## Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota

## Factors of causes of trafficking people in the Malang City Police area

## Yuliana Plantika
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: yuliana_plantika@yahoo.com

## Abstrak
Perdagangan  anak  telah  berkembang  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  terorganisir  dan  tidak  terorganisir,  baik antar  negara  maupun  domestik,  sehingga  menjadi  ancaman  bagi  masyarakat.  Perdagangan  anak  terjadi  di berbagai daerah termasuk di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memeriksa faktor-faktor  korban  perdagangan  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Kota  Malang.  Dalam  penelitian  ini pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep dan  studi  kasus.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa faktor-faktor  yang  mendasari  terjadinya  perdagangan  anak  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan,  faktor pendidikan, faktor sosial budaya, tidak adanya kesetaraan gender dan faktor penegakan hukum.
Kata Kunci: perdagangan anak; penegakan hukum; polisi; kejahatan

## Abstract
Child  trafficking  itself has  developed  in  the form  of  organized  and  unorganized crime  networks,  both  between countries and domestically, so that it becomes a threat to society. Trafficking of children occurs in many areas, including  in  the  city  of  Malang.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  and  examine  the  factors  of  child trafficking  victims  in  the  Malang  City  Police  jurisdiction.  In  this  study,  discussing  what  is  used  is  qualitative using  invitations,  discussing  concepts  and  case  studies  while  this  type  of  research  is  empirical  juridical research.  The  results  of  this  study  indicate  the  factors  underlying  child  trafficking  are  economic  factors, environmental  factors,  educational  factors,  socio-cultural  factors,  do  not  have  gender  equality  and  law enforcement factors.
Keywords: child trafficking; law enforcement; police; crime

## Pendahuluan
Masalah  perdagangan  manusia  ( human  trafficking )  bukan  lagi  hal  yang  baru,  tetapi  sudah  menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat,  baik  oleh  pemerintah  setiap  negara,  maupun  oleh  organisasi-organisasi  internasional  yang berwenang  dalam  menangani  masalah  perdagangan  manusia  tersebut  (Makarao  2014;  Wulandari  & Wicaksono  2014;  Sanchez  &  Stark  2014;  Winterdyk  &  Reichel  2010;  Crane  &  Moreno  2011; McClain  &  Garrity  2011).  Lemahnya  penjagaan  dan keamanan  daerah perbatasan  menjadikan faktor utama  perdagangan  manusia  sehingga  dengan  mudah  seseorang  dapat  melakukan  transaksi perdagangan tersebut (Takariawan & Putri 2018; Daud & Supoyono 2019).
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, diharapkan  adanya  kejelasan  tentang  batasan  bagaimana  anak  dikatakan  sebagai  pekerja  atau  bukan. Batasan  tersebut  akan  membuat  permasalahan  pekerja  anak  di  Indonesia  bisa  diminimalisir  dan  bagi yang mengeksplotasi anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana. Hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  88  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Di sisi lain masih banyak anak-anak di Indonesia yang rentan terhadap kekerasan, baik dilakukan oleh orang tua, teman ataupun orang  yang  lebih  dewasa (Reese – Weber & Smith 2010). Kekerasan yang dialami  oleh  anak-anak  bisa  bersifat  fisik  maupun  non  fisik  termasuk  pelecehan  seksual  terhadap
anak-anak dan perempuan yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  menjelaskan  mengenai  pengertian dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengingkaran  terhadap  kemuliaan  hak  asasi  seorang  anak  akan  terjadi  apabila  ada  seseorang  yang tidak  lagi  memandang  seorang  anak  sebagai  sebuah  subyek  yang  sama  dengan  dirinya,  akan  tetapi lebih pada sebagai sebuah  obyek yang bisa diperjualbelikan demi  keuntungan pribadi. Sementara itu, bisnis perdagangan orang saat ini banyak  menjerat anak. Bisnis seperti  ini  merupakan tindakan  yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia (Santoso & Zulfa 2005).  Perdagangan  anak  sendiri  sebenarnya  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  yang terorganisasi  dan  tidak  terorganisasi,  baik  bersifat  antarnegara  maupun  dalam  negeri,  sehingga menjadi  ancaman  terhadap  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  serta  terhadap  norma-norma  kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Abdullah 2017).
Kasus perdagangan anak juga terjadi di Kota Malang. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, perdagangan anak  yang  terjadi  di  Kota  Malang  sebanyak  43  kasus,  di  mana  pada  tahun  2018  mencapai  19  kasus. Dalam  kasus  perdagangan  anak  perempuan,  pelaku  terbagi  pada  pelaku  perekrutan  (mengajak, menampung  atau  membawa  korban),  pengiriman  (mengangkut,  melabuhkan  atau  memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Selain itu,  dalam  lingkup  hubungan  antara  majikan  dan  pekerja,  dapat  juga  dikategorikan  sebagai  sebagai pelaku  ketika  seorang  majikan  menempatkan  pekerjanya  dalam  kondisi  eksploitatif.  Kondisi  yang sering terjadi adalah tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
Negara  menjamin  anak-anak  dalam  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  hak  anak.  Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara.  Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan  secara  fisik  maupun  mental  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan.  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18  dan pada Pasal 19 telah  diatur tentang  kewajiban anak. Hak-hak anak  dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan  mempengaruhi dengan  yang lainnya.  Aspek  mental,  fisik,  sosial,  dan  ekonomi  merupakan  faktor  yang  harus  ikut  diperhatikan dalam  pengembangan  hak-hak.  Untuk  mendapatkan  suatu  keadilan  diperlukan  adanya  keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Tetapi  yang  sekiranya  perlu  untuk  digarisbawahi  adalah  dalam  hal  memperlakukan  anak  harus memperhatikan  kondisi,  fisik  dan  mental,  keadaan  sosial  serta  usia  dimana  pada  tiap  tingkatan  usia anak  mempunyai  kemampuan  yang  berbeda-beda.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  terjadinya  penyelewengan  yang  membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum (Nashriana 2011).
Di  samping  itu,  hak  anak  sebagai  korban  salah  satunya  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam siatuasi  dan  kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancaman  yang membahayakan  diri  dan  jiwa  dalam  tumbuh  kembangnya.  Menurut  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  Menjadi Korban  Tindak  Pidana,  menjelaskan  bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak memperoleh  restitusi.  Anak  yang  berhak  mendapat  restitusi  atau  ganti  rugi  yaitu:  a)  anak  yang berhadapan  dengan  hukum;  b)  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/  atau  seksual;  c)  menjadi  korban pornografi;  d)  korban  penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan;  e)  korban  kekerasan  fisik  dan/ atau psikis; dan f) korban kejahatan seksual.
Sebagai  korban,  anak  memerlukan  perlindungan,  yaitu  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpatisipasi,  secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan  anak  di  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materiil  spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Nashriana 2011).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan  sedini  mungkin,  yaitu  sejak  dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berumur  18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.
Istilah  perdagangan  orang  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  1  ayat  (1),  (7),  dan  (8)  yang dimaksud  dengan:  (1)  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi; (7) Eksploitasi adalah tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  dengan  perbudakan  atau  praktik  serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil  maupun  immateriil;  (8)  Eksploitasi  seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan  keuntungan,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian  ini adalah penelitian  yuridis  empiris, berupa analisis permasalahan  dilakukan  dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, baik primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep dan  studi  kasus.  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu  dengan  meneliti  perundang-undangan  yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang (Yin 2002).
Sumber  data  atau  informasi  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  mentah  kemudian  di  analisis  lebih  lanjut,  berasal  dari  masyarakat  secara  langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.
Sesuai  jenis  penelitian  dan  data  yang  dikumpulkan  penelitian  ini  menggunakan  analisa  kualitatif, prossesnya adalah sebagai berikut: (1) Penelaahan, yaitu mengedit data secara teliti untuk menemukan keabsahan data, untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan; (2) Klasifikasi, yaitu mengumpulkan data yang telah didapat berdasarkan pokok bahasan masing-masing untuk menghindari kesalahan pengelompokan data; (3) Pengorganisasian, yaitu menyusun data yang dikumpulkan sesuai pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan tempat dan sesuai dengan sistimatika bahasan (Soekanto, 1986).
Data  yang  sudah  diolah  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  memberikan  arti  dan menginterpretasikan  pada  setiap  data  yang  telah  diolah  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  uraian kalimat  secara  sistimatis  dan  logis  untuk  memudahkan  penarikan  kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  dengan  cara  deduksi,  yaitu  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  kemudian  disimpulkan  secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  perdagangan  anak  di  wilayah  Hukum  Polres Malang Kota

## Faktor ekonomi
Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan  lapangan  kerja  yang  tidak  ada  atau  tidak  memadai  dengan  besarnya  jumlah  penduduk,  sehingga kedua  hal  ini  yang  menyebabkan  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu,  yaitu  mencari  pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  informan  Y  sebagai  korban  perdagangan anak, wawancara 7 Oktober 2019:
“Keluarga saya banyak di rumah, saya sendiri saja yang bekerja. Jadi perlu uang banyak. Karena di Malang sekarang ini susah dapat kerja, jadi saya coba kerja di luar daerah, orang tua juga setuju, karena lulusan SMK susah dapat kerja” (informan Y).
“Sekarang apa-apa mahal, kerja saya tidak cukup untuk makan sehari-hari, jadi saya suruh anak saya ngamen di perempatan Kaliurang, ya 20.000 untuk beli rokok saya” (informan H).
Pernyataan itu dapat diartikan jika faktor ekonomi yakni terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari- hari sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mempekerjakaan anak sebagai pengamen.
Adanya Departemen Tenaga kerja di Kota Malang ini tidak banyak membawa kemudahan masyarakat untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  dan  yang  diinginkan.  Pasalnya,  administratif  yang  rumit dan  berbelit,  membuat  masyarakat  akhirnya  mencoba  mencari  alternatif  lain  yang  lebih  mudah  dan lebih  menjanjikan,  terlebih  lagi  untuk  anak  yang  baru  lulus  SMK  atau  SMA  yang  maish  belum memiliki pengalaman. Hal ini kemudian menjadi celah dan dimanfaatkan dengan cara yang salah oleh oknum-oknum tertentu. Melihat peluang dimana kelemahan masyarakat dalam ekonomi, ditambah lagi badan  milik  pemerintah  belum  mampu  mengupayakan  pelayanan  yang  makismal,  maka  oknum tersebut  dengan  leluasa  membuat  peluang  menggiurkan  dengan  iming-iming  kesejahteraan  yang meningkat  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan  pekerjaan  demi  menutupi  kebutuhan  ekonominya. Oknum-oknum ini secara berani mengirim orang yang membutuhkan pekerjaan ke luar daerah, bahkan dengan dokumen yang tidak lengkap.
“Kami  menangkap  seorang  tersangka,  dengan  modus  mendirikan  sebuah  yayasan,  namun  tidak resmi.  Ia  mengirimkan  orang  untuk  dipekerjakan  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  tanpa dilengkapi  surat  dan  dokumen  resmi  lainnya.  Ini  jelas  saja  menyalahi  hukum  tentang  TKI  yang diatur dalam Undang-Undang” (Informan J).
“Salah seorang yang hendak dikirim tersangka ke Batam, sebagai Pembantu Rumah Tangga, KTP yang ditunjukkannya tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang.  Karena  setelah  ahli  melakukan  pengecekan  pada  data  Base  Kependudukan  untuk  KTP tersebut tidak terdaftar atau terdata pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang” (Informan YR).
Kedua  pernyataan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  kemudian  didapati  modus  pengiriman  tenaga  kerja ke  luar  daerah  tanpa  kelengkapan  berkas  serta  dokumen  resmi  dari  pemerintah.  Bahkan  diduga,
yayasan  penyalur  tenaga  kerja  tersebut  menyalahgunakan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Dinas Sosial,  di  mana  pada  waktu  mendaftar  yayasan  milik  tersangka  terdaftar  sebagai  yayasan  yang bergerak  di  bidang  kegiatan  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  penyandang  cacat,  pemberdayaan  fakir miskin  dan  penyantunan  lansia  dan  anak  terlantar  di  luar  panti.  Namun,  faktanya  hal  tersebut disalahgunakan sebagai modus perdagangan anak dengan faktor ekonomi sebagai pencetusnya.

## Faktor lingkungan
Perhatian  lingkungan  yang  kurang  sehingga  menyebabkan  si  anak  tidak  mendapatkan  perhatian  dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.
“Anak yang dipekerjakan sebagai pekerja paksa atau selayaknya budak, nyatanya juga bisa karena faktor  lingkungan,  malah  ada  orang  tua  yang  sengaja  menjadikan  anaknya  peminta-minta  atau pengamen  untuk  sekadar  beli  rokok,  sementara  orang  tua  sendiri hanya  di  rumah,  anaknya  baru SMP dan SD, padahal anak segitu seharusnya sekolah. Ya, bagi lingkungan situ kadang ada yang menganggapnya  biasa,  ini  berarti  kesadaran  mengenai  hak  anak  dan  perlindungan  anak  masih terabaikan” (informan F).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa  karena  perhatian  lingkungan  yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan anak, bahkan oleh orang tua kandung sendiri.

## Faktor pendidikan
Faktor  pendidikan  juga  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya perdagangan  anak,  karena  semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin  mudah untuk  dipengaruhi  oleh para pedagang anak. Maka dari  itu  sedikit  banyaknya  pendidikan  biasanya mempengaruhi  seseorang  untuk  mendapatkan pekerjaan.
“Ya, namanya anak lulusan SMP dan SMA/SMK, ini pasti kan ya bingung sekarang cari kerja dianggap susah, jadi kalau ada tawaran gaji tinggi, pasti mau, padahal belum punya pengalaman, mereka akhirnya tidak tahu kalau dikerjakan secara paksa” (informan TN).
Sehingga, anak seharusnya mendapatkan hak-hak yang layak mengenai pengetahuan dan keterampilan yang  bisa  diaplikasikan  ke  kehidupan  sehari-hari  mereka  dalam  pencaharian  uang.  Hal  ini  sesuai dengan hak untuk tumbuh berkembang.

## Faktor sosial (kemiskinan)
Memiliki  penghidupan  yang  kurang  layak  dan  tidak  sejahtera  dapat  menyebabkan  keluarga  mudah terpengaruh  mencari  cara  apa  saja  memperbaiki  perekonomian  keluarganya.  Oleh  karena  itu, penduduk  yang  miskin  mungkin  akan  lebih  rentan  terhadap  perdagangan  orang,  tidak  hanya  karena lebih  sedikitnya  pilihan  yang  tersedia  utuk  mencari  nafkah,  tetapi  juga  karena  mereka  memegang kekuasaan  sosial  yang  lebih  kecil,  sehingga  mereka  tidak  mempunyai  terlalu  banyak  akses  untuk memperoleh  bantuan  dan  ganti  rugi.  Meskipun  bukan  merupakan  satu-satunya  faktor  bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.
Di samping itu, kemiskinan juga terdapat pada migran, di mana proses migrasi ini merupakan bentuk migrasi  yang  dilakukan  dalam  bentuk  tekanan,  sebab  dalam  praktiknya  mereka  direkrut  melalui berbagai bentuk  modus penipuan, termasuk  melalui perkawinan untuk selanjutnya di bawa ke  negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman  kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

## Ketidaksetaraan gender
Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki–laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak  pada  persoalan  perdagangan  orang.  Ini  terjadi  pada  perempuan  yang  mengalami  perkosaan dan  biasanya  sikap  atau  respon  masyarakat  umumnya  tidak  berpihak  pada  mereka.  Perlakuan masyarakat  itu  mendorong  perempuan  memasuki  dunia  eksploitasi  seksual  komersial.  Sebenarnya, keberadaan  perempuan  di  dunia  eksploitasi  seksual  komersial  lebih  banyak  bukan  karena  kemauan sendiri,  tetapi  kondisi  lingkungan  sosial  budaya  di  mana  perempuan  itu  berasal  sangat  kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

## Faktor penegak hukum
Inti  dan  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk  menciptakan,  memelihara, dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup. Dalam arti sebenarnya penegak hukum berlaku sebagai orang yang bertindak untuk menjaga kemanan dan ketertiban.
“Penegak hukum harus mengerti betul apa yang hendak dijaga dan dilindungi. Kadang, penegak hukum ada  yang  kurang informasi  mengenai  modus  operandi  pencari  kerja  ini,  sehingga  perlu dipahami  kembali,  dan  saya  yakin  modus  operandi  mulai  berkembang,  jadi  penegak  hukum selain unit PPA juga diminta untuk melakukan identifikasi lebih jauh” (Informan F).
Pernyataan tersebut dapat diartikan jika para penegak  hukum seyogianya  mengatahui  apa yang  harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan dapat mengayomi masyarakat.  Informan mengaku masih ada petugas  yang  belum  memahami  modus  operandi  dalam  bentuk  agen  pencari  kerja,  sehingga  perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut.
Hal ini kemudian dijadikan bahan untuk dinyatakan sebagai upaya perdagangan orang atau pengiriman pekerja  secara  ilegal.  Setiap  perilaku  manusia  yang  didasari  dengan  keterbatasan  atas  pengetahuan tertentu,  akan  berdampak  pada  kesalahan  untuk  melakukan  sesuatu  dalam  skala  yang  lebih  besar. Kaidah-kaidah  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  perilaku  atau  sikap  tindak  yang  dianggap  pantas  atau yang  seharusnya.  Perilaku  atau  sikap  tindak  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  dalam  masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.  Penegakan  hukum  tidak  terjadi  dalam  masyarkat  karena  ketidakserasian  antara  lain  nilai, kaidah,  dan  pola  perilaku.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  terletak  pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

## Simpulan
Faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  perdagangan  anak  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan, faktor  pendidikan  faktor  sosial  budaya,  ketidakadaan  kesetaraan  gender  dan  faktor  penegak  hukum. Perdagangan tenaga kerja sebagai sebuah tindak kejahatan, perlu penanganan yang lintas sektoral dan melibatkan  semua  instansi  terkait,  baik  Departemen  Tenaga  Kerja,  Kepolisian,  Kejaksaan, Keimigrasian,  Perhubungan  dan  sebagainya.  Pola  pelayanan  satu  atap  dan  menyederhanakan administrasi  bagi  para  calon  tenaga  kerja  yang  akan  bekerja  keluar  negeri,  setidaknya  akan mengurangi maraknya pencalonan tenaga kerja ilegal dan di bawah umur.

## Daftar Pustaka
Abdullah  D  (2017)  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  trafficking  anak  dan  perempuan.  Al'Adl  9 (2): 231-243.
Crane PA & Moreno M (2011) Human trafficking: what is the role of the health care provider? Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk 2 (1):1-27.
Daud  BS  &  Sopoyono  E  (2019)  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perdagangan  manusia (human trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (3): 352 – 365. Makarao MT (2014) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Veritas 5(1): 1-27. McClain  NM  &  Garrity  SE  (2011)  Sex  trafficking  and  the  exploitation  of  adolescents.  J  Obstet Gynecol Neonatal Nurs 40 (2): 243-252.
Nashriana (2011) Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Sanchez R & Stark SW (2014) The hard turt about human trafficing. Nursing Management 45 (1): 19- 23.
Santoso T & Zulfa EA (2005) Kriminologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Soekanto S (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Takariawan  A  &  Putri  SA  (2018)  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  human  trafficking  dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2 (5): 237-255.
Reese – Weber M & Smith DM. (2010). Outcomes of Child sexual abuse as predictors of laters sexual victimization. Journal of International Violence 26 (9):1899-1905.
Winterdyk  J  &  Reichel  P  (2010)  Introduction  to  special  issue:  Human  trafficking  issuees  and perspectives. European Journal of Criminology 7 (1): 5 – 10.
Wulandari  C  &  Wicaksono  SS  (2014)  Tindak  pidana  perdagangan  orang  (human  trafficking) khususnya  terhadap  perempuan  dan  anak:  Suatu  permasalahan  dan  penanganannya  di  Kota Semarang. Yustisia 90 (X): 15 – 26.
Yin RK (2002) Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.