Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13330
║ Published: August 15, 2022 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi  29
Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam
Yuhasnibar Syah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Lastrina Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yuhasnibar.syah@ar-raniry.ac.id
Abstract: Constitutional Decision Number 46/PUU-XIV/2016 raises various views. The decision  rejected  a  request  for  an  expansion  of  Article  292  of  the  Criminal  Code  on homosexuals. Regarding this problem, what are the provisions of Decision No. 46/PUU- XIV/2016 regarding homosexual crimes, how and the considerations of the Constitutional Court  judges  in  deciding  homosexual  criminal  cases  in  Decision  Number  46/PUU- XIV/2016,  and  how  Islamic  criminal  law  regarding  homosexual  crimes  in  the Constitutional Court Decision Number 46/ PUU-XIV/2016. This research is analyzed by means  of  descriptive-analysis.  The  result  of  the  research  is  that  the  provisions  of homosexual crime in Article 292 of the Criminal Code regulates same-sex sexual abuse, or obscenity  in  the  category  of  homosexuals.  The  Constitutional  Court  Decision  Number 46/PUU-XIV/2016 in principle contains a request to expand the scope of Article 292 from previously only adults with children to adults with adults. There are three reasons and also  the  considerations  of  the  judges  of  the  Constitutional  Court  in  deciding  cases  of homosexual  crimes  in  Decision  Number  46/PUU-XIV/2016,  namely  juridical considerations regarding the criminal policy or criminal policy, juridical considerations on the application of the principles of legality and consideration of the substance of the petition.  Article  292  of  the  Criminal  Code  against  Article  1  paragraph  (3),  Article  28D paragraph  (1),  and  Article  28G  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution.  From  the perspective of Islamic criminal law, the Constitutional Court's decision is not in harmony, or at least has not been able to apply legal aspects criminal law based on religious norms and moral norms.
Keywords: Criminal, Homosexual, Verdict, Constitutional Court
Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 memunculkan ragam pandangan.  Putusan  tersebut  menolak  permohonan  pemohon  salah  satunya  tentang perluasan Pasal 292 KUHP tentang homoseksual. Terhadap masalah tersebut, bagaimana ketentuan Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 tentang tindak pidana homoseksual, bagaimana alasan dan pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara tindak pidana homoseksual dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang  tindak  pidana  homoseksual  dalam  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-XIV/2016. Penelitian  ini  analisis  dengan  cara  deskriptif-analisis.  Hasil  penelitian  bahwa  ketentuan tindak pidana homoseksual dalam Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan sesama jenis, atau pencabulan kategori homoseksual. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya  berisi  permohonan  untuk  memperluas  cakupan  Pasal  292  dari  sebelumnya hanya  orang  dewasa  dengan  anak-anak  menjadi  orang  dewasa  dengan  orang  dewasa. Terdapat tiga alasan dan juga pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara  tindak  pidana  homoseks  dalam  Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016,  yaitu pertimbangan  yuridis  terhadap  kebijakan  kejahatan  pidana  atau  criminal  policy, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas dan pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD  1945. Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang- kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari norma hukum agama dan norma susila.
Kata Kunci : Pidana, Homoseksual, Putusan, Mahkamah Konstitusi

## A. Pendahuluan
Homoseksual  merupakan  hubungan  seks  sesama  jenis,  baik  pelakunya  laki-laki dengan  laki-laki,  atau  perempuan  dengan  perempuan. 1 Perilaku  homoseksual  yang dipraktikkan saat ini barangkali bukan isu baru lagi, tapi keberadaannya sudah ada sejak lama.  Secara  historis  perilaku  menyimpang  suka  sesama  jenis  tersebut  terbaca  jelas dalam  kisah  kaum  Nabi  Luth,  baik  ceritanya  diketahui  dalam  al-Quran  dan  al-Kitab. Sejarah kaum Nabi Luth tidak hanya diketahui oleh kuam muslim saja, tetapi diketahui secara umum oleh masyarakat non-muslim.
Tobias  Lonsler  menyebutkan  praktik  homoseksual  berkembang  di  Eropa  abad pertengahan. Bahkan, pada masa Kekaisaran Roma, praktik homoseks ini tidak dianggap sebagai perbuatan menyimpang. 2 Demikian juga disebutkan oleh Adian Husaini, bahwa umat  Kristen  awal  melarang  praktik  tersebut,  namun  akhirnya  tetap  melegalkannya. Salah satu alasan kuat dilegalkannya homoseksual adalah karena praktik homoseksual sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat di barat. 3
1 Safrudin Aziz , Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT ( Kendal: Achmad Jaya Group , 2017), p. 36.
2 Tobias Lanslor, Homoseksual Di Eropa Zaman Pertengahan (t.tp: Cambridge Stanford Books, t.tp), p. 1.
3 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal Gema Insani, 2005, p. 5.
Dalam konteks Indonesia, praktik homoseksual menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Praktik-praktik homoseksual sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pelakunya ada yang sudah dieksekusi, misalnya pada kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Sebagaimana tercatat dalam penelitian Mona di tahun 2016, ditemukan kasus lesbi (homoseksual antara sesama perempuan). 4 Di samping itu, di tahun 2017, pasangan gay (homoseksual antara sesama laki-laki) juga telah dihukum sebanyak 82 kali cambuk di depan Masjid Lamgugop Banda Aceh. 5
Penghukuman  kepada  pelaku  homoseksual  di  atas  hanya  berlaku  di  Aceh,  dan ketentuannya  dimuat  dalam  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat. Hukum  pidana  Indonesia  juga  mengatur  larangan  homoseks,  hanya  saja  yang  menjadi subjek hukumnya adalah orang dewasa dengan anak kecil. Hal ini dipahami dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul  dengan  orang  lain  sesama  kelamin,  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus diduganya belum dewasa , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” 6 . Pasal tersebut mensyaratkan pemidanaan pada adanya kualitas umur, yaitu bagi orang yang telah cukup umur atau dewasa. Ancaman pidana ditujukan kepada orang dewasa saja. 7
Pasal  292  KUHP  telah  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi  atas  permohonan  para pemohon yang terdiri 12 orang, di dalam putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Putusan ini sebetulnya tidak hanya menguji Pasal 292 saja, tetapi terdapat dua pasal lainnya yang menurut pemohon tidak sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), yaitu Pasal  284  tentang  perzinaan  dan  Pasal  285  tentang  pemerkosaan.  Hanya  saja,  yang disoroti dalam tulisan ini adalah Pasal 292 KUHP tentang homoseksual.
Pemohon  melakukan  judicial  review  atas  Pasal  292  KUHP  karena  dianggap bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Bagi  pemohon,  istilah  “ yang  belum dewasa ” dan frasa “sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa ” Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum  terhadap  korban  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum dewasa,  sedangkan  terhadap  korban  yang  telah  dewasa  atau  yang  diketahuinya  atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum 8 . Para pemohon juga beralasan bahwa jika negara tetap menggunakan Pasal 292 KUHP  yang  ada  saat  ini,  jelas  negara  dipandang  mengabaikan  kewajibannya  untuk memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  orang,  baik  dewasa maupun yang belum dewasa. Pembiaran terhadap pemberlakuan Pasal 292 KUHP dapat
4 Rahmona,  “Peran  Masyarakat  Dalam  Mengawasi  Dan  Mencegah  Terjadinya  Lesbian,  Gay, Bisek sual, Dan Transgender Di Kota Banda Aceh” , Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) Skripsi Tidak Dipublikasikan.
5 Sugiyarto, “Pasangan Gay Di Aceh Dihukum Cambuk 82 Kali,” 2017,
https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-dicambuk-82- kali?page=2.
6 Tim Visi Media, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Visimedia, 2016), p. 83.
7 Chairul  Huda, Dari’Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’,  Menuju’Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.37.
8 Ali Marwan Hsb, Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4, (Medan: Enam Media, 2020), p. 389.

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
berakibat meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, sebab pelaku  dengan  kriteria  orang  belum  dewasa,  masih  akan  bebas  melakukan  perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa.
Terhadap  permohonan  pemohon  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  menolak  secara penuh permohonan pemohon. Artinya, alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon tidak cukup menjadikan alasan perubahan Pasal 292 KUHP. Oleh sebab itu, hingga sakarang ini, regulasi tentang tindak pidana homoseksual tetap mengacu sebagaimana bunyi Pasal 292 KUHP.
Diduga  kuat  bahwa  dalam  putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016,  Mahkamah Kontitusi tidak berani untuk lebih jauh memberi perluasan makna Pasal 292. Hal ini justru berbeda jauh dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang berani untuk memperluas  makna  satu  materi  pasal  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  di  sini  tampak adanya  inkonsistensi  hakim  di  dalam  menguji  dan  memutus  pemohonan  uji  materil ( judicial review ) terhadap satu pasal undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## B. Homoseksual dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia

## 1. Pengertian Homoseksual
Istilah  homoseksual,  merupakan  istilah  yang  pertama  sekali  dikemukakan  oleh Karl Maria Kertbeny, di samping juga istilah heteroseksual. Istilah tersebut menunjukkan kepada makna seksual yang dilakukan sesama jenis. Melalui istilah tersebut, maka kata homoseksual secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan seksual sesama jenis, baik dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya perempuan dengan perempuan.
Menurut terminologi, terdapat cukup banyak definisi dikemukakan oleh para ahli. Gus Arifin menamakannya dengan istilah homoseksualitas yaitu suatu interaksi seksual dan romantis di antara pribadi yang berjenis kelamin yang sama. Ia juga menambahkan bahwa homoseks merupakan kata sifat yang dipakai untuk hubungan intim/seksual di antara orang-orang yang berjenis kelamin yang sama yang bisa disebut gay atau lesbian.
Definisi lainnya dapat dipahami dalam beberapa pandangan ahli sebagai berikut:
a. Ibnu  Abdul  Hafid  mendefinisikan  homoseksual  secara  ringkas  yaitu  suatu  perilaku seksual sesama jenis.
b. Menurut  Siti  Musdah  Mulia,  homoseksual  adalah  salah  satu  jenis  orientasi  seksual, disebut  dengan  homo  karena  seseorang  tertarik  pada  sesama  jenis.  Homoseksual terbagi  dalam  dua  bentuk,  kalau  laki-laki  tertarik  ke  sesama  lelaki  dinamakan gay sementara itu perempuan tertarik dengan sejenisnya disebut lesbian.
c. Michael cenderung menyamakan istilah homoseksual dengan gay , bahwa homoseksual merupakan suatu pandangan atau kegiatan seksual merujuk kepada perilaku seksual yang menyukai jenis kelamin yang sama.
d. M.  Noor  Syaid  menyebutkan  bahwa  homoseksual  adalah  perilaku  seksual  yang cenderung tertarik kepada orang sejenis. Pria yang melaksanakannya disebut dengan homoseks, sementara jika perempuan yang melakukannya disebut lesbian.
e. Menurut  Eka  Sarofah  dan  kawan-kawan,  homoseksual  merupakan  kondisi  kelainan seksual  berupa  disorientasi  pasangan  seksualnya.  Disebut  dengan gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi jika penderitanya perempuan.
Kelima definisi di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda, bukan hanya dari sisi redaksionalnya,  tetapi  juga  muatan  isi  dan  maksudnya.  Pengertian  yang  dikemukakan Musdah  Mulia  di  atas  menyebutkan  homoseksual  sebagai  salah  satu  jenis  orientasi seksual. Artinya, homoseksual bukan sebagai suatu kelainan seks. Sementara itu, definisi yang  dikemukakan  Eka  Sarofah  dan  kawan-kawan  justru  menyebutkannya  sebagai disorientasi,  atau  penyimpangan  seksual.  Jadi,  di  antara  satu  dengan  yang  lainnya mempunyai pengertian yang berbeda.
Dalam istilah hukum pidana Islam, istilah homoseksual yang pelakunya laki-laki disebut dengan istilah liwāṭ sementara homoseks yang pelakunya wanita disebut dengan siḥaq atau musaḥaqah . Liwāṭ adalah  perbuatan  seorang  laki-laki  dengan  cara memasukkan  zakarnya  dalam  dubur  laki-laki  yang  lain  dengan  sikap  kerelaan  kedua belah pihak. Adapun siḥā q atau musāḥaqah atau disebut dengan al-tadaluk adalah suatu perbuatan  dua  orang  wanita  atau  lebih  dengan  cara  saling  menggosokkan  anggota tubuhnya  ataupun faraj untuk  memperoleh  rangsangan  (kenikmatan)  seksual  dengan kerelaan kedua belah pihak.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa homoseksual ialah suatu istilah yang dipakai untuk menamakan suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan  penyaluran  orientasi  seksual  sejenis,  baik  di  antara  laki-laki  dengan  laki-laki maupun  antara  perempuan  dengan  perempuan  dengan  kerelaan  di  antara  keduanya. Homoseksual dalam arti liwāṭ (Arab) atau gay (Inggris) bukan diarahkan hanya kepada keinginan  antara  sesama  lelaki,  tetapi  dimaknai  sebagai  suatu  tindakan  melakukan hubungan  layaknya  suami-isteri,  hanya  saja  objek  atau  peruntukannya  berbeda,  yaitu tindakan laki-laki memasukkan alat kelamin dalam dubur laki-laki yang lain. Begitu juga dengan siḥā q atau musāḥaqah (Arab) atau lesbian (Inggris), bukan dimaknai sebagai rasa ingin atau menyukai saja, tapi ada tindakan berupa interaksi tubuh perempuan  dengan perempuan yang lain, antara keduanya menginginkan meunculnya rangsangan seksual. Oleh sebab itu, penulis membatasi makna homoseksual tersebut sebagaimana maksud liwāṭ dan siḥā q di dalam dua definisi terakhir.

## 2. Dasar Hukum Larangan Homoseksual
Homoseks dalam hukum Islam harus dimaknai sebagai penyimpangan seks atau seksual  yang  abnormal,  ataupun  disorientasi  seks.  Karena,  di  dalam  hukum  Islam, penyaluran seksual itu hanya diperuntukkan untuk jenis kelamin berbeda, antara laki- laki dengan perempuan. Penyalurannya juga lebih dulu dilakukan atas dasar pernikahan yang sah, lengkap syarat dan rukunnya.
Homoseksual,  baik  dalam  kategori liwāṭ maupun siḥā q sama-sama  tidak dibenarkan dalam Islam. Dua  tindakan tersebut dipanang menyalahi ketentuan kodrat

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, dan penyaluran hasrat atau naluri seksual hanya mungkin dilegalkan melalui pernikahan yang sah, dilakukan antara jenis kelamin yang berbeda.
Para  fuqaha  telah  bersepakat  tentang  larangan  dan  haramnya  perbuatan homoseksual. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah telah menuturkan dalam beberapa karya besarnya mengenai  larangan  homoseksual  dalam  kategori liwāṭ .  Dalam  kitabnya Rau ḍ ah  Al- Muh ibbῑ n , tegas dinyatakan bahwa homoseks merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam dosa besar. 9 Begitupun yang ia paparkan di dalam kitab Al- Jawāb Al - Kā f ῑ ,  bahwa  pelaku  homoseksual  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dan  dosa besar, dan hukumannya juga sangat besar karena kerusakan di dalam tindakan tersebut sangat besar. 10
Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al- Kabā’ir memasukkan homoseksual ini sebagai suatu  tindakan  dosa  besar. 11 Muh ammad  bin  Mu’a yyad ‘Ali  Diwas  Al -Syahrani  telah mengutip beberapa pandangan ulama tentang adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Di antara ulama yang ia sebutkan adalah Ibn Hazm, Ibn Qudamah, Al-Qurtubi, Ibn Mufli, Ibn Hajar Al-Haitami, Ibn Qasim, Imam Al-Syaukani, dan ulama lainnya. Secara keseluruhan mengemukakan bahwa homoseks dalam arti liwāṭ dilarang, dan termasuk ke dalam dosa besar, pelakunya dipandang berdosa. 12 Demikian juga untuk homoseksual kategori sih ā q atau lesbi juga diharamkan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hazm, Ibn Qaan, begitu juga pendapat ulama empat mazhab lainnya. 13
Adapun  dalil  hukum  larangan  melakukan  homoseksual  cukup  banyak  di  dalam Alquran  maupun  hadis.  Untuk  kategori liwāṭ larangannya  dikemukakan  di  dalam  al- Qur’an Surat al-Naml ayat 54-55:
َنوُرِصۡبُ ت ۡمُتنَأَو َةَشِحََٰف ۡلٱ َنوُتَۡتََأ  ٓۦِهِمۡوَقِل َلاَق ۡذِإ اًطوُلَو . ۡلَب ِِۚءٓاَسِ نلٱ ِنوُد نِ م ةَو ۡهَش َلاَجِ رلٱ َنوُت ۡ أَتَل ۡمُكَّنِئَأ
َنوُلَهَۡتَ مۡوَ ق ۡمُتنَأ
Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fā hisyah itu sedang kamu memperlihatkan (nya)? Mengapa kamu mendatangi  laki-laki  untuk  (memenuhi)  nafsu(mu),  bukan  (mendatangi)  wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).
Kemudian juga ditemukan dalam surat al- Syu’ara ayat 165 -166 yang berbunyi:
9 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah, Raudah  Al- Muhibbῑn  Wa  Nuzhah  Al - Musytaqῑn ,  Terj.  Fuad  Nur Syaifuddin (Jakarta: Qisthi Press, 2011), p. 407.
10 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Al- Jawāb Al - Kāfῑ Li Man Sa’ala “An Al - Dawā” Al - Syafῑ (Sukoharjo: Al- Qowam, 2017), p. 385.
11 Syamsuddin Al-Zahabi, Al- Kabā’ir (t.t : Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, t.tp), p. 55.
12 Muhammad  bin  Mu’ayad  ’Ali  Diwas al-Syahrani, Mausū’ah  Al - Ijmā’  Fi al-Fiqh  al- Islamῑ, Juz  9 (Mesir: Dar Al-Fadilah, 2014),. 489-490.
13 Muhammad bin Mu’ayad ’Ali Diwas Al -Syahrani, p. 497-498.
َأ أَتَ ُ ت أو َن ذلا أك َر َنا ِم َن َعلا َلا ِم َأي َو . َت َذ ُر أو َن َم َخ ا َل َق َل ُك أم  َ ر  ب ُك أم  ِم أن َأ أز َو ِجا ُك أم َب ، أل َأ أ ن ُت أم  َ ق أو  م َع ُدا أ و َن .
Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.
Menurut  Imam  al-Qurubi,  sebagaimana  dikutip  al-Syahrani,  bahwa  ayat  di  atas mengandung hukum tentang larangan dan keharaman liwāṭ . Hal ini dipahami dari adanya hukuman atau ‘uqū bah yang diberikan Allah Swt kepada kaum Nabi Luth. 14 Adapun dalam sunnah (hadis), ditemukan riwayat yang secara langsung menyebutkan larangan liwāṭ , diantaranya dalam riwayat hadis Abu Dawud:
َع أن َع أم ِر أب و ِن َأ ِب َع أم ِر َع و أن ِع أك ِر َم َة َع أن ِإ أب ِن َع َّب سا َق َلا َق : َلا َر ُس أو ُل ِالل َص  ل أي ُالل َع َل أي ِه َو َس َّل َم  َم أن 15 .) َد ُوا َد  أو ُ ب َأ ه ُا َو َر(  ِه ِب  َل أو ُع أف َلا َو  َل ِعا َفلا ا أو ُل ُ ت أ قا َف   ط أو ُل  ِم أو َ ق  َل َم َع  ُل َم أع َ ي  ُه أو ُُت أد َج َو Artinya : Dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Rasulullah saw.  bersabda:  Siapa  saja  yang  kalian  dapati  sedang  melakukan  perbuatan  kaum  Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Abu Dawud).
Dalam  riwayat  yang  lain,  yaitu  dalam  Sunan  Al-Tirmizi  juga  disebutkan  adanya kekhawatiran Rasulullah Saw terhadap umatnya yang berbuat kaum Nabi Luth:
َع أن َقلا ِسا ِم أب ِن َع أب ِد ألا َو ِحا ِد ألا َم ِ ك ِ ي َع أن َع أب ِد ِالل أب ِن َُم َّم ِد أب ِن ُع َق أي  ل َأ َّن ُه َِس َع َج ِبا ًر َ ي ا ُق أو ُل َق َلا َر ُس أو ُل ِالل َص َّل ُالل ي َع َل أي ِه َو َس َّل َم  ِإ َّن َأ أخ َو َف َم َأ ا َخ ُفا َع َل ُأ ي َّم أِت َع َم ُل َ ق أو ِم ُل أو ط َر( َو ُها أِ تلا ِم أي ِذ أي .) 16
Artinya:  Dari  Qasim  bin  Abdul  Wahid  Al-Makki  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Uqail bahwa  ia  mendengar  Jabir  berkata;  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam  bersabda: “Sesungguhnya  sesuatu  yang  paling  aku  khawatirkan  dari  ummatku  adalah  perbuatan kaum Luth (HR. Al-Tirmizi).
Dua riwayat hadits di atas cukup menggambarkan bahwa homoseksual di dalam kategori liwat dilarang, diharamkan. Apalagi Rasulullah Saw menyuruh bagi orang yang melihatnya untuk membunuh kedua pelakunya. Selain itu, sikap khawatir Rasulullah Saw juga mengindikasikan larangan perbuatan liwāṭ .
14 Muhammad bin Mu’ayad ’Ali Diwas Al -Syahrani, p . 491.
15 Ab ῑ Dāwud  Sulaimān  bin al- Asy’as al- Sajastānῑ, Sunan  Abῑ  Dāwud (Riyadh:  Bait  al- Afkār al- Dauliyyah, 1420), p. 570.
16 Ab ῑ Isā  Muhammad  bin  Isā  bin  Saurah al-Tirmiz ῑ , al- Jāmi’ al- Tirmizῑ (Riyadh:  Bait  al- Afkār al- Dauliyyah, 1998), p. 337.
Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina

## 3. Homoseksual Dalam Hukum Positif
Dilihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia, tidak ditemukan adanya undang - undang  yang  khusus  mengatur  tentang  larangan  homoseksual.  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya diatur mengenai tindak pidana melakukan hubungan sejenis, yang dilakukan antara orang yang dewasa terhadap anak-anak yang belum dewasa . Hal ini dapat dipahami dari Pasal 292 KUHP:
Orang dewasa yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama kelamin,  yang  diketahuinya  ataupun  sepatutnya  harus  diduganya  ia  belum dewasa , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal di atas merupakan terjemahan ketentuan Pasal 248 undang-undang hukum pidana Belanda yang berbunyi:
De  meerderjarige  die  met  een  minderjarige  van  hetzelfde  geslacht,  wiens minderjarigheid  hij  kent  of  redelijkerwijs  moet  vermeden,  ontucht  pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren ” .
Pasal di atas cukup jelas hanya membatasi pelaku dewasa , sementara bagi anak- anak yang menjadi korban pelakukan cabul sesama jenis tidak  dihukum. Sebab, dalam konsep hukum positif, seseorang dikatakan masih anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam KUHP, tidak menyebutkan adanya larangan hubungan sesama jenis di antara laki- laki  dewasa,  atau  di  antara  sesama  perempuan  yang  sudah  dewasa.  Aturan  tersebut memberi  indikasi  bahwa  hubungan  sesama  jenis  antara  orang  dewasa  justru  tidak dilarang sama sekali.
Menurut  Andi  Hamzah,  Pasal  292  KUHP  berisikan  minimal  dua  bagian  penting, pertama ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, dan kedua adalah patut diduganya belum dewasa. Pasal ini biasa disebut dengan sodomi yang hanya berlaku kepada orang yang belum dewasa. 17
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas  memang  tidak  dinyatakan  dengan  frasa “homoseksual”, tetapi lebi h kepada sodomi. Hanya saja, dalam beberapa ulasan lainnya, pasal di atas dipandang sebagai pasal yang mengatur tentang kejahatan homoseksual. Hal ini  selaras  dengan  keterangan  Muhammad  Yasin,  bahwa  Pasal  292  tersebut  di  atas merupakan  tindak  pidana  pencabulan  dalam  kategori  homoseksual,  yaitu  dilakukan sesama jenis, meskipun dibatasi hanya antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Klasifikasi perbuatan cabul tersebut menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang  bisa  melanggar  kesusilaan,  yang  terangkup  dalam  nafsu  birahi,  misalnya  cium-
17 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Sinar Grafika, 2015), p. 176.
ciuman,  meraba  alat  kelamin,  meraba  buah  dada,  dan  lain  sebagainya,  termasuk  di dalamnya adalah persetubuhan. 18
Dalam keterangan R. Soesilo, maksud sesama jenis di dalam Pasal 292 ialah laki- laki  dengan  laki-laki  dan  perempuan  dengan  perempuan. 19 Pasal  ini  memang  tidak menyebutkan istilah homoseks, akan tetapi mengikuti definisi homoseksual sebelumnya, maka  diketahui  jika  seks  dilakukan  antara  laki-laki  dengan  laki-laki,  atau  sebaliknya antara perempuan dengan perempuan, maka ini dinamakan dengan homoseksual.
Dalam istilah Belanda, frasa “ hetzeedlfde geslacht ” sebagaimana tersebut di dalam Pasal 284 Hukum Pidana Belanda terdahulu secara harfiah bermakna “sesama jenis” atau “jenis  kelamin  yang  sama”.  Sesama jenis  di  sini  bermakna  homon,  sementara  jika konteksnya adalah seksual maka yang dimaksud adalah homoseksual.
Dalam  keterangan  Adami  Chazawi,  pembebanan  hukuman  pada  pasal  di  atas hanya  diberikan  kepada  pelaku  dewasa.  Hal  tersebut  berlaku  karena  alasan  logis dibentuknya Pasal 292 adalah untuk melindungi atau memberikan suatu perlindungan hukum kepada orang yang belum dewasa. 20 Jadi, motivasi yang hendak dibangun dalam pasal  tersebut  adalah  hanya  untuk  orang  dewasa,  sebab  tindakan  tersebut  dapat merugikan anak-anak yang belum dewasa.
Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun dalam Pasal 292 tidak disebutkan frasa homoseksual, tetapi keterangan pasal tentang jenis kelamin yang sama menunjukkan sama dengan perbuatan homon. Begitu juga untuk istilah perbuatan cabul, maka ia termasuk ke dalam perbuatan seks yang terlarang. Jadi, perbuatan seks sesama  jenis  atau  homoseksual  menurut  Pasal  292  adalah  terlarang,  khususnya  bila dilakukan  antara  orang  yang  sudah  dewasa  dengan  orang  yang  belum  dewasa  (anak- anak).

## 4. Dampak Homoseksual
Perbuatan  homoseksual  mempunyai  dampak  yang  cukup  besar,  baik  dari  sisi hukum, kesehatan, maupun dari segi moral. Perilaku homoseksual  tidak terjadi begitu saja  tanpa  ada  faktor  yang  ada  mendahuluinya.  Artinya,  keberadaan  perilaku homoseksual  ini  muncul  karena  ada  faktor  faktor  tertentu.  Hanya  saja,  tidak  ada kesepakatan  pasti  yang  diyakini  peneliti  dalam  menentukan  penyebab  orang  menjadi homoseksual. Peneliti umumnya percaya bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari  kombinasi  berbagai  faktor,  antara  lain  sebab  lingkungan,  budaya,  emosional, hormonal, dan biologis. Maka setiap orang yang menjadi homoseksual pasti dipengaruhi
18 Muhammad  Yamin,  “Beginilah  Riwayat  Pasal  Homoseksual  Yang  Kini  Diributkan,”  accessed November  29,  2021,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat- pasal-homoseksual-yang-kini- diributkan/.
19 Raden  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), p. 87.
20 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), p. 191.

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
oleh  latar  belakang  yang  berbeda-beda. 21 Menurut  Lubis  dari  sekian  banyak  faktor homoseksual maka faktor sosial ataupun faktor pergaulan adalah faktor terbesar yang menjadi penyebab homoseks. Sekali telah merasakan hubungan homoseks (sodomi dan semisalnya), menjadi terus ketularan meskipun tidak sepenuhnya menjadi gay. 22
Faktor  kedua  setelah  faktor  sosial-pergaulan  adalah  karena  faktor  trauma  dari korban perkosaan pada masa kecil. Mereka yang menjadi homo karena hal ini biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya menyukai sesama jenis. Hanya saja,  karena traumanya, ia melakukan tindakan yang serupa seperti yang dialaminya kepada lawannya yang sama jenis.
Menurut Surya Fajar, sebab-sebab atau faktor terjadinya homoseksual itu minimal ada 8 sebab, yaitu sebagai berikut: 23
1. Hubungan  yang  tidak  sehat  dengan  wanita  semasa  anak-anak.  Ketika  masa  anak- anak, pria terkadang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang ibu,  seperti  dibekap,  dikritik,  diawasi,  dan  diabaikan.  Inilah  yang  menyebabkan mereka "terluka" secara batin dan akhirnya memiliki masalah dalam hubungannya dengan wanita di masa dewasa nya nanti.
2. Konsep tentang gender yang salah. Hubungan masa kanak-kanak yang tidak sehat dengan  wanita  dapat  mendistorsi  pandangan  seseorang  terhadap  gender  wanita, mempengaruhi  bagaimana  ia  melihat  dirinya  dalam  hubungannya  dengan  wanita, merusak  rasa  maskulinitas,  dan  mencegah  perkembangan  alami  dari  rasa genderedness .  Hal  ini  dapat  menyebabkan  seorang  pria  tidak  mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis.
3. Merasa berbeda dengan gender yang dimilikinya sendiri. Perasaan seperti ini dapat menciptakan keadaan psikologis yang tidak stabil, sehingga muncul pikiran bawah sadar tentang kompensasi terhadap pria dan maskulinitas.
4. Masalah dalam hubungan dengan pria lain. Selama masa kanak-kanak, beberapa anak pria memutuskan sambungan dari laki-laki lain karena pengalaman negatif dengan pria, stereotip negatif tentang pria, dan takut dianggap sebagai aneh. Hal ini membuat kebutuhan normal mereka untuk hubungan dan ikatan sesama jenis belum terpenuhi, sehingga keinginan dan hasrat untuk dekat dengan pria muncul.
5. Kondisi seksual. Hasrat seksual dapat dikondisikan melalui gairah seksual. Pelecehan seksual  terhadap  pria  dan  pengenalan  terhadap  pornografi  di  masa  muda  dapat membuat atau mengintensifkan gairah homoseksual untuk beberapa pria.
21 Alodokter, Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual , diakses melalui https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homo  seksual,  diakses  pada  tanggal  27 Februari 2020.
22 Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro. Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), p. 90.
23 “Faktor Penyebab Homoseksual Pada Pria,” accessed February 27, 2020, https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831902/faktor-penyebab-  homoseksualitas-pada- pria-ii.
6. Pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  dapat  membuat  atau  mengintensifkan penyimpangan  gender, disaffiliation dari  pria  lain,  dan  jika  pelaku  adalah  wanita, ketakutan atau kebencian terhadap wanita akan mungkin tumbuh. Hal ini juga dapat menciptakan pola perilaku seksual kompulsif berulang.
7. Isu  biologi  dan  fisik  tertentu.  Penelitian  tentang  penyebab  biologis  dan  genetik langsung  terhadap  homoseksualitas  tidak  meyakinkan.  Tapi  sering  kali  faktor biologis  tertentu  dapat  memiliki  dampak  tidak  langsung  yang  penting  dengan mempengaruhi bagian lain dari jalur perkembangan.
8. Masalah  emosional  dan  psikologis  tertentu.  Masalah  emosional  dan  psikologis tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya homoseksualitas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  ragam  sebab terjadinya  homoseksual.  Hanya  saja,  dari  sekian  banyak  sebab  tersebut,  yang  paling umum  diketahui  sebab  faktor  lingkungan.  Lingkungan  memiliki  pengaruh  yang  sangat penting dalam menciptakan perilaku seseorang ke arah yang baik atau justru kepada arah yang  negatif.  Pada  intinya,  keberadaan  homoseksual  ada  karena  faktor  yang mendahuluinya,  baik  karena  sosial  lingkungan,  atau  karena  faktor  budaya,  emosional, hormonal, dan biologis.

## C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pidana Homoseksual
1. Gambaran  Umum  Putusan  MK  No.46/PUU-XIV/2016  bahwa  Putusan  Nomor 46/PUU-XIV/2016 menguji tiga pasal sekaligus, yaitu perzinaan, pemerkosaan, dan pasal tentang homoseksual. Intinya, pemohon menginginkan agar beberapa frasa yang  terdapat  dalam  ketiga  pasal  tersebut  (Pasal  284,  Pasal  285,  dan  Pasal  292) diubah dan disesuaikan dengan permohonan para pemohon. Dalam penelitian ini, khusus menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim MK terkait Pasal 292 terkait homoseksual. Untuk itu, pada bagian selanjutnya secara konsisten menelaah pasal tersebut dalam kerangka teori hukum pidana Islam.
2. Ketentuan  Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016  Tentang  Tindak  Pidana Homoseksual.  Dalam  Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016,  Mahkamah  Konstitusi mencatat  sekurang-kurangnya  tiga  permohonan  mendasar  yang  diinginkan  para pemohon, yaitu:
1) Pelaku  perbuatan  yang  dapat  dipidana  berubah:  Semula,  pelaku  yang  dapat dipidana  adalah  orang  dewasa,  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan,  yang melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  belum  dewasa  jenis  kelamin yang  sama  dengan  pelaku.  Pelaku  mengetahui  atau  patut  harus  menyangka orang yang dicabuli belum dewasa, berubah menjadi setiap orang, baik laki-laki maupun  perempuan,  baik  sudah  dewasa  maupun  masih  anak-anak,  yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, baik orang lain itu sudah dewasa maupun masih anak-anak.

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
2) Sifat  melawan  hukum  perbuatan  itu  juga  berubah:  Semula,  sifat  melawan hukum  itu  dianggap  ada  apabila  para  pelaku  mengetahui  atau  patut  harus menyangka  bahwa  orang  yang  dicabuli  itu  belum dewasa ,  berubah  menjadi tidak perlu ada pengetahuan itu.
3) Alasan  penghapus  pidana  juga  berubah:  Semula,  bahwa  ada  kemungkinan (meskipun sulit) pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum jika terbukti bahwa ia tidak  mengetahui  perihal  belum  dewasanya  orang  yang  dicabuli,  berubah menjadi tidak ada kemungkinan  itu. 24
Mengacu  kepada  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  ketentuan  kejahatan homoseksual  yang  tertera  dalam  Pasal  292  KUHP  hanya  memberlakukan  hukum  seks sesama jenis, di mana pelakunya antara orang dewasa dengan anak masih di bawah umur. Putusan  MK  Nomor  46/PUU-XIV/2016  pada  prinsipnya  berusaha  untuk  memperluas cakupan Pasal 292, dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak- anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak-anak. Karena, dilihat dari sisi materi hukum, Pasal 292 KUHP belum menjangkau keseluruhan pihak, dan dengan itu pula tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat.
Menyangkut alasan dan pertimbangan hukum hakim, dapat dikemukakan secara mendiri di dalam sub bab berikutnya.
a. Alasan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Homoseksual pada Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016
Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa putusan MK secara keseluruhan memenuhi hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan hukum, yang terdiri dari uraian permohonan hingga pertimbangan hakim, dalil-dalil yang digunakan serta memuat keputusan hukum (diktum putusan). 25 Di samping itu, pertimbangan hukum hakim MK di atas lebih mengarah kepada pemenuhan aspek yuridis, sehingga pertimbangannya sudah dapat dianggap sesuatu dengan hukum atau  pertimbangan  menurut  hukum.  Asas  “pertimbangan  menurut  hukum”  berarti sebagai pertimbangan hakim yang semata-mata melihat pada aspek hukum materil dan formil. Pertimbangan hukum hakim tersebut dinamakan dengan ratio decidendi , dimana pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. 26 Dengan demikian,  dari  aspek  hukum  pembuktian  dan  pertimbangan  hukum,  hakim  MK  cukup beralasan  menolak  permohonan  pemohon,  karena  perluasan  undang-undang  hanya menjadi tugas dan wewenang pembentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif .
24 Endang  Nur  Ulfah,  “Urgensi  Pembaruan  Kitab  Undang -Undang  Hukum  Pidana:  Analisis  Kajian Perkara No.46/PUU- XIV/2016,” Indonesian Jurnal of Criminal Law Studies Vol.I, No. 1 (2016), p. 50.
25 Abdul  Manan, Mahkamah  Syari’iyah  Aceh dalam  Politik  Hukum  Nasional (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2018), p. 54.
26 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Cet. 13  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), p. 253.
Berkenaan dengan hal ini Mahfud MD menegaskan, sebagai lembaga yudikatif, MK tak  memiliki  wewenang  untuk  membuat  norma  hukum  baru.  MK  hanya  menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP karena sudah jelas diatur oleh KUHP, bukan membolehkan atau melarang. Mengatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  Supriyadi  Widodo  Eddyono.  Menurutnya,  harus  dipahami  bahwa kewenangan  MK  adalah  sebagai negative  legislator bukan  dalam  pemahaman  sebagai pembentuk  undang-undang  atau positive legislator .  Pada  prinsipnya  permohonan pemohon  meminta  Mahkamah  memperluas  ruang  lingkup  karena  sudah  tidak  sesuai dengan  masyarakat.  Hal  itu  berakibat  pada  perubahan  hal  prinsip  atau  pokok  dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang 27 .
Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  sebagai  suatu  lembaga  negara  terbentuk setelah dilakukukan amandemen ketiga terhadap UUD Negara Republik Indonesia. Dalam amandemen tersebut dilakukan perubahan pada bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan pasal 24 dan menambah ketiga pasal baru dalam ketentuan pasal 24 UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 disebutkan  dalam  pasal  24  ayat  (2)  dan  Pasal  24C  UUD  NRI  1945.  Jika  dilihat  dari semangat  yang  melatarbelakangi  lahirnya  Mahkamah  Konsttusi,  maka  secara  umum pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  berawal  dari  perubahan  politik  kekuasaan  yang otoriter  menuju  demokratis.  Menurut  Jimly  Ashiddiqy,  dalam  konteks  ketatanegaraan, Mahkamah  Konstitusi  dikonstruksikan  sebagai  pengawal  konstitusi  yang  berfungsi menegakkan  keadilan  konstitusi  di  tengah  masyarakat  dan  bertugas  mendorong menjamin agar konstitusi dihormati dan dijalankan oleh semua komponen negara secara konsisten  dan  bertanggung  jawab.  Mahkamah  konstitusi  menjadi  penafsir  akhir konstitusi 28 .
Dengan  demikian  jika  ditinjau  dari  fungsi,  Mahkamah  Konstitusi  dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, dengan sendirinya setiap keputusan Mahkamah Konstiutusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Setidaknya ada lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi yaitu pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstisional warga negara  dan  pelindung  demokrasi.  Dengan  demikian  yang  menjadi  poin  penting  dalam
27 Artikel ini telah diterbitkan oleh: Kristian Erdianto, "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK
Perbolehkan Zina Dan LGBT", Kompas.Com , 2017,
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-kurang-paham-menuduh- mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt?page=all.
28 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 17.

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
kajian  ini  adalah  perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara  menjadi  bagian kewewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Salah  satu  aspek  yang  terlupakan  yaitu perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara  yaitu  perlindungan  kesehatan  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  tercantum  dalam  pasal  28H  ayat  (1)  UUD  NRI. Pembiaran terhadap pemberlakuan pasal 292 KUHP dapat mengakibatkan peningkatan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual karena masih memberi kebebasan melakukan  perbuatan  pencabulan  sesama  orang  dewasa.  Besarnya  dampak  buruk perilaku  homoseks  ini  menjadikan  pelakunya  wajib  diberikan  hukuman,  untuk  tujuan agar tidak terulang lagi, dan menjadi pengajaran bagi masyarakat pada umumnya.
b. Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Tentang  Tindak  Pidana  Homoseksual  dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/ 2016
Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana homoseks tidak membedakan para pelaku, apakah dewasa dengan anak-anak atau antara sesama dewasa. Yang terpenting dalam hukum pidana Islam adalah adanya larangan melakukan relasi seks sejenis, dan bagi pelaku  dewasa wajib diberikan hukuman yang berat,  yaitu dipersamakan dengan zina. Bahkan jika mengikuti pandangan jumhur ulama dan para sahabat,  pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati.
Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana homoseks sebagai kejahatan, tanpa melihat  siapa  yang  melakukannya.  Laki-laki  maupun  perempuan,  dianggap  telah melakukan kejahatan apabila melakukan seks yang menyimpang. Hubungan seks hanya diakui  ketika  pelakunya  berlainan  jenis,  dan  dilaksanakan  berdasarkan  mekanisme tertentu,  yaitu  melalui  institusi  pernikahan  yang  sah. 29 Inilah  agaknya  menjadi  ruh regulasi pembentukan keluarga yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta diturunkan melalui peraturan perundang-undangan, wujudnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Terkait  dengan  Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016  sebelumnya,  dari  aspek pertimbangan hukum memang sudah memenuhi asas-asas hukum, yaitu memuat alasan- alasan hukum, dalil-dalil hukum dan putusan hukum. Hanya saja, di bagian  ini penulis hendak menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim MK saat memutus putusannya, serta penolakan terhadap permohonan para pemohon.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah kontitusi yang menjadi rujukan hukum utama (pokok atau primer) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan UUD 1945 ini, cukup jelas mengatur tentang kedudukan negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang senantiasa menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk  beribadat  menurut  agamanya,  serta  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
29 Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. 107.
dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  NKRI  yang  diatur  di  dalam undang-undang. Aturan inilah agaknya dinafikan oleh MK.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  alinea  keempat  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Nilai  ketuhanan  dibaca  dan dimaknai secara hierarkis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai  yang  bersifat  mutlak.  Seluruh  nilai  kebaikan  diturunkan  dari  nilai  ini.  Suatu perbuatan  dikatakan  baik  apabila  tidak  bertentangan  dengan nilai,  kaidah  dan  hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip Ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.
Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat  dan bernegara dapat tumbuh sehat  dalam  struktur  kehidupan  yang  adil  sehingga  kualitas  peradaban  bangsa  dapat berkembang  secara  terhormat  di  antara  bangsa-bangsa.  Nilai-nilai  ketuhanan  yang dikehendaki  Pancasila,  meminjam  ungkapan  Bung  Karno,  merupakan  nilai-nilai Ketuhanan  yang  berkebudayaan  dan  berkeadaban.  Artinya,  nilai-nilai  etis  ketuhanan yang  digali  dari  nilai  profetis  agama-agama  dan  kepercayaan  bangsa  yang  bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan ketuhanan lapang, dan toleran yang  memberi  semangat  kegotong-royongan  dalam  etika  sosial  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Artinya di sini sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan,  kebaikan,  kejujuran  dan  persaudaraan.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  bukan merupakan  prinsip  yang  memasuki  ruang  akidah  umat  beragama,  melainkan  suatu prinsip  hidup  bersama  dalam  suatu  negara  di  tengah  masyarakat  dengan  keragaman agama dan keyakinan. The founding fathers tidak memaknai sila Ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. Ia tidak ditampilkan sebagai konsep Ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. Ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari 30 .
MK harusnya menerima permohonan pemohon sebagai bagian dari yudicial review yang  berdasar.  Apalagi,  dalam  putusan  MK  ini,  terdapat  empat  hakim  MK  yang mengajukan disssenting opinion (pendapat berbeda) terhadap putusan lima hakim yang menolak permohonan pemohon. Menurut pendapat empat hakim ini, disebutkan:
“ Pasal  292  KUHP  yang  mengatur  tentang  delik  percabulan  pada  hakikatnya mengatur  kriminalisasi  (penalisasi)  terhadap  orang  dewasa  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama  kelamin  yang  diketahuinya  atau
30 Uraian  selengkapnya  lihat: “Membaca  Lagi  Pendapat  4  Hakim  Konstitusi  Soal  LGBT:  Tercela Menurut Living Law" , Detik.Com , n.d., https://news.detik.com/berita/d-5225174/membaca-lagi-pendapat- 4-hakim-konstitusi-soal-lgbt-tercela-menurut-living-law.

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
sepatutnya harus diduga belum dewasa. Paradigma dan filosofi pasal a quo jelas hanya  mengutamakan  pelindungan  pada  “ seorang  yang  masih  berada  di  bawah umur ”  ( minderjarige )  agar  tidak  menjadi  korban  percabulan  dari  orang dewasa yang berjenis kelamin sama. Sehingga, sifat ketercelaannya ( verwijtbaarheid ) lebih dikarenakan aspek viktimogen , yakni semata-mata karena korbannya merupakan
“ seorang yang masih berada di bawah umur ” ( minderjarige ) ”.
Dalam disssenting opinion , empat hakim juga menyebutkan alasan hukum tentang pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 seperti berikut:
“Secara historis, pencantuman unsur objektif “ anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama ” dalam pasal a quo jelas merupakan kemenangan kaum homoseksual  dan  sebagian  anggota  Tweede  Kamer  Belanda  yang  memang afirmatif  kepada  praktik  homoseksualitas,  padahal  praktik  homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, universal, manusiawi  dan  sangat  tercela  menurut  hukum  agama  dan  sinar  ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat ( living law ) sehingga kami berpendapat bahwa kata “ dewasa ”, frasa “ yang belum dewasa ”, dan frasa “ yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa ” dalam Pasal 292 KUHP  seharusnya  dinyatakan  bertentangan  di  dengan  UUD  1945  dan  tidak punya kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk pemidanaannya, baik jenis ( strafsoort ) dan besarannya ( strafmaat ), atau boleh jadi tindakan ( maatregel ) yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  percabulan  sesama  jenis,  kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.
Pendapat hakim di atas mendukung eksistensi hukum agama dan nilai susila yang ada  di  dalam  bernegara  di  Indonesia.  Hukum  pidana  yang  ada  belum  melihat  bahwa hubungan sejenis atau homoseks yang dilakukan di antara orang dewasa sebagai suatu kejahatan.  Padahal,  tindakan  tersebut  cukup  jelas  dilarang  di  dalam  norma  agama maupun norma susila di Indonesia. Untuk itu, dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang-kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari oleh norma hukum agama dan norma susila.
Pro  kontra  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  cabul  LGBT  juga  merupakan pertentangan  antara  pihak  yang  menilai  perilaku  tersebut  sebagai  hak  asasi  dan merupakan  wilayah  privat  dengan  pihak  yang  menilai  perilaku  tersebut  sebagai perbuatan  amoral  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  budaya  sebagian  besar masyarakat Indonesia. Namun mengacu pada pemikiran Devlin sebagaimana dikutip oleh Lidya  Suryani  Widayati  dalam  tulisannya  bahwa  kriminalisasi  perbuatan  cabul  LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik. 31
31 Lidya Suryani Widayati, “ Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ”, Pusat Penelitian Balai Keahli an DPR RI, Vol.X, No. 03/I/Puslit/Februari/2018, p. 4.
Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dengan perluasan  untuk memperluas cakupan Pasal 292, dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak- anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa  dengan  anak-anak  juga  merupakan  upaya  untuk  menjaga  moralitas  umum masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  budaya  dan  agama.  Kriminalisasi perbuatan ini sudah tepat karena sebagaimana tersirat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) misalnya, yang diperbolehkan adalah pernikahan beda jenis, yaitu perempuan dan lakilaki. Artinya, mereka yang sejenis tidak bisa melakukan hubungan pernikahan.
Moralitas  secara  umum  mempunyai  peranan  esensial  untuk  mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundangkan moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Jika masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan  praktis  tentang  jumlah  maksimum  kebebasan  individual  yang  bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk  memelihara  moralitas  dan  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Namun  demikian pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesama kelamin (LGBT) namun  juga  harus  memperhitungkan  hal-hal  terkait  dengan  penegakan  hukumnya, seperti masalah pembuktiannya dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT, tanpa melanggar hak privasi individu.

## D. Kesimpulan
Ketentuan tindak pidana homoseksual yang dimuat dalam Pasal 292 KUHP hanya memberlakukan  hukum  seks  sesama  jenis,  di  mana  pelakunya  antara  orang dewasa dengan anak-anak masih di bawah umur. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya  berisi  permohonan  untuk  memperluas  cakupan  Pasal  292.  Pasal  292 mengatur mengenai pasal pencabulan sesama jenis, atau disebut juga dengan pencabulan kategori  homoseksual.  Pasal  ini  mengatur  hukum  larangan  pencabulan  sesama  jenis (homoseks)  dilakukan  antara  orang dewasa dengan  anak-anak.  Para  pemohon menginginkan agar Pasal 292 diperluas dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak- anak. Karena, dilihat dari sisi materi hukum, Pasal  292  KUHP  belum  menjangkau  keseluruhan  pihak,  dan  dengan  itu  pula  tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat.
Terdapat  tiga  alasan  dan  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam memutus  perkara  tindak  pidana  homoseks  dalam  Putusan  Nomor  46/PUU-XIV/2016, yaitu: Pertama ,  pertimbangan  yuridis  atas  kebijakan  kejahatan  pidana  atau criminal policy . Hakim konstitusi menetapkan bahwa perkara  yang dimohonkan para  pemohon secara  langsung  berhadapan  dengan  usaha  merubah  materi  hukum  dan  merumuskan

## Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
kriteria subjek hukum baru dalam pasal yang dimohonkan. Merumuskan dan mengubah materi pasal, apalagi dalam konteks hukum pidana hanya bisa dilakukan melalui proses criminal  policy yang  kewenangannya  justru  berada  pada  kekuasaan  legislatif. Kedua , pertimbangan  yuridis  terhadap  penerapan  asas-asas  legalitas.  Asas  legalitas  dalam hukum  pidana  harus  diterapkan  secara  ketat.  Hakim  MK  memandang  bahwa  esensi permohonan a quo menjadi berhadapan dengan asas legalitas. tidak boleh menafsirkan dan memberikan analogi terhadap materi hukum pidana, apalagi memperluas ketentuan hukum yang dianggap belum mampu menjangkau kejahatan hukum di dalam masyarakat. Ketiga,  pertimbangan  substansi  permohonan  atas  Pasal  292  KUHP  tentang  frasa “ dewasa ”, frasa “ yang belum dewasa ”, dan frasa “ sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu ” dianggap pemohon bertentang dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di dalam pertimbangannya, hakim melihat semua dugaan para pemohon atas pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 justru tidak terbukti secara hukum. Yang muncul di dalam pasal tersebut justru tidak  mencakup  semua  subjek  hukum,  dan  poin  ini  bukan  merupakan  wewenang  MK, tetapi menjadi wewenang DPR membuat dan merumuskannya.
Dilihat  dari  kaca  mata  hukum  pidana  Islam,  putusan  MK  tidak  selaras,  atau sekurang-kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari oleh norma hukum agama dan norma susila. Hakim MK menolak permohonan pemohon pada prinsipnya menegaskan kembali legalitas Pasal 292 KUHP. Artinya, aspek hukum Pasal 292 KUHP dianggap sudah sesuai dengan UUD 1945. Namun begitu, dari aspek hukum pidana  Islam,  Putusan  MK  tersebut  justru  menafikan  norma-norma  yang  justru ditekankan dalam hukum pidana Islam. Bukan hanya itu, norma agama dan norma susila juga menjadi salah satu konstruksi hukum dalam pembentukan regulasi undang-undang.

## Daftar Kepustakaan
Abbas, Syahrizal. Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam . Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
Abu  Ameenah  Bilal  Philips,  dkk., Homosexuality,  Islamic  View  About  Homosexuality, Homosexuality; Cities Of Sodom and Gomorroh Are  Reminders . terj. Yudi. Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
Akar,  Ali  Abub  dan  Zulkarnain  Lubis. Hukum  Jinayat  Aceh:  Sebuah  Pengantar .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Ali Marwan. Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4 . Penerbit Enam Media, 2020.
Al-Baihaqi,  Abi  Bakr  Ahmad  bin  Husain  bin  Ali. “Sunan  Al - Kubrā ” .  In  Juz  7,  edited  by Muhammad Abd Al- Qadir ’Ata Al -Qadir. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2003.
Al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin Al- Asy’as. Sunan Abῑ Dā wud . Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1420.
Al- Syahrani, Muhammad bin Mu’ayad ’Ali Diwas. “Mausū’ah Al - Ijmā’ Fi Al -Fiqh Al- Islāmῑ ” . In Juz 9. Mesir: Dar Al-Fadilah, 2014.
Al- Tirmizῑ ,  Abi Īsā Muhammad  bin Īsā bin  Saurah. Al- Jāmi’  Al - Tirmizῑ .  Riyadh:  Bait  Al- Afkar Al-Dauliyyah, 1998.
Al- Żahabi,Syamsuddin . Al- Kabā’ir . TP: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, t. tp.
Al-Zuhaili,  Wahbah. Tafsῑr Al- Munῑr Fῑ Al- ‘Aqῑdah wa  Al- Syarῑ’ah wa  Al- Manhāj .  Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
Alodokter. “Faktor Penent u Seseorang Menjadi Homoseksual ” . 2016. https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homo seksual.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Baru .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
Arifin, Gus. Menikah Untuk Bahagia: Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
Aziz,  Safrudin.  “ Pendidikan  Seks  Perspektif  Terapi  Sufistik  Bagi  LGBT .”  Kendal:  Achmad Jaya Group, 2017
Barry, Basit. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
Dita,  Deo  Fala  Rahman. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbuatan  Homoseksual  Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia . Surabaya: Universitas Narotama, 2018.
Chairul  Huda. Dari’Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’,  Menuju’Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Chazawi, Adami. “ Tindak Pidana Mengenai Kesopanan ,” 2005 .
Dermawan, Abdurraafi' Maududi. "Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual", Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol. 3, Nomor 4, Juni, 2017.
Dey  Revana,  &  Kristian. Kebijakan  Kriminal:  Criminal  Policy .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
E.B. Surbakti. Kenalilah Anak Remaja Anda . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
Edi Setiadi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
Eka Sarofah Ningsih, Ida Susila, Oktavia Dian Safitri. Kesehatan Reproduksi Remaja . Tp: Media Sains Indonesia, 2021.
Effendi,  Jonaedi. Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-Nilai Hukum  dan  Rasa  Keadilan  yang  Hidup  dalam  Masyarakat .  Jakarta:  Kencana Prenada  Media Group 2018.
Erdianto, Kristian. “ Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina Dan LGBT" . Kompas.Com ,
2017.
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang- kurang-paham-menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt?page=all.
Tindak Pidana Homoseksual Yuhasnibar dan Lastrina
“ Faktor  Penyebab  Homoseksual  Pada  Pria ” .  Accessed  February  27,  2020. https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831902/faktor-penyebab- homoseksualitas-pada-pria-ii.
Hafid,  Ibn  Abdul. Jangan  Baca  Buku  Ini  Jika  Masih  Senang  Berbuat  Dosa .  Yogyakarta: Araska, 2021.
Hamzah,  Andi. Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di  Dalam  KUHP .  Sinar  Grafika, 2015.
Hasan. Sidik dan Abu Nasma. Let’s Talk About Love . Solo: Tiga Serangkai, t. tp.
Hirmawan, Anang Harris. Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan . Solo: Tiga Serangkai, 2007.
Husaini,  Adian. Wajah  Peradaban  Barat:  Dari  Hegemoni  Kristen  Ke  Dominasi  Sekular- Liberal . Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al- Jawāb Al - Kāfῑ Li Man Sa’ala “ An Al- Dawā” Al- Syafῑ . Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
——— . Raudah  Al-Muhibbin  Wa  Nuzhah  Al- Musytaqῑ n .  Edited  by  Terj.  Fuad  Nur Syaifuddin. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
——— . ‘Aun al - Ma’būd Syarh Sunan Abῑ Dāwud, Juz 12, tp: Maktabah Salafiyyah, 1969.
——— . Ighāsah al- Lahfān f ῑ Masāyid al- Syaiṭān , Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2000.
Imam  al-Mawardi. Ahkām al- Sulṭāniyyah: Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam .  terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
Karlina,  Anita. "Hukuman  Pelaku  Homoseks  Dalam  Perspektif  Ibn  Al-Qayyim  Al-Jauzi" . Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. (Skripsi Tidak Dipublikasikan).
Lesmana, Gusman. Bimbingan Konseling Populasi Khusus . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
Lubis,  Namora  Lumongga. Psikologi  Kespro  Wanita  Dan  Perkembangan  Reproduksinya: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya . Kencana, 2016.
Manan, Abdul. Mahkamah Syari’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Mardani. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Marwan, Ali. Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4 . Penerbit Enam Media, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud and M S SH. Pengantar Ilmu Hukum . Prenada Media, 2021.
“ Membaca  Lagi  Pendapat  4  Hakim  Konstitusi  Soal  LGBT:  Tercela  Menurut  Living  Law" . Detik.Com , n.d. https://news.detik.com/berita/d-5225174/membaca-lagi- pendapat-4-hakim-konstitusi-soal-lgbt-tercela-menurut-living-law.
M.  Gaffar,  Junedjri. Kedudukan,  Fungsi,  dan  Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Surakarta: Mahkamah Konstitusi.
Muda,  Iskandar. Perkembangan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi .  Surakarta:  Kekata Group, 2020.
Muhammad  Yamin.  “ Beginilah  Riwayat  Pasal  Homoseksual  Yang  Kini  Diributkan" . Accessed November 29, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah- riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini- diributkan/.
Mulia,  Siti  Musdah. Membangun  Surga  di  Bumi:  Kiat-Kiat  Membina  Keluarga  Ideal  Di Dalam Islam . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Qomarauzzaman.  " Sanksi  Pidana  Pelaku  LGBT  dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah " . Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak . Volume 3. Nomor 1. Juni, 2017.
Rahmona. “ Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual,  Dan  Transgender  Di  Kota  Banda  Aceh ” .  Skripsi  Mahasiswi  Fakultas Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry,  2018.  (Skripsi  Tidak Dipublikasikan)
Rorong, Michael Jibrael. Fenomenologi . Yogyakarta: Depublish, 2020.
Shihab,  M.  Quraish.  Dalam  Muhammad  Monib  dan  Islah  Bahrawi. Islam  dan  Hak  Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Soesilo,  Raden.  “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ” , 1995.
Sugiyarto.  “ Pasangan  Gay  Di  Aceh  Dihukum  Cambuk  82  Kali ,”  2017. https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh- dihukum-dicambuk-82-kali?page=2.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2013.
Syaid, M. Noor. Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya . Semarang: Alprin, 2019.
Syamsuddin. Al- Kabā’ir . T.t: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, n.d.
Tim Redaksi. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
Tim Visi Media. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Visimedia, 2016.
Tobias  Lanslor. Homoseksual  di  Eropa  Zaman  Pertengahan .  T.tp:  Cambridge  Stanford Books, n.d.
Ulfah, Endang Nur. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara No.46/PUU-XIV/2016 ” . Indonesian Jurnal of Criminal Law Studies Vol. 1, No. 1 (2016): 50.
Zaidan, M.Ali. Kebijakan Kriminal . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Zahrah, Muhammad  Abu. Al- Jarῑmah wa  Al- ‘Uqūbah fῑ Al-Fiqh  Al- Islāmῑ ,  Mesir:  Dar  Al- Fikr Al- ‘Arabi, 1998.