## Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

## Muhammad Samy dan Jayanti Aarnee Kusumadewi Universitas Airlangga

## Abstrak
Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan jalur-jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadikannya posisi yang strategis. Potensi ini pun dimaksimalkan pada era Presiden Joko Widodo melalui visi Poros Maritim Dunia. Salah  satu  aspek  krusial  dalam  mewujudkan  gagasan  ini  adalah  sektor keamanan.  Perairan  Indonesia  menghadirkan  sejumlah  rintangan  tersendiri, seperti perompakan, terorisme, dan kejahatan transnasional. Untuk menghadapi permasalahan  tersebut,  salah  satu  upaya  yang  digencarkan  Indonesia  adalah melalui  diplomasi  pertahanan  maritim  dalam  bentuk  kerjasama,  baik  secara bilateral  maupun  multilateral.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  lebih  lanjut mengenai  bentuk  dan  implikasi  diplomasi  pertahanan  yang  dimaksud,  serta mengapa hal tersebut menjadi pilihan kebijakan luar negeri yang diintensifkan dalam  menanggapi  isu  keamanan  di  perairan  Indonesia.  Berdasarkan  analisis yang  telah  dilakukan,  ditemukan  bahwa  intensifikasi  diplomasi  pertahanan maritim  dilakukan  mengingat  terbatasnya  kapabilitas  sistem  pertahanan  yang dimiliki Indonesia dalam merespon ancaman maritim dan non-tradisional. Atas konsiderasi  tersebut,  pengambilan  langkah  ini  menjadi  tindakan  yang  rasional bagi Indonesia untuk mengompensasi kekurangan tersebut.
Kata kunci:  Indonesia;  PMD;  Diplomasi  Pertahanan  Maritim;  Keamanan

## Non-Tradisional; Keamanan Maritim
Sitting between two world’s biggest oceans and bussiest shipping lanes, Indonesia’s geographic positioning has given it a very strategic leverage. Such potential is then stressed out during the era of President Joko Widodo with his vision of Global Maritime Fulcrum. One of the crucial aspects needed for optimalization of this idea is security. Indonesian waters have been known to be quite hostile due to tthreats such as piracy, terrorism, and transnational crimes. A series of maritime  defense  diplomacy  thus  have  been  initiated  and  intensified—along with other means—to counter them, both bilateral and multilateral in form. This article would elaborate more on the manifestation and implications of those actions  made,  and  why  Indonesia  specifically  focused  more  on  Its  maritime defense diplomacy. Based on the findings, it is then revealed that such diplomatic move can be owed to Indonesia’s lacking defense system—making diplomacy a rational alternative to compensate for Its flaw in capacity.
Keywords: Indonesia; PMD; Maritime Defense Diplomacy; Non-Traditional Threat; Maritime Security
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulaun  terbesar  di  dunia  dengan  luas wilayah laut sebesar 3,25 juta Km 2 . Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi  geografis  yang  strategis  karena  terletak  di  antara  dua  samudra besar,  yaitu  Pasifik  dan  Hindia,  dan  dilewati  oleh  sejumlah  jalur pelayaran  tersibuk  di  dunia,  seperti  Selat  Malaka  dan  Laut  Sulawesi. Lantas,  besar  potensi  bagi  Indonesia  untuk  mendapat  keuntungan ekonomis bila terdapat pengembangan yang lebih intensif dalam sektor jasa pelayaran dan perhubungan laut. Optimalisasi kedua sektor tersebut kemudian  menjadi  salah  satu  area  prioritas  kebijakan  luar  negeri Indonesia pada era kepemimpinan Joko Widodo. Tujuan dari hal tersebut dimanifestasikan dalam narasi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia  (PMD).  Visi  ini  dicanangkan  sebagai  respon  terhadap dinamika  internasional  kontemporer,  yang  mana  konsentrasi kekuatan  ekonomi  dunia  mulai  bergeser  menuju  wilayah  Asia.  Dengan demikian,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  kawasan  tersebut yang turut berpeluang besar memanfaatkan momentum ini. PMD memiliki setidaknya  lima  pilar  utama  yakni  ekonomi  maritim,  infrastruktur maritim,  konektivitas  maritim,  budaya  maritim,  diplomasi  maritim, serta pertahanan maritim (Mundayat et al. 2018). Dua poin terakhir, yang akan menjadi fokus dari tulisan ini, adalah bagian yang tidak kalah krusial dalam pewujudan PMD.
Letak  Indonesia  yang  strategis  menjadikan  perairannya  rentan terhadap  berbagai  jenis  ancaman,  termasuk  ploriferasi  ancaman keamanan  non-tradisional.  Ancaman  keamanan  non-tradisional sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  tantangan  terhadap  kelangsungan hidup yang berasal dari unsur-unsur non-militer yang meliputi, namun tidak  terbatas  pada  terorisme,  tindakan  kriminal  transnasional,  dan kelangkaan  sumber  daya  alam  (Caballero-Anthony  2016).  Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sejumlah isu keamanan yang umumnya kerapkali  muncul.  Beberapa  di  antaranya  seperti  perompakan  di  laut, terorisme,  illegal  fishing,  dan  penyelundupan  telah  memiliki    sejarah panjang di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna, Laut Sulu-Sulawesi,  dan  Selat  Malaka.  Prevalensi  ancaman  keamanan  non- tradisional  di  wilayah-wilayah  ini  memiliki  implikasi  politik,  ekonomi dan keamanan yang dapat menghambat pewujudan visi Indonesia untuk menjadi  PMD  (Kementrian  Pertahanan  Republik  Indonesia  2015). Hal  tersebut  dikarenakan  ancaman-ancaman  yang  telah  disebutkan sebelumnya dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan pelayaran serta  mengganggu  proses  distribusi  sumber  daya  maritim  Indonesia (Luhulima 2014).
Salah  satu  strategi  yang  digunakan  Indonesia  dalam  mengatasi berbagai  ancaman  yang  ada  di  perairan  Indonesia  adalah  melalui diplomasi pertahanan maritim. Secara tradisional, diplomasi pertahanan banyak  dikaitkan  sebagai  instrumen  realpolitik  atau  politik  kekuatan/ kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, diplomasi pertahanan pun mulai mengalami perluasan makna. Konsep ini tidak lagi hanya berfokus pada aspek yang umumnya didominasi oleh segelintir aktor internasional yang memiliki  kapabilitas  adidaya  semata,  namun  mulai  menginklusikan aspek  yang  berkaitan  dengan  stabilitas  keamanan  internasional  secara keseluruhan.  Dengan  demikian,  diskursus  dalam  diplomasi  pertahanan pertahanan  telah  melampaui  pembahasan  mengenai  unjuk  kekuatan— seperti gunboat diplomacy—dan mulai memperhatikan kooperasi dalam lingkup yang lebih luas, baik dari cakupan aktivitas, sektor, maupun aktor. Seperti  upaya-upaya  pertukaran  informasi,  latihan  gabungan,  hingga koordinasi  keamanan.  Tujuan  dan  sasarannya  adalah  merealisasikan kebijakan  luar  negeri  sebuah  negara  yaitu  keamanan  nasional  dan internasional  yang  lebih  luas  (Cottey  2004).  Dengan  semakin kompleksnya  kontur  keamanan  internasional,  kini  sebagian  besar negara  di  dunia  telah  melakukan  diplomasi  pertahanan,  termasuk Indonesia.  Tulisan  ini  akan  menganalisis  mengapa  diplomasi pertahanan  maritim  menjadi  pilihan  yang  diintensifkan  oleh  Indonesia dalam  mengatasi  ancaman  keamanan  non-tradisional  di  wilayah perairannya.

## Konsep Diplomasi Pertahanan Maritim
Diplomasi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aktor  hubungan internasional  demi  mencapai  kepentingannya  secara  damai  tanpa menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Diplomasi seringkali diasosiasikan dengan  penggunaan  kekuatan  non-militer  yang  disebut  dengan  soft power  dan  menjauhi  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  hard power  atau  militer.  Negara  merupakan  salah  satu  aktor  yang banyak  menggunakan  diplomasi  dalam  usaha  mencapai  kepentingan nasionalnya  di  dunia  internasional.  Salah  satu  jenis  diplomasi  yang digunakan  adalah  diplomasi  pertahanan,  yakni  diplomasi  yang umumnya  dilakukan  oleh  institusi  pemerintahan  di  bidang pertahanan demi mencapai kepentingan nasional, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai pengutilisasian  senjata,  peralatan,  dan  angkatan  bersenjata  sebagai instrumen  pencapaian  kepentingan  negara  dalam  situasi  damai. Dengan  demikian,  menggunakan  aspek  militer  dalam  proses  diplomasi bukanlah hal yang selalu berhubungan dengan peperangan atau kekerasan. Diplomasi  pertahanan  umumnya  dilakukan  dengan  setidaknya  melalui
tiga  model  berdasarkan  intensinya:  untuk  mencapai  1)  pembangunan kapasitas, 2) pembentukan kepercayaan, serta 3) pengembangan industri pertahanan (Mundayat et.al. 2018).
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  diplomasi  pertahanan  sepanjang perjalanannya  telah  mengalami  perluasan  yang  signifikan,  terlebih sejak tahun 1990-an. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran paradigma dalam  memaknai  peranan  dari  elemen-elemen  pertahanan,  seperti pendayagunaan  aparatur  pertahanan—yang  semula  digunakan  dalam konteks  koersif—dalam  agenda-agenda  kooperatif  di  masa  damai dengan negara atau pihak lainnya (Cottey 2004). Dalam tulisan ini, penulis mengonseptualisasikan diplomasi pertahanan di era kontemporer sebagai instrumen untuk mengurangi terjadinya konflik atau potensi kekacauan dan  mendukung  hubungan  antar  negara  dalam  mengembangkan kekuatannya  untuk  mempertahankan  relevansi  peranannya  dalam menjaga  stabilitas  keamanan  internasional.  Intensi  ini  lantas  menjadi pendorong pemerintahan Indonesia untuk mengintensifikasikan peranan dalam  forum  keamanan  regional  dan  internasional.    Menurut  Cottey dan  Foster  (2004)  diplomasi  pertahanan  dapat  dilaksanakan  dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut dengan negara mitra: 1) Pertemuan pejabat  pertahanan  militer  dan  sipil  secara  bilateral  dan  multilaterial; 2)  Penugasan  atase  pertahanan;  3)  Membuat  perjanjian  kerjasama pertahanan;  4)  Melatih  aparat  pertahanan;  5)  Pemberian  rekomendasi terkait  strategi  pertahanan;  6)  Pertemuan  personil  pertahanan  militer dan  sipil  secara  multilateral  maupun  bilateral;  7)  Menerjunkan  aparat pertahanan ke negara mitra; 8) Menugaskan kelompok pelatih ke negara mitra; 9) Menyediakan peralatan pertahanan bagi negara mitra; dan 10) Melaksanakan latihan gabungan.
Dalam  memahami  interaksi  yang  terjadi  dibalik  visi  PMD,  diplomasi pertahanan  perlu  dikontekstualisasikan  dengan  lebih  rinci  dalam kerangka  kemaritiman,  yakni  melalui  konsep  diplomasi  pertahanan maritim.  Dengan  demikian,  diplomasi  pertahanan  maritim dapat  diartikan  sebagai  bentuk  politik  internasional  Indonesia  yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya. Dengan kata lain, diplomasi  pertahanan  maritim  dapat  dipahami  sebagai  kegiatan  yang digencarkan untuk mencapai kepentingan keamanan maritim Indonesia: stabilitas  maritim  baik  dalam  keadaan  damai  maupun  konflik.  Konsep ini merupakan bentuk dari pemaksimalan kekuatan maritim yang dimiliki oleh  Indonesia.  Diplomasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menggabungkan  berbagai  aspek,  mulai  dari  hukum,  instrumen diplomatik,  hingga  militer.  Diplomasi  maritim  sendiri  dapat  diartikan pula sebagai turunan dari diplomasi pertahanan. Hal ini dapat dilakukan
dengan  dua  cara  yaitu    memanfaatkan  instrumen-instrumen  maritim yang  ada  dan  mengerahkan  diplomat  dalam  menyelesaikan  berbagai permasalahan dan ancaman kemaritiman Indonesia (CSIS 2018).

## Ancaman Keamanan Non-Tradisional di Perairan Indonesia
Ancaman  keamanan  maritim  non-tradisional  di  Indonesia  memiliki beberapa  bentuk  dan  berasal  dari  berbagai  sumber.  Beberapa  di antaranya  yang  paling  prominen  adalah  perompakan,  terorisme,  dan aktivitas  kriminal  transnasional.  Menurut  International Maritime Organization  (IMO)  perompakan  di  laut  dapat  didefinisikan  sebagai tindakan  menaiki  kapal  lain  secara  paksa  dengan  penggunaan  atau ancaman  penggunaan  kekerasan  yang  bertujuan  untuk  merampas muatan  kapal  atau  menahan  awak  dan  penumpang  kapal  baik  di  laut internasional  maupun  di  laut  teritorial  (IMO  2009).  Dalam  sebuah laporan  yang  diterbitkan  International Chamber of Commerce  (ICC) dan  International Maritime Bureau  (IMB)  pada  tahun  2020,  perairan Indonesia  merupakan  lokasi  dengan  jumlah  kasus  perompakan terbanyak  di  Asia  dan  bahkan  dunia  selama  beberapa  tahun  terakhir. Laporan  tersebut  menyebutkan  bahwa  perairan  Indonesia  yang berbatasan  dengan  wilayah  negara  lain  yang  rentan  terhadap perompak adalah laut Sulu-Sulawesi. Adapun perairan internasional yang berbatasan dengan pesisir Indonesia yang rentan terhadap perompakan yaitu Selat Malaka.
Terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik dengan cara menyebarkan rasa takut. Meskipun terorisme umumnya dilakukan di darat, terorisme di era kontemporer dapat berpotensi untuk dilakukan pula secara maritime, seperti melakukan pengeboman terhadap kapal laut atau penculikan awak dan penumpang kapal (Danish Institute of International Studies 2009). Bentuk terorisme maritim yang umum ditemukan di perairan Indonesia dan sekitar Indonesia adalah penculikan dan penyanderaan yang dilaku- kan oleh kelompok teroris. Berbeda dengan perompak, penculikan dan penyanderaan yang dilakukan teroris tidak hanya memiliki motif ekonomi namun juga mengandung motif politik. Salah satu kelompok teroris yang aktif beroperasi di perairan Indonesia dan sekitar Indonesia adalah Abu Sayyaf Group (ASG). Kelompok tersebut melakukan aktivitasnya di perairan Indonesia, Filipina, dan Malaysia serta di Selat Malaka dengan melakukan sejumlah penyanderaan terhadap nelayan dan awak kapal lainnya (Observer Research Foundation 2019).
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Selain  terorisme  dan  perompakan,  aktivitas  kriminal  transnasional turut  menjadi  salah  satu  ancaman  keamanan  yang  kerapkali  terjadi  di perairan  internasional.  Bahkan,  dampaknya  dapat  dirasakan  di  lebih dari  satu  negara  sekaligus.  Aktivitas  kriminal  transnasional  dibedakan dari  berbagai  kejahatan  laut  lainnya  karena  sifatnya  yang  cenderung lintas-batas,  permasalahannya  yang  unik,  serta  motifnya  yang  luas. Kendati  demikian,  secara  umum  pelaku  dari  tindak  kejahatan  ini dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  berdasarkan  modus  operandinya yaitu  kelompok  kriminal  yang  memasok  berbagai  barang  ilegal  seperti narkoba,  senjata,  serta  berbagai  barang  curian  yang  dikenal  dengan istilah  smuggling  atau  penyelundupan  dan  kelompok  kriminal  yang memperdagangkan jasa dan barang ilegal,  seperti perdagangan manusia baik  anak  maupun  dewasa  yang  dikenal  sebagai  trafficking.  Dua jenis  bisnis  ini  sering  ditemukan  di  perairan  Indonesia.  Layaknya bisnis  gelap  pada  umumnya,  kejahatan  transnasional  memanfaatkan situasi  tertentu  demi  mendapatkan  keuntungan,  dan  negara–negara  di Asia  Tenggara—salah  satunya  Indonesia—dianggap  memiliki  kondisi yang menunjang agenda tersembunyi tersebut (United Nations Office on Drugs and Crime Research 2019). Terorisme dan perompakan memang merupakan  masalah  yang  cukup  akut  di  Indonesia,  namun  munculnya berbagai  kejahatan  transnasional  yang  kian  terorganisir  di  wilayah  ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Maraknya kejahatan transnasional—terlebih kejahatan berbasis maritim— di Indonesia dapat diatribusikan pada kondisi geografis Indonesia yang secara  tidak  langsung  mendukung,  sebagaimana  negara  ini  merupakan negara  ini  merupakan  salah  satu  titik  transit  penting  dari  perdagangan laut dunia. Sejalan dengan laporan United Nations Office on Drugs and Crime  Research  (UNODC)  sebelumnya,  berbagai  penegak  hukum  di bidang  maritim  pun  mengidentifikasikan  bahwa  ancaman  utama  yang ada di perairan Indonesia adalah perdagangan manusia serta penyelund- upan  benda  terlarang  seperti  obat–obatan,  senjata  ilegal,  dan  berbagai komoditas  lainnya  (UNODC  2019).  Mengingat  sifat  dari  ancaman  non- tradisional  ini  yang  cenderung  terorganisir  dan  tersembunyi,  penting untuk  meningkatkan  koordinasi  pada  semua  tingkatan  baik  domestik maupun  internasional.  Kesinergisan  ini  merupakan  langkah  awal  yang perlu  dilakukan  dalam  menyusun  keamanan  maritim  yang  lebih  ketat. Untuk mengakomodir kepentingan ini, pemerintahan pun meluncurkan dokumen Kebijakan Laut yang merupakan perluasan dari lima pilar utama PMD. Dokumen ini berisi tujuh prioritas utama dalam kebijakan maritim di masa pemerintahan Presiden  Joko Widodo dan menetapkan sasaran dan prioritas dari keamanan maritim Indonesia (Moris dan Paoli 2018).

## Upaya Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Non-Tradisional
Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  dalam  menghadapi  ancaman- ancaman  keamanan  non-tradisional  yang  telah  disebutkan  sebelumnya di  wilayah  perairannya.  Salah  satunya  adalah  melalui  diplomasi pertahanan maritim. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia memiliki kapabilitas  yang  terbatas  dan  kurang  optimalnya  alat  utama  sistem pertahanan  (alutsista),  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas,  yang dimiliki  oleh  Indonesia  (Febrica  2017).  Diplomasi  pertahanan  yang dilakukan  sendiri  bersifat  bilateral,  multilateral,  dan  regional.  Adapun kegiatan  diplomasi  pertahanan  maritim  yang  dilakukan  meliputi pelaksanaan latihan gabungan, operasi gabungan, pertukaran informasi, konsultasi,  dan  pertemuan  pejabat  senior  maupun  personil  lainnya. Langkah-langkah  ini  umumnya  dilaksanakan  dengan  beberapa  negara yang  berbatasan  langsung  perairan  Indonesia.  Negara-negara  tersebut adalah  Australia,  Filipina,  Malaysia,  Thailand,  Singapura,  dan  India. Tidak  hanya  itu,  Indonesia  juga  melaksanakan  diplomasi  pertahanan dengan  negara-negara  lain  yang  menggunakan  perairan  Indonesia  dan perairan Internasional yang berbatasan dengan pesisir Indonesia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Tabel 1.1 Diplomasi Pertahanan dan Maritim Bilateral

## Indonesia
(Sumber: Diolah oleh Penulis)
Diplomasi Multilateral dan Regional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Non-Tradisional
Selain kerjasama bilateral, Indonesia juga melakukan berbagai kooperasi multilateral demi menghadapi berbagai ancaman maritim yang mungkin terjadi di perairannya. Sejalan dengan lingkaran konsentris dari kebijakan luar  negeri  Indonesia,  prioritas  kerjasama  berfokus  pada  kawasan  Asia terutama  Asia  Tenggara.  Namun,  hal  tersebut  bukan  berarti  Indonesia tidak  menginisiasi  kerjasama  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  lagi. Beberapa kerjasama regional dan multilateral yang dilakukan Indonesia adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Tabel 1.2 Diplomasi Pertahanan Maritim Multilateral Indonesia (Sumber: Diolah oleh Penulis)
Kerjasama  multilateral  yang  dilakukan  Indonesia  tidak  hanya  terbatas dari  yang  tertera  pada  tabel.  Terdapat  pula  sejumlah  inisiasi  lain  yang meliputi  agenda-agenda  seperti  pertukaran  informasi,  latihan  bersama, hingga  penyelenggaraan  dialog.  Indonesia  juga  menjalin  kooperasi dengan IMB, yang merupakan badan yang ada di bawah ICC dengan tugas mengumpulkan data aktual mengenai kejahatan di laut yang terjadi secara berkala (ICC-IMB 2020). Meskipun Indonesia masih dapat digolongkan sebagai negara dengan kasus kejahatan transnasional yang cukup tinggi, pada  Januari  2020  lalu  pemerintahan  Indonesia  setuju  untuk  tetap menjalankan  kerjasama  dengan  IMB  untuk  mencegah  adanya pembajakan  dan  perampokan  lebih  lanjut.  Dengan  demikian,  hasil yang  diharapkan  dari  adanya  berbagai  kerjasama  multilateral  ini  dapat terselesaikannya  dan  tertanganinya  masalah-masalah  non-tradision- al  yang  telah  disebutkan  secara  damai  (Asociation  of  Southeast  Asian Nations 2019).

## Dampak Diplomasi Pertahanan Maritim bagi Keamanan Maritim Indonesia
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  laporan  yang  dikeluarkan  oleh ICC-IMB  pada  tahun  2020,  perairan  Indonesia  masih  menjadi  salah satu  perairan  paling  rawan  terhadap  perompakan.  Meskipun  demikian, jumlah  kasus  perompakan  di  perairan  Indonesia  telah  konsisten mengalami  penurunan  selama  lima  tahun  terakhir  (ICC-IMB  2020).
Hal  serupa  turut  dilaporkan  oleh  Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) yang  menyatakan  bahwa  selama  lima  tahun  terakhir  terjadi  penurunan jumlah  kasus  perompakan  di  perairan  Indonesia.  Menurut  laporan ReCAAP  selama  lima  tahun  terakhir,  Indonesia  dan  negara-negara lainnya  yang  merupakan  stakeholder  di  wilayah  tersebut  disarankan untuk tetap melaksanakan patroli baik secara unilateral, bilateral, maupun multilateral dan jika mampu meningkatkannya. Walaupun bukan faktor utama yang berkontribusi pada penurunan tren kejahatan transnasional maritim yang disebutkan, inisiasi-inisiasi patroli gabungan ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak tersendiri (ReCAAP 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020).
Namun,  tren  yang  sama  cenderung  tidak  terlihat  dalam  konteks penanggulangan  terorisme  maritime.  Upaya  dari  negara-negara  dengan perairan  luas  seperti  Indonesia  masih  dianggap  kurang  mampu menanggulangi  aktivitas-aktivitas  teror  di  laut.  Beberapa  di  antaranya yang prominen adalah jaringan ASG, kelompok teror yang beroperasi di Filipina namun turut menjalankan aksinya di sekitar perairan perbatasan Sulu-Sulawesi  pada  beberapa  tahun  terakhir.  Tidak  hanya  Indonesia, beberapa negara lain yang berkepentingan di wilayah tersebut—Filipina dan  Malaysia—juga  belum  dapat  meminimalisir  pergerakan  dari  ASG. Hal  ini  dapat  diatribusikan  pada  belum  teratasinya  akar  masalah  dari dilakukannya aksi teror tersebut semula: masalah sosio-ekonomi. Karena itu,  upaya  penghentikan  terorisme  maritim  di  laut  Sulu-Sulawesi membutuhkan  lebih  dari  sekadar  respon  militeristik,  namun  juga konsolidasi  dan  akomodasi  jangka  panjang  (IPAC  2019).  Terlepas  dari dampaknya  yang  kurang  prevalen  dalam  konteks  terorisme  maritim, diplomasi  pertahanan  maritim  lantas  mampu  membantu  mengatalisasi proses  ini.  Pertukaran  informasi  dan  penyamaan  strategi  akan mempermudah koordinasi antar pemerintah dan membantu menentukan langkah yang ideal untuk menghadapi ancaman tersebut  (Storey 2016).
Langkah-langkah  bilateral  dan  multilateral  yang  dilakukan  Indonesia dalam  konteks  penanganan  aktivitas  kriminal  transnasional memiliki implikasi yang lebih positif. Berdasarkan data yang dilaporkan IMB  dan  ReCAAP,  aktivitas  kriminal  transnasional  di  Indonesia mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan.  Terlebih  yang  termasuk dalam kategori smuggling dan trafficking. Capaian ini dapat diatribusikan pada  adanya  peningkatan  kapabilitas  dalam  pendeteksian  korban trafficking  berkat  semakin  kuatnya  kerjasama  antar  sesama  negara Asia  Tenggara  (UNODC  2019).  Hal  ini  pun  turut  terbantukan  dengan adanya  kerjasama  trilateral  antara  Singapura,  Malaysia,  dan  Indonesia
dalam  mengawasi  area  selat  malaka  yang  notabenenya  rawan  terhadap penyelundupan.  Sekali  lagi,  memang  benar  bahwa  inisiasi-inisiasi  ini merupakan  satu  dari  sekian  variabel  yang  berkontribusi  pada  stabilitas relatif  yang  telah  dijelaskan.  Namun,  dampak  dari  upaya  diplomasi pertahanan maritim yang telah Indonesia lakukan, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak dapat ditafikan.

## Analisis Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia
Intensifikasi  upaya-upaya  diplomasi  pertahanan  maritim  yang  diambil Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  manifestasi  dan  komitmen Indonesia  terhadap  visi  PMD.  Sebagaimana  yang  diutarakan  oleh Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi (Kemenkomarves)  Republik  Indonesia,  Visi  PMD  menjadi  bagian  dari preferensi  kebijakan  negara  untuk  membangkitkan  kembali  identitas ‘negara maritim’ Indonesia  (Kemenkomarves 2017). Identifikasi diri ini berimplikasi  pada  sejumlah  tindakan  yang  tercermin  pada  kebijakan- kebijakan  yang  digariskan  dalam  Buku  Kebijakan  Kelautan Indonesia. Buku tersebut mencantumkan 76 kebijakan utama Indonesia dalam  mewujudkan  visi  PMD.  Beberapa  di  antaranya  adalah  kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia baik melalui paradigma tradisional maupun non-tradisional (Kemenkomarves 2017). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa peningkatan keamanan maritim merupakan salah satu bentuk refleksi identitas tersebut.
Selain  itu,  tindakan  Indonesia  untuk  memprioritaskan  upaya-upaya diplomasi  pertahanan  maritim  juga  dipengaruhi  oleh  status-quo  dari kapabilitas  pertahanannya.  Masih  minimnya  kemampuan  dari  sistem dan  institusi-institusi  pertahanan  dalam  menjaga  kedaulatan  maritim, khususnya di perairan yang berbatasan dengan perairan negara lain atau perairan  internasional,  disadari  oleh  Indonesia.  Kondisi  ini  ditegaskan oleh  mantan  Komandan  Pangkalan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  Laut  (AL)  I  Belawan,  Laksma  Abdul  Rosyid.  Menurutnya, Indonesia  memiliki  keterbatasan  alutsista  dan  personil  dalam  menjaga keamanan  maritim.  Oleh  karena  itu  diplomasi  pertahanan  maritim menjadi bagian krusial yang dapat mengompensasi kekurangan ini dalam konteks  menghadapi  ancaman.  Kurangnya  alutsista  dan  personil yang  dimiliki  Indonesia  dalam  mengamankan  perairannya  dapat disubstitusikan  dengan  adanya  bantuan  militer  dari  negara  lain  untuk mengamankan  perairan  di  sekitar  Indonesia  (Penerangan  Pangkalan Angkatan Laut Indonesia I 2020).
Prioritas langkah pada diplomasi pertahanan maritim juga didasari oleh kesadaran dan pertimbangan Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya.
Dalam  hal  ini,  Indonesia  menyadari  status-quo  dari  sistem internasional  dan  mempertimbangkan  keberadaan  maupun  kapabilitas aktor-aktor  lain.  Terlebih  aktor-aktor  yang  berpotensi  memploriferasi ancaman  keamanan,  baik  itu  aktor  negara  maupun  aktor  non-negara seperti  kelompok  teroris,  perompak,  dan  kriminal  transnasional. Aktor-aktor  non-negara  dapat  beroperasi  secara  transnasional sehingga upaya-upaya unilateral tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang  ditimbulkannya  (Caballero-Anthony  2016)  dan  kenyataan  ini  pun diakui  oleh  Indonesia  (Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia 2019).  Oleh  karena  itu  diplomasi  pertahanan  menjadi  pilihan  yang rasional  untuk  menghadapi  ancaman  keamanan  non-tradisional  yang dimunculkan oleh aktor-aktor non-negara.
Pada  akhirnya,  upaya-upaya  diplomasi  pertahanan  maritim  yang dilakukan  Indonesia—terlepas  dari  variasi  intensitas  implikasinya— berhasil  meredam  dan  meminimalisir  potensi  bahaya  di  wilayah perairannya.  Frekuensi  diplomasi  pertahanan  maritim  Indonesia berbanding  terbalik  dengan  frekuensi  kasus  perompakan,  terorisme, dan  tindak  kriminal  transnasional  di  perairan  Indonesia.  Kapabilitas minim  Indonesia  dalam  menjaga  keamanan  laut  disuplementasi secara  diplomatis,  yang  mana  merupakan  komponen  penting  dalam mewujudkan PMD. Memang diplomasi pertahanan maritim tidak dapat dengan serta-merta menghilangkan ancaman-ancaman ini dari perairan Indonesia,  sebagaimana  kompleksitas  dari  isu  ini  membutuhkan pendekatan  yang  lebih  holistik.  Namun,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa pendekatan  pertahanan  dan  keamanan  yang  telah  diambil  merupakan langkah  terkalkulasi  dan  rasional,  serta  merupakan  bagian  penting dari  rencana  yang  lebih  luas  dalam  menghadapi  ancaman  keamanan non-tradisional di perairan Indonesia (IPAC 2020).

## Kesimpulan
Sebagai  negara  maritim  yang  diapit  oleh  dua  samudera  dan  dikelilingi oleh sejumlah jalur perdagangan laut tersibuk dunia, Indonesia memiliki potensi  strategis  yang  cukup  besar  dalam  aspek  kemaritimannya. Besarnya  peluang  ini  pun  berbanding  lurus  dengan  ancaman  yang dihadirkan.  Selaras  dengan  agenda  PMD  yang  diinisiasi  oleh  Presiden Joko  Widodo,  lantas  aspek  pertahanan  maritime  menjadi  salah  satu prioritas yang turut diintensifkan. Langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan lautnya sebagian besar menggunakan diplomasi pertahanan maritimnya, seperti melalui mekanisme pemban- gunan  kapabilitas  dan  pembentukan  kepercayaan.  Sejumlah  kerjasama dan kolaborasi telah dicanangkan, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Hubungan yang terjalin termanifestasi dalam bentuk: mulai
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
dari  melakukan  patroli  laut  bersama,  latihan  gabungan  angkatan  laut dengan  berbagai  negara,  pertukaran  informasi,    hingga  melakukan konsultasi  dan  dialog  mengenai  pertahanan  dan  keamanan.  Sejalan dengan  lingkaran  konsentris  kebijakan  luar  negerinya,  Indonesia memfokuskan  kerjasama  pertahanan  maritimnya  dengan  negara  Asia Tenggara  dan  Pasifik.  Meski  demikian,  kerjasama  yang  lebih  luas  juga diinisiasikan  dengan  sejumlah  negara  lain  yang  berkepentingan  dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.
Upaya  diplomasi  pertahanan  maritim  Indonesia  yang  semakin  gencar pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya kendali Indonesia atas lautnya.  Hal  tersebut  tercermin  pada  menurunnya  jumlah  kasus perompakan, terorisme maritim, dan kriminal transnasional. Diplomasi pertahanan  maritim  menjadi  bagian  penting  karena  Indonesia memiliki  kapabilitas  terbatas  dalam  menghadapi  berbagai  ancaman keamanan  di  lautnya,  terutama  ancaman  keamanan  non-tradisional. Keterbatasan  kapabilitas  pengamanan  laut  menjadikan  diplomasi pertahanan maritim sebagai suatu tindakan yang rasional untuk diambil bagi  Indonesia.    Walau  terbukti  telah  memiliki  sejumlah  dampak  yang cukup  signifikan,  diplomasi  pertahanan  maritim  tidak  bisa  dijadikan satu-satunya  upaya  untuk  memberantas  isu  keamanan  dan  pertahan- an  laut  yang  kompleks.  Dalam  jangka  panjang,  Indonesia  masih  perlu menyesuaikan  postur  pertahanan  lautnya  untuk  menghadapi  berbagai bentuk ancaman kontemporer, terlebih dalam kerangka mewujudkan visi PMD. Terkait dengan ini pula, pendekatan-pendekatan non-militer perlu untuk dipertimbangkan untuk mengatasi isu dengan lebih akomodatif dan preventif alih-alih mengandalkan cara-cara konfrontatif.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bagian dalam Buku
Caballero-Anthony,  M.,  2016.  “Understanding  Non-Traditional Security”, dalam Caballero-Anthony, M. (ed.) An Introduction to Non- Traditional Security. London: SAGE Publishing.
Cottey,  Andrew  &  Anthony  Foster,  2004.  Reshaping  Defence Diplomacy:  New  Roles  for  Military  Cooperation  and  Assistance. London: Routledge.
Luhulima,  C.  P.  F.,  2014.  “Keamanan  Maritim  dalam  Bingkai  Poros Maritim  Dunia”,  dalam  Khanisa  &  Farhana,  F.  (ed.)  Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
Morris, Lyle J & Giacomo Persi Paoli, 2018. A Preliminary Assessment of Indonesia’s Maritime Security Threats and Capabilities. Cambridge: RAND Corporation.

## Artikel Jurnal
Apriyana,  Mochammad  Andrey,  2019.  “Kerjasama  Trilateral  dalam Menangani  Ancaman  Maritim  di  Perairan  Sulu”,  Journal Ilmu Hubungan Internasional, 7(3): 1405 – 1416.
Keliat, Makmur, 2009. “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1): 111 – 129.
Mudayat,  Aris  Arif  et.  al.,  2018.  “Diplomasi  Pertahanan  Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia”, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, 4(2): 21 - 39.
Storey,  I.,  2016.  “Addressing  the  Persistent  Problem  of  Piracy  and  Sea Robbery in South East Asia”, Perspective, 30: 1-11.
Suproboningrum,  Lintang,  2018.  “Peran  Diplomasi  Maritim  dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia- Singapura  untuk  Menekan  Angka  Pembajakan  dan  Perompakan
Laut di Selat Malaka”, Jurnal Hubungan Internasional, 11(1): 19-38.

## Working Paper
Center  for  Strategic  and  International  Studies,  2018.  “Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi”, CSIS Working Paper Series, Januari.
Danish  Institute  for  International  Studies.,  2009.  “Piracy,  Maritime Terrorism, and Naval Strategy”, DIIS Report, No. 2.
Institute  for  Policy  Analysis  of  Conflict,  2019.  “Protecting  the  Sulu- Sulawesi  Seas  From  Abu  Sayyaf  Attacks”,  IPAC  Report,  No.  53, Januari.
_____________________________,  2020.  “Stopping  Abu  Sayyaf Kidnappings:  An  Indonesian-Malaysian  Case  Study”,  IPAC  Report, No. 53, Maret.
Observer  Research  Foundation,  2019.  “Maritime  Terrorism  in  Asia:  An Assessment”, ORF Ocassional Paper, No. 215, Okctober.

## Publikasi Resmi
Annual Report 2015: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia, 2016. Singapore: ReCAAP.
Annual Report 2016: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia, 2017. Singapore: ReCAAP.
Annual Report 2017: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia,
2018. Singapore: ReCAAP.
Annual Report 2018: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia,
2019. Singapore: ReCAAP.
Annual Report 2019: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia,
2020. Singapore: ReCAAP.
Annual Report 2020: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia,
2021. Singapore: ReCAAP.
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Final, 2019. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.
Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia,  2015.  Jakarta:  Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Declaration of the Seventh Ministerial Conference of the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process), 2018. Bali: Bali Process.
Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017b. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
Memorandum  Kerja  Sama  Antara  Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia  dengan  Japan  Coast  Guard  di  Bidang  Keamanan  dan Keselamatan  Maritim,  2019.  Jakarta:  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia.
Memorandum  Saling  Pengertian  Antara  Badan  Keamanan  Laut Republik  Indonesia  (Bakamla)  dan  Penjaga  Pantai  Filipina  (PCG) Tentang  Kerja  Sama  Keamanan  Maritim.  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia.
Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Penjaga Pantai Korea Tentang Kerjasama Keamanan Maritim. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Piracy  and  Armed  Robbery  Report  for  the  Period  1  January-31 December 2020, 2021. London: International Chamber of Commerce- International Maritime Bureau.
Plan  of  Action  for  the  Implementation  of  the  Joint  Declaration  on Maritime  Cooperation  Between  the  Government  of  the  Republic  of Indonesia and the Government of Australia. Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia. Rencana  Kerja  Antara  Badan  Keamanan  Laut  Republik  Indonesia dan  Penjaga  Pantai  Amerika  Serikat  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian Tentang Kerja Sama Maritim  Antara  Republik  Indonesia  dan  Amerika  Serikat,  2017. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Resolution  A.  1025  (26)  “Code  of  Practice  for  the  Investigation  of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships”, 2009. London: International Maritime Organization.
Surat  Pernyataan  Kehendak  Antara  Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia dan Angkatan Laut Republik Singapura Tentang Pertukaran Informasi di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, 2019. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
United Nations Office on Drugs and Crime Research, 2019. “Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact”. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021

## Artikel Daring
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  2019.  “Kejahatan  Lintas
Negara”  [Daring].  Tersedia  dalam  [ https://kemlu.go.id/portal/id/ read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara ] (Diakses [16 Februari 2021]).
Ministry  of  Defense  Singapore,  2019.  “Singapore  and  Indonesia  Navies Celebrate 25th Edition of Exercise Eagle Indopura” [Daring]. Tersedia dalam  [ https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and- events/latest-releases/article-detail/2019/july/24jul19_nr ]  (Diakses [6 Februari 2021]).
Penerangan Pangkalan Angkatan Laut Indonesia I, 2020. “Danlantamal I: Lantamal I Siap Amankan Selat Malaka” [Daring]. Tersedia dalam [ https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/NEWS/tabid/62/article- Type/ArticleView/articleId/1825/Default.aspx ] (Diakses [10 Februari 2021]).
Puspen  TNI,  2019.  “Latihan  Bersama  Sea  Garuda  2019  Resmi Dibuka” [Daring]. Tersedia dalam [ https://tni.mil.id/view-157468-la- tihan-bersama-sea-garuda-2019-resmi-dibuka.html ]  (Diakses  [6 Februari 2021]).
_________, 2020. “TNI AL Gelar Patroli Terkoordinasi Dengan AL India” [Daring].  Tersedia  dalam  [ https://www.tnial.mil.id/berita/17041/ TNI-AL-GELAR-PATROLI-TERKOORDINASI-DENGAN-AL-IN- DIA/ ]  (Diakses [6 Februari 2021]).