Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk)
Zainab Ompu Jainah¹, Intan Nurina Seftiniara², Muhammad Arief Rahman³
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: muhammadariefr93@gmail.com , zainab@ubl.ac.id , intannurina@ubl.ac.id

## ABSTRAK
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  penyelewangan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  untuk  kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai orang yang memliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu yang disalaha gunakan, pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat menghawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara, pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berupa kurungan penjara , denda atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara yang tentu saja dalam melakukan tindak  pidana  tersebut  diketahui  ada  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  pelaku  melakukan  tindak pidana  korupsi,  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  mengakibatkan  dampak  pada masyarakat, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya penyalahgunaan uang negara berupa korupsi oleh pelaku. Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan peribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memliki kedudukan atau  mempunyai  jabatan  tertentu  pada  dasarnya  perilaku  menyimpang  seperti  inilah  yang  sangat menghawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara Kata Kunci : Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Penganiayaan, Faktor

## ABSTRACT
The crime of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by the State Civil Apparatus as a person who has a position or has a certain position that is wrongly used, basically this kind of deviant behavior that is very worrying can cause problems among the community, this  Corruption  Crime  also  has  a  very  negative  impact  on  the  financial  losses  of  the  state,      Criminal offenders must be held accountable for their actions in the form of imprisonment, fines or dismissal with disrespect as a state civil apparatus which of course in committing the crime is known there are several factors  that  result  in  the  perpetrator  committing  a  criminal  act  of  corruption,  due  to  criminal  acts committed by the perpetrator resulting in an impact on the community, which resulted in state financial losses  due  to  the  misuse  of  state  money  in  the  form  of    corruption  by  the  perpetrators.  The  crime  of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by people who have a position or have a certain position basically deviant behavior like this which is very worrying can cause problems among the community, this Crime of Corruption also has a very negative impact on the financial losses of the country.
Keywords : Accountability Of Punishment, Persecution, Factors
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum (rechsstaat) tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machstaat), pemerintahan  berdasarkan  atas  sistem  konstitusi  hukum  dasar  tidak  bersifat  absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945 tersebut di atas timbul pertanyaan konsep negara  hukum  yang  bagaimana,  yang  hendak  diwujudkan  oleh  pembentuk  negara  republik Indonesia, mengingat masih banyaknya konsep negara hukum yang telah dikemukakan oleh para sarjana,  jika kita hendak mencari jawaban pertanyaan tersebut di atas dengan jalan mencermati dan  meneliti  isi  batang  tubuh  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tidak akan dijumpai istilah negara hukum.
UUD  1945  tersebut  di  atas  yang  mengungkapkan  bahwa  negara  Indonesia  itu  adalah  negara hukum, antara lain Pasal 27 ayat (1) yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, isi Pasal 27 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, jelas ada diatur mengenai jaminan hak-hak dasar
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  penyelewangan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  untuk kepentingan peribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan olehorang yang memliki kedudukan atau mempunyai  jabatan  tertentu  pada  dasarnya  perilaku  menyimpang  seperti  inilah  yang  sangat menghawatirkan  dapat  menimbulkan  permasalahan  di  kalangan  masyarakat,  Tindak  Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana, kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit terkadang juga menggunakan istilah delict yang berasal dari bahasa  latin delictum .    Hukum  pidana  negara-negara  yang  menggunakan  istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini, salah satunya dampak ekomoni yang imbasnya akhir-akhir ini sangat banyak sekali penyimpangan perilaku yang dilakukan masyarakat dan banyak sekali kasus yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana adapun jenis tindak pidana adalah kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan maupun tidak sengaja. Tindak Pidana kejahatan merupakan  suata  perbuatan  jahat,  perbuatan  melawan  hukum  dan  perbuatan  yang menyimpang,yang  mempunyai  sifat  tercela  sehingga  perbuatan  ini  sering  menimbulkan kegaduhan dalam  mayarakat, salah  satu kejahatan  yang  sangat  terjadi  di negara berkembang adalah Tindak Pidana Korupsi, dimana hampir setiap saat bisa kita temukan setiap hari di media elektronik mapun media massa.
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  penyelewangan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  untuk kepentingan peribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memliki kedudukan atau mempunyai  jabatan  tertentu  pada  dasarnya  perilaku  menyimpang  seperti  inilah  yang  sangat menghawatirkan  dapat  menimbulkan  permasalahan  di  kalangan  masyarakat,  Tindak  Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selanjutnya disebut UU Tipikor Pasal 2 yang berbunyi seseorang yang secara sah melawan hukum dalam melakukan perbuatan untuk  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan paling  lama  20  tahun dan denda  minimal Rp200.000.000,00  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
Pasal 3 Yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam menyalahgunakan kewewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dapat  dipidana  dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara  minimal    1 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp50.000.00,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan pidana penjara seumur hidup Kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan ASN salah satunya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan,  seorang  Apartur  Sipil  Negara  yang  bekerja  di  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Lampung  Selatan,  telah  di  tangkap  karena  telah  terbukti  dan  bersalah  dalam melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  berdasarkan  putusan  Nomor  23/Pid.Sus-tpk/2021/PN/Tjk. kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  dilakukan  oleh  Yuyun  Maya  Saphira  umur  43  tahun merupakan warga Tanjung Gading Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.
Tahun 2017, lalu Soma Mudawan yang merupakan tenaga harian lepas pada Dinas Perindustrian dan Perdangangan, Kabupaten Lampung Selatan, diminta oleh terdakwa untuk menjadi pembina terhadap  wajib  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  di  PT  Bangun  Lampung  Jaya  dan perusahaan perorangan milik Samsul kemudian menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa meminta  kepada bendaharanya untuk membuatkan surat ketetapan pajak daerah dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Energi membuatkan tanda bukti pembayaran yang di  tanda  tangani  oleh  bendahara  Dinas  Perindustrian  dan  Perdangan,  Kabupaten  Lampung Selatan selaku bendahara penerima.
Selanjutnya terdakwa meminta Soma Mudawan perkasa untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangaan dengan membawa surat ketetapan pajak  daerah  dan  tanda  bukti  pembayaran  dengan  mendatangi  di  rumah  anak  pemilik perusahaan  perorangan  yang  beralamat  pada  Jalan  Ahmad  Yani  No.31,  Kelurahan  Gotong Royong,  Kota  Bandar  Lampung,  lalu  Dia  bertemu  dengan  istri  pemilik  perusahan  perorangan tersebut,  dan  memungut  pembayaranpajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  perusahaan perorangan, kemudian Soma Mudawan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan tanda bukti  pembayaran pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan, dengan  jumlah  total uang  sebesar Rp.58.000.500 ( Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah), lalu di setorkan ke Bank Lampung dengan jumlah Rp.13.195.000 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp44.805.500 ( Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Lima Ratus Rupiah), telah diserahkan langsung kepada terdakwa.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
berdasarkan 1 lemabr Foto copy SK  IUP Nomor: 540/6685 /KEP /II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa Marwin, SE Bin Syairul Hakim  Yang mengakibtakan kerugian keuangan negara PERMASALAHAN
a. Apa  saja  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  di  lakukan  Aparatur  Sipil Negara  dalam  pembayaran  pajak  non  logam  berdasarkan  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- tpk/2021/PN.Tjk?
b. Bagaimana pertangangungjawaban pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh AparaturSipil Negara  dalam  pembayaran  pajak  non  logam  berdasarkan  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- tpk/2021/PN.Tjk?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  mengunakan  pendekatan  secara  Pendekatan secara  yuridis normatif  melalui studi  kepustakaan dengan  cara  membaca  mengutip  menelaah serta  mengumpulkan  berbagai  macam  Peraturan  Perundang – Undang  dari  berbagai  macam teori – teori  yang  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Selain  itu  penulis  juga menggunakan Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Apa  saja  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  di  lakukan  Aparatur  Sipil Negara  dalam  pembayaran  pajak  non  logam  berdasarkan  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- tpk/2021/PN.Tjk
1. Faktor Internal
Faktor Internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi.faktor ini terdiri dua aspek perilaku yaitu individu dan sosial .Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang tinggi
Sementara aspek sosial dapat terjadi karena adanya dorongan perilaku keluarga Kaum behavioris mengatakan  bahwa  lingkungan  kelurga  lah  secara  kuat  memberi  dorongan  bagi  orang  untuk korupsi  dan  mengalahkan  sifat  baik  seseorang  yang  menjadi  sifat  pribadinya  khusunya  dalam Lingkungan  memberi  dorongan  dan  bukan  memberikan  hukuman  pada  orang  ketika  ia menyalahgunakan kekuasanya 2. Faktor Organisasi
Organisasi  dalm  arti  luas  adalah  yang  dimkasud,  termasuk  sistem  perorganisasian  lingkungan masyarakat organisasi biasanya memberi andil pada praltik terjadinya korupsi karena membuka peluang  atau  kesempatan  terjadinya  korupsi  aspek  aspek  penyebab  korupsi  dalam  sudut pandang  organisasi  meliputi:  kurang  adanya  sikap  keteladanan  pemipin,  Tidak  adanya  kultur budaya organisasi yang bener, kurang memadainya sistem akuntabilitas dan pengawasan yang terbagi menjadi 2 yakni pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung dari pemipin) Dan pengawasan eksternal (pengawasan dari legislative dalam hal ini antara lain KPK, Bawasda ,Masyarakat 3. Faktor Ekonomi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lainya yang menjadi penyebab terjadinya korupsi , diantaranya adalah  kekuasan  pemerintah  yang  dibarengi  dengan  faktor  kesempatan  bagi  pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dengan koroniya
Terkait  faktor  ekonomi  dan  terjadinya  korupsi,  banyaknya  pendapat  menyatakan  bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun, kenyataanya korupsi juga dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan di pemerintah ,ini membuat korupsi sebenarnya bukan di sebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi 4. Faktor Sosial
Keluarga  dapat  menjadi  pendorong  seseorang  untuk  berperilaku  korup  menurut  kaum bahviouris, lingkungan keluraga keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya lingkungan justru memberi dorongan , bukan hukum atas tindakan korupsi seseorang
Lingkungan  sosial  juga  dapat  memepengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  korupsi,  korupsi merupakan  budaya  dari  pejabat  pemerintah  dan  adanaya  tradisi  memberi  yang  dilahgunakan oleh orang orang yang tidak bertangung jawab
Dari  berbagai  macam  faktor-faktor  diatas  bahwa  alasan  kenapa  terdakwa  melakukan  tindak pidana Korupsi adalah  karena terdakwa ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok lain atau korporasi dengan mengunakan jabatan yang ia miliki dan terdakawa mengajak 3 rekanya untuk ikut  serta  dalam  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  3  orang  tersbut  adalah  Soma  mudawan Tenaga  Harian  Lepas  Marwin  tenaga  honerer  dan  M.efriyansah  Agung  tenaga  honorer  Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa meminta  kepada bendaharanya untuk membuatkan surat ketetapan  pajak  daerah  dan  ditanda  tangani  oleh  terdakwa  selaku  Kabid  Energi  membuatkan tanda  bukti  pembayaran  yang  di  tanda  tangani  oleh  bendahara  Dinas  Perindustrian  dan Perdangan,  Kabupaten  Lampung  Selatan  selaku  bendahara  penerima,  kemudian  terdakwa meminta  Anak  buahnya    untuk  memungut  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  dari  wajib pajak perusahaan perorangaan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan tersebut dan anak  dari  PT  Bangun  lampung  jaya  merasa  tidak  terima  dan  melapor  kepada  kepolisan  resor Lampung Selatan karena di duga pelaku melakukan tindak pidana korupsi kepada PT Bangun Jaya lampung dan setelah itu penyidik melakukan penyelidikan terhadap 3 Pelaku tersebut Berdasarkan alasan dari terdakwa hal ini sesuai teori Conditio sine qua non (teori syarat) . Teori ini  dikemukakan  oleh  Von  Buri,  yang  berpendapat  bahwa  suatu  perbuatan  atau  masalahnya haruslah  dianggap  sebagai  “sebab”  dari  suatu  akibat,  apabila  perbuatan  atau  masalah  itu merupakan syarat dari akibat itu. Oleh karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana  yang  merupakan  syarat  dari  suatu  akibat.  Apabila  perbuatan  itu  atau  masalah  itu  tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan atau masalah itu adalah “sebab”. Dengan  demikian  menurut  Von  Buri, bahwa:  “semua  syarat  yang  turut  menyebabkan  suatu akibat  dan  tidak  dapat  ditiadakan  dalam  rangkaian  faktor-faktor  yang  bersangkutan,  harus dianggap  “sebab” (causa) dari akibat  itu”.  Hal ini  karena  tiap -tiap  perbuatan atau  masalah  itu merupakan  syarat dan harus  dianggap sebagai  sebab,  maka  syarat-syarat  itu  mempunyai  nilai yang sama.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Teori ini pun didukung dengan teori pengaruh terbesar atau der meist wirksame bedingung dari Birkmayer.  Menurut  teori  ini  bahwa  dari  rangkaian  faktor-faktor  yang  oleh  Von  Buri  diterima sebagai sebab, maka dicari faktor yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan.  Syarat  yang  harus  dianggap  sebagai  sebab  atas  terjadinya  akibat  adalah  syarat yang paling besar pengaruhnya atau syarat yang paling kuat pengaruhnya (Birkmayer) atau syarat yang paling dekat (Jan Remmelink) kepada timbulnya akibat itu. Misalnya pada kasus terdakwa Yuyun  Maya  Saphira  alasan  kenapa  dia melakukan  Korupsi  karena  ia  Alasan  kenapa  terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah karena terdakwa ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok  lain  atau  korporasi  dengan  mengunakan  jabatan  yang  ia  miliki  dan  terdakawa mengajak 3 rekanya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, 3 orang tersbut adalah Soma mudawan Tenaga Harian Lepas Marwin tenaga honerer dan M.efriyansah Agung tenaga  honorer  Pada  tanggal  22  Desember  2017  Terdakwa  meminta    kepada  bendaharanya untuk  membuatkan  surat  ketetapan  pajak  daerah  dan  ditanda  tangani  oleh  terdakwa  selaku Kabid Energi membuatkan tanda bukti pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara Dinas Perindustrian  dan  Perdangan,  Kabupaten  Lampung  Selatan  selaku  bendahara  penerima, kemudian terdakwa meminta Anak buahnya  untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan  dari  wajib  pajak  perusahaan  perorangaan  dengan  membawa  surat  ketetapan  pajak daerah  dan  tanda  bukti  pembayaran  dengan  mendatangi  di  rumah  anak  pemilik  perusahaan perorangan tersebut dan anak dari PT Bangun lampung jaya merasa tidak terima dan melapor kepada kepolisan resor Lampung Selatan karena di duga pelaku melakukan tindak pidana korupsi kepada  PT  Bangun  Jaya  lampung dan setelah  itu penyidik  melakukan penyelidikan  terhadap  3 Pelaku tersebut
B. Bagaimana pertangangungjawaban pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh  AparaturSipil Negara  dalam  pembayaran  pajak  non  logam  berdasarkan  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- tpk/2021/PN.Tjk?
Banyak sekali kejadian tindak pidana Korupsi salah satu contohnya pada Tahun 2017  telah terjadi sebuah peristiwa Tindak Pidana Korupsi oleh seorang Aparatur Sipil Negara bernamaYuyun Maya Saphira , berusia 43 tahun yang dibantu oleh Anak buahnya Soma Mudawan Perkasa, terdakwa meminta Soma Mudawan Perkasa untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangaan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti  pembayaran  dengan  mendatangi  di  rumah  anak  pemilik  perusahaan  perorangan  yang beralamat pada Jalan Ahmad Yani No.31, Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, lalu Dia bertemu dengan istri pemilik perusahan perorangan tersebut, dan memungut pembayaran pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  perusahaan  perorangan,  kemudian  Soma  Mudawan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan jumlah total uang sebesar Rp58.000.500 ( Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah),
Yuyun  Maya  Saphira  dilaporkan  oleh  saksi  Wilson  Manuel  Bin  Mamat  Abidin  melapor  Ke Polresta  Lampung  Selatan,  Setelah  kejadian  tersebut  terdakwa  Yuyun  Maya  Saphira  Bin Junaidi Abdullah ditahan dalam Lapas Wanita Kelas IA Bandar Lampung:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 febuari 2021
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh penutut umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tangal 19 Febuari 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
5. Penuntut  umum  Perpanjangan  pertama  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 juni 2021
7. Hakim  Pengadilan  Negeri  Perpanjangan  Pertama  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  sejak tanggal 3 juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Maya Sapira bin Juniadi Abdullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terutama kepada Pemkab Lampung Selatan Yang Mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan jaksa penutut umum mendakwa menyatakan terdakwa Yuyun Maya Saphira bersalah melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dari  persidangan  dengan  didukung  oleh  keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya penutut umum  di  persidangan  membacakan  tuntutan,  yang  pada  pokoknya  menuntut  agar  supaya Majelis Hukim dalam amar Putusannya menyatakan:
1. Menyatakan terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  Yuyun Maya Saphira  Bin Junaidi Abdullah  dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan.  Dan  menghukum  terdakwa  membayar  denda sebesar  Rp200,000,000,-  (duaratus  juta  rupiah)  jika  terdakwa  tidak  sanggup  membayar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Setelah mendengar fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan
1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah  oleh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sejumlah  Rp200.000.000,-(duaratus  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak  diabayar  maka diganti dengan hukuman 3(tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluhrunya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan  menetapkan  agar  terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Demikian dipustukan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  TanjungKarang, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh kami Masriati, S.H., selaku Hakim Ketua Hendro Wicaksono, S.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H., Selaku hakim Ad Hoc, putusan mana diucupkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli  2021  Oleh  Hakim  ketua dengan  didampingi oleh hakim  Anggota  Medi Syrahrial Alamsyah, SH., MH dan dibantu oleh SUERMA, S.H,, panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik dari lapas Wanita Bandar Lampung Yang didampingi oleh Penasehat hukumnya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab dalam skripsi ini penulis berkesimpulan sebagai berikut: 1. Kasus  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa  Yuyun  Maya  Saphira  Bin  Junaidi  Abdullah  dimana Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang memutuskan,  yaitu  menyatakan  Terdakwa  Yuyun  Maya  Saphira  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  dengan  bersama-sama  melakukan  Tindak  Pidana Korupsi ” , menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan  7  (tujuh)  bulan, menetapkan  masa  penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan,  menetapkan  agar  Terdakwa  tetap  ditahan,  dan menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp1000.00  (sepuluh  ribu rupiah).
2. Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi adalah terdakwa karena terdakwa ingin  memperkaya  diri  sendiri  atau  kelompok  lain  atau  korporasi  dengan  mengunakan jabatan yang ia miliki dan terdakawa mengajak 3 rekanya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini 3 orang tersbut adalah Soma mudawan Tenaga Harian Lepas Marwin tenaga  honerer  dan  M.efriyansah  Agung  tenaga  honorer  Pada  tanggal  22  Desember  2017 Terdakwa meminta  kepada bendaharanya untuk membuatkan surat ketetapan pajak daerah dan  ditanda  tangani  oleh  terdakwa  selaku  Kabid  Energi  membuatkan  tanda  bukti pembayaran  yang  di  tanda  tangani  oleh  bendahara  Dinas  Perindustrian  dan  Perdangan, Kabupaten Lampung Selatan selaku bendahara penerima, kemudia terdakwa meminta Anak buahnya    untuk  memungut  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  dari  wajib  pajak perusahaan perorangaan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran  dengan  mendatangi  di  rumah  anak  pemilik  perusahaan  perorangan  tersebut dan anak dari PT Bangun lampung jaya merasa tidak terima dan melapor kepada kepolisan resor  lampung  selatan  karena di duga  pelaku  melakukan  tindak pidana  korupsi  kepada  PT Bangun  Jaya  lampung  dan  setelah  itu  penyidik  melakukan penyelidikan  terhadap 3  Pelaku tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985 , Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.2005. Tindak  Pidana  Korupsi ,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip
Nurul  Irfan  Muhammad.2009 .Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum Pidana, Jakarta
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. Malang, Hukum Pidana, Setara Press Undang-Undang Dasar Negara Repubik IndonesiaTahun 1945 hasilAmandemen. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia . PN Balai Pustaka https://hot.liputan6.com/read/4161531/mengenal-7-jenis-korupsi-dan-contohnyayang-sering- dilakukan
http://pusdokkum.unsoed.ac.id/content/blog/hukuman-disiplin-terhadap-pns-koruptor https://kamus.tokopedia.com/w/wajib-pajak/ https://kamus.tokopedia.com/w/wajib-pajak/jenis-jenis pajak /
http://dlh.balikpapan.go.id//content/69/perhitungan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan Astika Nurul Hidayah,2018. Anilisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kosmik Hukum.Volume 18 No.2