Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 205-224.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA ( Deoxyribo Nucleis Acid )
Evidence of Criminal Case Based on DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Test Results
Adi Rais Patanra
Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisan Resort Kendari E-mail: rais.patanra@gmail.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman76@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id
Abstract: This research aims on analyng the position of DNA test results in proving a criminal case, as well as finding out the concrete application of evidence of DNA test results  in  criminal  cases.  This  research  applied  a  normative  legal  research.  Legal research normative is a process for determining a rule of law, principles law, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results showed that the position of DNA test results in proving criminal cases in Indonesia, which is based on Article 184 of the Criminal Procedure Code, can act as evidence for expert statements and  documentary  evidence.  The  results  of  DNA  examination  as  evidence  in  the disclosure of criminal cases can be used at the investigation level accompanied by an oath which is then written in the form of an expert examination report. Such evidence will become documentary  evidence  if the  public prosecutor only presents it at  trial without being accompanied by a presentation by a DNA forensic expert before the trial. Concrete  application  of  DNA  test  results  evidence  in  criminal  cases  based  on  the Kendari District Court Decision Number 233/Pid.B/2019/Pn Kdi, namely the results of DNA examinations on suspected perpetrators of sexual abuse against children are not used as sole evidence by the court judge, and the results of DNA examination are also not enforced in its classification as evidence for expert testimony to serve as a source of guidance by the panel of judges in considering whether the perpetrator is liable for criminal responsibility as a criminal act of sexual abuse (sexual abuse) against a child.
Keywords: DNA (Deoxyribo Nucleis Acid); evidence; criminal case
Abstrak: Penelitian  ini  untuk  menganalisis  kedudukan  hasil  tes  DNA  dalam pembuktian perkara pidana, serta menemukan penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA  dalam  perkara  pidana.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif empiris.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan  suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Kedudukan  hasil  tes  DNA  dalam  pembuktian  perkara  pidana  di  Indonesia  yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP dapat berperan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat  bukti  surat.  Hasil  pemeriksaan  DNA  sebagai  alat  bukti  dalam  pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang disertai dengan sumpah kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli. Alat bukti tersebut  akan  menjadi  alat  bukti  surat  jika  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  hanya menyajikannya di persidangan tanpa disertai dengan pemaparan oleh ahli forensik DNA di depan persidangan. Penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana  dengan  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor 233/Pid.B/2019/Pn Kdi, yaitu hasil pemeriksaan DNA atas terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak dijadikan sebagai alat bukti tunggal oleh majelis hakim pengadilan,  dan  tidak  juga  diberlakukan  hasil  pemeriksaan  DNA  dalam penggolongannya sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjadi sumber petunjuk oleh majelis hakim pengadilan dalam mempertimbangkan dapatnya pelaku dibebani pertanggungjawaban  pidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual (pencabulan) terhadap anak.
Kata kunci: DNA (Deoxyribo Nucleis Acid); pembuktian; perkara pidana

## PENDAHULUAN
Eksistensi alat bukti atau lebih dikenal dengan pembuktian merupakan aspek yang sangat urgen  dalam  proses  persidangan  pengadilan  supaya  ada  kepastian  penegakan  hukum. Sebab akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan dan  bergantung  pada  kepastian  hukum.  Pembuktian  yang  akurat  adalah  jalan  menuju tegaknya  keadilan.  Namun  sebaliknya,  pembuktian  yang  tidak  akurat  akan  melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
Dalam  rangka  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  terdapat  kehendak  agar hukum  tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  melalui  instrumen  hukum  dapat diwujudkan.  Sedangkan  dalam  menggunakan  hukum,  cita-cita  yang  terkandung  dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  ( to  use  the  law  to  legitimate  their actions ). 1
1 Oheo K. Haris, " Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum,  Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 240.
Makin ramainya kasus yang memerlukan keautentikan suatu alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam pengambilan keputusan mengenai perkara pidana yang terjadi, membuat  Tes  DNA  dirasa  perlu  untuk  digunakan  sebagai  alat  bukti  baik  di  Indonesia maupun dimata dunia. Adanya keraguan atas legalitas tes DNA membuatnya tidak mampu menjadi bukti mandiri atau dikualifikasi sebagai satu macam alat bukti saja, sehingga perlu adanya bukti  pendukung  lain  untuk saling memperkuat sebagaimana Pasal  184  KUHAP. Untuk itu diperlukan hukum yang mengaturnya secara tertulis khusus mengenai tes DNA sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Tes DNA dalam proses peradilan mampu  memberikan  data  yang  akurat  dan  tidak  terbantahkan  karena  sampel  yang digunakan untuk di teliti adalah bagian-bagian yang di ambil dari tubuh korban maupun pelaku. Proses penggunaan hasil tes DNA yaitu melalui surat oleh pejabat berwenang yang memuat seluruh keterangan berdasarkan obyek yang diperiksa atau diteliti dilakukan oleh ahli  forensik  (dokter  ahli).  Kemudian  didukung  oleh  keterangan  ahli  tersebut  yang memeriksa sendiri sebagai penguat dari catatan yang dikeluarkan. Berdasarkan dua alat bukti  yang  saling  mendukung  pengelompokan  tes  DNA  dari  situlah  hakim  dapat menggunakannya sebagai alat bukti petunjuk.
Asam  deoksiribo  nukleat  (DNA)  adalah  salah  satu  jenis  asam  nukleat  yang merupakan senyawa-senyawa polimer yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Penemuan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) menyebabkan perubahan yang cukup revolusioner  di  berbagai  bidang.  Hasil  aplikasi  dari  teknik  PCR  ini  disebut  dengan DNA fingerprint yang merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu. Karena setiap  individu  mempunyai  DNA fingerprint yang  berbeda  maka  dalam  kasus  forensik, informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan.
DNA yang biasa digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel. DNA yang paling akurat untuk tes adalah DNA inti sel karena inti sel tidak bisa berubah sedangkan DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu, yang  dapat  berubah  seiring  dengan  perkawinan  keturunannya.  Dalam  kasus-kasus kriminal,  penggunaan  kedua  tes  DNA  di  atas,  bergantung  pada  barang  bukti  apa  yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Seperti jika ditemukan puntung rokok, maka yang diperiksa adalah DNA inti sel yang terdapat dalam epitel bibir karena ketika rokok dihisap  dalam mulut,  epitel  dalam bibir  ada  yang  tertinggal  di puntung  rokok. Epitel ini masih menggandung unsur DNA yang dapat dilacak.
Untuk kasus pemerkosaan diperiksa spermanya tetapi yang lebih utama adalah kepala  spermatozoanya  yang  terdapat  DNA  inti  sel  di  dalamnya.  Sedangkan  jika  di  TKP ditemukan satu helai rambut maka sampel ini dapat diperiksa asal ada akarnya. Namun untuk DNA mitokondria tidak harus ada akar, cukup potongan rambut karena diketahui bahwa pada ujung rambut terdapat DNA mitokondria sedangkan akar rambut terdapat DNA inti sel. Bagian-bagian tubuh lainnya yang dapat diperiksa selain epitel bibir, sperma dan rambut adalah darah, daging, tulang dan kuku.
Alat  bukti  keterangan  ahli  dapat  lihat  dalam  Pasal  186  KUHAP  dan  definisi keterangan  ahli  dapat  di  lihat  dalam  Pasal  1  angka  28  KUHAP adalah  keterangan  yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 179 ayat (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  diminta  pendapatnya  sebagai  ahli kedokteran kehakiman  atau  dokter atau  ahli  lainnya wajib memberikan keterangan  ahli demi keadilan.
Pada  tahap  penyidikan,  Ahli  dipanggil  dan  diperiksa  apabila  penyidik “menganggap perlu” untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Maksud dan tujua n pemeriksaan  ahli,  agar  peristiwa  pidana  yang  terjadi  bisa  terungkap  lebih  terang. Pemeriksaan ahli akan menjadi mutlak tatkala jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ahli.
Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  maka  tidak  terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan  semakin  terang.  Keterangan  ahli  tidak  perlu  diperkuat  dengan  alasan  sebab keahliannya  atau  pengetahuannya  sebagaimana  pada  keterangan  saksi.  Apa  yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan dan fakta, sedang keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya.  Apabila  keterangan  ahli  diberikan  pada  tingkat  penyidikan,  maka  sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu.
Terkait  dengan  Pasal  179  ayat  (1)  KUHAP  ini, M.  Yahya  Harahap dalam bukunya Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP mengemukakan  bahwa biasanya  yang  dimaksud “ahli kedo kteran kehakiman ialah  ahli  forensik  atau  ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.
Dalam Kajian Hukum Tes DNA ( Deoxyribonucleis Acid ) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP). Menurut Tommy Masoara , kedudukan  alat  bukti  tes  DNA  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam  penyelesaian  suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Dengan demikian, kedudukan alat bukti tes DNA dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan.  Walau  demikian  tes  DNA  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja,  karena  tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan  bukti . Ada  beberapa  kasus  yang  dipecahkan  dengan  tes  DNA  yang membuktikan  bahwa  tes  DNA  sudah  diterima  dalam  hukum  pembuktian  di  Indonesia. Kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  tes  DNA  ini  bersifat  bebas,  tergantung  dari  hakim apakah  menggunakan atau mengesampingkannya sebagai alat bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan bersama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang mana  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau  dogma-dogma.  Penafsiran hukum  yang  dilakukan  adalah  penafsiran  gramatikal  yaitu  penafsiran  yang  dilakukan terhadap  kata-kata  atau  tata  kalimat  yang  digunakan  pembuat  undang  dalam  peraturan perundang-undangan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembuktian  perkara  pidana berdasarkan hasil pemeriksaan tes DNA ( deoxyribo nucleis acid ). Hasil kajian norma-norma hukum  dari  inventarisasi  hukum  positif  tersebut  dapat  membantu  untuk  mendapatkan pandangan  yang  tepat  tentang  formulasi  hukum  pidana  dalam  menentukan  hasil pemeriksaan tes DNA ( deoxyribo nucleis acid ) sebagai alat bukti yang absolut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tempat Terdapatnya DNA, Struktur Kimia DNA dan Proses Identifikasi DNA Dalam Pembuktian Perkara
Tempat terdapatnya DNA adalah di dalam sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sel juga dianggap sebagai suatu pabrik mikro yang menerima  bahan  baku  berupa  asam  amino,  karbohidrat,  lemak  dan  mineral  untuk kemudian diproses dan hasilnya diambil sebagai bahan untuk hidup dan sisanya dibuang.
Sel ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu setelah dibuatnya mikroskop yang pertama.
Pada  intinya  setiap  makhluk  hidup  memiliki  kandungan  DNA  yang  terdapat  di dalam sel, dimana bagian terbesar dari DNA terdapat di dalam nukleus, terutama dalam kromosom. 2 Zat yang ditemukan dalam nukleus sel yang kemudian dinamai dengan nukleon yang kemudian nama ini diubah menjadi asam nukleat.
Asam  nukleat  terdapat  pada  hampir  semua  sel  makhluk  hidup  yang  berfungsi untuk  menyimpan  dan  mentransfer  informasi  genetik  secara  tepat  untuk  menyintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Di dalam kromosom inti sel terdapat DNA yang berbentuk  untaian  rangkap  atau double  helix .  Apabila  terjadi  pembelahan  inti  sel,  maka kromosom  juga  membelah  dan  demikian  juga  dengan  molekul  DNA.  DNA  tidak  hanya terdapat  dalam  kromosom  akan  tetapi  juga  dapat  ditemui  pada  sitoplasma  dan mitokondria. 3
DNA merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul (BM) paling besar dari  semua  senyawa  organik  (kurang  lebih  berjumlah  1  juta)  yang  ditemukan  dalam kromatin  inti  sel  (>99  %)  dan  dua  organel  sitoplasma  (<1%)  mitokondria  dan  plastid (kloroplas). 4 Dalam keadaan natural DNA terletak berpasangan yang mana kedua utas yang berpasangan  itu  memiliki  ikatan  hidrogen  lewat  basanya  dan  perpasangan  kedua  utas tersebut  bersifat  tetap,  di  mana  A  (adenin)  berpasangan  dengan  T  (timin)  sedangkan  G (guanin) berpasangan dengan C (citosin). 5
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chargaff, 6 dikemukakan bahwa komposisi DNA berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Dalam DNA dari spesies apa pun, jumlah DNA tidaklah sama akan tetapi hadir dalam rasio yang khas. Melalui hidrolisis DNA  bahwa  pada  berbagai  makhluk  ternyata  banyaknya  adenin  selalu  kira-kira  sama dengan banyaknya timin. Dan demikian juga dengan sitosin dan guanin. Dengan kata lain, dari penelitian Chargaff menyatakan bahwa perbandingan A/T dan G/C selalu mendekati satu. 7
Untuk semua DNA dalam sel yang ada pada makhluk hidup, keberadaan antara pospat dan gula adalah sama, namun hanya jumlah basa yang membedakan. Keberadaan DNA  berfungsi  sebagai  pengatur  kehidupan  sel  dalam  tubuh  melalui  dua  proses  yaitu
2 Suryo, Genetika Strata I . Cet. Ke-9, Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity Press, 2001, hlm. 58.
3 Ibid
4 Wildan Yatim, Genetika , Bandung: Tarsito, 1986, hlm. 315.
5 Ibid . 6 Neil A. Campbell dkk., Biologi . Alih Bahasa, Rahayu Lestari et.al. Jakarta: Erlangga. 2002, hlm. 301.
7 Suryo, Op.Cit , hlm. 35
replikasi yang berarti penggandaan dan transkripsi yang berarti mencetak. Replikasi adalah untuk  perbiakan  dan  pembelahan  sementara  transkripsi  berguna  untuk  mensintesa protein. 8
Setelah mengetahui sekilas tentang DNA, selanjutnya adalah bagaimana DNA itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian suatu perkara. Hal yang sangat  penting  dalam  pemecahan  kasus  dengan  barang  bukti  DNA  adalah  penanganan barang bukti DNA secara tepat.
Maksudnya  ialah  mengidentifikasi,  mengoleksi,  menyimpan  agar  tidak terkontaminasi sehingga dapat dihindari tercampurnya DNA tersangka dengan DNA lain. Untuk menghindari kontaminasi barang bukti yang mengandung DNA, National Institute of Justice punya beberapa prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh para petugasnya. 9
Di antaranya, memakai sarung tangan, memakai peralatan yang berlainan setiap menangani setiap barang bukti yang berbeda, hindari berbicara, bersin, batuk di dekat barang bukti, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat mengambil sampel barang bukti, jaga barang bukti agar tidak lembap.
Langkah  pertama  untuk  mengidentifikasi  DNA  adalah  dengan  cara  mengisolasi DNA  yang  bertujuan  untuk  menemukan  struktur  dan  tipe  DNA-nya  untuk  kemudian dicocokkan dengan DNA yang terdapat pada terdakwa yang dianggap sebagai pelaku. Dalam identifikasi DNA juga dikenal dengan metode DNA profiling atau Fingerprinting . 10 Metode ini dinamakan dengan fingerprinting dikarenakan sebelum ditemukan teknologi DNA, yang dipergunakan  sebagai  alat  identifikasi  adalah fingerprint atau  sidik  jari  dari  seseorang. Setelah ditemukannya teknologi DNA, maka pengembangan yang dilakukan serta akurasi dari hasil yang didapatkan setara dengan akurasi yang ada pada identifikasi dengan sidik jari.
Apabila sampel DNA yang ditemukan di TKP hanya sedikit, maka dapat  di atasi dengan teknik penggandaan DNA atau DNA Amplification . 11 Dalam teknik penggandaan ini ada  dua  cara  yaitu:  pertama  dengan  cara  penggandaan  DNA  menjadi  banyak  hingga berjumlah puluhan bahkan sampai ratusan. Sedangkan yang kedua, DNA suatu gen dapat digandakan tak terbatas jumlahnya dengan menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction
8 Wildan Yatim, Op. cit. , hlm. 317.
9 Kompas Cybermedia, “ Mengungkap Fakta dengan DNA ” , dalam Ali Muhtarom, Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 64.
10 Bernard Knight, Forensic Pathology, Second Edition , New York: Oxford University Press, Inc, 1996, hlm. 102.
11 Wildan Yatim, Op. cit., hlm. 318.
(PCR) atau reaksi rantai polymerase . PCR disebut juga "mesin fotokopi" DNA karena reaksi rantai  ini  akan  menggandakan  DNA. 12 Dengan  demikian,  penyelidik  memiliki  DNA  yang cukup jumlahnya untuk dibandingkan dalam suatu tes. Alasannya karena sedikit  sampel sehingga DNA yang diisolasi akan sulit dianalisis pada southern blot . Karena itulah dilakukan amplifikasi sampai didapat jumlah sampel yang cukup banyak untuk dianalisis.
Dalam keilmuan forensik, teknik penggandaan yang dilakukan adalah teknik PCR secara  murni.  Teknik  PCR  yang  dilakukan  oleh  pihak  laboratorium  forensik  atau  untuk kepentingan peradilan, tidak dapat disamakan dengan istilah DNA recombinant yang juga merupakan bentuk lain dari penggandaan dan rekombinasi DNA.
Selain menggunakan PCR dalam melakukan amplifikasi DNA, ada metode lain yang dianggap  ampuh  dalam  melakukan  analisa  yaitu  dengan  menggunakan  analisis  RFLP dengan Southern  Blooting .  Cara  ini  digunakan  untuk  pendeteksian  kemiripan  dan perbedaan sampel DNA dan hanya membutuhkan sedikit sampel dalam bentuk darah atau jaringan. 13 Dengan menggunakan metode ini, probe radio aktif menandai pita elektroforesis yang  mengandung  penanda  RFLP  ( Restriction  Fragment  Length  Polymorphism )  tertentu. Ahli forensik hanya menguji beberapa bagian DNA saja, akan tetapi dengan jumlah sedikit itu rangkaian ini dapat memberikan sidik jari DNA. 14
Metode yang juga pernah digunakan oleh Alec Jeffreys dari Leicester University, orang  pertama  yang  mengemukakan  teknik DNA  Profiling atau Fingerprinting , 15 adalah dengan menggunakan enzim Restriction Endonuclease . Metode yang dilakukan oleh Jeffreys adalah dengan memasukkan sampel yang telah ada ke dalam tempat yang telah ditentukan dan kemudian dipecah dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease.
Permasalahan akan muncul apabila dalam suatu tindak kejahatan dilakukan oleh orang yang kembar identik. Dalam hal ini DNA dari kedua orang ini adalah sama. Hal ini disebabkan bahwa kromosom sel manusia itu terdiri dari 23 pasang atau 46 buah. Yang mana  23  berasal  dari  sel  telur  (ibu)  dan  23  berasal  dari  sperma  (ayah).  Dalam  proses kembar identik, pembagian ini bisa terjadi sama. Apabila terjadi kasus dengan pelaku adalah salah satu dari kembar identik, maka hasil tes DNA yang dilakukan tidak dapat langsung dijadikan  sebagai  barang  bukti  dikarenakan  perlu  penelusuran  lebih  lanjut.  Boleh  jadi penelusuran dilakukan dengan bantuan BIN atau Badan Intelijen Nasional.
12 Sukandarrumidi, Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 199.
13 Neil A. Campbell, Op. Cit., hlm. 327.
14 Ibid., hlm. 407 15 Bernard Knight, Op. Cit. , hlm. 102.
Dari  beberapa  cara  yang  dikemukakan  di  atas,  pada  dasarnya  hanya  berbeda dalam metode akan tetapi hasil yang didapatkan adalah tetap untuk dapat mengidentifikasi DNA  dan  memetakan  atau  menemukan  profil  DNA  atau  tipe  dari  DNA  tersebut  yang kemudian dibuat DNA fingerprint -nya untuk selanjutnya dapat diajukan sebagai alat bukti. Hasil DNA fingerprint inilah yang diajukan oleh penyidik sebagai alat bukti untuk kemudian diajukan di hadapan sidang pengadilan.

## Akurasi DNA Sebagai Alat Bukti
Penggunaan tes DNA dalam suatu penyelidikan sudah sering dilakukan baik dalam kasus- kasus  pidana  maupun  perdata  ataupun  di  luar  hukum  seperti  dalam  mengidentifikasi korban-korban kebakaran korban yang sudah hangus dan sudah tidak dapat dikenali lagi. Saat ini, istilah tes DNA sudah sangat familier di tengah masyarakat Indonesia.
Mulai dari bom Bali pada tahun 2002 hingga peristiwa yang beberapa bulan lalu menghebohkan masyarakat adalah kasus pembunuhan berantai 11 orang oleh Very Idham Henniansyah atau dikenal dengan nama Ryan Sang Penjagal di Jombang Jawa Timur. Dari berbagai  kasus  ini,  terlihat  bahwa  terdapat  kesulitan  dalam  mengidentifikasi  identitas korban/mayat secara fisik ataupun biometri, yang disebabkan kondisi tubuh mayat yang telah rusak atau hancur. Untuk itu, identifikasi dengan metode tes DNA menjadi mencuat. Setelah dilakukan tes DNA tiga kerangka yang saat itu diragukan dapat dipastikan sebagai jasad milik Ariel, Vincent, dan Guntur. Bahkan menurut hasil tes DNA tersebut Kadiv Humas Polri  Irjen  Pol.  R.  Abubakar  Nataprawira  saat  itu  mengatakan  hasil  identifikasi  DNA  99 persen identik milik tiga orang tersebut.
Selain kasus  di  atas juga  tes DNA  atau Deoxyribo  Nucleic  Acid digunakan  untuk mengetahui identitas seseorang. Seperti halnya yang terjadi di Semarang seseorang yang bernama  Andaryoko  Wisnu  Prabu  mengaku  sebagai  sosok  Supriyadi  pejuang  PETA. Pengakuan tersebut menggemparkan para peneliti sejarah, karena mereka meyakini bahwa Supriyadi sudah meninggal.
Berdasarkan  pengakuannya  ini  Andaryoko  Wisnu  Prabu  ditantang  oleh  pihak keluarga Supriyadi untuk melakukan tes DNA menyamakan sama atau tidaknya antara DNA Andaryoko dengan DNA pihak keluarga Supriyadi. Hasil dari tes tersebut guna mengetahui kebenaran pengakuannya. Menurut Dr. Herawati Sudoyo, Ph.D. dan Dr. L. Helena Suryadi,

## MS. menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar. 16

## Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti

## Keterangan Ahli
Sebelum  menguraikan  lebih  jauh  tentang  posisi  atau  kedudukan  hasil  tes  DNA dapat dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli. Ada baiknya dimulai terlebih dahulu dengan menunjukkan hasil pemeriksaan tes DNA atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang  sehubungan  dengan  barang bukti  yang ditemukan pada  tempat kejadian perkara.
Berikut  diambil  salah  satu  contoh  hasil  pemeriksaan  DNA  terduga  pelaku kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan: 17
Gambar 1 . Data Sampel Barang Bukti Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan
Tabel 1 di atas menunjukkan sampel/barang bukti DNA yang akan diperiksa DNA pada kasus perkosaan dan pembunuhan, khususnya sampel pada daerah alat kelamin (swab vagina).
Dengan berdasarkan sampel atau barang bukti di atas maka kemudian dilakukan pemeriksaan DNA dengan hasil sebagai berikut: 18
16 Bahruddin  Muhammad,  “ Reaktualisasi  Hukum  Pembuktian  Nasab  Berbasis  Teknologi  Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman) ”, Artikel: Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, hlm. 56.
17 Abdullah  Sani, “ Polisi  Tangkap  2  Pelaku  Pemenggal  Kepala  Wanita  di  Riau ” ,  Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-2-pelaku-pemenggal-kepala-wanita-di-riau.html, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
Gambar 2. Hasil pemeriksaan DNA kasus pemerkosaan dan pembunuhan.
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  pemeriksaan  profil  DNA  dilakukan  dengan menggunakan metode standar DNA forensik terhadap seluruh sampel seperti yang tersebut pada Tabel 1, didapatkan bukti ilmiah bahwa marka DNA STR yang dianalisis memberikan hasil sebagai berikut:
1) Hasil  uji  pendahuluan Acid-phosphatase terhadap  sampel  dengan  kode  lab 15040_3a, 15040_3b, dan 15040_3c menunjukkan hasil positif yang berarti sampel-sampel  tersebut  mengandung  semen  sehingga  dilanjutkan  dengan pemeriksaan DNA.
2) Sampel  dengan  kode  lab  15040_1,  15040_2,  dan  15040_6  diperoleh  hasil pemeriksaan  DNA  yang  sempurna  ( full  DNA  profile )  artinya  16  marka terdeteksi  menggunakan  metode AmpFℓSTR Human  Identifiler  Plus (lihat tabel 18).
3) Sampel dengan kode lab 15040_4 dan 15040_5 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna (lihat tabel 13).
4) Sampel dengan kode lab 15040_3a, 15040_3b, dan 15040_3c menghasilkan mixture DNA profile yang berarti sampel-sampel tersebut menghasilkan profil DNA campuran dari dua individu yang berbeda.
5) Sampel  dengan  kode  lab  15040_7  tidak  berhasil  didapatkan  profil  DNA disebabkan oleh keadaan barang bukti yang telah rusak atau terdegradasi, sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut.
6) Profil DNA dengan kode lab 15040_1 dan 15040_2 adalah individu berjenis kelamin laki-laki.
7) Profil DNA dengan kode lab 15040_4, 15040_5, dan 15040_6 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
8) Profil DNA dengan kode lab 15040_4, 15040_5, dan 15040_6 adalah IDENTIK, terbukti  bahwa  usapan  darah  hepar  (15040_4),  usapan  darah  otot  leher (15040_5), dan otot paha (15040_6) berasal dari individu yang sama, yaitu korban An. Inisial TS.
9) Sebagian profil DNA kode lab 15040_3a, 15040_3b, dan 15040_3c IDENTIK dengan profil DNA otot paha korban (15040_6), terbukti bahwa swab vagina bagian fornix posterior (15040_3a) dan swab vagina bagian luar (15040_3b dan 15040_3c), mengandung profil DNA Inisial TS (15040_6) (lihat tabel 18).
10) Hasil pemeriksaan DNA korban An. Inisial TS yang dilakukan memiliki indeks Likelihood  Ratio (LR)  1:379.992.775.953.938.000.000,00  atau  dalam persentase dengan nilai kebenaran adalah sebesar 99,9999999999999%.
11) Sebagian  profil  DNA  dengan  kode  lab  15040_3a,  15040_3b,  dan  15040_3c lainnya IDENTIK dengan profil DNA Inisial HL (tersangka)(15040_1), terbukti bahwa  swab  vagina  bagian fornix  posterior (15040_3a)  dan  swab  vagina bagian  luar  (15040_3b  dan  15040_c),  mengandung  profil  DNA  Inisial  HL (tersangka) (15040_1) (lihat tabel 2).
12) Hasil  pemeriksaan  DNA  Inisial  HL  (tersangka)  yang  dilakukan  memiliki indeks Likelihood  Ratio (LR)  1:6.066.396.173.823.080.000,00  atau  dalam persentase dengan nilai kebenaran adalah sebesar 99,9999999999999%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 11, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa:
1) Barang bukti usapan darah hepar, No. Reg BB: Sp. Sita/39.e/V/2015/Reskrim,  usapan  darah  otot  leher,  No.  Reg  BB:  Sp. Sita/39.g/V/2015/Reskrim,  dan  otot  paha,  No.  Reg  BB:  Sp. Sita/39.d/V/2015/Reskrim berasal dari individu yaitu KORBAN INISIAL TS.
2) Profil DNA pada barang bukti swab vagina bagian fornix posterior , No. Reg BB: Sp. Sita/39.c/V/2015/Reskrim dan swab vagina bagian luar, No. Reg BB: Sp. Sita/39.c/V/2015/Reskrim mengandung profil DNA inisial HL (tersangka).
Pada kasus ini menunjukkan bahwa jejak DNA pelaku dapat terungkap dari swab vagina korban. Dengan profil DNA pelaku dalam hal ini didapatkan dari semen ( sperma ) yang  tertinggal  di  dalam  liang  sanggama  ( introitus  vaginae )  korban.  Pada  kasus  ini  pula sperma menjadi barang bukti berkategori emas , yang dapat menunjukkan langsung pelaku yang melakukan pemerkosaan, dan berpotensi sebagai tersangka pembunuhan.
Sudah dapat dipastikan dengan berdasarkan analisis di atas tidak dapat dijangkau oleh  hakim  pengadilan  yang  jelas-jelas  berlatar  belakang  sarjana  hukum.  Kemampuan mendeteksi asam nukleat yang menyimpan identitas khusus dengan berdasarkan spesimen darah  atau  sperma  pembanding  antara  yang  didapatkan  dari  TKP  dengan  yang  diambil langsung  dari  terduga  pelaku  tidak  pernah  dipelajari  oleh  seorang  hakim  pengadilan semenjak di bangku kuliah. Pada keadaan-keadaan itulah, terkait dengan hasil pemeriksaan DNA  oleh  seorang  yang  ahli  dibidang  tersebut,  terutama  ahli  forensik  dan  ahli  genetik dibutuhkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan sejumlah kode angka dan nomor yang telah dirangkainya sebagai gambaran terduga pelaku memiliki hubungan erat dengan barang bukti yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.
Dengan  berdasarkan  Pasal  184  ayat  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  selanjutnya  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah, bahkan ditempatkan sebagai alat bukti prioritas kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Sudah tentunya, pembentuk undang-undang sejak itu telah memikirkan atau memprediksi perkembangan  pola  kejahatan  beserta  bagaimana  cara  membuktikan  selagi  beradaptasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paling tidak, meskipun masih dipertahankan prinsip bewijs minimum dan prinsip sistem  pembuktian  negatif,  keterangan  ahli  dapat  menjadi  pilihan  terbaik  dalam pembuktian  perkara-perkara  pidana.  Pembuktian  pelaku  tindak  pidana  dengan menggunakan pemeriksaan DNA, menjadi salah satu contoh terprediksinya keterangan ahli yang  beradaptasi  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  saat  ini  keterangan  ahli  sudah memiliki peran signifikan yang sejajar dengan keterangan saksi dalam membuat terangnya pelaku tindak pidana.
Dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) tersebar berbagai ketentuan yang mengatur tentang keterangan ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

## Pasal 1 angka 28 KUHAP:
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Pasal 120 KUHAP:
(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ;
(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik- baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya  yang  mewajibkan  ia  menyimpan  rahasia  dapat  menolak  untuk memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 133 KUHAP:
1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik  luka  keracunan  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara  tertulis,  yang  dalam  surat  itu  disebutkan  dengan  tegas  untuk pemeriksaan  luka  atau  pemeriksaan  mayat  dan  atau  pemeriksaan  beda mayat;
3. Mayat  yang  dikirim  kepada  ahli  kedokteran  atau  pada  rumah  sakit  harus diperlakukan  secara  baik  dengan  penuh  penghormatan  terhadap  mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Pasal 179 KUHAP:
1. Setiap orang yang diminta sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan  keterangan  ahli,  dengan  ketentuan  bahwa  mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik- baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya;
Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP: “…alat bukti yang sah ialah keterangan ahli…” Pasal 186 KUHAP: “…keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan….”
Pasal 187 huruf c KUHAP: “…s urat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat 1 huruf c di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan mengenai yang diminta secara resmi daripadanya….”
Dengan berdasarkan uraian di atas, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan alat bukti  keterangan  ahli  dihubungkan  dengan  penggunaan  hasil  pemeriksaan  DNA,  maka
terdapat  beberapa  poin  yang  perlu  diperjelas  untuk  mengakomodasi  hasil  pemeriksaan DNA sebagai bagian dari alat bukti keterangan ahli, sebagai berikut:
1) Hasil  pemeriksaan  DNA  tergolong  sebagai  keterangan  ahli  yang  diberikan oleh seseorang karena memiliki keahlian khusus;
2) Keterangan  ahli  untuk  hasil  pemeriksaan  DNA  tidak  hanya  untuk mengungkap  identitas  korban,  tetapi  juga  untuk  mengungkap  identitas pelaku tindak pidana;
3) Keterangan  ahli  tidak  lagi  terbatas  pada  pengalaman,  keilmuan  dan pengetahuan  khusus  seseorang,  tetapi  juga  akan  bersangkut-paut  dengan fakta-fakta tentang pelaku tindak pidana;
4) Hasil pemeriksaan DNA tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti surat, tetapi harus diikuti dengan pemberian keterangan ahli di depan persidangan.

## Bukti Surat
Sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 di atas, tentang hasil pemeriksaan DNA  terduga  pelaku  pada  kasus  pemerkosaan,  juga  terkualifikasi  sebagai  bukti  surat. Tepatnya adalah surat yang dibuat oleh seorang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus  mengidentifikasi  dan  membaca  DNA  yang  dimiliki  baik  seorang  terduga  pelaku maupun seorang korban tindak pidana.
Tentang alat bukti surat, diatur dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:
“Surat sebagaimana tersebut pada Pasa l 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat umum  yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
d. Surat  lain  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain.”
Dihubungkan  Pasal  187  KUHAP  di  atas,  dengan  hasil  pemeriksaan  DNA  berupa penulisan  kode  angka  dan  huruf-huruf  dalam  tabel,  maka  hasil  pemeriksaan  DNA merupakan alat bukti surat.
Kalau hasil pemeriksaan DNA hanya dalam bentuk kode angka dan huruf, tentu yang demikian berdiri sendiri sebagai bukti surat bukan keterangan ahli (ini mencocokkan rumusan  Pasal  187  huruf  a  KUHAP).  Namun  jika  sudah  disertai  dengan  uraian  dan penjelasan,  apalagi  sebelum  atau  sesudah  dipaparkan  apa  yang  termaktub  dalam  kode angka dan huruf tersebut disertai dengan sumpah, maka yang demikian sudah terpenuhi pula selain sebagai alat bukti surat juga sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP).
Mengenai  kekuatan  pembuktian  hasil  pemeriksaan  DNA  sebagai  bukti  surat, meskipun hal itu dikeluarkan oleh seorang ahli dengan keterangan di bawah sumpah. Bukti surat  tersebut  tetap  tidak  dapat  dikatakan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sifatnya mengikat dan sempurna. Ini tentu berbeda dengan kekuatan mengikat dari alat bukti surat sebagaimana yang berlaku dalam hukum acara perdata, terutama pada surat yang tergolong sebagai  akta  otentik.  Nilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  pada  akta  otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata Juncto Pasal 285 RBG, adalah sempurna (volledig bewjiskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya, sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai  apa  yang  disebut  dalam  akta.  Juga  sempurna  dan  mengikat  kepada  hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang sedang disengketakan.
Alat bukti surat, termasuk dalam hal ini hasil pemeriksaan DNA dalam hukum acara pidana tidak bernilai mengikat dan bersifat sempurna, sekalipun dikeluarkan oleh pejabat yang  berwenang  bahkan  berikut  dengan  sumpah  atas  pejabat  dari  dokter  forensik  yang mengeluarkan surat pemeriksaan DNA itu. Tetap tidak dapat disamakan dengan kekuatan hukum alat bukti surat dalam hukum acara perdata.
Hal  yang  menyebabkan  alat  bukti  surat  hasil  pemeriksaan  DNA  tidak  dapat dianggap  memiliki  kekuatan  sempurna  dan  mengikat,  tetapi  bersifat  bebas  bagi  hakim, yaitu: Pertama , asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Dengan asas ini, tentu jika hasil pemeriksaan DNA hanya disajikan  sebagai  surat  dalam  persidangan,  maka  hakim  bebas  menilai  kebenaran  yang terkandung pada alat bukti surat tersebut.
Kendatipun  dari  segi  formil  alat  bukti  hasil  pemeriksaan  DNA  telah  benar  dan sempurna,  namun  kebenaran  dan  kesempurnaan  formal  itu  dapat  disingkirkan  untuk mencapai  dan  mewujudkan  kebenaran  materiil.  Kebenaran  dan  kesempurnaan  harus mengalah saat berhadapan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ini yang membedakan dalam  hukum  acara  perdata,  kebenaran  yang  hendak  dicari  dan  diwujudkan,  memang sedapat  mungkin  mencapai  kebenaran  sejati,  tetapi  jika  kebenaran  sejati  tidak  dapat diwujudkan hakim, dapat diperkenankan mewujudkan kebenaran formil.
Kedua , sudah  umum  dalam  teori  maupun  dalam  praktik adalah  berlaku  prinsip pembuktian minimum dan negatif. Sehingga sekalipun hasil pemeriksaan DNA merupakan bukti scientific , bahkan sering dianggap bisa tergolong sebagai bukti mandiri karena secara langsung menyatakan fakta berbicara dengan sendiri (res ipso locuitoir), tetap tidak dapat dipaksakan sebagai bukti yang sifatnya otonom. Tetap ada kewajiban yang bagi hakim yang mendapat sajian surat pemeriksaan DNA untuk menghubungkannya dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
Mengenai perdebatan bahwa alat bukti hasil pemeriksaan DNA berada  di antara alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Disebabkan suatu hasil pemeriksaan DNA yang kemudian ditelaah oleh seorang dokter forensik, bisa diambil pada tingkat penyidikan, sepanjang diberikan di bawah sumpah. Pada keadaan-keadaan itu, hasil pemeriksaan DNA tidak dapat diperlakukan sama dengan hasil visum et repertum . Misalnya cukup saja surat itu yang dimasukkan pada tahap pembuktian persidangan.
Tidak dapat diperlakukan untuk surat berupa hasil pemeriksaan DNA. Sebab selain bukti surat keluaran hasil uji laboratorium masih berupa kode angka dan huruf, hakim tidak dapat  membacanya  yang  memang  tidak  dibekali  kemampuan  membaca  kode-kode semacam itu. Juga dengan hasil penjelasan atas kode tersebut oleh seorang ahli kedokteran forensik  yang  benar-benar  terampil  dalam  pemeriksaan  DNA,  tatkala  dituangkan  dalam surat berupa berita acara pemeriksaan ahli, tetap tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk  membuka  terangnya  seorang  yang  terduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana.
Bagaimanapun majelis hakim pengadilan harus mendapat penjelasan secara langsung dari ahli  kedokteran  forensik  tadi  yang  memang  terlibat  secara  intens  dari  awal  mendeteksi sampel DNA yang diperoleh dari hasil olah TKP.
Kerumitan membaca kode DNA dalam hubungannya dengan peristiwa pidana yang sedang  diperiksa  di  pengadilan. Setidak-tidaknya  perdebatan klasik soal keterangan  ahli yang diberikan di tingkat penyidikan dapat tergolong sebagai alat bukti surat. Namun tetap harus diingat untuk tradisi pembuktian kasus pidana di negeri ini, adalah dengan prinsip bewijs  minimum dan  sistem  pembuktian  negatif,  keterangan  ahli  mengenai  tes  DNA keberlakuannya masih bersifat bebas bagi hakim untuk menilainya.

## Bukti Petunjuk
Pasal 188 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat selanjutnya ditegaskan  bahwa  petunjuk sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  hanya  dapat  diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  apakah  kemudian  hasil  pemeriksaan  DNA  dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk. Munir Fuady menggolongkannya sebagai alat bukti petunjuk. Lebih lanjut Munir Fuady mengemukakan: 19
“Pemakaian alat bukti tes DNA sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan alat bukti serbaguna berupa alat bukti petunjuk meskipun  dengan  berbagai  kelemahannya  yang  dapat  digunakan  sebagai terobosan bagi hakim-hakim dalam kasus pidana. dalam hal ini keberadaan hasil DNA  tersebut  dapat  menjadi  bukti  petunjuk  bagi  hakim  dalam  mengambil putusannya dalam kasus-kasus pidana tersebut. Bukti petunjuk itu sendiri dapat diperoleh  hakim  melalui  keterangan  saksi,  surat,  atau  keterangan  terdakwa. Dengan  demikian,  dalam  keterangan  saksi,  dalam  bukti  surat  atau  dalam keterangan  terdakwa  dalam  suatu  kasus,  hakim  dapat  mempergunakannya sebagai bukti petunjuk. Yang harus diingat juga oleh hakim bahwa bukti DNA sudah terbukti akurat, bahkan jauh lebih akurat dari model pembuktian konvensional, seperti bukti saksi. Oleh karena itu,  hakim  tidak  perlu  lagi memandang sebelah mata terhadap  bukti  tes DNA ini. Penggunaan  tes bukti DNA sebagai  alat bukti, memang sesuai dengan sistem KUHAP, yang menginginkan adanya kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 183 ayat 3 KUHAP.”
Terhadap  pendapat  Munir  Fuady  di  atas,  perlu  penelaahan  lebih  lanjut,  sebab secara normatifnya Pasal 188 ayat 2 KUHAP tegas sekali membatasi sumber memperoleh
19 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 180
bukti petunjuk, “hanya” pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Mengingat hasil pemeriksaan DNA dominan tergolong sebagai keterangan ahli, maka dengan ketentuan tersebut,  berarti  hasil  pemeriksaan  DNA  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  dalam memeroleh  alat  bukti  petunjuk.  Padahal,  Dengan  perkembangan  teknologi,  pemeriksaan DNA  cukup  memberikan  sumbangsih  untuk  kepentingan  pengungkapan  tindak.  Dengan demikian cukup alasan untuk dimanfaatkan hasil pemeriksaan DNA sebagai sumber alat bukti petunjuk demi terangnya peristiwa dan pelaku tindak pidana di persidangan.
Tentu dengan adanya hasil pemeriksaan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara  kemudian  dilakukan  pembandingan  dengan  spesimen  sperma  terdakwa,  hasil pemeriksaan DNA tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa pelakunya sudah tepat sebagaimana orang yang sudah saat itu didudukkan dalam kursi terdakwa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hukum yang telah dikemukakan, maka yang dapat menjadi kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kedudukan hasil tes DNA dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia  yaitu  berdasarkan  Pasal  184  KUHAP  dapat  berperan  sebagai  alat  bukti keterangan  ahli  dan  alat  bukti  surat.  Hasil  pemeriksaan  DNA  sebagai  alat  bukti  dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang disertai dengan  sumpah kemudian  dituangkan  dalam bentuk berita  acara  pemeriksaan  ahli.  Alat bukti  tersebut  akan  menjadi  alat  bukti  surat  jika  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  hanya menyajikannya di persidangan tanpa disertai dengan pemaparan oleh ahli forensik DNA di depan persidangan. Selain itu, penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana tidak dijadikan sebagai alat bukti tunggal oleh majelis hakim pengadilan, dan tidak juga  diberlakukan  hasil  pemeriksaan  DNA  dalam  penggolongannya  sebagai  alat  bukti keterangan ahli ataupun bukti surat untuk menjadi sumber petunjuk oleh majelis hakim pengadilan  dalam  mempertimbangkan  dapatnya  pelaku  dibebani  pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana.

## Daftar Pustaka

## Buku
Campbell, Neil A. dkk., Biologi . Alih Bahasa, Rahayu Lestari et.al. Jakarta: Erlangga. 2002.
Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Knight, Bernard, Forensic Pathology, Second Edition , New York: Oxford University Press, Inc,
1996.
Muhtarom, Ali, Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam
Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Sukandarrumidi, Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha
Menuju Hidup Sehat , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
Suryo, Genetika Strata I . Cet. Ke-9, Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity Press, 2001.
Yatim, Wildan, Genetika , Bandung: Tarsito, 1986.

## Jurnal dan Makalah
Haris, Oheo K., " Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum,  Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
Muhammad,  Bahruddin ,  “ Reaktualisasi  Hukum  Pembuktian  Nasab  Berbasis  Teknologi  Al- Qiyafah  (Perspektif  Hermeneutika  Hukum  Fazlur  Rahman) ”, Artikel:  Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 233/Pid.B/2019/Pn Kdi.

## Situs web
Abdullah Sani, “ Polisi Tangkap 2 Pelaku Pemenggal Kepala Wanita di Riau ” , Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-2-pelaku-pemenggal- kepala-wanita-di-riau.html, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.