## Kedudukan Barang Bukti Yang Diperoleh  Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/ Pid.Sus /2012

## A. Zainur Rasyidi Ramadhani
zainurdhany@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
National Police of the Republic of Indonesia is a institution that has functions to provide protection to the society. For the implementation of enforcement law, investigator conducts inquiry and investigation as the first step of the whole law enforcement process. Unfortunately, police officers often obtain unlawful evidence during the investigation process in order to frame a suspect. Admissibility of Evidence is invalid. This situation make no chance for the framed suspect to fight for the rights. Indonesian criminal procedure law establishes “pretrial”court process which facilitate the supervision of the investigation process. Through the Decision of the Constitutional Court Number 21/PUU- XII/2014, there is an additional object to the pretrial process, that is the determination of the suspect. Through this decision, the party who is harmed by the police’s unlawful action will be able to conduct a pretrial legal effort in order to protect their rights on a fair investigation. Keywords: Admissibility  of  Evidence;  Unlawful;  Legal  Efforts;
Pretrial.

## Abstrak
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Perolehan barang bukti secara melawan hukum seringkali dilakukan oleh polisi dalam penyidikan untuk mendapatkan tersangka.Keadaan kekurangan instrumen hukum membuat pelaku tersebut tidak terjamah dan tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk memperjuangkan haknya. Hukum acara pidana Indonesia membentuk pranata praperadilan yang fungsinya sebagai wadah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU– XII/2014, terdapat penambahan pada objek praperadilan yaitu penetapan tersangka. Melalui putusan ini, pihak yang merasa dirugikan terhadap perilaku polisi tersebut dapat melakukan upaya hukum praperadilan sehingga hak asasi manusia tersangka dapat terpenuhi.
Kata Kunci: Kedudukan Barang Bukti; Melawan Hukum; Upaya Hukum; Praperadilan.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 1, Januari 2024
How to cite: A. Zainur Rasyidi Ramadhani, ‘Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012’ (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 17 Desember 2023; Diterima  1 Januari 2024; Diterbitkan 31 Januari 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i1.50499
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...

## Pendahuluan
Kurun waktu belakangan ini Indonesia telah menjadi salah satu negara sasaran peredaran narkotika oleh jaringan sindikat internasional. 1 Indonesia sebagai negara berkembang, merupakan pasar yang paling prospektif secara komersial bagi jaringan sindikat internasional. Oleh karena itu diperlukan instrumen-instrumen pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika) tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan unsur menguasai dan memiliki. Dengan adanya hal ini membuat celah bagi oknum Polisi maupun BNN untuk merekayasa sebuah kasus agar mendapatkan target tangkapan.
Kemampuan untuk bertindak secara profesional lembaga penegak hukum pada era sekarang sering menjadi bahan perbincangan. Terdapat kasus yang membangun opini publik bahwa lembaga penegak hukum tidak dapat dijamin sikap profesionalitasnya . Kasus yang dimaksud adalah kasus yang dialami oleh Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto. Rudy adalah seseorang yang berdasarkan keterangannya telah dirugikan oleh aparat Kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah handphone Nokia. Rudy ditangkap sesaat setelah terjadi penyergapan di kos tempat tinggal Rudy. Namun terdapat kejanggalan menurut Rudy terhadap penangkapan ini. Terdapat seorang wanita yang dibiarkan lolos untuk meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Wanita ini diketahui bernama Susi. Susi pergi meninggalkan lokasi sesaat setelah keluar dari kamar mandi yang langsung disusul dengan datangnya aparat Kepolisian untuk menangkap Rudy. Selanjutnya adalah tidak adanya pejabat setempat atau saksi lain dalam penggeledahan tersebut, padahal berdasarkan pasal 57 ayat (3) Peraturan
1 Dara Purnama, “Polri : Kasus Narkoba 2016 Meningkat” (Okezone News,2016) <https:// news.okezone.com/read/2016/08/15/337/1463932/polri-kasus-narkoba- 2016-meningkat> dikun- jungi pada 20-10-2017.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penggeledahan harus menyertakan Ketua RT/RW setempat atau saksi lain. 2 Selanjutnya Terdakwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dilakukan test urine, padahal tes urine adalah wajib dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila ada seseorang yang kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu, dengan dilakukannya tes urine bisa dikembangkan oleh seorang Penyidik di Kepolisian apakah Terdakwa merupakan pengguna atau pengedar.
Keterangan ini digunakan Majelis Hakim sebagai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K /Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Putusan ini semakin memperkuat opini publik bahwa aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat dijamin sikap profesionalitasnya.
Perbuatan atau teknik perolehan barang bukti seperti demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan prinsip- prinsip yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu akuntabel. Tindakan aparat Kepolisian yang seperti demikian merupakan tindakan penyelidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pemahaman lebih dalam mengenai kedudukan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum, agar tidak terjadi adanya kesalahan pemidanaan terhadap seseorang yang benar dan beritikad baik, demi terciptanya suatu keadilan.

## Metode Penelitian
Penelitian dalam artikel hukum ini merupakan tipe penelitian hukum doktrinal juga dikenal sebagai peneilitan hukum normatif. Fokus penelitian hukum dalam
2 Pasal 57 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## 4 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
konteks ini adalah mengumpulkan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara a quo, taraf sinkronisasi hukum, dan elemen lainnya. 3 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau dikenal sebagai statute approach serta menggunakan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim pengadilan tinggi jawa timur dalam putusan Nomor 236 / PID/ 2012/ PT. Sby.

## Konsep Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana
Sifat melawan hukum adalah unsur utama dalam tindak pidana, dan dalam Setiap perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Itulah mengapa sifat melawan hukum menjadi sebagai unsur utama dari suatu tindak pidana. Setiap pengaturan tindak pidana selalu kita mendapati unsur melawan hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.Terdapat beberapa peraturan perundang–undangan yang tidak menyebutkan secara eksplisit “melawan hukum”, karena menurut hukum pidana perbuatan tersebut pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum yang seperti demikian disebut sebagai sifat melawan hukum diam – diam. 4 Tidak setiap perbuatan yang mempunyai akibat selalu dilarang oleh undang – undang, hanya perbuatan yang mempunyai akibat yang dilarang atau mempunyai sifat melawan hukum saja yang diterima sebagai perbuatan yang melawan hukum.
Menurut Hoge Raad, sebagaimana dalam Arrest H. R. Nederland 1919, terdapat 2 pandangan mengenai sifat melawan hukum, Pandangan yang formil dan pandangan yang materiil. Indonesia mengikuti pandangan sifat melawan hukum materiil. 5 Hal tersebut dilandasi oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berkaitan
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Citra Aditya Bakti 2004).[52].
4 Agus Rusianto, ‘Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pi- dana’ (2015) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.[148].
5 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana,( Airlangga University Press (AUP) 2014).[51].
dengan Asas Legalitas. Selanjutnya berkaitan dengan macam sumber hukum yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang, Yurisprudensi (putusan hakim), Hukum Kebiasaan / Hukum Adat, Traktat (perjanjian), dan Doktrin (pendapat ahli).
Pembentuk undang-undang sendiri pun juga berpendapat bahwa walaupun unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam setiap rumusan delik, namun harus tetap diartikan bahwa melawan hukum adalah selalu menjadi unsur dari delik. Hal ini dilandasi dari penjelasan MvT Jan Remelink, yang menyebutkan bahwa pada beberapa rumusan dengan jelas dan nyata disebut perkataan bersifat melawan hukum, karena terdapat indikasi jika tidak ditambahkan perkataan itu maka akan terdapat bahaya dalam penegakan hukum pidana.
Dengan dimasukkannya pengertian ini dalam rumusan delik, pembuat undang-undang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka sejalan dengan hukum (yang berlaku) tidak serta merta terancam penjatuhan sanksi pidana karena dasar – dasar (umum) yang meniadakan pidana sebagaimana diuraikan dalam perundang– undangan dan yang berlaku bagi mereka tidak mencukupi. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. 6 Dibuktikan atau tidak adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata – nyata. Jika di dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. 7
Konsekuensi dari diikutinya pendirian bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur setiap delik adalah jika unsur tersebut tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka secara diam – diam atau implisit unsur melawan hukum telah ada. Selanjutnya adalah jika terdapat keragu – raguan hakim dalam menentukan apakah unsur tersebut ada atau tidak maka hakim tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karena itu hakim tidak mungkin menjatuhi pidana. Dalam hal tersebut terdakwa demi hukum harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
6 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2008).[144].
7 Ibid. [145].

## A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...

## Perolehan Barang Bukti Menurut KUHAP
Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat prefentif sampai represif. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. 8 Karena polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, maka tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. 9
Berdasarkan Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, untuk selanjutnya disebut UU Kepolisian), Polisi berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 10
Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undangini. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik. Kewenangan penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu dipahami bahwa kalimat “mencari” dan “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Maksud dari kalimat tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan kata lain penyelidik harus berupaya atas
8 Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana (USU press  2009).[40].
9 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia (Penerbit Buku Kompas 2002).[25].
10 Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. 11
Setelah didapatkan fakta – fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan, maka selanjutnya adalah proses penyidikan. Konsekuensi dari dilakukannya proses penyidikan berarti dilakukan juga tindakan upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tindak pidananya, dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kewenangan – kewenangan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP maupun dalam Pasal 75 UU Narkotika, terdapat tindakan upaya paksa yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam hal ini penulis membahas mengenai upaya paksa penggeledahan. Makna penggeledahan menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. 12
Berdasarkan Pasal 55 – 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana penggeledahan wajib disaksikan oleh Ketua RT/ RW atau tokoh masyarakat setempat. Dari tindakan upaya paksa penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana. KUHAP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) KUHAP, nampak bahwa barang bukti ini terkait dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik. 13
11 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). (Sinar Grafika 2009).[6].
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
13 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press (AUP) 2015).[122-133].

## A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...

## Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Secara Melawan Hukum
Penulis mengkaji tentang perolehan barang bukti yang dilakukan oleh tim penyidik pada kasus Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto. Menurut alasan – alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pengajuan kasasi terdapat seorang wanita yang dibiarkan lolos untuk meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Wanita ini diketahui bernama Susi. Susi pergi meninggalkan lokasi sesaat setelah keluar dari kamar mandi yang langsung disusul dengan datangnya aparat Kepolisian untuk menangkap Rudy.
Selanjutnya adalah tidak adanya pejabat setempat atau saksi lain dalam penggeledahan tersebut, padahal berdasarkan pasal 57 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penggeledahan harus menyertakan Ketua RT/RW setempat atau saksi lain. Selanjutnya Terdakwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dilakukan test urine, padahal test urine adalah wajib dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila ada seseorang yang kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu, dengan dilakukannya test urine bisa dikembangkan oleh seorang Penyidik di Kepolisian apakah Terdakwa merupakan pengguna atau pengedar.
Terdapat cacat prosedur dalam perolehan barang bukti pada kasus Rudy
Santoso alias Rudy Soenoto, sehingga timbul pertanyaan apakah barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah? Terdapat istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Apa perbedaan dari kedua istilah tersebut? Batal demi hukum adalah selaras dengan pengertian dalam ranah perjanjian atau hukum perikatan dimana dapat dikatakan sebagai batal demi hukum ketika syarat – syarat obyektif tidak terpenuhi, memiliki arti dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Hal ini mengakibatkan tanpa adanya suatu putusan atau pengesahan lebih lanjut dari Pengadilan atau instansi lain, perbuatan atau obyek secara langsung dianggap tidak pernah ada dan terjadi. 14 Selanjutnya dapat dibatalkan adalah baru akan
14 Marry  Margaretha Saragi, ‘Apa Arti Frasa ‘Demi Hukum’?’ (Hukum Online.com 2012) < http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fff97aad74a5/apa-arti-frasa-demi-hukum >, dikun- jungi pada 21-01-2018.
dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke Pengadilan. Artinya adalah terdapat upaya yang harus dilakukan terlebih dahulu hingga selanjutnya dapat dikatakan bahwa perjanjian atau Putusan tersebut batal.
Berdasarkan penjelasan tentang prosedur perolehan barang bukti yang sudah penulis jabarkan, perbuatan atau proses perolehan barang bukti seperti demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu akuntabel. Tindakan aparat Kepolisian yang seperti demikian merupakan tindakan penyelidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kedudukan barang bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan yang dilakukan secara melawan hukum adalah batal demi hukum.

## Upaya Hukum Dalam Hukum Pidana
Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang – undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. 15 KUHAP menerapkan asas praduga tak bersalah, seperti yang tercantum dalam penjelasan umum butir 3 (tiga) huruf c. Dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat dipahami bahwa, pembuat Undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum.
Pengertian Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. 16 Setiap tersangka
15 Pengadilan Negeri Tabanan, ‘Upaya Hukum Perkara  Pidana’ (Pengadilan Negeri Tabanan 2015) < https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=4&cad=rja&uact =8&ved=0ahUKEwjUs4i5xczXAhUMMY8KHXvdDT0QFgg7MAM&url=https%3A%2F%2Fpn- tabanan.go.id%2Fupayahukumperkarapidana%2F&usg=AOvVaw2csD77lW363cFIVcZHUW6b>, dikunjungi pada tanggal 20-11- 2017
16 Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum (Quantum Media Press 2010).[105].

## 10 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
berhak diselidiki dengan landasan sesuai hukum acara. Pengaturan dan penerapan due Process of Law dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia termuat dalam KUHAP karena due Process of law merupakan tujuan dari KUHAP. Ketika tersangka diselidiki dan disidik tidak sesuai dengan proses yang semestinya atau undue process maka tersangka dapat mengajukan beberapa upaya hukum.
Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429) disebutkan bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.
Upaya hukum biasa dapat berupa perlawanan ( verzet), banding, dan kasasi. Perlawanan ( verzet) adalah upaya hukum dari pihak terdakwa dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan dia tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara, serta putusan yang dijatuhkan adalah putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dalam hal ini adalah pidana kurungan. 17 Atau dapat pula dikatakan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dijatuhi pidana kurungan atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dia tidak hadir saat diperiksa di pengadilan. Masalah perlawanan atau verzet diatur dalam BAB XVI, tentang PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN,
Bagian Keenam, Paragraf 2, tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.
Selanjutnya adalah banding. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, banding adalah hak untuk mengajukan suatu upaya hukum dari terdakwa ataupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
Pada dasarnya banding merupakan pemeriksaan ulang dari apa yang sudah diperiksa oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi disebut sebagai Judex Facti. 18
Dalam mengajukan upaya banding, tidak diwajibkan mengajukan juga memori banding maupun kontra memori. Memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. 19 Sedangkan kontra memori banding adalah berupa risalah yang memuat bantahan – bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.
Selanjutnya adalah kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Dengan kata lain maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. 20
18 ibid. [127].
19 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika 2000).[485].
20 ibid.

## 12 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. 21
Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai penerapan hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Berdasarkan Pasal 88 KUHAP, Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Pada hakikatnya, menjamin kesatuan dalam penerapan hukum adalah tujuan dari keberadaan lembaga kasasi.
Selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum luar biasa terdapat pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum telah diatur dalam Pasal 259 KUHAP, yaitu hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan.
Upaya hukum luar biasa selanjutnya adalah Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali awalnya diperkenalkan kepada publik melalui kasus Sengkon Karta, yang kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yaitu : Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh hukum yang tetap. 22 Namun setelah dikeluarkan peraturan ini justru menimbulkan masalah, karena menurut Pasal 21 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
21 Agus Hilman Marpaung, ‘Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi, dan Verzet )’ (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2016) < http://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hu- kum-biasa-banding-kasasi-dan- verzet.html.>, dikunjungi pada 30-11-2017.
22 M. Yahya Harahap .Op.Cit. [137].
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) lembaga Peninjauan Kembali akan diatur dalam Undang – Undang. Sehingga pembentukan lembaga Peninjauan Kembali merupakan hak/kewajiban Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan wewenang Mahkamah Agung. 23 Dengan demikian bentuk realisasinya adalah KUHAP, Pasal 263 – 269 KUHAP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun pada kasus tertentu, berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Jaksa selaku eksekutor dapat mengajukan Peninjauan Kembali, hal ini dikarenakan semisal putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak terdapat penjatuhan lamanya pidana yang menyebabkan Jaksa tidak dapat mengeksekusi terdakwa. 24
Selanjutnya adalah upaya hukum praperadilan. Asal kosakata praperadilan adalah suatu rangkaian kosakata yang berasal dari pra dan peradilan. Pra dapat diartikan sebelum atau mendahului dan peradilan diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan pokok perkara di dalam sidang pengadilan. Artinya praperadilan yaitu suatu proses yang mendahului proses pemeriksaan pokok perkara dan dikatan proses hukum yang bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara. 25
Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasihat hukumnya. 26 Praperadilan hanyalah wewenang tambahan terhadap Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permasalahan
23 ibid.
24 Didik Endro Purwoleksono. Op.Cit .[138].
25 Afif Faishal, ‘Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014’ (2013) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.[20].
26 Mochamad Anwar, Praperadilan (Ind-Hill-Co 1989).[25].

## A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menentukan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014, objek kewenangan pranata Praperadilan mendapat tambahan yaitu a. Sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan penetapan tersangka;
b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi sesorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas due process of law harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang. Menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.
Berkaitan dengan norma pasal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 juncto  Pasal  77  KUHAP  yang  mengatur  tentang  objek  praperadilan,  isinya hanya membahas mengenai teknis yang berkaitan dengan kegiatan administratif.
Praperadilan dalam proses beracaranya dipimpin oleh satu orang hakim dan satu orang panitera. Tujuan diadakannya lembaga praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara ini adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. 27
Namun permasalahan yang terjadi dalam kasus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini bukan perihal administratifnya, namun berkaitan dengan hak asasi
27 Nicolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum ( Ghalia Indone- sia 2009).[194]..
manusia tersangka, dimana tersangka mengalami penyiksaan/tekanan mental secara fisik  maupun  psikis.  Bila  dikaitkan  dengan  tujuan  utama  diadakannya  lembaga praperadilan, maka untuk memberikan perlindungan hak – hak tersangka wajib diperlukan upaya kontrol. Menurut Didik Endro Purwoleksono, fungsi praperadilan yaitu untuk adanya control vertical dan control horizontal, fungsinya yaitu :28
1. Control Vertical
a. Control Vertical Extern
Makna fungsi kontrol vertical extern di sini artinya masyarakat, dalam hal ini tersangka dan atau pihak ke-3, dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan.
b. Control Vertical Intern
Makna fungsi kontrol vertical intern di sini artinya atasan, dalam hal ini dilakukan:
- Kapolri atau Kapolda atau Kapolres, dapat mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya.
- Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.
2. Control Horizontal
Maknanya antar aparat penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan.
Selanjutnya, lembaga praperadilan ini keberadaannya adalah temporer atau insidentil yang artinya adalah lembaga praperadilan akan memproses suatu perkara apabila terdapat permohonan dari para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan upaya permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat. 29
Berdasarkan Pasal 82 KUHAP, acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan sah
28 Didik Endro Purwoleksono. Op.Cit .[85]. 29 ibid. [86].

## 16 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penghentian penuntutan dan penetapan tersangka ditentukan beberapa hal berikut:
a. Harus ada permohonan baik secara lisan atau tertulis;
b. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
c. Tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang ( LIMITATIF )
d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal;
e. Dalam waktu tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusan ( IMPERATIF );
f. Putusan hakim berbentuk Penetapan ( BESCHEKKING ).
Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, terhadap semua keputusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi. Namun terdapat pengecualian terhadap putusan praperadilan yang mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya pengenghentian penuntutan, berdasarkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/
PUU – IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berarti segala putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi, termasuk putusan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.
Berdasarkan penjelasan mengenai upaya hukum yang telah penulis jabarkan, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, terlebih jika kasus yang dialami sama atau sedemikian rupa dengan kasus yang dialami oleh Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto maka dapat diajukan upaya Praperadilan.
Perolehan barang bukti secara melawan hukum normatifnya akan batal demi hukum, namun terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu diajukannya Praperadilan.

## Analisis Putusan
Terdakwa Rudy Santoso mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan nomor putusan Nomor 236 / PID/ 2012/ PT. Sby yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan Nomor 3337/ Pid.B/ 2011/ PN.Sby dengan memberikan alasan – alasan sebagai berikut:
1.  Tidak ada saksi pejabat setempat atau saksi lain saat proses penggeledahan berlangsung;
2.  Terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum selama proses pemeriksaan;
3.  Terdapat seorang wanita yang meninggalkan tempat kejadian perkara saat proses penggerebekan oleh Kepolisian;
4.  Terdakwa tidak dilakukan test urine.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
1.  Saksi – saksi yang dihadirkan Polisi yang menangkapdan menggeledah terdakwa memberikan keterangan yang sama dan tidak didukung oleh keterangan saksi – saksi yang netral dan obyektif, seperti pejabat RT, RW, dan sebagainya, sehingga keterangan para saksi Polisi tersebut tidak dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri maka masih diperlukan alat bukti lain. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, dalam proses penggeledahan wajib disaksikan oleh pejabat setempat dengan 2 (dua) orang saksi, dalam hal tersangka menolak untuk dilaksanakan proses penggeledahan. Proses penggeledahan pada kasus di atas tidak terdapat saksi lain sehingga proses penggeledahan tersebut cacat prosedur.
2.  Terdakwa di persidangan menyangkal dan mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan, karena terdakwa mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui kalau sabu – sabu itu adalah miliknya. Terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh kuasa hukum selama menjalani proses hukum. Berdasarkan Pasal 56 jo. 114 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun atau lebih wajib didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum wajib memastikan bahwa tersangka atau terdakwa mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang layak sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat ]Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

## A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Berdasarkan undang – undang tersebut, penyiksaan adalah tindak pidana. Segala sesuatu yang merupakan hasil dari tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
3.  Bahwa adalah tidak mungkin ketika melakukan penggerebekan dalam suatu rumah dalam rangka penangkapan seseorang yang dilakukan oleh suatu Tim Kepolisian, kemudian ada orang lain yang keluar dari tempat tersebut tapi tidak ditangkap oleh petugas Polisi untuk diminta keterangan tentang suatu peristiwa yang akan diungkap, yang in casu perempuan yang bernama Susi tersebut dibiarkan pergi keluar dari dan meninggalkan tempat tersebut begitu saja dengan melewati 4 (empat) orang Polisi yang sedang melakukan penggerebekan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik berhak melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
4.  Tidak dilakukan pemeriksaan test urine kepada terdakwa untuk dapat memperkuat penemuan alat bukti oleh Polisi Penyidik, berdasarkan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b, Urine merupakan salah satu spesimen iologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara, rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a hasil pengujian laboratorium untuk pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian. Keberadaan tes urine menjadi satu alat bukti yang sangat sentral posisinya dalam proses pembuktian karena hasil test urine yang akan mengungkapkan fakta apakah benar terdakwa menggunakan Narkotika Atau tidak. Ketika dinyatakan di dalam urinenya ditemukan unsur narkotika, maka itu menjadi bukti kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang berarti bahwa terdakwa Rudy Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang berakibat hukum terdakwa dinyatakan bebas ( vrijspraack).
Berdasarkan hasil analisa di atas, penulis berpendapat bahwa majelis hakim mengklasifikasikan  barang  bukti  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  di  dalam pengadilan tingkat pertama tidak sah yang berarti dalam proses mendapatkannya
dapat dikatakan sebagai undue process of law. Berarti bukti yang dimaksud dalam hal ini yaitu bukti sabu dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa didapat oleh penyidik tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif ( Negatief Wettelijke Bewijstheorie), yang artinya bahwa teori ini berpangkal pada ketentuan undang – undang yang berlaku. 30

## Kesimpulan
Kedudukan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum, proses pemeriksaan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan karena tindakan memperoleh barang bukti dengan cara melakukan penjebakan, melakukan kekerasan/tekanan mental, dan sebagainya merupakan tindakan melawan hukum. Segala barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut adalah batal demi hukum. Penetapan tersangka terhadap Rudy adalah tidak sah karena tidak cukup bukti yang mengakibatkan pemeriksaan pokok perkara setelahnya menjadi tidah sah.
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah tersangka jika masih dalam tahap penyidikan adalah mengajukan permohonan Praperadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014, penetapan tersangka adalah objek dari praperadilan. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Jika sudah memasuki tahap pemeriksaan pengadilan maka dapat memasukkan keberatan dalam nota pembelaan atau pledoi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Citra Aditya Bakti 2004).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press (AUP) 2015).
30 ibid. [124].

## 20 A. Zainur Rasyidi: Kedudukan Barang Bukti...
Dzulfikri Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum (Quantum Media Press 2010).
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) (Sinar Grafika 2009).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika 2000).
Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana (USU press 2009).
Mochamad Anwar, Praperadilan (Ind-Hill-Co 1989).
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2008).
Nicolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum (Ghalia Indonesia 2009).
Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia (Penerbit Buku Kompas 2002).

## Jurnal
Afi f Faishal, ‘Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014’ (2013) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Agus Rusianto, ‘Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana’ (2015) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## Laman
Agus Hilman Marpaung, ‘Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi, dan Verzet)’ (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2016) <http://jdih.kepriprov.go.id/ artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet.html.> dikunjungi pada 30 November 2017.
Dara Purnama, ‘Polri : Kasus Narkoba 2016 Meningkat’ (Okezone News, 2016) <https://
news.okezone.com/read/2016/08/15/337/1463932/polri-kasus-
narkoba-2016- meningkat> dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2017.
Marry Margaretha  Saragi, S.H., LL.M. (HukumOnline.com, 2012)<http://www. hukumonline.com/klinik/detail/lt4fff97aad74a5/apa-arti-frasa-demi-hukum>, dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Pengadilan Negeri Tabanan, ‘Upaya Hukum Perkara  Pidana’  (Pengadilan  Negeri Tabanan, 2015) <https://www.google.co.id/.