## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah
Maryati 1 , Nir Setyo Wahdi 1 , Aprih Santoso 2,*
1 Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia Jalan Soekarno Hatta Tlogosari, 50196, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia Jalan Soekarno Hatta Tlogosari, 50196, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: 1 maryati@gmail.com, 2 Nisetyo_wahdi@usm.ac.id. 3,* aprihsantoso@sm.ac.id Email Penulis Korespondensi: aprihsantoso@usm.ac.id Submitted: 14/06/2022 ; Accepted: 25/06/2022 ; Published: 30/06/2022
Abstrak −Permasalahan  penelitian  ini  adalah  masih  adanya  inkonsistensi  hasil  penelitian  terdahulu  atas  faaktor-faktor  yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Daerah terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan  menggunakan  sampel  sebanyak  175  laporan  dari  APBD  Kota/Kabupaten  se-Jawa  Tengah  tahun  2017-2021.  Penelitian  ini menggunakan metode sensus, yaitu metode pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh partisipasi menjadi sampel. Variabel yang digunakan adalah pendapatan daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan daerah sebagai variabel bebas,  sedangkan  belanja  modal  sebagai  variabel  terikat.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah (PAD) dari belanja modal, akan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan luas daerah tidak berhubungan dengan alokasi anggaran belanja modal.
Kata Kunci: Daba; PAD; DAK; DAU; Wilayah
Abstract −This study to analyze and analyze the original Regional Funds, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, and Area Size for Capital Expenditures in cities / districts in Central Java in 2017-2021. The data used are secondary data using a sample of 175 reports from APBD of Cities / regencies throughout Central Java in 2017-2021. This Study uses a census method, namely sampling method by making all participation into a sample. The variables used are regional income (PAD), general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK), and area as independent variables, while capital expenditure as the dependent variable. Data analysis was performed by multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program. The results of the study show variable local revenue (PAD) of capital expenditure, will the general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK) and a broad area is not related to the capital expenditure budget allocation.
Keywords : Funds; PAD; DAK; DAU; Area

## 1. PENDAHULUAN
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Keterkaitan  antara  Pemda  dan  DPRD  yang  memiliki hubungan  keagenan  akan  membentuk  Peraturan  Daerah  yang  di  dalamnya  terdapat  pihak  eksekutif  sebagai  pembuat rancangan APBD dan pihak legislatif yang menjadi penetap peraturan tersebut.
Dalam  era  desentralisasi  fiskal,  diharapkan  adanya  peningkatan  pelayanan  di  sektor  publik.  Dengan  adanya peningkatan  dalam  layanan  publik  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  tarik  bagi  investor  untuk  menanamkan investasinya  di  daerah.  Namun  disentralisasi  fiskal  memiliki  dua  sisi  penilaian,  disatu  sisi  desentralisasi  fiskal memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  suatu  daerah.  Akan  tetapi, desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda- beda  (Permatasari  &  Mildawati,  2016).  Dengan  meningkatnya  pengeluaran  modal  diharapkan  dapat  meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat  dalam  memberikan  pelayanan  publik  oleh  Pemerintah  daerah.  Penyerahan  berbagai  kewenangan  dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan.
Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain  PAD  yang  sah.  Peningkatan  jumlah  PAD  yang  besar  diharapkan  dapat  mendorong  akuntabilitas  yang  lebih, memperbaiki  pembiayaan  daerah,  dan  juga  dapat  memperkecil  sumber  pembiayaan  yang  berasal  dari  transfer Pemerintahan pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Dalil et al  (2020);  Azhar  &  Hermanto  (2017);  Jemparut  &  Riduwan  (2017);  Pratiwi  (2019);  Rohmah  &  Riharjo  (2019) menyatakan  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan Pradita (2013); Mentayani  & Rusmanto  (2013); Tolu et  al (2016)  menyatakan PAD justru tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal
Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang berasal dari pemerintahan pusat  yang diambil dari  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk  membiayai kebutuhan  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dengan  adanya  dana  tersebut pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menggunakannya  untuk  memberi  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  publik.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Penelitian yang dilakukan diantaranya Aditiya & Dirgantari  (2017), Syukri & Hinaya (2019)  yang menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 2021; Jemparut & Riduwan (2017), Azhar & Hermanto (2017), Aditya & Maryono  (2018); Rohmah & Riharjo (2019); 2 Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.
Pemanfaatan  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  dan  perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Tolu et  al (2016);  Syukri  &  Hinaya  (2019);  Wibisono  &  Wildaniati  (2016)    bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi anggaran belanja modal. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Azhar & Hermanto (2017); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020)  yang justru mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal
Anggaran  belanja  modal  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Hasil penelitian Rohmah & Riharjo (2019)  bahwa luas wilayah tidak berpengaruh postif terhadap belanja modal, Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan Dalil et al (2020), bahwa luas wilayah berpengaruh postif terhadap Belanja Modal.
Penelitian ini berbeda hasil dari penelitian sebelumnya karrena peneliti menggabungkan beberaapa variabel bebas dari peneliti-peneliti terdahulu dan adanya permasalahan tentang penelitian terdahulu yang inkonsistensi atas faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal tersebut. Penelitian ini masih sangat relevan dengan perkembangan bidang akuntanasi public  sekarang  ini.  Tujuan  penelitian  adalah  ini  menganalisis  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus, dan Luas Daerah untuk Belanja Modal di kota/kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017-2021.
Salah  satu  tujuan  utama  desentralisasi  fiskal  adalah  terciptanya  kemandirian  daerah.  Pemerintah  diharapkan mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  lokal,  khususnya  melaui  PAD.  Teori  PAD  dari  Permatasari  &  Midawati (2016)  menyatakan bahwan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kemampuan daerah dalam menyediakan sumber pendapatan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri  dalam merealisasikan potensi  ekonomi daerah setempat  menjadi kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan otonomi. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.   Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan mempertimbangan PAD yang diterima. Dalil et al (2020); Azhar & Hermanto (2017); Jemparut & Riduwan (2017); Pratiwi (2019); Rohmah & Riharjo (2019)  menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat  menggunakan  dana  primbangan  keuangan  (DAU)  untuk  melakasanakan  fungsi  layanan  dasar  umum,  dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri dibanding dengan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain seperti grant atau transfer. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAU. Jadi semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hasil penelitian Jemparut & Riduwan (2017); Azhar & Hermanto (2017); Aditya & Maryono  (2018);  Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et  al  (2020)    yang  justru mengatakan  bahwa  DAU  berpengaruh  terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal.  H2  :  Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Azhar & Hermanto (2017); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020)  mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal
Anggaran  belanja  modal  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas. Hasil penelitian Rohmah & Riharjo (2019)  bahwa luas wilayah tidak berpengaruh postif terhadap belanja modal, Namun, hasil penelitian Ginting (2017); Dalil et al (2020), bahwa luas wilayah berpengaruh postif terhadap Belanja Modal. H4 : Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Variabel Penelitian
Penelitian ini terdiri dari variabel  dependen dan variabel  independen  dan penelitian  ini  didasarkan  pada  teori-teori, bahwa  :
1. Variabel Independen
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Permatasari & Midawati, 2016). .
b) Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pradita, 2013). .
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah  diberi  keleluasaan  dalam  penggunaannya  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah  dengan  tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.
d) Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesaruan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistmenya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
2.  Variabel Dependen
Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

## 2.2 Objek Penelitian,
Objek penelitiannya adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Unit sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi  APBD  pada  kabupaten/kota  se  Jawa  Tengah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2017-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus.

## 2.3 Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2017-2021 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Luas wilayah diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui  situs  website  www.depdagri.go.id.  Metode  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini adalah metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

## 2.4 Metode Analisis
Penelitian korelasional ini memiliki tujuan menguji sebeeapa jauh variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi  pada faktor  lain (Nurhasanah  &  Vikaliana,  2021). Hasil pengumpulan data dari isian kuesioner diolah melali bantuan program software  SPSS  26.

## 2.5 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  variabelvariabel  yang  diteliti,  mencakup  nilai  rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

## 2.6 Uji Asumsi Klasik
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi terhadap data.

## 2.7 Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  regresi,  variabel  dependen,  variabel  independen  atau keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian untuk mendeteksi normalitas data dapat dilihat melalui normal probably plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jika hanya melihat grafik histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot (Ghozali, 2018). Uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K- S)  dan  hasil  perhitungan Zskewness  dan  Zkurtosis.  Jika  hasil  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan nilai  signifikansi  > 0,05  maka  data residual  terdistribusi  dengan  normal  dan jika  milai  signifikansi  0,10  dan  VIF  <  10  maka  tidak  terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2018) .

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 2.8 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu  pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk  mendeteksi  ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut reidual terhdap variabel independen. Jika variabel independen sigifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya  di  atas  tingkat  kepercayaan  5%  maka  dapat  disimpulkan  model  regresi  tidak  mengandung heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi  heteroskidastisitas  (Ghozali, 2018).

## 2.9 Uji Autokorelasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada  periode  t  dan  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Untuk  menguji  ada  atau  tidaknya autokorelasii  ini  dilakukan  uji  Durbin  Watson  (DW).  Setelah  dilakukan  regresi,  kemudian  dihitung  DW-nya.  Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel tertentu diperoleh nilai kritis dl (batas bawah) dan du (batas atas) dalam tabel daftar distribusi DW dengan berbagai nilai α.

## 2.10 Metode Regresi Linier Berganda
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda  bertujuan  untuk  memprediksi  kekuatan pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  (Sekaran,  1992).  Hubungan  antar  variabel  tersebut  dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:
Y = α + β1PAD + β2DAU + β3 DAK +β4LUAS + e (1)
Dimana : Y         = Belanja Modal (BM) α          = konstanta β          = intersep/slope/koefisien regresi PAD    = Pendapatan Asli Daerah DAU   = Dana Alokasi Umum DAK   = Dana Alokasi Khusus LUAS = Luas Wilayah e          = error

## 2.11 Pengujian Hipotesis
Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik F, serta koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2018).

## 2.12 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi  bertujuan untuk  menguji tingkat  keeratan atau ketertarikan antarvariabel  dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisisen determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang medekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

## 2.13 Uji Statistik F
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas bisa dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018)

## 2.14 Uji Statistik t
Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Statistik Deskripstif
Alokasi Anggaran belanja modal, PAD, DAU dan DAK menggunakan satuan dalam jutaan rupiah dimana berdasarkan laporan  realisasi  anggaran  yang  ada  akan  mencerminkan  sejauh  mana  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Tengah  dalam membiayai alokasi anggaran belanja modalnya. Berikut ini adalah tabel 1 tentang Statistik deskriptif dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Tabel 1. Statistik deskriptif dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah 175 10,994 17,917  12,65430 1,318961 Dana Alokasi Umum 175 11,021 14,908  13,30498 ,799699 Dana Alokasi Khusus 175 6,782 21,564  14,37865 3,734668 Luas Wilayah 175 2,119 8,934 5,76332 1,867361 Belanja Modal 175 11,020 14,910 12,66404 ,828450 Valid N (listwise) 175
Tabel  1  menjelaskan  tentang  deskripsi  dari  masing-masing  variabel  penelitian  dengan  jumlah  sampel  data sebanyak 175 yang diperoleh dari data laporan realisasi APBD pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2017-2021. Dari tabel diatas, diperoleh hasil :
1. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 10,994 atau Rp 39.351.000 dan nilai maksimum 17,917 atau Rp 4.035.649.000 dengan nilai mean sebesar 12,65430 atau Rp 263.682.610. Standar deviasi dari PAD adalah 1,318961
2. DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 11,021 atau Rp 83.588.000 dan nilai maksimum sebesar 46 14,908 atau Rp  1.613.162.000  dengan  nilai  mean  sebesar  13,30498  atau  Rp  731.483.810.  Standar  deviasi  dari  DAU  sebesar 0,799699
3. Dana Alokasi  Khusus (DAK) menunjukkan nilai  minimum  sebesar 6,782 atau Rp 7.126.000 dan nilai  maksimum sebesar 21,564 atau Rp 259.641.000, nilai mean sebesar 14,37865 atau Rp 76.523.120 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,734668
4. Luas Wilayah diperoleh nilai minimum sebesar 2,119 atau 16 km2 dengan nilai maksimum sebesar 8,934 atau 5782 km2 , nilai mean sebesar 5,76332 atau 1.257,16 km2 dan standar deviasi sebesar 1,867361 dimana standar deviasi ini menunjukkan banyaknya variance.
5. Belanja  Modal  diperoleh  mean  sebesar  12,65430  atau  Rp  237.944.520.  Jika  dilihat  dari  nilai  minimum  variabel belanja  modal  sebesar  11,020  atau  Rp  8.897.000  dan  nilai  maksimumnya  14,910  atau  Rp  1.785.125.000,  dengan standar deviasi sebesar 0,828450

## 3.2. Uji Normalitas
Penelitian  ini  mengunakan  analisis  statistik  Kolmogorov-Smirnov  pada  residual  persamaan  dengan  kriteria  pengujian adalah jika probability value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Berikut ini adalah tabel 2 tentang Uji Normalitas dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 2. Uji Normalitas dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.
Unstandardized Residual N 175 Normal Parameter S a Mean ,0000000 Std. Deviation                         11.71653293 Most Extreme Absolute ,116 Differences Positive ,116 Negative -,074 Test Statistic ,116 Asymp. Sig. (2-tailed) 000 c
Berdasarkan Tabel 2 bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dimana nilai signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  atau  5%  yang  berarti  data  penelitian  telah  terdistribusi  normal,  maka  data  dapat digunakan  dalam  pengujian  dengan  model  regresi  dengan  variabel  dependen  Belanja  Modal  (BM)  melalui  variabel independen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Luas Wilayah.

## 3.3. Uji Multikolinearitas
Berikut ini adalah tabel 3 tentang uji Multikolinearitas dari PAD, DAU dan DAK.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas dari PAD, DAU dan DAK
C oefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1    (Constant) 7,167 1,163 6,162 0 PAD 0,294 0,043 0,468  6,915 0 0,96 1,041

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF DAU 0,109 0,075 0,105  1,449  0,149 0,833 1,201 DAK -0,011 0,015 -0,05  0,727  0,468 0,935 1,07 Luas Wilayah 0,084 0,033 0,189 2,56  0,011 0,811 1,234
Tabel  3.  dapat  dijelaskan bahwa dalam  model  persamaan pertama  menunjukkan  nilai  VIF (variane  inflation  factor) dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Hasil perhitungan nilai tolerance variabel Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan luas wilayah menunjukkan hasil lebih dari 0,10 yaitu 0,96 ;0,833; 0,935  dan 0,811, tidak ditemukannya variabel  independen yang memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan hasil perhitungan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  sebesar  1,041;  1,201;  1,07  dan  1,234  dengan  begitu  tidak ditemukannya variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10 , sehingga dapat dijelaskan menurut pengujian model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas menunjukkan tidak terdapat multikolonieritas.

## 3.4. Uji Autokorelasi
Berikut ini adalah tabel 4 tentang uji Autokorelasi dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 4. Uji Autokorelasi dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK
Model  R  R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1  ,502 a ,252 ,234 ,724914 1,901
Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai DW sebesar1,901 dengan k'=4 dan N=175 dengan nilai Du yaitu sebesar 1,7996 dan  nilai  DW  lebih  keicil  dari  4-Du  dan  nilai  4-Du  adalah  4-1,7996=  2,2004  sehingga  didapatkan  hasil 1,7996<1,901<2,2004  maka,  pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  luas  wilayah  terhadap  belanja  modal  tidak  terjadi  masalah autokorelasi dan dapat dilakukan pada pengujian selanjutnya.

## 3.5. Uji Heteroskedastisitas
Berikut ini adalah tabel 5 tentang uji Heteroskedastisitas dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,028 0,711 1,446  0,15 PAD 0,07 0,026 0,181  2,702  0,008 DAU -0,052 0,046 -0,082  -1,135  0,258 DAK -0,005 0,009 -0,04  -0,587  0,558 Luas Wilayah  -0,111 0,02 -0,407  -5,578 0
Tabel  5 dapat  dijelaskan bahwa probability value (Sig) PAD sebesar 0,008, DAU sebesar 0,258, DAK sebesar 0,558  dan  luas  wilayah  sebesar  0.  Hasil  uji  tersebut  mengindikasikan  bahwa  dalam  regresi  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 3.6. Regresi Linier Berganda
Berikut ini adalah tabel 6 tentang Regresi Linier Berganda dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 6. Regresi Linier Berganda dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK
Coefficients' Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B  Std. Error Beta 1 (Constant) 7,167 1,163 6,162  ,000 PAD ,294 ,043 ,468  6,915  ,000 DAU ,109 ,075 ,105  1,449  ,149 DAK -,011 ,015 -,050  -,727  ,468 Luas Wilayah ,084 ,033 ,189  2,560  ,011

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Tabel  6 hasil analisis regresi  berganda di atas, nilai  unstandardized coeeficients dapat disusun model  persamaan linier beganda yang menujukkan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dari perhitungan regresi linier berganda tersebut maka hasilnya:
Belanja Modal =7,167 + 0,294PAD + 0,109DAU + -0,011DAK + 0,084LUAS + e Dapat dijelaskan masing-masing koefisien variabelnya :
1. Koefisien PAD sebesar 0,294 menunjukan pengaruh positif terhadap belanja modal, berarti setiap terjadi kenaikan PAD, maka belanja modal cenderung mengalami kenaikan.
2. Koefisien  DAU  sebesar  0,109  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal,  yang  berarti  bahwa  setiap kenaikan DAU, maka belanja modal cenderung mengalami peningkatan.
3. Koefisien  DAK  sebesar  -0,011  menunjukkan  pengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal,  yang  berarti  bahwa  setiap kenaikan DAK, maka belanja modal cenderung mengalami penurunan.
4. Koefisien  LW  sebesar  0,084  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal,  yang  berarti  bahwa  setiap kenaikan LW, maka belanja modal cenderung mengalami peningkatan.
3.7. Pengujian Hipotesis
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 )
Berikut ini adalah tabel 7 tentang Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 7 . Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,502 a ,252 ,234 ,724914 1,901
Tabel 7 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,234. Hal ini berarti besar variasi variabel belanja modal pada kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang dapat diterangkan oleh variasi variabel PAD, DAU, DAK dan luas wilayah adalah sebesar 23,4 % sedang sisanya 76,6 % dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

## 3.7.2 Uji Signifikansi Layak Model (Uji Statistik F)
Berikut ini adalah tabel 8 tentang hasil Uji Statistik F ANOVA dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.
Tabel 8. Hasil Uji Statistik F ANOVA Model Sum of Squares         df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 30,086 89,335 119,421 4 170 174 7,522 ,525 14,313 ,000"
Tabel  8, PAD, DAU, DAK, Luas Wilayah sebesar 14,313 dengan sig. 0.000. nilai sig. yang didapat  masih  lebih kecil  dari  tingkat  sig.  α  0,05,  sehingga  menerima  hipotesis  yang  menyatakan  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi vriabel independen.

## 3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Berikut  ini  adalah  tabel  9  tentang  Ringkasan  Hasil  Penelitian  dari  Belanja  Modal,  PAD,  DAU  dan  DAK.  Hasil  uji signifikansi-t pada tabel berikut ini:
Tabel 9. Ringkasan Hasil Penelitian Hipotesis Koefisien  Nilai P Hasil Kesimpulan H1: PAD —>BM 0,294 0,000 H1 Diterima Berpengaruh positif dan signifikan H2 : DAU—> BM 0,109 0,149   H2 Ditolak Tidak Berpengaruh H3 : DAK —> BM -0,011 0,468  H3 Di tolak Tidak Berpengaruh H4 : Luas wilayah—> BM 0,084 0,011  H4 ditolak Tidak berpengaruh
Berdasarkan uji t  maka dapat dianalisis, sebagai berikut :

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Hasil pengujian hipotesis PAD terhadap belanja modal sebesar 6,915 dengan mennjukkan nilai sig. 0.0,000 < sig. 0,05 maka PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H1 diterima.

## Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
Hasil hipotesis DAU terhadap belanja modal sebesar 1,449 dengan menunjukkan nilai sig. 0,149 > sig. 0,05 maka DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H2 ditolak.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal
Hasil hipotesis DAK terhadap belanja modal sebesar -0,727 dengan menunjukkan nilai sig. 0,468 > sig. 0,05 maka DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H3 ditolak.

## Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
Hasil hipotesis luas wilyah terhadap belanja modal sebesar 2,56 dengan menunjukkan nilai sig. 0,011 > sig. 0,05 maka luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikin H4 ditolak.

## 3.8 Pembahasan

## Pengaruh PAD Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berpengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja modal disebabkan adanya asumsi bahwa semakin pemerintah memaksimalkan pendapatan asli  daerah,  maka  pemerintah  akan  semakin  mudah  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  melalui  belanja  modal untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  meningkatkan  investasi  modal  sehingga  mampu  meningkatkan partisipasi dan produktivitas masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan hal ini, dengan meningkatnya PAD maka belanja modal juga akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan; Dalil et al (2020), Azhar & Hermanto (2017); Jemparut & Riduwan (2017); Pratiwi (2019); Rohmah & Riharjo (2019) menyatakan  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan Pradita (2013), Mentayani  & Rusmanto  (2013); Tolu et  al (2016)  menyatakan PAD justru tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh DAU Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Tidak berpengaruhnya  DAU  terhadap  alokasi  belanja  modal  disebabkan  oleh  sifat  dari  DAU  sebagai  Block  Grant,  yang memungkinkan  daerah  menggunakan  dana  tersebut  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  daerah  untuk  meningkatkan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU belum dialokasikan secara penuh untuk belanja modal, dan baru dijalankan untuk membiayai belanja yang bersifat rutin, seperti : belanja pegawai, belanja  barang  ataupun  lainnya,  karena  tujuan  awal  DAU  sebagai  pemerata  keuangan  antar  daerah  dan  daerah  yang potensi fiskalnya tinggi akan memperoleh DAU yang rendah begitu pula sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan Aditiya & Dirgantari  (2017), Syukri & Hinaya (2019) yang menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Jemparut & Riduwan (2017), Azhar & Hermanto (2017); Aditya & Maryono (2018); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020)  yang justru mengatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

## Pengaruh DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
Hasil pengujian menunjukkan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. DAK merupakan dana yang  ditujukan  khusus  oleh  pemerintah.  Tinggi  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  tidak  menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi  khusus dalam belanja modal, karena dana alokasi khusus pemanfaatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan  Tolu et  al (2016), Syukri  &  Hinaya  (2019);  Wibisono  &  Wildaniati  (2016)    bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  anggaran belanja  modal.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  Azhar  &  Hermanto  (2017); Rohmah  &  Riharjo (2019); Dalil et al (2020)  yang justru mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

## Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  luas  wilayah  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal.  Tidak berpengaruhnya  luas  wilayah  terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal  karena  pengadaan  belanja  modal  dari  suatu pemerintah daerah harus melihat manfaat dan kebutuhan dari  suatu  daerah. Luas wilayah yang ada pada suatu  daerah bukan  menjadi  pertimbangan  dalam  melakukan  belanja  modal.  Daerah  yang  lebih  luas  belum  tentu  memiliki  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  sama  dengan  pertumbuhan  daerah  yang  lebih  kecil.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan Rohmah & Riharjo (2019)  bahwa luas wilayah tidak berpengaruh postif terhadap Belanja Modal, Namun, Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Meianto et al (2014), Ginting (2017);  Dalil et al (2020)  bahwa luas wilayah berpengaruh postif terhadap Belanja Modal

## 4. KESIMPULAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berpengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja modal disebabkan adanya asumsi bahwa semakin pemerintah memaksimalkan pendapatan asli  daerah,  maka  pemerintah  akan  semakin  mudah  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  melalui  belanja  modal untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  meningkatkan  investasi  modal  sehingga  mampu  meningkatkan partisipasi dan produktivitas masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. DAU tidak berpengaruhnya DAU terhadap alokasi belanja modal disebabkan oleh sifat dari DAU sebagai Block Grant,  yang  memungkinkan  daerah  menggunakan  dana  tersebut  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  daerah  untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah. Hasil pengujian menunjukkan DAK tidak berpengaruh

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 125 − 133 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1677 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal.  DAK  merupakan  dana  yang  ditujukan  khusus  oleh  pemerintah.  Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi khusus dalam belanja modal, karena dana alokasi khusus pemanfaatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil  penelitian  menunjukkan  luas  wilayah  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal.  Tidak berpengaruhnya  luas  wilayah  terhadap  alokasi  anggaran  belanja  modal  karena  pengadaan  belanja  modal  dari  suatu pemerintah  daerah  harus  melihat  manfaat  dan  kebutuhan  dari  suatu  daerah.  nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R Square) sebesar 0,234. Hal  ini berarti besar variasi  variabel  belanja modal pada kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang dapat diterangkan oleh variasi variabel PAD, DAU, DAK dan luas wilayah adalah sebesar 23,4 % sedang sisanya 76,6 % dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

## REFERENCES
Aditiya,  N,  Y. &  Dirgantari, N. (2017). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Kompetemen. XV(1): 42-56.
Aditya,  D,  M,  E. & Maryono.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Modal. Prosiding SENDI. Universitas Stikubank Semarang : 631-639.
Azhar, A.A., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(8). 1-15
Dalail,  A.,  Sukidin  &  Hartanto,  W.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Pengalokaian  Anggaran  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur  Tahun  2013-2018. Jurnal  Pendidikan Ekonomi. 14(1). 178-184
Ginting, R. (2017).  Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). JOM Fekon , 4(2). 4543-4557 Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang Jemparut, M. S., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 6(9). 1-18
Meianto, E., Betri, B., & Wenny, C.D. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi , 13 (3) 11-13. Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kota  Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. Jurnal Infestasi . 9(2): 91-102.
Nurhasanah, S., & Vikaliana, R. (2021). Statistika Sosial (1st ed.) . Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
Permatasari,  I,  &  Mildawati,  T,  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kotajawa  Timur.
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 5(1),  1-17
Pradita, R, R., 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur.
Jurnal Akuntansi Akuesa , 1(2). 21-32
Pratiwi,  N.A.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi ) . 3(2). 57-69 Rohmah, N. & Riharjo, I.B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013 – 2017, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 8(6). 1-17
Syukri & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. JEMMA (Jurnal Of Economic, Management And Accounting). 2(2). 30-37
Tolu, A., E, N. Walewangko, S. Y. I,. Tumangkeng 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2): 540-549.
Wibisono, N. & Wildaniati, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal, Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. 5(2). 14-25