INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2925-2942 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)  Mekarsari, Kabupaten Garut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa
Naisya Dwi Kusmachaerusanni 1 ✉ , Slamet Usman Ismanto 2
Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: naisya20001@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  Mekarsari  dalam mencapai tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Mekarsari memiliki potensi desa yang besar dimana potensi tersebut telah dikelola oleh BUMDes dalam dua unit kerja yaitu unit bambu  kreatif,  dan  unit  pengairan  (PAMDes),  namun  BUMDes  mekarsari  belum  mampu  untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tata kelola BUMDes Mekarsari dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain  penelitian  studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dari  keempat  prinsip pengelolaan  BUMDes,  BUMDes  Mekarsari  masih  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Untuk  poin kooperatif, BUMDes Mekarsari belum dapat bekerjasama yang baik dan konsisten, untuk poin partisipatif pengambilan keputusan belum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Mekarsari. Pada poin Transparan, BUMDes Mekarsari belum terbuka terkait pelaporan arus kas dan kegiatannya terutama kepada  masyarakat.  Sedangkan  untuk  poin  akuntabel,  BUMDes  Mekarsari  belum  mampu  untuk membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  resmi,  sistematis  dan  terstruktur.  Evaluasi  dan Monitoring  memang  telah  dilakukan  kepada  BUMDes  Mekarsari,  namun  belum  berkala.  BUMDes Mekarsari memiliki beberapa target agar memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat  namun  target  tersebut  masih  terhalang oleh  beberapa  kendala,  sehingga  untuk  saat  ini BUMDes Mekarsari belum dapat mencapai tujuannya.
Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tata Kelola, Perekonomian Masyarakat Desa

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  problems  faced  by  BUMDes  Mekarsari  in  achieving  its  goal  of improving the community's economy. Mekarsari Village has great village potential where this potential has been managed by BUMDes in two work units, namely the creative bamboo unit and the irrigation unit (PAMDes), however, BUMDesMekarsari has not been able to develop and utilize its potential to the maximum. Therefore, the aim of this research is to describe and explain the governance of BUMDes Mekarsari in improving the economy of the Village Community. This research uses a qualitative method with a case study research design. The results of this research show that of the four principles of BUMDes management, Mekarsari BUMDes is still not implemented optimally. For cooperative points, BUMDes Mekarsari has not been able to collaborate well and consistently, for participatory points decision making has not involved all parties involved in BUMDes Mekarsari. On the Transparent point, BUMDes Mekarsari has not been open regarding reporting cash flows and activities, especially to the public. Meanwhile, for accountability  points,  BUMDes  Mekarsari  has  not  been  able  to  make  an  official,  systematic  and structured accountability report. Evaluation and monitoring have indeed been carried out for BUMDes Mekarsari,  but  not  regularly.  BUMDes  Mekarsari  has  several  targets  to  contribute  to  improving  the community's  economy,  but  these  targets  are  still  hampered  by  several  obstacles,  so  that  currently BUMDes Mekarsari has not been able to achieve its goals.
Key word: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Governance, Village Community Economy

## PENDAHULUAN
Setelah  mengalami  reformasi  di  tahun  1998,  Indonesia  mulai  mengalami  beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan  penuh  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  perubahan paradigma dari orde lama yang identik dengan intervensi terhadap pemerintahan daerah, menuju pemerintahan daerah yang lebih bebas. (Mardiasmo, 2021)
Dengan adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri  untuk  dapat  meningkatkan  kemandiriannya  dalam  mengelola  urusan pemerintahannya.  Kewenangan  yang  diberikan  tentunya  memberikan  kesempatan  bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintah nasional dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan desa sendiri. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dengan  hadirnya  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  menimbulkan semangat  baru dalam melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan yang  memiliki sifat
otonom yang memperoleh kewenangan secara luas untuk mengelola pemerintahan sendiri. Hal  tersebut  tentunya  membuka  peluang  untuk  desa  agar  lebih  berkembang  dan menurunkan tingkat kesenjangan antara desa dengan kota.
Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang dimiliki oleh desa termasuk di dalamnya yaitu mengelola sumber-sumber pendapatan desa secara mandiri dalam Upaya untuk melakukan Pembangunan desa. Sumber-sumber pendapat desa telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 72  menyatakan  bahwa  desa  memiliki  sumber  pendapatan  yang  salah  satunya  adalah pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  badan  atau  Lembaga  usaha  yang dikelola dan dioperasikan oleh Masyarakat atau pemerintah desa setempat dibentuk untuk memperkuat perekonomian dari desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi dari desa tersebut.    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi desa agar dapat di kembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan  desa.  Tujuan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yaitu  mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (2), Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dapat  menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/  atau pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (3). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah juga telah didukung pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai  kegiatan  usaha  ekonomi  masyarakat  pedesaan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan potensi desa. Kedua peraturan tersebut memberikan peluang yang seluas luasnya kepada pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha yang berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola sumber potensi/aset yang dimiliki desa.
Desa Mekarsari yang berada di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat  memiliki  potensi  desa  yang  beragam  untuk  dapat  dikembangkan  sebagai  aset ekonomi desa yang nantinya pemerintah desa bersama Masyarakat akan mengelola aset- aset  tersebut dan  sumber  daya ekonominya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aset/potensi/kekayaan yang dimiliki oleh Desa Mekarsari dibagi ke dalam dua unit di bawah naungannya yaitu unit bambu kreatif serta unit pengairan atau yang lebih dikenal dengan PAMDes. Untuk unit pertama yaitu unit bambu kreatif merupakan unit yang mengelola hasil dari hutan bambu seluas 2.380 M3/TH untuk dijadikan kerajinan kreatif yang diberi nama dengan  Unit  Kriyamekar.  Sedangkan  untuk  unit  pengairan  adalah  unit  yang  bertugas mengelola PAMDes di beberapa titik untuk mengaliri air bersih ke 403 KK di Desa Mekarsari.
Dengan adanya dua unit di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, besar harapan  bahwa  hasil  dari  kedua  unit  tersebut  dapat  memberikan  kontribusi  kepada perekonomian  Masyarakat  Desa  Mekarsari,  namun  fakta  dilapangan  menunjukan  bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari masih belum mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal  dikarenakan masih kurangkan sumber daya  manusia  dalam  mengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  secara optimal, oleh karena itu tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarsari perlu ditinjau kembali pelaksanaannya.
Tata Kelola atau Governance adalah sebuah upaya yang diambil untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Anggara, (2012) “Governance  merupakan  proses  yang  berkaitan  dengan  pengurusan,  pengel olaan, memberikan pengarahan,  pembinaan,  dan  penyelenggaraan yang bisa diartikan  sebagai pemerintahan. sehingga dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kepemerintahan yang baik atau  biasa yang disebut dengan Good Governance.
Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dinilai sangat penting sebagai penunjang  perekonomian  desa,  dikarenakan  outputnya  diharapkan  dapat menumbuhkembangkan  potensi-potensi  yang  ada  di  desa.  Dikarenakan  cukup  banyak B adan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Indonesia  yang  menghadapi  keadaan  “mati  suri” seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kabiro  Humas  dan  Kerjasama  Kementerian  Desa  PDTT, Bonivasius  Prasetya  Ichito.  (Kumparan.com,  2018).  Dimana  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  tersebut  ada  wujudnya  namun  tidak  ada  kegiatan  yang  dilakukan  yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelolanya.
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam good governance memerlukan pemahaman yang mendalam  agar  penerapan  good  governance  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Prinsip-
prinsip  tersebut  dapat  dijadikan  tolak  ukur  kinerja  pemerintah.  Di  dalam  prinsip-prinsip good governance, semua arah kebijakan membebaskan masyarakat dalam berpartisipasi, serta adanya keterbukaan akan informasi, pertanggungjawaban, serta unsur daya tanggap dalam perumusan hingga hasil evaluasi dari kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu  mengelola  pemerintahannya  dengan  menerjemahkan  prinsip  good  governance sehingga mampu untuk menjalankan  perannya  sebagai  instrumen  perwakilan kekuasaan negara yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat serta menjadi garda terdepan untuk memajukan dan mewujudkan cita-cita nasional.
Menurut Wijaya (2018), seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki pandangan yang sama mengenai prinsip dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga memudahkan untuk memahami pentingnya prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 4 poin, yaitu :
1. Kooperatif, dimana seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  harus  mampu  bekerjasama  dengan  baik  untuk  mengembangkan keberlangsungan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Partisipatif, dimana seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  harus  bersedia  baik  secara  sukarela  maupun  diminta  untuk  dapat memberikan  dukungan  serta  kontribusi  agar  dapat  mendorong  kemajuan  usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Transparan, dimana seluruh aktivitas kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik yang bersinggungan langsung maupun tidak dengan kepentingan masyarakat umum harus mudah diperoleh informasinya oleh masyarakat luas
4. Akuntabel, dimana seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif
Oleh  karena  itu  untuk  memaksimalkan  fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian Desa Mekarsari, memerlukan prinsip- prinsip yang dijadikan landasan dalam tata Kelola dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar  dapat  memberikan  kontribusi  secara  maksimal  untuk  meningkatkan  perekonomian desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimana penelitian  dilakukan  dengan  melihat  dan  menilai  fakta  berdasarkan  fenomena  yang  ada
yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan wawasan, nilai-nilai, serta pandangan yang dimiliki  oleh  peneliti.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  studi  kasus dikarenakan  penelitian  difokuskan  pada  satu  fenomena  yaitu  tentang  tata  kelola  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari berdasarkan Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Data  yang  diperoleh  didapat  melalui  proses  wawancara  yang  dilakukan  kepada beberapa  informan,  observasi  lapangan,  serta  dokumentasi  yang  diperoleh  selama megobservasi  terkait  tata  Kelola  BUMDes  mekarsari.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  juga mengetahui  terkait  gambaran  factual  megenai  bagaimana  dan  apa  yang  terjadi  pada fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat membuat interpretasi terhadap informasi yang didapat sebagai upaya uji validitas data.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  Untuk  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
1. Perencanaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  untuk  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Mekarsari
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), modal merupakan salah satu  aspek  penting  agar  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  dapat mengoperasikan  Unit-unit  kerjanya  dengan  maksimal.  Namun  sebelum  pergantian Kepala  Desa  dan  perangkatnya  di  tahun  2020,  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Mekarsari diberikan modal awal sebesar 80 juta di tahun 2016-2020, namun dikarenakan pengelolaan  modal  serta  keuangannya  yang  tidak  transparan  menyebabkan penggunaan dan aliran dana tersebut tidak jelas arahnya, unit kerja yang telah ada di BUMDes juga tidak beroperasi sebagaimana tujuan awalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa  BUMDes  pada  tahun  2016-2020  tidak  mengalami  kemajuan  dan  hanya  diam ditempat  karena  tidak  menghasilkan  keuntungan  apapun,  bahkan  dapat  dikatakan merugi  karena  terus  diberikan  modal  awal  oleh  Pemerintah  Desa  namun  tidak memberikan keuntungan balik kepada PADes desa bahkan kepada masyarakat Desa Mekarsari.  Setelah  adanya  pergantian  kepemimpinan  di  Desa  Mekarsari,  terjadi perubahan dalam pemberian modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, yaitu  kini  Pemerintah  Desa  tidak  lagi  memberikan  modal  awal  berupa  uang  tunai, melainkan  pemerintah  desa  akan  memberikan  kebutuhan  yang  memang  diperlukan oleh BUMDes dalam mengoperasikan dan mengelola BUMDes Mekarsari Pada tahun 2023 pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari telah
merencanakan beberapa program, antara lain:
1) Membangun ruangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tempat kegiatan unit bambu kreatif.
2) Pembuatan  Unit  baru  di  bawah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yaitu  Unit Kontes sangkar burung, dimana tujuannya adalah untuk menaungi para pengrajin sangkar  burung  yang  menjadi  potensi  utama  Desa  Mekarsari,  serta  untuk mengenalkan kekhasan Desa Mekarsari.
3) Pengadaan  unit  penjualan  pupuk  untuk  pertanian,  sehingga  Masyarakat  bisa membeli di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dan tidak harus di luar desa.
Dalam proses meningkatkan perekonomian Masyarakat, pihak pemerintah desa serta  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  dapat  memanfaatkan  secara maksimal potensi dan keahlian yang dimiliki oleh Desa dalam mengelola unit-unitnya dan  mengembangkan  potensi  yang  ada  dengan  menambah  unit  baru  yang  dapat menaungi potensi tersebut.
Pemerintah Desa Mekarsari serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri  telah  berupaya  untuk  mengoptimalkan  keberlangsungan  dari  BUMDes  agar dapat  memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  masyarakat  Desa  Mekarsari. Pemerintah  Desa  telah  mengupayakan  untuk  memenuhi  keperluan  yang  memang dibutuhkan  oleh  BUMDes  Mekarsari  dengan  memberikan  bantuan  berupa  sarana, prasarana  serta  peralatan  agar  BUMDes  mekarsari  dapat  mengoperasikan  unit-unit kegiatan  di  dalamnya  sehingga  dalam  berkembang  dan  menghasilkan  keuntungan sehingga  kedepannya  diharapkan  mampu  untuk  berkontribusi  dalam  meningkatkan perekonomian masyarakat desa sejalan dengan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.
2. Pelaksanaan  Implementasi  Prinsip  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Mekarsari
Pemerintah  Desa  Mekarsari  telah  berupaya  memanfaatkan  segala  potensi- potensi  yang  dimilikinya  secara  maksimal,  baik  potensi  sumber  daya  alam,  maupun sumber daya manusianya melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari. Untuk dapat mencapai tujuan  tersebut,  sangat  penting  bagi  pemerintah  Desa  Mekarsari  untuk  membuat rencana  kedepan  atau Master  plan  yang  berkelanjutan  guna  pengembangan  dan
pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari.  Dengan  adanya  rencana strategis  kedepan  atau master  plan  ini,  Pemerintah  Desa  Mekarsari  dapat memanfaatkan  secara  maksimal  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  desa  guna meningkatkan ekonomi Masyarakat serta memberikan manfaat di berbagai aspek bagi Masyarakat.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  memerlukan  perbaikan  dalam sistem kepengurusan atau internal dalam mengelola BUMDes. Hal tersebut dikarenakan pihak  eksternal  BUMDes  seperti  pemerintah  desa  telah  memberikan  dukungan  dan bantuan  untuk  BUMDes  Mkearsari  agar  dapat  mengembangkan  unit-unit  kerjanya secara  maksimal,  namun  dari  internal  BUMDes  sendiri  masih  ditemukan  beberapa permasalahan seperti masih kurangnya kerjasama dan komunikasi antara para pengurus dan masih minimnya pengetahuan para pengurus untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri. Oleh karena itu diperlukan beberapa hal yang perlu untuk dijadikan dasar atau  pondasi  dalam perencanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu antara lain:

## 1) Kooperatif
Kooperatif dalam hal ini memiliki pengertian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dibebaskan untuk mengembangkan usahanya, salah satu  cara  untuk  mengembangkan  usahanya  adalah  seluruh  komponen  yang terlibat  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  harus  mampu  untuk bekerjasama  dengan  baik  agar  dapat  menjamin  keberlangsungan  usahanya. Dalam penelitian ini, indikator kooperatif yang diambil adalah seberapa mampu pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  bekerjasama  dalam mengelola BUMDes tersebut.
Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan terlihat bahwa pengurus dan  anggota  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  masih  belum bekerjasama dengan baik, dikarenakan pengurus serta anggota BUMDes masih jarang untuk bertemu dan berkumpul di satu tempat yang sama dalam waktu yang  bersamaan.  Pengurus  dan  anggota  BUMDes  hanya  bertemu  jika  ada pertemuan yang memang telah diagendakan atau yang memang wajib hadir baru seluruh anggota dari BUMDes hadir, selain itu hanya beberapa orang saja yang  memang  secara  rutin  hadir  di  ruang  BUMDes  Mekarsari.  Hal  tersebut menyebabkan kurangnya komunikasi dan tukar pikiran antara tiap-tiap anggota dan pengurus yang mengakibatkan kerjasama menjadi sulit untuk dilakukan.
Selain  itu  masih  kurangnya  pengetahuan  untuk  mengelola  BUMDes dengan baik dikarenakan sejak para pengurus dan anggota BUMDes menjabat belum adanya pelatihan yang diberikan dalam hal kepengurusan BUMDes, hal tersebut  menyebabkan  peran  yang  seharusnya  diemban  oleh  tiap-tiap pengurus dan anggota menjadi bias dan tidak jelas peran serta tugasnya, masih sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing- masing  pengurus  dan  anggota  yang  menjadikan  kerjasama  antar  tiap-tiap pengurus  dan  anggota  menjadi  sulit  dilakukan  karena  mereka  sendiri  masih belum mengetahui dengan jelas apa saja peran dan tugasnya dalam BUMDes Mekarsari.  Sehingga  perlu  adanya  regulasi  atau  kebijakan  yang  mengatur mengenai  kerjasama  dalam  BUMDes  Mekarsari  agar  para  pengurus  dan anggota memiliki aturan yang mengikat untuk saling bekerjasama agar dapat mencapai  tujuan  dari  BUMDes  Mekarsari  itu  sendiri  yaitu  meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

## 2) Partisipatif
Seluruh  komponen  yang  terlibat  di  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  secara  sukarela  atau  diminta  harus  bersedia  untuk  memberikan dukungan serta kontribusi agar dapat memberikan dorongan bagi kemajuan usaha BUMDes. Kontribusi ini adalah salah satu aspek yang penting untuk aspek kehidupan  baik  dalam  pemerintahan,  swasta,  organisasi  sosial,  organisasi masyarakat,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  kontribusi  yang  penting  yaitu kontribusi dalam hal pengambilan keputusan.
Pengambilan  keputusan  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  Mekarsari memiliki dua cara. Untuk pengambilan keputusan besar seperti pengangkatan ketua  BUMDes,  dan  penambahan  unit  baru  di  BUMDes,  dilakukan  dalam Musyawarah  Desa  (Musdes),  dimana  dalam  musdes  dihadiri  oleh  berbagai pihak,  seperti  pemerintah  Desa  mekarsari,  BPD  Mekarsari,  Lembaga Masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terdiri dari ketua dusun, ketua RW,  serta  ketua  RT  dimana  dalam  musdes  tersebut  beberapa  calon  ketua BUMDes  akan  menyampaikan  visi  misinya  lalu  akan  diadakan  voting  untuk memilih siapa yang menjadi ketua BUMDes Mekarsari diambil dari jumlah suara terbanyak.
Untuk pemilihan para pengurus serta anggota dari BUMDes Mekarsari, ditunjuk  langsung  oleh  ketua  dengan  melihat  kecocokan  serta  kemampuan
untuk mengisi posisi tersebut tidak lagi dilakukan secara musyawarah. untuk pengambilan  keputusan  lainnya  seperti  penggunaan  pendapatan  PAMDes, dimana PAMDes Mekarsari memang telah menghasilkan keuntungan namun jumlahnya  masih  sedikit  dan  tidak  masuk  ke  dalam  PADes  Mekarsari. Penggunaan  keuntungan  PAMDes  tersebut  selain  digunakan  untuk  biaya perawatan  mesin  PAMDes  itu  sendiri,  juga  ketua  PAMDes  serta  bendahara BUMDes  mengambil  keputusan  untuk  menggunakan  pendapatan  PAMDes tersebut  untuk  biaya  santunan  anak  yatim  piatu  di  Desa  Mekarsari,  serta memberikan  sumbangan  ketika  ada  pengajian  dan  kegiatan  sosial  yang diselenggarakan di Desa Mekarsari. Pengambilan keputusan tersebut juga atas sepengetahuan kepala desa Mekarsari.
Alasan  mengapa  dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  hanya dilakukan oleh pengurus inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari saja dan  tidak  melibatkan  anggota  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari lainnya dikarenakan pertemuan untuk membahas permasalahan penggunaan keuntungan PAMDes tersebut hanya dihadiri oleh anggota inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan untuk pengurus dan anggota BUMDes lainnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Dapat terlihat bahwa masih belum adanya kontribusi yang konsisten dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Mekarsari sehingga BUMDes harus lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan, agar masukan, saran,  serta  kritikan  atas  keputusan  yang  diambil  oleh  BUMDes  dapat berorientasi  kepada  kebutuhan  yang  memang  diperlukan  oleh  masyarakat sehingga tujuan dari BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terwujud.

## 3) Transparan
Transparan atau transparansi merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui dengan mudah  dan  dapat  dipahami  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Masyarakat memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  atas  seluruh  bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan sumber daya  yang  dimiliki  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kooperatif dan Partisipatif memang merupakan langkah-langkah yang sangat penting  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  Kelola  yang  baik  dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan berkoordinasi dengan penasehat  (kepala  desa),  dewan  pengawas,  serta  anggota  pengelola  dalam pengambilan  sebuah  keputusan  serta  penetapan  kebijakan  mengenai kerjasama  merupakan  langkah  penting  untuk  tetap  menjaga  keterbukaan kegiatan serta memastikan partisipasi yang aktif dari semua komponen yang terlibat. Oleh karena itu transparan sangat dibutuhkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  sendiri  belum  pernah melakukan  sosialisasi  ataupun  pengenalan  terkait  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  kepada  Masyarakat  secara  langsung,  namun  jika  ada  kegiatan ataupun  acara  yang  melibatkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  seperti pelatihan  pengrajin,  pelatihan  penggunaan  e-commerce  untuk  pemasaran produk, dan sebagainya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu mengajak Masyarakat  yang  memang  kompeten  di  bidang  tersebut  dengan  tujuan Masyarakat  tersebut  dapat  menyerap  ilmu  yang  diberikan  dan diimplementasikan dalam kegiatan usahanya.
Selain  itu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  juga  belum memberikan  laporan  terkait  penggunaan  dana  dan  kegiatan  yang  telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Masyarakat, hanya sebatas  kepada  pemerintah  desa  dan  dewan  pengawas.  Pelaporan  tersebut juga  belum  dilakukan  secara  tersusun  dan  sistematis.  Masyarakat  Desa Mekarsari  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  mengenai  kegiatan  yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang berada jauh dari kantor desa. Hal tersebut dikarenakan pengurus BUMDes Mekarsari masih belum  paham  belum  dan  mengerti  cara  untuk  membuat  dan  menyusun pelaporan terkait penggunaan dana dan kegiatan seperti LPJ, sehingga untuk saat ini pelaporan keuangan masih dicatat secara manual pada buku catatan milik bendahara BUMDes mekarsari, sedangkan untuk laporan kegiatan masih sebatas pengiriman dokumentasi kegiatan yang dilakukan.
Namun  untuk  informasi  terkait  BUMDes  Mekarsari  sendiri,  dari  pihak BUMDes  sangat  terbuka  apabila  ada  pertanyaan  terkait  BUMDes,  apabila masyarakat  memang  ingin  mengetahui  tentang  BUMDes  dapat  langsung bertemu dengan salah satu anggota BUMDes di ruang BUMDes yang terletak di Kantor Desa. Permasalahannya banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Desa Mekarsari memiliki BUMDes yang aktif dan telah kembali berjalan,
dan apabila mengetahui masih banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan BUMDes Mekarsari itu sendiri. Pleh karena itu BUMDes Mekarsari harus lebih melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes itu  sendiri  seperti  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) ataupun dengan arus kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 4) Akuntabel
Pengertian  akuntabel  dalam  hal  ini  adalah  semua  hal  yang  berkaitan dengan kegiatan usaha ataupun kegiatan yang  dilakukan oleh  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu untuk dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam  pengembangan  perekonomian  Desa  Mekarsari  dinilai  sangat  penting karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lokomotifnya. Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  Lembaga  usaha  yang  bergerak  dibidang perekonomian yang didirikan secara resmi oleh pemerintah desa memerlukan koordinasi  yang  baik  dengan  kepada  desa  selaku  komisaris  dan  penasehat, serta  dewan  pengawa  agar  memastikan  keselarasan  antara  kegiatan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dengan  tujuan  utamanya  yaitu  meningkatakn perekonomian Masyarakat desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  sendiri  masih  belum membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  resmi,  sistematis,  dan terstruktur  kepada  pihak-pihak  terkait  seperti  kepada  pemerintah  Desa Mekarsari, BPD Mekarsari, maupun masyarakat Desa Mekarsari. Hal tersebut dikarenakan  catatan  arus  kas  BUMDes  Mekarsari  memang  baru  kembali dilakukan di tahun 2021 saat pengurus baru menjabat, alasannya karena untuk tahun-tahun  sebelumnya,  pengurus  BUMDes  terutama  bendahara  tidak mencatat arus kas BUMDes tahun 2016-2020. Bendahara BUMDes Mekarsari sekarang ini juga telah mencatat arus  kas yang semula masih  dicatat secara manual dikarenakan masih belum bisa menggunakan aplikasi excel, kini sudah mulai menggunakan komputer, hal tersebut dikarenakan bendahara BUMDes mengikuti  pelatihan  mengenai  penggunaan  aplikasi  excel  yang diselenggarakan oleh program mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Desa Mekarsari.
Gambar 1. Catatan Arus Kas BUMDes Mekarsari Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023
Oleh  karena  itu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  perlu melakukan  pelatihan  kepada  pengurus  dan  anggotanya  terutama  kepada sekretaris dan bendahar terkait pembuatan laporan pertangggungjawaban arus kas maupun kegiatan dari BUMDes Mekarsari.
3. Evaluasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari
Selain memiliki  fungsi ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari juga memiliki fungsi sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dimana perlu  adanya  evaluasi  dan  monitoring  mengenai  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Mekarsari. Pemerintah Desa Mekarsari telah melakukan pendataan dan pengelompokan terhadap  sumberdaya  alam  dan  sumber  daya  manusia  untuk  dapat  dikelola  dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat. Untuk mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dalam  mengelola  unit-unit  usahanya.  Evaluasi  kinerja  memiliki  indikator  yaitu  sudah sejauh  mana  unit  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  tersebut  beroperasi.  Adapun beberapa rincian evaluasi dan monitoring di dua unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sebagai berikut:
1) Unit PAMDes: Keuntungan yang diperoleh dari hasil iuran Masyarakat terhadap PAMDes  belum  dapat  menambah  PADes  Mekarsari,  hanya  habis  untuk  biaya perawatan  mesin,  operasional  kegiatan,  serta  pemberian  sumbangan  kepada masyarakat desa Mekarsari.
2) Unit Bambu Kreatif: Belum menghasilkan keuntungan, kurangnya modal sehingga produksi  hanya  dilakukan  jika  ada  pesanan,  belum  adanya  tempat  pengerjaan produksi kerajinan secara bersamaan, sehingga pengawasan sulit dilakukan, serta masih terbatasnya pasar untuk menjual produk bambu kreatif.
Evaluasi  dan  monitoring  secara  berkala  terhadap  pengembangan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sangat penting, agar apabila ditemukan
masalah  dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dapat  segera diidentifikasi dan dicari solusinya.
BUMDes Mekarsari sendiri telah melakukan evaluasi dan monitoring namun masih belum dilakukan secara  berkala. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan masih sebatas  mengecek  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pengurus  dan  anggota BUMDes Mekarsari, lalu melakukan diskusi terkait kendala atau hambatan yang sedang dihadapi oleh BUMDes Mekarsari. Namun informan menilai bahwa dengan tidak ada modal yang diberikan oleh pemerintah desa serta unit-unit kerja yang belum  maksimal  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  Masyarakat desa.  memang  para  pengurus  belum  dapat  dikatakan  mahir  dalam  mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik secara internal maupun eksternal. Namun telah ada keseriusan dari pengurus untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes),  sehingga  perlu  adanya  evaluasi  serta  monitoring  agar  dapat menemukan  dan  memetakan  kekurangan  dan  permasalahan  yang  ada  pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar nantinya dapat dilakukan perbaikan baik itu dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun bersama dengan pemerintah Desa Mekarsari dan BPD Mekarsari.
Evaluasi  dan  Monitoring  perlu  dilakukan  secara  berkala  agar  dapat memperoleh  data,  fakta,  maupun  informasi  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  program  maupun  unit  kerja  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dengan tujuan agar proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan agar dapat mencapai tujuan dari BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Dengan  dilakukannya  proses  monitoring  secara  berkala,  maka  dapat menilai apakah program atau unit yang dijalankan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  telah  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Dari  hasil  monitoring  ini, pemerintah desa juga dapat mengevaluasi pencapaian yang telah diperoleh oleh Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  efektivitas  dari  pengelolaan,  serta  dampak yang  ditimbulkan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Evaluasi  yang  baik dapat  memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai  keberhasilan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dapat memberikan pedoman untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

## 4. Target Yang Akan Dicapai
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri memiliki target yang ingin dicapai,  yaitu  adalah  manajemen  pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan pasal 213 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dibentuk harus berdasarkan inisiatif dari Masyarakat dan didasari pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  untuk  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
BUMDes  Mekarsari  untuk  saat  ini  masih  belum  menjadi  fokus  rencana Pembangunan jangka menengah pemerintah Desa Mekarsari, Sehingga untuk target yang memang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih terhalang oleh beberapa kendala seperti pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes  yang  belum  dilakukan  secara  maksimal  dan  masih  kurangnya  kontribusi masyarakat  desa  dalam  BUMDes  menyebabkan  tata  Kelola  BUMDes  belum  dalam terlaksana  dengan  baik,  selain  itu  BUMDes  Mekarsari  juga  terkendala  dengan keterbatasan modal dimana dalam operasional kegiatannya masih mengandalkan Unit PAMDes sebagai salah satu penghasil dana.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  memang  belum  memberikan kontribusi yang signifikan bagi PADes. Namun dengan telah terlibatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kegiatan santunan ataupun pengajian telah berusaha untuk memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  masyarakat  dalam  skala  yang  kecil. Sehingga BUMDes tidak hanya memiliki fungsi ekonomi melainkan juga memiliki fungsi sosial dimana BUMDes Mekarsari telah terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan di Desa Mekarsari sembari juga turut memberikan sumbangan atau bantuan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan di lapangan yaitu di Desa mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maka tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat disimpulkan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh  desa secara  maksimal.  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perlu  adanya  prinsip  yang melandasi tata  Kelola  dari Badan usaha Milik  Desa Mekarsari agar dapat berjalan  sesuai
dengan tujuannya. Sebagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikemukakan oleh Wijaya (2018), dimana di dalam prinsip tersebut terdapat 4 poin yaitu Kooperatif, Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.
Pada  implementasi  prinsip  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  pada BUMDes Mekarsari, pada poin Kooperatif masih belum memiliki Kerjasama yang baik dan konsisten  antara  komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Mekarsari  sehingga  perlu  adanya  regulasi  atau  kebijakan  yang  mengatur mengenai  kerjasama  dalam  BUMDes.  Untuk  poin  Partisipatif  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Mekarsari  mengambil  keputusan  yang  melibatkan  semua  pihak  hanya  saat musdes  saja,  namun  ketika  pengambilan  keputusan  lainnya  terutama  yang  berkaitan dengan kegiatan BUMDes hanya dilakukan oleh pengurus inti saja, sehingga BUMDes harus lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan, agar masukan, saran, serta kritikan atas keputusan yang diambil oleh BUMDes dapat berorientasi kepada kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat
Untuk poin Transparan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari belum transparan kepada semua pihak terkait aktivitas yang dilakukannya terutama mengenai pelaporan arus kas dan kegiatannya terutama kepada masyarakat, oleh karena itu BUMDes Mekarsari harus lebih  melakukan  pendekatan  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  BUMDes  itu sendiri.  Dan  untuk  poin  Akuntabel  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekarsari  belum mampu untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya secara resmi yang sistematis dan  terstruktur  baik  kepada  pemerintah  Desa  Mekarsari,  BPD  Mekarsari  maupun masyarakat. Oleh sebab itu merujuk pada prinsip pengelolaan BUMDes (Wjiayana, 2018), Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari masih belum maksimal dan belum dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa  akibat  poin-poin  dalam  prinsip pengelolaan  BUMDes  belum  diterapkan  dengan  baik  dikarenakan  terdapat  faktor-faktor yang belum terpenuhi sehingga menghambat dalam mengimplelemntasikan prinsip-prinsip tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Ahira, A. (2012). Pengertian kontribusi. Bandung: Kencana.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep. Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Bandung: Pustaka Setia).
Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus, 28(2), 155 – 168.
Polanharjo, Kabupaten Klaten. Journal of Public Policy and Administration Research, 2(4),
331 – 340.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2009). Research design: qualitative. Quantitative, and mixed methods.
Daniri, M. A. (2005). Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia.
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP). (2007). Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.
Dewi, A. S. K. (2010). Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan  Asli Desa (PADes). Jurnal  Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(2), 114 – 121.
Januarita, R.-T. P. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance.
Keputusan Kepala Desa Mekarsari Tentang Penetapan Kepengurusan Badan  Usaha Milik Desa Kriya Mekar Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Periode Tahun 2021-2026.
Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nugraha, A. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarsari.
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (2011).
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (2015).
Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik. Rozaki,  A.  (2004). Memperkuat  kapasitas  desa  dalam  membangun  otonomi:  naskah akademik dan legal drafting. IRE Press.
Sukmadinata, N. S. (2006). Metode penelitian pendidikan.
Syuroh. (2009). Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah. Pustaka Felicha. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Utomo, W., & Indonesia, A. P. B. (2012). Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijaya, D. (2018). Badan Usaha Milik Desa. Grava Media.