## Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

## Nuzlan Botutihe
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo Indonesia Email : nuzlan1979@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine  the mechanism of operational vehicle use at the Office of the Regional Secretariat  of  Gorontalo  City  and  Identify  what  efforts  are  made  Regional  Secretariat  Office  of Gorontalo. The research approach used is quantitative and supported by primary data and secondary data. The result of research shows that: 1) Mechanism of utilization of operational vehicle in Regional Secretariat Office of Gorontalo reaches 78,33%. 2) The operational vehicle lending mechanism within the  Office  of  the  Regional  Secretariat  of  Gorontalo  City  has  not  produced  satisfactory  results.  3) Referring  to  the  average  achievement  of  68.06%,  it  can  be  interpreted  that  the  operational  vehicle financing mechanism within the Office of the Regional Secretariat of Gorontalo City has not been as effective and as efficient as expected. 4) Reviewing the average acquisition percentage of alternative answers obtained reached 77.78, this result assumes that the operational vehicle security mechanism within  the  Office  of  the  Regional  Secretariat  of  Gorontalo  City  has  not  been  as  expected.  5)  The system of operational vehicle responsibility within the Office of the Regional Secretariat of Gorontalo City has not produced satisfactory results, this is supported by the percentage  of alternative choice of normative answers only reaches 65.28%.
Keywords: Analysis; Mechanism; Vehicle Operations.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan kendaraan operasional pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo serta Mengidentifikasikan usaha-usaha apa yang dilakukan Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  dan didukung dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Mekanisme pemanfaatan  kendaraan  operasional  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo mencapai  78,33  %.    2)  Mekanisme  peminjaman  kendaraan  operasional  di  lingkungan  Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum  menampilkan  hasil  yang  memuaskan.3)  Merujuk  pada capaian  rata-rata  sebesar  68,06  %,  maka  dapat  diinterpretasikan  bahwa  mekanisme  pembiayaan kendaraan  operasional  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum  seefektif  dan seefisien seperti yang diharapkan. 4)  Meninjau perolehan rata-rata persentase  alternatif jawaban yang diperoleh  mencapai  77,78,    hasil  ini  mengasumsikan  bahwa  mekanisme  pengamanan  kendaraan operasional  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum  sesuai  harapan  yang diinginkan.  5)  Sistem  pertanggungjawaban  kendaraan    operasional  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat Daerah  Kota  Gorontalo  belum  menampilkan  hasil  yang  memuaskan,  hal  ini  didukung  oleh  angka persentase alternatif pilihan jawaban yang normatif hanya mencapai 65,28 %.
Kata kunci : Analisis; Mekanisme; Kendaraan Operasional.

## PENDAHULUAN
Arus  informasi  dan  transportasi dalam  berbagai  hal  menuntut  adanya kesiapan  dan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  cukup  untuk  mendukung berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Transportasi  misalnya,  merupakan  salah satu alat penting yang mempunyai pengaruh  besar  terhadap  perorangan, masyarakat,  pembangunan  ekonomi  dan sosial politik suatu negara. Dapat dikatakan bahwa pengangkutan atau transportasi  merupakan  sarana    penunjang bagi  pembangunan  ekonomi  negara  yang bisa  mendorong  lajunya  pertumbuhan ekonomi.  Menurut  Salim  (1993  ;  hal.1) menjelaskan bahwa transportasi memegang peranan  penting  dalam  usaha  mencapai tujuan-tujuan  pengembangan  ekonomi. Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai dengan pengembangan ekonomi ialah :
1. Meningkatkan  pendapatan  nasional disertai  dengan  distribusi  yang merata  antar  penduduk,  bidang- bidang usaha dan daerah-daerah.
2. Meningkatkan  jenis  dan  jumlah barang  jadi  dan  jasa  yang  dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.
3. Mengembangkan  industri  nasional yang  dapat  menghasilkan  devisa serta  mensupply  pasaran  dalam negeri
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan  kesempatan  kerja  bagi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah bahwa  transportasi  semestinya  merupakan salah  satu  urat  nadi  dalam  menyelesaikan berbagai  pekerjaan  secara    efisien  dan efektif.  Namun demikian transportasi yang memadai akan mengakibatkan si pengguna
transportasi  tersebut  tidak  sadar  atas kepemilikan kendaraan dan bahkan menyalahi prosedur dalam penggunaannya, sehingga  fungsi  kendaraan  operasional tidak  menyelesaikan  pekerjaan  secara efisien  dan  efektif  lagi,  melainkan  akan menambah  biaya  operasional  dan  atau sebagai  penghambat  dalam  pencapaian tujuan. Penggunaan-penggunaan yang diluar prosedur seperti ini akan menimbulkan  masalah  besar  bagi  institusi atau  organisasi  yang  bersangkutan,  yang secara  otomatis  akan  berpengaruh  pada pertumbuhan ekonomi.
Seperti  halnya  yang  terjadi  dalam dunia  eksekutif  atau  pemerintahan  dewasa ini, baik di tingkat Pusat sampai dengan di tingkat  daerah  Kota  dan  Kabupaten. Pengangkutan  atau  transportasi  dalam lingkungan tersebut dikenal dengan sebutan  kendaraan  dinas  atau  kendaraan operasional, merupakan pendukung seluruh  kegiatan  guna  pencapaian  tujuan secara  efisien  dan  efektif.  Tanpa  adanya kendaraan  dinas,  pemerintah  dalam  hal  ini sebagai  pelayan  masyarakat  akan  lambat atau  kurang  responsif  dalam  melayani kebutuhan masyarakat. Olehnya kendaraan dinas  dikatakan  sebagai  salah  satu  sarana penunjang yang penting dalam pemerintahan.
Kesepakatan  mengenai  penggunaan kendaraan  dinas  tersebut  telah  dibuat  dan disusun dalam suatu aturan yang mengikat antara si pengguna kendaraan dinas dengan institusi yang bersangkutan guna pencapaian tujuan dalam hal ini pelayanan kepada  masyarakat  secara  efisien  dan efektif.  Telah  disepakati  bahwa  kendaraan dinas benar-benar dilakukan secara optimal untuk hal-hal yang bersifat kedinasan yang nantinya  akan  membawa  hasil  kerja  pada institusi  atau  organisasi  tersebut.  Seperti
halnya  yang  tertuang  dalam  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi Daerah,  Nomor  11  tahun  2001,  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Daerah, yang  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan adalah  pendayagunaan  barang  daerah  oleh instansi  dan  atau  pihak  ketiga  dalam bentuk  pinjam  pakai,  penyewaan  dan penggunausahaan  tanpa  merubah  status kepemilikan.
Dengan
demikian pemanfaatan kendaraan dinas yang merupakan  barang  daerah  benar-benar akan  menghemat  waktu,  biaya  dan  tenaga dalam melayani masyarakat.
Namun kenyataan yang terjadi adalah masih  banyak  kendaraan  dinas  tersebut yang  penggunaannya  bukan  untuk  hal-hal yang bersifat kedinasan, melainkan hal-hal yang  bersifat  pribadi.  Ini  dibuktikan dengan  masih  beroperasinya  kendaraan dinas  di  luar  jam  kerja.  Dengan  adanya kendaraan dinas di tempat-tempat parkir di pasar  pada  hari libur atau  di  tempat  parkir di  kafe  pada  malam  hari  misalnya,  hal  ini menimbulkan  tanda  tanya  besar  bagi masyarakat, bagaimanakah sebenarnya prosedur dari penggunaan kendaraan dinas tersebut  dan  apakah  dengan  beroperasinya kendaraan  dinas  tersebut  akan  membawa hasil  bagi  institusi  yang  bersangkutan dalam  hal  ini  pemerintah,  ataukah  hanya digunakan  untuk  urusan  pribadi  dari  si pengguna  kendaraan  dinas.  Muncullah opini yang cenderung negatif di
masyarakat terhadap si pengguna kendaraan  dinas  ini.  Tetapi  masyarakat tidak  berani  bertanya  langsung  dan  tak paham harus kepada siapa mereka bertanya tentang hal ini.
Beberapa  hal  yang  dapat  di  kaji secara  ilmiah  dari  opini  masyarakat  ini sebagai bahan masukan kepada pemerintah,  sehingga  pemerintah  dapat mengatur  kembali  kendaraan  dinas  ini sesuai  aturan  yang  disepakati  atau  dapat meluruskan  opini  masyarakat  yang  negatif
tentang penggunaan kendaraan dinas diluar jam  kerja  tersebut.  Apabila  dengan beroperasinya  kendaraan  dinas  diluar  jam kerja itu, benar-benar tidak membawa hasil bagi  institusi  yang  bersangkutan,  maka sudah seharusnya para pengambil kebijakan  dari  institusi  atau  organisasi tersebut  mengambil  langkah  yang  tepat, guna  pencapaian  tujuan  yang  telah direncanakan  sebelumnya.  Sesungguhnya bilamana  beroperasinya  kendaraan  dinas diluar  jam  kerja  itu  sesuai  prosedur  dan aturan  yang  berlaku,  tentu akan membawa hasil  bagi  institusi  yang  bersangkutan. Dalam  artian  kendaraan  dinas  yang dimiliki  pemerintah  tersebut  telah  benar- benar  digunakan  sesuai  aturan  yang  telah disepakati,  sebabnya  apa  yang  dilakukan oleh pemerintah harus sepenuhnya didukung  oleh  masyarakat  karena  tanpa dukungan  masyarakat,  pemerintah  tidak dapat  merealisasikan  apa  yang  telah direncanakan  demi  pencapaian  tujuan dalam  membangun  negara  ini.  Masalah Pokok  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan latar belakang dalam penulisan ini, adalah : Bagaimana mekanisme penggunaan kendaraan operasional pada Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  serta usaha-usaha  apa  yang  dilakukan  untuk mengefisiensikan  penggunaan  kendaraan operasional  tersebut  sesuai  aturan  yang ada.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka yang menjadi  daerah  penelitian  adalah  Kota Gorontalo dengan obyek penelitian Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. pendekatan penelitian menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
a. Angket, merupakan teknik pengumpulan  data  yang  disusun
dalam bentuk tulisan dengan menggunakan  4  (empat)  alternatif pilihan  dan  sasarannya  adalah pejabat  yang  memiliki  mobil  dinas di  lingkungan  Kantor  Sekretariat Daerah  Kota  Gorontalo  dan  pihak lain yang terkait.
b. Wawancara,  merupakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  tanya  jawab langsung  dengan  pejabat  yang memiliki mobil dinas di lingkungan Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota Gorontalo dan pihak lain yang bisa memberikan informasi
c. Observasi,  merupakan    data  yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  di lapangan  yang  dilakukan  peneliti saat penelitian pada Kantor Sekretariat Kota Gorontalo.
d. Dokumentasi, merupakan data yang diperoleh  dari  hasil  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan mekanisme penggunaan mobil dinas  pada  Kantor  Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
e. Pustaka (library research), merupakan data yang diperoleh dari hasil  literatur,  serta  catatan-catatan ilmiah  lainnya  yang  berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Data  yang  terkumpul  lewat  angket selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan analisis persentase yaitu :
f
P =                 × 100% n
dimana :
P = Persentase
f = frekwensi responden n = jumlah responden
Teknik  analisis  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  secara  jelas  gambaran jawaban  responden  melalui  pertanyaan- pertanyaan  yang  terdapat  dalam  angket. Selanjutnya  dengan  menganalisis  secara deskriptif  atas  mekanisme  penggunaan kendaraan operasional dengan mengadakan perbandingan antara prosedur yang sebenarnya  dan  usaha-usaha  yang  di lakukan  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota Gorontalo guna
mengefisiensikan penggunaan kendaraan operasional tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran umum Lokasi
Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota Gorontalo dikepalai oleh seorang Sekretaris  Daerah.  Dimana  Sekretaris Daerah  tersebut  diangkat  oleh  Gubernur Kepala  Daerah  atas  nama  Menteri  Dalam Negeri,    yang  berasal  dari  pegawai  negeri sipil  yang  telah  memenuhi  persyaratan, atas  usulan  Walikota  Kepala  Daerah, setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.    Jadi Sekertaris Daerah tersebut berada  dibawah dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Walikota sebagai Kepala Daerah.
Seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh Widjaja  (1992 : 213)  bahwa  Sekretaris Daerah mempunyai tugas yang sangat luas dan  penting.    Sebagai  Kepala  Sekretariat yang  besar  dan  yang  langsung  dibawah pimpinan  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini Walikota.  Sekretaris  Daerah    mempunyai tugas  utama  yaitu  membantu  Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,  organisasi  dan  tata  laksana serta  memberikan  pelayanan  administratif kepada seluruh perangkat daerah kota.
Adapun  Kantor  Sekretariat  Daerah Kota  Gorontalo  ini  mempunyai  4  (empat) fungsi  utama.  Demikian  yang  tercantum
dalam  peraturan  daerah  kota  Gorontalo nomor  17  tahun  2000  tentang  organisasi dan  tata  kerja  sekretariat  daerah  dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Gorontalo serta sekretariat kecamatan dan  kelurahan,  bahwa  sekretariat  daerah mempunyai  fungsi  mengkoordinasikan perumusan  kebijakan  pemerintah  daerah kota  (1),  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan  (2),  pengelolaan  sumber daya  aparatur,  keuangan,  prasarana  dan sarana  pemerintahan  daerah  kota  (3),  serta pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan Walikota  sesuai  dengan  tugas  fungsinya (4).
Jadi  jelas  bahwa  Sekretariat  Daerah Kota  Gorontalo  merupakan  “leher  botol”, yang  mengawasi  lalu  lintas  kegiatan administrasi  daerah  Kota  Gorontalo,  dan menjadi pusat informasi data yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Masa jabatan
Sekretaris Daerah tidak ditentukan tenggang  waktunya.  Oleh  karena  itu, Sekretaris  Daerah  adalah  satu-satunya perangkat daerah yang mengetahui tentang administrasi pemerintahan daerah.
Ada beberapa indikator yang digunakan  dalam  menilai  mekanisme penggunaan kendaraan Dinas di Sekretariat Daerah  Kota  Gorontalo.  Dalam  penelitian ini  beberapa  yang  digunakan  ialah  : Mekanisme Penggunaan; Mekanisme Peminjaman;  Mekanisme  Pengamanan; Mekanisme Pembiayaan dan Sistem pertanggung  jawaban.  Dari  hasil  olahan data  dari  setiap  indicator  tersebut  telah memberikan  gambaran  secara  mendetail dari  lima  hal  yang  menjadi  obyek  dalam penelitian ini, akan tetapi belum memberikan  kesimpulan  yang  berarti apakah  kelima  indikator  tersebut  benar- benar  sesuai  dengan  harapan.    Oleh  sebab itu  untuk  lebih  mengakuratkan  hasil penelitian ini, maka berikut ini diinterpretasikan secara lebih jelas capaian
hasil  dari  kelima  indikator  yang  telah disebutkan sebelumnya.
Proses  interpretasi  data  ini  yaitu dengan menggabungkan persentase alternatif  jawaban  (  a  +  b  )  yang  telah dipaparkan  dalam  tabel-tabel  sebelumnya sebagai  prioritas  utama  yang  menjadi harapan  peneliti.    Sedangkan  persentase alternatif  lainnya  adalah  (  c  +  d  ) memberikan  gambaran  kuantitatif  yang tidak  diharapkan  terjadi  dalam  mekanisme penggunaan  kendaraan  operasional  di lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah Kota Gorontalo.
Dari  hasil  yang  ada  pada  table  1 memperlihatkan  bahwa  perolehan  rata-rata pada  tabel  tersebut  didapatkan  persentase alternatif jawaban yang diharapkan mencapai 78,33 %. Hasil ini mengasumsikan
bahwa mekanisme pemanfaatan  kendaraan  operasional  di lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah Kota Gorontalo belum sesuai harapan yang diinginkan.  Selanjutnya  pada  Tabel  2 mengenai mekanisme peminjaman kendaraan  operasional  di  lingkungan Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo belum menampilkan hasil yang memuaskan.  Hal  ini  didukung  oleh  angka persentase alternatif pilihan jawaban a dan b yang hanya mencapai jawaban 49,48 %. Meninjau  perolehan  rata-rata  pada tabel  3  didapatkan  persentase    alternatif jawaban  yang  diharapkan  mencapai  77,78 %.    Hasil  ini  mengasumsikan  bahwa mekanisme pengamanan kendaraan
operasional di lingkungan Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum sesuai harapan yang diinginkan. Selanjutnya  pada  table  4  diperoleh  hasil pada  capaian  rata-rata  sebesar  68,06  % tersebut,  maka  dapat  diinterpretasikan bahwa  mekanisme  pembiayaan  kendaraan operasional di lingkungan Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum
seefektif  dan  seefisien  seperti  yang diharapkan.
Tabel 1 Mekanisme Pemanfaatan Sub Indikator Persentase Alternatif Pilihan (a+b) (c+d) Penggunaan untuk kunjungan kerja 75.00 25.00 Frekuwensi Penggunaan 75.00 25.00 Waktu Penggunaan 87.50 12.50 Penggunaan Untuk Urusan Pribadi 83.34 16.67 Penggunaan di Luar Kota 70.84 29.17 Rata-Rata 78.33 21.67 Sumber : Olahan Data Primer Tabel 2 Mekanisme Peminjaman Sub Indikator Persentase Alternatif Pilihan (a+b) (c+d) Penggunaan di Luar jam Kerja 54.17 45.83 Nomor Kendaraan Pribadi 16.67 83.33 Penggunaan oleh orang lain 91.67 8.33 Perijinan tertulis/lisan 62.50 37.50 Perijinan tertulis pada jam kerja 37.50 62.50 Perijinan tertulis di luar jam kerja 41.67 58.34 Perijinan lisan untuk urusan dinas 50.00 50.00 Perijinan lisan urusan di luar dinas 41.67 58.33 Rata-Rata 49.48 50.52 Sumber : Olahan Data Primer Tabel 3 Mekanisme Pengamanan Sub Indikator Persentase Alternatif Pilihan (a+b) (c+d) Pengecekan fisik administrasi 100,00 0.00 Tempat Parkir 54,16 45,84 Pengecekan Fisik Tiap Bulan 79,17 20,83 Rata-Rata 77,78 22,22
Sumber : Olahan Data Primer
Tabel 4. Mekanisme Pembiayaan Sub Indikator Persentase Alternatif Pilihan (a+b) (c+d) Pembiayaan Operasional 91.67 8.33 Alokasi Pembiayaan 70.84 29.16 Biaya Operasional Mencukupi 41.66 58.34 Rata-Rata 68.06 31.94 Sumber : Olahan Data Primer
Tabel 5 Sistem Pertanggungjawaban Sub Indikator Persentase Alternatif Pilihan (a+b) (c+d) Pertanggungjawaban di dalam Dinas 75.00 25.00 Pertanggungjawaban di Luar Dinas 79.16 20.84 Laporan Penggunaan tiap Bulan 62.50 37.50 Jadwal tiap Bulan 29.17 70.83 Laporan biaya tiap Bulan 79.17 20.83 Meknisme Pelaporan 66.67 33.33 Rata-Rata 65.28 34.72 Sumber : Olahan Data Primer Dari  tabel  5  tersebut  diperoleh sistem pertanggungjawaban kendaraan operasional di lingkungan Kantor Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum menampilkan  hasil  yang  memuaskan.  Hal ini  didukung  oleh  angka  persentase alternatif  pilihan  jawaban  a  dan  b  yang hanya mencapai jawaban 65,28 %. Analisa persentase  yang  telah  disajikan  dalam paparan data di atas memberikan gambaran secara  kuantitatif  mengenai  tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil olahan data hasil rata-rata mekanisme pemanfaatan kendaraan  operasional  di  lingkungan Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo mencapai  78,33  %.    Angka  persentase  ini jika  dikonsultasikan  pada  taraf  penilaian kualitas  secara  umum  (ditetapkan  78  %) berarti  mekanisme  pemanfaatan  kendaraan operasional  hampir  memenuhi  standar maksimal yang diharapkan.
Selanjutnya  dari    hasil    analisis mekanisme peminjaman kendaraan operasional di lingkungan Kantor
Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum menampilkan  hasil  yang  memuaskan,  hal ini  didukung  oleh  angka  persentase alternatif  pilihan  responden  yang  hanya mencapai  jawaban  49,48  %.  Angka persentase  ini  jika  dikonsultasikan  pada taraf  penilaian  kualitas  secara  umum (ditetapkan  50  %)  berarti  mekanisme peminjaman  kendaraan  operasional  belum
memenuhi standar maksimal yang diharapkan.    Kondisi  ini  didukung  oleh data  pada  indikator  peminjaman,  dimana sebagian    responden  selalu  menggunakan kendaraan dinas melalui prosedur peminjaman  dan  sebagian  lagi  yang menggunakan  kendaraan  dinas  dengan tidak menggunakan prosedur peminjaman. Untuk analisis mekanisme Pengamanan  rata-rata  pada  tabel  28 didapatkan  persentase    alternatif  jawaban yang  diharapkan  mencapai  77,78  %. Angka  persentase  ini  jika  dikonsultasikan pada  taraf  penilaian  kualitas  secara  umum (ditetapkan 78%) berarti mekanisme pengamanan  kendaraan  operasional  di lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah Kota  Gorontalo  belum  memenuhi  standar maksimal yang diharapkan.
Selanjutnya untuk mekanisme
Pembiayaan  Analisis  data  merujuk  pada capaian rata-rata sebesar 68,06%, atau jika dikonsultasikan pada taraf penilaian kualitas  secara  umum  (ditetapkan  68%) berarti  mekanisme  pembiayaan  kendaraan operasional di lingkungan Kantor
Sekretariat  Daerah  Kota  Gorontalo  belum seefektif  dan  seefisien  seperti  yang diharapkan. Selanjutnya
hasil analisa memberikan  angka  rata-rata  mekanisme pemanfaatan  kendaraan  operasional  di lingkungan  Kantor  Sekretariat  Daerah Kota Gorontalo mencapai 65,28 %.  Angka
persentase  ini  jika  dikonsultasikan  pada taraf  penilaian  kualitas  secara  umum
(ditetapkan  65  %)  berarti  mekanisme pertanggungjawaban
kendaraan operasional belum menampilkan hasil yang memuaskan.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Mekanisme  penggunaan  kendaraan operasional  pada  Kantor  Sekretariat
Daerah Kota Gorontalo belum berjalan maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan analisis data responden terhadap penerapan  mekanisme  pemanfaatan, mekanisme  peminjaman,  mekanisme pengamanan,  mekanisme  pembiayaan dan system pertanggungjawaban masih menunjukkan angka yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah  Kota  Gorontalo  untuk mengefisiensikan
pengelolaan
kendaraan operasional sangatlah geliat.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyak  hal yang  memuat  tentang  perencanaan, pelaksanaan  dan  monitoring  serta evaluasi penggunaan kendaraan operasional    ada  dalam  peraturan daerah serta peratuiran kepala daerah. Saran
1. Mekanisme  penggunaan  kendaraan operasional  masih  perlu  ditingkatkan lagi  dengan  cara  menjalankan  aturan secara komitmen dan konsisten.
2. Dibutuhkan penganggaran yang memadai untuk menjalankan mekanisme penggunaan kendaraan operasional  di  Kantor  Sekretariat Daerah Kota Gorontalo tersebut.
3. Perlu  adanya  pengawasan  yang  ketat dalam menjalankan mekanisme
penggunaan  kendaraan  operasional  di Kantor Sekretariat Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto. 2001, Statistik Sosial Ekonomi, edisi  3.  Yogyakarta  :  Penerbit
BPFE Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 80, 2001. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo Nomor  17  Tahun  2000  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo serta Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa  Indonesia.  1994 .  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  edisi  2, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka. Salim  H.A.  Abbas.  1993. Manajemen Transportasi,  edisi  1. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Subagyo  Pangestu.  2000. Manajemen
Operasi,  edisi  1 .  Yogyakarta  : Penerbit BPFE Sugiyono. 2001. Metode Penelitian
Administrasi,  edisi  8 .  Bandung: Penerbit Alfabeta
Sukirno  Sadono.  1981. Pengantar  Teori
Makro  Ekonomi. Depok:  Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Teguh  Muhammad.  2001 .  Metodologi Penelitian  Ekonomi  Teori  dan Aplikasi, edisi 2 . Jakarta :  Penerbit PT. RajaGrasindo Persada Wahib Abdul. 2001. Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001 , edisi 1. Jakarta : Penerbit Laksana
Mandiri