## GAMBARAN SITUASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

## DESCRIPTION OF HEALTH HUMAN RESOURCES SITUATION (SDMK)
IN EAST JAVA PROVINCE 2015

## Elza Nur Fitriyah
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya Alamat Korespondensi:
Elza Nur Fitriyah E-mail: elzafitriah@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  WHO  (2006)  health  workers  have  been  contributed  until  80%  in  health development.  The  determination  of  health  human  resources  development  (SDMK)  as  one priorities  for  Indonesia  which  still  having  problem  workforce,  both  in  terms  of  the  kind  of quality as well as distribution. The Ratio of SDMK of 100.000 populations does not achieve the target. The purpose of this study was to know the condition of SDMK in Province East Java 2015. The study design is cross sectional which using secondary data. The Subject in this study is  SDMK data  2015 in Province East  Java Health  Ministry.  Data analysis  using  descriptive analysis was used to analyze the data to describe the situation of SDMK in Provice East Java 2015.  The  results  showed  that  SDMK  amount  as  follows:  specialist  doctors  6.716,  doctors 6.460,  dentists  2.178,  midwifes  7.664,  nurses  33.050,  public  healths  1.410,  sanitarians  446, pharmacists  3.131,  nutritionists  608  and  physical  terapys  1.113.  The  conclusion  is  almost SDMK in Province East Java 2015 are doctors, midwifes and nurses. SDMK equalization has not fully happened, they are avalaible in major cities while in other cities tend to be less. The Ratio SDMK 2015 does not achieve the Health Ministry target although there are several types of  SDMK  are  close  to  the  target.  The  Health  Ministry  could  be  obtained  to  optimize  the equalizaton of SDMK in the district/city in order to be equitable distribution to improve health services to the community.
Keywords: describe, situation, health human resources(SDMK), Province East Java

## ABSTRAK
Menurut  WHO  (2006)  tenaga  kesehatan  memberikan  kontribusi  hingga  80%  dalam pembangunan kesehatan. Penetapan pengembangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sebagai salah satu prioritas  karena Indonesia  masih menghadapi masalah ketenagaan , baik dari jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya. Rasio  SDMK  per 100.000 penduduk belum memenuhi  target  yang  ditetapkan  (WHO,  2011).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui gambaran  situasi  SDMK  di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015.    Desain  penelitian  ini  adalah cross sectional menggunakan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah data SDMK tahun  2015  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur.  Analisis  deskriptif  digunakan  dalam menganalisis data untuk menggambarkan situasi (SDMK) di Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  jumlah  SDMK  sebagai  berikut  :  jumlah  dokter  spesialis sebanyak  6.716,  dokter  umum  sebanyak  6.460,  dokter  gigi  sebanyak  2.178,  bidan  sebanyak 7.664,  perawat  sebanyak  33.050,  tenaga  kesehatan  masyarakat  sebanyak  1.410,  tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 446, tenaga kefarmasian sebanyak 3.131, tenaga gizi 608 dan jumlah tenaga keterapian fisik sebanyak 1.113. Kesimpulannya jumlah SDMK di Jawa Timur tahun  2015  paling  banyak  adalah  dokter,  bidan  dan  perawat.  Pemerataan  SDMK  belum seluruhnya  terjadi,  sumber  daya  manusia  kesehatan  lebih  banyak  didapatkan  di  kota  –  kota besar sedangkan di kota lainnya cenderung lebih sedikit. Rasio SDMK pada tahun 2015 masih dibawah target Kepmenkes meski terdapat beberapa jenis SDMK yang mendekati target. Bagi instansi  terkait  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  upaya  pemerataan  sumber  daya  manusia kesehatan  (SDMK)  di  kabupaten/kota  agar  distribusinya  dapat  merata  sehingga  diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Kata Kunci : gambaran, situasi, sumber daya manusia kesehatan (SDMK), Provinsi Jawa Timur

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  adalah upaya  yang  dilaksankan  oleh  semua komponen bangsa dalam rangka meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan mengacu kepada Sistem Kesehatan
Nasional  (SKN)  dengan  6  subsistem, diantaranya  adalah subsistem  sumber daya manusia  (SDM)  kesehatan.  Tujuan  dari subsistem  ini  agar  tersedia  SDMK  yang kompeten  sesuai  kebutuhan,  terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung subsistem  –  subsistem  kesehatan  lainnya (Depkes,  2009).  Menurut  WHO  (2006) tenaga  kesehatan  memberikan  kontribusi hingga
80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.
SDMK  adalah  seseorang  yang  aktif bekerja di bidang kesehatan baik berpendidikan  formal  kesehatan  maupun tidak dan dalam jenis tertentu memerlukan kewenangan  dalam  melakukan  upaya
kesehatan  (Kepmenkes,  2008).  Tenaga kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari SDMK  terdiri  dari  tenaga  medis,  tenaga keperawatan,  tenaga  kefarmasian,  tenaga kesehatan  masyarakat,  tenaga  gizi,  tenaga keterapian  fisik  dan  keteknisisan  medis (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur, 2014).
Pengembangan sumber daya manusia merupakan  salah  satu  fokus  prioritas pembangunan  kesehatan  dalam  kurun waktu 2010 – 2014. Penetapan pengembangan  SDMK  sebagai  salah  satu prioritas karena Indonesia masih mengahadapi  masalah  tenaga  kesehatan baik  jumlah,  jenis,  kualitas  maupun distribusinya.  Rasio  tenaga  kesehatan  per 100.000 penduduk belum memenuhi target yang ditetapkan sampai tahun 2010 (WHO, 2011).
Rasio dokter umum digunakan sebagai  acuan  untuk  melihat  sejauh  mana fasilitas  kesehatan  yang  mejadi  ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat  dapat  berfungsi  dengan  baik.
0 25 50 75 100 125 150 175 200
Tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  peran penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak,  terutama  pelayanan  kesehatan  di daerah  pedesaan  adalah  bidan.  Selain  itu jumlah  SDMK  lainnya  perlu  dikaji mengingat  perananya  cukup  besar  dalam memberikan  pembangunan  kesehatan  bagi suatu wilayah (Kajian
Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2005).
Kondisi tenaga kesehatan di Indonesia khususnya  dokter,  bidan  dan  perawat sampai  dengan  tahun  2008,  rasio  dokter umum per 100.000 penduduk 26,3 dibanding target 30; rasio bidan per 100.000 penduduk  43,75  dibanding  target  75  dan rasio perawat per 100.000 penduduk 157,75 dibanding  target  158.  Sedangkan  di Puskesmas  pada  tahun  2010  telah  tersedia 14.840  dokter  umum;  83.000  bidan  dan 78.675 perawat. Hal ini terlihat bahwa rasio ketiga  jenis  tenaga  kesehatan  diatas menunjukkan  dibawah  target  rasio  yang ditentukan (RPTK, 2011 – 2025).
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu  provinsi  yang  mempunyai  jumlah penduduk  tertinggi.  Provinsi  Jawa  Timur menduduki peringkat kedua setelah Provinsi  Jawa  Barat  dengan  jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Selain itu, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ke  tiga  dengan  jumlah  tenaga  medis terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 21.022 tenaga  medis  (Pusdatin  Kemenkes  RI, 2014).
Berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014,  jumlah  tenaga  kesehatan  dengan proporsi  terbesar  adalah  perawat  yaitu 31.830;  bidan  16.652  dan  dokter  umum 6.032  (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur, 2014)
Meskipun  jumlah  dokter,  bidan  dan perawat  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, namun persebarannya di Kabupaten/Kota  masih  belum  merata. Distribusi  tenaga  kesehatan  yang  tidak merata ini merupakan masalah utama dalam pengelolaan tenaga kesehatan, yang sebenarnya  dapat  diantisipasi  dengan perencanaan yang baik (Rasul dan Hasanbari, 2007).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan SDMK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah cross sectional menggunakan  data  sekunder. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  data tenaga  kesehatan  tahun  2015  di  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada bulan september tahun 2016. Sumber data adalah laporan  SDMK  Tahun  2015  di  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Analisis deskriptif digunakan dalam menganalisis  data  untuk  menggambarkan situasi  sumber  daya  manusia  kesehatan (SDMK)  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 jumlah  dokter  spesialsis  sebanyak  6.716, dokter  umum  sebanyak  6.460,  dokter  gigi sebanyak  2.178,  bidan  sebanyak  7.664, perawat sebanyak 33.050, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 1.410, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 446, tenaga kefarmasian  sebanyak  3.131,  tenaga  gizi 608  dan  jumlah  tenaga  keterapian  fisik sebanyak 1.113.
Jumlah  dokter  spesialis  menurut kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 1. Jumlah  dokter  spesialis  menurut Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015
0 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200 250 300 0 500 1,000 1,500 2,000 0 500 1,000 1,500 2,000
Jumlah  dokter  spesialis  tertinggi dimiliki  oleh  Kota  Surabaya,  Kabupaten Sidoarjo  dan  Kota  Malang  sedangkan jumlah  dokter  spesialis  terendah  dimiliki oleh  Kabupaten  Sumenep,  Kabupaten Sampang dan Kabupaten Trenggalek.
Jumlah  dokter  umum  menurut kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 2. Jumlah dokter umum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah  dokter  umum  tertinggi dimiliki  oleh  Kota  Surabaya,  Kabupaten Sidoarjo  dan  Kota  Malang  sedangkan jumlah  dokter  terendah  dimiliki  oleh  Kota Probolinggo,  Kabupaten  Pasuruan  dan Kabupaten Bondowoso.
Jumlah dokter gigi menurut kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 3. Jumlah  dokter  gigi   menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah dokter gigi tertinggi dimiliki oleh  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo dan Kabupaten Jember, sedangkan terendah dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto, Kabupaten  Trenggalek  dan  Kabupaten Pamekasan.
Jumlah Bidan menurut kabupaten / kota dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4. Jumlah bidan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah bidan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya, Kota Madiun dan Kabupaten  Sidoarjo  sedangkan  jumlah bidan  terendah  dimiliki  oleh  Kabupaten Bondowoso,  Kabupaten  Sampang  dan Kabupaten Ngawi. Jumlah Perawat menurut
kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar  5. Jumlah      perawat        menurut Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah  perawat  tertinggi  dimiliki oleh  Kota  Surabaya,  Kota  Malang  dan Kabupaten  Sidoarjo  sedangkan  terendah dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan. Jumlah kesehatan masyarakat menurut  kabupaten/kota  dapat  dilihat pada gambar berikut.
0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 0 20 40 60 80 0 25 50 75 100 125 150
Gambar 6. Jumlah kesehatan masyarakat Menurut Kabupaten/Kota    di  Provinsi    Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah tenaga kesehatan masyarakat  tertinggi  dimiliki  oleh  Kota Surabaya, Kabupaten Madiun dan Kabupaten  Pacitan  sedangkan  terendah dimiliki oleh Kabupaten Blitar, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Lamongan. Jumlah tenaga
kesehatan lingkungan  menurut  kabupaten/kota  dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar  7. Jumlah  tenaga  kesehatan  lingkungan menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah tenaga kesehatan lingkungan  tertinggi    dimiliki  oleh  Kota Surabaya,  Kabupaten  Tulungagung  dan Kabupaten  Ponorogo  sedangkan  terendah dimiliki oleh 15 kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten  Ngawi,  Kabupaten  Bondowoso dan lain sebagainya. Jumlah tenaga gizi menurut kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 8.
Jumlah tenaga gizi menurut Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun  2015
Jumlah tenaga gizi tertinggi dimiliki oleh Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun  sedangkan  terendah  dimiliki  oleh Kabupaten  Mojokerto,  Kabupaten  Ngawi dan Kabupaten Bondowoso.
Jumlah tenaga kefarmasian menurut kabupaten/kota  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar  9. Jumlah  tenaga  kefarmasian  Menurut Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah tenaga kefarmasian tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya, Kota Malang dan  Kabupaten  Tulungagung  sedangkan terendah  dimiliki  oleh  14  kabupaten/kota lainnya diantaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi Kabupaten Nganjuk dan lain sebagainya.
Jumlah  tenaga  keterapian  fisik menurut  kabupaten/kota  dapat  dilihat pada gambar berikut.
0 20 40 60 80 Gambar 10. Jumlah tenaga keterapian fisik menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Jumlah  tenaga  keterapian  fisik tertinggi  dimiliki  oleh  Kota  Malang,  Kota Madun  dan  Kabupaten  Malang  sedangkan Kabupaten
Gresik,
Kabupaten
Tulungagung dan Kabupaten Sumenep.

## PEMBAHASAN
Dari  tabel  diatas,  jelas  terlihat bahwa pemerataan SDMK belum seluruhnya  terjadi,  tenaga  kesehatan  lebih banyak  didapatkan  di  kota  –  kota  besar seperti  Kota  Surabaya,  Kota  Malang  dan Kabupaten Sidoarjo sedangkan di Kabupaten  Ngawi,  Kabupaten  Sumenep dan Kabupaten Bondowoso tenaga kesehatan jumlah tenaga kesehatan cenderung lebih sedikit. Terpusatnya tenaga kesehatan  di  kota  dikarenakan  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  dan tinggi di tiga kota tersebut.
Laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan  dengan  nilai  PDRB  yang dimiliki  oleh  3  kota/kabupaten  tersebut yang  tinggi  yaitu  Kota  Surabaya  108.326; Kota  Malang  52.093  dan  Kabupaten sidoarjo 41.094 (BPS, 2013). Kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB tinggi  secara  otomatis  akan  memiliki pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  bagi masyarakat  di  daerah  tersebut,  sehingga para  tenaga  kerja  khususnya  tenaga kesehatan  lebih  tertarik  untuk  bekerja  di  3 kota/kabupaten tersebut.
Selain  itu,  dengan  meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di
kota/kabupaten tersebut, tersedianya
fasilitas  seperti  pendidikan,  kesehatan, sarana  rekreasi  serta  fasilitas  lainnya  yang
lebih lengkap juga akan mendorong tenaga kesehatan  lebih  memilih  untuk  bekerja  di kota – kota besar.
Namun,  hal  tersebut  berbanding terbalik dengan 3 Kabupaten yang memiliki SDMK  yang  lebih  sedikit  dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Tiga Kabupaten  ini  adalah  Kabupaten  Ngawi, Kabupaten  Bondowoso  dan  Kabupaten Sumenep. Menurut BPS (2013) Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tersebut  masuk  kedalam  kuadran  II, merupakan  daerah  dengan  pertumbuhan ekonomi  di  bawah  rata  –  rata  provinsi artinya keadaan ekonomi di daerah tersebut kurang baik dibandingkan dengan kabupaten  lainnya,  dan  secara  langsung juga akan mempengarui tingkat pendapatan bagi  masyarakat  yang  berada  di  daerah tersebut.  Alasan  ini  merupakan  salah  satu penyebab kemungkinan berkurangnya minat  tenaga  kesehatan  untuk  bekerja  di daerah tertinggal seperti di sana. Selain itu, akses  yang  sulit  dijangkau  pada  daerah tertinggal dan terpencil juga dapat mempengarui  jumlah  tenaga  kesehatan  di wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan fasilitas bagi tenaga  kesehatan  yang  berada  di  daerah tertinggal  seperti  rumah  dinas,  kendaraan, insentif  serta  kemudahan  akses  dan  sarana transportasi  agar  menarik  minat  tenaga kesehatan  sehingga  persoalan  mengenai pemerataan tenaga kesehatan dapat diatasi.
Dalam  menyelesaikan  persoalan pemerataan  tenaga  kesehatan,  pemerintah pada  dasarnya  telah  melakukan  berbagai upaya  diantaranya  pendayagunaan  tenaga kesehatan di Instansi pemerintah baik pusat maupun  daerah.  Tenaga  kesehatan  yang didayagunakan  di  instansi  pemerintah, utamanya  di  sektor  kesehatan  diangkat melalui  formasi  PNS  baik  pusat  maupun daerah,  pegawai  tidak  tetap/PTT  pusat maupun  daerah,  penugasan  khusus  baik residen  maupun  tenaga  D3-Kesehatan  dan lainnya (Bappenas, 2005).
Namun pada kenyatannya, di lapangan masih didapatkan adanya kekurangan SDMK pada beberapa Kabupaten/Kota,  apalagi  bila  dikaji  lebih lanjut  terdapat  jumlah  tenaga  kesehatan
0 20 40 60 80 100 120 140 160 10 22 8 44 83 3 5 12 48 11 75 158 15 24 24 96 11 75 158 30 48 Rasio Tahun 2015 Target Rasio Tahun 2014
Target Rasio Tahun 2019
yang  terlalu  banyak  pada  jenis  tenaga kesehatan  tertentu  seperti  Perawat  dan Bidan,  namun  tidak  diikuti  oleh  tenaga kesehatan  lainnya.  Seharusnya  setiap Kabupaten/Kota mempunyai tenaga kesehatan yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan  oleh  masing-masing  penduduk pada  tiap  wilayah.  Hal  ini  sesuai  dengan peraturan mengenai jumlah minimal tenaga kesehatan pada beberapa fasilitas kesehatan seperti  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit. Apabila  setiap  fasilitas  kesehatan  telah memenuhi  jumlah  tenaga  minimal  yang harus dimiliki pada tiap fasilitas kesehatan, maka  diharapkan  tenaga  kesehatan  dapat tersebar rata di setiap Kabupaten/Kota.
Pada  keadaan  demikian  Dinas Kabupaten/Kota  seharusnya  mengkaji  lagi terkait  kurangnya  tenaga  kesehatan  di wilayahnya. Agar kurangnya tenaga kesehatan tersebut dapat dilaporkan kepada Dinas  Kesehatan  Provinsi  dalam  bentuk penyusunan  kebutuhan  tenaga  kesehatan, agar  dari  instansi  terkait  dapat  ditindak lanjuti  sesuai  dengan  prosedur  dan ketetapan yang berlaku.
Proses  perkiraan  sumber  daya manusia  kesehatan  (SDMK)  di  Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  dilakukan dengan menghitung rasio jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan. Menurut Kepmenkes  No  81  Tahun  2004  metode rasio  yang  digunakan  dalam  menyusun rencana  kebutuhan  SDMK  yaitu  dengan membandingkan  jumlah  standar  tenaga kesehatan  terhadap  jumlah  penduduk  di suatu  wilayah  dengan  alasan  paling  cepat dan  efektif  mengingat  adanya  berbagai keterbatasan  yang  dihadapi  seperti  tenaga perencana  yang  tidak  terlatih,  data  yang kurang  lengkap,  dan  terbatasnya  waktu perencanaan.
Sesuai  dengan  Kepmenkes  No. 81/Menkes/SK/I/2004  tentang  Pedoman Penyususnan  Perencanaan  Sumber  Daya Manusia  Kesehatan  di  Tingkat  Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit terutama  dengan  mengacu  pada  metode perhitungan  tenaga  kesehatan  bersadarkan pendekatan  rasio  terhadap  nilai  tertentu, maka  ditetapkan  beberapa  target  untuk beberapa tahun kedepan.
Pada tahun 2014 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum  48  per  100.000,  dokter  gigi  11  per 100.000  penduduk,  perawat  158  per 100.000  penduduk,  bidan  75  per  100.000 penduduk,  sanitarian  15  per  100.000 penduduk  dan  tenaga  gizi  24  per  100.000 penduduk.  Pada  tahun  2019  diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 24 per 100.000 penduduk, dokter umum  96  per  100.000,  dokter  gigi  11  per 100.000  penduduk,  perawat  158  per 100.000  penduduk,  bidan  75  per  100.000 penduduk,  sanitarian  30  per  100.000 penduduk  dan  tenaga  gizi  48  per  100.000 penduduk.  Pada  tahun  2025  diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 28 per 100.000 penduduk, dokter umum 112 per 100.000, dokter gigi 11 per 100.000  penduduk,  perawat  158  per 100.000  penduduk,  bidan  75  per  100.000 penduduk,  sanitarian  35  per  100.000 penduduk  dan  tenaga  gizi  56  per  100.000 penduduk.
Tabel  rasio  jumlah  sumber  daya manusia  kesehatan  (SDMK)  di  Provinsi Jawa  Timur  dibandingkan  dengan  target sesuai
Kepmenkes No.
81/Menkes/SK/I/2004  akan  dapat  dilihat pada gambar berikut :
Gambar 11. Rasio sdmk tahun  2015 dengan target rasio  Kepmenkes    tahun    2014  dan Tahun 2019
Dari  gambar  11  diatas,  sebagian besar rasio sumber daya manusia kesehatan di  Provinsi  Jawa  Timur  masih  dibawah target  yang  ditetapkan  oleh  Kepmenkes
(2004),  meski  ada  beberapa  SDMK  yang hampir  mencapai  target  rasio  pada  tahun 2014  yaitu  rasio  dokter  spesialis.  Rasio yang  dibawah  target  seharusnya  menjadi pertimbangan  dalam  membuat  kebijakan terkait  tenaga  kesehatan,  bagi  pemerintah dan  institusi  terkait  dalam  melakukan pendayagunaan tenaga kesehatan. Selain itu perencanaan  kebutuhan  tenaga  kesehatan masih  perlu  ditingkatkan  dan  didukung dengan  sistem  informasi  tenaga  kesehatan yang memadai (Guspianto, 2014).
Rencana kebutuhan yang dilakukan baik  di  tingkat  Kabupaten/Kota  ataupun Propinsi  belum  disusun  sesuai  yang diharapkan,  sehingga  belum  sepenuhnya dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan  tenaga  kesehatan  serta pembinaan  dan  pengawasan  mutu  tenaga kesehatan.  Begitupula  dengan  sistem informasi  tenaga  kesehatan  yang  belum juga  sepenuhnya  dapat  menyediakan  data akurat,  terpercaya  dan  tepat  waktu  (Ilyas, 2004).
Berdasarkan  rasio  sumber  daya manusia  kesehatan  (SDMK)  di  Provinsi Jawa  Timur  tahun  2015  beserta  target SDMK  dari  Kepmenkes  tahun  2014, sebanyak 18,42% Kabupaten/Kota mempunyai  rasio  dokter  spesialis  diatas target; 15,78% Kabupaten/Kota mempunyai  rasio  dokter  umum  diatas target; 5,26% Kabupaten/Kota mempunyai rasio bidan diatas target; 23,68% Kabupaten/Kota mempunyai  rasio  perawat diatas  target;  18,42%  Kabupaten/Kota mempunyai  rasio  tenaga  gizi  diatas  target; 15,78%  Kabupaten/Kota  mempunyai  rasio tenaga  farmasi  diatas  target  dan  28,94% Kabupaten/Kota  mempunyai  rasio  tenaga kesmas  diatas  target.  Apabila  dikaji  lebih lanjut,  sebanyak  84,22%  Kabupaten  yang belum  memeuhi  target  rasio  dokter  umum harus  menaikkan  rasio  dokter  umum sebanyak  2  sampai  3  kali  lipat  untuk  bisa berada diatas target. Begitupula untuk jenis tenaga kesehatan lainnya, harus menaikkan beberapa  kalilipat  agar  target  rasio terpenuhi.
Kabupaten/Kota  yang  mempunyai rasio  tenaga  kesehatan  diatas  target
diharapkan  dapat  dipertahankan  dengan berbagai cara. Misalnya dengan memenuhi hak – hak tenaga kesehatan tersebut antara lain meliputi kesejahteraan dan kesempatan yang  seluas  –  luasnya  dalam  rangka meningkatkan dan mengembangkan karirnya yang dapat meningkatkan kualitas dari  diri  tenaga  kesehatan  tersebut, mengingat  masih  memungkinkan  tenaga kesehatan melakukan mutasi ke Kabupaten/Kota  lainnya  dengan  berbagai alasan.  Sehingga  Kabupaten/Kota  akan mengalami  kekurangan  tenaga  kesehatan. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yaitu  Instansi harus  mendukung  pegawainya untuk mengembangkan  karir  mereka  karena  hal ini  sangat  vital  dalam  menjaga  loyalitas. Atasan harus berusaha  membantu  pegawai untuk  bekerja  seefektif  mungkin  dan menciptakan iklim kerja yang memungkinkan tercapainya pengembangan karir  dan  kepuasan  kerja  (Rachmawati, 2008).  Dengan  terjaganya  loyalitas  dari tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan kepada masyarakat. Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  rasio tenaga kesehatan dibawah target, diharapkan bagi instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pendayagunaan  tenaga  kesehatan  meliputi penyebaran  tenaga  kesehatan  yang  merata dan  berkeadilan  dan  pemanfaatan  tenaga kesehatan, melanjutkan program
pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan  ketersediaan  SDMK  bagi daerah tertinggal melalui program pemberian  insentif  keuangan  yang  lebih besar  dan  periode  kontrak  yang  lebih pendek,  rekrutmen  berdasarkan  etnis  dan lokasi,  dan  program  magang  (Bapenas,
2014). Selain itu,
diharapkan
Kabupaten/Kota perlu meningkatkan
perencanaan  tenaga  kesehatan  yang  sesuai dengan kebutuhannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Jumlah SDMK di Jawa Timur tahun 2015  paling  banyak  adalah  dokter,  bidan dan perawat. SDMK lebih banyak didapatkan di kota – kota besar seperti Kota
Surabaya,  Kota  Malang  dan  Kabupaten Sidoarjo  sedangkan  di  Kabupaten  Ngawi,
Kabupaten Sumenep dan Kabupaten
Bondowoso  tenaga  kesehatan  jumlahnya cenderung lebih sedikit. Rasio SDMK pada tahun 2015 masih dibawah target Kepmenkes  meski  terdapat  beberapa  jenis SDMK  yang  mendekati  target  rasio  dari Kepmenkes.

## Saran
Bagi  instansi  terkait  diharapkan dapat  mengoptimalkan  upaya  pemerataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di kabupaten/kota  agar  distribusinya  dapat merata sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  A.    Anwar.  2009.  Perencanaan  dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia. Jakarta : Refika Aditama
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur. Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Grace A. Salamate, A.J.M. Rattu, J.N.Pangemanan.
Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Artikel Penelitian. JIKMU, Suplemen  Vol.  4,  No.  4,  Oktober 2014. Tersedia di http://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/jikmu/article/download/7683/724
9 .  [disitasi  tanggal  9  September
2016]. Guspianto.  2012.  Analisis  Penyusunan Rencana  Kebutuhan  SumberDaya Manusia (SDM) Kesehatan Puskesmas  Di  Kabupaten  Muaro Jambi.  Prosidng  Seminar  Nasional Kesehatan. Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UNSOED. Tersedia  di  kesmas.unsoed.ac.id [disitasi  tanggal  11  September 2016].
Rasul  dan  Hasanbasri.  2007.  Kecukupan dan  Kesesuaian  Tenaga  Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan. Paper.
KMPK  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Ilyas,  Yaslis.  2004.  Perencanaan  SDM Rumah  Sakit;  Teori,  Metoda  dan Formula.  Pusat  Kajian  Ekonomi Kesehatan FKM-UI Jakarta.
Kajian  Sektor  Kesehatan.  Kementrian PPN/Bappenas : 2014.
KA.  Pusrengun  SDM  Kesehatan.  2014. Kajian  Standar  Kebutuhan  SDM Kesehatan di Fasyankes. Kepmenkes RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 Tentang Pedoman  Penyusunan  Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di
Tingkat  Propinsi,  Kabupaten/Kota serta  Rumah  Sakit.  Jakarta  : Kepmenkes RI.
Kurniawati, A dan F. Effendi. 2012. Kajian SDMK  di  Indonesia.  Jakarta  : Salemba Medika.
Manuallang.  2008.  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE Nina Sardjunani. Tantangan Pembangunan Kesehatan  Tahun  2015  –  2019.
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  Bappenas.  Jakarta  : 2015.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor  7  Tahun  2014  Tentang
Tenaga Kesehatan. Surabaya : 2014 Pungkas  Bahjuri  Ali,  Dadang  Rizki Ratman, Sularsono. Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga
Kesehatan.  Direktorat  Kesehatan dan  Gizi  Masyarakat.  Bappenas  : 2005.
Rachmawati, IK. 2008. Manajemen Sumber Daya  Manusia.  Jakarta  :  Rineka Cipta
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
Tahun 2011 – 2025. Jakarta : 2011.
Soekidjo  Notoatmodjo.  2008.  Kesehatan dan  Pembangunan  Sumber  Daya Manusia.  Jurnal  Kesmas  Nasional Vol. 2, No. 5, April 2008. Tersedia di http://download.portalgaruda.org/ar ticle.php?article=269783&val=713 &title=kesehatan%20dan%20pemb angunan%20sumber%20daya%20
manusia.[disitasi tanggal 11
September 2016).