## GREEN INFRASTRUCTURE FRAMEWORK: SEBUAH STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HIJAU NASIONAL
Dadi Heryana 1) , Amrie Firmansyah 2)*
1) 4132220003_dadi@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
Infrastructure  development  not  only  has  a  positive  impact  but  also  has  a  negative  impact,  especially  on  the environment,  so  there  is  a  need  for  a  strategy  that  aims  to  mitigate  negative  impacts  and  to  provide  green infrastructure that is environmentally friendly. This research aims to review the extent to which the potential for implementing the Green Infrastructure Framework can be used as a strategy for developing green infrastructure in  Indonesia.  This  research  was  carried  out  using  a  qualitative  approach  by  synthesizing  various  studies  that reviewed the impact of infrastructure development in Indonesia concerning the principles and standards contained in the Green Infrastructure Framework to reduce this impact. The research results show that implementing the Green Infrastructure Framework can be a government strategy  for developing national green infrastructure to reduce  the  negative  impact  of  infrastructure  development  on  the  environment  by  adopting  the  framework  into various policies or regulations in infrastructure development. This research can expand understanding of how the Green Infrastructure Framework can provide added value in implementing the Green Infrastructure concept in Indonesia so that it can be considered in formulating policies for infrastructure development in Indonesia. Keywords: Green Infrastructure, Green Infrastructure Framework, Sustainability Policy

## Abstrak
Pembangunan  infrastruktur  tidak  hanya  memiliki  dampak  positif  melainkan  juga  memiliki  dampak  negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas sejauh  mana  potensi  penerapan Green  Infrastructure  Framework dapat  digunakan  sebagai  strategi  dalam pembangunan  infrastruktur  hijau  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan melakukan sintesis berbagai penelitian yang mengulas tentang dampak pembangunan infrastruktur  di Indonesia dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip  dan  standar  yang  terdapat  dalam Green  Infrastructure  Framework untuk mengurangi dampak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat  menjadi  strategi  pemerintah  dalam  pembangunan  infrastruktur  hijau  nasional  sebagai  upaya  untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut  ke  dalam  berbagai  kebijakan  atau  regulasi  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Penelitian  ini  dapat memperluas  pemahaman  bagaimana Green  Infrastructure  Framework dapat  memberikan  nilai  tambah  dalam implementasi  konsep Green  Infrastructure di  Indonesia  sehingga  dapat  dipertimbangkan  dalam  menyusun kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kata Kunci: Infrastruktur Hijau , Green Infrastructure Framework, Kebijakan Keberlanjutan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  dipandang  sebagai  salah  satu  kunci  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan efek domino yang luar biasa  khususnya  dalam  perekonomian.  Infrastruktur  yang  tersedia  dengan  baik  dapat memperlancar  setiap  aktivitas  ekonomi  baik  itu  produksi,  distribusi,  hingga  konsumsi. Kemudahan  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  tersebut  dapat  membuat  ekonomi  semakin tumbuh dan membuat setiap pelaku ekonomi di dalamnya semakin sejahtera.
Menyadari  pentingnya  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  mulai  berfokus  pada pembangunan  infrastruktur  yang  masif.  Masifnya  pembangunan  infrastruktur  tersebut  dapat dilihat  pada  tren  anggaran  yang  dialokasikan  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur. Sejak  tahun  2014,  anggaran  infrastruktur  memiliki  porsi  yang  cukup  besar  dibandingkan alokasi  anggaran  pada  sektor  lainnya  (Putri,  2023).  Selain  itu,  masifnya  pembangunan infrastruktur  juga  tidak  hanya  terfokus  pada  satu  wilayah  tertentu  (tidak  berfokus  hanya  di
Pulau  Jawa)  melainkan  dilakukan  tersebar  di  seluruh  Indonesia  seperti  Jalan  Tol  Trans Sumatera, Jalan Trans Papua, dan berbagai proyek di wilayah Indonesia lainnya.
Masifnya pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya memiliki dampak yang positif melainkan  memiliki  dampak  negatif  baik  dalam  proses  pembangunannya  maupun  dampak negatif  adanya  infrastruktur  tersebut  setelah  terbangun.  Dampak  negatif  tersebut  khususnya dampak terhadap sosial dan lingkungan. Dampak lingkungan menjadi salah satu dampak yang nyata  dari  proses  pembangunan  infrastruktur  seperti  berkurangnya  area  hijau  karena pembukaan  hutan,  mengganggu  habitat  dari  flora  dan  fauna  di  sekitar  infrastruktur  tersebut, mengganggu  siklus  air,  dan  lain-lain.  Sedangkan  dampak  sosial  yang  dapat  timbul  seperti adanya penggantian lahan masyarakat yang tidak sesuai nominal yang diharapkan, pemukiman masyarakat yang terpinggirkan, dan lain-lain.
Adanya  dampak  sosial  dan  lingkungan  tersebut  tentunya  tidak  sejalan  dengan  konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi salah satu fokus global. Konsep SDGs mencetuskan pembangunan  berkelanjutan  yang  mengedepankan keselarasan  aspek  ekonomi, lingkungan  hidup,  dan  sosial (Hayati & Yulianto, 2020).  Agar selaras dengan konsep tersebut, dampak negatif dari pembangunan infrastruktur perlu diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur adalah konsep Green Infrastructure atau Infrastruktur Hijau. Berbagai  dampak  negatif  yang  muncul  dari  pembangunan  infrastruktur  perlu  adanya strategi sehingga diharapkan seluruh pembangunan infrastruktur dapat memenuhi konsep dan kriteria Green  Infrastructure. Di  luar  negeri,  pemerintah  telah  menerapkan  berbagai  strategi dalam  arah  pembangunan  menuju  pembangunan  infrastruktur  hijau  seperti  Inggris  yang menerapkan Green  Infrastructure  Framework sebagai  kerangka  dalam  pembangunan infrastruktur  hijau. Green  Infrastructure  Framework memberikan  suatu  struktur  untuk menganalisis  bagaimana  pengembangan  infrastruktur  dilakukan  dengan  mempertimbangkan konsep infrastruktur hijau (Natural England, 2023).
Secara  umum,  definisi Green  Infrastructure melingkupi  infrastruktur  yang  memiliki mitigasi  atau  menghindari  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  (Mulyono,  2021). pembangunan  infrastruktur  yang  menerapkan  konsep Green  Infrastructure diharapkan  dapat meminimalisir  dampak-dampak  negatif  yang  dapat  timbul  dari  pembangunan  infrastruktur. Oleh  karena  itu,  perlu  analisis  bagaimana  penerapan  konsep Green  Infrastructure dalam pembangunan  infrastruktur  nasional  di  Indonesia  sejauh  ini.  untuk  menjawab  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  sejauh  mana  konsep Green Infrastructure diterapkan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  terkait  yang  membahas  tentang  penerapan  konsep Green  Infrastructure .  Suhena  &  Hindersah  (2022)  melakukan  penelitian  terhadap  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Cikapundung,  Bandung  yang  menerapkan  konsep Soil  Bioengineering sebagai Green Infrastructure dalam mencegah erosi.  Selain itu, Nurhidayati (2022) meneliti tentang penerapan Blue-Green Infrastructure melalui Permeable  Pavements  Pedestrian dan Kolam  Retensi untuk mitigasi genangan banjir di kota Pontianak. Sejalan dengan penelitian Nurhidayati, penelitian Budiana & Nurmaidah (2022) yang meneliti penerapan model system drainage dengan Permeable  Pavement , Planters  Box serta Bioswale dalam  mewujudkan penanganan  sistem  drainase  kota  Medan  yang  ramah  lingkungan.  Namun,  disamping  hasil penelitian  tersebut  yang  mengulas  pembangunan  infrastruktur  yang  telah  memperhatikan konsep Green  Infrastructure, masih  banyak  pembangunan  infrastruktur  yang  belum menerapkan  konsep Green  Infrastructure sehingga  menimbulkan  dampak  negatif  bagi lingkungan.
Sebagai negara yang sedang melakukan banyak pembangunan infrastruktur yang masif dan  adanya  dampak  negatif  dari  pembangunan  infrastruktur  terhadap  lingkungan  maka

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Indonesia  mungkin  dapat  mengadopsi Green  Infrastructure  Framework seperti  halnya  yang telah dilakukan di Inggris sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Green Infrastruktur  Framework tersebut  perlu  dilakukan  analisis  untuk  menilai  sejauh  mana framework tersebut dapat mengatasi dampak negatif pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena  itu pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai potensi dan urgensi penerapan Green  Infrastructure  Framework sebagai  sebuah  strategi  nasional  dalam  pembangunan infrastruktur  hijau  yang  dapat  memitigasi  dampak  negatif  pembangunan  infrastruktur  untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengulas potensi Green Infrastructure Framework dapat diadopsi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada penanganan dampak  negatif terhadap  lingkungan.  Dari tujuan penelitian tersebut  dapat terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini lebih berfokus pada analisis secara umum berkaitan dengan prinsip, standar, dan panduan yang dapat diadopsi dalam membangun Green Infrastructure . Sementara itu, penelitian sebelumnya seperti Suhena  &  Hindersah  (2022),  Nurhidayati  (2022),  dan  Budiana  &  Nurmaidah  (2022)  lebih berfokus secara teknis bagaimana teknik dan metode dalam membangun Green Infrastructure pada jenis infrastruktur tertentu.
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur berkaitan dengan topik Green Infrastructure khususnya dalam konteks Indonesia . Penelitian ini dapat mendorong pemahaman  terkait  perbaikan  tata  kelola  pembangunan  infrastruktur  yang  berorientasi  pada penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkannya dengan pendekatan yang terstandarisasi. Pendekatan  yang  terstandarisasi  tersebut  salah  satunya  dengan  mengadopsi Green Infrastructure Framework yang telah diterapkan di luar negeri seperti Inggris.
Selain dari sisi literatur, penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara praktis yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur menerapkan Green  Infrastructure di  masa  yang  akan  datang  baik  infrastruktur  regional, nasional, maupun internasional. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan sejauh mana Green Infrastructure Framework dapat diadopsi dalam pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  agar  lebih  banyak  infrastruktur  yang  mengusung konsep Green Infrastructure .

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Green Infrastructure
Konsep Green  Infrastructure dapat  memiliki  definisi  yang  berbeda,  bergantung  pada konteks  yang  digunakan  dan  oleh  siapa  konsep  tersebut  digunakan  (Wright,  2011).  Konsep Green Infrastructure mendapatkan daya tarik di antara para peneliti dan pembuat keputusan, dan  definisinya  telah  berkembang  secara  signifikan  selama  bertahun-tahun,  dengan  ratusan penelitian yang diterbitkan dengan berbagai pendekatan (Laforteza et.al, 2013). Brown, Kim, &  Romani  (2015)  menjelaskan  bahwa  istilah Green  Infrastructure paling  awal  berasal  dari disiplin  terkait  konservasi  untuk  menggambarkan  ruang  hijau  multifungsi  yang  mendukung pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  definisi  ini,  ruang  alam  diintegrasikan  atau  dipadukan dengan sistem buatan manusia untuk menciptakan sinergi, seperti dataran banjir, atap hijau, dan sistem pemanenan air hujan.
Green  Infrastructure adalah  sebuah  konsep,  upaya,  atau  pendekatan  untuk  menjaga lingkungan yang sustainable melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dll.  Namun, dalam beberapa tahun  terakhir,  istilah  infrastruktur  hijau  telah  berkembang  menjadi  infrastruktur  buatan manusia  yang  menjaga  atau  meningkatkan  produktivitas  sumber  daya  alam,  termasuk mengurangi intensitas emisi (Permono & Hindersah, 2021).
Meskipun  fungsi  lingkungan  sering  menjadi  fokus  utama  dalam  konsep Green Infrastructure ,  manfaat  sosial  juga  merupakan  kriteria  yang  sangat  penting  dalam  konsep tersebut.  (Monteira,  Fereira,  &  Antunes,  2020). Green  Infrastructure tidak  hanya  berkaitan dengan  hal  yang  memiliki  dampak  positif  pada  lingkungan  tetapi  juga  berkontribusi  pada kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan konektivitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, mengembangkan kekhasan lokal, inklusi sosial, dan rasa kebersamaan.
Pokok  penting  dari  penerapan Green Infrastructure adalah  menjaga  keberlangsungan siklus  sumber  daya    air    secara    alami,    mengingat    pemanfaatan    air    bersih    terutama    di lingkungan  perkotaan telah  meningkat  seiring  pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan kota.  Pengurangan  polusi  juga merupakan   bagian   dari   upaya   mencapai   lingkungan yang   sehat   dan   bersih   bagi   masyarakat. Keterlibatan masyarakat pun menjadi unsur vital dalam tercapainya pengembangan infrastruktur hijau ini (Setiyono & Siddiq, 2018).

## Green Infrastructure Framework
Green  Infrastructure  Framework merupakan  sebuah framework yang  dikembangkan oleh Natural England (sebuah badan publik yang didanai oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam di Inggris). Green Infrastructure Framework memberikan  suatu  struktur  untuk  menganalisis  bagaimana  pengembangan infrastruktur  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  konsep  infrastruktur  hijau. Green Infrastructure  Framework mulai  dirilis  pada  tahun  2021  dengan  memperkenalkan Green Infrastructure  Mapping  and  Priciples. Selanjutnya Green  Infrastructure  Framework dikembangkan kembali hingga rilis versi terbaru pada Januari 2023 (Natural England , 2023). Green Infrastructure Framework terdiri dari kerangka utama sebagai berikut.
Green Infrastructure Principle
Dalam Green Infrastructure Framework, Green Infrastructure Principle berisi prinsip- prinsip  mengenai  apa,  mengapa,  dan  bagaimana Green  Infrastructure yang  baik  sehingga prinsip tersebut dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu Why, What, dan How. Ketiga kategori prinsip tersebut merupakan seperangkat prinsip dalam mengembangkan Green Infrastructure yang dapat mengurangi dampak pembangunan infrastruktur.
Prinsip  kategori Why antara  lain: Natural  rich  beautifull  places yaitu  bahwa Green Infrastructure harus  mendukung  alam  untuk  pulih  dan  berkembang,  melestarikan  dan meningkatkan  keindahan  alam,  satwa  liar  dan  habitat,  geologi  dan  tanah,  serta  hubungan budaya  dan  masyarakat  dengan  alam; Active  and  healthy  places yaitu  bahwa Green Infrastructure mendukung  gaya  hidup  aktif,  kohesi  komunitas,  dan  koneksi  alam  yang bermanfaat  bagi  kesehatan fisik  dan mental,  kesejahteraan, dan kualitas hidup; Thriving and prospering places yaitu bahwa Green Infrastructure membantu menciptakan dan mendukung komunitas  yang  sejahtera  yang  menguntungkan  semua  orang  dan  menambah  nilai  dengan menciptakan lingkungan berkualitas tinggi yang menarik bagi bisnis dan investor, menciptakan pekerjaan  ramah  lingkungan,  mendukung  ritel  dan  jalan  raya,  serta  membantu  mendukung ekonomi  lokal  dan  regenerasi; Improved  water  management yaitu Green  Infrastructure mengurangi  risiko  banjir,  meningkatkan  kualitas  air  dan  filtrasi  alami,  membantu  menjaga siklus  air  alami  dan  drainase  berkelanjutan  daerah  tangkapan  air,  mengurangi  tekanan  pada lingkungan air dan infrastruktur, memberikan kenyamanan, keanekaragaman hayati, ekonomi, dan  manfaat  lainnya; dan Resilient  and  climate  positive  places yaitu Green  Infrastructure membuat tempat lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan membantu memenuhi target nol karbon dan kualitas udara .
Prinsip kategori kedua yaitu What antara lain: Multifunctional yaitu Green Infrastructure harus  memberikan  berbagai  fungsi  (memberikan  banyak  fungsi  dari  area  yang  sama)  dan manfaat  bagi  manusia,  alam  dan  tempat,  mengatasi  masalah  khusus  dan  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka; Varied yaitu Green  Infrastructure harus  terdiri  dari  berbagai  jenis  dan
ukuran ruang hijau, rute hijau, dan fitur lingkungan (sebagai bagian dari jaringan) yang dapat memberikan berbagai fungsi, manfaat, dan solusi yang berbeda untuk mengatasi masalah dan kebutuhan  tertentu; Connected yaitu Green  Infrastructure harus  berfungsi  dan  terhubung sebagai jaringan hidup bagi manusia dan alam di semua skala (misalnya, di dalam lokasi; dan lintas wilayah/pada skala nasional); Accesible yaitu Green Infrastructure harus menciptakan dan memelihara tempat-tempat hijau yang dapat ditinggali yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan alam seperti akses ke taman berkualitas baik, ruang hijau, rute rekreasi, jalan kaki dan bersepeda yang inklusif, aman, ramah, dikelola dengan baik dan dapat diakses oleh semua orang; dan Character yaitu Green Infrastructure harus menanggapi karakter kawasan sehingga  berkontribusi  pada  konservasi,  peningkatan  dan/  atau  pemulihan  bentang  alam  di kawasan  terdegradasi,  menciptakan  bentang  alam  baru  berkualitas  tinggi  yang  membuat masyarakat setempat merasa terhubung.
Prinsip kategori ketiga yaitu How antara lain: Partnership & vision yaitu bekerja dalam kemitraan, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan sejak awal untuk merencanakan bersama,  mengembangkan,  dan  menyampaikan  visi  untuk Green  Infrastructure di  area tersebut; evidence yaitu menggunakan bukti ilmiah, dan praktik penggunaan lahan yang baik saat merencanakan dan meningkatkan infrastruktur hijau dengan cara memahami bukti manfaat aset  saat  ini,  dan  data  tentang  tantangan  dan  kebutuhan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  di daerah; plan  strategically yaitu  merencanakan  secara  strategis Green  Infrastructure sebagai aset utama dalam strategi dan kebijakan lokal, di semua skala dengan mengintegrasikan Green Infrastructure ke  dalam  kebijakan  lingkungan,  sosial,  kesehatan  dan  ekonomi; design yaitu memahami  lanskap/ townscape suatu  wilayah,  alam,  sejarah,  dan  karakter  budaya,  untuk menciptakan  tempat  yang  dirancang  dengan  baik,  indah,  dan  khas; dan managed,  valued, monitored,  evaluated yaitu  merencanakan  tata  kelola  yang  baik,  pendanaan,  pengelolaan, pemantauan,  dan  evaluasi  infrastruktur  hijau  sebagai  aset  utama  sejak  awal  dan mengamankannya untuk jangka panjang.

## Green Infrastructure Standard
Green Infrastructure Standard dalam Green Infrastructure Framework berisi pedoman dan  standar  untuk  memastikan  kualitas  dari Green  Infrastructure.  Green  Infrastructure Standard saat ini memiliki 5 standar utama antara lain Green Infrastructure Strategy Standard, Accessible Greenspace Standards, Urban Nature Recovery Standard, Urban Greening Factor Standard, dan Urban Tree Canopy Cover Standard.
Green  Infrastructure  Strategy  Standard merupakan  standar  yang  mengatur  bahwa otoritas  terkait  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  mengembangkan  kebijakan  strategis  untuk implementasi Green Infrastructure . Pada skala  area yang luas, Standar Green Infrastructure akan  melihat  otoritas  untuk  mengembangkan  rencana  yang  menetapkan  bagaimana pembangunan akan mewujudkan 15 prinsip dalam Green Infrastructure Principle . Accessible Greenspace Standards mengatur bagaimana pembangunan infrastruktur harus memenuhi 3 kriteria yaitu kriteria ukuran dan kedekatan, kriteria kapasitas, dan kriteria kualitas berkaitan dengan kemudahan akses terhadap ruang hijau. Kriteria ukuran dan kedekatan artinya setiap  orang  harus  memiliki  akses  ke  ruang  hijau  di  dekat  tempat  tinggal,  kemudian  kriteria kapasitas artinya ruang hijau yang disediakan cukup memadai baik dari segi jumlah maupun luas  area  untuk  diakses  semua  orang,  dan  kriteria  kuallitas  artinya  kualitas  ruang  hijau memenuhi  standar  kualitas  menurut  standar  tertentu  contohnya  seperti  kualitas Green  Flag Award .
Urban  Nature  Recovery  Standard mengatur Green  Infrastructure yang  dirancang  dan dikelola untuk pemulihan alam harus memiliki tingkat yang disepakati. tingkat tersebut menjadi standar  dalam  membangun  infrastruktur  agar  setiap  infrastruktur  yang  dibangun  melakukan
recovery pada tingkat yang disepakati tersebut.  Hal ini termasuk pemulihan habitat kaya satwa liar dan habitatnya yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pemulihan alam.
Urban Greening Factor Standard merupakan standar yang menetapkan ukuran seberapa besar penghijauan di lingkungan perkotaan yang perlu dilakukan. Dalam standar ini ditetapkan bahwa  cakupan  penghijauan  yang  dilakukan  dengan  nilai  faktor  sebesar  0.3  hingga  0,5  atau 30%  hingga  50%  dari  area  wilayah.  Standar  ini  memaksa  pembangunan  infrastruktur  agar mengalokasikan area sebesar nilai faktor yang telah ditentukan untuk difungsikan sebagai area hijau dari keseluruhan area infrastruktur yang dibangun.
Urban Tree Canopy Cover Standard merupakan standar yang menetapkan standar ukuran Tree Canopy Cover yaitu ukuran persentase luas wilayah yang ditutupi oleh daun-daun pohon dan vegetasi lainnya yang tumbuh di atasnya. Ini mencakup daun, ranting, dan cabang-cabang pohon  yang  membentuk  tutupan  atas  hutan  atau  area  vegetasi.  Dengan  kata  lain,  standar  ini mengatur  seberapa  banyak  area  yang  harus  tercover  oleh  pepohonan  dari  keseluruhan  area infrastruktur yang dibangun.

## Green Infrastructure Planning and Design Guide
Dalam Green  Infrastructure  Framework, bagian  ini  berisi  serangkaian  panduan berdasarkan  praktik  dan  bukti-bukti  empiris  tentang  bagaimana  merancang  suatu Green Infrastructure yang  berkualitas.    Tujuan  dari  bagian  ini  adalah  untuk  memberikan  panduan praktis berbasis bukti tentang bagaimana merencanakan dan merancang infrastruktur hijau yang baik.
Secara umum panduan ini memberikan panduan terkait bagaimana menerapkan kerangka infrastruktur  hijau,  termasuk  prinsip  dan  standar  infrastruktur  hijau  yang  akan  dirancang, bagaimana  merancang  fitur Green  Infrastructure sebagai  blok  infrastruktur  dari  jaringan terhubung  yang  lebih  besar,  memberikan  ilustrasi  bagaimana  menggabungkan  fitur  G reen Infrastructure dalam  'tipe  area'  yang  berbeda  untuk  membuat  jaringan  multifungsi  dan terhubung pada skala yang berbeda dan dalam jenis area yang berbeda, bagaimana merancang Green  Infrastructure untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  teridentifikasi  dengan  fokus  khusus pada  alam,  kesehatan,  perubahan  iklim,  pengelolaan  air  dan  kemakmuran,  bagaimana mengembangkan infrastruktur hijau yang dipimpin lanskap dengan fokus pada karakter lanskap dan  kekhasan  lokal  dan  bagaimana  berbagai  indiaktor  seperti Biodiversity  Net  Gain , Urban Greening  Factors , Local  Nature  Recovery  Strategies dapat  mendukung  desain Green Infrastructure yang baik.

## Green Infrastructure Process Journey
Bagian ini berisi panduan bagaimana proses penerapan Green Infrastructure Framework dalam  membangun  infrastruktur  hijau.  Panduan  ini  mencakup  lima  proses  utama  antara  lain Stakeholder Mapping , Evidence, Plan Strategically, Design, dan Managed, valued, monitored, and evaluated . Secara umum proses tersebut merupakan Green Infrastructure Principle pada kategori How .
Pada  tahap Stakeholder  Mapping dilakukan  dengan  mengidentifikasi  pihak-pihak pengambil keputusan dalam organisasi dan luar organisasi untuk memahami bagaimana mereka terhubung  dan  mencari  cara  terbaik  untuk  melibatkan  mereka.  Hal  tersebut  harus  dilakukan secara  selektif  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  pemangku  kepentingan  terkait  dilibatkan untuk mengembangkan kebijakan infrastruktur hijau yang diharapkan.
Tahap selanjutnya  adalah Evidence yaitu  memastikan bahwa bukti dikumpulkan untuk mengembangkan  pemahaman  tentang  jaringan  infrastruktur  hijau  yang  ada  untuk  melihat kualitas, kuantitas dan distribusi aset infrastruktur hijau yang ada; apa yang dibutuhkan oleh orang,  tempat,  dan  alam;  dan  perkiraan  manfaat  potensial  yang  dapat  diberikan  oleh infrastruktur hijau yang ada atau yang baru;

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Plan Strategically merupakan tahap selanjutnya yaitu pada tahap ini merupakan proses identifikasi prioritas yang dapat dicapai oleh infrastruktur hijau terkait dengan keanekaragaman hayati,  manfaat  kesehatan  dan  kesejahteraan,  pengelolaan  air,  dan  ketahanan  dan  adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal tersebut dituangkan dalam suatu visi dan kebijakan infrastruktur hijau  sebagai  bagian  dari  draf  perencanaan  lingkungan  yang  kemudian  dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan  menggunakan  bukti-bukti  yang  dikumpulkan  dan  prioritas  yang  teridentifikasi pada  tahap-tahap  sebelumnya  maka  dapat  dilakukan  tahap Design. Pada  tahap  ini dimungkinkan  untuk  merancang  kebijakan  dan  menyatakan  lokasi-lokasi  prioritas  untuk infrastruktur hijau yang akan dilindungi, dibuat atau ditingkatkan.
Tahap terakhir adalah proses Managed, valued, monitored, and evaluated, pada tahap ini memastikan infrastruktur hijau diatur, dikelola, dipantau, dipelihara, dan didanai untuk jangka panjang.  Selain  itu,  pada  tahap  ini  dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  rencana lingkungan dari waktu ke waktu.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  cara scoping  review dari berbagai  studi  empiris  yang  mengulas  mengenai  pembangunan  infrastruktur  dan  dampak- dampak yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur di  Indonesia terhadap lingkungan kemudian  dikaitkan  dengan  bagaimana  dampak-dampak  tersebut  dapat  diatasi  dengan penerapan Green  Infrastructure  Framework .  Data  yang  digunakan  terbatas  pada  penelitian- penelitian yang dilakukan terhadap infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan pemukiman, bendungan,  waduk,  dan  infrastruktur  air  lainnya.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dari penelitian-penelitian  yang  terindeks  pada Google  Scholar .  Proses  analisis  data  dilakukan dengan membuat kategorisasi setiap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur untuk selanjutnya dianalisis keterkaitan penanganan dampak tersebut dengan penerapan Green Infrastructure Framework.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan infrastruktur hijau menjadi salah satu isu yang berkembang saat ini dan menjadi tren pembangunan (Widyaputra, 2020). Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran  bahwa  pembangunan  yang  dilakukan  secara  sembarangan  menimbulkan  dampak negatif  terhadap  lingkungan.  Dalam  mengikuti  tren  pembangunan  infrastruktur  hijau,  perlu menerapkan  suatu  strategi  agar  tujuan  dari  pembangunan  infrastruktur  hijau  dapat  dicapai secara maksimal. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur hijau  adalah Green  Infrastructure  Framework yang  juga  diterapkan  di  Inggris.  Penerapan Green Infrastructure Framework sebagai sebuah strategi tentu menghadapi berbagai tantangan dan  hambatan,  Oleh  karena  itu  penting  untuk  menetapkan  suatu  kebijakan  dalam  penerapan Green Infrastructure Framework sebagai sebuah strategi pembangunan infrastruktur hijau.

## Dampak Negatif Pembangunan Infrastruktur Terhadap Lingkungan, Sosial
Berbagai  hasil  penelitian  telah  banyak  dilakukan  terkait  dengan  dampak  negatif pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, dll. Hal tersebut seperti hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli berdampak pada lingkungan (Rani & Azlan, 2020) atau hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Ogan V berpengaruh secara simultan terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan  teknis  (Lindawati  et.al,  2022).  Pembangunan  infrastruktur  tersebut  dibangun  tanpa memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif yang dirasakan  oleh  masyarakat  maupun  ekosistem  baik  hewan  maupun  tumbuhan.  Beberapa
dampak  negatif  dari  pembangunan  infrastruktur  dikategorikan  sebagai  dampak  hidrologi, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan dampak terhadap ekonsistem.
Salah  satu  dampak  lingkungan  dari  pembangunan  infrastruktur  adalah  dampak hidrologi.  Dampak  hidrologi  merupakan  dampak  yang  mengganggu  proses  sirkulasi  air  dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer (Syarifudin, 2017). Beberapa bukti empiris melalui kajian telah dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur seperti Fakhurozi et.al (2020) yang menyatakan  bahwa  dampak  lingkungan  yang  berpotensi  terjadi  adalah  daerah  resapan  air berkurang, dan banjir. (Fakhurozi et.al, 2020); kemudian Jayadi et.al (2015) menemukan bahwa Proyek  Infrastruktur  Bendungan  Baliase  memiliki  dampak  lingkungan  antara  lain  terjadinya perubahan  angkutan  sedimen,  menghambat  aliran  nutriet  kebagian  hilir  sungai,    terjadinya intrusi air laut, dan penurunan kesuburan di bagian hilir; penelitian Apriliana (2021) tentang dampak  pembangunan  perumahan  dan  pertokoan  menyatakan  bahwa  dengan  pembangunan perumahan serta pertokoan juga semakin hilangnya daerah resapan air, sehingga kemungkinan banjir dapat terjadi disaat musim hujan; dan penelitian Muda (2016) yang menemukan bahwa kegiatan  pekerjaan  umum  pada  tahap  konstruksi  biasanya  menggunakan  alat-alat  berat, sehingga  menimbulkan  dampak  pada  komponen  lingkungan  fisik  seperti  peningkatan kebisingan, pencemaran udara, tanah dan air, dan gangguan pada kondisi hidrologi.
Pembangunan infrastruktur yang masif tentunya mengurangi area terbuka hijau. Ruang terbuka  hijau  merupakan  area  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka  tempat  tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam (Fitri et.al, 2020). Salah satu bukti empiris mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap ruang terbuka hijau sebagaimana hasil penelitian  Apriliana  (2021)  tentang  dampak  pembangunan  jalan  MERR  di  Surabaya  yang menyatakan  bahwa  adanya  pembangunan  jalan  tersebut  telah  menghilangkan  lahan  terbuka hijau. Selain itu penelitian Fakhurozi  et.al (2020) tentang dampak Jalan Tol Trans Sumatera menyatakan bahwa dampak pembangunan jalan  tersebut  adalah  hilangnya lahan perkebunan dan pertanian dan hilangnya daerah hijau di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian dari Indarto  &  Rahayu  (2015)  tentang  dampak  pembangunan  perumahan  juga  sejalan  dengan penelitian  lainnya  bahwa  dampak  terhadap  lingkungan  berupa  adanya  perubahan  alih  fungsi lahan.
Ekosistem  juga  menjadi  salah  satu  aspek  yang  terdampak  dari  adanya  pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara  tidak langsung mengganggu ekosistem pada area  infrastruktur  dibangun  yang  menjadi  habitat  flora  dan  fauna.  Beberapa  penelitian  telah menemukan  fakta  bahwa  ekosistem  terganggu  dengan  adanya  pembangunan  infrastruktur seperti  penelitian  Jayadi  et.al  (2015)  tentang  dampak  bendungan  menyatakan  bahwa pembangunan  bendungan  dapat  memutus  daur  hidup  ikan  tertentu,  kemudian  penelitian Shiamah  (2020)  pembangunan  bendungan  wlingi  berdampak  pada  meluasnya  tumbuhan tanaman  penganggu  yang  tumbuh  di  beberapa  tempat  sepanjang  daerah  genangan,  dan penelitian  Kusmana  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  cukup  banyak  tipe-tipe  ekosistem bervegetasi  yang  produktif  terkena  gangguan  kerusakan  akibat  pesatnya  pembangunan perkebunan,  infrastruktur  kota,  pemukiman,  tambak,  dan  lain-lain  yang  menyebabkan terdegradasinya bahkan lenyapnya ekosistem tersebut.

## Penerapan Green Infrastructure Framework sebagai mitigasi dampak negatif
Menyadari adanya dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di Indonesia, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini (Herlina, 2021). Salah satu upaya yang dapat  dilakukan  pemerintah yaitu perlu menerapkan strategi untuk  mengintegrasikan konsep keberlanjutan  yang  ramah  lingkungan  dengan  proses  pembangunan  infrastruktur  nasional. Salah  satu  strategi  yang  dapat  diterapkan  adalah  dengan  mengadopsi Green  Infrastructure Framework dalam melaksanakan proses pembangunan di Indonesia. Adopsi rerangka tersebut dapat  dilakukan  dengan  menjadikan Green  Infrastructure  Priciples,  Green  Infrastructure
Volume 4 No.2, 2024
Standard, Green Infrastructure Planning and Design Guide, dan Green Infrastructure Process Journey sebagai  suatu  kriteria  integral  yang  perlu  dipenuhi  dalam  setiap  pembangunan infrastruktur nasional.
Green  Infrastructure  Principles dapat  memitigasi  berbagai  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  pembangunan  infrastruktur.  Hal  tersebut  karena  prinsip-prinsip  tersebut merupakan  prinsip  dasar  mengenai  mengapa,  apa,  dan  bagaimana  seharusnya  pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sebagai contoh prinsip Why 1: Natural rich beatifull places yang  menekankan  pada  pembangunan  infrastruktur  harus  dapat  memperkuat  hubungan masyarakat  dan  lingkungannya,  maka  setiap  pembangunan  infrastruktur  tidak  hanya mementingkan fungsi infrastruktur bagi masyarakat melainkan juga memperhatikan bagaimana hubungan  masyarakat  dengan  ekosistem,  memperhatikan  agar  tidak  mengganggu  proses hidrologis, serta menyertakan keseimbangan ruang terbuka hijau.
Pembangunan infrastruktur hijau agar dapat memenuhi Green Infrastructure Principles tersebut perlu menerapkan Green Infrastructure Process Journey yang mengatur tahapan yang perlu  dilakukan.  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  yang  mengacu  pada Green Infrastructure  Process  Journey dapat  membantu  mengurangi  dampak  negatif  dari pembangunan  infrastruktur,  proses  terstruktur  dari  tahap  awal  yang  berorientasi  pada pemenuhan aspek lingkungan tentunya akan lebih mampu untuk mendeteksi dari awal berbagai dampak  negatif  yang  dapat  timbul.  Sebagai  contoh  pada  tahap Maping  stakeholder, semua pihak dalam proses pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi sehingga dapat mengetahui kontribusi dari pihak-pihak tersebut terhadap lingkungan apakah positif atau negatif. Kemudian pada  tahap  pengumpulan  bukti-bukti  dapat  secara  jelas  dan  terukur  yang  didukung  bukti memadai  terkait  dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan,  hingga  sampai  pada  tahap pemantauan dan evaluasi dimana tahapan tersebut dapat melakukan evaluasi secara simultan dengan pembangunan itu sendiri untuk mengurangi dampak-dampak yang mungkin terjadi.
Dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  penggunaan Green Infrastructure  Standard juga  menjadi  tools  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai infrastruktur hijau dengan mengikuti standar-standar yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  standar Green  Infrastructure  Standard yaitu Urban  Tree Canopy  Standard ,  dengan  standar  tersebut  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  harus memenuhi  minimum  persentase  wilayah  yang  dapat  ditutupi  oleh  pepohonan  atau  vegetasi lainnya. Hal ini memaksa pembangunan infrastruktur untuk tidak mengganggu pepohonan di lingkungan  sekitar  pembangunan  infrastruktur  atau  jika  terpaksa  harus  mengganggu, pembangunan infrastruktur tersebut harus menanam kembali pepohonan agar dapat memenuhi Urban Tree Cover Standard tersebut. Pada akhirnya standar tersebut dapat memitigasi dampak negatif dari berkurangnya ruang terbuka hijau akibat pembangunan infrastruktur.

## Kebijakan dalam rangka Penerapan Green Infrastructure Framework
Dalam  penerapan  infrastruktur  hijau  adalah  menentukan  metode  yang  paling  efektif, insentif  ekonomi,  dan  program  edukasi  publik  untuk  mendorong  praktik  manajemen  terbaik (Baptiste et.al, 2015). Untuk menerapkan Green Infrastructure Framework ini sebagai bagian dari strategi pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pemerintah perlu menerapkan beberapa  kebijakan  dalam  rangka  adopsi  rerangka  ini  menjadi  suatu  kriteria  dalam pembangunan  infrastruktur  nasional.  Kebijakan  tersebut  dapat  berupa  suatu  regulasi  untuk mengatur  bagaimana  skema  penerapan,  proses  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  selurah pemangku kepentingan yang terlibat, dan mekanisme reward sebagai stimulus dalam penerapan rerangka tersebut.
Pembentukan suatu regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, harus dibuat secara  baik,  dengan  melihat  kebutuhan  akan  pembentukan  regulasi  tersebut  ditujukan  untuk kepentingan pembangunan negara dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian
hukum (Silalahi, 2020). Oleh karena itu dalam menyusun regulasi yang mengatur bagaimana penerapan Green  Infrastructure  Framework perlu  mempertimbangkan  berbagai  aspek  dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses pembentukan regulasi yang berlandaskan pada Green  Infrastructure  Framework ini  akan  menjadi  suatu  proses  awal  dalam  penerapan Green Infrastructure Framework di Indonesia.
Regulasi tersebut dapat mengatur terkait bagaimana framework diterapkan dalam setiap proses  pembangunan  infrastruktur  mulai  dari  perencanaan,  tender,  pelaksanaan,  hingga pengawasan.  Pada  tahap  perencanaan  dapat  mengadopsi Green  Infrastructure  Planning  and Design Guide serta Green Infrastructure Process Journey, kemudian tahap tender, framework dapat  diadopsi  agar  setiap  prinsip  dalam Green  Infrastructure  Framework  Principles dapat dipenuhi dengan mencantumkan kriteria-kriteria lingkungan sebagai bentuk spesifikasi teknis yang  harus  dipenuhi  oleh  penyedia  jasa  seperti  ruang  terbuka  hijau  yang  harus  ada,  kriteria hidrologi  atau  pengelolaan  air,  serta  kontribusi  terhadap  ekosistem.  Sedangkan  pada  tahap pelaksanaan  dapat  diadopsi Green  Infrastructure Standard agar  hasil  pembangunan infrastruktur dapat memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan.
Selain  satu  aspek  yang  perlu  dilakukan  pengaturan  dalam  penerapan Green Infrastructure Framework adalah bagaimana skema penerapan yang akan dilakukan. Sebagai suatu  hal  yang  baru,  penerapan Green  Infrastructure  Framework perlu  dilakukan  secara bertahap  yaitu  mulai  dari  tahap  awal  sebagai  uji  coba  atau piloting yang  hanya  melibatkan beberapa  pemangku  kepentingan  utama,  kemudian  tahap  transisi  yaitu  tahap  peralihan  dan penyesuaian dengan ketentuan pembangunan infrastruktur dan ketentuan lingkungan yang ada, serta  tahap  adopsi  penuh  yaitu  ketika  seluruh framework dapat  diterapkan  kepada  seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Sebagai strategi stimulus terhadap pembangunan infrastruktur hijau yang mengadopsi Green  Infrastructure  Framework ,  regulasi  dapat  juga  mengatur  terkait  insentif  yang  dapat diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang mampu mengadopsi seluruh framework secara baik. Bentuk insentif yang dapat diberikan dapat berupa keringanan pajak bagi badan usaha  penyedia  jasa  pembangunan  infrastruktur,  penambahan  anggaran  bagi  instansi pemerintah yang menerapkan Green Infrastructure Framework sebagai insentif bagi pegawai yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  tersebut,  dan  lain-lain.  Namun, pemberian  insentif  tersebut  perlu  dibarengi  dengan  adanya  mekanisme  penilaian  yang  jelas dan terukur terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan.

## Hambatan dan Tantangan Penerapan Green Infrastructure Framework
Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan suatu hal yang baru adalah adanya  resistensi  atau  penolakan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Penolakan  publik  dan kebijakan  publik  dapat  diibaratkan  bagai  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan. Pada dasarnya penolakan publik terjadi karena terjadi karena terdapat suatu aspek kebijakan yang mengganggu hak dan kewajibannya (Dewi, 2017). Dalam konteks  ini,  adanya  regulasi  dapat  menyebabkan  beberapa  kewajiban  tambahan  yang  perlu dilaksanakan  oleh  para  pemangku  kepentingan  sehingga  dianggap  menambah  rumit  proses birokrasi dalam pembangunan infrastruktur.
Penerapan Green  Infrastructure  Framework menghadapi  tantangan  mengenai ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. Penerapan Green  Infrastructure  Framework membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki pemahaman  yang  baik  terhadap  pembangunan  infrastruktur  dan Green  Infrastructure Framework itu sendiri. Sementara itu sumber daya manusia yang memiliki keterampilan hijau belum  cukup  tersedia  dan  mampu  menghasilkan  barang  produksi  ramah  lingkungan (Erwinsyah, 2021). Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri karena Green Infrastructure Framework ini  menjadi  pengetahuan  yang  baru  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur
sehingga  memerlukan  edukasi  bagi  setiap  individu  yang  terlibat  dalam  pembangunan infrastruktur  tersebut.    Selain  itu,  sumber  daya  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  tantangan dalam penerapan Green Infrastructure Framework karena dalam penerapan framework tersebut tidak  hanya  fungsionalitas  infrastruktur  yang  diperhatikan  melainkan  juga  memperhatikan fungsionalitas  bagi  lingkungan  sehingga  akan  menambah  faktor  ekonomi  yang  dibutuhkan untuk menyediakan fungsionalitas tersebut.
Dari sisi birokrasi, penerapan Green Infrastructure Framework terdapat permasalahan bahwa  penerapan framework tersebut  dapat  memperpanjang  alur  birokrasi  dalam  proses pembangunan  infrastruktur.  Permasalahan  tersebut  dapat  terjadi  apabila  regulasi  yang  di tetapkan  bersifat form  over  substance artinya  lebih  banyak  bersifat  administratif  dan mengedepankan  legalitas  daripada  substansi  dari  penerapan framework itu  sendiri.  Birokrasi juga  dapat  menjadi  terlalu formalistik dan  memprioritaskan  aturan-aturan  dan  prosedur- prosedur  daripada  hasil  yang  diinginkan  (Setyasih,  2023).  Oleh  karena  itu,  regulasi  yang disusun  harus  lebih  fleksibel  agar  tidak  menambah  panjang  alur  birokrasi  dalam  proses pembangunan infrastruktur.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  yang  masif  masih jarang yang memenuhi konsep infrastruktur hijau. Pembangunan infrastruktur dianggap masih memiliki  dampak  negatif  terutama  berkaitan  dengan  hidrologis,  ruang  terbuka  hijau,  dan ekosistem. Untuk memitigasi dampak negatif yang muncul tersebut serta menerapkan konsep infrastruktur  hijau  maka  dapat  menerapkan Green  Infrastructure  Framework.  Green Infrastructure Framework yang didalamnya mencakup prinsip, standar, serta pedoman untuk menerapkan  konsep Green  Infrastructure .  Prinsip,  standar,  dan  pedoman  tersebut  dapat digunakan  sebagai  strategi  pembangunan  infrastruktur  hijau  yang  meminimalkan  seluruh dampak negatif khususnya dampak terhadap lingkungan.
Berbagai kebijakan dalam penerapan Green Infrastructure Framework tersebut dapat menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Tantangan dan hambatan yang muncul tersebut dapat berupa adanya resistensi terhadap suatu regulasi baru, permasalahan  ketersediaan  sumber  daya  baik  manusia  maupun  ekonomi,  serta  semakin panjangnya  alur  birokrasi  dengan  adanya  kewajiban  untuk  memenuhi framework tersebut. Namun,  hal  tersebut  dapat  diminimalkan  dan  dihindari  apabila  regulasi  yang  disusun  dibuat secara fleksibel tetapi tetap mengedepankan substansi dari regulasi tersebut.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  diantaranya  adalah  ulasan  dalam  penelitian  ini masih  bersifat  umum  dan  belum  menjelaskan  setiap  poin  permasalahan  secara  mendalam. Kondisi ini perlu pemahaman lebih lanjut yang bersifat teknis dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi,  hidrologi,  ekologi,  dan  disiplin  ilmu  lainnya  terkait  lingkungan  sehingga  dapat mengulas aspek dampak, kebijakan teknis, cara  mengatasi berbagai  tantangan dan hambatan secara lebih komprehensif.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  atau forum group  discussion untuk  mendapatkan  hasil  pengujian  yang  lebih  komprehensif.  Selain  itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai peneliti dari disiplin ilmu yang terkait sehingga dapat dihasilkan hasil penelitian yang lebih mendalam.  Penelitian ini menyarankan kepada  pembuat  kebijakan  yang  terkait  dengan  pembangunan  infrastruktur  adalah  dengan menyusun  suatu  regulasi  yang  komprehensif  dengan  mengadopsi Green  Infrastructure Framework . Regulasi tersebut dapat mengatur bagaimana teknis penerapan framework tersebut,
skema penerapan mulai tahap piloting hingga proses evaluasi, proses edukasi kepada seluruh pemangku  kepentingan  yang  terlibat,  hingga  skema  insentif  bagi  seluruh  pihak  yang  telah berupaya untuk menerapkan framework tersebut sebagai stimulus dalam penerapan framework tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliana, R. (2021). Dampak pembangunan jalan merr terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konsep  pembangunan  berkelanjutan  di  wilayah  Gunung  Anyar,  Surabaya. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 1 (3), 86-96. https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i3.170 Baptiste,  A.  K.,  Foley,  C.,  &  Smardon,  R.  (2015).  Understanding  urban  neighborhood differences in willingness to implement green infrastructure measures: a case study of Syracuse,
NY. Landscape and
Urban Planning , 136 , 1-12. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.11.012
Brown,  M.,  Kim,  Y.,  &  Romani,  M.  (2015). Infrastructure  finance  in  the  developing world Green infrastructure: definition and needs. The Global Green Growth Institute, Seoul, Korea & The Intergovernmental Group of Twenty Four on Monetary Affairs and Development,  Washington.  https://gggi.org/report/green-infrastructure-definition-and- needs-2/
Budiana, I. T., &  Nurmaidah, N. (2022). Model  permeable pavement, bioswale dan planters boxes  sebagai  model  pengendalian  genangan  di  kawasan  permukiman  padat  kota Medan. Journal Of Civil Engineering Building And Transportation , 6(1), 45-29.
Dewi, R. (2017). Studi Kasus  Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 5 (1), 6-12. https://doi.org/10.31289/jcebt.v6i1.6826
Erwinsyah,  E.  (2021).  Peluang  ekonomi  hijau  dan  ketrampilan  hijau  menuju  netral  karbon indonesia tahun 2060. JABE (Journal of  Applied Business and Economic) , 8 (2), 159- 181. http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11621
Fakhurozi, A., Ningrum, A. D., & Amanda, R. (2020). Kajian studi dampak pembangunan jalan Tol  Trans  Sumatera  (JTTS)  terhadap  infrastuktur  dan  lingkungan. Jurnal  Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa , 4 (1), 14-29.
https://www.researchgate.net/publication/344048014_KAJIAN_STUDI_DAMPAK_P EMBANGUNAN_JALAN_TOL_TRANS_SUMATERA_JTTS_TERHADAP_INFR ASTUKTUR_DAN_LINGKUNGAN
Fitri,  A.,  Invanni,  I.,  &  Arfan,  A.  (2020).  Tingkat  kebutuhan  ruang  terbuka hijau. LaGeografia , 18 (2), 90-98. https://doi.org/10.35580/lageografia.v18i2.11908 Hayati, N., &  Yulianto,  E. (2020). Peranan  keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam  mendukung  sustainable  development  goals:  peranan  keuangan  berkelanjutan pada  industri  perbankan  dalam  mendukung  sustainable  development  goals. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE) , 6(1), 1633-1652.
https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473
Herlina,  N.  (2017).  Permasalahan  lingkungan  hidup  dan  penegakan  hukum  lingkungan  di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 3 (2), 162-176. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93
Indarto,  K.  D.,  &  Rahayu,  S.  (2015).  Dampak  pembangunan  perumahan  terhadap  kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar di kelurahan sambiroto, kecamatan Tembalang. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) , 4 (3), 428-439. https://doi.org/10.14710/tpwk.2015.9119
Jayadi,  R.,  Azmy,  M.  F.,  &  Sutopo,  Y.  K.  D.  (2015).  Indikasi  dampak  sosial  ekonomi  dan lingkungan  proyek  infrastruktur  bendung  irigasi  pertanian  di  Kelurahan  Baliase,

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kemacatan  Masamba,  Kabupaten  Luwu  Utara. Jurnal  Wilayah  &  Kota  Maritim (Journal of Regional and Maritime City Studies) , 3 (1), 72-29. https://doi.org/10.20956/jwkm.v3i1.1273
Kusmana, C. (2015). Makalah utama: keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai elemen kunci  ekosistem  kota  hijau . Sem  Nas  Masy  Biodiv  Indon, 1(8),  1747-1755. https://smujo.id/psnmbi/article/download/1363/1319
Lafortezza, R., Davies, C., Sanesi, G., & Konijnendijk, C. C. (2013). Green infrastructure as a tool to support spatial planning in european urban regions. iForest-Biogeosciences and Forestry , 6 (3), 102-108. https://doi.org/10.3832/ifor0723-006 Lindawati,  L.,  Sari,  E.  K.,  &  Prayoga,  A.  (2022).  Analisa  pengaruh  pembangunan  jembatan ogan  v  terhadap  kondisi  sosial,  ekonomi,  lingkungan  dan  teknis  di  Desa  Tanjung Kemala Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Deformasi , 7 (1), 65-73. https://doi.org/10.31851/deformasi.v7i1.7882
Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Green infrastructure planning principles:
An integrated literature review. Land , 9 (12), 525. https://doi.org/10.3390/land9120525 Muda, A. (2016). Analisis mengenai dampak lingkungan paket pelebaran jalan RTA Milono Palangkaraya. Media
Ilmiah
Teknik
Lingkungan (MITL) , 1 (1), 1-5. https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.133 Natural England. (2023). Green infrastructure principles. https://designatedsites.naturalengland.org.uk/GreenInfrastructure/Principles/GIPrincipl es.aspx
Natural England. (2023). Green
infrastructure standards.
https://designatedsites.naturalengland.org.uk/GreenInfrastructure/GIStandards.aspx
Natural England. (2023). Green infrastructure planning and design guide. https://designatedsites.naturalengland.org.uk/GreenInfrastructure/DesignGuide.aspx Natural England. (2023). Green Infrastructure Process Journeys. Diambil kembali dari Green Infrastructure:https://designatedsites.naturalengland.org.uk/GreenInfrastructure/Proces sJourneys.aspx
Permono,  F.,  &  Hindersah,  H.  (2021). Identifikasi  green  infrastructure  dalam  mendukung pengembangan  kawasan  peruntukan  industri  di  Kecamatan  Ajibarang-Wangon .
Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, 516-527.
http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.29874
Putri,  A.  A.  (9  Mei  2023). Anggaran  infrastruktur  dalam  10  tahun  terakhir . https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/anggaran-infastruktur-dalam-10-tahun- terakhir-aKGLH
Rani, H. A., & Azlan, M. (2020). Dampak pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli terhadap lingkungan. Tameh: Journal of
Civil Engineering , 9 (1), 11-21. https://www.academia.edu/70247976/Dampak_Pembangunan_Jalan_Tol_Banda_Ace h_Sigli_Terhadap_Lingkungan
Setiyono, S., & Sidiq, A. (2018). Konsep infrastruktur hijau pada area khatulistiwa park Kota Pontianak.
JU-ke (Jurnal
Ketahanan Pangan) , 2 (2), 159-164.
https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1628/0
Setyasih, E. T. (2023). Reformasi  birokrasi  dan tantangan implementasi good governance  di
Indonesia. Jurnal Kelola:
Jurnal
Ilmu Sosial , 6 (1), 48-62. https://doi.org/10.54783/jk.v6i1.671
Shiamah,  N.  L.  (2020).  Pengaruh  bendungan  wlingi  terhadap  lingkungan  dan  ekonomi masyarakat  di  sepanjang  saluran  irigasi  Lodoyo  Tulungagung  Tahun  1970- 1990. Historia , 3 (1), 43-51. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH/article/view/11264
Silalahi,  W.  (2020).  Penataan  regulasi  berkualitas  dalam  rangka  terjaminnya  supremasi hukum. Jurnal Hukum Progresif , 8 (1), 56-66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66 Suhana, A. Y., & Hindersah, H. (2022). Penerapan konsep green infrastructure dalam mencegah erosi  di  kawasan  sub  DAS  Cikapundung.  In Bandung  Conference  Series:  Urban  &
Regional Planning
(Vol.
2, No. 2, pp. 308-316).
https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3299 Syarifudin, A. (2017). Hidrologi terapan . Penerbit Andi. Widyaputra,  P.  K.  (2020). Penerapan  infrastruktur  hijau  di  berbagai  negara:  mendukung pembangunan  berkelanjutan  berbasis  lingkungan .  Bandung:  Widina  Bhakti  Persada Bandung
Wright, H. (2011). Understanding green infrastructure: the development of a contested concept in England. Local Environment , 16 (10), 1003-1019.
https://doi.org/10.1080/13549839.2011.631993