Zanjabil,  A.,  Hannase,  M.,  &  CH,  I.  (2021)  Kesesuaian  Syariah  Antara  Praktik  Operasional  BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3873 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## KESESUAIAN  SYARIAH  ANTARA  PRAKTIK  OPERASIONAL  BPJS KESEHATAN DENGAN FATWA DSN-MUI

## Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, Irwan CH
Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Indonesia Email: avicienazanjabil@gmail.com, mulawarmanhannase@ui.ac.id, irwan.ch@ui.ac.id

## Abstrak
Kesehatan  adalah  modal  berharga  bagi  setiap  manusia.  Pemerintah  Republik Indonesia  telah  bertangggungjawab  terhadap  kesehatan  dengan  dibentuknya  BPJS Kesehatan. Namun BPJS Kesehatan yang sekarang ada dirasa tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut dikarenakan banyak praktik operasional BPJS Kesehatan yang tidak  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kesyariahan  praktik  operasional  BPJS  Kesehatan  dengan  fatwa DSN-MUI.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitis dengan  teknik  pengumpulan  data  secara  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara. Teknik  analisis  yang  digunakan  menggunakan  teori  yang  dikembangkan  oleh Michael  Huberman  dan  Mattew  Miles.  Sehingga  hasil  penelitian  yang  didapatkan adalah  praktik  operasional  BPJS  Kesehatan  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  terbagi menjadi  dua  pembahasan  yaitu  pembahasan  keuangan  dan  non-keuangan. Pembahasan  keuangan  yakni  mengenai  pengelolaan  iuran,  denda,  dana  dan investasi.  Sedangkan  pembahasan  non-keuangan  yakni  mengenai  akad  awal, pelayanan  fasilitas  kesehatan  dan  keberadaan  dewan  pengawas  syariah.  Dari  hal tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kedua  praktik  operasional  BPJS  Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. Agar dapat sesuai syariah maka BPJS Kesehatan harus mengikuti fatwa DSN-MUI yang telah ada.
Kata Kunci : kesesuaian syariah; BPJS kesehatan; fatwa DSN-MUI; ekonomi islam

## Abstract
Health is a valuable asset for every human being. The Government of the Republic of  Indonesia  has  been  responsible  for  health  with  the  establishment  of  BPJS Kesehatan. However, the current BPJS Kesehatan is deemed incompatible with the Shari'a.  This  is  because  many  BPJS  Kesehatan  operational  practices  are  not  in accordance with the DSN-MUI Fatwa. Therefore, this study aims to determine the operational practices of BPJS Kesehatan with the DSN-MUI fatwa. This research uses  descriptive  analytical  research  method  with  data  collection  techniques  by means of documentation, observation and interviews. The analysis technique used is  the  theory  developed  by  Michael  Huberman  and  Mattew  Miles.  So  that  the
research  results  obtained  are  the  operational  practices  of  BPJS  Kesehatan  based on  the  DSN-MUI  fatwa  divided  into  two  discussions,  namely  financial  and  non- financial  discussions.  Financial  discussion,  namely  regarding  the  management  of fees,  fines,  funds  and  investments.  Meanwhile,  the  non-financial  discussion concerns  the  initial  contract,  health facility  services  and  the  existence  of  a  sharia supervisory board. From this it is concluded that the two operational practices of BPJS  Kesehatan  are  not  in  accordance  with  Islamic  law  based  on  the  DSN-MUI fatwa.  In  order  to  comply  with  sharia,  BPJS  Kesehatan  must  follow  the  existing DSN-MUI fatwa.

## Keywords: sharia complience; BPJS kesehatan; fatwa DSN-MUI; islamic economic

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dimiliki  oleh  setiap  manusia. Dengan tubuh yang sehat manusia dapat beraktivitas dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan  peran  negara  dalam  menjamin  kesehatan  warganya.  Dalam  hal  bernegara, Pemerintah Republik Indonesia ikut berkontribusi secara maksimal dengan menanggung kesehatan  warga  negaranya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  dikeluarkannya  sebuah Undang-Undang  Republik  Indonesia  (UU  RI)  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan  UU  RI  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Terbitnya  UU  tersebut  mengamanatkan  agar pemerintah  Indonesia  membentuk  lembaga  penjamin  sosial.  Lembaga  yang  dibentuk oleh  Pemerintah  adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  dan Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan  adalah  sebuah  lembaga  yang  menjamin  kesehatan masyarakat  Indonesia  secara  luas.  Sedangkan  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  lembaga yang menjamin kesejahteraan dalam hal jiwa seperti hari tua, pensiunan dan kecelakaan kerja.  Diharapkan  dengan  dibentuknya  kedua  lembaga  tersebut  maka  kesejahteraan rakyat dapat meningkat dan tanggungjawab pemerintah terpenuhi. Khususnya kehadiran BPJS  Kesehatan  diharapkan  anekdot  yang  sering  berkembang  seperti  orang  miskin dilarang sakit dapat hilang (Prasetyo, 2004) .
Kehadiran  BPJS  Kesehatan  sangat  disyukuri  dan  diterima  oleh  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  peserta  BPJS  Kesehatan setiap tahun  dan  angka  klaim  fasilitas  kesehatan  yang  meningkat  setiap  tahun.  Namun juga  terdapat  permasalahan  yang  sangat  mendasar  dirasakan  oleh  warga  negara  yang menjadi para peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh masih tidak syariahnya operasional  BPJS  Kesehatan  yang  sekarang  beroperasi.  Terlebih  didukung  oleh  data BPS  tahun  2010  bahwa  lebih  dari  85%  jumlah  penduduk  Indonesia  adalah  beragama Islam,  maka  sudah  seharusnya  prinsip  syariah  Islam  digunakan  untuk  mengakomodir mayoritas umat Islam tersebut.
Komisi  B  2  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia  V  tahun  2015 memutuskan  bahwa  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  karena  dalam operasionalnya  masih  terdapat  unsur  riba,  gharar  dan  maysir.  Lebih  lanjut (Erwandi, 2013) mengatakan terdapat transaksi yang bertentangan dengan syariat. Seperti praktik
riba terjadi ketika BPJS Kesehatan membayarkan klaim yang lebih besar dari iuran yang telah  dibayarkan    oleh  para  peserta  serta  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  tidak menggunakan  instrumen  keuangan  syariah.  Praktik  gharar  terjadi  ketika  BPJS Kesehatan dan para peserta tidak tahu secara pasti kapan klaim dapat terjadi dan kapan dari  akhir  pembayaran  iuran  oleh  peserta  dan  juga  terjadi  ketika  BPJS  Kesehatan membayarkan  kepada  klinik  dengan  sistem  kapitasi  yang  tidak  melihat  jumlah pelayanan secara nyata. Terakhir maysir terjadi karena dalam kegiatannya antara BPJS Kesehatan dan peserta akan terjadi resiko antara pihak satu menerima  keuntungan dan pihak  lainnya  akan  menanggung  kerugian (Al  Arif,  Nachrowi,  Nasution,  &  Mahmud, 2017) .  Oleh  karena  itu  banyaknya  praktik  yang  tidak  menguntungkan  satu  sama  lain haruslah  dihindari  dan  dicegah  agar  tidak  menimbulkan  kezaliman.  Untuk  itulah diperlukan  penegakan  syariat  Islam  dalam  BPJS  Kesehatan  selain  karena  merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  juga  karena  mengandung  kejahatan  bagi  umat  manusia (Arshad, Yusoff, & Tahir, 2016) .
Islam  melarang  setiap  kegiatan  ekonomi  yang  mengandung  dari  unsur  riba, gharar  dan  maysir (Maulidizen,  2016) . (Hamka,  1982) mengatakan  bahwa  riba  adalah kejahatan  yang  jahiliyah  besar  dan  tidak  sesuai  dengan  orang  yang  beriman.  Praktek riba akan membuat dendam dan kekacauan satu sama lain. Sehingga harus dihindari dan dimusnahkan  agar  tidak  terjadi  permusuhan  dan  kerusakan  kehidupan. (Suzuki,  2013) berpendapat bahwa gharar adalah sebuah ketidakjelasan baik dapat hal sifat dan benda dari  sebuah  transaksi  ekonomi.  Gharar  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  tidak  baik karena  penuh  dengan  unsur  kecurangan  dan  tidak  terpuji  yang  harus  dihentikan  dan diberantas (Aqiel,  2018) .  Karena  gharar  adalah  kegiatan  yang  disertai  dengan  maksud menipu,  menjarah  dan  adanya  resiko  yang  tidak  jelas  sehingga  akan  menyebabkan mudharat  kepada  pihak-pihak  yang  bertransaksi.  Kemudian  maysir  adalah  sebuah transaksi  dimana  salah  satu  pihak  akan memperoleh  keuntungan  tapi  disisi  lain  secara bersamaan pihak lain akan mengalami kerugian. Praktik maysir juga tidak hanya terjadi aktivitas  ekonomi  tapi  juga  sering  terjadi  pada  permainan-permainan  yang  melibatkan uang. Para ulama sepakat mengharamkan aktivitas maysir baik dalam kegiatan ekonomi maupun permainan lainnya (Maizal, 2020) .
Penghindaran  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  tersebut  haruslah dilakukan  dengan  cara  meneladani  ajaran  Islam  secara  kaffah. (Shihab,  2002) mengatakan  bahwa  kaffah  adalah    perbuatan  yang  meneladani  ajaran  Islam  secara menyeluruh dan utuh sehingga ia tidak memilah-milah mana ajaran agama yang mudah ia kerjakan dan mana ajaran agama yang sulit ia kerjakan. Allah SWT mewajibkan agar seluruh  umat  Islam  mampu  kaffah  dalam  menjalan  agama  sehingga  umat  Islam  tidak lalai dalam berkehidupan (Pasya, 2017) .
Umat  Islam  sangat  membutuhkan  BPJS  Kesehatan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam.  Hal  ini  sebagai  bentuk  praktik  ke-kaffah-an  yang  harus  ditunjukkan  dan diperlihatkan  dalam  berkegiatan  ekonomi.  Selain  itu  prinsip  syariah  dalam  aktivitas ekonomi  khususnya  BPJS  Kesehatan  akan  menghindarkan  dari  kezaliman  dan ketenangan dari para peserta yang beragama Islam (Asutay, 2012) .
Allah  SWT  mengancam  umat  manusia  yang  masih  menggunakan  riba,  gharar dan maysir dalam setiap aktivitas ekonominya. Allah  SWT akan mengajak para pelaku riba  berperang  secara  langsung.  Selain  itu  azab  neraka  yang  sangat  pedih  pun disediakan oleh pelaku riba. Kemudian para pelaku gharar dan maysir juga disediakan neraka  yang  pedih  serta  tidak  diberkahi  dalam  setiap  kehidupannya.  Mereka  akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun diakhirat. Sehingga umat Islam haruslah menjauhi setiap aktivitas ekonomi yang menggunakan riba, gharar dan maysir (Alani & Yaacob, 2012) .
Penerapan prinsip syariah pada BPJS Kesehatan merupakan sebuah urgensi yang dirasakan  oleh  umat  Islam  Indonesia.  Tidak  hanya  dalam  hal  beragama  saja  tapi  juga dalam hal bernegara urgensi mengenai BPJS Kesehatan Syariah juga telah diakomodir dalam sebuah peraturan negara. Hal tersebut dimuat dalam panca ke-1 dalam Pancasila dan  dalam  UUD  (Undang-Undang  Dasar)  1945  Bab  XI  Tentang  Agama  pasal  29. Sehingga  benarlah  BPJS  Kesehatan  yang  menerapkan  prinsip  Islam  dapat  dijalankan. Lebih  lanjut  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Islam  (DSN-MUI)  telah mengeluarkan  berbagai  macam  fatwa  yang  berkaitan langsung  maupun  tidak  langsung tentang  BPJS  Kesehatan  Syariah,  sehingga  penerapan  BPJS  Kesehatan  Syariah  dapat terwujud.
Menurut (Nahar, 2015) mengatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam praktik  asuransi  konvensional  dan  asuransi  syariah.  Dimana  perbedaan  tersebut  dalam hal  aktivitas  keuangan  dan akad awal  yang  membentuk  perusahaan tersebut.  Sehingga dengan perbedaan tersebut akan terlihat corak yang terdapat dalam asuransi syariah dan konvensional. (Labib,  2018) mengatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  sudut  pandang dalam  proses  pembentukan  fatwa  antara DSN-MUI  dan  NU.  Dimana  DSN-MUI  lebih menekankan  pada  aspek  akad  dan  transaksi  yang  berkesesuaian  dengan  syariat  Islam. Sedangkan  NU  melihat  kepada  aspek  umum  dimana  BPJS  Kesehatan  memberikan kemaslahatan  kepada  banyak  pihak  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan sebuah  penelitian  pertama  yang  mengungkapan  kesyariahan  BPJS  Kesehatan. Pengungkapan kesyariahan BPJS Kesehatan menggunakan fatwa dari DSN-MUI. DSN- MUI merupakan lembaga non pemerintah yang berisi  sekumpulan ulama dari berbagai organisasi  agama  Islam  sehingga  lebih  memberikan  pandangan  luas  dan  pengetahuan yang  berbagai  macam.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  apakah praktik  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  sudah  sesuai  dengan  syariat  berdasarkan fatwa  DSN-MUI  atau  tidak.  Kesesuaian  dengan  syariat  dapat  dilihat  berdasarkan  isi fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  dibandingkan  praktik  operasional  BPJS Kesehatan.  Kesyariahan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dikaji  dan  diteliti agar membuat mayoritas masyarakat Islam dapat tenang dalam bertransaksi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesyariahan  praktik  operasional  BPJS  Kesehatan dengan fatwa DSN-MUI.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bertipe  analisis  deskriptif. (Sekaran,  2006) mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  memahami fenomena  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian.  Pengumpulan  data  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  dilakukan  dengan  cara  observasi  di lapangan  langsung  sedangkan  data  sekunder  berupa  data  dokumentasi  berupa  fatwa- fatwa  DSN-MUI,  peraturan  mengenai  BPJS  Kesehatan,  publikasi  tulisan,  buku-buku terkait dan berbagai situs internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif  dimana  akan  memberikan  gambaran  garis  besar  dan  menyeluruh  serta fenomena  dan  fakta  yang  terjadi  selama  penelitian.  Sedangkan  alat  analisisnya menggunakan  teori  yang  telah  dikembangkan  oleh  Michael  Huberman  dan  Matthew Miles. (Huberman  &  Michael,  2009) berpendapat  data  yang  diolah  dari  penelitian kualitatif  melalui  3  tahap  pengolahan,  yakni:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan  dan  verifikasi.  Reduksi  data  adalah  memilah  data  yang  dipakai  dan  tidak, sedangkan  penyajian  data  adalah  membuat  diagram,  tabel  atau  apapun  yang  saling berkaitan  dan  berhubungan  tentang  penelitian  dan  kesimpulan  dan  verifikasi  adalah interpretasi hasil data dari penyajian data yang telah dibuat sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pendalaman  pada  fatwa-fatwa  yang  terkait  dengan  BPJS Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijabarkan menjadi 2 pembahasan.  Pembahasan  tersebut  berdasarkan  pada  fatwa  utama  mengenai  BPJS Kesehatan syariah nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan  sosial  kesehatan  syariah.  Kemudian  juga  diambil  dari  beberapa  fatwa pendukung  mengenai  asuransi  syariah  yakni  nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang Pedoman umum asuransi syariah, fatwa nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’  pada  asuransi  syariah,  fatwa  nomor  52/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  asuransi  syariah  dan  reasuransi  syariah,  fatwa  nomor 17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  sanksi  atas  nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  dan  fatwa  nomor  51/DSN-MUI/III/2006  tentang  akad  mudharabah musytarakah pada asuransi syariah.
Secara  garis  besar  5  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  DSN-MUI  tersebut memberikan rekomendasi dan petunjuk kepada pembahasan mengenai keuangan dan pembahasan  mengenai  non  keuangan.  Pembahasan  mengenai  keuangan  adalah berupa  setiap  akad  pada  aktivitas  keuangan  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan. Seperti  dalam  hal  pengambilan  iuran,  denda,  pengelolaan  dana  dan  juga  investasi. Setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  secara  garis  besar  sudah dijabarkan  oleh  fatwa  DSN-MUI  apa  yang  harus  dilakukan  dan  bagaimana  bila dilakukan secara syariah. Kemudian dalam pembahasan non keuangan adalah berupa akad  awal  yang  secara  umum  membentuk  BPJS  Kesehatan,  pelayanan  dari  BPJS Kesehatan  juga  mengenai  adanya  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah).  Hal  non
keuangan  tidak  luput  dari  pandangan  fatwa  DSN-MUI  karena  walaupun  bukan  inti dari  kegiatan  keuangan  tetapi  adanya  hal  tersebut  adalah  sebagai  pembentuk  dari sebuah  lembaga  syariah.  Sehingga  berbagai  pembahasan  tersebut  haruslah  dapat dilakukan sesuai dengan konsep dalam fatwa DSN-MUI.
Pembahasan mengenai keuangan dalam fatwa DSN-MUI secara lebih spesifik mengatur  mengenai  hal  apa  saja  yang  boleh  digunakan  untuk  menghitung  iuran. Kemudian pengelolaan denda apa saja yang dapat diatur dan tidak boleh digunakan oleh  BPJS  Kesehatan.  Kemudian  dalam pengaturan  dana  yang  dipegang  oleh  BPJS Kesehatan  juga  telah  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI.  Kemudian  bagaimana  cara investasi yang syariah dijabarkan secara umum dalam fatwa tersebut. Berikut dapat dilihat  mengenai  kesesuaian  syariah  antara  fatwa  DSN-MUI  dengan  praktik operasional BPJS Kesehatan dalam tabel berikut:

## Tabel 1

## Perbandingan Aktivitas Keuangan antara Fatwa DSN-MUI dengan Praktik
Operasional BPJS Kesehatan Poin Fatwa DSN-MUI Praktik Operasional BPJS Kesehatan Kesesuaian dengan Syariah 1 Untuk menentukan besarnya premi perusahaan  asuransi  syariah  dapat menggunakan rujukan, tabel morbidita untuk asuransi kesehatan,  dengan  syarat  tidak memasukkan  unsur  riba  dalam penghitungannya Dalam  menentukan  besaran  iuran, BPJS  Kesehatan  menggunakan  2 pendekatan yakni  makro dan mikro. Dalam pendekatan makro digunakan faktor umum yakni terdapat perhitungan  inflasi,  suku  bunga  dan pengangguran.  Pendekatan  mikro menggunakan daya beli masyarakat, konsumsi  masyarakat  dan  juga  sisi aktuaria yang menghitung mengenai pengaruah  besaran  iuran  terhadap layanan  yang  dapat  di cover oleh BPJS Kesehatan. Tidak Sesuai 2 BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi ( ta 'zir) kepada
Pemberi Kerja atau Peserta dengan ketentuan,  sanksi  yang  dapat diberikan kepada peserta yang lalai dan  tidak  boleh  diberikan  kepada peserta  yang  tidak  disengaja/ force majeur dengan dibuktikan kebenarannya BPJS Kesehatan mengenakan denda kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan  yang  terbukti  secara sistem melakukan penunggakan pembayaran  iuran.  BPJS  Kesehatan tidak  melihat  mengenai  faktor  yang menyebabkan  peserta  menunggak, baik  karena  disengaja  maupun  tidak disengaja.  Karena  hal  tersebut  tidak dapat terlihat dalam sistem keuangan BPJS Kesehatan. Tidak Sesuai 3 Dana dari pengenakan sanksi harus dialokasikan  kepada  dana  sosial dan  tidak  boleh  diakui  sebagai pendapatan dan tidak boleh dipakai  untuk  kegiatan  apapun selain dana sosial Dana  denda  yang  diterima  oleh BPJS  Kesehatan  dicatat  sebagai penerimaan  dalam  rekening  dana jaminan sosial. Kemudian berdasarkan  peraturan  bahwa  dana jaminan  sosial  boleh  dilakukan Tidak Sesuai
Poin Fatwa DSN-MUI Praktik Operasional BPJS Kesehatan Kesesuaian dengan Syariah investasi  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Investasi  tersebut  juga menggunakan  dana  denda  yang terkumpul. 4 BPJS  Kesehatan  wajib  memiliki rekening  penampungan  DJS  pada bank syariah Dalam mengelola dana, BPJS Kesehatan  menggunakan  bank  yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan  Bank  Negara).  Ada  3 bank  yang  saat  ini  digunakan  oleh BPJS Kesehatan, yakni Bank Mandiri,  Bank  BRI  dan  Bank  BNI. Pemilihan tersebut karena diprioritaskan  bahwa  bank  yang digunakan  memiliki  fundamental yang kuat dan besar. Tidak Sesuai 5 BPJS  Kesehatan  wajib  melakukan pengelolaan  portofolio  DJS  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah; dan  tidak  boleh  mengembangkan pada  kegiatan  usaha  dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip- prinsip syariah dan harus menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip syariah Dalam melakukan pengelolaan portofolio, BPJS Kesehatan menggunakan  acuan  suku  bunga dalam  pemilihan  investasinya.  Suku bunga  yang  paling  tinggi  selalu dipilih dalam setiap investasi.
Kemudian  investasi  yang  dilakukan oleh  BPJS  Kesehatan  menggunakan produk  konvensional.  Karena  hanya produk  konvensional  yang  berani memberikan suku  bunga  yang tinggi.  Saat  ini  ada  3  instrumen investasi  utama  yang  digunakan oleh BPJS kesehatan, yakni, Deposito, Obligasi dan Reksadana. Tidak Sesuai 6 Pembukuan  dana  tabarru’  harus terpisah dari dana lainnya. Dalam  mengelola  iuran,  BPJS Kesehatan  memisahkan  dana  yang dikelolanya.  Ada  2  rekeninng  dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu  rekening  milik  BPJS  Keseh atan  yang  didapat  dari  hasil  usaha BPJS Kesehatan sendiri serta Rekening dana jaminan Sosial (DJS) yang  bersumber  dari  iuran  rutin peserta dan denda peserta. Rekening DJS  tersebutlah  yang  berfungsi sebagai dana tabarru’. Sesuai
Pembahasan  mengenai  non  keuangan  yakni  akad  pembentukan  BPJS Kesehatan,  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  kepada  peserta  melalui faskes  dan  ada  tidaknya  DPS.  Pembahasan  mengenai  hal  tersebut  telah  difatwakan bahwasanya bila BPJS Kesehatan ingin sesuai syariah maka haruslah mengikuti hal
tersebut. Berikut dapat dilihat mengenai kesesuaian syariah antara fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional BPJS Kesehatan dalam tabel:
Tabel 2
Perbandingan Aktivitas Non-Keuangan antara Fatwa DSN-MUI dengan Praktik
Operasional BPJS Kesehatan Poin Fatwa DSN-MUI Praktik Operasional BPJS Kesehatan Kesesuaian dengan Syariah 1 Asuransi  Syariah  (Ta’min, Takaful  atau  Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong- menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau
tabarru’  yang  memberikan pola  pengembalian  untuk menghadapi  resiko  tertentu melalui  akad  (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad  yang  sesuai  adalah yang  tidak  mengandung gharar  (penipuan),  maysir (perjudian),  riba,  zhulm
(penganiayaan), risywah (suap),  barang  haram  dan maksiat. BPJS Kesehatan mengelola berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan  bersifat  wajib,  dana amanat  dan  Hasil  pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan  seluruhnya  untuk pengembangan program dan untuk  sebesar-besar  kepentingan peserta. Kemudian pengelolaanya  berdasarkan  asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Tidak Sesuai 2 Akad antara BPJS Kesehatan  dengan  Faskes adalah  akad  ijarah.  Agar kepada  fasilitas  layanan kesehatan  (Faskes)  melalui sistem yang adil dan transparan Terdapat  2  sistem  pembayaran yang  digunakan  oleh  BPJS Kesehatan kepada faskes. Pembayaran  kepada  rumah  sakit menggunakan sistem INA- CBG’s  atau  sistem  klaim. Pembayaran  tersebut  dibayarkan berdasarkan  jumlah  peserta  riil yang menggunakan manfaat pelayanan pada BPJS Kesehatan. Pembayarn kepada klinik menggunakan  sistem  kapitasi. Pembayaran kapitasi adalah pembayarn dimuka kepada klinik hanya  berdasarkan  peserta  yang terdaftar,  dan  tidak  melihat peserta  yang  riil  menggunakan manfaat pelayanan kepada klinik. Tidak Sesuai 3 Implementasi  dari  kegiatan harus  dikonsultasikan  dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terdapat dewan pengawas dalam sistem  organ  BPJS  Kesehatan. Dewan pengawas tersebut
bertugas  untuk  mengawasi  dan
Tidak Sesuai
Poin Fatwa DSN-MUI Praktik Operasional BPJS Kesehatan Kesesuaian dengan Syariah memberikan saran kepada direksi  BPJS  Kesehatan.  Tugas dan  wewenang  tersebut  dibatasi hanya  untuk  kegiatan  yang bersifat  konvensional  dan  tidak kapada prinsip syariah.

## B. Pembahasan
Pembahasan  keuangan  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  dengan  praktik operasional  BPJS  Kesehatan  terdapat  6  poin  yang  dibahas.  Pada  poin  ke-1  (satu) fatwa  DSN-MUI  menekankan  bahwa  perhitungan  iuran  boleh  menggunakan  tabel mortalitas  yang  sesuai  dengan  syariah.  Akan  tetapi  praktik  yang  digunakan  oleh BPJS  Kesehatan adalah menggunakan tabel mortalitas dengan masih terdapat unsur riba  didalamnya.  Suku  bunga  masih  diperhitungkan  tabel  pembentukan  iuran  oleh BPJS  Kesehatan.  Padahal  suku  bunga  merupakan  salah  satu  keharaman  dalam keuangan  syariah.  Sehingga  hal  tersebut  yang  membuat  aktivitas  BPJS  Kesehatan masih  tidak  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI.  Poin  ke-2  (dua)  fatwa  mengatakan bahwa  pengenaan  denda  hanya  boleh  diberikan  pada  peserta  yang  lalai  dan  tidak boleh  dibebankan  kepada  peserta  yang  tidak  sengaja  dan  dapat  dibuktikan kebenarannya.  Namun  praktik  operasional  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan mengenai denda adalah pengenaan denda diberlakukan kepada seluruh peserta yang terbukti  secara  sistem  melakukan  penunggakan  pembayaran.  Walaupun  si  peserta tidak sengaja menunggak karena faktor keuangan seperti kesulitan keuangan, di PHK dan terjadi musibah, namun hal tersebut tidak dapat menggugurkan denda yang akan dikenakan  kepada  dia.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  aktivitas  terkait  denda  yang diberlakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kemudian pada poin 3 (tiga) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa bahwa  denda  harus  dimasukkan  dalam  dana  sosial  dan  tidak  boleh  diakui  sebagai pendapatan serta tidak boleh digunakan untuk aktivitas apapun selain aktivitas sosial. Namun  praktik  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan,  dana  denda  dicatat  sebagai pendapatan dalam rekening DJS. Hal tersebut dikarenakan denda merupakan sebuah penerimaan  uang  yang  diberikan  oleh  peserta.  Kemudian  dana  denda  tersebut dimasukkan dalam rekening DJS dan sesuai dengan peraturan bahwa dana DJS dapat diinvestasikan sesuai kebutuhan. Sehingga secara langsung bahwa dana denda yang ditampung  oleh  BPJS  Kesehatan  juga  ikut  dalam  investasi.  Praktik  operasional tersebutlah  yang  membuat  terjadi  ketidaksesuaian  antara  fatwa  DSN-MUI  dengan praktik yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Pada poin 4 (empat) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan wajib untuk ditampung pada bank syariah. Namun praktik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah dana yang  berada  di  BPJS  Kesehatan  semuanya  ditampung  dalam  bank  konvensional. Bank  yang  digunakan  oleh  BPJS  Kesehatan  adalah  bank  Mandiri,    bank  BNI  dan
bank  BRI.  Hal  tersebut  karena  bank  yang  digunakan  oleh  BPJS  Kesehatan  adalah bank  BUMN  yang  memiliki  sisi  fundamental  yang  kuat  dan  cangkupan  keuangan yang  luas  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Dengan  tidak  menggunakan  bank  syariah, maka  dapat  diputuskan  bahwa  aktivitas  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI (Asif,  Ahmed,  Zahid,  &  Khan,  2017) .  Poin  5  (lima)  fatwa  DSN-MUI mengatakan  bahwa  aktivitas  portofolio  dan  pengembangan  investasi  haruslah menggunakan prinsip Islam dan dilarang menggunakan sesuatu yang bertentang pada syariat  Islam.  Namun  praktik  operasional  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan adalah  setiap  tujuan  pengembangan  investasi  didasarkan  pada  suku  bunga  yang ditawarkan  oleh  pasar.  BPJS  Kesehatan  akan  memilih  setiap  produk  investasi  yang berani dan bersedia menawarkan suku bunga tertinggi akan dapat memberikan imbal hasil  yang  menguntungkan.  Pada  sisi  investasi  saat  ini  BPJS  Kesehatan  melakukan kegiatan investasi hanya pada produk-produk konvensional. Hal tersebut juga terkait karena  suku  bunga  yang  ditawarkannya.  Ada  3(tiga)  produk  investasi  utama  yang dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  dalam  pengembangannya  yakni,  deposito,  obligasi dan reksadana. Oleh sebab itu aktivitas portofolio dan investasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai seluruhnya dengan syariat Islam yang difatwakan oleh DSN-MUI.  Terakhir poin 6 (enam) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. Praktik operasional BPJS Kesehatan melakukan  pemisahan  dana  antara  dana  BPJS  Kesehatan  dan  dana  jaminan  sosial. Dana  BPJS  Kesehatan  adalah  dana  yang  dimiliki  oleh  BPJS  Kesehatan  bersumber dari  pendapatan  usaha  yang  dilakukan.  Sedangkan  dana jaminan  sosial  adalah  dana iuran  rutin  peserta  dan  dana  denda.  Sehingga  dana  tabbaru’  yang  merupakan  dana hibah dari peserta atau dana iuran rutin peserta telah dilakukan pemisahan oleh BPJS Kesehatan.  Pada  poin  ini,  BPJS  Kesehatan  telah  menjalankan  apa  yang  difatwakan oleh  DSN-MUI.  Sehingga  praktik  operasional  BPJS  Kesehatan  telah  sesuai  dengan fatwa DSN-MUI.
Pembahasan non-keuangan dari fatwa DSN-MUI terdiri dari 3 poin utama yang dibahas.  Dalam  poin  1  (satu)  fatwa  DSN-MUI  mengatakan  bahwa  akad  awal asuransi  syariah  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  yang  tidak mengandung  gharar  (penipuan),  maysir  (perjudian),  riba,  zhulm  (penganiayaan), risywah  (suap),  barang  haram  dan  maksiat.  Praktik  operasional  BPJS  Kesehatan terkait  akad  awal  adalah  BPJS  Kesehatan  menerapkan  sistem  gotong  royong  antar seluruh  peserta  yang  ada.  Kemudian  lembaga  BPJS  Kesehatan  diawasi  oleh peraturan  dan  pemerintah  sehingga  harus  terbebas  dari  setiap  hal  yang  ilegal termasuk  barang  haram  dan  maksiat.  Namun  BPJS  Kesehatan  masih  menerapkan sistem  kepesertaan  yang  wajib  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia  dan  diberikan hukuman  berupa  penolakan  administrasi  sipil  bila  menolak  mengikuti  BPJS Kesehatan.  Oleh  karena  itu  masih  terdapat  penganiayaan  dimana  rakyat  Indonesia diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti tanpa diberikan pilihan berdasarkan hati nurani  untuk  menolak.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  BPJS  Kesehatan  masih  tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena masih terdapat hal yang tidak diperbolehkan
oleh  fatwa  tersebut.  Poin  2  (dua)  fatwa  DSN-MUI  mengatakan  bahwa  dalam pembayaran kepada faskes harus menggunakan akad ijarah dan menggunakan sistem yang adil dan transparan. BPJS Kesehatan melakukan 2 metode pembayaran kepada rumah sakit dan klinik. Pembayaran kepada rumah sakit dilakukan dengan cara INA- CBG’s atau lebih dikenal sistem klaim. Dimana dalam metode tersebut pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah riil peserta yang memanfaatkan pelayanan pada rumah sakit. Metode pembayaran kepada rumah sakit sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang  menggunakan  akad  ijarah  dan  sistem  yang  adil  dan  transparan.  Pada  metode pembayaran  kepada  klinik  menggunakan  sistem  kapitasi.  Sistem  kapitasi  adalah pembayaran  dimuka  berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  di  klinik  dan  tidak melihat peserta riil yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Metode tersebut tidak sesuai  dengan  akad  ijarah  karena  pembayaran  dimuka  yang  hanya  berdasarkan peserta terdaftar tanpa melihat riil peserta memanfaatkan pelayanan kesehatan sangat sarat  akan  gharar  dan  maysir.  Karena  bila  seluruh  peserta  yang  memanfaatkan pelayanan dan berulang, maka akan merugikan pihak klinik. Sebaliknya bila peserta tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di klinik maka akan merugikan pihak BPJS Kesehatan.  Sistem  tersebut  tidak  adil  dan  transparan  bagi  kedua  belah  pihak.  Pada poin  3  (tiga)  fatwa  DSN-MUI  mengatakan  bahwa  Implementasi  kegiatan  BPJS Kesehatan harus dikonsultasikan dan diawasi oleh dewan pengawas syariah. Namun praktik  operasional  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan,  setiap  kegiatan  hanya dikonsultasikan  dan  diawasi  oleh  dewan  pengawas  saja.  Dewan  pengawas  hanya memberikan  saran  dan  pengawasan  dalam  hal-hal  yang  bersifat  umum  atau konvensional.  Dewan  tidak  melihat  faktor  syariah  dalam  praktik  operasional  BPJS Kesehatan.  Sehingga  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  syariah  berdasarkan  fatwa DSN-MUI.

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan  dari  pembahasan  keuangan  dilihat  secara  lebih  detail  bahwa lima  dari  enam  poin  yang  ada  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Sehingga  secara  langsung pembahasan  keuangan  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  seluruhnya  dengan  syariat  Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kemudian pembahasan non-keuangan dilihat secara lebih detail  bahwa  3  poin  yang  ada  semuanya  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Sehingga  secara langsung  pembahasan  non-keuangan  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  seluruhnya  dengan syariat  Islam  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI.  BPJS  Kesehatan  harus  mengikuti  fatwa DSN-MUI  yang  telah  ada  agar  dapat  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Karena  bila  tidak mengikuti fatwa maka praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

## BIBLIOGRAFI
Al  Arif,  Muhammad,  Nachrowi,  Nachrowi,  Nasution,  Mustafa,  &  Mahmud,  T.  M.
(2017). The Islamic Banking Spin-Off: Lessons From Indonesian Islamic Banking Experiences. Journal  Of  King  Abdulaziz  University:  Islamic  Economics , 30 (2). Google Scholar
Alani,  Farooq  Salman,  &  Yaacob,  Hisham.  (2012).  Traditional  Banks  Conversion Motivation  Into  Islamic  Banks:  Evidence  From  The  Middle  East. International Business Research , 5 (12), 83. Google Scholar
Aqiel, Mohammad. (2018). Metode Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Quran Surat Yusuf  Ayat  111  Dan  An-Nahl  Ayat  125  (Kajian  Tafsir  Sya’rawi) .  Iain  Kediri.
Google Scholar
Arshad, Muhammad Usman, Yusoff, Mohammed Effandi, & Tahir, Muhammad Sohail. (2016). Issues In Transformation From Conventional Banking To Islamic Banking. International Journal Of Economics And Financial Issues , 6 (3s). Google Scholar
Asif, Muhammad, Ahmed, Umair, Zahid, Muhammad, & Khan, Aamir. (2017). Motives Behind The Transfer Of A Bank From Conventional Banking To Islamic Banking In Pakistan. Journal Of Business And Tourism , 3 (2), 225–234. Google Scholar
Asutay, Mehmet. (2012). Conceptualising And Locating The Social Failure Of Islamic Finance:  Aspirations  Of  Islamic  Moral  Economy  Vs  The  Realities  Of  Islamic Finance. Asian And African Area Studies , 11 (2), 93–113. Google Scholar
Erwandi,  Tarmizi.  (2013). Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer .  Cet-Iv,(Bogor:
Berkat Mulia Insani Publishing. Google Scholar
Hamka, Buya. (1982). Tafsir Al-Azhar Juz. Ix, X, Xii, Xvii, Jakarta: Pustaka Panjimas .

## Google Scholar
Huberman,  Matthew  B.  Miles,  &  Michael,  A.  (2009). Analisis  Data  Kualitatif,  Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru, Terj . Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Pt. Ui–Press. Google Scholar
Labib,  Mughni.  (2018).  Bpjs  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Nahdlatul Ulama). Jurnal Hukum Islam , 141– 154. Google Scholar
Maizal,  Arif  Zunzul.  (2020).  Tafsir  Fikih  Dalam  Khazanah  Penafsiran  Alquran. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) , 19 (1), 123–132. Google Scholar
Maulidizen, Ahmad. (2016). Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah  Dan  Komparatif:  Satu  Sorotan  Literatur. Islamiconomic , 7 (2),  255680. Google Scholar
Nahar,  Hairul  Suhaimi.  (2015).  Insurance  Vs  Takaful:  Identical  Sides  Of  A  Coin? Journal Of Financial Reporting And Accounting . Google Scholar
Pasya,  Hikmatiar.  (2017).  Studi  Metodologi  Tafsir  Asy-Sya’rawi. Studia  Quranika , 1 (2), 145–160. Google Scholar
Prasetyo, Eko. (2004). Orang Miskin Dilarang Sakit: Eko Prasetyo . Google Scholar
Sekaran,  Uma.  (2006). Research  Methods  For  Business:  Metodologi  Penelitian  Untuk Bisnis. Buku 2 . Google Scholar
Shihab,  M.  Quraish.  (2002).  Tafsir  Al-Misbah. Jakarta:  Lentera  Hati , 2 . Google Scholar
Suzuki,  Yasushi.  (2013).  A  Post‐Keynesian  Perspective  On  Islamic  Prohibition  Of Gharar. International  Journal  Of  Islamic  And  Middle  Eastern  Finance  And Management . Google Scholar

## Copyright holder:
Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, Irwan CH (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: