## PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

## Lilis Eka Lestari
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Jalan Raya Sekaran, Gedung K Lantai 1, Gunungpati Semarang Email: lilisekalestari@gmail.com
Ridwan Arifin
Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Legal Aid Center, Faculty of Law UNNES Jalan Raya Sekaran, Gedung K Lantai 1, Gunungpati Semarang Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Hak  asasi  manusia  yaitu  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang  demi  mendapatkan  keadilan  bagi  manusia  di  seluruh  dunia.  Secara historis,  usaha-usaha  yang  ditempuh  untuk  memecahkan  persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, dan tidak ada seorangpun yang  mengetahui  secara  pasti  sejak  kapan  hak  asasi  manusia  mulai diperjuangkan. Kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formaldiawali dengan munculnya perjanjian Agung (Magna Charta) di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya Petition of Rights di Inggris tahun 1628 yang  juga  dikenal  dengan  the  Great  of  the  Liberties  of  England,  Deklarasi kemerdekaan  Amerika  Serikat  pada  6  Juli  1776,  Deklarasi  hak-hak  asasi manusia  dan  negara  (Declaration  des  Droits  de  I’Homme  et  du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Penegakanan hak asasi manusia merupakan cerminan atau  perwujudan dari  sila  pancasila  yang  kedua  yaitu kemanusiaan  yang  adil dan beradap. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum  yang  dilakukan.  Penegakan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  diundangkan  pada tanggal 23 November 2000. Pembentukan Komnas Ham dan Pengadilan HAM juga  merupakan  sebuah  kemajuan  dalam  penegakan  dan  pengadilan  tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan  sistem nilai  yang  berasal  dari  nilai-nilai  luhur  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang berkembang  sepanjang  sejarah,  dan  berakar  dari  kebudayaan  Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya  tugas  bagi  lembaga  negara  saja.    Semua  lapisan  masyarakat  tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia demi tercpapainya perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Kata  Kunci :  Perlindungan,  Penegakan,  Hak  Asasi  Manusia,  Indonesia, Pancasila

## ABSTRACT
Human rights are rights owned by humans as creatures of God. Human rights have traveled a long way to fight for justice for humans throughout the world. Historically,  the  efforts  taken  to  solve  humanitarian  problems  have  been implemented  for  a  long  time  in  the  world,  and  no  one  knows  for  sure  since when human rights began to be fought for. Chronology of the conceptualization of  human  rights  enforcement  that  was  recognized  legally-formally  beginning with the emergence of the Great Agreement (Magna Charta) in  England on 15 June 1215, then the Petition of Rights in England in 1628 which was also known as  the  Great  of  the  Liberties  of  England.  July  6,  1776,  Declaration  of  human rights  and  state  (Declaration  des  Droits  de  I'Homme  et  du  Citoyen  / Declaration  of  Rights  of  Man  and  of  the  Citizen)  in  France  in  1789,  Universal Declaration of human rights (Universal Declaration of Human Rights / UDHR). Enforcement  of  human  rights  is  a  reflection  or  manifestation  of  the  second Pancasila  precept,  namely  just  and  humanitarian  humanity.  Enforcement  of human rights occurs because of legal violations. Enforcement and protection of human  rights  in  Indonesia  made  progress  on  6  November  2000,  where  the House of Representatives (DPR) passed Law Number 26 of 2000 concerning the Human  Rights  Court  (HAM)  promulgated  on  23  November  2000. Establishment of the National Commission Ham and the Human Rights Court are  also  advances  in  the  enforcement  and  trial  of  human  rights  in  Indonesia. Pancasila is essentially a system of values that originates from the noble values of  Indonesian  culture  that  developed  throughout  history,  and  are  rooted  in Indonesian  culture.  Enforcement  of  human  rights  is  the  duty  of  all  levels  of society, not just the task of state institutions. All levels of society are expected to be able to collaborate and help each other in upholding human rights in order to achieve the realization of the principle of just and civilized Humanity and the creation of a prosperous society.
Keywords: Protection, Enforcement, Human Rights, Indonesia, Pancasila

## Pendahuluan
Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian  bangsa  yang  merupakan bentuk  dari  sikap  dan  kepribadian bangsa  Indonesia.  Pancasila  dijadikan sebagai  pandangan  hidup  oleh  bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara Indonesia, pancasila mengandung nilai- nilai  dan  gagasan-gagasan  dasar  yang dapat  dilihat  melalui  perilaku,  sikap, dan  kepribadian  bangsa  Indonesia. Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
pancasila  tersebut  bersifat  dinamis, yang  artinya  upaya  pengembangan sesuai  dengan  perkembangan  atau perubahan  dan  tuntutan  masyarakat bukan  sesuatu  yang  tabu  yang membuat  nilai-nilai  dasar  tersebut menjadi  beku,  kaku,  dan  melahirkan sifat  fanatik  yang  tidak  logis.  Pancasila sebagai  ideologi  negara  memiliki kekhasan yang membedakannya dengan  ideologi  negara  lainnya,  hal  ini karena  pancasila  membawakan  nilai- nilai  tertentu  yang  digali  dari  realitas sosio budaya bangsa Indonesia.
Kekhasan  tersebut  dapat  dilihat  dari keyakinan  dari  adanya  Tuhan  Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan  dan  ketaqwaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya juga dapat  terlihat  dalam  penghargaan  akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dalam penghargaan terhadap  hak  asasi  manusia  dengan memperhatikan  prinsip  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban.  Kekhasan yang  lain  adalah  bahwa  ideologi pancasila  selalu  menjunjung  tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya  persatuan  bangsa  di  atas kepentingan  individu,  kelompok,  serta golongan.  Selanjutnya  yaitu  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang didasarkan  pada  prinpip  demokrasi dengan  penentuan  keputusan  bersama yang  diupayakan  sejauh  mungkin melalui  adanya  musyawarah  untuk mendapatkan  kata  mufakat.  Kekhasan yang  terakhir  adalah  keinginan  untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan  bersama  seluruh  warga masyarakat Indonesia.
Pancasila  pada  hakikatnya  adalah sistem  nilai  yang  berasal  dari  nilai-nilai luhur  kebudayaan  bangsa  Indonesia yang  berkembang  sepanjang  sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Sila-sila  pancasila  memiliki  nilai-nilai yang  sangat  penting  bagi  kehidupan bangsa  Indonesia.  Sila  yang  pertama yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang mana  sila  ini  mempunyai  arti  bahwa semua  masyarakat  Indonesia  selalu bertaqwa  kepada  tuhannya  dan  bebas untuk memeluk agama yang dipercayainya.  Sila  yang  kedua  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab yang mana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia  selalu  menghormati  harkat martabat  manusia  dalam  wujud  hak asasi  manusia  yang  ditegakkan  oleh
negara  Indonesia sebagai negara hukum.  Sila  yang  ketiga  adalah persatuan  yang  adil  dan  beradab  yang memiliki arti bahwa masyarkat Indonesia  selalu  yang  menjunjung tinggi persatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Sil  yang  ke  empat  adalah  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan  yang  mempunyai  arti bahwa  masyarakat  Indonesia  selalu mengambil keputusan melalui musyawarah  yang  melibatkan  semua masyarakat Indonesia. Sila yang terakhir  adalah  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  mana setiap  masyarakat  Indonesia  berhak mendapatkan  keadilan  dan  tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai dari sila-sila pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Sebagai  negara  hukum  Indonesia selalu  mengedepankan  kesejahteraan rakyatnya  yang  mana  inti  dari  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  dapat diidentifikasikan  dengan  tunduknya rakyat  dan  penguasa  dengan  hukum yang ada dan berlaku. Negara Indonesi sebagai  negara  hukum  memiliki  ciri yang sangat kuat diantaranya, pancasila menjiwai  setiap  peraturan  hukum  dan pelaksanaannya,  asas  kekeluargaan merupakan  titik  tolak  negara  hukum Indonesia,  peradilan  yang  bebas  dan tidak  dipengaruhi  kekuatan,  partisipasi warga  masyarakat  secara  luas,  dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  tuhan.  Hak asasi  manusia  merupakan  sebuah  tiang yang  sangat  penting  dalam  menopang tegaknya sebuah negara demokrasi.
Pemahaman  hak  asasi  manusia bagi bangsa Indonesia sangtalah penting  di  tanamkan  bagi  semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi  manusia  sebagai  anugerah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  melekat  pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan  abadi,  yang  berkaitan  dengan harkat  dan  martabat  manusia.  Setiap manusia  diakui  dan  dihormati  dengan hak  asasi  manusia  tanpa  membedakan warna  kulit,  jenis  kelamin,  kebangsaan, agama,  usia,  pandangan  politik,  status sosial,  dan  bahasa  daerah.  Bangsa Indonesia  menyadari  bahwa  hak  asasi manusia  bersifat  historis  dan  dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.  Pentingnya  hak  asasi manusia  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tentunya  memerlukan  perlindungan hukum,  perlindungan  hukum  tentang hak  asasi  manusia  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  hak  asasi  manusia.  berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dalam ST  tahun  2001  memutuskan  untuk mengadakan/memasukkan  perubahan mengenai  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan  hak  asasi  manusia  dalam perubahan  ketiga  UUD  1945,  hal  ini bertujuan untuk semakin dihormati dan ditegakkannya  hak  asasi  manusia  di Indonesia.
Penegakanan  hak  asasi  manusia tentunya  merupakan  cerminan  atau perwujudan  dari  sila  pancasila  yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.  Penegakan  dari  hak  asasi manusia  ini  bukan  hanya  dilakukan oleh  para  pejabat  negara  namun  juga harus  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh semua rakyat Indonesia. Secara historis,
usaha-usaha  yang  ditempuh  untuk memcahkan  persoalan  kemanusiaan telah  dilaksanakan  sejak lama di  dunia. Seluruh pemikiran yang telah berkembang  menguatkan  pendirian akan  pentingnya  citra  diri  seorang manusia,  yaitu  kemerdekaan  dan kebebasannya. Kronologis konseptualisasi  penegakan  HAM  yang diakui  secara  yuridis-formal  adalah diawali  dengan  munculnya  perjanjian Agung  (Magna  Charta)  di  Inggris  pada 15  juni  1215,  selanjutnya  Petition  of Rights  di  Inggris  tahun  1628  yang  juga dikenal  dengan  the  Great  of  the Liberties of England, Deklarasi kemerdekaan  Amerika  Serikat  pada  6 Juli  1776,  Deklarasi  hak-hak  asasi manusia  dan  negara  (Declaration  des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration  of  the  Rights  of Man and of the Citizen) di Prancis tahun 1789,  Deklarasi  Universal  tentang  hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). 1
Penegakan  hak  asasi  manusia tentunya terjadi karena adanya pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oleh  banyak  orang.  Kasus  pelanggaran hukum  yang  paling  besar  di  indonesia adalah  adanya  gerakan  G30SPKI  yang menewaskan sejumlah pejabat TNI yang dilakukan  oleh  PKI.  Kasus  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  ada  di Indonesia salah satunya adalah Pelanggaran  hak  asasi  manusia  di Rumoh Geudong yang saat ini kasusnya berada  di  Kejaksaan  Agung. 2 Kasus  ini
1 Majda  El  Muhtaj,  2013, Dimensi-dimensi  HAM  : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 8-10.
2 Yoga  Sukmana,  Pelanggaran  HAM  Rumoh Geudong : Tak ada alasan kejaksaan agung untuk diam, diakses dari : https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/120 85951/pelanggaran-ham-rumoh-geudong-tak-ada- alasan-kejaksaan-agung-untuk-diam, diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 15:28.
telah  ditangani  sejak  tahun  2013,  dan kembali  dilakukan  penyelidikan  oleh Komnas  HAM.  Kasus  pelanggaran  ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia  di  Aceh.  Kasus  pelanggaran hak  asasi  manusia  lainnya  adalah meninggalnya  wartawan  di  lapas  kelas II  Kotabaru,  Kalimantan  Selatan.  Kasus ini  ditangani  oleh  Komnas  HAM  sejak 27  sampai  dengan  30  Juni  2018. 3
Pelanggaran  HAM  yang  ada  di Indonesia  yang  baru-baru  ini  terjadi yaitu  pembunuhan  pekerja  di  Papua. Kasus  pelanggaran  ini  dianggap  serius oleh  Kepala  KomnasHAM  provinsi Papua.  Pembunuhan  pekerja  yang mengerjakan  proyek  Jalan  Trans  Papua ini  terjadi  pada  Minggu  malam,  2 Desember  2018,  pekerja  dibunuh  oleh sekelompok  orang  bersenjata.  Kasus  ini merupakan  kasus  pelanggaran  HAM karena  mengacu  pada  pasal  1ayat  6 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang hak asasi manusia. 4
Hukum  hak  asasi  manusia  memang masih  banyak  terjadi  pelanggaran  dan penyimpangan  namun  di  Indonesia telah  adanya  beberapa  lembaga  yang bertugas  menegakkan  dan  mengatur tentang  hukum  hak  asasi  manusia. Lembaga  ini  antara  lain  adalah  Komisi Nasional  HAM  (Komnas  HAM)  dan peradilan HAM, dengan adanya lembaga  ini  dapat  dengan  sendirinya terjadi  peningkatan  akan  penegakan
3 FHR,  Watawan    tewas  di  lapas  ada  pelanggaran HAM diakses dari
:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018072 7162850-12-317526/komnas-ham-soal-wartawan- tewas-di-lapas-ada-pelanggaran-ham#, diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 15:33.
4 Ninis  Chairunisa,  Pembunuhan  pekerja  di  Papua Komnas  HAM  “Pelanggaran  Ham    serius” diakses dari :
https://nasional.tempo.co/read/1152380/pembunu han-pekerja-di-papua-komnas-ham-pelanggaran- ham-serius/full&view=ok  diakses  pada  tanggal  7 desember 2018,  pukul 13:30.
hukum  hak  asasi  manusia  yang  ada  di Indonesia.  Perlindungan  HAM  ini mempunyai  dua  pijakan  normatif berupa  Undang-undang  dan  konstitusi serta  komnas  HAM  dan  peradilan HAM.  Meskipun  telah  adanya  lembaga yang  mengatur  tentang  penegakan HAM,  namun  peran  serta  masyarakat dalam  penegakan  HAM  di  Indonesia sangatlah  penting,  karena  merekalah yang  menentukan  bagaimana  tegaknya hukum  hak  asasi  manusia  serta  adanya perilaku  yang  menghargai  hak  asasi manusia  atau  justru  menyimpang  dan merugikan banyak orang.

## Pembahasan

## A. Perkembangan  Penegakan  Hak Asasi Manusia
Menurut  Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan  anugera-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, hukum,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan  martabat  manusia.  Seperti  yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  hak  asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri  manusia  sejak  mereka  lahir  dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali  yang  berkuasa.  Berdasarkan hukumlah  hak  asasi  manusia  dapat memberikan  kekuatan  moral  untuk melindungi dan juga menjamin martabat  manusia,  bukan  atas  dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak. 5
5 Go  Lisnawati,  “Pendidikan  tentang  Pencegahan Kekerasan  terhadap  Perempuan  dalam  Dimensi
Hak asasi manusia telah menempuh  perjalanan  jauh  untuk mendapatkan  penegakan  dan  berjuang untuk  mendapatkan  keadilan  bagi manusia  di  seluruh  dunia.  Tidak  ada seorangpun  yang  mengetahui  secara pasti  sejak  kapan  hak  asasi  manusia mulai  diperjuangkan,  karena  dari berbagai  ajaran  dalam  kitab  suci, perjungan  terhadap  hak  asasi  manusia telah  ada  sejak  zaman  dahulu  kala sepeti halnya kisah atau ajaran agama te tang  perjuangan  nabi  Ibrahim  terhadap Raja  Namrudz,  kisah  Nabi  Musa  yang melakukan perlawanan terhadap kejamnya  raja  Fir’aun  dan  juga  masih banyak  kisah  lainnya  yang  pada hakikatnya merupakan kisah perjuangan  memperjuangkan  hak  asasi manusia. 6 Dilihat  dari  tinjauan  historis, perjuangan  tentang  hak  asasi  manusia secara  terpadu  dimulai  di  inggris dengan  adanya  perumusan  hak  asasi manusia di piagam Magna Charta pada 15  Juni  tahun  1215,  sebagai  bagian  dari pemberontakan  para  baron  terhadap raja  John  (saudara  dari  raja  Richard Berhati Singa). Pada piagam ini terdapat isi pokok tentang kewenangan haruslah mewujudkan dan juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak asasi baik hak ekonomi sosial, individu, dan politik. 7 pemberontakan para baron ini dipicu adanya penetapan pajak yang sangat  besar  dan  dipaksakannya  baron untuk membolehkan anak-anak perempuannya untuk dinikahkan dengan  rakyat  biasa. 8 Piagam  ini menunjukan  adanya  kemajuan  yang pesat  dalam  konteks  perjuangan  hak
Kejahatan  Siber”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Pandecta , Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 5.
6 Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 132.
7 Ibid. hlm. 133
8 Majda El Muhtaj, Op. Cit, hlm. 9.
asasi manusia, meskipun bagi penduduk  secara  umum  piagam  ini tidak  begitu  berarti.  Dalam  interpretasi generasi  selanjutnya  yaitu  rakyat Inggris  menafsirkan  bahwa  hak  harus memperhatikan  hak-hak  rakyat  dan tidak  boleh  dilanggar  oleh  raja,  dan piagam  ini  mulai  mengembangkan tradisi  bahwa  hukum  adalah  lebih tinggi  dari  Raja.  Inggris  kembali mempelopori  pengakuan  hak  asasi manusia  dengan  adanya  Petition  of Rights  tahun  1628.  Petisi  ini  berisi tentang  berbagai  pernyataan  mengenai hak-hak  rakyat  serta  jaminannya kepada  raja  yang  menjawabnya  di hadapan  sidang  badan  perwakilan, petisi ini berasal dari Dewan Perwakilan. Diperoleh penegasan mengenai hak-hak rakyat yang sebelumnya  tidak  adanya  ketentuan sama  sekali  dari  pertanyaan  dan jawaban  yang  terdapat  di  piagam  ini. Pada  tahun  1670 ditetapkannya  Hobeas Corpus  Act,  yang  berisi  tentang perintah  atau  titah  Raja  agar  setiap orang  yang  ditahan  segera  dihadapkan kepada  hakim  dan  diberikan  tentang tuduhan  mengapa  ia  ditahan.  Hak-hak rakyat  sedikit  demi  sedikit  mulai dihormati  secara  luas.  Dengan  adanya piagam tersebut muncul prinsip hukum bahwa setiap orang yang ditahan harus atas  perintah  dari  hakim.  John  Locke sebagai teoritikus Monarchi konstitusional memandang bahwa negara  menerima  kedaulatannya  dari rakyat  yang  bertujuan  untuk  menjamin agar  setiap  warga  negara  tidak dilanggar  hak-haknya  dan  tidak  saling melanggar  hak  manusia  satu  dengan manusia yang lain antara warga negara yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga warna negara bertugas untuk menyelenggarakan  keteraturan  dan ketentraman umum. Raja atau
penyelenggara  negara  akan  kehilangan haknya atas ketaatan warga negara dan warna  negara  berhak  menentangnya apabila  ia  melanggar  atau  tidak mematuhi  perundang-undnagan  yang dibuat  oleh  parlemen.  Perkembangan hak asasi manusia memperoleh inspirasi yang  semakin  kuat  karena  semangat hak  asasi  dan  perlindungannya  dengan dinyatakan  sangat  jelas  dalam  Virginia Bill  of  Rights  dan  Declaration  of Independent pada tahun 1776. Deklarasi kemerdekaan  Amerika  Serikat  pada tanggal  6  Juli  1776  ini  berisi  tentang, penegasan bahwa setiap orng dilahirkan dengan  persamaan  dan  kebebasan dengan  hak  untuk  hidup  dan  juga mengejar  kebahagiaan,  serta  keharusan mengganti  pemerintahan  yang  tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar.  Selanjutnya  pada  tahun  1789  di Perancis  dikeluarkannya  Declaration des  Droits  de  I’Homme  et  du Citoyen/Declaration  of  the  Rights  of Man  and  of  the  Citizen  (Deklarasi  hak- hak  asasi  manusia  dan  warga  negara), dalam  deklarasi  ini  ada  lima  hak  yang diadopsi  yakni,  propiete  (kepemilikan harta),  liberte  (kebebasan),  egalite (persamaan), securite (keamanan), resistence  a  l’oppression  (perlawanan terhadap  penindasan.  Pada  tahun  1948, munculah  Deklarasi  Universal  tentang hak asasi manusia (Universal Declaration  of  Human  Rights  /UDHR). Deklarasi  ini  memuat  pokok-pokok tentang, persamaan, kebebasan, hak-hak dalam  perkawinan,  pemilikan  harta, pendidikan,  hak  kerja,  dan  kebebasan beragama  termasuk  pindah  agama, ditambah  dengan  berbagai  instrument lainnya  yang  datang  susul-menyusul yang memperkaya eksistensi perlindungan hak asasi manusia
sekaligus  menjadi  bahan  rujukan  yang tidak mungkin diabaikan. 9
Perkembangan  hak  asasi  manusia terjadi  diseluruh  dunia,  termasuk  juga di Asia yang merupakan benua di mana negara Indonesia berdiri. Perkembangan  hak  asasi  manusia  di Asia belum mempunyai piagam tentang hak asasi manusia seperti negara-negara Eropa,  Afrika,  maupun  Amerika. Kuatnya tradisi dan agama-agama besar di  kebanyakan  negara-negara  Asia menjadi  alasan  mengapa  tidak  adanya piagam, selain itu  pengaruh agama dan tradisi  menjadi  pengaruh  bagi  pola pikir/pola  tindak  dan  juga  sikap sebagian besar dari negara-negara yang ada  di  Asia.  Langkah-langkah  yuridis yang  diambil  untuk  mempercepat penghormatan  atas  hak  asasi  manusia yaitu,  pada  tahun  1928  di  New  Delhi pernah  diselenggarakan  Seminar  on Approaches  to  Human  Rights  in  Asia yang diselengarakan oleh United Nation University-Tokyo,  Unesco-Paris  dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, dalam seminar ini diambil  beberapa  kesimpulan  yaitu, hubungan  hak  asasi  manusia  dengan kemiskinan,  antara  lain  ditegaskan tentang  peranan  negara  dan  lembaga sosial  dalam  mengawasi  pelanggaran hak  asasi  manusia,  pelanggaran  hak asasi  manusia  dalam  masyarakat  tidak mampu  dalam  dimensi  regional  dan internasional,  dan  hubungan  antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan  nasibnya  sendiri  dalam menegakkan  hak  asasi  manusia. 10 Simpulan  yang  selanjutnya  adalah
9 United Nations, Human Rights : A Compilation of International, vol 1 (First Part) and (Second Part) (New York : United Nations, 2002).
10 A.  Masyhur  Effendi,  Taufani  S.  Evandri,  2010, HAM  dalam  Dinamika/Dimensi  Hukum,  Politik, Ekonomi,  dan  Sosial, Ghalia  Indonesia,  Bogor, hlm. 129.
hubungan hak asasi manusia, kebudayaan,  dan  tradisi  keagamaan yang  mana  hubungannya  adalah bagaimana  cita-cita  atau  ide  agam, tradisi,  budaya  dalam  konsep  yang terkait  dengan  hak  asasi  manusia  dan relevan  kesatuan  sistem  hukum  dalam mengembangkan  kelompok  budaya atau agama dalam rangka menghormati hak-haknya. Simpulan yang ketiga yaitu hak asasi manusia dalam rangka sistem keimanan Asia yang meliputi, bagaimana  peranan  IPTEK  dalam menjawab HAM agar dapat terjaminnya dengan  baik,  mempelajarai  proses militarisasi  dan  otokrasi  di  Asia, mengembangkan hubungan hukum hak asasi manusia dengan hukum humaniter  daam  rangka  menggalakkan hak  asasi  manusia,  disusun  beberapa rekomendasi,  baik  ditunjukkan  kepada UNESCO maupun UNO.
Upaya yang kedua yaitu Singapore White  Paper  on  Shared  Vaues  tahun 1991.  Hal  ini  lahir  karena  adanya anggapan bahwa generasi muda Singapura  perlu  ideologi  sebagai pegangan  yang  dapat  diterima  oleh semua  golongan  masyarakat  karena tidak  bertentangan  dengan  agam  dan juga  tradisi  masing-masing  golongan. Singapore White Paper on Shared Vaues ini diterima pada Januari 1991, terdapat lima nilai yang terkandung di dalamnya yaitu  kepentingan  negara  di  atas kepentingan masyarakat di atas kepentingan  pribadi,  keluarga  sebagai kesatuan  dasar  masyarakat,  dukungan komunitas  serta  respek  untuk  individu, konsensus  bukan  konflik,  dan  harmoni rasial  dan  religius.  Upaya  selanjutnya yaitu,  tanggal  26-28  Januari  1993 diselenggarakan  satu  lokakarya  tentang hak asasi manusia di Asia Pasifik, pada bulan  April  1993  diselenggarakan konferensi  HAM  untuk  kawasan  Asia
Pasifik  di  Bangkok  dan  berhasil menyusun  satu  deklarasi,  yang  diberi nama  deklarasi  Bangkok.  Upaya  yang terakhir  adalah  terbentuknya  badan HAM ASEAN.

## B. Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum  yang  selalu  menjunjung  tinggi keadilan  dan  juga  kepastian  hukum bagi  seluruh  masyarakatnya.  Hukum diciptakan  untuk  mengendalikan  dan mentertibkan  masyarakat  serta  agar masing-masing  subjek  hukum  dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan  mendapatkan  haknya.  Philipus  M. Hadjon  mempunyai  pendapat  bahwa perlindungan  hukum  dibagi  menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif  dan  perlindungan  hukum respresif. Perlindungan hukum preventif  bertujuan  agar  mencegah adanya  sengketa.  Perlindungan  hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penegakan  hukum  yaitu  proses yang  dilakukan  agar  tegak  dan berfungsinya  norma-norma  hukum dalam  kenyataan  sebagai  pedoman perilaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Hukum harus  ditegakkan  karena  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di dalamnya sangat  penting  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Penegakan dan perlindungan tentang  hak  asasi  manusia di  Indonesia sangatlah  penting  bagi  rakyatnya, karena  hak  asasi  manusia  berkaitan dengan  harkat  dan  martabat  manusia sebagai  manusia  seutuhnya.  Hak  asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan  berat  dengan  landasan negara  Indonesia  yaitu  pancasila,  yang
mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi  manusia  di  negara  Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan  salah  satu  ciri  dari  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penegakan  dan  perlindungan  HAM  di Indonesia  sangat  dijaga  dan  dijunjung tinggi.  Penegakan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia  di  Indonesia mengalami  kemajuan  pada  tanggal  06 Nomber  2000,  di  mana  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang  diundangkan pada  tanggal  23  November  2000. Undang-undang  ini  menjadi  dasar adanya  pengadilan  hak  asasi  manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat. Undang-undang  ini  mengatur  tentang beberapa  kekhususan  atau  pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum  acara  pidana,  perbedaan  ini  di mulai  dari  tahap  penyelidikan  oleh Komnas  HAM,  sampai  pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pengadilan biasa. Komposisi hakim  terdiri  dari  lima  orang  yang mewajibkan  tiga  orang  diantaranya adalah  hakim  ad  hoc. 11 Untuk menegakkan kebebasan manusia fundamental,  sama  dan  tidak  dapat dicabut  hak  yang  dimiliki  setiap manusia terlahir adalah kondisi penting, untuk mencapai yaitu dengan mempromosikan dan melindungi kepentingan sipil, ekonomi, politik, hak asasi  manusia  sosial  dan  budaya  setiap manusia,  pria  dan  anak. 12 Hal  tersebut
11 Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm. 263.
12 Prince  Zeid  Ra’ad,  Al  Hussein,  “Klatsky Endowed  Lecture  Presented  by  the  U.N.  High
bertujuan agar proses pengadilan dapat berjalan  dengan  kompeten  dan  fair dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat. Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  pengadilan  hak  asasi  manusia dijalankan dengan dibentuknya pengadilan  hak  asasi  manusia  ad  hoc untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi  manusia  berat  yang  terjadi  di Timor  Timur.  Pada  era  reformasi dikeluarkan peraturan pemerintah penganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan  hak  asasi  manusia,  namun peraturan perundang-undangan tersebut  tidak  disetujui  oleh  DPR  dan dicabut.  Penegakan  hak  asasi  manusia diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 39  Tahun  1999.  Dalam  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  di  dalamnya terdapat  hak  dasar  manusia  yang dijelaskan  terperinci  dalam  BAB  III dengan  judul  HAM  dan  dasar kebebasan  dasar  manusia  dalam  pasal 9-66. 13 Permasalahan  hak  asasi  manusia sebagai  pembangunan  sosial  juga  telah diatur  oleh  pemerintah  yang  mana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. 14
Selain  kelengkapan  dari  peraturan perundang-undangan  penegak  hukum juga  menjadi  penentu  dari  penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, salah  satunya  adalah  Mahkamah Konstitusi  (MK).  Putusan  Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi
Commissioner for Human Rights”, Internationanl Law: Case Western Reserve Journal. hlm. 242.
13 Ibrahim  Anis,  “Telaah  Yuridis  Perkembangan Hukum  Positif  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia.  Lumajang, Jurnal  Hukum Argumentum, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 6.
14 Triwarti  Rahayu,  Suryadi,  “Penerapan  Hak  Asasi Manusia  sebagai  Pembentuk  Karakter  dalam Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  pada  Sekolah Menengah  Atas  di  Kota  Yogyakarta”  , Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14.
pelaksanaan  penegakan  hak  asasi manusia, diantaranya yaitu Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian Undang-Undang No 12/2003 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia,  Putusan  No  55/PUU- VIII/2010  tentang  pengujian  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan,  Putusan  No  27/PUU- IX/2011  tentang  pengujian  Undang- Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. 15 Pelanggaran-pelanggaran hak asasi  manusia  berat  yang  terjadi  di Indonesia  kebanyakan  dilakukan  oleh rezim pemerintahan diantara lain yaitu, pembunuhan  masal  yang  dilakukan oleh  G-30SPKI  pada  tahun  1965-1966, pelanggaran  hak  asasi  di  Aceh  dan Papua,  penculikan  dan  pembunuhan misterius  yang  dikenal  dengan  Petrus, kasus  Tanjung  Priok,  kasus  Warsidi  di Lampung,  kasus  penculikan  aktivis demokratis,  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia di Timor Timur setelah adanya jajak Pendapat.
Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia  dalam  penegakan  hak  asasi manusia  dapat  ditempuh  melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang  hak  asasi  manusia,  melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji  semua  produk  hukum, KUHAP,  KUHP  yang  tidak  sesuai dengan hak asasi manusia,
15 Saldi  Isra,  “Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam Penguatan  Hak  Asasi  Manusia    di  Indonesia”, Jurnal konstitusi, Vol. 11, No. 3, September 2014, hlm. 421.
mengembangkan kapasitas kelembagaan  pada  instansi-instansi peradilan  dan  instansi  lainnya  yang berhubungan  dengan  peradilan  dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang  pentingnya hak asasi manusia  kepada  masyarakat,  dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat.

## C. Penegakan dan Perlindungan HAM Sebagai  Perwujudan  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pancasila  adalah  landasan  dari negara  Indonesia  yang  menjadi  dasar dari  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk meraih  tujuan  negara. Nilai-nilai dalam sila-sila  pancasila  lahir  dan  tumbuh dalam  kepribadian  bangsa  Indonesia yang  merupakan  perwujudan  dari adanya  budaya  dan  tradisi  masyarakat Indonesia.  Pancasila  dalam  setiap silanya  mengandung  nilai-nilai  luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan  masyarkat  Indonesia.  Sila  yang pertama  berbunyi  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  mengandung  nilai  arti keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan  dalam  bentuk  perbuatan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Nilai ini mempunyai arti memberikan kebebasan  kepada  pemeluk  agama sesuai  dengan  keyakinan  masing- masing,  tidak  adanya  unsur  paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati dan berkerjasama. 16 Melalui  sila  ini  dimensi  spiritualitas keberagaman  lebih  terasa  promising and challengin dan tidak hanya terfokus pada  dimensi  formalitas  lahiriyah kelembagaan agama saja. Nilai Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab mengandung  arti  tentang  kesadaran
16 M.  Amin  Abdullah,  “Etika  dan  Dialog  Antara Agama  :  Perspektif  Islam”, Jurnal  Ulumul Qur’an, Vol. IV, No. 4, 1993, hlm. 21.
dan  sikap  serta  perilaku  yang  sesuai dengan  nilai  moral  dalam  hidup bersama  berdasarkan  atas  tuntutan mutlak  dari  hati  nurani  dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana  mestinya.  Perwujudan nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  adalah  pengakuan  hak  asasi manusia,  yang  mana  manusia  harus diakui  dan  diperlakukan  sebagaimana manusia  seutuhnya  sesuai  dengan harkat dan martbatnya sebagai makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Nilai persatuan  Indonesia  mengandung  arti usaha  untuk  mempersatukan  bangsa dalam  berkedaulatan  rakyat  untuk membina  Nasionalisme  dalam  negara. Nilai  ini  merupakan  suatu  proses dimana  untuk  menuju  terwujudnya Nasionalisme, dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia  baik  yang  asli  maupun keturunan  asing  dan  dari  macam- macam  suku  bangsa  dapat  menjalin adanya  kerjasama  yang  erat  dalam wujud gotongroyong dan kebersamaan. Nilai  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  dan  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan mengandung  arti  suatu  pemerintahan rakyat  dengan  melalui  badan-badan tertentu  dalam  menetapkan  sesuatu peraturan  ditempuh  dengan  adanya jalan  musyawarah  untuk  mufakat  atas dasar  kebenaran  dari  Tuhan  dan putusan  akal  harus  sesuai  dengan  rasa kemanusiaan  yang  memperhatikan serta  mempertimbangkan  kehendak rakyat  untuk  mencapai  kesejahteraan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  makna  yang  terkandung dalam  sila  ini  adalah  suatu  tata masyarakat  adil  dan  makmur  sejahtera lahirlah  batiniah  sehingga  setiap  warga negara  mendapat  segala  sesuatu  yang
telah  menjadi  haknya  sesuai  dengan essensi adil dan beradab.
Hak  asasi  manusia  merupakan perwujudan  dari  sila  Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi sangat di  hormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh nilai-nilai pancasila khususnya nilai sila ke  dua,  yang  mana  rasa  sikap  toleransi dan  saling  menghormati  merupakan kebiasaan  bangsa  Indonesia  yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan  bangsa  Indonesia.hak  asasi manusia  sebagai  perwujudan  sila  yang kedua  menempatkan  hak  setiap  warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap  manusia  mempunyai  kewajiban dan  hak-hak    yang  sama  untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan  undang-undang.  Hak asasi  manusia  sebagai  perwujudan  sila yang  kedua  menempatkan  manusia pada  mana  ia  harus  mendapatkan kedudukan  yang  sama  terutama  di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan  negara  hukum.  Seperti  apa yang  dijelaskan,  sebagai  negara  hukum hak  asasi  manusia  sangat  dihargai  dan erlu  ditegakkan  di  dalam  pelaksanaan kenegaraan.  Penegakan  hak  asasi manusia apabila terealisasi akan mewujudkan nilai dari sila yang kedua. Apabila  penegakan  hak  asasi  manusia terealisasi  maka  kehidupan  masyarakat Indonesia  dapat  dipastikan  akan sejahtera  dan  tidak  akan  ada  keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak  asasi  manusia.  Hal  ini  selaras dengan  apa  yang  telah  di  bahas  dalam pasal 28 a-j, bahwa terdapat semua hak- hak  dasar  manusia  sebagai  manusia seutuhnya.
Penegakan  hak  asasi  manusia merupakan  perwujudan  dari  sila kemanusiaan  yang  beradap  yang memberikan  kesamaan  perlakuan  dan harkat martabat kepada semua
masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali, tanpa  melihat  apa  jabatan,  apa  warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi.  Penegakan  hak  asasi  manusia dapat  ditegakkan  dengan  diperkuatnya karakter  rakyat  sebagai  faktor  penting penegakan  hak  asasi  manusia  di Indonesia dengan nilai-nilai sila Pancasila.  Apabila  ditelaah  lebih  secara lebih  dalam  hak  asasi  manusia  dapat tercermin  dalam  setiap  nilai-nilai  dari sila-sila pancasila. Mulai dari kebebasan memluk agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya,  hak  untuk  ikut  mepersatukan bangsa, hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk  mendapatkan  keadilan  tanpa terkecuali.  Apabila  penegakan  hukum hak  asasi  manusia  di  Indonesia  tidak ditegakkan  kekacauan  akan  terjadi dimana-mana,  dan  juga  tidak  akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

## Kesimpulan
Kesejarahan  penegakan  hak  asasi manusia  telah  di  mulai  sejak  zaman dahulu.  Penegakan  atau  perjuangan akan  nilai  kemanusiaan  di  dunia dimulai  dari  adanya  di  piagam  Magna Charta  pada  15 Juni  tahun  1215  sampai dengan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human  Rights/UDHR).  Perkembangan hak  asasi  manusia  berkembang  di seluruh  dunia,  begitupun  juga  di  Asia. Perkembangan  penegakan  hak  asasi manusia  di  Asia  dipengaruhi  oleh kuatnya  adat  istiadat  dan  agama  yang ada di dalam  masyarakatnya. Langkah- langkah  yuridis  yang  ditempuh  untuk memperjuangkan  hak  asasi  manusia  di Asia  yaitu,  pada  tahun  1928  di  New Delhi  pernah  diselenggarakan  Seminar on Approaches to Human Rights in Asia
yang diselengarakan oleh United Nation University-Tokyo,  Unesco-Paris  dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, hingga dibentuknya  badan  HAM  ASEAN. Penegakan  hak  asasi  manusia  yang dilakukakan  di  Indonesia  mengalami kemajuan  pada  tanggal  06  Nomber 2000,  di  mana  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  mengesahkan  Undang- undang  Nomor  26  Tahun  2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia  (HAM).  Untuk  menjalankan penegakan  hak  asasi  manusia  di Indonesia  dibentuklah  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang perlindungan  hak  asasi  manusia. penegakan  dan  pengadilan  hak  asasi manusia  memerlukan  dukungan  dari semua komponen mulai dari kelengakapan  perlindungan  hingga partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kedua pancasila  yaitu  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  sehingga  hak  asasi manusia  haruslah  didapatkan  oleh semua  masyarakat  Indonesia  tanpa terkecuali.

## Daftar Pustaka Buku
Effendi,  A.  Masyhur,  dkk.  (2010). HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum,
Politik,  Ekonomi,  dan  Sosial,  Ghalia Indonesia . Bogor : Ghalia Indonesia.
El  Muhtaj,  Majda.  (2013). Dimensi- dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi,
Sosial,  dan  Budaya. Depok  :  PT RajaGrafindo Persada.
Johan  Nasution,  Bahder.  (2017). Negara Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia . Bandung : CV. Mandar Maju.
Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti.
Sularto, RB. (2018). Pengadilan HAM (AD HOC)Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Suprayogi,  dkk.  (2018). Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES PRESS.

## Artikel Jurnal
Abbas,  Jaffar.  et  al.  (2018).  “The
Moderating Role of Gender Inequality and Age Among Emotional Intelligence, Homesickness  and  Development  of Mood Swings in University
Students”, Vol. 15, No. 5, hlm. 359. Abdullah,  M.  Amin.  (1993).  “Etika  dan
Dialog  Antara  Agama  :  Perspektif Islam”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. IV,
No. 4,  hlm. 21.
Anis,  Ibrahim.    (2010).  “Telaah  Yuridis
Perkembangan Hukum Positif
tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) di  Indonesia.  Lumajang, Jurnal Hukum  Argumentum, Vol.  9,  No.  2, hlm. 6.
Bruce,  John  W.,et.al,  (2006). Land  Law Reform  :  Achieving  Development  Policy Objec_ves, The
World
Bank,
Washington DC.
Daalen,  Edwar  Van  &  Mabillard, Nicolas.  (2018).  “Human  Rights  in Translation  :  Bolivia’s  Law  548, Working Children’s Movements, and the  Globals  Child  Labour  Regime, The  International  Journal  of  Human Rights , Vol. 22, No. 9, hlm. 27.
Isra,  Saldi.    (2014).  “Peran  Mahkamah Konstitusi  dalam  Penguatan  Hak Asasi  Manusia    di  Indonesia”, Jurnal konstitusi, Vol. 11, No. 2014, hlm. 421. Kamaruddin.  (2013).  “Dimensi  sila “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”  dalam Perspektif HAM Islam”, Jurnal Agama dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Vol.  3,  No.  1, hlm.177.
Kuijer,  Martin.  (2018).  “The  Challengin Relationship  Between  the  European
Convention  on  Human  Rights  and the  EU  Legal  Order  :  Consequences of  a  Deleyed  Accession”, The International  Journal  of  Human  Rights , Vol. 22, No. 9, hlm. 3.
Lisnawati,  Go.  (2014).  “Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap  Perempuan  dalam  Dimensi Kejahatan  Siber”, Jurnal  Ilmu  Hukum Pandecta , Vol. 9, No. 1, hlm. 5.
Luthfan,  Mukhamad  Setiaji  &  Ibrahim, Aminullah. (2017). “Kajian Hak Asasi Manusia  dalam  Negara the  Rule  of Law :  Antara  Hukum  Progresif  dan Hukum  Positif”, Jurnal  Lex  Scientia Law  Review, Vol.  1,  No.  1,  2017,  hlm.
76.
Mulya Lubis, Todung. “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 11- 17/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia
Internasional ” , Jurnal  Konstitusi ,  vol  1 No. 12004, hlm. 19.
Prince Zeid Ra’ad, Al Hussein. “Klatsky Endowed  Lecture  Presented  by  the U.N. High Commissioner for Human Rights”, Internationanl  Law:  Case Western Reserve Journal. hlm. 242. Rahayu,  Triwati,  Suryadi.  “Penerapan
Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam
Pembelajaran Bahasa  Indonesia  pada Sekolah  Menengah  Atas  di  Kota Yogyakarta”, Jurnal  Penelitian, Vol.
10, hlm. 14.
United  Nations,  Human  Rights.  (2002). “A  Compilation  of  International”, United Nations, vol 1 (First Part) and (Second Part).
Yuliarso,  Kunto  Kurniawan  &  Prajarto,
Nunung. (2005). “Hak Asasi Manusia (HAM)  di  Indonesia  :  Menuju Democratic  Governances ”, Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik, Vol.8,  No.3, hlm. 293.

## Online :
https://nasional.kompas.com/read/20 18/09/10/12085951/pelanggaran- ham-rumoh-geudong-tak-ada-alasan- kejaksaan-agung-untuk-diam, diakses pada kamis 6 desember 2018, pukul 15:28. https://nasional.tempo.co/read/115238 0/pembunuhan-pekerja-di-papua- komnas-ham-pelanggaran-ham- serius/full&view=ok https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20180727162850-12- 317526/komnas-ham-soal-wartawan- tewas-di-lapas-ada-pelanggaran- ham#

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  1999.  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lembaran  Negara  RI  Nomor  3886. Jakarta. Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2000.  Undang- undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.  Lembaran  Negara  RI  2000 Nomor  208.  Jakarta.  Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2003.  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Lembaran Negara RI Nomor 4279.