SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 213-226 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.37514 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Malapraktik  Medis  dalam  Perspektif  Hadits  Riwayat  Abu  Dawud  dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan
Medical  Malpractice  in  the  Perspective  of  Hadith  Narrated  by  Abu Dawud and Article 58 of Law No. 36 of 2009; Comparative Study
Eva Savariah 1* , Tajul Arifin 2
12 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: 1 savariaheva19@gmail.com, 2 tajularifin64@uinsgd.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 12 Mei 2023] [Reviewed: 21 Mei 2023] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 31 Januari 2024]
How to Cite:
Savariah, Eva, and Tajul Arifin. 2024. “Medical Malpractice in the Perspective of Hadith Narrated by Abu Dawud and Article 58 of Law No.  36  of  2009:  Comparative  Study”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (1),  213-26. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.37514 .

## Abstrak
Malapraktik  pada  dasarnya  merupakan  suatu  fenomena  sosial  sehingga  banyak  menyita perhatian  publik,  tidak  hanya  di  kalangan  dokter  tetapi  juga  para  aktivis  HAM.  Karena malapraktik  dalam  dunia  kedokteran  menyangkut  manusia,  kerugian  fisik  dan  harta  benda korban.  Tatanan  hukum  di  Indonesia  belum  ada  yang  mengatur  secara  pasti  terkait  kasus  ini sehingga hakim cenderung menggunakan hukum acara biasa sebagai patokannya. Tujuan penulis menulis  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  perspektif  hadits terhadap  malapraktik  medis.  2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  di Indonesia terhadap malapraktik medis. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah  metode  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa hadis HR. Abu Dawud memiliki makna sama yaitu dokter atau tenaga medis harus  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang  telah  mereka  lakukan,  karena  merugikan  pasien baik itu dari segi jasmani, rohani maupun psikis. Pemerintah mengatur tentang kesehatan dalam UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebelumnya adalah UU No 23 Tahun 1992. Maka pasien yang menderita kerugian dapat melaporkan dokter atau tenaga medis tersebut melalui organisasi Ikatan Dokter yang ada di Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang ada di Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan juga bisa melalui Pengadilan Tinggi jika berbentuk pidana dengan menyertai bukti sebagai korban dari malapraktik medis.
Kata Kunci: Malapraktik Medis; Hadits Riwayat Abu Dawud; Pasal 58 UU No 36 tahun 2009.

## Abstract
Malpractice is basically a social phenomenon so that it attracts a lot of public attention, not only among  doctors  but  also  human  rights  activists.  Because  malpractice  in  the  world  of  medicine affects humans, physical losses and victims' property. The legal system in Indonesia does not yet have definite provisions regarding this case, so judges tend to use ordinary procedural law as a guideline. The purpose of the author in  writing this article is as follows: 1)  To  find out  how the
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
perspective of hadith on medical malpractice. 2) To find out how the application of criminal law in Indonesia against medical malpractice. The research method that the authors use in this article is a qualitative approach with descriptive analysis techniques. The results of the research show that the hadith HR. Abu Dawud has the same meaning, that is, doctors or medical personnel must be held responsible for the mistakes they have made, because of the patient's losses, both physically, spiritually  and  psychologically.  The  government  regulates  health  in  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health which was previously Law No. 23 of 1992. So patients who  suffer  losses  can  report  the  doctor  or  medical  personnel  through  the  Doctors  Association organization  in  Indonesia  or  the  existing  Medical  Discipline  Honorary  Council.  in  Indonesia (MKDKI) or the Medical Ethics Honorary Council and can also go through the High Court if it is in the form of a crime by including evidence of being a victim of medical malpractice.
Keyword: Medical Malpractice; Hadith narrated by Abu Dawud; Article 58 of Law No. 36 of 2009.

## Pendahuluan
Istilah kejahatan berasal dari hukum pidana Belanda dan disebut dapat dihukum. Istilah ini terdapat dalam KUHP Wetbook Belanda (WvS) dan didasarkan pada asas konkordansi. Hal ini juga berlaku pada WvS (hukum pidana) Hindia Belanda. 1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum  adalah  peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  dikukuhkan  oleh penguasa  atau  pemerintah.  Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  seseorang,  baik  direncanakan  maupun  tidak  direncanakan,  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum menurut Undang-Undang.
Setidaknya  ada  tiga  tujuan  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  dari  diturunkannya Islam  ke  muka  bumi,  yaitu  kesehatan  rohani,  kesehatan  jasmani  dan  kesehatan  jiwa.  Hal tersebut  menunjukan  bagaimana  besarnya  perhatian  Islam  terhadap  hak  hidup  manusia. 2 Menurut  KBBI  Malapraktik  adalah  praktik  medis  yang  salah,  tidak  sesuai  atau  bertentangan dengan  hukum  atau  aturan  etika.  Jadi,  dapat  diartikan  bahwa  malapraktik  merupakan  suatu kelalaian dokter ataupun tenaga medis lainnya yang disengaja maupun tidak dalam melakukan tugasnya. Sehingga, menimbulkan kerugian besar ataupun kecil terhadap pasien dalam segi fisik maupun psikis pasien, setiap pekerjaan pasti memiliki kode etik sendiri tanpa terkecuali dokter. Akibat  ulah  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak  mejalankan  tugas  sesuai dengan  standard  operating  procedure  (SOP)  menjadikan  citra  baik  tenaga  medis  menjadi
1 Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup  (Ongeschreven  Recht)  Dan  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  Ditinjau  Dari  Aspek  Filo- Sofis,” Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 71 – 84, https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310.
2 Benny Afwadzi and Nur Alifah, “Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusian Nabi Muhammad Saw. Dalam  Bidang  Medis,” AL  QUDS :  Jurnal  Studi  Alquran  Dan  Hadis 3,  no.  1  (2019):  1 – 20, https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
tercoreng. 3 Masalah malapraktik saat ini mulai menjadi pusat perhatian dari berbagai golongan masyarakat.  Pendekatan  antropologi  hukum  dalam  kajian  hukum  Islam,  baik  kajian  hukum normatif (Quran) maupun empiris (praktik Islam), belum dimanfaatkan secara maksimal. 4
Malapraktik pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial sehingga banyak menyita perhatian  publik,  tidak  hanya  di  kalangan  dokter  tetapi  juga  para  aktivis  HAM.  Karena malapraktik  dalam  dunia  kedokteran  menyangkut  manusia,  kerugian  fisik  dan  harta  benda korban. 5 Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  tuntutan  hukum  terhadap  dokter  akibat  malapraktik medis yang dianggap membahayakan pasien. Dengan meningkatnya tuntutan hukum terhadap kasus  malapraktik,  itu  membuktikan  bahwa  masyarakat  mulai  menyadari  hak-hak  mereka dalam  melindungi  diri  dari  tindakan  yang  merugikan  diri  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum yang  tidak  bertanggungjawab.  Masih  ada  kesulitan  dalam  mengajukan  beberapa  kasus  yang diajukan ke pengadilan untuk menentukan kasus yang diajukan termasuk ke dalam malapraktik atau bukan, karena dalam tatanan hukum di Indonesia belum ada yang mengatur secara pasti terkait kasus ini sehingga hakim cenderung menggunakan hukum acara biasa sebagai patokan sementara  dokter  merasa  sebagai  pribadi  profesional  yang  tidak  ingin  disamakan  hukuman dengan penjahat biasa. 6
Meskipun malapraktik medis saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, sebenarnya istilah  malapraktik  medis  tidak  demikian  dikenal  dalam  dunia  hukum.  Arti  kata  malapraktik medis tidak terdapat di dalam perundang-undangan dan tidak digunakan dalam proses hukum. Karena  malapraktik  medis  bukan  istilah  hukum,  hal  yang  secara  sosiologis  di  artikan  sebagai malapraktik  medis  di  interpretasikan  sesuai  dengan  hukum  pada  saat  ini,  sehingga menimbulkan  ketidakpuasan  di  kalangan  dokter  maupun  tenaga  medis  lainnya. 7 Antropologi adalah wacana yang menemukan faktor-faktor perilaku manusia yang dihasilkan dari motivasi
3 Budi  Handoyo,  “Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Dokter  Pada  Pelayanan  Kesehatan  Dalam Perspektif  Hukum  Pidana,” AT- TASYRI’:  JURNAL  ILMIAH  PRODI  MUAMALAH 12,  no.  1  (2020):  47 – 62, https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360.
4 Doli  Witro  et  al.,  “Anthropology  of  Islamic  Law  as  an  Approach  in  the  Practice  of  Buying  and  Selling  Online,” Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law 6, no. 1 (2022): 36 – 52, https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18.
5 Afwadzi  and  Alifah,  “Malpraktek  Dan  Hadis  Nabi:  Menggali  Pesan  Kemanusian  Nabi  Muhammad  Saw.  Dalam Bidang Medis.”
6 Fitri  Nur  Aryani  and  Antonia  Intarti,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Atas  Malpraktik  Oleh  Tenaga  Medis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2019): 51 – 60, https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66.
7 A A Ngr Dwi Dananjaya et al., “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 6 – 10, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.6-10.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
pribadi  untuk  melakukan  kekerasan,  sedangkan  wacana  sosiologis  adalah  fakta  dan  realitas sosial di mana para aktor terlibat dalam interaksi sosial untuk melakukan tindakan kekerasan. 8

## Literatur Review
Penelitian A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019 dengan  judul  “ Sanksi  Malapraktik  Dan  Resiko  Medik  Yang  Dilakukan  Oleh  Dokter ” mengungkapkan  bahwa  perbedaan  malapraktik  dan  resiko  medik  bahwa  UU  Dokter  dan  UU Etika Kedokteran memberikan sanksi bagi dokter yang melakukan malapraktik yaitu malapraktik medik,  pelanggaran  perdata  dan  pelanggaran  administrasi  termasuk  pelanggaran  dari  etika hukum  Dokter.  Kesalahan  adalah  tindakan  yang  disengaja  dan  lalai  yang  dihasilkan  dari pelaksanaan  momen  kesalahan.  Tetapi  risiko  medis  bukanlah  kejahatan,  tetapi  kecelakaan medis,  mis.  kecelakaan  dengan  faktor  yang  tidak  dapat  diprediksi,  tidak  dapat  dihindari  dan tidak  bertanggung  jawab.  Dokter  atau  tenaga  medis  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  jika memang  terbukti  melakukan tindakan  malapraktik  medis.  Tetapi  resiko medis bukanlah  suatu kejahatan melalaikan kecelakaan medis. Dan juga jika dokter melakukan tindakan malapraktik bisa menyebabkan dicabutnya lisensi kedokteran.  Terakhir tidak atau belum adanya Undang- Undang yang benar-benar mengatur tentang malapraktik medis.
Penelitian  Ngurah  Nandha  Rama  Putra  dan  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana,  2019, dengan  judul  “ Aspek  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Yang  Melakukan  Tindakan Malpraktek Medis ”, dengan h asil penelitian menunjukan  dokter atau tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban  jika memang terbukti dokter melakukan tanda-tanda kesalahan. Karena  kesalahan  adalah  faktor  terpenting  dalam  menetapkan  pertanggungjawaban  pidana. Ketentuan  KUHP  tentang  malpraktek  kedokteran  secara  tidak  langsung  dapat  menjatuhkan hukuman  berdasarkan  pasal-pasal  KUHP,  sedangkan  dokter  yang  dinyatakan  bersalah melakukan  malapraktik  kedokteran  diperiksa  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI).  dan  menyelidiki  keluhan  dan  membuat  keputusan  tentang  pelanggaran disiplin oleh dokter.
Penelitian  Priharto  Adi  dengan  judul “ Formulasi  Hukum  Penanggulangan  Malapraktik Kedokteran ”. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  sanksi  terhadap  perusahaan  hanya  sebatas
8 Sifa Mulya Nurani and Tajul Arifin, “Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta,” MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial 4, no. 02 (2021): 427 – 40, https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1049.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
pelanggaran izin praktek kedokteran. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, UU No. 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Konsultasi  Medis  tidak  diatur tersendiri  dalam  KUHP,  atau  tidak  dikenal  konsep  penyalahgunaan.  Rumusan  kebijakan  ke depan  harus  mengatur tanggung  jawab  korporasi  atas tindakan  medis  yang  merugikan  pasien seperti kesalahan pengobatan.
Dalam  memahami  suatu  teks  hukum  berupa  ayat-ayat  al- Qur’an,  maka  ayat alasan diturunkannya  harus  diperhatikan  dengan  lebih  seksama 9 dan  apabila  teks  hukum  tersebut berupa  hadits,  maka  bagi  Tajul  Arifin  harus  dipertimbangkan  dengan  cermat  diperiksa  dan dianalisis  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  narasi  dan  dirayah. 10 Teks-teks  hukum  Islam ketika  di  tafsirkan  kembali  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kegunaan  di  dalam  kehidupan seperti yang disyaratkan oleh Syara, pendekatan apa pun dapat digunakan selama epistemologi yang  diterima oleh  mayoritas ulama diterapkan,  karena  menurut  Tajul  Arifin  validitas  metode yang digunakan mempengaruhi hasil (kesimpulan) yang dihasilkan. 11

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  analisis.  Yaitu  penulis  akan  menganalisis  suatu  fenomena, kejadian  dan  keadaan  sosial  dari  pengamatan  yang  sedang  terjadi  di  masyarakat.  Penulis memilih metode penelitian ini karena penulis ingin mendeskripsikan kondisi di lapangan secara tepat,  mendalam  dan  transparan.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif,  penulis  dapat menggambarkan analisis secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian kualitatif,  studi  kasus  dapat  dilihat  baik  sebagai  metode  maupun  sebagai  model  untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang fakta atau proposisi yang terjadi.
9 Tajul  Arifin  Federspiel  and  R.T.  Hidayat.,  “Kajian  Al - Qur’an  Di  Indonesia:  Dari  Mahmud  Yumus  Hingga  Quraish Shihab,” 1996.
10 Tajul Arifin, “Ulumul Hadits,” 2014.
11 Tajul Arifin, “Antropologi Hukum Islam,” 2016.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Malapraktik Medis
Di Indonesia kita sering mendengan berbagai kosakata malapraktik, antara lain menurut KBBI  adalah  “malapraktik”,  sedangkan  menurut  kosakata  kedokteran  adalah  “malapraktek”, sementara menurut kamus hukum adalah “malpraktek”, dan menurut bahasa asingnya adalah “ malpractice ”. Dalam bukunya menurut Peter Salim yang berjudul “ The Contemporary English Indonesia  Dictionary ” malpractice adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  salah, malpractice juga  memiliki  arti  praktik  buruk.  Malapraktik  adalah  suatu  isilah  umum  dan  tidak selalu memiliki arti hukum, malapraktik dalam KBBI istilah dalam dunia kedokteran yang berasal dari  kata  “mal”  atau  “mala”  yang  memiliki  arti  buruk  sementara  “praktik” adalah  melakukan pekerjaan. Singkatnya, Menurut KBBI, malapraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak sesuai,  melawan  hukum  atau  melanggar  aturan  etika.  Berdasarkan  Blacks’  Law    Dictionary “ malapractic  is  an  instance  of  negligence  on  incompetence  on  the  part  of  profesional ”.  Jadi, dapat  diartikan  bahwa  malapraktik  merupakan  suatu  kelalaian  dokter  ataupun  tenaga  medis lainnya  yang  disengaja  maupun  tidak  dalam  melakukan  tugasnya.  Ada  juga  pengertian  dari malapraktik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
a. John  D.  Blum    yang  kata-katanya  dikutip  oleh  Hermien  Hadiati  Koeswadji  mengatakan “medical  malpractice  adalah  suatu  bentuk  kelalaian profesional  yang  dapat  dimintai ganti rugi oleh pasien jika dokter secara langsung menyebabkan cedera atau kecacatan saat melakukan aktivitas profesional yang terukur.”
b. Menurut  Munir  Fuandy  “malapraktik  adalah  suatu  tindakan  medis  yang  dilakukan terhadap pasien oleh seorang dokter atau orang yang berada di bawah pengawasannya, atau  oleh  pemberi  pelayanan  kesehatan,  yang  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan, dan prinsip profesi, baik dilakukan maupun tidak. dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan sakit, luka, cacat, luka badan bahkan kematian dan kerugian lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana oleh dokter atau perawat.” 12
Neglegence  adalah  sebuah  bentuk  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  tidak sesuai  dengan  standard  operating  procedure  (SOP).  Menurut  Blacks’  Law  Dictionary,
12 Bambang Heryanto, “Physician Malpractice in Legal Perspective,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (2010): 183 – 91.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
neglegence  adalah  “ the  failure  to  exercise  the  standard  of  care  that  a  reasonably  prudent person  would  have  exercised  in  a  smiliar  stuation;  any  conduct  that  falls  below  the  legal standard established to protect onthers againts unreasonable risk of harm, except from conduct that  is  intentianally,  wantonly,  or  willfully  disregadful  of  others’  right ”. 13 Yang  dalam  bahasa Indonesia  memiliki  arti  kegagalan  untuk  menerapkan  standar  perawatan  yang  seharusnya dilakukan oleh orang yang cukup berhati-hati dalam situasi serupa; setiap perilaku yang berada di bawah standar hukum yang ditetapkan untuk melindungi orang lain dari risiko kerugian yang tidak wajar, kecuali dari perilaku yang dengan sengaja, sewenang-wenang, atau dengan sengaja mengabaikan hak orang lain.
Syarat  utama  saat  profesi  kedokteran,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  melakukan prosedur  medis  yang  diperlukan  memiliki  keterampilan  penguasaan  pengetahuan, keterampilan  teknologi  dapat  menggunakan  dan  menjawab  apa  adanya  dilakukan  di  mata hukum dia bekerja tanpa itu, seorang dokter tidak bisa melakukan itu perawatan medis Beban Hukum menurut teori Hans Kelsen adalah seseorang bertanggung jawab hukum semua yang dia lakukan  dan  yang  dapat  dihukum  dia  punya. 14 Bahwa  kualitas  layanan  yang  baik  memiliki  6 standar utama yaitu sebagai berikut:
a. Profesional
b. Tingkah laku
c. Keluwesan
d. keandalan dan dapat dipercaya
e. pemulihan
f. Integritas. 15
Hal yang termasuk ke dalam malapraktik medis adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan hal sebagai berikut:
a. Tindakan medis tersebut memenuhi bentuk wanprestasi (kinerja buruk)
b. Melawan hukum yang ada
13 Program Studi Akuntansi, “1* , 2 1,2” 20, no. 1 (2022): 105– 23.
14 Alexander  Budisectio  Asmara,  Ardiansyah  Ardiansyah,  and  Yetti  Yetti,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Dokter Terhadap  Tindakan  Medis  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Dan  Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (Kuhp),” Journal  of  Science  and  Social  Research 5,  no.  3  (2022):  609, https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.999.
15 Dwi Dananjaya et al., “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter.”
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
c. Tindakan dokter atau tenaga kesehatan menimbulkan kerugian bagi pasien 16

## 2. Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits
Jauh  sebelum  adanya  kedokteran  modern  dan  rumusan  tentang  malapraktik  dan aturan-aturannya,  agama  Islam  sudah  lebih  dahulu  meninjau  dasar  tentang  hal  ini.  Rasulullah SAW bersabda:
Artinya:
“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu  maka  dia  yang  bertanggung  jawab.”  (Hadis  Riwayat  An - Nasa’i,  Abu  Dawud,  Ibnu Majah dan yang lain, hadits Hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar).
Dalam HR Abu Dawud disebutkan:
Artinya:
“ Berkata  kepada  kami  Nahr  bin  Asim  al-Anthaki  dan  Muhammad  bin  al-Shabbah  bin Sufyan,  sesungguhnya  al-Wahid  bin  Muslim  menggambarkan  pada  mereka  dari  Ibnu Juraji  dari  ‘Amr  bin  Syuaib  dari  ayahnya  dari  kakeknya, sesungguhnya  Rasulullah shallallahu  ‘allahi  wa  sallam bersabda:  Barang  siapa  yang  bertindak  sebagai  dokter sedangkan  ia  belum  pernah  mengkaji  ilmu  pengobatan  sebelumnya,  maka  ia  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  terjadi  (jika  ada  yang  celaka  oleh  cara pengobatannya).  Nashr  berkata,  berkata  pada  saya  Ibnu  Juraji,  Abu  Dawud  berkata hadits  ini  tidak  diriwayatkan  (secara  musnad)  kecuali  dari  jalur  al-Wahid,  sedangkan kami tidak tahu apakah dia Sahih (bisa diterima) atau tidak.”
Artinya:
“ Berkata  kepada  kami  Muhammad  bin  al-Ala,  berkata  kepada  kami  Hapsh,  berkata kepada kami ‘Abd al - Aziz bin Umar bin ‘Abd al -Aziz berkata kepada saya sebagian utusan yang  didatangkan  kepada  ayah  saya,  mereka  berkata  bahwa  Rasulullah shallallahu ‘allahi  wa  sallam bersabda:  seseorang  yang  bertindak  sebagai  dokter  lalu  merawat orang  sakit,  sedangkan  dirinya  tidak  mengetahui  sebelumnya  cara  perawatan  secara medis yang mengakibatkan penyakit si pasien semakin parah maka ia harus bertanggung jawab.”
Makna dari dua hadits diatas sama yaitu dokter atau tenaga medis harus bertanggung jawab  atas  kelalaian  yang  telah  mereka  lakukan,  karena  merugikan  pasien  baik  itu  dari  segi jasmani, rohani maupun psikis. Malapraktek dalam Islam sangat dilarang, karena Islam sangat menghargai  hak  hidup  manusia.  Menurut  logika  yang  dikemukakan  kedokteran  termasuk  ke dalam bagian al-Amr. Jika tugas dalam pengobatan dilakukan oleh orang yang tidak akli dalam bidangnya maka akan membawa kehancuran. Menurut Yamani Islam pada dasarnya melarang
16 Sabungan Sibarani, “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia,” Justitia et Pax 33, no. 1 (2017): 1 – 22, https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
melarang  orang  yang  tidak  belajar  kedokteran  untuk  mengobati  pasien,  karena  praktik  dan pengetahuan  berhubungan  langsung.  Jika  terjadi  kesalahan  karena  kelalaian  yang  disengaja maupun  tidak  disengaja  maka  dokter  atau  yang  bersangkutan  yaitu  tenaga  medis  harus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang mereka lakukan. 17 Pengobatan sama sekali tidak boleh  mencacatkan  tubuh,  kecuali  jika  keadaan  sedang  darurat  dan  tidak  ada  cara  lain  selain pengobatan tersebut.
Adapun malapraktik dan ganti rugi sudah dijelaskan secara detail oleh para ulama. Ibnu Qayyim al-Jaujiah rahimahullahu membaginya menjadi 5 yakni sebagai berikut:
a. Jika dokter yang berkompeten berpraktik dan tidak melakukan kesalahan sembarangan, namun  ada  efek  samping  dari  obat  yang  diminum  pasien.  Maka  dokter  tersebut  tidak perlu mengganti rugi.
b. Dokter  yang  tidak  kompeten  namun  melakukan  praktik  dan  membahayakan  atau merugikan  pasien.  Maka  dokter  tersebut  harus  bertanggung  jawab  atau  ganti  rugi berupa diyat.
c. Seorang  dokter  ahli  dan  telah  mendapatkan  izin  melakukan  kesalahan  sembarangan. Maka  dokter  tersebut  harus  mengganti  kerugian  yang  dialami  pasien,  tetapi  tidak menggunakan diyat melainkan harta pribadi dokter tersebut atau dari kas negara.
d. Seorang dokter ahli dan telah berusaha sebaik mungkin dalam meresepkan obat tetapi dia salah dalam meresepkan obat. Maka dokter tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahannya bisa dari harta keluarganya atau dengan kas negara.
e. Seorang dokter yang ahli merawat anak dibawah umur atau orang gila dan tidak dapat izin dari pasien  tersebut  tetapi  mendapatkan  izin  dari  wali  pasien  dan terjadi  kerugian terhadap pasien. Maka dokter tersebut ganti rugi tapi dengan pertimbangan jika dokter tersebut ceroboh maka harus bertanggung jawab tetapi jika tidak maka tidak perlu.

## 3. Malapraktik dalam Perspektif Hukum di Indonesia
Tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  tentang  kesehatan  adalah  untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam misi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sehat maka
17 Afwadzi  and  Alifah,  “Malpraktek  Dan  Hadis  Nabi:  Menggali  Pesan  Kemanusian  Nabi  Muhammad  Saw.  Dalam Bidang Medis.”
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
| 222
dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. 18 Lavey dan Loomba yang kata-katanya dikutip oleh Azwar mengatakan bahwa “ Pelayanan kesehatan adalah segala upaya  yang  ditujukan  kepada  individu,  kelompok,  dan  masyarakat,  baik  secara  perseorangan maupun  dalam  satu  organisasi,  untuk  meningkatkan  dan  memelihara  kesehatan,  mencegah penyakit,  mengobati  penyakit,  dan  memulihkan  kesehatan. ” Pemerintah  mengatur  mengenai kesehatan  dalam  UU  Republik  Indonesia  No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang sebelumnya adalah UU No 23 Tahun 1992. Dalam Pasal 56 (1) UU No 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa  “setiap  orang  berhak  menerima  atau  menolak  sebagian  atau  seluruh  tindakan pertolongan  yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan  memahami  informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Adapun dalam Pasal 58 (1) UU No 36 tahun 2009 disebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima”.   Dan dalam Pasal 190 (1) dan 2 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  disebutkan bahwa:
1. “Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang  melakukan praktik  atau  pekerjaan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan    yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  pertolongan  pertama  terhadap  pasien  yang  dalam  keadaan  gawat  darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  terjadinya kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga kesehatan  tersebut  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berdasarkan  peraturan  tersebut,  setiap  pasien  yang  mendapat  kerugian  akibat  dari malapraktik  atau  kegagalan  dokter  untuk  memenuhi  standar  profesi  medis  yang  melanggar hukum.  Maka  pasien  yang  menderita  kerugian  dapat  melaporkan  dokter  atau  tenaga  medis tersebut  dengan  melalui  perserikatan    Ikatan  Dokter  yang  ada  di  Indonesia  atau  Majelis
18 Bunga  Agustina,  “Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Hukum  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,” Jurnal  Wawasan Yuridika 32, no. 1 (2016): 82, https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  yang  ada  di  Indonesia  (MKDKI)  atau  dengan  melalui  Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran  dan  juga  bisa  dengan  melalui  Pengadilan  Tinggi  jika  berbentuk pidana  dengan  menyertai  bukti  sebagai  korban  dari  malapraktik  medis. 19 Jadi,  penyelesaian yang dapat dilakukan akibat dari malapraktik medis adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaiannya dengan atau melalui pidana
b. Penyelesaiannya dengan atau melalui perdata
c. Penyelesaiannya dengan atau melalui Kode Etik Kedokteran
d. Penyelesaiannya dengan atau MKDKI
Akan  tetapi  ganti  rugi  tersebut  bisa  saja  tidak  berlaku  seperti  yang  dinyatakan  pada Pasal  58  ayat  (2)  UU  No  36  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  “tuntutan  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  tenaga  kesehatan  yang  melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”. Jadi, dalam beberapa kasus tertentu ganti rugi tidak berlaku.
Malapraktik tidak kontekstual dan diatur oleh keahlian berbagai jenis kesalahan medis, dan pembatasan hukum atas pelanggaran mengangkat masalah sendiri. Jadi itu perlu peraturan khusus  kualifikasi  baru  malapraktik  medis,  yaitu  dokter  dimintai  pertanggungjawaban  dan dituntut atas perbuatannya lembaga penegak hukum mungkin memiliki dasar hukum yang jelas terapkan  kepatuhan  dengan  dokter  yang  melakukan  prosedur  malapraktik  medis 20 .  Sehingga bisa  langsung  dianalisa  mengevaluasi  keefektifannya  dalam  masyarakat 21 .  Sanksi  terhadap mereka  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  malapraktek  medis  peringatan  dapat  dipesan, Penarikan  lisensi  profesional  dan  juga  pelatihan  ulang  wajib  mengikuti  pelatihan  lembaga pendidikan  pendidikan  medis. 22 Peraturan  hukum  untuk  menangani  malapraktik  medis  sudah adanya  tatanan  hukum  karena  memenuhi  sebagian  besar  kriteria  Fuller.  Segera  setelah ketetapan  dinyatakan  sebagai  tatanan  hukum,  ketetapan  itu  dianggap  telah  dilaksanakan Hukum apakah aturan-aturan tersebut dapat dipenuhi dalam masyarakat. 23
19 M Nurdin, “KEDOKTERAN” 10, no. 1 (2015): 92– 109.
20 Ngurah  Nandha  Rama  Putra  and  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana,  “Aspek  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis,” Journal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2019): 1 – 16.
21 Mohamad Rana and Tajul Arifin, “CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS” 7, no. 1 (2022): 1– 16.
22 Eriska Kurnianti Siti, Ngurah Wirasila, and Sagung Putri, “Hukum Pidana Dan Undang -Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek,” Jurnal Ilmu Hukum , 2017, 1 – 15.
23 Y. Razy, F. & Saputera, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 3 (2022): 1 – 10.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.

## Kesimpulan
Malapraktik  merupakan  suatu  kelalaian  dokter  ataupun  tenaga  medis  lainnya  yang disengaja maupun tidak dalam melakukan tugasnya. malapraktik adalah istilah yang diterapkan pada praktik kedokteran yang salah atau tidak benar, yang mengakibatkan cedera pada pasien. Jauh sebelum adanya dunia kedokteran modern dan meninjau tentang malapraktik dan aturan- aturannya,  agama  Islam  sudah  terlebih  dahulu  meletakan  dasar  tentang  hal  ini.  Dari  Hadits Riwayat  Abu  Dawud  yang  memiliki  sama  yaitu  dokter  atau  tenaga  medis  harus  bertanggung jawab  atas  kelalaian  yang  telah  mereka  lakukan,  karena  merugikan  pasien  baik  itu  dari  segi jasmani,  rohani  maupun  psikis.  Malpraktek  dalam  Islam  sangat  dilarang,  karena  Islam  sangat menghargai  hak  hidup  manusia.    Tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  tentang  kesehatan adalah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  misi  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  yang  sehat  maka  dilakukan  berbagai  cara  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan itu sendiri. Pemerintah mengatur tentang kesehatan dalam UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  yang  sebelumnya  adalah  UU  No  23  Tahun  1992.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  setiap  pasien  yang  mendapat  kerugian  akibat  dari  malapraktik  atau kegagalan dokter untuk memenuhi standar profesi medis yang melanggar hukum. Maka pasien yang  menderita  kerugian  dapat  melaporkan  dokter  atau  tenaga  medis  tersebut  melalui perserikatan Ikatan Dokter yang ada di Indonesia (IDI) atau melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang ada di Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan juga bisa  dengan  melalui  Pengadilan  Tinggi  jika  tindakan  tersebut  berbentuk  pidana  dengan menyertai bukti sebagai korban dari malapraktik medis.

## Daftar Pustaka
Afwadzi, Benny, and Nur Alifah. “ Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusian Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis. ” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis 3, no. 1 (2019): 1 – 20. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772.
Agustina,  Bunga. “ Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Hukum  Pelayanan  Kesehatan Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan. ” Jurnal  Wawasan  Yuridika 32,  no.  1  (2016):  82. https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91.
Akuntansi, Program Studi. “ 1* , 2 1,2 ” 20, no. 1 (2022): 105 – 23.
Arifin, Tajul. “ Antropologi Hukum Islam, ” 2016.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
——— . “ Ulumul Hadits, ” 2014.
Aryani,  Fitri  Nur,  and  Antonia  Intarti. “ Pertanggungjawaban  Hukum  Atas  Malpraktik  Oleh Tenaga  Medis  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran. ” Wacana  Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum 18,  no.  1  (2019):  51 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66.
Asmara,  Alexander  Budisectio,  Ardiansyah  Ardiansyah,  and  Yetti  Yetti. “ Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Kuhp). ” Journal  of Science and Social Research 5, no. 3 (2022): 609. https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.999. Dwi  Dananjaya,  A  A  Ngr,  A  A  Sagung,  Laksmi  Dewi,  Dan  Luh,  and  Putu  Suryani. “ Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. ” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 6 – 10. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.6-10.
Federspiel, Tajul Arifin, and R.T. Hidayat. “ Kajian Al-Qur ’ an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab, ” 1996.
Handoyo,  Budi. “ Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Dokter  Pada  Pelayanan Kesehatan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. ” AT-TASYRI ’ :  JURNAL  ILMIAH  PRODI
MUAMALAH 12, no. 1 (2020): 47 – 62. https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360.
Heryanto, Bambang. “ Physician Malpractice in Legal Perspective. ” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (2010): 183 – 91.
Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. “ Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak  Tertulis  Yang  Hidup  (Ongeschreven  Recht)  Dan  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis. ” Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 71 – 84. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310.
Nurani, Sifa Mulya, and Tajul Arifin. “ Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta. ” MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial 4, no. 02 (2021): 427 – 40. https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1049.
Nurdin, M. “ KEDOKTERAN ” 10, no. 1 (2015): 92 – 109.
Putra,  Ngurah  Nandha  Rama,  and  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana. “ Aspek  Yuridis Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Yang  Melakukan  Tindakan  Malpraktek  Medis. ” Journal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2019): 1 – 16.
Rana, Mohamad, and Tajul Arifin. “ CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS ” 7, no. 1 (2022): 1 – 16.
Razy,  F.  &  Saputera,  Y. “ Tinjauan  Yuridis  Malpraktek  Medis  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. ” Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 3 (2022): 1 – 10.
Sibarani,  Sabungan. “ Aspek  Perlindungan  Hukum  Pasien  Korban  Malpraktik  Dilihat  Dari  Sudut Pandang  Hukum  Di  Indonesia. ” Justitia  et  Pax 33,  no.  1  (2017):  1 – 22. https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417.
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.
| 226
Siti,  Eriska  Kurnianti,  Ngurah  Wirasila,  and  Sagung  Putri. “ Hukum  Pidana  Dan  Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek. ” Jurnal Ilmu Hukum , 2017, 1 – 15. Witro, Doli, Zufriani, Tajul Arifin, and Mohamad Athoillah. “ Anthropology of Islamic Law as an Approach  in  the  Practice  of  Buying  and  Selling  Online. ” Qawãnïn  Journal  of  Economic Syaria Law 6, no. 1 (2022): 36 – 52. https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18.