnya perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  yang  berbunyi:  “(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  (2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
7 Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1
8 http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomashobb es.html di unduh pada 18 Januari 2017 pukul 00.24
Berdasarkan  bunyi  pasal  di  atas,  maka  sebuah  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu  perkawinan  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  atau  ijab  kabultelah dilaksanakan,  maka  perkawinan  tersebut  adalah  sah  baik  menurut  agama  dan kepercayaan  masyarakat.  Akan  tetapi,  sahnya  perkawinan  tersebut  perlu  disahkan  lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya, maksud  dari  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  bahwa pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencataatn saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat perkawinan harus melakukan penelitian  awal  rencana  perkawinan  tersebut,  apakah  tidak  ada  halangan  syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan  untuk  melaksanakan  perkawinan,  sehingga  10  hari  sebelum  hari  H perkawinan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa  dirugikan  akibat  rencana  perkawinan  tersebut.    Adapun  ketentuan  pasal  6 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menjadi  syarat-syarat  perkawinan  adalah: Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendak,  maka  ijin  diberikan  oleh  Pengadilan. Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan, di mana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu: 9
Perkawinan  tidak  dilaksanakan  tanpa  unsur  suka  rela  dari  kedua  belah  pihak Kedua  belah  pihak  yang  mengikat  persetujuan  perkawinan  itu  selagi  mempunyai  hak untuk  menentukan  perjanjian  tersebut  berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya.Persetujuan  perkawinan  mengatur  batas  hukum  dan  kewajiban  masing- masing pihak. Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  mengandung  2  prinsip,  yaitu:    Suatu  perkawinan  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaannya  masingmasing.  Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  kebebasan  kepada  semua  warga negara  untuk  menjalankan  agama  dan  kepercayaan  ssetuntas  mungkin  termasuk  dalam
9 Irniyusnita Abas, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional, Skripsi, Fakulatas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 11.
melaksanakan  perkawinan.  Tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  perundang- undangan yang berlaku.
Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perkawinan.  Perkawinan  yang  telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak  diakui  sama  sekali.  Jadi,  di  dalam  Struktur  Kantor  Urusan  Agama  ada  petugas pencatat  nikah  yang  biasa  disebut  penghulu.  Penghuu  yang  bertanggung  jawab  untuk mencatat  bukan  menikahkan.Tapi,  penghulu  juga  bisa  bertindak  menjadi  naibul  wali ketika  wali  menyerahkan  untuk  kewaliannya  itu.Namun,  hal  tersebut  harus  ada  serah terima  dari  wali  yang  sesungguhnya,  tidak  bisa  seorang  penghulu  menganggat  dirinya sendiri  menjadi  wali.  Apalagi  pihak  lain  yang  mencoba  untuk  memposisikan  dirinya sebagai  penghulu  dan  tidak  ada  surat  keputusan  sebagai  penghulu.  Perkawinan  yang tidak  dicatat  bukan  merupakan  perkawinan  yang  sah  di  hadapan  hukum  dan  negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  banyak  pendapat  ahli  hukum  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatat  tetap  sah  tetapi  hanya  kurang  dalam  pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2  ayat  (2)  yang  harus  dibaca  sebagai  satu  kesatuan,  yang  artinya  perkawinan  yang  sah adalah  perkawinan  yang  dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  itu  dan  harus dicatatkan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  KUH  Perdata.  Dari  penjelasan  tersebut sudah  sangat  jelas  bahwa  sistem  hukum  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  “Perkawinan yang  tidak  dicatat”  atau  semacamnya  dan  tidak  mengatur  secara  khusus  dalam  sebuah peraturan.  Namun,  secara  sosiologis  istilah  tersebut  diberikan  bagi  perkawinan  yang tidak  dicatat  dan  dianggap  dilakukan  tanpa  memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan  yang telah diatur dalam  Pasal  2 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Demikian  halnya  dalam  penjelasan  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai  pencatatan  perkawinan, pencatatan  kelahiran,  pencatatan  kematian  merupakan  sutau  peristiwa  penting  bukan suatu  peristiwa  hukum.  Begitu  juga  dengan  pencatatan  perkawinan  menurut  Undang- Undang Nomor 1  Tahun 1974 bukan lagi  peristiwa hukum,  karena perkawinan sebagai peristiwa  ditentukan  oleh  agama  sehingga  pencatatan  perkawinan  tidak  diperlukan  dan
tidak  akan  mempunyai  akibat  hukum,  apalagi  dapat  mengesampingkan  sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masingmasing.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  pencatatan perkawinan  dapat  dipahami  bahwa  pencatatan  tersebut  adalah  syarat  administrasi. Artinya:  perkawinan  tetap  sah,  karena  standar  sah  dan  tidaknya  perkawinan  ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, 10 sehingga  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  apabila  salah  satu  pihak  melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum.
Hal  ini  dikarenakan  tidak  memiliki  bukti-bukti  yang  sah  dan  otentik  dari perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  pasangan  tersebut.  Konsekuensi  dari  perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan  hubungan  timbal  balik  antara  kedua  orang  tua  dengan  anak  (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Mempertimbangkan analisis di atas,  maka  menurut  penulis  perkawinan  yang  tidak  dicatat  tetap  dianggap  sah  karena telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan.  Sedangkan  mengenai  pencatatan perkawinan hanya merupakan salah satu syarat administrasi saja.Dalam hal ini, menurut pendapat  Bagir  Manan  yang  menyatakan  bahwa  fungsi  dan  kedudukan  pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian  hukum,  kemudahan  hukum  dan  juga  sebagai  salah  satu  alat  bukti perkawinan. 11 Akan  tetapi,  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  tersebut tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  dianggap  tidak  sah  di  hadapan  hukum nasional.Sehingga  perkawinan  tersebut  memiliki  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi istri  atau  perempuan  pada  umumnya  baik  secara  hukum  maupun  sosial  serta  bagi  anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Berkaitan  dengan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan,  maka  status  anak  dapat ditentukan.  Anak  sah  dilahirkan  karena  perkawinan  yang  sah  dan  apabila  anak  lahir bukan  karena  perkawinan  yang  sah  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 berarti  bukan  anak sah.  Anak  yang  berstatus sebagai  anak  yang tidak sah karena perkawinan  yang  hanya  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  merupakan
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 110.
11 Bagir  Manan,  Keabsahan  dan  Syarat-syarat  Perkawinan  Antar  Orang  Islam  Menurut  UU  Nomor  1 Tahun 1974, dalam Buku Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.
kekeliruan  yang  besar  yang  tidak  mencerminkan  perlindungan  hukum/Hak  Asasi Manusia  (yang  selanjutnya  disebut  HAM)  yang  sama  sehingga  menimbulkan diskriminasi.  Anak  terpaksa  berstatus  anak  tidak  sah,  padahal  perkawinan  sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
Secara psikologis, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak  yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban  secara  struktural  yaitu  korban  dari  ketidaktegasan  peraturan  perundang- undangan,  sehingga  hal  ini  sangat  jelas  bertentangan  juga  dengan  prinsip  perlindungan anak  karena  tindakan-tindakan  tersebut  dapat  menghambat  pertumbuhan  anak,  baik secara  fisik,  mental  maupun  sosial.Tujuan  hukum  dibentuk  untuk  kesejahteraan  rakyat, ini  berarti  hukum  tidak  boleh  membuat  masyarakat  mengalami  kerugian  dalam  segi apapun.  Selain  itu,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  hanya  memiliki hubungan  dengan  ibunya,  maka  anak  tersebut  tidak  memilikihak  apapun  dari  ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agamamaupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.
Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak- hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, haknafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling  mewarisiketika  terjadi  kematian.  Kedudukan  anak-anak  hasil  dari  perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah  manusiayang  memiliki  hak sebagai  subjek  hukum.  Hak  tersebut  harus  terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinanyang sah.
Dalam  hal  ini,  lebih  diutamakan  adalah  asas  kemanusiaan  yang  harus  dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun  seharusnya  ayahnya  yang  mewakilkannya.  Dalam  pernikahan  bawah  tangan/ yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibukandungnya. Perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat) banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama  terhadap  anak  yang  akan  dilahirkan.  Sebab  apabilaanak  itu  dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  tercatat  pada  Kantor  Pencatatan  Perkawinan,  maka  akan  susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak.
Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak  sampai  perguruan  tinggi,  telah  menetapkan  adanya  akta  kelahiran  sebagai salah  satusyarat  untuk  diterima  di  lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan.  Misalnya: bentuk  perlindungan  Negara  kepada  pasangan  suami  isteri  bilaterjadi  sengketa  pada pernikahan  tersebut,  padahal  menurut  perundang-undangan,  perkawinan  yang  tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.  Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak  sangat  merugikan  bagi  istri  dan  perempuan  umumnya,  baik  secara  hukum maupun  sosial,  serta  bagi  anak  yang  dilahirkan.  Berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia, perkawinan  yang  tidak  dicatat  telah  melanggar  hak  asasi  baik  istri  maupun  anak  dari perkawinan tersebut.
Di  mana  tujuan  perkawinan  yang  sebenarnya  adalah  untuk  kebahagiaan  bukan malah  penderitaan  yang  ditanggung  oleh  istri  dan  anak.  Dengan  demikian  menurut pendapat  penulis  maka  belum  ada  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  istri  dan  anak  dari perkawinan  yang  tidak  dicatat.Namun,  anak  yang  lahir  di  dalam  perkawinan  tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan  adalah  perkawinan  dianggap  tetap  sah,  sehingga  meski  perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  jika  belum  dicatat  oleh  Kantor  Urusan Agama.
Maka  dari  itu,  untuk  pembuktian  asal  usul  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan  tersebut  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  dengan  mengajukan  bukti-bukti yang  dapat  memperkuat  hak  dan  kewajiban  para  pihaknya.  Hal  tersebut  biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.
3.2.      Analisis      Bentuk      Perlindungan    Hukum  bagi  Istri  dan  Anak  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  4,  baik  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Hak Warisnya
Pengertian  perkawinan  dalam  ketentuan  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam, Perkawinan adalah sah,  apabila dilakukan menurut  hukum  Islam sesuai  dengan Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi  yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap- tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap    perkawinan harus dicatat,
2. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”
Apabila  tidak  ada  pencatatan  tersebut,  maka  anak  yang  lahir  dari  pernikahan tidak  dicatat  hanya  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibunya  atau  keluarga  ibunya. Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  Anak  yang  sah adalah anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai  akibat perkawinan  yang  sah, dan Pasal 43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya.
Ini  juga  dikuatkan  dengan  ketentuan  Pasal  186  Kompilasi  Hukum  Islam mengenai  waris  yang  menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  saling  mewaris  dengan  ibunya  dan  keluarga  dari  pihak  ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.  Sedangkan anak luar kawin  yang tidak  sempat  diakui  atau  tidak  pernah  diakui  oleh  Pewaris  (dalam  hal  ini  ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang mengujiPasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pasal tersebut berbunyi:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya”
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  menurut  pendapat  penulis  anak  luar  kawin tersebut  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  anak  kandung  dari  pewaris.  Namun pembuktian  adanya  hubungan  hukum  dari  anak  hasil  perkawinan  tersebut  tidak menyebabkan  dia  dapat  mewaris  dari  ayah  kandungnya  (walaupun  secara  tekhnologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.  Berkaitan  dengan  keluarnya  putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010,  maka keadaan  itu  semua  berubah.  Diakuinya  anak  dari  hasil  perkawinan  tidak  dicatat (perkawinan  dibawahtangan)  (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah  berarti  akan mempunyai  hubunganwaris  dengan  bapak  biologisnya.  Hal  ini  berakibat  pula  adanya hubungan  waris,  sehingga  si  anak  berhak  atas  warisan  ayahnya  tersebut.  Selain  itu, berdampak  kepada  jual  beli  harta  warisan,  misalnya  berupa  tanah.  Misalnya:  pada  saat telah dibuat akta jual beli, anak tersebut muncul sebagai ahli waris.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian anak luar kawin secara jelas. Pasal 42 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  100  Kompilasi Hukum  Islam  hanya  mengatur  tentang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi bila kita liat pada ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkandalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut penulis membedakan (2) dua kategori sebagai ukuran sahnya  seorang  anak.  Pertama,  anak  yang  dilahirkan  “dalam”  perkawinan  yang  sah, yangmenjadi  ukuran  adalah  waktu  lahirnya  tanpa  memperhitungkan  kapan  konsepsi terjadi.  Kedua,  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah,  artinyakonsepsi  si anak di dalam rahim terjadi dalam perkawinan yang sah. 12
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar ketentuan tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Jadi anakluar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam  adalah  anak  yang  dibenihkan  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah.
12 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 287.
Berkaitan  dengan  pengakuan  anak  luar  kawin,  maka  menurut  pendapat  penulis kedudukan  anak  luar  kawin  secara  hukum  setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tetap  diperlukan  suatu  pengakuan  untuk  menciptakan hubungan  keperdataan  antara  seorang  anak  luar  kawin  dengan  orang  tuanya.  Jadi kesimpulan dari penulis dalam hal ini adalah Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak  diperolehnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya.
Tatkala  salah  satu  pihak  yang  terikat  perkawinan  melakukan  tindakan wanprestasi  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  akan  kesulitan  mengajukan  gugatan karena ketiadaan akta autentik  untuk  membuktikan adanya ikatan perkawinan. Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin  yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  Aturan  ini  dirasa  tidak  adil  bagi  kepentingan  anak.  Sebab  seorang  anak  yang tidak  berbuat  dosa  harus  menanggung  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  orang  tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk  memelihara,  mendidik  dan  memberikan  perlindungan  yang  seharusnya  diberikan orang tua kepada anak. Selain peniadaan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan  keluarga  ayahnya,  anak  luar  kawin  terkadang  masih  mendapat  stigma  negatif masyarakat.
Istilah  'anak  haram'  dan  lainnya  yang  sering  disematkan  sebagian  orang  kepada anak luar kawin dinilai sebagai sanksi sosial tanpa dasar karena sang anak tidak bersalah dan  tidak  pernah  berharap  dilahirkan  dari  orang  tua  yang  tidak  memiliki  ikatan perkawinan.Putusan MK tersebut tentu akanberakibat pada perombakan hukum keluarga di  Indonesia  secara  signifikan.  Hukum  positif  selama  ini  menempatkan  status  hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  yang berarti  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  maupun  keluarga  ayahnya. Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.
Pertama,  kewajiban  alimentasi  bagi  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  memiliki hubungan  darah  sebagai  ayah  dari  anak  luar  kawin.Seorang  ayah  biologis  sudah  tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan  ketiadaan  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  ibunya.  Ayah  harus  memenuhi
kebutuhan  hidup  dan  pendidikan  anak  tersebut  meskipun  ia  tidak  terikat  perkawinan dengan  ibunya,  atau  bahkan  sang  ayah  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain. Penghapusan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  anak  luar  kawin  tentu  akan  memberikan nilai  kebaikan  bagi  masa  depan  anak.  Kewajiban  alimentasi  yang  selama  ini  hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah  yang  dapat  dibuktikan  memiliki  hubungan  darah  dengan  sang  anak.  Jika  seorang ayah  melalaikan  kewajiban  terhadap  anaknya  maka  konsekuensi  hukumnya  ia  dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.
Kedua,  hak  anak  luar  kawin  atas  harta  warisan.  Pengakuan  anak  luar  kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang  anak  mendapat  harta  warisan.  Kedudukan  anak  luar  kawin  menjadi  setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

## IV.    PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  diatas  maka  penulis  memiliki  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Seorang  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  antara  seorang  perempuan  dengan seorang  laki-laki  dengan  tidak  mengenyampingkan  bahwa  seseorang  yang dilahirkan  oleh  wanita  meskipun  tidak  pernah  melakukan  pernikahan  tetap dikatakan  anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak  adalah  masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan.
2. Hukum  positif  selama  ini  menempatkan  status  hukum  anak  luar  kawin  berbeda dengan  anak  sah.  Anak  luar  kawin  diperlakukan  secara  berbeda  karena  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  yang  berarti tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  maupun  keluarga  ayahnya. Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.
4.2. Saran
1. Diharapkan  kepadasemua  orang  untuk  tidak  melakukan  pernikahan  dibawah tangan  atau  nikah  siri,  karena  akan  menimbulkan  banyak  kerugian,  diantaranya dalam pencatatan sipil.
2. Memohon  kepada  pemerintah  agar  menindak  tegas  setiap  pelaku  pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000,
Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009
Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam Buku Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
Bambang Sunggono , Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
Mukti  Ali,  dkk.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka  Fajar, Yogyakarta, 2010
Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009,
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT.Intermasa, 2003),

## Sumber Lain:
Irniyusnita  Abas,  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Undang-undang  Perkawinan  Nasional,
Skripsi, Fakulatas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah- perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22 http://www.pustakajurnal.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari- undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa- kecamatan-wanayasa-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah-2-3071.html
http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles- plato-thomashobb es.html