## Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia
Refo Afdhal Refoafdhal12@gmail.com
Umar Hasan umarhasan@unja.ac.id
M. Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 30 Mei 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
This  study  aims  to  see  the  comparison  between  two  laws  in  two  countries,  namely  the State  of  Indonesia  which  uses  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303.  The  problem  is  what  are  the  similarities  and  differences  in  the  arrangements  for polygamy  in  the  two  countries.  This  type  of  research  is  normative,  namely  scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science.  The  result  of  this  research  is  the  arrangement  of  polygamy  in  Indonesia  and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion:  The  Malaysian  Law  Deed  303  has  similarities  which  include  enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications,  reasons  for  husbands  to  do  polygamy,  there  are  regulations  regarding  the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the  criminal  threat.  Suggestion:  that  in  order  to  create  legal  certainty,  the  Indonesian government  must  make  improvements  in  the  regulation  of  polygamy  and increase  fines and imprisonment.
Keywords: Comparison; Polygamy; Indonesia; Malaysia.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  perbandingan  antara  dua  hukum  di  dua  negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021     Halaman 410 - 430 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Negara  Malaysia  yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu  apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif,  yaitu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia  dan  Malaysia  yang  memiliki  beberapa  persamaan  dan  perbedaan  dalam pengaturan  poligami.  Kesimpulan:  dalam  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303  memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan  permohonan  secara  tertulis,  Alasan  Suami  Melakukan  Poligami,  terdapatnya pengaturan  mengenai  persyaratan  poligami,  sanksi  pidana,  dasar  pemberian  izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.
Kata Kunci: Perbandingan; Poligami; Indonesia; Malaysia.

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  dan  Malaysia  seolah-olah  tidak  dapat  dipisahkan dikarenakan memiliki banyak persamaan budaya, mulai dari bahasa, pakaian bahkan aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  setempat,  termasuk  mengenai perkawinan.  Walaupun  memiliki  banyak  persamaan,  kedua  negara  ini  pasti  juga memiliki perbedaan apalagi perihal perkawinan.
Negara  tetangga  kita  Malaysia  merupakan  Negara  Federal  maka  setiap  Negara bagiannya  memiliki  peraturan  yang  berbeda  tentang  perkawinan.  Negara  Malaysia memiliki  tiga  belas  negara  federasi  seperti  Johor,  Kedah,  Kelantan,  Malaka,  Negeri Sembilan,  Pahang,  Perak,  Perlis,  Pulau  Pinang,  Sabah,  Searawak,  Slangor  dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan.
Disini  Penulis  memiliki  ketertarikan  untuk  membandingkan  dengan  Wilayah- Wilayah Persekutuan Malaysia karena, wilayah persekutuan mengatur Tiga Wilayah Bagian  dalalm  satu  peraturan  perkawinan,  yang  berbeda  dengan  Wilayah  Bagian lainnya. Hukum Perkawinan Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Meliputi Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan.
Proses  terbentuknya  sebuah  keluarga  dimulai  dari  adanya  ikatan  perkawinan. Setiap  orang  yang memasuki  jenjang  perkawinan,  mempunyai  harapan  besar  untuk
selalu  hidup  bersama  baik  dalam  suka  maupun  duka. 1 Dan  dalam  keadaan  tertentu poligami harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.
Menurut  Abdullah,  kata  Poligami  sendiri berasal dari  bahasa  Yunani “polygamie” yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti poligami adalah laki-laki yang  beristri  lebih  dari  satu  orang  wanita  dalam  satu  ikatan  perkawinan.  Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya terdapat peraturan  yang  mengatur  tentang  poligami.  Sedangkan,  di  Malaysia  pengaturan Poligami salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303.
Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  dan  Undang-Undang  Perkawinan Malaysia,  selain  sama-sama  mengatur  tentang  poligami  didalamnya  juga  memiliki perbedaan yang menarik, perbedaan itu sangat terlihat pada sanksi bagi perkawinan poligami  tanpa  izin  dilakukan  di  Malaysia,  yang  dikategorikan  sebagai  sebuah tindakan pelanggaran pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Seksyen 123, yaitu:
“ seseorang lelaki, berkahwin lagi lagi dimana-mana jua pun   dalam  masa perkahwinannya  yang  sedia  ada  masih  berterusan  tanpa  mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari  Mahkamah maka dia melakukan  suatu  kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak  melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua- duanya”.
Jika  seorang  laki-laki  yang  ingin  melakukan  perkawinan  poligami,  tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pengadilan, maka ia melakukan sebuah pelanggaran  dan  diancam  dengan  denda  paling  banyak  RM  100  (Seribu  Ringgit Malaysia) atau dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya.
Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran perkawinan poligami yang membuat angka poligami di  Indonesia lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  angka  poligami  di  negara  Malaysia.  Seperti  yang dlansir  oleh  detiknews  pada  tahun  2018  di  Indonesia  ada  867  suami  yang
1 Ria Renita Abbas, “Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga yang Berpoligini di Kota Makassar),” Jurnal Hukum , Vol 15, Januari-April 2014, hlm. 68.
2 Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah dan  Setywan  Bima,  “Poligami  dalam  Hukum  Islam  dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Privat Law , Vol 3 No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 100.
mengajukan  izin  poligami  dan  direstui  Pengadilan  Agama. 3 Sedangkan  di  Malaysia sangat  berbeda  jauh  yang  hanya  terdapat  176  kes  poligami  direkodkan  oleh  klinik khidmat nasihat pada tahun 2018. 4
Dari  angka  tersebut  terlihat  bahwa  Pengaturan  Perkawinan  Malaysia  mampu menekan  terjadinya  perkawinan  poligami  dibandingkan  dengan  Pengaturan Perkawinan Indonesi.
Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.
Sistem  hukum  indonesia  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  atau civil  law .
Dimana  sistem  tersebut  berkembang  di  negara-negara  eropa,  seperti  Belanda, Prancis,  Italia,  Jerman.  Karena  indonesia  adalah  bekas  negara  jajahan  Belanda  yang menganut sistem civil law maka indonesia juga menganut sistem hukum yang sama.
Sedangkan Malaysia menganut sistem hukum common law yang dianut oleh Inggris dikarenakan  Malaysia  adalah  bekas  negara  jajahan  Inggris.  setelah  merdeka  negara malaysia melakukan pembaharuan terhadap Hukum Keluarga di Malaysia dan setiap negara bagian memiliki Undang-Undang Keluarga Islam Sendiri.
Dari penjelasan diatas Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tentang poligami, minsalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Malaysia Akta 303.

## B. Peganturan Poligami di Indonesia dan Malaysia
1. Pengaturan Poligami di Indonesia
Perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Salah  satu  asas  perkawinan  di Indonesia adalah asas monogami,yang berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan:  “pada  asasnya  seorang  pria  boleh  mimiliki
3 https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia- sepanjang-2018 , dikases pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.31 WIB
4 http://dialograkyat.blogspot.com/2019/03/kes-poligami-meningkat-pada-kadar.html?m=1 , diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.31 WIB
seorang  isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang  suami.”    Asas  dalam Undang-Undang  Perkawinan  bukan  monogami  mutlak  tetapi  asas  monogami  relatif seperti  yang  ditegasakan  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan: “Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dengan  demikian melakukan    Poligami    di  Indonesia,    dibolehkan    dengan    cara    syarat    yang  sudah diatur  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia. 5 Dalam hal seorang suami yang ingin  berpoligami,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di daerah  tempat  tinggalnya,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan.
Izin  poligami  hanya  dapat  diberikan  bila  memenuhi  sekurang-kurangnya  salah satu  syarat  alternatif  dan  tiga  syarat  kumulatif.  Syarat  alternatif  sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  meliputi,  yaitu:  (a) istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  nya  sebagai  istri;  (b)  istri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  atau  (c)  istri  tidak  dapat melahirkan keturunan. 6
Dan  syarat  kumulatif,  yang  juga  telah  ditegas  dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan,    yaitu:  (a)  ada  persetujuan  tertulis  dari  istri-istri;  (b)  adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  istri  dan  anak-anak mereka; dan (c) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 7 Dalam  pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 memberi penjelasan bahwa: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari  seorang  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan.”
Kemudian dijelaskan lebih lanjut dan secara terperinci dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, yaitu:
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a. Ada  atau  tidaknya  alasan  yang  memungkinkan  seorang  suami  kawin  lagi ialah:
- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
5 Indah Fitri Ibrahim, “Pelaksaan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Jurnal  lex Et Societatis , Vol. 6 No. 5, Juli 2018, hlm. 180.
6 Ahmad Tholib Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia , Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013, hlm.
219.
7 Ibid.
- Bahwa  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. Ada atau  tidaknya persetujuan  dari isteri,  baik persetujuan  lisan  maupun tertulis, apa bila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan
c. Ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
i. Surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang  ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja; atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Dalam menentukan  ukuran  mengenai  jaminan  jaminan  keperluan  hidup  isteri  dan anak-anak  mereka,  maka  mejelis  hakim  dapat  melihat  dan  mengetahui  jumlah kekayaan  dengan  didasarkan  pada  surat  keterangan  penghasilan  suami  yang ditandatangani  oleh  bendahara  yang  diketahui  oleh  pimpinan  tempat  suami  bekerja atau  surat-surat keterangan  yang  lain  dapat  diterima  oleh pengadilan.  Jadi, kepastian yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  adalah  suatu  penilaian  hakim  berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak. 8
Dan untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  adalah  hal    yang  sulit,  maka  yang dapat dilakukan oleh hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku. Adil terhadap isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila  suami  menyalahi  pernyataan  jaminan  tersebut,  maka  isteri  dapat  menuntut keadilan pada pengadilan. 9
8 I  Nyoman  Santiawan,  “Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Berkenaan Poligami (Study Kasus pada Pengadilan Agama Kota Palu),” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi 2, Vol 3, Tahun 2015, hlm. 4.
9 Ibid.
Didalam  Peraturan  Pelaksana  ditegaskan mengenai  pemeriksaan  dan  pemberian izin  bagi  pemohon  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  42  dan  43  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
Pasal 42
(1)Dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai  hal-hal  pada  pasal  40  dan  41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
(2)Pemeriksaan  Pengadilan  untuk  itu  dilakukan  oleh  Hakim  selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran- lampirannya.
Pasal 43
Apabila  Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi  pemohon  untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
Pasal  44  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  mengatakan:  “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri  lebih  dari  seorang  sebelum  adanya  izin  Pengadilan  seperti  yang  dimaksud dalam  pasal  43.”  Tanpa  adanya  izin  dari  Pengadilan,  maka  perkawinan  poligami tersebut tidak sah menurut hukum negara.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  terdapat  adanya  ketentuan pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin seperti yang ditegaskan dalam pasal 45, yaitu:
(1)  Kecuali  apabila  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, maka:
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9,  10  ayat  (1),  11,  13,  44  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalama ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
Dari  unsur-unsur  pasal  yang  dimaksud  dapatlah  diketahui  bahwa  larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahanya, tapi terletak kepada
syarat  administrasi  yang  harus  terpenuhi  terlebih  dahulu  yang  dibuktikan  dengan adanya penetapan dari pengadilan. 10

## 2. Pengaturan Poligami di Malaysia
Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencankup seluruh  aspek  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  dan  perceraian,  bukan  hanya pendaftaran  perkawinan  dan  perceraian  seperti  pada  undang-undang  sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negerisembilan yang  kemudian  diikuti  oleh  negara-negara  bagian  lain.  Undang-undang  perkawinan Islam  yang  berlaku  sekarang  di  Malaysia  adalah  undang-undang  perkawinan  yang sesuai denga ketetapan undang-undang masing masing negeri.
Undang  –Undang  tersebut  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Malaysia    akta 303 atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Dan  akta  ini  hanya  terpakai  bagi  wilayah-wilayah  persekutuan  Kuala  Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Seperti yang telah ditegaskan dalam Seksyen 1 Subsekysen (1) Undang-Undang Malaysia Akta 303.
Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Makamah  Syariah  ataupun  Hakim  Syariah. Seperti yang ditegaskan dalam Seksyen 23 Subseksyen (1) dan Subseksyen (2) Undang- Undang Malaysia Akta 303, yaitu:
(1) Tiada  seorang  pun  lelaki,  semasa  wujudnya  sesuatu  perkahwinan,  boleh, kecuali  dengan  mendapatkan  kebenaran  terlebih  dahulu  secara  tertulis daripada  mahkamah,  membuat  kontrak  perkahwinan  yang  lain  dengan perempuan  lain  atau  perkahwinan  yang  dikontrakkan  tanpa  kebenaran sedemikian  boleh didaftarkan  dibawah akta  ini:  dengan  syarat  Makamah boleh  jika  ia  ditunjukkan  bahwa  perkahwinan  sedemikian  adalah  sah mengikuti  Hukum  Syarak,  memerintahkan  perkahwinan  itu  didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.
(2) Subseksyen  (1)  terpakai  bagi  perkahwinan  dalam  Wilayah  Persekutuan seseorang  lelaki  yang  bermastautin  dalam  atau  diluar  Wilayah Persekutuan  dan  perkahwinan  di  luar  Wilayah  Persekutuan  seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.
Peraturan  ini  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303,  berlaku  untuk  pernikahan didalam Wilayah-Wilayah  Persekutuan  dengan  pria  yang  bertempat  tinggal  didalam
10 Raflisman,  “Sanksi  Hukum  Poligami  Tanpa  Izin  Pengadilan  Agama  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana ditinjau Dari Hukum Islam,” Jurnal Qiyas , Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 96.
atau  diluar  wilayah  persekutuan  dan  pernikahan  diluar  Wilayah-Wilayah Persekutuan  dari  seorang  pria  yang  bertempat  tinggal  di  Wilayah-Wilayah Persekutuan.
Didalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 telah memberikan beberapa kondisi yang  perlu  dipatuhi  oleh  Makamah  Syariah  sebelum  menyetui  permohonan  izin poligami, seperti yang ditegaskan dalam Seksyen 23 Subseksyen (3) , yaitu:
“Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikuti cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan  yang  dicadangkan  itu  dikatakan  patut  dan  perlu,  pendapatan pemohon  pada  masa  itu,  butir-butir  komitmennya  dan  kewajipan  dan  tanggungan kewangannya  yang  patut  ditentukan,  bilangan  orang  tanggugannya,  termasuk  orang yang  akan  menjadi  orang  tanggungannya  berikutan  dengan  perkahwinan  yang dicadangkan  itu,  dan  sama  ada  keizinan  atau  pandangan  isteri  atau  isteri-isterinya yang  sedia  ada  telah  diperolehi  atau  tidak  terhadap  perkahwinan  yang  dicadangkan itu.”
Permohonan  Perkawinan  Poligami  diajukan  ke  Pengadilan  dengan  cara  yang ditentukan dan harus disertai dengan pernyataan yang menyatakan alasan mengapa perkawinan poligami diusulkan dan dianggap perlu.
Subsekyen 3 ini memberi gambar sebenar di dalam borang permohonan poligami. Sesiapa  sahaja  yang  membuat  permohonan  poligami  mesti  melengkapkan  borang tersebut  dengan  maklumat  maklumat  yang  dikehendaki  sebagaimana  yang diperuntukkan  dalam  Seksyen  23  (3)  ini.  Umpamanya  di  dalam  borang  permohonan poligami di Wilayah Persekutuan seseorang pemohon dikehendaki memberi maklumat antara lainnya:
-  Maklumat peribadi pemohon dan bakal isteri yang akan dikahwininya
-  Alasan-alasan mengapa perkahwinan poligami itu perlu
-  Latar belakang kewangan suami
-  Tanggungan kewangan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak yang sedia ada dan juga bakal isteri
-  Samada  cadangan  pernikahan  poligami  itu  telah  mendapat  persetujuan  daripada isteri yang sedia ada.
Dan  apabila  permohonan  izin  ini  diterima  oleh  Mahkamah  Syariah,  maka kemudian  Mahkamah  akan  memanggil  pemohon  dan  istri  atau  para  istri,  maupun pihak  lain  yang  dianggap  bersangkutan,  seperti  calon  istri  untuk  datang  ke
persidangan  yang  dilakukan  secara  tertutup.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam Seksyen 23 Subseksyen (4), yaitu:
“ Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri  atau  isteri-isterinya  yang  sedia  ada  supaya  hadir  apabila  permohonan  itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu berpuas hati.”
Ketika semuanya sudah lengkap dan istri atau para istri telah datang menghadiri persidangan  didalam  Mahkamah  tertutup,  maka  Mahkamah  akan  menyetujui permohonan  tersebut  jika  pemohon  dapat  memenuhi  persyaratan  sebagaimana tercantum dalam Seksyen 23 Subseksyen (4) abjad (a), (b), (c), (d), dan (e), yaitu:
(a) Bahawa  perkahwinan  yang  dicadangkan  itu  adalah  patut  dan  perlu, memandang  kepada,  antara  lain,  hal  keadaan  yang  berikut,  iaitu, kemandulan,  keuzuran  jasmani,  tidak  layak  dari  segi  jasmani  untuk persetubuhan,  sengaja  ingkar  mematuhi  perintah  untuk  pemulihan  hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
(b) Bahawa  pemohon  mempunyai  kemampuan  yang  membolehkan  dia menanggung,  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Hukum  Syarak,  semua  isteri dan  orang  tanggungannya,  termasuk  orang  yang  akan  menjadi  orang tanggungannya berikut dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;
(c) Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan
(d) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
(e) [Dipotong oleh Akta A902;s.9].
(a)Bahwa  perkawinan  yang  diusulkan  cocok  dan  perlu,  dalam  pandangan, antara  lain,  keadaan  berikut,  yaitu,  ketidaksuburan,  penyakit  fisik, ketidaklayakan fisik untuk hubungan seksual, ketidaktaatan yang disengaja pada perintah untuk pemulihan hak seksual, atau kegilaan pada atas nama istri atau istri yang ada;
(b)Bahwa  pemohon  memiliki  kapasitas  untuk  memungkinkannya menanggung,  sebagaimana  disyaratkan  oleh  Hukum  Syarak,  semua  istri dan  tanggungannya,  termasuk  orang-orang  yang  akan  menjadi tanggungannya setelah perkawinan yang diusulkan;
(c)Bahwa  pemohon  akan  dapat  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada semua istrinya sesuai dengan persyaratan Hukum Syarak; dan
(d)Bahwa  perkawinan yang  diusulkan  tidak akan menghasilkan  darar  syarie kepada istri atau isteri yang ada;
(e) [Dihapus oleh Akta A902; s.9].
Terhadap  ketidakadilan  suami,  tentang  poligami  istri  diberikan  hak,  yang  telah ditetapkan oleh undang-undang untuk membubarkan perkawinannya secara fasakh , selama  alasan  tersebut  dianggap  sah  oleh  Hukum  Syarak.    Seperti  yang  telah ditegaskan dalam Seksyen 52 Subseksyen (1) Abjad (h) (vi) , yaitu: ”Jika dia mempunyai isteri  lebih  daripada  seorang,  dia  tidak  melayani  isteri  yang  berkenaan  secara  adil mengikuti kehendak Hukum Syarak.”
Seseorang  laki-laki  yang  ingin  melakukan  perkawinan  poligami,  tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pengadilan, maka ia melakukan sebuah pelanggaran  dan  diancam  dengan  denda  paling  banyak  RM  100  (Seribu  Ringgit Malaysia) atau dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Pada  dasarnya  sesuatu  perkawinan  poligami  tanpa  izin  di  Malaysia  dianggap  tidak sah. Sehingga tidak bisa dicatatkan.
Poligami tanpa izin Poligami tanpa izin di Malaysia dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran  pidana.  Yang  mana  aturan  itu  terdapat  dalam Seksyen  123 ,  yaitu:
“seseorang  lelaki,  berkahwin  lagi  lagi  dimana-mana  jua  pun  dalam  masa perkahwinannya  yang  sedia  ada  masih  berterusan  tanpa  mendapatkan  kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kes alahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya”. Pada  dasarnya  sesuatu  perkawinan poligami tanpa izin di Malaysia dianggap tidak sah. Sehingga tidak bisa dicatatkan.
C. Persamaan  dan  Perbedaan  Pengaturan Poligami  menurut  Hukum  Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Malaysia
Di  Indonesia  undang-undang  yang  mengatur  tentang  poligami  adalah  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dalam  undang-undang tersebut,  terdapat  9  (sembilan)  jenis  pasal  terkait  dengan  poligami,  antara  lain sebagai berikut:
1. Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1)  Pada  asasnya  seorang  pria  boleh  mimiliki  seorang  isteri.  Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan
2. Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1)  Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah tempat tinggalnya.
(2)  Pengadilan  dimaksud  data  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberikan  izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  harus  dipenuhi  syarat syarat sebagai berikut:
a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri- isteri dan anak-anak mereka.
4. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
5. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
a. Ada  atau  tidaknya  alasan  yang  memungkinkan  seorang  suami kawin lagi, ialah :
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. ada  atau  tidaknya  persetujuan  dari  isteri,  baik  persetujuan  lisan maupun  tertulis,  apabila  persetujuan  itu  merupakan  persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. c. ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : i. surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d. ada  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dengan  pernyataan atau  janji  dari  suami  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditetapkan untuk itu.
6. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan  harus  memanggil  dan  mendengar  isteri  yang bersangkutan.
(2)  Pemeriksaan  Pengadilan  untuk  itu  dilakukan  oleh  Hakim selambatlambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya,  surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
7. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  Pengadilan  memberikan  putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
8. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pegawai  Pencatat  dilarang  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43
9. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10  ayat  (3),  40  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan
hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Pegawai  Pencatat  yang  melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  6,  7,  8,  9,  10  ayat  (1),  11,  13,  44  Peraturan  Pemerintah  ini dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga) bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500,-(tujuh  ribu  lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
Pasal  yang  terkait  dengan  poligami  seperti  yang  telah  penulis  kemukakan  diatas yaitu, asas perkawinan Indonesia yakni asas monogami relatif yang tercantum dalam pasal  3  Undang-Undang  Perkawinan,  lembaga  tempat  pemohon  mengajukan permohonan untuk berpoligami ialah di Pengadilan daerah tempat tinggal pemohon terncatum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, syarat alternatif untuk melakukan  poligami  yang  tercantum  dalam  pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan  dan  pasal  41  huruf  (a)  Peraturan  Pemerintah,  syarat  kumulatif  yang harus  dilaksanakan  untuk  berpoligami  tercantum  dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan,  dokumen  atau  surat-surat  yang  diperlukan  untuk  mengajukan permohonan  poligami  tercantum  dalam  pasal  40  dan  41  huruf  (b),  (c)  dan  (d) Peraturan  Pemerintah,  proses  pemeriksaan  dan  pemberian  izin  bagi  pemohon terncatum  dalam  pasal  42  dan  43  Peraturan  Pemerintah,  larangan  bagi  pegawai pencatat  yang  melakukan  pencatatan  tanpa  izin  dari  pengadilan  tercantum  dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah dan bentuk tindak pidana bagi pelaku poligami tanpa izin dan pegawai pencatat tanpa izin tercantum pada pasal 45 Peraturan Pemerintah. Selain  itu  pengaturan  poligami  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Malaysia  Akta 303.  Dalam  undang-undang  tersebut,  terdapat  3  (tiga)  pasal  yang  terkait  dengan poligami, antara lain sebagai berikut:
1. Seksyen 23 Subseksyen (1), (2), (3), dan (4)
(1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali  dengan  mendapatkan  kebenaran  terlebih  dahulu  secara  tertulis daripada  mahkamah,  membuat  kontrak  perkahwinan  yang  lain  dengan perempuan  lain  atau  perkahwinan  yang  dikontrakkan  tanpa  kebenaran sedemikian  boleh  didaftarkan  dibawah  akta  ini:  dengan  syarat  Makamah boleh  jika  ia  ditunjukkan  bahwa  perkahwinan  sedemikian  adalah  sah
mengikuti  Hukum  Syarak,  memerintahkan  perkahwinan  itu  didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.
(2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau diluar Wilayah Persekutuan dan  perkahwinan  di  luar  Wilayah  Persekutuan  seseorang  lelaki  yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.
(3)  Permohonan  untuk  kebenaran  hendaklah  dikemukakan  kepada Mahkamah mengikuti cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu  dikatakan  patut  dan  perlu, pendapatan  pemohon  pada  masa  itu,  butir- butir  komitmennya  dan  kewajipan  dan  tanggungan  kewangannya  yang patut ditentukan, bilangan orang tanggugannya, termasuk orang yang akan menjadi  orang  tanggungannya  berikutan  dengan  perkahwinan  yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri- isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu.
(4)  Apabila  menerima  permohonan  itu,  Mahkamah  hendaklah  memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan  itu  didengar,  yang  hendaklah  dilakukan  dalam  mahkamah tertutup,  dan  M  ahkamah  boleh  memberi  kebenaran  yang  dipohon  itu berpuas hati.
(a) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang  kepada,  antara  lain,  hal  keadaan  yang  berikut,  iaitu,
kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan,  sengaja  ingkar  mematuhi  perintah  untuk  pemulihan hak  persetubuhan,  atau  gila  di  pihak  isteri  atau  isteri-isteri  yang sedia ada;
(b) Bahawa  pemohon  mempunyai  kemampuan  yang  membolehkan  dia menanggung, sebagaimana  dikehendaki oleh Hukum  Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang  tanggungannya  berikut  dengan  perkahwinan  yang dicadangkan itu;
(c) Bahawa  pemohon  akan  berupaya  memberi  layanan  sama  rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan
(d) Bahawa  perkahwinan  yang  dicadangkan  itu  tidak  akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
(e) [Dipotong oleh Akta A902;s.9].
2. Seksyen 52 Subseksyen (1) Abjad (h) (vi)
Jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikuti kehendak Hukum Syarak
3. Seksyen 123
seseorang  lelaki,  berkahwin  lagi  lagi  dimana-mana  jua  pun  dalam  masa perkahwinannya  yang  sedia  ada  masih  berterusan  tanpa  mendapatkan kebenaran  secara  bertulis  terlebih  dahulu  dari  Mahkamah  maka  dia melakukan suatu kes alahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua- duanya.
Pasal  yang  terkait  dengan  poligami  seperti  yang  telah  penulis  kemukakan  diatas yaitu,  Seksyen  23  Subseksyen  (1)  tentang  izin  poligami  yang  diberikan  oleh Mahkamah,  Seksyen  23  Subseksyen  (2)  tentang  keberlakuan  pengaturan  poligami bagi  seluruh  warga  Wilayah  Persekutuan,  Seksyen  23  Subseksyen  (3)  tentang dokumen  atau  surat-surat  yang  diperlukan  dalam  mengajukan  poligami,  izin  dari isteri  sebelumnya  serta  alasan-alasan  melakukan  poligami,  Seksyen  23  Subseksyen (4)  tentang  syarat  poligami,  Seksyen  52  Subseksyen  (1)  Abjad  (a)  (vi)  tentang pembubaran perkawinan poligami dan Seksyen 123 tentang tindak pidana.
Dari  kedua  pengaturan  tersebut,  penulis  melihat  adanya  persamaan  dan perbedaan  dalam  pengaturan  poligami  menurut  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  dan  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303  yang    mana  penulis  buat  dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 1 Persamaan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia No Persamaan Indonesia Malaysia Akta 303 1 Kebolehan Poligami Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang Perkawinan Seksyen 23 Subsekyen (1) 2 Izin Poligami dari Pengadilan Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang Perkawinan Seksyen 23 Subseksyen (1)
3 Pengajuan Permohonan Secara Tertulis Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Seksyen 23 Subseksyen (3) 4 Alasan Suami Melakukan Poligami Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang Perkawinan Sekyen 23 Subsekyen  (4) Abjad (a) 5 Terdapatnya Pengaturan  Mengenai Persyaratan Poligami Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan Seksyen 23 Subsekyen  (4) Abjad  (b),  (c) dan (d) 6 Sanksi Pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Seksyen 123
Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303  memiliki  6 (enam)  persamaan.    Adapun  persamaan  yang  paling  utama  dalam  pengaturan poligami antara kedua negara ini, yaitu memperbolehkan warganya untuk melakukan perkawinan  poligami,  kebolehan  melakukan  perkawinan  poligami  hanya  dapat dilakukan  apabila  pemohon  telah  mendapatkan  izin  dari  pemgadilan,  permohonan izin poligami harus diajukan secara tertulis kepengadilan, izin tersebut akan kabulkan apabila pemohon  telah memenuhi  akan syrat-syarat  untuk melakukan  poligami dan tanpa  adanya  izin  dari  pengadilan  perkawinan  poligami  tersebut  dianggap  sebagai sebuah bentuk pelanggaran pidana.
Perbedaan  pengaturan  poligami  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia dan  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303,  Penulis  formulasikan  juga  dalam  bentuk tabel, sebagai berikut:
Tabel 2 Perbedaan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia No Perbedaan Indonesia Malaysia Akta 303 1 Wilayah Hukum  Seluruh Warga  Seluruh  Warga  Kuala
Keberlakuan Negara Indonesia Lumpur,  Putrajaya  dan Labuan 2 Dasar Pemberian Izin Persetujuan  Istri atau Istri-istri Kepuasan hati dan kebijaksanaan Mahkamah 3 Persetujuan Istri Wajib, dikarenakan  salah dari  syarat  untuk berpoligami Tidak  wajib,  dianjur untuk  memberitahukan kepada istri sebelumnya 4 Syarat-syarat Diatur secara terpisah  dengan keadaan  tertentu dan syarat Tidak terpisah 5 Pembubaran Perkawinan Poligami Tidak diatur Fasakh 6 Jenis Pidana Menggunakan pidana denda atau penjara Menggunakan pidana denda atau penjara atau bahkan kedua-duanya 7 Pidana  bagi  Pegawai Pencatat  tanpa  Izin Pengadilan Diatur dan dikenai sanksi pidana Tidak diatur 8 Besaran Ancaman Pidana Pidana  kurungan maksimal  3  (tiga) bulan,  dan  pidana denda  maksimal Rp.  7.500,-  (tujuh ribu  lima  ratus rupiah) Pidana kurungan maksimal  6  (enam) bulan dan pidana denda RM1000  (seribu  ringgit malaysia)
Dari  tabel  2  diatas  dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303  mempunyai beberapa  perbedaan,  yaitu  dalam  keberlakuan  undang-undang  Indonesia  keberluan undang-undang  diperuntukan  seluruh  warga  Indonesia  sedengakan  malaysia
keberlakuan  Akta  303  hanya  diperentukan  bagi  Wilayah  Kuala  Lumpur,  Putra  Jaya dan Labuan seperti yang dicantumkan dalam Seksyen 1 Subseksyen (1) Akta 303.
Mengenai  dasar  pemberian  izin  untuk  melakukan  poligami  Indonesia  dsar pemberian izinnya berdsarkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan Malaysia dasar  pemberian  izin  berasal  dari  kepuassan  hati  dan  kebijaksanaan  Mahkamah tercantum  dalam Sekyen  23  Subsekyen  (4)  Akta  303. Untuk  melakukan  perkawinan poligami  suami  wajib  mendapatkan  persetujuan  dari  istri  sebelumya  di  Indonesia dikarenakan  persetujuan  istri  bagian  dari  syarat  untuk  melakukan  perkawinan poligami,  sedangkan  di  Malaysia  persetujuan  istri  tidaklah  wajib,  tetapi  dianjurkan untuk memberitahu kepada istri sebelumya.
Dan  untuk syarat-syarat  melakukan  poligami  di  Indonesia  diatur secara  terpisah mengenai  keadaan  tertentu  dan  syarat  poligami  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah untuk keadaan tertentu  dan  Pasal  5  ayat  (1)  untuk  syarat  poligami,  sedangkan  Undang-Undang Malaysia  diatur  dengan  tidak  terpisah  yang  tercantum  dalam Seksyen  23  Subsekyen (4). Mengenai  pembubaran  perkawinan  poligami  Indonesia  tidak  mengatur  tentang hal  itu,  sedangkan  Malaysia  mengatur  mengenai  pembubaran  perkawinan  poligami secara Fasakh dalam Seksyen  52  Subseksyen  (1)  Abjad  (h)(vi) . Fasakh sebagai  salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. 11
Jenis  pidana  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah  sistem  pidana  alternatif  yaitu sistem perumusan ancaman pidananya mengunakan kata hubung “atau” seperti pada pasal  45  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah,  sedangkan  Malaysia  menggunakan  sistem perumusan alternatif, kumulatif dan alternatif-kumulatif seperti pada Sekyen 123 Akta 303. Bagi  pegawai  pecatat  perkawinan  poligami  tanpa  izin  dari  pegadilan  juga dikenakan  sanksi  pidana  di  Indonesia  tercantum  dalam  pasal  45  ayat  (1)  huruf  (b) Peraturan  Pemerintah  sedangkan  dalam  Undang-Undang  Malaysia  Akta  303  tidak mengatur tentang itu.
Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap yang diterapkan di Indonesia pidana kurungan paling lama 3 (bulan) dan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pelaksana, sedangkan
11 Faisal, “ Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” Jurnal Hukum Islam dan Perundang- undangan, Vol. 4 No. 1, 2017.
Malaysia  besaran  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  denda  maksimal RM1000 (seribu ringit malaysia).

## D. Kesimpulan
Dalam  pengaturan  poligami  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang  Malaysia  Akta  303,  memiliki  persamaan  mengenai  kebolehan  poligami,  izin poligami  dari  pengadilan,  pengajuan  permohonan  secara  tertulis,  Alasan  Suami Melakukan Poligami, terdapatnya aturan mengenai syarat poligami dan sanksi pidana. Sedangkan  perbedaanya  meliputi,  keberlakuan,  dasar  pemberian  izin,  persetujuan istri,  syarat-syarat,  pembubaran  perkawinan  poligami,  jenis  pidana,  pidana  bagi pegawai pencatat tanpa izin pengadilan, dan besaran ancaman pidana.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Jurnal
Ahmad Tholib Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013.
Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” Jurnal Hukum Islam dan Perundang- undangan , Vol. 4 No. 1, 2017.
Hamdani,  Ahwal  Al-Akhsiyyah  (Hukum  Keluarga)  Islam  Di  Malaysia,  Disertasi  Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2012.
Indah  Fitri  Ibrahim,  “Pelaksaan  Poligami  Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan,” Jurnal  lex Et Societatis , Vol. 6 No. 5, Juli 2018.
I Nyoman Santiawan, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Berkenaan Poligami  (Study  Kasus  pada  Pengadilan  Agama  Kota  Palu),” Jurnal  Ilmu  Hukum Legal Opinion , Edisi 2, Vol 3, Tahun 2015.
Muslim  Ibrahih,  “Prosedur  Poligami  di  Malaysia  (Analisis  AktaUndang-Undang  Keluarga Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan,” Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam , Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018.
Raflisman,  “Sanksi  Hukum  Poligami  Tanpa  Izin  Pengadilan  Agama  Dalam Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana ditinjau Dari Hukum Islam,” Jurnal Qiyas , Vol. 1 No. 1, April 2016.
Raihanah Haji Abdullah, “Poligami di Malaysia ,” Jurnal Syariah 5 , Bilangan 2.
Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setywan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  di  Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Privat Law , Vol 3 No 2, Juli-Desember 2015.
Ria Renita Abbas, “Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga yang Berpoligini di Kota Makassar),” Jurnal Hukum , Vol 15, Januari-April 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan . Nomor 1   Tahun  1974.  UU Nomor 1 Tahun 1974. TLNRI Nomor 3019.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Malaysia. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan)   1984.

## Internet
https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang- bercer ai-di-  indonesia-sepanjang-2018
http://dialograkyat.blogspot.com/2019/03/kes-poligami-meningkat-pada- kadar.html?m=1