INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7775-7788 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Studi Kasus di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)
Karna Lukmana 1 ✉ , Mohamad Firdaus 2

## Universitas Terbuka
Email: karnalukmana@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  implementasi  kebijakan  mengenai  pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat desa ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yang tertuang dalam nawa cita, pemerintah desa selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Kepala desa selaku pimpinan bersama dengan perangkat desa saling bersinergi demi terwujudnya hal tersebut, sehingga menjadi penting memiliki Perangkat Desa dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan kualitas. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  proses  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  di  Desa  Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari 4  indikator yaitu: (a) Komunikasi; proses diskusi antara Kepala Desa Kutamekar dengan Camat mengenai penetapan perangkat desa dengan kandidat yang ada (b) Sumber daya; Perangkat Desa  terpilih  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  mayoritas  yaitu  sarjana  (c)  Disposisi;  Kepala  Desa menempatkan  calon  perangkat  desa  sesuai  dengan  bidang  keilmuannya  sehingga  mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan (d) struktur birokrasi; Desa Kutamekar memiliki perangkat desa yang berjumlah 6 orang sesuai dengan klasifikasi jenis desa yaitu swadaya dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pemanfaatan sosial media menjadi penting di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal ini yaitu mengenai penyebaran informasi penjaringan calon perangkat desa sehingga seluruh
masyarakat Desa Kutamekar yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri.
Kata Kunci: Perangakat Desa, Pengangkatan, Pemberhentian

## Abstract
This research discusses the implementation of policies regarding the appointment and dismissal of village officials from the perspective of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. To realize the State's goals stated in the Nawa Cita, the village government as an extension of the central government makes various efforts to realize good governance. For this reason, the village head as the leader together with the village apparatus synergizes with each other to make this happen, so it is important to have Village Apparatus with competent and  quality  Human  Resources  (HR).  This  type  of research  is  a  case  study  using  a  descriptive  qualitative approach. The theory used is the theory of Edward III's policy implementation. The research results show that  the  process  of  appointing  and  dismissing  village  officials  in  Kutamekar  Village,  Ciampel  District, Karawang  Regency  is  by  the  regulations  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages,  seen  from  4 indicators, namely: (a) Communication; discussion process between the Kutamekar Village Head and the Subdistrict  Head  regarding  the  appointment  of  village  officials  with  existing  candidates  (b)  Resources; Selected Village Officials have a high level of education, the majority are undergraduate (c) Disposition; The Village  Head  places  prospective  village  officials  according  to  their  scientific  fields  to  encourage  the implementation  of  government  administration  (d)  bureaucratic  structure;  Kutamekar  Village  has  village officials totaling 6 people by the classification of village type, namely self-supporting and applicable laws and regulations. The use of social media is important in the current era of globalization, especially in this case  regarding  the  dissemination  of  information  on  selecting  candidates  for  village  officials  so  that  all residents  of  Kutamekar  Village  who  meet  the  requirements  have  the  same  opportunity  to  nominate themselves.
Keywords: Village Officials, Appointments, Dismissals

## PENDAHULUAN
Pemerintah  merupakan  organisasi  atau  lembaga  yang  berperan  dalam  menjalankan kekuasaan  pemerintahan.  Pemerintah  mengemban  tiga  fungsi  hakiki  yaitu  pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Rahman, 2018). Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, namun pemerintah mengalami banyak kesulitan untuk merumuskan kebijakan dan program dalam rangka memperbaiki praktik pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, kompleksitas dari setiap permasalahan yang ada,
serta  keterbatasan  sumber  daya,  sehingga  diperlukan  sebuah  langkah  strategis  untuk meningkatkan praktik pemerintahan di Indonesia.
Pemerintahan  mengacu  pada  proses  politik,  khususnya  pembentukan  kebijakan  dan keputusan politik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang mencakup kegiatan politik juga. Pemerintahan juga erat kaitannya dengan kemampuan untuk melaksanakan keputusan politik menggunakan cara kerja manajemen pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan merupakan dua  sisi mata uang  yang tidak dapat  dipisahkan  sebab  pemerintah aktor yang mempunyai kekuasaan  dan  pemerintahan  adalah  kegiatan  lembaga  yang  bertujuan  mengatur perencanaan,  pembuatan  kebijakan,  dan  kegiatan  administratif  lainnya  dengan  tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, pemberdayaan, dan pembangunan.
Kedudukan desa yang strategis dalam subsistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa  desa  merupakan  bagian  yang  terintegrasi  secara  nasional.  Sebagai  unit  organisasi terkecil  di  pemerintahan,  desa  berperan  sebagai  ujung  tombak  pemerintahan,  hal  ini menunjukkan  kekuatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  paling  dekat  dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Kondisi lemah dan kuatnya, maju dan mundurnya, baik dan buruknya  tatanan  dan  perkembangan  pemerintah  desa  menunjukan  kondisi  tatanan  dan perkembangan nasional begitu juga sebaliknya (Ilham & Welasari, 2016).
Perhatian  terhadap  pemerintahan  desa  dan  seluruh  komponennya  sangatlah  penting karena  merupakan  landasan  jalannya  pemerintahan.  Salah  satu  faktor  utama  dalam operasionalisasi  pemerintahan  desa  adalah  keterlibatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang menggerakkan  operasional  organisasi.  Namun  mengingat  setiap  manusia  memiliki  sumber daya serta kemampuan yang berbeda-beda, maka seluruh pegawai perlu dikelola dengan baik agar pekerjaannya terkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan tujuan  organisasi.  Implementasi  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  pada  tahun  2014  oleh Pemerintah Indonesia berjanji untuk  membangun “desa yang kuat dan  progresif” sehingga memberikan jaminan bagi desa-desa tersebut.(Eko, 2014).
Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin dibantu oleh perangkat desa yang memiliki kapabilitas untuk menjalankan roda pemerintahan. Kepatuhan perangkat  desa  selaku  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  negara,  bangsa,  pimpinan  serta masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  berpedoman  pada  aturan-aturan yang berlaku serta tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam diri masing-masing perangkat desa.  Keinginan  untuk  bekerja  secara  maksimal  dengan  memberikan  kinerja  terbaik  untuk
melayani masyarakat dan menyelenggarakan urusan-urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab desa dapat ditunjukkan melalui komitmen dalam melayani dengan sepenuh hati, disiplin dalam bekerja serta menjadi panutan dalam sehari-hari (Ilham & Welasari, 2016).
Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami berbagai hambatan dari berbagai faktor salah satunya yaitu faktor internal perangkat desa itu sendiri. Habisnya masa  jabatan  dan  pergantian  kepemimpinan  kepala  desa  berdampak  pada  struktural organisasi. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di beberapa wilayah. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hal tersebut yaitu penelitian dengan judul “Implementasi Pengangkatan dan Pemberhenti an Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas” yang diteliti oleh  Ayu  Gustami  Tigar  menunjukkan  bahwa  adanya  politisasi  dalam  implementasi pengangkatan  dan  pemberhentian  Perangkat  Desa  sehingga  menganggu  netralitas.  Dalam penelitian  tersebut  peneliti  mendeskripsikan  mengenai  fenomena  yang  terjadi  pada  lokasi penelitian mengenai transaksional politik. Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai teori yang digunakan sehingga tidak ada alat ukur yang pasti dalam menjelaskan fenomena yang ada.
Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul “Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”  yang diteliti oleh  Wahidin  dkk,  dalam  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa  yang  dilakukan  kepentingan  pribadi  dan  politik  balas  budi. Dalam  penelitian  ini  teori  yang  digunakan  yaitu  teori  Grindle  yang  menjelaskan  bahwa kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan teori dan lokasi penelitian.
Adapun  penelitian  lain  berjudul  “Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” yang ditulis oleh Marcella Kapojos menunjukkan  bahwa  peran  perangkat  desa  telah  diatur  dalam  undang-undang  sehingga pengangkatan  dan  pemberhentiannya  harus  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada.  Dalam penelitian  alat  analisis  yang  digunakan  yaitu  peraturan  undang-undang  yang  membahas tentang desa dan turunannya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative
sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu merupakan studi kasus serta penggunaan teori yang  berbeda,  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Mekanisme  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa:  Sebuah  Tinjauan  Hukum” yang  ditulis  oleh  Somalliagustina  menunjukkan bahwa  pengangkatan  perangkat  desa  harus  dilakukan  oleh  kepala  desa  sesuai  dengan prosedur yang tertuang dalam undang- undang dan pemberhentian staf lama harus dilakukan karena  alasan  yang  tertuang  dalam  undang-undang  yang  telah  mengaturnya.  Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu mengenai jenis penelitian, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yuridis normative sedangkan penelitian yang saya lakukan berjenis studi kasus, perbedaan lainnya terletak pada alat analisis, dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan  yaitu  peraturan  perundang-undangan  sedangkan  pada  penelitian  yang  saya lakukan yaitu menggunakan teori tokoh.
Penelitian  l ain  berjudul  “Politik  Birokrasi Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa Pasca Pilkades” yang ditulis oleh Rohman menunjukkan bahwa adanya proses jual beli jabatan di Desa Asemi Nunulai Sulawesi Utara pasca kontestasi politik Pilkades, hal ini terjadi akibat adanya politik balas jasa atas pemenangan calon kepala desa. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan  yaitu  yuridis  normative  sehingga  alat  analisis  yang  digunakan  yaitu  peraturan undang-undang yang membahas mengenai objek kajian penelitian sedangkan penelitian saya yaitu  menggunakan  teori  tokoh  serta  kombinasi  dengan  peraturan  perundang-undangan sebagai data pendukung.
Secara  keseluruhan  perbedaan  antara  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  saya yaitu terletak pada lokus penelitian yang bertempat di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang serta teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya berbeda dengan teori yang saya gunakan. Adapun dalam penelitian ini saya menggunakan teori implementasi kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III.  Perubahan  struktur  organisasi  setelah  terjadi Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  juga  terjadi  di  Desa  Kutamekar  Kecamatan  Ciampel Kabupaten  Karawang,  sehingga  peneliti  berusaha  mengidentifikasi  implementasi  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terutama  mengenai  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa pada lokasi penelitian tersebut.
Pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  menjadi  sangat  penting  untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pemerintah pusat dalam hal ini menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen dalam ikut serta membantu  kesuksesan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Maka  melalui  penelitian  ini, peneliti berusaha mengeksplorasi implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa  menggunakan  teori  Edward  III.  Dalam  teori  tersebut  dijelaskan  bahwa keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti berusaha mengidentifikasi perubahan perangkat desa di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang pada Pilkades 2020 dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III.  Bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan ditinjau dari keempat faktor tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut  Moleong (dalam Hardianto) penelitian kualitatif dilakukan di mana peneliti berupaya memahami suatu masalah melalui perilaku, kognisi, motivasi, atau perilaku dan menggunakan kata, kalimat, perilaku, dan bahasa  tertentu  untuk  melakukan  analisis  yang  komprehensif.  Konteksnya  dapat  diperjelas melalui berbagai cara. Penelitian kuantitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Siyoto & Sodik, adalah  suatu  pendekatan  yang  berupaya  menafsirkan  fenomena  yang  ada  daripada menggeneralisasi temuan. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berupaya menyelidiki fenomena  sosial tertentu yang  digambarkan  dengan menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tanpa ada generalisasi.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus. Menurut  Hadi  penelitian  studi  kasus  sebagai  penelitian  komprehensif  dan  intensif  yang mengumpulkan  informasi  komprehensif  tentang  suatu  fenomena  pada  tingkat  individu, kelompok,  atau  lembaga.  Fenomena  ini  merupakan  kejadian  nyata  dan  akan  terus  terjadi. Menurut Yin (dalam Kohlbacher) mendefinisikan studi kasus sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan  untuk  mengkaji  fenomena  kontemporer  yang  terjadi  dalam  kehidupan  nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak didefinisikan dengan jelas.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat sebelum dan berlangsungnya penelitian. Analisis data kualitatif berfokus pada  proses penelitian  di  lapangan  seluruh data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dengan rinci tanpa terkecuali, karena banyaknya
data  yang  didapatkan  akan  semakin  membantu  dalam  proses  analisis.  Menurut Miles&Huberman analisis data penelitian kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hasil temuan yang fokus pada topik penelitian sehingga hasil penelitian yang disajikan jelas.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data dalam bentuk table, grafik dan lain sebagainya.  Dalam  penelitian  kualitatif  penyajian  data  dapat  diuraikan  dalam  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  variable  dan  lain  sejenisnya.  Penyajian  data dilakukan  dengan  tujuan  memudahkan  dalam  memahami  fenomena  penelitian  yang diteliti.
c. Verifikasi
Verikasi  atau  penarikan  kesimpulan  merupakan  proses  akhir  dalam  analisis  data. Kesimpulan awal atau hipotesis awal masih bersifat sementara didukung dengan data- data yang valid, lalu pada tahap akhir analisis data dilakukan penarikan kesimpulan yang memuat temuan penelitian yang belum ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  kewenangan  desa.  Pemerintah  desa mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  urusan  politik  dan  kesejahteraan  masyarakatnya sendiri.  Peran  desa  dan  kepala  desa  dalam  pemerintahan  nasional  Indonesia  harus  dilihat secara  luas,  karena  peran  tersebut  mencakup  pengelolaan  berbagai  urusan  dalam  sistem pemerintahan,  khususnya  penyediaan  layanan  kepada  masyarakat  lokal.  Sebagai  pusat kekuasaan politik, kepala desa mewakili dan mewujudkan penyelenggaran pemerintahan desa (Purnomo,  2016).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  tentang Peraturan  Desa,  perangkat  desa  terdiri  dari  sekretaris  desa,  kaur  kaur,  dan  kepala  daerah (kadus).  Melalui  penerapan  otonomi  desa,  pemerintah  desa  berupaya  untuk  mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  dengan  cara  mengelola  pemerintahan  secara  efisien,  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  dan  memanfaatkan  seluruh  potensi  desa. (Purnomo, 2016).
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintah  desa dalam  hal  ini  kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara  memerlukan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memiliki  kompetensi  untuk  menjalankan  roda pemerintahan. Namun  demikian di  dalam sebuah organisasi seluruh pegawai  dalam hal  ini perangkat desa harus dikelola dengan baik dan diarahkan sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga kualitas SDM yang ada harus disesuaikan dengan tujuan pemerintah desa dengan harapan  penyelenggaraan  pemerintahan  berlangsung  sesuai  dengan  tujuan  tanpa  perlu adanya penyesuaian-penyesuaian krusial dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  maka  hasil  penelitian  dapat dijabarkan sebagai berikut:

## a. Komunikasi
Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika komunikasi yang terjalin di dalamnya berjalan  dengan  baik,  sebab  pola  komunikasi  yang  salah  dapat  menyebabkan  terjadinya disinformasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan  didapatkan kesimpulan bahwa  dalam proses  rekrutmen  calon  perangkat  desa,  Kepala  Desa  Kutamekar  dalam  hal  ini  menjalin komunikasi dengan Camat Kecamatan Ciampel untuk berdiskusi mengenai penjaringan calon perangkat desa. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 Ayat 3 yang berbunyi:
“Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diangkat  oleh  Kepala  Desa  setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”
Pola komunikasi ini sering disebut dengan pola komunikasi bottom up yaitu komunikasi yang terjalin dari bawahan dalam hal ini adalah Kepala Desa ke pimpinan yang lebih tinggi dalam  hal  ini  yaitu  Camat.  Setelah  proses  penjaringan  dan  penetapan  perangkat  desa, selanjutnya Kepala Desa Kutamekar menyampaikan hasil seleksi sehingga dapat diketahui oleh lembaga  masyarakat  desa  lainnya  sebagai  bentuk  pengenalan  dengan  tujuan mengembangkan lingkungan desa serta membantu masyarakat dalam hal administrasi yang menyangkut tentang  desa. Pola komunikasi  ini sering disebut  dengan pola  komunikasi top down  yaitu  penyaluran  pesan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kepada  bawahan  sehingga tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

## b. Sumber Daya
Sumber  daya  menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan terutama kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana serta fasilitas yang  digunakan  sebagai  media  pendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Desa Kutamekar sebagai desa swadaya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja  Pemerintah  Desa  maka  Desa  Kutamekar  berhak  untuk  memiliki  perangkat  desa  yang terdiri dari 1 sekretaris desa, 2 kepala urusan umum dan 3 kepala seksi. Kemudian mengacu pada  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Desa,  syarat  pengangkatan perangkat desa yaitu sebagai berikut:
1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 sampai dengan 42 tahun;
3. Terdaftar  sebagai  penduduk  desa  atau  minimal  bertempat  tinggal  di  desa  1  tahun sebelum pendaftaran;
4. Syarat lain yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Perangkat Desa Kutamekar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan tersebut. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## Sumber: Olahan Peneliti, 2024
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa mayoritas  adalah  sarjana,  hal  ini  dapat  menjadi  bentuk  komitmen  Kepala  Desa  untuk mengembangkan  serta  meningkatkan  kualitas  Desa  Kutamekar.  Masyarakat  Desa  ikut  serta merasakan dampak dari peningkatan SDM perangkat desa. Aman Permana selaku masyarakat desa RT 001/002 menyatakan bahwa:
“Proses pelayanan  administrasi cepat  dan  tepat,  penerbitan  surat  yang  saya
butuhkan  tidak  membutuhkan  waktu  lama  dan  pelayanan  yang  diberikan  ramah serta sangat membantu”
Penuturan  lain  disampaikan  oleh  Atang  selaku  masyarakat  RT  001/RW  004  yang mengatakan bahwa:
“Perangkat  Desa  membantu dalam  pelayanan  yang  bersifat  online,  sangat  membantu buat warga yang tidak mengerti teknologi”
Menurut Parmin masyarakat RT 002/RW 004 menyebutkan bahwa:
“Layanan pembuatan surat sangat cepat, bisa ditunggu”
Berdasarkan  penuturan  warga  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan perangkat  desa  serta  keterampilannya  sangat  berdampak  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat terbantu dengan kecekatan pelayanan yang diberikan. Hal ini membuktikan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  menjadi  sangat  penting  dilakukan  untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

## c. Disposisi
Menurut Edward III disposisi dan sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor terpenting ketiga dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pengetahuan dan kemampuan untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik.
Maka untuk menunjang hal tersebut, pemilihan perangkat desa haruslah yang berdedikasi sehingga  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat  tercapai.  Perangkat  Desa Kutamekar terpilih periode 2020-2026 memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang penempatan dan beberapa merupakan perangkat desa pada periode sebelumnya sehingga membantu menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa dari seluruh bagian saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan serta memajukan desa sesuai dengan wewenang, tugas, fungsi dan larangan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## d. Struktur Birokrasi
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yaitu  struktur birokrasi,  sebab  sebagai  pelaksana  kebijakan  maka  diperlukan  struktur  birokrasi  sebagai pondasi  dalam  pelaksaan  penyelenggaraan  pemerintah,  kebijakan  tidak  dapat terimplementasikan  jika  terdapat  kekurangan  dalam  struktur  birokrasi.  Pengangkatan  dan pemberhentian Perangkat Desa Kutamekar tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa
tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa.  Penerbitan  surat  keputusan  ini dilakukan untuk memperjelas kedudukan serta status kerja perangkat desa agar tidak menjadi bias sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Adapun struktur organisasi Perangkat Desa Kutamekar terdokumentasikan sebagai berikut:

## Sumber: Olahan Peneliti, 2024
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif  yaitu  perspektif proses  dan  perspektif  hasil.  Pada  perspektif  proses,  kebijakan  dikatakan  berhasil diimplementasikan  jika  pelaksana  kebijakan  menjalakan  kebijakan  sesuai  dengan  prosedur yang ada. Sedangkan implementasi kebijakan  dari perspektif hasil yaitu jika  kebijakan yang diimplementasikan  konsisten  dengan  hasil  yang  telah  direncanakan.  Jika  melihat  dari pengertian  tersebut,  maka  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Kutamekar dapat dikatakan berhasil dari perspektif proses, sebab berpedoman pada undang- undang yang berlaku sesuai dengan prosedur yang tertulis.

## SIMPULAN
Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  pemerintah  pusat melakukan sinergisitas dengan seluruh aktor pemerintahan salah satunya yaitu pemerintah desa  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  memudahkan  untuk mencapai tujuan Negara yang tercantum dalam nawa cita. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, profesional dan berdedikasi tinggi. Dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa bertepatan terpilihnya Kepala Desa baru dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## a. Komunikasi
Keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi, ketidakmampuan  dalam  berkomunikasi  akan  berdampak  pada  kegagalan  dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Dalam  proses  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat Desa Kutamekar, Kepala Desa selaku pimpinan melakukan koordinasi dengan pimpinan di atasnya, hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. Sumber Daya
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  diperlukan  dukungan  berupa  media  untuk mendukung  keberhasilannya.  Bentuk  media  yang  dijadikan  sebagai  alat  untuk mempermudah  hal  tersebut  yaitu  sumber  daya,  dalam  hal  ini  sumber  daya  dapat berupa  sumber  daya  manusia  yaitu  sebagai  pelaksana  kebijakan.  Pengangkatan Perangkat  Desa  Kutamekar  dilakukan  dengan  memperhatikan  ketersediaan  sumber daya  manusia  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  setiap  jabatan  yang  ada.  Seluruh Perangkat Desa memenuhi kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun pemanfaatan sumber daya ini tentunya membawa dampak baik bagi keberlangsungan implementasi kebijakan sehingga selaras dengan tujuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
c. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  dalam  hal  ini  yaitu  Kepala  Desa  Kutamekar  selaku pimpinan  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa.  Sejalan  dengan  pemerintah  pusat,  Kepala  Desa Kutamekar  melakukan  rekrutmen  perangkat  desa  untuk  membantunya  dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah agar sejalan dengan tujuan pemerintahan. Pelaksanaan  rekrutmen  dilaksanakan  mengikuti  prosedur yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  dibentuk  untuk  memudahkan  dalam  pencapaian  tujuan  dan membantu kerja-kerja pemerintahan. Pembentukan struktur jabatan dimaksudkan agar setiap  perangkat  desa  dapat  mempertanggungjawabkan  kerja-kerjanya  serta  dapat menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya berdasarkan undang-undang yang telah
ditetapkan. Pembentukan struktur birokrasi pada Perangkat Desa Kutamekar dari segi kebutuhan  serta  kuantitasnya  mengacu  pada  penentuan  klasifikasi  jenis  desa  serta Undang-Undang yang mengaturnya.
Pemerintahan dilaksanakan mengacu pada hukum yang berdasarkan pada ketentuan- ketentuan hukum. Sehingga supremasi hukum menjadi sangat penting sebab sebagai upaya penegakkan  hukum  dengan  menempatkan  hukum  sebagai  kedudukan  tertinggi  untuk menjaga  stabilitas  Negara.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah mengatur  mengenai  pemerintahan  termasuk  penentuan  unit  kerja  di  dalamnya  yaitu perangkat desa. Uraian mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian, kewajiban dan larangan secara jelas telah dijabarkan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan,  maka  saran  yang  dapat  peneliti berikan  yaitu  mengenai  informasi  proses  seleksi  calon  perangkat  desa  dapat  lebih disebarluaskan  kembali,  Kepala  Desa  selaku  pemimpin  dapat  memanfaatkan  media  sosial agar  penyebaran  informasi  dapat  lebih  luas  lagi  dan  terbuka  secara  adil  bagi  seluruh masyarakat yang memenuhi syarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc.
Eko,  S.  (2014). Desa  Membangun  Indonesia.  Forum  Pembangunan  Pembaharuan  Desa (FPPD).
Hadi, S. (1986). Metodologi Research (1,2). Universitas Gajah Mada.
Ilham,  M.,  &  Welasari.  (2016). Evaluasi  Kinerja  Perangakt  Desa  dalam  Mewujudkan  Tertib Administrasi Desa. AlqaPrint Jatinagor.
Kapojos, M. (2022). Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lex Et Sociatis, 10(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42470
Kohlbacher, F. (2006). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. Forum Qualitative Sozial Forschung Social Research, 7(1). https://g.co/kgs/eoEQ3uM
Miles&Huberman. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared
Craft. Educational Researcher, 13(5). https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0013189X013005020
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Purnomo, J. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Infest Yogyakarta.
Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2, 34. https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/69
Rohman, A. (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades. Indonesian  Governance  Journal :  Kajian  Politik  Pemerintahan,  3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24905/igj.3.2.2020.%25p
Somalliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562
Wahidin,  D.  H.,  Candradewini,  C.,  &  Halimah,  M.  (n.d.). Implementasi  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. 2021, 4. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34709