INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 837-846 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisa Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat
Bilqis Alifia Wathan 1 ✉ , Inayah Fasawwa Putri 2
Universitas Tarumanagara
Email: bilqis.205220324@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V.  Amerika  Serikat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Dalam  penelitian  ini,  kajian  dilakukan  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  yaitu  meneliti keserasian  hukum  positif  agar  tidak  bertentangan  berdasarkan  hierarki  perundang-undangan (stufenbau theory). Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Hasil  penelitian  ini  ialah  bahwa  Kasus  Nikaragua  vs  Amerika  Serikat  yang  terjadi  pada  tahun  1986. Awalnya,  Nikaragua  mengajukan  gugatan  ke  International  Court  of  Justice  (ICJ)  pada  tahun  1984, menuduh Amerika Serikat melakukan campur tangan militer dan paramiliter di wilayah mereka, yang melanggar  hukum  internasional.  ICJ  mendukung  Nikaragua,  menyatakan  bahwa  Amerika  Serikat melanggar  prinsip-prinsip  hukum  kebiasaan  internasional  yaitu  prinsip  non-intervensi,  prinsip  untuk tidak  menggunakan  kekerasan  terhadap  Negara  lain ,  prinsip  kedaulatan  negara,  dan  prinsip  tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai. Tindakan-tindakan seperti penambangan pelabuhan Nikaragua, penempatan ranjau di perairan pedalaman mereka, dan intervensi dalam konflik dengan El Salvador  menjadi  bukti  bagi  pelanggaran  tersebut.  Dalam  keputusan  Mahkamah  Internasional, memerintahkan Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada Nikaragua. Kasus ini menegaskan  pentingnya  hukum  kebiasaan  internasional  dalam  memastikan  kedaulatan  negara  dan mempromosikan hubungan internasional yang stabil dan damai, meskipun sebagian besar hukum telah digantikan oleh perjanjian-perjanjian yang lebih baru.
Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Hukum Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional

## Abstract
The purpose of this research is to analyze Customary Law in the Nicaraguan Military and Paramilitary Case V. United States. The method used in this research is normative legal research method. In this research, the study is carried out on the level of vertical synchronization, namely examining the harmony of positive law so as not to conflict based on the hierarchy of legislation (stufenbau theory). The nature of this research is prescriptive. The data in this research is secondary data. The result of this research is that the Nicaragua vs United States case which occurred in 1986. Initially, Nicaragua filed a lawsuit with the International Court of Justice (ICJ) in 1984, accusing the United States of military and paramilitary interference in their territory, which violated international law. The ICJ ruled in favor of Nicaragua, stating that  the  United  States  violated  the  customary  international  law  principles  of  non-intervention,  the principle of non-use of force against another State, the principle of state sovereignty, and the principle of  non-interference  with  peaceful  maritime  commerce.  Actions  such  as  the  mining  of  Nicaragua's harbors, the placement of mines in their inland waters, and intervention in the conflict with El Salvador were evidence of these violations. The International Court of Justice ordered the United States to pay compensation  and  reparations  to  Nicaragua.  This  case  confirms  the  importance  of  customary international law in ensuring state sovereignty and promoting stable and peaceful international relations, even though much of the law has been superseded by more recent treaties.
Keywords: State Sovereignty, International Law, Customary International Law

## PENDAHULUAN
Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau yang biasa disebut sebagai Nicaragua case terjadi  pada  tahun  1986  mengenai  sengketa  hukum  yang  berada  di  bawah  yurisdiksi Mahkamah  Internasional.  Dalam  kasus  ini,  Amerika  Serikat  dianggap  telah  melanggar ketentuan hukum internasional dengan tindakan seperti menambang pelabuhan Nikaragua, menyembunyikan ranjau di wilayah laut pedalaman Nikaragua, dan melakukan intervensi dalam perang yang terjadi antara Nikaragua dan El Salvador.
Latar belakang kasus Nicaragua v. Amerika Serikat (AS) berakar pada situasi politik yang  rumit  di  Nikaragua  pada  tahun  1980-an.  Pada  tahun  1979,  pemberontakan  yang dipimpin oleh FSLN (Front Pembebasan Nasional Sandinista) berhasil menggulingkan rezim diktator Somoza yang pro-Amerika Serikat. Namun, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Sandinista  dipandang  sebagai  ancaman  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  karena kekhawatiran akan pengaruh komunis. Sebagai respon, Amerika Serikat memulai kebijakan agresif terhadap Nicaragua yang meliputi pendanaan dan dukungan terhadap kelompok kontra-revolusi yang dikenal sebagai "Contras". Contras ini merupakan pasukan yang terdiri
dari  mantan  anggota  pasukan  Somoza  dan  kelompok  anti-Sandinista  lainnya.  Amerika Serikat mendukung mereka dengan pendanaan, pelatihan, dan persenjataan.
Selain  dukungan  terhadap Contras,  Amerika  Serikat  juga  dilaporkan  melakukan intervensi  langsung  di  Nikaragua,  termasuk  pengeboman  terhadap  infrastruktur  sipil. Nicaragua mengajukan  gugatan  ke International  Court  of Justice  (ICJ)  pada  tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan campur tangan militer dan paramiliter di negara mereka.
Kasus  ini  mencerminkan  ketegangan  antara  Amerika  Serikat  dan  pemerintah Sandinista, serta perdebatan mengenai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara. Pada tahun 1986, ICJ memutus bahwa  Amerika Serikat melanggar hukum internasional  yang  didasari  oleh  prinsip  hukum  kebiasaan  yaitu;  prinsip  non  intervensi, prinsip  untuk  tidak  menggunakan  kekerasan  terhadap  Negara  lain ,  prinsip  kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai.
Kebiasaan merupakan  salah satu aspek yang  diakui sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai tindakan yang sering dilakukan secara berulang, sesuai dengan pola perilaku yang konsisten, umum, dan dianggap wajar oleh  masyarakat  luas  (Utrecht,  1956).  Menurut  Utrecht  dalam  bukunya  "Pengantar  Ilmu Hukum", hukum kebiasaan dapat  dijelaskan sebagai serangkaian aturan yang, meskipun tidak ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif dalam konteks "kenyataan" atau realitas, tetap dihormati dan diikuti karena diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Aturan-aturan ini telah terbukti dipatuhi oleh pemimpin masyarakat lainnya yang berada di luar lingkup lembaga  legislatif. Oleh  karena  itu, hukum kebiasaan merupakan norma yang meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, tetap memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang tertulis, terutama jika kaidah tersebut mendapat perhatian dari pihak pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan relevansi hukum kebiasaan dalam  penyelesaian  kasus  hukum  internasional  yang  melibatkan  tindakan  militer  dan paramiliter  antara  Nikaragua  dan  Amerika  Serikat,  dengan  tujuan  utama  memahami bagaimana peran hukum kebiasaan mempengaruhi penyelesaian sengketa internasional, serta untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penggunaan hukum kebiasaan dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  internasional  yang  melibatkan  konflik  militer  dan paramiliter.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma  (Dewata  &  2010).  Sistem  norma  yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Dewata & 2010).
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014).
Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu meneliti keserasian  hukum  positif  agar  tidak  bertentangan  berdasarkan  hierarki  perundang- undangan (stufenbau  theory)  Adapun  taraf  sinkronisasi  vertikal  yang  dimaksud  adalah kesesuaian berbagai regulasi yang mengatur mengenai penerapan dan akibat hukum dari kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut.
Sifat  penelitian  ini  adalah  preskriptif,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Peter  Mahmud Marzuki bahwa tujuan dari penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang  seyogyanya  dilakukan,  bukan  membuktikan  kebenaran  dari  hipotesis.  Dalam penelitian  ini,  Penulis  berusaha  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  pelaksanaan tanggung  jawab  perusahaan  bongkar  muat  ( stevedore)  dalam  mengatasi  masalah kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut.
Ada  pun  jenis  data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  data sekunder, yang meliputi:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas  (Ali,  2010).  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  atau putusan-putusan hakim (Marzuki, 2014).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Hukum Kebiasaan dalam Kasus Nikaragua v. Amerika Serikat

## Prinsip Non Intervensi
Black’s law dictionary mendefinisikan intervensi sebagai:
‘The act of a third person who interferes between two contending parties with a view to reconcile them or persuade them to adjust or settle their dispute. In international law  and  diplomacy,  the  word  denotes  the  friendly  interference  of  a  state  in  the controversies  of  others,  for  the  purpose,  by  its  influence  and  by  adjusting  their difficulties, of keeping the peace in the family of nations.’
Intervensi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh sebuah negara, sekelompok negara, atau badan internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau  sekelompok  negara  lain,  diluar  persetujuan  negara  atau  sekelompok  negara  yang dikenai tindakan tersebut (Coady, 2002).
Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Nikaragua dalam kasus ini dapat dilihat  dari  kebijakan  Amerika  Serikat  terhadap  Nicaragua  yang  melakukan  dukungan terhadap  kelompok  kontra-revolusi  "Contras"  dengan  cara  melatih,  mempersenjatai, memperlengkapi,  mendanai  dan  memasok  pasukan  kontra  serta  mendorong  dan membantu  kegiatan  militer  dan  paramiliter  dalam  Nikaragua  untuk  bertindak  melawan Republik Nikaragua.

## Prinsip Tidak Menggunakan Kekerasan Terhadap Negara Lain
Prinsip  tidak  menggunakan  kekerasan  terhadap  negara  lain  adalah  prinsip  yang diperlukan dalam hukum internasional. Prinsip ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari semua orang, baik yang ditekankan dalam hak asasi  manusia  maupun  dalam  hukum  humaniter.  Prinsip  ini  dilakukan  untuk  menjamin kebebasan,  kesetaraan,  dan  keadilan  bagi  semua  orang,  yang  merupakan  tema  dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Negara harus melindungi dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak asasi manusia,  dan  tidak  boleh  melakukan  kedaulatannya  walaupun  status  sebagai  korban. Hukum internasional melindungi secara nasional dan internasional, namun karena adanya keterbatasan  yurisdiksi,  negara  dalam  hubungan  internasionalnya  dapat  melaksanakan penyelesaian  sengketa  secara  berunding  dengan  memanfaatkan  hubungan  politik  antar negara.  Diplomasi  diperkenankan  untuk  mendapatkan  kesepakatan  yang  menjunjung keadilan tanpa adanya intervensi (Tatumpe, 2017).
Prinsip ini juga mengacu pada kewajiban negara untuk menghindari penganiayaan, yang dilarang dalam hampir semua instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang komprehensif. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) menetapkan bahwa "tak seorangpun boleh dijadikan penganiayaan atau kekejaman perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat".
Dalam  Kasus  Nikaragua,  Amerika  serikat  telah  melanggar  prinsip  ini  dengan melakukan  penyerangan  dalam  wilayah  Nikaragua  yaitu  penyerangan  terhadap  Puerto Sandino pada tanggal 13 September dan 14 Oktober 1983, penyerangan terhadap Corinto pada tanggal 10 Oktober 1983; serangan terhadap Pangkalan Angkatan Laut Potosi pada tanggal 4-5 Januari 1984, serangan terhadap San Juan del Sur pada tanggal 7 Maret 1984; serangan terhadap kapal patroli di Puerto Sandino pada tanggal 28 dan 30 Maret 1984; dan serangan terhadap San Juan del Norte pada tanggal 9 April 1984.

## Prinsip Kedaulatan Negara
Prinsip kedaulatan negara adalah konsep yang mengacu pada hak-hak dan kewajiban yang  diberikan  kepada  negara.  Kedaulatan  negara  adalah  kekuasaan  tertinggi  dan kewibawaan  sesebuah  negara  yang  bebas  serta  mempunyai  hak  untuk  melaksanakan pemerintahan  dan  pentadbiran  negara.  Dari  aspek  wilayah,  kedaulatan  negara mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh  untuk melaksanakan hak teritorialnya  dalam  batas-batas  wilayahnya.  Kedaulatan  negara  penting  untuk  sesebuah negara,  dan  setiap  negara  pasti  akan  memilih  teori  kedaulatan  yang  sesuai  dengan karakteristik dan ideologi dari negara itu sendiri.
Kedaulatan  negara  dalam  hukum  internasional  adalah  konsep  yang  diakui  dan menjadi  dasar  bekerjanya  sistem  hukum  internasional.  Sebagai  subjek  hukum  utama, negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya dan memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah teritorialnya (Mauna, 2005). Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak melanggar hak asasi manusia (Fahmi, 2016).
Denganmelakukan  penyerangan  terhadap  wilayah  Nikaragua    dan  dengan mengarahkan atau mengizinkan penerbangan melintasi wilayah Nikaragua, Amerika Serikat telah  bertindak  melawan  Republik  Nikaragua  sehingga  terbukti  telah  melanggar  prinsip kedaulatan negara.

## Prinsip Tidak Mengganggu Perdagangan Maritim yang Damai
Prinsip  tidak  mengganggu  perdagangan  maritim  yang  damai  adalah  prinsip  yang mengacu pada kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan kestabilan di lautan, yang memungkinkan  perdagangan  maritim  dan  transportasi  barang  melalui  jalur  laut berkelanjutan (Fikry dkk., 2016).
Prinsip  tidak  mengganggu  perdagangan  maritim  yang  damai  dalam  hukum internasional adalah prinsip yang diatur dalam Konvensi Lautan Terbuka (UNCLOS) 1982. Prinsip ini mencakup:
1. Prinsip  kebebasan  berlayar:  Kapal-kapal  asing  diperbolehkan  berlayar  melalui  laut teritorial  negara  pantai,  melalui  pasangan  pasangan,  dan  melalui  jalur  pasangan pasangan, tanpa mengganggu keamanan, kekayaan, atau kepentingan negara pantai.
2. Prinsip lintas laut secara damai ( innocent passage): Kapal-kapal asing diperbolehkan melalui  laut  teritorial  negara  pantai,  melalui  pasangan  pasangan,  dan  melalui  jalur pasangan  pasangan,  tanpa  mengganggu  keamanan,  kekayaan,  atau  kepentingan negara  pantai,  dengan  keharusan  memperhatikan  peraturan  dan  perintah  yang diberikan oleh negara pantai.
3. Prinsip duplikasi rejim hukum laut dan hukum udara: Negara pantai memiliki hak untuk menerapkan rezim hukum laut dan hukum udara di laut teritorialnya.
Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengatur hak lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial Indonesia dan menjamin keamanan, kekayaan, dan kepentingan negara pantai. Prinsip  ini  mencakup  pencegahan  dan  pengendalian  kekerasan,  pelanggaran  hukum, terorisme, navigasi, dan eksploitasi ilegal sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di laut.
Dengan  menanam  dan  meletakkan  ranjau  di  perairan  pedalaman  atau  teritorial Republik Nikaragua selama beberapa bulan pertama pada tahun 1984, Amerika Serikat telah bertindak  melawan  Republik  Nikaragua  dan  melanggar  prinsip  tidak  mengganggu perdagangan maritim yang damai.
Hukum Kebiasaan dalam Penyelesaian Kasus Nikaragua v. Amerika Serikat Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional merumuskan kebiasaan internasional sebagai ‘bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum‛. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan kebiasaan adalah adanya suatu praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara dalam menjalankan hubungan antar negara. Untuk menjadi suatu kebiasaan internasional, suatu kebiasaan umum harus berlangsung secara berulang dan sudah berlangsung secara lama,  dan merupakan serangkaian tindakan  yang serupa
mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan berhubungan dengan hubungan internasional (Ahmad, 2022).
Hukum kebiasaan berlaku bagi seluruh negara. Terdapat pengecualian yang disebut sebagai persistent  objector  yaitu  negara  yang  tidak  menerima  suatu  aturan  kebiasaan internasional dapat menyampaikan keberatannya untuk suatu aturan kebiasaan tersebut. Penyampaian keberatan ini harus disampaikan dengan jelas oleh  suatu negara sehingga negara  tersebut  akan  dikecualikan  dari  aturan  tersebut  ketika  aturan  tersebut  menjadi hukum yang berlaku (Thirlway, 2019).
Peran hukum kebiasaan mempengaruhi penyelesaian sengketa internasional terkait intervensi militer  dan paramiliter antara Nikaragua  dan Amerika Serikat  dengan menjadi sebagian  dari  kaidah  hukum  internasional  yang  diterima  dan  diakui.  Hukum  kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara, yang dapat diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional (Ilmi, 2020).
Dalam kasus Nikaragua v. Amerika Serikat, Amerika Serikat telah melanggar hukum kebiasaan internasional dengan mengirimkan militer dan paramiliter ke wilayah Nikaragua dan  menanam  ranjau  di  laut.  Prinsip  non-intervensi  yang  dijelaskan  dalam  kasus  ini merupakan  prinsip  kebiasaan  internasional  yang  tidak  dipertanggungjawabkan  oleh Amerika Serikat.
Pada  saat  ini,  hukum  kebiasaan  internasional  masih  memiliki  peran  penting  dalam hukum  internasional,  meskipun  banyak  perjanjian  yang  menggantikannya.  Hukum kebiasaan internasional membantu menjamin kedaulatan negara dan menjamin hubungan internasional yang baik dan berkelanjutan (Ilmi, 2020).
Dalam  kasus  Nikaragua  v.  Amerika  Serikat,  Mahkamah  Internasional  mendukung Nikaragua  dalam  hal  mengambil  sikap  terhadap  Amerika  Serikat,  serta  memberikan hukuman kepada Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada negara bagian  Nikaragua.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip  kedaulatan  negara  dan  hukum kebiasaan  internasional  masih  memiliki  peran  penting  dalam  hukum  internasional, meskipun banyak perubahan yang telah terjadi dalam hukum internasional (Sulistia, 2021).
Peran  hukum  kebiasaan  dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional, seperti prinsip non-intervensi, self-defense, dan kedaulatan negara, yang memberikan garis panduan untuk negara dalam mengelola hubungan internasional dan mengelola konflik yang terjadi antara negara-negara.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau yang biasa disebut sebagai Nicaragua case terjadi pada tahun 1986. Awalnya, Nikaragua mengajukan gugatan ke International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melakukan campur tangan militer dan paramiliter di wilayah mereka, yang melanggar hukum internasional. ICJ mendukung Nikaragua, menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yaitu prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain , prinsip kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai.
Tindakan-tindakan seperti penambangan pelabuhan Nikaragua, penempatan ranjau di perairan pedalaman mereka, dan intervensi dalam konflik dengan El Salvador menjadi bukti  bagi  pelanggaran  tersebut.  Dalam  keputusan  Mahkamah  Internasional, memerintahkan  Amerika  Serikat  untuk  membayar  kompensasi  dan  reparasi  kepada Nikaragua.  Kasus  ini  menegaskan  pentingnya  hukum  kebiasaan  internasional  dalam memastikan kedaulatan negara dan mempromosikan hubungan internasional yang stabil dan damai, meskipun sebagian besar hukum telah digantikan oleh perjanjian-perjanjian yang lebih baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, S. 2022. Hukum Internasional. Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
Ali, Z. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Coady, C.A.J. (2022), The ethics of armed humanitarian intervention, Washington: United
States Institute of Peace. http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf,
Dewata, M.F.M & Achmad, Y. 2016. Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris: Yogyakarta: Pustaka Belajar
Fahmi,  K.  2016.  Prinsip  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Penentuan  Sistem  Pemilihan  Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 119. https://doi.org/10.31078/jk735
Fahri, F. (2021). Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2(2), 263 – 283. https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48636
Fikry, C dkk. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik
Luar  Negeri,  Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian  luar Negeri Republik Indonesia.
Ilmi, A. 2020. Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(1), 1 – 12. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.189
International Court of Justice (June 27, 1986). "Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)" (PDF). icj-cij.org.
Marzuki, P.M. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Mauna,  B.  2015,  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global. Bandung: Alumni
Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan  Seksual  dan Perundungan. (2023, December 10). Universitas Muhammadiyah Jakarta. https://umj.ac.id/opini-1/prinsip-penanganan- kasus-kekerasan-seksual-dan-perundungan/
Soekanto, S & Mamudji, S. 2008. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang  dan Konflik Bersenjata dalam Hukum  Humaniter Internasional.
Indonesian Journal of International Law, 4(3). https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157
Tatumpe, G. Y.2017. Kajian Tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif Bagi Tenaga Kerja Yang  Menjadi  Korban  Kekerasan  Di  Negara  Asing.  Lex  Et  Societatis.  Vol  5  (2). https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15247
Thirlway, H. 2019. The Sources of International Law. Oxford University Press.
Utrecht, E. 2015. Pengantar dalam hukum Indonesia, Balai Buku Indonesia, The University of California.