Jurnal Perikanan dan Kelautan
Volume 12 Nomor 2. Desember 2022
Halaman:  200 – 208 http://dx.doi.org/10.33512/jpk.v12i2.19176

## TINGKAT KEPUASAN NELAYAN PPS KUTARAJA TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI DI PSDKP LAMPULO
Satisfaction Level of PPS Kutaraja Fisherman with Issuance Services of Proper Operational Standards at PSDKP Lampulo Base
Inayatul Husna 1 , Hafinuddin 2* , Eko Prasetyo Ritanto 3
1 Mahasiswa Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, 23617
2 Dosen Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, 23617
3 Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Kota Banda Aceh, 23895
* Corresponding author, e-mail: hafinuddin@utu.ac.id
Diterima : 15 Februari 2023 / Disetujui : 01 Juni 2023

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of fishermen's satisfaction with the service of  issuing  operational  acceptable  standards  (SLO)  and  service  procedures  for  issuing SLO  at  the  Lampulo  PSDKP  Base.  The  research  was  conducted  with  a  quantitative method  with  a  descriptive  approach.  Primary  data  collection  was  carried  out  through interviews and filling out questionnaires to 15 respondents who had received services in managing SLO at PSDKP Lampulo. Data were analyzed according to the guidelines for assessing  community  satisfaction  in  public  service  units  by  measuring  the  likert  scale. The results showed that there were still 5 service elements that received low ratings from the public, namely product specifications for types of service, implementing competence, implementing  behavior,  facilities  and  infrastructure  and  complaint  handling.  However, the  overall  value  of  community  satisfaction  is  87.96  which  is  included  in  the  good category.
Keywords : public service, PSDKP, SLO, satisfaction level, capture fisheries .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  nelayan  terhadap pelayanan  penerbitan  Standar  Laik  Operasi  (SLO)  dan  prosedur  pelayanan  penerbitan SLO  di  Pangkalan  PSDKP  Lampulo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara  dan  pengisian  kuesioner  terhadap  15  orang  responden  yang  telah  menerima pelayanan  dalam  pengurusan  SLO  di  PSDKP  Lampulo.  Data  dianalisis  sesuai  pedoman penilaian  kepuasan  masyarakat  pada  unit  pelayanan  publik  dengan  pengukuran skala likert. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  5  unsur  pelayanan  yang mendapatkan penilaian rendah dari masyarakat  yaitu  produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi  pelaksana , perilaku  pelaksana , sarana  dan  prasarana  serta  penanganan pengaduan.  Namun  demikian,  secara  keseluruhan  nilai  kepuasan  masyarakat  sebesar 87,96 yang termasuk dalam kategori baik.
Kata kunci : pelayanan publik, PSDKP, SLO, tingkat kepuasan, perikanan tangkap.

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  Perikanan  Samudra  (PPS)  Kutaraja  merupakan  pusat  pendaratan ikan yang bernilai ekonomis penting seperti ikan tuna, tongkol dan cakalang (Putri et al . 2021). Menurut PERMEN/KP/23 (2021), SLO adalah surat keterangan yang diberikan  pada  kapal  perikanan  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  administrasi dan  kelayakan  teknis  untuk  melakukan  aktivitas  perikanan.  Syarat  administrasi yang  harus  dipenuhi  meliputi  surat  izin  penangkapan  ikan  (SIPI),  surat  izin pengangkutan  ikan  (SIKPI),  surat  izin  usaha  (SIUP),  surat  keterangan  aktivasi transmitter (SKAT),  SLO  asal,  kesesuaian,  serta  pelabuhan  pangkalan  dan  muat sesuai dengan SIPI.
Selain  persyaratan  administratif,  kapal  juga  harus  memenuhi  kelayakan teknis  sehingga  dapat  memperoleh  SLO  dari  instansi  terkait.  Persyaratan  SLO adalah  sebagai  suatu  upaya  untuk  mencegah  kegiatan  penangkapan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing yang  dilakukan  oleh  kapal  nelayan asing  maupun  nelayan  lokal.  Penerbitan  SLO  di  PPS  Kutaraja  dilakukan  oleh kantor  Pangkalan  Pengawasan  Sumberdaya  Perikanan  dan  Kelautan  (PSDKP). Kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pangkalan  PSDK  akan mempengaruhi animo  masyarakat dalam pengurusan  SLO.  Semakin  baik  kualitas pelayanan,  maka  masyarakat  yang  melakukan  pengurusan  SLO  diharapkan  terus meningkat.
Namun  demikian,  belum  dilakukan  penilaian  terkait  kualitas  pelayanan publik  di  Pangkalan  PSDKP  Lampulo.  Padahal  kepuasan  masyarakat  penerima layanan  menjadi  salah  satu  indikator    kinerja  suatu  instansi  pelayanan  publik. Menurut  Wahyudianto  (2015)  instansi  pemerintah  harus  memberikan  pelayanan yang  prima  kepada  masyarakat.  Kurniawan  (2016)  dan  Dzulfadli  (2009) menambahkan  bahwa  masyarakat  berhak  menerima  pelayanan  yang  profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dengan prinsip better (lebih baik), faster (lebih cepat), dan cheaper (lebih murah).

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  hingga  November  2022  di Pangkalan  PSDKP  Lampulo  Kota  Banda  Aceh.  Penelitian  dilakukan  dengan metode  kuantitatif.  Menurut  Sugioyono  (2018),  metode  kuantitatif  merupakan metode berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik.

## Jenis dan Sumber Data
Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data  primer  pada  penelitian  ini  meliputi  penilaian  masyarakat  terkait  parameter kepuasan  terhadap  pelayanan  penerbitan  SLO.  Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber antara lain jumlah SLO yang sudah diterbitkan serta publikasi ilmiah terkait.

## Populasi dan Sampel
Populasi  responden  pada  penelitian  ini  berjumlah  15  orang  yang merupakan masyarakat yang telah mendapatkan layanan dalam penerbitan SLO.
Menurut  Sugioyono  (2012),  dalam  penentuan  jumlah  sampel  yang  jumlahnya sama  dengan  jumlah  populasi  maka  metode  yang  digunakan  adalah  metode sensus  yang  dapat  mewakili  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi.

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  nelayan  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 . Pengukuran  menggunakan skala  likert untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  masyarakat  terhadap suatu pelayanan pangkalan PSDKP Lampulo dalam penerbitan SLO. Unsur survei kepuasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) persyaratan, (2)  sistem, mekanisme,  dan  prosedur,  (3)  waktu  penyelesaian,  (4)  biaya/  tarif,  (5)  produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) sarana dan prasarana, (9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
Nilai IKM dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Untuk  memperoleh  nilai  IKM  unit  pelayanan,  digunakan  pendekatan  nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
Untuk  memudahkan  interpretasi  terhadap  penilaian  IKM  (antara  25  –  100) maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
Kategori  mutu  pelayanan  (IKM)  berdasarkan  indeks  yang  telah  dihitung adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan Nilai Persepsi Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK) Mutu Pelayanan (x) Kinerja Unit Pelayanan (y) 1 1,000 - 2,596 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 2 2,600 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 3 3,064 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 4 3,532 - 4,000 88,31 - 100,00 A Sangat Baik
Sumber : Permenpan No 14 Tahun 2017

## Tabel 2. Pengolahan unsur survei kepuasan masyarakat
NO Unsur Penilaian Nilai Unsur Pelayanan Bobot Nilai Per Unsur NRR Tertimbang Per Unsur 1 Persyaratan A 0,11 (A x 0,11) 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur B 0,11 (B x 0,11) 3 Waktu Penyelesaian C 0,11 (C x 0,11) 4 Biaya / Tarif D 0,11 (D x 0,11) 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan E 0,11 (E x 0,11) 6 Kompetensi Pelaksana F 0,11 (F x 0,11) 7 Perilaku Pelaksana G 0,11 (G x 0,11) 8 Sarana dan Prasarana H 0,11 (H x 0,11) 9 Penanganan  Pengaduan, Saran, dan Masukan I 0,11 (I x 0,11) Jumlah Nilai IKM
Mutu Pelayanan Sumber: Permenpan No 14 Tahun 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  penerbitan  SLO  di Pangkalan PSDKP Lampulo berada pada kategori Baik dengan nilai sebesar 87,96 (Tabel 4), dimana biaya/tarif menjadi unsur yang dinilai paling baik.
Tabel  3.  Hasil  survei  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  penerbitan  SLO
kapal perikanan di pangkalan PSDKP Lampulo No Unsur Penilaian Nilai Unsur Pelayanan Bobot Nilai Per Unsur NRR Tertimbang Per Unsur 1 Persyaratan 3.53 0.11 0.39 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.60 0.11 0.40 3 Waktu Penyelesaian 3.73 0.11 0.41 4 Biaya / Tarif 4.00 0.11 0.44 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.20 0.11 0.36 6 Kompetensi Pelaksana 3.47 0.11 0.39 7 Perilaku Pelaksana 3.27 0.11 0.36 8 Sarana dan Prasarana 3.40 0.11 0.38 9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 3.47 0.11 0.39 Nilai Rata-rata Tertimbang 3,52 Nilai Indeks Kepuasan Nelayan 87,96 Kinerja Unit Pelayanan Baik Mutu Pelayanan B
Bila dilihat pada masing-masing unsur, maka terdapat 4 unsur yang dinilai oleh  masyarakat  sangat  baik  dengan  nilai  IKM  >  88.  Sementara  itu,  5  unsur lainnya mendapatkan penilaian baik sebagaimana disajikan pada Gambar 1.
Gambar 3. Tingkat kepuasan nelayan per-unsur pelayanan pada penerbitan SLO di pangkalan PSDKP Lampulo

## Pembahasan
Terdapat  unsur  pelayanan  yang  dinilai  oleh  masyarakat  sudah  sangat  baik berdasarkan  yaitu  (1)  biaya/tarif,  (2)  waktu  penyelesaian,  (3)  sistem,  mekanisme dan prosedur  serta  (4)  persyaratan dalam penerbitan  SLO.  Uraian  masing-masing unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian sangat baik adalah sebagai berikut.

## Biaya/tarif
Biaya/tarif tergolong  sangat  baik  disebabkan  penerbitannya  gratis.  Hal  ini sesuai  denagan  UU  RI/45/2009  tentang  perikanan  bahwa  setiap  kapal  perikanan yang  melakukan  kegiatan  perikanan  wajib  memiliki  standar  laik  operasi  kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dipungut biaya.

## Waktu penyelesaian
Penyelesaian SLO sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 35 menit. Sari et al. (2020)  menyatakan  bahwa  tahapan  dan  lama  waktu  yang  dibutuhkan  dalam penerbitan SLO harus sesuai dengan SOP pelayanan yang ada.

## Sistem, mekanisme dan prosedur yang mudah
Mekanisme  penerbitan  SLO  mudah,  teratur  dan  tidak  dipersulit  selama dokumen  persyaratan  administrasi  dan  kelayakan  teknis  telah  dilengkapi  oleh nelayan/pengurus  kapal.  Prosedur  penerbitan  SLO  telah  diinformasikan  pada papan  informasi  di  PSDKP  Lampulo.  Rinaldi  (2012)  menyatakan  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  maka  pengetahuan  terhadap  kondisi lapangan  dan  kebutuhan  pelanggan  mutlak  diperlukan.  Selain  itu,  pendekatan kepada  pelanggan  dapat  ditempuh  sebagai  salah  satu  cara  mewujudkan  kepuasan pelanggan.

## Persyaratan
Menurut  Mahardi  (2022),  penerbitan  SLO  dapat  dilakukan  jika  persyaratan dapat dipenuhi dengan lengkap sehingga. Karena nelayan dapat memenuhi syarat- syarat dokumen yang telah ditetapkan dengan mudah, maka unsur ini mendapatkan penilaian  yang  sangat  baik  dari  masyarakat.  Syarat-syarat  dokumen  penerbitan SLO  di  Pangkalan  PSDKP  Lampulo  adalah  SIPI  asli,  Surat  Keterangan  Aktivasi Transmitter (SKAT), surat ukur kapal, nomor induk berusaha (NIB), SLO asal, dan surat persetujuan berlayar (SPB) Lama.
Selain  mendapatkan  penilaian  sangat  baik,  5  unsur  lainnya  mendapatkan penilaian baik dari masyarakat. Unsur-unsur pelayanan tergolong kedalam tingkat kepuasan yang baik diuraikan sebagai berikut.

## Produk spesifikasi jenis pelayanan
Jumlah  personil  yang  terbatas  (4  orang)  menyebabkan    informasi  terkait penerbitan  SLO  belum  dapat  disampaikan  secara  merata  oleh  PSDKP  Lampulo. Hal ini tergantung pada jadwal piket petugas yang memerikan pelayanan di kantor pangkalan PSKDP Lampulo.

## Perilaku pelaksana
Perilaku  pelaksana  sudah  tergolong  baik.  Masyarakat  menilai  perilaku keramahan  personil  perlu  ditingkatkan.  Riani  (2021),  peningkatan  kualitas  dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah strategi dalam menciptakan pelayanan publik  yang  baik kepada masyarakat.  Kondisi  birokrat  yang  memiliki  kecakapan, keterampilan,  perilaku  yang  patuh pada  hukum dan  peraturan  yang  berlaku,  serta penempatan  posisi  yang  sesuai  dengan  bidangnya,  tentunya  akan  memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

## Sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  seperti  kursi  pelayanan  SLO  dan ketersediaan  air  mineral,  menyebabkan  penilaian  masyarakat  untuk  unsur  ini berada  pada  kategori  baik.  Sarana  dan  prasarana  yang  sudah  tersedia  antara  lain ruangan  berpendingin  ( AC ),  bahan  peraga  serta  papan  informasi  terkait  prosedur dan persyaratan penerbitan SLO yang telah disediakan di ruangan. Ristiani (2017) menyatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana  berpengaruh  terhadap  kepuasan pelanggan. Pramono (2019) menyatakan bahwa semakin lengkap sarana prasarana yang  dimiliki  oleh  suatu  instansi  yang  mengadakan  pelayanan  publik  maka  akan meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.

## Kompetensi pelaksana
Kompetensi petugas yang memberikan layanan penerbitan SLO masih perlu ditingkatkan.  Adanya  jadwal  piket  menyebabkan  petugas  yang  memberikan pelayanan  penerbitan  SLO  dapat  berbeda  setiap  harinya.  Oleh  karena  itu, kompetensi petugas pelayan harus distandarkan. Siregar (2019) menyatakan bahwa salah satu faktor untuk meningkatkan kompetensi petugas adalah dari pendidikan, menguasai  kompetensi  pelayanan  publik  dan  menambah  jumlah  petugas pelayanan.  Menurut  Mahmuda  (2022)  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  perlu dilaksanakan  pendidikan  dan  latihan  atau  diklat  petugas  pelayanan  mengenai pelayanan publik. Petugas yang kompeten akan dapat bekerja secara cepat, lincah dan adaptif (Yulianto 2020). Selanjutnya Setiadi (2018) menyatakan, semakin baik kompetensi aparatur maka akan semakin baik kualitas pelayanan publik.

## Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Layanan  pengaduan  belum  dimanfaatkan  dengan  optimal  oleh  nelayan. Pangkalan PSDKP Lampulo sudah menyediakan kotak penanganan pengaduan dan saran  di  ruang  SLO  dan website .  PERPRES/76/2013  menyatakan  bahwa  setiap lembaga  pelayanan  publik  harus  menyediakan  informasi  tentang  mekanisme  atau tata  cara  pengaduan  secara  langsung,  tidak  langsung,  dan/  atau  elektronik  yang mudah  diperoleh  dan  dipahami  oleh  penerima  pelayanan.  Penyediaan  sarana pengaduan  dan  penugasan  kepada  pengelola  pengaduan  pelayanan  publik bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil.
Burhani et  al. (2021)  menyatakan  bahwa  cara  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan petugas melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada sistem operasional  prosedur  (SOP)  penerbitan  SLO,  mampu  memberikan  pemahaman yang  jelas  dan  rinci  mengenai  persyaratan  dan  tahapan  penerbitan  SLO  dan petugas  mampu  mengifisiensi  waktu  pelayanan  penerbitan  SLO  sehingga terwujudnya komitmen pelayanan publik yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  penerbitan  SLO  di pangkalan  PSDKP  Lampulo  berada  pada  kategori  baik  dengan  nilai  87,96. Tindakan  perbaikan  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat khususnya  pada  unsur  kompetensi  pelaksana,  perilaku  pelaksana,  sarana  dan prasarana hingga penanganan pengaduan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimah  kasih  kepada  Pangkalan  PSDKP  Lampulo  yang  telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhani  SA,  Amir  MS,  Hadi  S.  2021.  Tingkat  Kepuasan  Nelayan  Terhadap Pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Di  Pelabuhan  Perikanan Untia. Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 2022. Profil Pangkalan  Pengawas  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  Lampulo. https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanlampulo/page/1788-profil,  diakses  pada tanggal 10 Januari 2022. Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut. Profil. Jakarta.
https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil,  diakses  pada  tanggal  10  januari 2022.
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan 2023. Profil Peluang Usaha Dan Investasi Kelautan Dan Perikanan Provinsi Aceh (Kota  Banda  Aceh  Dan  Kabupaten  Aceh  Besar).  https://kkp.go.id/an- component/media/uploadgambarpendukung/A_PDS2/Usaha%20dan%20Inv estasi/Buku%202019/Aceh_Profil%20Potensi%20Usaha%20dan%20Invest asi%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Provinsi%20Aceh%20(Kota%2
0Banda%20Aceh%20dan%20Kabupaten%20Aceh%20Besar)%20Tahun%2 02019%20(Booklet).pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2023
Dzulfadli  MA,  Basman,  Wahyuddin  M.  2019.  Survey  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  Terhadap  Layanan  Di  Kabupaten  Konawe  Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15(2): 228-239.
Jamaludin.  2016.  Implementasi  Kebijakan  Laik  Operasi  Kapal  Perikanan  Oleh Upt  Pos  Pengawasan  Sumber  Daya  Kela  Utan  Dan  Perikanan. Skripsi . Universitas Terbuka Jakarta. 137 hlm.
Malik  D,  Mudiyanto,  Saktiono  MA.  2022.  Implementasi  Penerbitan  Surat  Laik Operasi  (Slo)  Kapal  Perikanan  Di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Tamperan Kabupaten  Pacitan  (Studi  Permen  Kp  Nomor  1/Permen-Kp/2017). Jurnal Majalah Ilmiah Gema Maritim 24(2):89-94.
Mahardi,  HKNGI.  2022.  Penerapan  Standar  Laik  Operasi  (SLO)  Pada  Kapal Perikanan  Di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Mayangan. Albacore
6(3):305-314.
Mahmuda  D,  Saputra  R,  Nurrahman  A.  2022.  Kompetensi  Aparatur  Dalam
Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung . Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) 4(1):18-36. Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  2021.”Produksi  Perikanan.  Kementrian Kelautan dan Perikanan”. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2,  diakses  pada tanggal 10 januari 2022.
Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi  Nasional  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Illegal,  Unreported,  And Unregulated Fishing.
Kurniawan  CR.  2016.  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah. Journal of Law 10(3): 413.
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor  23/PERMEN-KP/2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomer  14/Permenpan/2017  Tentang  Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  :PER.33/MEN/2016  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  :76/2013  Tentang  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Putri  CSN,  Edwarsyah,    Zurba  N,  Nasution  MA,  Nufus  H.  2021.  Manajemen Produksi Perikanan Tuna, Cakalang Dan  Tongkol, Di UPTD PPS  Kutaraja Banda Aceh. Journal of Aceh Aquatic Science 5 (1).
Pramono  S.  2019.  Pengaruh  Sarana  Prasarana  Dan  Kualitas  Pelayanan  Rumah Paten  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pada  Kantor  Kecamatan  Dukuhturi Kabupaten  Tegal.  Skripsi.  Kota  Tegal.  Program  Studi  Di  Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama.160 hlm.
Riani NK. 2021. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, Wi Ahli Madya Bpsdm Provinsi Bali. Jurnal Inovasi Penelitian 1(11):24-43. Rinaldi,  R.  2012.  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara). Jurnal  Administrasi  Publik 1(1):22-34.
Ristiani,  Ida  Yunari.  2017.  Pengaruh  Sarana  Prasarana  Dan  Kualitas Pelayananterhadap  Kepuasan  Pasien.  (Studi  Pada  Pasien  Rawat  Jalan  Unit Poliklinik Ipdn Jatinangor). Coopetition 8(2):155–66.
Sari IN, Rahmah A, Aprilla MR, Irham M, & Miswar E. 2020. Tingkat Kepuasan Pemilik  Kapal  Terhada  Pelayanan  Dokumen  Perizinan  Berlayar  Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang Ba’u Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah 5(1): 11-19.
Sugiyono .2018. Metode Pengambilan Data Primer dan Data Sekunder .16 hlm.
Sugiyono .2018. Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
Setiadi,  A.  2018.  Pengaruh  Kepemimpinan  Dan  Kompetensi  Aparatur  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Journal of Management Review 2(2). Siregar,  N.  2018.  Analisis  Peningkatan  Prestasi  Kerja  Berdasarkan  Kesesuaian Penempatan Kerja (Studi Pada Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Negara (Bkn). Jurnal Manajemen Tools 10(2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor :45/2009 Tentang Perikanan Wahyudiaanto  PBH.  2015.  Pengukuran  Tingkat  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah. Jurnal Bina Praja 7(4): 331- 346.
Yulianto.  2020.  Meningkatkan  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pelayanan Publik Menuju Era New Normal. Prosiding Seminar Stiami 7(2).