## KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA TERNATE
Hidayatussalam 1 , Basto Daeng Robo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Khairun basto@unkhair.ac.id

## Abstrak
Hak  memperoleh  pendidikan  sangat  berkaitan  erat  dengan  HAM.  Tanpa  adanya  pendidikan,  kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Selain intrumen hukum nasional perlu adanya intrumen  hukum  di  daerah  sebagai  langkah  konkrit  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menindaklanjuti  ketentuan hukum nasional dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah.

## Kata kunci: Kebijakan Hukum Daerah; Pemenuhan Hak; Pendidikan

## Abstract
The right to education  is closely related to human rights. Without education,  life will  have  no  meaning and dignity and this is the true meaning of human rights itself, where everyone has the right to become a whole human being. In addition to national legal instruments, it is necessary to have legal instruments in the regions as concrete  steps  for  local  governments  in  following  up  the  provisions  of  national  law  in  fulfilling  the  right  to education. Therefore it is important for each region to have legal policies that can guarantee the fulfillment of the right to education for the people in the region.

## Keywords: Regional Legal Policies; Fulfillment of Rights; Education

## PENDAHULUAN
Manusia  pada  hakekatnya  adalah  makluk  yang  dapat  dididik.  Disamping  itu  manusia pada hakekatnya adalah makluk yang harus dididik, dan makluk yang bukan hanya harus di didik  dan  dapat  di  didik  tetapi  juga  dapat  mendidik.  Oleh  karena  itu  pendidikan merupakan keharusan  mutlak  pada  manusia  atau  pendidikan  itu  merupakan  gejala  yang  layak  dan sepatutnya  ada  pada  manusia.  Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  merupakan  bagian  dari Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pendidikan  adalah  suatu  hal  yang  luar  biasa  pentingnya  bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara.  Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  telah  dikenal  sebagai  salah  satu  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  sebab  HAM  tidak  lain  adalah  suatu  hak  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh setiap orang. 1 Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan,  kehidupan  tidak  akan  mempunyai  arti  dan  nilai  martabat  dan  inilah  sebenarnya
1 Paulo  freaire,  Politik  Pendidikan,  Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Penindasan,  Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2002) Hal. 28
maksud  dari  HAM  itu  sendiri,  dimana  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  menjadi  seorang manusia seutuhnya.
Pada  instrumen  hukum  nasional,  hak  atas  pendidikan  telah  menjadi  satu  perhatian khusus. Konstitusi negara Indonesia, tak kurang juga telah mencantumkan upaya pemenuhan hak atas pendidikan dalam batang tubuh yakni pada pasal 28c ayat 1 : “Setiap orang berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mandapat  pendidikan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 2
Produk legislasi nasional, seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini disebutkan pada pasal 12  yang  isinya  :  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya, untuk  memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan  sejahtera  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia”. 3 Lebih  khusus  lagi,  hak  atas  pendidikan diatur  dalam  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Sebagai instrumen  hukum  nasional  yang  mengatur  persoalan  sistem  pendidikan,  hak-hak  atas pendidikan secara khusus menjadi fokus dalam muatan UU tersebut.
Peraturan  perundang-undangan  pertama  dibidang  pendidikan  terdapat  dalam  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1950.  Jenis  pendidikan  dan  pengajaran  yang  diatur  etrdiri  dari pendidikan  dan  pengajaran  taman  kanak-kanak,  pendidikan  dan  pengajaran  rendah, pendidikan  dan  pengajaran  menengah,  serta  pendidikan  dan  pengajaran  tinggi  (pasal  6  ayat (1)). Selain itu juga disebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus  untuk  mereka  yang  membutuhkan.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  tentang kewajiban  belajar,  pendirian  sekolah  dan  pengawasan  serta  pemeliharaan  pendidikan  dan pengajaran. 4
Oleh  karena  pemerintah  Indonesai  bertugas  menerdaskan  kehidupan  bangsa, sebagaimana  tertuang  dalam  Mukadimah  UUD  1945,  maka  diaturlah  sistem  pendidikan nasional melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa  penyelenggaran  pendidikan  dilaksanakan  melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur  pendidikan
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4 Jayadi  Damanik,  Dkk,  Perlindungan  &  Pemenuhan  Hak  atas  Pendidikan,  Komnas  HAM,  Jakarta, 2005, hlm, 49
sekolah dan jalur luar sekolah. Kemudian undang-undang sistem pendidikan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5
Selain intrumen hukum nasional tersebut diatas perlu adanya intrumen hukum di daerah sebagai  langkah  konkrit  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menindaklanjuti  ketentua  hukum nasional  dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas  pendidikan.  Oleh  karena  itu  penting  bagi  setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas  pendidikan  bagi  masyarakat  di  daerah.  Seperti  halnya  Kota  Ternate,  sejak  tahun  2011 telah  memiliki  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  sistem  pengelolaan  dan penyelenggaraan  pendidikan.  Namun  dengan  adanya  perda  tersebut  tidak  menjadi  jaminan bahwa kebijakan hukum pemerintah Kota Ternate tersebut telah cukup memberikan jaminan pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  masyarakat  Kota  Ternate.  Terlebih  lagi  jika  dalam implementasi  kebijakan  hukum  yang  telah  dibuat  tersebut  tidak  berjalan  efektif.  Oleh kerenanya  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  riset  ataupun  kajian  hukum    terkait  dengan kebijakan  hukum  daerah  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  di  Kota  Ternate.  Dengan melihat apakah kebijakan hukum daerah Kota Ternate telah cukup menjamin pemenuhan hak atas  pendidikan.  Serta  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  hukum  daerah  dalam  pemenuhan hak atas pendidikan di Kota Ternate.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah sosio-legal  research yakni  menelusuri  dan mengkaji  aturan-aturan  hukum  yang  ada,  baik  aturan  nasional  maupun  aturan  daerah  Kota Ternate, serta melihat penerapan hukum tersebut di masyarakat. Pendekatan yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ).  Dalam konteks  ini,  ketentuan-ketentuan  yang  akan  ditelaah  dan  dikaji  adalah  beberapa  instrumen hukum  nasional  dan  kebijakan  daerah,  sedangkan  untuk  menganalisis  penulis  menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). 6
Data  yang  hendak  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikategorikan  ke  dalam  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  pustaka,  yang  mencakup: 7 Bahan  hukum primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari  norma  dasar,  peraturan dasar,  peraturan  perundang-undangan,  dan  bahan  hukum  yang  relevan.  Bahan  hukum
5 ibid
6 Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011). hlm.137
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat,  cet.  9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm.14.
sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  rancangan undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  dan  jurnal  ilmiah.  Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi  dokumen  atau  bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum primer  dan  sekunder  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang  relevan  yang  kemudian  akan dijadikan  bahan  acuan  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu,  wawancara terstruktur  juga  dilakukan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  guna  mendapatkan  data secara  komprehensif.  Semua  bahan  hukum  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan hukum daerah Kota Ternate dalam pemenuhan hak atas pendidikan
Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang  banyak  yang  terkena  dampakkeputusan  tersebut.  Kebijakan  sengaja  disusun  dan dirancang  untukmembuat  perilaku  orang  banyak  yang  dituju  (kelompok  target)  menjadi terpola  sesuai  dengan  bunyi  dan  rumusan  kebijakan  tersebut. 8 Dalam  ruang  lingkup pemerintahan  kebijakan  sering  dikaitkan  dengan  kebijakan  publik.  Berdasarkan  berbagai kepustakaan  dapat  diungkapkan  bahwa  kebijakan  publik  dalam  kepustakaan  Internasional disebut  sebagai  public  policy,  yaitu  suatu  aturan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  yang harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat  seluruh  warganya.  Setiap  pelanggaran  akan  diberi  sanksi sesuai  dengan  bobot  pelanggarannya  yang  dilakukan  dan  sanksi  dijatuhkan  didepan masyarakat  oleh  lembaga  yang  mempunyai  tugas  menjatuhkan  sanksi.  Demikian  pula berkaitan  dengan  kata  kebijakan  Nungroho  mengatakanbahwa  kata  kebijakan  berasal  dari terjemahan  kata  policy,  yang  mempunyai  arti  sebagai  pilihan  terbaikdalam  batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. 9
Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi  kualitas  pendidikan,  antara  lain  anggaran  pendidikan,  kualitas  guru, ketersediaan  sarana  prasarana,  kualitas  kurikulum  hingga  pemerataan  Pendidikan.  Dalam
8 Amri  Marzali,  Antropologi  dan  Kebijakan  Publik,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,2012), hlm.20
9 Nugroho,  Riant.  2011,  Public  Policy  Dinamika  Kebijakan  –Analisis  Kebijakan  –Manajemen Kebijakan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 387
peningkatan kualitas Pendidikan, Jumlah guru dan ketersediaan prasarana memiliki pengaruh penting sebagai dasar untuk pemerataan pendidikan. Hal tersebut dapat terwujud dengan baik jika didukung dengan adanya kebijakan hukum daerah.
Anggaran  pendidikan  tahun  2020  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Ternate,  sebesar  Rp  60 milyar,  kemudian  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  diperioritas  ke  tiap-tiap  sekolah  untuk Paud  Rp  300  juta  SD  Rp  5  miliar,  SLB  Rp.  1  miliar,  dan  SMP  Rp  3  miliar,  anggaran pendidikan turun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp, 65 Milyar. 10
Pada  tahun  2020,  Kota  Ternate  memiliki  124  sekolah  dasar,  42  sekolah  menengah pertama, 26 sekolah menengah atas, dan 9 sekolah menengah kejuruan yang tersebar di Kota Ternate. Jumlah murid di Kota Ternate mencapai 33.437 orang, dengan jumlah guru sebanyak 2.782 orang. Rasio murid dan guru di Kota Ternate yaitu rata-rata seorang guru mengajar 12 orang  murid.  Untuk  lebih  jelasnya  data  satuan  pendidikan,  guru  dan  murid  diuraikan  pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Data Satuan Pendidikan di Kota Ternate
Sumber: Data Referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 11
Tabel 2. Data Guru dan Murid di Kota Ternate
No Guru/Murid SD SMP SMA SMK Total N S Jml N S
Jml N S Jml N S Jml 1 Guru 1074 185 1259 444 247 691 191 356 547 124 161 285 2782 2 Murid 14940 3223 18163 6164 3089 9253 1934 2099 4033 1582 406 1988 33437 Sumber: Kota Ternate Dalam Angka 2020 12
10 Wawancara dengan Ibrahim Muhammad, adis Pendidikan Kota Ternate
11 https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=276000&level=2 ,  diakses  pada  tanggal  01 Oktober 2020
Kebijakan  pendidikan  merupakan  keseluruhan  proses  dan  hasil  perumusan  langkah- langkah  strategis  pendidikan  yang  dijabarkan  dari  visi  misi  pendidikan  dalam  rangka  untuk mewujudkan  tercapainya  tujuan  pendidikan  dalam  suatu  masyarakat  dalam  kurung  waktu tertentu. 13 Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun  Kabupaten/Kota  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. 14 Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya  peraturan  daerah  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.
Untuk  Kota  Ternate,  sudah  dibentuk  kebijakan  hukum  daerah  dibidang  pendidikan sebagaimana  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  disebutkan  bahwa Kebijakan  daerah  bidang  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) dituangkan dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. rencana strategis pendidikan daerah;
d. rencana kerja pemerintah daerah;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan walikota di bidang pendidikan
Jika  merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  maka kebijakan  hukum  daerah  Kota  Ternate  di  bidang  pendidikan  dituangkan  dalam  peraturan daerah  dan  peraturan  walikota.  Peraturan  daerah  merupakan  dasar  hukum  utama  dalam mengatur  kebijakan  guna  mencapai  peneuhan  hak  atas  pendidikan  sedangkan  peraturan walikota sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah.
12 https://ternatekota.bps.go.id , diakses pada tanggal 01 Oktober 2020
13 Tilaar,H.A.R,  2003,  Manajemen  Pendidikan  Nasional:  Kajian  Pendidikan  Masa  Depan,  Jakarta, Remaja Rosdakary, hlm. 140
14 Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet.Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. hlm. 202
Pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tepatnya dalam Pasal 5 ayat (2), penyelenggaran pendidikan yang diatur meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah;
d. pendidikan non formal;
e. pendidikan informal;
f. pendidikan jarak jauh;
g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
h. pendidikan bertaraf internasional; dan
i. pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Kemudian  terkait  dengan  pengelolaan  pendidikan  oleh  pemerintahan  daerah  diatur dalam  Padal  6  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan.
(2) Pemerintah  Daerah  memantau  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pendidikan  sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Untuk saat ini, terkait dengan kebijakan hukum daerah Kota Ternate dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah di tertapkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang  Sistem  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Kewajiban  pemerintah  Kota Ternate dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Kota Ternate diatur secara jelas dalam Pasal 16  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi:
Pemerintah Daerah wajib :
(1) mengarahkan,  membimbing,  mengawasi,  mengoordinasi,  memantau,  mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan;
(2) menetapkan  standar  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
(3) memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
(4) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
(5) memfasilitasi  satuan  pendidikan  dengan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang profesional,  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
(6) memfasilitasi  tersedianya  pusat-pusat  bacaan  bagi  masyarakat,  sekurang-kurangnya satu unit di setiap Desa/Kelurahan;
(7) mendorong  dan  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  jam  wajib  belajar  peserta  didik  di rumah;
(8) mendorong pelaksanaan budaya baca dan budaya belajar;
(9) membina  dan  mengembangkan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
(10) menumbuhkembangkan  sumber  daya  pendidikan  secara  terus  menerus  untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
(11) memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
(12) memberikan  dukungan  kepada  perguruan  tinggi  dalam  rangka  kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(13) menumbuhkembangkan  motivasi,  memberikan  stimulasi  dan  fasilitasi,  serta menciptakan  iklim  kondusif  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
(14) mendorong  dunia  usaha/dunia  insdustri  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
(15) mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dalam APBD agar sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(16) menyediakan dan memberikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi;
(17) menyediakan  bantuan  biaya  pendidikan  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari jumlah seluruh peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi;
(18) menyediakan  dana  operasional  dan  pemeliharaan  pendidikan  bagi  Satuan  Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota; dan
(19) memberikan  bantuan  dana  operasional  dan  pemeliharaan  pendidikan  bagi  satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Jika  membaca  kewajiban  pemerintah  daerah  Kota  Ternate  guna  mewujudkan terpenuhinya  hak  atas  pendidikan  bagi  masyarakat  Kota  Ternate  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Pasal  16  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  secara  normatif  dapat  dikatakan  bahwa  hak- hak atas pendidikan bagi masyarakat  Kota Ternate dapat terpenuhi seperti akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Bahkan  telah menjamin penyelenggaraan  dan  pemerataan  akses,  peningkatan  mutu,  dan  kualitas  masyarakat  Kota
Ternate  yang  berbudaya,  agamais,  harmonis,  mandiri  berkeadilan,  berwawasan  lingkungan, dan  berdaya  saing  diperlukan  suatu  kebijakan  pendidikan  ditingkat  daerah  yang  terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  sehubungan  dengan  kebijakan  hukum  yang  telah dibentuk tersebut yakni materi muatan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang  Sistem  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  pada  pokoknya  hanya mengatur  ketentuan-ketentuan  secara  umum,  sedangkan  untuk  pengaturan  teknisnya  agar Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 dapat di implementasikan dengan baik diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  walikota.  Tetapi  berdasarkan  fakta  empiris  yang  ada ternyata  sejak  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tersebut  diundangkan hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  teknis  berupa  peratura  walikota  yang  dibentuk  atau ditetapkan  sebagai  wujud  peraturan  pelaksana  agar  kewajiban  pemerintah  daerah  Kota Ternate  sebagaiman  dalam  Pasal  16  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011 dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Sehingga  kewajiban  pemerintah  daerah  Kota  Ternate sebagaimana  dalam  Pasal  16  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  hanya sekedar  peraturan  yang  secara  normatif  telah  mengatur  dengan  baik  namun  tidak  dapat diiplementasikan  sebagaimana  mestinya  karena  tidak  adanya  peraturan  teknis  sebagai peraturan pelaksananya.
Hal  demikian  tentunya  berdampak  pada  pelaksanaan  kebijakan  hukum  daerah  Kota Ternate  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  masyarakat.  Sehingga  menurut  hemat penulis,  kebijakan  hukum  daerah  Kota  Ternate  saat  ini  belum  cukup  memberikan  jaminan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi serta belum adanya jaminan terpenuhinya hak asasi manusi yakni hak atas pendidikan.
Selain peraturan teknis yang belum ada, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah masih banyak masyarakat  yang belum mengetahui keberadaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  16  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut diatas. Hal ini  terjadi  karena  sejak  diundangkan  peraturan  daerah  ini,  sangat  jarang  dilakukannya sosialisasi  kepada  masyarakat.  Padahal  seharusnya  sosialisasi  ini  sudah  harus  dilaksanakan sejak awal peraturan daerah ini di undangkan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa selama  ini  negara  melalui  pemerintah  daerah  telah  mengakomodir  hak-haknya  dengan memberikan  jaminan  untuk  dapat  memperoleh  pendidikan  dalam  bentuk  kebijakan  hukum dibidang pendidikan.

## B. Pelaksanaan  kebijakan  hukum  daerah  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  di Kota Ternate
1. Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  belum  memiliki  peraturan pelaksana
Mahalnya biaya pendidikan di Kota Ternate masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh  masyarakat  ketika  memasuki  tahun  ajaran  baru.  Hal  ini  bukan  hanya  berlaku  pada sekolah  swasta  tetapi  juga  masih  terjadi  pada  sekolah  Negeri.  Padahal  mengingat  betap pentingnya  pendidikan  bagi  warga  negara,  sebagaimana  amanat  UUD  1945,  maka  menjadi kewajiban bagi pemerintah yang harus memenuhinya secara merata. Meskipun Kota Ternate telah  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  yang  memberikan  jaminan  berupa  kewajiban  bagi pemerintah  daerah  dalam  memenuhii  hak  pendidikan,  namun  hal  tersebut  belum  bisa terlaksana dengan baik dimana semua masyarakat dapat merasakan pendidikan. Padahal jika pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  kewajibannya  denan  baik  maka  masyarakat  dapat menikmati pendidikan yang murah dan bahkan gratis.
Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa  secara  normatif kebijakan hukum daerah Kota Ternate sudah memiliki dasar hukum dalam aspek pengaturan dan penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah dibidang pendidikan guna mewujudkan pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  masyarakat.  Hanya  saja  pelaksanaan  kebijakan  hukum daerah  tersebut  belum  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  sehingga  pemenuhan  hak  atas pendidikan bagi masyarakat Kota Ternate belum dapat diwujudkan dengan baik pula.
Hal tersebut nampak dari hasil pengamatan penulis, disekitar kawasan pasar dan pusat perbelanjaan  yang  ada  di  Kota  Ternate,  masih  terdapat  anak-anak  yang  menjajakkan dagangan berupa tas plastik di pasar ikan serta menjadi juru parkir liar di halaman kompleks pertokoan  pada  jam-jam  sekolah.  Setelah  dilakukan  konfirmasi  anak-anak  tersebut  ternyata telah putus sekolah dan lebih memilik mencari uang guna membantu orang tuanya meskipun hanya sekedar memenuhi kebutuhan jajan anak tersebut.
Penulis  kemudian  mencoba  menggali  informasi  dengan  meminta  data  anak  putus sekolah  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Ternate,  namun  menurut  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Ternate  data  yang  ada  belum  valid  dimana  data  tersebut berasal  dari  kelurahan  yang  kemudian  diteruskan  oleh  kecamatan  kepada  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Ternate.  Berdasarkan  data  yang  ada  jumlah  anak  putus  sekolah  pada tahun  2019  sebanyak  240  orang  anak  namun  data  yang  valid  hanya  sekitar  100  orang  anak dengan didukung oleh data dan syarat kependudukan sedangkan sisanya tidak memenuhi data syarat kependudukan. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate data tersebut
tidak valid karena ada yang tidak miliki Kartu  Keluarga (KK), tempat dan tangal lahir tidak jelas, daftar nama orangtua juga tidak jelas. Bahkan ada yang berpindah-pindah tempat, maka mereka bukan kategori penduduk asli Kota Ternate. Setelah dilakukan pengecekan data anak putus  sekolah  tahun  2019  yang  dimasukan  oleh  kelurahan  dan  kecamatan,  ternyata  banyak yang  tidak  terdaftar  secara  adiministrasi  kependudukan  di  Kelurahan  yang  ada  di  Kota Ternate sebagain  dari  data anak  putus  sekolah tersebut adalah  bukan merupakan  anak-anak yang berasal dari kota Ternate melainkan  dari Halmahera, Gorontalo dan daerah lain karena mereka ikut orangtua ke Ternate untuk berdagang lalu sekolah.
Namun  demikian,  hal  tersebut  tidak  boleh  dijadikan  alasan  bagi  instansi  terkait  untuk tidak mengakomodir hak-hak anak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Oleh  karena  anak-anak  putus  sekolah  tersebut  tetap  merupakan  anak  Indonesia  yang  sama- sama  memiliki  hak  atas  pendidikan.  Seharusnya  hal-hal  seperti  inilah  yang  harus  dicarikan solusi dengan memberikan kepastian hukum. Kebijakan hukum daerah seharusnya mengatur hal-hal  demikian  agar  kepastian  hukum  yang  memberikan  jaminan  terpenuhinya  hak  atas pendidikan bagi anak dan masyarakat pada umumnya dapat terpenuhi.
Untuk  itu  menurut  hemat  penulis,  perlu  ada  upaya  dari  pemerintah  daerah  agar membentuk suatu kebijakan hukum (dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota) yang dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan seputar pendidikan yang ada di Kota Ternate  agar  dapat  memastikan  terpenuhinya  hak  atas  pendidikan  serta  adanya  kepastian hukum  bagi  masyarakat  dalam  meperoleh  hak-haknya  atas  pendidikan,  oleh  karena pendidikan  itu  merupakan  keharusan  mutlak  pada  manusia  atau  pendidikan  itu  merupakan gejala yang layak dan sepatutnya ada pada manusia.
2. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 masih kurang sosialisasi
Peraturan  daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011    bertujuan  untuk  memberikan pelayanan  terhadap;  (1)  penyelenggaraan  pendidikan  di  Kota  Ternate;  (2)  Pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar 9 tahun, dan anak penyandang cacat;  (3)  Peningkatan  mutu  pembelajaran,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  serta pengelolaan  satuan  pendidikan  berbasis  masyarakat  di  Kota  Ternate;  (4)  Relevansi  antara angka  transisi,  angka  partisipasi  murni,  dan  manfaat  lulusan  terhadap  dunia  usaha,  dunia industri; (5) Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penting  kiranya  agar  setiap  masyarakat  Kota  Ternate memahami  keberadaan  dan  isi  dari  peraturan  daerah  tersebut.  Oleh  karenanya  peraturan
daerah harus secara masif di sosialisasikan kepada masyarakat.  Selain membentuk peraturan pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  tentunya  sosialisasi  tentang  peraturan  daerah ini  juga  penting,  agar  masyarakat  mengetahui  akan  hak-haknya  dalam  bidang  pendidikan khususnya  adanya  kewajiban  dari  pemerintah  daerah.  Hal  demikian  penting  agar permasalahan di bidang pendidikan di Kota Ternate dapat teratasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Bagian  Hukum  dan  Ham  Pemerintah  Kota Ternate,  sosialisasi  peraturan  daerah  sudah  pernah  dilakukan  akan  tetapi  belum  dirasakan secara menyeluruh kepada, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui  keberadaan  perda  tersebut,  terlebih  lagi  masih  banyak  yang  belum  mengetahui tentang hak-hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam perda tersebut.
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  perda  ini  yakni  kurang  efektifnya  metode sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kemudian  pelaksanaan  sosialisasi  hanya dilakukan  baru  beberapa  kali  itupun  hanya  dilakukan  ketika  awal-awal  perda  tersebut diundagkan.  Penyebab  berikutnya  adalah  masyarakay  yang  kurang  inisistif  dalam  mencari tahu  tentang  keberadaan  perda  ini.  Oleh  sebab  itu  sengat  dibutuhkan  sebuah  evaluasi  oleh pemerintah  daerah  terkait  metode  dan  strategi  khusus  dalam  mensosialisasikan  peraturan daerah ini.
Tujuan pendidikan Kota Ternate perlu dicapai melalui upaya sinergis dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Dengan  tercapai  tujuan  pendidikan,  masyarakat  Kota  Ternate  akan  mampu  bertahan, berkembang dan bersaing dalam percaturan nasional. Sebagai upaya diatas, penyelenggaraan pendidikan  di  Kota  Ternate  mengarah  pada  standar  pelayanan  minimal  pendidikan  yang melandasi (1) Pencapaian target wajib belajar 9 tahun, (2) Pengembangan dan pembangunan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  (3)  Peningkatan  profesionalisme  dan  kesejateraan  tenaga pendidikan.  Untuk  menunjang  hal  tersebut,  maka  Pemerintah  mengoptimalkan  pembinaan agama  sampai  pada  tataran  prilaku,  menjadikan  lembaga  pendidikan  sebagai  pelayan masyarakat untuk menghasilkan SDM  yang mampu menghormati perbedaan dan perubahan, meningkatkan  fungsi  lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal  dalam  penerapan  iptek, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pelestarian budaya sebagai ekstra kurikuler wajib  bagi  setiap  jenjang  pendidikan,  menjadikan  lembaga  pendidikan  sebagai  wahana
pengembangan  SDM  yang  kreatif,  peka terhadap  lingkungan  dan  mampu  membaca  serta memanfaatkan peluang.

## KESIMPULAN
Kota Ternate dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah membentuk kebijakan hukum daerah di bidang pendidikan. Kebjikan hukum daerah tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  Namun  bentuk  kebijakan  hukum  tersebut  belum  dapat memberikan  jaminan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  secara  maksimal  oleh  karena  dalam tahap pelaksanaannya dan penerapannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Pelaksanaan  kebijakan  hukum  daerah  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  di  Kota Ternate belum berjalan maksimal oleh karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana dari  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  37  Tahun  2011  tentang  Sistem  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  Peraturan  pelaksana  tersebut  dalam  bentuk  peraturan  teknis yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  walikota.  Selain  itu  masih  kurang  masifnya pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri  Marzali,  2012,  Antropologi  dan  Kebijakan  Publik,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Jayadi  Damanik,  Dkk,  2005,  Perlindungan  &  Pemenuhan  Hak  atas  Pendidikan,  Komnas HAM, Jakarta.
Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet.Ke-7. Yokyakarta: Kanisius.
Nugroho, Riant. 2011, Public Policy Dinamika Kebijakan  –Analisis Kebijakan  –Manajemen Kebijakan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Paulo  freaire,  2002,  Politik  Pendidikan,  Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Penindasan, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.  D.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  Effect  of  the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305-312.
Tilaar,H.A.R,  2003,  Manajemen  Pendidikan  Nasional:  Kajian  Pendidikan  Masa  Depan, Jakarta, Remaja Rosdakary
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.