## EDUCORETAX

## PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI WILAYAH KPP PRATAMA TEGAL
Mutia Safia Khalida 1) ; Benny Setiawan 2)
1) msafiakhalida@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) benny.setiawan@pknstan.ac.id @gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
This study aims to determine the differences in the imposition of Article 22 Income Tax collection obligations on the  expenditure  of  Operational  Assistance  Funds  (BOP)  for  public  and  private  Early  Childhood  Education (PAUD) institutions, as well as explore the problems faced by the PAUD Treasurer in fulfilling tax obligations in the  form  of  withholding  and/or  tax  obligations.  or  collection  and  deposit  and  reporting  of  Income  Tax  (PPh) Articles 21, 22, and 23 on the expenditure of the Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education  (BOP  PAUD)  received,  as  well  as  knowing  the  obstacles  faced  in  the  implementation  of  their  tax obligations.  This  research  is  a  mixed  research  by  combining  quantitative  and  qualitative  descriptive  data  by analyzing  various  literatures,  regulations,  theories,  and  related  research.  The  results  showed  that  only  State PAUD had the obligation to collect Article 22 Income Tax, while private PAUD was only obliged to act as a cutter. This study also shows the results that the PAUD Treasurer has not fully carried out the obligations of withholding, depositing, and reporting taxes properly due to various obstacles faced such as the constraint of the location of the Tax Service Office (KPP) and the Tax Counseling and Consulting Service Office (KP2KP) which are quite far away,  lack  of  tax  socialization  from  KPP,  limited  Human  Resources  (HR)  and  facilities  and  infrastructure  of PAUD institutions and lack of tax knowledge owned by PAUD Treasurer
Keyword: Tax Obligations, Treasurer, Operational Assistance Funds for Early Childhood Education

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengenaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri dan swasta, serta menggali permasalahan yang dihadapi Bendahara PAUD dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa  kewajiban  pemotongan  dan/atau  pemungutan  serta  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 21, 22, dan 23 atas belanja dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)  yang  diterima,  serta  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan menggabungkan data kuantitatif serta kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis atas berbagai literatur, peraturan, teori, dan penelitian yang terkait. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  hanya  PAUD  negeri  yang  memiliki  kewajiban  selaku  pemungut  PPh  Pasal  22,  sementara PAUD swasta hanya berkewajiban selaku pemotong. Dari penelitian ini juga menunjukan hasil bahwa Bendahara PAUD belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya dengan baik karena adanya berbagai kendala yang dihadapi seperti kendala letak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Pelayanan  Penyuluhan  dan  Konsultasi  Pajak  (KP2KP)  yang  cukup  jauh,  minimnya  sosialisasi  pajak  dari  KPP, keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  serta  sarana  dan  prasarana  lembaga  PAUD  dan  kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Bendahara PAUD.
Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, Bendahara, BOP PAUD

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional  menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah serangkaian usaha pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai salah  satu  tujuan  terpenting  negara  yakni  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Pencantuman  kata  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dalam  butir  tujuan  negara, mengandung  makna  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari  pemerintah  selaku  penyelenggara negara  dalam  penyediaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  layak  serta  bermutu  bagi
seluruh  warga  negara  Indonesia,  hal  ini  karena  pendidikan  memegang  peran  vital  dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tentu tidak terlepas dari  adanya  kebutuhan  pendanaan  lembaga  pendidikan  berkaitan  dengan  penyediaan  sarana penunjang  guna  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  yang  berkualitas.  Hal  ini karena pembiayaan merupakan elemen cukup penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu  pendidikan  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dengan  fungsi  pajaknya  yakni budgetair berupaya semaksimal mungkin menyediakan anggaran yang memadai agar mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut karena pajak merupakan  sumber  pendanaan  yang  paling  memungkinkan  untuk  diperoleh  tanpa  harus bergantung terhadap sumber daya alam serta bantuan asing (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).
Kontribusi  pajak  dalam  pendanaan  pendidikan  Indonesia  dapat  terlihat  dari  postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (2019) melalui sumbangsih sebesar 82% dari total penerimaan negara. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 22% dari APBN atau senilai Rp492,5 triliun untuk ditransfer ke daerah dan dikelompokkan ke dalam Dana Transfer Khusus, yang salah satu penggunaannya berkaitan dengan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  nonfisik  untuk  pendidikan  dalam  bentuk  pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Namun  demikian,  hal  kontradiktif  yang  terjadi  saat  ini  adalah  besarnya  belanja  pada APBN  dan  APBD  tersebut  belum  diimbangi  dari  sisi  pemotongan  dan/atau  pemungutan pajaknya (Harjowiryono, 2019). Hal ini terlihat dari  data laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak  tahun  2019  yang  menunjukan  adanya  penurunan  tingkat  pertumbuhan  realisasi penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 dari tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 21, 22, 23 Jenis 2019 2018 PPh Pasal 21 4.39% 14.56% PPh Pasal 22 6.16% 11.35% PPh Pasal 23 6.69% 16.86%
Sumber : Diolah oleh penulis dari Laporan Kinerja DJP Tahun 2019 Berdasarkan Tabel I.1 terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan  PPh  Pasal  21,  22,  dan  23  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  yakni  keterlambatan pertumbuhan  PPh  Pasal  21  sebesar  10,17%,  PPh  Pasal  22  sebesar  5,19%  dan  PPh  Pasal  23 sebesar 10,17%. Hal tersebut menunjukan adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban  perpajakan,  sehingga  diperlukan  adanya  peran  serta  Wajib  Pajak  lembaga  PAUD dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  yang  telah  ditentukan  agar  kepatuhan  Wajib  Pajak secara umum dapat meningkat.
Harapan  akan  adanya  peningkatan  kepatuhan  perpajakan  tersebut,  tentu  juga  harus diimbangi  dengan  pengetahuan  pajak  yang  mumpuni  pada  diri  Wajib  Pajak.  Pengetahuan perpajakan tersebut dapat diperoleh dari dari petugas pajak, televisi, radio, majalah pajak, surat kabar,  buku-buku  pajak,  internet  maupun  dari  pelatihan  pajak  (Maulid,  2016).  Namun demikian,  berdasarkan  studi  literatur  yang  dilakukan  penulis  di  internet  sebagai  salah  satu sumber  pengetahuan  Wajib  Pajak,  penulis  masih  menemukan  adanya  perbedaan  penafsiran ketentuan  perpajakan  berkaitan  dengan  pemenuhan  kewajiban  pembuatan  laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara PAUD atas dana BOP yang telah diterima.
Perbedaan ini berkenaan dengan penerapan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 antara PAUD negeri dan swasta, karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal  22  Sehubungan dengan Pembayaran Barang dan  Kegiatan di  Bidang
Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  110/PMK.010/2018  (PMK  Nomor  34/PMK.010/2017)  belum  secara  jelas mengatur mengenai hal tersebut.
Sebagai  contoh  dalam  artikel  yang  dimuat  oleh  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan (BPPK) di situs webnya, dijelaskan bahwa bagi PAUD negeri dan swasta memiliki kewajiban pajak yang berbeda berkaitan dengan  pemungutan PPh Pasal  22 atas penggunaan dana BOP yang diterimanya, yakni hanya PAUD negeri yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan  PPh  Pasal  22,  sementara  bagi  PAUD  swasta  hanya  berkewajiban  atas  aspek pemotongan  PPh  saja  (Aji,  2020).  Penjelasan  tersebut  tentunya  bertolak  belakang  dengan Petunjuk  Penatausahaan  DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  yang  diterbitkan  oleh  salah  satu  Dinas Pendidikan  Kabupaten  yakni  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sleman,  yang  menyebutkan  baik untuk satuan PAUD negeri maupun swasta keduanya dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 22 atas penggunaan dana BOP yang diterimanya (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2020).
Adanya perbedaan penafsiran perpajakan atas belanja dana BOP bagi PAUD negeri dan swasta  yang  terjadi  di  lapangan  tersebut  merupakan  sebuah gap berkaitan  dengan  upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung dengan  temuan  dari  pihak  Inspektorat  mengenai  kesalahan  lembaga  PAUD  dalam  hal penggunaan  dana  BOP,  dokumen  pertanggungjawaban,  serta  pembayaran  pajak  yang  harus dilaksanakan dari dana BOP (150 Lembaga PAUD Pahami Kewajiban Pajak, n.d).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 30 entitas bendaharawan negara dengan sampel 11 Kementerian/Lembaga, 9 provinsi dan 10 pemerintah kabupaten/kota menunjukan adanya beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak seperti  kekeliruan pengenaan pajak yang  mengakibatkan  kurang  potong  sebesar  Rp  368,70  miliar,  permasalahan  keterlambatan penyetoran  pajak  dengan  nilai  potensi  kerugian  negara  dari  ketidakpatuhan  mencapai  Rp 859,64  miliar,  dan  tidak  tersampaikan  atau  terlambatnya  penyerahan  Surat  Pemberitahuan (SPT) pajak dengan potensi sanksi mencapai Rp 3,1 miliar (Djumyati, 2011).
Adanya  berbagai  bentuk  permasalahan  perpajakan  yang  ditemukan  tersebut  juga tercermin  dalam  beberapa  penelitan  terdahulu  yang  telah  dilakukan  dalam  lingkup  lembaga pendidikan, seperti ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas  dana  bantuan  pendidikan  berupa  BOP/BOS  dengan  ketentuan  pajak  yang  berlaku, sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  di  SMK  Negeri  2  Sragen  (Khoiriyah,  2020). Pembayaran pajak yang dilaksanakan secara sekaligus setiap triwulan oleh Bendahara BOS di SD Negeri Jetis 02 Semarang (Salsabila, 2020), dan tidak terlaksananya pelaporan SPT Masa atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang telah dilakukan sesuai penelitian yang diambil di SMP Negeri 10 Tegal (Muafa, 2020).
Oleh karena itu, dari berbagai gambaran yang ada, melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk meninjau berbagai gap yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan  lembaga  PAUD  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterima,  dengan  mengambil  studi kasus lembaga PAUD yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal dikarenakan belum adanya penelitian serupa yang membahas mengenai hal ini.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengetahui  bagaimana  ketentuan  perpajakan  atas penggunaan  dana  BOP  yang  diterima  oleh  PAUD  negeri  dan  swasta  terkait  kewajiban pemungutan PPh Pasal 22, dan meninjau pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23 atas penggunaan dana BOP yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak PAUD yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, apakah atas kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku? serta meninjau kepatuhan pelaksanaan penyetoran dan
pelaporan  SPT  Masa  Wajib  Pajak  PAUD  terkait  penggunaan  dana  BOP.  Hal  ini  untuk mengetahui kendala Bendahara PAUD dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  ketentuan  perpajakan  atas  dana  BOP  yang diterima oleh Wajib Pajak Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD) negeri dan swasta berkaitan dengan  pemungutan  PPh  Pasal  22,  meninjau  pelaksanaan  kewajiban  pemotongan  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 atas penggunaan dana BOP yang diterima oleh Wajib Pajak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait penggunaan dana BOP ditinjau dari penyetoran  dan  pelaporan  pajaknya,  dan  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  Wajib  Pajak Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  atas penggunaan dana BOP yang diterimanya.

## KAJIAN PUSTAKA Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur keuangan negara sebagai “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang maka pengertian keuangan negara tersebut salah satunya meliputi hak negara untuk memungut pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Karena berdasarkan teori kewajiban pajak mutlak, negara  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  dalam  memungut  pajak  dan memaksa  rakyat  untuk  membayar  pajak,  yang  hasilnya  digunakan  oleh  negara  untuk membiayai kegiatan pemerintahan (Widayati dkk, 2010).

## Aspek Ketentuan Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (2019) menyatakan bendahara wajib melakukan pemotongan dan/atau  pemungutan  pajak  atas  penggunaan  dana  BOP  yang  diterima  oleh  lembaga  PAUD sesuai dengan transaksi yang dilakukannya. Secara teori, pemotongan dan pemungutan pajak merupakan  dua  istilah  yang  seringkali  dianggap  sama  namun  memiliki  makna  berbeda. Menurut  Setiawan  dan  Fitriandi  (2017,  2)  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  istilah pemotongan  pajak  memiliki  arti  adanya  pengurangan  terhadap  jumlah  yang  diterima  oleh penerima penghasilan, dan biasanya ditujukan untuk perlakuan aspek Pajak Penghasilan Pasal 21,  Pasal  23,  Pasal  26,  dan  Pasal  4  ayat  (2),  sedangkan  istilah  pemungutan  pajak  memiliki makna menambah jumlah yang dibayarkan kepada penerima penghasilan dan biasa ditemukan dalam ketentuan PPh Pasal 22.

## Kepatuhan Pajak
Menurut Badan Pusat Pengembangan dan Bahasa (2016), kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang memiliki makna suka menurut (perintah, dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan,  dan  sebagainya);  serta  berdisiplin.  Dari  kata  dasar  patuh  tersebut,  menurut  Gibson (1991,  dikutip  dalam  Andriana,  2019)  kepatuhan  dapat  didefinisikan  sebagai  motivasi seseorang maupun kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai ketetapan aturan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan definisi kepatuhan pajak menurut Lesmana dkk. (2017) yang menafsirkan kepatuhan pajak sebagai keadaan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak  dan  kewajiban  secara  disiplin  sesuai  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini kepatuhan pajak tersebut meliputi ketepatan waktu pelaporan semua informasi yang diperlukan, kebenaran  pengisian  jumlah  pajak  terutang,  serta  ketepatan  waktu  dalam  pembayaran  pajak (Pangestu dan rusmana, 2012, dikutip dalam Lesmana dkk, 2017).
Oleh  karena  itu,  mengacu  dari  beberapa  definisi  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki  keterkaitan  dengan  perilaku  seseorang  (Andriana,  2019). Dalam  hal  ini  termasuk  sikap  Bendahara  PAUD  saat  menjalankan  kewajiban  perpajakan lembaga  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterimanya,  yang  juga  diartikan  sebagai  kedisiplinan Bendahara  PAUD  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang  meliputi  kewajiban pemotongan, dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan.

## Teori Perilaku Terencana (Planned Behaviour)
Ajzen  (1991,  dikutip  dalam  Andriana,  2019)  mendasarkan  teori  perilaku  terencana dalam  tiga  jenis  pertimbangan  yakni  (1) Behavioral  beliefs (keyakinan  perilaku)  yang merupakan  dasar  bagi  seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindakan  dengan  pertimbangan bermanfaat/menguntungkan serta tidak bermanfaat/tidak menguntungkan. (2) Normatif beliefs (norma  subjektif)  sebagai  kondisi  serta  tekanan  sosial  yang  dirasakan  oleh  seseorang  dalam melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan.  (3) Control  beliefs (keyakinan  kontrol) didasarkan  pada  pertimbangan  kemudahan  maupun  kesulitan  dalam  melakukan  sesuatu. Berdasarkan teori tersebut, diketahui adanya keterkaitan antara teori perilaku terencana dengan penelitian ini, yaitu perilaku kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat Wajib  Pajak  itu  sendiri,  yang  ditentukan  dalam  tiga  faktor  yakni  keyakinan  perilaku,  norma subjektif dan keyakinan kontrol yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan studi literatur yang dilakukan penulis, belum ditemukan adanya penelitian serupa  yang  membahas  tentang  kewajiban  pajak  atas  belanja  dana  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan  (BOP)  yang  diterima  oleh  lembaga  PAUD  sesuai  dengan  topik  penelitian. Salayev  et  al.  (2020)  membahas  tentang  mekanisme  perpajakan  bagi  lembaga  pendidikan secara  umum  yang  meliputi  institusi  pendidikan  prasekolah,  lembaga  pendidikan general , institusi pendidikan di luar sekolah, institusi pendidikan kejuruan khusus, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya yang dikenakan pajak atas pendapatan, keuntungan, properti tanah, dan  pemberian  layanan  yang  disediakan,  serta  kewajiban  bagi  institusi  dalam  melaksanakan beberapa kewajiban terkait perpajakan seperti mendapat NPWP dari otoritas pajak, membayar pajak yang ditetapkan Undang-Undang disertai bunga dan sanksi keuangan, menyimpan catatan pendapatan dan pengeluaran objek pajak dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, dan memberi  perwakilan  kepada  orang-orang  yang  diwajibkan  membuat  pembukuan  elektronik sesuai  hukum  Republik Azerbaijan,  selain  itu  dalam  penelitian  ini  juga membahas  beberapa objek yang tidak dikenakan pajak serta beberapa masalah perpajakan di lembaga pendidikan terkait  dengan  definisi  pendapatan  dan  pengeluaran  yang  dikecualikan  dari  dasar  pengenaan pajak dan masalah perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan komersial.
Khoiriyah (2020) dalam penelitiannya berfokus untuk mengetahui serta mengevaluasi pelaksanaan  kewajiban  pemotongan  dan/atau  pemungutan  PPh  Pasal  21,  22,  dan  23.  Dari penelitian tersebut menunjukan hasil masih ditemukannya kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, tidak terpenuhinya kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, 22, dan  23  terkait  dengan  beberapa  transaksi  belanja  barang/jasa/modal  yang  berasal  dari  dana BOS, BOP, Revitalisasi, dan RPS, adanya kekeliruan penentuan objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta tidak terpenuhinya kewajiban pembuatan  bukti  potong  atas  PPh  Pasal  21  dan  23.  Hal  ini  dikarenakan  masih  kurangnya pemahaman  bendahara  berkaitan  dengan  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi,  serta beban kerja bendahara yang dirasa terlalu tinggi.
Senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khoiriyah  (2020).  Salsabila  (2020) dalam  penelitiannya  juga  menunjukan  hasil  yang  tidak  jauh  berbeda,  dalam  penelitian  ini
beberapa kekeliruan yang terjadi meliputi ketidaksesuaian penerapan tarif dalam pemotongan PPh Pasal 21, tidak terlaksananya beberapa kewajiban pemotongan pajak terhadap objek yang seharusnya dipotong pajak, tidak terlaksananya pembuatan bukti potong, serta penyetoran pajak yang  dilaksanakan  secara  sekaligus  yakni  setiap  triwulan,  dan  tidak  terpenuhinya  kewajiban pelaporan SPT Masa untuk bulan Desember. Berbagai kekeliruan tersebut disebabkan adanya kendala teknis dan nonteknis yang mempengaruhi, yakni kendala teknis berkaitan penggunaan teknologi  dengan  bantuan  komputer,  serta  kendala  nonteknis  berkaitan  dengan  kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki bendahara.
Mendukung  penelitian  Khoiriyah  (2020),  dan  Salsabila  (2020).  Muafa  (2020)  dalam penelitiannya juga menunjukan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda, yakni Bendahara SMP Negeri 10 Tegal juga belum mampu melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan yang  berlaku,  beberapa  kesalahan  yang  ditemukan  meliputi  salah  hitung,  tidak  menerbitkan bukti  potong  atau  bukti  pungut  atas  pemotongan  dan/atau  pemungutan  yang  dilakukan,  dan tidak terlaksananya pelaporan SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, apabila dikomparasikan dengan penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan,  maka  perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terdapat  pada objek penulisan yang merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa tiga TK swasta  di  wilayah  KPP Pratama  Tegal  sebagai  sampel,  dan  perbedaan  pengenaan  pajak  atas transaksi belanja lembaga PAUD yang berasal dari dana BOP, serta perbedaan tujuan penulisan yang  tidak  hanya  membahas  tentang  pemotongan  dan/atau  pemungutan,  penyetoran,  dan pelaporan  PPh  Pasal  21,  22,  23  serta  kendalanya  semata,  namun  juga  membahas  perbedaan penafsiran aturan tentang kewajiban pengenaan PPh Pasal 22 bagi PAUD negeri dan swasta.

## METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian campuran ( mixed method ) dengan  mengombinasikan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif.  Metode  ini  diperlukan  untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yang sulit untuk terjawab jika hanya menggunakan satu metode saja (Martono, 2015). Oleh karena itu, dengan menggunakan metode campuran maka data yang dihasilkan dapat lebih komprehensif guna meneliti masalah penelitian (Axin dan Pearce, 2006, dikutip dalam Martono, 2015).
Strategi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus, karena melalui studi kasus penulis dapat melakukan pendekatan guna melihat peristiwa di lapangan, serta memperoleh deskripsi yang mendalam dari sebuah fenomena untuk mewakili perspektif sumber informasi, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan dalam meninjau pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPh atas belanja dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  (BOP)  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  di wilayah  KPP  Pratama  Tegal.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  antara  lain wawancara  dan  dokumentasi.  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  narasumber  dari  seksi Peraturan dan Pemungutan PPh I Direktorat Peraturan Perpajakan II, Account Representative KPP Pratama Tegal, dan juga tiga sampel Bendahara TK di Kecamatan X Kabupaten Brebes yang menangani pajak atas penggunaan dana BOP, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ketentuan perpajakan bagi PAUD negeri dan swasta, pelaksanaan kewajiban perpajakan PAUD atas  penggunaan  dana  BOP  berkaitan  dengan  pemotongan  dan/atau  pemungutan  serta penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  21,  22,  23,  dan  juga  kendala  yang  dihadapi  Bendahara PAUD dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemilihan informan wawancara tersebut diambil  dari  narasumber  yang  berkompeten  tentang  permasalahan  mengenai  penelitian  ini.

## EDUCORETAX
Wawancara  dilaksanakan  menggunakan  media whatsapp sesuai  kesepakatan  dengan narasumber karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi.
Penulis  mengumpulkan  data  dan  informasi  melalui  dokumen  dan/atau  literatur  yang memuat teori, data, dan penelitian atau pembahasan yang relevan dengan topik penelitian. Jenis dokumen yang penulis gunakan berupa dokumen publik seperti peraturan perpajakan, dokumen personal  yang  berupa  jurnal,  serta  dokumen  organisasi  yang  berupa  laporan pertanggungjawaban  dana  BOP  tahun  2019  yang  dibuat  oleh  Bendahara  PAUD,  serta  data internal KPP Pratama Tegal yang meliputi data pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23 atas dana BOP yang diterima Wajib Pajak PAUD pada tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Dana BOP yang Diterima oleh PAUD
Berdasarkan  petunjuk  teknis  BOP  PAUD  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Pendidikan  melalui  Permendikbud  Nomor  4  Tahun  2019  sebagai  landasan  ketentuan penggunaan  dana  BOP  bagi  lembaga  PAUD  di  tahun  2019,  diketahui  tidak  disertai  dengan adanya penjelasan mengenai jenis pajak apa saja yang menjadi kewajiban bagi lembaga PAUD atas  dana  BOP  yang  diterimanya.  Apabila  melihat  dari  ketentuan  di  dalam  Permendikbud tersebut, petunjuk yang ada hanya mengatur jika kewajiban perpajakan atas belanja dana BOP ini  mengikuti  ketentuan  pajak  yang  berlaku.  Di  sisi  lain,  apabila  meninjau  dari  ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang mengatur mengenai  ketentuan  pemungutan  PPh  Pasal  22  diketahui  juga  belum  secara  spesifik menjelaskan  mengenai  kewajiban  pemungutan  PPh  Pasal  22  bagi  PAUD  negeri  dan  swasta. Hal  tersebut  menimbulkan  adanya  perbedaan  penafsiran  di  lapangan  mengenai  ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja dana BOP bagi PAUD negeri dan swasta dalam berbagai literatur yang penulis temukan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
Tabel 2 Perbedaan Penafsiran Pemungutan PPh Pasal 22 Bagi PAUD Negeri dan Swasta
No Sumber Sekolah Negeri Sekolah Swasta Keterangan 1 Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  7330  Tahun  2019  tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Bantuan Operasional  Pendidikan  pada  Raudlatul Athfal  dan  Bantuan  Operasional  Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 - Tidak memiliki kewajiban memungut  PPh Pasal  22  atas belanja  barang yang dilakukan. Tidak menjelaskan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 bagi sekolah negeri 2 Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  Tahun Anggaran  2020  yang  diterbitkan  oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Dibebaskan dari kewajiban melakukan pemungutan PPh Pasal 22 - 3 Penetapan  Bupati  Lamandau  Provinsi Kalimantan  Tengah  Nomor  31  Tahun 2017  tentang  Penggunaan  Dana  Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini - 4 Peraturan  Bupati  Tanah  Bumbu  Provinsi Kalimantan  Selatan  Nomor  42  Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana  Bantuan  Operasional  Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kewajiban memungut dan menyetor PPh Pasal 22 sebesar 1.5% bagi lembaga PAUD untuk nilai pembelian lebih dari Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah). Tidak merinci, apakah meliputi PAUD  negeri dan swasta

## EDUCORETAX
Kanak-kanak/Raudatul Atfal, dan Kelompok Bermain atau hanya salah satu. 5 Materi  sosialisasi  untuk  bantuan  sosial oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi yang  bekerjasama  dengan  Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan Pemungut PPh Pasal 22 Bukan pemungut, hanya berkewajiban selaku pemotong -
Sumber : Diolah oleh Penulis.
Berkaitan  dengan  adanya  perbedaan  penafsiran  ketentuan  pemungutan  PPh  Pasal  22 bagi  PAUD  negeri  dan  swasta  yang  terjadi,  tentu  perlu  dilakukan  tinjauan  lebih  lanjut  agar diperoleh kesamaan persepsi untuk kedepannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai kewajiban  pemungutan  PPh  Pasal  22  bagi  PAUD  negeri  dan  swasta  ini,  penulis  mencoba meninjaunya dari dua sisi  yakni  dari sisi  subjek dan objek PPh Pasal  22 sebagaimana diatur dalam PMK  Nomor 34/PMK.010/2017. Hal  ini untuk  mengetahui apakah PAUD negeri dan swasta telah memenuhi ketentuan subjek dan objek pajak PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku  sehingga  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  memungut  PPh  Pasal  22  atas transaksi belanja operasional yang berasal dari dana BOP yang diterimanya.
1. Subjek Pajak PPh Pasal 22
Dari sisi subjeknya, pemungutan PPh Pasal 22 dapat dilakukan oleh sebelas pihak yang diberikan kewenangan secara jelas oleh pemerintah selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.010/2018. Berdasarkan PMK tersebut, dapat terlihat jika tidak terdapat pencantuman  Wajib  Pajak  PAUD  baik  negeri  maupun  swasta  selaku  pihak  yang  ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
Tidak tercantumnya PAUD Swasta ke dalam daftar pemungut PPh Pasal 22 tersebut, dikarenakan  bagi  PAUD  swasta  sendiri  terdaftar  dalam  kategori  badan  usaha  yang  tidak ditunjuk pemerintah selaku pemungut PPh Pasal 22 selayaknya  badan usaha tertentu, seperti badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  industri  semen, kertas,  baja,  otomotif,  dan  farmasi,  atas  penjualan  hasil  produksi  kepada  distributor  dalam negeri, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri yang merupakan wajib pungut PPh Pasal 22. Oleh karena itu, PAUD swasta tidak perlu melakukan pemungutan PPh Pasal 22 saat  melakukan  belanja  barang  dengan  menggunakan  dana  BOP  PAUD.  Hal  tersebut  sesuai dengan wawancara dengan Account Representative dari KPP Pratama Tegal.
“Iya  betul  mba,  bagi  PAUD  swasta  adalah  badan  usaha…..berbeda  dengan  PAUD negeri karena seperti bendahara instansi pemerintah.” (AR KPP Tegal)
Sementara  itu,  bagi  PAUD  negeri,  meskipun  juga  tidak  tercantum  dalam  daftar pemungut  PPh  Pasal  22  sebagaimana  diatur  di  PMK  Nomor  34/PMK.010/2017,  namun dikarenakan  lembaga/sekolah/pelatihan  negeri  memiliki  kewajiban  mendaftarkan  NPWP  ke KPP/KP2KP dengan nama bendahara instansi, maka sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis  dengan  pegawai  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  II,  narasumber  berpendapat  bagi PAUD  negeri  dapat  dikategorikan  sebagai  pemungut  sesuai  ketentuan  dalam  PPh  Pasal  22 karena tergolong dalam kategori Bendahara Pemerintah yang saat ini telah berubah ketentuan menjadi Instansi Pemerintah.
“Yang  dimaksud  instansi  pemerintah  adalah  instansi  pemerintah  pusat,  instansi pemerintah  daerah,  dan  instansi  pemerintah  desa,  yang  melaksanakan  kegiatan pemerintah  serta  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pengguna  anggaran, sehingga  instansi  pemerintah  lembaga  PAUD  negeri  termasuk  sebagai  instansi pemerintah yang wajib memungut PPh Pasal 22.” (Direktorat PP II).
2. Objek Pajak PPh Pasal 22
Melihat  dari  sisi  objek  PPh  Pasal  22,  objek  pajak  pemungutan  dilaksanakan  atas penghasilan yang belum tentu akan jadi penghasilan bagi semua penerima uang, hal ini sesuai dengan  ketentuan  dalam  PMK  Nomor  34/PMK.010/2017  yang  mengatur  adanya  beberapa pengecualian  objek  PPh  Pasal  22,  seperti  pengecualian  yang  dikenakan  atas  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  yang  bukan  merupakan  penghasilan  bagi  penerimanya  sehingga dikecualikan dari objek pemungutan PPh Pasal 22.
Adanya  pengecualian  terhadap  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dalam  objek pemungutan  PPh  Pasal  22  tersebut  tentu  menimbulkan  pertanyaan  berkaitan  dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang diterima oleh PAUD baik negeri maupun swasta, apakah juga dikecualikan dari objek pemungutan PPh Pasal 22 seperti halnya dana BOS,  karena dalam PMK  Nomor  34/PMK.010/2017 sendiri tidak menyebutkan ketentuan penjelas yang mengatur mengenai adanya dana BOP dalam daftar pengecualian objek PPh Pasal 22 seperti halnya dana BOS.
Berdasarkan wawancara  yang dilakukan oleh penulis dengan Account  Representative KPP Pratama Tegal, tidak dikecualikannya BOP seperti halnya BOS dalam objek pemungutan PPh  Pasal  22  karena  adanya  perbedaan  filosofi  peruntukan  kedua  dana  bantuan  pendidikan tersebut,  yakni  atas  dana  BOP  sendiri  ditujukan  pada  jenjang  pendidikan  yang  bukan merupakan  kategori  wajib  belajar  yang  diatur  pemerintah  yaitu  pada  jenjang  lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), sementara BOS (Bantuan Operasional sekolah) diberikan untuk jenjang pendidikan yang merupakan bagian dari program wajib belajar pemerintah.
Oleh  karena  itu,  berkaitan  dengan  kewajiban  pajaknya,  narasumber  yang  merupakan Account Representative KPP Pratama Tegal tersebut berpendapat bagi Bendahara PAUD negeri yang  menangani  belanja  atas  dana  BOP  ini  dapat  dipersamakan  dengan  kewajiban  belanja bendahara pemerintah pada umumnya, dengan tetap melihat ketentuan lain berkaitan dengan objek  PPh  Pasal  22  itu  sendiri.  Hal  ini  karena  tidak  semua  belanja  yang  dilaksanakan  oleh PAUD negeri merupakan objek PPh Pasal 22 dan dapat dilaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 meskipun bagi PAUD negeri sendiri berstatus sebagai pemungut.
Berdasarkan ketentuannya, pengenaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 bagi PAUD negeri harus tetap melihat apakah jenis transaksi yang dilakukan oleh Bendahara PAUD negeri sendiri  tergolong  dalam  jenis  transaksi  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dibebaskan  dari pemungutan  PPh  Pasal  22  atau  tidak,  sebagaimana  tercantum  dalam  PMK  Nomor 34/PMK.010/2017  yang  mengatur  mengenai  pengecualian  terhadap  belanja  barang  apa  saja yang tidak dapat dilakukan pemungutan PPh pasal 22, beberapa pengecualian tersebut seperti: (a)  pembelian  barang  dengan  maksimal  nominal  Rp2.000.000  dengan  tidak  terpecah  dalam beberapa faktur; (b) pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; (c) pembayaran untuk pembelian barang terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Oleh karena itu, dalam hal ketentuan objek PPh Pasal 22 tersebut telah terpenuhi oleh PAUD  Negeri  dalam  transaksi  belanjanya,  maka  PAUD  negeri  selaku  pihak  yang  ditunjuk sebagai  pemungut  PPh  Pasal  22  memiliki  kewajiban  memungut  PPh  Pasal  22  atas  transaksi belanja  yang  berasal  dari  dana  BOP.  Sementara  itu,  bagi  PAUD  swasta  dikarenakan  bukan
termasuk pemungut PPh Pasal 22 yang ditunjuk pemerintah maka PAUD swasta tidak dapat melakukan  pemungutan  PPh  Pasal  22  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterimanya,  meskipun memenuhi kriteria dalam ketentuan objek PPh Pasal 22 atas transaksi dan nominal pembayaran.
Hal  tersebut  sesuai  edaran  materi  sosialisasi  untuk  bantuan  sosial  dari  Kementerian Pendidikan  Nasional  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  yang  bekerjasama  dengan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjelaskan PAUD negeri merupakan pemungut PPh Pasal 22 dikarenakan terdaftar ke dalam NPWP Bendahara Pemerintah, sehingga memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017, sementara bagi PAUD Swasta hanya berkewajiban selaku pemotong semata.
Pelaksanaan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 atas Penggunaan Dana BOP oleh Wajib Pajak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Berkaitan dengan tinjauan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara  PAUD  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterima  oleh  TK  Anggrek,  Bugenvil,  dan Calathea  di  tahun  2019,  melalui  pembahasan  ini  penulis  terlebih  dahulu  melaksanakan identifikasi awal dari daftar uraian belanja atas dana BOP yang disusun oleh ketiga lembaga Taman  Kanak-kanak  yang  terpilih,  hal  ini  untuk  mengetahui  apakah  atas  belanja  dana  BOP yang diterima lembaga PAUD tersebut termasuk dalam objek PPh Pasal 21/22/23 yang dapat dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh ketiga lembaga PAUD selaku sampel dalam penelitian  ini.  Hal  tersebut  diperlukan  agar  nantinya  penulis  dapat  meninjau  kesesuaian perhitungan pemotongan dan/atau pemungutan yang telah dilakukan Bendahara TK Anggrek, Bugenvil, dan Calathea, dengan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam  melakukan  identifikasi  objek  pajak  tersebut,  guna  efektivitas  pelaksanaan tinjauan, penulis hanya mengambil beberapa sampel data transaksi atas belanja dengan nominal terbesar saja. Dari identifikasi data belanja dana BOP yang dilakukan terhadap ketiga sampel Taman  Kanak-kanak  tersebut,  dapat  terlihat  jika  pada  umumnya  atas  transaksi  yang  terjadi merupakan  jenis  transaksi  yang  bersifat  rutin  dan  berulang.  Beberapa  transaksi  yang  umum terjadi  meliputi  transaksi  atas  belanja  pegawai  berupa  pemberian  honor  transportasi  kepada guru berkaitan acara seminar/rapat yang berpotensi menjadi objek PPh Pasal 21, dan transaksi atas pembelian barang dan jasa yang meliputi pembelian barang dengan nominal diatas dua juta rupiah  yang  berpotensi  menjadi  objek  PPh  Pasal  22,  pembayaran  jasa  katering  serta pembayaran jasa percetakan baik ke lawan transaksi yang merupakan badan atau orang pribadi yang berpotensi menjadi objek PPh Pasal 21, 22 atau 23.

## Pemotongan PPh Pasal 21
1) TK Anggrek
Berdasarkan sampel yang diteliti,  diketahui Bendahara TK Anggrek telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pemberian honor transportasi rapat bagi guru yang bertugas pada tahun 2019 dengan cara mengglobalkannya dalam satu masa pajak yakni masa Desember sebesar Rp43.350. Dari perhitungan yang dilakukan tersebut Bendahara TK Anggrek telah membebankan PPh Pasal 21 atas transaksi pemberian honor transportasi rapat bagi dua orang guru yang merupakan guru PNS golongan III atas nama TS dan guru non-PNS atas nama KN dengan menggunakan perhitungan sesuai ketentuan dalam PER–16/PJ/2016 dengan tarif 5% karena keduanya telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan Bendahara TK Anggrek atas penggunaan dana BOP disajikan sebagaimana berikut ini.

## EDUCORETAX
Tanggal pembayaran Guru Uraian transportasi (Rp) Jumlah (Rp) PPh 21 (5%) (Rp) 2 Juli 2019 KN 5 bulan x 56.700 Rp283.500 Rp14.175 TS 5 bulan x 56.700 Rp283.500 Rp14.175 23 Desember 2019 KN 5 bulan x 30.000 Rp150.000 Rp7.500 TS 5 bulan x 30.000 Rp150.000 Rp7.500 Total Rp867.000 Rp43.350
Berdasarkan tinjauan penulis, atas perhitungan  PPh Pasal 21 terkait pemberian honor transportasi yang dilakukan bendahara tersebut sudah tepat dilaksanakan dengan menggunakan tarif 5% dari DPP sesuai ketentuan PER–16/PJ/2016 dengan berpedoman pada tarif PPh Pasal 17  Ayat  1  Undang-Undang  PPh  untuk  guru  non-PNS  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun 2010 untuk guru yang berstatus PNS golongan III. Namun demikian, berkaitan dengan transaksi pada tanggal 2 Juli 2019 dan 23 Desember 2019 tersebut, seharusnya dapat dilakukan pemotongan pajak secara terpisah oleh bendahara, dan tidak diglobalkan dalam satu masa pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan saat terutang yang diatur dalam ketentuan perpajakan dalam PER-16/PJ.2016 yang mengharuskan atas PPh Pasal 21 tersebut terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak yakni pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya  penghasilan  yang  bersangkutan,  sehingga  berkaitan  dengan  pembayaran  honor transportasi pada tanggal 2 Juli 2019 akan terutang dan dilaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 masa Juli sebesar Rp28.350, dan untuk pembayaran honor transportasi tanggal 23 Desember 2019  akan  terutang  dan  dilaksanakan  pemotongan  PPh  Pasal  21  masa  Desember  sebesar Rp15.000 sebagaimana ditunjukan dalam perhitungan berikut.
Tanggal pembayaran Nama guru Uraian Biaya (Rp) Jumlah (Rp) PPh 21 (Rp) 2/7/2019 KN 5 bulan x 56.700 283.500 14.175 TS 5 bulan x 56.700 283.500 14.175 PPh 21 seharusnya dipotong masa Juli 2019 (5%) 28.350 23/12/2019 KN 5 bulan x 30.000 150.000 7.500 TS 5 bulan x 30.000 150.000 7.500 PPh 21 seharusnya dipotong masa Desember 2019 (5%) 15.000

## 2) TK Bugenvil
Dari hasil tinjauan yang dilakukan penulis, bentuk kekeliruan yang tidak jauh berbeda juga  penulis  temukan  dalam  pemotongan  PPh  Pasal  21  atas  transaksi  yang  terjadi  di  TK Bugenvil  yang  berasal  dari  penggunaan  dana  BOP.  Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh, diketahui Bendahara TK Bugenvil juga mengglobalkan perhitungan pajak untuk transaksi masa Juni  dan  Desember  senilai  Rp25.920  terkait  pemberian  honor  transportasi  rapat  bagi  empat orang  guru  yang  merupakan  guru  non-PNS  dalam  satu  masa  pemotongan  pajak  yakni  masa Desember seperti ditunjukan dalam perhitungan berikut.
Tanggal pembayaran transportasi rapat Nama guru Uraian biaya (Rp) Jumlah (Rp) PPh 21 (6%) (Rp) 22 Juni 2019 F 3bulan x 18.500 55.500 3.330 Hv 3bulan x 18.500 55.500 3.330 Et 3bulan x 18.500 55.500 3.330 Yy 3bulan x 18.500 55.500 3.330

## EDUCORETAX
18 Desember 2019 F 3bulan x 17.500 52.500 3.150 Hv 3bulan x 17.500 52.500 3.150 Et 3bulan x 17.500 52.500 3.150 Yy 3bulan x 17.500 52.500 3.150 Total PPh Pasal 21 yang dipotong masa Desember 432.000 25.920
Selain  itu,  dari  perhitungan  tersebut,  penulis  juga  menemukan  kekeliruan  lain  dalam pengenaan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh TK Bugenvil berkaitan dengan pengenaan tarif PPh  Pasal  21  atas  pemotongan  honor  transportasi  kepada  guru  TK  Bugenvil.  Dalam perhitungan  yang  dilakukan,  diketahui  bendahara  membebankan  pengenaan  PPh  Pasal  21 dengan tarif sama rata atas pemotongan pajak yang dilakukannya, yakni senilai 6% untuk Pajak Penghasilan atas honor transportasi yang diberikan baik terhadap guru yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP, sehingga hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  PER-16/PJ.2016,  yang  mengatur  atas  honor  transportasi  bagi  guru  yang  telah memiliki  NPWP  seharusnya  dapat  dipotong  dengan  tarif  pengenaan  5%.  Oleh  karena  itu, perhitungan PPh 21 Masa Juni menurut penulis berdasarkan ketentuan PER-16/PJ.2016 adalah senilai  Rp11.655  dan  Masa  Desember  senilai  Rp11.025  sebagaimana  ditunjukan  dalam perhitungan berikut ini.
Tanggal pembayaran uang transportasi rapat Nama guru Uraian biaya transportasi (Rp) Jumlah (Rp) PPh 21 (Rp) 22 Juni 2019 F 3bulan x 18.500 55.500 2.775 HC 3bulan x 18.500 55.500 2.775 ES 3bulan x 18.500 55.500 2.775 SR 3bulan x 18.500 55.500 3.330 PPh 21 yang dipotong masa Juni 2019 222.000 11.655 18 Desember 2019 F 3bulan x 17.500 52.500 2.625 HC 3bulan x 17.500 52.500 2.625 ES 3bulan x 17.500 52.500 2.625 SR 3bulan x 17.500 52.500 3.150 PPh 21 yang dipotong masa Desember 2019 210.000 11.025
Berkaitan  dengan  adanya  kelebihan  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  dilakukan  oleh Bendahara TK Bugenvil karena kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tarif perpajakan, maka atas  kelebihan  pemotongan  yang  terjadi  dapat  diperhitungkan  dengan  PPh  Pasal  21  yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21, atau dapat dilakukan pemindahbukuan sesuai ketentuan yang berlaku.
3) TK Calathea
Selain TK Bugenvil, bentuk kekeliruan terkait pengenaan tarif PPh Pasal 21 juga penulis temukan  dalam  perhitungan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  TK  Calathea.  Dalam perhitungannya, diketahui Bendahara TK Calathea juga membebankan tarif pajak yang sama rata yakni 6% atas pembayaran honor transportasi untuk ketiga guru, baik yang telah memiliki NPWP  maupun  tidak  memiliki  NPWP,  sehingga  hal  tersebut  tentu  tidak  sesuai  dengan ketentuan dalam PER-16/2016 yang mengatur adanya perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 21 bagi  Wajib  Pajak  yang  memiliki  NPWP  yakni  senilai  5%,  dan  Wajib  Pajak  yang  belum memiliki NPWP yakni senilai 20% lebih tinggi atau 6% dari DPP.
Dalam  hal  ini,  guna  mempermudah  tinjauan  atas  perhitungan  pajak  yang  dilakukan, berikut  penulis  sandingkan  perhitungan  PPh  Pasal  21  atas  pembayaran  honor  transportasi berdasarkan perhitungan bendahara dan berdasarkan hasil perhitungan penulis sesuai ketentuan yang  diatur  dalam  PER-16/2016.  Dari  hasil  perhitungan  tersebut,  dapat  terlihat  adanya
kelebihan  pemotongan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  TK  Calathea  senilai  Rp7.260 (Rp65.340-Rp58.080)  atas  PPh  21  Masa  Juni,  serta  Rp3.500  (Rp27.000-Rp24.000)  di  Masa Desember, sehingga apabila dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh 21 yang  terutang  oleh  pemotong  PPh  Pasal  21,  maka  atas  kelebihan  penyetoran  tersebut  dapat diperhitungkan  dengan  PPh  Pasal  21  yang  terutang  pada  bulan  berikutnya  melalui  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPh  Pasal  21,  atau  dapat  diselesaikan  dengan  mekanisme pemindahbukuan sesuai ketentuan pajak yang berlaku.
Selain itu, dari hasil tinjauan yang dilakukan penulis atas data transaksi LPJ BOP PAUD yang dibuat TK Calathea, penulis juga menemukan adanya kekeliruan dalam penentuan jenis pajak berkaitan dengan penggunaan dana BOP untuk pembayaran jasa katering kepada orang pribadi dalam rangka kegiatan parenting atau pertemuan wali murid yang seharusnya menjadi objek PPh Pasal 21 terkait penghasilan bukan pegawai.
Dalam  perhitungannya,  atas  transaksi  yang  seharusnya  menjadi  objek  PPh  Pasal  21 tersebut, oleh Bendahara TK Calathea justru dimasukan ke dalam jenis pajak Pasal 23 dengan tarif  6%.  Hal  ini  karena  bendahara  beranggapan  atas  semua  transaksi  pembayaran  katering merupakan  objek  PPh  Pasal  23  tanpa  melihat  siapa  lawan  transaksi  selaku  penerima penghasilan tersebut, meskipun berdasarkan data yang diperoleh, bendahara juga masih keliru dalam menerapkan pengenaan tarif pajaknya.
Meninjau dari data transaksi pembayaran katering TK Calathea yang dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak yakni bulan Maret, Agustus, Oktober, dan November 2019 sebagaimana terlihat dalam Tabel 3, maka sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016, atas transaksi jasa katering tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi kepada bukan  pegawai  berkesinambungan  yang  merupakan  objek  PPh  Pasal  21  dan  dikenakan  tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan 50% atas penghasilan bruto yang diterima.
Tabel 3 Data Transaksi Pembayaran Jasa Katering (Orang Pribadi) Transaksi Tanggal  pada nota Belanja BOP tahap 1 (6- 2019) Tanggal pada nota Belanja  BOP  tahap 2 (12-2019) Jasa katering hadiat ibu atin Maret 2019 Rp693.000 Agus-19 Rp950.000 - - Okt-19 Rp350.000 - - Nov-19 Rp950.000 - - Des-19 Rp425.000
Diolah oleh Penulis dari LPJ BOP TK Calathea
Berkaitan  transaksi  pembayaran  katering  tersebut,  melalui  pembahasan  ini,  penulis mencoba menyajikan dua perhitungan pengenaan jasa katering baik apabila pemilik memiliki NPWP  maupun  tidak  memiliki  NPWP  sebagaimana  tersaji  dalam  Tabel  4,  dan  dalam  hal pemilik katering tersebut memiliki NPWP, penulis tidak melakukan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam perhitungan pajaknya, dengan asumsi pemilik jasa katering tersebut tidak hanya bekerja pada satu pemberi kerja atau TK Calathea semata, hal ini didukung dengan tidak adanya dokumen surat pernyataan hanya bekerja pada satu pemberi kerja yang diserahkan oleh pemberi jasa kepada Bendahara TK Calathea.
Tabel 4 Perhitungan PPh 21 atas Pembayaran Jasa Katering (Orang Pribadi)
No Bulan (2019) Penghasilan Bruto DPP (50%) DPP kumulatif Tarif 5% (NPWP) Tarif 6% (Non-NPWP) 1 Maret Rp693.000 Rp346.500 Rp346.500 Rp17.325 Rp20.790 2 Agustus Rp950.000 Rp475.000 Rp821.500 Rp23.750 Rp28.500 3 Oktober Rp350.000 Rp175.000 Rp996.500 Rp8.750 Rp10.500 4 November Rp950.000 Rp475.000 Rp1.471.500 Rp23.750 Rp28.500 5 Desember Rp425.000 Rp212.500 Rp1.684.000 Rp10.625 Rp12.750

## EDUCORETAX
PPh 21 terutang masa Desember 2019 Rp84.200 Rp101.040
Diolah oleh Penulis dari LPJ BOP TK Calathea
Berdasarkan perhitungan dalam Tabel 3, dikarenakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak kumulatifnya belum melebihi tarif lapis pertama Pasal 17 Undang-Undang PPh yakni senilai Rp50.000.000,  maka  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  atas  perhitungan  PPh  Pasal  21  tersebut tetap dilakukan pengenaan tarif 5% bagi lawan transaksi yang memiliki NPWP, dan 6% bagi lawan transaksi  yang tidak memiliki NPWP  untuk dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (50%), sehingga diperoleh hasil PPh Pasal 21 yang terutang Masa Desember atas jasa katering senilai Rp84.200 dalam hal pemilik katering memiliki NPWP dan Rp101.040 dalam hal pemilik katering ternyata tidak memiliki NPWP sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-16/PJ/2016.
Namun  demikian,  dalam  hal  pemilik  jasa  katering  tersebut  ternyata  memiliki  NPWP dan  memiliki  Surat  Keterangan  PP  23  karena  omset  dalam  satu  tahun  yang  masih  dibawah Rp4.800.000.000 serta mampu menunjukan fotokopi Surat Keterangan PP 23 tersebut kepada TK  Calathea  selaku  pemberi  kerja,  maka  atas  transaksi  tersebut  harus  dilakukan  pengenaan pajak  final  dengan  tarif  0.5%  sesuai  ketentuan  PP  23  yang  berlaku  sehingga  bukan  lagi tergolong  ke  dalam  objek  pajak  PPh  Pasal  21,  sebagaimana  ditunjukan  dalam  perhitungan berikut.

## Pemungutan PPh Pasal 22
Berdasarkan  sampel  transaksi  yang  diteliti  penulis,  dari  transaksi  pembelian  yang dilakukan  oleh  TK  Anggrek,  Bugenvil,  dan  Calathea  pada  tahun  2019,  dapat  dilihat  bahwa sebenarnya terdapat transaksi yang berpotensi menjadi objek PPh Pasal 22 seperti pembayaran atas  bahan  pembelajaran  berupa  buku  gambar,  kertas  lipat,  buku  tulis,  serta  alat  permainan edukasi yang berasal dari dana BOP yang diterima oleh lembaga PAUD. Hal ini karena nominal transaksi atas pembelian yang dilakukan tersebut telah melebihi Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah, serta atas pembelian yang dilakukan tidak  termasuk  dalam  pengecualian  objek  PPh  Pasal  22  sebagaimana  yang  tercantum  dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017.
Namun  demikian,  dikarenakan  ketiga  TK  tersebut  bukan  merupakan  pemungut  PPh Pasal 22 yang ditunjuk pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 karena merupakan badan usaha PAUD swasta, maka atas belanja barang  tersebut tidak perlu dilakukan pemungutan PPh Pasal 22, Oleh karena itu, dalam penelitian ini ketiga sampel PAUD swasta  tersebut  telah  sesuai  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja dana BOP yang diterima.

## Pemotongan PPh Pasal 23
Berdasarkan  data  transaksi  belanja  dana  BOP  TK  Anggrek,  Bugenvil,  dan  Calathea, diketahui terdapat beberapa transaksi yang berpotensi menjadi objek pajak dan dikenakan PPh Pasal  23,  seperti  transaksi  pembayaran  jasa  katering,  dan  jasa  percetakan banner yang dibayarkan kepada badan. Atas transaksi tersebut bendahara telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai yang tercantum dalam data dan fakta yang telah penulis jabarkan sebelumnya. a) Pembayaran jasa katering
Maret : 0.5% x Rp693.000 = Rp3.465 Agustus : 0.5% x Rp950.000 = Rp4.750 Oktober : 0.5% x Rp350.000 = Rp1.750 November : 0.5% x Rp950.000 = Rp4.750 Desember : 0.5% x Rp425.000 = Rp2.125
Berdasarkan  tinjauan  yang  dilakukan  penulis,  secara  keseluruhan,  bendahara  sudah benar memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengenakan tarif PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa katering yang dilaksanakan kepada badan, namun berdasarkan sampel yang penulis teliti, penulis  masih  menemukan  adanya  kekeliruan  atas  perhitungan  pemotongan  pajak  yang dilakukan Bendahara TK Bugenvil, hal ini dikarenakan bendahara tetap mengenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% meskipun pemberi jasa selaku lawan transaksi tersebut tidak menunjukan NPWP-nya. Padahal, apabila ditinjau dari aturannya, atas transaksi tersebut seharusnya dapat dilakukan  pengenaan  tarif  100%  lebih  tinggi  yakni  4%  dari  penghasilan  yang  diterima sebagaimana ditunjukan dalam perhitungan berikut.
Pembayaran Makanan Tambahan Anak dan Konsumsi TK Bugenvil Masa Juni 4% X Rp2.220.000 4% xRp1.110.000 Rp88.800 Rp44.400 TK Bugenvil Masa Juni Total PPh Pasal 23 atas jasa katering TK Bugenvil Masa Juni 2019 Rp133.200 TK Bugenvil Masa Desember 4% X Rp2.100.000 4% xRp1.050.000 Rp84.000 Rp42.000 TK Bugenvil Masa Desember Total PPh Pasal 23 atas jasa katering TK Bugenvil Masa Desember 2019 Rp126.000
Selain  itu,  berdasarkan  sampel  yang  penulis  teliti  berkaitan  dengan  pemotongan  PPh Pasal  23  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  TK  Calathea,  penulis  masih  menemukan  adanya kesalahan dalam pemotongan pajak dan kesalahan dalam menentukan jenis pajak atas transaksi pembelian makanan tambahan anak yang berupa pembelian makanan di warung, karena atas transaksi tersebut oleh Bendahara TK Calathea justru dilakukan pengenaan tarif PPh Pasal 23 meskipun tidak tergolong dalam jenis jasa katering yang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 23.
Apabila meninjau dari ketentuan pajaknya, atas transaksi pembelian makanan tambahan anak  yang  berupa  pembelian  makanan  di  warung  seharusnya  dapat  dikategorikan  ke  dalam objek pemungutan PPh Pasal  22  atas belanja barang yang menggunakan  dana  APBN/APBD apabila memenuhi ketentuan subjek dan objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 22. Namun, dikarenakan  TK  Calathea  selaku  pihak  pembeli  yang  melaksanakan  transaksi  tersebut  tidak memenuhi  ketentuan  subjek  pajak  selaku  pemungut  PPh  Pasal  22  karena  merupakan  badan usaha pendidikan anak usia dini swasta, serta tidak memenuhi  ketentuan  objek pajak karena transaksinya tidak melebihi nominal Rp2.000.000, maka atas pembayaran makanan tambahan anak di warung yang dilakukan TK Calathea tersebut seharusnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, dan tidak perlu dilakukan pemotongan  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan baik Pasal 21, 22 maupun 23.
b) Pembayaran jasa percetakan
Terhadap  pemotongan  PPh  Pasal  23  atas  transaksi  belanja  jasa  percetakan  berupa pembayaran banner yang  dilakukan  bendahara,  secara  umum  bendahara  telah  sesuai  dalam melakukan pengklasifikasian jenis pajaknya, karena meskipun di dalam kuitansi tetera sebagai pembelian banner yang  merupakan  salah  satu  kategori  belanja  barang  yang  menggunakan APBN/APBD sehingga termasuk objek pemungutan PPh Pasal 22, namun dikarenakan dalam transaksi  tersebut  penentuan  desain banner dilakukan  oleh  bendahara  TK  sendiri  untuk kemudian dilakukan pemesanan oleh bendahara agar dapat dilaksanakan percetakan oleh jasa percetakan yang dipilih, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan AR KPP Pratama Tegal, atas transaksi tersebut seharusnya bukan termasuk dalam kategori pembelian yang merupakan objek PPh Pasal 22, namun masuk dalam kategori jenis jasa percetakan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Huruf u PMK Nomor 141/PMK.03/2015, sehingga dapat

## EDUCORETAX
dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% bagi lawan transaksi yang memiliki NPWP dan 4% bagi lawan transaksi non-NPWP.
Atas transaksi tersebut, dikarenakan secara nyata lawan transaksi selaku pihak pemberi jasa  tidak  memberitahukan  NPWP  kepada  TK  Anggrek,  Bugenvil,  maupun  Calathea  selaku penerima  jasa,  maka  dalam  perhitungan  yang  penulis  lakukan  dibawah  ini,  penulis menggunakan tarif PPh Pasal 23 senilai 4%.

## Bukti Potong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  terhadap  Bendahara  TK  Anggrek, Bugenvil, dan Calathea diketahui atas pemotongan PPh Pasal 21 dan 23 yang telah dilakukan oleh  ketiga  bendahara  tersebut  ternyata  tidak  disertai  dengan  terlaksananya  penerbitan  bukti potong  dengan  menggunakan  formulir  1721-VII  untuk  PPh  Pasal  21  sesuai  ketentuan  yang berlaku dalam PER-14/PJ/2013 dan formulir F.1.1.33.06 untuk PPh Pasal 23 sesuai ketentuan dalam  PER-4/PJ/2017,  padahal  apabila  meninjau  dari  aturan  tersebut,  seharusnya  bendahara atau dalam hal ini lembaga PAUD berupa Taman Kanak-kanak juga diwajibkan untuk membuat bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  dan  23  atas  pemotongan  pajak  yang  telah  dilakukan  paling lama akhir bulan dilakukannya pembayaran honor.
Tidak terlaksananya kewajiban pembuatan bukti potong tersebut, karena dari bendahara sendiri  tidak  mengetahui  adanya  kewajiban  mengenai  hal  ini  serta  tidak  memahami  tata caranya.  Ketidaktahuan  dan  kurangnya  pemahaman  bendahara  tersebut  dimaklumi  oleh Account  representative KPP  Pratama  Tegal  dikarenakan  adanya  faktor  berupa  keterbatasan sumber daya manusia di lembaga PAUD itu sendiri.
“Seharusnya demikian, membuat bukti potong atas setiap jenis transasksi yang dilakukan, dan itu harus sudah menggunakan aplikasi e-SPT. Hanya saja, belum semua PAUD memiliki sarana dan melek teknologi, apalagi e-SPT. Sehingga pada umumnya kami tekankan pada pemotongan dan pemungutannya serta penyetorannya dilakukan dulu.” (AR KPP Tegal) Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terkait Belanja Dana BOP
Kewajiban  perpajakan  selanjutnya  atas  belanja  dana  BOP  yang  harus  dilakukan lembaga  PAUD  setelah  melakukan  pemotongan  dan/atau  pemungutan  pajak  adalah melaksanakan  penyetoran  dan  pelaporan  SPT  Masa  atas  PPh  yang  telah  dipotong  dan/atau dipungutnya, dengan indikator kepatuhan jatuh tempo waktu penyetoran dan pelaporan.
a) Penyetoran Pajak
Secara  umum  Bendahara  TK  selaku  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan kewajiban pajak lembaga telah mengetahui adanya kewajiban pembayaran/penyetoran atas pajak yang telah dipotong dan/atau dipungutnya, hal ini berkaitan dengan  adanya  syarat  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  yang  mewajibkan  lembaga  PAUD untuk melampirkan bukti penyetoran pajak atas belanja dana BOP tahun 2019 dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOP yang harus dikumpulkan di akhir Januari tahun 2020. Namun dalam  pelaksanaannya,  pengetahuan  akan  kewajiban  pembayaran  pajak  yang  dimiliki  oleh
- TK Anggrek Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Juli 4% x Rp162.000 Rp6.480 Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Desember  4% x Rp200.000 Rp8.000 - TK Bugenvil Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Juli 4% X Rp222.000  Rp8.880 Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Desember  4% x Rp210.000 Rp8.400 - TK Calathea Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Mei 4% x Rp396.000 Rp15.840 Pembayaran banner (pengadaan alat publikasi) masa Agustus 4% x Rp140.000 Rp5.600
bendahara  tersebut  belum  dapat  diimbangi  dengan  pemahaman  ketentuan  perpajakan  yang mumpuni dari bendahara itu sendiri, hal ini dapat terlihat dari sampel data pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 23 dalam Tabel 5.
Tabel 5 Data Pembayaran PPh Masa Lembaga PAUD TK PPh Masa pajak Tanggal bayar Keterangan TK Anggrek 21 Desember-19 3/1/2020 Tepat waktu 23 Desember-19 2/1/2020 Tepat waktu TK Bugenvil 21 Desember-19 30/12/2019 Tepat waktu 23 Desember-19 30/12/2019 Tepat waktu TK Calathea 21 Juni-19 14/01/2020 Terlambat 21 Desember-19 14/01/2020 Terlambat 23 Juni-19 14/01/2020 Terlambat
Sumber : Diolah oleh penulis dari LPJ BOP TK
Berdasarkan Tabel 5 terlihat 2 dari 3 sampel lembaga PAUD dalam penelitian ini telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 dan 23 secara tepat waktu, yakni pembayaran dilaksanakan paling  lama  sepuluh  hari  setelah  masa  pajak  berakhir  sesuai  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  242/PMK.03/2014  tentang  tata  cara  pembayaran  dan  penyetoran pajak. Namun berdasarkan data tersebut, diketahui masih terdapat satu lembaga PAUD lainnya yang belum mampu melaksanakan ketepatan waktu penyetoran pajaknya dengan baik, karena bendahara tersebut terlebih dahulu melakukan pengumpulan atas pemotongan pajak yang telah dilaksanakan  agar  dapat  disetorkan  di  satu  waktu  bersamaan  dengan  tenggat  waktu pengumpulan  LPJ  atas  penggunaan  dana  BOP  yang  disyaratkan  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten, sehingga hal tersebut berakibat pada terlampauinya saat jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21 dan 23 yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
Bentuk kekeliruan lain yang penulis temukan adalah adanya kesalahan penentuan Kode Jenis  Pajak  (KJP)  dan  Kode  Jenis  Setoran  (KJS)  dalam  pembuatan billing berkaitan  dengan penyetoran  pajak  yang  harus  dilaksanakan  lembaga  PAUD  sebagaimana  ditunjukan  dalam Tabel 6. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 21 seharusnya menggunakan Kode Jenis Pajak 411121 dan Kode Jenis Setoran 100, serta untuk PPh Pasal 23 seharusnya menggunakan Kode Jenis Pajak 411124 dan Kode Jenis Setoran 104,  sehingga  atas  kekeliruan  dalam  pembayaran  pajak  yang  telah  terjadi  dapat  dilakukan pengajuan permohonan pemindahbukuan ke KPP terdaftar.
Tabel 6 Kesalahan Kode Jenis Pajak (KJP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) TK Jenis PPh KJP-KJS Seharusnya TK Anggrek 21 411121-100 Tepat 23 411124-100 411124-104 TK Bugenvil 21 411121-100 Tepat 23 411124-100 411124-104 TK Calathea 21 411121-100 Tepat 23 411121-100 411124-104
Sumber : Diolah oleh penulis dari LPJ BOP TK b) Pelaporan SPT Masa
Selain  melakukan  pemotongan  dan  penyetoran  pajak,  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku,  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterima  oleh  lembaga  PAUD  swasta yakni  TK Anggrek, TK  Bugenvil, dan TK Calathea selaku sampel  dalam  penelitian ini juga diharuskan melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan 23 paling lambat dua  puluh  hari  setelah  masa  pajak  berakhir  dalam  hal  pada  masa  tersebut  terdapat  transaksi pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dilakukannya, kecuali untuk  SPT PPh Pasal  21

## EDUCORETAX
Masa  Desember  yang  tetap  harus  dilaporkan  meskipun  pada  bulan  tersebut  tidak  terdapat transaksi pemotongan PPh Pasal 21.
Namun  dalam  pelaksanannya,  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama Tegal, penulis tidak menemukan adanya data pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 maupun 23 di tahun  2019  terhadap  ketiga  lembaga  PAUD  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  sampel  bendahara,  diketahui  hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan bendahara yang bertugas menangani perpajakan atas dana BOP di lembaga PAUD, karena bendahara beranggapan kewajiban perpajakan atas belanja dana BOP yang diterima lembaga PAUD tersebut berhenti sampai pada pembayaran pajak  yang  telah  dipotongnya  saja,  dan  bendahara  menganggap  ketika  bukti  pembayaran tersebut  telah  dilampirkan  dalam  LPJ  BOP  yang  dilaporkan  ke  Dinas  Pendidikan,  maka kewajiban perpajakan mereka berkaitan dengan belanja dana BOP juga telah usai.
Dalam hal ini minimnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa TK Anggrek, Bugenvil, dan Calathea tersebut, dapat penulis ringkas dalam Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan 23 Masa TK Anggrek, TK Bugenvil TK Calathea Lapor Tidak Ket Lapor Tidak Ket Januari - - X - - X Februari - - X - - X Maret - - X - - X April - - X - - X Mei - - X - - X Juni - - X - V 0 Juli - V 0 - - X Agustus - - X - - X September - - X - - X Oktober - - X - - X November - - X - - X Desember - V 0 - V 0
Keterangan: X = tidak ada transaksi, 0 = wajib lapor
Diolah oleh penulis dari LPJ BOP TK
Berdasarkan Tabel 7 tersebut, terlihat bahwa seharusnya pada tahun 2019 bagi lembaga TK Anggrek, dan Bugenvil diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 serta 23 di masa Juli dan Desember, dan bagi TK Calathea diwajibkan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21  dan  23  untuk  masa  pajak  Juni  dan  Desember  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku, paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak berakhir karena adanya transaksi pemotongan pajak  yang  telah  dilakukan  di  masa  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan, kewajiban  pajak  lembaga  terkait  pelaporan  SPT  Masa  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan dengan baik oleh ketiga lembaga Taman Kanak-kanak selaku sampel dalam penelitian ini sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Kendala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan atas Penggunaan Dana BOP yang Diterimanya
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bendahara PAUD dan juga AR KPP Pratama Tegal, penulis menemukan beberapa kendala utama yang dialami lembaga  PAUD  berkaitan  dengan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  atas  belanja  dana  BOP yang diterima, beberapa kendala tersebut diantaranya:

## EDUCORETAX
a. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang terbilang cukup jauh.
Meskipun  sistem  perpajakan  di  era  sekarang  ini  telah  dirancang  melalui  berbagai layanan online yang  disediakan  DJP  guna  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya,  namun  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis,  bagi bendahara lembaga PAUD sendiri merasa tetap memerlukan adanya konsultasi langsung secara tatap  muka  dengan account  representative guna  memastikan  telah  terpenuhinya  kewajiban perpajakan lembaga PAUD atas dana BOP yang telah digunakan, hal ini karena belum semua bendahara memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan secara online .
Namun demikian, dikarenakan lokasi KPP Pratama Tegal dan KP2KP Bumiayu yang dapat  dikatakan  cukup  jauh  karena  memerlukan  waktu  tempuh  kurang  lebih  satu  setengah sampai  dua  jam  perjalanan  menjadikannya  sebuah  kendala  bagi  Bendahara  PAUD  di Kecamatan  X  untuk  dapat  datang  ke  KPP/KP2KP  guna  berkonsultasi  langsung  terkait kewajiban  perpajakan  yang  harus  dilaksanakannya.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  beban  kerja yang  juga  harus  dilaksanakan  oleh  Bendahara  PAUD  sebagai  pengajar  di  sekolah  setiap harinya,  sehingga  Bendahara  PAUD  biasanya  hanya  dapat  berkonsultasi  dengan account representative melalui  layanan  konsultasi  via whatsapp dan  menunggu  sosialisasi  yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan serta KPP Pratama Tegal berkaitan dengan pengenaan aspek pajak atas belanja dana BOP yang menjadi kewajibannya.
b. Minimnya Sosialisasi Dari KPP
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Tegal berkaitan dengan kewajiban perpajakan dana BOP sendiri dirasa masih kurang oleh Bendahara PAUD, karena sosialisasi terakhir dilaksanakan sekitar tahun 2018 yang lalu. Padahal  dari  bendahara  sendiri  menginginkan adanya sosialisasi  perpajakan yang dapat dilaksanakan secara rutin setiap awal tahun untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
“Masih terasa kurang, karena tidak semua bendahara paham akan hal itu, inginnya setiap awal tahun dari pihak perpajakan itu mengulang kembali sosialisasi tersebut, karena sifat manusia memang sering lupa.” (Bendahara TK Anggrek)
Ketika hal tersebut penulis coba konfirmasi kepada AR KPP Pratama Tegal, diperoleh penjelasan bahwa minimnya pemberian sosialisasi tersebut dikarenakan nominal pembayaran pajak  lembaga  PAUD  yang  rata-rata  sangat  kecil  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  belum terprioritaskannya  pengawasan  kepatuhan  pajak  pada  lembaga  PAUD.  Karena  sebagaimana diketahui,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  sosialisasi  berulang-ulang  kepada  lembaga  PAUD dapat  terbilang  cukup  menyita  banyak  waktu  untuk  pengawasan  pajak  utama  atau  strategis. Namun demikian, dari AR KPP Pratama Tegal sendiri senantiasa berusaha untuk tetap dapat menjadwalkan sosialisasi masal kepada lembaga PAUD di berbagai kesempatan.
c. Keterbatasan SDM dan Minimnya Sarana serta Prasarana Lembaga PAUD.
Berdasarkan  penuturan  AR  KPP  Pratama  Tegal,  belum  optimalnya  kepatuhan perpajakan  lembaga  PAUD  dalam  melaksanakan  kewajibannya  juga  disebabkan  karena minimnya jumlah sumber daya manusia serta sarana dan  prasarana pada lembaga PAUD itu sendiri sebagaimana data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes yang tercantum dalam Tabel 8.
Tabel 8 Rasio Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2019 (Negeri dan Swasta)
Tingkat pendidikan Rasio Guru/Sekolah Guru/Kelas Murid/Guru Murid/Kelas TK 3 1 18 19
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes (2019)
Dari Tabel 8 menunjukan rasio jumlah guru TK di tiap sekolah yang hanya 3:1 atau bagi satu  lembaga Taman Kanak-kanak  hanya memiliki tiga sumber daya manusia yang bertugas selain  sebagai  guru  juga  melaksanakan  tugas  tambahan  berkaitan  pelaksanaan  administrasi perpajakan lembaga atas belanja dana BOP yang diterimanya. Hal tersebut dilakukan, karena tidak adanya tenaga administrasi khusus yang menangani masalah perpajakan pada PAUD.
Selain  itu,  minimnya  sarana  dan  prasarana  seperti  laptop  dan  pemahaman  teknologi yang memadai guna pembuatan bukti potong maupun pelaporan pajak secara elektronik juga menjadi sebuah kendala berkenaan dengan pemenuhan kepatuhan perpajakan lembaga PAUD atas belanja dana BOP yang diterima.
d. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Bendahara PAUD
Beberapa  kewajiban  perpajakan  yang  belum  terlaksana  oleh  lembaga  PAUD  atas belanja dana BOP adalah pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa, hal ini dikarenakan kurangnya  pengetahuan  perpajakan  bendahara  terhadap  kewajiban  pajak  lembaga  PAUD. Karena  hal  yang  dipahami  oleh  bendahara  adalah  kewajiban  pajak  atas  dana  BOP  tersebut selesai sampai di penyetoran pajak saja.
Kondisi tersebut didukung dengan tidak pernah diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama Tegal berkaitan dengan tidak terlaksananya kewajiban pelaporan SPT Masa atas pemotongan pajak yang telah dilaksanakan, selain itu dari Dinas Pendidikan sendiri juga hanya  mewajibkan  sebatas  adanya  lampiran  bukti  pembayaran  pajak  lembaga  PAUD  dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana BOP yang diterima oleh lembaga PAUD berkaitan dengan pemenuhan aspek pajaknya.

## PENUTUP Simpulan
Terdapat  perbedaan  ketentuan  bagi  PAUD  negeri  dan  swasta  berkaitan  dengan kewajiban  pemungutan  PPh  Pasal  22  atas  belanja  dana  BOP,  yakni  bagi  PAUD  negeri merupakan pemungut PPh Pasal 22 selaku Bendahara Pemerintah sehingga wajib melakukan pemungutan  PPh  Pasal  22  atas  belanja  dana  BOP  yang  diterima  apabila  telah  memenuhi ketentuan batasan nominal pembelian barang yakni lebih dari Rp2.000.000 dan tidak terpecah ke  dalam  beberapa  faktur,  serta  pembelian  barang  yang  dilakukan  tidak  tergolong  ke  dalam jenis barang yang dibebaskan dari objek PPh Pasal 22, sementara bagi PAUD swasta bukanlah pemungut PPh Pasal  22 karena terdaftar selaku badan usaha  yang tidak ditunjuk  pemerintah sebagai  pemungut PPh Pasal  22,  sehingga tidak dapat  melakukan pemungutan PPh Pasal  22 meskipun dalam transaksi yang terjadi memenuhi ketentuan objek PPh Pasal 22 terkait batasan dan jenis transaksi belanja dana BOP.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  lembaga  PAUD  terkait  dengan  terhambatnya pelaksanaan kewajiban perpajakan atas belanja dana BOP, diantaranya berupa:
a. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak dan KP2KP yang aksesnya terbilang cukup jauh karena memerlukan  waktu  sekitar  satu  setengah  sampai  dua  jam  perjalanan,  apabila  Wajib Pajak hendak datang untuk berkonsultasi atau melaksanakan kewajiban perpajakannya secara langsung.
b. Minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Tegal,  karena  berdasarkan wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  bendahara,  diketahui  sosialisasi  pajak  dana BOP sendiri terakhir dilaksanakan sekitar tahun 2018 yang lalu dan belum dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya faktor belum terprioritaskannya pengawasan kepatuhan pajak pada lembaga PAUD.
c. Minimnya sumber daya manusia yang bertugas, serta kurangnya sarana dan prasarana di lembaga PAUD. Hal tersebut terlihat dari rasio pendidikan di Kabupaten Brebes yang menunjukan di satu Taman Kanak-kanak hanya terdapat tiga sumber daya manusia yang bertugas selain sebagai guru juga harus melaksanakan kewajiban perpajakan lembaga PAUD atas belanja dana BOP yang diterimanya, ditambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga PAUD seperti laptop guna membantu pelaksanaan administrasi  perpajakan  seperti  pelaporan  secara online ,  maupun  pembuatan  bukti potong elektronik.
d. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Bendahara PAUD terkait kewajiban pajak atas penggunaan dana BOP yang telah dilaksanakan seperti kewajiban pembuatan bukti potong,  dan  pelaporan SPT Masa PPh Pasal  21 dan 23,  dikarenakan bendahara beranggapan kewajiban perpajakan atas dana BOP ini selesai sampai pada penyetoran pajaknya saja.

## Saran
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  lebih  menggali  informasi kewajiban pajak lebih dalam terutama  terhadap PAUD negeri dengan periode tahun penelitian terkini  dikarenakan  adanya  keterbatasan  penulis  dalam  melakukan  penelitian  yang  dinilai kurang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, I. P. (2020, Januari 06). Wajib Pajak PAUD harus memungut PPh Pasal 22 dan PPN? . Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Diakses tanggal 30 Oktober 2020, dari https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-balikpapan-wajib- pajak-paud-harus-memungut-pph-pasal-22-dan-ppn-2020-01-06-aa03af2f/
Andriana,  N.  (2020).  Kepatuhan  Bendahara  Desa  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan dalam  prespektif  teori planned  behavior . Jurnal  Pajak  Indonesia  (Indonesian  Tax Journal) , 3 (2), 20-28. http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JPI/article/view/737/429
Badan  Pusat  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  (2016).  Patuh  (Def.  1).  Dalam  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Online. diakses  9  Juli  2021  melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. (2020). Penatausahaan DAK nonfisik BOP PAUD tahun anggaran 2020 . Disdik.slemankab.go.id. https://disdik.slemankab.go.id/wp- content/uploads/2020/07/JUKLAK-BOP-PAUD-2020.pdf
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal  21 dan/atau Pasal  26 serta bentuk  bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2016). Materi  terbuka  kesadaran  pajak  untuk  perguruan  tinggi . Edukasi.Pajak.go.id. https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BukuMTKPPT2.pdf Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang  pedoman  teknis  tata  cara  pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  sehubungan  dengan

## EDUCORETAX
pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  orang  pribadi. Jakarta:  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal  23 dan/atau Pasal  26 serta bentuk  bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  September  12). Kewajiban  perpajakan  bendahara  dana BOS/BOP .
Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201909/SPL05%20Bendahara%20BOS.pd f
Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak . Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202002/LAKIN%20DJP%202019.pdf Djumyati, P. (23 November 2011). BPK: Kepatuhan pajak lembaga kementerian dan Pemda masih rendah. Nasional.Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/bpk- kepatuhan-pajak-lembaga-kementerian-dan-pemda-masih-rendah
Harjowiryono,  M.  (2019).  Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  bendahara pemerintah  dalam  penyetoran  pajak. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 4(3), 195-217. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3
Kementerian  Agama.  (2019).  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  7330 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional pendidikan pada raudlatul athfal dan bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2020. Jakarta: Sekretariat. Kementerian Agama.
Kementerian  Keuangan.  (2014).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 242/PMK.03/2014  tentang  tata  cara  pembayaran  dan  penyetoran  pajak.  Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2015).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2017).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  34/PMK.010/2017 tentang  pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22  sehubungan  dengan  pembayaran barang  dan  kegiatan  di  bidang  impor  atau  kegiatan  usaha  di  bidang  lain.  Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2018).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 9/PMK.03/2018  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 243/PMK.03/2014  tentang  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Jakarta:  Sekretariat Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2018).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 99/PMK.03/2018  tentang  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari  usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan. (2019). APBN 2019 adil, sehat, dan mandiri mendorong investasi dan saya saing Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia . Kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2019).  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  petunjuk  teknis penggunaan  dana  alokasi  khusus  nonfisik  bantuan  operasional  penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Kementerian Pendidikan.
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  (n.d). Pajak  untuk  bantuan  sosial .  Dp2m.umm.ac.id. https://dp2m.umm.ac.id/files/file/Perpajakan%20utk%20Bansos- Block%20Grant%20new%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf
Khoiriyah,  M.  (2020). Tinjauan  kepatuhan  kewajiban  pemotongan  dan  pemungutan  Pajak Penghasilan Bendahara SMK Negeri 2 Sragen . (Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax compliance ditinjau dari Theory of Planned  Behavior  (TPB ):  Studi  empiris  pada  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  badan yang terdaftar pada KPP di Kota Palembang. Jurnal InFestasi , 13 (2), 354-366. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514.g2585
Martono , N . (2015). Metode  penelitian  sosial:  Konsep - Konsep  kunci. PT  Raja  Grafindo Persada.
Maulid,  M.  T.  (2016). Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan  penegakan  hukum  pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama). Muafa,  A.N.  (2020). Tinjauan  pelaksanaan  kewajiban  pemotongan  dan  pemungutan  Pajak Penghasilan oleh Bendahara Pemerintah di SMP Negeri 10 Tegal . (Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Pemerintah Kabupaten Lamandau. (2017). Penetapan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  penggunaan  dana  bantuan  operasional pendidikan  anak  usia  dini.  Lamandau:  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah.
Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2018).  Peraturan  Bupati  Tanah  Bumbu  Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 42 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan  operasional  pendidikan  untuk  pendidikan  anak  usia  dini,  taman  kanak- kanak/raudatul atfal, kelompok bermain. Tanah Bumbu: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 tentang keuangan negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  rencana  pembangunan  jangka  panjang  nasional  tahun  2005  -2025.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang  menjadi  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Salayev,  R.,  Ramazanova,  D.,  &  Allahverdiyeva,  N.  (2020).  Problems  of  taxation  of educational  institutions  at  the  modern  stage  of  development  of  the  economy  of Azerbaijan . Economic and Social Development: Book of Proceedings , 4, 21-29. https://www.proquest.com/openview/3b80d60734170193d122e40a9c07c784/1?pq- origsite=gscholar&cbl=2033472
Salsabila, Z. (2020). Tinjauan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas belanja dana BOS oleh bendahara BOS di wilayah KPP Pratama Salatiga (Studi Kasus SD Negeri  Jetis  02  Kecamatan  Bandungan  Kabupaten  Semarang) .  (Karya  Tulis  Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Setiawan, Benny dan Fitriandi. (2017). Kupas tuntas PPh POTPUT: Penerapan aturan terbaru pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan edisi 2 . Jakarta: Salemba Empat. Widayati,  Wiwik.,  Harsasto.  Astuti.,  Martini.,  dan  Retno.  (2010).  Ekonomi  pemerintahan. Universitas Terbuka.
http://repository.ut.ac.id/4253/1/IPEM4428-M1.pdf
150 Lembaga PAUD pahami kewajiban pajak . (n.d). Pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/berita/150-lembaga-paud-pahami-kewajiban-pajak