## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-07-04 Accepted: 2021-08-01
Published: 2021-09-01

## ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI  DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Sapto Budoyo Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sevenbudoyo@gmail.com
Nadea Lathifah Nugraheni Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang nadeagreat123@gmail.com

## Martomo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang tomo67187@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  seseorang melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  penipuan  melalui  media  transaksi  elektronik  dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  Undang-Undang nomor  11  tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  nomor  19  tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif.
Lemahnya  kekuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  dan  juga  korban  dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli       atau informasi  yang  baik  didalam  melakukan  suatu  transaksi  melalui  media  eletronik  (media sosial) menjadi  faktor  utama  adanya  tindak  pidana  dalam  UU  ITE.  Putusan  hakim  telah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  atau    undang-undang  yang  telah  berlaku  di  negara Indonesia.

## Kata Kunci : Teknologi Informasi, Media Sosial, Faktor Penipuan
Abstract:  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  factors  of  a  person  committing  a criminal  offense  of  fraud  through  electronic  transaction  media  and  to  find  out  and  analyze criminal  sanctions  for  violations  of  Law  number  11  of  2008  as  amended  by  number  19  of 2016  concerning  Electronic  Information  and  Transactions  (ITE)  using  normative-juridical research method.
Weak legal power carried out by perpetrators and also  victims in conducting a transaction through electronic media is only limited to trust in each other, not seeing the legal provisions, lack  of  knowledge  about  buying,  selling,  or  good  information  in  conducting  a  transaction through electronic media. The main factor in  the existence of criminal acts in the ITE Law. The  judge's  decision  is  in  accordance  with  the  legal  provisions  or  laws  that  have  been  in force in the country of Indonesia.
Keywords: Technology informatics, Social Media, Fraud Factors.

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya teknologi  diera  saat  ini,  penggunaan sosial  media  dan  teknologi  informasi sangatlah penting dalam memudahkan suatu  proses  berkomunikasi,  serta telah  mengubah  kehidupan  manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan  suatu  aktifitas,  hal  ini berpengaruh  juga  tentunya  terhadap perubahan pola pikir dan        tingkah laku  masyarakat.
Era globalisasi telah menempatkan
Indonesia sebagai
bagian  dari  masyarakat  informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia  dalam  berbagai  bidang  yang secara  langsung  telah  mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum  baru  yang  berkaitan  dengan teknologi informasi.
Teknologi  informasi  terbaru  pada saat ini yaitu ponsel pintar (smartphone)  dimana  merupakan  alat komunikasi  genggam  yang  hampir seluruh  lapisan  masyarakat  saat  ini memiliki,  serta  ponsel  pintar  tersebut juga  dilengkapi  oleh  berbagai  macam aplikasi yang menunjang penyimpanan berbagai  data  informasi  diri  kita  dan bisa dijadikan sebagai alat komunikasi berbicara jarak jauh atau menghubungi seseorang dengan
menggunakan  aplikasi  sosial  media Whattshap, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.
Kemajuan teknologi adalah sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari dalam  kehidupan,  karena  kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi prestise dan indikator  kemajuan  suatu  negara. Negara  dikatakan  maju  jika  memiliki tingkat  penguasaan  teknologi  tinggi, sedangkan  negara-negara  yang  tidak bisa  beradaptasi  dengan  kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal.
Dengan adanya teknologi informasi  dan  media  sosial  saat  ini, masyarakat bisa lebih leluasa mengungkapkan  berbagai  opini  yang mereka  inginkan,  baik    untuk  bertukar mengenai  informasi  data,  berita  dan dapat  pula  mengikuti  perkembangan ilmu  pengetahuan  yang  baru,  dengan cepat  dan  juga  praktis.  Kemudian mendapatkan  informasi  secara  aktual, komunikasi  bisa  secara  real  time  dan membangun  relasi  dengan  cepat  dan luas.  Serta  juga  dapat  dijadikan sebagai  bisnis  secara  online  dalam memperkenalkan produk-produk jualan yang dimiliki oleh masyarakat.
Disamping itu, masyarakat menggunakan  teknologi  informasi  dan media sosial itu disalah gunakan untuk berbagai  pelanggaran  tindak  pidana, yaitu  pelanggaran  mengenai  informasi dan transaksi elektronik. Adanya dampak  negatif  yang  ditimbulkan karena adanya teknologi informasi dan media  sosial  ini  yaitu  disalah  gunakan untuk modus penipuan online kemudian menyebarkan berbagai berita-berita  ataupun  informasi  yang berbau  sara,  pornografi  dan  hoax, serta  di  dalam  dunia  bisnis  bisa menimbulkan  persaingan                    yang tidak sehat.
Dalam  hal  tersebut  pemerintah guna menanggulangi dan memberantas pelanggaran tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,  serta  memberikan  suatu jaminan  kepastian  hukum  kepada masyarakat, kemudian dibuatlah peraturan perundang-undangan tentang peraturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Selanjutnya peraturan perundang- undangan  mengenai  informasi  dan transaksi elektronik tersebut diundangkan pada  21 April 2008 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE). namun pada tahun 2016 adanya
perubahan  mengenai  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE) ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008.  Undang-  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  ini  bertujuan  untuk melindungi  berbagai  tindak  pidana pelanggaran khususnya di dunia maya atau  di  media  sosial  dan  menjamin dalam pengakuan serta penghormatan atas  dasar  hak  dan  kebebasan  orang lain  untuk  memenuhi  suatu  tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.
Media  sosial  sangatlah  berperan penting  bagi  masyarakat  modern karena            media  sosial  menjadi perangkat  aplikasi  yang  paling  sering digunakan  dalam  melakukan  interaksi sosial  pada  saat  ini.  Tidak  salah  jika sosial  media  menjadi  pilihan  utama sebagai media pengekspresian kekecewaan  atau  rasa  bahagia  oleh masyarakat  secara  individu  dengan menunjukan  eksistensinya  yang  ada kepada  masyarakat  atau  individu  lain.
[ 1 ]
Namun  dibalik  keunggulan  dan kecanggihan teknologi saat ini, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai batasan- batasan penggunaan teknologi informasi  dan  sosial  media,  yang berakibat masyarakat dapat melakukan suatu tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
Masih  banyak  masyarakat  yang belum  mengetahui  sanksi  apa  saja yang akan diberikan kepada masyarakat  jika  melakukan  suatu tindak  pidana  pelanggaran  mengenai informasi  dan  transaksi  elektronik. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, belum sepenuhnya  mencapai  sasaran  yang optimal  bagi pelanggaran-pelanggaran tindak  pidana  pelanggaran  undang- undang informasi dan transaksi elektronik.
Diharapkan  dalam  penelitian  ini, masyarakat tentunya lebih bijak dalam penggunaan teknologi informasi maupun  media  sosial,  dan  lebih waspada  terhadap  tindak  pelanggaran maupun  kejahatan  yang  ditimbulkan oleh oknum.
Oknum yang
tidak
bertanggungjawab dalam
menggunakan teknologi informasi maupun media sosial. Dan masyarakat
bisa  lebih  paham  akan  hal  mengenai Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta dalam  penegakan  hukumnya,  para penegak hukum lebih mengedepankan hukum  yang  berkeadilan,  hukum  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  serta hukum  yang  memiliki  kepastian,  agar masyarakat tidak bingung akan peraturan-peraturan  yang  telah  dibuat dan telah ditetapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu untuk mengantisipasi  suatu  permasalahan terkait  pelanggaran  undang-undang informasi  dan  transaksi  elektronik, penelitian  ini    bertujuan  untuk  meneliti dan mengetahui lebih lanjut faktor atau penyebab    seseorang  melakukan suatu tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai penipuan, serta sanski pidana terhadap pelanggaran Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw).

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan Latar belakang yang  telah  diuraikan  maka  pokok permasalahan dalam artikel ini mengenai  bagaimana  faktor  yang memicu  tindak  pelanggaran  penipuan melalui media transaksi  elektronik  dan bagaimana sanksi pidana pelanggaran terhadap  UU  19  tahun  2016  tentang informasi  dan  Transaksi  Elektronik? Diharapkan  dengan  penelitian  ini dapat  memberikan  wawasan  bagi pembacanya.

## METODE PENELITIAN
Pada Penelitian ini peneliti menggunakan  metode  yuridis  hukum normatif [ 2 ] . Adapun Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang  menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan  yang  sedang  diteliti. Dalam  spesifikasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  diskriptif analitis  dimana  penulis  berusaha menganalisa  kemudian  menguraikan mengenai hasil penelitian sesuai permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.
Sehinngga diharapkan dalam penulisan  ini  mendapatkan  hasil  dan gambaran  yang  jelas,  rinci,  serta sistematis tentang  penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Media  transaksi  elektronik  saat ini  semakin  berkembang  dan  telah memberikan dampak kepada masyarakat luas. Namun dalam praktinya  media  transaksi  elektronik salah satunya smartphone bisa disalah gunakan oleh oknum- oknum
masyarakat yang tidak bertanggungjawab  untuk  melakukan suatu tindak pidana pelanggaran penipuan  online  atau  tindak  pidana pelanggaran penipuan media transaksi elektronik.
Tindak pidana pelanggaran penipuan  melalalui  media  transaksi elektronik  yaitu  dengan  menggunakan smartphone,  masih  banyak  dijumpai akhir-akhir  ini.  Dengan  dalih  untuk memberikan  suatu  iming-  iming  atau barang  tertentu  dengan  harga  yang murah  dan  di  iming-  iming  dengan suatu perjanjian yang sangat menggiurkan  bagi  masyarakat  yang awam  akan  perkembangan  teknologi saat  ini.  Bukan  tanpa  alasan  sarana media sosial digunakan dalam melancarkan  aksinya,  karena  dengan
sarana  media  transaksi  elektronik tersebut para penipu bisa lebih leluasa melancarkan  aksinya  hanya  dengan berbekal media informasi yaitu smartphone yang didalamnya terdapat beberapa  fitur  suatu  aplikasi  salah satunya  yang  biasa  digunakan  oleh para  penipu  yaitu  facebook,  dan  juga tidak  menutup  kemungkinan  para penipu  juga  memanfaatkan  fitur-fitur lainnya seperti short message service, email, whatshaap, dan berbagai aplikasi-aplikasi  yang lainnya  didalam smartphone. [ 3 ]
Tindak pidana pelanggaran penipuan  online  di  Indonesia  sendiri termasuk  kedalam  tindak  pidana  yang tertinggi  laporannya,  tercatat  dari kurun  waktu  5  tahun  terakhir  dimulai dari  tahun  2016  sampai  dengan  2020 kasus  tindak  pidana  pelanggaran penipuan online mengalami penurunan dan  kenaikan  kasus  penipuan  online. Tercatat  pada  tahun  2016  terdapat laporan  penipuan  online  sebanyak 1.570  kasus,  kemudian  di  tahun  2017 mengalami  penurunan  dengan  kasus sebanyak 1.430 kasus laporan penipuan  online,  selanjutnya  pada tahun  2018  mengalami  peningkatan jumlah laporan penipuan online sebanyak 1.781 laporan kasus penipuan online, dan mengalami penurunan  kembali  pada  tahun  2019
dengan jumlah 1.617 laporan mengenai  penipuan  online,  selanjtnya pada  tahun  2020  juga  mengalami penurunan laporan terkait kasus penipuan  online  dengan  jumlah  649 laporan kasus penipuan online. [ 4 ]
Sejak  Januari  hingga  September 2020, penipuan online berada di posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan  siber  berasal  dari  kategori tersebut.  Sejak  2016  hingga  2020 (September), total 7.047 kasus penipuan  online  dilaporkan.  Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap tahunnya. Penipuan  online  marak  terjadi  melalui media sosial. Modusnya pun berbeda- beda,  mulai  dari  rekayasa  sosial (social engineering), menjual produk di bawah harga pasar hingga membatasi komentar  pada  unggahan  terkait  dan menawarkan  berbagai  jasa  dengan modus yang cepat, efisien dan mudah.
Adapun faktor seseorang melakukan suatu tindak pidana pelanggaran  penipuan  menggunakan media  transaksi  elektronik  berupa smartphone dengan modus menawarkan  suatu  barang  kepada korban,  yang  paling  utama  faktor tersebut  adalah  kebutuhan  untuk memenuhi  hidup  sehari-hari,  dan seseorang melakukan tindakan pidana
pelanggaran  penipuan  online  antara lain [ 5 ] :
1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Pendorong untuk melakukan tindak pidana penipuan online 3. Faktor  Lingkungan  Sosial  dan budaya masyarakat
4. Faktor Pendidikan
Berdasarkan beberapa faktor diatas,  artikel  ini  akan  membahas faktor-faktor seseorang melakukan suatu  tindak  pidana  penipuan  melalui media  transaksi  elektronik,  dengan menjabarkan faktor-faktor diatas secara terperinci.
1. Faktor  Ekonomi,  Kemiskinan didalam kehidupan masyarakat saat ini berdampak  dengan  maraknya suatu  tindak  pidana  terkhusus tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik  atau  online,  dengan macam-macam  modus  oleh pelaku penipuan untuk mendapatkan korban. Kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat banyak yang menganggur atau  tidak  memiliki  pekerjaan juga bisa mengakibatkan seseorang  melakukan  tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik yang  bisa  berdampak  pada ekonomi  tersebut.  Sehingga dalam  kehidupan  masyarakat yang notabennya adalah
masyarakat  kalangan  bawah,
pastinya lingkup keluarga yang berada di masyarakat kalangan  bawah  yang  tidak memiliki  pekerjaan  dan  miskin pastinya  mereka  mencari  cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar layak, dan salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat atau seseorang tersebut dengan  cara  melakukan  suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana penipuan
melalui media transaksi elektronik  atau  online.  Dimana dirasa  oleh  para  penipu  atau seseorang  yang  melakukan tindak pidana penipuan
melalui media transaksi elektronik tersebut, lebih leluasa  dalam  melancarkan aksinya  dengan  mudah  dan lebih  efisien  tidak  membuang waktu cukup lama untuk melakukan aksi penipuan
dengan  hanya  menggunakan alat  bantu  media  transaksi elektronik yaitu  smartphone.
2. Faktor Pendorong untuk melakukan tindak pidana penipuan, seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan online.
Munculnya  faktor  pendorong ini  lahir  atau  muncul  dari pribadi  seorang  atau  pelaku penipuan  online  itu  sendiri. Dan  faktor  pendorong  yang lainnya  tentunya  yaitu  masih lemahnya  tingkat  keamaan sistem  untuk  melakukan  suatu transaksi di media sosial
(online).  Yang  mana  faktor tersebut  bisa  dimanfaatkan
oleh masyarakat atau seseorang  untuk  melakukan suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran penipuan menggunakan media sosial  (online)  dengan  mudah, dan kurangnya secara menyeluruh  sertifikasi  setiap proses  transaksi  jual  beli  dan kerjasama  untuk  memastikan bahwa proses transaksi atupun kerjasama tersebut sesuai  atau  telah  disepakati bersama.
3. Faktor lingkungan budaya, sosial  dan  masyarakat,  Faktor lingkungan  sosial  dan  juga budaya  masyarakat  sekitar,
juga dapat mempengaruhi adanya  suatu  tindak  pidana kejahatan  ataupun  penipuan melalui media transaksi elektronik.  faktor  lingkungan khususnya  bahwa  seseorang yang  berada  dalam  lingkup atau lingkungan yang notabennya adalah lingkungan yang  semua  ditempati  oleh para penjahat ataupun preman dan orang-orang atau masyarakat  yang  perilakunya kurang  baik  dipandang  oleh masyarakat lainnya dapat juga berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat yang  tidak  baik  pula.  Dengan faktor  lingkungan  yang  seperti itu,  tidak  hanya  sekali  dua  kali seseorang dapat    melakukan suatu
tindak pidana, melainkan bisa berkali-kali atau  terus  menerus  untuk
melakukan  suatu  kejahatan tindak  pidana  ataupun  tindak pidana  pelanggaran  melalui media transaksi elektronik (online). Karena adanya
dorongan dari lingkungan serta pergaulan-pergaulan
yang  ada  pada  lingkungan yang  ditempatinya.  Budaya bermasyarakat pada
umumnya
mencerminkan suatu  kebaikan  yang  tunduk akan aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Adanya sikap, rasa kepercayaan dan adanya nilai- nilai  baik  yang  terkandung didalam kebudayaan
bermasyarakat, sebagai cerminan  untuk  berbuat  baik dan  tidak  melakukan  suatu tindakan untuk melanggar aturan-aturan atau hukum yang  berlaku  di  masyarakat dan  tidak  menodai  nilai-nilai baik yang telah tertanam pada budaya  bermasyarakat.  Faktor budaya  bermasyarakat,  pada saat ini mengalami pergeseran atau  perubahan  yang  sangat pesat dengan semakin canggihnya teknologi informasi pada saat ini. Adapun pergeseran  atau  perubahan tersebut  budaya  masyarakat yang  dulunya  taat  akan  suatu aturan  dan  menjaga  nilai-nilai kebudayaan yang ada di kehidupan bermasyarakat, namun saat ini semakin berkembangnya teknologi informasi, dengan cepat budaya  yang  dulu  berubah karena  adanya  budaya  baru
yang lebih modern dibandingkan budaya masyarakat  yang  sebelumnya. Dan pergeseran atau perubahan budaya masyarakat tersebut berdampak pula kepada penyalahgunaan ilmu pengetahuan/ilmu pengetahuan  teknologi  yang tidak  melihat  siapa  yang  telah melakukan  perbuatan/perilaku menyimpang  tindak  pidana yang  tidak  bertanggungjawab
atas apa yang telah diperbuatnya.
4. Faktor Pendidikan, Faktor pendidikan  juga  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan dengan  menggunakan  media transaksi  elektronik  (online). Seseorang  yang  kurangnya pendididkan secara formal ataupun non formal akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan  atau  melakukan tindak pidana. Keterkaitan dari faktor ekonomi, faktor pendorong  untuk  melakukan tindak pidana, faktor
lingkungan  sosial  dan  budaya dalam  masyarakat,  serta  yang terakhir  faktor  pendidikan  erat kaitannya  dengan  seseorang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum.
Seseorang yang tidak memiliki pendidikan  yang  layak  atau belum pernah menempuh pendidikan  baik  secara  formal maupun  non  formal  lebih
rentan  untuk  melakukan  suatu tindak  pidana.  Karena  tanpa adanya suatu pendidikan formal  dan  non  formal  seperti pemahaman agama serta pemahaman  mengenai  hukum seseorang  tidak  tahu  akan dampak yang ditumbulkan dan konsekuensi  apa  yang  akan didapatkan  dari  tindakan  yang telah ia perbuat.
Adapun  faktor  tambahan  yang bisa  dikategorikan  sebagai  faktor terjadinya tindak pidana atau seseorang  melakukan  tindak  pidana pelanggaran  melalui  media  transaksi elektronik,  faktor  tambahan  lainnya yaitu :
a. Adanya  niat  atau  dorongan  dari diri  pelaku  atau  dari  dalam  diri pribadi  pelaku  untuk  melakukan suatu  tindak  pidana  penipuan online.
b. Adanya kesempatan untuk malaksanakan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pelanggaran  penipuan  melalui media transaksi elektronik.
c. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan  oleh  para  pelaku  dan juga  korban  dalam  melakukan suatu  transaksi  melalui  media elektronik,  dan  hanya  sebatas kepercayaan  satu  sama  lain, tidak melihat ketentuan hukumnya.
d. Kurangnya  pengetahuan  akan hal  jual  beli  atau  informasi  yang baik  didalam  melakukan  suatu transaksi  melalui  media  eletronik atau dengan cara online.
Dalam menanggulangi
suatu  tindak  pidana  tidak  lah mudah dalam penerapannya atau  dalam  praktiknya,  karena tidak akan hilang dengan sendirinya  suatu  tindak  pidana tersebut, haruslah ada upaya dari masyarakat dan juga para penegak hukum untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. Semua tindak pidana kejahatan atupun pelanggaran, selama masyarakat masih  ada  di  bumi  ini  kejahatan dan pelanggaran akan tetap ada. Kejahatan dan pelanggaran akan selalu hadir dalam segala bentuk tingkatan  lapisan  dimasyarakat entah itu dari kalangan masyarakat bawah, kalangan menengah,  dan  kalangan  atas.
Untuk meminimalisir suatu tindak pidana khususnya penipuan online dalam penegakannya haruslah  sesuai  apa  yang  telah pelaku  perbuat  dan  penegakan hukum  harus  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  telah  berlaku dinegara indonesia, sehingga dalam  masyarakat  jika  sudah teratasi suatu permasalahan tindak  pidana  kejahatan  ataupun pelanggaran di lingkungan
masyarakat akan terciptanya kedamaian dan ketrentaman bermasyarakat serta aman dalam berintraksi satu sama lain melalui media transaksi elektronik ataupun media sosial.
Berdasarkan  kasus  yang telah diputus oleh hakim pengadilan  negeri  banyuwangi [ 6 ] dan  membaca  mengenai kasus  penipuan  yang  dilakukan oleh pelaku dengan
menggunakan  modus  penipuan melalui media transaksi elektronik  atau  dengan  media sosial  yaitu  facebook.  Dapat digaris  bawahi  bahwa  pelaku yang  bernama  Sunaryo  Supardi bin  Supardi  dan  saksi  Nur Alamsyah yang berperan sebagai penampung uang hasil dari penipuan online dan telah melakukan perbuatan tindak pidana  penipuan  melalui  media sosial yaitu facebook, pelaku dan saksi  dalam    perkara  tersebut bekerjasama  untuk  melakukan perbuatan  tersebut  dikarenakan adanya  faktor  yang  mendorong untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan adanya  celah  atau  kesempatan untuk  menipu  korban  yang  tidak tahu atau kurangnya
pemahaman  mengenai  transaksi yang  dilakukan  melalui  media sosial dengan aman.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan  diatas,  bahwa  faktor- faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak
pidana  penipuan  melalui  media transaksi elektronik atau menggunakan media sosial
seperti  facebook,  dimana  faktor yang  paling  berpengaruh  yaitu faktor ekonomi, kehidupan bersosial,  adanya  dorongan  atau niat dari diri sendiri dan kurangnya pendidikan secara formal  atau  non  formal  dari pelaku  tindak  pidana  penipuan melalui media sosial (online).
Tindak pidana penipuan setiap  tahunnya  dari  laporan yang  telah  dibuktikan  dengan presentase dan juga angka diatas  setiap  tahunnya  ada  yang naik  dan  juga  ada  yang  turun mengenai  laporan  atau  kasus penipuan yang dilakukan menggunakan  media  transaksi elektronik  atau  media  sosial. Pemerintah diharapkan bisa
secara optimal untuk
menanggulangi
permasalahan kemiskinan untuk menanggulangi terjadinya  suatu  tindak  pidana
yang  faktornya  adalah  pengaruh dari kemiskinan, untuk
pemerintah  haruslah  membuka lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat yang membqutuhkan dan kurang mampu.
Kemudian  penegak  hukum harus optimal dalam menegakkan  hukum  dan  tidak pilih  kasih  atau  jangan  sampai penegakan  hukum  itu  tajam  ke bawah  tumpul  keatas,  semua harus disama ratakan sesuai apa yang  telah  pelaku  perbuat  dan dihukum  dengan  apa  yang  telah pelaku  lakukan  secara  maksimal dengan  pertimbangan hati nurani dari penegak hukum. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan  Negeri  Banyuwangi (Studi Kasus Nomor :
26/Pid.Sus/2020/PN  Byw)  yang menyatakan bahwa adanya beberapa  barang  bukti  yang dibuktikan  di  pemeriksaan  di depan  persidangan,  yang  mana terdapat unsur-unsur yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti  melakukan  tindak  pidana pelanggaran undang-undang
Nomor 11 tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan  Nomor  19  tahun  2016.
Jaksa  Penuntut  Umum  dalam dakwaannya menggunakan dakwaan  alternatif  dengan  pasal 45  ayat  1  Jo.  Pasal  28  ayat  1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-  Undang  Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Jo. Pasal  55  ayat  1  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Adapun dakwaan  yang  terbukti  dalam persidangan  dengan  unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur  “Setiap  Orang”,  Unsur setiap orang dalam perkara pada kasus  penipuan  melalui  media transaksi  elektronik  atau  media sosial  tersebut  telah  terpenuhi dan diyakini bahwa dengan adanya  terdakwa  yang  bernama Sunaryo  Supandi  bin  Supandi,
yang telah diakui identitas
tersebut dan telah tertera didalam  surat  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum.  Berdasarkan pasal  1  angka  15  Kitab  Undang- Undang  Acara  Pidana  bahwa
terdakwa adalah “seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa  dan  diadili  di  sidang pengadilan”. Tentunya untuk bisa membuktikan seseorang
dikatakan sebagai terdakwa
haruslah  cukup  bukti  sebagai dasar  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
2. Unsur  “Dengan  senagaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan”,
Kesengajaan  (dolus)  merupakan bagian  dari  kesalahan  (schuld). Sebuah Kesalahan [ 7 ] (dalam arti yang  seluas-luasnya)  terdiri  atas beberapa unsur, yaitu:
a. Adanya kemampuan bertanggung  jawab  pada  si pembuat,  artinya  keadaan jiwa si pembuat harus normal Hubungan batin antara  si  pembuat  dengan perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan  (dolus)  atau kealpaan (culpa)
b. Tidak  adanya  alasan  yang menghapus  kesalahan  atau tidak ada alasan pemaaf
Maksud daripada “sengaja” disini yaitu bahwa kemauan seseorang untuk  melakukan  suatu  tindak pidana  atau  perbuatan  yang dilarang oleh hukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus diatas bahwa pelaku dengan  sengaja  menyebarkan berita  bohong  dan  memposting barang  sepeda  motor  ATV  mini yang kemudian ditawarkan
melalui media sosial yaitu facebook  dengan  modus  harga yang  miring  atau  harga  yang lebih  murah  dari  harga  aslinya atau  harga  pasarannya.  Padahal dari  apa  yang  diposting  oleh pelaku  tindak  penipuan  online tersebut  barang  bukan  milik  dari pada si pelaku, melainkan pelaku mengambil gambar atau foto dari internet  dan  kemudian  pelaku menggunakan  foto  atau  gambar tersebut  untuk  keperluan  modus penipuan online dan mengelabuhi  atau  menyebarkan berita  bohong  tersebut.  Tanpa hak  yaitu  dilakukan  oleh  diri pribadi untuk menyebarkan berita bohong  atau memposting barang yang  bukan  milik  sendiri  dan tanpa  adanya  ijin  terlebih  dahulu kepada  orang  yang  memiliki barang  aslinya.  Dan  perbuatan yang  dialakukan  oleh  pelaku tindak pidana penipuan menggunakan  media  transaksi elektronik,  terbukti  dengan  benar dan  dengan  sengaja  melakukan penipuan  dengan  menggunakan media  sosial  dengan  modus memberikan  penawaran  barang sepeda  motor  mini  ATV  dengan harga  Rp  4.000.000,  00  (empat juta rupiah).
3. Unsur “Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial”. Bersadarkan pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor
19  Tahun  2016  mengatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.  Dalam  putusan  hakim Pengadilan  Negeri  Banyuwangi menyatakan  bahwa  pelaku  atau terdakwa melakukan tindak pidana  tersebut  telah  merugikan saksi korban sebesar Rp. 5.425.000,00  (lima  juta  empat ratus  duapuluh  lima  rupiah).  Dan perbuatan terdakwa tersebut telah  dijatuhi  ancaman  pidana sebagaimana  dalam  Pasal  45 ayat  1  Jo  Pasal  28  Ayat  (1) Undang-  Undang  No.19  Tahun 2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.

## Sesuai  dengan  ide  dasar  hukum
yang dikemukaan oleh Gustav Radbruch, [ 8 ] bahwa  hukum  haruslah memiliki  3  nilai  hukum  yaitu  keadilan dalam  hukum,  kemudian  kepastian hukum dan kemanfaat hukum.
Menurut penulis, keadilan hukum yaitu hakim  harus  memutus  suatu  perkara sesuai dengan apa yang telah terdakwa  perbuat.  Tentunya  hakim tidak  boleh  tebang  pilih  atau  tidak boleh  memutus  suatu  perkara  tanpa dasar,  dan  hakim  haruslah  memutus dengan seadil-adilnya, dimana keadilan  harus  ditegakkan  sesuai aturan yang berlaku. Kepastian hukum dalam  menegakkan  suatu  aturan haruslah  sesuai  dengan  aturan-aturan yang  berlaku,  agar  masyarakat  tidak menjadi  bingung  mengenai  suatu aturan  yang  belum  disahkan  atau belum  berlaku  di  masyarakat  untuk digunakan  atau  dijadikan  sebagai acuan  dalam  menegakkan  hukum  di masyarakat ataupun di negara. Kemanfaatan  hukum,  dalam  memutus suatu perkara penegak hukum haruslah melihat dari sisi kemanfaatannya, dimana kemanfaatan hukum  haruslah  memberikan  rasa keamanan serta menjamin akan kebahagiaan manusia atau kebahagiaan masyarakat pada umumnya.
Menurut  penulis,  hakim  dalam memutus  perkara  kasus  penipuan online yang telah terdaftar di
Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor registrasi : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw tersebut telah  adil,  dimana  dalam  memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan  terlebih  dahulu dalam  menganalisis  dan  memutus suatu  kejadian,  kemudian  melihat unsur-  unsur  dalam  suatu  perkara serta  melihat  alat  bukti  dan  beserta saksi-saksi. Keadilan yang ditunjukkan dalam  putusan  hakim  Pengadilan Negeri  Nomor:  26/Pid.Sus/2020/PN Byw  yaitu  hakim  memutus  terdakwa dengan  hukuman  penjara  8  (delapan) bulan  ,  dimana  pidana  tersebut  dirasa sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat.
Hakim  dalam  memutus  perkara di  persidangan  Pengadilan  Negeri
Banyuwangi telah berusaha memberikan kepastian kepada masyarakat  mengenai  aturan  yang telah ditetapkan dan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah memutus  perkara  penipuan  online tersebut  memutus  dengan  aturan perundang-undangan dengan pasal 45 A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang  No.19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1)  ke-1  KUHP  yang  telah  ada  dan telah  di  sahkan  atau  ditetapkan sebagai  aturan  yang  berlaku  di negara, sehingga bisa dijadikan sebagai  acuan  untuk  menentukan hukuman  bagi  terdakwa  tindak  pidana pelanggaran  undang-undang  nomor 11  tahun  2008  sebagaimana  telah diubah  dengan  undang-undang  nomor 19  tahun  2016  tentang  informasi  dan transaksi elektronik, yang mana kepastian  hukum  harus  menjamin  hak dan kewajiaban setiap warga negara.
Dalam  hukum  jika  tanpa  adanya suatu  kepastian  atau  nilai  dalam kepastian hukum, maka akan kehilangan makna dari pada kepastian hukum itu sendiri, dan tidak dapat lagi digunakan  sebagai  pedoman  bagi perilaku  setiap  orang  atau  warga negara [ 9 ] .  Kepastian  hukum  sendiri dibuat untuk memberikan rasa keadilan  dan  menciptakan  ketertiban bagi  setiap  warga  negara,  tentunya kepastian hukum mengandung beberapa arti yang memiliki kejelasan, tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak menimbulkan kontradiktif, serta tentunya aturan tersebut atau undang- undang  bisa  dilaksanakan.  Hukum tentunya harus berlaku tegas di dalam
masyarakat  bernegara,  mengandung keterbukaan  yang  mana  siapapun dapat  memahami  makna  dan  arti  dari suatu ketentuan hukum, dimana hukum  yang  satu  dengan  hukum  atau aturan  yang  lainnya  tidak  boleh kontradiktif  sehingga  tidak  menjadi suatu sumber keraguan dalam penerapannya [ 10 ] .
Kemanfaatan hukum pada dasarnya  masyarakat  mengharapkan adanya  suatu  kemanfaatan  dalam pelaksanaan  atau  penegakan  hukum di negara. Pelaksanaan hukum ataupun  dalam  menegakkan  hukum harus  memberikan  suatu  manfaat ataupun  kegunaan  bagi  masyarakat. Tentunya  jangan  sampai  hukuman yang  ditetapkan  atau  dilaksanakan dan ditegakkan malah akan menimbulkan
keresahan di
masyarakat.
Penulis berpendapat, hakim Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  untuk memberikan suatu kemanfaatan dalam hukum  sudah  menjalankan  apa  yang semestinya hakim tetapkan atau putuskan  terhadap  terdakwa  penipuan online  melalui  media  sosial.  Hakim memanfaatkan  atau  menggunakan ketentuan perundang-undangan sesuai  dengan  apa  yang  telah  hakim ketahui,  serta  dalam  menerapkan peraturan  atau  undang-undang  yang
digunakan  dalam  memutus  perkara  di Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  yang menangani  terdakwa  kasus  penipuan online  melalui  media  sosial,  hakim memberikan  suatu  gambaran  dimana hukum memberikan kemanfaatan atau kegunaan  yang  tujuannya  melindungi kepentingan  baik  kepentingan  individu dengan  individu,  kepentingan  individu dengan  kelompok,  atau  kelompok dengan  kelompok  demi  terjaminnya suatu suatu penyelenggaraan kepentingan  bersama  di  masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman,  dan  tentram  bagi  kehidupan bersosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka didapatkan
kesimpulan sebagai berikut :
Faktor yang mempengaruhi seseorang  melakukan  tindak  pidana penipuan  melalui  media  transaksi elektronik yaitu faktor ekonomi, kemudian faktor karena adanya dorongan  untuk  melakukan  suatu tindak  pidana  penipuan  online,  faktor pendidikan,  serta  faktor  lingkungan dan budaya di masyarakat sekitar.
Kemudian adanya faktor tambahan mengenai seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan online melalui media
transaksi  elektronik  atau  media  sosial yaitu  adanya  niat  atau  dorongan  dari diri  sipelaku  atau  dari  dalam  diri pribadi  pelaku  untuk  melakukan  suatu tindak pidana penipuan online, adanya kesempatan untuk malaksanakan aksinya  atau  melaksanakan  tindak pidana  penipuan  online,  lemahnya kekuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  dan  juga  korban  dalam melakukan  suatu  transaksi  melalui media  elektronik  serta  dan  hanya sebatas  kepercayaan  satu  sama  lain, tidak  melihat  ketentuan  hukumnya, kurangnya  pengetahuan  akan  hal  jual beli  atau  informasi  yang  baik  didalam melakukan  suatu  transaksi  melalui media  elektronik  (media  sosial)  atau dengan cara online.

## REFERENSI
[ 1 ] Antonius Cahyadi dan E.
Fernando  M.  Manullang.  (2007). Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta
[ 2 ] Bambang Waluyo. (2004). Pidana  dan  Pemidanaan,  Sinar Grafika,  Depok.  Burhan  Asofa, 2001,  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta)
[ 3 ] C.S.T  Kansil.  (1989).  Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum

## Indonesia, penerbit balai  pustaka
Jakarta [ 4 ] I  Made  Kardiyasa,  A.A  Sagung
Laksmi  Dewi  dan  Ni  Made Sukaryati Karma. (2020).  Sanksi
Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech), Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1
[ 5 ] I  Made  Widnyana.  (2010).  Asas- Asas  Hukum  Pidana,  Fikahati Aneska  bekerja  sama  dengan BANI Arbitration Center, Jakarta.
[ 6 ] Gustav Radbruch. (2010).
Menguak  Teori  Hukum  (Legal
Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence)
Termasuk
Undang-Undang  (Legisprudence)
Volume  I  Pemahaman  Awal,
Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta.
[ 7 ] Hans  Kelsen.  (2011).  General
Theory of Law and State,
diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
[ 8 ] Japar Muhammad.
(2018). Teknologi Dan Informasi Pendidikan (Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press.
[ 9 ] Suyanto  Sidik.  (2021).  Dampak
Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)
Terhadap Perubahan Hukum Dan  Sosial  Dalam  Masyarakat, Jurnal  Ilmiah  Widya,  Volume  1 Nomor  1,  Mei-Juni  2013  hal.  1 https://e- journal.jurwidyakop3.com/index.p hp/jurnal-ilmiah/article/view/99 , Februari 2021
[ 10 ] Sandhi  Amukti  Bahar,  Supanto,
Riska Andi Fitriono. (2021).
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulan Tindak Pidana Prnghinaan Media Sosial,
Residive Vol.4 No.1 Januari-April 2015 hal.110.https://jurnal.uns.ac.id/re sidive/article/view/40555/2678 Maret 2021