## The Potency of Local Investment in East Java: Supply- Demand Analysis

## Muhammad Maulana Hamzah Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor

## Abstract
The change of economic structure has opened many opportunities and challenges for local governments, including East Java. In response to this situation, it is necessary to combine local investment with diversification in major economic sectors to improve regional economic resilience. The purpose of this paper is to map potencial supply-demand investment in East Java and to identify suitable investment instrument on account of local benefit. Quantitative method with index analysis and bayes is used to map potencial investment supply, whereas ratio model is used to describe the potency of local investment demand. There are five potencial areas ie Kab. Pacitan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto and Kab. Madiun whereas potencial local fund percentage is 37% of total investment. By making UMR as basis price, the public may contribute an active role in the development of investment in particular areas.
Keyword: East Java, economic resilience, local investment, supply-demand.
PENDAHULUAN Terbukanya pasar global membuat perkembangan ekonomi kian dinamis, ibarat dua sisi mata uang, dinamika ekonomi tersebut memiliki peluang dan tantangan yang menuntut setiap stakeholder untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan. Termasuk pemerintah daerah, salah satu isu utamanya adalah pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan OBOR (One Belt One Road). Kesepakatan ini akan melahirkan pola ekonomi baru dengan menjadikan Asia sebagai pasar tunggal pada kesatuan basis produksi yang berdampak pada free flow atas barang, jasa, faktor produksi, modal dan investasi. (Kemenperin.go.id, 2015) Jawa timur adalah provinsi terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang menyumbang pembangunan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 14,4% pada tahun 2014 (bi.go.id, 2015). Tercatat sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu berada diatas rata-rata nasional. Berdasarkan perhitungan baru, dengan tahun dasar 2010, PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) Jawa Timur selalu berada diatas rata-rata nasional.
IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 20-31 E_ISSN: 2540-9506 P_ISSN: 2540-9514
http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

## Sumber: BPS 2014, data diolah
Namun memasuki tahun 2014, pertumbuhan ekonomi menurun secara signifikan. Ada 7 penyebab utama perlambatan ekonomi di Jawa Timur (simreg.bappenas, 2014) yaitu: ketergantungan pada sektor primer khususnya pertanian, kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rendahnya kualitas lapangan kerja, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia, terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat dan rendahnya kualitas belanja daerah. Hal inilah yang menjadi isu sentral bagi resiliensi ekonomi di Jawa timur dalam menghadapi perubahan ekonomi global..
Diantara tantangan investasi MEA adalah iklim Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM dan akses pada pasar dunia (Arya, 2015). Namun pertumbuhan ekonomi ini akan bias bila tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dibalik itu ada potensi exploitation risk. Lemahnya regulasi di Indonesia berpotensi menimbulkan eksploitasi skala besar terhadap sumber daya alam oleh perusahaan asing selain potensi capital outflow yang mengalir ke luar negeri yang belum terlihat dari perhitungan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Karena itu dibutuhkan instrument investasi yang mampu meningkatkan capital inflow yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Mobilitas dana likuid rumah tangga untuk investasi berpotensi dalam membantu percepatan program pembangunan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dampak positif dari investasi lokal adalah meningkatkan likuiditas rupiah, sehingga mengoptimalkan peran pasar keuangan domestik untuk memperkuat nilai tukar dipasar internasional. Maka dari itu perlu kajian terkait pola investasi daerah yang
sejalan dengan kesejahteraan lokal terutama untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam di Jawa Timur.
Maka penelitian ini akan mengkaji potensi supply dan demand investasi lokal di Jawa TImur, guna menjawab tantangan kebutuhan investasi dalam negeri dan resiliensi ekonomi Jawa Timur dimasa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan potensi dana likuid dari masyarakat terutama sektor rumah tangga untuk dioptimalkan untuk investasi pembangunan di kabuaten/ kota di Jawa Timur. Sekaligus sebagai diversifikasi sumber PDRB untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah.
Riset ini penting dilakukan sebagai bahan kajian bagi akademisi dan masyarakat Jawa timur khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum untuk turut aktif dalam mengembangkan ekonomi daerahnya melalui optimalisasi pada dana likuid daerah pada sektor bisnis yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah dan peningkatan resiliensi ekonomi dalam menghadapi tantangan global.

## KAJIAN LITERATUR
Investasi adalah salah satu komponen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Share investasi pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kontribusi persentase PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk melihat potensi dana investasi lokal dapat dilihat dari rasio PMTB terhadap dana tabungan masyarakat. (bi.go.id, 2015).
Penelitian terdahulu terkait investasi daerah diantaranya adalah Harian umum Kompas (2009) yang dikutip dalam executive summary perencanaan kebijakan investasi Jatim hasil kerja sama BPPD Jatim dan Unibraw (2009) menyebutkan permasalahan/ hambatan investasi di Indonesia yang mencakup 15 faktor penghambat, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 8 item yang memiliki persentase lebih besar dari 5%. Yang pertama yaitu inefisiensi birokrasi 19,30%, minimnya infrastruktur (16,40%), korupsi (10,70%), regulasi perburuhan yang kaku (9,70%), Inflasi (7,80%), akses pembiayaan (7,50%), regulasi pajak (6,70%) dan instabilitas kebijakan (5%).
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2015) melakukan penelitian terkait faktor utama penarik investasi daerah, hasilnya ada 5 faktor yaitu kelembagaan (15%), keamanan, politik, sosial, budaya (27%), ekonomi daerah (23%), tenaga kerja (18%) dan infrastruktur fisik (17%). Kelembagaan diwakili oleh kepastian hukum, kebijakan daerah, kepemimpinan lokal dan aparatur dan pelayan, faktor kedua diwakili oleh keamanan, politik dan sosial budaya, faktor ketiga diwakili oleh potensi dan struktur ekonomi, faktor keempat diwakili oleh kualitas,
ketersediaan dan biaya tenaga kerja dan fakktr terakhir diwakili oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
Suranto dan Isharyanto (2013) melakukan penelitian terkait pengembangan investasi daerah di Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta dengan model pelayanan birokrasi responsif, hasilnya ada 3 faktor utama penghambat investasi daerah yaitu sistem hukum, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pengawasan. Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas (2011) melakukan pengembangan model investasi regional untuk mengetahui dampak investasi pada kinerja wilayah. Hasilnya variabel investasi swasta dan pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang berbeda ditiap wilayah. Arus perdagangan antar-wilayah ditentukan oleh unsur permintaan dan jarak antar-wilayah. Skenario dengan simulasi model Gauss-Sidel menunjukkan investasi berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan kenaikan PDRB, menurunnya kemiskinan dan pengangguran kecuali beberapa wilayah yang tingkat inflasinya berada diatas pertumbuhan ekonomi.
Jemmy Sondakh (2014) melakukan penelitian terkait model pengaturan investasi lokal dibeberapa daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan model pengaturan investasi daerah masih bersifat dualisme. Untuk perizinan investasi mengikuti model yang diterapkan oleh pemerintah pusat dengan sistem one door service. Sedangkan untuk kebijakan investasi daerah mengikuti kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Implementasi dari investasi daerah juga dapat dilihat dari persentase PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Badan Penanaman Modal (BPM). Pengertian PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) (UU no 11 tahun 1970). Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa sepperti intensfi pajak, pemebebasan bea impor dan lain-lain. Selain PMDN juga ada istilah PMDN Non fasilitas yaitu investasi daerah non PMA/ PMDN yang pengelolaannnya menjadi kewenangan kabupaten/ kota. (blogs.unpad.ac.id, 2015) Investasi lokal memiliki hubungan erat dengan resiliensi ekonomi daerah. Ditahun 2015 baru ada sekitar 2 juta investor lokal yang ada di Indonesia, hal ini tentu akan membuat resiliensi pasar modal terhadap gejolak eksternal sangat lemah (koran- jakarta.com, 2015). Karena 60% investor masih didominasi asing, namun berbeda dengan Jawa timur
PMDN lebih tinggi dari PMA. Pada Triwulan II 2015 share PMDN sebesar 24,7% lebih besar dari PMA 6,4%. (bpm.jatimprov.go.id, 2015).

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan pendekatan kuantitatif untuk pemetaan potensi investor lokal dan kabupaten/ kota dengan potensi investasi tertinggi. Obyek penelitian ini adalah kumpulan data deskriptif terkait dengan tema penelitian pada 29 kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Data yang diolah adalah dari tahun 2011-2015. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pada analisis potensi dana simpanan masyarakat dan faktor penarik minat investasi. Alat analisis yang digunakan adalah metode bayes dan analisis indeks yang berfungsi untuk mengetahui posisi suatu objek dibandingkan dengan kondisi populasi secara umum.
Data penelitian merupakan data sekunder dengan sumber-sumber yang relevan seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Bappenas, Bank Indonesia, Pemrov Jawa Timur, dan Badan Penanaman Modal Daerah. Selain itu juga dilakukan penelusuran terkait tema penelitian lewat buku, jurnal dan sumber ilmiah lainnya diinternet.

## Pemetaan Potensi Investor Lokal
Untuk memetakan potensi investor lokal, dilakukan dengan analisa pada dana simpanan masyarakat. Analisa ini dilakukan sebagai jawaban dari terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat yang merupakan salah satu sebab terjadinya perlambatan ekonomi (simreg.bappenas, 2014). Ada dua pendekatan yaitu pada peran masyarakat melalui dana deposito dan peran serta perbankan melalui alokasi kredit perbankan. Yang menjadi acuan ratio adalah PMTB yang merupakan realisasi nyata dari kontribusi investasi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan rumusan sebagai berikut:
Diketahui: R m : Rasio realisasi dana investasi masyarakat
R i : Rasio dana potensial dalam negeri terhadap PMTB
X i
: Rata-rata PMDN tahunan
X d : Rata-rata deposito perbankan tahunan X p : Realisasi PMTB tahunan
Objek penelitian terbatas pada dana deposito gabungan dari KEKR (Kajian Ekonomi Kawasan Regional) Jatim yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pembatasan pada deposito dikarenakan jenis simpanan ini murni untuk tujuan investasi dan nasabah diasumsikan sebagai nasbaha yang memiliki dana likuid dan sadar investasi. Berbeda dengan tabungan dan giro yang memiliki likuiditas yang tinggi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar dana potensial masyarakat untuk optimalisasi investasi produktif di Jawa Timur.
Sedangkan untuk pendekatan peran perbankan terhadap investasi daerah digunakan rasio total DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap realisasi PMTB), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap PMTB. Hasilnya akan ada dua skenario, pertama adalah kontribusi DPK terhadap PMTB, potensi dana perbankan yang bisa segera dioptimalkan pada sektor investasi produktif. Dengan rumusan sebagai berikut:
Diketahui: R s : Rasio simpanan terhadap PMTB
R n : Rasio LDR terhadap PMTB X p : Rata-rata PMTB tahunan X s : Rata-rata dana DPK tahunan
X n : Rata-rata LDR
Indeks IPA (Investment Potential Areas) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) diperoleh ada 5 faktor utama penarik minat investasi daerah yaitu potensi ekonomi daerah, keamanan politik dan sosial, infrastruktur fisik, kualitas tenaga kerja serta kelembagaan. Untuk melihat peta daerah yang paling potensial maka ke 5 faktor diatas dibuat indeks berdasarkan nilai faktor tersebut pada daerah kabupaten/ kota. Perhitungan indeks dilakukan dengan dua langkah: Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum
Membuat indeks:
Potensi ekonomi daerah akan diukur dari laju pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari persentase peningkatan PDRB ADHB (Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku), keamanan diukur dari banyaknya laporan tindak kejahatan, kualitas tenaga kerja akan dilihat dari data IPM (indeks pembangunan manusia), kelembagaan akan dilihat dari tingkat kepastian hukum yang diukur dari persentase kasus yang
diselesaikan dari total kasus yang dilaporkan dan data kualitas dan ketersediaan infrastruktur akan dilihat dari kontribusi sektor konstruksi pada distribusi PDRB kabupaten/ kota ADHB berdasarkan lapangan usaha. Hasilnya dibuat indeks yang kemudian disusun dengan matriks bayes dengan nilai bobot berdasarkan persentase tingkat kepentingan hasil penelitian KPPOD yaitu.
1. Potensi ekonomi daerah (23%) dengan bobot: 0,23
2. Keamanan Politik dan Sosial (27%) dengan bobot: 0,27 3. Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur (17%) dengan bobot: 0,17
4. Kualitas tenaga kerja (18%) dengan bobot: 0,18 Kelembagaan (15%) dengan bobot: 0,15

## PEMBAHASAN Peta Analisis Demand Sukuk
A. Peran Masyarakat dan Swasta Analisis ini difokuskan pada 3 potensi sumber dana masyarakat yaitu deposito perbankan, PMDN dan PMDN non Fasilitas. Analisa pada 3 sumber potensi tersebut untuk melihat potensi peran serta masyarakat dalam berinvestasi disektor riil. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (automatic role over). Setiap nasabah yang mengambil tabungan deposito diasumsikan memiliki kesadaran investasi dan memiliki kelebihan dana yang penggunannya bisa ditangguhkan. Sedangkan PMDN adalah sumber investasi dalam negeri dalam konteks masyarakat nasional sedangkan PMDN non fasilitas adalah sumber investasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota. Berdasarkan data triwulan, ketiga potensi tersebut dapat terlihat pada grafik berikut:
Sumber: KEKR Jatim Bank Indonesia dan BPM Jatim, data diolah
Data diatas menunjukkan perkembangan dana deposito cenderung selalu naik, sedangkan dana PMDN dan PMDN non fasilitas secara triwulan terlihat ada penurunan disetiap memasuki triwulan 1, namun bila dihitung secara annual, maka perkembangannya cenderung meningkat. Dana deposito yang dianalisa adalah merupakan gabungan dari 3 jenis bank yaitu bank umum, bank syariah dan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) dengan rata-rata deposito sebesar 152,84 trilliun/ triwulan dengan persentase rata-rata bank umum 91,91 %, bank syariah 5,52% dan BPR 2,56%.
Untuk melihat perkembangan investasi dari tahun ke tahun pada suatu daerah bisa dilihat dari total PMTB tahunan yang didapat dari PDRB Atas dasar Harga Berlaku. Data tersebut dapat dijadikan proxy untuk kebutuhan investasi dimasa depan. Maka ketiga sumber dana potensial untuk investasi diatas, dibuat secara annual untuk menghasilkan keseragaman data. Perhitungan rasio dilakukan untuk melihat seberapa besar potesi dana masyarakat mampu menopang kebutuhan investasi di Jawa Timur. Hasil perhitungannya dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 1: Rasio Deposito, PMDN dan non Fasilitas terhadap PMTB
(trilliun rupiah) Tahun PMTB pada PDRB Deposito PMDN PMDN Non Fasilitas Rasio Deposito Rasio PMDN Rasio PMDN Non Fasilitas Sumber lainnya 2012 344.81 112.20 28.73 79.57 32.54 8.33 23.08 36.05 2013 380.56 143.29 34.85 76.58 37.65 9.16 20.12 33.07 2014 420.44 173.18 42.55 83.19 41.19 10.12 19.79 28.90 Rata-rata 381.94 142.89 35.38 79.78 37.13 9.20 21.00 32.67
Sumber: BI, BPS dan BPM Jawa Timur, 2015. Data diolah Nilai rata-rata dari tahun 2012-2014 menunjukkan dana deposito mampu menopang 37,13% dari total PMTB, PMDN sebesar 9,2%, dan PMDN non fasilitas sebesar 21%. Data diatas juga bisa memproyeksikan bahwa kebutuhan investasi dari sumber lainnya termasuk PMA hanya sebesar 32,67% atau masih dibawah angka potensi deposito. Potensi ini tentu harus dikembangkan salah satunya melalui penawaran produk deposito yang jelas alokasi investasinya.

## B. Tinjauan Peran Perbankan
Data perkembangan lalu lintas keuangan perbankan menunjukkan total dana simpanan belum mencukupi untuk membiayai total kebutuhan investasi daerah. Terlihat dari total DPK yang selalu berada dibawah PMTB. Namun nilai total kredit perbankan selalu berada dibawah nilai total simpanan, hal ini didominasi oleh bank umum konvesional. Fenomena ini mengindikasikan ada peluang dana LDR potensial untuk
RasioLDRpadaPMTB Rasio Simpanan terhadapPMTB
120.00 100.00 80.00
60.00
40.00 20.00 0.00 14.20 88.85 2012 8.32 93.97 2013 8.88 97.18 2014 Gambar5:GrafikRasioLDRdanSimpananTerhadap
PMTB (persentase)
diinvestasikan kepada sektor riil, disampping investasi disektor keuangan yang belum tentu punya kontribusi pada ekonomi daerah.
Sumber: BI dan BPM 2015, data diolah Perhitungan rasio DPK terhadap PMTB dilakukan untuk melihat potensi dana perbankan dalam investasi pembangunan daerah, yaitu terkait mobilisasi simpanan masyarakat untuk pembentukan modal tetap bruto. Karena semua DPK yang masuk keperbankan baik itu berbentuk tabungan, giro atau deposito disalurkan perbankan melalui fungsi intermediasi. Selain itu untuk mengetahui potensi dana faktual yang dapat diinvestasikan dapat dilihat dari total LDR (Loan to Deposit Ratio). Perhitungan ratio pada variable tersebut menunjukkan rata-rata LDR potensial untuk alokasi investasi di Jawa Timur adalah sebesar 10,47%.
Sumber: BPS dan BI 2015, data diolah.
Analisis Supply Investasi di Jawa Timur daengan Indeks IPA (Investment Potential Areas) Nilai potensi investasi disautu daerah diukur dari 5 faktor yang dibuat oleh KPPOD yang dikutip dari KEKR BI Jatim Triwuan II 2015. Kelima faktor tersebut dibuat indeks untuk melihat posisi suatu kabupaten/ kota dibanding daerah lainnya. Hasilnya dihitung dengan metode bayes dengan bobot berdasarkan tingkat kepentingan. Hasil Indeks dan bayes tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini.
Tabel 2: Ranking IPA (Investment Potential Areas)
Kabupaten/ Kota IPM (0.18) Keaman an (0.27) Kepastian Hukum (0.15) Potensi Ekonomi (0.23) Infrastr uktur (0.17) Indeks IPA Pacitan 0.6616 1.0000 1.0000 0.7219 1.0000 0.8751 Kota Batu 0.8263 0.9722 0.5405 0.9635 0.6767 0.8290 Kota Mojokerto 0.9813 0.9049 0.5438 0.7992 0.7076 0.8066 Mojokerto 0.7762 0.9074 0.7281 0.8834 0.6202 0.8026 Madiun 0.5470 0.9601 0.9972 0.7402 0.7317 0.8019 Kota Madiun 0.9517 0.9421 0.5933 0.9199 0.3617 0.7878 Pasuruan 0.4451 0.8924 0.6866 0.9228 0.8749 0.7850 Tuban 0.4614 0.8897 0.8980 0.7261 0.9096 0.7796 Blitar 0.7557 0.9273 0.8890 0.6938 0.5494 0.7727 Sidoarjo 0.9505 0.6843 0.8178 0.8581 0.5584 0.7708 Lamongan 0.5682 0.8974 0.6481 0.8904 0.6639 0.7595 Magetan 0.7207 0.9450 0.8153 0.7177 0.4544 0.7495 Kota Blitar 0.9837 0.9189 0.3430 0.8188 0.4484 0.7412 Gresik 0.8426 0.8370 0.3209 0.9817 0.4846 0.7340 Tulungagung 0.7298 0.8600 0.6061 0.7556 0.5840 0.7276 Ponorogo 0.6164 0.9262 0.6516 0.7317 0.5705 0.7241 Lumajang 0.4288 0.9496 0.9778 0.7486 0.4213 0.7240 Kediri 0.6574 0.8907 0.5999 0.7346 0.5787 0.7161 Kota Probolinggo 0.8172 0.9317 0.4839 0.8230 0.3248 0.7158 Trenggalek 0.7268 0.9482 0.4964 0.7500 0.4378 0.7082 Banyuwangi 0.5205 0.7436 0.6540 0.8202 0.7272 0.7048 Bangkalan 0.2292 0.9300 0.5079 1.0000 0.6014 0.7008 Nganjuk 0.6092 0.8554 0.5503 0.7065 0.6232 0.6916 Kota Pasuruan 0.7455 0.9394 0.4361 0.7921 0.3271 0.6910 Ngawi 0.5109 0.8817 0.6928 0.7781 0.4469 0.6889 Jombang 0.7286 0.6141 0.7693 0.7514 0.5780 0.6834 Malang 0.6001 0.6331 0.3891 0.7907 0.8131 0.6574
Hasil perhitungan diatas dibuat 4 kategori yaitu kelayakan tinggi (0,8), kelayakan potensial (0,7), kelayakan sedang (0,6) dan kelayakan rendah (0.5≤). Grafik diatas menunjukkan ada 3 kabupaten dan 2 kota yang paling menarik sebagai objek dari dana investasi yang masuk dalam kategori kelayakan tinggi yaitu Kabupaten Pacitan (0,8751), Kota Batu (0,8290), Kota Mojokerto (0,8066), Kabupaten Mojokerto (0,8026) dan Kabupaten Madiun (0,8019). Beberapa kota industri seperti Kota Malang dan Kota Surabaya masuk kategori kelayakan sedang dikarenakan tingkat keamanan dan kepastian hukum yang rendah walaupun faktor IPM dan infrastruktur memiliki keunggulan dibanding daerah lainnya.
Hasil IPA ini bermanfaat untuk memetakan daya tarik investasi suatu daerah. Sekaligus untuk melihat kelebihan yang bisa dioptimalkan dan kekurangan yang harus dibenahi. Karena peta potensi investasi di Jawa Timur sebarannya sangat beragam. Maka untuk mengembangkan potensi investasi yang optimal di berbagai sektor produktif diperlukan pemetaan terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada. Agar tercipta iklim investasi yang kondusif diberbagai kabupaten/ kota di Jawa Timur.

## SIMPULAN
Potensi dana investasi masyarakat yang diproxikan dari total rata- rata deposito adalah sebesar 37% dari total dana PMTB. Sedangkan PMDN 9 %, PMDN non fasilitas 21% dan sumber lainnya 33%. Sedangkan rata-rata Rasio DPK pebankan dengan PMTB menunjukkan nilai DPK yang selalu berada dibawah PMTB, namun ada peluang mengoptimalkan rata-rata dana LDR perbankan sebesar 10% untuk dialokasikan investasi produktif. Terdapat 5 daerah kabupaten/ kota yang memiliki daya tarik investasi tertinggi berdasarakan indikator KPPOD adalah Kabupaten Pacitan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Madiun. Hal itu tercermin dari ranking IPA yang memotret kelebihan dan keunggulan kabupaten/ kota di Jawa Timur. Ranking IPA juga dapat
Kota Kediri 0.9294 0.9179 0.3503 0.8090 0.0000 0.6537 Pamekasan 0.2883 0.9047 0.3110 0.8062 0.6300 0.6353 Probolinggo 0.1689 0.8427 0.7066 0.7093 0.4009 0.5952 Kota Surabaya 1.0000 0.0000 0.5958 0.9354 0.6428 0.5938 Situbondo 0.2014 0.7280 0.7083 0.7669 0.4431 0.5908 Sumenep 0.2714 0.9026 0.1824 0.9073 0.2781 0.5759 Bondowoso 0.1809 0.8349 0.2528 0.7037 0.5501 0.5513 Jember 0.2539 0.5336 0.7567 0.7921 0.3843 0.5508 Kota Malang 0.9885 0.1247 0.0000 0.8076 0.8071 0.5346 Bojonegoro 0.3577 0.8778 0.4588 0.3216 0.4009 0.5123 Sampang 0.0000 0.9382 0.5400 0.0000 0.4830 0.4164
dijadikan bahan evaluasi daerah dalam maningkatkan iklim investasi didaerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arya Baskoro, Peluang, Tantangan dan Resiko Indonesia dengan adanya MEA diakses dari http://crmsindonesia.org/knowledge/crms- articles/peluang-tantangan-dan-
risiko-bagi-indonesia-dengan- adanya-masyarakat-ekonomi, 2015
Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Kawasan Regional Jawa Timur Triwulan II, 2015 hal 33-38.
Direktorat Pengembangan Wilayah. Pengembangan Model Investasi Regional. Info Kajian Bappenas VOl 8 no 1 September 2011. Jawa Timur Dalam Angka 2015. www.jatim.bps.go.id, 2015 Jemmy Sondakh. Model Pengaturan Investasi Lokal (Local Investment
Regulation) Pada Beberapa Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus MEA 2015, Peluang Sekaligus Tantangan http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599/, 2015 Ole R Holsti, (1969), Content Analysis for the Social Science and Humanities. Reading, Massachusetts: Addison – Westley Publishing.
Executive Summary. Perencanaan Kebijakan Percepatan Investasi di Jawa Timur Wilayah Utara Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan EKonomi Jawa Timur. Kerja Sama Unibraw dan BPPD Jatim 2009, hal 5.
Simreg Bappenas, Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014, Seri Analisa Pembangunan daerah, Desember 2014 hal 10-11 Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
Bandung Alfabeta
Suranto, and Isharyanto, Pengembangan Investasi Daerah Melalui Model Pelayanan Birokrasi Responsif di Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. http://eprints.uns.ac.id/894/, 2013 Tri Widodo, (2006), Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN http://www.bi.go.id diakses 5 November 2015 http://www.jatim.bps.go.id diakses 5 November 2015 http://www.bpm.jatimprov.go.id diakses 25 November 2015 http://www.den.go.id diakses 30 November 2015 http://www.kemenperin.go.id/artikel/7060/, 2015 http://www.standardandpoors.com diakses 15 oktober 2015 http://www.blogs.unpad.ac.id diakses 1 Desember 2015 http://elearning.upnjatim.ac.id, 2015 diakses 1 Desember 2015 http://simreg.bappenas.go.id diakses 5 November 2015