Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     D DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 16-02-2024   Revised: 28-05-2024   Accepted: 04-06-2024    Available online since June 10, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE Validity  of  Surrendering  Cessies  Without  Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases
Keabsahan Penyerahan Cessie Tanpa Pemberitahuan Debitur dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah
Adam Farhansyah 1 , Rani Sri Agustina 2 , Efriyanto 3 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia
2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia
* Corresponding author: farhansyahadam0@gmail.com

## Abstract
Bankruptcy refers to circumstances where a debtor or company can not fulfill its obligation reimbursement commitments to creditors through the Liquidation Regulation and PKPU guidelines.  Cessie,  specifically  the  appointment  of  claim  rights  from  the  initial  claimant (cedent) to the new biller (cessionary). When there is a transfer of debt collection rights (cessie) without giving notification to the debtor who is the party requested for bankruptcy during the PKPU procedure because it is still in a civil and criminal dispute, it becomes the focus  of  this  research.  Focal  Jakarta  Commercial  Court  Choice  Number:  25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  got  to  be  the  question  of  this  inquiry  about,  with  the purpose in breaking down the authenticity of the cessie which  was carried out without giving  notice  to  the  indebted  person  as  the  party  respondent  in  insolvency  within  the insolvency case. Normative legal research is an exploratory method applied in this research. The agreement in the cessie deed between the cedent and the cessie does not bind the cessus  even  without  notice  so  that  if  the  parties  do  not  notify  the  cessus,  the  cessie confirmed  in  the  authentic  deed  only  has  legal  force  binding  on  the  parties  which  is considered the same as a deed under the hand, so that even without notification to the cessus, the cessie remains valid.

## Keywords
Bankruptcy; Cessie; Debt

## Abstrak
Kepailitan  merujuk  situasi  dimana  debitur  atau  perusahaan  tidak  dapat  lagi  memenuhi kewajiban  pembayaran  utangnya  kepada  pemberi  pinjaman  sepadan  melalui  pengaturan UU Kepailitan dan PKPU.  Cessie, yaitu pelimpahan hak tagihan dari penagih awal (cedent)
kepada penagih baru (Cessionaris). Ketika terjadi peralihan hak tagih utang (cessie) tanpa memberi  pemberitahuan  kepada  debitur  yang  menjadi  pihak  yang  dimohon  pailit  saat prosedur PKPU karena masih dalam sengketa perdata dan pidana, menjadi fokus dalam penelitian  ini.  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor:  25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  menjadi  objek  penelitian  ini,  dengan  tujuan  menganalisis keabsahan cessie yang dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan kepada debitur sebagai pihak  termohon  pailit  dalam  kasus  kepailitan  tersebut.  Penelitian  hukum  normatif  ialah metode  eksplorasi  yang  diaplikasikan  dalam  riset  ini.  Perikatan  dalam  suatu  akta  cessie antara  cedent  dan  cessionaris  tidak  mengikat  cessus  walaupun  tanpa  pemberitahuan sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada cessus maka cessie yang dikukuhkan  dalam  akta  otentik  hanya  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  antara  para pihaknya  yang  dianggap  sama  dengan  akta  bawah  tangan,  maka  tanpa  pemberitahuan kepada cessus, cessie tersebut tetap sah.

## Kata Kunci
Kepailitan; Cessie; Utang

## HOW TO CITE:
Adam  Farhansyah,  Rani  Sri  Agustina,  Efriyanto,  Validity  of  Surrendering  Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 92-103.
Pendahuluan Perbankan  mempunyai  fungsi  utama  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat 1 (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992).  Dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  penyalur  dana  masyarakat, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mendistribusikan uang dari nasabah yang kelebihan  dana  (nasabah  penyimpan/kreditur)  kepada  nasabah  yang  kekuarangan  dana (nasabah  peminjam/debitur) . Kegiatan  peminjaman  atau  disebut  kredit,  melibatkan pemberian kredit terhadap individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau mendukung kegiatan produksi. 2
Perjanjian kredit merupakan suatu komitmen antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur untuk tunduk dan taat terhadap perjanjian yang sudah dibuat  dan  disepakati  para  pihak.  Nasabah  harus  memenuhi  komitmennya  untuk membayar  kewajiban  kepada  bank  sebagai  pihak  kreditur.  Tetapi  dalam  kenyataannya banyak  kasus  pihak  debitur  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  dan  seringkali  debitur menghadapi risiko dipailitkan oleh bank akibat kegagalan membayar utangnya. 3
Meskipun  bank  pada  umumnya  berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian (prudential) dalam  pemberian  kredit  melakukan  analisis  untuk  meminimalisir  resiko  tetapi  resiko
1 Kasmir, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta , Raja Grafindo, p. 51.
2 Widya Padmasari, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris,” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Nomor 2 Volume 2, 2018, p. 265.
3 Djamil Fatturahman, 2022, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah , Jakarta, Sinar Grafika, p.  63.
wanprestasi atau gagal bayar selalu ada. Kualitas kredit tidak selalu tetap baik sepanjang waktu. 4 Penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengalihan piutang secara cessie 5 . Pertukaran hak penagihan atau cessie umumnya terjadi karena pemberi pinjaman membutuhkan  likuiditas.  Dalam  keadaan  ini,  bank  menawarkan  piutangnya  terhadap subjek yang hendak mendapat angsuran dari peminjam tatkala tagihan seharusnya dilunasi. 6 Hak  istimewa  perpindahan  kewajiban,  atau  disebut  cessie,  adalah  pertukaran  atau perpindahan  hak  tagih.  Pengalihan  hak  tagih  utang,  yang  dikenal  juga  sebagai  cessie, melibatkan transfer atau pemberian hak tagih. Cessie memiliki sifat dualistis, yang berarti dapat dilihat dari perspektif kaidah benda maupun perikatan.
Cessie dipahami dalam Pasal 613 KUHPerdata yang mengatur kebendaan. Pasal ini menyatakan bahwa pertukaran piutang demi barang yang tidak berwujud hendaknya dapat dilakukan melalui penyusunan suatu dokumen sah yang mentransfer hak atas barang itu terhadap  pihak  berlainan. 7 Penyampaian  ini  tidak  mempengaruhi  peminjam  sebelum peringatan atau dukungan tertulis atau penegasan diberikan. Berdasarkan sudut pandang peraturan  perjanjian,  cessie  dapat  dianggap  sebagai  landasan  dan  instrumen  sah  yang memungkinkan terjadinya pergantian pemberi pinjaman, karena cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.
Cessie  dalam  bahasan  ini  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  yaitu  oleh  Bank  Victoria Syariah.  Eksistensi  Perbankan  Syariah  baru  muncul  setelah  tahun  1992,  sebelum  tahun 1992, dunia perbankan didominasi oleh bank-bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan  m enerima  simpanan  dan  menyalurkan  kredit  berdasarkan  sistem  “bunga”. 8 Dimulai dengan munculnya Bank Muamalat sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di  Indonesia  dan  diikuti  banyak  munculnya  Unit  Usaha  Syariah  dengan  dasar  hukum hadirnya perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  yang  memperbolehkan  bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sebagaimana yang kita kenal sekarang, dan  kemudian  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008.
Dalam kasus ini Bank Victoria Syariah, melakukan pengalihan hak tagih utang (cessie) kepada  Wahana  Mutiara  Pratama  tanpa  memberitahukan  atau  diakui  oleh  debitur,  yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak pembayaran atas piutang, sebagaimana tercermin
4 Wijaya M. S. and Hanifuddin, "Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis", Jurnal Masohi, Nomor 1 Volume 2, 2021, p. 10.
5 Ilham  Muzaki, Prosedur  Pengalihan  Cessie  Dalam  Perspektif  Hukum  (Akibat  Hukum  Terhadap  Jaminan  Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur), Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023, p. 143-157.
6 Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 186.
7 Novelia Adistie and Jarkasi Anwar, “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur,” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Nomor 1, Volume 1, 2021, p. 93.
8 Syukri Iska, 2012, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia , Yogyakarta, Fajar Media Press, Yogyakarta, p. 286.
atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Dalam  proses  PKPU,  terdapat  situasi  di  mana  kreditur, Bank  Victoria  Syariah,  melakukan  pengalihan  hak  tagih  utang  (cessie)  kepada  Wahana Mutiara Pratama tanpa memberitahukan atau diakui oleh debitur, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan  hak  pembayaran  atas  piutang,  sebagaimana  tercermin  atas  Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Kasus tersebut melibatkan lembaga perbankan syariah yakni Bank Victoria Syariah yang mengajukan tuntutan PKPU terhadap Panah Jaya Steel ke PN. Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2020. Setelahnya, Hakim menerima dan mengabulkan permohonan PKPU dari  pihak  pemohon,  yang  mengakibatkan  Panah  Jaya  Steel  dinyatakan  dalam  keadaan PKPU sementara. Hakim juga menunjuk Hakim pengawas dan/atau kurator jika Panah Jaya  Steel  kemudian  dinyatakan  pailit.  Pemohon  dan  termohon  pailit  terikat  dengan pemahaman kewajiban dan piutang berdasarkan Akta  Murabahah, Akta Wakalah dan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat didepan Francisca Susi Setiawati, S.H. Termohon kepailitan mendapat tambahan dana sebesar 30 miliar dari pemohon insolvensi. 9 Cessie, yang menjadi dasar utang Termohon kepada kreditur lain, terjadi pada tanggal 04-02-2019, dan penagihan utang dilakukan melalui surat penagihan tanggal 23-04-2020 kepada Panah Jaya Steel.
Pasal  613  KUHPerdata  ayat  (1)  mengamanatkan  agar  pertukaran  pengakuan  atas nama harus dilakukan melalui suatu akta terpercaya (otentik) dan dokumen dibawah tangan yang disebut keterangan cessie, keadaan itu benar dialihkan kepada pihak ketiga selaku ahli waris.  Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  akomodasi  tersebut  tidak  berdampak  pada  debitur kecuali  selepas  disampaikan  atau  dibenarkan  dengan  kondisi  tercatat  dan  diakui. 10 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyoroti masalah ini, karena pengalihan cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur dalam proses PKPU menimbulkan permasalahan hukum khususnya bagi debitur terutama dihubungkan dengan kepastian hukum.

## Metode
Metode hukum normatif merupakan eksplorasi hukum yang dipakai dalam studi ini dan melibatkan analisis fakta hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai  sumber  tertulis.  Pengkajian  juga  didukung  oleh  data  primer  yang  berasal  dari penelitian lapangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait kepailitan. Spesifikasi Penelitian  mencakup  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  kasus merupakan  metode  eksplorasi  hukum  normatif  yang  memfokuskan  pada  analisis keterangan dari cara pandang peristiwa nyata hukum dalam disiplin ilmu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan jawaban terbaik atas sebuah peristiwa yang sesuai dengan standar keadilan. 11 Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian mengkaji
9 Bank Victoria Syariah vs. Panah Jaya Steel, Nomor: 25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 09 September 2020.
10 R  Subekti  and  R  Tjitrosudibio,  1995, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek) ,  Jakarta, Pradnya Paramita, p. 15.
11 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel ,  Yogyakarta, Mirra Buana Media, p. 138.
Putusan  Nomor:  25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Di  sisi  lain,  pendekatan konseptual melibatkan analisis doktrin dan tinjauan yang bertumbuh dalam disiplin ilmu hukum, memberikan gagasan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Pendekatan ini  memeriksa  masalah  hukum  berdasarkan  asas-asas  hukum  yang  relevan,  seperti  asas kepastian hukum. 12
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  melibatkan  jurnal,  buku, skripsi, makalah, dan data pendukung lainnya sebagai sumber informasi pendukung untuk data primer. Oleh karena itu, eksplorasi ini berpusat pada penyelidikan data melalui studi tertulis, dengan mengumpulkan informasi yang mencakup bahan-bahan sah yang primer, sekunder, dan tersier seperti doktrin serta perundang-undangan. Informasi primer meliputi: 1.  Data  hukum  primer  yang  sah,  antara  lain,  peraturan  seperti  KUHPerdata  Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  Tentang Bank Syariah; 2. Data hukum inferior/sekunder, meliputi elaborasi bahan hukum utama, yaitu Putusan Pengadilan  Niaga  Nomor:  25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;  3.  Data  hukum tersier, yang memuat kamus, ensiklopedia, dan bergagai sumber yang membantu eksplorasi ini.
Strategi  pengumpulan  informasi  dibantu  melalui  studi  penulisan,  di  mana  analis mengumpulkan data dari buku, tulisan, catatan, dan laporan yang dapat diterapkan pada masalah  pemeriksaan.. 13 Informasi  diperoleh  dari  objek  eksplorasi  berbentuk  Putusan Nomor:  25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Analisis  penulisan  menggunakan metode  pemeriksaan  normatif  kualitatif,  dimana  data  dari  bahan  hukum  esensial  dan opsional ditangani dan dibedah secara kualitatif. Pendekatan normatif mencakup analisis komprehensif,  rinci,  dan  sistematis  terhadap  beberapa  aspek  yang  terkait  dengan perundang-undangan. 14 Data yang diperoleh mencakup peraturan-peraturan dan literatur terkait sengketa kepailitan perbankan syariah, yang kemudian dipadukan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan saran dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga
Kata  “cessie”  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yang  berarti  tanggung  jawab  atau kepatuhan. Kartono memahami kata cessie berpangkal pada asal mula kata “ cedere” , yang mempunyai arti melimpahkan hak dan memberikannya demi orang lain. 15 Kamus Hukum Hitam (Black's Law Dictionary) juga menerangkan “cessie” bersumber daripada Bahasa Latin yakni  “ cessio” ,  yang  bermakna  penyerahan  atau  tugas . Penggunaan  istilah    cessie  telah dikenal sejak masa hukum Romawi dan digunakan dalam konteks pemindahan hak dan
12 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 136.
13 Nazir Moh, 2014, Metode Penelitian , Jakarta, Ghalia Indonesia,  p. 111.
14 Muh. Abdul Kadir, 2014, Hukum Dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 101.
15 Kartono, 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit , Jakarta, Pradnya Paramita,  p. 42.
kewajiban. Contohnya, istilah “ cessio actionum” mengacu pada pengalihan kewajiban dengan memberikan  izin  kepada  pihak  ketiga  untuk  menuntut  kewajiban  atas  nama  pihak  yang berhak atasnya, serta menyimpan atau mengambil hasilnya. Selain itu, istilah “ cessio bonorum” merujuk pada penugasan properti debitur kepada kreditur. 16
Terdapat tiga bentuk piutang yang dapat dilihat dari aspek penagihannya menurut hukum  perdata,  yaitu: 17 a.  Piutang  atas  nama,  yang  menunjukkan  siapa  krediturnya, sehingga  semata-mata  bisa  diminta  kreditur  dan  umumnya  tak  tersurat.;  b.  Piutang  atas tunjuk, yang tidak menyebutkan penagih, dan tagihan mampu dilangsungkan sembarang orang  dengan  memberitahukan  piutang,  selalu  berwujud  suatu  akta;  dan  c. Piutang  atas perintah/order,  yang  menyatakan  nama  krediturnya/orang  lain  adapun  dikuasakan  oleh kreditur, yang mampu dipindahkan pada orang lain.
Cessie  terkait  erat  atas  piutang  atas  nama.  Pada  dasarnya,  prinsip  tersebut menunjukkan identitas kreditur, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tulisan dengan  beberan  nama  kreditur.  Situasi  ini,  cessie  merupakan  langkah  nyata  dalam memindahkan piutang dari cedent ke cessionaris . 18 Alasan yang sah mengenai cessie sebagai suatu  jenis  perpindahan  kewajiban  dan  piutang  dimaknai  atas  Pasal  613  KUHPerdata menyatakan, "Penukaran tagihan atas nama beserta barang-barang tiada berwujud lainnya diselesaikan  dengan  melahirkan  perjanjian  asli/dibawah  tangan,  bersama  nama  sah  atas materiil itu dialihkan pada orang lain". 19 Sehubungan dengan pengaturan tersebut, cessie dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kesepakatan jual beli antara cedent dan cessionaris , dimana kewajiban dan piutang antara cedent dan cessus tidak dihapus, tetapi hanya dialihkan terhadap pihak ketiga menjadi kreditur baru. 20 Oleh karena itu, secara umum, masyarakat mengidentifikasi cessie sebagai bentuk jual beli utang piutang cedent dan cessionaris , sering disebut juga sebagai anjak piutang dengan komisi balas jasa (free), atau dalam istilah lain, sebagai factoring.
Berdasarkan  konsep  cessie,  setidaknya  terlibat  tiga  pihak,  yaitu:  a. Cedent, pemberi pinjaman yang menyerahkan jaminan kewajibannya sehingga terjadi pergantian kreditur; b. Cessionaris, sisi nan melakukan pemberian selaku penagih baru untuk memungut kewajiban dari cessus ; serta c. Cessus, debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi cessionaris. Pasal 613  KUHPerdata  membedakan  empat  jenis  objek  cessie: 21 a.  Penyerahan  piutang  atas nama, di mana krediturnya diketahui oleh debitur; b. Penyerahan piutang atas tunjuk, yang digarap  dengan  pemberian  andil  atas  tunjuk  dan  sejenisnya  untuk  penagih  baru;  c. Penyerahan piutang atas order, dengan menyebutkan krediturnya atau orang yang ditunjuk
16 Bryan A Garner, 2014, Black’s Law Dictionary , Thompson Reuters, St. Paul,  p. 276.
17 J. Satrio, 1991, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang , Bandung, Alumni, p. 2 – 4.
18 Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan,” Lex Jurnalica, Nomor 1 Volume 15, 2018, p. 4.
19 Alif Kurnia Putra, “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven,” Jurist-Diction, Nomor 4, Volume 2, 2019, p. 11.
20 Suharnoko  and  Endah  Hartati,  2012, Doktrin,  Subrogasi,  Novasi  Dan  Cessie,  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 101.
21 Tan Thong Kie, 2020, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve,  p. 690.
oleh  kreditur  melalui endorsement ;  dan  d.  Penyerahan  kebendaan  tak  bertubuh  lainnya, termasuk hak-hak seperti hak pengarang, hak oktroi, hak untuk membeli rumah murah, dan hak untuk meminta hak atas sebidang tanah.
Keadaan untuk cessie yang sah dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: 22 a. Suatu cessie harus dicatat dalam bentuk salinan cetak melalui suatu akta yang sebenarnya, sepadan menggunakan Pasal 613 KUHPerdata, menentukan suatu pengalihan piutang mesti dibuat melalui  pembuatan  suatu  akta  yang  dikenal  dengan  akta  cessie;  b.  Akta  hendaknya diberitahukan  kepada  pemegang  utang  atau  peminjam,  untuk  mempermudah  menagih kewajiban menuntut penggantian dan  memberitahukan kepada pemegang utang tentang pemberi pinjaman yang berhak menerima pembayaran; dan c. Jika kreditur memindahkan segenap  tagihannya, cedent layak  memberikan  barang  gadai  yang  dibawah  pengaruhnya terhadap cessionaris ,  atau  gadai  harus  diterangkan  demi  agun  baru  untuk cessionaris . Pengaturan ini berlaku khusus untuk penyetoran tagihan atas nama.
Berdasarkan  Pasal  613  ayat  (2)  KUHPerdata,  pemberian  tagihan  atas  nama  tidak memberi  dampak  kepada  debitur,  kecuali  setelah  pemberitahuan  resmi  kepadanya.  Ini berarti cessus dapat membayar secara absah pada cedent sebelum pemberitahuan, sehingga tidak memperoleh pembayaran dari debitur. Pasal 1386 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur yang membayar dengan itikad baik kepada pemegang piutangnya harus dilindungi. Sah atau tidaknya pengalihan utang dikenal melalui dua teori, yaitu "teori abstrak" dan "teori kausal".  Teori  abstrak  menyatakan  bahwa  keabsahan  levering  tidak  tergantung  pada keabsahan  perjanjian  obligatoir.  Dengan  kata  lain,  meskipun  perjanjian  obligatoir  tidak valid,  pengalihan  hak  milik  tentu  absah. 23 Dalam  hal  ini,  pemilik  tidak  memiliki  hak revindicatie karena hak milik sudah berpindah. Teori kausal, sebaliknya, menyatakan bahwa keabsahan  levering  tergantung  pada  keabsahan  perjanjian  obligatoir;  jika  akad  jual  beli piutang valid, lantas cessie juga absah. 24
B. Keabsahan  Cessie  yang  Dilakukan  Tanpa Pemberitahuan Debitur Sebagai Termohon Pailit dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-

## Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Hakim  menimbang  cessie  selaku  pangkal  pinjaman  debitur  kepada  kreditur  baru, bukti  KL-2  No.003A/DIR-BVIS/PKS/ll/2019  tanggal  04-02-2019,  digunakan  sebagai alasan penagihan utang kepada termohon melalui Surat PKPU debitur kepada kreditur baru pada tanggal 23-04-2020. Meski begitu, hakim menilai bahwa permintaan tersebut tidak sah karena  pemberitaan  cessie  baru  dilaksanakan  tertanggal  29-04-2019,  sesuai  dengan pemberitaan No.378/DIR-BVIS/IV/2019. penyetoran piutang (cessie). Menurut penulis cessie  bukanlah  perjanjian  dalam  arti  sempit  yang  hanya  diatur  dalam  pasal  613
22 Rahmat Setiawan and J. Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Cessie , Jakarta, NLRP, p. 11.
23 J. Satrio, 2012, Cessie Tagihan Atas Nama , Jakarta, Yayasan DNC, p. 75.
24 Suharnoko and Hartati, Op.Cit., p. 111.
KUHPerdata  dalam  buku  II  saja  tetapi  dalam  kaitannya  hubungan  hukum  maka  cessie tunduk juga dalam buku III KUHPerdata. Hal ini dapat menjadi pertentangan karena dalam hukum  benda  terdapat  asas  yang  dikenal  dengan  istilah onsplitsbaarheid atau  tidak  dapat dipisahkan sementara dalam hukum perjanjian, dikatakan bahwa perjanjian dapat dialihkan seluruh  maupun  sebagaian  apabila  para  pihak  tidak  menentukan  sebaliknya. 25 Bahwa keabsahan cessie terkait langsung dengan keabsahan perjanjian obligatoir dalam peralihan piutang atas nama, termasuk apabila piutang dialihkan sebagian melalui cessie seperti yang dilakukan oleh Bank Victoria Syariah kepada Wahan Mutiara Pratama.
Dasar pengalihan piutang (cessie) yang disebutkan di atas berkaitan erat dengan suatu perjanjian antara kreditur awal dan debitur. Bank Victoria Syariah memberikan pinjaman kredit  kepada  Panah  Jaya  Steel  sebesar  30  miliar  dan  sebagian  piutang  sebesar  5  miliar dialihkan kepada (kreditur baru/ Wahana Mutiara Pratama) berdasarkan perjanjian cessie tertanggal  04-02-2019.  Pengalihan  hak  dari  perjanjian  atau  piutang  atau  cessie  yang dilakukan  adalah    sah  berdasarkan  Pasal  613  KUHPerdata.  Pasal  ini  mengatur  bahwa pengalihan  akan  piutang-piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.
Dilihat  dari  konsep  hukum  benda  yang  diatur  dalam  buku  II  KUHPerdata, berdasarkan  Pasal  613  KUHPerdata,  penagihan  tersebut  belum  sah  sebab  cessie  belum diutarakan kepada termohon. Akibatnya, bukti utang termohon  terhadap pemohon dan kreditur tiada dapat diperlihatkan dengan cara sederhana, sesuai dengan Pasal 8  ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga hal ini menjadi alasan hakim menolak permohonan kepailitan Panah  Jaya  Steel  oleh  Bank  Victoria  Syariah.  Pengalihan  harus  diberitahukan  kepada debitur  atau  secara  tertulis  disetujui  dan  diakui.  Sehingga  dalam  hal  terjadi  pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Dalam hal ini, terdapat dua teori tentang cessie yaitu teori kausal atau abstrak. Teori kausal, seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio, menegaskan bahwa hubungan antara peristiwa cessie  bergantung  pada  sebab  akibat.  Dengan  kata  lain,  validitas  tindakan  penyerahan piutang (cessie) tergantung pada sah atau tidaknya peristiwa perdata yang  mendasarinya. Jika peristiwa perdata tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan, maka tindakan penyerahan juga dianggap batal. Artinya, kreditur baru tiada mempunyai hak untuk menerima piutang.
Teori kausal menurut Pitlo menekankan hubungan antara title dengan penyerahan, di mana penyerahan dianggap sah hanya jika didasarkan pada title yang sah. Jika title tersebut batal, maka penyerahan yang bergantung padanya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, hak atas piutang yang diserahkan tidak berpindah kepada cessionaris jika title-nya tidak sah, dan hak milik atas piutang tetap berada pada cedent . Dalam konteks praktis, jika terdapat cacat  hukum,  pembatalan,  atau  pembatalan  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang, maka  penyerahan  dianggap  batal.  Akibatnya,  kreditur  baru  tidak  merupakan  pemilik piutang yang digantikan.
25 Mariam Darus Badrulzaman, 2016, S istem Hukum Benda Nasional, Bandung, Alumni, p. 20.
Dalam  teori  abstrak,  pentingnya  penyerahan  didasarkan  pada  kehendak  untuk menyerahkan, yang terlihat dalam peristiwa perdata (rechtstitel). Rechtstitel dianggap sebagai peristiwa mandiri bersamaan dengan pengalihan. Tidak mensyaratkan title yang valid dalam teori abstrak, hanya keberadaan title saja. Dengan demikian, meskipun perjanjian obligatoir, seperti  jual  beli  pengalihan  piutang,  batal  atau  dibatalkan,  pelimpahannya  tentu  dapat dianggap absah. Perlu diingat Pasal 584 KUHPerdata menetapkan cara mencapai hak milik, mencakup  pengambilan,  perlekatan,  lewat  waktu,  pewarisan,  dan  penentuan  bersumber pada perkara perdata. Penyerahan mesti dilaksanakan individu yang berhak atau pemilik sah barang termaktub. Secara praktis, teori abstrak memberikan rasa aman demi pembeli terakhir yang berbuat tulus dengan itikad baik dengan asumsi barang atau piutang tersebut akan dipindahkan lagi ke pembeli terakhir yang memiliki itikad baik.
Berdasarkan penjelasan teori tersebut, berdasarkan teori kausal,  keabsahan perjanjian cessie  bergantung  pada  perjanjian  obligatoirnya  yang  tunduk  pada  ketentuan  Buku  III KUHPerdata. Perjanjian jual beli piutang, seperti informasi Cessie tertanggal 04-02-2019, Bank Victoria Syariah sebagai penjual piutang dan Wahana Mutiara Pratama selaku pihak yang membeli piutang tersebut, dilihat dari hukum perjanjian merupakan akad yang sah berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  sesuai  Pasal  613  KUHPerdata  tentang pengalihan  piutang,  oleh  karena  itu,  Wahana  Mutiara  Pratama  berhak  menerima penyerahan, yaitu hak untuk menagih utang dari Panah Jaya Steel. Wahana Mutiara Pratama merupakan kreditur baru atas pengalihan sebagian piutang dari kreditur lama yaitu Bank Viictoria Syariah, hal ini berarti bahwa sebagian piutang beralih kepada Wahana Mutiara Pratama sebagai cessionaris sesuai dengan perjanjian pokonya (obligatoir), sehingga Bank Victoria Syariah (cedent) masih berhak menagih utang dari Panah Jaya Steel (cessus) dan dengan  adanya  cessie,  cessus  tidak  dibebaskan  dari  kewajibannya  membayar  utangnya kepada cedent.
Tindakan  hukum  pengalihan  sebagian  piutang  debitur  mengakibatkan  debitur (cessus) memiliki dua kreditur yaitu cedent (Bank Victoria Syariah) dan cessionaris (Wahana Mutiara  Pratama)  yang  masing-masing  memiliki  hak  penagihan  yang  sama  yang  harus dipenuhi cessus. Tetapi dalam hal pengalihan, meskipun pemberitahuan kepada Panah Jaya Steel selaku debitur tidak disebutkan dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan piutang (cessie), hal ini tidak membuat jual beli piutang (cessie) menjadi tidak sah atau batal. Tanpa adanya pemberitahuan kepada cessus, perjanjian dalam suatu akta cessie antara cedent dan cessionaris hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak mengikat cessus (Panah Jaya  Steel),  Pasal  613  KUHPerdata  sejatinya  tidak  mengatur  dan  mensyaratkan  bahwa pemberitahuan  kepada  cessus  atau  debitor    merupakan  syarat  sah  atau  tidaknya  cessie. Sehingga  apabila  cessus  dalam  hal  ini  adalah  pihak  Panah  Jaya  Steel  merasa  dirugikan dengan tidak adanya pemberitahuan tentang cessie yang dibuat oleh cedent dan cessionaris dapat melakukan upaya hukum dengan menuntut bahwa perjanjian tersebut merupakan perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  sehingga  perlu mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  perdata  atas partial  assigment yang  mengakibatkan kerugian.
Terkait akta cessie, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tidak membedakan antara akta cessie yang dibuat dengan akta notaris ataupun akta cessie yang dibuat dibawah tangan. Hal ini menurut penulis tidak memberikan kepastian hukum terutama bagi debitur karena apabila  dibuat  secara  otentik,  maka  akta  cessie  ini  mengikat  pihak  ketiga  salah  satunya adalah  cessus  atau  debitur,  karena  melalui  akta  otentik  secara  jelas  ditentukan  hak  dan kewajiban sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Terkait permohonan penetapan Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang  yang diterima oleh hakim menurut penulis dalam kasus a quo, Majelsi Hakim harusnya lebih memperhatikan seluruh  aspek,  apakah  dengan  adanya partial  assigment dalam  kasus  a  quo  secara  nyata menimbulkan  kerugian  bagi  termohon  PKPU  dengan  bertambahnya  beban  termohon PKPU  melakukan  pembayaran  kepada  dua  kreditur  atas  satu  utang  yang  dapat meningkatkan  resiko  pailit,  terutama  tidak  ada  pemberitahuan  terlebih  dahulu  tentang pengalihan  sebagaian  utang  dalam  bentuk  cessie  pada  pihak  cessionaris,  legalitas partial assignment juga harus dilandasi oleh iktikad baik cedent dan cessionaris.

## Kesimpulan
Keabsahan sebagian piutang (cessie) dari kreditur awal atas kreditur baru dari debitur dalam  kasus  a  quo  melahirkan  dua  kreditur  yang  mempunyai  hak  yang  sama  terhadap penagihan  utang.  Tidak  adanya  pengaturan  yang  komprehensi  tentang  cessie  dan  sifat terbuka Buku III KUHPerdata artinya pengalihan sebagian piutang melalui cessie (partial assignment)  adalah  sah  secara  hukum  selama  mengikuti  pengaturan  keabsahan  cessie berdasarkan  Pasal  613  KUHPerdata  dan  sahnya  perjanjian  obligatoir  atas  pengalihan sebagian piutang berdasarkan perjanjian dalam buku III KUHPerdata.
Pengalihan sebagian piutang melalui pembuatan akta asli atau akta dibawah tangan, harus disampaikan (betekend) kepada debitur atau cessus. Dalam konteks keabsahan cessie dalam proses PKPU, pencatatan harus dilakukan melalui akta notaris, dan untuk memenuhi persyaratan  formal  pemberitahuan  kepada  pihak  yang  berutang,  cukup  dengan menyampaikan akta cessie oleh kreditur yang lama dan/atau yang baru kepada pihak yang berutang di hadapan persidangan PKPU. Perikatan dalam suatu akta cessie antara cedent dan  cessionaris  tidak  mengikat  cessus  sehingga  bila  para  pihak  tidak  melakukan pemberitahuan  kepada  cessus  maka  cessie  yang  dikukuhkan  dalam  akta  otentik  hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang dianggap sama dengan akta bawah tangan, maka tanpa pemberitahuan kepada cessus, cessie tersebut tetap sah. Hal ini tidak menguntungkan bagi cessus dalam hal pihak cendent atau kreditur tidak beritikad baik akan merugikan cessus.

## Referensi
Buku-Buku Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Fatturahman, Djamil. 2022. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Jakarta:

## Sinar Grafika.
Garner, Bryan A. 2014. Black’s Law Dictionary, St. Paul: Thompson Reuters. Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press. Kadir, Muh. Abdul. 2014. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Kartono. 1977. Hak-Hak Jaminan Kredit. Jakarta: Pradnya Paramita. Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo. Kie, Tan Thong. 2020. Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris.  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moh, Nazir. 2014. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Satrio,  J.  1991.  Cessie,  Subrogatie,  Novatie,  Kompensatie  &  Pencampuran  Utang.
Bandung: Alumni.
——— . 2012. Cessie Tagihan Atas Nama. Jakarta: Yayasan DNC.
Setiawan, Rahmat, and J. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Cessie. Jakarta: NLRP. Subekti, R, and R Tjitrosudibio. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita.
Suharnoko, Endah Hartati. 2012. Doktrin, Subrogasi, Novasi Dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hukum/Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## Jurnal
Adistie, Novelia, and Jarkasi Anwar. “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik  Debitur.”  Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir  1,  no.  1  (2021):  93. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407.
Fitria,  Annisa.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Salah  Satu  Upaya Debitor  Mencegah  Kepailitan.”  Lex  Jurnalica  15,  no.  1  (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2291.
Ilham  Muzaki,  Prosedur  Pengalihan  Cessie  Dalam  Perspektif  Hukum  (Akibat  Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur), Binamulia Hukum Volume  12,  Nomor  1,  Juli  2023  (143-159),  hlm  143-157.  DOI: 10.37893/jbh.v12i1.503.
Padmasari,  Widya.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Pengalihan  Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2, no. 2 (2018): 265. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/justice.v1i1.
Putra, Alif Kurnia. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam  Keadaan  Solven.”  Jurist -Diction  2,  no.  4  (2019):  1147. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14484.
S., Wijaya M., and Hanifuddin. “Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku
Usaha  Dari  Sisi  Yuridis  Dan  Ekonomis.”  Jurnal  Masohi  2,  no.  1  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.472.

## Biografi Singkat Penulis
Adam Farhansyah. Lahir di Tangerang, 10 Desember 2001. Meraih gelar Sarjana Hukum  (S.H.)  dari  Untiversitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa  pada  tahun  2024.  Aktif  pada kegiatan Kang Nong Provinsi Banten Sebagai Duta Pajak dan Duta Pembangunan Provinsi Banten serta terlibat dalam kegiatan pengabdian  masyarakat bersama komunitas MRTC Banten. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: farhansyahadam0@gmail.com.
Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H . adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  Banten,  Indonesia.  Saat  ini  menjabat  sebagai  Koordinator  Pusat  Penelitian Kependudukan dan Gender pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: rani@untirta.ac.id.
Efriyanto, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: mas_efri@yahoo.co.id.