Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA KONFLIK RUSIA DENGAN UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
I Komang Andi Antara Putra, Komang Febrinayanti Dantes
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : andi.antara@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  cara-cara  penyelesaian  hukum internasional antara negara Rusia dan Ukraina. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebab Ukraina diserang oleh Rusia karena keinginan Ukraina bergabung dalam NATO sehingga  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  jalan  kekerasan  atau  secara  paksa melalui  perang  karena  negara  anggota  NATO  termasuk  NATO  tidak  memberikan kepastian  bahwa  Ukraina  akan  ditolak  bergabung  ke  dalam  NATO.  Kesimpulan menunjukkan  bahwa  pentingnya  pemahaman  terhadap  penyelesaian  sengketa internasional  sehingga  dengan  adanya  cara-cara  penyelesaian  sengketa  internasional, diharapkan  bisa  memahami  penyelesaian  sengketa  hukum  dalam  konflik  antarnegara dalam dunia internasional
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Konflik Rusia dan Ukraina, Hukum Internasional

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  to  settle  international  law  between Russia and Ukraine. The results of the discussion showed that because Ukraine was attacked by Ukraine's desire to join NATO so that dispute resolution was carried out by force or by force through war because NATO member countries including NATO did not provide certainty that Ukraine would be refused to join NATO. The conclusion shows  that  it  is  important  to  understand  the  importance  of  international  dispute resolution so that with the existence of international dispute resolution methods, it is expected to be able to understand dispute resolution in conflicts between countries in the international world.
Keywords : Dispute Resolution, Russia-Ukraine Conflict, International Law

## PENDAHULUAN
Eropa Timur tidak diragukan lagi merupakan kawasan strategis yang penting dalam sejarah bangsa Rusia. Setidaknya sejak awal abad ke-19, dua peristiwa besar dalam sejarah Eropa telah menekankan  pentingnya  Eropa  Timur  bagi  bangsa  beruang  putih.  Pertama,  Prancis  Napoleon melakukan  ekspansi  teritorial  dan  petualangan  militer  dengan  menyerang  Moskow  pada  tahun 1812.  Pada  saat  itu,  Rusia  adalah  korban  ekspansi  Prancis.  Kedua,  Jerman  era  Adolf  Hitler menyerang  Rusia  pada  tahun  1941  dalam  Perang  Dunia  II.  Rusia  kembali  menjadi  korban petualangan militer Jerman. Dua insiden besar ini menunjukkan bahwa Rusia memang rentan dari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perspektif geopolitik dan keamanan dan telah menjadi korban dari tetangga Baratnya yang agresif. Inilah alasan historis dan geopolitik mengapa Rusia perlu membangun lingkup pengaruh dan zona penyangga di Eropa Timur untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Barat. 1 Selama Perang Dingin, Rusia era Soviet berhasil mengamankan zona penyangga yang cukup untuk  kepentingan  strategis  negara-negara  anggota  Soviet  (Ukraina,  Belarus,  Estonia,  Latvia, Lituania, Moldova). Negara-negara ini adalah bagian dari Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Zona penyangga Rusia juga berasal dari negara-negara komunis satelit di Eropa Timur (Polandia, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Jerman Timur). Untuk memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan  militer  Barat,  Aliansi  Militer  Pakta  Warsawa  didirikan  dan  berpusat  di  Warsawa, Polandia, sebuah negara satelit Eropa Timur. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, lanskap geopolitik  dan  geostrategis  telah  mengalami  perubahan  radikal.  Ketika  Perang  Dingin  hampir berakhir,  negara-negara  komunis  di  Eropa  Timur  jatuh  satu  demi  satu  dan  bergerak  menuju demokrasi. Demikian pula, Uni Soviet hancur karena kegagalan sistem ekonomi dan politik yang tak terhindarkan. Sebagai satu-satunya pewaris Uni Soviet, Rusia berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya  yang  tersisa  di  bekas  republik  Soviet  dengan  membentuk  Commonwealth  of Independent States (CIS). Namun, Rusia perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh bekas sekutunya. 2 Krisis dimulai ketika NATO berusaha untuk memperluas keanggotaannya di Eropa Timur dengan  menarik  Ukraina  sebagai  target.  Rusia  melihat  ini  sebagai  ancaman  dan  agresi.  Jadi, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lolos begitu saja. Untuk seorang presiden Rusia yang tidak  membiarkan  rekan-rekannya  melarikan  diri,  itu  adalah  hal  yang  wajar  untuk  dilakukan. Akibatnya,  seorang  juru  bicara  Rusia  membantah  tuduhan  Barat  bahwa  Rusia  berencana  untuk menyerang  Ukraina,  dengan  alasan  bahwa  itu  hanyalah  provokasi  dan  ketegangan  yang meningkat. 3
Namun  sayangnya,  langkah  Rusia  berdampak  pada  negara-negara  pendiri  NATO. Dampaknya adalah langkah Amerika Serikat dan Kanada untuk merelokasi staf kedutaan mereka ke  kota  Lviv,  70  kilometer  dari  perbatasan  Ukraina-Polandia.  Kedua  negara  dan  Inggris  telah memperjelas dukungan mereka untuk kedaulatan Ukraina. Dampak dari dukungan ini tampaknya membuat Rusia semakin tidak percaya pada Ukraina. 4
Selain krisis kepercayaan antara Rusia dan Ukraina, upaya penyelesaian konflik masih perlu dilakukan.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  menyerukan  agar  diplomasi  dan  dialog menjadi  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan  konflik.  Ini  penting  untuk  mencegah  kemungkinan babak  baru  "Perang  Dingin"  antara  Rusia  dan  Amerika  Serikat.  Jika  terjadi  perang  tentu  akan mengancam keselamatan banyak orang, dan dampaknya akan sangat meluas, tidak hanya di Eropa Timur. Pengaruh seperti ini bisa datang dari banyak konsekuensi atau efek lain dari konflik Rusia- Ukraina. 5
NATO  secara  tidak  langsung  tertarik  dengan  negara  Ukraina.  NATO,  organisasi  aliansi pertahanan  Uni  Eropa,  membuka  pintu  bagi  Ukraina  untuk  diizinkan  bergabung.  Namun,  jika Ukraina memilih  untuk  bergabung dengan NATO, ini akan mengakhiri perang Ukraina dengan Rusia.  Terlepas  dari  perbedaan  dukungan  yang  ditawarkan,  para  pemimpin  Eropa  memberikan suara yang sama untuk Ukraina, sehingga dukungan untuk Ukraina dapat dikatakan cukup besar. Terlebih lagi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan bahwa meskipun Rusia marah, Ukraina akan terus berusaha untuk bergabung dengan NATO. 6
Ukraina  tampaknya  percaya  bahwa  ia  harus  dapat  bergerak  maju  di  jalan  yang  telah dipilihnya.  Keyakinan  itu  tumbuh,  terutama  setelah  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  beberapa
1 Ali Muhammad, “Selamat Datang Perang Dingin!” Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 2-3
2 Ibid , hal. 3.
3 Sita Hidriyah, Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4, 2022, hal. 9.
4 Ibid , hal. 9.
5 Ibid , hal. 9.
6 Ibid , hal. 9-10.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
anggota NATO mengirimkan bantuan ke Ukraina dalam bentuk amunisi, rudal, jet tempur, kapal perang,  dan  peralatan  medis.  Di  sisi  lain,  Presiden  Vladimir  Putin,  yang  diancam  oleh  negara- negara  Barat  yang  menggunakan  NATO  untuk  mengepung  Rusia,  menginginkan  NATO menghentikan  aktivitas  militernya  di  Eropa  Timur.  Rusia  menganggap  aktivitas  NATO  dalam kontak  dengan  negara-negara  bekas  Soviet  sebagai  ancaman.  Faktanya,  Putin  sendiri  percaya bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian lama di mana NATO tidak akan memperluas pengaruhnya  ke  Eropa  Timur.  NATO,  di  sisi  lain,  telah  membantah  ini,  mengatakan  bahwa beberapa negara kecil yang berbatasan dengan Rusia kini telah bergabung dengan NATO sebagai aliansi  pertahanan,  termasuk  Estonia,  Latvia  dan  Lithuania.  NATO  mendapatkan  reaksi internasional karena pernyataannya itu sendiri. 7
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hal yang akan menarik ditelaah atau dikaji adalah 1)  Sisi  Historis  Sengketa  Rusia  dengan  Ukraina;  2)  Cara-Cara  Penyelesaian  Sengketa Internasional; 3) Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran  merupakan  suatu  aspek  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen,  komponen tersebut  masing-masing  saling  berinteraksi,  berintegrasi  dan  berkolaborasi  demi  tercapainya tujuan  pembelajaran  yang  telah  ditetapkan.  Proses  pembelajaran  tidak  akan  mungkin  berjalan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran jika salah satu komponen tidak dapat berjalan dengan baik, maka penting bagi seorang pendidik untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara detail sebelum  proses  pembelajaran  dimulai.  Seorang  pendidik  telah  dibekali  dengan  ilmu  untuk mempersiapkan  pembelajarannya,  salah  satunya  ialah  pendidik  harus  membuat  Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum memulai proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  dibarengi  perencanaan  pembelajaran  yang  baik  pula. Perencanaan  pembelajaran  merupakan  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  pembelajaran. Penyusunan  RPP  merupakan  langkah  awal  yang  harus  ditempuh  seorang  pengajar  dalam melaksanakan  kegiatan  pembelajaran.  Guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  pengajar  harus  memiliki kemampuan  dan  berkemampuan  baik  sebagai  perencana/perancang  pembelajaran.  Pengajar bertugas  membuat  rancangan  program  pembelajaran  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan (Wahyuni dan Ibrahim, 2012).

## Sisi Historis Sengketa Rusia Dengan Ukraina
Krisis  dimulai  ketika  NATO  berusaha  untuk  memperluas  keanggotaannya  di  Eropa  Timur dengan  menarik  Ukraina  sebagai  target.  Rusia  melihat  ini  sebagai  ancaman  dan  agresi.  Jadi, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lolos begitu saja. Untuk seorang presiden Rusia yang tidak membiarkan rekan-rekannya melarikan diri, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Pada tahun  2014,  Rusia  tiba-tiba  menduduki  Krimea,  sebuah  pelanggaran  serius  terhadap  integritas wilayah Ukraina. Ukraina tidak cukup kuat untuk melawan, apalagi merebut kembali Krimea. Ini adalah  pengalaman  Ukraina.  Masalah  Krimea  tentu  saja  juga  memiliki  konteks.  60%  populasi Krimea berbicara bahasa Rusia, sisanya bukan Ukraina, tetapi  Kosak. Krimea telah ada selama ratusan tahun, termasuk Rusia. Dalam Perang Krimea tahun 1853-1856 Rusia kalah dari koalisi Turki, Prancis dan Inggris Raya, tetapi pada tahun 1954 Semenanjung Krimea digulingkan karena alasan  politik  oleh  pemimpin  Soviet,  Nikita  Khrushchev  dari  Ukraina  dimasukkan  ke  dalam Republik  Soviet  Ukraina.  Secara  historis,  Krimea  tidak  ada  hubungannya  dengan  Ukraina. Sevastopol  di  Krimea  telah  menjadi  pelabuhan  utama  Angkatan  Laut  Rusia  selama  dua  abad. Aneksasi Rusia atas Krimea telah dikutuk secara internasional. Rusia sendiri berpendapat bahwa mereka hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi bagian darinya. 8
7 Ibid , hal. 10.
8 Franz Magnis Suseno, Sesudah Ukraina Diserang Rusia, 2022, hal. 21.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Agresi  di  Krimea  telah  meningkatkan  kekhawatiran  Ukraina  tentang  Rusia,  pertama  dan terutama  dalam  kaitannya  dengan  wilayah  Donbas  Rusia.  Akibatnya,  Ukraina  terus  mendesak untuk  bergabung  dengan  NATO,  tampaknya  baik  AS  maupun  Inggris,  Prancis,  Jerman,  dan negara-negara  NATO  lainnya  tidak  akan  setuju.  Amerika  Serikat  harus  menjelaskan  bahwa Ukraina tidak akan diterima oleh NATO. Namun, pengumuman yang ditunggu-tunggu Putin tidak kunjung  datang.  Akhirnya  Putin  memutuskan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  Ukraina  atas keanggotaan NATO itu sendiri. 9
Jika Rusia ingin hidup harmonis dengan Barat, syaratnya adalah negara-negara bekas Pakta Warsawa,  apalagi  bekas  republik  Soviet,  tidak  boleh  bergabung  dengan  NATO,  memperkuat situasi  AS-Eropa.  Ternyata,  dokumen  menunjukkan  bahwa  NATO  berjanji  kepada  Rusia  pada tahun 1991 bahwa mereka tidak akan memperluas ke timur ke perbatasan Rusia. 10 Namun, negara- negara  bekas  Pakta  Warsawa  sendiri  mendesak  Rusia  untuk  bergabung  dengan  NATO  dengan alasan mencari perlindungan dari Rusia. Bahkan tiga negara bekas Soviet:  Lituania,  Latvia dan Estonia  akhirnya  diterima  oleh  NATO  dengan  alasan  bahwa  ketiga  negara  Baltik  itu  pernah menjadi  negara  merdeka  tetapi  dimasukkan  ke  dalam  Uni  Soviet  oleh  Stalin  pada  tahun  1939 berdasarkan  perjanjian  dengan  Hitler.  Tiga  negara  Baltik  sangat  khawatir  bahwa  Rusia  akan mencaplok  mereka.  Rusia  semakin  merasa  terkepung  oleh  NATO,  yang  secara  implisit  berarti Rusia masih dipandang sebagai ancaman 11

## Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional
Pada  umumnya  metode-metode  penyelesaian  sengketa  ada  dua  golongan  yaitu  cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. 12

## 1. Cara-cara penyelesaian secara damai
Cara-cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dapat  dilaksanakan  jika  para  pihak  yang bersengketa telah menyepakati untuk menemukan solusi  yang bersahabat. Menurut Dewa Gede Sudika  Mangku,  mengklasifikasikan  metode  penyelesaian  sengketa  internasioanl  secara  damai sebagai  berikut:  arbitrasi,  penyelesaian  yudisial  ( judicial  settlement )  atau  peradilan,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik ( good offices ), dan pencarian fakta ( inquiry ). 13

## 1) Arbitrasi
Arbitrasi  adalah salah satu  cara alternatif penyelesaian sengketa  yang telah dikenal  lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada  para  arbitrator  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa. 14 Pada hakikatnya  arbitrasi  adalah  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsensual  dalam  arti  bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrasi  hanya  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan  negara bersengketa yang bersangkutan. 15
Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan jalan kompromi, yaitu dengan mengajukan sengketa yang telah timbul kepada arbitrase, atau dengan membuat klausula arbitrase dalam  perjanjian  sebelum  sengketa  itu  timbul  (kompromi  syarat).  Sengketa  dapat  dirujuk  ke arbitrase  dengan  menempatkannya  dalam  perjanjian  internasional  antara  negara-negara  yang terlibat.  Perjanjian  internasional  mengatur  tentang  pokok  sengketa  yang  dimohonkan  arbitrase, penunjukan majelis arbitrase, ruang lingkup kewenangan arbitrase, tata cara arbitrase dan aturan pengambilan keputusan arbitrase.. 16
Komposisi  majelis  arbitrase  sangat  bervariasi  tergantung  pada  perjanjian  internasional  yang mengatur arbitrase. Majelis arbitrase dapat terdiri dari satu atau lebih arbiter, beberapa di antaranya
9 Ibid , hal. 21.
10 Ibid , hal. 20.
11 Ibid , hal. 20.
12 Dewa Gede Sudika Mangku, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), hal. 33.
13 Ibid , hal. 34.
14 Dewa Gede Sudika Mangku, Pengantar Hukum Internasional Publik, (Klaten: Lakeisha, 2021), hal. 64.
15 Dewa Gede Sudika Mangku, op.cit., hal 35.
16 Ibid , hal. 35.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mungkin merupakan gabungan dari arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter  yang ditunjuk oleh para pihak  yang bersengketa ditambah arbiter  yang dipilih dengan  cara  tertentu.  Kewenangan  majelis  arbitrase  tergantung  pada  kesepakatan  negara  yang bersengketa dalam perjanjian internasional tentang arbitrase. 17
2) Penyelesaian yudisial ( judicial settlement ) atau peradilan
Penyelesaian  yudisial  berarti  suatu  penyelesaian  dihasilkan  melalui  suatu  pengadilan  yudisial internasional  yang  dibentuk  sebagaimana  mestinya  dengan  memperlakukan  kaidah-kaidah hukum. 18 Pengadilan  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  golongan  yaitu  pengadilan  permanen  dan pengadilan ad  hoc atau  pengadilan  khusus. 19 Peradilan  internasional  berbeda  dengan  arbitrasi internasional  yaitu  peradilan  internasional  memutuskan  masalah  yang  diajukan  hanya  dengan berdasarkan  ketentuan  hukum.  Sedangkan,  arbitasi  internasional  memutuskan  masalah  yang diajukan dapat berdasarkan ketentuan hukum ataupun berdasarkan kepantasan dan kebaikan dan di samping itu acara dalam peradilan internasional pada dasarnya dengan keterbukaan. Sedangkan, arbitrasi internasional dengan ketertutupan. 20

## 3) Negosiasi
Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuki mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Apapun  bentuk  hasil  yang  dicapai,  walaupun  sebenarnya  lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya. 21
Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam  Teknik  penyelesaian  sengketa  tidak  melibatkan  pihak  ketiga.  Pada  dasarnya  negosiasi hanya  berpusat  pada  diskusi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait.  Perbedaan  persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak,  maka  akan  berlanjut  pada  pemberian  konsesi  dari  tiap  pihak  kepada  pihak  lawan. Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekadar dilaksanakan secara formalitas. 22
Negosiasi  atau  perundingan  merupakansuatu  pertukaran-pertukaran  pendapat  atau  usul-usul antarpihak  yang  bersengketa  untuk  mencari  kemungkinan  tercapainya  penyelesaian  sengketa secara  damai.  Sedangkan,  pokok  perundingan  biasanya  merupakan  apa  yang  menjadi  pokok sengketa  internasional  yang  melibatkan  pihak-pihak  perundingan,  Negosiasi  merupakan  suatu proses  yang  di  dalamnya  secara  eksplisit  diajukan  usul  secara  nyata  untuk  tercapainya  suatu persetujuan. Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara  nyata  untuk  tercapainya  suatu  persetujuan.  Negosiasi  juga  melibatkan  diskusi  langsung antarpihak dalam sengketa, tidak ada pihak luar atau ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi. 23 Negosiasi merupakan sebuah metode penting dan pada umumnya merupakan persoalan-persoalan yang  serius  dengan  prakteknya  harus  didahulukan  oleh  pertukaran  diplomatic  (diplomatic exhanges) terlebih dahulu. 24
4) Mediasi
Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi, hanya saja ada pihak ketiga yang terlibat. Dalam hal ini, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang melakukan mediasi untuk mencarikan
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid , hal. 37.
21 Ibid.
22 Ibid , hal. 37-38.
23 Ibid , hal. 38.
24 Ibid , hal. 39.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
negosiasi,  maka  peran  dari  pihak  ketiga  disebut  sebagai  “ good  office ”.  Seseorang  mediator merupakan  pihak  ketiga  yang  memiliki  peran  aktif  untuk  mencari  solusi  yang  tepat  untuk melancarkan  terjadinya  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  bertikai  dan  untuk  menciptakan adanya  suatu  kontak  atau  hubungan  langsung  di  antara  para  pihak.  Tujuannya  adalah  untuk menciptakan  adanya  suatu  kontak  atau  hubungan  langsung  di  antara  para  pihak,  Mediator  bisa negara, individu, dan organisasi internasional. 25
Mediator  dalam  menerapkan  hukum  tidak  dibatasi  pada  hukum  yang  ada.  Mediator  dapat menggunakan  asas  ex  aequo  et  bono  (kepatutan  dan  kelayakan),  karena  sifatnya  ini,  cara penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  lebih  cocok  digunakan  untuk  sengketa-sengketa  yang sensitive. Sengketa tersebut termasuk di dalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping sudah barang tentu sengketa hukum. 26
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  ini  hampir  sama  dengan  konsilisasi,  yang membedakannya  pada  mediasi  umumnya  mediator  memberikan  usulan  penyelesaian  secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Perlu ditekankan di sini, bahwa saran atau usulan penyelesaian  yang diberikan  tidaklah  mengikat  sifatnya,  di  mana  sifatnya  hanya  berupa  rekomendatif  atau  usulan saja. 27
5) Konsiliasi
Konsiliasi menurut the Institute of International Law melalui the Regulations on the Procedure of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan: “sebagai suatu metode penyelesaian sengketa bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak,  baik  sifatnya  permanen  atau  ad  hoc  (sementara)  berkaitan  dengan  proses penyelesaian  sengketa.  Proses  seperti  ini  berupaya  mendamaikan  pandangan-pandangan  para pihak  yang  bersengketa  meskipun  usulan-usulan  penyelesaian  yang  dibuat  oleh  konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum. 28
6) Jasa-jasa baik ( good offices )
Jasa-jasa  baik  diartikan  sebagai  suatu  Tindakan  pihak  ketiga  yang  mencoba  membawa  ke  arah terselenggaranya  perundingan  atau  memberikan  fasilitas  ke  arah  terselenggaranya  perundingan dengan  tanpa  berperan  serta  dalam  diskusi  mengenai  substasi  atau  pokok  sengketa  yang bersangkutan.  Dalam  jasa-jasa  baik,  pihak  ketiga  hanyalah  sebagai  fasilitator  dan  menawarkan saluran  komunikasi  supaya  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  demi terlaksananya proses perundingan. 29
7) Pencarian fakta ( inquiry )
Pencarian  fakta  digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan  membentuk  komite  atau badan  internasional  untuk  mencari  dan  mendengar  semua  bukti  yang  relevan  dengan  masalah tersebut. Berdasarkan bukti dan masalah yang muncul, lembaga akan dapat mengeluarkan fakta dengan resolusi. 30

## 2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan
Jika  negara-negara  yang  bersengketa  tidak  mencapai  kesepakatan  untuk  menyelesaikan sengketa-sengketa  mereka  secara  damai,  maka  cara  pemecahan  yang  mungkin  adalah  dengan melalui  cara-cara  kekerasan.  Menurut  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  dasar-dasar  dari  cara penyelesaian melalui jalan kekerasan adalah sebagai berikut: perang dan tindakan bersenjata non perang,  retorsi,  tindakan-tindakan  pembalasan  (reprisal),  blockade  secara  damai  (pacific blockade), dan intervensi. 31
25 Ibid , hal. 40.
26 Ibid , hal. 41.
27 Ibid.
28 Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, op. cit, hal. 73-74
29 Ibid , hal. 74.
30 Ibid , hal. 75.
31 Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , op.cit, hal, 44.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1) Perang dan tindakan bersenjata non perang
Menurut F. Sugeng  Istanto,  pertikaian bersenjata  atau perang adalah pertentangan  yang disertai penggunaan  kekerasan  Angkatan  bersenjata  masing-masing  pihak  dengan  tujuan  menundukkan lawan  dan  menetapkan  persyaratan  perdamaian  secara  sepihak.  Sementara  itu,  menurut  J.  G. Starke,  keseluruhan  tujuan  perang  adalah  untuk  menaklukkan  negara  lawan  dan  untuk membebankan  syarat-syarat  penyelesaian  di  mana  negara  yang  ditaklukkan  itu  tidak  memiliki alternatif lain selain mematuhinya. 32

## 2) Retorsi
Menurut  J.  G.  Starke,  retorsi  adalah  istilah  teknis  untuk  pembalasan  dendam  oleh  suatu  negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang  kehormatannya  dihina,  misalnya  merenggangnya  hubungan-hubungan  diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea. 33 Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto, keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat oleh ketentuan Piagamnya. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka  hadapi  dengan  cara  damai  sehingga  tidak  mengganggu  perdamaian  dan  keamanan internasional dan keadilan. 34
3) Tindakan-tindakan pembalasan (Reprisal)
Menurut Richard B. Lilich, pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan- tindakan yang sifatnya pembalasan. Sementara itu F. Sugeng Istanto, memberikan definisi reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum. 35 Reprisal  di  masa  perang  adalah perbuatan pembalasan antara pihak  yang berperang dengan tujuan untuk  memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya  yang melanggar hukum  perang. Misalnya pada tahun 1939 sampai 1940 Inggris menahan barang-barang eksport Jerman yang dimuat kapal netral sebagai pembalasan atas perbuatan tidak sah yang penenggelaman kapal dagang oleh ranjau yang dipasang angkutan laut Jerman. 36
4) Blokade secara damai ( Pacific Blockade )
Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Namun, blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Sementara itu menurut F. Sugeng Istanto, blokade adalah suatu pengepungan wilayah,  digolongkan  sebagai  suatu  pembalasan,  tindakan  itu  pada  umumnya  ditujukan  untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. 37 Blokade secara damai untuk pertama kalinya dilakukan pada  tahun  1872,  karena  pada  tahun  itu  telah  dilakukan  sekitar  20  tindakan  demikian.  Blokade secara  damai  pada  umumnya  digunakan  oleh  negara-negara  lemah,  meskipun  karena  itu  besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam sebagaian besar kasus blokade secara damai dipakai oleh negara-negara besar yang bertindak secara bersama-sama untuk tujuan kepentingan negara- negara yang bersangkutan, misalnya untuk mengakhir kerusuhan atau untuk mencegah terjadinya
32 Ibid , hal. 45.
33 Ibid . 34 Ibid .
35 Ibid , hal. 45-46.
36 Ibid , hal. 46.
37 Endah Rantau Itasari, Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN, Vol 1 No. 1, 2015, hal 18-19.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perang. 38
5) Intervensi
Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara  lain  yang  melanggar  kemerdekaan  negara  itu,  bukanlah  satu  intervensi  suatu  pemberian nasehat  oleh  suatu  negara  pada  negara  lain  mengenai  beberapa  hal  yang  terletak  di  dalam kompetensi  dari  negara  yang  disebut  kemudian  untuk  mengambil  keputusan  untuk  dirinya, walaupun  pada  umumnya  orang  mengangap  itu  sebagai  suatu  intervensi.  Campur  tangan  harus berbentuk  suatu  perintah,  yaitu  bersifat  memaksakan  atau  ancaman  kekerasan  berdiri dibelakangnya, campur tangan itu hampir selalu disertai dengan bentuk  atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan. 39

## Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Rusia  Dengan  Ukraina  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional
Dengan ketidakpastian anggota NATO dan termasuk NATO terhadap penerimaan Ukraina, maka Putin menyelesaikan sengketa itu sendiri dengan jalan kekerasan atau secara paksa melalui perang. Menurut F. Sugeng  Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah pertentangan  yang disertai  penggunaan  kekerasan  Angkatan  bersenjata  masing-masing  pihak  dengan  tujuan menundukkan  lawan  dan  menetapkan  persyaratan  perdamaian  secara  sepihak.  Sementara  itu, menurut  J.  G.  Starke,  keseluruhan  tujuan  perang  adalah  untuk  menaklukkan  negara  lawan  dan untuk  membebankan  syarat-syarat  penyelesaian  di  mana  negara  yang  ditaklukkan  itu  tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. 40

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pentingnya pemahaman  mengenai  penyelesaian  sengketa  internasional.  Dengan  adanya  cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan dua kategori yaitu 1) cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang terdiri dari arbitrasi, penyelesaian yudisial ( judicial settlement ) atau peradilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik ( good offices ), dan pencarian fakta ( inquiry ); 2) cara- cara  penyelesaian  secara  paksa  atau  dengan  kekerasan  yang  terdiri  dari  perang  dan  tindakan bersenjata  non  perang,  retorsi,  tindakan-tindakan  pembalasan  (reprisal),  blokade  secara  damai ( pacific blockade ), dan intervensi.
Mengenai  penyelesaian  sengketa  antara  negara  Rusia  dan  Ukraina  dewasa  ini  berakhir dengan  cara  paksa  atau  dengan  cara  kekerasan,  di  mana  dilakukan  dengan  cara  perang.  Dan diharapkan  bagi  pembaca  bisa  memahami  penyelesaian  sengketa  hukum  dalam  konflik antarnegara  dalam  dunia  internasional  yang  sekiranya  dapat  menambah  pemahaman  ataupun wawasan.

## SARAN
Sebaiknya  dalam  menyelesaikan  sengketa  Rusia  dan  Ukraina  dilakukan  melalui penyelesaian secara damai yaitu dengan penyelesaian yudisial ( judicial settlement ) atau peradilan dengan pertimbangan dari lembaga Mahkamah Internasional ( International Court of Justice ). Penulis juga berharap agar para pembaca memahami artikel ini yang bisa digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan bacaan untuk menambah pemahaman mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional serta tak lupa penulis juga berharap atas kritik dan saran yang membangun karena penulis masih mempunyai kekurangan dalam membuat artikel ini.
38 Ibid , hal. 19.
39 Ibid .
40 Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , op.cit, hal, 44-45.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Muhammad.  2015.  “Selamat  Datang  Perang  Dingin!”  Kepentingan  Rusia  Di  Krimea  Dan Ukraina  Timur  Dan  Ketegangan  Hubungan  Dengan  Barat,  Vol.  2  No.  2.  Available  at: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/454/370
Franz Magnis Suseno. 2022. Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Available at: http://repo.driyarkara.ac.id/704/
Sita  Hidriyah.  2022.  Eskalasi  Ketegangan  Rusia-Ukraina,  Vol  14  No.  4.  Available  at: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari- 2022-229.pdf