Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah

## Tri Widiastuty
Program Studi Akuntansi, FE, STIE Ekuitas, Bandung, Indonesia
Abstract. This  study  aimed  to  compare  GCG  practices  in  sharia  and  conventional  banks,  compare  problem  loans  in conventional and sharia banks, and examine the effect of GCG practices on non-performing loans in sharia and conventional banks. The sample of research used are 11 sharia banks and conventional banks in Indonesia where sample selection wass done by purposive sampling method (for syariah bank) and random sampling method (for conventional bank). Data analysis method using panel data regression and independent t- test. The result of the research that was obtained for the syariah bank sample is the size of board of commissioner had positive effect to the problem loan in syariah bank. The size of the audit committee, t he size of syariah supervisory board and the number of syariah supervisory board meetings did not have negative affect the non- performing loans in the syariah bank. Size of independent directors and the amount the meeting of independent directors had a negative effect on non-performing loans in sharia banks. The result of the study obtained for the conventional bank sample was the size of the board of commissioners had no positive effect on non-performing loans in conventional banks. The size of the audit committee and the number of independent directors did not have negative impact on problem loans in conventional banks. The  size  of  independent  directors  had  a  negative  effect  on  non-performing  loans  in  conventional  banks.  Furthermore, independent t-test results from the comparison of GCG practice that there were significant differences between the NPL / NPF, the size  of  the  board of commissioners, the size  of  independent directors,  and  the  number of independent  board  meetings  on Islamic banks and conventional. There was no significant difference between the number of audit committees in syariah and conventional banks.
Keywords: Board  of  Commissioners;  Audit  Committee;  Independent  Board  of  Directors;  Number  of  Meetings;  Sharia Supervisory Board; Non Performing
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik GCG pada bank syariah dan konvensional, membandingkan pinjaman bermasalah di bank syariah konvensional, serta meneliti pengaruh praktik GCG terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah  dan konvensional.  Sampel  penelitian  yang  digunakan adalah  11  bank syariah dan  konvensional  di  Indonesia  dengan metode purposive sampling (untuk bank syariah) dan metode random sampling (untuk bank konvensional). Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil penelitian yang diperoleh untuk sampel bank syariah yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank  syariah. Ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah  rapat  dewan pengawas syariah  tidak  berpengaruh negatif  terhadap  pinjaman  bermasalah  di bank syariah. Ukuran  direksi independen  dan jumlah rapat  direksi independen  berpengaruh  negatif terhadap pinjaman bermasalah  di  bank syariah.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  untuk  sampel  bank  konvensional  yaitu  ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh positif terhadap  pinjaman  bermasalah  di bank konvensional.  Ukuran komite  audit  dan jumlah rapat  direksi  independen  tidak berpengaruh  negatif  terhadap  pinjaman  bermasalah  di  bank  konvensional.  Ukuran  direksi  independen    berpengaruh  negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hasil uji beda dari perbandingan praktik GCG yaitu terdapat perbedaan signifikan antara  NPL/NPF,  ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  direksi independen, dan jumlah  rapat  direksi  independen pada bank  syariah  dan  konvensional.  Tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  jumlah  komite  audit  pada  bank  syariah  dan konvensional.
Kata Kunci: Dewan Komisaris; Komite Audit; Direksi Independen; Jumlah Rapat; Dewan Pengawas Syariah; Non Performing
Corresponding author. Email : tri.widiastuty@ekuitas.ac.id How to cite this article. Widiastuty, T. (2018). Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (2), 247-258. Retrivied from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/12062 History of article. Received: Mei 2018, Revision: Juli 2018, Published: Agustus 2018 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i2.12062 Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
.

## PENDAHULUAN
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) adalah  salah  satu  kunci  penting  yang menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Melalui penerapan GCG di perusahaan termasuk dalam hal  ini  perbankan,  kinerja  dan  iklim  investasi dapat terus ditingkatkan. Sejak krisis ekonomi tahun  1997-1998,  GCG  menjadi  perhatian khusus bagi pemerintah khususnya untuk dunia perbankan karena bank terkenal dengan bisnis jasa  high  regulated.  Bank  mengelola  dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit/pembiayaan). GCG dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada para stakeholder.
Terdapat  dua  faktor  utama  yang menjadi  penyebab  kondisi  bisnis  syariah  saat ini lambat berkembang. Faktor pertama adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang ada tidak  secara  menyeluruh  menjalankan  prinsip bisnis pada umumnya yang sejatinya mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kelalaian  baik  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja merupakan peluang terjadinya fraud. Faktor  kedua  adalah  sistem,  dalam  hal  ini manajemen  risiko  dan  internal  control. Ditengarai adanya kegagalan penerapan manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh manajemen  bank  sehingga  menyebabkan terjadinya pengucuran dana untuk pembiayaan fiktif. Hal ini menjadi bukti tidak diterapkannya  manajemen  risiko  dan  internal kontrol secara efektif (Daniri, 2018).
Bisnis  syariah  dalam  Islam  harus dijalankan  dengan  governance  yang  baik, karena  dipandang  perlu  sebagai  bentuk ketaatan  pada  asas  spiritual  dan  operasional. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memungkinkan mendapatkan kehidupan duniawi yang berkah, bermanfaat  dan  berkesinambungan.  Bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan  lebih  memungkinkan  untuk  tetap sustainable  atau  berlangsung  secara  baik. Keberlangsungan  bisnis  seperti  perbankan sangat  penting  untuk  dijaga  agar  dapat memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan  juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi para stakeholder.
Terdapat  beberapa  contoh  bank  yang secara  prosedur  telah  melakukan  mekanisme GCG  namun  masih  saja  terjadi  fraud  baik dilakukan  oleh  pihak internal maupun eksternal  bank.  Tahun  2017  perusahaan  batu split  PT  Rockit  Adelway  melakukan  kredit/ pembiayaan  fiktif  di  tujuh  bank.  Tujuh  bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT  Bank  Negara  Indonesia  Tbk,  PT  Bank Commonwealth,  PT  Bank  Muamalat  Tbk, HSBC  Indonesia,  PT  Bank  Ekonomi  Raharja Tbk dan PT Bank QNB Kesawan Tbk dengan nilai  kredit mencapai  Rp  836 miliar (Sitanggang,  2017).  Hal  ini  terlihat  bahwa walaupun bank-bank tersebut telah melaksanakan  GCG  namun  hal  yang  patut dipertanyakan  adalah  mengapa  masih  bisa terjadi  fraud  khususnya  yang  terkait  dengan kredit atau pinjaman yang berujung bertambahnya  risiko  pinjaman  bermasalah. Inilah yang menjadi fenomena penelitian ini.
Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang meneliti pengaruh atau hubungan antara  corporate  governance  dengan  risiko bank  atau  bank  perfomance.  Indikator  risiko bank  atau  bank  perfomance  yang  digunakan yaitu  beberapa  rasio  keuangan  seperti  ROA (return on asset), ROE (return on equity), dan rasio lainnya. Peneliti mencoba untuk membuat  penelitian  dengan  membandingkan antara praktik GCG di bank syariah dan bank konvensional serta membandingkan pengaruhnya  terhadap  risiko  kredit  atau pembiayaan.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak  pada  (1)  Tahun  penelitian,  yaitu mengambil  periode  penelitian  terbaru  mulai tahun 2012 hingga 2016, (2) Objek penelitian, yaitu  bank  umum  syariah  dan  bank  umum konvensional  di  Indonesia,  (3)  Penambahan variabel independen khusus untuk bank umum syariah yaitu ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah rapat dewan pengawas syariah.
Berdasarkan latar belakang dari penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, maka penulis ingin merumuskan masalah yaitu sebagai  berikut:    1.  (a)  Seberapa  besar pengaruh  ukuran  dewan  komisaris  terhadap pinjaman  bermasalah  di  bank  syariah.  (b) Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit
terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (c)  Seberapa  besar  pengaruh  ukuran  direksi independen  terhadap  pinjaman  bermasalah  di bank  syariah.  (d)  Seberapa  besar  pengaruh jumlah  rapat  direksi  independen  terhadap pinjaman  bermasalah  di  bank  syariah.  (e) Seberapa  besar  pengaruh  ukuran  dewan pengawas syariah terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (f) Seberapa besar pengaruh  jumlah  rapat  dewan  pengawas syariah terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. 2. (a) Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (b) Seberapa besar  pengaruh  ukuran  komite  audit  terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (c) Seberapa  besar  pengaruh  ukuran  direksi independen  terhadap  pinjaman  bermasalah  di bank  konvensional.  (d)  Seberapa  besar pengaruh  jumlah  rapat  direksi  independen terhadap  pinjaman  bermasalah  di  bank konvensional.  3.  Apakah  terdapat  perbedaan praktik good corporate governance antara bank syariah  dan  bank  konvensional.  4.  Apakah terdapat perbedaan antara pinjaman bermasalah  di  bank  syariah  dan  bank konvensional.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Agensi
Konflik  kepentingan  memicu  terjadinya biaya  agensi.  Pengelola  (agent)  bisa  tidak bermasa depan jika kinerjanya buruk sehingga diberhentikan  oleh  pemegang  saham.  Pasar tenaga  kerja  manajerial  akan  menghapus kesempatan  pengelola  yang  tidak  memiliki kinerja baik dan berperilaku menyimpang dari keinginan  pemegang  saham  perusahaan  yang dikelolanya.  Pengelola  perusahaan  dipastikan mendapat  hambatan  untuk  berbuat  hal-hal yang  bisa  menurunkan  nilai  perusahaan  dari berfungsinya  pasar  tenaga  kerja  manajerial tersebut (Sutedi, 2012:17)
Adnan  et  al  (2011)  menyatakan  bahwa teori  agensi  menekankan  pentingnya  struktur kepemilikan  dalam  meningkatkan  tata  kelola perusahaan.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  tiga perspektif  yang  berbeda;  (a)  kepemilikan manajerial,  (b)  kepemilikan  blok,  dan  (c) kepemilikan institusional. Jika direksi
memiliki  saham,  direksi  sebagai  pemilik sendiri secara langsung menginstruksikan dan memantau  pengelolaan  perusahaan.  Dengan demikian terdapat kemungkinan sedikit masalah  keagenan  dibandingkan  dengan situasi di mana direksi, yang bukan pemiliknya, mengawasi manajemen perusahaan.  Teori  agensi  berfokus  pada konflik antara direksi dan pemilik namun tidak antara  mayoritas  dan  pemegang  saham minoritas.
Menurut  Hasan  dan  Xie  (2012)  model tata  kelola  berorientasi  pasar  mengacu  pada model tata kelola di mana mekanisme berbasis pasar digunakan untuk menyelesaikan masalah keagenan. Mekanisme berbasis pasar mencakup  kepemilikan  yang  tersebar,  dewan independen, tingkat penutupan informasi yang tinggi, dan kompensasi CEO terkait kinerja.

## Praktik Good Corporate Governance
Menurut  Wahyono  (2012)  mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan  kontrol  atau  pengawasan  terhadap keputusan.  Menurut  Bukhari  et  al  (2013) meskipun  tata  kelola  perusahaan  merupakan kerangka  kerja  fundamental  untuk  memantau perilaku perusahaan, namun hal ini relatif lebih penting  bagi  tata  kelola  dalam  lembaga keuangan.  Penekanan  tata  kelola  yang  lebih besar  ini  terutama  karena  dana  yang  dikelola oleh  bank  berbeda  antara  milik  pemegang rekening dan investor. Ini menyiratkan bahwa setiap  kesalahan  pada  pihak  bank  mungkin berdampak buruk bagi pemangku kepentingannya dan mungkin akan menimbulkan masalah keagenan serta benturan  kepentingan  antara  manajemen  dan pihak  yang  telah  menunjukkan  kepercayaan mereka terhadap perbankan. Menurut Zarkasyi (2008:115-122)  governance  structure  terdiri dari  pemegang  saham,  dewan  komisaris  dan direksi, auditor dan komite audit, serta dewan pengawas  syariah.  Khusus  bagi  bank  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,  harus  memiliki  dewan  pengawas syariah  yaitu  badan  independen  yang  bertuga melakukan pengarahan, pemberian konsultasi,
melakukan evaluasi, dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi prinsip  syariah  sebagaimana  yang  telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

## Pinjaman Bermasalah
Pinjaman  bermasalah  biasa  dikenal dengan istilah kredit macet di bank konvensional  atau  pembiayaan  macet  di  bank syariah  atau  dapat  pula  disebut  dengan  risiko kredit/pembiayaan.    Menurut  Firmansyah (2014)  non  performing  financing  (NPF)  atau non performing loan (NPL) dapat mendatangkan
dampak yang
tidak menguntungkan  terlebih  lagi  jika  NPF/NPL dalam  jumlah  besar.  Peningkatan  jumlah NPF/NPL akan meningkatkan jumlah penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal itu  berlangsung  terus  maka  akan  mengurangi modal bank.
Menurut  Bourakba  dan  Zerargui  (2015) risiko  kredit  merupakan  risiko  yang  timbul sebagai akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi  komitmen  keuangan  mereka  pada tanggal jatuh tempo. Akibatnya kerugian yang akan  dialami oleh bank. Untuk meminimalkan risiko,  hukum  Islam  memungkinkan  adanya jaminan  sebagai  keamanan  terhadap  risiko kredit.  Menurut  Rajhi  dan  Hmadi  (2011)  non performing  loan  merupakan  rasio  yang digunakan  untuk  mengukur  risiko  kredit  di mana  rasio  ini  merupakan  total  kredit bermasalah dibagi dengan total pinjaman.
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pinjaman Bermasalah
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti pengaruh  ukuran  dewan  komisaris  terhadap pinjaman  bermasalah  yaitu  Pan  (2016)  yang menyatakan bahwa ukuran komisaris independen  berkorelasi  positif  dengan  risiko bank.  Dewan  yang  lebih  kecil  atau  sedikit dapat  melakukan  kontrol  yang  lebih  efektif sehingga  para  eksekutif  senior  membuat keputusan  investasi  dari  pemegang  saham bukan  untuk  mengejar  kepentingan  pribadi yang  dapat  mengurangi  risiko  perusahaan. Menurut Felício et al (2016) ukuran dewan dan
komite  dapat meningkatkan  keragaman, pengetahuan,  dan  pengalaman  namun  dapat menghambat  koordinasi.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak jumlah dewan komisaris maka semakin banyak keragaman  yang  terjadi  sehingga  koordinasi antara dewan komisaris satu dengan yang lain terganggu.  Dampaknya  adalah  pinjaman bermasalah  akan  meningkat  karena  kontrol yang dilakukan tidak efektif.
H1:  Semakin  tinggi  ukuran  dewan  komisaris maka semakin tinggi risiko bank

## Pengaruh  Ukuran  Komite  Audit  terhadap Pinjaman Bermasalah
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti pengaruh  ukuran  komite  audit  terhadap pinjaman bermasalah yaitu Poudel dan Hovey (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh  negatif  terhadap  efisiensi  bank yang  diukur  dengan  non  performing  loan. Stefanelli  dan  Matteo  (2012)  mengatakan bahwa  komite  audit  berperan  penting  dalam memantau  kualitas  portofolio  pinjaman  bank. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  tinggi  ukuran  komite  audit  maka tingkat  pengawasan  semakin  tinggi  sehingga pinjaman bermasalah semakin dapat ditekan. H2: Semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah risiko bank

## Pengaruh  Ukuran  Direksi  Independen terhadap Pinjaman Bermasalah
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti pengaruh  ukuran  direksi  independen  terhadap pinjaman  bermasalah  yaitu  Rajhi  dan  Hmadi (2011), Stefanelli dan Matteo (2012) menyatakan  bahwa  direksi  independen  di dalam bank mengambil peran untuk mengimbangi  eksekutif  dan  manajemen, mempromosikan  berfungsinya  dewan  secara tepat  dan  memicu  dialog  internal  untuk mengurangi  area  konflik  kepentingan  yang lebih  besar.  Adnan  et  al  (2011)  menyatakan bahwa direksi independen memiliki hubungan dengan efisiensi bank.
Poudel  dan  Hovey  (2012)  berpendapat bahwa  ukuran  direksi  berpengaruh  negatif terhadap  efisiensi  bank  yang  diukur  dengan rasio  NPL.  Felicio  et  al  (2016)  menyatakan
bahwa  bank  mencapai  kinerja  yang  kuat  dan kualitas  pinjaman  yang  tinggi  ketika  jumlah dewan  direksi  besar.  Ahmad  et  al  (2016) menyatakan  bahwa  tata  kelola  perusahaan berpengaruh  signifikan  terhadap  kredit  macet pada umumnya. Secara khusus ukuran dewan berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah,  Pan  (2016).  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar ukuran dewan direksi independen maka tingkat pengawasan  semakin  tinggi  dalam  segala  hal sehingga dapat menekan pinjaman bermasalah H3: Semakin tinggi ukuran direksi independen maka semakin rendah risiko bank
Pengaruh Jumlah Rapat Direksi Independen terhadap Pinjaman

## Bermasalah
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti pengaruh  jumlah  rapat  direksi  independen terhadap  pinjaman  bermasalah  yaitu  Lai  dan Choi  (2014)  menyatakan  bahwa  NPL  tidak memiliki hubungan signifikan dengan corporate  governance  termasuk  di  dalamnya adalah jumlah rapat direksi. Namun sebaliknya menurut Poudel dan Hovey (2012) freksuensi pertemuan  dewan/direksi  berpengaruh  positif terhadap  efisiensi  bank.  Dapat  disimpulkan bahwa  makin  tinggi  frekuensi  pertemuan dewan/direksi  maka  bank  semakin  dapat meningkatkan  efisiensi  sehingga  pinjaman bermasalah dapat dikurangi.
H4:  Semakin  tinggi  jumlah  rapat  direksi independen maka semakin rendah risiko bank
Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas

## Syariah terhadap Pinjaman Bermasalah
Fungsi  dewan  pengawas  syariah  adalah mengawasi  kepatuhan  bank  umum  syariah terhadap  prinsip-prinsip  syariah  misalnya dalam  akad  tabungan  maupun  pembiayaan. Dengan  adanya  pengawasan  ini  diharapkan pinjaman  bermasalah  (pembiayaan  macet) akan diminimalisir. Dengan demikian semakin tinggi  ukuran  dewan  pengurus  syariah  maka semakin  rendah  risiko  pinjaman  bermasalah yang mungkin terjadi.
H5:  Semakin  tinggi  ukuran  dewan  pengawas syariah maka semakin rendah risiko bank

## Pengaruh  Jumlah  Rapat  Dewan  Pengawas Syariah terhadap Pinjaman Bermasalah
Sama  halnya  dengan  ukuran  dewan pengawas  syariah,  semakin  sering  frekuensi rapat  dewan  pengawas  syariah  dilakukan menandakan  bahwa  dewan  pengawas  syariah sering  melakukan  koordinasi  sebagai  bentuk pengawasan  terhadap  kepatuhan  bank  atas prinsip syariah.
H6:  Semakin  tinggi  jumlah  rapat  dewan pengawas syariah maka semakin rendah risiko bank

## Perbedaan  Praktik  GCG  antara  Bank Syariah dan Konvensional
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti perbedaan  praktik  GCG  di  bank  syariah  dan bank konvensional adalah Ansari dan Siddique (2013) menggunakan indikator untuk corporate governance yaitu board size, direksi independen, dan dewan pengawas syariah yang selanjutnya  dikaitkan  dengan  kinerja  bank. Hasil  penelitiannya  yaitu  bank  konvensional berkinerja  lebih  baik  daripada  bank  syariah terkait  dengan  ROA,  board  size  dan  ukuran bank. Demikian pula, bank syariah berkinerja lebih  baik daripada  bank konvensional terkait dengan  kualitas  aset,  kecukupan  modal, efisiensi operasional, likuiditas dan independensi dewan. Hasil keseluruhan menunjukkan  bahwa  praktik  tata  kelola perusahaan  bank  syariah  lebih  baik  daripada bank konvensional di Pakistan.
Chazi  et  al  (2018)  menyatakan  bahwa bank  syariah  juga  menunjukkan  perilaku manajemen  risiko  yang  lebih  hati-hati  dan solvabilitas  yang  lebih  tinggi  daripada  bank non-Islam.  Bank  syariah  lebih  tahan  terhadap krisis  keuangan.  Gebba  dan  Aboelmaged (2016) berpendapat bahwa baik bank konvensional  maupun  bank  syariah  memiliki struktur  tata  kelola  perusahaan  yang  serupa berdasarkat  undang-undang  di  mana  semua bank  memiliki  dewan  direksi,  auditor  dan komite  audit.  Perbedaan  tunggal  antara  bank konvensional  dan  bank  syariah  berkaitan dengan  struktur  corporate  governance  adalah keberadaan dewan pengawas syariah yang ada di bank syariah.
Perbedaan  Pinjaman  Bermasalah  antara Bank Syariah dan Konvensional Yanikkaya dan Pabuccu (2017)
menyatakan  bahwa  perbankan  Islam  di  Turki berbeda  dari  praktik  perbankan  syariah  di negara-negara terkemuka karena tidak memiliki  kerangka  tata  kelola  syariah  baik  di tingkat nasional maupun bank. Sejumlah besar rasio  keuangan  dan  efisiensi  salah  satunya yang diukur dengan non performing financing menunjukkan  bahwa  efisiensi  bank  syariah tertinggal  dari  bank  konvensional.  Bank syariah  harus  memperbaiki  model  bisnis, efisiensi operasional dan infrastruktur teknologi  informasi  karena  isu-isu  ini  kurang dihargai dalam strategi pertumbuhan mereka.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  verifikatif.  Penelitian  deskriptif dilakukan untuk mengetahui praktik GCG dan pinjaman  bermasalah  pada  bank  syariah  dan bank  konvensional  di  Indonesia  tahun  2012 hingga  2016.  Penelitian  verifikatif  dilakukan untuk  meneliti  kembali  perbandingan  praktik GCG pada bank syariah dan bank konvensional  dan  pengaruhnya  terhadap pinjaman  bermasalah.  Penulis  menggunakan salah  satu  metode  pengumpulan  data  yaitu dengan  metode  observasi  (pengumpulan  data sekunder)  yaitu  laporan  tahunan  bank  syariah dan  konvensional  di  Indonesia  mulai  periode 2012  hingga  2016.  Untuk  melengkapi  data yang diperoleh dari observasi, maka diperlukan  tambahan  data  pendukung  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan mempelajari  buku-buku  (text  book),  jurnal- jurnal, dan artikel-artikel.
Penelitian ini menggunakan data panel yang  merupakan  kombinasi  antara  data  time series dan data cross section atau bisa disebut dengan  data  pooling.  Perbandingan  praktik good  corporate  governance  bank  umum syariah  dan  bank  umum  konvensional  serta pengaruhnya  terhadap  pinjaman  bermasalah dianalisis  dengan menggunakan  analisis regresi  data  panel  dan  uji  beda.    Sebelum dilakukan  regresi  maka  dilakukan  uji  asumsi klasik  terlebih  dahulu  yang  terdiri  dari  uji
normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heteroskedastisitas.  Dalam  regresi  data  panel, kita  memilih  1  (satu)  metode  terbaik  untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu common effect, fixed effect, atau random effect melalui uji Chow dan uji Hausmann.
Yang  menjadi  variabel  independen dalam penelitian ini adalah praktik GCG yang diukur  dengan  ukuran  dewan  komisaris, ukuran komite audit, ukuran direksi independen,  jumlah  rapat  direksi  independen serta  tambahan  untuk  GCG  di  bank  syariah yaitu  ukuran  dewan  pengawas  syariah  dan jumlah  rapat  dewan  pengawas  syariah.  Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah  pinjaman  bermasalah  merupakan  rasio kredit (pembiayaan) macet yang diukur dengan rasio non performing loan (financing).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil  uji  asumsi  klasik  untuk  sampel bank syariah diperoleh bahwa nilai probability sebesar 0,857 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data  terdistribusi  normal.  Nilai  korelasi  antar semua variabel bebas yang diuji < 0,9 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dengan  menggunakan  uji  Glejser  diperoleh hasil  bahwa  nilai  probability  untuk  semua variabel di atas dari 0,05 sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Pemilihan  Model  Regresi  Data  Panel (Sampel Bank Syariah)

## Tabel 1 Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: JENDELA_EQUATION
Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 11.421362 (10,15) 0.0000 Cross-section Chi-square 68.909338 10 0.0000

## Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  1  diperoleh  hasil  bahwa nilai prob.  cross-section  Chi-square sebesar 0,00  <  0,05  maka  model  regresi  yang  dipilih adalah fixed effect .

## Tabel 2 Hasil Uji Hausmann
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation:
JENDELA_EQUATION Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 9.735544 6 0.1362

## Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  2,  nilai probability sebesar  0,136  >  0,05  maka  metode  yang  kita pilih  adalah random  effect .  Dengan  demikian model  regresi  data  panel  yang  akan  dipilih untuk  penelitian  ini  (untuk  sampel  bank syariah) adalah random effect .
Tabel 3 Metode Random Effect
Dependent Variable: NPF_SY Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/03/18   Time: 17:42 Sample: 2014 2016 Periods included: 3 Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 32

## Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.029310 0.010212 2.870068 0.0082 DK_SY 0.008411 0.002762 3.045196 0.0054 KA_SY -0.001549 0.001534 -1.009716 0.3223 DI_SY -0.005305 0.001533 -3.460109 0.0020 RDI_SY -0.000354 0.000124 -2.854920 0.0085 DPS_SY 0.002997 0.005469 0.548094 0.5885 RDPS_S Y -5.32E-05 0.000280 -0.190030 0.8508
Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  3  diperoleh  hasil bahwa:  (a)  Nilai  probabilitas  X1:  0.0054  < 0,05, maka  ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah  di  bank  syariah.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Rajhi dan Hmadi  (2011)  menyatakan  bahwa  board  size memiliki  pengaruh  positif  terhadap  risiko insolvensi  dan  rasio  ketentuan  pinjaman, Adnan et al (2011) menyatakan bahwa ukuran
dewan  komisaris  memiliki  hubungan  positif dengan  efisiensi  bank.  Semakin  tinggi  rasio kredit  macet  terhadap  total  kredit,  semakin rendah  efisiensi  bank.  Oleh  karena  itu, hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan  dan  rasio  kredit  bermasalah  dengan total kredit berarti  bahwa ukuran dewan  yang lebih kecil mempengaruhi efisiensi bank yang lebih  baik  atau  efisiensi  bank  akan  lebih  baik jika  ukuran  dewan  lebih  kecil.  Felicio  et  al (2016)  menyatakan  bahwa  Ukuran  dewan (board  size)  dapat  meningkatkan  keragaman, pengetahuan,  dan  pengalaman  tetapi  dapat menghambat  koordinasi.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak jumlah  dewan  komisaris  pada  bank  syariah akan  membuat  semakin  banyak  keberagaman yang  terjadi  sehingga  mempersulit  koordinasi antara  satu  dengan  yang  lain.  Hal  ini menyebabkan  rasio  NPF  tidak  terkontrol dengan baik.  (b) Nilai probabilitas X2: 0,3223 >  0,05,  maka  komite  audit  tidak  memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah  di  bank  syariah.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  Angahar dan  Mejabi  (2014)  menyatakan  bahwa komposisi komite audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap non performing  loan pada bank  di  Nigeria.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pengawasan  tidak  hanya dilakukan  oleh  komite  audit,  namun  juga dilakukan  oleh  direksi  dan  juga  dewan komisaris  bank  sehingga  peran  dari  komite audit  tidak  secara  langsung  mempengaruhi tingkat  risiko  bank.  (c)  Nilai  probabilitas  X3: 0,0020  <  0,05,  maka jumlah  direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya yaitu Rajhi dan Hmadi (2011) yang menyatakan bahwa persentase direksi independen  mempengaruhi  risiko  insolvensi bank-bank  di  Eropa.  Risiko  insolvensi merupakan  ketidakmampuan  bank  untuk membayar  hutang  jangka  panjangnya.  Adnan et  al  (2011)  menyatakan  bahwa  komposisi direksi  tidak  memiliki  hubungan  dengan tingkat  efisiensi  bank  termasuk  di  dalamnya adalah  non  performing.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak
jumlah  direksi  independen  maka  koordinasi akan  semakin  baik  dilakukan  sehingga berdampak  pada  risiko  bank  syariah  yang semakin  menurun  karena  adanya  pengawasan yang  lebih  ketat.  (d)  Nilai  probabilitas  X4: 0,0085  <  0,05,  maka  jumlah  rapat  direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya yaitu  Poudel  dan  Hovey  (2012)  menyatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan
berpengaruh  positif  terhadap  efisiensi  bank. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa semakin sering
direksi independen mengadakan  rapat  untuk  saling  berkoordinasi maka  tingkat  pengawasan  atas  kegiatan operasional  bank akan semakin  baik  sehingga dapat  menurunkan  risiko  bank  syariah.    (e) Nilai  probabilitas  X5:  0,5885  >  0,05,  maka dewan  pengawas  syariah  tidak    memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah  di  bank  syariah.  Hal  ini  dapat terjadi karena dewan pengawas syariah  hanya berfungsi sebagai pengawas kegiatan operasional  bank  atas  kepatuhannya  terhadap prinsip  syariah  saja.  Pengawasan  tidak merambah  hingga  rasio  kesehatan  bank sehingga  jumlah  dewan  pengawas  syariah tidak  berkaitan  langsung  dengan  rasio  NPF bank. (f) Nilai probabilitas X6: 0,8508 > 0,05, maka  jumlah  rapat  dewan  pengawas  syariah tidak    memiliki  pengaruh  negatif  terhadap pinjaman  bermasalah di  bank  syariah. Hal  ini dapat  terjadi  karena  dewan  pengawas  syariah hanya  berfungsi  sebagai  pengawas  kegiatan operasional  bank  atas  kepatuhannya  terhadap prinsip  syariah  saja.  Sehingga  walaupun semakin  sering  dewan  pengawas  syariah melakukan rapat koordinasi maka hal ini tidak mempengaruhi langsung rasio NPF bank.

## Pemilihan  Model  Regresi  Data  Panel (Sampel Bank Konvensional)
Tabel 4

## Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: JENDELA_EQUATION
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 11.323500 (10,18) 0.0000 Cross-section Chi-square 65.558390 10 0.0000
Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  4  diperoleh  hasil  bahwa nilai prob.  cross-section  Chi-square sebesar 0,00  <  0,05  maka  model  regresi  yang  dipilih adalah fixed effect .

## Tabel 5 Hasil Uji Hausmann
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: JENDELA_EQUATION
Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi- Sq. d.f. Prob. Cross-section random 2.519671 4 0.6411

## Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  5,  nilai probability sebesar  0,641  >  0,05  maka  metode  yang  kita pilih  adalah random  effect .  Dengan  demikian model  regresi  data  panel  yang  akan  dipilih untuk  penelitian  ini  (untuk  sampel  bank konvensional) adalah random effect .
Tabel 6 Metode Random Effect
Dependent Variable: NPL Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/04/18   Time: 05:45 Sample: 2014 2016 Periods included: 3 Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.035936 0.011895 3.020980 0.0053 DK 0.000532 0.000824 0.646050 0.5235 KA -0.001440 0.001453 -0.990700 0.3303 DI -0.002654 0.000756 -3.511248 0.0015 RDI 0.000153 0.000137 1.115673 0.2740
Sumber: Output Eviews 10 (2018)
Berdasarkan  tabel  6  diperoleh  hasil bahwa:  (a)  Nilai  probabilitas  X1:  0,5235  > 0,05,  maka  ukuran  dewan  komisaris  tidak
memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pinjaman bermasalah  di  bank  konvensional.  Hasil  ini sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu Kabigting  (2011)  menyatakan  bahwa  ukuran dewan  tidak  berkaitan  dengan  rasio  NPL. Angahar  dan  Mejabi  (2014)  menyatakan bahwa komposisi dewan pada bank di Nigeria tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap non  performing  loan.  Ahmad  et  al  (2016) menyatakan  bahwa  setiap  kali  kediktatoran muncul  dalam  kekuasaan,  segala  hal  menjadi semakin  baik  dan  terdapat  penurunan  yang signifikan  dalam  non-performing  pinjaman dari  industri  perbankan  Pakistan.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin banyak  jumlah  dewan  komisaris  pada  bank konvensional  dapat  berpengaruh  negatif terhadap  risiko  bank,  artinya  menurunkan tingkat NPL karena pengawasan semakin ketat dilakukan sebagai bentuk menjaga kepercayaan  para  stakeholder.  (b)  Nilai probabilitas  X2:  0,3303  >  0,05,  maka  komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman  bermasalah  di  bank  konvensional. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu  Angahar  dan  Mejabi  (2014).  (c)  Nilai probabilitas  X3:  0,0015  <  0,05,  maka  direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap  pinjaman  bermasalah  di  bank konvensional.    Hal  ini  sejalan  dengan penelitian sebelumnya  yaitu Rajhi dan Hmadi (2011)  dan  Adnan  et  al  (2011).  (d)  Nilai probabilitas  X4:  0,2740  >  0,05,  maka  rapat direksi  independen  tidak  memiliki  pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  Lai  dan  Choi (2014)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah pertemuan  dewan  direksi  tidak  memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  NPL. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa semakin sering direksi independen melakukan pertemuan  untuk  berkoordinasi  maka  tidak menjamin rasio NPL akan menurun. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya oleh direksi  independen  saja  tapi  peran  dewan komisaris dan komite audit juga penting dalam hal menurunkan tingkat risiko bank.

## Hasil Independent sample t-test
Berdasarkan  hasil  uji  independent sample  t-test  maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut: (a) Nilai p-value sebesar 0,002 (<0,05) maka  terdapat  perbedaan  signifikan  antara NPL bank konvensional dan NPF bank syariah. Rata-rata  nilai  NPF  bank  syariah  lebih  tinggi daripada  NPL  bank  konvensional  atau  risiko bank syariah lebih tinggi daripada risiko bank konvensional.  (b)  Nilai  p-value  sebesar  0,000 (<0,05)  maka  terdapat  perbedaan  signifikan antara dewan komisaris bank konvensional dan dewan  komisaris  bank  syariah.  Rata-rata jumlah  dewan  komisaris  bank  konvensional lebih  banyak  daripada  bank  syariah.  (c)  Nilai p-value  sebesar  0,267  (>0,05)  maka  tidak terdapat  perbedaan  signifikan  antara  jumlah komite  audit  bank  konvensional  dan  jumlah komite  audit  bank  syariah.  (d)  Nilai  p-value sebesar 0,000 (<0,05) maka terdapat perbedaan signifikan  antara  jumlah  direksi  independen bank  konvensional  dan  jumlah  direksi independen  bank  syariah.  Jumlah  direksi independen  bank  konvensional  lebih  banyak daripada jumlah direksi bank syariah. (e) Nilai p-value  sebesar  0,026  (<0,05)  maka  terdapat perbedaan  signifikan  antara  jumlah  rapat direksi  independen  bank  konvensional  dan jumlah rapat direksi independen bank syariah. Jumlah  rapat  direksi independen  bank konvensional  lebih  banyak  daripada  bank syariah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: (1)  Ukuran  dewan  komisaris  memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (2) Ukuran komite audit,  ukuran  dewan  pengawas  syariah  dan jumlah  rapat  dewan  pengawas  syariah  tidak memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pinjaman bermasalah di bank syariah. (3) Ukuran direksi independen dan jumlah rapat direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (4)  Ukuran  dewan  komisaris  tidak  memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional.  (5)  Ukuran komite  audit  dan  jumlah  rapat  direksi
independen  tidak  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  pinjaman  bermasalah  di  bank konvensional.  (6)  Ukuran  direksi  independen memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pinjaman bermasalah  di  bank  umum  konvensional.  (7) Terdapat perbedaan signifikan antara NPL dan NPF, ukuran dewan komisaris, ukuran direksi independen, dan jumlah rapat direksi independen pada bank syariah dan konvensional.  (8)  Tidak  terdapat  perbedaan signifikan  antara  jumlah  komite  audit  dan jumlah  rapat  direksi  independen  pada  bank syariah dan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. A., Htay, S. N., Rashid, H. M., & Meera,  A.  K.  (2011).  A  Panel  Data Analysis  on  the  Relationship  between Corporate  Governance  and  Bank Efficiency. Journal  of  Accounting,
Finance and Economics, 1 (1), 1-15. Ansari,  S.,  &  Siddique,  M.  A.  (2013).
Comparative  Corporate  Governance
Practices by Islamic and Conventional
Banks in Pakistan. European Conference on Management, Leadership & Governance , 493-497. Bourakba,  C.,  &  Zerargui,  H.  (2015).  The Relationship  between  Credit  Risk  and Corporate  Governance  in  Islamic Banking: an Empirical Study. Issues in Business Management and Economics,
3 (4), 67-73.
Bukhari,  K.  S.,  Awan,  H.  M.,  &  Ahmed,  F.
(2013).  An  Evaluation  of  Corporate Governance Practices of Islamic Banks versus  Islamic  Bank  Windows  of Conventional Banks. Management Research Review, 36 (4), 400-416. Chazi,  A.,  Khallaf,  A.,  &  Zantout,  Z.  (2018). Corporate  Governance  and  Bank Performance:  Islamic  versus  Non- Islamic  Banks  in  GCC  Countries. The Journal  of  Developing  Areas,  52 (2),
109-126. Daniri, M. A. (2018, January 9). http://www.republika.co.id/berita/jurn alisme-
warga/wacana/18/01/09/p2927v440-
kebangkitan-bisnis-syariah. Retrieved from http://www.republika.co.id.
Felício,  J.,  Rodrigues,  R.,  &  Samagaio,  A.
(2016). Corporate Governance and the Performance of Commercial Banks:  A Fuzzy-Set  QCA  Approach. Journal  of Small Business Strategy, 26 (1), 87-101. Firmansyah,  I.  (2014,  Oktober).  Determinant of Non Performing Loan : The Case of Islamic  Bank  in  Indonesia. Buletin Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan, 17 (2).
Gebba,  T.  R.,  &  Aboelmaged,  M.  G.  (2016). Corporate Governance of UAE
Financial  Institutions:  A  Comparative Study  between  Conventional  and Islamic  Banks. Journal  of  Applied Finance & Banking, 6 (5), 119-160.
Hasan, I., & Xie, R. (2012). A Note on Foreign Bank  Entry  and  Bank  Corporate Governance in
China. BOFIT
Discussion Papers (8), 4-23. Lai,  P.  f.,  &  Choi,  O.  n.  (2014).  Corporate Governance and Financial
Performance of Bank in Asian Regions and  Recommendations. Asian  Journal of Finance & Accounting, 6 (2).
Pan,  Z.  (2016).  An  Empirical  Analysis  of  the
Impact of Commercial Banks' Corporate Governance to Risk Control.
Management  &  Engineering (22),  72- 79.
Poudel, R. P., & Hovey, M. (2012). Corporate Governance and Efficiency in Nepalese Commercial Banks.
Rajhi, M., & Hmadi, W. (2011). Examining the
Determinant of Risk-Taking in European Banks . Journal  of Business Studies Quarterly, 3 (1), 98-111.
Stefanelli,  V.,  &  Matteo,  C.  (2012).  An
Empirical Analysis on Board
Monitoring  Role  and  Loan  Portfolio Quality Measurement in Banks. IDEAS Working Paper Series from RePEc .
Sutedi, A. (2012). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
Wahyono,  R.  S.  (2012).  Pengaruh  Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Jurnal Ilmu dan RIset Akuntansi, 1 (12).
Yanikkaya,  H.,  &  Pabuccu,  Y.  U.  (2017).
Causes and solutions for the stagnation of  Islamic  banking  in  Turkey. ISRA International
Journal of Islamic
Finance, 9 (1), 43-61. Zarkasyi,  W.  (2008). Good  Corporate Governance  (Pada  Badan  Usaha
Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa
Keuangan Lainnya). Bandung: Alfabeta.