## SISTEM INFORMASI PENDATAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SELF ASSESSMENT SYSTEM
Rizky Ramadhan Fatturohman 1 , Reza Ilyasa 2
Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon Jl. Kesambi No. 202, Kota Cirebon e-mail: ramadhanrizky3@gmail.com 1 , reza.ilyasa@cic.ac.id 2

## ABSTRAK
Pajak  Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  untuk  membiayai  dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sistem pencatatan pendataan wajib pajak baru belum menggunakan teknologi, sehingga sering terjadi pendataan data yang sama. Dengan sistem yang masih manual, dokumen penting mudah hilang ataupun rusak dan mengulang pencatatan wajib pajak,  serta  petugas  wajib  pajak  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  kegiatan.  Maka  dari  itu dibutuhkan  pemanfaatan  sistem  informasi  pendataan  pajak  daerah  untuk  dapat  membantu  melakukan penyimpanan data Perusahaan, Ketetapan Pajak, Laporan Tagihan Pajak, Laporan Kurang Bayar Pajak, dan Laporan Setoran Pajak. Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah dapat digunakan oleh Petugas Bagian Pengelolaan Data untuk mengelola data informasi pajak reklame, pajak restoran, perusahaan, dan ketetapan pajak daerah. Pada Bagian Pelaporan dapat mengkonfirmasi apabila wajib pajak sudah membayar Tagihan Pajak, Kurang Bayar Pajak, dan Setoran Pajak. Kemudian Kepala Bidang Pajak Daerah menerima laporan informasi data tersebut melalui Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah. Perancangan Sistem Informasi Pendataan  Pajak  Daerah menggunakan  bahasa PHP  Hypertext  Prepocessor dan perangkat lunak MySql sebagai media penyimpanan, untuk rancangan sistem terkomputerisasi disusun dalam Use case,  diagram Activity, Sequence diagram, Class diagram . Hasil penelitian ini adalah Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah  yang  berfungsi  untuk  mengelola  pendataan  pajak  daerah  dalam  kegiatan  wajib  pajak.  Hasil implementasi tersebut menghasilkan output berupa laporan data perusahaan, data ketetapan pajak daerah, laporan tagihan pajak, laporan kurang bayar pajak, dan laporan setoran pajak. Berdasarkan output, dapat disimpulkan  bahwa  Sistem  Informasi  Pendataan  Pajak  Daerah  dapat  diterapkan  pada  Badan  Keuangan Daerah Kota Cirebon.
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pendataan, Pajak, Daerah

## ABSTRACT
Local  taxes  are  an  important  source  of  regional  income to  finance  in  strengthening  real,  dynamic,  and responsible regional autonomy. The new taxpayer data recording system has not used technology, so that the same data collection often occurs. With a system that is still manual, important documents are easily lost  or  damaged  and  the  taxpayers'  registration  is  repeated,  and  taxpayers  experience  difficulties  in carrying out activities. Therefore, it is necessary to use the local tax data collection information system to help  store company  data,  tax  assessments,  tax  bill  reports, tax  underpayment  reports,  and tax  payment reports.  The  Regional  Tax  Data  Collection  Information  System  can  be  used  by  the  Data  Management Officer  to  manage  data  on  advertisement  tax  information,  restaurant  taxes,  companies,  and  local  tax assessments. The Reporting Section can confirm if the taxpayer has paid Tax Bills, Tax Underpayments, and  Tax  Payments.  Then  the  Head  of  the  Regional  Tax  Division  receives  the  data  information  report through the Regional Tax Data Collection Information System. The design of the Local Tax Data Collection Information System uses the PHP language Hypertext Prepocessor and MySql software as storage media, for  computerized  system  designs  compiled  in  Use  cases,  Activity  diagrams,  Sequence  diagrams,  Class diagrams. The result of this research is a Regional Tax Data Collection Information System which functions to manage local tax data collection in taxpayer activities. The results of this implementation produce output in the form of company data reports, local tax assessment data, tax bill reports, tax underpayment reports,
Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System –( Reza Ilyasa, Rizky Ramadhan Fatturohman )
and tax payment reports. Based on the output, it can be concluded that the Regional Tax Data Collection Information System can be applied to the Regional Financial Board of Cirebon City.

## Keywords: TAM, information academic system, Polsri

## 1. Pendahuluan
Pajak  Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  untuk  membiayai  dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan  bertanggung jawab. Menurut Undang  - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Kacaribu, M. N. S. 2016). Sistem Pajak Restoran dan Pajak Reklame menggunakan sistem yang tergantung pada kesadaran pajak dari masing-masing wajib pajak.  Pada hal ini disebut sebagai sistem self assessment dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak restoran dan pajak reklame tidak membayarkan pajak yang terutang maka akan dilakukan penagihan utang pajak (Fitriya, D.T 2015).
Pada pajak daerah terdiri dari dua pelayanan, yaitu; pajak daerah 1 terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak wallet, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak hiburan. Dan pajak daerah 2 terdiri dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan  ketentuan  perpajakan masih  diharapkan, tetapi dalam  kenyataannya masih  banyak  dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya. Maka tunggakan  pajak  yang  dimaksud  perlu dilaksanakan  tindakan  penagihan  pajak  yang mempunyai hukum yang memaksa (Fitriani, E., Lidyah, R., & Fajriyana, I. 2014).
Dari uraian Pajak Restoran dan Pajak Reklame dan lainnya merupakan potensi yang paling besar dalam pembangunan  daerah  Kota  Cirebon  yang  dapat  dilihat  dari  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Oleh Karena itu sebagai lembaga pemerintah diperlukan “ Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Cirebon  Berbasis  Web  Menggunakan  Metode Self  Assessment System ”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem Informasi
Menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.  (Krismiaji , 2015). Menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk  menyimpan,  mengelola,  mengendalikan,  dan  melaporkan  informasi  sedemikian  rupa  sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Krismiaji, 2015).

## 2.2 Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting. untuk membiayai daerah dalam memantapkan  otonomi  daerah  yang  nyata,  serasi,  dinamis,  dan  bertanggung  jawab.  Menurut  Undang  - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Kacaribu, M. N. S. 2016).

## 2.3 Pajak Restoran
Pajak Restaurant Sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 adalah Pajak untuk fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## 2.4 Pajak Reklame
Menurut peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2014, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk bertujuan komersial, memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2.5 Self Assessment System
Menurut Rimsky K. Judisseno menjelaskan bahwa, self assesment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam  menyetorkan  pajaknya.  Konsekuensinya,  masyarakat  harus  benar-benar  mengetahui  tata  cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

## 2.6 Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Cirebon  adalah  sebuah  instansi  pemerintah  yang  mengelola  dana  pajak daerah di wilayah Cirebon yang bertempat Jl. Pengampon No.4 Lemahwungkuk Kota Cirebon. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan perangkat  Daerah  Kota  Cirebon  serta  Peraturan  Walikota  Nomor  65  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

## 2.6.1 Struktur Organisasi
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PAD Kapala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan PAD Kapala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD
Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
Gambar  1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
3. PERANCANGAN SISTEM
3.1 Use Case Diagram
3.1.1 Wajib Pajak
Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System –( Reza Ilyasa, Rizky Ramadhan Fatturohman )
Gambar 2. Use Case Diagram Wajib Pajak

## 3.2 Activity Diagram
3.2.1 Wajib Pajak
Gambar 3. Activity Diagram Wajib Pajak
uc Waj ib Paj ak Waj ib Paj ak Login Informasi Paj ak Restoran Username Passw ord Informasi Reklame Kelola Pendaftaran Paj ak Daerah Kelola Ketetapan Paj ak Daerah Lapor Setor Paj ak Daerah LaporTaghan Paj ak Daerah Lapor Paj ak Daerah Kurang Bayar Registrasi input self assessment Paj ak Restoran Paj ak Reklame Tampil Laporan Setor Upload dan Bayar Tampil Laporan Kurang Bayar Upload dan Bayar Tampil Laporan Tagihan Upload dan Bayar «extend» «include» «extend» «extend» «include» «include» «extend» «extend» «extend» «extend» «extend» «include» act Activ ity Diagram WP Mulai Login Berhasil/Tidak Informasi Paj ak Restoran Informasi Paj ak Reklame Menu Utama Kelola Pendaftaran Kelola Ketetapan Paj ak Kelola Tagihan Paj ak Daerah Kelola Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Menampilkan data Selesai Kelola Setoran Paj ak Daerah Sudah Registrasi ? Registrasi Input Input Tampil Laporan Upload Tampil Laporan Upload Tampil Laporan Upload Y B T T

## 3.3 Sequence Diagram

## 3.3.1 Wajib Pajak
Gambar 4. Sequence Diagram Wajib Pajak

## 3.4 Class Diagram
3.4.1 Wajib Pajak
Gambar 5. Class Diagram Wajib Pajak
sd Sequence Diagram WP Sistem Informasi Pajak Restoran Informasi Pajak Reklame Login Kelola Pendaftaran Menu Utama Kelola Ketetapan Pajak Kelola Tagihan Pajak Wajib Pajak Kelola Setoran Pajak tbl_setor tbl_infrestoran tbl_infreklame tbl_user tbl_pendaftaran tbl_ketetapanpajak tbl_tagihan tbl_kurangbyr Registrasi Login Kelola Ketetapan Pajak Kurang Bayar registrasi_login 1. tampil informasi pajak restoran() 2. proses() 3. query select() 4. true/false validasi() 5. tampil informasi pajak restoran() 6. proses() 7. query select() 8. true/false validasi() 9. registrasi login() 10. proses() 11. validasi() 12. true/false validasi() 13. registari berhasil() 14. login() 15. proses() 16. validasi() 17. true/false validasi() 18. login berhasil() 19. melihat menu utama() 20. kelola data() 21. proses() 22. query input() 23. true/false validasi() 24. menampilkan kelola data() 25. melihat menu utama() 26. kelola data() 27. proses() 28. query input() 29. true/false validasi() 30. menampilkan kelola data() 31. melihat menu utama() 32. kelola tagihan() 33. proses() 34. query input() 35. true/false validasi() 36. menampilkan kelola tagihan() 37. melihat menu utama() 38. kelola kurang bayar() 39. proses() 40. query input() 41. true/false validasi() 42. menampilkan kelola kurang bayar() 43. melihat menu utama() 44. kelola setoran() 45. proses() 46. query input() 47. true/false validasi() 48. menampilkan kelola setoran()
Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System –( Reza Ilyasa, Rizky Ramadhan Fatturohman )
4. HASIL PENELITIAN
4.1 Tampilan Informasi Pajak Restoran
Gambar 6.  Tampilan Informasi Pajak Restoran

## 4.2 Tampilan Informasi Pajak Reklame
Gambar 7. Tampilan Informasi Pajak Reklame

## 4.3 Tampilan Halaman Login
Gambar 8. Tampilan Halaman Login

## 4.4 Tampilan Halaman Registrasi Login
Gambar 10. Tampilan Halaman Registrasi Login
Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System –( Reza Ilyasa, Rizky Ramadhan Fatturohman )

## 4.5 Tampilan Kelola Perusahaan

## Gambar 11. Tampilan Kelola Perusahaan
4.6 Tampilan Kelola Ketetapan Pajak Daerah
4.6.1 Ketetapan Pajak Reklame
Gambar 12. Tampilan Ketetapan Pajak Reklame

## 4.6.2 Ketetapan Pajak Restoran
Gambar 13. Tampilan Ketetapan Pajak Restoran

## 4.6.3 Tampilan Laporan Tagihan Pajak Daerah
Gambar 14. Tampilan Laporan Tagihan Pajak Daerah
Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System –( Reza Ilyasa, Rizky Ramadhan Fatturohman )
4.6.4 Tampilan Laporan Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Gambar 15. Tampilan Laporan Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

## 4.6.5 Tampilan Laporan Setoran Pajak Daerah
Gambar 16. Tampilan Laporan Setoran Pajak Daerah

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berikut merupakan penjabaran simpulan.
1. Dengan  adanya  aplikasi  ini  dapat  mengatasi  pendataan  wajib  pajak  belum  menggunakan  teknologi, sehingga memudahkan petugas wajib pajak yang sering terjadi pendataan yang sama.
2. Aplikasi  ini  dapat  merancang  Sistem  Informasi  yang  dapat  mempermudah  petugas  wajib  pajak  dan Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menerima informasi laporan.
3. Aplikasi ini merancang sistem pemungutan pajak daerah dengan menggunakan metode Self Assessment System di Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang dapat membantu Wajib Pajak untuk membayar pajak.

## 5.2 Saran
Untuk  mengoptimalkan  atau  mengembangkan  sistem  ini  lebih  lanjut  sehingga  di  dapat  suatu sistem yang lebih baik maka, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:
1. Seiring semakin berkembangnya teknologi modern, sebaiknya sistem informasi ini dapat dikembangkan dengan mobile apps.
2. Untuk mengembangkan aplikasi ini diharapkan ada form pemberhentian pajak restoran dan reklame
3. Sebaikknya sistem informasi ini dilengkapi dengan pesan notifikasi baik melalui email / SMS untuk informasi tagihan pajak, ketetapan pajak daerah kurang bayar, dan setoran pajak daerah.
4. Untuk  pengembangan  selanjutnya,  sebaiknya  proses  pembayaran  bisa  otomatis  dikonfirmasi  oleh sistem.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Fitriani Ayuningtyas, D. N. (2009). Evaluasi sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.
[2] Fitriani, E., Lidyah, R., & Fajriyana, I. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 9-10.
[3] Kacaribu, M. N. S. (2016). Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
[4] Mufidah, A., & Susyanti, J. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Malang  (Studi  Kasus  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 6(02), 32-33.
[5] Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
[6] Tarjo, T., & Kusumawati, I. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 10(1).
[7] Pasulu, S. R., & Wokas, H. R. (2015). Analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 1010-1011.
[8] Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
[9] Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Pelaksaan Pajak Reklame.
[10] Wibowo,  N.  S.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Restoran  Terhadap  Penerimaan  Pad  Pada  Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2(1).