## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga
Fandi Hi. Latif *1 , Irwan Soleman 2
12 Universitas Pasifik Morotai, Daruba, Kec. Morotai Sel., Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Indonesia

## Abstract
This research aims to analyze the complexity of village government governance in Juanga Village, with a focus on the pseudo-concept of village autonomy, which occurs as a result of the top-down APBDes mechanism and the minimal use of village autonomous authority. The research method was carried out through qualitative analysis. The research findings show that external intervention from  higher  power  institutions  and  the  inadequate  use  of  village  authority  have  reduced  the substance of village autonomy. The recommendations of this research underscore the need for proactive action to strengthen the capacity of village governments and the Village Consultative Body (BPD), as well as increase community participation in the formation of village policies to ensure the development of authentic and sustainable village autonomy. Apart from that, concrete efforts are also needed to overhaul the APBDes preparation mechanism so that it is more inclusive and responsive to local needs, as well as reducing external intervention that can obscure village authority in determining development priorities. These strategic steps will help Juanga Village achieve the vision of genuine village autonomy, where the community can be actively involved in decision-making related to the development and management of local resources.
Keywords: Regional autonomy;
Village autonomy;
Village development Village government

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Juanga, dengan fokus pada konsepsi pseudo otonomi desa yang terjadi akibat mekanisme APBDes yang bersifat top down dan minimnya pemanfaatan kewenangan otonomi desa. Metode penelitian dilakukan melalui analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi eksternal dari pranata kekuasaan di atasnya dan ketidakmaksimalan pemanfaatan kewenangan desa telah mereduksi  substansi  otonomi  desa.  Rekomendasi  penelitian  ini  menggarisbawahi  perlunya tindakan proaktif untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  kebijakan  desa  guna memastikan pengembangan otonomi desa yang autentik dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga adanya upaya konkret untuk merombak mekanisme penyusunan APBDes agar lebih inklusif dan  responsif  terhadap  kebutuhan  lokal,  serta  mengurangi  intervensi  eksternal  yang  dapat mengaburkan  kewenangan  desa  dalam  menentukan  prioritas  pembangunan.  Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membantu Desa Juanga mencapai visi otonomi desa yang sejati, di
Kata Kunci: Otonomi daerah; Otonomi desa; Pembangunan desa; Pemerintahan desa
* CONTACT : fandi.latief.09@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5627
© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya local.

## 1. Pendahuluan
Otonomi  merujuk  pada  prinsip  pemerintahan  di mana  otoritas  dan  keputusan  di  dekonsentralkan dari  pemerintah pusat ke unit-unit administratif yang lebih kecil, seperti daerah, provinsi, atau wilayah (Duncan, 2007; Nurrochmat et al., 2021; Smith, 2008). Konsep otonomi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada entitas- entitas lokal agar dapat  mengatur urusan internal mereka sendiri  sesuai  dengan kebutuhan dan karakteristik masing- masing daerah, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung  pada  kehidupan  mereka  (H.  Prabowo,  2019;  Talitha  et  al.,  2020).  Melalui  otonomi,  diharapkan  tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat semangat demokrasi dan kebhinekaan di tingkat lokal (Guritno et al., 2019; P. A. Prabowo et al., 2021). Saat ini, otonomi juga telah dikaitkan dengan sistem pemerintahan desa (Pratolo et al., 2020).
Otonomi  desa  sebagai  prinsip  penting  dalam  konteks  pemerintahan  lokal  di  Indonesia.  Otonomi  desa  telah memberikan  momentum  yang  signifikan  dalam  memperkuat  peran  serta  serta  pemberdayaan  masyarakat  di  tingkat pedesaan  (Kusumaputra,  2017;  Pratolo  et  al.,  2020).  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, terjadi perubahan paradigma yang berdampak positif bagi pembangunan di tingkat desa (Agustina, 2019). Otonomi desa di Indonesia membawa konsepsi bahwa desa merupakan entitas yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk  mengatur urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya alam, serta peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya  (Kokotiasa,  2021;  Pamungkas,  2019).  Dalam  konteks  ini,  pemberian kewenangan kepada desa secara langsung telah memperkuat demokrasi lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  desa,  menciptakan  peluang  nyata  untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan (Rosidin, 2019; Rozikin, 2019).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  otonomi  desa  telah  membuka  ruang  untuk  peningkatan  akses  dan  penyediaan pelayanan publik dasar di wilayah pedesaan yang sebelumnya terabaikan (Jiwantomo & Riyanto, 2022; Kusumaputra, 2017). Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah memberikan kesempatan  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  prioritas  lokal  yang  lebih  spesifik,  memastikan  bahwa  sumber  daya tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan memperkuat peran serta partisipasi aktif dalam menangani berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (Baharuddin et al., 2022; Lestaluhu et al., 2023; Rifaid et al., 2023;  Talitha  et  al.,  2020).  Selain  itu,  otonomi  desa  juga  telah  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dengan memberikan kesempatan bagi  pengembangan potensi  lokal, seperti pertanian, perkebunan, kerajinan, dan pariwisata, yang  pada  gilirannya  telah  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  desa  (Alianur,  2022;  Hardiyanti  & Diamantina, 2022). Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perlu diakui bahwa implementasi otonomi desa telah  memberikan  dorongan  yang  signifikan  dalam  memperkuat  kedaulatan  dan  kemandirian  desa,  sehingga menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan.
Otonomi desa memiliki peran yang krusial dalam mendorong pembangunan di tingkat pedesaan, dengan memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  setempat  untuk  secara  langsung  terlibat  dalam  proses  perencanaan,  penganggaran,  dan pelaksanaan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  lokal.  Melalui  pemberdayaan  dan  partisipasi  aktif masyarakat, otonomi desa memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, penguatan sektor  ekonomi  lokal,  peningkatan  akses  terhadap  layanan  publik  dasar,  serta  peningkatan  kesejahteraan  secara keseluruhan  (Adhinata  et  al.,  2020;  Mahriadi  et  al.,  2021;  Retnowati  et  al.,  2022).  Dengan  demikian,  otonomi  desa menjadi pendorong utama dalam menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang tidak hanya memperkuat kedaulatan lokal, tetapi juga mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan  pedesaan.  Otonomi  desa  juga  berlaku  di  Desa  Juanga,  Kecamatan  Morotai  Selatan,  Kabupaten  Pulau  Morotai, provinsi Maluku Utara (Firjal & Lule, 2022).
Meskipun memiliki potensi yang kuat untuk mendorong pembangunan pedesaan, implementasi kebijakan otonomi desa di Indonesia pada umumnya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah terkait kapasitas manusia dan kelembagaan yang terbatas di tingkat desa, yang seringkali membatasi kemampuan untuk  mengelola  anggaran  secara  efisien,  membuat  perencanaan  pembangunan  yang  terukur,  dan  melaksanakan program-program pembangunan dengan baik (Irawati, 2021). Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya teknis, serta adanya disparitas antara desa-desa yang maju dan tertinggal, juga menyulitkan upaya untuk mencapai kesetaraan  pembangunan  (Karyada  et  al.,  2020).  Dalam  konteks  ini,  diperlukan  upaya  yang  lebih  intensif  dalam memperkuat  kapasitas  administratif  dan  teknis,  serta  penyediaan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  bantuan  teknis  dan
pelatihan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  (Nurdin  & Baharuddin, 2023).
Selain permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, masih seringnya ditemukan kasus korupsi di tingkat desa juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kasus-kasus  korupsi  ini  tidak  hanya  merugikan  keuangan  desa  secara  langsung,  tetapi  juga  merusak  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  dan  lembaga  pemerintahan  setempat.  Oleh  karena  itu,  perlunya  peningkatan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan pembangunan desa (Prihatmanto et al., 2023; Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018).
Selanjutnya,  upaya  pemberantasan  korupsi  di  tingkat  desa  juga  memerlukan  kolaborasi  antara  pemerintah  desa, lembaga  pengawas,  dan  masyarakat  setempat.  Ikut  memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan  akuntabilitas,  serta memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  partisipasi  aktif  dalam  pencegahan  korupsi,  diharapkan tercipta lingkungan yang lebih baik  dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa  (Prihatmanto et  al., 2023; Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018; Sutarna & Subandi, 2023). Peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi dan dampak  negatifnya  terhadap  pembangunan  akan  menjadi  langkah  awal  yang  penting  dalam  membangun  budaya integritas dan transparansi yang kuat, khususnya di Indonesia (Baharuddin et al., 2021).
Kasus  korupsi  yang  masih  sering  terjadi  di  tingkat  desa  secara  langsung  mengancam  prinsip  otonomi  desa  yang seharusnya  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  desa  dalam  mengelola  urusan  lokalnya.  Praktik  korupsi  yang merugikan keuangan desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menciptakan ketidakpastian dan  ketidakpercayaan  terhadap  kemampuan  desa  untuk  mandiri  dan  mengambil  keputusan  secara  independen.  Oleh karena  itu,  upaya  pemberantasan  korupsi  di  tingkat  desa  harus  menjadi  prioritas  utama  dalam  mendukung  upaya mewujudkan  otonomi  desa  yang  ideal  (Mahriadi  et  al.,  2021).  Dengan  mendorong  integritas,  transparansi,  dan akuntabilitas  yang  kuat  dalam  pengelolaan  dana  desa,  diharapkan  desa  dapat  memperkuat  kedaulatannya  dalam mengambil keputusan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Indonesia, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap bantuan teknis dan pelatihan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan  program  pembangunan.  Disamping  itu,  perlunya  penguatan  akses  terhadap  informasi  dan  sumber  daya teknis juga menjadi kunci penting, sehingga dapat membantu mengurangi disparitas antara desa-desa yang maju dan tertinggal,  serta  meningkatkan  kemampuan  desa-desa  dalam  mengelola  anggaran  secara  efisien  dan  membuat perencanaan pembangunan yang terukur.
Penelitian  sebelumnya  telah  membahas  berbagai  aspek  terkait  implementasi  kebijakan  otonomi  desa  di  berbagai wilayah di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang konsep "Pseudo Otonomi Desa" dan bagaimana masalah tersebut muncul dalam konteks implementasi kebijakan otonomi desa, khususnya di Desa Juanga. Research  gap ini  menyoroti  pentingnya  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  distorsi  atau penyimpangan dalam penerapan otonomi desa di Desa Juanga, serta mengkaji dampaknya terhadap proses pembangunan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme "Pseudo  Otonomi  Desa"  yang  terjadi  di  Desa  Juanga,  serta  untuk  memahami  dampaknya  terhadap  efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang  fenomena  pseudo  otonomi  desa  di  Desa Juanga.  Untuk  menguak  akar  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini secara cermat menentukan informan kunci yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa. Dengan demikian,  Kepala  Desa  Juanga,  Sekretaris  Desa  Juanga,  Ketua  dan  Anggota  BPD,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas terkait dijadikan informan utama yang memberikan data yang bersifat autentik dan valid. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sementara data sekunder diambil dari dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait.
Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Dengan penentuan informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa, termasuk Kepala Desa Juanga, Sekretaris Desa Juanga, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  dan  Kepala  Dinas  terkait,  penelitian  ini  memastikan  akurasi  dan  validitas  data  yang  diperoleh. Wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci  digunakan  sebagai  sumber  data  primer,  sementara  data  sekunder diperoleh  dari  dokumen  resmi,  laporan,  dan  arsip  terkait,  memungkinkan  analisis  yang  komprehensif  terhadap permasalahan dan dinamika pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Selain itu, studi ini juga memaksimalkan analisis dengan alat analisis seperti Nvivo 12 Plus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pseudo Otonomi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa
Problematika  implementasi  kebijakan  otonomi  desa  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  penting  dalam  konteks pembangunan  pedesaan  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia.  Kebijakan  otonomi  desa  dirancang  untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian desa, namun seringkali dihadapkan pada tantangan implementasi yang meliputi keterbatasan kapasitas manusia, ketimpangan dalam akses sumber daya, dan disparitas antara desa-desa maju dan  tertinggal.  Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap  berbagai  aspek  yang  terlibat,  dapat  diupayakan  solusi  yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut, dan mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.
Dalam konteks penelitian terkait pseudo otonomi desa di Desa Juanga, pemahaman akan dua faktor krusial yang menyebabkan  fenomena  tersebut,  yaitu  penekanan  pada  kesesuaian  program  desa  dengan  visi-misi  Bupati  serta intervensi eksternal yang kuat dalam pembangunan desa, menunjukkan kompleksitas dinamika tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Penekanan pada pengelolaan APBDes yang bersifat top down juga menjadi sorotan penting dalam kajian ini, menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Desa Juanga telah mengikuti prosedur secara cermat dalam menyusun  APBDes,  namun  tantangan  terkait  konsistensi  program  desa  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  tetap menjadi fokus perhatian. Hal ini dapat dicermati pada anggaran pendapatan di desa tersebut.
Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Juanga 2022-2023.
No Tahun Anggaran Total Pendapatan Sumber Anggaran Dana Desa Alokasi DBH Alokasi  Dana Desa PADes 1 2022 1,055,874,211 641,475,000 25,117,151 389,282,060 - 2 2023 1,080,396,269 645,384,000 22,906,269 412,106,000 -
Tabel 1 menunjukkan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Juanga untuk periode 2022-2023. Pada tahun 2022, total pendapatan desa mencapai 1.055.874.211 dengan rincian sumber anggaran meliputi Dana  Desa  sebesar  641.475.000,  Alokasi  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  senilai  25.117.151,  Alokasi  Dana  Desa  sebesar 389.282.060, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang belum tercatat. Sementara itu, pada tahun 2023, total pendapatan desa  meningkat  menjadi  1.080.396.269  dengan  rincian  sumber  anggaran  yang  hampir  serupa,  termasuk  Dana  Desa sebesar 645.384.000, Alokasi DBH senilai 22.906.269, Alokasi Dana Desa sebesar 412.106.000, dan belum tercatatnya PADes. Tabel ini memberikan gambaran tentang perubahan pendapatan desa dari tahun ke tahun dan memperlihatkan proporsi berbagai sumber pendapatan yang menjadi sumbangan penting dalam APBDes Desa Juanga.
Data  tersebut  juga  mencerminkan  kecenderungan  Pemerintah  Desa  Juanga  selama  dua  tahun  terakhir  yang tergantung pada dana transfer, alokasi DBH, dan alokasi dana desa, tanpa memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa. Hal ini mengindikasikan kurangnya inisiatif dalam menggali potensi lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Desa yang mendorong otonomi desa. Kegagalan dalam memanfaatkan potensi tersebut berpotensi  mereduksi  status  desa  sebagai  entitas otonom.  Terlebih,  anggaran  desa  yang  cenderung  digunakan  untuk kegiatan  rutin,  gaji,  tunjangan,  dan  perlengkapan  lainnya  tanpa  adanya  program  yang  secara  khusus  mendorong terciptanya konsep desa mandiri dan sejahtera. Diperlukan strategi yang lebih proaktif dalam mendorong pemanfaatan potensi lokal guna memperkuat otonomi desa serta menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan.
Penting  bagi  Pemerintah  Desa  Juanga  untuk  mengadopsi  strategi  yang  lebih  holistik  dan  berkelanjutan  guna mengurangi  ketergantungan  pada  dana  transfer  dan  alokasi  dari  pemerintah  pusat.  Upaya  ini  dapat  mencakup pengembangan  potensi  lokal  melalui  peningkatan  sektor  ekonomi  lokal,  promosi  pariwisata,  atau  pengembangan industri kecil dan menengah yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendiversifikasi sumber pendapatan desa, termasuk memperkuat pendapatan asli desa dan mengalokasikan dana desa dengan lebih cerdas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mendesak sementara juga mendorong pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif, Desa Juanga dapat mencapai otonomi yang lebih kuat dan mengimplementasikan program pembangunan yang berdampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat setempat.
Selain itu, penting bagi Pemerintah Desa Juanga untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, dapat tercipta kesadaran kolektif akan potensi lokal yang ada dan strategi terbaik untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Pembentukan lembaga partisipatif seperti kelompok swadaya masyarakat atau forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Dengan  demikian,  otonomi  desa  dapat terwujud  bukan  hanya  dalam  ranah  administratif,  tetapi  juga  dalam  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.
Untuk  melanjutkan  analisis,  studi  ini  berhasil  memetakan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa Pemerintah Desa Juanga 2022-2023. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa memiliki manfaat yang signifikan secara umum, terutama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya finansial secara efisien  untuk  memenuhi  kebutuhan  mendesak  dan  mendukung  berbagai  program  pembangunan  lokal.  Selain  itu, APBDes juga memungkinkan transparansi dalam penggunaan dana desa, memberikan kepastian anggaran bagi kegiatan operasional,  infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sektor-sektor  penting  lainnya  yang  mendukung  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, APBDes berperan sebagai instrumen penting  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif,  meningkatkan  infrastruktur,  memperkuat  pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan.
Tabel 1. Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Juanga 2022-2023.
No Uraian Tahun Anggaran 2022 2023 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 380.319.031 603.128.280 2 Bidang pelaksanaan pembangunan desa 290.400.000 318.985.349 3 Bidang pembinaan kemasyarakatan 79.197.180 96.482.640 4 Bidang pemberdayaan masyarakat 120.440.000 29.500.000 5 Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa 310.518.000 64.800.000 Total 1.180.874.211 1.112.896.269
Dari rincian APBDes 2023, terlihat bahwa sekitar 60% dari total anggaran dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tunjangan dan operasional pemerintahan desa, serta kegiatan terkait tata praja,  perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Sementara itu, sekitar 29,5% anggaran dialokasikan untuk pembangunan desa, dan 8,9% untuk pembinaan kemasyarakatan. Adapun sektor pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana hanya menerima masing-masing 2,7% dan 6% dari total APBDes. Namun, ketika diidentifikasi secara lebih mendalam, ditemukan fakta bahwa  sekitar  68,3%  atau  Rp.  737.384.560  dari  total  APBDes  2023  digunakan  untuk  gaji,  tunjangan,  dan honorarium/insentif,  sementara  sekitar  25,9%  digunakan  untuk  biaya  operasional  dan  perlengkapan  lainnya.  Postur anggaran  yang  demikian  menunjukkan  adanya  ketidakseimbangan  dalam  prioritas  penggunaan  dana,  yang  dapat menghambat  usaha  pengembangan  desa  menuju  kemandirian  dan  kesejahteraan  yang  berkelanjutan.  Diperlukan penyesuaian  yang  tepat  dalam  alokasi  anggaran  untuk  lebih  mendorong  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan peningkatan  kesejahteraan  di  Desa  Juanga.  Struktur  APBDes  2023  yang  hampir  sepenuhnya  teralokasikan  untuk pembiayaan  kegiatan  rutin  dan  birokrasi  desa  meninggalkan  hanya  sekitar  5,9%  yang  dapat  digunakan  untuk pembangunan desa. Situasi semacam ini berpotensi mengubah esensi desa menjadi hanya wilayah administratif semata, yang kehilangan kewenangannya dalam mengatur urusan lokal secara optimal. Tanpa perubahan yang signifikan, desa akan terus berada dalam siklus rutin menggunakan anggaran untuk biaya operasional dan gaji, sehingga kewenangan desa yang seharusnya menjadi keistimewaan akan kehilangan substansi nyata.
Selain itu, adanya kegiatan di dalam APBDes yang dievaluasi dan dikelola oleh DPMD, seperti program Pelatihan Jurnalis dan Promosi Desa, menimbulkan kompleksitas yang lebih dalam. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam  kategori  prioritas  dalam  inventarisasi  kegiatan  pembangunan  desa,  anggaran  yang  diperuntukkan  untuknya
dialokasikan dan dikelola oleh DPMD. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi di luar pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran desa, yang berpotensi mengaburkan kewenangan desa secara langsung dalam menentukan prioritas  pembangunan  dan  penggunaan  anggaran.  Diperlukan  evaluasi  lebih  lanjut  terhadap  proses  pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran desa untuk memastikan bahwa kewenangan desa tidak tergerus oleh intervensi dari pihak eksternal.
Penelitian dan evaluasi terhadap APBDes di Desa Juanga mengungkap adanya intervensi yang kuat dari pemerintah daerah  dalam  penentuan  kebijakan  desa,  yang  berimplikasi  pada  pengabaian  terhadap  urgensi  program  lokal  yang mungkin  tidak  selaras  dengan  agenda  pemerintah  daerah.  Ketika  evaluasi  APBDes  dilakukan  berdasarkan  visi-misi kepala  daerah,  substansi  dari  otonomi  desa  menjadi  terdistorsi,  sehingga  desa  kehilangan  daya  aktualisasi kewenangannya dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pembentukan peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD menandakan kurangnya pemahaman terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Terbatasnya jumlah peraturan desa yang dihasilkan, terutama terkait dengan isu-isu vital seperti pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat, mengindikasikan bahwa otonomi desa di Desa Juanga belum terealisasikan secara optimal, menyebabkan kesan bahwa desa hanya menjadi alat birokrasi untuk melaksanakan agenda pemerintah daerah tanpa memperhatikan urgensi lokal.
Dalam  konteks  ini,  pseudo  otonomi  desa  di  Desa  Juanga  terlihat  bukan  hanya  karena  intervensi  eksternal  atau penyelarasan  program  desa  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah,  tetapi  juga  karena  tidak  optimalnya  pemanfaatan kewenangan  desa  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pemerintah  desa  belum  sepenuhnya memahami  dan  mengoptimalkan  peran  serta  fungsi  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Desa,  khususnya  terkait pembentukan peraturan desa yang dapat mengatur berbagai aspek vital dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu,  diperlukan  langkah-langkah  konkret  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kapasitas  pemerintah  desa  dan  BPD dalam  memanfaatkan  kewenangan  desa,  serta  mendorong  pembentukan  peraturan  desa  yang  responsif  terhadap kebutuhan dan potensi lokal guna mewujudkan otonomi desa yang sejati dan berkelanjutan.
Dalam situasi yang terungkap, penting untuk melihat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melindungi dan memperkuat otonomi desa di Desa Juanga. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa serta kebijakan pembangunan lokal. Mengaktifkan peran  dan  partisipasi  aktif  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  lembaga  representatif  masyarakat  dapat menjadi  langkah  kunci  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  program  yang  diadopsi  benar-benar  merefleksikan kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Selain  itu,  diperlukan  langkah-langkah  konkrit  untuk  memperkuat mekanisme  pengawasan  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran  desa.  Pembentukan  lembaga  pengawas independen,  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan,  dan  peningkatan  akses  masyarakat  terhadap  informasi  terkait anggaran desa dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau pengalihan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Juanga dapat melangkah menuju arah yang lebih berdaya, mandiri, dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat desa secara merata.
Selain  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  administratif  dan  teknis  di  tingkat  desa  melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung program-program pengembangan  kapasitas  yang  menargetkan  peningkatan  keterampilan  dalam  perencanaan,  pengelolaan  keuangan, pelaporan, serta manajemen proyek pembangunan. Penguatan kapasitas administratif dan teknis akan memungkinkan Pemerintah Desa Juanga untuk lebih efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal, sekaligus memberikan landasan  yang  kokoh  untuk  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  berdampak  positif  bagi masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan dan sumber daya manusia, diharapkan desa dapat lebih  mandiri  secara  ekonomi  dan  mampu  mengarahkan  pembangunan  menuju  peningkatan  kesejahteraan  yang berkelanjutan.  Aspek  yang  diperhatikan  juga  yaitu  masalah  keterbatasan  dalam  penetapan  peraturan  desa.  Selama periode 2019-2023, Desa Juanga telah mengalami keterbatasan dalam penetapan peraturan desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa  meskipun  Undang-Undang  Desa  memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk  mengatur  rumah  tangganya sendiri,  tetapi  peran  ini  belum  sepenuhnya  direalisasikan  secara  efektif  oleh Pemerintah  Desa  Juanga.  Keterbatasan dalam  pembentukan  peraturan  desa  menimbulkan  kekhawatiran  akan  kehilangan  substansi  otonomi  desa  dan pembatasan dalam menanggapi isu-isu lokal secara mandiri.
Tabel 3 . Penetapan Peraturan Desa pada Periode 2019-2023
No Tahun Nomor Tentang/Perihal 1 2023 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2023 5 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2023 2 2022 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2022 2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2022 3 2021 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2021 2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2021 4 2020 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2020 2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2020 5 2019 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2019 2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2019
Melalui analisis tabel yang disajikan, terlihat dengan jelas bahwa fungsi legislasi di Desa Juanga belum dioptimalkan dengan  baik.  Tidak  adanya  inovasi  atau  terobosan  dalam  pembentukan  peraturan  desa  setiap  tahun  menandakan kurangnya kreativitas dari BPD dan Kepala Desa dalam menanggapi  permasalahan yang muncul di  desa. Situasi ini menggambarkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Desa secara maksimal. Selain intervensi eksternal, kurangnya upaya untuk memaksimalkan otonomi desa juga berkontribusi  terhadap  terbentuknya  konsepsi  pseudo  otonomi  desa  yang  teramati  dalam  konteks  Desa  Juanga. Diperlukan upaya yang lebih proaktif dan kreatif dari pemerintah desa dan BPD untuk memanfaatkan kewenangan desa secara optimal guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.
Dari  analisis  mendalam  terhadap  fenomena  pseudo  otonomi  desa  di  Desa  Juanga,  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan  dua  faktor  krusial,  yaitu  penekanan  terhadap  kesesuaian  program  desa  dengan  visi-misi  Bupati  dan intervensi eksternal yang kuat, secara signifikan mempengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengelolaan APBDes yang bersifat top down dan terbatasnya pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa telah menghambat proses pengembangan otonomi desa yang sejati. Terlebih lagi, minimnya inovasi dalam penyusunan peraturan desa dan keterlibatan eksternal dalam pengelolaan anggaran desa turut mereduksi substansi otonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dan responsif dari pemerintah desa, BPD, dan stakeholders terkait untuk mendorong perubahan yang signifikan dan mengembangkan otonomi desa yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika pelaksanaan program pembangunan desa, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi lokal sebagai sumber  pendapatan  desa.  Selain  itu,  penting  untuk  memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan  terkait  APBDes didasarkan  pada  urgensi  lokal  yang  bersifat  inklusif,  serta  mendorong  terbentuknya  peraturan  desa  yang  responsif terhadap  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Dengan  demikian,  pengembangan  otonomi  desa  yang  autentik  dan berkelanjutan dapat tercapai melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari semua pihak terkait.

## 3.2. Implikasi dan Rekomendasi Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa
Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan implementasi yang efektif terhadap prinsip-prinsip  otonomi  desa  di  Indonesia.  Temuan  penelitian  ini  menegaskan  perlunya  upaya  yang  lebih  aktif  dari pemerintah  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  pemerintah  daerah,  dan  instansi  terkait  lainnya  untuk memperkuat  kapasitas  dan  pemahaman  terkait  peran  serta  kewenangan  desa  dalam  pengelolaan  dan  pengambilan keputusan terkait anggaran serta program pembangunan desa. Di samping itu, penelitian ini juga menandai perlunya perubahan dalam pola pikir dan praktik pengelolaan keuangan desa dari yang semula bersifat top-down menjadi lebih partisipatif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  lokal.  Langkah-langkah  strategis  ini  diharapkan  dapat  memastikan
pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memperkuat peran desa sebagai entitas otonom yang mampu mengatur urusan internal secara efektif dan inklusif sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.
Penting untuk menegaskan bahwa perubahan yang signifikan dalam konteks Desa Juanga memerlukan kolaborasi yang  erat  antara  pemerintah  desa,  BPD,  masyarakat  setempat,  dan  pemerintah  daerah.  Dibutuhkan  platform  dialog terbuka dan transparan yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi program pembangunan desa. Di samping itu, upaya yang lebih aktif dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah terkait, juga dapat memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang tersedia untuk mendukung pembangunan desa secara holistik.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlunya adanya program pelatihan dan kapasitasi yang berkelanjutan bagi aparat  pemerintah  desa  dan  anggota  BPD  tidak  boleh  diabaikan.  Pelatihan  tersebut  harus  menitikberatkan  pada pengembangan  keterampilan  manajerial,  pengelolaan  keuangan,  perencanaan  strategis,  serta  partisipasi  aktif  dalam proses pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah desa dan BPD dapat menjadi agen pembangunan  yang  tanggap  dan  adaptif,  serta  mampu  mengatasi  berbagai  tantangan  kompleks  yang  dihadapi  oleh masyarakat  desa.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  hak, tanggung  jawab,  dan  peran  aktif  mereka  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan  desa.  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa, serta penegakan akuntabilitas yang lebih kuat terhadap pemerintah desa, dapat menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan responsif di mana kepentingan masyarakat didengar dan diprioritaskan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa yang diadopsi.
Temuan dari analisis terhadap kondisi pseudo otonomi desa di Desa Juanga memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan  desa  secara  keseluruhan.  Ikut  memahami  secara  lebih  mendalam  tentang  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  penerapan  otonomi  desa,  pemerintah  desa  dan  para  pemangku  kepentingan  terkait  dapat mengidentifikasi area-area prioritas yang memerlukan perbaikan dan perubahan yang mendesak. Selain itu, kesadaran akan  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan  desa  dapat membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan terintegrasi dari masyarakat dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  berdampak  nyata  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa.
Berikut  ini  adalah  lima  rekomendasi  penting  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait  pseudo  otonomi  desa  dan implementasi kebijakan otonomi desa:
Gambar 1. Beberapa rekomendasi yang dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan terkait pseudo otonomi desa dan implementasi kebijakan otonomi desa (Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023)
Penguatan  kapasitas  administratif  dan  teknis  di  tingkat  desa  merupakan  langkah  krusial  untuk  meningkatkan efektivitas  implementasi  kebijakan  otonomi  desa.  Pelatihan  dan  bantuan teknis  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan nyata desa dapat membantu aparat pemerintah desa memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam merencanakan, mengelola,  dan  melaporkan  program-program  pembangunan.  Dengan  mengadopsi  pendekatan  yang  berfokus  pada aspek praktis dan implementasi  langsung, para pejabat  desa dapat  memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam manajemen keuangan, penanganan anggaran, serta pelaksanaan proyek pembangunan secara efisien dan efektif. Selain itu, penyediaan pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif memungkinkan untuk  mengantisipasi  perubahan kebijakan
serta menyesuaikan strategi dan taktik operasional yang relevan dengan kondisi lokal yang terus berkembang. Selain Itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan memperkuat mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan tata kelola yang akuntabel dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Di  sisi  lain,  penting  untuk  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait pembangunan  desa.  Ini  dapat  dicapai  melalui  pembentukan  forum-forum  diskusi  dan  konsultasi  yang  inklusif,  serta pemberian  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  peran  serta  mereka  dalam  pembangunan  desa  dan  pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa.
Selain  itu,  juga  diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  praktik  birokrasi  yang  merugikan  dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas, pembentukan lembaga pengawas yang independen, dan pendidikan tentang etika dan integritas kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat  secara luas. Ikut menegakkan integritas dan aturan hukum ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih baik dan berintegritas dalam pengelolaan dana desa serta pemerintahan desa secara keseluruhan. Rekomendasi tambahan yang penting  adalah  meminimalisir  konflik  kepentingan  antar  aktor  di  tingkat  desa.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,  diperlukan  penerapan  standar  etika  yang  jelas  bagi  para  aparat  pemerintah  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang merugikan pembangunan desa.
Adanya  upaya  untuk  memperkuat  kapasitas  administratif  dan  teknis  di  tingkat  desa  melalui  pelatihan  yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik birokrasi yang merugikan, serta upaya untuk meminimalisir konflik kepentingan antar aktor di tingkat desa, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang berintegritas dan berkelanjutan dalam pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa secara efisien dan  efektif. Langkah-langkah  untuk  memperkuat  kapasitas  administratif  dan  teknis  di  tingkat  desa,  peningkatan  transparansi, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan konflik kepentingan di tingkat desa juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa. Dengan adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan para aparat pemerintah desa, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efisien dan efektif,  mendorong  pertumbuhan  pembangunan  berkelanjutan.  Transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dapat memperkuat  akuntabilitas  dan  legitimasi  kebijakan  desa,  sementara  penegakan  hukum  yang  tegas  akan  mencegah penyalahgunaan  kekuasaan,  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  terpercaya  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian, langkah-langkah tersebut secara bersama-sama akan memperkuat otonomi desa dan mengarah pada pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

## 4. Kesimpulan
Masalah mekanisme APBDes yang bersifat top down di Desa Juanga menunjukkan bahwa kewenangan desa secara tidak langsung ditentukan oleh pihak otoritas di atasnya. Hal ini telah mengaburkan daya aktualisasi otonomi desa yang seharusnya diberikan oleh Undang-Undang, menyebabkan otonomi desa yang tampaknya hanya menjadi konsepsi semu. Terlebih lagi, kurangnya penggunaan maksimal kewenangan otonomi desa telah menyumbang pada konsepsi pseudo otonomi desa, terutama terkait dengan kurangnya upaya dalam pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kedua faktor ini bersama-sama telah menghasilkan lingkungan pemerintahan desa yang terjebak dalam kendali  pranata  kekuasaan  yang  lebih  besar,  menghambat  kemampuan  desa  dalam  mengatur  urusan  internal  secara mandiri dan berkesinambungan. Diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kewenangan desa dapat diaktualisasikan secara nyata dan konsep otonomi desa dapat terealisasi dengan baik.
Implikasi temuan ini memberikan landasan penting bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami secara  mendalam tantangan yang dihadapi  oleh Desa  Juanga, pemerintah desa  dan stakeholders terkait dapat mengadopsi langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan responsif. Dengan mendorong pengelolaan anggaran  desa  yang  lebih transparan,  partisipatif,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  pembangunan  desa dapat berfokus pada peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penekanan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan desa dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal, mendorong kemandirian  ekonomi  desa,  dan  menciptakan  peluang  berkelanjutan  bagi  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
Selanjutnya, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan otonomi desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah desa dan BPD untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal, diharapkan tercipta kemandirian yang lebih baik dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya desa. Studi ini merekomendasikan beberapa aspek penting
yang perlu dipertimbangkan di antaranya memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa, peningkatan transparansi,  partisipasi  aktif  masyarakat,  penegakan  hukum  yang  tegas,  serta  pencegahan  konflik  kepentingan  juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa di masa yang akan datang.

## 5. Referensi
Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent  Village:  Study  of Pecatu  Village  Government. SOSHUM :  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora , 10 (3), 334 – 344. https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015 Agustina,  E.  (2019).  the  Role  of  Community  Empowerment  Carried  Out  By  Village  Government  in  the  Regional Autonomy Era. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 34. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1483 Alianur, M. (2022). Pengelolaan Dana Desa terhadap Kawasan Wisata Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah. Journal of Legal and Cultural Analytics , 1 (3), 161 – 170. https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1178 Baharuddin, T., Sairin, S., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H.  (2022). Building Social Capital Online During the COVID-19 Transition  in  Indonesia. Jurnal  Komunikasi  Ikatan  Sarjana  Komunikasi  Indonesia , 7 (1), 130 – 142. https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i1.607
Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui
Media Sosial Twitter. Jurnal Ilmu Komunikasi , 19 (1), 58 – 77. https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3827 Duncan, C. R. (2007). Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities  in  Indonesia. Development  and  Change , 38 (4),  711 – 733.  https://doi.org/10.1111/j.1467- 7660.2007.00430.x
Firjal, & Lule, A. (2022). Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Lokal , 4 (2), 199 – 210. http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/626/343 Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. (2019). The paradox of political dynasties of regeneration type and poverty  in  regional  autonomy  era. International  Journal  of  Ethics  and  Systems , 35 (2),  179 – 194. https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0069
Hardiyanti,  M.,  &  Diamantina,  A.  (2022).  Urgensi  Otonomi  Desa  Dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata  Berbasis
Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 334 – 352. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410
Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (2), 635 – 642. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.719 Jiwantomo, S., & Riyanto, R. (2022). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kewenangan Pemerintah Desa Kepada Bupati dalam  Kerangka  Otonomi  Desa  di  Kabupaten  Kudus. Journal  of  Law  (J-Law) , 1 (1),  14 – 42. http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/24%0Ahttps://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article /download/24/23
Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan
Keuangan Dana Desa. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 12 (2), 282 – 288. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/29853 Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , 2 (1), 11 – 23. https://doi.org/10.32669/village Kusumaputra, A. (2017). Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Otonomi Desa. Perspektif , 22 (1), 55. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.605
Lestaluhu,  S.,  Baharuddin,  T.,  &  Wance,  M.  (2023).  Indonesian  Policy  Campaign  for  Electric  Vehicles  to  Tackle Climate  Change:  Maximizing  Social  Media. International  Journal  of  Sustainable  Development  and  Planning , 18 (8), 2547 – 2553. https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijsdp.180826
Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (2), 324 – 336. Nurdin, M., & Baharuddin, T. (2023). Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia. Jurnal Bina Praja , 15 (2), 221 – 232. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221- 232 Nurrochmat,  D.  R.,  Pribadi,  R.,  Siregar,  H.,  Justianto,  A.,  &  Park,  M.  S.  (2021).  Transformation  of  agro-forest management policy under the dynamic circumstances of a two-decade regional autonomy in Indonesia. Forests , 12 (4), 1 – 17. https://doi.org/10.3390/f12040419
Pamungkas,  B.  A.  (2019).  Pelaksanaan  Otonomi Desa  Pasca  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.
Jurnal Usm Law Review , 2 (2), 210. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271
Prabowo,  H.  (2019).  Influence  of  Implementation  of  Development  and  Supervision  Policy  to  the  Effectiveness  of Regional Autonomy in Indonesia. Jurnal Bina Praja , 21 , 63 – 73. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.63-73 Prabowo,  P.  A.,  Supriyono,  B.,  Noor,  I.,  &  Muluk,  M.  K.  (2021).  Special  autonomy  policy  evaluation  to  improve
community welfare in Papua province Indonesia. International Journal of Excellence in Government , 2 (1), 24 – 40. https://doi.org/10.1108/ijeg-06-2019-0011 Pratolo,  S.,  Atmaja,  N.  R.  S.,  &  Sofyani,  H. (2020).  What  Determines  Village  Autonomy  in  Indonesia?  A  Case  of
Villages in Sleman Regency. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 7 (1), 15 – 32. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086
Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. (2023). Recognising and detecting patterns  of  village  corruption  in  Indonesia. Integri tas :  Jurnal  Antikorupsi , 8 (2),  205 – 220. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.940 Retnowati,  E.,  Kusumaputra,  A.,  &  Hastuti,  N.  T.  (2022).  Memperkuat  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. Masalah-Masalah Hukum ,
51 (1), 40 – 48. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48
Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City : Indonesian  Government  Plans. Journal  of  Contemporary  Governance  and  Public  Policy , 4 (2),  115 – 130. https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141 Rohman Warsito, B., & Alia Maerani, I. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. Jurnal Daulat Hukum , 1 (3), 635. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i3.3348 Rosidin,  U.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Desa  yang  Aspiratif. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 4 (105), 168 – 184. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10
Rozikin, M. (2019). Memperkuat  Ketahanan Masyarakat  Berbasis Social Capital  Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa  Pandansari,  Kecamatan  Ngantang,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Ketahanan  Nasional , 25 (2),  204. https://doi.org/10.22146/jkn.44904 Smith, B. (2008). The origins of regional autonomy in Indonesia: Experts and the marketing of political interests. Journal of East Asian Studies , 8 (2), 211 – 234. https://doi.org/10.1017/S1598240800005300 Sutarna,  I.  T.,  &  Subandi,  A.  (2023).  Korupsi  Dana  Desa  Dalam  Perspektif  Principal-Agent. Jurnal  Administrasi Pemerintahan Desa , 4 (2), 121 – 136. https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52
Talitha, T., Firman, T., &  Hudalah, D. (2020). Welcoming  two decades of decentralization in  Indonesia: a regional development perspective. Territory, Politics, Governance , 8 (5), 690 – 708. https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595