Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
The  Existence  of  the  Food,  Drug  and  Cosmetics  Assessment  Institute  of  Indonesian Ulema  Council  (LPPOM-MUI)  of  South  Sulawesi  Province  in  the  Process  of Slaughtering Chicken in Makassar City Market
Muh. Nur Cahyadi Pondok Pesantren al-Fakhriyah Makassar Email: muhammadnurcahyadi0@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 10 Juli 2019 Revisi I 20 Nopember 2019 Revisi II 27 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan sistem jaminan porduk  halal  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan  terhadap  peraktek penyembelihan  ayam  di  Pasar  kota  Makassar?;  (2)  Bentuk  materi penyembelihan  ayam  yang  dilaksanakan  oleh  LPPM-MUI  Provinsi Sulawesi  Selatan  (3)  Faktor  pendukung  dan  pengambat  LPPOM-MUI Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  menumbukan  kesadaran  masyarakat terhadap penyembelihan ayam yang halal di pasar.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  fikih,  pendekatan  yuridis normatif,  pendekatan  sosiologis.  Metode  pengumpulan  data  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  dianalisis  dan disimpulkan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Secara  umum  penerapan sistem  jaminan  produk  halal  terhadap  seluruh  produk  makanan  dan minuman    sudah  terlaksana,  namun  terkait  penyembelihan  ayam  yang berada  di  pasar,  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum maksimal,  dikarenakan  soal  sertifikasi  bagi  mereka  masih  bersifat  suka rela  dan  tidak  ada  kewenangan  untuk  memaksa  mereka  untuk  mengikuti pelatihan  juru  sembelih  halal.  2)  Materi  penyembelihan  ayam  yang  di laksanakan oleh LPPOM-MUI sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada pelatihan juru sembelih halal yang dilaksanakan oleh LPPOM-MUI Sulawesi  Selatan  terdapat  dua  bagian,  materi  pertama  pemaparan  teori penyembelihan dan kedua peraktek penyembelihan ayam. 3) Faktor utama penghambat  dalam  menumbukan  kesadaran  kepada  masyarakat  untuk mengkomsumsi  daging  ayam  yang  halal  yaitu  kurangnya  pemahaman masyarakat  terhadap  proses  penyembelihan  halal.  Dan  faktor pendukungnya yaitu menghilangkan rasa kekhawatiran dalam mengkomsumsi daging yang tidak jelas matinya. Implikasi  Penelitian  ini  adalah  sistem  jaminan  Halal  marupakan  suatu hal  yang  diterapkan  bagi  seluruh  produk  makanan  dan  minuman  yang harus  berlaku  secara  keseluruhan  dikalangan  lingkungan  masyarakat agar  terhindar  dari  makanan  yang  subhat  dan  LPPOM-MUI  merupakan lembaga yang menjaga kualitas kehalalan status makanan dan minuman.
Kata Kunci: LPPOM-MUI; Penyembelihan Ayam;
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
This  study  aims  to  determine:  (1)  Implementation  of  the  South  Sulawesi LPPOM-MUI  halal  guarantee  system  on  the  practice  of  slaughtering chickens  in  the  Makassar  City  Market  ;  (2)  The  form  of  chicken slaughtering  material  carried  out  by  South  Sulawesi  LPPM-MUI  (3)
Supporting  and  resistor  factors  in  raising  public  awareness  of  halal chicken slaughter in the market faces by LPPOM-MUI of South Sulawesi.
This  type  of  research  is  qualitative  research,  researchers  conducted  by undertaking interviews, observation of the location and photographing the actual  situation  that  studied  thoroughly,  broadly  and  deeply.  The approach used is the fiqh, normative juridical and sociological approach. The results of this study indicate that: 1) In general, the application of the halal  product  guarantee  system  for  all  kinds  of  food  and  beverage products  has  been  implemented,  but  related  to  the  slaughter  of  chickens that  are  on  the  market,  South  Sulawesi  LPPOM-MUI’s  works  has  not been optimal, because being certified for them is still voluntary and there is  no  authority  to  force  them  to  attend  the  training of  halal  slaughterers.
2) The material for slaughtering chickens carried out by LPPOM-MUI is in  accordance  with  the  teachings  of  Islam.  In  the  halal  slaughterer training conducted by South Sulawesi LPPOM-MUI, there are two parts, the first material is the presentation of the theory of slaughtering and the second  is  the  practice  of  slaughtering  chickens.  3)  The  main  resistor factor in raising awareness to the public to consume halal chicken meat is the  lack  of  public  understanding  of  the  halal  slaughter  process.  And  the supporting  factor  to  reduce  worries  in  consuming  meat  from  unclear source.
The  implications  of  this  research  is  to  apply  the  Halal  guarantee  system for  all  kinds  of  food  and  beverage  products  that  must  apply  as  a  whole among  the  community  to avoid  what  called  as  subhat  food  and  LPPOM- MUI is an institution that has the responsibility to maintain quality of the halal food and beverage.

## Keywords: LPPOM-MUI; Slaughtering Chicken

## A. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  dan  Sunnah  merupakan  sumber  utama  hukum  Islam  dalam  bidang fikih. Kemudian para sahabat dan tabi’in menambahkan atas hukum–hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa syariat adalah hukum- hukum  yang  bersifat  umum  yang  dapat  diterapkan  dalam  perkembangan  hukum  Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa. 1
Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur dalam agama Islam secara rinci terkait  dengan  makanan  dan  minuman.  Makanan  atau ta’am dalam  bahasa  al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, “minuman” pun termasuk dalam pengertian ta‘am . Kata ta‘am dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Quran
1 Hasbi Ash-Shiddieqy , Filsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 21.
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
sebanyak  48  kali  yang  antara  lain  berbicara  tentang  berbagai  aspek  berkaitan  dengan makanan. 2 Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2 : 29.
َوُه َو ٍتا َواَمَس َعْبَس َّنُها َّوَسَف ِءاَمَّسلا ىَلِإ ى َوَتْسا َّمُث اًعيِمَج  ِض ْرَ ْلْا يِف اَم ْمُكَل َقَلَخ يِذَّلا  َوُه ٌميِلَع ٍءْيَش ِ لُكِب
Terjemahan:
Dialah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  Dan  Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 3
Bertitik  tolak  dari  ayat  tersebut,  para  ulama  berkesimpulan  bahwa  pada prinsipnya  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  raya  ini  adalah  halal  untuk  digunakan, sehingga  makanan  yang  terdapat  di  dalamnya  juga  adalah  halal.  Karena  itu  al-Qur’an mengecam  orang-orang  yang  mengharamkan  rezeki  halal  yang  disiapkan  Allah  untuk manusia. Firman Allah swt. dalam QS Yunus/10: 59.
ۡلُق
ۡمَأ  ۡۖۡمُكَل َنِذَأ ُ َّ ٓ آللَّء  ۡلُق لاََٰلَح َو اما َرَح ُهۡنِ م مُتۡلَعَجَف ق ۡز ِ ر نِ م مُكَل ُ َّللَّٱ َل َزنَأ ٓاَّم مُتۡيَء َرَأ َنو ُرَت ۡفَت ِ َّللَّٱ ىَلَع
Terjemahnya:
Katakanlah,  “Terangkanlah  kepadaku  tentang  rezeki  yang  diturunkan  Allah kepada  kamu,  lalu  kamu  jadikan  sebagiannya  haram  dan  (sebagiannya)  halal.” Katakanlah,  “Apakah  Allah  memberi  izin  kepada  kamu  (untuk  melakukan  itu) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah. 4
Makna  dari  ayat  di atas  adalah  pengecualian atau  pengharaman  harus  bersumber al-Quran maupun Hadis. Sedangkan pengecualian itu lahir dan disebabkan oleh kondisi manusia,  karena  ada  makanan  yang  dapat  memberi  dampak  negatif  terhadap  jiwa raganya. Atas dasar ini  Allah berfirman dalam QS al-Baqarah /2: 168.
ْاوُلُك  ُساَّنلٱ اَهُّيَأََٰٓي
ٌنيِبُّم   وُدَع  ۡمُكَل ۥُهَّنِإ  ِِۚن ََٰطۡيَّشلٱ ِت ََٰوُطُخ ْاوُعِبَّتَت  َلَ َو ابِ يَط لاََٰلَح  ِض ۡرَ ۡلْٱ يِف اَّمِم Terjemahnya:
Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan,  karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 5
Rincian  pengecualian  itu  tidak  jarang  diperselisihkan  oleh  para  ulama,  baik disebabkan  oleh  perbedaan  penafsiran  ayat-ayat,  maupun  penilaian  kesahihan  dan makna  hadis-hadis  Nabi.  Penyembelihan  binatang  adalah  salah  satu  masalah  yang sangat  sederhana  namun  dapat  berdampak  pada  haramnya  sesuatu  makanan  yang dikomsumsi  oleh  orang-orang  Islam,  karena  sembelihan  itu  tidak  disembelih  dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam.
Islam  mengharamkan  daging  yang  disembelih  atas  nama  selain  Allah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memuliakan  dan  tidak  menyiksa  binatang  tersebut,  karena memakan  hewan  yang  disembelih  atas  nama  selain  Allah,  bagi  seorang  muslim  akan diartikan mencampuradukkan akidah dengan syirik, seperti penyembah berhala. 6
Selain itu, sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/KPTS/TN.330/ 1994, tentang pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas
2 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al-Quran  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagi  Persoalan  Umat (Bandung: Mizan, 2007), h. 180.
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Ar-Rahim, 2014), h. 5
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 215.
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h, 25.
6 Ahamd Syauqi  Alfanjari, Nilai  Kesehatan  Dalam Syariat Islam (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1996), h. 48.
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat  dan tata cara pemotongan unggas,  antara  lain  ditegaskan  bahwa  penyembelihannya  dilakukan  menurut  tata  cara agama  Islam  (Pasal  3  huruf  d).  Kemudian  ditegaskan  bahwa  menyembelih  unggas dilakukan  oleh  juru  sembelih  Islam  menurut  tata  cara  agama  Islam,  yaitu  membaca basmalah,  memutus  jalan  napas,  memutus  jalan  makanan,  dan  memutus  dua  urat  nadi (Pasal 6 ayat 2). 7
Selain itu ajaran Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikomsumsi tersebut  dijamin  kehalalannya  dan  kesuciannya.  Menurut  ajaran  Islam  mengkomsumsi yang baik, suci dan  baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.
Dalam ajaran agama Islam seorang muslim tidak diperkenankan mengkomsumsi makanan  kecuali  yang  halal.  Bukan  cuma  halal  tetapi tay yib  (baik).  Para  ulama menafsirkan tayyib sebagai  bergizi  sesuai    dengan  standar  kesehatan  dan  masyarakat harus bisa mengevaluasi setiap produk makanan  dan minuman. 8
Saat  ini  labelisasi  halal  dalam  makanan  dan  minuman  adalah  hasil  produk hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  atau  MUI  sebagai  upaya perlindungan  konsumen  terhadap  makanan  dan  minuman  yang  dikomsumsi  agar terhindar  dari  bahan  atau  zat  yang  mengandung  unsur  keharaman,  yang  hal  tersebut menjadi  ranahnya  LPPOM  MUI  dan  BPPOM  Dinas  Kesehatan.  Regulasi  tentang jaminan produk halal menjadi sangat penting sebagai jaminan ketentraman umat Islam di  Indonesia.  Dan  apabila  terjadi  pelanggaran  atas  hukum  positif  pemerintah  tentang pangan  halal,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi  ranah  hukum  sebagaimana  pelanggaran atas Undang-Undang RI No 8 1999 tentang perlindungan konsumen.
Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna  produk  yang  berlabel  tersebut,  bahwa  produknya  benar-benar  halal  dan nutrisi-nutrisi  yang  dikandungnya  tidak  mengandung  unsur-unsur  yang  diharamkan secara  syariah  sehingga  produk  tersebut boleh  dikomsumsi.  Dengan  demikain  produk- produk  yang  tidak  mencantumkan  label  halal  pada  kemasannya  dianggap  belum mendapatkan  persetujuan  lembaga  berwenang  (LPPOM-MUI)  untuk  diklasifikasikan kedalam  daftar  produk  halal  atau  dianggap  masih  diragukan  kehalalannya.  Ketiadaan label  itu  akan  membuat  konsumen  muslim  berhati-hati  dalam  memutuskan  untuk mengkomsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut. 9

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif . penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  akan  menghasilkan  data  berupa  deskriptif yaitu  kata-kata  tertilis  atau  lisan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan wawancara,  observasi  lapangan  dan  analisis  dari  bahan-bahan  tertulis  sebagai  sumber utama.
Kemudian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk  penelitian  lapangan    ( Field  Reseach ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan
7 Hamka Haq, Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya (Ujung Pandang:  Yayasan Al-Ahkam, 2001), h. 103.
8 Dewi  Kurnia  Sari  Ilyada Sudardjat, Analisis  Pengaruh  Labelisasi  Halal  Terhadap  Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara ” Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 1 , no 4 (2013), h. 2.
9 Eri  Agustian  H  dan  Sujana,  “ Pengaruh  Labelisasi  Halal  Terhadap  Keputusan  Pembelian Konsumen  Studi  Kasus  Pada  Produ k  Wall’s  Cenello”. Jurnal  Ilmiah  Menejemen  Kesatuan,  1.  no.  2 (2013)  h. 2.
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
cara  penulis  langsung  ke  lapangan    (LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan)  untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan anggota LPPOM-MUI Pronvinsi Sulawesi Selatan.
Ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Pendekatan Fikih .  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  hukum-hukum Islam  yang  terdapat  dalam  kitab  fikih  klasik  dan  modern  terkait  tentang  proses penyembelihan binatang.
b. Pendekatan Yuridis  Normatif .  Pendekatan  ini  dilakukan  berdasarkan  ketentuan utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep,  asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  proses  penyembelihan  binatang baik di dalam hukum nasional.
c. Pendekatan Sosiologis .  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk mengetahui  latar  belakang  tentang  bagaimana  tata  cara  masyarakat  dalam penyembelihan ayam di pasar tradisional kota Makassar.

## C. PEMBAHASAN
Salah satu tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pusat (LPPOM-MUI) ialah melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan  kosmetika  yang  beredar  dan  dikomsumsi  masyarakat.  Dan  status  halal  saat  ini menjadi  perhatian  besar  dengan  kritisnya  konsumen  akan  produk  ayam  yang  halal. Penduduk  kota  Makassar  yang  dominan  muslim,  sangat  perlu  untuk  mengetahui  dan memahami  status  ayam  yang  diperjual  belikan  oleh  pedagang  ayam  yang  beredar  di pasar,  apakah  ayam  itu  mati  karena  sembelihan  atau  mati  bukan  karena  sembelihan. LPPOM-MUI Sulawesi Selatan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk  yang  beredar  di  masyarakat  salah  satu  di  antaranya  adalah  tentang produk pangan.
Dasar hukum yang berkaitan dengan sertifikaksi  halal terhadap produk makanan adalah: 10
1. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 poin (h) telah disebutkan  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi,  memperdangangkan  barang  atau jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal  sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  pangan  terdapat  beberapa  pasal berkaitan dengan Sertifikat halal, khususnya dalam Bab VIII label dan iklan pangan 97 (1), Pasal 101 dan pasal 105.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan
4. Keputusan  Manteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  82/Menkes/SK/1996 tentang  pencantuman tulisan halal.
Menurut  LPPOM-MUI  definisi  produk  halal  adalah  produk  yang  memenuhi syarat  kehalalan  yang  sesuia  dengan  syariat  Islam.  Produk  itu  tidak  mengandung  babi
10 Sofyan Hasan, “ Kepastian Hukum Serttifikasi dan Labelisasi HalalProduk Pangan ,” Dinamika Hukum , vol. 14 no. 2 (Mei 2014), h. 227. https://www.academia.edu/36206034. (Diakses 2 Maret 2019).
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
atau  produk-produk  yang  berasal  dari  babi,  serta  tidak  menggunakan  alkohol  sebagai bahan yang disengaja ditambahkan.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  makanan  halal  ialah  makanan  yang dibolehkan  untuk  dimakan  menurut  ketentuan  syariat  Islam  baik  itu  berupa  tumbuh- tumbuhan,  buah-buahan,  atau  binatang  yang  pada  dasarnya  halal  dimakan  kecuali  ada dalil yang mengharamkan.
Secara  umum  LPPOM-MUI  Sulawesi  Selatan  memiliki  peranan  yang  besar terhadap  seluruh  produk  makanan  dan  minuman  dan  terkhusus  dengan  praktek penyembelihan  ayam  yang  berada  di  pasar  tradisional  Kota  Makassar,  akan  tetapi LPPOM-MUI  Sulawesi  Selatan  untuk  saat  ini  hanya  berfokus  kepada  perusahaan Rumah  Potong  Ayam  (RPA)  dan  Rumah  Potong  Hewan  (RPH),  hal  tersebut dikarenakan  rumah  potong  ayam  dan  rumah  potong  hewan  sudah  mendapatkan  izin usaha dan izin jualan sedangkan pedagang ayam yang ada di pasar LPPOM-MUI belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut peneliti pedagang ayam yang ada di pasar juga harus  mendapatkan  perhatian  yang  penuh  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  LPPOM- MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal  tersebut  dikarenakan  kebanyakan  masyarakat umum  terlebih  khusus  bagi  masyarakat  yang  tidak  mempedulikan  proses penyembelihan  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam,  masyarakat  umum  lebih memilh  membeli  daging  ayam  di  pasar  tradisional  daripada  membeli  daging  ayam  di rumah potong ayam (RPA).
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara lengkap bahwa semua produk yang beredar  di  Indonesia  harus  memiliki  sertifkat  halal  dan  tidak  bersifat  sukarela.  Hal  in terdapat  di  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  yaitu  “Produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
Permasalahan  yang  dialami  oleh  pedagang  ayam  di  pasar  tradisional  saat  ini adalah belum ada sertifikat halal yang diperutukkan untuk juruh sembelih ayam kepada pedagang  ayam  yang  berada  di  pasar.  Terkait  dengan  sertifikasi  halal  kepada  juruh sembelih ayam yang ada dipasar.
Beredarnya  daging  ayam  tiren  sangat  meresahkan  masyarakat,  mereka  takut mengkomsumsi daging ayam tiren, karena daging itu hukumnya haram selain itu daging ayam tiren sudah tidak layak dikomsumsi karena daging itu tidak baik untuk kesehatan. Umumya  penjualan  ayam  tiren  dipicu  oleh  faktor ekonomi    para  pedagang  yang  ingin mendapatkan  keuntungan  yang  besar.  Patokan  harga  dari  ayam  tiren  biasanya  lebih murah dibandingkan dengan ayam normal atau sehat.
Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih hidup  maupun  setelah  dipotong.  Salah  satu  di  antaranya  dari  cara  pemeliharaan, perawatan  dan  pemberian  makanannya  dan  juga  kualitas  daging  ayam  itu  dipengaruhi dari  cara  pemotongannya.  Pada  leher  potongan  ayam  tiren  terlihat  tidak  lebar,  tidak mulus,  padahal  tata  cara  pemotongan  ayam  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  telah ditetapkan  secara  sempurna  yaitu  terpotongnya  tiga  saluran  di  leher,  yaitu  saluran pernafasan, saluran makanan dan saluran pembuluh darah.
Dalam  melindungi  konsumen  dan  menciptakan  produk  yang  halal,  khususnya pangan (daging ayam) ada beberapa payung  hukum  yang mengatur dan terkait dengan hal tersebut. Diantaranya, UU No 4 tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, PERMA RI No 69 Tentang  Label dan Iklan Halal,
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
UU  No  41  Tahun  2014  Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  UU  No  33  Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Pasal 501 ayat 1 “Pihak yang wajib dapat menjerat pelaku yang menjual barang rusak atau bangkai, serta dapat pula dijerat dengan pasal yang lain dengan hukuman hingga 15 tahun.
Selain  yang  disebutkan  di  atas,  juga  terdapat  sebuah  lembaga  yang  berorientasi tentang  jaminan  produk  halal.  Diataranya  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM),  dan  Lembaga  Pengakajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
Undang-undang  telah  menetapkan  bahwa  yang  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan  jaminan  produk  halal  ialah  pemerintah    yang  dilaksanakan  oleh Menteri  dan  dari  Menteri  itu  maka  dibentuklah  sebuah  lembaga  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan pihak Kementeerian dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  6,  BPJPH  bekerja  sama  dengan    Kementerian  atau  lembaga  terkait,  Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Majelis Ulama Indonesia (MUI). 11
Menurut peneliti, para pedagang ayam seharusnya mendapatkan sosialisasi  dan edukasi  tentang  tata  cara  penyembelihan  yang  halal  tanpa  menunggu  mereka  menjadi asosiasi pedagang ayam pasar. Sebab MUI wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim  dalam  mengkaji  dan  memutuskan  masalah  keagamaan  dan  kemasyarakatan. Dan  juga  MUI  berwenang  menetapkan  fatwa  mengenai  masalah-masalah  keagamaan secara umum, terutama masalah hukum Islam (fikih).
Terkait dengan pedagang ayam, Jamaluddin Saleh menyatakan bahwa  pedagang ayam terbagi menjadi dua macam, yaitu:
Pertama,  Pedagang  ayam  resmi  ialah  pedagang  yang  legal  maksdunya  adalah pedagang  ayam  yang  telah  melaporkan  atau  mendaftarkan  dirinya  ke  LPPOM-MUI untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal (Juleha) agar bisa mendapatkan sertifikat halal  dan  menjadi  bukti  bahwa  dia  boleh  melakukan  proses  penyembelihan  hewan secara bebas. Kedua pedagang ayam yang resmi namun berstatus liar. Kedua, pedagang ayam  berstatus  liar  maksudnya  adalah  pedagang  ayam  yang  belum  melaporkan  atau mendaftarkan dirinya ke  LPPOM-MUI untuk mengikuti pelatihan juruh sembelih halal agar  nantinya  bisa  mendapatkan  sertifikat  halal  dan  pedagang  ini  juga  belum mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat. 12
Dari pernyataan tersebut, menjelaskan  bahwa pedagang ayam  yang menjual di pasar  mereka  termasuk  dalam  kategori  pedagang  ayam  berstatus  liar.  Hal  tersebut disebabkan  karena  mereka  belum  memilki  sertifikat  juru  sembelih  halal.  Berbeda dengan Rumah Potong Ayam (RPH), juruh sembelihnya sudah mendaftarkan dirinya ke LPPOM-MUI dan mendapatkan pembinaan tentang tata cara menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tanda bukti sertifikat juru sembelih halal.
11 Abdurrahman  Konaras, Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Perlindungan Konsumen (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.110.
12 Jamaluddin  Saleh,  “Wakil  Direktur  I  Kesekretariatan”,  Wawancara  (Makassar,  1  Oktober 2018).
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dijelaskan secara jelas bahwa semua produk yang beredar  di  Indonesia  harus  memeliki  sertifkat  halal  dan  tidak  bersifat  sukarela.  Hal  in terdapat  di  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  yaitu  “Produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 13
Menurut  peneliti,  Undang-Undang  diatas  tidak  menjelaskan  adanya  perbedaan antara para pedagang ayam di pasar dengan para pedagang ayam yang berbentuk rumah potong  ayam  (RPA),  di  dalam  Undang-Undang  diatas  hanya  dikatakan  bahwa  produk yang  masuk  beredar  dan  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat halal.  Maka  dari  pemerintah  kota  Makassar  bekerja  sama  dengan  MUI  dan  LPPOM- MUI Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh  para  juruh  sembelih  ayam  dan  pedagang  ayam  tentang  tata  cara  pemotongan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar konsumen bisa aman dari peredaran ayam tiren.
Kehalalan  suatu  produk  menjadi  pertimbangan  utama  konsumen  muslim  untuk mengkonsumsinya.  Umat  Islam  tentunya  akan  merasa  lebih  tentram  jika  produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal  4  huruf  (a)  tentang  perlindungan  konsumen  disebutkan  bahwa  hak  konsumen adalah  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa. Dan  pada  huruf  (c)  juga  dijelaskan  secara  lengkap  bahwa  konsumen  berhak mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan jasa.
Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang  merupakan  konsumen  masyarakat  Indonesia,  berhak  untuk  mendapatkan  barang yang  aman  dan  halal  untuk  dikonsumsi.  Maksudnya  barang  barang  tersebut  tidak bertentangan dengan aturan agamanya dalam arti halal.
Dilanjutkan pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Produk yang masuk beredar dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Secara  teknis pencantuman  lebel  halal,  Departemen  kesehatan  telah  mengeluarkan  surat  keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan.
Dalam  lampiran  surat  keputusan  tersbut yakni  pada  Bab  V  tentang  persyaratan hegenis  pengolahan  telah  disajikan  aturan-aturan  baku  dalam  proses  pembuatan makanan  halal  dan  persyaratan  hegenies  pengelohaan  makanan  menurut  syariat  Islam. Pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  pasal  97  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  tentang Pangan. 14

## Bentuk  Materi  Penyembelihan  Ayam  yang  dilaksanakan  oleh  LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan
Pada  pelaksanaan  pelatihan  LPPOM-MUI  Sulawesi  Selatan,  proses  sembelihan halal ada dua jenis bentuk materi penyembelihan hewan yang dilaksanakannya. Materi
13 Republik  Indonesia, Undang-Undang  No  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal (JPH), pada Pasal 4.
14 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97, Ayat 1-3
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
pertama  adalah  pembahasan  teori  praktek  tentang  penyembelihan  ayam.  Dalam materi pertama  ini  terdapat  dua  narasumber  yang  memberikan  penjelasan  tentang  proses penyembelihan ayam yang halal.
Narasumber  pertama  dibawakan  oleh  anggota  komisi  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Sulawesi  Selatan.  Di  dalam  materi  pertama  pembahasan  yang dijelaskan  dalam  materi  yang  dibawakan  oleh  anggota  MUI  tentang  keutamaan menyembelih  hewan  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  perbedan  jenis  daging  antara  yang halal dan yang haram dan proses penyembelihan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam  yang  berpedoman  dari  al-Qur’an  dan  Hadis.  Hewan  halal  dalam  keadaan  masih hidup harus memenuhi beberapa persyaratan ketika ingin menyembelihnya, di antaranya ialah: 15
a. Disembelih  satu  per  satu  secara  manual  dengan  menyebut  nama  Allah  dan  tidak boleh menyebut dengan nama selain Allah.
b. Disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam dan mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya sehingga darah dapat menyembur dengan lancar.
c. Disembelih  pada  leher  yang  tepat  dan  saluran  pernafasan,  saluran  makanan,  dan dua urat nadi harus terputus.
d. Disembelih  tanpa  mengangkat  alat  penyembelihan  sebelum  saluran  pernafasan, saluran makanan dan dua urat nadi terputus.
e. Sebelum  disembelih  tidak  boleh  diberi  air  minum  secara  berlebihan,  disiksa  atau disakiti.
Pada  materi  pertama  ini  juga  sangat  ditekankan  pengucapan  basmalah  dengan takbir  ketika  menyembelih  seekor  hewan.  Pengucapan  itu  diyakini  sebagai  doa  yang dianjurkan  untuk  dibaca  dan  juga  doa  itu  dapat  membuat  hewan  sembelihan  bisa menjadi  jinak  ketika  proses  penyembelihan  dilakukan.  Dan  terdapat  pemuturan  video pendek tentang keutaman membaca basmalah dan takbir sebelum menyembelih hewan . Setelah  pemateri  menyampaikan  materi  tentang  teknik  penyembelihan  halal, para  peserat  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  dan  berkomunikasi  dengan  pemateri. Sehingga antara pemateri dan peserta terjadi komunikasi yang interaktif
Pelakasanaan  proses  penyembelihan  menurut  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi Selatan  hewan  ada  tiga  hal  yang  harus  terpotong  pada  leher  hewan,  pertama  saluran makanan, kedua saluran pernapasan, dan ketiga saluran pembuluh darah. 16
Materi  pertama  dilakukan  pemutaran  video  tentang  tata  cara  penyembelihan hewan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan keutaman membaca basamalah dan doa ketika ingin menyembelih hewan.
Narasumber  yang  kedua  dibawakan  oleh  anggota  Lembaga  Pengkajian  Pangan Obat-Obatan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM-MUI)    Provinsi  Sulawesi Selatan.  Narasumber  kedua  ini  pembahasan  yang  dijelaskan  tentang  peran penyembelihan  dalam  menjamin  kehalalan  produk,  peranan  dan  fungsi  rumah  potong hewan  RPH)  dan  rumah  potong  ayam  (RPA).  Di  dalam  penjelasanya  rumah  potong
15 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97, Ayat 1-3.
16 Jamaluddin Saleh “Wakil Direktur I Bidang Kesekretariatan LPPOM -MUI Provinsi Sulawesi Selatan”,Wawancara (Makassar, 1 Oktober 2018).
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
hewan  dan  rumah  potong  ayam  merupakan  salah  unit  yang  sangat  penting  dalam menjaga kehalalan pangan  yang beredar di kalangan masyarakat umum.  dasar hukum kehalalan  produk,  standar  sertifikasi  penyembelihan  halal,  standar  hewan  yang disembelih,  standar  penyembelih,  standar  alat  penyembelih,  standar  proses penyembelihan,  cara  pemotongan  sapi,  cara  pemotongan  unggas,  pemingsanan  hewan, syarat-syarat stunning dan biaya sertifikasi.
Sebelum  melanjutkan  materi  kedua,  para  peserta  pelatihan  penyembelihan hewan  diharuskan  mengikuti  ujian  tertulis (post  test ).  Ujian  itu  bertujuan  untuk mengatahui  sejauhmana  pemahaman  para  peserta  pelatihan  dalam  melakukan  praktek penyembelihan  hewan.  Dan  jika  peserta  pelatihan  tidak  lulus  maka  harus  mengikuti ujian susulan. selanjutnya peserta pelatihan memasuki materi yang kedua yaitu simulasi penyembelihan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
Pada tahap simulasi penyembelihan tersebut, hewan yang dijadikan contoh pada simualasi  adalah  ayam.  Penyembelihan  dilakukan  dengan  dua  cara,  pertama  petongan ayam  dengan  cara  gantungan  dan  kedua  pemotongan  ayam  tanpa  gantungan.  Ayam yang  disembelih  dengan  cara  gantungan  didiamkan  di  atas  gantungannya  sedangkan ayam  yang  disembelih  dengan  bukan  gantungan  harus  dimasukkan  kedalam  baskon yang besar. Dari dua cara penyembelihan tersebut dapat dilihat perbedaan di antara dua ayam yang disembelih. Dan ternyata hasil dari pemotongan ayam yang yang disembelih dengan  cara  tergantung  warnanya  lebih  putih  kekuningan  dan  bersih  dan  adapun  hasil penyembelihan  ayam  yang  dipotong  dengan  cara  bukan  gantungan  warna  dagingnya lebih  kemerahan.  Hal  tersebut  terjadi  disebabkan  karena  penyembelihan  ayam  dengan cara gantungan semua darahnya mengalir kebawah sehingga warna tekstur daging ayam tersebut  berwarna  putih  kekuningan  dan  bersih  .  Berbeda  dengan  penyembelihan dengan bukan cara gantungan, warna tekstur daging ayamnya lebih  condong berwarna kemerahan  disebabkan  darah  yang  keluar  dari  ayam  itu  tidak  begitu  lancar  dan  juga daging ayam melekat dengan daging ayam.
Pelatihan  penyembelihan  hewan  rutin  dilaksanakan  dua  bulan  sekali  namun tidak menuntut kemungkinan bisa jadi pelatihan ini juga dilaksanakan atas permintaan para  peserta  pelatihan  yang  jumlahnya  mencapai  lima  belas  orang.  Dan  para  peserta pelatihan  sembelihan  hewan  mereka  mengikuti  kegiatan  tersebut  atas  dasar  undangan dan  juga  suka  rela. 17 Peserta  pelatihan terdiri  dari latar  belakang  RPA,  RPH,  cetering, Dinas  peternakan  dan  para  akademisi  universitas  dan  adapun  pedagan  ayam  di  pasar tidak ada yang mengikuti, disebabkan mereka tidak terdata,  dan juru sembelihnya tidak tetap statusnya dan mereka termasuk pedagang liar bukan legal.

## Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  LPPOM-MUI  Dalam  Menumbuhkan Kesadaran  Masyarakat  Terhadap  Penyembelihan  Ayam  Yang  Sesuai  Dengan Syariat Islam.
Dalam  menjalankan  tugasnya  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam penetapan  dan  pengembangan  standar  halal,  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan sudah  dijalankan  secara  optimal,  begitu  pula  dalam  melakukan  sertifikasi  produk
17 Aminuddin  Bur,  “Staff  LPPOM - MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan”,Wawancara  (Makassar,  3 Oktober 2018).
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
pangan,  obat-obatan  dan  kosmetika  yang  beredar  dan  di  komsumsi,  kemudian  dalam melakukan  edukasi  halal  juga  sudah  berjalan  dengan  baik  di  kalangan  masyarakat begitu juga penyediaan informasi tentnag kehalalan suatu produk, LPPOM-MUI sudah menyediakan  secara  lengkap.  Namun  ada  satu  tugas  LPPOM-MUI  yanng  menurut peneliti  masih  kurang  efektif  di  kalangan  masyarakat  yaitu  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  senantiasa  mengkomsumsi  produk  halal,  terutama  kepada  pedagang ayam  yang  berada  di  pasar.  Dan  permasalahan ini  salah  satu  hambatannya  disebabkan pemerintah setempat belum melakukan penegasan yang kuat sekalipun aturan-aturannya sudah lengkap. Kemudian LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan informasi  yang  lengkap  dan  akurat  terkait  dengan  kehalalan  produk  dari  semua  aspek sudah dijalankan secara baik dan lengkap.
Salah satu faktor pendukung bagi pedagang ayam yang telah bersertifikasi halal mempublikasikan  kepada  pedagang  ayam  yang  belum  bersertifikasi  halal  atau  belum mengikuti pelatihan sembelihan halal diharapkan untuk mengikuti pelatihan sembelihan halal  di  LPPOM-MUI  agar  mereka  bisa  mengetahui  tata  cara  sembelihan  ayam  yang sesuai dengan syariat agama Islam.
Namun    terdapat  juga  faktor  penghambat  terkait  dengan  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  tentang  proses  penyembelihan  ayam  yang  sesuai  dengan  ajaran agama Islam, diantaranya ialah:
a. Penjualan  daging  ayam  yang  berada  di  pasar  itu  adalah  pedagang  ayam  liar bukan  pedagang  legal  karena  mereka  tidak  berjenis  perusahaan  tetapi  status mereka hanya dagangan atau jualan dan juga juruh sembelihnya itu tidak terdata atau tidak tetap statusnya sebagai juru sembelih halal atau tidak.
b. Pemahaman masyarakat terhadap makna sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika  datang  seseorang  membawa  sebaug  daging  yang  tidak  status kehalalannya,  maka  cukuplah  kamu  membaca basmalah jika  kamu  ragu terhadap sembelihan daging tersebut. Hadis tersebut ialah:
الله مس اوركذأ يردنلَ محللاب اننوتأي اموق نإ : ملسو هيلع الله يلص يبنل ولاق اموق نأ ،اهنع الله يضر ةشئاع نع
لا هاور .هولكو متنأ هيلع الله اومس : لاقف ؟ لَ مأ هيلع يراخب Artinya:
Dari  Aisyah  r.a.:  bahwasanya  suatu  kaum  berkata  kepada  Nabi  Muhammad saw.,  “bahwasanya  suatu  kaum  telah  datang  kepada  kami  sambil  membawa daging  yang  kami  tidak  mengetahui  asalnya,  apakah  ketika  disembelih mereka menyebut nama Allah atau tidak?, maka Nabi  Muhammad bersabda: bacalah kalian basmalah dan makanlah. 18
Terkait  dengan  hadis  tersebut,  Sahrir  Nuhung  memberikan  penjelasan  bahwa memang dipahami berbeda oleh para ulama, terutama dikaitkan dengan ayat al-Qur’an yang  dikutip,  dalam  hal  apakah  pengucapan basmalah itu  diwajibkan  dalam penyembelihan dan menjadi syarat sahnya atau tidak. Pendapat jumhur ulama dalam hal ini  termasuk  tiga  mazhab,  yaitu  mazhab  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Hanabilah berpendapat bahwa pengucapan basmalah itu adalah syarat sahnya penyembelihan, jadi wajib  secara  mutlak.  Dengan  demikian  tidak  di  halalkan  memakan  sembelihan  yang tidak  disebut  nama  Allah  atasnya.  Kemudian  pendapat  mazhab  Syafi’iyah  bahwa
18 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram (Surabaya: Nurul Huda, 1987), h. 494.
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
membaca basmalah ketika  menyembelih  bukan  wajib  tapi  hukumnya  adalah  sunnah, sebagai dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang  ditulis oleh Imam Ramli. 19
Firman Allah dalam QS al-An’am/6: 118.
ِب مُتنُك نِإ ِهۡيَلَع ِ َّللَّٱ ُم ۡسٱ  َرِكُذ اَّمِم ْاوُلُكَف

## َنيِن ِم ۡؤُم ۦِهِتََٰيا
Terjemahnya:
Maka makanlah binatang-binatang (yang  halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. 20
Maksud  dari  ayat  diatas  yang  dilarang  adalah  apabila  sembelihan  itu  diniatkan untuk yang selain Allah, tapi bukan berarti kalau tidak membaca basmalah tidak boleh. Dan  adapun  jumhur  ulama  yang  berpendapat  bahwa  wajib  untuk  membaca basmalah dalam  memahami  hadis  tadi  itu  bukan  berarti  bahwa  hadis  itu  menunjukkan  bolehnya memakan sembelihan yang tidak membaca basmalah tapi yang dimaksud adalah bahwa sembelihan dari seorang muslim yang tidak jelas apakah membaca basmalah atau tidak sebelum  menyembelih  maka  kita  wajib  berbaik  sangka  sehingga  tidak  perlu  lagi dipertanyakan  apakah  pada  saat  penyembelihan  itu  dibacakan basmalah atau  tidak sebagaimana  dikatakan  oleh  Ibnu  Adil  Bar    beliau  menyatakan  bahwa  hadis  ini menunjukkan pelajaran fikih bahwa sembelihan  yang tidak diketahui apakah membaca basmalah atau tidak maka hukum asalnya boleh memakannya, itu disebut dalam kitab at-Tamhid.  Begitu  juga  Ibnu  Taimiyah  beliau  berkata  jika  seorang  muslim  mendapati sembelihan  muslim  lainnya  maka  ia  boleh  memakannya  dengan  membaca basmalah terlebih dahulu, itu disebut dalam kitab Majmu Fatawa . 21
Mazhab  Syafi’iyah  memberikan  penjelasan  tentang  hadis  Aisyah  ini  bahwa binatang  yang  disembelih  lalu  yang  menyembelih  itu  orang  muslim  dan  orang  itu mustahab tidak menyebut nama Allah maka daging itu hukumnya halal untuk dimakan dan  saat  dimakan  daging  itu  maka  disitulah  menyebut  nama  Allah.  (pembacaan basmalah ketika  melakukan  penyembelihan  ayam  hukumnya  bukan  wajib  akan  tetapi hukumnya hanya sunnah.)
Adapun  mazhab  Abu  Hanifah  hukum  memakan  daging  sembelihan  yang  tidak menyebut  nama  Allah  hukumnya  haram  sekalipun  yang  memotong  hewan  itu  seorang muslim.  Maksudnya  dari  pernyataan  diatas  bahwa  disaat  proses  menyembelih  hewan maka  disitulah  dianjurkan  menyebut  nama  Allah,  dalam  pendapat  ini  didasarkan  oleh hadis dari Aisyah. 22
Oleh karena itu penjelasan hadis diatas bahwa pada proses penyembelihan ayam, hendaknya  konsumen  teliti  dalam  membeli  daging  ayam  yang  dijual  di  pasar.  Namun terkait  dengan  perbedaan  pendapat  ulama  diatas,  bahwa  jika  seseorang  mengetahui
19 Sahrir Nuhung, “Ulama dan Toko Agama Kota Makassar”, Wawancara (Makassar, 29 Maret 2019).
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 142
21 Sahrir Nuhung, “Ulama dan Toko Agama Kota Makassar”, Wawancara (Makassar, 29 Maret 2019).
22 Mustari, “ Pengurus Nahdhatul Ulama Biringkanaya ”, Wawancara (Makassar, 26 Maret 2019).
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi
binatang  itu  adalah  bangkai  atau  disembelih  tanpa  membaca  basmalah  atasnya,  maka tidak boleh baginya untuk memakan daging tersebut. Adapun ketidaktahuan pada proses penyembelihannya,  apakah  membaca  basmalah  atau  tidak  ataukah  apakah  daging  itu sembelihan atau bangkai, maka hal itu tidak menghalangi untuk dibeli atau dikomsumsi, dalam hal ini sesuai dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.

## D. PENUTUP Kesimpulan
1. Penerapan  sistem  jaminan  produk  halal  secara  umum  LPPOM-MUI  Sulawesi Selatan  memiliki  peranan  yang  besar  terhadap  seluruh  produk  makanan  dan minuman  dan  terkhusus  dengan  praktek  penyembelihan  ayam  yang  berada  di pasar, akan tetapi  LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH).
2. LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  selatan  memiliki  dua  bentuk  materi  pelatihan penyembelihan  hewan  yang  sangat  baik  dan  lengkap,  pada  materi pertama , peserta  diberikan  pemahaman  secara  mendalam  mengenai  sembelihan  hewan yang  halal  dan  baik  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam  dan  dari  segi kesehatan  tubuh  manusia. kedua ,  para  peserta  bisa  mengetahui  manfaat  dari penyembelihan  ayam  yang  ditinjau  dari  dokter  hewan  yang  pastinya  tidak terlepas dari pedoman ajaran agama Islam.
3. Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  menumbuhkan  masyarakat  terhadap sembelihan  ayam  yang  beredar  di  pasar  ialah  pemahaman  masyarakat  dari sebuah  makna  hadis  rasullullah  saw  yang  menyatakan  bahwa  ketika  kalian mendapatkan  daging  yang  tidak  jelas  status  kehalalannya  maka  ucapkanlah basmalah  lalu  makanlah  dan  juruh  sembelih  halal  senantiasa  memberikan nasehat kepada teman-temannya dan juga kepada masyarakat.

## Saran
1. Pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik  dari  pemerintah  maupun  dari  LPPOM-MUI  Provinsi  Sulawesi  Selatan, dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan proses penyembelihan yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam,  terutama  dalam  persoalan  pangan sembelihan  daging  ayam  baik  yang  ada  di  rumah  potong  ayam  (RPA)  maupun pedangan ayam yang ada di pasar tradisional.
2. Diharapkan  kepada  seluruh  akademisi  dan  para  khatib  agar  memberikan pencerahan  terkait  dengan  sembelihan  yang  halal  dan  baik.  Dan  LPPOM-MUI sangat berharap kepada seluruh penceramah agama agar senantiasa memberikan pembahasan  ceramah  ataupun  khutbah  terkait  dengan  pentingnya  memakan daging  terkhusus  daging  ayam  yang  jelas  status  kehalalannya  dan  senantiasa berhati-hati dalam mengkomsumsi daging yang diragukan kehalalannya.
Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar
Muh. Nur Cahyadi

## DAFTAR PUSTAKA
al-Asyhar  Thobieb .  Bahaya  Makanan  Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani  Dan  Kesucian Rohani. Jakarta: P.T Al-Mawardi Prima, 2003.
ash-Shiddieqy, Hasbi . Filsafah Hukum Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002. al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulugul Maram . Surabaya: Nurul Huda, 1958.
al-Bahi , Malik bin Ana Abu Abdullah. al-Muattha . Damaskus: Darul Qalam, 1991. al-Syafi’i,  Muhammad  bin  Idris  Abu  Abdullah Musnad. Bairut:  Darul  Kutub  al- Alamiah, t.th.
al-Nasai,  Abu  Abdurrahman  Ahmad  bin  Syuaib. Sunan  an-Nasa’i .  Bairut:  Darul Ma’rifah, t.th.
Dewi, Diana Candra. Rahasia dibalik Makanan Haram . Malang: UIN Malang, 2007. Eri  Agustian  H  dan  Sujana,  “ Pengaruh  Labelisasi  Halal  Terhadap  Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Cenello ”. Jurnal Ilmiah Menejemen Kesatuan , 1. no. 2. 2013.
Haq, Hamka. Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya . Ujung Pandang: Yayasan Al- Ahkam, 2001.
Konaras  Abdurrahman.  Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Rajawali Pers. 2017.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya . Bandung: Syaamil, 2014 .
LPSI Kuliah Syariah, Fikih Fauna . Sidogiri: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren, 2017.
Lofland  Jhon  dan  Lofland,  Lyn  H. Analyzing  social  sitting : A  Guide  to  Qualitative Observation and Analysis . Belmont Cal: Wardworth Publishing Company, 1984.
Qardhawi , Yusuf. Halal dan Haram . Jakarta: Rabbani Press, 2000.
Rahman,  Abd. Fiqih  Sosial  (Individu  dan  Masyarakat  dalam  Interaksi) .  Makassar: Alauddin University, 2012.
Rusyd, Ibnu. Biadayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid . Surabaya: al-Hidayah, t.th.
Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagi Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2007.
Sakr,  Ahmad  Hussein. Menyingkap  Produk-Produk  Haram  (Berbagai  Kerancuan  dan Kenyataan ). Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006.
Syafi’i,  Al-Imam. Al-Umm ,  diterjemahkan  oleh:  Ismail  Yakub,  dengan  judul  Kitab Induk, Jilid III Cet. I; Jakarta: CV Faizan, 1982.
Sabiq , Sayid. Fikih Sunnah . Bandung: Al-Maarif, 1987.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1986.
Sudardjat,  Dewi  Kurnia  Sari  Ilyada. Analisis  Pengaruh  Labelisasi  Halal  Terhadap Keputusan  Pembelian  Produk  Makanan  Impor  dalam  Kemasan  Pada Mahasiswa  Kedokteran  Universitas  Sumatera  Utara ”  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan. 1 , no 4 (2013).
Sakr.  H.  Ahmad. Understanding  Halal  Foods  Fallacies  And  Facts .  Lombard  : Fondation For Islamic Knowloedge, 1996.