## SINERGISITAS PELAKSANAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Budi Hermawan Bangun
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura e-mail : budi.hermawan.bangun@hukum.untan.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini meneliti kesesuaian pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  dengan  peraturan  perundang-undangan dalam menangani pandemi Covid-19 serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut, khususnya  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sesuai  dengan  substansi  permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual . Penelitian  ini  ditopang  oleh  data primer yang diperoleh dari penagamatan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan  dan  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  dengan  menggunakan  penalaran  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi bencana non alam pandemi  Covid-19  merupakan  kebijakan  dan  strategi  yang  berjenjang  mulai  dari tingkat  pusat  hingga  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki  kerangka  hukum yang  jelas  dan  didasarkan  pada  perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun demikian  masih  terdapat  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam melaksanakan  strategi  dan  kebijakan  tersebut  yang  berasal  dari:  aspek  substansi hukum yaitu kelemahan dari perangkat regulasi yang ada; aspek struktur hukum yaitu ketidaksiapan  pemerintah  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  dan  kelemahan dalam sistem kesehatan nasional; serta aspek budaya hukum yaitu sulitnya mengatur dan mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Kata Kunci : strategi, kebijakan, penanggulangan bencana, Covid-19.

## ABSTRACT
This research examines the suitability of the implementation of disaster management strategies  and  policies  by  the  central  and  local  governments  with  the  laws  and regulations  in  dealing  with  the  Covid-19  pandemic  and  the  problems  faced  by  the central  and  local  governments  in  implementing  these  strategies  and  policies, especially in West Kalimantan Province. In accordance with the substance of the legal issues  to  be  studied  in  this  research,  this  research  is  designed  as  a  normative  or doctrinal  legal  research,  by  using  statute  approach  and  conceptual  approach.  This research is supported by primary data obtained from observations and secondary data obtained  from  literature  studies  and  documentation.  The  collected  data  were  then analyzed  qualitatively  by  using  deductive  reasoning.  The  results  show  that  the strategies and policies taken in dealing with the non-natural disasters of the Covid-19
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pandemic  are  tiered  policies  and  strategies  starting  from  the  central  to  West Kalimantan  Province  level  that  have  a  clear  legal  framework  and  are  based  on applicable legislation. Even so, there are still problems that occur in  implementing these  strategies  and  policies  that  come  from:  legal  substance  aspect,  namely  the weaknesses of the existing regulatory; legal structure aspect, namely the government's unpreparedness  in  facing  the  Covid-19  pandemic  and  weaknesses  in  the  national health  system;  and  legal  culture  aspect,  namely  the  difficulty  of  regulating  and changing people's behavior in the face of the Covid-19 pandemic.
Keywords : strategies, policies, disaster management, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Pada  31  Desember  2019, World  Health  Organization  ( WHO) China  Country  Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.  Pada  tanggal  7  Januari  2020,  Cina  mengidentifikasi  pneumonia  yang  tidak  diketahui etiologinya  tersebut  sebagai  jenis  baru  sebagai  SARS-CoV2  yang  kemudian  dikenal  sebagai coronavirus  ( coronavirus  disease ,  Covid-19).  Pada  tanggal  30  Januari  2020  WHO  telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi yang bersifat global. Penambahan jumlah kasus Covid- 19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.
Indonesia mengkonfirmasi 2 pasien pertama dari Covid-19 sebagai pasien 01 dan pasien 02  pada  tanggal  2  Maret  2020.  Sejak  itu,  jumlah  mereka  yang  positif  terinfeksi,  Pasien  Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pengawasan (ODP) terus mengalami peningkatan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Surat Keputusan No. 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 28 Januari hingga 28 Februari 2020. Keluarnya keputusan Kepala BNPB tersebut tidak terlepas dari belum adanya status darurat bencana yang ditetapkan baik oleh Kepala Negara ataupun Kepala Daerah. Dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9.A Tahun 2020 tersebut BNPB dapat melaksanakan operasi darurat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu, sebelum ditemukannya  2  pasien  pertama  dari  Covid-19,  pemerintah  termasuk  BNPB  sudah  melakukan penanganan berupa evakuasi 238 warga Indonesia dari Wuhan dan observasi di Pulau Natuna dan juga pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) World Dream dan Diamond Princess. Pada tanggal 29 Februari 2020, Kepala BNPB memperpanjang status darurat bencana tersebut hingga tanggal 29 Mei  2020  melalui  Surat  Keputusan  No.  13.A  Tahun  2020.  Sementara  itu,  Presiden  baru menetapkan  Covid-19  sebagai  jenis  penyakit  yang  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam hukum nasional Indonesia, terdapat sejumlah regulasi  yang mengatur mengenai bagaimana melakukan upaya untuk menanggulangi atau mengurangi risiko bencana. Serangkaian bencana  alam  besar  yang  menimpa  wilayah  Indonesia  telah  mendorong  pemerintah  untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU No. 24 Tahun 2007 ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur penanggulangan bencana alam, namun juga bencana nonalam dan bencana sosial. Adapun bencana nonalam yang dimaksud dalam UU No. 24 Tahun 2007 ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam termasuk di antaranya adalah epidemik dan wabah penyakit. 1
Berkenaan dengan wabah penyakit, Indonesia juga telah memiliki UU No. 4 Tahun 1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular  yang  memberi  pengertian  bahwa  wabah  penyakit  menular adalah  kejadian  berjangkitnya  suatu  penyakit  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah penderitanya  meningkat  secara  nyata  melebihi  daripada  keadaan  yang  lazim  pada  waktu  dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 2 UU No. 4 Tahun 1984 ini mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah penyakit yang mencakup:  a.  penyelidikan  epidemiologis;  b.  pemeriksaan,  pengobatan,  perawatan,  dan  isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit;  e.  penanganan  jenazah  akibat  wabah;  f.  penyuluhan  kepada  masyarakat;  g.  upaya penanggulangan lainnya. Selain UU No. 4 Tahun 1984, Indonesia juga secara khusus  memiliki UU  No.  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagai  regulasi  yang  bertujuan mengupayakan  cegah  tangkal  penyakit  dan  faktor  resiko  kesehatan  yang  komprehensif  dan terkoordinasi.
Dalam  melakukan  penanggulangan  bencana,  termasuk  pandemi  Covid-19  sebagai bencana  nonalam,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tersebut  meletakkan tanggung  jawab  dan  kewenangan  kepada  pemerintah  sebagai  penyelenggara  penanggulangan bencana.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No,  21  Tahun  2008  tentang  Penanggulangan  Bencana disebutkan  dengan  tegas  bahwa  penanggulangan  bencana  merupakan  bagian  dari  perencanaan pembangunan.  Hal  ini  menuntut  bahwa  pemerintah  (baik  pusat  maupun  daerah)  memiliki kewenangan untuk memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana.
Pemerintah  merupakan  pihak  yang  paling  bertanggungjawab  dalam  melakukan manajemen bencana untuk menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana. 3 Meskipun tentu saja dalam melakukan penanggulangan bencana diperlukan juga peran dari masyarakat, namun pemerintah tetap merupakan pihak yang memiliki kewenangan bukan  saja  untuk  membuat  regulasi,  namun  juga  melakukan  strategi  dan  kebijakan  terhadap penanggulangan bencana sekaligus membuat masyarakat sadar terhadap bahaya dan dampak dari suatu  bencana  dan  karena  itu  terlibat  dan  mendukung  pemerintah  dalam  melakukan penanggulangan  bencana  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  manajemen  bencana  itu  sendiri  yaitu untuk:  mencegah  kehilangan  jiwa,  mengurangi  penderitaan  manusia,  memberi  informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai aspek risiko, serta mengurangi kerusakan infrastuktur utama,  harta  benda  dan  kehilangan  sumber  ekonomis. 4 Tanggung  jawab  dan  juga  kewenangan
1 Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2 Lihat Pasal 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3 Sriharini, 2009, Manajemen Pasca Bencana Alam: Studi tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca  Bencana  Alam  Gempa  Bumi  Tanggal  27  Mei  2006  di  Kecamatan  Banguntapan  Kabupaten  Bantul  DIY, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 32.
4 Purnama  &  Murdiyanto,  2013,  “Penyaluran  Bantun  Korban  Bencana  Alam  Studi  Kasus  Pemulihan  Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura”, Jurnal PKS, 12 (2), hlm. 189.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah dalam melakukan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana tersebut mencakup pada level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam  kasus  pandemi  Covid-19,  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  salah satu  wilayah  yang  terdampak  dari  penyebaran  Covid-19.  Pada  tanggal  15  Maret  2020,  pasien pertama  yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 di sebuah rumah sakit di Pontianak. Tidak lama berselang kasus-kasus dari berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Barat pada akhirnya telah mendorong  Gubernur  dan  sejumlah  Bupati  dan  Walikota,  termasuk  Walikota  Pontianak  untuk mengambil langkah-langkah guna menanggulangi dan menekan penyebaran wabah Covid-19 ini.
Tulisan  ini  mengkaji  pengaruh  pelaksanaan  strategi  dan  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah dalam melakukan penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah bencana  nonalam  wabah  pandemi  Covid-19,  diperlukan  bukan  saja  untuk  mengukur  derajat kesesuaian  antara  strategi  dan  kebijakan  tersebut  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur hal tersebut, namun juga untuk mengukur derajat sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan mitigasi bencana.

## Metode
Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai  suatu  penelitian  yang bersifat  penelitian hukum  normatif atau  penelitian  hukum  yang  bersifat  doktrinal.  Untuk  mengkaji  permasalahan  yang  ada  maka penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan  konseptual (conseptual  approach). Pendekatan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  untuk  mencari ratio  leges dan  dasar ontologis lahirnya  peraturan  hukum  tersebut, 5 sedangkan dengan pendekatan konseptual akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 6 Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  melalui  penelitian  di  lapangan (field  research). Penelitian  lapangan  yang dilakukan adalah merupakan upaya memperoleh data primer berupa pengamatan (observasi) yang dilakukan  dengan  mengamati  perkembangan  penanganan  pandemi  Covid-19,  khususnya  di Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan pencatatan terhadap setiap perkembangan penanganan tersebut.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan (library  research) atau studi dokumentasi.
Metode  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis kualitatif dengan memahami dan menyusun data  yang telah  diperoleh secara sistematis sehingga  diperoleh  gambaran  mengenai  masalah  atau  keadaan  yang  diteliti. 7 Setelah  dilakukan analisis data, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif yaitu  suatu  pola  berfikir  yang  mendasarkan  pada  hal-hal  yang  bersifat  umum,  untuk  kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus. 8
5 Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Pranata Media, hlm. 93.
6 Ibid.
7 Soekanto, 1994 , Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 50.
8 Hadi, 1995, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 7.

## Pembahasan
Kesesuaian  Pelaksanaan  Strategi  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  oleh Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  Kalimantan  Barat  Daerah  Dengan  Peraturan  Perundang-

## Undangan dalam Menangani Pandemi Covid-19
Awal tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan oleh wabah Covid-19 yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Beberapa negara langsung merespons penyebaran virus yang mematikan itu dengan berbagai cara, terutama dengan menutup jalur migrasi manusia dari dan ke China  dan  melakukan  karantina  pada  orang-orang  yang  baru  kembali  bepergian  dari  China. Sayangnya, pemerintah Indonesia bersikap kurang tanggap atas masifnya penyebaran Covid-19 dan terkesan cenderung meremehkan penyebaran virus tersebut. Hal ini tampak dari pernyataan Menteri  Kesehatan  pada  akhir  Januari  2020  yang  meminta  masyarakat  untuk  tidak  panik  dan mengatakan  bahwa  bersikap  panik  justru  hanya  menurunkan  imunitas  tubuh. 9 Beberapa  hari setelahnya  Menteri  Koordinator  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  dengan  percaya  diri menyampaikan  bahwa  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  besar  di  Asia  yang  belum memiliki kasus  Covid-19. 10 Setelah itu, beberapa  pejabat  negara  yang bahkan bidang tugasnya tidak berhubungan langsung dengan wabah penyakit seperti Menteri Koordinator Perekonomian dan  Menteri  Perhubungan  turut  menyampaikan  pandangannya  yang  menafikan  penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Dalam  kurun  waktu  Januari  hingga  awal  Maret  2020  pemerintah  Indonesia  dapat dikatakan tidak menyiapkan kebijakan apapun untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran Covid-19.  Hal  ini  menunjukkan  lemahnya  daya  antisipatif  dan  adaptif  struktur  birokrasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan. Ketidakmampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong kebingungan para elite politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
Bahkan pada saat seorang ahli epidemiologi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health (Harvard University), Profesor Marc Lipsitch, menyatakan bahwa sangat mungkin Covid- 19 telah tersebar di Indonesia, karena menurut penelitiannya terkait jumlah rerata penumpang dari China seluruh dunia yang tidak sedikit, termasuk ke Indonesia. Atas pernyataan Profesor Lipsitch ditentang  oleh  Menteri  Kesehatan,  bahkan  ia  menantang  asumsi  Profesor  Lipsitch  untuk membuktikan  langsung  hasil  riset  yang  memprediksi  Covid-19  semestinya  sudah  masuk  ke Indonesia. 11
Di tengah negara-negara lain menutup diri dari masuknya manusia dari negara lain dan membatasi  pergerakan  manusia  di  dalam  wilayahnya (lockdown) ,  pemerintah  Indonesia  justru merencanakan  untuk  mengucurkan  dana  sebesar  Rp.  298,5  Miliar  untuk  media  dan influencer dalam rangka promosi wisata untuk menarik wisatawan mancanegara yang tidak dapat berwisata ke  negara-negara  yang  telah  melakukan lockdown sehingga  Pemerintah  Indonesia
9 https://news.detik.com/berita/d-4874858/minta-masyarakat-tak-panik-soal-penyebaran-virus-corona-menkes- enjoy-saja , diakses tanggal 8 April 2021.
10 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya-negara-besar-di- asia-tak-kena-corona , diakses tanggal 8 April 2021.
11 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211195637-20-473740/menkes-tantang-harvard-buktikan-virus- corona-di-indonesia , diakses tanggal 8 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menganggapnya sebagai peluang dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. 12 Langkah ini  bukan  hanya  mendapat  kritik  luas,  tetapi  juga  menunjukkan  ketiadaan  prioritas  pemerintah dalam menangkal penyebaran Covid-19.
Ketika dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, barulah pemerintah mengambil strategi dan kebijakan seperti: melarang semua penerbangan dari dan  ke  China;  menghentikan  pemberian  visa  bagi  warga  negara  China  untuk  melakukan perjalanan ke Indonesia; membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia,  dan  Iran;  meliburkan  sekolah,  kampus,  termasuk  beberapa  kantor  pemerintahan  dan perusahaan  swasta;  hingga  menutup  pusat-pusat  hiburan.  Sementara  dari  sisi  kesehatan  di  sisi kesehatan, pemerintah Indonesia menyediakan alat pelindung diri (APD), masker, obat-obatan, mengalihfungsikan  beberapa  hotel  dan  gedung  pertemuan  menjadi  rumah  sakit  khusus penanganan  Covid-19.  Pemerintah  Indonesia  juga  mengoptimalkan  tes  Covid-19,  baik  melalui rapid  test maupun  melalui swab  test  PCR  (polymerase  chain  reaction) untuk  memetakan penyebaran virus dalam usaha untuk melokalisasi dan mencegah penyebarannya . Bagaimanapun usaha  tersebut  tidak  terlalu  optimal  seperti  misalnya  tes  yang  dilakukan  angkanya  jauh  lebih sedikit bila misalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 13
Dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, pada tanggal 13 Maret 2020 dibentuk Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2020.  Sementara  dua  hari  sebelumnya  atau  pada  tanggal  11  Maret  2020, World  Health Organization  (WHO) telah  menyatakan  Covid-19  sebagai  pandemi,  atau  wabah  penyakit  yang penyebarannya terjadi secara global.
Pemerintah  Indonesia  akhirnya  menetapkan  Covid-19  sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan seiring dengan penyebaran virus yang terus meningkat drastis dalam waktu yang cepat status darurat kesehatan berubah menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebab Corona  Virus Disease  2019 (Covid-19)  Sebagai  Bencana  Nasional  pada  13  April  2020.  Pada  saat  ditetapkan sebagai  bencana  nasional,  jumlah  orang  yang  terinfeksi  sudah  mencapai  4.557  orang  serta  399 orang lainnya meninggal dunia. 14
Bersamaan  dengan  penetapan  kedaruratan  kesehatan  pada  tanggal  31  Maret  2020, Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan  kebijakan  yang  dipilih  dalam  merespon  adanya  kedaruratan  kesehatan.  Kebijakan PSBB tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit  Menular,  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam tataran pelaksanaan,
12 https://bisnis.tempo.co/read/1312156/genjot-pariwisata-pemerintah-anggarkan-rp-72-m-untuk- influencer/full&view=ok , diakses tanggal 8 April 2021.
13 https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/13191501/idi-sebut-angka-tes-covid-19-di-indonesia-masih- kecil?page=all , diakses tanggal 9 April 2021.
14 https://www.cnbcindonesia.com/market/20200413151226-17-151562/update-corona-13-april-4557-kasus-positif- 399-meninggal , diakses tanggal 9 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kebijakan  antisipatif  tersebut  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pasal 2 UU Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa:  “Maksud dan tujuan Undang- Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.” Dalam hal ini Pasal 2 UU Wabah Penyakit Menular tersebut dapat dijadikan dasar tujuan penerapan PSBB, yang pada  intinya  bertujuan  untuk  mengurangi  penyebaran  pandemi  Covid-19  agar  masyarakat terlindungi dari dari wabah penyakit ini. UU Wabah Penyakit Menular juga telah mengatur upaya penanggulangan wabah dalam Pasal 5 ayat (1) yang meliputi:
1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.
Dalam  Pasal  4  UU  Penanggulangan  Bencana  dijelaskan  apa  tujuan  dalam penanggulangan bencana itu. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin  terselenggaranya  penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat
Dalam Pasal 49 UU Kekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa terdapat beberapa jenis karantina  kesehatan  yaitu  Karantina  Rumah,  Karantina  Rumah  Sakit,  Karantina  Wilayah  dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  PSBB  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  pembatasan  kegiatan tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  wabah  penyakit  (dalam  hal  ini adalah pandemi Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.
Pemberlakuan  PSBB  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  21 Tahun 2020 dilakukan dengan memenuhi kriteria:
1. Jumlah  kasus  dan/atau  jumlah  kematian  akibat  penyakit  meninggal  dan  menyebar  secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberlakuan PSBB memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi Covid-19  yang sedang terjadi  di  Indonesia. Dalam  pelaksanaan PSBB  yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan PSBB tersebut.  Dengan  regulasi  yang  ada,  Presiden  meminta  seluruh  Kepala  Daerah  untuk  tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Ketua Gugus  Tugas.  PSBB  dapat  diusulkan  oleh  Kepala  Daerah  kepada  Menteri  Kesehatan  dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri
Kesehatan. Saat bersamaan, masyarakat juga diminta tetap menjaga jarak aman (social distancing) untuk memutus rantai penularan virus.
Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian  epidemiologis,  dengan  mempertimbangkan  aspek  kesiapan  daerah  yang  bersangkutan. Nantinya,  tim  khusus  ini  memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  Kesehatan  untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB  yang  terlalu  panjang  tersebut  jelas  bahwa  sangatlah  tidak  efektif,  karena  banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19
Detail  teknis  dan  syarat-syarat  mengenai  PSBB  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Menteri  Kesehatan  RI.  Apabila  PSBB  dilaksanakan  di  suatu  wilayah  maka  pelaksanaan  PSBB meliputi  beberapa  hal,  yakni  peliburan  tempat  sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang menyatakan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar  paling  sedikit  meliputi  a.  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja;  b.  pembatasan  kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Bunyi pasal tersebut sama seperti yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Namun, peliburan  dan  pembatasan  tersebut  dikecualikan  untuk  pelayanan  tertentu  seperti  pelayanan kebutuhan  bahan  pangan,  pelayanan  kesehatan  dan  keuangan.    Pembatasan  juga  dikecualikan untuk pelayanan kesehatan, pasar, toko, supermarket dan fasilitas kesehatan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.  21 Tahun 2020 yang berbunyi “pembatasan kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  dilakukan  dengan  memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, di saat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB  harus  memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  penduduk  juga.  PSBB  dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang virus Covid-19 atau selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Selain dengan memberlakukan PSBB, yang menitikberatkan pada pembatasan aktivitas penduduk  di  satu  wilayah,  dalam  upaya  menekan  penyebaran  Covid-19  pemerintah  juga memberlakukan beberapa kebijakan yang membatasi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini misalnya diberlakukan dengan adanya larangan terhadap tradisi mudik pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah (tahun 2020). Mudik bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada hari-hari raya, di mana orang-orang yang bekerja atau bermukim di suatu tempat akan  kembali  ke  daerah  asalnya  selama  musim  libur  hari  raya.  Mudik  pada  hari  raya  Idul  Fitri adalah  mobilisasi  besar  yang  melibatkan  banyak  orang.  Pada  tahun  2019,  pemudik  Idul  Fitri berjumlah sekitar 23 juta orang yang berarti meningkat dari jumlah pemudik tahun 2018 sejumlah 21,6 juta orang. 15 Pemerintah Indonesia secara resmi melarang mudik Idul Fitri pada tahun 2020 setelah  Presiden  menyampaikannya  pada  tanggal  21  April  2020.  Sebelum  itu  larangan  mudik
15 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190524145348-284-398120/tradisi-mudik-bermula-dari-momen- pengakuan-kesuksesan-diri , diakses tanggal 17 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hanya diberlakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta anggota TNI dan Polri. Namun  melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah  Dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19), pemerintah  melarang  sementara  penggunaan  transportasi  darat,  perkeretaapian,  laut  dan  udara yang  mengangkut  orang  dari  tanggal  24  April  hingga  31  Mei  2020.  Kebijakan  ini  juga diberlakukan pada tahun 2021 dimana telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  yang  melarang  penggunaan  semua  moda transportasi yang mengangkut orang dari tanggal 6-17 Mei 2021.
Akibat dari Covid-19 ini tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di berbagai bidang terutama  di  bidang  ekonomi.  Akibat  dari  Covid-19  tersebut  diperparah  dengan  kebijakan- kebijakan yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah. Sebab dengan pelaksanaan physical distancing, kemudian social  distancing dan  terakhir  ditetapkan  adanya  PSBB  maka  kegiatan perokonomian  menjadi  sangat  terdampak.  Untuk  menanggulangi  akibat  dari  kebijakan penanggulangan Covid-19, maka pemerintah kemudian mengambil beberapa kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi, yang di antaranya adalah:
1. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus Disease  2019 (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi  Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  23/PMK.03/2020  tentang  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
Selain langkah-langkah melalui pengambilan kebijakan tersebut, pemerintah juga tentunya harus dibantu oleh sektor swasta, terutama terkait penerapan relaksasi kredit/restrukturisasi kredit bagi sektor-sektor  yang  terdampak  pandemi  Covid-10  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 . Di samping langkah-langkah tersebut  pemerintah sebenarnya telah melakukan  upaya untuk  meminimalisir dampak ekonomi, yaitu dengan tidak menerapkan karantina wilayah. Beberapa dampak ekonomi yang dapat terjadi adalah banyak sektor-sektor baik perdagangan, informal maupun pariwisata yang merugi. Siklus perputaran uang kacau, dikarenakan banyaknya kerugian yang dialami pengusaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa komoditi menjadi untung terutama mereka yang menyediakan alat-alat  kesehatan  ataupun segala sesuatu  yang terkait dengan pemberantasan  atau pencegahan Covid-19.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam  paket  kebijkan  yang  juga  dapat  membantu  masyarakat  lapisan  bawah  yang  terdampak Covid-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: 16
1. Penerima bantuan Program  Keluarga Harapan atau PKH naik  dari 9,2 juta menjadi  10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai  bantuannya  juga  naik  dari  Rp  150  ribu  menjadi  Rp  200  ribu.  Kebijakan  ini  akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Kebijakan  kartu  prakerja  anggarannya  dinaikkan  dari  Rp  10  triliun  menjadi  Rp  20  triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
4. Pemerintah  menggratiskan  listrik  untuk  pengguna  450  VA  yang  jumlahnya  sampai  24  juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan  untuk  pelanggan  900  VA  yang  jumlahnya  sekitar  tujuh  juta  pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp. 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja infromal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan aspek kesehatan dengan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat,  pada  pertengahan  tahun  2020  pemerintah  mulai  merubah  strategi dengan  memperkenalkan  kebijakan  yang  disebut  “normal  baru” (new  normal) dengan memprioritaskan  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19  melalui  berbagai  perangkat  termasuk perangkat hukum. Pada tanggal 4 Agustus 2020 dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Inpres No. 6 Tahun 2020 ini menginstruksikan jajaran pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah maupun TNI serta Kepolisian RI (Polri) untuk mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  masing- masing  dalam  menjamin  kepastian  hukum,  memperkuat  upaya  dan  meningkatkan  efektivitas pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Di Provinsi Kalimantan Barat, penyebaran pandemi Covid-19 mulai terdeteksi tanggal 15 Maret  2020,  setelah  seorang  pasien  di  sebuah  rumah  sakit  di  Pontianak  dinyatakan  positif terinfeksi  Covid-19. Kasus  tersebut  dengan segera diikuti dengan kasus-kasus  infeksi  Covid-19 lainnya yang ditemukan baik di Kota Pontianak maupun wilayah-wilayah lainnya di Kalimantan Barat.  Pada  tanggal  17  Maret  2020,  Gubernur  Kalimantan  Barat  mengeluarkan  Surat  Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 440/0863/KESRA-B tentang KLB/Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran yang ditujukan kepada para Bupati dan Walikota se
16 https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp , diakses tanggal 10 April 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kalimantan Barat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran  Covid-10,  para  para  Bupati  dan  Walikota,  bila  dianggap  perlu,  dapat  menetapkan status  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)/Tanggap  Darurat  di  wilayahnya  masing-masing  dengan memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu  juga  Gubernur  meminta  para  Bupati  dan Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menginstruksikan seluruh petugas kesehatan dan Camat untuk aktif melakukas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19.
2. Melaksanakan disinfektan di  tempat-tempat  umum  dan  menyediakan  fasilitas  tempat  cuci tangan, sabun dan hand sanitizer.
3. Membentuk Covid-19  Center di  setiap  Kecamatan  dan  melaporkan  setiap  kasus  yang ditemukan kepada Posko Covid-19 Provinsi.
Pada  hari  yang  sama,  Gubernur  Kalimantan  Barat  juga  membentuk  gugus  tugas penanganan Covid-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 359 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kalimantan Barat. Gugus tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ini dibentuk dengan tujuan:
1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah, lintas sektor, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat;
3. Meningkatkan antisipasi peningkatan/penambahan penyebaran Covid-19;
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan  kesiapan  dan  kemampuan  dalam  mencegah,  mendeteksi  dan  merespon terhadap Covid-19.
Pada  tanggal  18  Maret  2020,  Gubernur  Kalimantan  Barat  melalui  Surat  Nomor 193/0868/BPPD-A memerintahkan Bupati Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu  serta  Administrator  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  Entikong,  Nanga  Badau  dan  Aruk untuk menutup seluruh PLBN dan Pos Lintas Batas  yang ada di wilayahnya serta menyiapkan prasarana pemeriksaan khusus  Covid-19 bagi  para pelintas batas di  masing-masing PLBN dan Pos Lintas Batas.
Pengetatan terhadap masuknya orang-orang ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat juga dilakukan dengan mewajibkan para penumpang kapal laut, pesawat udara maupun bus dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjukan hasil negatif uji Rapid Test dan/atau Swab berbasis PCR kecuali untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Ketentuan mengenai pewajiban tersebut diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  110  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pembatasan  kegiatan  masyarakat  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  juga  menjadi bagian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti misalnya pembatasan  jam  operasional  kegiatan  usaha  pusat  perbelanjaan,  mall,  toko  modern,  restoran, rumah makan, café dan tempat hiburan hingga jam  20.00 WIB. Pembatasan ini terakhir diatur melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No. 443.1/0537 Tahun 2021. Sebelumnya juga Gubernur  Kalimantan  Barat  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  443.1/0111  Tahun  2021  yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat serta larangan sementara Perayaan Cap Go Meh.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam tataran pelaksanaan strategi  dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di  Kota Pontianak,  segera  setelah  Gubernur  Kalimantan  Barat  menetapkan  status  KLB  melalui  Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 440/0863/KESRA-B.
Berbagai strategi dan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19 merupakan kebijakan dan strategi  yang berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi  hingga  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki  kerangka  hukum  yang  jelas  dan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional, kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah pusat hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah  penyebaran  pandemi  Covid-19  merupakan  pengejawantahan  dan  pelaksanaan  dari tujuan negara  yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu; “… untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”. Selain itu kebijakan dan strategi tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari  amanat  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi: “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Amanat  konstitusi  tersebutlah  yang  kemudian  tertuang  dan  dijabarkan  dalam  undang- undang yang menjadi dasar dari kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19,  termasuk  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat. Undang-undang  tersebut  adalah:  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular.  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang  ketiganya  memiliki  tujuan yang sama yaitu keselamatan masyarakat dari bencana non alam pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Pada tingkatan di bawahnya, berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  serta  peraturan-peraturan  lainnya  hingga  pada  level pemerintahan  daerah  (Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat)  telah  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  kesemuanya  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  meskipun  pada  tataran pelaksanaannya  berbagai  kebijakan  dan  strategi  tersebut  masih  harus  diuji  lagi  efektivitasnya dalam mencapai pemenuhan tujuan yang diharapkan.

## Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat  dalam  Melaksanakan  Strategi  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Untuk Menangani Pandemi Covid-19
Dalam bagian sebelumnya telah dibahas dan dianalisis serta didapatkan temuan bahwa kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19,  termasuk  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  telah  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga kesemuanya memiliki kerangka hukum yang jelas dan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.  Meskipun  demikian  pada  tataran  pelaksanaan  masih  terdapat  permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk menangani pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dimana permasalahan-permasalahan  tersebut  merupakan  permasalahan  yang  dihadapi  secara  global, nasional maupun lokal di wilayah Kota Pontianak sendiri.
Pada awal merebaknya Covid-19, berbagai negara mulai melakukan kebijakan karantina wilayah (lockdown) untuk  membatasi  penyebaran  virus  ini  secara  total.  Pemerintah  China
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan yang merupakan tempat dimana virus ini berasal. Korea Selatan yang memilih karantina wilayah secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang positif Covid-19 dengan pemantauan  yang  sangat  ketat.  Sementara  Vietnam  melakukan  hal  yang  sama  dengan  Korea Selatan namun dengan efisiensi biaya yang jauh lebih rendah tetapi tetap dinilai efektif.
Namun,  mengubah  perilaku  sosial  masyarakat  bukanlah  pekerjaan  mudah.  Berbagai negara dengan segala keterbatasan mengalami kendala yang tidak sederhana, bahkan di negara- negara  maju  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat  sangat  kewalahan.  Kebijakan  umum  yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan social and physical distancing (menjaga jarak aman antar individu  dan menghindari kerumunan) ternyata bukan sesuatu  yang mudah bagi  manusia yang sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya. 17
World  Health  Organization  (WHO)  sebagai  lembaga  di  bawah  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab terhadap persoalan kesehatan publik secara global sendiri dikritik  karena  kelambatannya  dalam  menangani  Covid-19.  Sebuah  panel  independent (Independent  Panel  for  Pandemic  Preparedness  and  Response) yang  dipimpin  oleh  mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dalam laporannya mengatakan bahwa WHO tidak dengan  segera  memberikan  peringatan  ke  berbagai  negara  begitu  China  melaporkan  wabah Covid-19 pada tanggal 31 Desember 2019. Otoritas kesehatan China sendiri dikritik karena baru melaporkan kepada WHO pada akhir Desember 2019 setelah kasus pertama terdeteksi di Wuhan pada tanggal 12 Desember 2019 dan dikabarkan telah diperingatkan oleh dokter-dokter di Wuhan mengenai  potens  terjadinya  pandemi.  Meski  mengakui  bahayanya  Covid-19,  WHO  baru membentuk komite gawat darurat Covid-19 pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 30 Januari  2020  menyatakan  situasi  darurat  internasional.  Penetapan  Covid-19  sebagai  pandemi sendiri baru dilakukan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 ketika wabah Covid-19 telah menyebar ke banyak negara dan menyebabkan kematian bagi lebih dari 4.000 jiwa. 18
Pemerintah Indonesia sendiri seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya terkesan meremehkan penyebaran Covid-19 dan baru mengambil tindakan setelah kasus Covid-19 secara resmi dilaporkan ditemukan di Indonesia. Lambannya respon pemerintah pusat ditambah dengan ketidakjelasan  strategi  dan  kebijakan  yang  diambil  mengakibatkan  terjadinya  carut-marut penanganan  Covid-19  yang  salah  satunya  terlihat  dengan  beberapa  daerah  yang  menerapkan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Pada bulan Maret 2020, Kota Solo, Kota Tegal, Provinsi Bali, Provinsi Papua dan Provinsi Maluku memilih untuk melakukan karantina wilayah (lockdown) yang semestinya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini terjadi karena dua faktor penting, yang pertama adalah lemahnya koordinasi antara pusat  dan daerah  (termasuk  dalam  penanganan awal  dari Covid-19), dimana kelemahan koordinasi  ini  sudah  terjadi  pasca  reformasi  yaitu  dengan  diterapkannya  otonomi  daerah  yang menyebabkan pemerintah pusat seringkali sulit untuk mengambil kebijakan strategis karena setiap
17 Muhyidin, 2020, “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, The Indonesian Journal of Development Planning, IV (2), hlm. 241.
18 https://dunia.tempo.co/read/1424698/evaluasi-1-tahun-penanganan-pandemi-covid-19-sebut-respon-who-dan- cina-lamban , diakses tanggal 7 Mei 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
daerah memiliki kebijakan masing-masing. Faktor kedua adalah ketidakjelasan arahan kebijakan dari pemerintah pusat yang disebabkan karena pertimbangan alasan ekonomi, politik dan sosial. Pemerintah  pusat  dari  awal  menjadikan  aspek  ekonomi  sebagai  hal  paling  penting  dalam penanganan Covid-19 dan menjaganya agar seimbang dengan aspek kesehatan. Indonesia tidak menempuh kebijakan karantina wilayah (lockdown) karena biaya ekonomi yang tinggi serta akan menyebabkan  terganggunya  mata  pencaharian  bagi  banyak  penduduk  Indonesia  yang mengandalkan  upah  harian  untuk  memenuhi  kenbutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Kebijakan lockdown juga dinilai akan berdampak pada aspek sosial dan politik keamanan.
Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  puat  dan  daerah  dalam penanganan  pandemi  Covid-19,  baik  secara  umum  di  Indonesia  maupun  secara  khusus  seperti yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi berfungsinya hukum sebagai sebuah sistem, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Dari  aspek  substansi  hukum,  meskipun  Indonesia  telah  memiliki  perangkat  regulasi dalam  penanganan  bencana,  termasuk  bencana  nonalam  yang  berupa  wabah  penyakit sebagaimana  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular, Undang-Undang  No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana dan Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tetapi harus diakui bahwa regulasi mengenai sistem kesehatan nasional sendiri belum kuat dan sinergis dan terbukti tidak siap dalam menghadapi  pandemi  Covid-19.  Kebijakan  dan  strategi  yang  diambil  oleh  pemerintah  seperti pemberlakuan PSBB memang merupakan kebijakan intra-legal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, terutama seperti yang disebutkan di atas. Namun sebagai kondisi yang tidak bisa  diprediksi  dan  terbukti  bahwa  pandemi  Covid-19  penyebarannya  sangat  cepat  serta menimbulkan dampak yang luar biasa baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya maka kebijakan intra-legal harus juga ditopang dengan kebijakan ekstra-legal.
Baik  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang  menjadi  dasar  dari  kebijakan  dan  strategi penanggulangan pandemi  Covid-19 masing-masing memiliki kelemahan  sehingga tidak efektif dalam menanggulangi penyebaran wabah penyakit secara meluas seperti pandemi Covid-19.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  memang  mengatur  persoalan  wabah  penyakit menular,  namun  demikian  undang-undang  ini  tidak  mengatur  secara  jelas  perihal  teknis pelaksanaan  dalam  mengatasi  persoalan  wabah  penyakit  di  masyarakat.  Adapun  perihal  teknis pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  yang  kemudian  secara  lebih  teknis  diatur  kembali  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam perkembangannya baik Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 memiliki  berbagai  macam  kelemahan  terkait  sistem  karantina  yang  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Secara normatif, ketentuan-ketentuan hukum ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada dasarnya memberikan amanat empat hal penting yeng  perlu  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020,  yaitu:  a)  Tata  cara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah  pusat  untuk  menetapkan  dan  mencabut  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat;  b) Penanggulangan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat;  c)  Tata  cara  pengenaan  sanksi administratif; d) Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah  Sakit,  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Dalam  kenyataannya  PP  Nomor  21 Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkupnya jauh lebih kecil yakni hanya mengenai PSBB.
2. PP No. 21 Tahun 2020 ini dibentuk khusus untuk penanganan Covid-19. Setidaknya ada dua konsekuensi  logis  terkait  hal  ini,  pertama  ketika  Covid-19  telah  dapat  ditangani,  maka hilanglah daya guna Peraturan Pemerintah ini. Karena kegunaannya hilang, maka fungsi PP ini  untuk  menjalankan  delegasi  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  juga  tidak terpenuhi. Kedua, jika dalam waktu mendatang terdapat wabah atau virus lain di luar Covid- 19  yang  dianggap  mendatangkan  kedaruratan  bagi  kesehatan  masyarakat,  maka  Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipakai.
Kemudian jika mengkaji Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  harus  diakui  bahwa  undang-undang  ini  lebih  condong  pada  penanggulangan  bencana alam sehingga kurang harmonis dengan undang-undang yang berkaitan dengan bencana nonalam seperti bencana kesehatan yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan bencana akibat konflik  sosial  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik Sosial. Selain itu UU No. 24 Tahun 2007 juga mengandung kelemahan pada pengaturan mengenai koordinasi antara pusat dan daerah serta mitigasi risiko dan pencegahan bencana yang membuat  pejabat  pemerintah  seringkali  gamang  dalam  menetapkan  status  bencana  karena  ada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.
Dari  aspek  struktur  hukum  seperti  yang  disebutkan  bahwa  pemerintah  Indonesia (sebagaimana  banyak  pemerintah  negara-negara  lain  di  dunia)  terkesan  tidak  siap  dalam menghadapi  pandemi  Covid-19  dan  masih  adanya  kelemahan  sistem  kesehatan  nasional. Ketidaksiapan  pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  pada  awalnya ditunjukkan  dengan  sikap  yang  sedikit  menyepelekan  penyebaran  dan  dampak  dari  wabah penyakit  ini.  Ketika  awal  kasus  Covid-19  terjadi  di  Indonesia  beberapa  kebijakan  dan  upaya penanggulangan  dilakukan,  salah  satunya  dalah  pembangunan  Rumah  Sakit  Khusus  Infeksi (RSKI) Covid-19 di Pulau Galang. RSKI yang dibangun mulai tanggal 8 Maret 2020 dan resmi beroperasi  sejak  tanggal  6  April  2020  tersebut  konsepnya  meniru  pembangunan  rumah  sakit darurat di Wuhan, China. Dengan biaya mencapai sekitar Rp. 400 milyar, RSKI yang lokasinya di  dekat  bekas  kamp  pengungsi  Vietnam  diperuntukkan  untuk  menampung  hingga  lebih  dari 1.000 pasien, termasuk pasien isolasi.  Keputusan pemerintah untuk  membangun fasilitas  ini di suatu  tempat  terpencil  dinilai  salah  kaprah  karena  berangkat  dari  paradigma  kuno  yaitu menjauhkan orang yang terpapar penyakit dari masyarakat. Selain sulit diakses oleh masyarakat, pembangunan RSKI  yang jauh dari episentrum Covid-19 yang berada di  Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Surabaya menjadikan pembangunan RSKI ini jauh dari efektif.
Padahal  pemerintah  bisa  mengambil  langkah  lain  dengan  mengalokasikan  anggaran pembangunan RSKI tersebut untuk memperkuat sistem kesehatan nasional Indonesia yang masih bermasalah. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi, pelayanan dan fasilitas kesehatan pada rumah sakit di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan karena kapasitasnya yang masih belum mencukupi. Menurut data Kementerian Kesehatan RI di tahun hanya ada 321.544 tempat tidur
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
rumah sakit di Indonesia, dengan sebagian besar berada di pulau Jawa. Selain itu, ada kurang dari 6.000 tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) secara nasional. Bila jumlah tersebut dibandingkan dengan  jumlah  penduduk  Indonesia  maka  hanya  tersedia  1,2  tempat  tidur  per  1.000  populasi. Demikian pula cakupan ketersediaan dokter yang hanya 0.38 dokter per 1.000 populasi. 19 Angka- angka  tersebut  jauh  lebih  rendah  dari  negara-negara  tetangga  seperti  Malaysia,  Thailand  dan bahkan Filipina.
Salah satu langkah awal yang dilakukan negara-negara lain dalam mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pengetesan dan pelacakan (testing and tracing) . Standar yang ditetapkan WHO terhadap testing adalah sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk per minggu serta contact tracing sebanyak 30 orang per kasus konfirmasi. Hingga bulan Oktober 2020 Indonesia hanya  mampu  melakukan testing 13/1000  populasi  per  minggu  dan tracing 2  orang  per  kasus konfirmasi. 20 Angka ini bisa mengindikasikan bahwa jumlah kasus resmi yang terkonfirmasi jauh lebih rendah daripada penyebaran wabah yang sesungguhnya terjadi pada keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 170 juta jiwa.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memperbaiki  kelemahan  ini  memang tampak seperti dengan melakukan realokasi APBN tahun 2020 dimana sebesar Rp. 677,20 trilyun dianggarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19, dimana Rp. 87,55 trilyun dianggarkan untuk bidang kesehatan. Di antaranya belanja alat kesehatan seperti; Alat Pelindung diri  (APD), test  kit, reagen,  ventilator,  hand  sanitizer,  dan  lain-lain.  Anggaran  tersebut  juga dipergunakan untuk peningkatan kemampuan 132 rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid- 19 dan dukungan sumber daya manusia termasuk insentif bagi tenaga medis pusat dan daerah. Per Juni  2020  anggaran  sebesar  Rp.  677,20  tilyun  tersebut  telah  ditingkatkan  menjadi  Rp.  695,20 trilyun dan dalam realisasinya per 30 Desember 2020 pemerintah Indonesia telah menghabiskan dana sebesar Rp. 1.035,25 trilyun untuk menangani Covid-19. 21
Beberapa pihak di  Indonesia juga mulai  menginisiasi  pengembangan vaksin Covid-19, terutama yang paling mendapat perhatian adalah “Vaksin Merah Putih” yang dikembangkan oleh Kementerian  Riset  dan  Teknologi,  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  serta  Lembaga  Biologi Molekuler Eijkman. Selain itu kerjasama internasional dengan berbagai perusahaan farmasi luar juga  dilakukan  oleh  perusahaan  farmasi  dalam  negeri  dengan  pendampingan  dari  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  di  antaranya  Sinovac  dengan  Biofarma,  Sinopharm dengan  Kimia  Farma  dan  Grup  42,  serta  Genexine  dengan  Kalbe  Farma. 22 Program  vaksinasi massal di Indonesia dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan vaksin yang didatangkan dari luar negeri seperti: Sinovac dan Sinopharm dari China, Moderna dan Pfizer dari Amerika Serikat serta AstraZeneca dari Inggris, selain vaksin yang dikembangkan oleh Bio Farma sebagaimana tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01/07/Mekes/9860/2020  tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19).
19 Anisya,  Mardiana,  Rania  &  Novyanti,  2020,  “Kajian  Pustaka:  Analisa  Sistem  Kesehatan  Nasional  Indonesia  di Masa Pandemi
Covid-19”,
https://www.researchgate.net/publication/348047875_Kajian_Pustaka_Analisa_Sistem_Kesehatan_Nasional_Indone sia_di_Masa_Pandemi_COVID , diakses tanggal 8 Mei 2021.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 https://covid19.go.id/p/berita/indonesia-miliki-dua-opsi-pengembangan-vaksin-covid-19 ,  diakses  tanggal  10  Mei 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pemerintah  Indonesia  telah  mengalokasikan  anggaran  sebesar  Rp.  54,4  trilyun  untuk pelaksanaan  vaksinasi  gratis  bagi  seluruh  masyarakat  terutama  di  tahap  awal  bagi  enam kelompok, yaitu:
1. Kelompok  pertama:  tenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan  tenaga  penunjang  yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
2. Kelompok kedua:  tokoh  masyarakat  atau agama,  pelaku perekonomian strategis,  perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat RT dan RW;
3. Kelompok ketiga: guru atau tenaga pendidik dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA sederajat, dan perguruan tinggi;
4. Kelompok keempat: aparatur kementerian atau lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif;
5. Kelompok kelima: masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi;
6. Kelompok keenam: masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya seperti sopir angkutan umum dan pedagang di pasar.
Hingga awal bulan Mei 2021, pemerintah Indonesia juga telah berhasil mengamankan 75.910.500 dosis vaksin untuk mendukung program vaksinisasi bagi masyarakat Indonesia.
Berbagai langkah dan upaya tersebut tentunya masih belum dapat menutupi kelemahan dalam  sistem  kesehatan  nasional  Indonesia  karena  persoalan-persoalan  seperti  distribusi  yang merata dari petugas kesehatan, fasilitas dan alat-alat kesehatan, ketersediaan farmasi (termasuk distribusi  dari  vaksin  Covid-19)  adalah  persoalan-persoalan  klasik  yang  hingga  saat  ini  belum dapat diselesaikan sepenuhnya oleh Indonesia.
Dari  aspek  budaya  hukum,  strategi  dan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  upaya  penanggulangan  pandemi  Covid-19  masih  berhadapan  dengan  sulitnya mengatur dan mengubah perilaku masyarakat. Mengatur dan merubah perilaku bagi masyarakat yang heterogen dengan jumlah besar seperi yang ada di Indonesia memang bukanlah perkara yang mudah.  Berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  menghadapi pandemi  Covid-19  pada  gilirannya  akan  ditentukan  dengan  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu sikap, pandangan dan perilaku masyarakat terhadap hukum.
Munculnya berbagai persepsi tentang wabah Covid-19 di masyarakat sejak awal secara nyata  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  terhadap  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang diambil  pemerintah  dalam  menanggulangi  pandemi  Covid-19.  Ketika  pemerintah  meminta masyarakat  untuk  bekerja  dari  rumah (work  from  home), banyak  masyarakat  yang  tidak mengindahkan  anjuran  tersebut.  Banyak  warga  masyarakat  juga  yang  tidak  mengindahkan anjuran  untuk  memakai  masker  di  tempat-tempat  publik,  melakukan social  and  physical distancing termasuk melanggar aturan mudik yang dikeluarkan pemerintah pada Hari Raya Idul Fitri.
Ketidakpahaman masyarakat mengenai apa dan bagaimana wabah Covid-19 juga menjadi persoalan-persoalan  yang  menghambat  penanggulangan  Covid-19  oleh  pemerintah.  Sebagai contoh  yang  terjadi  di  Kota  Pontianak  misalnya  adalah  penolakan  warga  masyarakat  sekitar terhadap keputusan Pemerintah Kota Pontianak yang menjadikan Rumah Susus Sewa Sederhana
(Rusunawa)  Nipah  Kuning  sebagai  tempat  isolasi  pasien  Covid-19  pada  bulan  April  2020. 23 Penolakan  ini  mencerminkan  bahwa  selain  masyarakat  tidak  memahami  bagaimana  penularan Covid-19 juga memperlihatkan bahwa komunikasi hukum yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak) kurang berjalan dengan baik.
Contoh  lainnya  adalah  pelarangan  mudik  oleh  pemerintah  tetapi  tidak  dipatuhi  oleh masyarakat yang terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berupaya untuk tetap melakukan mudik untuk merayakan Hari Raya seperti Idul Fitri di kampung halamannya. Pada tanggal 9 Mei 2021 misalnya ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor menjebol barikade penyekatan di jalur utara perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kerawang, Jawa Barat. 24 Meskipun tidak dalam skala  yang  sama,  kejadian  serupa  ditengarai  terjadi  di  tempat-tempat  lainnya.  Menurut Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 masih terdapat 1,5 juta orang yang melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. 25
Adanya berbagai sanksi terhadap pelanggaran aturan dan protokol kesehatan yang dibuat tidak akan berarti  apa-apa jika tidak diikuti dengan kesadaran hukum  dari  masyarakat.  Karena hukum hanyalah sebuah sarana atau alat yang dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada mereka yang mengendalikan hukum dan melaksanakan hukum tersebut.
Salah satu  bagian terpenting  yang menentukan dalam proses penegakan  hukum  adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin  memungkinkan  penegakan  hukum  yang  baik.  Sebaliknya  semakin  rendah  tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum tersebut antara lain meliputi: (1) pengetahuan tentang hukum, (2) penghayatan  fungsi  hukum,  dan  (3)  ketaatan  terhadap  hukum.  Jika  hal  ini  disadari  oleh masyarakat  maka  pelaksanaan  PSBB  dan  berbagai  upaya  penanggulangan  pandemi  Covid-19 termasuk  di Provinsi  Kalimantan  Barat dapat  berjalan  efektif  dalam  pencegahan  penyebaran Covid-19.
Tentu  keberhasilan  tersebut  tidak  terlepas  dari  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk mentaati  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sanksi  pidana  atau  berbagai bentuk  sanksi  lainnya  hanyalah  merupakan  salah  satu  cara  untuk  ditaatinya  sebuah  aturan  dan merupakan  tujuan  sementara.  Adapun  tujuan  akhir  dari  suatu  aturan  hukum  adalah  timbulnya kesadaran  hukum  masyarakat.  Penegakan  hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  berdiri  sendiri, melainkan saling berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat di mana hukum diberlakukan.

## Kesimpulan
Berbagai strategi dan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi bencana non alam pandemi  Covid-19  merupakan  kebijakan  dan  strategi  yang  berjenjang  mulai  dari  tingkat  pusat, provinsi  hingga  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki  kerangka  hukum  yang  jelas  dan
23 https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/14452651/diprotes-warga-pemkot-pontianak-kaji-ulang-rusunawa- jadi-tempat-isolasi-pdp , diakses tanggal 10 Mei 2021.
24 https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/14222451/ribuan-pemudik-terobos-barikade-penyekatan-di- kedungwaringin-jumlah-pos?page=all , diakses tanggal 10 Mei 2021.
25 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210515130721-20-642716/menhub-15-juta-orang-mudik-selama- lebaran-2021 , diakses tanggal 10 Mei 2021.
didasarkan  pada  perundang-undangan  yang  berlaku. Undang-undang  tersebut  adalah:  Undang- Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan  Bencana,  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan yang ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu keselamatan masyarakat dari bencana non  alam  pandemi  Covid-19  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia.  Pada  tingkatan  di  bawahnya, berbagai  peraturan  perundang-undangan  seperti  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  serta peraturan-peraturan lainnya hingga pada level Provinsi Kalimantan Barat telah dibuat sedemikian rupa sehingga kesemuanya memiliki landasan hukum yang kuat.
Meskipun kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat telah dibuat dan memiliki kerangka hukum yang jelas, pada tataran pelaksanaan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut. Permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi berfungsinya hukum sebagai sebuah sistem, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
a. Dari  aspek  substansi  hukum,  meskipun  Indonesia  telah  memiliki  perangkat  regulasi  dalam penanganan bencana, termasuk bencana nonalam yang berupa wabah penyakit, baik Undang- Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  dan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  yang  menjadi  dasar  dari  kebijakan  dan  strategi  penanggulangan pandemi  Covid-19  masing-masing  memiliki  kelemahan  sehingga  tidak  efektif  dalam menanggulangi penyebaran wabah penyakit secara meluas seperti pandemi Covid-19.
b. Dari aspek struktur hukum, pemerintah Indonesia (sebagaimana banyak pemerintah negara- negara  lain  di  dunia)  terkesan  tidak  siap  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  dan  masih adanya  kelemahan  sistem  kesehatan  nasional.  Meskipun  ada  langkah  dan  upaya  yang dilakukan pemerintah namun masih belum dapat menutupi kelemahan dalam sistem kesehatan nasional  Indonesia  karena  persoalan-persoalan  seperti  distribusi  yang  merata  dari  petugas kesehatan, fasilitas dan alat-alat kesehatan, ketersediaan farmasi.
c. Dari aspek budaya hukum, strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 masih berhadapan dengan sulitnya mengatur dan mengubah perilaku masyarakat. Munculnya berbagai persepsi tentang wabah Covid-19 di masyarakat sejak awal secara nyata mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ketidakpahaman  masyarakat  mengenai  apa  dan  bagaimana  wabah  Covid-19  juga  menjadi persoalan-persoalan yang menghambat penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Anisya,  A.,  Mardiana,  D.,  Rania,  I.  &  Novyanti,  N.,  2020,  “Kajian  Pustaka:  Analisa  Sistem
Kesehatan Nasional Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”,
https://www.researchgate.net/publication/348047875_Kajian_Pustaka_Analisa_Sistem_ Kesehatan_Nasional_Indonesia_di_Masa_Pandemi_COVID
Hadi, S., 1995, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset. https://bisnis.tempo.co/read/1312156/genjot-pariwisata-pemerintah-anggarkan-rp-72-m-untuk- influencer/full&view=ok
https://covid19.go.id/p/berita/indonesia-miliki-dua-opsi-pengembangan-vaksin-covid-19
https://dunia.tempo.co/read/1424698/evaluasi-1-tahun-penanganan-pandemi-covid-19-sebut- respon-who-dan-cina-lamban
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/14222451/ribuan-pemudik-terobos-barikade- penyekatan-di-kedungwaringin-jumlah-pos?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/13191501/idi-sebut-angka-tes-covid-19-di- indonesia-masih-kecil?page=all
https://news.detik.com/berita/d-4874858/minta-masyarakat-tak-panik-soal-penyebaran-virus- corona-menkes-enjoy-saja
https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/14452651/diprotes-warga-pemkot-pontianak-kaji- ulang-rusunawa-jadi-tempat-isolasi-pdp
https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb- b1ZLh9sVp
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200413151226-17-151562/update-corona-13-april- 4557-kasus-positif-399-meninggal
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190524145348-284-398120/tradisi-mudik- bermula-dari-momen-pengakuan-kesuksesan-diri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya- negara-besar-di-asia-tak-kena-corona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211195637-20-473740/menkes-tantang-harvard- buktikan-virus-corona-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210515130721-20-642716/menhub-15-juta-orang- mudik-selama-lebaran-2021
Marzuki, P.M., 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Pranata Media. Muhyidin,  2020,  “Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia”, The Indonesian Journal of Development Planning, IV (2): 240-252. Purnama,  A.,  &  Murdiyanto,  2013,  “Penyaluran  Bantun  Korban  Bencana  Alam  Studi  Kasus Pemulihan  Kehidupan  Korban  Bencana  Alam  di  Kota  Jayapura”, Jurnal  PKS, 12  (2): 183-196.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Soekanto, S., 1994 , Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Sriharini,  2009, Manajemen  Pasca  Bencana  Alam:  Studi  tentang  Manajemen  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  Rumah  Pasca  Bencana  Alam  Gempa  Bumi  Tanggal  27  Mei  2006  di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.