Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tinjauan Yuridis Pajak Restoran Atas Food Truck

## Achmad Paku Braja Arga A. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Abstract. Innovation  in  the  restaurant  business  is  very  dynamic,  this  can  be  seen  in  the emergence  of  the  Food  Truck  business.  Food  Truck  is  a  new  type  of  business  selling  food  that  uses vehicles as a place of sale, so it can move. The definition of restaurant in the restaurant tax regulation does  not  mention  Food  Truck,  but  there  are  similar  concepts  so  that  it  has  the  potential  to  cause multiple  interpretations  relating  to  the  understanding  of  the  subject  of  restaurants  and  restaurant  tax objects. This paper aims to analyze Food Truck from the perspective of tax law as well as specifically related to local taxes.
Keywords: Tax, Restaurant Taxes, Food Truck, Local Taxation.
Abstrak. Inovasi  pada  bidang  usaha  restoran  sangat  dinamis,hal  ini  nampak  pada  munculnya jenis usaha Food Truck . Food Truck merupakan jenis usaha baru dari usaha penjualan makanan  yang menggunakan kendaraan sebagai tempat penjualan, sehingga dapat berpindah tempat. Definisi restoran dalam  regulasi  pajak  restoran tidak  menyebutkan Food  Truck , akan tetapi terdapat  konsep  sejenisnya sehingga  berpotensi  menimbulkan  multi  interpretasi  berkaitan  dengan  pengertian  restoran  subjek  dan objek  pajak  restoran.  Makalah  ini  ini  bertujuan  untuk  menganalisis Food  Truck dari  sudut  pandang hukum pajak serta secara spesifik terkait dengan pajak daerah.
Kata Kunci : Pajak, Pajak Restoran, Food Truck, Pajak Daerah

## PENDAHULUAN
Pajak  menurut  sejarahnya  bermula dengan  wujud  upeti  yakni  pemberian  rakyat kepada  raja  atau  penguasa  yang  bersifat kewajiban sehingga dipaksakan agar dilaksanakan. Pemberian rakyat itu berupa hasil pertanian  yang  digunakan  untuk  keperluan kerajaan  atau  penguasa  tanpa  adanya  imbalan yang  dapat  dirasakan  oleh  rakyat  sehingga murni  untuk  kepentingan  sepihak.  Seiring dengan  perkembangan  zaman,  pemberian rakyat  tersebut  tidak  saja  hanya  untuk kepentingan  kerajaan  akan  tetap  sudah  berarah untuk kepentingan rakyat juga.
Pajak  telah  dipungut  di  Indonesia  sejak awal  kemerdekaan  sebagai  sumber  penerimaan negara.  Pungutan  pajak  bersifat  memaksa  dan terutang  oleh  wajib  pajak  dengan  tidak mendapat  prestasi  secara  langsung,  serta  hasil dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pungutan  pajak  adalah  penghasilan negara yang berasal dari rakyat , sehingga dapat mengurangi kekayaan atau penghasilan individu. Akan tetapi sebaliknya dari berkurangnya kekayaan atau penghasilan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui pengeluaran-pengeluaran negara dalam pembangunan yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada masyarakat. Untuk itu pajak merupakan salah satu opsi atau pilihan yang tepat untuk optimalisasi pendapatan negara Sejak  tahun  2001  Indonesia  secara formal telah menjalankan desentralisasi pemerintahan dengan semangat tunggal memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar kepada  daerah  untuk mengurus  dirinya  sendiri, termasuk  dalam  hal  ekonomi  dan  pelaksanaan pembangunan.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah jo Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satunya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sesuai  dengan  tata  cara  dan substansi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang yang  selanjutnya  digantikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  3  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan daerah  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila diikuti  dengan  pembagian  sumber-sumber penerimaan  yang  cukup  kepada  daerah  yang mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, dimana besaran  keuangan  antara  pusat  dan  daerah disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat  dengan  daerah.  Semua  sumber  keuangan yang  melekat  dalam  setiap  urusan  pemerintah diserahkan menjadi sumber keuangan daerah.
Desentralisasi  fiscal  atau  pembiayaan otonomi daerah merupakan salah satu komponen  utama  pelaksanaan  desentralisasi dalam otonomi daerah. Adanya otonomi daerah telah  merubah  paradigma  penyelenggaraan pemerintahan  yang  ada  didaerah,  dimana kekuasaan  yang  dulu  bersifat  sentralistik menjadi  desentralistik  dengan  memberikan kepada  daerah  otonomi  yang  luas.  Perubahan kebijakan  dalam  pemerintahan  daerah  menjadi suatu dasar atau pijakan bagi pemerintah daerah dalam  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah untuk  menggali  potensi  pendapatan  daerah masing-masing  khususnya  pendapatan  asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Salah  satu  sumber  penerimaan  daerah berasal  dari  pajak  restoran.  Perkembangan usaha  restoran  menuntut  pengusaha  untuk
mulai  berinovasi  dalam  membuat  usaha  yang kreatif  ,  sehubungan  dengan  hal  tersebut muncul Food  Truck sebaga  tantangan  zaman dan  iklim  usaha  pada  bidang  resoran. Pengusaha  menjalankan  bisnis  restoran  dengan menggunakan  model Food  Truck yakni penjualan  makanan  yamg  dapat  berpindah dengan  kendaraan,  dalam  peneilitian  ini  akan mengemukan  analisis  ,mengenai  jenis  usaha Food  Truck  dalam  hal  terkait  dengan  pajak daerah.

## Rumusan Masalah.
Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, adapun yang akan dibahas di dalam makalah ini, yaitu :
1. Apakah  Food  Truck  merupakan  objek dan/atau subjek pajak daerah ?
2. Bagaimana  Penerapan  Hukum  terhadap Foodtruck sebagai objek dan/atau subjek pajak daerah?

## Tujuan Penulisan.
Adapun  tujuan  penulisan  ini  adalah sebagai berikut :
1. Agar Pembaca Mengetahui bahwa Food Truck  sebagai  objek  dan/atau  subjek pajak daerah.
2. Agar  Pembaca  Mengetahui  Tentang Bagaimana  Penerapan  Hukum  terhadap Foodtruck sebagai objek dan/atau subjek pajak daerah.

## Kerangka Teori.
Para  ahli  dalam  bidang  perpajakan yang  memberikan  batasan  atau  definisi  yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai  inti  atau  tujuan  yang  sama  dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :
Leroy Beaulicu. “Pajak  adalah  bantuan,  baik  secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan  publik  dari  penduduk  atau  dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”
Deutsche Reichs Abgaben Ordnung.  Pajak  adalah  bantuan  uang  secara insidental  atau  secara  periodik  (dengan  tidak ada  kontraprestasinya),  yang  clipungut  oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
badan  yang  hersifat  umum  (=  negara),  untuk memperoleh  pendapatan,  di  mana  terjadi suatu tatbestand (= sasaran pemajakan), yang karena  unclang  undang  telah  menimbulkan utang pajak.
Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau  barang,  yang  dipungut  oleh  penguasa berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro. Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  herdasarkan  undang  undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum”,  dengan  penjelasan  sebagai  berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu  dapat ditagih dengan menggunakan  kekerasan,  seperti  surat  paksa dan  sita,  dan  juga  penyanderaan;  terhadap pembayaran  pajak,  tidak  dapat  ditunjukkan jasa  timbal-  balik  tertentu,  seperti  halnya dengan retribusi.
Menurut  Undang-undang  Nomor  34 Tahun  2004  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah :
Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan    pemerintahan    daerah    dan pembangunan daerah
Pajak  Daerah  Kabupaten  dan  Kota, oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal  2  ayat  (2)  telah  disebutkan  jenisnya, terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan jalan,  pajak  pengambilan  bahan  galian golongan  c,  dan  pajak  parkir.  Dengan
Peraturan  Daerah,  kepada  Daerah  diberikan kewenangan untuk :
1. Menetapkan  jenis  pajak  lain  selain sebagaimana tersebut diatas, setelah memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh pasal  2  ayat  (4),  yang  secara  lengkap dikutip sebagai berikut :
a. Bersifat pajak dan bukan Retribusi;
b. Obyek pajak terletak atau terdapat  di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang  bersangkutan  dan  mempunyai mobilitas  yang  cukup  rendah  serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan; c. Obyek  dan  dasar  pengenaan  pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. Obyek pajak bukan merupakan obyek  pajak  Provinsi  dan/atau  obyek pajak Pusat;
e. Potensinya  memadai;
f. Tidak  memberikan  dampak  ekonomi yang negatif;
g. Memperhatikan  aspek  keadilan  dan kemampuan masyarakat; dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Menetapkan  jenis  dan  tarif  pajak  daerah [pasal  3  ayat  (3)  bersambung  dengan pasal 4 ayat (1).
Berdasarkan  cara  pemungutannya  Pajak Daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
a. Pajak  langsung  adalah  pajak-pajak  yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak  dan tidak  dapat  dilimpahkan  kepada orang lain serta dikenakan secara berulang- ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
b. Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain  dan  hanya  dikenakan  pada  hal-hal tertentu  atau  peristiwa-peristiwa  tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Pengambilan  dan  Pengelolaan  Bahan Galian Golongan C
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perpajakan  daerah  harus  memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Pajak  daerah  secara  ekonomis  dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan  pajak  harus  lebih  besar  dari ongkos pemungutannya.
b. Relatif  stabil,  artinya  penerimaan  pajak tidak  berfluktuasi  terlalu  besar,  kadang- kadang  meningkat  secara  drastis  dan  ada kalanya menurun secara tajam.
c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan ( benefit ) dan kemampuan untuk membayar ( ability to pay ).
Melihat  definisi  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahhwa  Pajak  daerah  merupakan pajak  dalam  konteks  daerah  yang  dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota.  Diatur  berdasarkan  Peraturan
Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.
Dari  segi  kewenangan  pemungutan pajak  atas  objek  pajak  daerah,  pajak  daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :
1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota
Perbedaan  kewenangan  pemungutan antara  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota,  yakni sebagai berikut
1. Pajak  provinsi  kewenangan  pemungutan terdapat  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi, sedangkan  untuk  pajak  kabupaten/kota kewenganan  pemungutan  terdapat  pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek  pajak  kabupaten/kota  lebih  luas dib.andingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan  yang  ada.  Sedangkan  pajak provinsi  apabila  ingin  diperluas  objeknya harus  melalui  perubahan  dalam  Undang- undang.
Pajak  daerah  di  Indonesia  dapat  di golongkan  berdasarkan  tingkatan  Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan  pajak  seperti  tersebut  di  atas diatur  dalam  Undang-undang  No.  18  Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  Undang-undang  Republik  Indonesia tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Pasal  2  ayat  1  dan  2)  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang Pajak  Daerah.  Peraturan  Pemerintah  tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan  pajak  dan  ketentuan  tarif  dari  pajak daerah  yang  berlaku,  baik  sebelum  maupun sesudah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  34 Tahun 2000.
Pajak  dapat  dikenakan  dengan  satu syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  adalah adanya  objek  pajak  yang  dimiliki  atau dinikmati  oleh  wajib  pajak.  Pada  dasarnya objek  pajak  merupakan  manifestasi  dari taatbestand (keadaan  yang  nyata).  Dengan demikian, taatbestand adalah keadaan, peristiwa,  atau  perbuatan  yang  menurut peraturan  perundang-  undangan  pajak  dapat dikenakan pajak
Terminologi  yang  digunakan  dalam Undang-undang  No.  34  Tahun  2000  tentang Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah  adalah sebagai berikut :
1. Subjek  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  dapat  dikenakan  pajak  daerah. Dengan  demikian,  siapa  saja  baik  orang pribadi  atau  badan  yang  memenuhi  syarat objeknya  ditentukan  dalam  suatu  peraturan daerah  tentang  pajak  daerah,  akan  menjadi subjek pajak.
2. Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  daerah  diwajibkan untuk  melakukan  pembayaran  pajak  yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong  pajak  tertentu.  Oleh  sebab  itu, seseorang  atau  suatu  badan  menjadi  wajib pajak apabila telah ditentukan oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
peraturan daerah untuk melakukan
pembayaran  pajak,  serta  orang  atau  badan yang  diberi  kewenangan  untuk  memungut pajak dari subjek pajak
Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan  subjek  pajak  yang  dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang  bukan  merupakan  subjek  pajak,  yang berwenang  untuk  memungut  pajak  dari  subjek pajak
Kerangka Konseptual. 1.  Metode Pendekatan.
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  yang  merupakan  studi  dokumen, menggunakan  pendekatan  perundangundangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu
a. Vertikal,  melihat  apakah  suatu  peraturan perundang-undangan  berlaku  bagi  suatu bidang  kehidupan  tertentu  tidak  saling bertentangan  antara  satu  dengan  yang  lain apabila  dilihat  dari  sudut  vertikal  atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Horisontal,  apabila  yang  ditinjau  adalah peraturan perundangundangan
yang berkedudukan  sederajat  dan  yang  mengatur bidang yang sama
Kegiatan dalam penelitian hukum normatif meliputi :
a. Memilih  pasal-pasal  yang  bersifat  norma hukum.
b. Menyusun  sistematika  dari  pasal-pasal tersebut  sehingga  menghasilkan  klasifikasi tertentu.
c. Menganalisis  pasal-pasal  tersebut  dengan menggunakan asasasas hukum yang ada.
d. Menyusun suatu konstruksi dengan persyaratan :
i. Mencakup  semua  bahan  hukum  yang diteliti.
ii. Konsisten.
iii. Memenuhi syarat-syarat estetis. iv. Sederhana.

## Sistematika Penulisan.
Untuk  memberikan  gambaran  yang jelas  mengenai  hasil  penelitian,  maka  setelah dianalisis akan dibuat pemaparan yang sistematikanya  tersusun  dalam  4  (empat)  bab sebagai berikut :
Bab  I  merupakan  Pendahuluan  yang menguraikan  tentang  latar  belakang  masalah, tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  kerangka teori,  kerangka  konseptual  dan  sistematika penulisan.
Bab  II  merupakan  Tinjauan  Pustaka akan  diuraikan  melalui  kerangka  pemikiran tentang  pengertian  pajak,  asas  dan  teori pemungutan  pajak,  teknik  pemungutan  pajak, pajak  daerah,  jenis  pajak  daerah,  obyek, subyek,  wajib  pajak  daerah,  retribusi  daerah, obyek  retribusi  daerah,  Negara  hukum  dan otonomi daerah.
Bab  III  merupakan  Hasil  penelitian  dan analisis,  melalui  data-data  yang  terkumpul selama  penelitian  baik  data  primer  maupun sekunder  kemudian  30  dianalisis  melalui metode  yang  digunakan,  maka  dalam  bab  ini akan diuraikan dasar hukum sistem pemungutan  pajak  daerah  dalam  era  otonomi daerah, sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, konsistensi antara peraturan  daerah  yang  mengatur  pajak  daerah dengan  peraturan  perundang-undangan  di bidang pajak daerah.
Bab  IV  merupakan  Penutup  meliputi kesimpulan dari masing-masing fokus penelitian  dan  saran-saran  yang  bersifat konstruktif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

## PEMBAHASAN PERMASALAHAN 1
Menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah  pasal  1  ayat  10  menyatakan  bahwa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
“Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Pajak  daerah  yang  mana dalam rangka pembiayaan desentralisasi mendukung  pemberian  kewenangan  kepada daerah  merupakan  pajak  daerah  yang  baik karena  hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan rumah  tangga  daerah  itu  sendiri.  Sehingga dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah, maka pemberian kewenangan pemungutan pajak
selain dalam mempertimbangkan  kriteria-kriteria  perpajakan yang  berlaku  secara  umum  juga  harus mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah.
Jenis  Pajak  menurut  UU  Pajak  daerah dan  Retribusi  Daerah  dalam  pasal  2  ayat  1 menyatakan bahwa “Jenis Pajak provinsi terdiri atas  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan  Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. Dalam hal ini jenis  pajak  kabupaten/kota  mempunyai  jenis pajak  yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan jenis pajak provinsi.
Salah satu sektor pajak yang diharapkan memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam penerimaan  keuangan  daerah  adalah  pajak restoran,  disamping  pajak-pajak  lain  seperti pajak  hiburan,  pajak  hotel,  pajak  reklame,  dan lain-lain.  Dengan  demikian,  pertumbuhan ekonomi berkolerasi positif dengan tumbuh dan berkembangnya  usaha  di  bidang  Restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang potensial, hal  itu  karena  Pajak  restoran  memiliki
kontribusi besar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya  sangat  penting  untuk  dilakukan upaya peningkatan ke depannya.
Berdasarkan  UU  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam pasal 1 ayat  23  menyatakan  bahwa  “Restoran  adalah fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman dengan dipungut bayaran,  yang mencakup juga rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar, dan  sejenisnya  termasuk  jasa  boga/katering”, akan  tetapi  yang  dimaksud  dengan  sejenisnya ini  tidak  dijelaskan  secara  rinci  sehingga  dapat multi  tafsir  dalam  menjabarkan  pengertian restoran.  Kalau  kita  kaji  secara  rinci  yang dimaksud  dengan  Restoran  adalah  suatu  usaha yang  menggunakan  suatu  bangunan  dimana setiap  orang  dapat  menyantap  makanan  dan minuman  serta  memperoleh  pelayanan  serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
Trend  baru  telah  lahir  di  Indonesia yakni Food  Truck sebagai  media  untuk melakukan  usaha.  Menurut  kamus  Oxford bahwa Food  Truck adalah  kendaraan  besar yang  digunakan  untuk  memasak  dan  menjual makanan  serta  dilengkapi  perabotan  dan peralatan. Food  Truck ini  merupakan  jenis rumah  makan  modern  yang  sering  kita  jumpai pada  jaman  sekarang  terutama  pada  daerah perkotaan  yang  sifatnya  berpindah  tempat dalam  memperdagangkan  dagangannya  akan tetapi  apa  yang  disediakan  dapat  berupa makanan  atau  minuman.  Perbedaan  konsep antara  restoran  dengan Food  Truck bahwa dalam  Restoran  mempunyai  sifat  adanya sebuah  bangunan  yang  menetap  akan  tetapi Food Truck ini bersifat berpindah tempat. Perlu adanya  kajian  terhadap  subjek  pajak,wajib pajak, dan objek pajak restoran itu sendiri.
Subjek  pajak  dan  wajib  pajak  dalam pajak  restoran  memiliki  pengertian  yang berbeda.  Menurut  pasal  38  UU  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  bahwa  “Subjek  Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli  makanan  dan/atau  minuman  dari Restoran”  sedangkan  “Wajib  Pajak  Restoran adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengusahakan Restoran”. Hal ini berarti subjek pajak  restoran  yakni  pihak  yang  melakukan pembayaran  pajak  restoran  atas  pembelian makanan  dan/atau  minuman.  Tidak  sama dengan  wajib  pajak  restoran  yakni  pengusaha restoran  yang  diberikan  kewenangan  untuk memungut  pajak  restoran  dari  subjek  pajak. Food  Truck dalam  hal  subjek  pajak  dan  wajib pajak memiliki kesamaan dengan restoran.
Selanjutnya  kajian  UU  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  dalam  hal  pajak  restoran mengenai  obyek  pajak  restoran  ada  pada  pasal 37  yang  menyatakan  bahwa  suatu  pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan  Restoran  mencakup  pelayanan penjualan  makanan  dan/atau  minuman  yang dikonsumsi  baik  di  tempat  pelayanan  maupun di tempat lain oleh pembeli.
Menurut  Black‟s  Law  Dictionary bahwa:
“Service  is  labour  performed  in  the interest or under direction of others specif., the performance of some useful act or series of acts for the benefit of another, use, for a fee” .29 Terjemahan  bebasnya  bahwa  Pelayanan merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan dibawah  arahan  orang  lain  yang  mempunyai arti  luas,  sehingga  pelayanan  yang  diberikan yang  diberikan  oleh  restoran  dapat  diartikan sama  dengan  pelayanan  yang  diberikan Food Truck. Kesamaan  dalam  pelayanan  yang diberikan berarti juga kesamaan dalam objeknya.
Walaupun  ada  yang  tidak  termasuk objek  Pajak  Restoran  yakni  pelayanan  yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  dalam pasal  16  menyatakan  bahwa  pelayanan  yang disediakan  oleh  restoran  merupakan  objek pajak restoran, akan tetapi pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  per  hari tidak termasuk obyek Pajak Restoran. Alat ukur yang  tidak  termasuk  objek  pajak  restoran  atas
Food Truck yakni dari besaran nilai penjualannya  tidak  melebihi  batas  sesuai peraturan  daerah  dimana Food  Truck itu melakukan usaha.
Dengan  demikian,  dari  segi  obyek  dan subyek  pajak  restoran  yang  di  jelaskan  di  atas, Food  Truck dapat  dimasukkan  dalam  kriteria “sejenisnya”  yang  di  jelaskan  pada  UU  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Selain  itu  dapat ditafsirkan bahwa Food Truck memiliki subyek pajak,  wajib  pajak,  dan  objek  pajak  yang  sama dengan  pajak  restoran  yang  dijelaskan  dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## PEMBAHASAN PERMASALAHAN 2
Objek  pajak  restoran  adalah  pelayanan yang  disediakan  oleh  rumah  makan,  restoran, dan  semacamnya.  Biasanya,  pelayanan  yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh  pembeli.  Baik  dikonsumsi  di  tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.
Selain  itu,  ada  juga  yang  tidak termasuk  dalam  objek  pajak,  yakni  pelayanan yang  disediakan  restoran  yang  pengelolaannya tergabung  atau  menjadi  satu  manajemennya dengan sebuah hotel. Selain itu, pelayanan yang disediakan  oleh  suatu  restoran  yang  nilai penjualannya tidak melebihi
Rp 200.000.000/tahun.  Sedangkan  subjek  pajak restoran adalah  orang  pribadi  maupun  badan yang  membeli  makanan  atau  minuman  dari suatu  restoran  atau  tempat  makan  yang dikunjungi.
Cara menghitung pajak restoran berdasarkan  pada  pokok  pajak  restoran  yang terutang,  yakni  dengan  mengalikan  tarif  pajak 10%  dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Dasar pengenaan  pajak  merupakan  sejumlah  bayaran yang  diterima  atau  yang  seharusnya  dipungut oleh restoran.
Contohnya:
Pajak Restoran: Dasar pengenaan paja x Tarif pajak Dasar pengenaan pajak (nominal pembayaran  yang  diterima/dipungut  sesuai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan  struk  atau  dokumen  lainnya  yang sejenis) = Rp60.000.000
Tarif pajak = 10% Maka,
pajak restorannya = Rp60.000.000 x 10% = Rp6.000.000
Walaupun belum ada pembidangan jenis usaha  dan  legalisasi,  bukan  berarti  usaha makanan ini bisa bebas dari pajak.
Implementasi  pajak  didasarkan  atas  PP No.  46  Tahun  2013  tentang  PPh  atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak dengan pengenaan pajak 1%  pada  tiap  Peredaran  Bruto  Tertentu,  analis tentang  pembayaran  pajak  1%   terletak  pada setiap  Pendapatan  Bruto  yang  diterima  bila menujukkan  angka  48  Milyar  pada  tiap pendapatan per tahun.
Hanya saja aturan ini tidak berlaku bagi pedagang-pedagang  asongan,  pedagang  kaki lima atau pedagang yang tidak memiliki tempat yang  tetap.  Dalam  PP  jelas  disebutkan, pengecualian  terhadap  Wajib  Pajak  yang melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan  dan atau jasa yang dalam menggunakan sarana atau prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang  dan menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha tau berjualan. Misalnya  pedagang  makan  keliling,  pedagang asongan dan warung tenda di trotoar.
Menurut  ketentuan  dari  PP  tersebut, jelas  analisis  bahwa food  truck tidak  masuk dalam kriteria wajib pajak.
Hanya  saja  ketika  jenis  usaha  ini dibidangkan  dalam  bisnis  waralaba  tentu  akan berbeda  analisisnya.  Secara  hukum,  menurut Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  31 Tahun  2008  Tentang  Waralaba,  ada  beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :
a. Memiliki ciri khas usaha
b. Terbukti sudah memeberikan keuntungan
c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang atau  jasa  yang  ditawarkan  yang  dibuat secara tertulis
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
e. Adanya  dukungan  yang  berkesinambungan dan
f. Adanya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) yang telah terdaftar.
Aspek  pajak  yang  diwajibkan  bagi usaha  waralaba  ini  diantaranya  adalah  PPN, Pajak  Penghasilan  (PPh)  perorangan  dan  Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap.
Tarif service charge biasanya tidak melebihi  Pajak  Restoran.  Jadi,  rata-rata pengenaan service  charge sebesar  5%.  Hal yang  sama  juga  diterapkan  pada  pajak perhotelan. Akan tetapi, biasanya service charge hotel  lebih  tinggi  dari  restoran,  yakni 10%.  Hal  ini  tergantung  kebijakan  dari  tempat makan atau restoran yang terkait.
Pada dasarnya, biaya pelayanan atau service charge merupakan salah satu dasar dari  pengenaan  Pajak  Daerah.  Hal  tersebut tercantum  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  No.  92  Tahun  2011  tentang pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
Pengenaan service charge disesuaikan dengan  kebijakan  pihak  restoran,  apakah  ingin dikenakan  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  Anda mungkin  sering  kali  melihat  ada  beberapa restoran  yang  memungut service  charge dan ada juga yang tidak.
Bila  pelayanan  di  suatu  restoran dikenakan service charge , maka tagihan service charge biasanya  akan  ditambahkan  terlebih dahulu  pada  tagihan  belanjaan  Anda,  sebelum dikenakan pajak restoran.

## KESIMPULAN
1. Food  Truck merupakan  model  usaha  baru dalam  bisnis  makanan  dan/atau  minuman dengan menggunakan mobil untuk melakukan usahanya. Dalam hal usaha yang baru  ini,  UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  tidak  memberikan  dasar  pengenaan pajak  restoran  terhadap Food  Truck. Konsep  dalam  pengertian  Restoran  juga berbeda, karena Food Truck dalam menjalankan usahanya menggunakan mobil
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sehingga  dapat  berpindah-pindah.  Dalam kajian Food Truck dapat dimasukkan dalam kriteria  “sejenisnya”  yang  di  jelaskan  pada UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Selain  itu  dapat  ditafsirkan  bahwa Food Truck memiliki  subyek  pajak,  wajib  pajak, dan  objek  pajak  yang  sama  dengan  pajak restoran dijelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pengenaan  pajak  Terhadap Food  Truck memang  belum  diatur  secara  nasional, mengingat  bahwa  jenis  usaha Food  Truck tidak  selalu  ada  pada  tiap  daerah  dan mungkin  belum  dipandang  sebagai  sebuah potensi  pendapatan  daerah.  Namun  hal tersebut  berbeda  jika  pada  suatu  daerah terdapat  banyak  jenis  usaha Food  Truck maka  pengaturan  pengenaan  pajak  akan dituangkan  dalam  suatu  produk  hukum misalnya yang terjadi Provinsi DKI Jakarta.

## SARAN
1. Perlu adanya persamaan pemahaman mengenai  pendefinisian  jenis  usaha Food Truck sebagai  objek  dan/atau  subjek  pajak, sehingga  terdapat  pemetaan  yang  jelas berkaitan dengan potensi pendapatan daerah dari  jenis  usaha  Food  Truck  dapat dikategorikan sebagai objek dan/atau seubjek pajak.
2. Perlu  adanya  penyamaan  visi  mengenai pengenaan  pajak  terhadap Food  Truck sehingga  dapat  memaksimalkan  potensi pendapatan daerah yang memiliki jenisusaha  Food  Truck,  serta  hal  tersebut dapat memberikan kejelasan kepada pengusaha  untuk  dapat  mengkalkulasikan kewajiban  pembayaran  pajak  dalam  biaya operasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adegustara,  Frenadin,  Syofiarti,  dan  Titin Fatimah,  “Kontribusi  Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah
Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  (Studi  di  Tiga  Daerah  Di
Propinsi  Sumatera  Barat)” ,  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, Universitas Riau, 2009.
Brotodihardjo, R. Santoso, SH. Pengantar Ilmu Hukum  Pajak ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.
Dotulong, Garry A.G. David P.E. Saerang, dan Agus  T  Poputra,,,  “Analisis  Potensi Penerimaan  Dan  Efektivitas  Pajak Restoran  Di  Kabupaten  Minahasa
Utara”, Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi ,  Vol.  14  No.  2,  Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.
Humanis, UNISDA Press, Vol. 3 No. 1, 2011. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, Hukum
Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya) ,  Salemba  Empat,
Jakarta, 2014.
Ismail,  Tjip, Pengaturan  Pajak  Daerah  di Indonesia ,  Yellow  Printing,  Jakarta, 2007.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003  Nomor  47, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4286,  untuk  selanjutnya  disingkat UUKN
Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  180, Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun Nomor  5049,  Selanjutnya  disingkat UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun Nomor  5587,  Selanjutnya  disingkat UU Pemerintahan Daerah. Munir, Ahmad, “Pembebasan Pajak pertambahan  nilai  atas  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah”,
Putranti,  Mawar  Dwi, Pengaruh  Penerimaan Pajak  Reklame  dan  Pajak  Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Siahaan,  Marihot  P., Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah, Raja  Grafindo, Jakarta,  2005.  Sunggono,  Bambang,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Metodologi  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.