## ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA
Muhammad Anshari, Zul Azhar, Ariusni, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Email: muhammadanshari94@yahoo.com
Abstract: This study aims to determine and analyze the influence of education, provincial minimum wages and capital expenditure on income inequality in Indonesia. This type of research is associative descriptive research, where  the  data  used  is  secondary  data  from  2012  to  2017  obtained  from  related  institutions  and  institutions, which  were  analyzed  using  panel  regression  method.  The  findings  of  this  study  indicate  that  education  has  a negative and insignificant effect on income inequality in provinces in Indonesia, provincial minimum wages have a  negative  and  significant  effect  on  income  inequality  in  provinces  in  Indonesia,  capital  expenditure  has  a positive  and  significant  effect  on  income  inequality  in  provinces  in  Indonesia.  Taken  together  education, provincial  minimum  wages,  capital  expenditure  has  a  significant  effect  on  income  inequality  in  provinces  in Indonesia.
Keywords: income inequality, education, minimum wage, capital expenditure

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  perubahan  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dan terencana  untuk  mendapatkan  kondisi  masyarakat  yang  lebih  baik  serta  merupakan  suatu  tahap  yang  harus dijalani  oleh  suatu  negara.  Setiap  negara  menginginkan  adanya  peningkatan  standar  hidup  bagi  rakyatnya, salah  satunya  dengan  cara  mengindentifikasi  potensi-potensi  sumberdaya  ekonomi  yang  dimiliki  sebagai suatu  tindakan  aktif  yang  harus  dilakukan  oleh  suatu  negara  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan perkapita.
Pembangunan  ekonomi  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dimana  untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  peran  pemerintah  sebagai  agen  pembangunan  dan  stabilitas ekonomi  sangat  diperlukan.  Kebijakan    pemerintah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pemertaan distribusi pendapatan antar masing-masing wilayah harus melalui perencanaan dan pertimbangan dalam jangka waktu tertentu.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  terus  berupaya  melakukan  pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui berbagai perubahan atau transformasi pendidikan. Salah  satunya  dalam  bentuk  pembangunan  nasional  akan  mendorong  pembangunan  daerah,  sedangkan pembangunan  daerah  dapat  memperkuat  pembangunan  nasional.  Jadi  pembangunan  nasional  dan pembangunan daerah mempunyai kaitan yang sangat erat dimana keduanya saling menunjang satu sama lain.
Ketimpangan  yang  tinggi  antar  wilayah  dapat  membawa  dampak  yang  buruk  terhadap  kestabilan ekonomi  dan  kestabilan  politik  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  perlu  diupayakan  berbagai  kebijakan  agar ketimpangan yang terjadi antar wilayah tidak terlalu mencolok. Akan tetapi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit. Terutama disebabkan karena adanya trade off antara ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  yaitu  pada  kualitas  proses  pembangunan  yang  diikuti  dengan  masalah- masalah umum ketimpangan seperti pengangguran, kemiskinan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan struktural.
Kesenjangan  atau  ketimpangan  antar  daerah  dapat  menimbulkan  pengaruh  negatif  diantaranya  terjadi kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan  tajam. Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi itu dapat diatasi dengan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Pembangunan disini tidak terbatas
hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi manusia mempunyai kebutuhan lain yang sangat banyak dan luas jenisnya. Adanya perkembangan pemikiran yaitu terdapat pendekatan pertumbuhan dengan stabilitas (growth  with  stability),  yang  pada  hakikatnya  menghendaki  masyarakat  lebih  adil  menempatkan  peranan sumber daya manusia (SDM) pada posisi yang utama dalam pembangunan, baik sebagai konsumen maupun sebagai faktor produksi.
Masalah ketimpangan di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia dengan  Kawasan Timur Indonesia. Secara umum persoalan pembangunan  negara sedang  berkembang  tidak  hanya  menyangkut  pencapaian  tingkat  pertumbuhan  saja,  tetapi  juga  harus memperhatikan  aspek  distribusi  dan  pemerataan  hasil  pembangunan.  Sehingga  hasil  pembangunan  dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional, meliputi juga adanya keseimbangan kemajuan antar wilayah.
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  melalui  peningkatan  mutu  pendidikan, derajat  kesehatan  dan  perbaikan  gizi,  diharapkan  akan  menumbuhkan  inisiatif  atau  prakarsa  untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Pembangunan  harus  berdasarkan  kemauan  dan  kemampuan  internal  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan, dimana  merupakan  suatu  proses  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan  produktivitas,  kontribusi  dan partisipasi aktif dan kreatif masyarakat lokal dalam pembangunan.
Permasalahan yang terkait ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan menjadi  permasalahan  yang  terus  menerus  terjadi,  sehingga  menjadi  isu  yang  harus  segera  diatasi. Ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  indeks  gini  yang  tidak  merata  di berbagai Provinsi di Indonesia, yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Dalam  penelitian,  Wahyuni  dan  Monika  (2016),  yang  berjudul  “Pengaruh  pendidikan  terhadap ketimpangan  Pendapatan  tenaga  kerja  di  Indonesia”.  Dalam  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh  pendidikan  terhadap  pendapatan  semakin  meningkat  seiring  meningkatnya  distribusi  pendapatan (desil). Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan, lebih tinggi pada distribusi pendapatan teratas (desil ke-9). Akibatnya, terjadi ketimpangan pendapatan.
Todaro (2011:254), ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional  total  di  antara  berbagai  rumah  tangga  dalam  negara.  Dengan  kata  lain,  ketimpangan  pendapatan adalah  perbedaan  jumlah  pendapatan  yang  diterima  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut.
Indeks  Gini  merupakan  suatu  ukuran  kemerataan  yang  dihitung  dengan  membandingkan  luas  antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga dibawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan complete inequality atau perfectly inequal, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasidi suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan perfectly equal, yaitu penduduk  terdistribusikan  sempurna  di  seluruh  wilayah  suatu  negara.  Jadi,  semakin  besar  nilai  rasio konsentrasi Gini, semakin basar ketidakmerataan antara antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (BPS 2017).
Ukuran  koefisien  gini  bagi  negara-negara  yang  distribusi  pendapatannya  sangat  timpang  berada  di antara 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara yang distribusi pendapatanya relatif merata memiliki koefisien gini antara 0,20 sampai 0,35 (Todaro, 2011: 257).
Metode  yang  lazim  dipakai  untuk  menganalisis  statistic  pendapatan  perorangan  adalah  dengan menggunakan  kurva  Lorenz.  Jumlah  penerima  pendapatan  dinyatakan  pada  sumbu  horizontal  ,  tidak  dalam arti  absolute  melainkan  dalam  persentase  kumulatif.  Sedangkan  sumbu  vertical  menyatakan  bagian  dari pendapatan total  yang diterima oleh  masing-masing persentase  kelompok penduduk tersebut. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.
Secara umum yang menyebabkan ketidak merataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah  pertambahan  penduduk  yang  tinggi,  yang  mengakibatkan  menurunnya  pendapatan  perkapita.  Selain itu menyebabkan inflasi karena pendapatan terhadap uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan  pertambahan  produksi  barang-barang,  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah,  capital  intensif
sehingga  persentase  pendapatan  modal  dari  harta  tambahan  le-bih  besar  dibandingkan  persentase penda¬patan yang berasal dari kerja.
Distribusi  pendapatan  nasional  adalah  suatu  media  yang  mencerminkan    merata  atau  timpangnya pembagian  hasil  pembangunan  suatu  negara  di  kalangan  penduduknya  atau  daerahnya  (Dumairy,  2004). Dalam  menggambarkan  ketimpangan  pendapatan  negara-negara  tersebut,  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga kelompok  besar  dimana  pengelompokan  ini  disesuaikan  dengan  tinggi,  sedang,  dan  rendahnya  tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien gini dan tingkat PDRB.
Dalam teori Human Capital (Jhingan, 2004:414) pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Modal manusia berarti invstasi produktif terhadap orang-orang;  mencakup pengetahuan,  keterampilan, kemampuan, gagasan, ksehatan dan lokasi yang seringkali di hasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan dan perawatan kesehatan. (Todaro, 2011:447)
Menurut  Danim  (2003:38)  bahwa  perolehan  pendidikan  direferensikan  sebagai  fungsi  dari  perolehan pendapatan dimasa depan. Keuntungan pendidikan dapat diukur dalam beberapa bentuk: 1) Pendapatan yang diperoleh  dikaitkan  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimilikinya  sebagai  hasil  pendidikan  dan pelatihan.  2)  Pemahaman  mengenai  pola  hidup  sehat  berdampak  pada  baiknya  tingkat  kesehatan.  3)  Akses dalam  kehidupan  yang  dinikmati  oleh  orang  yang  berpendidikan.  4)  Kemampuan  daya  suai  lain  yang umumnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpendidikan secara memadai.
Dalam  teori  ekonomi,  upah  dapat  diartikan  sebagai  pembayaran  atas  jasa-  jasa  fisik  maupun  mental yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  kepada  para  pengusaha  (Sadono  Sukirno,  2005).  Menurut  Sumarsono (2003),  perubahan  tingkat  upah  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  biaya  produksi  perusahaan.  Apabila digunakan  asumsi  bahwa  tingkat  upah  naik,  maka  akan  terjadi  hal-hal  sebagai  berikut.  Pertama  naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit  barang  yang  diproduksi.  Konsumen  akan  memberikan  respon  apabila  terjadi  kenaikan  harga  barang, yaitu  mengurangi  konsumsi  atau  bahkan  tidak  lagi  mau  membeli  barang  yang  bersangkutan.  Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya.
Penelitian  yang  di  lakukan  Nangarumba  (2015),  Hasil  dari  penelitian  ini  menggunakan  dari  bentuk fungsional  model semi log pada regresi data panel, dimana ditemukan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan  besaran  ketimpangan  Pendapatan.  PDRB  sektor  industri  merupakan  satu-satunya  variabel  yang berhubungan  positif  dengan  ketimpangan  pendapatan.  Sehingga,  jika  yang  ingin  diwujudkan  adalah pemerataan  pendapatan  maka  diperlukan  peningkatan  kinerja  sektor  pertanian  dan  jasa,  peningkatan  upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal, dan peningkatan kredit investasi.
Belanja  modal  pemerintah  secara  umum  dialokasikan  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  yang selanjutnya  diharapkan  akan  dapat  mempertinggi  intensitas  kegiatan  ekonomi.  Kenaikan  aktivitas  ekonomi kemudian  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  kemudian  akan  memperbaiki kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  belanja  modal  pemerintah  dalam  pelaksanaannya  memerlukan  tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang  yang bekerja dan  memperoleh penghasilan,  yang pada akhirnya akan  menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Halim  (2008:5)  Belanja  modal  yang  didefinisikan  sebagia  belanja/biaya  pengeluaran  yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal atau investasi adalan pengeluaran yang manfaat cenderung melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  asset  atau  kekayaan  daerah,  dan  selanjutnya  akan menambah  anggaran  rutin  biaya  operasional  dan  pemeliharaan.  Pengeluaran  ini  dilakukan  pemda  untuk melaksanakan  wewenang  dan  atastanggung  jawab  nya  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  diatasnya (pemerintah pripinsi/pemerintah pusat).
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  dengan  penambah  aset  tetap  atau  kekayaan pemerintah  yang  manfaatnya  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  yang  seharusnya  dilakukan
oleh  pemerintah  daerah  diantaranya  pembangunan  dan  perbaikan  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan transportasi.  Tersedianya  fasilitas  pelayanan  publik  membuat  masyarakat  akan  lebih  aktif  dan  bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2015).
Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui sejauhmana pengaruh variabel di Indonesia perlu  kiranya  dilakukan  penelitian  dengan  judul  ”Analisis  Pengaruh  Pendidikan,  Upah  Minimum  Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia”

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deksriptif  dan  asosiatif,  dimana  penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  hipotesis  dan  mengadakan  interprestasi  terhadap  masing-masing  variabel  penelitian  dengan mengadakan  analisis  statistik.  Penelitian  asosiatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  melihat  adanya hubungan antara variabel bebas yaitu Pendidikan (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), Belanja Modal (X3) dengan variaabel terikat yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y).
Penelitian  dilakukan  di  Indonesia  pada  rentang  waktu  pengambilan  tahun  2012-2017  dengan menggunakan  data  tahunan.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dari  data  yang  sudah dipublikasikan  oleh  instansi  terkait,  yaitu  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia,  dan Departemen  Keuangan  Indonesia  dimana  pada  instansi  tersebut  diperoleh  data-data  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini.  Model  yang  digunakan  dalam  analisis  penelitian  ini  adalah  Model  Regeresi  Panel, dimana model yang digunakan adalah sebagai berikut:
Yit =  0 + α1X1it + α2X2it + α3X3it + Uit
Dimana Y adalah ketimpangan pendapatan, X1 adalah pendidikan, X2 adalah upah minimum, X3 adalah belanja modal, i adalah cross section, t adalah time series dan u adalah error term.
Metode  odel  pooled  data  adalah  metode  yang  menggabungkan  data  cross  section  dan  data  time series.  Menggunakan  model  panel  data  mempunyai  banyak  keuntungan  baik  secara  statistik  maupun  teori ekonomi.  Penggunaan  data  panel  dapat  memperlihatkan  (country  effect)  dan  menghindari  kesalahan penghilangan variabel (omitted variabel bias) dibanding jika menggunakan data cross section, selain itu data panel  dapat  dimungkinkan  untuk  menangkap  karakteristik  antar  individu  dan  antar  waktu  yang  bisa  saja berbeda-beda.  Penggunaan  data  panel  juga  bisa  meningkatkan  jumlah  observasi.  Maka  akan  berimplikasi pada data yang lebih informatif dan variatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Model  Regresi  Panel,  untuk  memilih  model  yang  paling  tepat  digunakan  dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni uji Chow dan uji Hausman.
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow Test Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 20,132225 (32,162) 0,0000 Cross-section Chi-square 317,74529 7 32 0,0000
Sumber : Eviews 8 (data diolah, 2018)
Berdasarkan hasil Chow Test pada tabel di atas didapatkan nilai probability sebesar 0,000. Apabila nilai probability lebih kecil dari nilai signifikan (α=0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga model estimasi panel yang lebih tepat digunakan adalah model Fixed Effect.
Setelah  selesai  melakukan  uji  Chow  dan  didapatkan  model  yang  tepat  adalah  Fixed  Effect,  maka selanjutnya  kita  akan  menguji  model  manakah  antara  model  Fixed  Effect  atau  Random  Effect  yang  paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman.
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 1,144474 3 0,7664
Sumber : Eviews 8 (data diolah, 2018)
Berdasarkan hasil uji Hausman dengan menggunakan eviews 8 di dapat probability sebesar 0,7664. Nilai  probability  lebih  besar  dari  level  signifikan  (α=0,05),  maka  H0  ditolah  dan  Ha  diterima,  sehingga estimasi yang terbaik digunakan untuk model ini adalah Random Effects .
Hasil Regeresi Panel
Tabel 4.3 Hasil Estimasi
Dependent Variable: GINI Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2012 2017 Periods included: 6 Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 198 Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.736883 0.103542 7.116764 0.0000 LOG(RATA2_LAMA_SEKOLAH) -0.031831 0.050988 -0.624288 0.5332 LOG(UPAH_MINIMUM_PROVINS I) -0.039113 0.008049 -4.859228 0.0000 LOG(BELANJA_MODAL) 0.009319 0.004013 2.322219 0.0213 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.035187 0.7772 Idiosyncratic random 0.018837 0.2228 Weighted Statistics R-squared 0.165772 Mean dependent var 0.078926 Adjusted R-squared 0.152871 S.D. dependent var 0.020368 S.E. of regression 0.018747 Sum squared resid 0.068181 F-statistic 12.85009 Durbin-Watson stat 1.706951 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.067618 Mean dependent var 0.369652 Sum squared resid 0.288663 Durbin-Watson stat 0.601675
Sumber : Hasil Olahan Eviews 8
Hasil pengolahan data sekunder dengan menggunakan program Eviews 8, diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut :
Y it = β 0 – β 1 logX 1it – β 2 logX 2it + β 3 logX 3it + U it (1)
Y it = 0.736883 – 0.031831X 1it – 0.039113X 2it + 0.009319logX 3it (2)
Persamaan  diatas  menunjukkan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  (X1)  berpengaruh  negatif  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  dengan  koefisien  regresinya  yakni  sebesar  -0.031831  persen.  Hal  ini berarti terjadi penurunan satu persen pada pendidikan maka akan mengurangi laju ketimpangan pendapatan. Sebaliknya  bila  terjadi  peningkatan  satu  persen  pada  rata-rata  lama  sekolah  maka  akan  menambah  laju ketimpangan pendapatan sebesar -0.031831.
Upah  Minimum  Provinsi  (X2)  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia dengan  koefisien  regresinya  yakni  sebesar  -0.031831 persen.  Hal  ini  berarti  ketika  terjadi  peningkatan  satu persen pada upah minimum provinsi maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0.031831.
Belanja modal (X3) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan koefisien regresinya  sebesar  0.009319.  Hal  ini  berarti  ketika  terjadi  peningkatan  sebesar  satu  satuan  pada  belanja modal maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0.009319.
Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan seluruh Provinsi di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak  signifikan antara rata-rata lama  sekolah  dan  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  Artinya  setiap  peningkatan  lama  sekolah  tidak menyebabkan  penurunan  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Disini  dapat  diindikasikan  bahwa  pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
Hal  ini  disebabkan  karena  pendidikan  akan  mempengaruhi  pendapatan  seseorang,  dimana  pendapatan bisa  diukur  dengan  pendidikan  seseorang.  Orang  yang  mendapatkan  pendidikan  yang  tinggi,  cenderung memperoleh  pendapatan  yang  tinggi  pula,  akan  tetapi  orang  yang  tamatan  perguruan  tinggi  banyak  yang menjadi  pengangguran.  Penganguran  terjadi  karena  sulitnya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  saat  ini,  dan pencari  kerja  yang  cenderung  menunggu  untuk  dapat  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keahliahnya. Pengangguran  menyebabkan  orang  tidak  memiliki  pendapatan,  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuni  dan  Monika  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat pendidikan  memiliki  pengaruh  untuk  mengurangi  ketimpangan  pendapatan.  Pendidikan  bisa  mengurangi ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan  pendapatan  terjadikarena  adanya  over-education,  interaksi  antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah  pendidikan  bisa  mengurangi  ketimpangan  pendapatan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Jadi  disini  penulis  berpendapat  pendidikan  bisa  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  apabila  lapangan pekerjaan  tinggi  dan  menunjang  para  pecari  kerja  dengan  tingkat  pendidikan  tinggi  maka  baru  akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi.
Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan  Seluruh Provinsi di Indonesia, berdasarkan  estimasi  pada  Tabel  4.3  dapat  diketahui  bahwa  upah  minimum  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, ketika terjadi peningkatan upah minimum provinsi di Indonesia maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan.
Hal  ini  didapatkan  hasil  bahwasannya  upah  minimum  provinsi  meningkat  akan  mempengaruhi ketimpangan pendapatan ketika upah naik maka ketimpangan akan turun yang mana, ketika upah meningkat akan  meningkatkan  daya  beli  atau  konsumsi  masyarakat  yang  berdampak  pada  peningkatan  permintaan barang  dan  jasa  disuatu  daerah  yang  menandakan  perbaikan  perekonomian  yang  berujung  peningkatan perekonomian  di  daerah  yang  akan  membuat  ketimpangan  menjadi  rendah  antara  daerah  lain  ketika perekonomian  daerah  cenderung  membaik.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  naik  upah  minimum provinsi maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatannya.
Hal  yang  menyebabkan  ketimpangan  pendapatan  ialah  karena  daerah-daerah  yang  dianggap  potensial memiliki  upah  yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah-daerah  lainnya,  ketidakmerataan  inilah  yang menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan. Maka sebaiknya pemerintah meningkatkan upah
minimum  di  daerah  yang  lebih  rendah  untuk  di  samaratakan  dengan  daerah  yang  lebih  tinggi  upah minimumnya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nangarumba  (2015),  peningkatan upah  minimum  provinsi  (UMP),  akan  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  dikarenakan.  diduga  bahwa peningkatan  dari  Upah  Minimum  Provinsi  akan  mengurangi  arus  migrasi  khususnya  bagi  masyarakat berpendapatan  rendah  dan  menengah.  Berkurangnya  arus  migrasi  didorong  oleh  teori  bahwasanya  migrasi terjadi dikarenakan faktor ekonomi, dalam artian peningkatan penghasilan, dimana salah satunya diukur dari upah.  Jika  upah  meningkat  maka  sebagian  tenaga  kerja  yang  berpenghasilan  rendah  dan  menengah  diduga akan mengurangi tingkat migrasi dikarenakan daya beli mereka telah bertambah.
Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Seluruh  Provinsi  di  Indonesia, berdasarkan  hasil  estimasi  pada  Tabel  4.3  dapat  dilihat  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, ketika terjadi peningkatan belanja modal maka  akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan,  namun  pengaruh  yang  diberikan  oleh  belanja  modal terhadap ketimpangan pendapatan signifikan.
Hal  ini  diduga  karena  alokasi  belanja  modal  terpusat  pada  provinsi  tertentu  yang  menyebabkan  tidak merata pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia, yang terpusat pada provinsi tertentu di daerah yang dianggap  potensial  dibandingkan  daerah  lainnya,  misalnya  infrastruktur  jalan  di  daerah  bagian  barat Indonesia, akan berbeda dengan daerah di timur Indonesia. Di bagian barat Indonesia, banyak terdapat jalan beraspal yang dapat menunjang perekonomian, karena jalan dianggap mampu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut. Lain halnya dengan daerah timur Indonesia, yang bahkan masih banyak terdapat jalan tidak beraspal yang dapat mengganggu proses laulintas barang.
Belanja modal yang tidak merata, menyebabkan ketimpangan tinggi karena hanya terpusat pada daerah tertentu  yang  berpontensial  tinggi  dan  daerah  yang  tidak  potensial  cenderung  mendapatkan  belanja  modal lebih rendah yang berujung ketidak merataan pembangunan dan alokasi belanja modal yang tidak merata di seluruh  daerah,  yang  menyeabkan  juga  lapangan  pekerjaan  hanya  terpokus  pada  daerah  yang  lebih  tinggi belanja  modalnya  dan  daerah  yang  lebih  rendah  belanja  modal  akan  rendah  untuk  peningkattan  terbukanya lapangan  pekerjaan  dan  angka  pengguran  yang  tetap.  Ketika  pengangguran  menurun  hanya  pada  daerah pontensial dengan belanja modal yang menurun maka akan terjadi ketimpangn pendapatan di sebabkan oleh belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nangarumba  (2015)  Pada  belanja modal  akan  mewakili  pengeluaran  pemerintah  yang  digunakan  untuk  infrastruktur.  Hal  ini  dikarenakan penggunaan  anggaran  belanja  modal  lebih  banyak  digunakan  dalam  kaitannya  untuk  meningkatkan  jumlah dan  kualitas  infrastruktur.  Peningkatan  dari  belanja  modal  dan  investasi  pada  bidang  infrastruktur  akan meningkatkan kualitas dan jumlah infrastruktur, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan produktivitas sektor yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sabir  (2015)  Alokasi  belanja  modal dalam  APBD  dan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi modal yang negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  pendidikan,  upah  minmum  provinsi  dan  belanja  modal  terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia selama periode tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dan  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Artinya  setiap  peningkatan  yang  terjadi  pada pendidikan  tidak  menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan yang semakin  tinggi  tidak  akan  menurunkan  ketimpangan  pendapatan,  karena  masih  banyak  pengannguran  yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengguran itu dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.
Upah  minimum  provinsi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Artinya  setiap  peningkatan  yang  terjadi  pada  upah  minimum
provinsi  akan  menyebabkan  menurun  pada  ketimpangan  pendapatan  dan  sebaliknya.  Hal  tersebut menjelaskan bahwa upah minimum provinsi yang semakin tinggi akan menurunkan ketimpangan pendapatan, karena upah minimum provinsi merupakan faktor penting dalam pemertaan ketimpangan pendapatan.
Belanja  modal  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada belanja modal akan menyebabkan kenaikan  ketimpangan  pendapatan  dan  sebaliknya.  Namun  pengaruh  yang  diberikan  belanja  modal signifikan.
Secara  bersama-sama  pendidikan,  upah  minimum  provinsi  dan  belanja  modal  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Artinya  variabel  pendidikan, upah  minimum  provinsi  dan  belanja  modal  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut, Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta  pembukaan  lapangan  pekerjaan,  karena  dengan  kualitas  pendidikan  serta  tersedianya  lapangan pekerjaan  diharapkan  mampu  mengurangi  ketimpangan  pendapatan.  Disarankan  kepada  pemerintah  untuk lebih memperhatikan tingkat upah minimum provinsi yang diterima dan melakukan upaya pemerataan upah di  setiap  daerah  di  Indonesia  yang  akan  menurunkan  ketimpangan.  modal  guna  ketersediaan  infrastruktur untuk  menunjang  perekonomian  di  Indonesia  dan  pemerataan  alokasi  belanja  modal  yang  meyebabkan pemerataan  pembangunan  dan  menurunkan  angka  pengangguran,  sehingga  dapat  menurunkan  ketimpangan pendapatan.
Dalam  penelitian  selanjutnya  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan  melibatkan  banyak  variabel- variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan diluar variabel yang telah penulis teliti agar ketimpangan pendapatan dapat lebih diturunkan atau angka ketimpangan ini rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan (Edisi 4). Yogyakarta: STIE YKPN.
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia (berbagai edisi). Jakarta: BPS.
Das,  Samarjit.  et  al.  (2014).  Economic  growth  and  income  inequality:  examining  The  links  in  indian economy. Journal of Quantitative Economics, Vol. 12, No.1, January 2014
Danim, Sudarwan. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Pustaka Setia
Dumairy. 2004. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2006). Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
Halim,  Abdul.  2008.  Analisis  Investasi  (Belanja  Modal)  Sektor  Publik-  Pemerintah    Daerah.  Jakarta  : Salemba Empat.
Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Putri  ,Valentiana  Shanty.  2015.  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi1umum  dan9belanja  modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 2015. E-Jurnal EP Unud, 4 [1] : 41 – 49
Nangarumba, Muara. 2015. Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan  Investasi  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di  Seluruh  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2005- 2014. JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015.
Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka., dan Made Suyana Utama. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekono¬mi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Keca¬matan Di Kabupaten Gianyar 2013. E-Jurnal EP Unud, 2 [3] : 119-128
Rayhchaudhuri, Ajitava. 2010. Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asian Countries: An Empirical  Analysis.  Asia-Pacific  Research  and  Training  Network  on  Trade  Working  Paper  Series, No.82.
Sabir.    2015.    Pengaruh    Alokasi    Belanja    Modal    Terhadap    Pertumbuhan    Ekonomi,  Ketimpangan Pendapatan,   Penyerapan   Tenaga   Kerja   dan    Kesejahteran Masyarakat  Kabupaten/Kota  Di Provinsi   Sulawesi   Selatan    Tahun   2008  –2013. Disertasi.   Program    Doktor    Ilmu    Ekonomi Pascasarjana   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
Nugroho,  Budi  Satrio.  2014.  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kecamatan  di Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2011. Jejak 7 (1) (2014): 46-59.
Sutarno,  dan  Mudrajad  Kuncoro.  2004,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  antar  Kecamatan  di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Sumodiningrat,Dr.Gunawan,M.Ec. 2002. Ekonometrika Pengantar. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.
Sukirno, Sadono. (2006). Pengatar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kementrian Keuangan. 2018. Angaran Pendapatan Belanja Daerah. Indonesia.
Kristiyanti,  Linda.    (2007).  Analisis  sektor  basis  perekonomian  dan  peranannya  dalam  mengurangi ketimpangan  pendapatan  antar  kabupaten/kota  di  provinsi  jawa  timur.  skripsi  Departemen  ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan manajemen institut pertanian bogor
Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Tambunan, Tulus. (2001). Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Ghalia In¬donesia Erlangga
Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga.
Wahyuni,  Ribut  Nurul  Tri  dan  Monika,  Anugerah  Karta.  (2016).  Pengaruh  Pendidikan  Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11 No. 1 Juni 2016 | 15-28