Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## PERSEPSI MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT
Oleh :
Hj. UKILAH SUPRIATIN,S.H., M.H. dan IWAN SETIAWAN, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Indonesian cultural heritage, embodied in various forms in the form of customs and traditions (intangible) that was revealed in the indigenous communities, it should be appreciated by researchers to better appreciate the meaning of cultural heritage. Which has the appeal of commodities cultural tourism Criminal Law Customary law is not written or written have had the sense sanksi.Hukum Criminal offense Indigenous Peoples,  several  indigenous  offense,  the  nature  of  the  offense  Customary  law, traditional way of solving a crime.

## ABSTRAK
Warisan budaya Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa adat  istiadat  maupun  tradisi  ( intangible )  yang  terungkap  dalam  masyarakat  adat, sudah  selayaknya  diapresiasi  oleh  peneliti  agar  lebih  mampu  menghayati  makna warisan  budaya  tersebut.  Yang  memiliki  daya  tarik  komoditi  wisata  budaya  Hukum Pidana  Adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  maupun  tertulis  yang  memiliki sanksi.Hukum Pidana  Adat memiliki pengertian delik Adat, beberapa delik adat, sifat hukum delik Adat, cara penyelesaian delik adat.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  memiliki  wilayah  laut  yang paling  besar  di  dunia,  terdiri  dari  ribuan  pulau,  baik  pulau  besar  maupun  pulau kecil  Identitas  Kelautan  Indonesia.  Negara  Kepulauan  Fakta  geografis  wilayah Indonesia,  Negara  Kelautan  Fakta  biofisik,  70%  wilayah  adalah  laut,  Negara Maritim    Pengelolaan  laut  untuk  kepentingan  bangsa  Indonesia  total  luas  laut  : 5,8  (5,9)  jt  km 2 ,  Luas  laut  teritorial: 3,1  jt  km2  Luas  ZEE  Indonesia  :  2,7  (2,9)  jt km 2 , Luas daratan : 1,89 jt km 2 ,Panjang garis pantai : 95.181 km,Jumlah pulau: 17.000 (13.466) (Zainal Arifin,2-3:2015).
Satjipto  Rahardjo  menulis  bahwa  sebelum  Belanda,  dan  dengan demikian  berbagai  institut  yang  dibawanya,    masuk  di  Indonesia  di  abad ketujuh  belas,    negeri    ini  sudah    mengenal    tatanan    sosial    dan    kehidupan yang  telah  berkembang,  Belanda  tidak  menemukan  suatu  komunitas  yang primitif,      melainkan      berbagai      kerajaan      dan      karya-karya      budaya      fisik maupun    non     fisik    yang     terkadang     berkualitas     dunia,     seperti     candi Borobudur. (Satjipto Rahardjo,48 :2008).
Warisan  budaya  Indonesia,  yang  tertuang  dalam  berbagai  bentuk  baik berupa  adat  istiadat  maupun  tradisi  ( intangible )  yang  terungkap  dalam masyarakat  adat,  sudah  selayaknya  diapresiasi  oleh  peneliti  agar  lebih  mampu menghayati  makna  warisan  budaya  tersebut.  Yang  memiliki  daya  tarik  komoditi wisata budaya.
Pemberian makna kepada berbagai bentuk warisan budaya adalah suatu upaya pemahaman terhadap bagaimana masyarakat masa lalu memandang dan memperlakukan  tradisi  leluhur.  Dalam  teori  kebudayaan  yang  menyatakan bahwa  kebudayaan  itu  berada  di  antara  masyarakat,  merupakan  pandangan semiotika.  Semiotika  dalam  arkeologi  merupakan  salah  satu  kajian  arkeologi kognitif, yang mengkaji sistem symbol dari suatu masyarakat.
Manusia  sejak  lahir  dikaruniai  naluri,  sehingga  atas  dasar  pikiran, perasaan dan kehendak maka timbul kemauan untuk bergaul dan menghasilkan interaksi sosial yang dinamis, yang secara sosiologis dapat membentuk perilaku manusia  tertentu  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  disebut  CARA.  Dimana CARA  dapat  menghasilkan  suatu  tingkah  laku  dalam  bentuk  tertentu  yang disebut dengan KEBIASAAN ( FOLK WAYS ).
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Dikalangan masyarakat  umum  istilah hukum  adat  jarang digunakan  yang banyak dibicarakan ialah istilah adat saja. Menyebut kata adat  maka masyarakat umum menyebutnya kebiasaan yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Hukum  pidana  adat  adalah  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  dan  akan  terus hidup selama manusia ada dan budaya budaya di masyarakat terus berkembang sesuai jamannya.
Untuk itu perlu dikaji dan diteliti terus menerus mengenai perkembangan masyarakat  dan  hukum  adat    bukan  hanya  sebagai  warisan  budaya  saja melainkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.

## II.  Pembahasan
Secara  tradisional  definisi  Hukum  Pidana  adalah  hukum  yang  memuat peraturan  peraturan  yang  mengandung  keharusan  dan  larangan  terhadap pelanggar mana diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan.(Samidjo,  10  :  1985)  Menurut  Moeljatno,  mengartikan  hukum  pidana sebagai  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.( Moeljatno,1: 2008).
Menurut  Hukum  Pidana  memuat  aturan-aturan  hukum  yang  mengaitkan kepada  peraturan-peraturan  yang  memenuhi  syarat  tertentu  suatu  akibat  yang berupa pidana. Berpokok pada dua hal, yaitu :
1. Memuat  pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara  menyatakan  kepada  umum  dan  juga  kepada  para  penegak  hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat di pidana.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
2. KUHP  menetapkan  dan  mengumumkan  reaksi  apa  yang  akan  diterima  oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.  Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut  dengan  tindakan,  yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. (Sudarto 100-101: 1977).
Menurut  Satochid  Kartanegara,  Hukum  Pidana  adalah  sejumlah peraturan-peraturan    yang  merupakan  bagian  dari  hukum  positif    yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara  atau  kekuasaan  lain  yang  berwenang  untuk  menentukan  peraturan- peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila  hal  ini    dilanggar  timbul  hak  dari  negara  untuk  melakukan  tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana.
Berdasarkan  uraian  tentang  pengertian  hukum  pidana  oleh  para  ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana itu merupakan hukum sanksi baik sanksi materiil maupun sanksi formil.
Beberapa pandangan tentang hukum Adat. Adat dalam arti sopan santun adalah  merupakan  tingkah  laku  yang  oleh  adat  akan,  sedang,  telah  diadatkan (mendapat  pengakuan  umum  dalam  masyarakat).  Dalam  arti  hukum  adalah merupakan peraturan tingkah laku manusia yang bersumber kepada kesusilaan atau  peraturan  yang  mengatur  pergaulan  hidup  manusia  yang  merupakan endapan kesusilaan.
Adat dalam arti sopan santun ataupun dalam arti hukum, pemeliharaannya diserahkan kepada kebebasan pribadi yang diberikan ancaman hukuman antara lain berupa keluarga dari anggota kemasyarakatan masyarakat yang bersangkutan.
Di lihat dari uraian tadi maka hukum adat pengertiannya tergantung pada hati  nurani  rakyat  (keadaan  masyarakat  lingkungan  adat  yang  bersangkutan kecuali  pengertian  menurut    para  Sarjana).Istilah  Hukum  Adat  Merupakan terjemahan  dari  Bahasa  Belanda  yaitu  “Adat  Rechts”.  istilah  ini  pertama  kali merupakan  suatu  sistem  pengendalian  sosial  ( social  control )  maksudnya merupakan  sistem  yang  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia.  Yang menamakan  adat  recht  sebagai social  control ialah  Snouchk  Hurgronge  dalam bukunya (Djarin Saragih S; 1894).
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Sebelum istilah adat rechts sebagai social control, istilah ini dipakai dalam perundang-undangan Hindia Belanda yaitu dalam :
a.  AB ( Algemene Van Wet Geving )
Dalam  pasal  11  AB  istilah  yang  dipakai  :  “ Goedientige  Wetten,  Volks Instellingen, en Gebruiken ”.
b.  Regeling Reglement
Pasal 75 ayat (3) : “ Goedentige Wetten, Instellingen, en Gebruiken ”.
Pasal 78 ayat (2) :” Ouder her Komsten ”
c.  IS ( Indische Staat Regelings )
Pasal 134 ayat (2) : Adat Recht Pasal 128 ayat (4) : Instellingen des Volks
Pasal  131  ayat  (2)  sub  b  : Met  Hunne  Goedientige  Wetten  en  Stellingen Samen Hagede Recht Regelen .
Pengertian  Hukum  Adat  menurut  Sarjana-Sarjana  Barat  dan  Sarjana- Sarjana Indonesia.
1. Van Vollen Hoven
Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu.
2. J.H.P. Bellefroid
Hukum  Adat  sebagai  peraturan-peraturan  yang  hidup  yang  meskipun  tidak diundangkan  oleh  penguasa,  dihormati  dan  di  taati  oleh  rakyat  dengan keyakinan bahwasannya peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
3. Roedolf Van Dijk
Hukum  Adat  merupakan  istilah  untuk  menunjukkan  hukum  yang  tidak dikodifikasikan dikalangan orang Indonesia asli dan Timur Asing.
4. Terr Haar
Hukum Adat :
a. Lahir  dan  dipelihara  oleh  keputusan-keputusan  para  warga  masyarakat hukum terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat.
b. Hukum  Adat  mengabaikan  bagian-bagian  yang  tertulis  yakni  terdiri  dari peraturan-peraturan desa.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Pengertian Sarjana-Sarjana Indonesia adalah sebagai berikut :

## 1.  R. Soepomo
Hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan- peraturan  legislative  meliputi  peraturan-peraturan  hidup  yang  meskipun tidak  ditetapkan  oleh  yang  berwajib,  ditaati  dan  didukung  oleh  rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2.  Soekanto
Hukum  Adat  adalah  sebagai  kompleks  adat  yang  kebanyakan  tidak dikitabkan,  tidak  dikodifisir  dan  bersifat  paksaan,  mempunyai  sanksi, mempunyai akibat hukum.
3.  Kusumadi Pudjo Soewojo
Hukum Adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.
4.  Djojodiguno
Hukum  Adat  adalah  hukum  yang  tidak  bersumber  kepada  peraturan- peraturan.
5.  Hazairin
Hukum Adat adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia  dalam  hubungannya  satu  sama  lain  baik  yang  merupakan keseluruhan  kelaziman,  kebiasaan,  dan  kesusilaan  yang  benar-benar hidup dalam masyarakat. (Hazairin: 4-5 : 2015).
Apabila disimpulkan pendapat-pendapat tersebut  Hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber kepada perasaan keadilan rakyat, yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat,  sebagian  besar  tidak  tertulis, senantiasa dihormati dan ditaati karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
Hukum   Pidana    Adat   atau  hukum    pidana   yang    tidak   tertulis   dalam bahasa  Belanda  dikenal  sebagai ongeschreven  strafrecht .  (E  Utrech  7  :  1994)
Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah  bidang  hukum  adat  yang  eksistensinya  terdesak  oleh  keberadaan hukum    kolonial  (Soerojo  Wignjodipuro,18  :  1982).  Beberapa  sarjana  kemudian memberikan  pengertian  mengenai  hukum  pidana    adat    untuk    dapat memberikan    pemahaman    lebih    lanjut,    yang  tentunya  berpijak  pada karakteristik hukum pidana pada umumnya. Van Vollenhoven  mengartikan  delik
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
adat sebagai  perbuatan  yang tidak diperbolehkan. (Soerojo Wignjodipuro, Ibid : 228).  Murid  Van  Vollenhoven,  Ter  Haar, kemudian  mengartikan  suatu  delik sebagai    setiap    gangguan    segi  satu  terhadap    keseimbangan    dan  setiap penubrukan  dari  segi  satu  pada  barang-barang  kehidupannya  materiil  dan imateriil      orang      seorang      atau      dari      pada      orang-orang      banyak      yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan sedemikian itu menimbulkan   suatu  reaksi yang   sifatnya  dan  besar  kecilnya  ditetapkan  oleh hukum    adat  ialah    reaksi    adat  ( adat  reactie ),    karena    reaksi  mana keseimbangan  dapat  dan  harus  dipulihkan  kembali  (kebanyakan  dengan jalan pembayaran   pelanggaran   berupa  barang-barang   atau  uang).( Mr.B.Ter Haar Bzn 1981 )
Hukum  Pidana  Adat  adalah  Hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  disana-sini  mengandung  unsur agama,ditakuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat  secara  terus  menerus,dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya.(I  Made  Widnyana  111:2013  ).Sedangkan pengertian  Hukum  Pidana  Adat  menurut  Hilman  Hadikusumah  Hukum  pidana adat disebut juga Hukum Adat Delik ( adatdelicten recht ) atau Hukum pelangaran Adat  ialah  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan kesalahan  yang  berakibat  tergangunya  keseimbangan  masyarakat  sehingga perlu  diselesaikan  (dihukum)  agar  keseimbangan  masyarakat  tidak  terganggu.( Hilman Hadikusumah 230: 2003 ).
I  Made  Widyana  menjelaskan  mengenai  pengertian  Hukum  Pidana  Adat yang  mengutip  dari  Hilman  Hadikusumah    adalah  Hukum  yang  menunjukan peristiwa  dan  perbuatan  yang  harus  di  selesaikan  (di  hukum  )  dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu menganggu keseimbangan masyarakat.Jadi berbeda dengan  hukum  pidana  barat  yang  menekankan  peristiwa  apa  yang  dapat diancam  dengan  hukuman  serta  macam  apa  hukumnya,dikarenakan  peristiwa itu bertentangan dengan perundang-undangan.(I Made Widyana opcit 112).
I  Made  widyana  juga  menjalaskan  bahwa  yang  dimaksud  hukum  pidana adat  yaitu  Hukum  pidana adat  mempunyai  sumber  hukumnya,baik  yang  tertulis maupun yang tidak tertulis.Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan- kebiasaan  yang  timbul,diikuti  dan  ditaati  secara  terus  menerus  dan  turun temurun  oleh  masyarakat  adat  yang  bersangkutan.Sedangkan  sumber  tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
diatas  daun  lontar,kulit  atau  bahan  lainnya.(  I  Made  Widyana ibid 114) perbedaan  mendasar  antara  delik  adat  dan  hukum  pidana  ( strafrecht ) adalah  telah ditentukannya    perbuatan   terlarang   berikut   sanksinya   dalam undang-  undang,    sementara    dalam  hukum  adat  perbuatan    yang  dilarang berikut  sanksinya  tidak  ditentukan  lebih  dahulu.  Jadi,  bentuk  perbuatan  dan sanksinya tidak statis.( Anto Soemarman  55 :2003 )
Hukum  pidana  dalam  konteks    hukum  pidana    adat  yang  dipaparkan Ter  Haar  menurut konsepsi hukum adat, apabila terjadi perbuatan pelanggaran terhadap   ketentuan   norma   adat,    maka  sanksi   adat  yang pada  hakekatnya merupakan  reaksi  adat,  isinya  bukanlah  berupa      siksaan      atau    penderitaan ( leed )   tetapi   yang   terutama adalah  untuk  mengembalikan   kosmisch,  yang terganggu    sebagai  akibat  adanya  pelanggaran.  Seperti  halnya  Soepomo memberikan pengertian yang singkat mengenai hukum pidana adat, menurutnya segala  perbuatan  yang  bertentangan dengan  peraturan  hukum  adat merupakan  perbuatan  ilegal  dan  hukum  adat  mengenal  pula  ikhtiar-ikhtiar untuk  memperbaiki  kembali hukum  ( “ rechtsherstei ”)  (Soepomo.110:1982)
Hukum  Pidana Adat  memiliki  pengertian  delik  Adat,  beberapa delik  adat, sifat  hukum  delik  Adat,  cara  penyelesaian  delik  adat,  menurut  ahli  yaitu  : pengertian delik adat berdasarkan penjelasan Hilman Hadikusumah yang dikutip dari  Van  Vollenhoven  delik  adat  adalah  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan. Waluapun  pada  kenyataannya  peristiwa  atau  perbuatan  itu  hanya  sumbang (kesalahan  )  kecil  saja.  Menurut  Ter  Haar  delik  (  pelanggaran  )  itu  ialah  setiap gangguan  dari  suatu  pihak  atau  dari  sekelompok  orang  berwujud  atau  tidak berwujud,  berakibat  menimbulkan  reaksi  (yang  besar  kecilnya  menurut ketentuan  adat),  suatu  reaksi  adat  dan  dikarenakan  adanya  reaksi  itu  maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali / dengan pembayaran uang atau barang. (Hilman Hadikusumah, 23 :2003 ).
Jadi  yang  dimaksud  delik  adat  adalah  peristiwa  atau  perbuatan masyarakat yang mengganggu masyarakat lain sehingga menibulkan reaksi dari masyarakat. Peristiwa atau perbuatan yang berwujud atau tidak berwujud adalah perbutan manusia atau perbuatan yang gaib.
Hilman  Hadikusumah  menjelaskan  mengenai  keseimbangan  masyarakat desa  adalah  apabila  dalam  masyarakat  desa,  masyarakat  menjadi  terganggu keseimbangan  dikarenakan  timbulnya  banyak  penyakit,  tidak  tenteram,  selalu
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
timbul kericuhan keluarga, maka masyarakat desa melakukan meruat desa atau bersih desa dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar  keseimbangan  masyarakat  tidak  terus  menerus  terganggu.  Apabila keseimbangan  yang  terganggu  itu  akibat  peristiwa  atau  perbuatan  perorangan maka  yang  bersalah  itu  dikenakan  hukum  adat  mengembalikan  keseimbangan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 231 : 2003)
Sifat  delik  adat  menurut  Hilman  Hadikusuma,  beliau  mengemukakan bahwa aturan-aturan hukum menurut pelanggaran adat pada umumnya bersifat sebagai berikut :
1.  Tradisional magis religieus
Artinya  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  perbuatan  mana mengganggu  keseimbangan  masyarakat  itu  bersifat  turun  temurun  dan dikaitkan dengan keagamaan.
Peristiwa  atau  perbuatan  pelanggaran  adat  itu  menurut  alam  pikiran  yang tradisional  banyak  yang  tidak  rasional,  tidak  intelektual  dan  tidak  liberal melainkan  bersifat  kosmis,  menempatkan  kehidupan  umat  manusia  itu bertautan  dengan  alam,  tidak  terlepas  dari  ancaman  Tuhan  Yang  Maha Pencipta.

## 2.  Menyeluruh dan menyatukan
Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya  tidak memisah-misah  antara  delik  yang  bersifat  pidana  atau  bersifat perdata,  begitupula  tidak  dibedakan  antara  kejahatan  sebagai  delik  hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah  delik  itu  merupakan  perbuatan  yang  disengaja  ( opzet )  atau  karena kelalaian  ( culpa ).  Kesemuanya  bersifat  menyeluruh  dan  disatukan  dalam cara  menyelesaikannya  sehingga  tidak  juga  dibedakan  antara  pelaku ( dader ),  dengan  yang  turut  melakukan  ( mededader ),  atau  yang  membantu melakukan  ( medeplichtiger )  atau  yang  menghasut  ( uitloker ).  Kesemuanya disatukan jika diantara yang satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian peristiwa  yang  bersifat  mengganggu  keseimbangan,  dan  keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesainnya dihadapan peradilan (permusyawaratan para petugas hukum adat).
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## 3.  Tidak Prae-Existente
Hukum  Adat  delik  menurut  Soepomo  dalam  Hilman  Hadikusuma  tidak menganut  sistem prae-existante  regels, tidak  seperti  hukum  pidana  barat sebagai  dinyatakan  dalam  pasal  1  KUHP  yang  menganut  adagium montesquieu yang berbunyi “ Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali ” (tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu). Artinya bahwa delik hukum pidana adat tidak menganut azas tersebut di atas.
4.  Tidak menyama-ratakan
Apabila  terjadi  delik  adat  maka  yang  terutama  diperhatikan  ialah  timbulnya reaksi  atau  koreksi  dan  terganggunya  keseimbangan  masyarakat,  serta siapa  pelaku  perbuatan  delik  itu  dan  apa  latar  belakangnya.  Terhadap pelaku  delik  hukum  adat  tidak  menyama-ratakan,  begitu  pula  peristiwa  dan perbuatannya.
5.  Terbuka dan lentur
Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur ( flexible ) terhadap unsur- unsur  yang  baru  yang  berubah,  baik  yang  datang  dari  luar  ataupun  karena perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  lingkungannya.  Hukum  adat tidak  menolak  perubahan-perubahan  itu  asal  tidak  bertentangan  dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.
6.  Terjadinya delik adat
Terjadinya  delik  adat  apabila  tata  tertib  adat  setempat  dilanggar,  atau dikarenakan  adanya  suatu  pihak  merasa  dirugikan,  sehingga  timbul  reaksi dan  koreksi  dan  keseimbangan  masyarakat  menjadi  terganggu.  Misalnya perbuatan  mencuri  buah-buahan  di  Aceh  jika  pelakunya  memetik  buah- buahan  itu  dari  pohon  yang  tidak  dipelihara  maka  si  pencuri  dihukum membayar harganya.
Jika  delik  adat  itu  terjadi,  tetapi  masyarakat  setempat  tidak  lagi  merasa terganggu  keseimbangannya,  sehingga  tidak  ada  reaksi  atau  koreksi terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum,. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
7.  Delik Aduan
Apabila  terjadi  delik  adat,  yang  akibatnya  mengganggu  keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan  harus  ada  pengaduan,  harus  ada  pemberitahuan  dan  permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.

## 8.  Reaksi dan Koreksi
Tujuan  adanya  tindakan  reaksi  dan  koreksi  terhadap  peristiwa  atau perbuatan  delik  adalah  untuk  memulihkan  kembali  keseimbangan masyarakat  yang  terganggu.  Terhadap  peristiwa  atau  perbuatan  delik  yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan. Begitu pula  pertanggungjawaban  kesalahannya  dapat  dikenakan  kepada  pribadi pelakunya atau keluarganya atau kepala adat.
9.  Pertanggungjawaban Kesalahan
Menurut  hukum  pidana  (delik  adat)  apabila  terjadi  peristiwa  atau  perbuatan delik  yang  dipersalahkan  bagaimana  akibat  perbuatan  itu  dan  siapa  yang harus dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut hukum adat bukan saja  pribadi  pelakunya  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  tetapi  juga keluarga atau kerabat dan/atau kepala adatnya.
Jadi  menurut  penulis  pertanggungjawaban  kesalahan  hukum  pidana  adat ditanggung oleh keluarga, kerabat dan/atau kepala adatnya.
10.  Tempat Berlakunya
Tempat  berlakunya  hukum  delik  adat  tidak  bersifat  nasional  tetapi  terbatas pada  lingkungan  masyarakat  adat  tertentu  atau  di  pedesaan.  (Hilman Hadikusuma, ibid : 2013)
Hilman  Hadikusuma  juga  mengemukakan  beberapa  delik  adat,  menurut beliau  mengenai  macam-macam  delik  adat  pada  setiap  daerah  memiliki  delik adat yang berbeda-beda, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
1.  Kesalahan  mengganggu  keamanan,  antara  lain  kebakaran,  perampokan, kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.
2.  Kesalahan mengganggu ketertiban
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
a.  Kesalahan  tata  tertib  masyarakat  diantaranya  karena  senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah, terhadap mayit dan bangkai, berjudi dan makanan haram, penghinaan.
b.  Kesalahan  tata  tertib  pemerintah  diantaranya  gawe  raja,  martabat, jabatan,  kewargaan  adat,  kependudukan,  adat  perlengkapan  dan  harta adat.
c.  Kesalahanaa  kesopanan  dan  kesusilaan,  sopan  santun,  bujang  gadis dan  wanita  memegang,  menangkap  wanita,  sembambangan,  acara perkawinan, terhadap istri orang, berjinah atau sumbang.
d.  Kesalahan  dalam  perjanjian,  perjanjian  tidak  terlarang,  mungkir  janji, merusak perjanjian, pinjam meminjam, utang piutang atau gadai, amanat atau titipan.
e.  Kesalahan menyangkut tanah, tanaman tumbuhan dan hasil hutan.
f. Kesalahana  menyangkut  hewan  ternak  dan  perikanan.  Diantaranya hewan  ternak,  penyembelihan  hewan,  hasil-hasil  hutan.(Hilman Hadikusuma, Ibid : 238)
Penyelesaian  delik  adat  yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan keluarga atau masyarakat Hilman Hadikusuma menyebutkan cara penyelesaian yang dilakukan karena terjadinya delik adat yaitu :
a.  Penyelesaian antar pribadi, keluarga, tetangga
Jika  terjadi  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  delik  adat  di  tempat  pekerjaan, dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat  bersangkutan  diselesaikan  langsung  ditempat  kejadian  antara pribadi  bersangkutan  atau  diselesaikan  di  rumah  keluarga  salah  satu  pihak antara  keluarga  bersangkutan,  atau  di  tempat  pekerjaan  oleh  para  pihak bersangkutan  dan  teman-teman  sekerja,  atau  antara  tetangga  dalam kesatuan rukun tetangga.
b.  Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat
Adakalanya  pertemuan  yang  diselenggarakan  pribadi,  keluarga  atau tetangga  tersebut  tidak  mencapai  kesepakatan  atau  karena  suatu  dan  lain hal  tidak  berkelanjutan,  sehingga  perkaranya  perlu  dilanjutkan  kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua pihak maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah diantara kepala kerabat atau kepala adat.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
c.  Penyelesaian Kepala Desa
Apabila  penyelesaian  delik  adat  dilakukan  oleh  kepala  kerabat  atau  kepala adat  kebanyakan  menyangkut  perselisihan  khusus  dikalangan  masyarakat adat  kekerabatan  yang  tidak  termasuk  kewenangan  kepala  desa,  atau  juga yang  masih  berlaku  di  masyarakat  yang  susunannya  dengan  kelompok suku-suku  maka  penyelesaian  delik  adat  dari  masyarakat  yang  bersifat ketetanggaan atau yang penduduknya campuran dilaksanakan kepala desa.
d.  Penyelesaian Keorganisasian
Di  kota-kota  kecil  atau  besar  atau  daerah  mana  penduduknya  heterogen dimana  terdapat  berbagai  kumpulan  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan  keluarga  masyarakat  adat  di  perantauan, perkumpulan  kepemudaan  dan  kewanitaan,  perkumpulan  keagamaan lainnya,  juga  dapat  melaksanakan  penyelesaian  secara  kekeluargaan terhadap  peristiwa  atau  perbuatan  delik  yang  terjadi  yang  telah mengakibatkan  terganggunya  keseimbangan  dalam  kesatuan  perkumpulan organisasi bersangkutan.

## III.  Kesimpulan
Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang tidak tertulis maupun tertulis yang  memiliki  sanksi.Hukum  Pidana    Adat  memiliki  pengertian  delik  Adat, beberapa delik adat, sifat hukum delik Adat, cara penyelesaian delik adat, Delik Adat  adalah  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  Sifat  delik  adat  diantaranya Tradisional magis religieus, Menyeluruh dan menyatukan, Tidak Prae-Existente,
Tidak menyama-ratakan, Terbuka dan lentur, Terjadinya delik adat, Delik Aduan, Reaksi dan Koreksi, Pertanggungjawaban Kesalahan, Tempat Berlakunya,macam-macam  Delik  Adat  diantaranya,  Kesalahan  mengganggu keamanan,  Kesalahan  mengganggu  ketertiban,Cara  Penyelesian  delik  Adat Penyelesaian  antar  pribadi,  keluarga,  tetangga,  Penyelesaian  Kepala  Kerabat atau Kepala Adat, Penyelesaian Kepala Desa, Penyelesaian Keorganisasian
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
E Utrech .  Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  I. Surabaya.  Pustaka  Tinta  Mas. 1994.
Hilman  Hadikusumah, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia, Bandung , Mandar  Maju, 2003.
I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta Fikahati Aneska,  2013.
Moeljatno, Azas-azas  Hukum  Pidana,  Cetakan  Kedelapan,  Edisi  Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
Mr. B. Ter  Haar  Bzn, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat  (Beginselen  en  stelsel van Adatrecht). Jakarta Pradnya Paramita  :  1981.  Terjemahan  K.Ng.  Soebakti Poesponoto.
Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya .  Yogyakarta. Genta Press. 2008.
Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Cv. Armico, 1985.
Sudarto: Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977
Soerojo Wignjodipuro, Pengantar   dan   Asas-asas   Hukum   Adat .   Jakarta.   Gunung Agung.1982.
Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.
Ukilah  Supriyatin Adat  Istiadat  Masyarakat  Kampung  Naga  Merupakan  Salah  Satu Sumber Hukum Adat Sumber Hukum Adat Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Galuh  2014.
------------------------ Diktat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Galuh 2015.
Zainal  Arifin, Sumber    Daya    Laut  Indonesia Lokakarya  Kelautan  Nasional    2015 Mewujudkan  Indonesia  sbg  Poros  Maritim  Dunia  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran  Bandung 9-10 Juni 2015.