## KEDAULATAN SEMU: PRAKTIK PEMERINTAHAN NEGARA DAN DAERAH BENTUKAN BELANDA 1947-1948
Mohammad Rikaz Prabowo a , Aman b
rikaz.prabowo@gmail.com, aman@uny.ac.id
a Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Pengurus Wilayah Kalimantan Barat, Indonesia
b Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo 1 Karang, Yogyakarta, 52281, Indonesia
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022

## PENDAHULUAN
Sejarah Indonesia di era Revolusi Kemerdekaan diisi dengan berbagai peristiwa yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara muda yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 ini. Dalam tempo beberapa bulan, sekutu (Inggris dan Australia) memasuki Indonesia untuk menilai keadaan dan mengurus Rehabilitation Allied Prisoners of War & Internees (RAPWI). Membebaskan atau memulangkan tawanan perang sekutu dan para interniran yang ditahan oleh Jepang di berbagai kamp (Anwar, 2015). Mengingat tugas-tugas sekutu yang bersifat kepolisian saja, maka Pemerintah RI terbuka dan memfasilitasi. Akan tetapi begitu diketahui turut pula tentara Belanda dan aparat sipilnya (Netherlands Indies Civil Administration/NICA) dalam rombongan kedatangan sekutu itu, rakyat dan pemuda mulai antipati. Terlebih setelah kedatangan mereka memicu terjadinya sejumlah bentrokan bersenjata antara laskar-laskar bersenjata dan tentara Indonesia dengan pasukan Inggris dan Belanda di beberapa kota seperti Bandung dan Surabaya (Sunarya, 1991).
Pemerintahan NICA dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hubertus van Mook yang sebenarnya tidak rela Indonesia dapat merdeka 100%. Ia mendesain agar Indonesia dibentuk pemerintahan peralihan di bawah persemakmuran Belanda (Leirissa, 2006). Pada 1946 ia sudah menguasai banyak wilayah Indonesia dan siap dijadikan modal untuk mewujudkan idenya. Dalam sebuah pidato tentang politik negara Hatta mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi dalam praktiknya telah masuk kekuasaan Belanda (Hatta, 2018).
Belanda mengadakan Konferensi Malino pada 15-25 Juli 1946, yang dihadiri tokoh-tokoh swapraja di sekitar Kalimantan dan Indonesia. Melalui konferensi ini, van Mook kembali menyuarakan perlunya masa peralihan selama 5-10 tahun bagi Indonesia dan menjadi persemakmuran Belanda (Anwar, 2015). Hasil dari konferensi ini menyepakati pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Daerah-daerah otonom di Kalimantan. Dampak konferensi ini kemudian mendorong wilayah lain yang dikuasai Belanda untuk juga mendirikan Negara (Sunarya, 1991).
Pendirian negara-negara dan daerah semakin marak pasca Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947. Secara de-facto, wilayah RI yang diakui terbatas di Jawa, Sumatera, dan Madura. Tafsiran Belanda terhadap Linggarjati justru menganggap RI adalah negara bagian dari persemakmuran mereka (Susilo & Wulansari, 2021). Van Mook bergerak cepat, ia menyarakan sendiri akan hadir pada konferensi pembentukan daerah-daerah di Kalimantan yang dilaksanakan dalam tempo secepat mungkin (Het Dagblad, 28 Maret 1947).
Perbedaan tafsiran pada Linggarjati memicu perang terbuka pada 21 Juli 1947. Dihadapan PBB, Belanda berkilah agresi militer ini sebagai aksi polisionil (Jessup, 2006). Belanda menduduki daerah-daerah berpotensi ekonomi seperti perkebunan di Jawa dan ladang minyak di Sumatera (Feith, 2007). Agresi itu tidak hanya memaksa RI untuk menandatangani perjanjian (Renville) pada 17 Januari 1948, namun konsesi yang diberikan jauh lebih banyak daripada Linggarjati (Anwar, 2015). Wilayah RI yang diakui semakin menyusut, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera (Het Dagblad, 19 Januari 1948). Dampak dari Renville mengakibatkan daerah yang dikuasai
Belanda semakin luas. Dengan begitu pembentukan Negara-negara dan daerah semakin marak sebagai bagian dari rencana Van Mook membentuk Indonesia Serikat untuk menyaingi wilayah RI (Feith, 2007).
Gencarnya pendirian satuan kenegaraan oleh Belanda tersebut menarik untuk dikaji agar diketahui seberapa signifikan pengaruhnya dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan. Dari hal itu dapat diketahui bagaimana jalannya pemerintahan dan kedaulatan yang dimiliki oleh satuan-satuan kenegaraan itu. Sebab, pendirian Negara-negara dan Daerah dimaksudkan oleh Belanda untuk menyaingi RI dan memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena banyaknya Negara-negara dan Daerah yang dibentuk kala itu, maka penulis hanya mengambil masing-masing satu contoh yakni Negara Pasundan dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Dengan begitu kiranya dapat memberikan gambaran umum bagaimana jalannya praktik pemerintahan di Negara-negara dan Daerah yang dibentuk Belanda sepanjang tahun 1947-1948.
Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Pertama, penelitian berjudul Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946-1950) oleh Khamsyahurrahman, tahun 2015. Penelitian ini mengangkat secara khusus eksistensi DIKB mulai ketika hendak didirikan hingga akhirnya dibubarkan pada 1950. Nilai lebih dari penelitian ini ialah memuat cukup lengkap struktur dan badan-badan organisasi DIKB serta daftar tokoh-tokoh yang bergabung di dalamnya. Dengan begitu penulis memiliki gambaran tentang organisasi DIKB, yang dapat membantu untuk menelaah seperti apa praktik pemerintahanya.
Kedua, penelitian berjudul Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959 oleh Andre Bagus Irshanto pada 2017. Penelitian ini mengangkat perjalanan sejarah sebuah organisasi berlatar belakang persatuan etnis, yakni Sunda, yang melewati berbagai dinamika sejak masa pergerakan nasional hingga masa kemerdekaan. Menariknya, Paguyuban Pasundan pada suatu masa, tepatnya antara tahun 1948-1950 pernah menjadi suatu fraksi politik pada Negara Pasundan yang dikenal militan, pro-republik, dan berpengaruh pada negara tersebut. Dengan begitu, secara tidak langsung penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kondisi struktur kenegaraan Negara Pasundan pada batasan temporal yang penulis tetapkan.
Ketiga, penelitian berjudul Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan dan Kesinambungan) oleh Mestika Zed pada 2017. Penelitian ini memang secara khusus tidak membahas negara atau daerah bagian yang didukung Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Akan tetapi, penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengapa Belanda sukses mendirikan negara-negara dan daerah di Indonesia untuk mempersiapkan sistem federalisme menyaingi RI. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa warisan-warisan kolonial di bidang politik-pemerintahan masih melekat kuat pada orang-orang yang dahulunya bekerja dalam korps pegawai Belanda. Dengan begitu, penelitian ini sangat berhubungan dengan topik yang penulis angkat karena dapat memberikan gambaran umum mengapa Negara Pasundan dan DIKB perlu didirikan .
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang dilalui dalam beberapa tahap, yakni: pengumpulan sumber-sumber/data (heuristik), melakukan kritik sumber (verifikasi), penafsiran pada sumber-sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).
Dilihat dari periodesasinya sekitar revolusi kemerdekaan Indonesia 1946-1949, maka beberapa sumber primer yang digunakan berasal dari karya pelaku atau saksi sejarah seperti Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung, catatan jurnalis Rosihan Anwar, catatan delegasi Amerika Serikat di forum PBB Philip C. Jessup, dan catatan M. Yanis yang dikemas dalam sebuah Novel Sejarah. Sumber primer lain yang digunakan ialah surat keputusan dari Dewan Kalimantan Barat serta surat kabar yang diterbitkan pada masa itu. Surat kabar diunduh dari layanan daring Perpustakaan Nasional RI (www.khastara.perpusnas.go.id) dan situs digitalisasi surat kabar berbahasa Belanda melalui Delpher (www.delpher.nl). Surat kabar yang digunakan hanya yang diterbitkan di Indonesia rentang waktu 1946-1948. Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan hasil kajian yang terkait tentang Negara Pasundan dan DIKB.
Langkah selanjutnya yakni dilakukan kritik sumber baik secara eksternal dan internal. Fakta-fakta yang didapatkan dalam dua proses ini dimaknai dan ditempatkan secara kronologis dan tematis. Proses pemaknaan memerlukan pengetahuan yang mencukupi tentang tema penelitian yang sedang dikerjakan. Untuk itu diperlukan proses interpretasi. Penjabaran fakta-fakta sejarah secara kronologis tanpa suatu interpretasi akan menjadi sebuah karya kronik, bukan karya sejarah (Kanumuyoso, 2020). Hal ini penting, agar dapat berlanjut dan dihasilkan penyusunan fakta-fakta yang komprehensif dalam proses historiografi.
Kanumuyoso (2020), menyebutkan penggunakan metodologi akan menyebabkan adanya pendekatan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan setiap penggambaran terhadap gejala sejarah yang kompleks menuntut adanya pendekatan yang memungkinkan seleksi fakta yang diperlukan. Untuk itu, penelitian ini meggunakan pendekatan politik. Pendekatan ilmu politik menggambarkan bagaimana jalannya sejarah ditentukan kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik. Oleh sebab itu sejarah konvensional adalah sejarah yang identik dengan politik (Abbas, 2014).
Sejarah politik konvensional cenderung membahas peristiwa-peristiwa yang memiliki dampak secara nasional. Berbeda dengan hal itu, pada penulisan ini juga digunakan kajian sejarah politik tingkat lokal. Sebab peristiwa tingkat lokal tidak selalu merupakan hasil dari perkembangan politik di tingkat nasional. Akan tetapi dapat pula dimulai dari suatu kejadian yang menjadi besar sehingga berdampak secara lokal atau bahkan mungkin ke tingkat nasional (Kanumuyoso et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdirinya Negara Pasundan tidak bisa dilepaskan karena gejolak politik di tingkat nasional dan lokal. Di tingkat nasional, dampak dari Konferensi Malino telah menginspirasi tokoh-tokoh feodal di Jawa Barat yang tidak ingin kehilangan jabatan
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
karena berdirinya RI, mendukung garis politik federalisme Van Mook melalui pembentukan negara-negara di bawah persemakmuran Belanda. Sedangkan di tingkat lokal, pembentukan negara ini merupakan reaksi dari tersainginya tokoh Sunda, atas keberadaan orang-orang non Sunda yang menempati posisi pemerintahan di Jawa Barat (Dienaputra, 2011). Kelompok ini memang sedari awal kurang simpatik pada perjuangan RI, untuk itu mereka didukung oleh Belanda. Tokoh golongan ini dipimpin oleh Raden Soeria Kertalegawa, mantan Bupati Garut yang mendirikan Partai Rakyat Pasundan/PRP (Permana, 2014). Dengan didukung Residen Jawa Barat, Tuan Klaassen, berdirilah PRP pada 20 November 1946 dan mendapatkan pengesahan dari Belanda pada 7 Desember 1946 (Sunarya, 1991).
Akibatnya, pendukung RI di Jawa Barat mengkritik manuver Kertalegawa. Harian Star Weekly menyebutkan bahwa tokoh PRP hanya menjadi boneka Belanda yang menjadi dalang di belakang layar, dan menjadi alat politik pemecah belah. PRP menyatakan tujuannya agar Pasundan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dalam ikatan federasi, tidak sebagai daerah RI namun dalam lingkungan Kerajaan Belanda (Star Weekly, 5 Januari 1947). Kertalegawa adalah segelintir dari tokoh warisan birokrasi kolonial yang masih bertahan pasca kemerdekaan. Ia termasuk ‘korps’ pegawai bumiputera yang memiliki kesetiaan total dan berdedikasi tinggi pada tuannya (Zed, 2017). Karena mendapatkan dukungan dari Belanda dan militernya, Kertegawa semakin besar kepala dan mengklaim pada bulan April 1947 sudah memiliki 250.000 masa. Pada 4 Mei 1947 dengan dihadiri sejumlah pembesar Belanda termasuk Van Mook, di hadapan 4000 orang di alun-alun Bandung ia memproklamirkan berdirinya Negara Pasundan dan mengangkat dirinya sebagai Presiden, dibantu Mr. R Kustomo sebagai Perdana Menterinya (Dienaputra, 2011) (Sjamsuddin et al., 1992).
Pemerintah RI mengecam Kertalegawa sebagai gerakan makar. Dalam proklamasinya, Kertalegawa membacakan bahwa merdekanya Pasundan merupakan satu-satunya solusi masa depan politik dengan tetap menjaga hubungan federasi Indonesia di bawah Mahkota Ratu Belanda (Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode, 5 Mei 1947). Sadar Kertalegawa tidak bisa dilawan dengan senjata, maka demi meraih simpati dan menjaga semangat perjuangan rakyat Sunda, maka diaktifkan kembali organisiasi Paguyuban Pasundan (PP). Organisasi ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1914 yang berisi golongan menak Sunda yang bercita-cita memajukan kecerdasan dan kehidupan masyarakat Sunda (Lubis, 1998). Pasca kemerdekaan, PP banyak diisi oleh tokoh-tokoh Sunda di pihak RI, salah satunya M. Enoch (Walikota Yogyakarta). Negara Pasundan ternyata juga mendapat penolakan dari banyak tokoh. Presiden Sukarno menyebutkan ia menerima ratusan mosi kesetiaan pada RI melalui surat dan telegram dari seluruh Jawa Barat (Nieuwe Courant, 13 Mei 1947).
Di Cianjur pada 6 Mei 1947, Pamong Praja melakukan protes atas pendirian Pasundan. Protes juga datang dari Cirebon pada 9 Mei 1947 yang didukung oleh Sultan Kasepuhan dan Kanoman. Esoknya di Sumedang yang menjadi basis masa Partai Sosialis juga mengadakan aksi serupa didukung oleh seluruh elemen (Lindayati, 1993). PRP mengusahakan segala cara agar mendapatkan pendukung hingga membuka pendaftaran di Jakarta. Akan tetapi, kunjungan wakil RI ke Priangan Timur pada 21 Mei 1947 justru
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
membuktikan masyarakat setia di belakang RI dan menolak aksi Kartalegawa. Rasa frustasi PRP yang gagal memperoleh dukungan itu akhirnya dibalas dengan melakukan aksi perebutan kekuasaan pemerintah RI di Bogor. Tempat-tempat strategis seperti kantor pemerintah direbut, merah putih diturunkan dan Residen R. Supangkat ditahan. Aktor penyerbuan adalah petinggi PRP Mr. Kustomo. Hal ini berakibat pada pendudukan tentara Belanda di objek-objek strategis setempat dengan dalih penjagaan (Anwar, 2015).
Usaha-usaha PRP untuk menegakkan Negara Pasundan bentukan Kertalegawa pupus di akhir Mei 1947 setelah keluarga besarnya sendiri, termasuk ibunya, menyampaikan resolusi pada 28 Mei 1947 kepada Pemerintah RI untuk setia di belakang republik (Sunarya, 1991). Sadar rendahnya popularitas Kertalegawa, Belanda menarik dukungannya pada Negara Pasundan. Negara ini lenyap dengan sendirinya, namun agresi yang dilancarkan pada 21 Juli 1947 membuat wilayah Jawa Barat secara de-facto dikuasai oleh Belanda (Sjamsuddin et al., 1992).
Penguasaan atas Jawa Barat secara resmi ditandai dengan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, selain itu TNI juga diharuskan mundur dari wilayah ini (Tasnur & Fadli, 2019). Belanda kembali mencoba mendirikan Negara di Jawa Barat namun dengan taktik berbeda. Kegagalan Pasundan ciptaan Kertalegawa dikarenakan profil dirinya yang kurang populis, serta diisi oleh tokoh-tokoh yang tidak terdidik secara politik (Lindayati, 1993). Untuk itulah Belanda mengadakan Konferensi Jawa Barat I dan II (13-18 Oktober dan 16-20 Desember 1947) dengan mengundang tokoh-tokoh Sunda terkemuka. Konferensi menghasilkan resolusi agar dibentuk pemerintahan sementara dalam bentuk Negara, dimana nantinya akan berada dalam lingkungan RIS. Selanjutnya pada Konferensi Jawa Barat ke-III (23 Februari 1948-5 Maret 1948), ditetapkan pembentukan Negara Pasundan pada 26 Februari 1948 (Sjamsuddin et al., 1992).
Awalnya, gencarnya pendirian negara-negara termasuk Pasundan diprotes oleh RI dengan menuduh Belanda telah melanggar kesepakatan Renville. Protes itu dilayangkan ke Komisi Jasa-Jasa Baik yang dibentuk PBB untuk memediasi RI dengan Belanda (Jessup, 2006). Pemerintah RI bahkan mengutus Ali Budiardjo dan Hamid Algadri mendirikan Gerakan Plebisit RI di Jawa Barat untuk merebut dukungan penduduknya menggagalkan Pasundan (Anwar, 2015). Akan tetapi pendirian Pasundan yang semula diproyeksikan Belanda untuk menyudutkan RI, akhirnya dipimpin oleh R.A.A Wiranatakusumah yang pro-republik sebagai Wali Negara. Hal ini berkat perjuangan fraksi Indonesia pada parlemen Pasundan yang minoritas namun sangat vokal. Fraksi pimpinan R. Suyoso ini juga berhasil mendorong R. Adil Puradiredja yang juga orang republik terpilih menjadi Perdana Menteri Pasundan (Sjamsuddin et al., 1992).
Wiranatakusumah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI, karena ia menerima jabatan sebagai pemimpin Pasundan itu, ia dibebas tugaskan oleh Pemerintah RI dengan kehormatan (Het Dagblad, 22 Maret). Terpilihnya Wiranatakusuma mendapat restu oleh Presiden Sukarno yang menganggapnya sebagai suatu kemenangan strategis RI. Akan tetapi untuk menepis opini negatif dan kritik dari masyarakat, pada pidato pelantikannya ia melakukan pembelaan. Bahwa dirinya berjiwa
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
republik dan tidak menghendaki Jawa Barat terpisah dari RI, cara yang ditempuhnya ini hanya sebuah strategi saja (Irshanto, 2017).
Wiranatakusumah baru resmi dilantik menjadi Wali Negara Pasundan pada 24 April 1948. Sedangkan pembentukan kabinet yang dilakukan oleh R. Adil Puradiredja menghasilkan susunan kabinet sebagai berikut. 1) Menteri Kemakmuran: Dendakusumah, 2) Menteri Pengajaran: Yudakusumah, 3) Menteri Keuangan: P.J. Gerke, 4) Menteri Lalu Lintas dan Pengairan: Tan Hwat Tiong, 5) Menteri Sosial: Bunyamin, dan 6) R. Adil Puradiredja sendiri yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) merangkap Menteri Dalam Negeri (Sjamsuddin et al., 1992).
Susunan kabinet itu disampaikan pada 13 Mei 1948 di hadapan sidang Parlemen Pasundan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan dasar-dasar politik program kabinetnya untuk memajukan perjuangan ke arah terbentuknya Indonesia Serikat sebagai persatuan negara-negara bagian. Program lainnya yakni untuk memberikan hak-hak yang sama kepada semua warga negara dan melindungi hak minoritas. Hal yang terpenting ingin diwujudkannya adalah mengembalikan keamanan dan ketertiban umum agar Jawa Barat lepas dari status keadaan darurat perang (Sjamsuddin et al., 1992). Sementara itu, parlemen sudah ditetapkan pada Konferensi ke-III. Dengan berjumlah 100 anggota, parlemen ini terdiri dari beberapa fraksi. Antara lain; Fraksi Nasional, Fraksi Indonesia, Fraksi PRP, Fraksi Tengah, Fraksi Kesatuan, Golongan Indo-Eropa, Fraksi Kristen Protestan, Fraksi Katolik, Golongan Arab, dan Golongan Cina. (Sunarya, 1991)
Sementara itu didirikan pula daerah otonom oleh Belanda di Kalimantan Barat, yang diawali dengan penguasaan kembali wilayah ini sekitar bulan Oktober 1945. Sebenarnya pada 20 September 1945, kaum republikan yang bernaung dalam organisasi Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI) melakukan aksi pendudukan kantor karasidenan. Menyatakan dan mengangkat Asjikin Noor sebagai Residen Republik serta wilayah ini menjadi bagian dari RI. Akan tetapi, Asjikin Noor justru berkhianat dengan menyerahkan kedudukannya kepada NICA pada 22 Oktober 1945 di bawah pimpinan Dr. Van Der Zwall (Prabowo, 2018). Hal itu membuat terpukul PPRI dan republikan, akan tetapi mereka tidak kuasa melawannya karena minim kekuatan. Terlebih hingga saat itu komunikasi antara Kalimantan Barat dengan pemerintah pusat di Jakarta juga belum juga terjalin (Ahok et al., 1992).
Wilayah Kalimantan Barat memang tidak memiliki banyak pendukung republik dibanding di Jawa dan Sumatera. Berkuasanya kembali Belanda malah membuat sebagian kalangan tokoh-tokoh feodal seperti Sultan dan Panembahan merasa lega, karena terbebas dari penjajahan Jepang yang kejam serta tidak ingin bergantung pada Pemerintah RI yang lemah. Tentunya, latar belakang ini terjadi juga di wilayah lain pada periode itu bahwa kalangan feodal dan bangsawan juga tidak ingin kehilangan kekuasaan dan jabatan apabila berdiri di belakang RI. Malahan tidak lama setelah berkuasanya kembali, Belanda melalui aparatnya banyak menangkapi para republikan karena dianggap terlalu vokal dan menjadi ancaman (Prabowo, 2018).
Selang satu tahun kemudian pasca keberhasilan Konferensi Malino, Pemerintah NICA mensponsori pembentukan Dewan Kalimantan Barat (DKB) pada 22 Oktober
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
1946. DKB beranggotakan 40 orang dengan perwakilan dari tokoh etnis Dayak 7 orang, Melayu 6 orang, Tionghoa 8 orang, Belanda 4 orang, dan perwakilan swapraja/kesultanan sebanyak 15 orang. DKB diketuai oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak, dan bertugas untuk memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Asisten Residen yang dijabat orang Belanda (Tanasaldy, 2014). Sultan Hamid II pada pidato sambutannya menyatakan pembentukan DKB seiring dengan kemajuan negosiasi dengan PM Sutan Syahrir (RI) yang semakin mengarah kepada pembentukan negara bersistem federasi. (Het Dagblad, 31 Oktober 1946)
Pembentukan DKB dengan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung di dalamnya jelas dikecam oleh kaum republiken yang sedari awal anti-kooperasi dengan Belanda apapun bentuknya. Pembentukan DKB menurut inisiatif dan dukungan kuat Sultan Hamid II ialah untuk mengisi kekosongan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat yang terjadi pada masa pendudukan Jepang 1942-1945 dan mengakibatkan gugurnya para sultan atau panembahan (Khamsyahurrahman, 2015). DKB didirikan dengan Surat Keputusan No. 20/L dimaksudkan agar para pemimpin swapraja dapat berkontribusi dalam pemerintahan karasidenan, meskipun hanya sebagai penasihat. Akan tetapi, tujuan akhir DKB memang dipersiapkan untuk membentuk suatu pemerintahan sebagaimana dalam konsep federalisme Van Mook. Untuk itulah tugas DKB diawasi pula oleh Residen (Nugraha, 2012).
Van Mook sebenarnya menginginkan terbentuknya Negara Kalimantan yang lebih luas, sementara di sisi lain Konferensi Denpasar 7-18 Desember 1946 hanya berhasil mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Ketidak berhasilan ini akibat pertentangan diantara kaum feodal pendukung federal sendiri yang kala itu dihadiri tokoh-tokoh seperti Sultan dan Panembahan dari Kalimantan bagian barat, timur, tenggara, dan Banjar (Soedarto, 1989). Pada 28 Oktober 1946 anggota DKB dilantik oleh Residen Dr. Van Der Zwall. Dalam sambutannya ia mengungkapkan bahwa pendirian Dewan ini merupakan suatu reformasi ketatanegaraan. Beberapa kompetensi (urusan) pemerintahan Karasidenan di luar pemungutan pajak, retribusi transportasi/jalan, dan pengangkatan pegawai nantinya akan dipercayakan kepada DKB untuk dirumuskan bersama (Het Dagblad, 6 November 1946)
Konstelasi politik nasional cepat sekali berubah dan mempengaruhi politik di daerah. Rumusan Perundingan Linggarjati antara RI dengan Belanda jadi hal yang mengganjal. Perundingan yang dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat sejak November 1946 itu merugikan RI karena menyusutnya wilayah yang hanya diakui mencakup Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan tetapi Belanda bersedia mengakui secara de-facto eksistensi RI (Susilo & Wulansari, 2021). Meskipun begitu, Belanda tetap saja menafsirkan RI sebagai bagian persemakmurannya. Pada 20 Maret 1947, DKB bersidang mempersoalkan Linggarjati dan memutuskan menerima isi perundingan itu. Apalagi salah satu itu perundingan ialah kesepakatan membentuk Indonesia Serikat (Yanis, 1998).
Perundingan Linggarjati akhirnya ditandatangani pada 25 Maret 1947. Kalimantan Barat yang tidak termasuk wilayah RI sebagaimana Linggarjati menjadi wilayah yang dikuasai Belanda. Maka, demi memuluskan pembentukan Indonesia
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
Serikat, perlu dibentuk suatu satuan kenegaraan yang akan menjadi daerah modal untuk mencapai federalisme Indonesia. Pada 12 Mei 1947 dibentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang dihadiri langsung oleh Van Mook dan pejabat-pejabat Belanda lainnya (Het Dagblad, 12 Mei 1947). Obsesi Van Mook akan federalisme di Indonesia sebagai persemakmuran Belanda dibuktikannya dengan datang pada acara pendirian negara-negara dan bagian. Dalam sambutannya pada penandatanganan statuta DIKB tanggal 12 Mei 1947 di Pontianak, ia mengungkapkan tidak akan beristirahat hingga seluruh Indonesia, atas dasar Perundingan Linggarjati, terwujud negara bagian (dan daerah) (Het Dagblad, 13 Mei 1947).
Sultan Hamid II dipercaya untuk menjadi Kepala DIKB dengan dibantu lima orang anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) yakni, J.C Oevaang Oeray, A.F Korak, M. Saleh, Lim Bak Meng, dan Nieuwenhuysen. Sementara Sekretaris DIKB dijabat oleh A.H Bohm, dan Residen tetap dipegang Dr. Van Der Zwall. DKB kemudian ditetapkan menjadi Parlemen bagi DIKB yang dipimpin oleh Dr. J. Kiers (Khamsyahurrahman, 2015). DIKB melanjutkan tatakelola pemerintahan yang telah dirintis Belanda sebelum Perang Dunia II, yakni mengoptimalkan peran raja dan tokoh adat di dalam penyelanggaraan roda pemerintahan seperti swapraja. Sehingga seluruh potensi basis-basis tradisional di daerah ini dilibatkan dalam penyelanggaraan roda pemerintahan DIKB (Aju, 2017).
DKB merupakan ruh dari pelaksanaan pemerintahan DIKB yang menjadi ciri istimewanya. Menurut penulis, DKB meskipun sebuah badan parlemen namun tidak menggunakan model keterwakilan anggota berdasarkan afiliasi fraksi-fraksi politik. Melainkan representasi dari tokoh-tokoh etnis/adat dan pemimpin swapraja (sultan/panembahan). Lima belas dari empat puluh anggota DKB juga memimpin pemerintahan swapraja di masing-masing kesultanannya. DKB dianggap tidak representatif dan demokratis oleh republikan. Ikatan GAPI (Gabungan Persatuan Indonesia) yang menghimpun organisasi serta individu pendukung RI, dalam konferensinya tanggal 18 Mei 1947 menyatakan menolak statuta DIKB, Kalimantan Barat merupakan bagian dari NKRI, serta mendesak pengibaran bendera Merah Putih (Soedarto, 1989).
Pembentukan Negara-negara dan Daerah yang dilakukan oleh Belanda sebagai daerah modal untuk pembentukan Indonesia Serikat berbentuk federal, sekaligus untuk menyaingi RI bergulir seperti sebuah paradoks. Ni’matul Huda mengungkapkan federalisme dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen yang memiliki kedaulatan dalam bentuk hak atau kekuasaan. Biasanya, kekuasaan itu pada bidang urusan domestik (dalam negeri), seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat (Huda, 2009).
Negara Pasundan mulanya dibentuk pada 4 Mei 1947 oleh Suria Kertalegawa yang tidak dapat berusia panjang karena kurangnya dukungan. Sehingga, Negara Pasundan versi ini sama sekali tidak berjalan efektif dan harus bubar dengan sendirinya (Dienaputra, 2011). Baru kemudian berdiri kembali Negara Pasundan tanggal 26 Februari 1948 pada Konferensi Jawa Barat III dan memutuskan untuk menetapkan R.A.A Wiranatakusuma sebagai wali negaranya. Negara Pasundan ini lahir pasca
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
Perjanjian Renville, menjadikan Jawa Barat wilayah yang dikuasai langsung oleh Belanda. Maka dari itu, negara ini memang diarsiteki langsung oleh Belanda dengan merangkul tokoh-tokoh Pasundan dalam Konferensi.
Negara Pasundan dilengkapi dengan lembaga-lembaga kenegaraan, seperti Wali Negara, Kabinet, dan Parlemen. Hal ini semakin dikukuhkan melalui Surat Keputusan Nomor 1 tertanggal 23 April 1948 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Federal Sementara Belanda (Tijdelijke Bestuursdienst), yang berpusat di Batavia pimpinan Gubernur Jenderal Van Mook. Akan tetapi dalam praktiknya, Negara Pasundan sangat terikat sekali dan masih dikontrol oleh Belanda. Sehingga jalannya pemerintahan negara ini cenderung tidak berlangsung efektif dan demokratis. Negara Pasundan tidak mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya untuk menjalankan pemerintahan (Sjamsuddin et al., 1992).
Tidak berdaulatnya Pasundan bukan hanya pada urusan keamanan, namun juga pada urusan luar negeri maupun dalam negeri. Wilayah ini ditetapkan oleh Belanda di bawah Staat van Oorlog en Beleg (keadaan darurat perang), dimana urusan keamanan dan pertahanan sepenuhnya dipegang oleh polisi dan tentara KNIL. Untuk itulah pada susunan Kabinet PM Adil Puradiredja tidak terdapat menteri khusus yang menangani soal keamanan dan pertahanan (Sjamsuddin et al., 1992). Sama halnya dengan urusan luar negeri, dimana Pasundan sama sekali tidak memiliki kedaulatan demikian. Hubungan-hubungan diplomatik ke luar hanya sebatas dapat dilakukan kepada sesama negara-negara/daerah di Indonesia, khususnya setelah terbentuk Bijenkoomst voor Federale Overleg (BFO) pada 15 Juli 1948. PM Adil Puradiredja bersama PM Negara Indonesia Timur (NIT), Ide Anak Agung Gede Agung adalah tokoh yang membidani lahirnya Majelis Permusyawaratan Negara-negara Federal (BFO) ini (Putro, 2018)(Leirissa, 2006).
Pengaruh Belanda pada jalannya pemerintahan Negara Pasundan juga tampak pada urusan lain. Van Hulten (1992) sebagaimana dikutip oleh Tanasaldy (2014), mengungkapkan bahwa Belanda menempatkan setidaknya seorang pejabatnya dalam setiap badan eksekutif pada negara-negara/daerah yang mereka sponsori agar dapat memainkan peranan penting dalam jalannya pemerintahan. Hal ini terlihat dalam susunan Kabinet PM. Adil Puradiredja, terdapat pejabat Belanda bernama P.J Gerke menduduki posisi penting sebagai Menteri Keuangan. Selain kabinet tidak 100% dijalankan oleh orang Indonesia, pemerintahan juga dijalankan secara dualistik. Berlangsung pemerintahan Belanda di satu pihak (Binnenlandsche Bestuur/BB) dan pemerintahan untuk orang pribumi di lain pihak (Inlandsche Bestuur). BB adalah korps pejabat Belanda yang secara struktualis dari tingkat tertinggi (Gubernur Jenderal) hingga terbawah (kontrolir). Belanda mempertahankan hal demikian sesuai semangat hukum kolonial. Sepanjang keadaan memungkinkan, penduduk pribumi dibiarkan di bawah pimpinan langsung para kepala daerah mereka sendiri (Zed, 2017).
Pasca dicapainya Renville, Belanda membentuk Regerings Commisaris Bestuurangelegenheinden (Recomba) yang merupakan Pemerintahan Peralihan Sementara. Agar dapat mengendalikan pemerintahan secara tidak langsung (Indirect Rule), Belanda mengangkat Recomba Jawa Barat. Jabatan itu dipegang oleh kalangan
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
menak Sunda yakni R.A.A Hilman Djajadiningrat (Kurnia, 2006). Campurtangan Belanda pada pemerintahan Pasundan semakin kuat setelah PM. Adil Puradiredja meletakkan jabatannya pada 19 Desember 1948 sebagai bentuk protes mengutuk Agresi Militer ke Yogyakarta (Agung, 1994). Hal yang sama juga dilakukan PM NIT Ide Anak Agung Gede Agung dengan mengembalikan mandat kepada Presiden NIT (Amir, 2010). Hal itu membuat kesal pemerintah Belanda di Batavia. Jenderal Simon Spoor (Panglima KNIL) dan Dr. R.W van Diffelen (Komisioner mahkota Belanda), diutus untuk mendesak Wali Negara R.A.A Wiranatakusumah segera menunjuk seorang formatur kabinet agar dapat terbentuk pemerintahan baru. (Sjamsuddin et al., 1992)
Apa yang terjadi di Pasundan juga tidak jauh berbeda pada DIKB. Terdapat pemerintahan ganda (dualistik), Sultan Hamid II menjabat sebagai Kepala DIKB namun di sisi lain Dr. Van der Zwall berkuasa sebagai residen kepanjangan tangan pemerintah di Batavia. Belanda juga menempatkan dua pejabatnya dalam DIKB, Nieuwenhuysen dalam Badan Pemerintahan Harian (BPH) dan A.H Bohm sebagai Sekretaris DIKB (Tanasaldy, 2014). Bahkan, ketua Dewan Kalimantan Barat (DKB) yang merupakan parlemen daerah dipegang oleh pejabat Belanda Dr. J. Kiers. Masih ditambah 3 pejabat Belanda yang juga duduk sebagai perwakilan golongan Eropa di dalam DKB. (Khamsyahurrahman, 2015)
DKB kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 179/DW tanggal 22 September 1947, mengadopsi Statuut DIKB menjadi Beginselen Verordening (Peraturan Dasar) DIKB (Kamaruzzaman, 2007). Meskipun jumlahnya sedikit, pejabat Belanda justru menguasai posisi penting sebagai ketua parlemen dibanding jumlah anggota perwakilan lain dari kalangan pribumi (perwakilan etnis dan pemimpin swapraja) yang jauh lebih banyak. Hal ini juga terjadi di daerah tingkat bawahnya (afdeeling dan onderafdeeling) dimana pejabat Belanda berdampingan dengan pemimpin swapraja. DIKB sendiri dibagi dalam 5 Afdeeling yang terdiri dari: Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, dan Ketapang (Besluit No. 26/DW/1948, 1948).
Pemerintah DIKB dengan perangkatnya termasuk DKB baru mendapatkan pengakuan dari Belanda pada 2 Maret 1948 melalui Besluit Luitenant Generaal Netherland Indisch Indie No. 8 (Nugraha, 2012). Urusan pemerintahan bidang lain seperti ekonomi, distribusi, pendidikan, dan sebagainya tetap dipegang oleh pejabat Belanda sebagai pimpinannya. Sebagai contoh, Nederlands Indies Governement Import-Export Organisatie (NIGIEO) yang merupakan badan yang mengurus kegiatan ekonomi dipimpin oleh pegawai NICA berpangkat supply officer (Yanis, 1998). Belanda juga mewajibkan penggunaan uang De Javasche Bank (DJB) sebagai alat transaksi resmi dan melakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi. Beberapa diantaranya yakni pembebanan jaminan hipotik, fidusia, dan jual beli tanah, dengan alasan menunggu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yang lebih baik dan dapat diberlakukan (Abubakar et al., 2019).
Urusan keamanan dan pertahanan masih tetap dijalankan oleh Belanda melalui aparat kepolisiannya maupun tentara KNIL. Hanya saja, pemerintah DIKB menurut statuta diperbolehkan membentuk tentara federal (Tentara DIKB). Tentara ini banyak diisi oleh pemuda-pemuda dari Suku Dayak (Aju, 2017). Sultan Hamid II pada
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
pemeriksaan atas kasus yang menimpa dirinya pada 1953 pernah mengungkapkan tentara ini berkekuatan satu kompi dan disebut Kompi Dayak. Akan tetapi keberadaan tentara ini tidak memainkan perananan penting ketika itu, mayoritas personilnya tidak mengenyam pendidikan yang baik (Tanasaldy, 2014). Hal ini dapat dimaklumi karena dalam gelar operasinya kompi ini masih terikat dengan komando KNIL. Pada bidang hubungan luar negeri, dalam catatan DIKB pernah menjalin hubungan koordinasi antar pemerintahan daerah-daerah di Kalimantan seperti Daerah Kalimantan Timur dan Daerah Dayak Besar (Khamsyahurrahman, 2015). Begitupula hubungan keluar lainnya dalam bingkai organisasi BFO, dimana Sultan Hamid II mewakili Kalimantan Barat dalam badan tersebut dan pernah menjabat sebagai ketuanya (Leirissa, 2006).
Demikian gambaran praktik pemerintahan di Negara Pasundan dan DIKB. Dengan menganut konsep federalisme, Negara-negara dan Daerah otonom sebagai wilayah konstituennya harusnya dapat memiliki hak yang lebih. Nilai demokrasi sebagai pengejewantahan kedaulatan rakyat tidak ditemukan dalam Negara-negara dan Daerah. Pemerintahan tidak dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia baik di lembaga eksekutifnya maupun parlemen. Kehendak bersama harus berdasarkan kepentingan dari golongan terbanyak. Apabila hanya kepentingan dari satu golongan minoriteit yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum (Isharyanto, 2016). Hal ini jelas akan mengurangi kewibawaan dan kemerdekaan dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian adanya Negara-negara dan daerah yang dibentuk Belanda tidak lebih dari sekedar pseudo government (pemerintahan semu), dan dalam praktik cukup sentralistik.

## PENUTUP
Berdirinya negara-negara dan daerah pada 1947-1948 merupakan strategi Belanda untuk tetap dapat berkuasa dengan jalan membentuk Indonesia bersistem federalisme di dalam persemakmuran Kerajaan Belanda. Untuk itulah Belanda membentuk negara-negara dan daerah di wilayah Indonesia yang mereka kuasai sebagai daerah modal untuk mendirikan Indonesia Serikat. Pendirian ini dimaksudkan pula untuk menyaingi dan mengkerdilkan RI, selain itu juga sebagai upaya memecah belah persatuan.
Pendirian negara-negara dan daerah semakin gencar dilaksanakan setelah Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947) dan Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Negara Pasundan didirikan oleh Raden Suria Kertalegawa pada 4 Mei 1947 yang didukung oleh Van Mook. Sayangnya, usaha Kertalegawa kandas karena kurangnya dukungan dari tokoh-tokoh Sunda. Belanda kembali mencoba mendirikan Negara Pasundan setelah Jawa Barat resmi dikuasai berkat Perjanjian Renville. Sebagaimana yang telah ditulis di atas, usaha ini baru berhasil pada 26 Februari 1948. Terpilih sebagai Wali Negara yakni R.A.A Wiranatakusumah, dan Perdana Menteri R. Adil Puradiredja. Keduanya sebenarnya adalah tokoh pro-republik yang terpilih berdasarkan sidang Parlemen Negara Pasundan.
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
Sedangkan di Kalimantan, Belanda membentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada 12 Mei 1947 yang dihadiri langsung oleh van Mook. DIKB dipimpin oleh Sultan Hamid II dengan dibantu oleh lima orang anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) dan seorang Sekretaris yang dipegang oleh pejabat Belanda. Sedangkan Dewan Kalimantan Barat (DKB) sebagai parlemen diketuai oleh pejabat Belanda pula. DKB merupakan ciri istimewa DIKB, karena 40 anggotanya ialah perwakilan tokoh-tokoh etnis/adat dan pemimpin swapraja seperti Sultan dan Panembahan.
Negara Pasundan dan DIKB adalah konstituen dari Pemerintahan Federal Sementara Belanda dengan mengadopsi sistem federal. Wilayah ini harusnya memiliki kedaulatan dan kekuasaan otonom pada urusan domestik. Akan tetapi praktiknya sangat jauh dari prinsip-prinsip federalisme itu sendiri. Terjadi dualisme pemerintahan dimana Belanda tetap mempertahankan para pejabat dan pegawainya seperti Recomba (setingkat gubernur), residen, hingga kontrolir. Hal ini dilakukan agar Belanda dapat mengendalikan pemerintahan secara tidak langsung. Pejabat-pejabat Belanda juga duduk di pemerintahan maupun parlemen dengan posisi yang strategis. Hal ini menjadi bukti yang cukup bahwa praktik pemerintahan tidak sesuai dengan semangat federalisme dan demokrasi. Negara dan Daerah tidak memiliki kewibawaan dan kemerdekaan dalam membuat kebijakan karena tidak dijalankan 100% oleh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas, I. (2014). Memahami metodologi sejarah antara teori dan praktek. Jurnal ETNOHISTORI, 1 (1).
Abubakar, A., Krisdiana, R., Usman, S. D., Andi, U. F., Wibawa, M. A., & Akbar, A. (2019). Menegakkan kedaulatan dan ketahanan ekonomi: Bank Indonesia dalam pusaran sejarah Kalimantan Barat (Nawiyanto (ed.)). BI Institute. Agung, I. A. A. G. (1994). Pernyataan Rum-Van Roijen 7 mei 1949 . Yayasan Pustaka Nusatama-Sebelas Maret University Press.
Ahok, P., Ismail, S., & Tjitrodarjono, W. (1992). Sejarah revolusi kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Kalimantan Barat . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=1524 &keywords=
Aju. (2017). Kalimantan Barat: Lintasan sejarah dan pembangunan dari era Kolonial Belanda tahun 2013 . Derwati Press.
Amir, M. (2010). Dari federalis ke unitaris: Studi kasus Sulawesi Selatan 1945-1950. Patanjala :
Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya , 2 (2). https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i2.222
Anwar, R. (2015). Sejarah kecil (petite historie) Indonesia Jilid 7: Kisah-kisah zaman revolusi kemerdekaan . Kompas Media. Besluit No. 26/DW/1948, Pub. L. No. 15246, 3 (1948). Westerafdeling van Borneo: De raad van Kalimantan Barat.
Het Dagblad . (1946, November 6). West Borneo raad taak aangevangen. Het Dagblad . (1948, Januari 19). Zaterdagmiddag Werd Bestand op de Renville Ondertekend.
Dienaputra, R. D. (2011). Sunda: sejarah, budaya, dan politik . Sastra Unpad Press. Feith, H. (2007). The decline of constitutional democracy in Indonesia . Equinox.
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
Hatta, M. (2018). Menuju gerbang kemerdekaan . Kompas Media. Huda, N. (2009). Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan, dan problematika . Pustaka Pelajar.
Irshanto, A. B. (2017). Kiprah politik paguyuban pasundan periode 1927-1959.
Diakronika , 17 (1), 75. https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/17 Isharyanto. (2016). Ilmu negara . Oase Pustaka. Jessup, P. C. (2006). The birth of nations: sejarah kelahiran negara-negara pasca Perang Dunia II . Center for Information Analysis. Kamaruzzaman, D. (2007). 50 tahun Provinsi Kalimantan Barat . Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kanumuyoso, B. (2020). Metode sejarah . Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kanumuyoso, B., Kresno, B., and Irsyam, T. W. M. (2020). Penulisan sejarah . Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Khamsyahurrahman. (2015). Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1946-1950 . IKIP PGRI Pontianak. http://digilib.ikippgriptk.ac.id/429/.
Kurnia, E. A. (2006). Peran TNI dalam melikuidasi Negara Pasundan sebagai negara bagian RIS 1947-1950 (suatu tinjauan historis tentang peranan militer dalam membubarkan tatanan federal di Indonesia) . Universitas Sebelas Maret. Leirissa, R.Z. (2006). Kekuatan ketiga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia . Pustaka Sejarah.
Lindayati. (1993). Negara Pasundan tahun 1947: uji coba ide politik federal di Jawa
Barat.” Jurnal Sejarah , 4, 31–42.
https://doi.org/https://doi.org/10.26639/js.v4i0.146.
Lubis, N. H. (1998). Kehidupan kaum Menak Priangan 1800-1942 . Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
Nieuwe Courant . (1947, Mei 13). Pres Soekarno over Pasoendan Nugraha, D. P. (2012). Partai politik lokal di Indonesia (analisis kedudukan dan fungsi partai politik lokal 1955-2011 . Universitas Indonesia. Permana, R. (2014). Inventarisasi arsip Pemerintah Negara Pasundan 1947-1950 . Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Prabowo, R. (2018). Revolusi oktober 1946 di Kalimantan Barat . Enggang Media. Putro, W. S. (2018). Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud konsensus nasional antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst Voor Federaal Overleg. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 3(1). https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17341. Sjamsuddin, H., Ekadjati, E. S., & Kuswiah, W. (1992). Menuju negara kesatuan: Negara Pasundan . Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan Nasional.
Soedarto. (1989). Naskah sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Barat 1908-1950 . Pemerintah Daerah Tk.II Kalimantan Barat.
Star Weekly . (1947, Januari 5). Partij Pasoendan. Sunarya, Y. E. (1991). Sekitar Negara Pasundan 1947. IKIP Sanata Dharma. https://repository.usd.ac.id/25575/.
Susilo, A., & Wulansari, R. (2021). Perjanjian Linggarjati (diplomasi dan perjuangan bangsa indonesia tahun 1946-1947). Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 10 (1), 30-42.
Tanasaldy, T. (2014). Regime Change and ethnic politics in Indonesia Dayak Politics of West Kalimantan . Leiden: KITLV.
Tasnur, I., & Fadli, M. R. 2019. Republik Indonesia SerikatTinjauan Historis Hubungan
.SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 16 , NO.1 , TAHUN 2022
Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). Candrasangkala , 5 (2), 58–67.
Uitgave Nederlandsch Dagbladpers Batavia . (1946, Oktober, 31). West-Borneo-Raad Door Resident Geinstalleerd.
Uitgave Nederlandsch Dagbladpers Batavia . (1947, Maret, 28). Nu Linggadjati onderteekend is.
Uitgave Nederlandsch Dagbladpers Batavia . (1947, Mei 12). Ondertekening Statuut West-Borneo.
Uitgave Nederlandsch Dagbladpers Batavia . (1947, Mei 13). West-Borneo statuut getekend.
Uitgave Nederlandsch Dagbladpers Batavia . (1948, Maret, 22). Zo Dankte Djocja een van zijn beste medewerkers.
Visser, J.L.A. (1947). Pasoendan Wenst Zelfstandigheid. Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode . Yanis, M. (1998). Djampea: novel sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Barat . Dewan Kesenian Kalimantan Barat dan Badan Penerbit Universitas Tanjungpura.
Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan).” Diakronika , 17(1), 88.
https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18.