## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM

## THE POSITION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) AS A LAW ENFORCEMENT INSTITUTIO

## Sri Hariati
Universitas Mataram Email srihariati@unram.ac.id

## Abstrak
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang salah satu agenda reformasi yang kuat dihembuskan adalah tuntutan perubahan terhadap konstitusi  negara yakni Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD RI 1945, kenapa perubahan UUD  1945 merupakan bagian dari tuntutan reformasi ?. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun dalam UUD 1945, tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi  negara, di samping berbagai kelemehan yang melekat pada sifat kesementaraan UUD 1945 dan ketergesaan dalam pembuatannya

## Kata kunci: Kedudukan KPK, Institusi, Penegakan Hukum

## Abstract
Marriage is a crucial institution in society. The existence of this institution legitimizes the legal relationship between a man and a woman. Law Number 1 of 1974, one of the strong reform agendas, demanded changes to the constitution of the state, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, abbreviated as UUD RI 1945. Why is the amendment to the 1945 Constitution part of what the reform demands? Various circles argue that the ongoing crisis in Indonesia is rooted in the ambiguity of the concepts established in the 1945 Constitution, the absence of checks and balances among state organizational components, and the inherent weaknesses due to the temporary nature of the 1945 Constitution and the haste in its formation.

## Keywords: Position of KPK, Institution, Law Enforcement

## A. PENDAHULUAN
Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar tersebut adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. 2 Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. 3 Dengan demikian, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini
1 Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW ), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 61.
2 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konstitusi Press, Jakar- ta,2006 Hlm.5
3 Ibid.
juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).
Dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep klasik trias politica yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dikenal luas dan digunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan. Menurut Montesquieu, disetiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan,yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4 Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda, setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak, 5 walaupun tidak secara tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk trias politica ini. 6
Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep trias politica dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances . 7
Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga- lembaga negara baru yang dapat berupa dewan ( council ), komisi ( commission ), komite ( committee ), badan ( board ), atau otorita ( authority ). 8
Dalam konteks Indonesia, kecenderungan  munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah state auxiliary organs atau state auxiliary institutions yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. 9 Munculnya lembaga negara bantu  ( state auxiliary organs atau state auxiliary institutions ) dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan banyak penafsiran para ahli hukum tatanegara, tentang lembaga negara diluar  lembaga negara yang menjalankan fungsi negara kaitanya dengan   “teori trias politica” yang digunakan.
Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.
4 Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi , UII Press Yogyakarta, 2007, hlm 71
5 Asshiddiqie, loc. cit.
6 Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan ( distribution of power ), bukan pemisahan kekuasaan ( separation of power ) yang merupakan prinsip trias politica . 7 Ibid
8 Jimly Asshiddiqie menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk eksperimentasi  kelembagaan
( institutional experimentation ). Lihat Asshiddiqie (b), op. cit. , hal. vii-viii.
9 Ibid . hal. viii.

## 512~522
Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa; “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini   dimulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.” Atas dasar itulah lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya diligitimasikan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,   komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). 10 Keberadaan KPK memang menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan belum dapat bekerja secara optimal. KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Dalam keberadaan KPK agar tidak menimbulkan berbagai ragam pertanyaan dan berbagai penafsiran sangat di perlukan penataan kembali sistem ketatanegaraan terkait keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan sehingga KPK tidak menjadi bahan perbincangan yang berlarut-larut nantinya.
Penataan kelembagaan yang belum sepenuhnya dijalankan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu yang berperan strategis dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup lengkap untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan keberadaan KPK menganai status dan kedudukan serta apabila terjadi tumpang tindih dan sengketa dengan lembaga lainnya penyelesaian juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi, mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu serta diberikan kewenangan oleh Undang-undang bukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konsepsi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memang mengandung interprestasi yang beragam. Hal ini disebabkan pasca amandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara. Mengenai hal ini ada satu teori yang terkenal dari Montesquieu, yaitu trias politika yang memisahkan secara tegas kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif , kekuasaan legilatif, dan kekuasaan yudikatif . Trias politika tersebut juga banyak mendapat kritikan, penyebabnya adalah tidak ada kejelasan konsepsi tentang pemisahan kekuasaan yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah eksekutif, legislative, dan yudikatif ataupun yang bersifat campuran.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu 1). Kedudukan Hukum “Legal Standing’” KPK  Sebagai Lembaga Negara?. 2) Kedudukan Hukum “Legal Standing’” KPK  dalam Struktur   Ketatanegaraan?.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu di mana penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menelaah literatur-literatur
10 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , kon- stitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 88
yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dan untuk mendapatkan jawaban yang logis dengan gahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat Penelitian dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.
Pengumpulan bahan  hukum dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.
Adapun Teori Hukum yang akan digunakan dalam membahas dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Teori Tentang Norma Sumber Legitimasi
Teori tentang norma sumber legitimasi menurut Jimly Asshiddiqie merupakan Teori tentang “apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu terkait dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan.” 11 Ditingkat pusat, kita dapat membedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan pada tingkat pusat, yaitu: 12
a.  Lembaga yang dibentuk berdasar UUD yang diatur daditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
b.  Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
c.  Lembaga yang dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
d. Lembaga yang dibentuk berdasar Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri. Lembaga pada tingkatan konstitusi terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi tertinggi. 13
Lembaga tingkat kedua ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Karena itu pembubaran atau pengubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. Pengaturan kewenangan lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam Undang-Undang, tetapi pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi tertinggi. 14
11  Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konstitusi Press, Jakarta, hlm.50
12 Ibid.
13 Ibid.51
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 514~522
Dengan adanya tingkatan kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan dari segi hirarkinya, maka kemudian timbul istilah kelembagaan yang  dibedakan kedalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. 15 Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara   yaitu : 16
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenanganya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara emplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang- undan. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu   adalah : 17 a. Menteri Negara;
b. Tentara Nasional Indonesia;
c. Kepolisian Negara;
d. Komisi Yudisial;
e. Komisi Pemilihan Umum;
f. Bank Sentral.

## 2. Konsep Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Pengetahuan  tentang sistem ketatanegaraan, belum lengkap apabila tidak diketahui bagaimana pengertian atau difinisi sebuah sistem ketatanegaraan, namun untuk memberikan sebuah difinisi atau pengertian  tentang sistem ketatanegaraan secara utuh, terlebih dahulu perlu diketahui difinisi sistem ketatanegaraan  yang berasal dari 2 kata yakni 1) sistem, dan 2) ketatanegaraan.
Menurut Pamudji, sistem adalah “suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. 18
15 Ibid.
16 Ibid., hlm 106 17 Ibid, hlm. 107 18   Pemudji, Teori Sistem dan Penerapan dalam Managemen , Ichtiar baru, Van Hoeve, Jakarta, 1981 hlm 4
Menurut Prajudi, sistem adalah “suatu jaringan dari pada prosdur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. 19
Berdasarkan arti kata sistem ketatanegaraan maka dapat diketahui bahwa difinisi atau pengertian sistem ketatanegaan adalah perangkat prinsip dasar yg mencakupi semua seluk beluk tentang negara , mulai dari bentuk negara,  unsur-unsur negara yg menjadi dasar pengaturan suatu negara yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Menurut Scholten memberikan pengertian bahwa Hukum Tata Negara adalah “hukum yang mengatur organisasi dari pada negara.”
Menurut Kusumadi Pudjosewojo difinisi tentang Hukum Tata Negara adalah: 20 Hukum yang mengatur bentuk negara ( kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan ( kerajaan atau republik ), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hirarki), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan ( yang memegang kekuasaan penguasa ) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan ( terdiri dari seorang atau sejumlah orang ), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.
Sedangkan  A.V. Dicey mendifinisikan Hukum Tata Negara  adalah:Hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.(Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “). Berbeda menurut Maurice Duverger memberikan difinisi tentang Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga agarar dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara tentang difinisi tentang Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Dengan demikian, untuk melengkapi pengertian tentang sistem ketatanegaraan,
Said Ruhpina memberikan difinisi secara kompleks yaitu; sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan negara adalah keseluruhan lembaga-lembaga Negara, yang mempunyai kedudukan, wewenang, fungsi/tugas masing-masing dalam menjalankan pemerintahan Negara, bekerjasama berhubungan satu sama lainya menurut prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 21

## 3. Konsep Lembaga Negara dan Organ Negara
Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur Inggris, istilah political institution digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah staat organen atau staatsorgaan untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. 22
Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-pemerintah ( ornop ). Oleh karena itu, lembaga apapun
19   Prajudi Atmosudirdjo, Dasar-dasar Office management , Ghalia Jakarta, 1973, hlm 111 20   Bewa Ragawino, Hukum Tata Negara , Makalah fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Padjadjaran,
2007. 21   L .Said Ruhpina, Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945, Mataram Universiti Press. Mataram, 2006, hlm. 1
22 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , Kon- sorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta: 2005,  hal. 88
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 516~522
yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara, baik berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. 23 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” memiliki beberapa arti, salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu “lembaga pemerintah” yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata “pemerintah” diganti dengan kata “negara”, maka frase “lembaga negara” diartikan sebagai badan- badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif). 24
Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa “untuk menentukan suatu organ atau suatu institusi sebagai lembaga negara dengan cara melihat domain keberadaannya sebagai subjek hukum kelembagaan. Suatu organ dikatakan tergolong berada dalam domain kehidupan masyarakat ( civil society ), apabila organisasi itu mencerminkan keperluan untuk melembagakan subjek hak dan kewajiban dalam dinamika kehidupan bermasyarakat”. 25
Terhadap pendapat Hans Kelsen mengenai organ negara, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa “konsep organ negara dan lembaga negara itu sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif saja”. 26 Adapun konsep tersebut  meliputi: 27
1) Dalam  arti  yang  paling luas, pengertian  organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law creating dan law applying ;
2) Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law creating atau law applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;
3) Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law creating dan/atau law applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasar UUD, UU, Peraturan Presiden atau pun dengan keputusankeputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah;
4) Dalam pengertian yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara yang dibentuk berdasar UUD, UU atau dengan peraturan yang lebih rendah. Di samping itu dalam pengertian keempat, pengertian lembaga negara mencakup pula lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah. Lembaga daerah ialah lembaga negara yang terdapat di daerah;
5) Selain keempat pengertian di atas, terdapat pengertian yang memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK dan BPK dapat disebut sebagai lembaga negara tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit atau lembaga negara dalam pengertian kelima.
23   Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konpess, Jakarta, 2006,hlm. 31 24   Arifin dkk., op. cit. , hal. 30.
25 Ibid.
26 ibid 27   Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konpess, Jakar- ta, hlm.50

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Hukum “Legal Standing’” KPK  Sebagai Lembaga Negara.
Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal A.H. Nasution menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut. 28
Selanjutnya, seiring pergantian masa pemerintahan, peraturan mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan undang-undang, mulai dari Undang- undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960,29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan yang terus dikembangkan tidak lantas menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin mudah dilaksanakan. Justru sebaliknya, bentuk kejahatan ini meluas, tidak hanya di kalangan aparat negara, tetapi juga merambah di sektor swasta.
Korupsi benar-benar telah mengakar dalam kebiasaan masyarakat. Perbuatan yang dahulu dianggap delik umum pun kini digolongkan sebagai tindak pidana korupsi sehingga menjadikan definisi korupsi meluas. Perbuatan yang dahulu dikategorikan sebagai delik umum dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penyuapan misalnya, kini dimasukkan dalam ruang lingkup delik khusus dan diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Bahkan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila dianggap tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 29
Sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam memberantas korupsi yang saat ini dianggap extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 30
Kebutuhan akan adanya KPK dilatar belakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi masalah korupsi. Lembaga peradilan yang diharapkan dapat menegakkan hukum justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi. Mafia peradilan atau judicial corruption telah menjadi momok baru bagi dunia peradilan tanah air.
28 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm, 78.
29 Nurhasyim Ilyas, “ Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tipikor: Angin Segar bagi Korup- tor ?,” Jurnal Keadilan (Vol. 4 No. 4Tahun 2006): 8-9.
30 Indonesia (a), Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No. 30, LN No. 137 tahun 2002, TLN No.4250, psl. 3.

## 518~522
Perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum  positif tatanegara dibanyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, teori klasik trias politica yang berkembang dalam sistem  ketatanegaraan Indonesia.
Ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 prinsip teori yang berkembang. Pertama , pemisahan kekuasaan ( separation of powers) yang berciri tidak menerima kehadiran lembaga- lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitutional. Kedua , pembagian fungsi ( separation of function) yang berciri masih bisa menerima kehadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Ketiga , check and balances yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 31
Dengan demikian,  sistem ketatanegara Republik  Indonesia yang semakin berkembang dengan adanya prinsip check and balances maka  Kedudukan hukum “legal standing’ ” KPK di tinjau dari teori trias politica sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dibenarkan.  ini  ditandai dengan  diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara, hal ini dikarenakan  fungsi pokok kekuasaan menjalankan tujuan negara tidaklah hanya terbatas pada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sebagai lembaga organ utama atau primer ( primary constitusional organs) tetapi juga juga dibutuhkan lembaga penunjang organ pendukung/ lembaga negara bantu (auxiliary state organs) .
Selain itu menurut pandangan Riris Katharina “munculnya lembaga negara bantu dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip- prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya”. 32 keadaan tersebut akibat  dari perubahan dalam sistem  ketatanegaraan yang mengalami reformasi hukum dalam UUD 1945,  mempengaruhi secara fundamental struktur ketatanegaraan yang berimplikasi pada kedudukan dan hubungan antar lembaga negara. 33 Tidak hanya itu perubahan itu pun  turut memengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara RI yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, di antaranya adalah:
(1) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
(2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances ;
(3) pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan
(4) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 34
31 Budimanhttp://politik.kompasiana.com/2009/12/12/keberadaan-kpk-sebagai-lembaga-indepen- dent-dan-komisi-negara/
32   Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan, “Pengawasan Peradilan oleh State Auxiliary Institutions ,” <http://www.hukumonline.com>, 17 Januari 2007.
33 Firmansyah Arifin dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)), hal. 88
34 Jimly Asshiddiqie (d), “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,” (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-

## 2.  Kedudukan Hukum “Legal Standing’” KPK  dalam Struktur   Ketatanegaraan
Dalam pemabahasan bab 2 (dua) telah diklasifikasikan  lembaga negara. Sebelumnya tidak ditemukan secara rincin dan tegas apa yang termasuk lembaga negara. Satu-satunya petunjuk yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasca Amandemen terdapat dalam pasal 24c ayat (1) yang menyebutkan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk “ memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD ”.
Berdasarkan hirarki perundangan-undangan yang membentuknya. Sehingga istilah sebuah lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam konstitusi, tetapi juga  bisa dibentuk  berdasarkan undang-undang, atau peraturan lebih rendah dibawahnya (peraturan pemerintah, peraturan presiden).
Atas dasar itu disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam konstitusi juga tidak lantas menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah konstitusi. Demikian pula, suatu lembaga negara yang diatur atau disebut dalam konstitusi tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam konstitusi. 35
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional ( constitutionally important ) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. 36 Pasal tersebut memberikan peluang dibentuknya badan- badan selain MA dan MK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan dalam undang-undang, dalam hal ini tugas dan wewenang KPK dapat dikaitkan dengan fungsi tersebut. 37
Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. 38
Andi Hamzah, dalam buku Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Pidana, sebagaimana dikutip Romli menyatakan bahwa keberadaan KPK sebagai “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960- an, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya maupun pembentukan kelembagaan yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud. 39 Sehubungan dengan keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat
18 Juli 2003),hal. 2-3.
35 Ibid ., hlm. 268 36 Ibid ., hlm. 269 37  Indonesia (f), Pasal 24 ayat (3)
38  Putusan Mk Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm.181
39 Ibid., hlm. 181-182

## 520~522
diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu. 40
Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya KPK telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak- hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa. 41 Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun ( extraordinary tool ).
Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara. 42 Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun .
Pengertian istilah lembaga yang berdiri sendiri( independen ) secara etimologis, istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, swapraja, swasembada) 43 dalam literatur juga berarti “independen” dari bahasa Inggris Independence dalam Black law Dictionary, Independence. 44
The State or condition of being free from dependendence, subjection, or control. Politica dependence is the attribute of nation or state which is entirely autonomous , and not subject to the government, control, or dictation of any exterior power (terjemahan bebas ; suatu keadaan yang bebas dari ketergantungan, penundukan dan pengawasan. Ketidak bergantungan negara atau bangsa yang otonom sepenuhnya, tidak tunduk pada perintah, tidak dalam pengawasan atau didikte dari kekuasaan luar.)
Penjelasan pasal tersebut menguraikan makna frase “kekuasaan manapun” sebagai berikut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif,
40   Ibid., hlm. 181-182 41   Indonesia (a), Op.cit., Penjelasan Umum 42   Putusan Mk Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm.134 43   Hari Murti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, Nusa Indah Press, 1983, hlm.89 44   Galang Asmara Ambudsman Nasional dalam system pemerintahan Negara RI, Laksbang, 2005 hlm.85  da- lam bukuny Black, Henri Compbell, Black’s Law dictionary, Sixth Edition , st Paul, Minn West Publishing, co.,1999, p 770
pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alas an apapun. 45
Jimly Asshidiqie, membagi pengertian “independensi” menjadi  tiga pengertian “independensi” yaitu : 46 pertama, struktural independence , yaitu independen kelembagaan dimana struktur suatu organisasi dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain; kedua, functional independence yaitu independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan  dari struktur kelembagaan; dan ketiga, financial independence , yaitu dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandirianya dalam menjalankan fungsinya. 47
Dari pengertian istilah “mandiri” dan “kekuasaan manapun”   tersebut, maka arti mandiri dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah structural independence, functional independence, dan financial independence karena secara structural Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terdapat didalam struktur formal pemerintah maupun lembaga lain, dari segi fungsional tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau kekuasaan lain, dan segi financial Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh dana dari APBN.
Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa sifat mandiri dan bebas dari kekuasaan manapun yang dikehendaki pada sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang secara organisatoris, fungsional terpisah dari kekuasaan yang lain, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan, kemudian  dari segi finasial Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan sendiri anggaran operasional  melalui APBN sehingga dapat menjamin kemandirian dalam menjalankan fungsi.
Sifatnya yang  Independen  atau mandiri  ciri has  KPK, sebagai lembaga atau institusi penegak hukum dibandingkan dengan institusi lembaga yang lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.  sehingga  dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki tugas yang khusus sebagai karakternya, salah satunya adalah  melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

## C. KESIMPULAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga Negara. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diharapkan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk memperkuat kedudukan KPK sebagai lembaga
45   Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi , UII Press Yogyakarta. 2007, hlm.227 46   Jimly Asshiddiqie, “Pengaturan Konstitusi tentang Independendi Bank Sentral”Makalah, disampaikan da- lam seminar Bank Indonesia bersama Fakulutas HukumUniversitas Airlangga, Surabaya 21 Mei 2002, bisa dilihat Galang Asmara Ambudsman Nasional dalam system pemerintahan Negara RI, Laksbang, 2005 hlm.85 47   Jimly Asshiddiqie, “Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central”, Makalah disampaikan dalam seminar Bank Indonesia Bersama Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Mei 2002.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 522~522
pemberantas korupsi yang diatur dalam Peraturan sendiri untuk memberantas korupsi. Sebagai lembaga pemberantas korupsi KPK seyogyanya dalam peran dan fungsinya lebih terbuka sehungga pengawasan dan tindak pidana korupsi cepat terlacak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara , Sinar Grafika, Jakarta
Bewa Ragawino, 2007, Hukum Tata Negara , Makalah fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Padjadjaran.
Firmansyah Arifin dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)), hal. Hari Murti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, Nusa Indah Press, 1983,
Firmansyah Arifin dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , konstitusi Press, Jakarta.
Firmansyah Arifin dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
Galang Asmara Ambudsman Nasional dalam system pemerintahan Negara RI, Laksbang,
2005 hlm.85  dalam bukuny Black, Henri Compbell, Black’s Law dictionary, Sixth Edition , st Paul, Minn West Publishing, co.,1999, p 770
Indonesia (a), Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No. 30, LN No. 137 tahun 2002, TLN No.4250,.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konstitusi Press, Jakarta,
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Konpess, Jakarta.
L .Said Ruhpina, 2006, Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945, Mataram Universiti Press. Mataram
Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi , UII Press Yogyakarta.
Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi , UII Press Yogyakarta.
Nurhasyim Ilyas, “ Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tipikor: Angin Segar bagi Koruptor ?,” Jurnal Keadilan (Vol. 4 No. 4Tahun 2006):
Pemudji, 1981, Teori Sistem dan Penerapan dalam Managemen , Ichtiar baru, Van Hoeve, Jakarta.
Prajudi Atmosudirdjo, 1973, Dasar-dasar Office management , Ghalia Jakarta Salim HS., 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW ), Sinar Grafika, Jakarta.