e-ISSN : 2621-4105

## URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER ‘INSTAGRAM’
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta dintanfalya@upnvj.ac.id

## Abstrak
Dilakukannya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  urgensi  terkait  peraturan  perpajakan  dalam  aktivitas endorsement yang dilakukan oleh influencer pada platform ‘Instagram’. Kegiatan endorsement kini merupakan kegiatan yang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Saat ini, cukup banyak orang yang meyakini  bahwa  aktivitas endorsement cukup  menjanjikan  sebagai  sumber  pemasukan  sehingga  banyak diantaranya yang menjadikan aktivitas endorsement sebagai mata pencaharian mereka. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut. Namun, faktanya kini para pelaku dari kegiatan endorsement belum memiliki kesadaran penuh atas kewajibannya dalam melaporkan hasil kegiatan endorsement mereka. Sehingga, peraturan perpajakan  atas  aktivitas endorsement oleh influencer  ‘Instagram’ memiliki  urgensi  yang  tinggi  mengingat potensi  besarnya  pendapatan  yang  akan  diperoleh  oleh  negara  dari  aktivitas  ini.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menyarankan agar pemerintah  dapat  segera  membuat  peraturan  khusus  mengenai  perpajakan  dari  aktivitas endorsemen t  oleh influencer  ‘Instagram’ sehingga  negara  dapat  menyerap  secara  maksimal  pendapatan  dari  perpajakan  yang kemudian akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat.
Kata kunci: Endorsement; Influencer; Pajak; Peraturan; Urgensi

## THE URGENCY OF TAX REGULATIONS OF ENDORSEMENT ACTIVITIES PERFORMED BY ‘INSTAGRAM’ INFLUENCER

## Abstract
This study aims to examine the urgency of tax regulations in endorsement activities that carried out by influencers on ‘Instagram’. Endorsement activities are now an activity that has a great demand by various groups in Indonesia. Currently, quite a lot of people believe that endorsement activities are quite promising as a source of income so that they do it for a living. As regulated in the Income Tax Law (UU PPh) Number 36 Year 2008, it is stated that in any way and any form, anything that has economic value and produces an income must be reported as the result of  the  activity.  However,  in  fact,    said  that  the  influencer  that  doing  this  activity  doesn’t  have  enough  full awareness of their responsibility in reporting the results of their endorsement activities. So, the tax regulations of endorsement  activities  by  ‘Instagram’  influencers  have  high  urgency  considering  the  potential  of  the  large revenues  to  be  obtained  by  the  state  from  this  activity.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  and  a comparative  approach.  The  results  of  this  study  are  to  suggest  the  government  make  a  special  regulation  of endorsement  activities  by  ‘Instagram’  influencer  so  that  the  government  can  absorb  maximum  income  from taxation which will have a significant impact on the state in efforts to fill social welfare.
Keywords: Endorsement; Influencer; Regulation; Tax; Urgency
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Di dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  APBN  merupakan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang  mengatur  pajak  didalamnya  menyebutkan  bahwa  penerimaan  perpajakan merupakan  semua  penerimaan  negara  yang  salah  satunya  bersumber  dari  Pendapatan Pajak Dalam Negeri. 1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang  berasal  dari  pendapatan  pajak  penghasilan,  pendapatan  pajak  pertambahan  nilai barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan  atas  barang  mewah,  pendapatan  pajak  bumi  dan bangunan,  dan  pendapatan  pajak  lainnya.  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  tahun  2020  negara  memperoleh  pendapatannya  sebanyak  Rp.  2.233,2 trilliun  yang  mana  Rp.  1.865,7  triliun  didalamnya  berasal  dari  penerimaan  pajak. Sehingga  berdasarkan  data  tersebut  pajak  merupakan  sektor  utama  pendapatan  negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan belanja negara. 2
Di era globalisasi saat ini semua aspek kehidupan di masyarakat tak bisa lepas dari teknologi.  Sehingga  perkembangan  teknologi  tersebut  perlahan  telah  menggeser  pola hidup masyarakat di dunia. Teknologi tersebut bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai dari mencari ragam hiburan, aktivitas jual beli, hingga kini teknologi dapat merubah cara seseorang dalam mencari penghasilan. Tak hanya jual beli yang termasuk ke dalam mata pencaharian seseorang, namun terdapat pula beberapa  aktivitas  lain  yang  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian  karena  dampak  dari canggihnya  teknologi,  salah  satunya endorsement. Endorsement merupakan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  beberapa  kalangan  diantaranya  para  selebriti, blogger, maupun youtuber yang  bertujuan  untuk  mempromosikan  suatu  barang  atau  mendukung  hal tertentu sehingga dapat dikenal di masyarakat.
Pada  dasarnya, endorsement dilakukan  oleh endorser yang  kemudian  dibagi kedalam  dua  jenis,  yakni Typical  Person  Endorser dan Celebrity  Endorser.  Typical Person  Endorser adalah  kelompok  orang  biasa  non  selebritis  yang  melakukan  jasa promosi.  Sedangkan Celebrity  Endorser adalah  orang-orang  terkenal  yang  melakukan sebuah  promosi  atau  dapat  diartikan  sebagai public  figure yang  terkenal  atas  suatu pencapaian  atau  prestasinya. 3 Tak  asing  pula  kini  terdengar  ada  sebutan  baru  yakni celebrity endorser dalam Instagram atau biasa dikenal dengan “selebgram” merupakan sebutan bagi para mereka yang dipercaya untuk memberikan promosi terhadap produk-
1 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara” (2020).
2 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Informasi  APBN  2020  (Pokok-Pokok  APBN  2020),” Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2020,  https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn- 2020.pdf. hlm. 9
3 S  Natalia,  “Analisa  Prediksi/Penilai  Efektivitas  Penggunaan  Selebritis  Sebagai  Brand  Endorser  Untuk Membangun  Brand  Image  (Studi  Kasus  Iklan  the  Face  Shop),” Jurnal  Strategi  Pemasaran 1,  no.  1  (2013):  1–8, http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/945. hlm.3
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
produk  yang  dijual  secara  online  melalui  akun Instagram. 4 Saat  ini endorsement merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis karena dapat menghasilkan penghasilan dan cukup menjanjikan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian.
Kegiatan endorsement bermula  dari  terjadinya  kesepakatan  yang  dibuat  antara pemilik usaha dengan orang yang akan mempromosikan barang ataupun jasa dari pemilik usaha  pada  akun  media  sosialnya,  dalam  hal  ini  adalah Instagram setelah  dilakukan sejumlah pembayaran tertentu oleh pemilik usaha atau seseorang yang menggunakan jasa promosi  tersebut. 5 Endorsement dilakukan  oleh  pemilik  akun  media  sosial Instagram yang memiliki banyak pengikut dengan harapan dapat memberikan dampak atas barang yang  dipromosikan.  Salah  satu platform penyebaran  informasi  yang  sangat  digemari masyarakat  Indonesia  adalah Instagram.  Instagram merupakan  aplikasi smartphone berbasis  gambar,  dimana  penggunanya  dapat  mengambil  dan  berbagi  foto  serta  video secara online . 6 Tak hanya itu, penggunanya pun dapat mengelola, mengedit dan berbagi gambar serta video sehingga dengan fitur yang diberikan tersebut, menjadikan Instagram sebagai platform untuk  melakukan  promosi.  Sehingga,  dengan  fitur-fiturnya  tersebut Instagram berhasil menjadi platform yang menghasilkan kelompok baru dalam mencari penghasilan. 7
Berdasarkan  data  dari tek.id bahwa  saat  ini influencer di  Indonesia  mengalami peningkatan yang cukup pesat. Data menunjukkan bahwa influencer yang mendaftarkan dirinya  sebagai  kreator  di SociaBuzz tercatat  sebanyak  2.552  kreator  baru  di  setiap bulannya. Sebanyak 45,94% telah terdaftar menjadi kreator yang menghasilkan uang dari personal brand maupun konten. 8 Dari fakta tersebut, Pemerintah Indonesia harus segera memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pengenaan Pajak Penghasilan  (PPh)  secara  khusus  terhadap  pengguna Instagram yang  mendapatkan penghasilan melalui aktivitas endorsement serta dijadikan sebagai pekerjaan utama.
Di Indonesia sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak ialah self assessment system yang merupakan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan  pihak  yang  berperan  aktif  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan besaran  pajaknya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau  melalui  sistem  administrasi online  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah.  Berkaitan  dengan  sistem  penghitungan  dan pelaporan secara mandiri memberikan dampak yang kurang efektif bagi para influencer.
4 Dinda Amanda Zuliestiana Dita Olivia Nurhayati Rachmat, Maya Ariyanti, “Pengaruh Celebrity Endorser Di Media  Sosial  Instagram  Dalam  Promosi  Produk  Hijab  Terhadap  Minat  Beli  Konsumen  (Studi  Kasus  Pada  Akun Instagram @zahratuljannah Dan @joyagh),” E-Proceeding of Management 3, no. 3 (2016): 2858–65. hlm. 2859
5 Ni Putu Anggie & Oktapyani and Sagung Putri ME Purwani, “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial,” Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 6, no. 3 (2018): 1–15. hlm. 3
6 Rianda Dirkareshza Risa Gia Anjani, Dwi Aryanti Ramadhani, “Legal Impact From Lambe Turah Account Relating To Article Of Insult And Prohibited Conduct,” Veteran Law Review 1, no. 2017 (2020): 21–32. hlm. 22.
7 Leoni Talitha Mutamainah, Zainal Muttaqin, and Laina Rafanti, “Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan  Terhado  Selebgram  Dari  Hasil  Endorsements,” Jurnal  Pro  Hukum 9,  no.  36  (2020):  1689–99, http://journal.unigres.ac.id/. hlm. 1690
8 Tesalonica,  “Jumlah  Influencer  Indonesia  Meningkat  Di  Tengah  Pandemi,”  Tek.Id,  2020, https://www.tek.id/culture/jumlah-influencer-indonesia-meningkat-di-tengah-pandemi-b1ZVp9jeZ.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
Hal  tersebut  karena  dapat  menimbulkan  kurangnya  kesadaran  untuk  membayar  pajak, ketidak patuhan, serta acuhnya sikap para influencer untuk melaporkan penghasilannya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  ketaatan  membayar  pajak  masih  tergolong rendah  khususnya  transaksi  dari  hasil  aktivitas  di  media  sosial  yakni endorsement. Kegiatan endorsement yang  kian  membesar,  dinilai  belum  begitu  banyak  memberikan kontribusi dalam penerimaan negara dari sektor pajak.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Vikansari  (2019)  mengkaji  tentang pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap YouTubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial Youtube . 9 Keduanya mengatakan dalam jurnalnya bahwa dalam proses pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap Youtubers, Direktorat Jenderal Pajak  telah  memiliki  inovasi  yang  mengikuti  perkembangan  teknologi  dengan mengeluarkan social network analytics system (SONETA) yang dalam inovasi tersebut digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktivitas para influencer seperti youtubers maupun selebgram yang mempromosikan produk, memamerkan harta kekayaan di media sosial maupun yang memiliki penghasilan di platform media sosial tertentu. Akan tetapi, faktanya  sampai  saat  ini  petugas  pajak  masih  memantau  secara  manual  dalam pengawasan setiap aktivitas para influencer baik selebgram melalui Instagram maupun YouTubers melalui channel  youtube. Belum  terlaksananya  SONETA  secara  tersistem maupun terintegrasi serta masih menggunakannya pengawasan secara manual tidak akan menghasilkan sebuah output yang maksimal. Hal tersebut masih dapat memberi peluang para influencer untuk tidak membayar pajak penghasilan.
Adelina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi  Profesi  Selebgram  menyebutkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  pada  penghitungan pajak bagi selebgram dengan wajib pajak lainnya. Karena aktivitasnya yang cenderung berbasis  online  atau  menggunakan  teknologi,  tidak  menjadikan endorsement sebagai pengecualian dalam pembayaran pajak. 10 Endorsement yang kerap kali dipandang tidak diperhatikan justru merupakan salah satu sektor yang menjadi center of attention karena dari segi  jumlah, pelaku  dari kegiatan  ini sangatlah banyak dan berhasil  menghasilkan puluhan hingga ratusan juta dalam tiap kegiatannya. Para pelaku kegiatan endorsement dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya Pasal 21. Namun, ada sedikit perbedaan dalam  segi  jumlah  pembayarannya.  Bagi  para  pelaku endorsement yang  melakukan kegiatan ini tanpa menggunakan jasa agency atau management akan dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan bagi influencer yang menggunakan jasa agency atau management maka akan dipotong sesuai dengan PPh pasal 23.
Oktapyani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah mengkaji sistem pengenaan pajak
9 2019  Vikansari,  Ni  Putu  Suci  dan  Parsa,  I  Wayan,  “Pengawasan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube,” Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube , 2019, 1–2.
10 Alya Adelina, “Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram,” Jurist-Diction 2, no. 3 (2019): 773, https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14289. hlm. 4
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
dari  sektor  yang  tengah  ramai  digandrungi  oleh  beberapa  kalangan  di  Indonesia mengingat pengenaan pajak dari sektor ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan. 11 Undang-Undang  perpajakan  menyebutkan  bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak. Beberapa pihak tentu diuntungkan  seperti  selebgram  yang  memperoleh  penghasilan  melalui  kegiatan endorsement yang  sudah  seharusnya  wajib  membayar  pajak.  Indonesia  yang  saat  ini sebagian besar menggunakan sistem self assessment , dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung  dan  menilai  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  sehingga  hal  ini  yang menyebabkan  pemungutan  pajak  penghasilan  belum  efektif  sehingga  belum  bisa tercapainya asas adil bagi setiap orang.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  diperoleh  gambaran secara  umum  bahwa    peraturan  perpajakan  atas  aktivitas endorsement yang  dilakukan oleh Influencer  Instagram telah  diatur  dalam  UU  PPh    dengan  pengenaan  tarif  yang berbeda berdasarkan  latar belakang influencer itu sendiri. Apabila influencer melakukan aktivitas tersebut secara independent atau tanpa pihak ketiga, maka akan dikenakan UU PPh Pasal 21. Jika influencer bernaung dibawah sebuah agensi atau manajemen pengelola aktivitas endorsement, maka akan dikenakan tarif sesuai Pasal 23 UU PPh. Akan tetapi, terdapat  perbedaan  dalam    metode  yang  digunakan.  Pertama,  dimana  penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yuridis  serta    metode    penelitian  komparatif terhadap  peraturan  perpajakan  di  beberapa  negara.  Kedua,  penelitian  ini  akan memperkaya    hasil  penelitian  sebelumnya  dengan  menyajikan  variasi  studi  komparasi terhadap peraturan perpajakan atas aktivitas endorsement yang ada di Indonesia dengan di  negara Amerika Serikat juga Korea Selatan.
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  membahas  lebih  lanjut  terkait  urgensi pembayaran pajak atas aktivitas endorsement yang dilakukan oleh influencer Instagram karena  pertumbuhan  aktivitas endorsement yang  semakin  pesat  di  Indonesia  sehingga berpotensi untuk menambah pendapatan negara dalam sektor pajak. Peraturan mengenai perpajakan  dalam  hal  ini  harus  segera  dikukuhkan.  Dibuatnya  regulasi  yang  jelas  dan mengikat bagi para pelaku kegiatan endorse diharapkan akan memberikan kesadaran dan kepatuhan pada penggiat aktivitas ini. Kegiatan endorse yang kerap dipandang sebagai kegiatan sepele semata sejatinya dapat menghasilkan uang yang mana hal tersebut harus diatur  mengenai  pengenaan  pajaknya  megingat  hasil  yang  didapatkan  oleh  pelaku endorsement kadang kala tak tanggung-tanggung mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah sehingga akan berdampak besar pula pada pendapatan negara.
11 Oktapyani and Purwani, “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial.” hlm.3
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  adapun  rumusan masalah penelitian ini antara lain; Pertama, bagaimana urgensitas peraturan pemungutan pajak endorsement di  Indonesia?  Kedua,  bagaimanakah  pemungutan  pajak  terhadap aktivitas endorsement di  luar  negeri?  Ketiga,  bagaimanakah  dampak  dari  pemungutan pajak atas aktivitas endorsement apabila telah diserap secara maksimal?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  sebuah  langkah-langkah  atau  cara  sistematis  yang digunakan untuk mencari sumber kebenaran, mengumpulkan data dan informasi dalam sebuah penelitian yang bersangkutan dengan subjek  maupun objek yang sedang diteliti. Istilah metodelogi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan  metode  dirumuskan  dengan  kemungkinan-kemungkinan  suatu  tipe  yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 12 Pengolahan data yang dilakukan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang kemudian dijabarkan melalui  pendekatan  kualitatif.    Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 13
Pembahasan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta pendekatan  komparatif  terhadap  suatu  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di  beberapa negara.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 14 Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai urgensitas peraturan pajak di Indonesia atas  aktivitas endorsement yang  dilakukan  oleh influencer  Instagram serta  komparasi mengenai regulasi perpajakan di beberapa negara di dunia yang mengatur mengenai pajak perorangan dari hasil aktivitas endorsement atau  aktivitas dari para pembuat  konten di media sosial. Pendekatan yuridis sendiri merupakan penelitian hukum  yang didasarkan dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang lain yang mendukung yang berkaitan dengan subjek bahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah kaidah hukum  yang mengatur tentang pajak penghasilan  seseorang  terhadap  pelaku  kegiatan endorsement yang  dilakukan  oleh influencer  Instagram, serta  bahan  hukum  sekunder  yakni  yang  terdiri  dari  buku-buku, jurnal hukum serta teori-teori hukum, hasil penelitian hukum serta informasi-informasi data artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
14 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005).
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran pajak atas pajak perorangan dengan jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang memuat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang tersebut dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang  di  dalamnya  tertuang  ketentuan  yang  menjunjung  tinggi  hak  warga  negara  dan menempatkan  kewajiban  perpajakan  sebagai  kewajiban  kenegaraan  dan  merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Meskipun peraturan berlaku telah mengatur hal-hal dalam pelaksanaan pembayaran pajak, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang lalai dan menyepelekan atas  pembayaran  pajak,  khususnya  pembayaran  pajak  yang  dihasilkan  dari  aktivitas endorsement yang dilakukan oleh para influencer Instagram . Kegiatan endorsement yang sedang  banyak  diminati  di  berbagai  kalangan  saat  ini  dianggap  sebagai  kegiatan  yang dianggap  sepele  sehingga  banyak  disepelekan  oleh  pelakunya  karena  dianggap  bukan sebagai pekerjaan tetap. Tak hanya itu, kegiatan endorsement pun kini banyak digeluti oleh  anak  yang  berusia  dibawah  17  tahun  yang  mana  masih  sangat  awam  mengenai informasi akan kewajiban dalam membayar pajak.
Setiap  wajib  pajak  yang  memperoleh  penghasilan,  yakni  setiap  tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik  yang berasal dari Indonesia  maupun  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun  termasuk  penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  hadiah  dari  undian  atau pekerjaan kegiatan dan penghargaan serta laba usaha adalah merupakan objek pajak.
Seorang influencer yang melakukan endorsement atau melakukan sebuah promosi di  media  sosial  pasti  mendapatkan  bayaran  sebagai  upah  dalam  kegiatan  promosinya. Sehingga, Menurut Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya penerimaan hasil dari kegiatan promosi tersebut harus dilaporkan. Dengan dilaporkannya hasil  dari  kegiatan endorse tersebut  merupakan  sebagai  bentuk  untuk  memberi  rasa keadilan yang sama bagi pelaku jasa promosi di media konvensional selain media online, seperti televisi yang sudah dikenakan pajak. 15
1. Urgensitas Peraturan Pemungutan Pajak Endorsement di Indonesia
Perkembangan  pengguna Instagram khususnya  di  Indonesia  kian  hari  kian meningkat.  Perkembangan  tersebut  didorong  oleh  perubahan-perubahan  fitur  di Instagram juga  manfaat  dari  segi  ekonomi  bagi  pengguna Instagram itu  sendiri.  Tak hanya itu, keadaan Covid-19 yang berdampak pada banyaknya pekerja yang dirumahkan juga  merupakan  salah  satu  faktor  peningkatan  pengguna Instagram yang  kemudian diantaranya memanfaatkan Instagram sebagai media untuk mencari penghasilan.
15 Anang Purnadi, “Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak,” Pajak.go.id, 2019, https://pajak.go.id/artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
Gambar 1 :
Grafik Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia pada Januari hingga Juli 2021
Sumber : NapoleonCats 16
Berdasarkan data yang didapatkan dari Napoleon Cat , dalam kurun waktu Januari hingga  Juli  2021  pengguna Instagram mencapai  sebanyak  91.770.000  pengguna.  Data tersebut  menyebutkan  bahwa  sekitar  33.3%  dari  seluruh  populasi  di  Indonesia menggunakan Instagram yang mayoritas penggunanya 53.2% adalah perempuan. Dari Gambar grafik 1 dapat menunjukkan banyaknya jumlah pengguna Instagram di  Indonesia  pada  bulan  Januari  hingga  Juli  2021.  Data  menunjukkan  bahwa  setiap bulannya terdapat peningkatan jumlah pengguna Instagram di Indonesia, yang mana hal tersebut  menunjukkan  bahwa Instagram merupakan  salah  satu platform yang  sering digunakan  dan  berpotensi  sebagai platform yang  bernilai  ekonomis.  Sehingga,  dengan banyaknya  pengguna  di Instagram, menjadikan Instagram sebagai  salah  satu platform yang  tepat  untuk  para  pelaku  usaha  melakukan  jasa  promosi  dengan  menggunakan metode endorsement oleh kalangan influencer.
Kemampuan influencer dalam memberikan informasi suatu produk yang di endorse memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  pada  ketertarikan  konsumen  untuk  membeli produk. Strategi pemasaran dan keterampilan dalam berkomunikasi sangatlah dibutuhkan sehingga kemudian dapat menarik minat bagi konsumen untuk membeli produk yang di promosikan.  Di  satu  sisi,  mudahnya  akses  dalam  berbelanja  secara  online  merupakan faktor  pendukung  lain  sehingga  kegiatan  jual  beli  di  masyarakat  akibat  promosi endorsement pun meningkat. 17
Berdasarkan  data  We  Are  Social,  Indonesia  merupakan  negara  tertinggi penggunaan e-commerce di  dunia.  Sebanyak  88,1%  pengguna  internet  di  Indonesia
16 NapoleonCat, “Instagram Users In Indonesia July 2021,” NapoleonCat, 2021, https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2021/07/.
17 Sindi Olivia, “Pengaruh Promosi ( Endorse ) Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Digital,” 1945. hlm.3
11300000 44300000 74300000 84900000 89100000 90270000 91770000 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 Januari Februari Maret April
Mei Juni Juli GRAFIK PENGGUNA INSTAGRAM  DI INDONESIA  PADA 2021
Pengguna Instagram
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
menggunakan e-commerce untuk membeli produk tertentu. 18 Hal tersebut juga didorong dari  hasil  promosi  yang  dilakukan  oleh influencer  Instagram. Meningkatnya  transaksi jual beli online memberikan efek positif pada roda perekonomian Indonesia yang mana akan  berdampak  pada  pendapatan  negara  yang  semakin  berkembang  karena pemberlakuan pajak yang untuk bisnis online tersebut.
Perdebatan  publik  mengenai  status influencer sebagai  wajib  pajak  kini  telah terjawab.  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  menyatakan  bahwa influencer baik  selebritis ataupun  non-selebritis  telah  dikategorikan  sebagai  wajib  pajak  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  yang  mana menurut  penelitian  ini influencer sebagai  pelaku  daripada  aktivitas endorsement memperoleh  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  sebagai  balas  jasa  atas promosi (endorse) yang dilakukan.
Dalam upaya untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar  pajak, seorang influencer  Instagram harus  terlebih  dahulu  menjadi  wajib  pajak  yakni  dengan mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  dan  memiliki  NPWP.  Apabila  telah  terdaftar sebagai wajib pajak influencer Instagram kemudian dapat melaksanakan kewajibannya dalam  membayar  pajak  dengan  membayar  sejumlah  pajak  apabila  penghasilan  yang diterima/diperolehnya diatas PTKP sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang PPh. Influencer  Instagram dapat  mengacu  pada  Undang-Undang  PPh  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan pemungutan pajak PPh dari hasil endorsement . 19
Dalam  hal  PTKP, influencer yang  termasuk  wajib  pajak  tetap  mendapatkan  hak PTKP. Adapun besaran  PTKP berubah-ubah setiap tahunnya, hal  tersebut  dikarenakan ketika biaya hidup  meningkat  maka diperirakan  besaran PTKP juga akan meningkat. 20 Saat ini pemerintah telah menetapkan batas PTKP yang berlaku bagi seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak yang berpenghasilan dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. Adapun besaran PTKP yang berlaku sesuai PMK No.101/PMK/2016 adalah:
1. Rp.54.000.000 per tahun bagi wajib pajak orang pribadi
2. Rp.4.500.000 per tahun tambahan PTKP bagi wajib pajak yang menikah
3. Rp.54.000.000  per  tahun  tambahan  untuk  seorang  istri  yang  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp.4.500.000  per  tahun  tambahan  untuk  setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat  yang  menjadi tanggungan.
Bahwa  tidak  ada  satupun influencer di  Indonesia  yang  memiliki  pendapatan dibawah  nominal  yang  tertera  yakni  Rp.54.000.000  per  tahunnya.  Setidaknya, berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, sumber allstars menyebutkan bahwa rata-
18 Andrea  Lidwina,  “Penggunaan  E-Commerce  Indonesia  Tertinggi  Di  Dunia,”  Kata  Data,  2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia.
19 Mutamainah,  Muttaqin,  and  Laina  Rafanti,  “Implementasi  Pengaturan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan Terhado Selebgram Dari Hasil Endorsements.” hlm. 1695
20 Evi Malia and Qoyyimah, “Analisis Kenaikan PTKP Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Pamekasan,” Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi VI, no. 2 (2016): 140–58.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
rata seorang influencer memasang tarif mulai dari Rp.750.000 hingga jutaan rupiah untuk satu kali endorse . Tarif tersebut juga dibedakan pada bentuk postingan endorsement yang diminta  oleh  klien.  Apabila  sang influencer hanya  memposting  barang endorse hanya dalam  bentuk insta-story, maka  tarifnya  akan  lebih  murah  dibandingkan  dengan endorsement yang di posting ke dalam feeds akun Instagram mereka. 21
Perhitungan  tersebut  hanyalah  perhitungan  dalam  satu  kali  post endorse yang diunggah pada sosial media mereka. Setiap harinya, influencer bisa menerima lebih dari satu endorse. Sebagai contoh, influencer Instagram @awkarin memberikan tarif sebesar Rp.2.000.000  pada  satu endorse. Dalam  satu  hari,  ia  tak  hanya  mendapatkan  satu  kali endorse melainkan lebih dari dua endorsement . Sehingga apabila diandaikan ia mendapat lima kali endorse dalam satu hari, maka penghasilan yang ia dapatkan dalam satu hari adalah sebesar Rp.10.000.000.
Tingginya  angka  pelaku  kegiatan endorsement di  Indonesia  berhasil  membuat Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  membuat  satuan  tim  khusus  yang bertugas untuk menggali potensi penerimaan pajak yang bersumber dari ekonomi digital, terutama yang berasal dari pelaku ekonomi digital atau influencer. Diketahui Direktorat Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  RI  telah  membuat  draf  berisikan  rencana  kerja yang  kemudian  tim  khusus  tersebut  dinamai  sebagai  Gugus  Tugas  Pelaku  Ekonomi Digital.  Ditjen  Pajak  menugaskan  dua  tugas  pokok  untuk  tim  khusus  tersebut,  yakni menunjuk  pelaku  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (PMSE)  dan  pemantauan kegiatan influencer. 22
Ditjen Pajak kemudian akan memanfaatkan data internal dan ekternal kantor pajak dalam upayanya untuk pemantauan kegiatan ekonomi digital. Informasi berupa keuangan dan kepemilikan harta merupakan informasi  yang menjadi salah satu dasar bagi Ditjen Pajak  untuk  menilai  kepatuhan  wajib  pajak-wajib  pajak  terkait.  Tak  hanya  itu,  Ditjen Pajak  juga  akan  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan guna melakukan pencarian data pihak ketiga.
Saat  ini  pemerintah  belum  mengatur  secara  khusus  atas  penghasilan  yang didapatkan oleh para influencer  Instagram dari aktivitas endorsementnya . Hal  tersebut sangat  disayangkan  mengingat  potensi  besar  pendapatan  negara  yang  akan  didapatkan dari  aktivitas endorsement di Instagram .  Apabila  pemerintah  menyusun  secara  khusus mengenai  peraturan  perpajakan  dari  aktivitas endorsement yang  dilakukan  oleh  para influencer  Instagram, negara  akan  dapat  menyerap  secara  maksimal  sehingga  akan berdampak sangat signifikan pada roda kehidupan negara Indonesia.
21 Allstars.id,  “Ini  Daftar  Selebgram  Indonesia  Dengan  Penghasilan  Paling  Wow!,”  allstars.id,  2021, https://www.allstars.id/blog/2021/02/26/daftar-selebgram-indonesia/.
22 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Kejar Pajak Influencer, Ditjen Pajak Bikin Tim Khusus,” KOMPAS.com, 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/03/22/17130057/kejar-pajak-influencer-ditjen-pajak-bikin-tim-khusus.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
2. Kebijakan  Regulasi  Pemungutan  Pajak  Terhadap  Aktivitas  Endorsement  di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Indonesia
2.1 Kebijakan Pemungutan Pajak di Amerika Serikat Tak hanya di Indonesia, pengguna sosial media di Amerika Serikat pun tergolong cukup  tinggi.  Sosial  media  pun  diangap  sebagai  wadah  yang  berpotensi  untuk mendapatkan penghasilan. Banyak perusahaan yang menggunakan sosial media sebagai media untuk mempromosikan serta menjual produk mereka di sosial media. 23
Di  Amerika  Serikat,  pajak  individu  merupakan  salah  satu  pajak  yang  paling berpengaruh  dalam peningkatkan pendapatan negara untuk mendanai pemerintah. Pajak penghasilan  individu  diambil  dari  pendapatan  individu  atau  rumah  tangga  untuk mendanai operasi pemerintah secara umum. Pajak tersebut biasanya termasuk ke dalam pajak  progresif  yang  mana  bahwa  tingkat  pendapatan  seseoang  dikenakan  pajak  akan berubah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh individu tersebut. 24 Besaran tarif pajak progresif di Amerika ditetapkan dari tarif terendah yakni 10% hingga 37%.  Tarif tersebut juga dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan status mereka, yakni wajib pajak probadi lajang, wajib pajak orang pribadi yang telah menikah, dan wajib pajak kepala rumah tangga. 25
Seseorang yang membuat konten secara online termasuk didalamnya dalam hal ini adalah influencer Instagram termasuk dalam kategori subjek dari self-employment taxes (Social Security Tax). 26 Self-employment tax bisa dikatakan seperti pajak wirausaha yang didalamnya  terdiri  dari  Security  and Medicare  tax (pajak  jaminan  sosial)  yang  mana adalah pajak bagi tiap individu yang bekerja untuk diri mereka sendiri. Tarifnya adalah sebesar  15.3%  yang  terdiri  dari  12.4%  pajak  untuk  keamanan  sosial,  dan  2.9%  untuk Mediacare  (asuransi  rumah  sakit)  penghasilan  bersih  dengan  maksimum  penghasilan bersih  137.700  USD  dan  Medicare  Tax  sebesar  2.9%  -  3,8%  dari  seluruh  penghasilan bersih). 27
Dalam Articles 17 Tax Convention , disebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh bagi  pekerja  seni  (dalam  hal  ini  termasuk  didalamnya influencer )  dan  atlet diklasifikasikan kedalam pajak penghasilan Amerika Serikat. Klasifikasi kegiatan yang termasuk  kedalam  aktivitas endorsement yakni  memakai  atau  menggunakan  produk sponsor, membuat iklan, memberi sponsor hak untuk menggunakan nama, foto dan tanda tangan  seseorang  serta  tampil  di  acara  amal  atau  promosi  yang  diselenggarakan  oleh sponsor. Meskipun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara khusus mengenai
23 Ted  Nebiolo,  “How  Social  Media  Influencers  Are  Taxed  In  The  U.S,”  TaxWarriors,  2019, https://www.taxwarriors.com/blog/how-social-media-influencers-are-taxed-in-the-u.s.
24 TaxFoundation,  “Taxes  in  the  United  States,”  TaxFaoundation,  accessed  August  19,  2021, https://taxfoundation.org/country/united-states/.
25 TaxFoundation, “Progressive Tax,” TaxFoundation, accessed August 19, 2021, https://taxfoundation.org/tax- basics/progressive-tax/.
26 Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry Elvira M, and Monica Paramita Putri Dewanti, “Analisis Kebijakan Dan Implementasi  Perpajakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pembuat  Konten  Online  Di  Negara  Amerika  Serikat,  Korea Selatan,  Filipina,  Dan  Indonesia,” Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) 8,  no.  01  (2021):  53–65, https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.05. hlm. 57.
27 IRS, “Self-Employment Tax (Social Security and Medicare Taxes),” IRS.gov, n.d.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
pendapatan endorsement, namun dalam Article 17 dinyatakan secara luas dan mencakup pendapatan endorsement jika  pendapatan  tersebut  terkait  langsung  dengan  “aktivitas pribadi” pekerja seni atau atlet tersebut. 28
Di Indonesia bagi wajib pajak yang hendak membayar pajak wajib untuk memiliki NPWP  (nomor  wajib  pajak)  sedangkan  di  Amerika  menggunakan  istilah  SSN (Social Security  Number) yang  merupakan  nomor  identitas  yang  mencatat  semua  data  seperti banyaknya  pajak  yang  dibayar  serta  untuk  dana  pensiun  dan  kontribusi  Mediacare. Namun, apabila orang pribadi tidak memiliki SSN, maka pembayar akan diberikan nomor dengan istilah Taxpayer Identification Number (TIN). 29
Berkenaan  dengan  pemeriksaannya,  Amerika  Serikat  memiliki Internal  Revenue Service  (IRS) sebagai  otoritas  pajak  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pemeriksaan  pajak  atas  rekening  individu  dan  informasi  keuangan  untuk  untuk memastikan  informasi  telah  dilaporkan  dengan  benar  dan  untuk  memverifikasi keakuratan jumlah pajak yang dilaporkan pada laporan pajak individu.
2.2 Kebijakan Pemungutan Pajak di Korea Selatan
Di  Korea  Selatan,  penghasilan  yang  diperoleh  baik  penduduk  maupun  non- penduduk  dikenakan  pajak  global.  Dalam  perpajakan  global,  terdapat  pendapatan  atas sewa real  estate ,  pendapatan  bisnis,  pendapatan  yang  diperoleh  serta  pendapatan- pendapatan lain yang dikaitkan dengan penduduk yang dikumpulkan dan dikenakan pajak secara  progresif.  Pendapatan  gabungan  dari  dividen  dan  bunga  yang  melebihi  20  juta KRW  maka  akan  dikenakan  pajak  global.  Saat  ini,  bunga  dan  dividen  dikenakan pemotongan pajak sebesar 14%. 30
Tarif pajak atas penghasilan individu berkisar antara 6% hingga 42%. Tarif pajak pribadi  tertinggi  yakni  42%  berlaku  bagi  wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  kena pajak  melebihi  KRW  150  juta. 31 Hal  ini  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam Korean Taxation tahun 2016. Penghasilan kena pajak untuk pendapatan bisnis (business income) diperoleh dari setiap kurun waktu pajak yang tersisa setelah dikurangi dengan laba kotor dengan  biaya-biaya  yang  diperbolehkan  dan  kerugian  yang  dibawa  dari  10  tahun sebelumnya.
Jumlah pajak penghasilan atas pendapatan dihitung dengan menerapkan tarif pajak marjinal progresif untuk setiap masing-masing basis pajak, sehingga adapun tax ratenya adalah:
1. Wajib pajak dengan penghasilan kurang dari 12 juta KRW dikenakan pajak sebesar 6% dari dari dasar pengenaan pajak
2. Wajib pajak dengan penghasilan antara 12-46 juta KRW dikenakan pajak sebesar 15% dari dasar pengenaan pajak
28 IRS, “Foreign Artists and Athletes May Be Taxed on U.S -Source Endrosement Income,” TaxNotes, 1999, https://www.taxnotes.com/research/federal/irs-private-rulings/technical-assistance/foreign-artists-and-athletes-may- be-taxed-on-u.s.-source-endorsement/1fxpw.
29 KlinikPajak, “Membayar Pajak Di Amerika Serikat,” KlinikPajak, 2016, http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=artikel+pajak+-+membayar+pajak+di+amerika+serikat.
30 Ministry of Strategy and Finance, “Korean Taxation” (2016). hlm. 10.
31 KPMG,  “Korea  Tax  Profile,”  KPMG,  2015,  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/korea- 2015.pdf.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
3. Wajib pajak dengan penghasilan antara 46-88 juta KRW dikenakan pajak sebesar 24% dari dasar pengenaan pajak
4. Wajib pajak dengan penghasilan antara 88-150 juta KRW dikenakan pajak sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak
5. Wajib pajak dengan penghasilan antara 150-300 juta KRW dikenakan pajak sebesar 38% dari dasar pengenaan pajak
6. Wajib pajak dengan penghasilan antara 300-500 juta KRW dikenakan pajak sebesar 40% dari dasar pengenaan pajak
7. Wajib pajak dengan penghasilan diatas 500 juta KRW dikenakan pajak sebesar 42% dari dasar pengenaan pajak 32
Setiap wajib pajak pribadi diwajibkan untuk memiliki dua tipe Tax Identification Number (TIN)  yang  kemudian  berfungsi  untuk  mengisi  pembayaran  pajak,  yakni  a Resident  Registration  Number (RRN)  dan Business  Registration  Number (BRN).  TIN tersebut  dikeluarkan  oleh  Kementerian  dalam  Negeri  Korea  untuk  warga  Korea  yang bertempat tinggal di negara tersebut. TIN digunakan ketika perusahaan memotong pajak dari  gaji  dan  upahnya  sebagai  karyawan  ataupun  seorang  individu  yang  mengajukan pengembaliak pajak untuk pendapatan, transfer, warisan dan hadiah. 33
Adapun otoritas yang mengatur tentang  perpajakan di Korea adalah National Tax Service (NTS). Pengenaan pajak atas pekerja di bidang ekonomi kreatif kini pemeriksaan pajak  tersebut  berbasis  data  perbankan.  Pemeriksaan  tersebut  baru  ditujukan untuk influencer dan  konten  kreator  yang  berpenghasilan  minimal  US$10.000  (setara dengan Rp157,9 juta) per tahun. 34

## 2.3 Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia
Pemungutan  pajak  di  Indonesia  saat  ini  didasari  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 9  Tahun 1994  yang mana disebutkan  wajib pajak  merupakan orang ataupun  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undnagan  perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi kedalam beberapa kategori, yakni wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendahara  sebagai  pemungut  dan  pemotong  pajak.  Secara  khusus,  wajib  pajak  orang pribadi  merupakan  wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  yang  dihasilkan  dari  usaha yang  dilakukan,  pekerja  bebas,  hingga  penghasilan  yang  didapatkan  dari  pekerjaan. Dalam konteks ini influencer Instagram dapat  dikategorikan sebagai  wajib pajak  yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas.
Dalam  pengenaan  pajaknya,  pekerja  bebas  dalam  pengenaan  pajaknya  atas penghasilan  orang  pribadi  dilihat  dari  omzet  yang  diterimanya.  Apabila  omzet  dari pekerjaan bebas tersebut dalam kurun waktu satu tahun kurang dari 4,8 Milyar atau sama dengan 4,8 Milyar maka pajak yang dikenaan dapat dilakukan dengan perhitungan pajak menggunakan  NPPN  (Norma  Perhitungan  Pajak  Netto)  atau  pencatatan.  Sedangkan,
32 Finance, Korean Taxation.
33 Jurisdiction Name: Republic of Korea, “Korea-TIN,” oecd.org, 2018.
34 Nora  Galuh  Candra  Asmarani,  “Otoritas  Mulai  Serius  Pajaki  Youtuber,”  DDTC  News,  2020, https://news.ddtc.co.id/otoritas-mulai-serius-pajaki-youtuber-20224.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
apabila pekerja bebas memiliki omzet lebih dari 4,8 Milyar dalam kurun waktu satu tahun maka wajib melakukan pembukuan. 35
Influencer dalam pengenaan pembayaran pajak penghasilannya dibagi menjadi dua kategori, yakni influencer yang dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 21 PPh dan influencer yang  dikenakan  tarif  sesuai  dengan  Pasal  23  PPh.  Kategori  tersebut  dibedakan berdasarkan pengelolaan endorsement mereka, apakah influencer tersebut perseorangan (independent) atau  berada  dibawah  naungan  agensi.  Apabila  seorang influencer berhubungan langsung dengan pengguna jasanya, maka akan dikenakan pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PPh. Sedangkan bagi influencer yang masuk kedalam satu  agensi  (pihak ketiga) maka  akan dikenakan tarif pengenaan pajak sesuai  Pasal  23 PPh.
Berdasarkan UU PPh, influencer dapat dikenakan pajak sesuai dengan pelaksanaan atas kesepakatan endorsement tersebut. Apabila influencer yang melakukan endorsement dengan  dilakukannya  kesepakatan  langsung  dengan  pihak  yang  hendak  menggunakan jasa endorsement, maka beban pajak yang dibebankan kepada influencer dikenakan tarif PPh orang pribadi sesuai dengan UU PPh Pasal 21, disebutkan besaran tarif tersebut pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. Sebanyak 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp.50.000.000 per tahun
2. Sebanyak  15%  untuk  penghasilan  kena  pajak  Rp.50.000.000  hingga Rp.250.000.000
3. Sebanyak  25%  untuk  penghasilan  kena  pajak  Rp.250.000.000  hinga Rp.500.000.000
4. Sebanyak 30% untuk penghasilan kena pajak diatas Rp.500.000.000 Namun  apabila  kesepakatan  atas  jasa endorsement yang  dilakukan  dengan influencer yang bernaung dibawah agensi atau manajemen, maka pemotongan pajak akan dilakukan melalui manajemen tersebut dengan diberlakukannya UU PPh Pasal 23 sebagai dasar pemotongan pajak, sebagaimana yang tertera bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan serta jasa lain selain jasa yang telahs  dipotong  PPh  Pasal  21  yang  merupakan  termasuk  dalam  objek  PPh  Pasal  23. Adapun besaran tarif pajak PPh 23 terbagi menjadi dua besaran tarif yakni 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Namun disisi lain, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan tarif PPh Pasal 23.
Saat  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Republik  Indonesia  merupakan otoritas pajak yang memiliki kekuasaan untuk  menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  keuangan  negara  untuk  membantu  presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara. Sehingga, Ditjen Pajak memiliki fungsi diantaranya merumuskan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan
35 Ainul Dian Lestari, Safri Nurmantu, and Resista Vikaliana, “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Youtubers  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2018,” Jurnal  Reformasi Administrasi 6, no. 2 (2019): 144–62. hlm. 151.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan dan pelaksanaan administrasi Dirjen Pajak. 36
Pemungutan pajak atas kegiatan endorsement di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan  dua  cara.  Cara  pertama  yakni  dengan withholding  tax  system dengan  PPh  21 dengan besaran pajaknya yang besarannya diatur dalam Pasal 17 UU PPh dimulai dari pendapatan  sebesar  Rp.50.000.000,-    yang  akan  dikenalan  tarif  sebesar  5%  hingga penghasilan yang mencapai Rp.500.000.000.00,- yang akan dikenakan tarif sebesar 25%. Tak  hanya  itu,  apabila influencer melibatkan management dalam  kegiatan endorsement nya, maka akan dikenakan PPh Pasal 23.
Cara kedua adalah dengan menggunakan self-asessment system , yang mana dalam sistem ini, influencer selaku pelaku kegiatan endorse akan menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri penghasilan yang telah didapatkan dari aktivitas tersebut. Mengenai tarif  yang  diberlakukan  terhadap influencer yang  menggunakan  sistem  ini  dapat disesuaikan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  17  UU  PPh  apabila penghasilan  yang  didapatkan  melebihi  batas  PTKP.  Namun  apabila  kurang  dari  4,8 milyar  maka influencer menggunakan  Norma  Perhitungan  Penghasilan  Neto  dalam pembayaran pajaknya.
Dalam platform lain,  misalnya Youtube ,  para Youtubers atau  seseorang  yang membuat  konten  di Youtube dan  menerima  penghasilannya  berasal  dari AdSense atau program  kerjasama  periklanan  dengan platform Google. AdSense merupakan  sebuah iklan yang biasanya akan muncul pada awal video youtube maupun iklan yang muncul di pertengahan  video youtube . AdSense tersebut  akan  menampilkan  iklan  yang  kemudian akan memberikan bayaran untuk para youtubers yang telah menampilkan iklan mereka pada video yang ditayangkan.
Metode  perhitungan  uang  yang  digunakan  untuk  menghitung AdSense adalah berdasarkan  CPM (Cost  Per  Miles) dan  RPM (Revenue  Per  Miles) yang  mana  RPM merupakan  metrik  perhitungan  standar  untuk  para  pembuat  konten  atau youtuber sedangkan CPM ditujukan untuk pengiklan sehingga dapat memantau biaya yang harus dikeluarkan yang dihitung setiap seribu kali tayangan iklan. 37 Tak hanya itu, terdapat pula CPC (Cost  Per  Click) yang  mana  para youtubers akan  mendapatkan  penghasilan  dari setiap klik.
Adapun  perhitungan  atas  hasil  yang  didapatkan  oleh youtuber yang  kemudian dikenakan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan para youtuber untuk melaporkan penghasilannya pada SPT Tahunan. Perhitungan tersebut dilihat pada tiap satu video yang diputar setiap 1000 kali, yang kemudian dikalikan 0,5 USD atau sebesar Rp.7.127 apabila dikonversi dalam rupiah. 38
Belum jelasnya peraturan mengenai pengenaan pajak kepada youtuber sendiri saat ini  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  metode.  Metode  pertama  yang  dapat  digunakan
36 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Tugas  Dan  Fungsi,”  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, accessed August 20, 2021, https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/.
37 Pradana, “Youtuber Kini Bisa Cek Penghasilan Mereka Dengan Cara Ini,” Media Indonesia, 2020.
38 Lestari, Nurmantu, and Vikaliana, “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.” hlm.156
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
adalah metode yang merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yakni Lampiran I PER-17/PJ/2015  tentang  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto.  Penghasilan  para youtuber. Selanjutnya berdasarkan dengan PPh final yang penghitungannya berketentuan dari perhitungan PPh final menurut UU  Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  Usaha  yang Diterima atau  Diperoleh  wajib pajak  yang Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  yakni  dikenai  Pajak  Penghasilan  dengan  tarif  0,5%  dari peredaran bruto setiap bulan. Lalu youtuber dapat pula menggunakan perhitungan PPh orang pribadi secara umum yang sesuai pada ketentuan Pasal 17 UU PPh. 39
Metode terakhir yang digunakan para youtuber dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak adalah dengan metode perhitungan pajak secara umum dengan mengadakan  pembukuan.  Dalam  metode  ini youtuber diharuskan  untuk  menghitung setiap  biaya  yang  telah  dikeluarkan  meliputi  data  mengenai  harta,  kewajiban,  modal, penghasilan, biaya yang harus dibayarkan per-tahun,  biaya produksi hingga nilai ide dari sebuah konten yang mereka buat.
3. Dampak Penyerapan Pajak Terhadap Aktivitas Endorsement Yang Diserap Secara Maksimal
Undang-Undang  No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  fungsinya,  pajak  memiliki  dua  fungsi  pokok  yakni  fungsi  penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulator). Fungsi budgetair, pajak merupakan sumber dana  bagi  pemerintah  yang  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah. berbeda dengan budgetair, pajak sebagai Fungsi regulator memiliki  fungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan  melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
Sebagai  sumber  penerimaan  terbesar  dalam  APBN,  maka  dapat  dikatakan  pula bahwa  pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara.  Tanpa  pajak  maka  akan berdampak  pada  macetnya  kegiatan  negara  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  negara  pun akan sulit untuk dilaksanakan. Hal terssebut karena pajak sebagai sumber utama untuk belanja  hingga  pembiayaan  proyek  pembangunan  tidak  dapat  menyalurkan  dananya dengan baik. Pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, serta jalan  akan  tersendat  pelaksanaannya  karena  fasilitas  tersebut  dibiayai  dengan menggunakan  uang  yang  berasal  dari  pajak.  Tak  hanya  dalam  segi  pembangunan, penerimaan negara yang diperoleh dari pajak juga dialokasikan untuk pembiayaan dalam rangka untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Besarnya  peran  pajak  dalam  kehidupan  bernegara  sebagai  penunjang  roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan seharusnya dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan
39 Irvan Dermawan, “Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Di Indonesia,” 2019. hlm.4
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara baik dan benar merupakan usaha mutlak agar fungsi redistribusi pendapatan dapat tercapai.
Roscoe  Pound  mengemukakan  suatu  teori  yakni Law  as  a  tool  of  social engingeering yang  memiliki  arti  bahwa  hukum  merupakan  alat  atau  alat  untuk merekayasa masyarakat yang diharapkan dapat berperan untuk merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.  Penggolongan-penggolongan dalam social  engineering oleh Roscoe Pound dapat diibaratkan yakni hukum berperan sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seharusnya diatur. 40
Banyaknya sikap influencer yang seolah acuh dan tidak patuh atas kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement maka hukum sebagai alat untuk merekayasa diadakan untuk merekayasa kepatuhan influencer terhadap wajib pajak di Indonesia. Bentuk perwujudannya adalah dengan adanya peraturan khusus mengenai perpajakan  atas  aktivitas endorsement oleh influencer  Instagram diharapkan  dapat merubah  masyarakat  sehingga  menjadi  patuh  dan  taat  dalam  pelaksanaan  pembayaran pajak. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan menciptakan masyarakat yang patuh dan taat dalam pelaksanaan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement . Dalam  inovasinya,  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan  SONETA (social network analytics system) yang berperan sebagai pengawas pengenaan pajak penghasilan terhadap youtubers dan influencer. Inovasi tersebut digunakan untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh para influencer baik youtubers maupun i nfluencer Instagram yang melakukan aktivitasnya seperti mempromosikan produk, memamerkan harta kekayaan di media sosial, serta memiliki penghasilan di platform media sosial tertentu.
SONETA yang telah dikenal publik pada 2018 kini telah telah muncul dengan nama Smartweb.  Smartweb  merupakan  transformasi  dari  SONETA  yang  kini  telah  di perbaharui.  Aplikasi  tersebut  juga  telah  mengalami  pengembangan  ke  arah  yang  lebih komperehensif.  Sebelum  Smartweb,  SONETA  telah  bertransformasi  dengan  nama Spiderweb yang pada tahap tersebut aplikasi mulai menghubungkan banyak indikator dan data  terkait  wajib  pajak  yang  menjadi  sasaran  pengawasan.  Hingga  saat  ini,  SONETA berkembang menjadi Smartweb yang mana aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk pengawasan  namun  juga  berguna  untuk  proses  bisnis  seperti  pemeriksaan  serta penagihan. 41
Dengan adanya Smartweb yang nantinya berfungsi untuk melakukan pemeriksaan hingga  penagihan,  merupakan  bukti  bagi  pemerintah  Indonesia  telah  menyadari  akan besaranya potensi dari aktivitas endorsement juga aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Namun,  apabila  pemerintah  membuat  peraturan  khusus  mengenai  pengenaan  pajak hingga  penagihan  dari  aktivitas  tersebut,  maka  keduanya  baik  Smartweb  juga  hukum tersebut akan bersinergi bekerja dengan maksimal sehingga upaya penyerapan pajak dari
40 Nazaruddin  Lathif,  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat,” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
41 Doni Agus Setiawan, “Ternyata Aplikasi Pengawasan Pajak DJP Ini Hasil Pengembangan Swasta,” DDTC NEWS, 2021, https://news.ddtc.co.id/ternyata-aplikasi-pengawasan-pajak-djp-ini-hasil-pengembangan-soneta- 31921?page_y=876.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
sektor  ekonomi  digital  akan  optimal.  Berdasarkan  surat  edaran  yang  telah  dikeluarkan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.  62/PJ/2013  (SE-62)  diketahui  bahwa  pajak  yang dikenakan pada e-commerce tidak diatur secara khusus melainkan masih memberlakukan ketentuan umum. Sehingga apabila kegiatan transaksi e-commerce dapat diawasi dengan ketat, maka penerimaan negara dari sektor ini akan memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap penerimaan pajak. 42
Pada faktanya, seorang influencer Instagram tidak hanya menggunakan Instagram sebagai platform untuk  melakukan  kegiatan endorse .  Kini,  banyak  pula influencer Instagram seperti  contohnya  @awkarin,  @rachelvennya,  juga  @ariefmuhammad  yang memiliki platform lain  yang  juga  menghasilkan  pendapatan.  Selain  memiliki  akun Youtube ,  mereka  pun  memiliki platform lain  yang  dapat  menghasilkan  uang,  seperti TikTok .
Dengan banyaknya pengikut serta engagement yang mereka miliki, mereka dapat melakukan endorsement pada platform apapun  yang  juga  nantinya  akan  menambah penghasilan  bagi  mereka.  Bisa  ditaksir  bahwa  apabila  setiap influencer tersebut menghasilkan  Rp.10.000.000  dalam  satu  hari  hanya  dari platform  Instagram ,  maka berapa banyak yang pendapatan yang mereka hasilkan dari dua platform lainnya yakni Youtube dan TikTok? Sehingga,  menurut  pendapat  penulis  bahwa  potensi  pendapatan negara yang akan diperoleh dari para Influencer sangatlah besar. Dengan itu, dibuatnya peraturan  khusus  mengenai  pengenaan  pajak  bagi  para influencer pada  platform Instagram juga platform lain  yang  bernilai  ekonomis  merupakan  salah  satu  cara  bagi pemerintah untuk menambah kas negara dari sektor perpajakan.

## E. PENUTUP
Pajak  sebagai  sumber  utama  penerimaan  negara  merupakan  salah  satu  sektor penting bagi negara sehingga roda kehidupan bernegara dapat berjalan dengan optimal. Endorsement yang di lakukan oleh para influencer di platform Instagram sudah menjadi mata  pencaharian  banyak  orang  karena  besarnya  penghasilan  yang  didapat  oleh  para pelaku kegiatan ini. Sehingga, urgensi mengenai peraturan khusus mengenai perpajakan dari aktivitas endorsement yang dilakukan oleh  para infuencer Instagram harus segera dikukuhkan.  Dibuatnya  peraturan  khusus  yang  lebih  merinci  mengenai  pengaturan perpajakan  atas  aktivitas endorsement oleh influencer di Instagram diharapkan  dapat menyerap secara optimal atas pendapatan negara dari sektor pajak. Tak hanya itu, dengan dibuatnya peraturan perpajakan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa taat akan  membayar  pajak  bagi  para  pelaku  kegiatan endorsement ini.  Pemerintah  harus segera  membuat  peraturan  khusus  atas  aktivitas endorsement seiring  dengan  cepatnya pergerakan pengguna media sosial Instagram yang mana kemudian akan terus menambah jumlah influencer pada platform Instagram. Apabila pemerintah dapat menyerap secara maksimal  perpajakan dari  aktivitas tersebut  akan  memberikan dampak  yang signifikan bagi negara dalam upayanya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.
42 Nur Intan Septiani, “Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan” 2, no. 3 (2018): 67–78.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina, Alya. “Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram.” Jurist-Diction 2, no. 3 (2019): 773. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14289.
Allstars.id.  “Ini  Daftar  Selebgram  Indonesia  Dengan  Penghasilan  Paling  Wow!” allstars.id, 2021. https://www.allstars.id/blog/2021/02/26/daftar-selebgram- indonesia/.
Asmarani, Nora Galuh Candra. “Otoritas Mulai Serius Pajaki Youtuber.” DDTC News,
2020. https://news.ddtc.co.id/otoritas-mulai-serius-pajaki-youtuber-20224.
Dermawan, Irvan. “Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Di Indonesia,” 2019. Dita Olivia Nurhayati Rachmat, Maya Ariyanti, Dinda Amanda Zuliestiana. “Pengaruh
Celebrity  Endorser  Di  Media  Sosial  Instagram  Dalam  Promosi  Produk  Hijab Terhadap  Minat  Beli  Konsumen  (Studi  Kasus  Pada  Akun  Instagram @zahratuljannah  Dan  @joyagh).” E-Proceeding  of  Management 3,  no.  3  (2016): 2858–65.
Finance, Ministry of Strategy and. Korean Taxation (2016).
Indonesia,  Kementerian  Keuangan  Republik.  “Informasi  APBN  2020  (Pokok-Pokok APBN 2020).” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020. https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf.
———.  “Tugas  Dan  Fungsi.”  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Accessed August 20, 2021. https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/.
Indonesia,  Republik.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2020).
IRS. “Foreign Artists and Athletes May Be Taxed on U.S -Source Endrosement Income.”
TaxNotes, 1999. https://www.taxnotes.com/research/federal/irs-private- rulings/technical-assistance/foreign-artists-and-athletes-may-be-taxed-on-u.s.- source-endorsement/1fxpw.
———. “Self-Employment Tax (Social Security and Medicare Taxes).” IRS.gov, n.d. KlinikPajak.  “Membayar  Pajak  Di  Amerika  Serikat.”  KlinikPajak,  2016.
http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=artikel+pajak+-
+membayar+pajak+di+amerika+serikat. Korea, Jurisdiction Name: Republic of. “Korea-TIN.” oecd.org, 2018. KPMG. “Korea Tax Profile.” KPMG, 2015. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/korea-2015.pdf.
Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau Merekayasa  Masyarakat.” Palar  |  Pakuan  Law  Review 3,  no.  1  (2017):  73–94. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
Lestari,  Ainul  Dian,  Safri  Nurmantu,  and  Resista  Vikaliana.  “Analisis  Pelaksanaan Pengawasan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Youtubers  Pada Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2018.” Jurnal  Reformasi  Administrasi 6,  no.  2 (2019): 144–62.
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
Lidwina, Andrea. “Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi Di Dunia.” Kata Data, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e- commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia.
Malia,  Evi,  and  Qoyyimah.  “Analisis  Kenaikan  PTKP  Sebagai  Upaya  Peningkatan
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Di  KPP  Pratama Pamekasan.” Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi VI, no. 2 (2016): 140– 58.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Mutamainah,  Leoni  Talitha,  Zainal  Muttaqin,  and  Laina  Rafanti.  “Implementasi Pengaturan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Terhado  Selebgram  Dari  Hasil Endorsements.” Jurnal Pro Hukum 9, no. 36 (2020): 1689–99. http://journal.unigres.ac.id/.
NapoleonCat.  “Instagram  Users  In  Indonesia  July  2021.”  NapoleonCat,  2021.
https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2021/07/.
Natalia,  S.  “Analisa  Prediksi/Penilai  Efektivitas  Penggunaan  Selebritis  Sebagai  Brand
Endorser  Untuk  Membangun  Brand  Image  (Studi  Kasus  Iklan  the  Face  Shop).” Jurnal Strategi Pemasaran 1, no. 1 (2013): 1–8.
http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/945.
Oktapyani,  Ni  Putu  Anggie  &,  and  Sagung  Putri  ME  Purwani.  “Tinjauan  Yuridis Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Kegiatan  Endorsement  Dalam  Media Sosial.” Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 6, no. 3 (2018): 1–15. Olivia, Sindi. “Pengaruh Promosi ( Endorse ) Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Digital,” 1945.
Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “Kejar Pajak Influencer, Ditjen Pajak Bikin Tim Khusus.” KOMPAS.com,  2021.  https://tekno.kompas.com/read/2021/03/22/17130057/kejar- pajak-influencer-ditjen-pajak-bikin-tim-khusus.
Pradana, Galih Agus. “Youtuber Kini Bisa Cek Penghasilan Mereka Dengan Cara Ini.” Media Indonesia, 2020.
Puji  Astuti  Rahayu,  Sylvia  Fettry  Elvira  M,  and  Monica  Paramita  Putri  Dewanti. “Analisis  Kebijakan  Dan  Implementasi  Perpajakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pembuat Konten Online Di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, Dan Indonesia.” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 8, no. 01 (2021): 53–65. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.05.
Purnadi,  Anang.  “Selebgram  Sudah  (Seharusnya)  Bayar  Pajak.”  Pajak.go.id,  2019. https://pajak.go.id/artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak.
Risa  Gia  Anjani,  Dwi  Aryanti  Ramadhani,  Rianda  Dirkareshza.  “Legal  Impact  From Lambe  Turah  Account  Relating  To  Article  Of  Insult  And  Prohibited  Conduct.” Veteran Law Review 1, no. 2017 (2020): 21–32.
Septiani, Nur Intan. “Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan” 2, no.
3 (2018): 67–78.
Setiawan,  Doni  Agus.  “Ternyata  Aplikasi  Pengawasan  Pajak  DJP  Ini  Hasil Pengembangan  Swasta.”  DDTC  NEWS,  2021.  https://news.ddtc.co.id/ternyata- aplikasi-pengawasan-pajak-djp-ini-hasil-pengembangan-soneta- 31921?page_y=876.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
TaxFoundation.  “Progressive  Tax.”  TaxFoundation.  Accessed  August  19,  2021. https://taxfoundation.org/tax-basics/progressive-tax/.
———.  “Taxes  in  the  United  States.”  TaxFaoundation.  Accessed  August  19,  2021.
Dintan Falya, Rianda Dirkareshza e-ISSN : 2621-4105
https://taxfoundation.org/country/united-states/.
Ted Nebiolo. “How Social Media Influencers Are Taxed In The U.S.” TaxWarriors, 2019. https://www.taxwarriors.com/blog/how-social-media-influencers-are-taxed-in-the- u.s.
Tesalonica. “Jumlah Influencer Indonesia Meningkat Di Tengah Pandemi.” Tek.Id, 2020. https://www.tek.id/culture/jumlah-influencer-indonesia-meningkat-di-tengah- pandemi-b1ZVp9jeZ.
Vikansari,  Ni  Putu  Suci  dan  Parsa,  I  Wayan,  2019.  “Pengawasan  Pengenaan  Pajak Penghasilan  Terhadap  Youtubers  Sebagai  Pelaku  Influencer  Di  Platform  Media Sosial Youtube.” Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube , 2019, 1–2.