(7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13109
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN KPBU DI INDONESIA
Yudhi Nopryan Dinata, Ayomi Dita Rarasati Departemen Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail:  yudhi.nopryan@ui.ac.id, ayomi@eng.ui.ac.id

## Abstrak
Keterbatasan  anggaran  pemerintah  untuk  pendanaan  infrastruktur  mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan skema pembiayaan inovatif, salah satunya berupa skema  Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU).  Berdasarkan  data Bappenas, sampai dengan tahun 2022, terdapat 30 proyek KPBU yang masuk dalam kategori Success  Story .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan KPBU di Indonesia.  Kuesioner  survei  digunakan  untuk  menangkap  persepsi  tingkat kepentingan  indikator  kinerja  dari  pihak  pemerintah  dan  pihak  swasta.  Peringkat tingkat kepentingan setiap indikator kinerja disusun berdasarkan metode TOPSIS. Berdasarkan  persepsi  dari  keseluruhan  responden,  lima  indikator  kinerja penyelenggaraan KPBU  peringkat  teratas  adalah; komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta; alokasi risiko yang optimal, pembagian risiko, dan transfer  risiko;  kelayakan  teknis  proyek,  kemampuan  untuk  dibangun,  dan kemampuan  pemeliharaan;  pengadaan  tanah  yang  optimal;  dan  studi  kelayakan yang komprehensif.
Kata  Kunci: manajemen  infrastruktur,  Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha, indikator kinerja, Indonesia

## Pendahuluan
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024) yang ditetapkan oleh pemerintah, total kebutuhan pendanaan infrastruktur adalah sebesar Rp6.445 triliun. Dari nilai tersebut, APBN hanya mampu menyediakan Rp2.385 triliun, atau 37 persen dari kebutuhan tersebut. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan tersebut,  pemerintah perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan  yang berasal  dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi  Non-Anggaran  Pemerintah  (PINA),  maupun  bentuk  pendanaan  inovatif ( innovative financing ) lainnya.
KPBU atau yang dikenal secara luas dengan sebutan Public Private Partnership (PPP) telah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, baik negara maju maupun
negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Tidak  ada  definisi  resmi  mengenai  PPP,  namun dapat  disimpulkan  bahwa  PPP  merupakan  bentuk  perjanjian  antara  sektor  publik (pemerintah)  dengan  sektor  swasta  (badan  usaha)  untuk  mengadakan  sarana  layanan publik  yang  diikat  dengan  perjanjian,  terbagi  menjadi  beberapa  bentuk  tergantung kontrak dan pembagian risiko. Tujuan dari PPP adalah untuk mentransfer risiko kepada mitra swasta secara efektif, mengurangi biaya administrasi sektor publik, menyelesaikan masalah keterbatasan anggaran sektor publik, menyediakan produk dan layanan publik yang lebih berkualitas, dan menghemat waktu dalam penyelesaian proyek (Yuan et al., 2010).
Dalam  rangka  mendorong  dan  mendukung  pembiayaan  untuk  percepatan pembangunan  infrastruktur  melalui  skema  KPBU,  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015  tentang Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur,  yang ditetapkan  pada  tanggal  20  Maret  2015.  Selain  Perpres  tersebut,  panduan  pelaksanaan KPBU  di  Indonesia  diatur  lebih  lanjut  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  dikeluarkan  oleh  kementerian/lembaga  sesuai  dengan  kewenangannya  masing- masing.
Berdasarkan PPP Book tahun 2022 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/Bappenas,  pada  tahun  2022,  terdapat  97  proyek  KPBU  yang tengah  berjalan  dalam  berbagai  tahapan  proses.  Ke  97  proyek  tersebut  dikelompokan dalam empat kategori , yaitu: (1) Ready to Offer Projects sebanyak 3 proyek; (2) Under Preparation Projects sebanyak 44 proyek; (3) Already Tendered Projects sebanyak 20 proyek; dan (4) Success Story sebanyak 30 proyek.
KPBU sebagai mekanisme pembiayaan infrastruktur di luar APBN/D dihadapkan pada  tantangan  akuntabilitas  pelaksanaannya.  Akuntabilitas  penting  bagi  peningkatan kepercayaan  masyarakat  terhadap  peran  KPBU  dalam  penyediaan  infrastruktur  dan pelayanan  umum.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  pemantauan  kinerja penyelenggaraan KPBU. Menurut Yuan et al. (2009), salah satu mekanisme pengukuran kinerja adalah menggunakan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja.

## Metode Penelitian

## Validasi Pakar
Pengumpulan data tahap pertama dilakukan untuk validasi dan permintaan masukan kepada pakar atas variabel penelitian yang akan digunakan yaitu berupa daftar indikator kinerja utama penyelenggaraan KPBU yang dapat digunakan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi literatur, diperoleh 47 indikator kinerja utama penyelenggaraan KPBU. Atas variabel penelitian tersebut, para pakar dimintakan persetujuan dan memberikan masukan untuk setiap variabel.
Permintaan  data  kepada  narasumber  dilakukan  melalui  kuesioner.  Melalui kuesioner  tersebut,  pakar  dapat  memberikan  tanggapan  mengenai  relevansi  atau kesesuaian atas masing-masing variabel penelitian yang digunakan, koreksi atas uraian
dan  deskripsi  indikator  kinerja,  serta  memberikan  masukan  berupa  indikator  kinerja tambahan yang dapat digunakan..

## Kuesioner Survei
Pengumpulan data tahap kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap tingkat kepentingan atau signifikansi indikator kinerja utama dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan KPBU. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan  kuesioner  survei  melalui  tautan  formulir google yang  didistribusikan kepada responden secara daring.
Pemilihan  responden  (sampling)  dalam  penelitian  ini  menggunakan  “ purposive sampling ”,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2013).  Dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  kelompok  responden  yaitu  dari  pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian/lembaga, dan pihak swasta yaitu perusahaan yang ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU.
Jumlah  sampel  responden  dalam  penelitian  ini  dihitung  menggunakan  rumus Lemeshow  (Lemeshow  et  al.,  1997).  Rumus  tersebut  digunakan  untuk  menghitung jumlah  sampel  dengan  total  populasi  yang  tidak  dapat  diketahui  secara  pasti.  Rumus Lemeshow diuraikan sebagai berikut:
𝑛 = 𝑍 2 𝑃(1 − 𝑃)
𝑑 2 Dimana
n =  jumlah sampel
Z =  nilai distribusi z
P =  probabilitas maksimal estimasi
d =  alpha/sampling error
Berdasarkan rumus di atas, dengan menggunakan nilai Z pada tingkat kepercayaan 95%, nilai P sebesar 50%, dan nilai d sebesar 10%, maka diperoleh jumlah sampel yang diperlukan adalah sebanyak 96 responden.
Skala  pengukuran  pada  kuesioner  menggunakan  skala  Likert  dalam  mengukur pendapat atau persepsi responden terhadap tingkat kepentingan atau signifikansi variabel indikator kinerja terhadap penyelenggaran proyek KPBU. Skala Likert yang digunakan adalah  skala  lima  tingkatan  sebagai  indikator  pengukuran,  dengan  uraian:  (1)  tidak penting, (2) kurang penting, (3) cukup penting, (4) penting, (5) sangat penting.
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  survei  dianalisis  secara  statistik,  baik  statistik deskriptif  maupun  inferensial.  Selanjutnya,  indikator  kinerja  yang  dianggap  penting berdasarkan  analisis  statistik,  dilakukan  pemeringkatan  tingkat  kepentingan  yang dianalisis dengan menggunakan metode Technique for Order of Preference by Similarity to  Ideal  Solution (TOPSIS).  TOPSIS  merupakan  salah  satu  teknik Multi-Criteria Decision-Making (MCDM)  yang  digunakan  dalam  rangka  pengambilan  keputusan dengan  mengukur  jarak  terdekat  dari  solusi  ideal  positif  dan  terjauh  dari  solusi  ideal negatif  dari  sudut  pandang  geometris  dengan  menggunakan  jarak  Euclidean  untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.

## Hasil dan Pembahasan Hasil Validasi Pakar
Dari 47 variabel awal, terdapat dua variabel yang dikeluarkan dari daftar yaitu X17 (standar  kontrak  dengan  fleksibilitas  yang  cukup)  dan  X25  (inovasi  perencanaan strategis). Sedangkan variabel X47 direvisi dari semula “kualitas aset” menjadi “kualitas layanan”,  yaitu  tingkat  mutu  atau  kualitas  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BUP kepada masyarakat pengguna sesuai dengan standar pelayanan minimum yang disepakati dalam kontrak kerja sama. Selain itu terdapat dua indikator kinerja yang diusulkan oleh pakar untuk menjadi variabel tambahan, yaitu pengadaan tanah yang optimal, dan tingkat pemenuhan investasi/ pembiayaan infrastruktur.
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengumpulan data tahap pertama, terdapat 47  indikator  kinerja  utama  penyelenggaraan  KPBU  yang  sudah  tervalidasi  oleh  para pakar dan menjadi dasar penyusunan kuesioner survei pada tahap selanjutnya. Terdapat tiga indikator kinerja yang mengalami perubahan sebagaimana tersaji pada tabel 2.

## Tabel 1

## Daftar Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Hasil Validasi Pakar
Semula Menjadi X17 Standar kontrak dengan fleksibilitas yang cukup Pengadaan tanah yang optimal Proses pengadaan tanah dilakukan secara efektif dan tepat waktu, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. X25 Inovasi perencanaan strategis Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur Tingkat ketercapaian pemenuhan nilai investasi/pembiayaan atas pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah. X47 Kualitas aset Kualitas layanan Tingkat mutu atau kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh BUP kepada masyarakat pengguna sesuai dengan standar pelayanan minimum yang disepakati dalam kontrak kerja sama. Kode Deskripsi
Indikator Kinerja

## Demografi Responden
Kuesioner survei disebarluaskan kepada dua kelompok responden yaitu dari pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian/lembaga dan pihak swasta yaitu perusahaan yang ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU. Kedua kelompok tersebut merupakan  dua  pihak  utama  dalam  penyelenggaraan  KPBU.  Dari  hasil  penyebaran kuesioner survei, berhasil dikumpulkan sebanyak 91 responden dari 96 responden yang ditargetkan, atau dengan tingkat pengembalian ( return rate ) sebesar 94,79%.
Dari  91  responden  survei  yang  berhasil  dikumpulkan,  sebanyak  53  responden (58,24%) berasal dari pihak pemerintah dan sebanyak 38 responden (41,76%) berasal dari BUP. Responden dari pihak pemerintah berasal  dari delapan kementerian/lembaga dan pemerintah  daerah  yang  menyelenggarakan  proyek  KPBU,  sedangkan  responden  dari BUP berasal dari 27 perusahaan.

## Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan KPBU
Secara  umum,  dari  47  indikator  kinerja  yang  disurvei,  seluruh  indikator  kinerja tersebut dianggap penting oleh kedua kelompok responden dengan nilai  mean berkisar
antara  4,22  sampai  dengan  4,82.  Secara  terpisah,  nilai  mean  dari  pihak  pemerintah berkisar antara 4,23 sampai dengan 4,89, sedangkan nilai mean dari pihak swasta berkisar antara 4,21 sampai dengan 4,84. Pihak pemerintah memiliki kisaran nilai mean yang lebih tinggi  dibanding  pihak  swasta,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  secara  umum  bahwa pemerintah  menganggap  seluruh  indikator  kinerja  lebih  penting  dibandingkan  dengan persepsi pihak swasta.

## Pemeringkatan Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan KPBU
Seluruh  indikator  kinerja  yang  dianggap  penting  kemudian  dilakukan pemeringkatan  tingkat  kepentingan  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  metode TOPSIS.  Pemeringkatan  tingkat  kepentingan  indikator  kinerja  tersebut  dilakukan terhadap  seluruh  responden  secara  keseluruhan,  dan  secara  terpisah  antara  pihak pemerintah  dengan  pihak  swasta..  Hasil  analisis  TOPSIS  adalah  nilai  preferensi  untuk setiap alternatif (V) yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan indikator kinerja. Tabel 3  menyajikan  peringkat  tingkat  kepentingan  dari  setiap  indikator  kinerja  berdasarkan analisis TOPSIS.

## Tabel 3

## Persepsi Tingkat Kepentingan Relatif atas Indikator Kinerja KPBU
V Peringkat V Peringkat V Peringkat X1 Pengetahuan pemerintah tentang KPBU 0,7258 9 0,7232 15 0,7317 8 X2 Dukungan publik/ mas yarakat umum 0,5735 44 0,5597 45 0,6008 33 X3 Penilaian value for money 0,6539 25 0,6584 27 0,6452 25 X4 As es men kebutuhan layanan dan keluaran (output) 0,6995 15 0,7675 7 0,599 34 X5 Studi kelayakan yang komprehens if 0,7569 5 0,7443 13 0,7838 2 X6 Kondis i ekonomi makro yang s tabil dan baik 0,6367 34 0,6298 33 0,6486 23 X7 Lingkungan hukum yang s tabil dan baik 0,6819 19 0,6882 24 0,6712 17 X8 Lingkungan politik yang s tabil dan baik 0,6388 31 0,6136 39 0,6874 15 X9 Tata kelola pemerintahan yang baik 0,7553 6 0,7559 10 0,7544 4 X10 Kelayakan teknis  proyek, kemampuan untuk dibangun, dan kemampuan pemeliharaan 0,7775 3 0,811 4 0,7258 10 X11 Alokas i ris iko yang optimal, pembagian ris iko, dan trans fer ris iko 0,7778 2 0,8457 1 0,6931 13 X12 Analis is  keuangan yang s ehat 0,7534 7 0,7649 9 0,7342 7 X13 Mekanis me penyes uaian harga atau tarif penggunaan 0,6643 23 0,6216 36 0,7656 3 X14 Jadwal inves tas i dan pendapatan yang realis tis 0,6384 32 0,5893 42 0,7353 6 X15 Kewajaran mas a kons truks i dan kons es i 0,7112 14 0,6772 26 0,7879 1 X16 Perincian kontrak dan s pes ifikas i 0,7116 11 0,7484 12 0,6547 22 X17 Pengadaan tanah yang optimal 0,7664 4 0,799 5 0,721 11 X18 Pengetahuan BUP tentang KPBU 0,7122 10 0,7239 14 0,691 14 X19 Pros edur tender yang kompetitif dan trans paran 0,6933 17 0,7126 18 0,6568 20 X20 Metode dan kriteria pemilihan BUP 0,6369 33 0,6541 28 0,6094 30 Pihak Swas ta Pihak Pemerintah Umum Indikator Kinerja Kode
V Peringkat V Peringkat V Peringkat X21 Pilihan pembiayaan yang tepat 0,7113 13 0,7137 17 0,7068 12 X22 Efektifitas financial close 0,6361 35 0,6919 23 0,5573 41 X23 Inovasi keuangan/ pembiayaan 0,6292 36 0,6168 37 0,6486 24 X24 Kerangka negosiasi akhir 0,5891 42 0,5933 41 0,582 37 X25 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur 0,6595 24 0,6516 29 0,6745 16 X26 Komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta 0,7921 1 0,8213 3 0,7469 5 X27 Inovasi teknologi 0,505 47 0,5282 47 0,4652 47 X28 Transfer teknologi 0,5384 46 0,5507 46 0,5159 46 X29 Hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan BUP 0,6983 16 0,7162 16 0,6677 18 X30 Kontrol kualitas dan kesesuaian spesifikasi 0,6719 22 0,6474 30 0,7297 9 X31 Manajemen keselamatan 0,625 37 0,6401 31 0,602 31 X32 Kontrol kesehatan 0,5845 43 0,6116 40 0,542 44 X33 Perlindungan lingkungan 0,6431 28 0,707 20 0,5536 43 X34 Manajemen risiko yang efektif 0,6801 20 0,7652 8 0,572 38 X35 Manajemen perselisihan atau konflik/stress 0,5643 45 0,5781 44 0,5404 45 X36 Pemanfaatan sumber daya (bahan dan peralatan) 0,6008 40 0,6289 35 0,556 42 X37 Manajemen kontrak 0,6917 18 0,7488 11 0,61 29 X38 Antarmuka manajemen antara organisasi dan tahapan 0,5939 41 0,5888 43 0,6015 32 X39 Manajemen biaya 0,6193 38 0,6148 38 0,6273 26 X40 Manajemen waktu 0,6732 21 0,6781 25 0,6649 19 X41 Keuntungan yang berkelanjutan 0,6393 30 0,6296 34 0,6563 21 X42 Kepuasan pihak kreditur 0,6155 39 0,6334 32 0,5863 36 X43 Kepuasan pihak pemerintah 0,6469 27 0,7111 19 0,5665 39 X44 Kepuasan publik/ 0,7114 12 0,7868 6 0,6223 27 masyarakat pengguna X45 Manajemen fasilitas 0,6424 29 0,7009 21 0,5607 40 X46 Manajemen operasional dan pemeliharaan 0,6532 26 0,6949 22 0,5899 35 X47 Kualitas layanan 0,7264 8 0,8219 2 0,6125 28
Pihak Swasta Pihak Pemerintah Umum Indikator Kinerja Kode
Berdasarkan hasil analisis TOPSIS, maka sepuluh indikator kinerja KPBU urutan teratas baik secara keseluruhan maupun secara terpisah berdasarkan persepsi kelompok responden, tersaji pada tabel 4.
Secara umum, responden menempatkan X26 pada peringkat pertama, dan X11 pada peringkat  kedua  sebagai  indikator  kinerja  yang  dianggap  penting  dalam  rangka pencapaian  kinerja  proyek  KPBU.  Hasil  tersebut  ternyata  konsisten  dengan  hasil penelitian  Yuan et  al. (2012).  Kedua  faktor  tersebut  melibatkan  pihak  pemerintah  dan pihak swasta, artinya bahwa dibutuhkan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak
dalam rangka mencapai kinerja proyek KPBU yang baik. Hal ini juga menggambarkan bahwa kemitraan antara kedua belah pihak menjadi kunci dengan menjalankan kewajiban masing-masing pihak secara bertanggung jawab dalam rangka mencapai  tujuan proyek KPBU.

## Tabel 4

## Sepuluh Indikator Kinerja Teratas Berdasarkan Persepsi Kelompok Responden
Kode Indikator Kinerja Kode Indikator Kinerja Kode Indikator Kinerja 1 X26 Komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta X11 Alokasi risiko yang optimal, pembagian risiko, dan transfer risiko X15 Kewajaran masa konstruksi dan konsesi 2 X11 Alokasi risiko yang optimal, pembagian risiko, dan transfer risiko X47 Kualitas layanan X5 Studi kelayakan yang komprehensif 3 X10 Kelayakan teknis proyek, kemampuan untuk dibangun, dan kemampuan pemeliharaan X26 Komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta X13 Mekanisme penyesuaian harga atau tarif penggunaan 4 X17 Pengadaan tanah yang optimal X10 Kelayakan teknis proyek, kemampuan untuk dibangun, dan kemampuan pemeliharaan X9 Tata kelola pemerintahan yang baik 5 X5 Studi kelayakan yang komprehensif X17 Pengadaan tanah yang optimal X26 Komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta 6 X9 Tata kelola pemerintahan yang baik X44 Kepuasan publik/ masyarakat pengguna X14 Jadwal investasi dan pendapatan yang realistis 7 X12 Analisis keuangan yang sehat X4 Asesmen kebutuhan layanan dan keluaran (output) X12 Analisis keuangan yang sehat 8 X47 Kualitas layanan X34 Manajemen risiko yang efektif X1 Pengetahuan pemerintah tentang KPBU 9 X1 Pengetahuan pemerintah tentang KPBU X12 Analisis keuangan yang sehat X30 Kontrol kualitas dan kesesuaian spesifikasi 10 X18 Pengetahuan BUP tentang KPBU X9 Tata kelola pemerintahan yang baik X10 Kelayakan teknis proyek, kemampuan untuk dibangun, dan kemampuan
pemeliharaan
Pihak Swasta
Pihak Pemerintah Umum
Peringkat
Secara  terpisah,  pihak  pemerintah  menempatkan  faktor  X11  sebagai  indikator kinerja yang paling penting, sedangkan X26 pada peringkat ketiga. Pihak pemerintah juga
menekankan pentingnya faktor X47 (kualitas layanan) yang berada pada peringkat kedua, yaitu tingkat mutu atau kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh BUP selaku pengelola infrastruktur  kepada  masyarakat  pengguna  sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimum yang disepakati dalam kontrak kerja sama.
Pada  sisi  lain,  pihak  swasta  hanya  menempatkan  faktor  X26  dan  X11  pada peringkat  kelima  dan  ketiga  belas.  Tiga  faktor  teratas  yang  dianggap  penting  menurut persepsi  pihak  swasta  adalah  faktor  X15,  X5,  dan  X13.  Faktor  X5  (kewajaran  masa konstruksi dan konsesi) dan X13 (mekanisme penyesuaian harga atau tarif penggunaan) berkaitan  erat  dengan  upaya  perolehan  pendapatan  BUP  dalam  rangka  pengembalian investasi. Faktor terkait lainnya seperti X41 (keuntungan yang berkelanjutan) berada pada peringkat 21 dalam persepsi pihak swasta, dimana ini lebih tinggi daripada persepsi pihak pemerintah yang menempatkan faktor tersebut pada peringkat 34. BUP sebagai sebuah perusahaan  yang  berorientasi  pada  perolehan  keuntungan  ( profit  oriented ),  sehingga adalah  wajar  bahwa  persepsi  pihak  swasta  terhadap  indikator  kinerja  yang  berkaitan dengan perolehan pendapatan lebih tinggi daripada persepsi pihak pemerintah.

## Perbedaan Persepsi Antar Kelompok Responden
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di atas, terdapat perbedaan persepsi terkait  tingkat  kepentingan  dari  setiap  indikator  kinerja  KPBU  bagi  pihak  pemerintah dengan  pihak  swasta.  Hal  tersebut  terlihat  dari  perbedaan  kisaran  nilai  mean  dan perbedaan  urutan  peringkat  tingkat  kepentingan  dari  masing-masing  indikator  kinerja yang disurvei. Untuk mengkaji lebih lanjut atas perbedaan persepsi tersebut, maka perlu dilakukan  perbandingan  kedua  kelompok  responden  menggunakan  Mann-Whitney  U test. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel 5

## Hasil Uji Mann Whitney U Test atas Perbedaan Persepsi Kelompok Responden
Pemerintah Swasta 1 X1 Pengetahuan pemerintah tentang KPBU 0,024 15 8 2 X4 Asesmen kebutuhan layanan dan keluaran (output) 0,001 7 34 3 X11 Alokasi risiko yang optimal, pembagian risiko, dan transfer risiko 0,032 1 13 4 X13 Mekanisme penyesuaian harga atau tarif penggunaan 0,038 36 3 5 X14 Jadwal investasi dan pendapatan yang realistis 0,007 42 6 6 X15 Kewajaran masa konstruksi dan konsesi 0,029 26 1 7 X19 Prosedur tender yang kompetitif dan transparan 0,006 18 20 8 X33 Perlindungan lingkungan 0,032 20 43 9 X37 Manajemen kontrak 0,044 11 29 10 X45 Manajemen fasilitas 0,017 21 40 11 X47 Kualitas layanan 0,003 2 28
Peringkat Signifikansi Indikator Kinerja Kode No
Berdasarkan  hasil  uji  Mann-Whitney  U  test,  dari  47  indikator  kinerja  ditemukan sebelas  indikator  kinerja  yang  memiliki  perbedaan  persepsi  yang  signifikan  secara statistik antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  daftar  indikator  kinerja  utama yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengukuran  kinerja  penyelenggaraan  KPBU  di Indonesia, yang dikumpulkan melalui studi literatur. Survei melalui kuesioner dilakukan kepada dua kelompok responden yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta dalam rangka mengukur  persepsi  para  responden  terkait  tingkat  kepentingan  dari  setiap  indikator kinerja KPBU.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Seluruh indikator kinerja utama yang disurvei (47 indikator) dianggap penting oleh seluruh  responden,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengukuran  kinerja penyelenggaraan  KPBU  di  Indonesia;  (2)  Secara  umum,  lima  indikator  kinerja  urutan teratas adalah X26 (komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta), X11 (alokasi  risiko  yang  optimal,  pembagian  risiko,  dan  transfer  risiko),  X10  (kelayakan teknis  proyek,  kemampuan  untuk  dibangun,  dan  kemampuan  pemeliharaan),  X17 (pengadaan tanah yang optimal), dan X5 (studi kelayakan yang komprehensif); (3) Bagi pihak pemerintah, lima indikator kinerja urutan teratas adalah X11 (alokasi risiko yang optimal, pembagian risiko, dan transfer risiko), X47 (kualitas layanan), X26 (komitmen dan  tanggung  jawab  antara  sektor  publik  dan  swasta),  X10  (kelayakan  teknis  proyek, kemampuan untuk dibangun, dan kemampuan pemeliharaan), dan X17 (pengadaan tanah yang optimal); (4)  Bagi  pihak swasta, lima indikator kinerja urutan teratas adalah X15 (kewajaran masa konstruksi dan konsesi), X5 (studi kelayakan yang komprehensif), X13 (mekanisme  penyesuaian  harga  atau  tarif  penggunaan),  X9  (tata  kelola  pemerintahan yang baik), dan X26 (komitmen dan tanggung jawab antara sektor publik dan swasta); (5) Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U, terdapat sebelas indikator kinerja yang memiliki perbedaan persepsi yang signifikan secara statistik antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.

## BIBLIOGRAFI
Hossain, M., Guest, R. dan Smith, C. (2019), “Performance indicators of public private partnership in Bangladesh: an implication for developing countries”, International Journal of Productivity and Performance Management.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha. September 2022. https://kpbu.kemenkeu.go.id//
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, Kantor Bersama KPBU. September 2022.
http://ppp.bappenas.go.id/kantor-bersama/
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (2022),  Public-Private  Partnership  Infrastructure  Projects  Plan  In Indonesia 2022.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (2020),  Rancangan  Teknokratik  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Lemeshow,  S.,  Hosmer,  D.W.,  Klar,  J.,  Lwanga,  S.K.  (1997), Besar  Sampel  Dalam Penelitian Kesehatan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Liu,  J.,  Love,  P.E.D.,  Smith,  J.,  Regan,  M.  dan  Sutrisna,  M.  (2014),  “Public-Private Partnerships:  a  review  of  theory  and  practice  of  performance  measurement ”,
International Journal of Productivity and Performance Management.
Liu,  J.,  Love,  P.E.D.,  Davis,  P.R.,  Smith,  J.  dan  Regan,  M.  (2015),  “Conceptual framework  for  the  performance  measurement  of  Public-Private  Partnerships”, Journal of Infrastructure Systems.
Love, P.E.D.,  Liu,  J., Matthews, J., Sing, C.-P. and Smith, J. (2015), “Future proofing PPPs: life-cycle performance measurement and building information modelling”,
Automation in Construction.
Mladenovic, G., Vajdic, N., W€undsch, B. dan Temeljotov-Salaj, A. (2013), “Use of key performance  indicators  for  PPP  transport  projects  to  meet  stakeholders’ performance objectives”, Built Environment Project and Asset Management
Noor, M. Miftahul Huda. (2016). Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan .
Okudan O., Budayan C.,  dan Dikmen I. (2020), “Development of a conceptual life cycle performance  measurement  system  for  build–operate–transfer  (BOT)  projects”,
Engineering, Construction and Architectural Management
Organization  of  Economic  Co-operation  and  Development,  OECD,  (2012),
Recommendation  of  the Council  on  Principles  for  Public  Governance  of  Public- Private Partnerships .
Perpres  38/15. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  tahun  2015  tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur .
PT  Sarana  Multi  Infastruktur.  (20140). Panduan  Penyelenggaran  Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur .
Sugiyono  (2013), Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D. Penerbit Alfabeta\ Bandung
The World Bank (2017), ” Public-Private Partnerships Reference Guide ”
United Nation Economic and Social Commission For Asia And The Pacific (2011), “ A Guidebook On Public-Private Partnership In Infrastructure ”
Villalba-Romero, F. dan Liyanage, C. (2016), “Evaluating success in PPP road projects in Europe: a comparison of performance measurement approaches”, Transportation Research Procedia
Yescombe, E. R. (2007), Public-Private Partnerships : Principles of Policy and Finance. Elsevier Science & Technology
Yuan, J.,  Zeng,  A.Y., Skibniewski, M.J. dan  Li, Q.  (2009),  “Selection of performance objectives and key performance indicators in public-private partnership projects to achieve value for money”, Construction Management and Economics
Yuan, J., Wang, C., Skibniewski, M.J. dan Li, Q. (2012), “Developing key performance indicators  for  public-private  partnership  projects:  questionnaire  survey  and analysis”, Journal of Management in Engineering.

## Copyright holder:
Yudhi Nopryan Dinata, Ayomi Dita Rarasati (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: