## Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI
Lilik Shanty PT Multi Tambang Resources dan PT Chung Rim Global e-mail : lilikshanty@yahoo.co.id Naskah diterima : 20/03/2017, revisi : 10/04/2017, disetujui 20/5/2017

## Abstrak
Kejahatan  korporasi  sebenarnya  telah  lama  menjadi  perhatian dalam  perkembangan  hukum  pidana.  Hal  ini  terlihat  dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan  dalam  rangka  menghentikan  atau  menghukum  korporasi yang  melakukan  kejahatan  /tindak  pidana,  seperti  teori identification doctrine dan aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Berbicara  mengenai  korporasi,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sudut pandang  hukum  perdata,  karena  pada  awalnya  memang  hukum perdata  yang  banyak berhubungan  dengan  masalah  korporasi sebagai subjek  hukum.  Dalam  hukum  perdata,  perkataan  orang  berarti pembawa  hak  atau  subjek  hukum (subjectum  juris) .  Tentang  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan/korporasi,  sehingga kepadanya  dibebankan  tanggung  jawab  pidana,  merupakan perkembangan  baru.  Dan  yang  telah  lama  adalah  teori-teori  yang membebankan  tanggung  jawab  perdata  kepada  badan-badan  hukum tersebut  atau  kepada  para  anggotanya.  Karena  itu  sampai  saat  ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.
Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Sanksi.

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  terus  melakukan  upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang  meliputi seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk  melaksanakan tugas  mewujudkan  tujuan  nasional  yang  termaktub  dalam  Pembukaan
UUD  Tahun  1945,  yaitu  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  korporasi  mempunyai  peranan  penting  dalam pembangunan  tersebut,  dan  banyak  memberikan  kontribusi,  terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan  aktivitasnya  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi melalui  pemasukan  negara  dalam  bentuk  pajak,  bahkan  devisa,  serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak  jarang  korporasi  dalam  aktivitasnya  melakukan  tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi.
Sehubungan dengan kejahatan korporasi, Clinard dalam beberapa hasil studi yang ditulisnya menyatakan : 1
“Akhir-akhir  ini  menunjukan  bahwa  kejahatan  korporasi umumnya  sudah  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai kejahatan  yang  paling  serius  dan  berbahaya  daripada kejahatan-kejahatan  konvensional,  seperti  perampokan  dan pencurian  dengan  kekerasan.  Demikian  juga  dengan  akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cidera sebagai akibat dari produksi  yang  cacat,  penentuan  harga  oleh  korporasi,  dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi”.
Kejahatan  korporasi  sebenarnya  telah  lama  menjadi  perhatian dalam  perkembangan  hukum  pidana.  Hal  ini terlihat  dengan  munculnya berbagai  teori  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak  pidana,  seperti  teori identification  doctrine dan aggregation  doctrine yang  lahir  jauh  pada  awal  abad  ke-20.
Perkembangan  hukum  pidana  di  Indonesia  sebenarnya  dalam  berbagai undang-undang  juga  telah  lama  mengatur  tentang  korporasi,  seperti undang-undang  lingkungan  hidup,  undang-undang  perpajakan,  dan  lain- lain.
1 Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, Jilid 1, Cet: I, ( Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 129.
Berbicara  mengenai  korporasi,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sudut pandang  hukum  perdata,  karena pada  awalnya  memang hukum  perdata yang  banyak  berhubungan  dengan  masalah  korporasi  sebagai  subjek hukum.  Dalam  hukum  perdata,  perkataan  orang  berarti  pembawa  hak atau  subjek  hukum (subjectum  juris) . Akan  tetapi,  orang  atau  manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (natuurlijke persoon), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  seperti  seorang  manusia, mempunyai  kekayaan  sendiri  dan  dengan  perantaraan  pengurusnya dapat  digugat  dan  menggugat  di  muka  pengadilan.  Subjek  hukum dimaksud  yaitu  badan  hukum (rechtspersoon), artinya  orang  yang diciptakan oleh hukum. 2

## B. Teori Pidana Korporasi dan Kejahatan Korporasi
Teori  pidana  terhadap  badan  hukum  kemudian  memunculkan konsep  kejahatan  korporasi  ( corporate  crime ) 3 .  Apakah  yang  dimaksud korporasi itu? Korporasi, yang dalam bahasa Inggris disebut corporation, dalam  bahasa  Belanda  disebut corporatie ,  dan  dalam  bahasa  Jerman disebut Korporation, secara etimologis berasal dari kata corporatio dalam bahasa  Latin. 4 Sementara  itu,  dalam Black’s  Law  Dictionary antara  lain diberikan penjelasan sebagai berikut : 5
2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 21.
3 Munir Fuady. Teori-Teori Besar ( Grand Theory ) Dalam Hukum (Jakarta: Kencana,
2013),  hal 195. Munir Fuadi dalam bukunya mengatakan kejahatan korporasi adalah suatu tindakan  yang  berupa  berbuat  atau  tidak  berbuat  oleh  perkumpulan  atau  badan  hukum melaluli  organ-organnya,  yang  membawa  keuntungan  atau  diharapkan  membawa keuntungan  bagi  badan  hukum  atau  perkumpulan  tersebut,  tetapi  dilakukan  dengan  cara melanggar  hukum    yang  termasuk  dalam  golongan  ketertiban  umum  sehingga  dapat digolongkan  ke  dalam  perbuatan  pidana,  yang  membawa  akibat  kerugian  terhadap  orang lain  atau  terhadap  masyarakat  secara  meluas,  dan karenanya,  hukuman  pidana  dijatuhkan kepada  petkumpulan  atau  badan  hukum  tersebut,  melalui  suatu  proses  acara  pidana  yang layak. Contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, money loundering, penggelapan pajak, illegal logging, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, pemalsuan  barang/dokumen,  kejahatan  internet,  kejahatan  komputer,  rekayasa  finansial, kejahatan profesi, kejahatan bidang hak kekayaan intelektual, dan kejahatan konsumen.
4 Soetan Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, (Jakarta: Pembangunan, 1955), hal. 83.
5 Henry  Campbell  Black,  MA, Black’s  Law  Dictionary, Fifth  Edition,  (St.  Paul Minnessota: West Publishing Co., 1979), hal. 307.
“ Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in  some  rare  instances,  of  a  single  person  and  his  successors, being  the  incumbents  of  a  particular  office,  but  ordinarily consisting  of  an  association  of  numerous  individuals”. (Korporasi.  Orang  yang  (semu)  atau  badan  hukum  yang dibuat  oleh  atau  di    bawah  kekuasaan  hukum  suatu  negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu  orang  dan  para  penerusnya,  karena  para  pemimpin industri  kantor  tertentu, tetapi  biasanya  terdiri  dari  sebuah asosiasi berbagai individu).
Dari  pengertian  kejahatan  korporasi  terlihat  bahwa  perbuatan pidana  tersebut  dilakukan  oleh suatu  badan  hukum 6 atau  perkumpulan, bukan  hanya  oleh  manusia  individu  seperti  dalam  kejahatan-kejahatan konvensional.  Karena  itu,  sudah  sepatutnya  juga  jika  hukuman  pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya  dijatuhkan  terhadap  manusia  individu.  Hukuman-hukuman  yang dapat  dijatuhkan  kepada  badan  hukum  atau  perkumpulan  tersebut misalnya  hukuman  denda,  pencabutan  izin,  pembubaran,  ganti  rugi, keharusan  berbuat  sesuatu,  pernyataan permintaan  maaf  kepada  rakyat atau  kepada  pihak  lain  yang  telah  dirugikan,  atau  pencabutan  hak-hak tertentu lainnya. 7
Upaya  globalisasi  diantaranya  telah  memperlihatkan  adanya dimensi korporasi, yaitu pertumbuhan korporasi terus meningkat sangat pesat  dari  jumlah  dan  ukurannya  seiring  dengan  peranannya.  Hal  ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sebagian besar dipengaruhi  oleh  perilaku  korporasi.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa korporasi  mempunyai  peranan  penting  dalam  upaya  globalisasi  melalui
6 Munir  Fuady,  Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum, Op.  Cit .,  hal  168. Badan  hukum  adalah  suatu  organisasi,  badan,  kumpulan,  institusi,  atau  hata  benda,  yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, previlege sendiri yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki  oleh  manusia  individu,  memiliki  pengurus  yang  mewakili  dan  menjalankan kepentingan  badan  hukum  di  samping  juga  kepentingan  dari  anggotanya,  sehingga  badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di depan pengadilan, di samping juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya yang modern, badan hukum juga dapat melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana.
7 Ibid., hal 196.
proses  pembangunan  di  bidang  ekonomi.  Peranan  korporasi  dalam perkembangan  aktivitasnya  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi melalui  pemasukkan  negara  dalam  bentuk  pajak  bahkan  devisa,  serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan  pemerintah  yang  berorientasi  pada  upaya  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dengan  membangun  berbagai  industri  yang operasionalnya  banyak  diperankan  oleh  korporasi,  tidak  jarang  dalam aktivitasnya menunjukan perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku korporasi  dalam  aktivitasnya  inilah  kemudian  dikenal  dengan  istilah kejahatan korporasi.
Suatu  kejahatan  korporasi  memiliki  karakteristik  tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain: 8
1. Perbuatan  pidana  korporasi  tersebut  membawa  keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
2. Kejahatan  korporasi  tersebut  membawa  akibat  negatif  kepada  orang lain  atau  membawa  akibat  negatif  yang  meluas  kepada  masyarakat. Misalnya,  kejahatan  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
3. Kejahatan  korporasi  biasanya  dilakukan  dengan  modus-modus  yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.
Selanjutnya,  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  sebuah perusahaan/korporasi, sehingga  kepadanya  dibebankan  tanggung  jawab pidana,  merupakan  perkembangan  baru.  Dan  yang  telah  lama  adalah teori-teori  yang  membebankan  tanggung  jawab  perdata  kepada  badan- badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat  ini,  terhadap  pemidanaan  badan  hukum  tersebut  terdapat  pro  dan
8 Ibid.,
kontra  di  antara  pihak  ahli.  Pendapat  yang  pro  terhdap  tindak  pidana korporasi mempertengahkan alasan-alasannya sebagai berikut: 9
1. Hanya  memidana  para  pengurus  perusahaan  saja  tidak  cukup  kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini.
2. Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting.
3. Untuk  melindungi  masyarakat  yang  lebih  baik  dengan  menghukum perusahaan-perusahan.
4. Pidana  terhadap  korporasi  merupakan  upaya  untuk  tidak memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan perusahaan.
Adapun  pihak  yang  kontra  terhadap  pemidanaan  terhadap korporasi,  mengemukakan  alasan-alasannya,  yang  sebenarnya  sangat bersifat legal tekhnis, antara lain: 10
1. Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.
2. Tingkah  laku  materiel  sebagaimana  disyaratkan  oleh  beberapa kejahatan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia  alamiah.  Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya.
3. Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.
4. Pemidanaan  terhadap  korporasi  sama  saja  dengan  memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang ada adalah manusia.
5. Dalam  praktik  ternyata  tidak  mudah  menentukan  norma-norma kapan  yang  bertanggung  pidana  adalah  perusahaan  saja,  atau pengurus saja, ataupun keduanya.
Akan  tetapi,  meskipun  masih  terdapat  pro  dan  kontra  terhadap pemidanaan  terhadap  badan  hukum,  tren  yang  jelas  secara  universal adalah bahwa semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia ini
9 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 47.
10 Ibid., hal 46.
yang  menganut,  mengatur,  dan  menyetujui  diberlakukannya  tindak pidana oleh badan hukum/korporasi.
Jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sangat  beragam yang  pada  dasarnya  identik  dengan  bidang  usaha  atau  bentuk aktivitasnya.  Oleh  karenanya  makna,  perumusan  dan  ruang  lingkup kejahatan  korporasi  ini  juga  sangat  beragam.  Terlepas  dari  makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ( corporate crime ), J.E.
Sahetapy menjelaskan sebagai berikut : 11
“Jenis  kejahatan  korporasi  acapkali  digunakan  dalam berbagai  konteks  dan penamaan.  Tidaklah  mengherankan kalau  di  Amerika  Serikat,  setiap  negara  bagian  menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20
perumusan  yang  bertalian  dengan  kejahatan  korporasi.
Dalam  pada  itu  perlu  dicatat  bahwa  istilah  kejahatan korporasi  ( corporate  crime )  acapkali  digunakan  dalam konteks white  collar  crime,  organizational  crime,  organized crime,  georganiseerde  misdaad,  groepscriminaliteit,  misdaad onderneming,  crimes  of  business  (business  crime),  syndicate crime .  Untuk  sementara  tidak  ada  maksud  untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu.  Bahkan  Simon  dan  Eitzen,  misalnya,  tidak  menggunakan istilah crime (kejahatan),  tetapi  memakai  istilah  ( elite ) deviance .  Dijelaskan  oleh  Simon  dan  Eitzen  bahwa….” elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature .”
Lebih  lanjut  Munir  Fuady  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Bisnis Kotor ( Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih )”  menguraikan  tentang white collar crime sebagai berikut : 12
“Istilah  “ white  collar  crime ”  sering  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia  sebagai  “kejahatan  kerah  putih”  ataupun “kejahatan  berdasi”. White  collar  crime ini  pertama  kali dikemukakan  dan  dikembangkan  oleh  seorang  kriminolog Amerika  Serikat  yang  bernama  Edwin  Hardin  Sutherland (1883-1950)  diawal  dekade  1940-an,  yang  dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat  itulah  pertama  kali  muncul  konsep white  collar  crime , yaitu  pidatonya  tanggal  27  Desember  1983  pada The American  Sociological  Society di  Philadelphia  dalam  tahun
11 J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi , Cet: II, (Bandung: Refina Aditama, 2002), hal. 1.
12 Munir  Fuady, Bisnis  Kotor ( Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih ),  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1.
1939.  Kemudian,  Sutherland  menerbitkan  buku  yang berjudul White Collar Crime dalam tahun 1949.”
White  collar  crime merupakan  bentuk  kejahatan inkonvensional , memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional , baik dari bentuk modus operandinya maupun dari pelaku dan korbannya. Sehingga white collar crime dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok.
Pengelompokan terhadap white collar crime menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut : 13
1. White  collar  crime yang  bersifat  individual,  berskala  kecil  dengan modus operandi yang sederhana.
2. White  collar  crime yang  bersifat  individual,  berskala  besar  dengan modus operandi yang kompleks.
3. White collar crime yang melibatkan korporasi.
4. White collar crime di sektor publik.
Sebagaimana pengelompokan di atas, white collar crime terkadang dilakukan bukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Tindakan white collar  crime tersebut  manfaatnya  banyak  dinikmati  oleh  korporasi, walaupun  tindakan  ini  nyatanya  dilakukan  oleh  pengurus-pengurus korporasi  yang  bersangkutan  yang  pada  dasarnya  juga  mempunyai kepentingan  terhadap  tindakan  tersebut.  Jadi  kejahatan  korporasi merupakan bentuk white collar crime dengan bentuk khusus, tidak sama halnya  dengan white  collar  crime yang  sering  melibatkan  individu  atau kelompok  kecil  daripada  individu  yang  melakukan  kejahatan  dalam lingkup  profesi  mereka  atau  kapasitas  pekerjaan  mereka  ( white  collar occupations ). Kejahatan korporasi merupakan  kejahatan organisasi yang terjadi  dalam  konteks  saling  keterkaitan  yang  sangat  kompleks.  Oleh karenanya,  istilah  “kejahatan  korporasi”  disebut  juga  dengan  istilah “kejahatan organisasi” ( organizational crime ). 14
13 Ibid ., hal. 16.
14 Muhammad  Topan, Kejahatan  Korporasi  Dibidang  Lingkungan  Hidup ,  Cet:  I,
(Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 42.
Pada  awal  studi white collar  crime ,  perhatian lebih  terfokus pada kejahatan  yang  dilakukan  oleh  individu,  sedangkan  perhatian  terhadap kejahatan korporasi masih kurang. Akan tetapi dalam perkembangannya telah  terjadi  perubahan.  Ada  beberapa  alasan  terjadinya  perubahan penekanan  kejahatan white  collar secara  individu  kepada  kejahatan korporasi : 15
1. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya semua  kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  politik  sebagian  besar dipengaruhi  oleh  perilaku  korporasi.  Selama  periode  yang  sama  dan sebagian  sebagai  reaksi  atas  pertumbuhan  korporasi  yang  begitu dramatis,  yaitu  dalam  upaya  pemerintahan  mengatur  kegiatan tersebut  melalui  pembuatan  sejumlah  undang-undang  oleh pemerintah;
2. Sekalipun  media  massa  sedikit  memberikan  publisitas  penuntutan terhadap kejahatan korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi;
3. Upaya-upaya  konsumen  mendukung  tuntutan  terhadap  korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi  seperti  upaya  legislatif  untuk  mengendalikan  kejahatan tersebut;
4. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan bahwa dalam kenyataannya  banyak  korporasi  yang  melakukan  pencemaran lingkungan;
5. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan (meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut).
Akibatnya  membawa  kepada  kenyataan  bahwa  dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan  orang miskin  tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat diatasi, tetapi juga kejahatan
yang  dilakukan  oleh  golongan  kelas  menengah  dan  atas,  sedangkan korporasi diabaikan.
Dalam  beberapa  literatur  pada  umumnya  menyebutkan  bahwa kejahatan  korporasi  merupakan  salah  satu  bentuk white  collar  crime . Kejahatan  korporasi  sebagai  salah  satu  bentuk white  collar  crime merupakan  bentuk  kejahatan  dari  hasil  perkembangan  zaman  serta kemajuan  peradaban  dan  tekhnologi,  sehingga  dikatakan  bahwa kejahatan  korporasi  ( corporate  crime )  merupakan  salah  satu  wacana yang  timbul  dengan  semakin  majunya  kegiatan  perekonomian  dan teknologi.
Sebenarnya, white  collar  crime bukanlah  jenis  kejahatan  baru.
Tetapi,  dikarenakan  karakteristik  pelaku  dan  modus  operandi kejahatannya yang berbeda dengan kejahatan konvensional , kejahatan ini dibedakan  dalam  metode  pengelompokan  kejahatan  dengan  nama  yang baru. Karakteristik pelaku white collar crime biasanya melibatkan orang- orang yang mempunyai kekuasaan dan kehormatan dimasyarakat, pihak profesional/intelektual, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan, ataupun badan hukum. Modus operandi white collar crime sangat tertata rapi,  terencana  dan  seringkali  menggunakan  media  teknologi  dan informasi  yang  canggih.  Modus  operandi white  collar  crime tersebut sangat sulit diungkap, karena dilakukan secara profesional di bidangnya, bahkan seringkali juga melibatkan kekuasaan ( power ).
Dalam  pada  itu,  karakteristik white  collar  crime pada  umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut : 16
1) Low visibility (visibilitas rendah),
2) Complexity (kompleksitas),
3) Diffusion of responsibility ( difusi tanggungjawab),
4) The diffusion of victimization (difusi viktimisasi),
5) Difficult to detect and to prosecute (sulit untuk mendeteksi dan untuk mengadili),
16 H.  Setiyono, Kejahatan  Korporasi ( Analisis  Victimologi  dan  Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia ), (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 43.
6) Lenient sanctions (sanksi ringan),
7) Ambiguous laws (hukum ambigu),
8) Ambiguous criminal status (status pidana ambigu).

## C. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi 17
Bentuk-bentuk  atau  jenis-jenis  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  korporasi  dapat  berupa  sanksi  pokok  dan  sanksi  tambahan.  Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

## 1. Sanksi Pokok
a. Sanksi Pidana (denda)
Korporasi  hanya  mungkin  dituntut  dan  dijatuhi  pidana apabila  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  denda  di  dalam  suatu undang-undang  ditentukan  sebagai  sanksi  pidana  yang  bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana  itu  bersifat  alternatif,  maka  kepada  pengurusnya  dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau  kedua  sanksi  tersebut  dijatuhkan  secara  kumulatif. Sementara  itu,  kepada  korporasinya  hanya  dijatuhkan  sanksi pidana  denda  karena  korporasi  tidak  mungkin  menjalani  sanksi pidana  penjara.  Apabila  sanksi  pidana  ditentukan  secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif,  tetapi  ada  ketentuan  lain  dalam  undang-undang  itu yang  menentukan  dengan  tegas  bahwa  dalam  hal  tuntutan dilakukan  terhadap  korporasi  akan  dijatuhkan  sanksi  pidana denda  saja  (mungkin  dengan  pidana  denda  yang  lebih  berat), maka  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  yang  ditentukan  secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada  korporasi.  Sikap  inilah  yang  diambil  oleh  beberapa undang-undang  pidana  khusus  yang  dibuat  akhir-akhir  ini  di
17 Sutan  Remi  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Cet:  II,  (Jakarta: Grafiti Pers, 2007) hal. 205.
Indonesia.  Lihat  misalnya  Pasal  45  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang menentukan :
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi  lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.
b. Sanksi Administratif
1) Pengumuman Putusan Hakim
Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada  korporasi  adalah  diumumkannya  putusan  hakim melalui  media  cetak  dan/atau  elektronik.  Pengumuman  ini bertujuan  untuk  mempermalukan  pengurus  dan/atau korporasi.  Korporasi  yang  sebelumnya  telah  memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai  terjadi  hal  yang  demikian  itu.  Bentuk  sanksi  pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan ( deterrence ).

## 2) Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
Apabila  suatu  korporasi  dibubarkan  sebagai  akibat dijatuhkannya  sanksi  pidana,  maka  konsekuensi  perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu.
Undang-undang  yang  dibuat  belakangan  ada  yang sudah  mengambil  sikap  seperti  yang  telah  dikemukakan  di atas,  yaitu  pembubaran  korporasi  sebagai  bentuk  sanksi pidana  terhadap  korporasi.  Contohnya  adalah  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan  berupa  “ pencabutan  ijin  usaha  dan  atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi ”.

## 3) Pencabutan  Ijin  Usaha  yang  Diikuti  Dengan  Likuidasi Korporasi
Dengan  dicabutnya  ijin  usaha,  maka  sudah  barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan  usaha  untuk  selamanya.  Guna  memberikan perlindungan  kepada  kreditor,  hendaknya  putusan  hakim berupa  pencabutan  ijin  usaha  tersebut  disertai  pula  dengan perintah  kepada  pengurus  korporasi  untuk  melakukan likuidasi  terhadap  aset  perusahaan  untuk  pelunasan  utang- utang korporasi kepada para kreditornya.
Antara  putusan  hakim  berupa  pencabutan  ijin  usaha disertai  perintah  likuidasi  dan  putusan  hakim  berupa pembubaran  korporasi  sebagai  hasil  akhir  boleh  dikatakan tidak  ada  bedanya.  Keduanya  mengakibatkan  perusahaan tidak  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  dan  aset  korporasi dilikuidasi.

## 4) Pembekuan Kegiatan Usaha
Pembekuan  kegiatan  usaha,  baik  untuk  kegiatan tertentu  atau  semua  kegiatan,  untuk  jangka  waktu  tertentu merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi.  Misalnya  saja,  suatu  Rumah Sakit  dilarang  menerima  pasien  dalam  rangka  pemeriksaan kandungan  dan  melakukan partus (melahirkan  bayi)  karena telah terlibat tindak pidana aborsi illegal ( abortus provocatus criminalis ).  Pembekuan  kegiatan  tertentu  ini,  dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.

## 5) Perampasan Aset Korporasi oleh Negara
Perampasan  dapat  dilakukan  baik  terhadap  sebagian atau  seluruh  aset,  baik  aset  tersebut  secara  langsung digunakan  atau  tidak  digunakan  dalam  tindak  pidana  yang dilakukan.  Aset  yang  dirampas  tersebut  kemudian  dapat
dilelang  kepada  umum,  atau  diserahkan  menjadi  milik  salah satu  BUMN  tertentu  yang  memerlukan  aset  tersebut  untuk kegiatan  usahanya.  Perampasan  aset  korporasi  sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan  dengan  denda  dan  atau  jenis-jenis  pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.

## 6) Pengambilalihan Korporasi oleh Negara
Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan  aset.  Pada  pidana  perampasan  aset,  korporasi tetap  milik  pemegang  saham,  sedangkan  perampasan korporasi  berakibat  saham  pemilik  beralih  menjadi  milik negara.

## 7) Penyitaan Korporasi
Selain berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan  pula  dilakukan  penyitaan  terhadap  korporasi oleh  pengadilan  dengan  diikuti  penyerahan  pengelolaannya kepada  direksi  sementara  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan. Pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  untuk  menunjuk salah  satu  BUMN  yang  sejenis  dalam  bidang  usaha  dengan korporasi  yang  bersangkutan  untuk  mengelola  sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

## 2. Sanksi Tambahan
Terhadap  korporasi  dapat  pula  dibebani  sanksi  tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain :
a. Melakukan  pembersihan  lingkungan  atau clean  up dengan  biaya sendiri  atau  menyerahkan  pembersihannya  kepada  negara  atas beban  biaya  korporasi  (dalam  hal  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup);
b. Membangun  atau  membiayai  pembangunan  proyek  yang  terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
c. Melakukan  kegiatan  sosial  lainnya,  baik  yang  ada  kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya  dengan  ditentukan  jangka  waktu  minimumnya  dan biaya minimumnya oleh hakim.

## D. Kesimpulan
Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan  korporasi  ( corporate  crime), Dari  pengertian  kejahatan  korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau  perkumpulan,  bukan  hanya  oleh  manusia  individu  seperti  dalam kejahatan-kejahatan  konvensional.  Karena  itu,  sudah  sepatutnya  juga  jika hukuman  pidana  juga  dijatuhkan  kepada  badan  hukum  atau  perkumpulan tersebut,  bukan  hanya  dijatuhkan  terhadap  manusia  individu.  Hukuman- hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  badan  hukum  atau  perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada  pihak  lain  yang  telah  dirugikan,  atau  pencabutan  hak-hak  tertentu lainnya.
Jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sangat  beragam  yang pada  dasarnya  identik  dengan  bidang  usaha  atau  bentuk  aktivitasnya.  Oleh karenanya  makna,  perumusan  dan  ruang  lingkup  kejahatan  korporasi  ini juga  sangat  beragam.  Bentuk-bentuk  atau  jenis-jenis  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi  dapat  berupa  sanksi  pokok  dan  sanksi tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adil,  Soetan  Malikoel. Pembaharuan  Hukum  Perdata Kita,  Jakarta:
Pembangunan, 1955.
Amrullah, Arief. Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Arief,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Campbell  Black,  Henry. Black’s  Law  Dictionary ,  Minnesota:  West  Publishing Co, 1990.
Fuady, Munir. Bisnis Kotor ( Anatomi Kejahatan Kerah Putih ), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
________________. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum ,  Jakarta: Kencana, 2013.
Hamzah,  Andi. KUHP  &  KUHAP ,  Cetakan  ketigabelas,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2006.
Setiyono.
H, Kejahatan Korporasi ( Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana Indonesia , Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Jaya, Nyoman Serikat Putra. Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum
Pidana ,  Bandung:  Bagian  Penerbitan  Sekolah  Tinggi  Hukum Bandung, 1981.
Muladi  dalam  J.E.  Sahetapy, Bunga  Rampai  Victimisasi  (Korban  Kejahatan Korporasi) , Bandung: Eresco, 1995.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 2005.
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,
(Jakarta: Kencana, 2010.
Remmelink,  Jan. Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Sahetapy, J.E. Kejahatan Korporasi , Bandung: Refina Aditama, 2002.
Sjahdeini, Sutan Remi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1984.
Sudarto dalam M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double  Track  System  dan  Implementasinya) ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007.
Topan, Muhammad. Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup , Cet: I, Bandung: Nusa Media, 2009.