## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)

## STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI
Nur Fitrah
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: nurfitrah110591@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  the  Village development  plan  through  Musrenbang  in  Rumpa  Village,  Mapilli District.  This  research  is  a  field  research  using  a  qualitative  approach. Methods of data collection through in-depth interviews with related sources and  direct  observation  using  data  reduction  techniques,  data  presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the mechanism for  implementing  development  planning  in  Rumpa  Village  has  been running  well  and  in  accordance  with  regulations.  But  the  level  of participation  needs  to  be  improved,  both  public  participation  and government  participation.  Community  participation  in  the  form  of thoughts,  contributing  ideas  or  ideas.  Factors  that  hinder  the  level  of community  participation  in  musrenbang,  namely  the  unpreparedness  of the community due to their respective activities.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan rencana  pembangunan  Desa  melalui  Musrenbang  di  Desa  Rumpa Kecamatan  Mapilli.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( field  research )  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) dengan  narasumber  terkait  dan  observasi  langsung  dengan menggunakan  teknik  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  mekanisme  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  di  Desa  Rumpa  telah  berjalan  baik  dan sesuai  dengan  peraturan.  Namun  tingkat  partisipasi  perlu ditingkatkan,  baik  partisipasi  masyarakat  maupun  partisipasi pemerintah. Partisipasi masyarakat berbentuk pikiran, menyumbangkan ide  atau  gagasan. Faktor-faktor yang  menghambat tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  musrenbang  yaitu  belum siapnya masyarakat disebabkan kesibukan masing-masing.
Kata Kunci: Problematika, Musrembang Desa, Partisipasi.

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  desa  adalah  tahapan  proses  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai tujuan  pembangunan  desa  serta  memberi  amanah  kepada  pemerintah  desa untuk  menyusun  program  pembangunannya  sendiri.  Penyusunan  dokumen perencanaan  dilakukan  berdasar  pada  usulan  dari  masyarakat,  tidak  hanya berupa  asumsi  dan  perkiraan  saja  dari  aparat  desa.  Selain  itu,  proses perencanaan  pembangunan  juga  perlu  diawali  dengan  kegiatan  pendahuluan untuk  mendapatkan  data  yang  valid  mengenai  potensi,  masalah,  dan kebutuhan  masyarakat.  Perencanaan  pembangunan  tidak  mungkin  hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan.
Data  valid  di  lapangan  sebagai  data  primer  merupakan  ornamen- ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan  pembangunan.  Forum  perencanaannya  disebut  sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara  merata  dan  berkeadilan  lebih  bisa  tercapai.  Hakekat  dari  tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.
Fenomena  menarik  pada  problem  mekanisme  pelaksana  perencanaan pembangunan  juga  terjadi  di  Desa  Rumpa  Kecamatan  Mapilli  Kabupaten Polewali  Mandar,  terutama  pada  akomodasi  aspek  partisipasi  masyarakat. Seperti  mekanisme  perencanaan  pembangunan  dari  bawah  yang  dilaksanakan mulai  dari  tingkat  RT  sampai  pada  Musrenbang  Desa  belum  melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan  pembangunan  yang  tepat  waktu,  tepat  sasaran,  berdaya  guna dituntut  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan karena  masyarakatlah  yang  mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi  dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi  kepentingan  mereka  dalam  proses  penyusunan  rencana pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian awal, dari wawancara dengan salah seorang warga pendamping lokal Desa Rappang atas nama Abdul Rahman mengatakan bahwa  ada  kecenderungan  usulan  yang  diajukan  dalam  musrenbang  Desa merupakan rumusan elite desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 19
partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Kegiatan musrenbang  Desa  yang seharusnya  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat  di Desa  Rumpa  nyatanya  hanya  merupakan  kegiatan  formalitas  yang  dihadiri oleh Perangkat Desa dan sebagian kecil tokoh yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat Desa Rumpa.
Berangkat  dari  persoalan  hal  tersebut,  penting  untuk  diteliti problematika  pelaksanaan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Musrenbang  Desa)  di  Desa  Rumpa  Kecamatan  Mapilli  Kabupaten  Polewali Mandar.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait dan observasi langsung

## Definisi Operasional
Dalam  defenisi  operasional  ini  disajikan  parameter  atau  indikator  dari variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memudahkan membaca fenomena- fenomena  yang  diteliti.  Kemungkinan  lainnya  adalah  defenisi  operasional merupakan spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel.

## Jenis dan Sumber Data
Adapun  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  objek  lapangan  ( Field Research ),  yaitu  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengambil  data  dari instansi yang terkait dengan pembahasan penelitian.
b. Data  Sekunder  adalah  data  yang  secara  langsung  tidak  diperoleh  dari lapangan,  tetapi  diperoleh  dari  buku-buku,  aporan-laporan,  peraturan undang-undang, surat kabar, dan sumber-sumber lain.

## Informan Penelitian
Peneliti adalah informan utama, selain itu beberapa orang yang dianggap mengetahui dengan baik masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi  kepada  peneliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah mekanisme pelaksana perencanaan pembangunan Desa di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
Agar  keabsahan  data  dari  informan  dapat  valid,  maka  penentuan informan  dipilih  beberapa  orang  dari  Aparat  Desa  dan  masyarakat  sebagai berikut:
Kepala Desa :   1 orang Sekertaris Desa :   1 orang Kaur :   2 orang Anggota BPD :   1 orang Kepala Dusun :   4 orang Tokoh Masyarakat :   1 orang Masyarakat :   2 orang Jumlah :  12 orang

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Kedua data ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data.
a. Observasi; adalah  metode  menggunakan  pengamatan  atau  penginderaan langsung  terhadap  suatu  benda,  kondisi,  situasi,  proses,  atau  perilaku. Maksudnya adalah penelitian secara langsung melihat, mengamati mencatat data-data  yang  diperoleh  melalui  macam  subjek  penelitian,  salah  satunya fasilitas-fasilitas  kantor  Desa  Rumpa,  data-data,  srtuktur  kepengurusan pemerintah  desa,  struktur  anggota  BPD,  visi  &  misi  Desa  Rumpa  dan dokumentasi Musrenbang Desa.
b. Dokumentasi; yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari, menelaah  berbagai  dokumen  resmi,  seperti  data,  peraturan-peraturan  dan buku-buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan yang hendak diamati.
c. Wawancara; wawancara  ini  sudah  termasuk  dalam  kategori in-depth interview ,  dimana  dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  dibandingkan  dengan wawancara  terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis  ini  adalah  untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya.

## Teknik Analisis Data
a. Reduski  Data;  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  merangkum, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya, pemutusan  perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis dilapangan.
b. Display Data (Penyajian  Data);  peneliti  melakukan  penyajian  data sebagai  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  memberi  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan tindakan.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 21
c. Verifikasi  dan  Penarikan  Kesimpulan;  setalah  proses  reduksi  dan penyajian  data  sudah  dilakukan,  maka  peneliti  melakukan  penarikan kesimpulan/verifikasi hasil temuan dilapangan. Kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam proses observasi dan wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa
Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  mendiskusikan  dan  menyepakati program  pembangunan  yang  dapat memajukan  keadaan  desa.  Berikut  adalah mekanisme pra Musrenbang dan tahapan peklaksanaan Musrenbang.
a. Tahapan Pra-Musrenbang Desa
1) Pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM).
 Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang).
 Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa yaitu:
 Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa.
 Pengumuman  kegiatan  musrenbang  desa  dan  penyebaran  undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum hari H).
 Mengkordinir persiapan logistik (tempat,konsumsi,alat dan bahan).
2) Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 Kajian,  kondisi,permasalahan  dan  kondisi desa  (per  dusun/RW/  atau persektor) isu pembangunan bersama warga msyarakat.
 Penyusunan data/ informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
3) Penyusunan  draf  Rancangan  awal  RKP  desa,  terdiri  atas  kegiatan- kegiatan:
 Kaji ulang (reviu) RPJMD desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan Tim pemandu.
 Kajian  dokumen/data/informasi  kebijakan  program  dan  anggaran daerah oleh TPM dan tim pemandu.
 Penyusunan  draf  Rancangan  awal  RKP  desa  dengan  mengacu  pada kajian tadi oleh TPM dan Tim pemandu.
b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1) Pembukaan.  Acara  dipandu  oleh  pembawa  acara  dengan  kegiatan sebagai berikut:
 Kata pembukaan dan agenda musrenbang desa.
 Laporan dari ketua panitia musrenbang oleh ketua TPM
 Sambutan kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi
 Doa bersama
2) Pemaparan  dan  diskusi  dengan  narasumber  (diskusi  panel)  sebagai masukan untuk musyawarah.
 Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut  hasil  kajian,  yang  dibagi  sesuai  dengan  urusan/bidang pembangunan desa.
 Pemaparan  kepala  desa  mengenai  (1)  hasil  evaluasi  RKP  desa  yang sudah  berjalan,  (2)  kerangka  prioritas  program  menurut  RPJM  desa (3) informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan.
 Pemaparan  pihak  kecamatan,  UPTD/SKPD  mengenai    kebijakan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
 Tanggapam atau diskusi bersama warga masyarakat.
3) Pemaparan draf rancanagan awal RKP desa oleh TPM (biasanya sekdes) dan tanggapan atau pengecekan verivikasi oleh peserta.
4) Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang/isu.
5) Musyawarah penentu tim delegasi desa.
6) Penutupan  yaitu  penandatanganan  berita  acara  musrenbang  dan penyampaian kata penutup oleh ketua TPM atau pemandu.
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa  yang  diadakan  untuk  membahas  dan  menyepakati  rancangan  RPJM Desa.  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  diikuti  oleh  Pemerintah Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  unsur  masyarakat.  Unsur masyarakat  terdiri  atas;  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  perwakilan  kelompok  tani,  perwakilan  kelompok  perempuan, perwakilan  kelompok  pemerhati.  Selain  unsur  masyarakat  tersebut, musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  dapat  melibatkan  unsur masyarakat  lain  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat. Musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  membahas  dan  menyepakati rancangan RPJM Desa.
Hasil  kesepakatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa dituangkan dalam berita acara. Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah,  salah  satu  indikator  yang  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  visi  dan misi dalam pembangunan desa adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tanpa keterlibatan langsung  pihak  masyarakat  dan  sektor  swasta  yang  membantu  pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan desa, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Rumpa  Kecamatan Mapilli:
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 23
“Musrenbang  diadakan  tiap  satu  kali  satu  tahun  menurut  aturan  yang berlaku sebelum musrenbang dilaksanakan terlebih dahulu kami melakukan pra Musrenbang sesuai dengan prinsip buttom up untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di Desa Rumpa.” ( Wawancara , 13 Maret 2017)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa Rumpa  telah  melaksanakan  peraturan  pemerintah  dapat.  Dianalisis  bahwa pemerintah  desa  telah  membuka  ruang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat untuk mewakili proses demokrasi dalam rangka proses mekanisme perencanaan pembangunan desa.
Adapun hasil wawancara penulis dengan para Narasumber di antaranya Sekertaris  Desa,  mengenai  mekanisme  Pelaksanaan  Musrenbang  Desa  yang menyatakan bahwa:
“Kami pemerintah desa Rumpa melaksanakan Musrenbang desa apabila ada perintah  dari  atas  baik  itu  Bappeda  maupun  Kecamatan  berdasarkan perintah  tersebut  maka  kami  menyuruh  tim  untuk  membentuk  panitia pelaksanaan Musrenbang serta kami juga memberikan perintah kepada tiap kepala  dusun  untuk  memasukan  usulan-usulan  mereka  dalam  Musrenbang Desa.  Namun  kami  memberi  waktu  kepada  tiap  kadus  beserta masyarakatnya  untuk  membicarakan  apa-apa  saja  yang  akan  diusulkan dalam Musrenbang Desa nantinya.” ( Wawancara, 19 Maret 2017)
Hal  ini  sesuai  dengan  pemaparan  anggota  BPD  Rumpa  yang menyatakan bahwa:
“Setelah ada surat dari Kecamatan kepada Desa untuk memasukan usulan, maka  desa  memberikan  waktu  untuk  mengadakan  musyawarah  antara kadus dan masyarakatnya untuk melakukan pra musrenbang.” ( Wawancara , 19 Maret  2017)
Berdasarkan  Hasil  Wawancara  di  atas  diketahui  bahwa  dalam mekanisme  dan  proses  pelaksanaan  Musrenbang  desa,  partisipasi  masyarakat, stake  holder,  tokoh  masyarakat  dan  Pemerintah  desa  pada  saat  Musrenbang cukup baik.
Harapan  sebenarnya  adalah  bagaimana  masyarakat  sebagai  salah  satu stake  holder  diharapakan  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  secara maksimal  dalam  pelaksanaaan  penyusunan  perencanaan  pembangunan, sehingga  akan  tercipta  sinergi  berbagai  kegiatan  pembangunan  dengan  tetap memperhatiakan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu.
Adapun  cara  penyampaian  isu  dan  tujuan  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  kepada  masyarakat  khususnya  stakehoder  terkait,  dilakukan
dengan cara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dusun;
“Aspirasi-aspirasi yang telah dibahas di Musrenbang Desa inilah yang kami bawah sesuai dengan apa kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat,semua aspirasi  kami  masukan  tapi  kami  memposisikan  urutan  pertama  sebagai masalah yang paling dibutuhkan di Desa.” ( Wawancara , 15 Maret 2017)
Hal  ini  pun  dibenarkan  salah  satu  tokoh  masyarakat,  menyatakan bahwa;
„„Kami  di  undang  oleh  pemerintah  desa  untuk  dapat  menghadiri Musrenbang di kantor desa.” ( Wawancara , 17 Maret 2017)
Bedasarkan  hasil  wawancara  penulis,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  Musrenbang  dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  Rumpa,  telah melaksanakan  aturan-aturan  tentang  pelaksanaan  Musrenbang.  Secara  teknis pelaksanaan  Musrenbang  desa  hanya  pemberian  hak  dan  wewenang  kepada masing-masing stake holder yang terikat di daerahnya.
Keberhasilan  perencanaan  pembangunan  dapat  diukur  apabila partisipasi  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  proses  Musrenbang  berkualitas bukan dilihat dari kuantitas partisipasi masyarakat atau pemerintah itu sendiri serta  tidak  dapat  diukur  oleh  suksesnya  acara  Musrenbang  itu  sendiri.  Akan tetapi  bagaimana  elemen-elemen  yang  paling  penting  baik  itu  masyarakat maupun pemerintah hadir dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, serta masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, serta masukan-masukan yang ada dapat terakomodasi atau terealisir.

## Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat
Melalui wawancara mendalam, mayoritas responden berpendapat bahwa faktor  anggaran,  waktu,  pekerjaan  dan  penghasilan,  usia,  dan  jenis  kelamin, sangat berpengaruh sebagai faktor penentu partisipasi.
Menurut  Kepala  Desa  ( Wawancara,  20  Maret  2017) ,  banyak  hal  yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menghadiri rapat di desa, salah satunya adalah karena;
a. Faktor  anggaran .  Unsur  yang  penting  dalam  pembangunan  adalah bagaimana mengerakan masyarakat maupun pemerintah untuk bersama- sama  dalam  memusyawarakan  apa-apa  saja  yang  perlu  dibicarakan dalam pembangunan namun terkadang pemerintah maupun masyarakat terkendala oleh anggaran atau biaya.
b. Faktor  waktu .  Setiap  orang  memiliki  kesibukannya  masing-masing berdasarkan  pekerjaan  mereka,  mengakibatkan  waktu  luang  orang berbeda-beda antara orang yang satu dengan lainnya, seperti contohnya:
antara Guru dengan Pedangang kita tau Guru memiliki waktu kerja hari senin  sampai  sabtu  sedangkan  pedagang  memiliki  waktu  yang  tidak menentu kebanyakan memiliki waktu luang yang lebih ketimbang Guru.
c. Faktor  pekerjaan  dan  penghasilan .  Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama  lain  karena  pekerjaan  seseorang  akan  menentukan  berapa penghasilan  yang  akan  diperolehnya.  Pekerjaan  dan  penghasilan  yang baik  dan  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  dapat  mendorong  seseorang untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  masyarakat  khususnya pada  pelaksanaan  Musrenbang.  Pengertiannya  bahwa  untuk berpartisipasi  dalam  suatu  kegiatan,  harus  didukung  oleh  suasana  yang mapan perekonomian.
d. Faktor  usia .  Faktor  usia  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari  kelompok usia  menengah  ke  atas  dengan  keterikatan  moral  kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
e. Faktor  jenis  kelamin .  Jenis  kelamin  merupakan  faktor  yang  paing menentukkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Rumpa.
Menurut  Kepala  Desa,  persoalan  adalah  kurangnya  partisipasi perempuan  dalam  berbagai  forum  pertemuan  musyawarah  Desa.  Kades mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbang Desa tidak pernah lebih dari 20%. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah  undangan  disampaikan  satu  hari  sebelumnya,  pelaksanaan pertemuan  tidak  dijadwalkan  dan  mendadak,  serta  jam  pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.
Mengenai  pentingnya  partisipasi  aktif  segenap  lapisan  masyarakat Kepala  Desa  Rumpa  menjelaskan,  pembangunan  yang  meliputi  segala  segi kehidupan  politik, ekonomi  dan  sosial  budaya  itu  baru  akan berhasil,  apabila merupakan  kegiatan  yang  melibatkan  partisipasi  dari  seluruh  masyarakat, tidak saja dari Kades, BPD, maupun tokoh masyarakat tetapi juga dari seluruh masyarakat yang ada.
Untuk  membina  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  diperlukan  usaha-usaha  nyata  dengan  berbagai  jalan,  dengan harapan  lama-kelamaan  partisipasi  masyarakat  akan  tumbuh  dengan sendirinya.  Upaya  dan  cara  untuk  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  dapat  dilakukan  antara  lain  dikemukakan  oleh  Kepala Desa Rumpa sebagai berikut:
a. Memberi  stimulasi  kepada  masyarakat  dengan  mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki, antara lain dalam inpres bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya.
b. Menyesuaikan  program  pemerintah  dengan  kebutuhan  (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
c. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya  perubahan  di  dalam  masyarakat  dan  dalam  diri  anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi. Partisipasi  demikian  tidak  datang  dengan  sendirinya.  dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu untuk dapat tumbuh dan berkembang.
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  berbagai  cara  untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka faktor yang sangat penting diinginkan adalah partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan  yaitu  turut  serta  mengambil  bagian  dalam  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  tanggung  jawab  atas  hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

## Bentuk atau Jenis Partisipasi dalam Pelaksanaan Musrenbang
Bentuk  dan  jenis  partisipasi  dalam  pelaksanaan  Musrenbang  di  Desa Rumpa  Kecamatan  Mapilli  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelitian adalah:
a. Partisipasi dalam Bentuk Materi
Partisipasi  ini  merupakan  jenis  partisipasi  yang  bersifat  nyata  atau nampak  seperti  partisipasi  uang  dan  barang.  Seseorang  atau  masyarakat berpartisipasi  dengan  menyumbangkan  uang  atau  barang  dalam  pelaksanaan Musrenbang maupun pada saat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan anggota BPD.
“Dalam  pelaksanaan  Musrenbang  biasanya  masyarakat  di  Desa  Rumpa meminjamkan pengeras suara.” ( Wawancara , 20 Maret 2017)
Berbeda  dengan  yang  diungkapkan  oleh  anggota  BPD  lain  yang mengatakan bahwa:
“Pada  pelaksanaan  Musrenbang  desa  masyarakat  tidak  ada  bantuannya, dikarenakan  anggaran  Musrenbang  desa  telah  ada  dari  pemerintah  Kota sehingga tidak adalagi bantuan dalam bentuk uang” ( Wawancara , 20 Maret 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas kita bisa mengetahui bahwa tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  maupun  perencanaan pembangunan  cukup  baik.  Mereka  ikhlas  memberikan  bantuan  dalam  bentuk uang,  maupun  barang untuk memperlancar  proses  pelaksanaan  pembangunan maupun  pada  saat  pekerjaan  pembangunan.  Adapun  masyarakat  yang  tidak lagi  memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  materi,  hal  ini  akibat  anggaran
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 27
yang  diberikan  sudah  ada  dari  pemerintah  Kabupaten  sehingga  stake  holder atau  para  peserta  hanya  diharapakan  untuk  hadir  dan  berpartisipasi  dalam bentuk pemikiran.
b. Partisipasi dalam Bentuk Non Materi
Partisipasi  dalam  bentuk  Non  Materi  merupakan  partisipasi  dalam bentuk  tenaga  maupun  ide  atau  gagasan  dalam  pelaksanaan  Musrenbang. untuk  dijadikan  usulan-usulan  yang  tepat  bagi  pembangunan  yang  akan dikerjakan  oleh  pemerintah  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Dusun.
“Pada pelaksanaan Musrenbang diharapkan masyarakat dapat memberikan ide-ide  dan  usulan-usulan  mereka  sehingga  memperlancar  jalannya Musrenbang  dan  membantu  kami  untuk  menentukan  prioritas permasalahan  di Desa  Rumpa Kecamatan Mapilli.“  ( Wawancara ,  20  Maret 2017).
Hal  ini  juga  dipaparkan  oleh  Kepala  desa  Rumpa  yang  menyatakan bahwa:
“Dalam  Pelaksanaan  musyawarah  rencana  pembangunan  (Musrenbang) para peserta atau mayarakat memberikan ide-ide dan usulan-usulan mereka yang mereka anggap prioritas di Desa.” ( Wawancara , 20 Maret 2017)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  tentang  pelaksanaan  musrenbang  di  Desa Rumpa maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme  pelaksanaan  Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Rumpa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan. Namun tingkat partisipasi  dalam  pelaksanaan  Musrenbang  harus  ditingkatkan  baik  itu partisipasi  masyarakat  maupun  partisipasi  pemerintah,  namun Musrenbang  Desa  diharapkan  partisipasi  masyarakatlah  yang  lebih dominan  agar  dapat  menciptakan  proses  pelaksanaan  yang  bersifat bottom up atau perencanaan dari bawah dimana diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
2. Bentuk  partisipasi  masyarakat  berbentuk  partisipasi  buah  pikiran. Menyumbangkan ide atau gagasan dalam musrenbang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam musrenbang yaitu belum siapnya masyarakat dikarenakan kesibukan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif . Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
Adisasmita,  Rahardjo,  2006, Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan .  Graha Ilmu, Yogyakarta.
Arsyad,  Robinson.  2002. Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi Daerah . BPFE, Yogyakarta.
Budiman, Arief.  2000. Teori  Pembangunan Dunia Ketiga .  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dwipayana,  AAGN  Ari,  dkk.  2003. Membangun  Good Governance   di Desa . IRE Press, Yogyakarta.
Effendy,  Onong  Uchjana.  2002. Hubungan  Masyarakat:  suatu  Studi Komunikologis. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Siagian, P. Sondang. 2002. Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi . Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
Soetomo.  2009. Pembangunan Masyarakat . PutraPelajar, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. Perencanaan Pembangunan. CV. Haji Masagung, Jakarta.

## Sumber-sumber lain:
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.Undang-undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa.
Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Permendes  DTT No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas  peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No 27 pasal 14 dan 15 Tahun 2005 tentang Desa, Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak Kepala Desa.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 029/M.PPN/1/2005  dengan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050/166/SJ tanggal  20  januari  2005  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.