## Legalitas

## Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN CRP Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
* Rizki, Aldho Epranta Sembiring, Joyceline Jerry, dan Enrico Houston Jerry
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
* Correspondence email: rizki@unprimdn.ac.id; email: aldhoepranta@gmail.com
Abstract. Legal  infractions  pertaining  to  children  in  our  day  of  modernity,  include  instances  where  children  are  the  offenders, witnesses, or victims of the law. The criminal law pertaining to drugs is one of the laws that is most frequently broken. The author of this study employs a normative juridical approach technique, first doing literature research before examining and evaluating how  legal  norms—which  ought  to  be  applied  in  conformity  with  legal  rules—are  applied.  As  mentioned  in  Law  Number  35  of 2009  concerning  Narcotics,  which  governs  criminal  penalties  to  act  as  a  disincentive  to  those  who  misuse  and  trade  in  illegal narcotics and their precursors. Observing and analyzing the law as well as theoretical issues pertaining to legal principles, legal history, and legal comparisons that address the application of the law against minors who commit drug-related crimes and legal considerations  surrounding  decision  Number  00/Pid.  Sus-anak/2022/PN  Crp  regarding  drug-related  crimes  against  minors  are the  methods  used  in  the  normative  juridical  approach.  The  Curup  District  Court's  ruling  in  case  number  00/Pid.Sus Anak/2022/PN/Crp, which dealt with drug misuse in children, was the subject of the author's investigation in this study.
Keywords: Criminal Act, Narcotics, Minors
Abstrak. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan anak-anak di zaman modern ini, mencakup kejadian-kejadian di mana anak- anak menjadi pelanggar, saksi, atau korban hukum. Hukum pidana terkait narkoba disebut sebagai salah satu hukum yang paling sering  dilanggar.  Penulis  riset  ini  menggunakan  teknik  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  terlebih  dahulu  melakukan  riset kepustakaan  sebelum  mengkaji  dan  mengevaluasi  bagaimana  norma  hukum  yang  seharusnya  diterapkan  sesuai  dengan  aturan hukum  diterapkan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotiika,  yang  mengatur sanksi  pidana  sebagai  disinsentif  bagi  pelaku  menyalahgunakan  dan  perdagangan  narkotiika  ilegal  beserta  prekursornya. Mencermati  dan  menganalisis  hukum  serta  permasalahan  teoritis  yang  berkaitan  dengan  asas  hukum,  sejarah  hukum,  dan perbandingan  hukum  yang  membahas  pengaplikasian  hukum  dituju  pada  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana narkoba serta pertimbangan hukum seputar putusan Nomor 00/Pid. Sus-anak/2022/PN Crp tentang tindak pidana narkoba dituju pada anak di bawah umur disebut sebagai metode yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif. Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara nomor 00/Pid.Sus Anak/2022/PN/Crp yang menangani menyalahgunakan narkoba pada anak menjadi bahan kajian penulis dalam riset ini.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotiika, Anak Dibawah Umur

## PENDAHULUAN
Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  anak-anak  sering  kali  dilanggar  di  era  kesejagatan  ini,  dimana  anak- anak  bertindak  sebagai  saksi,  korban,  dan  bahkan  pelaku.  hukum  ilegal  adalah  norma  hukum  yang  membatasi perbuatan melawan hukum dalam kondisi tertentu sehingga mengakibatkan kejahatan, dan disebut sebagai  salah satu hukum yang paling sering dilanggar. Mezger berpendapat bahwa dua komponen utama hukum pidana adalah Rule of Law dan hukum pidana, yang mengatur perilaku yang memenuhi kriteria tertentu. 1
Anak  digolongkan  dalam  “Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum”  berdasarkan  Undang--Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Nomor  11  Tahuun  2012.  Ayat  (2)  Pasal  1  menuturkan  bahwa  “Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  aadalah  anak  yang  berkonfliik  dengan  hukum,  anak  yang  adalah  korban  tindak  piidana,  dan  anak  yang menjadi  saksii  tindak  piidana”.  Konsep  anak  diirumuskan  sebagaii  berikut  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  berdasarkan  sudut  pandang  peraturan  perundang-undangan: dimaknai  “Anak  adalah  seseeorang  yang  belum  mencapaii  umur  21  (dua  puluh)  -satu)  tahun  dan  belum  pernah meniikah.” 2 berdasarkan tujuan inisiatif kesejahteraan sosial, pertumbuhan individu, dan tahap perkembangan pikiran anak pada usia ini.
Jelas  bahwa  anak  bermasalah  disebut  sebagai  perhatian  nasional,  oleh  karena  itu  dalam  membantu  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  atau  bermasalah,  kepentingan  terbaik  anak  harus  diutamakan.  Apabila  seorang  anak mempunyai  cacat  sosial  maka  disebut  dengan  “kenakalan  remaja”  atau  kenakalan  anak.  Didasarkan  Romli
1 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 7.
2 3Nandang  Sambas,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional  Perlindungan  Anak  serta Pengaplikasiannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 5.
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
Atmasasmita,  kenakalan  dimaknai  sebagai  suatu  perbuatan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  muda  yang dipandang memalukan oleh masyarakat dan dianggap melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut. 3
Jelas sekali bahwa anak yang mengalami gangguan adalah masalah nasional, maka dari itu kepentingan terbaiik bagi anak haruus diutamakan dalam mendukung anak yang  mempunyai masalah atau berada dalam masalah hukum. Disebut  “kenakalan  remaja”  atau  “kenakalan  anak”  bila  seorang  anak  mempunyai  gangguan  sosial. 4 Romli Atmasasmita  mengartikan  kenakalan  sebagai  perbuatan  atau  tingkah  laku  anak  yang  dianggap  menjijikkan  oleh masyarakat dan dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Tujuan  utama  diskusi  ini  adalah  unntuk  menyikapi  kondisi  saat  ini  yang  menunjukkan  banyaknya  generasi muda saat ini yang melakukan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang lainnya yang melanggar hukum. Perilaku ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti dampak buruk dari pesatnya perkembangan kesejagatan di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan fashion.
Pelanggaran  narkotiika  adalah  hal  yang  lumrah  dan  terkadang  melibatkan  anak  muda.  Begitu  pula  dengan  perkara pidana yang dialami dua anak di Pengadilan Curup yang telah diselesaikan pada 31 Januari 2022 dan diwakili dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor:  00/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Crp.  Dalam  perkara  pidana  narkoba  ini, dilaporkan  dua  orang  anak  di  bawah  umur  yang  telah  ditetapkan  sebagai  terdakwa  akhirnya  ditetapkan  melakukan tindak piidana melawan hukum dan melanggar hukum dengan memperoleh, memiliki, atau memasok Narkotiika Non Tumbuhan Golongaan I.
Berdasarkan  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Nomor  PDM-02/Crp/01/2022  dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor:  00/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Crp,  diketahui  kasus  tersebut  bermula.  pada  tanggal  3 Januari  2022  sekitar  pukul  18.00  WIB.  Kedua  anak  tersebut  diduga  ikut  serta  dalam  skema  jahat  untuk  melakukan tindak  pidana  narkoba  dan  prekursornya,  antara  lain  menawarkan,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau menghibahkan narkoba golongan I. Obat tersebut dapat berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg atau lima batang pohon, atau dapat juga berupa tanaman non tanaman  yang beratnya 5 gr. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu memvonis kedua remaja tersebut masing-masing dengan piidana penjaraa masing--masing tiga (3) tahun dan enam (6) bulan. Singkatnya, Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara dan memutus hal tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotiika.
Berangkat  dari  hal-hal  dan  uraian  di  atas,  penulis  bermaksud  untuk  menyelidiki  sejauh  mana  sanksii  yang dijiatuhkan kepada anak di bawah umuur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri  Curup,  serta  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  berkaiitan  dengan  pelanggaran  tersebut. Analisis  dan  temuan  kajian  kejahatan  narkoba  dituju  pada  anak  di  bawah  umur  disajikan  dalam  tesis ”Analisis Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Crp Tentang Tindak Pidana Narkotiika Pada Anak.”

## METODE
Eksplorasi hukum  mengacu pada semua jenis eksplorasi  yang  mempunyai fokus hukum, baik itu studi hukum sebagai ilmu atau penerapan hukum atau dogma pada perilaku manusia. Eksplorasi hukum Menaladan dari Soerjono Soekanto sama dengan suatu usaha ilmiah yang didasarkan pada metodologi, Siistematika, dan cara berpikir tertentu, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari satu atau lebih kejadian hukum tertentu.
Eksplorasi  ini  menggunakan  desain  eksplorasi  yuridis  normatif,  yang  terlebih  dahulu  melakukan  tinjauan pustaka  sebelum  mengevaluasi  dan  menganalisis  bagaimana  norma  hukum  diterapkan,  atau  apa  yang  seharusnya sesuai dengan hukum (das sollen). Suatu metode yang dikenal dengan eksplorasi yuridis normatif menganalisis hukum sebagai  seperangkat  norma  yang  dianggap  sejalan  dengan  kajian  hukum  tertulis  atau  eksplorasi  yuridis  normatif. Untuk  menggunakan  metode  yuridis  normatif  harus  mengkaji  dan  menganalisis  hukum  serta  persoalan  teoritis  yang berkaitan dengan asas-asas hukum, preseden hukum, dan analogi hukum.
Data perpustakaan sama dengan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, tersisip membaca, meneliti, dan memparafrasekan karya sastra serta menelaah persyaratan hukum. Pemanfaatan sumber daya hukum  merupakan cara  lain  agar  kajian  data  perpustakaan  dihubungkan  dengan  dokumen  hukum  yang  akan  digunakan.  Sumber  Daya Hukum Primer merupakan salah satu sumber sumber daya hukum sumber utama teks hukum digunakan. Berdasarkan beberapa hal berikut, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang KUHAP Nomor  8  Tahun  1981;  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39  Tahun  1999;  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  jo.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak;  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  yang  mengatur  tentang  Narkotika;  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Siistem  Peradilan Kriminalitas  Anak.  Sumber  daya  hukum  yang  tergolong  sekunder  memberikan  penjelasan  tentang  bahan  hukum
3 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja, Amrico, Bandung, 1984, hal. 23.
4 Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 1
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
utama,  seperti  buku,  artikel,  dan  dokumen  lain  yang  relevan  dengan  topik  yang  diteliti.  Serta  Sumber  daya  hukum yang  memberikan panduan dan justifikasi terhadap dokumen hukum  primer dan sekunder—seperti ensiklopedia dan internet—disebut sebagai bahan hukum tersier.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Tujuan dari studi literatur penulis sama dengan untuk  mengumpulkan data sekunder  melalui membaca,  membuat catatan, dan  mengutip dari buku, artikel, peraturan pemerintah,  publikasi,  dan  dokumen  hukum  tertulis  lainnya  yang  relevan  dengan  eksplorasi  yang  dilakukan. Pengelolaan  data  yang  telah  diambil  kiemudian  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh.  Pengelolaan  data  tersebut dibuat  dengan  tahapan  berikut:  klarifikasi  data  sama  dengan  penempatan  data  dari  kegitan  menempatan  data merupakan data-data yang saling berhubungan dan membentuk satu susunan utuh yang mengambil Kesimpulan untuk menjawab  persoalan  eksplorasi,  maka  analasisi  dalam  data  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Demgam  menguraikan dalam  bentuk  penjelasan  serata  uraian  yang  dapat  dibaca  serta  dipahami.  Penalaran  induktif  sama  dengan  proses sampai pada kesimpulan. Ini membabitkan memulai dengan data tertentu dan melanjutkan ke kesimpulan yang lebih tipikal. Dari beragam temuan tersebut, dapat dibentuk rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Kriminalitas Narkotika Pada Anak
Narkotika sama dengan bahan kimia atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan  atau  bukan  tumbuhan  yang  dapat  mengubah  atau  mengurangi  kesadaran,  rasa,  atau mengurangi  atau  menghilangkan  rasa  sakit.  Hal  ini  juga  dapat  menyebabkan  ketergantungan.  Persyaratan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika menjadi landasan definisi tersebut.  Kata  “narkosis”  yang  menggambarkan  zat  terlarang  yang  paling  terkenal  di  Indonesia  saat  ini identik dengan frasa “narkotika” yang berarti “membius”.
Menaladan  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  ada  tiga  (tiga)  golongan yang mengklasifikasikan narkotika:
1. Narkotika Golongan I:
zat yang tidak digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi namun hanya  dimanfaatkan  untuk  menambah  pengetahuan.  Kokain,  heroin,  tanaman  koka,  opium,  dan  tanaman ganja sama dengan beberapa contohnya.
2. Narkotika Golongan II:
Narkotika golongan II sama dengan obat-obatan yang bermanfaat secara medis yang digunakan sebagai pilihan  terakhir  dan  mempunyai  penerapan  dalam  studi  ilmiah  dan  terapi.  Obat  kelas  II  mempunyai kemungkinan  besar  menimbulkan  ketergantungan.  Fentanil,  metadon,  morfin,  dan  petidin  sama  dengan beberapa contohnya.
3. Narkotika Golongan III
Narkotika yang menyandang potensi terapeutik biasanya digunakan dalam eksplorasi atau terapi ilmiah. Obat  kelas  II  kemungkinan  besar  tidak  menyebabkan  ketergantungan.  Propyram,  buprenorfin,  kodein, etilmorfin, dan obat lain sama dengan contohnya.

## Bentuk-Bentuk Perbuatan Kriminalitas Narkotika
Kejahatan  narkotika  secara  garis  besar  dapat  digolongkan  ke  dalam  beberapa  kategori  perbuatan kriminalitas, antara lain:
a) Kegiatan Melawan Narkoba.
Kejahatan  terkait  narkotika  terbagi  dalam  dua  kategori:  kejahatan  terhadap  orang  dan  kejahatan  terhadap narkoba. b) perbuatan kriminalitas yang berkaitan dengan produksi, perolehan, dan peredaran narkotika. b) Memproduksi, Membeli, dan Menjual Zat Ilegal
Dalam hal ini, hal ini dianggap sebagai perilaku ilegal, seperti halnya impor dan ekspor narkotika. kejahatan yang  membabitkan  perdagangan  narkoba.  Perbuatan  kriminalitas  pengangkutan  narkotika  meliputi: penyerahan, pengangkutan, pengangkutan, dan transit.
b)  Pelanggaran  Terkait  dengan  Perolehan  Obat.  Kejahatan  Tersisip  Penghilangan  Laporan  Kecanduan Narkoba.
pelanggaran yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan obat.
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
Benda tersebut disita dan disimpan sebagai barang bukti dalam perkara jika ada kaitannya dengan perbuatan kriminalitas.  Bukti  ini  perlu  diberikan  di  pengadilan.  Status  bukti  ditentukan  oleh  keputusan  pengadilan. Apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  barang  bukti  itu  digunakan  untuk  perbuatan  kriminalitas,  maka  barang bukti itu harus disita dan dimusnahkan.
d) Kejahatan Mengenai Eksploitasi Anak.
Tidak semua kejahatan terkait narkoba dilakukan oleh orang dewasa; kadang-kadang, anak di bawah umur, atau  mereka  yang  berusia  di  bawah  delapan  belas  tahun,  membantu  dalam  kegiatan  kriminal.  Oleh  karena itu, pemanfaatan remaja dalam usaha yang berhubungan dengan narkoba sama dengan melanggar hukum. f) Kejahatan terkait pelabelan dan publikasi.
Sejauh  yang  diketahui,  perusahaan  farmasi  atau  media  cetak  ilmiah  kedokteran  sama  dengan  satu-satunya tempat di mana produsen obat dapat menjual opioid secara legal. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda dapat didakwa melakukan kejahatan.
Ada  beberapa  ketentuan  kriminalitas  dalam  UU  Narkotika.  Ancaman  kriminalitas  bagi  pelaku  produksi narkotika golongan I lebih dari satu atau lima kilogram sama dengan empat tahun penjara, paling lama dua puluh tahun, dan berpotensi dieksekusi mati. Denda satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00) hingga sepuluh miliar rupiah (Rp10.000.000.000,00) diatur dalam UU Narkotika.

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Menaladani dari Pasal 59 UU Perlindungan Anak, anak berhak mendapat perlindungan tambahan dari pemerintah dalam keadaan darurat. Berikut aturannya:
a. Pasal 59 Ayat 1 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak”;
b. Selanjutnya  Menaladan  dari  Pasal  59  Ayat  (2),  “Anak  diberikan  perlindungan  khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a) nak-anak yang berada dalam situasi sulit;
b) anak berkonflik dengan hukum;
c) anak-anak yang hidup berkelompok dan minoritas serta terisolasi;
d) anak-anak yang mengalami pelecehan baik secara finansial maupun seksual;
e) Anak yang mengalami penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f) Anak yang menderita HIV/AIDS;
g) anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang, dan/atau perdagangan manusia;
h) anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikologis;
i) anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual;
j) anak-anak yang dirugikan oleh jaringan teroris;
k) anak-anak penyandang disabilitas;
l) anak-anak yang terkena dampak pelecehan dan kecacatan;
m) anak-anak yang menunjukkan perilaku sosial yang berbeda;
n) Anak yang mendapat stigma karena kondisi orangtuanya.”
Hal  ini  terbukti  dari  pernyataan  sebelumnya  bahwa  sangat  penting  untuk  melindungi  anak-anak  dari kejahatan  yang  mungkin  menghambat  kelanjutan  mereka  pada  tingkat  fisik,  mental,  dan  spiritual.  Oleh karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  yang  adil  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  menjamin  efektivitas penerapan peraturan pemerintah.
Semua  anak  yang  terlibat  dalam  Siistem  peradilan  kriminalitas  mempunyai  hak  untuk  diperlakukan secara manusiawi dan diupayakan keadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Peradilan  Kriminalitas  Anak.  Undang-undang  ini  benar-benar  menjamin  perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan anak lain. peraturan perundang-undangan.
Menaladan  dari  putusan  tersebut,  proses  hukum  terhadap  remaja  pelanggar  narkoba  terdiri  dari beberapa langkah penting:

## a. Penyelidikan
Langkah  pertama  dalam  siasat  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  pelanggaran terkait narkoba  sama  dengan  penyelidikan.  Petugas  polisi  melakukan penyelidikan  dengan  melihat bukti- bukti,  berbicara  dengan  saksi,  dan  mengumpulkan  data  terkait.  Pada  titik  ini,  sangatlah  penting  untuk memberikan  pemikiran  yang  matang  untuk  melindungi  hak-hak  anak,  seperti  kebebasan  dari  penyiksaan dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum.
b. Penuntutan
Kejaksaan  menerima  temuan  tersebut  setelah  penyelidikan  selesai.  Apakah  akan  mengadili  anak  di bawah  umur  karena  pelanggaran  narkoba  ini  atau  tidak,  itu  terserah  kejaksaan.  Penting  untuk  diingat bahwa  strategi  restoratif  dan  rehabilitatif  harus  dipertimbangkan,  dengan  mempertimbangkan  usia  anak dan riwayat penggunaan narkoba.
c. Persidangan
Pengadilan  anak  menangani  siasat  ini  jika  masalah  tersebut  dibawa  ke  pengadilan.  Sejumlah  pihak terlibat dalam persidangan tersebut, antara lain anak pelaku narkoba beserta keluarganya, hakim, jaksa, dan konsultan  hukum.  Pengadilan  anak  berupaya  untuk  menjaga  hukum  sambil  mempertimbangkan kesejahteraan anak. Hak anak atas pembelaan dan peradilan yang adil harus dijamin.
d. Putusan
Hakim pengadilan anak akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak ketika persidangan selesai.  Jika  anak  tersebut  dinyatakan  bersalah,  pengadilan  akan  memutuskan  hukuman  yang  tepat  atau perbuatanan perbaikan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor  tersisip usia, tingkat keterlibatan, dan ciri-ciri rehabilitasi.
Institusi  seperti  kantor  kejaksaan,  pengadilan  anak,  dan  polisi  harus  menjunjung  tinggi  kewajiban mereka, melindungi hak-hak anak, dan memberikan prioritas pada strategi yang mencakup rehabilitasi dan reintegrasi  remaja  pelaku  narkotika  ke  dalam  masyarakat  selama  proses  ini.  Dalam  hal  ini,  Siistem peradilan  anak  perlu  melindungi  hak-hak  anak,  memberi  mereka  perlindungan  yang  layak,  dan  memberi mereka  kesempatan  kedua  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik  jika  mereka  berperilaku  lebih baik.

## Hukuman dan Sanksi Perbuatan Kriminalitas Pada Anak
Tingkat  keparahan  keterlibatan  anak  dan  strategi  hukum  yang  dipilih  merupakan  dua  variabel  utama yang  mungkin  mempengaruhi  hukuman  dan  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  remaja  pelanggar  narkoba. Berasaskan  putusan  tersebut,  berikut  rangkuman  pokok  denda  dan  hukuman  yang  mungkin  dijatuhkan: Sejumlah denda atau akibat kriminalitas yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur terdiri atas:
1. Rehabilitasi
Remaja pelanggar narkoba kadang-kadang dapat didaftarkan dalam program rehabilitasi. Tujuan dari program ini sama dengan untuk memberikan anak-anak dukungan medis, psikologis, dan pendidikan yang mereka perlukan untuk mengatasi masalah narkoba mereka. Mencoba mengubah perilaku anak dan  mencegahnya  terlibat  dalam  kejahatan  terkait  narkoba  sama  dengan  tujuan  utamanya.  Tujuan dari strategi rehabilitasi ini sama dengan untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk mengubah kehidupan mereka.
2. Penjara Remaja
Dalam kasus yang jarang terjadi, pelaku narkoba dapat menerima hukuman penjara remaja jika anak tersebut  terbukti  bersalah  dan  perbuatanannya  dianggap  signifikan.  Sebagai  bagian  dari  hukuman penjara, fasilitas penahanan remaja, yang khusus diperuntukkan bagi narakriminalitas di bawah usia 18  tahun,  seringkali  memprioritaskan  pendidikan  dan  rehabilitasi.  Anak-anak  ini  bisa  mendapatkan keterampilan  dan  arahan  selama  mereka  berada  dalam  tahanan  yang  dapat  membantu  mereka terhindar dari masalah setelah mereka dibebaskan.
3. Pembebasan Bersyarat
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
Masa  pembebasan  bersyarat,  di  mana  anak  tersebut  dibebaskan  sebelum  seluruh  masa  tahanan berakhir,  dapat  dilakukan  setelah  hukuman  penjara.  Anak-anak  ini  akan  diawasi  secara  ketat  dan diharapkan  mematuhi  peraturan  dan  pedoman  selama  pembebasan  bersyarat.  Anak-anak  dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Hukuman Lainnya
Tergantung  pada  undang-undang  yang  berlaku  di  suatu  negara,  ada  sejumlah  hukuman  lain  yang dapat  diterapkan  selain  rehabilitasi  dan  penahanan  remaja.  Hukuman  bisa  bermacam-macam bentuknya,  seperti  denda,  pelayanan  masyarakat,  pembatasan  kebebasan,  dan  program  pemantauan khusus.
Penting  bagi  anak-anak  pelanggar  narkoba  untuk  mendapatkan  hukuman  dan  konsekuensi  yang dimaksudkan  untuk  mengubah  perilaku  mereka  dan  membantu  mereka  berintegrasi  kembali  ke  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini,  fokus  utama  perlu  diberikan  pada  teknik  restoratif  dan  rehabilitatif  untuk membantu generasi muda dalam mengatasi masalah narkoba dan memberi mereka kesempatan kedua untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kejahatan  Narkotika  Terhadap  Anak,  apa  pertimbangan  hukum  dalam  Putusan  Nomor  00/Pid.Sus- Anak/2022/PN Crp

## A. Hasil
1) Kronologi Kasus
Bahwa pada hari Senin, 3 Januari 2022 pada pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada saat bulan Januari 2022,  pelaku  dengan  2  anak  lainnya  di  Desa  Tanjung  Aur,  Kecamatan  Sidang  Kelingi,  Rejang  Lebong,  atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih di bawah yuridiksi Pengadilan Negeri Curup, berwenang menyidik serta  mengadili  perkara  yang  membabitkan  persekongkolan  kriminalitas  untuk  melakukan  perbuatan kriminalitas  yang  membabitkan  narkotika  dan  prekursornya,  tanpa  mempunyai  kewenangan  hukum  untuk melakukannya.  jadi  atau  menawar  dalam  menjual,  beli,  melakukan  ataupun  menerima  berperbuatan  sebagai perantara jual beli, penukaran, atau pemindatanganan dalam bentuk bukan atau bentuk tanaman  yang beratnya mencapai lima gram. Perbuatan tersebut dilakukan  dengan cara: Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bermula dari laporan informasi  masyarakat pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.00 WIB  yang  menyebutkan telah terjadi perbuatan kriminalitas narkoba di Desa Tanjung Aur. , Kec. Kecamatan Sindang Kelingi. Petugas Polres  Rejang  Lebong  Nova  Andrian  Saputra  Bin  Suyanto  dan  Agus  Sutiono  Als  Agus  Bin  Apong  Jonorio melakukan penyelidikan lalu langsung berangkat menuju Desa Tanjung Aur, lokasi kejadian selanjutnya, pada Selasa,  5  Oktober  2021,  sekitar  pukul  19.00  WIT.  Kecamatan  Kelingi  Kabupaten  Sindang.  Lebong  Rejang. Saksi Nova Andrian dan Agus bersama anggota Polsek Sindang Kelingi menahan dan menggeledah Anak I dan Anak II saat berada di kolam Desa Tanjung Aur. Ditemukan dua paket Narkotika Golongan I yang dibungkus seperti bukan tumbuhan, satu paket kecil Narkotika Golongan I  yang dibungkus seperti bukan tumbuhan, dua puluh  tiga  butir  pil  Extacy,  empat  bal  klip  plastik  bening,  dan  satu  unit  timbangan  digital,  Timbangan  Saku HWH. merek, tergeletak di lantai di gubuk dekat kolam. Semua barang bukti itu diakui milik Anak I dan Anak II. Anak I dan Anak II kemudian dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk diperiksa lebih lanjut.

## 2) Pertimbangan Hakim
Berasaskan  catatan  timbang  Pegadaian  Nomor  07/10700/01/2022  tanggal  4  Januari  2022  tentang  barang bukti atas nama Anak I dan II, berikut keterangan mengenai narkotika golongan I:
a. Narkotika Golongan I dikemas sebagai berikut: 2 (dua) paket besar narkotika golongan I non herbal, nomor  seri  61, lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dikemas  dalam plastik klip bening.
- Suatu  paket  diduga  berisi  narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  non  herbal.  Lampiran  Nomor  61 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dikemas  dalam  plastik  klip  bening  dan berat bersih 8,55 gram, telah disisihkan dan memuat informasi sebagai berikut:
• Berat pemisahan berat bukti: 8,5 gram
• Berat Badan POM Balai 0,05 gram
- Narkotika Golongan I terdiri dari 23 (dua puluh tiga) narkotika golongan 1 non herbal nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jenis Ekstasi Merah - Pil yang  dikemas  dalam  kemasan  plastik  klip  bening,  berat  bersih  8,99  gram  dan  keterangan tambahan sebagai berikut:
• Berat bukti 8,59 gram,
• berat Balai POM 0,40 gram.
- Hal  ini  berasaskan  Sertifikat/Laporan  Uji  Balai  POM  Nomor  21.089.11.16.05.0004  tanggal  6 Januari  2022 terhadap  sampel  0,05  (nol  koma  nol  lima)  gram  berbentuk  kristal,  berwarna  putih bening  dan  berbau  normal  yang  diberi  nama  Anak  I  dan  Anak  II,  dimana  hasil  uji  identifikasi barang  bukti  positif  (+)  sabu  (tersisip  Lampiran  Narkotika  Golongan  I  No.  61  UU  RI  No.  35 Tahun 2009).
- Berasaskan surat keterangan pengujian/laporan Balai POM nomor 21.089.11.16.05.0005 tanggal 6 Januari 2022 untuk sampel 1 (satu) buah tablet warna merah bernama Anak I dan Anak II yang ditandatangani  oleh  MUKHLISAH,  S.Si,  merupakan  hasil  uji  bukti  identifikasi  hasil  tes  positif (+)  terhadap  MDMA  (tersisip  Narkotika  Golongan  I  No.  37,  Lampiran  UU  No.  Fakta  adanya anak yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, penukaran atau pemindahtanganan  narkotika  Golongan  I  telah  tidak  ada  Izin  Menteri  Kesehatan  dan  tidak digunakan untuk tujuan ilmiah.
3) Putusan Hakim
Amar Putusan hakim dalam perkara nomor 00/Pid.Susanak/2022/Pn Crp sama dengan sebagai berikut:
1 Menegaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif,
2 Kedua,  Anak  I  dan  Anak  II  telah  terbukti  secara  sah  dan  sah  bersalah  melakukan  perbuatan kriminalitas  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menyandang,  menghaki,  atau  memberikan  golongan bukan tumbuhan saya narkotika”;
3 Mengurungkan Anak I dan Anak II di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4 Selain  itu,  menghukum  kedua  anak  tersebut  dengan  tiga  (tiga)  bulan  pelatihan  kerja;  4  Memutuskan bahwa  seluruh  jumlah  waktu  yang  dihabiskan  setiap  anak  dalam  penangkapan  dan  penahanan  akan dikurangi dari hukuman yang diberikan;
5 Pastikan kedua anak tetap ditahan
6 Identifikasi barang bukti sebagai berikut:
- Dua  (dua)  paket  Narkotika  Golongan  1  berukuran  cukup  besar  yang  bukan  tumbuhan  dan dibungkus dengan plastik klip transparan.
- Satu (Satu) Paket Sedang Narkotika Golongan 1 Non Tumbuhan Klip plastik transparan bernomor seri 61 sambungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dua  puluh  tiga  (23),  tablet  EXTACY,  masing-masing  dengan  klip  plastik  transparan  di sekelilingnya.
- Empat (empat) bal klip plastik transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE rusak;
7 Kedua  remaja  tersebut  diperintahkan  membayar  biaya  perkara  masing-masing  sebesar  Rp  5.000,00 (lima ribu rupiah).
MARGIYATI,  SH.  Panitera  Pengganti  PN  Curup  membantu  Annie  Safrina  Simanjuntak,  SH.,  Hakim Anak  PN  Curup,  dalam  mengambil  putusan  pada  Senin,  31  Januari  2022  dalam  sidang  tipikal.  Hadir  pula LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H., Jaksa Penuntut Tipikal, dan dua orang anak yang bermasalah hukum, yang didampingi  oleh  penasihat  hukum,  penyuluh  kemasyarakatan,  pekerja  sosial,  dan  orang  tua  dari  anak  yang berhadapan dengan hukum.

## B. Pembahasan
1) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 00/PID.SUSANAK/2022/PN CRP Putusan Tentang Kasus Perbuatan Kriminalitas Narkotika Anak Sudah Tepat Menaladan dari Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Siistem Peradilan Kriminalitas Anak
Berikut  penjelasan  penulis  atas  analisis  yang  dilakukannya:  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor 00/Pid.Susanak/2022/PN  CRP  Tentang  Perkara  Perbuatan  Kriminalitas  Narkotika  Anak  sudah  tepat  dan  sesuai dengan Siistem Peradilan Kriminalitas Anak sebagaimana diatur  dalam Pasal 81 , ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Untuk  dapat  menguraikan  alasan  di  balik  putusan  hakim,  penulis  harus  mengetahui  tugas  hakim.  Untuk menyelesaikan sengketa secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim harus selalu tidak memihak  dan  membeda-bedakan semua pihak. Hal ini  mencakup  mencari tahu hal-hal seperti norma perilaku, hubungan hukum, dan posisi masing-masing pihak dalam suatu perselisihan. Dalam setiap perkara, hakim wajib memberikan putusan yang dijatuhkan kepadanya.
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
Menaladan  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  hakim  mempunyai kekuasaan mengambil keputusan dalam suatu perkara berasaskan tiga faktor:
a. Dapatkan  laporan  yang  telah  disampaikan  kepada  mereka,  dan  mintalah  informasi  lebih  lanjut  serta dokumentasi yang menguatkan.
b. Periksa dan pelajari secara menyeluruh berkas kasus terdakwa.
c. Pilih hukuman untuk kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.
Oleh  karena  itu,  hakim  wajib  mempertimbangkan  semua  unsur  yang  terkait  dalam  menjatuhkan  putusan, seperti  dakwaan,  fakta  persidangan,  dan  status  masyarakat  secara  tipikal.  Mengingat  pertimbangan-pertimbangan tersebut, tugas resmi hakim mengharuskan dia melakukan penyidikan, mengadili, dan mengambil keputusan dalam suatu  perkara.  Dengan  demikian,  putusan  00/Pid.Susanak/2022/PN  akan  diperiksa  penulis  dengan mempertimbangkan faktor hakim.
Disahkannya Putusan Nomor 00/Pid.Susanak/2022/PN oleh Pengadilan Alasan KPK karena anak I dan anak II melakukan perbuatan kriminalitas narkoba. Mereka diamankan Polsek Sindang Kelingi saat berada di kolam Desa Tanjung Aur, ditemukan dua (dua) paket Narkoba Golongan I yang bukan berbentuk tumbuhan. Berasaskan bukti- bukti yang diajukan, diambil keputusan bahwa anak I
dan  anak  II  menyimpan  1  (satu)  unit  timbangan  digital  HWH  POCKET  SCALE,  empat  (4)  bal  plastik  klip transparan,  dan  dua  puluh  tiga  (23)  tablet  EXTACY  yang  dibungkus  plastik  klip  bening.  Pasal  114  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  juncto  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Siistem Peradilan merupakan dakwaan pertama  yang diajukan terhadap anak dalam kasus ini. Dakwaan kedua sama dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Siistem  Peradilan  Anak,  yang  menyatakan:  “Setiap  orang  yang  tanpa  haknya  atau  bertentangan  dengan  undang- undang
Siapa  pun  yang  kedapatan  menyandang,  mengelola,  menghaki,  atau  memasok  narkotika  non-tanaman Golongan I dapat dikriminalitas dengan kriminalitas penjara. denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar  rupiah),  dengan  kriminalitas  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan kriminalitas denda paling banyak 12 (dua belas) tahun.
Anak  muda  tersebut  dijatuhi  hukuman  tiga  tahun  enam  bulan  penjara  serta  tiga  bulan  pelatihan  kerja  oleh hakim  dalam  putusan  tersebut.  Tidak  ada  saksi  yang  ditawarkan  oleh  pemuda  tersebut  untuk  membebaskannya. Dengan hal yang meringakankan karena anak menyesali perbuatan, yang mana pemberatan karena tidak membantu dalam kampanye mengakhiri peredaran gelap narkoba.
Pengamatan  penulis  menunjukkan  bahwa  hakim  gagal  mempertimbangkan  keadaan  non-yuridis  anak  I  dan anak II saat mengambil keputusan. Latar belakang terdakwa, akibat hukum dari kegiatan tersebut, keadaan khusus terdakwa,  kondisi  sosial  ekonomi,  dan  keyakinan  agama  merupakan  beberapa  faktor  non-yuridis  yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Jika pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur ini, hukuman yang dijatuhkan akan lebih masuk akal. Jika hal ini diperjelas maka akan dihasilkan analisa sebagai berikut:

## a. Latar Belakang Perbuatan Anak
Putusan  tersebut  memperjelas  bahwa  Edo  sama  dengan  sumber  paket  obat  tersebut.  Anak  I  dan  Anak  II berkali-kali dibujuk Edo untuk mencicipi sabu. Hasilnya, Anak I dan Anak II terpesona. Sebelum akhirnya anak I dan anak II diamankan, keduanya kedapatan membawa 23 (dua puluh tiga) butir pil Extacy, 4 (empat) bal  klip  plastik  bening,  1  (satu)  unit  timbangan  digital  HWH  POCKET  SCALE  di  lantai.  di  dalam  gubuk dekat kolam, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tumbuhan yang dibungkus dengan  plastik  klip  bening.  Seluruh  barang  bukti  yang  ditemukan  diakui  milik  Anak  I  dan  Anak  II.  Ini berfungsi sebagai latar belakang terhadap keterlibatan anak I dan II dalam perbuatan kriminalitas narkoba.

## b. Kondisi Psikis Anak
Mengingat  Anak  I  dan  Anak  II,  individu  yang  dinyatakan  bersalah  dalam  kasus  narkoba,  baru  berusia  17 tahun,  kemungkinan  besar  mereka  masih  belum  mengetahui  siapa  dirinya  dan  masih  terlalu  rentan  untuk memahami  sepenuhnya  risiko  dan  dampak  dari  perbuatanan  mereka.  .  Karena  masih  mudah  terpengaruh dengan lingkungan sekitar, maka anak yang masih remaja memerlukan pengawasan terus menerus dari guru, orang  tua,  atau  wali  di  sekolah.  Anak  tergolong  belum  mampu  membuat  tujuan  jangka  panjang  atau memprediksi masa depan. tentang.

## c. Keadaan Ekonomi Anak
Jika pengakuan anak tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan indikasi status sosial ekonominya, anak  tersebut  mengakui  bahwa  bayaran  yang  diberikan  oleh  anak  tersebut  digunakan  Edo  untuk  membeli obat dari Edo. Informasi ini meningkatkan kemungkinan bahwa anak tersebut sudah kecanduan narkoba, dan
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
anak  tersebut  perlu  menerima  pekerjaan  tersebut  agar  dapat  menerima  bayaran.  dan  anak  muda  tersebut membeli  obat-obatan  dengan  penghasilannya.  Oleh  karena  itu,  rehabilitasi  anak  harus  menjadi  prioritas utama.
2.  Kesesuaian  Pertimbangan  Hakim  dengan  Pasal  67  Undang  –  Undang  No.  35  Tahun  2012  Tentang  Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa  karena  mereka dipandang  sebagai  pewaris  bangsa  dan  calon  penerus  bangsa.  Generasi  muda  mampu  memberikan  kontribusi aktif  terhadap  kelangsungan  hidup  negara.  Sebagai  penerus  negara,  generasi  muda  di  Indonesia  mempunyai tanggung  jawab  yang  besar  dalam  menegakkan  cita-cita  nasional.  Remaja  sangat  rentan  terhadap  pengaruh lingkungannya. Masa remaja merupakan masa dimana anak menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya karena  kehidupan  emosionalnya  yang  begitu  sering  berubah.  Remaja  mempunyai  rasa  ingin  tahu  yang  kuat terhadap segala hal, baik positif maupun negatif.
Perilaku  yang  tidak  diinginkan  mungkin  diakibatkan  oleh  ketidakmampuan  anak  dalam  menangani kesulitan  yang  muncul.  Remaja  sering  kali  menunjukkan  perilaku  ilegal  atau  menyimpang;  terdapat  beberapa hal  mendasar  atas  hal  ini,  di  antaranya  keputusan  gaya  hidup  yang  berdampak  pada  perilaku,  kelanjutan teknologi,  dan  lingkungan  tempat  produk  tersebut  diproduksi.  Kenakalan  remaja  saat  ini  bermacam-macam jenisnya.  Penyalahgunaan  narkoba  sama  dengan  salah  satu  jenis  penyalahgunaan  narkoba  yang  paling  tipikal; itu mempengaruhi orang-orang dari segala usia, bahkan orang dewasa.
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  peraturan  yang  melarang  penyalahgunaan  narkoba,  dengan penekanan  pada  pembelaan  hak-hak  orang  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkoba.  Anak  korban penyalahgunaan narkoba dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Anak-anak  lebih  rentan  terhadap  penggunaan narkoba  dari  sudut  pandang  psikologis,  dan  mereka  mempunyai  hak  yang  melekat  sejak  lahir.  Berikut  ini beberapa  perlindungan  hukum  terhadap  anak:  pelestarian  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia,  atau  kebebasan mendasar masyarakat.
Melindungi kepentingan kesejahteraan anak merupakan tujuan perlindungan hukum bagi mereka.  Sebab akan  memungkinkan  terganggunya  psikologis  dari  anak  yang  dapat  menimpanya  dikemudian  hari.  Maka perlindungan  atas  kriminimal  yang  dilakukan  anak  juga  perlu  dilaksanakan  dalam  menjunjung  hak  asasi  dari anak itu sendiri. Mereka telah menyelesaikan masa hukumannya.
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  guna  lebih  melindungi  anak.  melindungi  generasi  muda yang bergantung pada alkohol, obat-obatan terlarang, atau zat berbahaya lainnya merupakan salah satu hal yang tercakup dalam peraturan undang-undang ini.
Dengan mengambil pilihan tersebut, Edo menempatkan anak-anak pada posisi pengedar narkoba dengan memerintahkan  mereka  menjadi  perantara  dalam  pembelian  dan  penjualan  narkoba.  Namun,  anak-anak  tetap memerlukan  perlindungan  hukum.  Anak  korban  kecanduan  narkoba  dilindungi  berasaskan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  khususnya  Pasal  67.  Menaladan  dari pasal  tersebut,  “usaha  pengawasan,  pencegahan,  pengobatan,  dan rehabilitasi  dilakukan  bagi  anak  korban  narkoba,  minuman  beralkohol,  psikotropika,  dan  bahan  tambahan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  e  dan  anak  yang  terlibat  dalam  produksi  dan peredarannya.”
Putusan  hakim  mengancam  Anak  I  dan  II  dengan  hukuman  tiga  tahun,  enam  bulan  penjara,  dan  tiga bulan  pelatihan  kerja. Alasannya  tertuang  dalam  UU  193  UU  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  khususnya  Pasal  67.  Di  dalamnya disebutkan bahwa anak perlu diawasi dan didisiplinkan dengan cara yang lebih sesuai dengan usianya agar tidak menjadi korban. dapat belajar dari kesalahannya dan tidak melakukan kejahatan.
Pemantauan  orang  tua  dan  keterlibatan  masyarakat  dapat  digunakan  sebagai  langkah  efektif  untuk menghentikan  aktivitas  kriminal  di  masa  depan.  Pengawasan  sangat  penting  karena  anak  masih  dalam  usia remaja,  masih  dalam  tahap  pengembangan  identitas,  dan  mudah  terpengaruh.  dilakukan  dari  lokasi  seperti rumah atau sekolah.
Bukti dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut menggunakan narkoba sejak ditemukan sabu  dalam  urin  anak  tersebut,  namun  pengadilan  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  perawatan  dan rehabilitasi  anak  tersebut.  Pengadilan  dalam  hal  ini  belum  berupaya  untuk  memungkinkan  anak-anak  yang terlibat  kasus  narkoba  untuk  menjalani  rehabilitasi  karena  anggaran  pemerintah  mungkin  tidak  cukup  untuk menjamin  bahwa  setiap  individu  atau  anak  yang  terkena  dampak  kasus  narkoba  terlindungi  dari  penggunaan anak-anak tersebut..
Rizki,  Aldho  Epranta  Sembiring,  Joyceline  Jerry,  dan  Enrico  Houston  Jerry. Analisis  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp  Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak
Meskipun  sangat  disarankan  agar  anak-anak  menjalani  rehabilitasi  agar  mereka  tidak  menggunakan narkoba lagi setelah dibebaskan dari tahanan, hal ini tidak selalu dapat dilakukan karena terbatasnya pendanaan pemerintah  untuk  perawatan  semacam  ini.  Penting  untuk  menyarankan  agar  anak  memulai  terapi  dengan menemui dokter atau ahli psikologi anak dan kesehatan mental lainnya.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  hakim  untuk  mempertimbangkan  kebutuhan  anak-anak  ketika menerapkan  perbuatanan  pencegahan,  pemantauan,  pengobatan,  dan  rehabilitasi.  Hal  ini  tersisip mempertimbangkan  kebutuhan  anak  baik  di  luar  Siistem  peradilan  kriminalitas  maupun  di  lingkungan sekitarnya.  Tanpa  memikirkan  kemungkinan  dampak  menguntungkan  atau  buruk  bagi  diri  mereka  sendiri, generasi muda sering kali meniru perilaku orang lain yang mereka pandang sebagai panutan.

## SIMPULAN
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotiika  mengatur tentang  menyalahgunakan narkotiika dan  menetapkan  sanksi  pidana  guna  memberikan  peringatan  kepada  pihak  yang  menyalahgunakan  atau memperdagangkan prekursor narkotiika secara tidak sah. aturan yang mengatur beratnya hukuman pidana, seperti pengaplikasian hukuman mati, hukuman minimum tertentu, atau hukuman penjara 20 tahun (atau lebih). Golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba menentukan berat ringannya pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad, Beni. Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta 2007. Maulana  Hasan  Wadang, Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak, Gramedia  Widiasarana, Jakarta,  2000. Nasution, S. Sosiologi Pendidikan. Bandung: Bumi Aksara. 2004.

## Jurnal
Danielt,  Reyner  Timothy,  “Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Perbuatan  Kriminalitas  Anak  Pencurian  Oleh Anak Dibawah Umur”. Lex Et Societatis, Vol. II , No 6, Juli 2014.
Duri,  Nur  Fika.  "Pandangan  Tokoh  Agama  Terhadap  Tradisi  Pembagian  Waris  Dengan  Menjadikan  Anak  Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan." Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 2 (2021).
Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Kriminalitas Dalam Suatu Kerangka Teoritis." Jurnal Hukum Positum 5,  no. 2 (2020): 10-19.
Fitrian,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-Hak  Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), Juli-Desember 2016.
Hutabarat,  Ericxon  Verly  Samuel.  "Jenis-Jenis  Perbuatan  Kriminalitas  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri Menaladan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." Lex Crimen 7, No. 9 (2019).
Lubis,  Mhd  Teguh  Syuhada.  "Siistem  Pemidanaan  Bagi  Anak  Pengedar  Narkotika  Dengan  Hukuman  Pelatihan."
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 6, no. 1 (2020): 26-35.
Melati,  Dwi  Putri.  "Peran  Masyarakat  Dalam  Pemberantasan  Pengedaran  Narkotika."  Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu Hukum 5, no. 2 (2020): 322-335.
Mukhlis, R. "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Kelanjutan Delik-Delik Diluar KUHP." Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2012).
Novitasari,  Dina.  "Rehabilitasi  Terhadap  Terhadap  Anak  Korban  Penyalahgunaan  Narkoba."  Jurnal  Hukum  Khaira Ummah 12, no. 4 (2017): 917-926.
Prasetyo,  Teguh.  "Penerapan  Diversi  Terhadap  Perbuatan  Kriminalitas  Anak  Dalam  Siistem  Peradilan  Kriminalitas Anak." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2015): 1-14.
Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, No. 1 (2018): 141-152.
Saragih,  D.H.P,  Zulyadi,  R.  &  Harahap,  D.A.  (2019).  Akibat  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Perbuatan Kriminalitas Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 78-88
Simanjuntak,  Meli  Pransiska.  "Analisis  Yuridis  Ultra  Petita  Hakim  dalam  menjatuhkan  Kriminalitas  Mati  terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID. SUS/2019/PN. TJB)." Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum 1, no. 2 (2022): 59-78.
Subroto,  Wandi.  "Perlunya  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistim  Peradilan  Anak  Terhadap  Kenakalan  Remaja."  Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial 5, no. 1 (2022): 23-30.
Tomakati,  Afdhal  Ananda.  "Konsepsi  Teori  Hukum  Kriminalitas  Dalam  Kelanjutan  Ilmu  Hukum."  Jurnal  Hukum Kriminalitas dan Kriminologi 4, no. 1 (2023): 49-56.