## PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM:
Pergumulan antar Pranata Ulama Aceh Tamiang
Budi Juliandi Dosen Syariah IAIN Langsa email: budi.juliandi@gmail.com

## Abstract
This study will examine whether the use of authority held by variants of ulama institutions in Aceh Tamiang such as MPU (the Consultative Assembly of Ulamas), Dayah (traditional Islamic schools), and Muhammadiyah is running properly. There is a recognition that one institution had more authoritative than another. This recognition raises the attitudes of authoritarianism and intolerance because of the claims as the owner of a single authority. The rejection toward such this authority implied a rejection of any legal form issued by an institution of ulamas, both in the form of a fatwa, or taushiyah. Although MPU Aceh Tamiang gained the authority in Islamic law from the local government, but it does not mean that other clerical institutions do not have the authority as such. MPU Aceh Tamiang put themselves as a counterweight to the power of clerical conservatism represented by Dayah (traditional Islamic schools) in Aceh, and moderate strength that carried by mustafawiyin (the alumni of Mustafawiyah Islamic boarding school in North Sumatra), a group of Muslim scholars (the alumni of Islamic higher education), and or the alumni of non- traditional Islamic schools. This study questioned Hilmi’s opinion (2008) who said that religious institutions sponsored by the government (such as MPU) become entry critical points of intolerant attitudes towards the diversity in religious beliefs.
Keywords : Authority, Islamic Law, Fatwa, Taus { iyah, MPU.

## Abstrak
Penelitian ini akan menguji apakah proses penggunaan otoritas yang dimiliki oleh pranata-pranata ulama ini di Aceh Tamiang seperti MPU (Mejelis Permusyawaratan Ulama), Dayah Tradisional, dan Muhammadiyah sudah

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
266 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
berjalan secara tepat, dalam arti terdapat pengakuan satu pranata ulama terhadap otoritas ulama lainnya, atau yang muncul adalah otoritarianisme dan sikap-sikap intoleran karena terdapat satu kelompok ulama yang mengklaim sebagai pemilik otoritas tunggal, sebab implikasi dari penafian otoritas ini adalah penolakan terhadap apa saja bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah pranata ulama, baik berupa fatwa, atau taus { iyah. Meski MPU Aceh Tamiang mendapatkan mandat otoritas dalam hukum Islam, dari pemerintah, namun tidak berarti pranata ulama lainnya mengalami kavakuman otoritas. MPU Aceh Tamiang memosikan diri sebagai penyeimbang antara kekuatan konservatisme yang diwakili oleh ulama Dayah tradisional Aceh, dan arus modernisme yang diusung oleh mustafawiyi > n (alumni pesantren Mustafawiyah Purba Baru Sumatera Utara), kelompok cendikiawan (alumni PTAI), dan atau alumni non-dayah tradisional. Penelitian ini mempersoalkan pendapat Hilmi (2008) yang mengatakan bahwa lembaga keagamaan yang disponsori oleh pemerintah (seperti: MPU) menjadi titik rawan bagi masuknya sikap-sikap intoleran terhadap perbedaan keyakinan dalam agama.
Kata Kunci: Otoritas, Hukum Islam, Tamiang, Taus { iyah, MPU

## A. Pendahuluan
Siapa sebenarnya pemegang otoritas 1 hukum Islam? Kenapa umat Islam, khususnya Indonesia tidak bersatu di bawah satu otoritas hukum Islam yang tunggal sehingga tidak ada lagi perbedaan-
1 Istilah otoritas sebagaimana yang dikutip oleh Faizin dalam Webster’r New Collegiate Dictionary , berasal dari bahasa Inggris authority . Kata ini biasanya diartikan sebagai kekuatan hukum yang sah untuk bertindak, memerintah dan menilai. Otoritas bisa juga meliputi kekuatan berupa perintah ataupun paksaan untuk taat dan juga sebuah peraturan yang harus diikuti oleh mereka yang berada di bawah otoritas tersebut. Apabila kata otoritas digandengan dengan kata hukum Islam, maka yang terbayang dan terlintas dalam pikiran adalah pemegang otoritas dalam bidang hukum Islam, atau hukum Allah Swt. Sebab seringkali kata authority dihubungkan dengan kata author (pengarang/pembuat) dan pembuat hukum Islam adalah Allah Swt. Jadi otoritas hukum Islam berarti otoritas Allah Swt. Otoritas Allah SWT berbentuk hukum tersebut dimanifestasikan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk umat manusia. Hamam Faizin, “Berebut Otoritas Keagamaan”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65
Tahun XXXI, Juli 2008, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2008), hlm. 22-23.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 267
perbedaan pendapat? Adanya perbedaan-perbedaan yang tidak pernah selesai, bahkan tampak merupakan keniscayaan Islam Indonesia, bersumber dari otoritas yang sejak semula meminjam istilah Azra ‘terpencar’dalam tradisi Sunni. 2
Bisa dipahami mengapa otoritas ulama Indonesia dalam hukum Islam menjadi terpencar, beragam, tidak tunggal, mengalami kemunduran, dan kian terus terpencar dalam masa-masa terakhir ini, ketika berbagai faktor terus bekerja memengaruhi otoritas tersebut. Pada awal masa kerajaan Islam dan kesultanan, otoritas agama berpusat pada ulama yang berada pada istana raja dan lembaga- lembaga pendidikan Islam, seperti dayah, surau, dan pesantren. Pada masa itu, ulama memiliki memiliki otoritas yang kuat dalam mengendalikan kepemimpinan umat sehingga Clifford Geerz, sebagaimana yang dikutip oleh Lubis (2008) melukiskan bahwa ulama yang demikian dengan sebutan ‘perantara budaya’( cultural broker ). 3
Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak akan menyatu dengan masyarakat tanpa adanya persetujuan atau legalitas dari ulama. Bahkan dalam beberapa momen tertentu, perintah ulama lebih didengar dari para perintah lembaga birokrasi. 4
Pada masa kolonial Belanda otoritas ulama menjadi terpencar, terdapat ulama yang berada di lembaga-lembaga Islam tanpa terkait dengan pemerintah Belanda dan ada yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial. Pada awal abad ke-20, pemencaran otoritas agama kian meningkat dengan munculnya berbagai organisasi Islam seperti Jami’at Khair, Muhammadiyah dan NU. Menurut
Burhanuddin (2008), otoritas ulama yang sudah dimulai sejak awal abad ke-20 tidak saja mengalami apa yang disitilahkan Azra sebagai
2 Azyumardi Azra, “Ragam Otoritas Islam”, www.uinjkt.ac.id/28-artikel/1778- ragam-otoritas-islam. Diakses: 24/10/2014.
3 M. Ridwan Lubis, “Otoritas Keberagamaan dalam Islam”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008, (Jakarta:
Balitbang Diklat Kemenag, 2008), hlm. 19
4 M. Ridwan Lubis, “Otoritas Keberagamaan dalam… , hlm. 19.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
268 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
sesuatu yang terpencar, tapi juga diperebutkan oleh organisasi- organisasi Islam. 5
Pendapat Azra dan Burhanuddin dipertegas dengan pernyataan Hilmi (2008) yang mengatakan sejak paruh kedua abad ke-20, suara kaum modern Indonesia dan di dunia muslim secara umum mengklaim punya otoritas isu-isu hukum dan agama. Kelompok ini mengklaim mempunyai otoritas untuk menafsirkan kitab suci, karena otoritas tidak hanya dimiliki ulama tradisional. 6 Perubahan masa tidak hanya membawa perubahan pada paham keagamaan, tetapi juga menghadirkan satu corak baru baik pemahaman maupun cara beragama. Kegiatan penerbitan buku-buku keagamaan oleh kaum pembaharu yang berjalan seiring dengan tersedianya teknologi percetakan dari kolonial Belanda, telah mengancam otoritas ulama tradisional yang sebelumnya dianggap paling otoritatif dalam pemahaman keislaman. 7
Sejauh menyangkut otoritas bidang fikih, antar oganisasi Islam Indonesia memiliki lembaga fatwa masing-masing yang tidak saling mengikat. 8 Otoritas ulama tradisional senantiasa vis a vis dengan kemunculan generasi ulama yang lebih menyukai pemikiran-pemikiran Islam modern. Modernisasi yang disponsori Belanda dan munculnya reformisme Islam terkait peralihan jaringan intelektual dari Mekkah ke Kairo-Mesir, membuat ulama tradisional menghadapi gelombang kuat perubahan-perubahan sosial dan keagamaan yang menyerang otoritas mereka sebagai ahli tunggal Islam untuk Muslim nusantara. 9 Menurut Burhanuddin, NU yang didirikan K.H. Hasyim Asy’ari pada awal abad ke-20 merupakan model organisasi modern yang sengaja didirikan
5 Jajat Burhanuddin, “Otoritas Keagamaan: Beberapa Pengalaman Islam Indonesia”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2008), hlm. 85.
6 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia , (Cianjur: The Institute for Migrant
Rights Press, 2012), hlm. 86-87
7 Jajat Burhanuddin, “Otoritas Keagamaan: Beberapa… , hlm. 86.
8 Azyumardi Azra, “Ragam Otoritas Islam”, www.uinjkt.ac.id/28-artikel/1778- ragam-otoritas-islam. Diakses: 24/10/2014.
9 Jajat Burhanuddin, “Otoritas Keagamaan: Beberapa… , hlm. 83.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 269
dalam rangka mempertahankan wibawa dan otoritas keagamaan ulama tradisional yang tengah berada di tengah ancaman kaum pembaharu seperti Muhammadiyah dan Persis. 10
Ragam otoritas agama dan hukum Islam semakin meningkat dan mencair dalam dua dasawarsa terakhir karena adannya ekspansi Pendidikan Tinggi Islam yang menghasilkan lulusan-lulusan yang by training ahli tentang Islam. Selain itu, perubahan ini juga dikarenakan peningkatan kelas menengah muslim yang mencari otoritas agama yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan sosio- ekonomis, sehingga sedikit banyak memudarkan otoritas agama tradisional.
Sejalan dengan pandangan Azra, otoritas keagamaan di Indonesia cenderung terpencar dalam lokalitas yang sempit dan terbatas. Pada akhirnya setiap ketetapan hukum dan putusan bidang agama dan keagamaan hanya berlaku bagi para pengikut lembaga-lembaga keagamaan tersebut dan tidak bersifat nasional apalagi internasional. Dalam konteks ke-Indonesia-an, persoalan otoritas keagamaan tidak lagi terkait ada tidaknya otoritas itu, tetapi lebih pada karena banyaknya otoritas keagamaan yang semakin mengakar pada masing- masing lembaga yang berlabel Islam. 11
Persoalan di atas juga terjadi di Aceh, antara NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah dan cendikiawan Sarjana “bertarung” berebut pengaruh tentang aplikasi hukum Islam di masyarakat Aceh, tepatnya di Tamiang. Tidak itu saja, ranah politik yang seharusnya berjarak dengan ranah agama ikut “dimainkan” di dalamnya. 12 Atas dasar inilah artikel ini akan meneliti perebutan otoritas keagamaan, khususnya hukum Islam di Aceh Tamiang.
10 Jajat Burhanuddin, “Otoritas Keagamaan: Beberapa… , hlm. 86.
11 Kholis Ridho, “Memperbincangkan Otoritas Keagamaan dalam Islam”, dalam dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008), hlm. 63.
12 Sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Muzakkir, ulama Muhammadiyah Aceh Tamiang dalam wawancara pada kamis, 21 Agutus 2014.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
270 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.

## B. Pergeseran Otoritas Ulama dalam Pandangan Masyarakat
Aceh
Dalam masyarakat Aceh yang dikenal sangat religius, elit sosial ulama menempati posisi peran signifikan. Meskipun egaliter, namun dalam kehidupan sosial masyarakat Islam-Aceh terdapat stratifikasi yang membentuk piramida. Mayoritas umat Islam-Aceh berada pada strata bawah dan menengah, lalu mengerucut dan golongan ulama berada di puncaknya. Stratifikasi ini terbentuk atas pertimbangan kualitas dalam konteks intensif tidaknya yang bersangkutan terhadap Islam. Ulama, dalam hal ini diakui paling tinggi tingkat intensitas keilmuan dan pengamalannya terhadap ajaran Islam serta reputasi kealimannya diakui masyarakat. Karenanya, ulama dipandang sebagai sumber kekuatan moral spiritual umat, sumber sosialisasi Islam, sumber kekuatan dan ikatan solidaritas sosial umat yang diracik dalam suatu ikatan emosional keagamaan yang kukuh. 13
Ulama Aceh biasanya berbasis di Dayah dan berperan aktif dalam mengemban tugasnya sebagai wara > sa > t al-anbiya > ’ . Melalui Dayah ini, transformasi, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keislaman berlangsung dan dilestarikan. Tidak diragukan lagi, dengan kepiawaian dan kearifan dalam memimpin umat, aura ulama ini semakin tinggi. Apapun keputusan yang dikeluarkannya akan dipahami sebagai fatwa yang wajib ditaati. Dalam berhubungan dengan masyarakat, ulama berkewajiban melakukan amr ma’ru > f wa nahi > munkar . Sementara dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama berkewajiban memberi nasihat terutama berkaitan dengan masalah keagamaan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 14 Suyanta menyebut, ulama Aceh masa silam, tidak saja dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga berbagai urusan dunia lainnya, seperti sosial, ekonomi dan politik. Ulama Aceh
13 Sri Suyanta, “Pola Hubungan Ulama dan Umara: Kajian tentang Pasang-surut Peran Ulama Aceh”, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hlm. 144
14 Sri Suyanta, “Pola Hubungan Ulama… , hlm. 146-147.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 271
tempo dulu banyak yang ahli di berbagai bidang, karenanya ada yang menangani langsung bidang pertanian, perdagangan, kesehatan, panglima perang dan lain-lain. 15
Dalam perkembangannya, terutama setelah Indonesia merdeka, berbagai kepemimpinan bergeser secara kontekstual, termasuk kepemimpinan dalam bidang agama (ulama). Peran-peran yang dahulunya lazim diemban ulama, mulai terbagi-bagi dan akhirnya cenderung membidangi pada urusan agama saja. Sedangkan untuk peran-peran sosial lainnya diserahkan kepada pihak-pihak yang dinilai lebih berkompeten berdasarkan kualifikasi disiplin ilmu yang diperolehnya melalui institusi pendidikan (terutama formal), seperti bidang pertanian diserahkan kepada Departemen Pertanian, bidang kesehatan kepada dokter, dan seterusnya. 16
Sejarah ke-ulama-an di Aceh tidak lepas dari pergulatan pemikiran dalam bidang keagamaan, hukum, dan politik Islam. Sebuah pergulatan antar ulama yang tidak jarang memantik konflik horizontal akibat klaim-klaim paling otoritatif dalam Islam. Yusni Sabi mengemukakan ada sepuluh bentuk konflik yang terjadi sepanjang sejarah Aceh, yaitu konflik rakyat dengan aparat, rakyat dengan pejabat, masyarakat dengan ulama, masyarakat dengan tokoh politik, daerah dengan pusat, antar etnis (Aceh-Jawa, Aceh-Batak), krisis kepercayaan, antar ulama, gender dan antar pejabat pemerintahan. 17
Konflik-konflik di atas memperlihatkan konflik antar ulama yang menyejarah di Aceh. Sebagai contoh konflik antara Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Ar-Raniry yang berhasil memperoleh patronase dari Sultan Iskandar Tsani (1046-1052/1636-1642) dan menjadi Syaikh al- Isla > m saat itu, kemudian menganggap salah ajaran-ajaran tarekat Qadariyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani, sebuah aliran sufisme heterodoks dan pantheistik yang merupakan paradigma
15 Sri Suyanta, “Pola Hubungan Ulama… , hlm. 162.
16 Sri Suyanta, “Pola Hubungan … , hlm. 162.
17 Yusni Saby, “HAM Dalam Perspektif Agama dan Potensi Konflik Politik di Aceh”, Makalah : Disampaikan pada Seminar Jaringan Net yang bekerjasama dengan Yayasan Karya Bersama (YASMA) Banda Aceh, 1 Mei 1999, hlm. 7-10.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
272 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
dominan di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Hasilnya, buku- buku keduanya dibakar.
Ar-Raniry memperkenalkan ortodoksi melalui metode-metode yang cukup radikal dengan menggunakan pengaruhnya atas kekuasaan politik. 18 Sebagai seorang ulama besar di lingkaran kekuasaan yang menjadi ketua lembaga Syaikh al-Islam , 19 semacam MPU hari ini, Ar- Raniry menggunakan otoritasnya untuk menafikan otoritas Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani dalam bidang keagamaan.
Konflik ulama Aceh juga pernah terjadi pada kasus masuknya Jepang ke Aceh. Teungku Abdul Jalil bersikeras menolak kedatangan Jepang, sedangkan ulama PUSA justru “melicinkan”jalan agar Jepang segera sampai di Aceh. Kubu Abdul Jalil berprinsip bahwa bangsa asing yang ingin menjajah dinilai ureung kaphe , sebuah terminologi agama Islam sebagai lawan dari kata mukmin (orang beriman). Karenanya, tidak berhak memasuki wilayah Aceh, bahkan yang telah menetap di Aceh harus secepatnya diusir. Sementara itu, kubu ulama PUSA bekerjasama dengan Jepang untuk mengusir Belanda dari Aceh. 20 Meski dalam konteks politik, tetap saja terminologi- terminologi agama yang berkonotasi negatif disematkan satu
18 Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan , (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 169-170.
19 Kerajaan Aceh memiliki Syaikh al-Isla > m , sebuah lembaga yang didesain secara khusus untuk member nasihat kepada raja. Syaikh al-Isla > m berada langsung di bawah raja sehingga memiliki akses langsung ke jantung kehidupan politik kerajaan. Oleh karena itu, meskipun bentuknya keagamaan, jabatan Syaikh al-Isla > m memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan raja dalam masalah sosial dan politik. Menyangkut Syaikh al-Isla > m , Aceh merupakan satu-satunya kerajaan di nusantara yang memiliki lembaga resmi ulama tersebut. Raja-raja Aceh memberi ulama kesempatan untuk terlibat dalam wilayah yang melampaui urusan keagamaan kerajaan. Aceh sepertinya mengadopsi lembaga Syaikh al-Isla > m Kerajaan Turki Usmani. Kontak dan kerjasama yang intensif antara Aceh dan Turki Usmani pada akhir abad ke-15 sampai abad ke-16 dalam kaitan politik, ekonomi dan agama, sangat memungkinkan menjadi basis bagi pendirian Syaikh al-Isla > m di Kerajaan Aceh. Jajat Burhanuddin, Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia , (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hlm. 40-41. Lihat juga, Anthony Reid, The Contest for North Sumatra: Aceh the Netherlands and Britain 1858-1898 , (Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1969), hlm. 395-414.
20 Sri Suyanta, “Pola Hubungan Ulama… , hlm. 124.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 273
kelompok ulama kepada kelompok ulama yang berbeda dalam pemahaman politik Islam.
Kedua contoh di atas memperlihatkan adanya pergulatan pemikiran keagamaan dan politik umat Islam yang kemudian menjadi konflik ulama, baik antara ulama yang berada di ligkaran kekuasaan dengan ulama non-pemerintah, maupun antara sesama ulama yang berada di luar kekuasaan.

## C. Ulama Aceh Tamiang dalam Penggunaan Otoritas
Ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh lembaga yang mempunyai otoritas agama seperti MPU, dayah, dan Muhammadiyah di Aceh Tamiang. Permasalahan yang pertama adalah proses penggunaan otoritas yang dimiliki pranata-pranata ulama ini tidak berjalan secara tepat, dan mengarah pada sifat-sifat otoritarianisme. Indikasi sifat otoritarianisme dapat dilihat dari adanya sikap yang menutup peluang bagi pendapat lain yang berbeda dalam memahami ajaran Islam (al-Qur’an dan hadis), dan menentukan sebuah kebenaran penafsiran secara sepihak. Berpijak pada argumen yang dikemukakan oleh Khaled M. Abou el-Fadl, bahwa apa yang dicapai oleh manusia dalam hal beragama tidak lebih dari pemahaman atau penafsiran yang bersifat otoritatif atas ajaran-ajaran agamanya. Pemahaman yang otoritatif adalah jika seseorang atau lembaga tidak menutup bagi penafsir lain untuk berbeda interpretasi tentang suatu ajaran agama. Oleh karena itu, klaim sewenang-wenang sebagai yang paling benar sejauh mungkin harus dihindarkan, kalau tidak, maka seseorang atau lembaga agama dapat terjerumus ke dalam kubangan otoritarianisme. Otorianisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi yang menyatakan bahwa pandangan keagamaan (tafsir dan teks suci) paling benar dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi yang dikemukakan pihak lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
274 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
atau bahkan pada titik tertentu dituding sesat dan menyesatkan. Singkatnya, otoritarianisme adalah suatu tindakan penyelewengan dan suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain atas dirinya sebagai agen yang dianggap otoritatif. Otoritanianisme sudah bermula dari pra-andaian hermeneutis ketika sang penafsir berjumpa dengan teks-teks yang mau ditafsirkannya, khususnya teks-teks keagamaan. Di situ yang terjadi sesungguhnya semacam “perkosaan”teks: otonomi teks dinafikan, dan kandungan makna teks disesuaikan dengan maksud dan kehendak penafsir. 21

## D. MPU: Titik Temu antara Konservatisme dan Modernisme
MPU merupakan organisasi ulama yang berafiliasi dengan negara ( a state-affiliated ulama council ). MPU adalah generasi baru ulama Aceh abad ke-20, yang tidak saja ahli dalam bidang agama ( the religious specialists ), tapi juga merupakan teknokrat Muslim yang berpikiran reformis ( reform-minded Muslim technocrats ) yang memiliki visi baru. 22
Sebelum berubah nama menjadi MPU, MUI Aceh yang berdiri tahun 1965 dengan ketua Tgk. Abdullah Ujong Rimba, didominasi oleh kelompok modernis dan revivalis dari afiliasi mantan tokoh- tokoh PUSA, alumni IAIN, pondok pesantren modern Gontor dan aktivis Muhammadiyah. Abdullah Ujong Rimba sendiri berasal dari lingkar ulama tradisionalis. 23 Kini, sejumlah posisi kepemimpinan di MPU Kabupaten/Kota bergeser ke sejumlah figur berlatar belakang Dayah tradisional yang menekankan istinba > t { hukum dari perspektif mazhab Syafi’i, menggeser dominasi ulama berpikiran reformis ( reform-
21 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Yogyakarta: Serambi, 2004), hlm. 102. Lihat juga, Khaled M. Abou El Fadl, Melawan Tentara Tuhan , ter. Kurniawan Abdullah,
(Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 49.
22 R. Michael Feener, Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh-Indonesia , (Oxforf: Oxford Islamic Legal Studies, 2013), hlm.
108.
23 R. Michael Feener, Shari’a and Social… , hlm. 108.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 275
minded ulamas ). 24 Sebagai contoh, Muslim Ibrahim yang berlatar belakang pendidikan Islam modern secara seksama memperkuat relasi dengan ulama Dayah tradisional. Ibrahim berupaya menyeimbangkan ( a balancing act ) antara pendapat-pendapat ulama tradisionalis dan modernis. 25 Walaupun sesekali memberikan preferensinya kepada kelompok ulama tradisionalis di MPU, namun secara umum Ibrahim tetap berorientasi kepada modernisasi dan pembaruan pemikiran hukum Islam. 26
Undang-undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU memberikan peluang bagi keragaman unsur-unsur kepengurusan dan keanggotaan MPU. Undang-undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan Qanun Nomor 2/ Tahun 2009 tentang MPU menerangkan bahwa formulasi dan komposisi MPU, selain terdiri dari ulama juga berisikan unsur cendikiawan Muslim dan representasi dari kaum perempuan. 27 UU dan Qanun tersebut turut mengakomodir kesempatan bagi akademisi lokal. Dengan demikian, MPU menjadi institusi modern bagi pembaruan keagamaan dan kontrol sosial.
Dari data-data susunan pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang dari periode 2004-sekarang 28 terlihat corak MPU Aceh Tamiang dengan latar belakang beragam, baik dari kalangan Dayah tradisional Aceh, pesantren tradisional Sumatera Utara, cendikiawan asal PTAI, dan sejumlah orang dari non-dayah, non-pesantren, dan non-PTAI. Namun, dari seluruhnya tidak terlihat ada keterwakilan dari unsur perempuan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU. Selain kalangan perempuan, representasi dari warga
24 R. Michael Feener, Shari’a and Social… , hlm. 108.
25 R. Michael Feener, Shari’a and Social… , hlm. 109.
26 R. Michael Feener, Shari’a and Social… , hlm. 109.
27 R. Michael Feener, Shari’a and Social… , hlm. 106.
28 Data-data berdasarkan keterangan Muhammad Nasir (Ketua MPU Aceh Tamiang periode 2004-2009 dan Dewan Kehormatan (DKU) MPU Aceh Tamiang periode 2010-2015).

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
276 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Muhammadiyah juga tidak terlihat dalam kepengurusan di MPU Aceh Tamiang.
Fakta bahwa unsur-unsur di MPU tidak tunggal menjadi menarik karena salah satu fungsi utama MPU adalah memberikan arahan terhadap isu-isu keagamaan yang berbeda pandangan. 29 Sejumlah produk taus { iyah 30 dalam bidang hukum Islam yang lahir dari MPU
29 Abidin Nurdin, “Ulama dan Proses Legislasi: Mengakaji Legitimasi Lembaga Ulama Aceh”, dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (eds.) Serambi Mekkah yang Berubah:
Views from Within , (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 110.
30 Taus { iyah adalah pernyataan-pernyataan ulama yang semisal fatwa ( fatwa-like statements ) atau nasihat-nasihat keagamaan dalam bentuk lain ( other form of religious advices ). Taus { iyah memiliki empat bentuk, yaitu taz { kirah (peringatan/teguran), pernyataan sikap, himbauan dan sumbangan pemikiran. Secara teoretis, otoritas taus { iyah tidak sama dengan fatwa. Fatwa lebih ketat proseduralnya. Selain itu, taushiyah tidak merespon pertanyaan tertentu selaiknya dalam fatwa. Taushiyah adalah pernyataan-pernyataan ulama yang tidak diminta untuk memberikan jawaban ( unsolicited advices ). atas persoalan-persoalan keagamaan. Taus { iyah lahir dari ekspresi ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan. Dari segi substansi, taushiyah MPU tersebut adalah suatu persoalan hukum Islam. Lalu bagaimana statusnya yang hanya bersifat himbauan? Apakah itu juga sudah menjadi persoalan hukum? Bukankah itu hanya persoalan moral? Dalam hukum positif, termasuk yang berlaku di Indonesia, himbauan barangkali belum merupakan persoalan hukum karena sesuatu perbuatan baru dapat disebut perbuatan hukum, kalau perbuatan itu mengikuti atau melanggar aturan hukum tertentu yang mempunyai sanksi. Hanya saja dalam hukum Islam, justru tidak demikian. Himbauan dan anjuran dalam hukum Islam sudah merupakan perbuatan hukum, karena hukum dalam Islam bukan hanya terkait dengan mentaati atau melanggar aturan tertentu yang ada sanksinya, tetapi juga berkait dengan moral. Dalam Islam, menurut mayoritas Ulama, dikenal adanya lima kategori hukum, yaitu: wa > jib (dituntut untuk dikerjakan), haram (dilarang dikerjakan), sunnah (seyogyanya dikerjakan), makru > h (seyogyanya ditinggalkan), dan muba > h (boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan). Dari lima kategori itu, dua kategori pertama yaitu wajib dan haram, jelas merupakan kategori hukum, karena keduanya menjanjikan balasan dan sanksi yang jelas, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sedangkan sunnah dan makru > h , bukanlah kategori hukum dalam pandangan hukum positif, tetapi kategori moral. Tetapi dalam Islam, kategori yang sifatnya seyogyanya itupun (yaitu sunnah dan makru > h ) sudah termasuk kategori hukum, karena sifat hukum Islam itu memang bukan hanya mengandung substansi yang berkategori hukum, tetapi juga berkategori moral. Bahkan terkadang hukum Islam itu berada pada tarik menarik antara hukum dan moral. Adanya konsep h { ilah atau hiyal dalam fikih dan usul fikih adalah bukti bagaimana moral dan hukum berada pada posisi tarik-menarik. Dengan pemahaman seperti di atas, maka taus { iyah atau rekomendasi atau himbauan MPU tersebut di atas sudah termasuk persoalan hukum Islam. Nico J. G. Kaptein, “The Voice of the

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 277
Aceh Tamiang seperti bilangan raka’at tarawih, zakat fitrah yang boleh dibayarkan dengan uang, taus { iyah tentang zakat sawit sebagai taus { iyah yang cukup progresif sebab tidak ditemukan hukumnya dalam kitab- kitab otoritatif di kalangan ulama Dayah tradisional dan mustafawiyi > n .
Betapapun MPU Aceh Tamiang mengeluarkan beberapa taushiyah - termasuk yang progresif seperti zakat sawit-namun spirit yang dibangun dari lahirnya taus { iyah tersebut adalah moderat, yakni adanya ruang bagi pendapat lain yang berbeda. Taus { iyah bersifat himbauan saja kepada umat, umat tidak dipaksa untuknya. Dengan pengertian lain, MPU Aceh Tamiang tidak memposisikan dirinya sebagai otoritas tertinggi yang menentukan hukum, tetapi sebagai penasehat untuk memberikan wawasan kepada umat islam tentang pilihan yangberbeda-beda.
Dalam perumusan taus { iyah , terjadi pergulatan pemikiran hukum Islam antara unsur-unsur internal MPU. Sebagai contoh, ulama Dayah yang ada di MPU memaksakan agar tarawih 20 rakaat, zakat fitrah dengan beras dan menolak zakat sawit karena tidak ada sumber otoritatif dalam mazhab Syafi’iyang menyebut demikian. Meski pada akhirnya kelompok ulama Dayah yang ada di MPU menerima keputusan lahirnya sebuah taus { iyah , namun mereka tidak menerima keragaman pendapat yang mendasari lahirnya taus { iyah dan sifat taushiyah yang mengakomodir pendapat lain di luar mazhab Syafi’i. Bahkan, tidak jarang kelompok ini mengeluarkan pernyataan-
Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia”, dalam Archives de sciences sociales des religions , 49e Année, No. 125, Authorités Religieusesen Islam (Januari - Maret, 2004), hlm. 115-130, EHESS, http://www.jstor.org/stable/30119298. Diakses: 11/05/2014. Sesungguhnya hukum Islam itu bukan hanya berada pada tarik-menarik antara hukum dan moral, tetapi juga berada pada tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman, antara universalisme dan partikularisme, antara wahyu dan akal, antara kemapanan dan perubahan, antara idealisme dan realisme, dan antara otoritarianisme dan liberalisme. Untuk lebih jelasnya baca N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: The University of Chichago Press, 1969). hlm. 123.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
278 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
pernyataan yang mendiskreditkan unsur lain di MPU dan menganggap mereka tidak bisa baca kitab. 31
Sebenarnya, menurut Esposito (1998), sejak abad ke-8 kaum muslimin Aceh menyadari bahwa perbedaan hukum akan terus ada dalam mazhab fikih. Ini dikarenakan, perbedaan lingkungan budaya dan teknik atau kriteria hukum yang digunakan oleh para fuqaha > . 32
Namun ketika seluruh unsur ulama MPU sepakat, dan menerima serta tidak mengklaim yang paling benar, ulama Dayah yang ada di MPU sekali lagi tidak dapat menerima keniscayaan keragaman pendapat tersebut, dan tetap mengklaim yang paling benar. 33
Menyikapi pergulatan intelektual yang ada di MPU Aceh Tamiang ini, sejumlah tokoh menjadi arsitek utama yang mengarahkan pluralitas dan inklusivitas hukum. Konsekuensinya, MPU menjadi arena di mana kompetisi dan persaingan antara kelompok moderat yang terdiri dari mustafawiyi > n 34 (sebutan bagi alumni pesantren
31 Menurut ust. Ihsan Nur, secara pribadi dirinya mengalami pendiskreditan secara verbal oleh ulama Dayah yang ada di MPU Kabupaten Aceh Tamiang. Ihsan dianggap tidak bisa membaca kitab. Padahal Ihsan sendiri mengaku bisa membaca kitab, karena pernah menjadi santri di salah satu pesantren modern di Medan Sumatera Utara. Ihsan menolak dikatakan tidak bisa membaca kitab karena menurutnya tidak ada perbedaan bahasa Arab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih modern.
32 John L. Esposito, Islam: The Straight Path , (Oxford University Press, 1998), hlm. 97.
33 Wawancara dengan T. Multazam (Mantan Ketua Komisi Fatwa MPU Aceh Tamiang periode 2004-2009)
34 Salah satu contoh mengapa peneliti menyimpulkan bahwa mustafawiyin beraliran moderat adalah dengan melalui pernyataan-pernyataan Ust. Ihsan Dalimunte, pengurus MPU Aceh Tamiang yang juga merupakan representasi dari mustafawiyyi > n yang memberikan pernyatan-pernyataan seperti berikut “Segala benda yang memberikan manfaat bagi pemiliknya maka wajib dizakati. Jika hari sawit memberikan keuntungan banyak bagi pemiliknya maka sawit wajib dizakati. Jika daun pisang memberikan manfaat kepada pemiliknya maka daun pisang wajib di zakati. Jika durian dan duku memberikan keuntungan besar kepada pemiliknya maka durian dan duku tersebut wajib dizakati. Jadi, kewajiban zakat berdasarkan kemanfaat pemilikan harta benda, dia tidak dibatasi dengan benda tertentu. Karenanya, menjadi sebuah kewajiban bagi pemilik kebun sawit, kebun pisang, kebun durian dan duku untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan kebunnya tersebut.” Mengenai taus { iyah salat tarawih, zakat gaji dan zakat fitrah,

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 279
tradisional Mustafawiyah Purba Baru Sumatera Utara), kelompok cendikiawan (sebutan bagi alumni PTAI), dan kelompok konservatif yang direpresentasikan melalui ulama Dayah tradisional Aceh, berlangsung, dan berlanjut menjadi ciri utama hubungan keduanya. 35

## E. Ulama Dayah: Klaim dan Perjuangan Merebut Otoritas
MPU bukanlah satu-satunya institusi fatwa yang otoritatif ( the sole authoritative fatwa institution ) di Aceh Tamiang, dan tidak menjadi institusi tunggal yang memiliki monopoli terhadap fatwa ( single institution that has a fatwa monopoly ). 36 Selain MPU, terdapat pranata ulama lain seperti ulama Dayah dan ulama Muhammadiyah.
Sebagian ulama Dayah memiliki keterwakilan yang beraktivitas di MPU Aceh Tamiang, namun sebagian besar tetap bertahan mengabdi di dayah-dayah. Oleh MPU, keberadaan ulama Dayah dipandang cukup otoritatif dalam bidang hukum Islam karena kemampuan menggali sumber-sumber otoritatif, terutama kitab-kitab yang berafilisi dengan mazhab Syafi’i.
Seiring perubahan zaman, ulama Dayah tidak lagi menjadi pemilik otoritas tunggal dalam hukum Islam. Otoritas itu telah menyebar ke beberapa pranata ulama lainnya seperti ulama di MPU yang mendapatkan mandat otoritas dari Pemerintah Daerah/Kabupaten dan ulama di Muhammadiyah yang memperoleh mandat otoritas dari pimpinan dan warga Muhammadiyah.
beliau berkomentar “ Taushiyah MPU Aceh Tamiang tak mengharuskan salat Tarawih 20 rakaat. Taushiyah itu hanya bersifat anjuran. Secara pribadi, saya melaksanakan yang 8 dan 20 rakaat tergantung pada kebiasaan masjid setempat. Saya setuju dengan zakat gaji dan zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang.” 35 Wawancara dengan H. Marhaban (Ulama Aceh Tamiang dan Dosen STAIN
Langsa).
36 C. Van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia”, dalam R. Michael Feener dan Mark E. Cammack (eds.), Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions , (Cambridge: Harvard University Press, 2007), hlm. 45.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
280 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Bagi ulama dayah, seorang ulama dapat dikatakan memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam jika bermazhab Syafi’i dan menguasai karya-karya ulama sebagai sumber-sumber otoritatif ( mu‘tabar dan mu‘tamad ) dalam mazhab Syafi’i seperti Minha > j al-Ta > libi > n , al-Mah { alli > , Tuh : fah al-Muh { ta > j dan I‘a > nah al-Ta > libi > n . Empat kitab ini dipandang sebagai karya ulama yang sangat otoritatif dalam menjelaskan pikiran- pikiran fikih Syafi’i. Kitab ini dijadikan sebagai mesin penjaga pelbagai produk hukum Islam mazhab Syafi’i. Di dalamnya diyakini ada solusi problem-problem yang dihadapi umat. Karenanya, jika sebuah persoalan hukum, tidak terdapat dalam keempat karya otoritatif ini, maka apapun pendapat ( qaul ) yang muncul sebagai respon dari persoalan hukum, akan dengan sendirinya tertolak. 37
Selain persyaratan di atas, bagi ulama Dayah ulama otoritatif adalah ulama yang memiliki latar belakang pendidikan Dayah tradisional. Rata-rata ulama Dayah di Manyak Payed pernah menjadi santri dari ulama terkemuka di Aceh seperti T. H. Abdul Aziz (Abon Aziz Samalanga), Tgk. Ibrahim Bardan (Abu Panton), Tgk.Daud Lueng Angen (Abu Lhok Nibong), Tgk. H. Usman Kuta Krueng (Abu Kuta Krueng). 38 Dengan begitu, betapapun seseorang melanjutkan jenjang pendidikan sampai ke tingkat paling akhir sekalipun (S3) tidak dianggap sebagai ulama karena tidak pernah mengaji di dayah. 39
Menurut keterangan Tgk. Yahya Husen, pimpinan Dayah Sabilul Ulum Gelanggang Merak Manyak Payed alasan ulama harus belajar terlebih dahulu di Dayah adalah bahwa tradisi keilmuan di Dayah tradisional masih terjamin orisinalitas ke-syafi’iyahannya dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain di luar. Ini juga menjaga agar keilmuan Dayah tidak terkontaminasi keilmuan luar. Dalam bahasa
37 Wawancara dengan T. Sayfruddin (Dayah Raudhatul ‘Ulum Diniyah Islamiyah Manyak Payed, Sabtu, 30 Agustus 2014.
38 Wawancara dengan Tgk. Lukmanul Hakim, S. HI (Zawiyah Babussalam Belanggang Merak Manyak Payed). Sabtu, 30 Agustus 2014.
39 Seperti yang terungkap dalam wawancara dengan Tgk. Yahya Husen di Dayah Sabilul Ulum Gelanggang Merak, dan Tgk. Syafrizal di Dayah Raudhatul Ulum Diniyah Islamiyah Simpang Tiga Manyak Payed Jum’at, 29 Agustus 2014.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 281
Aceh Husen menyebut Ibarat ie di Bukit Lawang, watee katroh u Langkat ka meujampu (ibarat air terjun di Bukit Lawang, ketika mengalir ke Langkat, ia sudah terkontaminasi). 40
Dengan demikian, jika syarat tersebut tak terpenuhi maka seorang ulama tidak disebut otoritatif dalam bidang hukum Islam, dan dengan pembatasan ini maka kelompok cendikiawan yang ada di MPU dan ulama Muhammadiyah, oleh ulama dayah tidak dianggap otoritatif. 41
Ulama Dayah tetap memperjuangkan agar spirit fatwa/ taus { iyah di MPU adalah spirit mazhab Syafi’i dan spirit keseragaman untuk mengamalkan mazhab Syafi’i, bukan spirit keberagaman yang membuka ruang bagi pendapat-pendapat lain dari luar mazhab
Syafi’i. 42 Untuk itu, ulama Dayah berusaha mendominasi kepengurusan dan keanggotaan di MPU Aceh Tamiang.

## F. Ulama Muhammadiyah: Otoritas yang Teralienasi dan ‘tak dianggap’
Dalam pandangan ulama Dayah, kelompok ulama Muhammadiyah dianggap tidak memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam. Alasannya, Muhammadiyah tidak bermazhab, tidak mampu membaca kitab kuning, 43 dan tidak pernah belajar di Dayah tradisional. 44 Selain
40 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen di Dayah Sabilul ‘Ulum Gelanggang Merak Manyak Payed, Jum’at, 22 Agustus, 2014.
41 Wawancara dengan Tgk. Yahya Husen, Tgk. Syafrizal, Tgk. Ziyauddin, Jum’at, 22 Agustus, 2014.
42 Wawancara di Masjid Al-Furqan Kuala Simpang dengan Tgk. Ziyauddin (Imam Kampong Masjid Al-Furqan Kota Kuala Simpang), Jum’at, 22 Agustus, 2014.
43 Kitab kuning adalah ciri khas lain ulama dan kaum santri. Makna harfiahnya berarti kitab yang berwarna kuning, menunjukkan kertas berwarna kuning dari kitab-kitab yang ada di pesantren. Terlepas dari kapan istilah kitab kuning, bukannya kitab saja, mulai digunakan dalam wacana ilmiah Indonesia. Kitab kuning terkait erat dengan Islam tradisional. Pada dasarnya ia merujuk pada kitab-kitab berbahasa Arab yang digunakan dalam tradisi pesantren. Namun, seiring adanya persaingan tradisionalis-reformis sejak awal abad ke-20, istilah tersebut mulai muncul dengan makna sosiologis baru yang menunjukkan pembentukan wawasan Islam tradisional, di mana kitab memiliki peranan penting. Secara bersamaan, kitab kuning juga

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
282 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
itu, keanggotaan Muhammadiyah juga tak terakomodir di MPU Aceh Tamiang. Dari awal periode MPU di Aceh Tamiang hingga kini tak satu pun ulama Muhammadiyah terwakili di MPU. Ketua MPU Ilyas Mustawa mengatakan Muhammadiyah selalu diundang dalam perekrutan pengurus baru MPU Aceh Tamiang. Hanya saja, perwakilannya selalu kalah dalam seleksi. 45 Berbeda halnya dengan pernyataan Muzakkir, ulama Muhammadiyah Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam perekrutan pengurus MPU. 46
Terlepas dari siapa yang benar keterangannya, yang jelas bahwa keanggotaan ulama Muhammadiyah di MPU Aceh Tamiang tidak dianggap sebagaimana ulama Dayah dan teralienasi dari lingkar keulamaan di MPU. Meski demikian, tidak berarti Muhammadiyah
mengandung makna simbolis untuk membedakan Muslim tradisionalis dari Muslim reformis yang wawasan keislamannya berdasarkan pada pembacaan buku-buku keislaman dengan tulisan latin dan dalam bahasa Indonesia (buku putih). Oleh karena itu, kitab kuning harus dilihat dalam kerangka yang sama dengan taqli > d dan praktik-praktik ritual lainnya. Kitab kuning menampilkan wacana tradisionalis yang menganggap wawasan keislaman mereka berasal dari ulama generasi sebelumnya. Kitab kuning adalah sarana yang menghubungkan ulama dalam rantai penyebaran pengetahuan keislaman. Hasilnya, kitab kuning merupakan unsur utama wawasan Islam tradisional, sebagai salah satu fondasi penting bagi pergulatan ulama dalam mendefinisikan Islam dan secara bersamaan menciptakan otoritas di kalangan Muslim Indonesia. Wacana tradisionalis sangat menekankan tidak hanya mempelajari dan menguasai, tetapi juga mengikuti ( taqli > d ) apa yang telah diletakkan ulama dalam kitab kuning. Ia dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari kepatuhan kepada guru, yang berakar dalam pembelajaran pesantren. Kitab kuning tentunya telah lama dikaitkan dengan pendirian intelektual ulama. Menguasai kitab kuning dianggap sebagai prasyarat untuk bisa diakui sebagai ulama. Martin van Bruinessen, Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu , (BKI: 1990), hlm. 227. Masdar Farid Mas’udi, “Mengenal Pemikiran Kitab Kuning”, dalam Dawam Rahardjo (ed.) Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah , (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 55-57. Zamakhsyari Dhofier, “Relevansi pesantren dan Pengembangan Ilmu Masa Depan”, dalam Pesantren I, Jakarta, 1984, hlm. 27.
44 Wawancara dengan ulama-ulama Dayah yang ada di MPU, dan di Dayah tradisional. Sabtu, 23 Agustus 2014.
45 Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Tamiang, Ust. Ilyas Mustawa di kantornya pada kamis, 21 Agutus 2014.
46 Sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Muzakkir, ulama Muhammadiyah Aceh Tamiang dalam wawancara pada kamis, 21 Agutus 2014.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 283
kehilangan otoritas. Warga Muhammadiyah dikenal sebagai komunitas yang fanatik, sehingga Muhammadiyah belum pernah kehilangan otoritas di mata jamaahnya. Justru, di mata warga Muhammadiyah para ulamanya dipandang lebih otoritatif dalam hukum Islam dibandingkan dengan ulama di luar Muhammadiyah.
Meski MPU Aceh Tamiang mengeluarkan taus { iyah tentang bilangan rakaat salat Tarawih 20 raka’at, namun antara MPU dan warga Muhammadiyah telah saling memahami, sehingga tidak terjadi perdebatan mengenai hal ini. Menurut Ust. Muzakkir, taus { iyah itu sifatnya mengajak, bukan bersifat menekan masyarakat Muslim yang belum menyeragamkan ibadah dengan taus { iyah MPU. Terkait dengan masalah zakat gaji, secara pribadi beliau belum setuju, karena belum memenuhi syarat wajib zakat, yaitu h { aul dan nis > ab . Muhammadiyah Aceh Tamiang secara formal belum pernah membahas tentang zakat gaji ini. Mengenai zakat fitrah, secara pribadi, Muzakkir setuju dengan taus { iyah MPU Aceh Tamiang yang menyebut bahwa zakat fitrah selain beras, boleh dikeluarkan dengan uang, sebab pada prinsipnya dalam hukum Islam, hukum memberikan kemudahan dan manfaat kepada umat.
Persoalan pada ulama Dayah tradisional adalah bahwa tidak membuka sedikit pun ruang bagi pemahaman baru dalam hukum Islam. Standar hukum Islam bagi ulama Dayah adalah jika terdapat dalam kitab-kitab mu‘tabar dan mu‘tamad dalam mazhab Syafi’i. Ulama Dayah, menurut Muzakkir hendaknya membaca literatur lain dan memperbanyak bahan bacaannya. Tidak membatasi diri pada literatur- literatur klasik saja dalam bidang hukum Islam.
Persoalan mengenai adanya upaya ulama Dayah di MPU dan di Dayah yang mewacanakan penyatuan pendapat dalam hukum Islam dengan berpegang kepada satu mazhab saja yaitu mazhab Syafi’i, Muzakkir kurang sepakat dengan wacana tersebut. Muzakkir menolak jika masalah khila > fiyah dipaksakan secara arogan untuk diikuti oleh kelompok “minoritas” (Muhammadiyah Aceh Tamiang). Meski

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
284 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
demikian, Secara umum, Muhammadiyah merespon positif fatwa dan taus { iyah MPU dalam bidang hukum Islam.

## G. Penutup
Tulisan ini menyimpulkan bahwa hampir semua ulama di Aceh Tamiang mengklaim bahwa pranata ulama lain tidak otoritatif. Ulama Dayah baik di dalam maupun di luar MPU mengatakan bahwa kelompok “cendikiawan” MPU dan ulama Muhammadiyah tidak otoritatif karena dua alasan, yaitu tidak mampu membaca kitab, dan tidak pernah belajar di Dayah tradisional. Sebaliknya, kelompok ulama Muhammadiyah mengklaim ulama MPU dan Dayah tidak otoritatif karena merujuk kepada kitab-kitab klasik bukan merujuk secara langsung al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Hanya kelompok “cendikiawan” dan mustafawiyyi > n saja yang secara terbuka dapat menerima otoritas masing-masing pranata ulama di Aceh Tamiang. Kelompok “cendikiwan”dan mustafawiyyi > n di MPU menjadi penengah di tengah kuatnya arus tradisionalisme, konservatisme, dan otoritarianisme ulama Dayah tradisional dan ulama Muhammadiyah. MPU telah digiring oleh kelompok “cendikiawan” dan mustafawiyyi > n sebagai sebuah lembaga keagamaan di Aceh Tamiang yang berfungsi sebagai fasilitator, mediasi, atau arbitrase keagamaan bagi keberagaman tafsir keagamaan tiap-tiap komunitas Muslim. Produk taus { iyah telah merefleksikan kekayaan nuansa dan khazanah keberagamaan masyarakat.
Temuan-temuan ini menolak tesis Masdar Hilmi yang mengatakan bahwa lembaga keagamaan yang disponsori oleh pemerintah menjadi titik rawan bagi masuknya sikap-sikap intoleran terhadap perbedaan keyakinan dalam agama. Justru yang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa sikap-sikap intoleran justru diperlihatkan oleh ulama dari lembaga keagamaan yang tidak disponsori oleh pemerintah seperti Dayah dan Muhammadiyah. Ulama Dayah, baik yang berada di MPU maupun di luar MPU menolak kelompok cendikiawan dan ulama

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 285
Muhammadiyah sebagai pemilik otoritas dalam bidang hukum Islam.
Begitu pula Muhammadiyah yang menolak karena dalam
perumusannya tidak merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.
Di tengah ragam otoritas agama yang terus memencar itu, maka yang perlu dikembangkan adalah sikap tasa > muh , toleransi satu sama lain. Pada saat yang sama perlu diminimalisir kecenderungan dominatif dan hegemonif di antara otoritas tersebut. Ditambah lagi, pentingnya mengembangkan sinergi di antara berbagai otoritas sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang nyaman dan damai bagi umat. []

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
286 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi. “Ragam Otoritas Islam”, www.uinjkt.ac.id/28- artikel/1778-ragam-otoritas-islam. Diakses: 24/10/2014
_____________. 1999. Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan
Gerakan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Bruinessen, Martin van. 1990. Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu . BKI. Burhanuddin, Jajat. 2008. “Otoritas Keagamaan: Beberapa Pengalaman Islam Indonesia”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog . No. 65 Tahun XXXI Juli 2008.
Jakarta: Balitbangdiklat Kemenag.
_______________. 2012. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: Mizan Publika.
Coulson, N. J. Coulson. 1969. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence . Chicago: The University of Chichago Press. Dhofier, Zamakhsyari. 1984. “Relevansi pesantren dan Pengembangan Ilmu Masa Depan”, dalam Pesantren I.
Dijk, C. Van. 2007. “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia”, dalam R. Michael Feener dan Mark E. Cammack (eds.), Islamic Law in Contemporary Indonesia:
Ideas and Institutions . Cambridge: Harvard University Press.
El Fadl, Khaled M. Abou. 2005. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists , (San Fransisco: Harper San Fransisco, A Division od Harper Collin Publishers.
_______________________. 2003. Melawan Tentara Tuhan , ter. Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi.
_______________________. 2004. Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh
Otoriter ke Fiqh Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin.
Yogyakarta: Serambi.
Esposito, John L.. 1998. Islam: The Straight Path . Oxford University Press.

## Budi Juliandi, PEREBUTAN “OTORITAS”DALAM HUKUM ISLAM
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 287
Faizin, Hamam. 2008. “Berebut Otoritas Keagamaan”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag.
Feener, R. Michael, 2013. Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh-Indonesia .
Oxforf: Oxford Islamic Legal Studies.
Hilmi, Masdar. 2008. Islam Profetik: Substansialisasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik . Kanisius: Yogyakarta.
Kaptein, Nico J. G., “The Voice of the Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia”, dalam Archives de sciences sociales des religions , 49e Année, No. 125, Authorités Religieusesen Islam.
Lubis, M. Ridwan, 2008. “Otoritas Keberagamaan dalam Islam”, dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog . No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag.
Lukito, Ratno. 2012. Tradisi Hukum Indonesia . Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press.
Mas’udi, Masdar Farid. 1985. “Mengenal Pemikiran Kitab Kuning”.
Dalam Dawam Rahardjo (ed.) Pergulatan Dunia Pesantren:
Membangun dari Bawah . Jakarta: P3M.
Nurdin, Abidin. 2010. “Ulama dan Proses Legislasi: Mengakaji Legitimasi Lembaga Ulama Aceh”, dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (eds.) Serambi Mekkah yang Berubah: Views from
Within . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Reid, Anthony. 1969. The Contest for North Sumatra: Aceh the Netherlands and Britain 1858-1898 . Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Ridho, Kholis. 2008. “Memperbincangkan Otoritas Keagamaan dalam Islam”, dalam dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog , No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008. Balitbangdiklat
Kemenag.
Saby, Yusni 1999 . “HAM Dalam Perspektif Agama dan Potensi Konflik Politik di Aceh”, Makalah : Disampaikan pada Seminar Jaringan Net yang bekerjasama dengan Yayasan Karya Bersama (YASMA) Banda Aceh, 1 Mei.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
288 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Suyanta, Sri. 2005. “Pola Hubungan Ulama dan Umara: Kajian tentang Pasang-surut Peran Ulama Aceh”, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak terbit.

## Daftar Informan
T. Multazam, S. Sos. I, Mantan Ketua Komisi Fatwa MPU Aceh Tamiang Periode 2004 -2009. Sabtu, 30-08-2014.
Tgk. Lukmanul Hakim, S. HI, Ulama dari Zawiyah Babussalam Belanggang Merak Manyak Payed. Jum’at, 29-08-2014.
Tgk. Syafrizal, Ulama dari Dayah Raudhatul Ulum Diniyah Islamiyah Simpang Tiga Manyak Payed. Jum’at, 29-08-2014.
Tgk. Yahya Husen, Ulama MPU Aceh Tamiang dan Pimpinan Dayah Sabilul ‘Ulum Gelanggang Merak Manyak Payed. Juma’at, 22- 08-2014.
Tgk. Ziyauddin, Imam Masjid Al-Furqan Kota Kuala Simpang. Kamis, 21-08-2014.
Ust. H. Awwaluzzikri, Lc, MA, Ulama di Langsa dan Aceh Tamiang. Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir . Kini sedang menyelesaikan S3 di universitas yang sama. Sabtu, 30-08-2014.
Ust. H. Marhaban, MA, Ulama Aceh Tamiang dan Dosen STAIN Langsa. Jum’at, 29-08-2014.
Ust. Ihsan Dalimunte, Ulama MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu, 20-08-2014.
Ust. Ihsan Nur, Ulama MPU Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang. Kamis, 21-08-2014.
Ust. Ilyas Mustawa, Ketua MPU Aceh Tamiang periode 2009-2015, Senin, 25-08-2014.
Ust. Muhammad Nasir, MA, Mantan Ketua MPU Aceh Tamiang periode 2004-2009 dan Dewan Kehormatan Ulama Aceh Tamiang periode
2009-2015. Rabu, 20-08-2014.
Ust. Muzakkir, Ulama dari Muhammadiyah Aceh Tamiang. Sabtu, 23- 08-2014.