ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implikasi Sistem Multipartai terhadap Oposisi di Indonesia : Analisis Hasil Pemilu 2024 dengan Indeks ENPP
Georgius Benny Kristiadi 1, * ; Anindya Putri Maharani 2 1,2 Pojok Studi Government, Bandung, Indonesia; georgiusbenny007@gmail.com
* Correspondence : georgiusbenny007@gmail.com

## Kata kunci
Oposisi, Partai Politik,
Sistem Kepartaian Keywords
Opposition, Political Party, Party System

## ABSTRAK
Sistem kepartaian multipartai menjadi karakteristik dari Indonesia sejak reformasi 1998,  namun  sistem  kepartaian multipartai ini justru  melahirkan dilema  berupa melemahnya  peran oposisi. Penelitian ini  bertujuan menganalisis  pengaruh  dari sistem multipartai terhadap lemahnya peran oposisi, khususnya dengan studi pada hasil pemilu 2024. Logika accountability trap dari Dan Slater (2004) akan menjadi dasar dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang dikuatkan dengan  perhitungan  indeks effective  number  of  parliamentary  parties (ENPP).  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sistem  multipartai  cenderung  melemahkan oposisi karena keharusan untuk mengakomodir kepentingan banyak partai politik demi jalannya pemerintahan dengan lancar.

## ABSTRACT
A multiparty system has been a characteristic of Indonesia since the 1998 reform, but this multiparty system actually creates a dilemma in the form of weakening the  role  of  the  opposition.  This  research  aims  to  analyze  the  influence  of  the multiparty system on the weak role of the opposition, especially with a study on the results of the 2024 election. The accountability trap logic of Dan Slater (2004) will be the basis of this study. The method used in this study is qualitative which is  corroborated  by  calculating  the  effective  number  of  parliamentary  parties (ENPP) index. The results of this study conclude that the multiparty system tends to weaken the opposition because of the necessity to accommodate the interests of many political parties for the smooth running of government.

## Pendahuluan
Menjamurnya partai politik di  Indonesia pasca reformasi 1998 adalah residu dari dibukanya keran demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Dalam setiap pemilihan umum (pemilu) selalu ada partai politik baru yang berpartisipasi. Pada pemilu  2019  terdapat  empat  partai  politik  pendatang,  yaitu  Partai  Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Sementara itu, pada pemilu 2024 juga terdapat empat partai politik pendatang yang berpartisipasi, yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, dan Partai Ummat.
Kendati  demikian,  menjamurnya  partai  politik  bukan  berarti  dapat  menjadi ukuran  demokrasi  yang  ideal  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  dengan  banyaknya partai politik di Indonesia justru tidak diimbangi dengan dibukanya demokratisasi dalam ruang pencalonan presiden karena adanya aturan ambang batas pencalonan presiden. Maka dari itu, banyaknya partai politik belum tentu menjadi indikator dari demokrasi  yang  baik,  justru  dapat  berpotensi  menyumbang  lahirnya  koalisi pemerintahan yang terlalu besar karena harus mengakomodasi kepentingan banyak partai politik (Abra, 2022).
Indonesia  sebagai  negara  yang  menggabungkan  sistem  pemerintahan presidensialisme  dengan  sistem  kepartaian  multipartai  selalu  berpotensi menghadapi  dilema  akan  kebuntuan  relasi  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Scott Mainwaring  dalam    Firman  Manan  (2017)  menyebutkan  bahwa  kombinasi  antara sistem  presidensialisme  dengan  sistem  multipartai  memungkinkan  lahirnya kebuntuan dan kelumpuhan dalam relasi antara eksekutif dengan legislatif.
Akan  tetapi,  jika  melihat  dinamika  relasi  eksekutif-legislatif  pada  rezim pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi),  baik  di  periode  pertama  dan  kedua,  dapat dilihat  bahwa  peran  oposisi  semakin  menghilang.  Konsolidasi  politik  yang dilakukan  Jokowi  terhitung  cepat  dan  dapat  disebut  sebagai  sebuah  manuver, khususnya pada rentang tahun 2014 hingga 2016, di mana Jokowi berhasil menarik mayoritas  parlemen  menjadi  pendukung  pemerintah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam tabel 1.
Tabel 1. Komposisi Persentase Partai Parlemen Juli 2014-Juli 2016 Waktu Pendukung Pemerintah (%) Oposisi (%) Juli 2016 69 31 September 2015 46 54 Juli 2014 37 63 Sumber: Jokowi and the New Developmentalism (Warburton, 2016).
Berdasarkan data pada tabel di atas, persentase kenaikan partai pendukung pemerintah  di  parlemen  pada  rentang  waktu  Juli  2014  hingga  2016.  Kunci keberhasilan Jokowi menekan angka oposisi di parlemen adalah dengan merangkul partai  politik  di  parlemen  yang  berseberangan  dengan  pemerintahannya. Sebagai contoh,  Koalisi  Merah  Putih  (KMP)  yakni  koalisi  partai  pemenangan  Prabowo
Subianto  dan  Hatta  Rajasa  yang  kalah  pada  pemilu  presiden  2014,  kemudian mendeklarasikan  diri  sebagai  oposisi  dan  kekuatan  penyeimbang  dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Partai-partai dalam KMP yang kala itu mendominasi mayoritas kekuasaan di parlemen dianggap menghambat jalannya pemerintahan Jokowi-JK, hal ini tampak pada sengitnya pertarungan dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR dan DPR (Gabrillin, 2016) Sehingga, manuver untuk memperoleh dukungan dalam parlemen dilakukan Jokowi dengan merangkul sejumlah partai yang tergabung dalam KMP.
Manuver yang dilakukan Jokowi berhasil memutar haluan politik mayoritas partai  dalam  KMP  untuk  memihak  pemerintah.  Bergabungnya  Partai  Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  ke  dalam  pemerintah,  praktis  menyisakan  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada koalisi KMP dan melemahkan kekuatan  oposisi  di  parlemen.  Lalu,  di  periode  keduanya,  Jokowi  kembali melakukan manuver untuk menekan oposisi dengan merangkul Prabowo Subianto, rivalnya  dalam  pemilu  2019,  untuk  bergabung  ke  dalam  kabinet  sebagai  Menteri Pertahanan.
Selain itu, menjelang akhir periode kepemimpinannya, Jokowi menyediakan tempat bagi Partai Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet dengan memberikan kursi  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional kepada  Agus  Harimurti  Yudhoyono,  Ketua  Umum  Partai  Demokrat  (Guritno  & Ihsanuddin,  2024).  Merapatnya  Gerindra  dan  Demokrat  ke  dalam  pemerintah meninggalkan  PKS  sebagai  satu-satunya  partai  yang  secara  konsisten  menjadi oposisi sepanjang pemerintahan Jokowi.
Meskipun  sistem  kepartaian  multipartai  yang  diterapkan  di  Indonesia berujung  pada  kewajiban  untuk  merangkul  serta  mengakomodir  kepentingan seluruh  partai  politik  supaya  pemerintahan  dapat  dijalankan  dengan  lancar. Namun,  jika  dilihat dari  bagaimana  Jokowi  merangkul  partai  politik  di  parlemen untuk menjadi pendukung pemerintah justru melahirkan situasi di mana kekuatan oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan melemah.
Melemahnya peran oposisi dapat terlihat pada proses perumusan Rancangan Undang-undang  (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan Jokowi dengan cepat disahkan menjadi  undang-undang.  Meskipun  sempat  menghadapi  derasnya  protes  publik dan  penolakan  dari  Partai  Demokrat  dan  PKS,  pemerintah  dan  DPR  tetap bersikukuh (Hakim & Meiliana, 2020).
Konfigurasi  partai  politik  di  parlemen  kala  itu  praktis  menguntungkan pemerintahan  Jokowi  untuk  leluasa  mengusulkan  kebijakan  lantaran  mendapat dukungan penuh partai koalisi di parlemen. Ketidakseimbangan kekuasaan ini telah melemahkan  peran  oposisi  sebagai checks  and  balances dalam  mengawasi  dan mempengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah atau mayoritas parlemen.
Apa  yang  dilakukan  Jokowi  berpotensi  untuk  diteruskan  oleh  presiden- presiden  berikutnya.  Hal  ini  juga  dapat  divalidasi  melalui  wacana  pembentukan koalisi besar dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024 lalu. Peran oposisi dapat  semakin  dilemahkan  bahkan  hilang  apabila  wacana  tersebut  diwujudkan dalam pemerintahan selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  suara  pemilihan  legislatif  pemilu  2024  yang sudah  ditetapkan  melalui  Keputusan  KPU  Nomor  360 Tahun  2024  menempatkan delapan partai politik yang berhasil lolos ke DPR karena memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Delapan  partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDI-P),  Golkar,  Gerindra,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKS, PAN, dan Demokrat.
Empat  dari  delapan  partai  yang  lolos  ke  parlemen,  yaitu  Golkar,  Gerindra, PAN, dan Demokrat adalah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju  yang  mengusung  Prabowo-Gibran  dalam  pemilu  2024  lalu  (Beni  Jo,  2023). Pasca Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, PKB dan Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pemerintahan selanjutnya (Fajar, 2024). Dengan dukungan tersebut, praktis menyisakan PDIP dan PKS sebagai partai politik parlemen yang belum menyatakan sikapnya secara tegas akan menjadi oposisi  atau  partai  pendukung  pemerintah.  Maka  dari  itu,  pada  pemerintahan selanjutnya, peran oposisi akan semakin melemah jika melihat minimal enam dari delapan atau 75% partai parlemen menjadi pendukung pemerintah.
Selanjutnya,  delapan  partai  yang  lolos  parlemen  pada  periode  2024  hingga 2029 akan membentuk sistem kepartaian multipartai. Hasil pemilu sejak 1999 selalu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai, sekalipun telah diterapkan  mekanisme  ambang  batas  parlemen  sejak  pemilu  2009  untuk menyederhanakan partai politik. Hasil pemilu sejak 1999 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Pemilu di Era Reformasi Tahun Pemilu Jumlah Partai dalam Pemilu Ambang Batas Parlemen (%) Jumlah Partai Lolos Parlemen 1999 48 0 21 2004 24 0 17 2009 38 2,5 9 2014 12 3,5 10 2019 16 4 9 2024 18 4 8
Sumber:  Data  pemilu  1999-2019  diambil  dari  Putusan  MK  Nomor  116/PUU-XXI/2023  (Mahkamah Konstitusi,  2023).  Data  pemilu  2024  diambil  dari  penetapan  rekapitulasi  suara  KPU  (Komisi Pemilihan Umum, 2024).
Berdasarkan  tabel  2  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  meskipun  telah menerapkan  mekanisme  ambang  batas  parlemen,  sistem  kepartaian  multipartai
selalu  berlaku  di  Indonesia.  Sistem  kepartaian  multipartai  inilah  yang  membuat banyak kepentingan harus diakomodir oleh rezim pemerintahan supaya mendapat dukungan mayoritas parlemen dalam menjalankan kebijakan.
Politik merangkul tersebut kemudian melemahkan peran oposisi. Dan Slater dalam  (Hanafi, 2015) menyebutkan bahwa fenomena tersebut dapat diidentifikasi sebagai  a ccountability  trap atau  jebakan  akuntabilitas.  Fenomena accountability  trap muncul  akibat  kegagalan  partai  politik  menjalankan  fungsi checks  and  balances di dalam pemerintahan.  Lebih lanjut, disebutkan sejak pemilu 1999, partai politik di Indonesia  cenderung  membentuk  sebuah  kartel  untuk  mencegah  sekaligus melemahkan oposisi (Slater, 2004).
Analisis Slater mengenai accountability trap tersebut akan menjadi dasar dalam penelitian  ini  untuk  menganalisis  bagaimana  sistem  kepartaian  multipartai  yang diterapkan  di  Indonesia  justru  melahirkan  keengganan  partai  politik  untuk memunculkan  oposisi.  Selain itu,  penelitian ini  juga  akan  menganalisis  pengaruh sistem  kepartaian  terhadap  potensi  semakin  melemahnya  peran  oposisi  dengan menyandarkannya kepada hasil pemilu 2024 yang menempatkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan wacana pembentukan koalisi besar  pemerintahannya  serta  hubungannya  dengan  delapan  partai  yang  lolos  ke parlemen.
Penelitian ini juga akan menganalisis klasifikasi sistem kepartaian melalui dua indikator, yaitu hasil perolehan kursi parlemen berdasarkan hasil pemilu 2024 dan indeks effective number of parliamentary parties (ENPP).  Dalam menentukan klasifikasi sistem  kepartaian  berdasarkan  hasil  perolehan  kursi  parlemen  akan  digunakan klasifikasi sistem kepartaian yang dirumuskan oleh Blondel (Wolinetz dalam Katz &  Crotty,  2019).  Sementara  itu,  untuk  menentukan  klasifikasi  sistem  kepartaian berdasarkan  indeks  ENPP  akan  digunakan  klasifikasi  sistem  kepartaian  yang dirumuskan oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019).
Penelitian  terdahulu  memiliki  perbedaan  yang  cukup  mencolok.  Emy  Hajar Abra  (2022) melalui  artikel  berjudul  “Efektivitas  Sistem  Multipartai  di  Indonesia dalam  Bingkai  Konst itusi”  menitikberatkan  pada  kemampuan  sistem  multipartai mendukung sistem pemerintahan presidensial sehingga tidak menghasilkan koalisi pemerintahan  yang  terlalu  “gemuk”. Penelitian  berjudul  “Relevansi Parliamentary Threshold dan  Sistem  Kepartaian  di  Indo nesia”  memiliki  kemiripan  dengan penelitian  ini  karena  juga  membahas  mengenai  indeks  ENPP.  Penelitian  tersebut lebih  menitikberatkan  pada  penyederhanaan  partai  politik  melalui  mekanisme ambang  batas  parlemen  dengan  fokus  pada  pemilu  2009  dan  2014  (Ansari  et  al., 2022).
Adapun  penelitian  lain  dari  Rishan  (2020) yang  berjudul  “Risiko  Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia” yang menitikberatkan pada risiko koalisi  gemuk  dalam  sistem  presidensial  Indonesia  dan  menawarkan  alternatif dengan  penguatan  sistem  presidensial  melalui  perubahan  UUD  dan
penyederhanaan  partai  politik.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini  secara khusus menitikberatkan pada pola sistem kepartaian yang terbentuk melalui hasil pemilu  2024  berdasarkan  perolehan  kursi  dan  jumlah  efektif  partai  politik  di parlemen. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pola sistem kepartaian yang terbentuk mempengaruhi distribusi kekuasaan antar partai politik di parlemen.
Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan terkait sistem kepartaian dan dinamika politik Indonesia. Pertama, dengan mendalami fenomena accountability  trap yang  diidentifikasi  oleh  Dan  Slater,  penelitian  ini  dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana akuntabilitas pemerintah dapat terjebak dalam  koalisi  besar  yang  melemahkan  oposisi. Kedua,  penelitian ini  memberikan analisis yang komprehensif tentang klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan indeks Effective  Number  of  Parliamentary  Parties (ENPP)  yang  mempengaruhi  fragmentasi politik  di  parlemen.  Selain  dapat  mengidentifikasi  pola  kepartaian,  penelitian  ini juga dapat menjadi dasar studi komparatif dengan sistem kepartaian di negara lain yang  menerapkan  mekanisme  serupa. Ketiga,  penelitian  ini  memiliki  relevansi praktis bagi perumusan kebijakan dan reformasi politik di Indonesia. Temuan pada penelitian  ini  dapat  menjadi  rujukan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  memperkuat checks  and  balances dalam  pemerintahan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak hanya  berkontribusi  pada  pemahaman  teoritis  dan  akademik,  tetapi  juga menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

## Metode
Penelitian  ini  akan  mengelaborasi  antara  metode  kualitatif  dengan  formula hitung indeks ENPP.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang  dikumpulkan  dengan  beberapa  teknik,  yaitu qualitative  observation dan qualitative  document (Creswell,  2014).  Data  yang  sudah  dikumpulkan  akan divalidasi melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan beberapa sumber lain (Sugiyono, 2013).
Tahapan terakhir, data akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman  (Hardani,  2020)  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan,  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Data akan ditampilkan menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  data-data yang didapatkan akan digambarkan secara sistematis melalui uraian-uraian kalimat yang dapat ditarik sebagai kesimpulan.
Untuk  memperkuat  metode  penelitian  kualitatif  tersebut,  penelitian  ini  juga akan  menggunakan  formula  hitung,  yaitu effective  number  of  parliamentary  parties (ENPP). ENPP merupakan metode untuk mengukur relevansi partai politik dalam parlemen saat berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Rumus ENPP yang
disusun  oleh  Laakso  dan  Taagepera  dalam  Supriyanto  dan  Mellaz  (2011)sebagai berikut:
ENPP = 1/(∑si)² = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4…… Sn)
Si  adalah  jumlah  kursi  parlemen  dan  s1,  s2,  sn  adalah  jumlah  kursi  partai politik. Indeks ENPP akan digunakan untuk mengukur sejauh mana 8 partai politik yang  lolos  ke  DPR  dalam  pemilu  2024  bisa  saling  berinteraksi  dan  relevansi kekuatan antar partai politik berdasarkan perolehan kursi.
Alasan digunakannya metode kualitatif adalah karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Lalu, metode kualitatif yang disandingkan dengan formula hitung indeks ENPP bertujuan untuk memperkuat data  yang  ditemukan  dengan  analisis  terhadap  efektivitas  sistem  multipartai berdasarkan formula hitung yang digunakan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Perolehan Kursi Partai Politik
Dalam menganalisis bagaimana sistem kepartaian yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 2024, maka perlu diuraikan terlebih dahulu perolehan kursi dari tiap partai politik yang lolos ke DPR pada periode 2024 hingga 2029 pada tabel 3
Tabel 3. Perolehan Kursi DPR RI 2024-2029
Nama Partai Jumlah Suara Perolehan Kursi (%) Jumlah Kursi PDI-P 25.387.279 18,97 110 Golkar 23.208.654 17,59 102 Gerindra 20.071.708 14,83 86 Nasdem 14.660.516 11,90 69 PKB 16.115.655 11,72 68 PKS 12.781.353 9,14 53 PAN 10.984.004 8,28 48 Demokrat 11.283.160 7,56 44 Total Kursi 580
Sumber: Data perolehan suara partai politik didapatkan dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Data perolehan kursi didapatkan dari (Mantalean & Rastika, 2024)
Berdasarkan data tersebut, maka terdapat delapan partai politik yang memiliki wakil di parlemen pada periode 2024 hingga 2029. Delapan partai politik ini akan membentuk sistem kepartaian yang dijalankan hingga periode pemilu berikutnya. Secara  permukaan,  dengan  adanya  delapan  partai  politik  di  parlemen,  sistem multipartai menjadi sistem yang digunakan. Namun, bila menggunakan klasifikasi sistem kepartaian yang dirumuskan oleh Blondel (Wolinetz dalam  Katz & Crotty, 2019) yang mengelompokkan sistem kepartaian sebagai berikut:
1. Sistem dua partai yang terbentuk ketika adanya dua partai yang memperoleh lebih dari 89% kursi parlemen seperti di negara Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Austria, dan Inggris.
2. Sistem dua setengah partai yang memperoleh 75%-80% kursi parlemen dengan rerata perbedaan sebesar 10,5% antara partai terbesar pertama dengan partai terbesar kedua seperti di negara Jerman, Irlandia, dan Kanada.
3. Sistem  multipartai  pre-dominan  yang  terbentuk  ketika  40%  atau  lebih perolehan  kursi  di  parlemen  dikuasai  oleh  satu  partai  seperti  di  negara Denmark, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Italia.
4. Sistem  multipartai  tanpa  partai  pre-dominan  yang  terjadi  ketika  tidak  ada satupun partai yang memperoleh kursi hingga 40% seperti di negara Belanda, Swiss, Perancis, dan Finlandia.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka Indonesia dalam lima tahun ke depan akan membentuk sistem multipartai tanpa partai pre-dominan. Sistem ini terbentuk karena  tidak  ada  satupun  partai  di  DPR  yang  memperoleh  minimal  40%  kursi parlemen.  PDI-P  sebagai  pemenang  pemilu  hanya  memperoleh  18,97%  kursi parlemen atau sebanyak 110 kursi.
Sistem  multipartai  tanpa  partai  pre-dominan  ini  sendiri  sudah  menjadi  pola yang secara rutin terbentuk di setiap pemilu sejak era reformasi. PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 1999, 2014 dan 2019 secara berurutan hanya meraih  154 kursi atau 30,8% dari total kursi parlemen pada pemilu 1999, 109 kursi atau 18,95% dari total kursi  parlemen  pada  pemilu  2014,  serta  128  kursi  atau  22,26%  dari  total  kursi parlemen pada pemilu 2019.
Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 hanya meraih 148 kursi atau 26,42% dari total kursi parlemen. Partai Golkar yang memenangi pemilu 2004 juga hanya meraih 127 kursi atau 23,09% dari total kursi parlemen.  Tanpa adanya partai yang menguasai perolehan kursi hingga 40% dalam setiap pemilu di era reformasi, maka sistem kepartaian yang terbentuk secara konsisten di parlemen adalah sistem kepartaian multipartai tanpa partai pre-dominan.

## 2. Klasifikasi  Sistem  Kepartaian  Berdasarkan  Indeks  Effective  Number  of Parliamentary Parties (ENPP)
Dalam  pembahasan  sebelumnya,  telah  diketahui  bahwa  sistem  kepartaian  yang terbentuk  berdasarkan  perolehan  kursi  adalah  multipartai  tanpa  partai  pre- dominan. Dengan tidak adanya partai yang dominan di parlemen, maka distribusi kekuasaan akan menjadi lebih merata, namun di sisi lain juga memungkinkan untuk terjadi  kelumpuhan  akibat  banyaknya  partai  di  parlemen.  Maka  dari  itu, pembahasan  ini  akan  melengkapi  klasifikasi  sistem  kepartaian  melalui  indeks Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP).
Indeks ENPP digunakan untuk menghitung efektivitas jumlah partai politik di parlemen.  Sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  rumus  perhitungan indeks ENPP adalah:

## ENPP = 1/(∑si)² = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4…… Sn).
Si adalah jumlah kursi parlemen dan s1, s2, sn adalah jumlah kursi partai politik.
Ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung indeks ENPP, yaitu menghitung proporsi perolehan kursi tiap partai dibandingkan dengan total kursi parlemen,  lalu  angka  seluruh  proporsi  perolehan  kursi  partai  tersebut  akan dikuadratkan  lalu  dijumlah,  terakhir  hasil  penjumlahan  tersebut  akan  menjadi pembagi dari angka 1.
Ilustrasi perhitungan indeks ENPP berdasarkan hasil pemilu 2024 dapat dilihat melalui tabel 4
Tabel 4. Indeks ENPP DPR RI 2024-2029 Partai Politik Perolehan Kursi %si (Perolehan Kursi/Jumlah Kursi Parlemen) si 2 ENPP 1/ ∑si 2
PDI-P 110 0,18 0,04 6,25 Golkar
102 0,17 0,03 Gerindra 86 0,14 0,02 Nasdem 69 0,11 0,02 PKB 68 0,11 0,02 PKS 53 0,09 0,01 PAN 48 0,08 0,01 Demokrat 44 0,07 0,01 Jumlah Kursi 580 ∑si 2 0,16
Sumber: Perhitungan oleh penulis
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut  didapatkan  bahwa  indeks  ENPP parlemen  pada  periode  2024  hingga  2029  adalah  6,25  yang  mengartikan  bahwa konsentrasi  kursi  mayoritas  hanya  dimiliki  oleh  enam  partai  politik.  Artinya  dari delapan partai politik yang lolos ke parlemen, hanya ada enam partai politik, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PKS yang menguasai mayoritas kursi sekaligus konsentrasi pengaruh politik di dalam parlemen. Dua partai lainnya, yaitu PAN dan Demokrat, berdasarkan perhitungan indeks ENPP, tidak memiliki cukup pengaruh politik di dalam parlemen.
Setelah mendapatkan hasil perhitungan indeks ENPP, maka klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan indeks tersebut dapat dikategorikan dengan menyandarkannya kepada klasifikasi sistem kepartaian yang disusun oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019), pada tabel 5.
Jika menyandarkan indeks ENPP parlemen Indonesia yang ada di angka 6,25 dengan  klasifikasi  sistem  kepartaian  menurut  Siaroff  tersebut,  maka  sistem kepartaian  yang  terbentuk  berdasarkan  hasil  pemilu  2024  adalah  multipartai
ekstrem dengan kekuatan yang seimbang antar partai. Jadi, di antara enam partai politik  yang  menguasai  konsentrasi  kursi  mayoritas  di  DPR,  semuanya  memiliki kekuatan yang cenderung seimbang dan tidak terpusat di satu atau dua partai saja.
Tabel 5. Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Indeks ENPP
Sistem Kepartaian Indeks ENPP Dua Partai 1,92 Dua Setengah Partai 2,56 Multipartai Moderat dengan Satu Partai Dominan 2,95 Multipartai Moderat dengan Dua Partai Dominan 3,17 Multipartai Moderat dengan Kekuatan yang Seimbang antar Partai 3,69 Multipartai Ekstrem dengan Satu Partai Dominan 3,96 Multipartai Ekstrem dengan Dua Partai Dominan 4,41 Multipartai Ekstrem dengan Kekuatan yang Seimbang antar Partai 5,56
Sumber: Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019)
Hasil  pemilu  di  era  reformasi  juga  selalu  membentuk  sistem  kepartaian multipartai seperti dalam tabel 6 berikut:
Tabel 6. Hasil Pemilu 1999-2019 dan Indeks ENPPnya Tahun Pemilu Partai Politik di DPR Indeks ENPP 1999 21 4,7 2004 17 7,1 2009 9 6,2 2014 10 8,2 2019 9 7,5
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi, 2023)
Dapat dilihat dari tabel 6 bahwa indeks ENPP pada pemilu 1999 hingga 2019 selalu  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  sistem  kepartaian  multipartai sebagaimana yang dirumuskan oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019). Letak perbedaannya hanya pada pemilu 1999 yang membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrem dengan dua partai dominan, sementara sisanya secara konsisten membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrem dengan kekuatan yang seimbang antar partai.
Beda halnya dengan penelitian Ansari et al., (2022) yang menyatakan bahwa ambang batas parlemen tidak memiliki implikasi terhadap penyederhanaan partai politik pada hasil pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa peningkatan ambang batas parlemen sebesar 4% mengurangi jumlah partai politik yang  lolos  ke  parlemen  dari  yang  sebelumnya  hanya  sembilan  partai  pada  hasil pemilu 2019 menjadi delapan partai pada hasil pemilu 2024.

## 3. Distribusi Kekuasaan Parlemen dalam Sistem Multipartai di Indonesia
Analisis  dalam  pembahasan  sebelumnya  menghasilkan  kesimpulan  bahwa sistem  kepartaian  yang  terbentuk  dari  hasil  pemilu  sejak  reformasi  adalah multipartai. Klasifikasi berdasarkan perolehan kursi membentuk sistem kepartaian multipartai  tanpa  partai  pre-dominan,  sementara  klasifikasi  berdasarkan  indeks ENPP  membentuk  sistem  kepartaian  multipartai  ekstrem  dengan  kekuatan  yang seimbang antar partai.
Kecenderungan  sistem  multipartai  tanpa  dominasi  satu  atau  dua  karena seimbangnya kekuatan antara partai politik di parlemen menuntut adanya distribusi kekuasaan  yang  merata  antar  partai.  Distribusi  kekuasaan  secara  merata  tersebut dapat  dilihat dari  bagaimana  pimpinan  DPR  dibagi  untuk  lima  partai  terbesar  di parlemen. Ketua DPR untuk partai pemenang pemilu, dan empat Wakil Ketua DPR untuk empat partai terbesar lainnya. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Hal tersebut diatur dalam pasal 427D yang berbunyi:
a. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR;
b. Ketua  DPR  ialah  anggota  DPR  yang  berasal  dari  partai  politik  yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;
c. Wakil  Ketua  DPR  ialah  anggota  DPR  yang  berasal  dari  partai  politik  yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Dengan  pengaturan  tersebut,  maka  komposisi  pimpinan  DPR  pada  periode
2024 hingga 2029 adalah Ketua DPR berasal dari PDI-P, dan empat Wakil Ketua DPR berasal dari Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Hanya PKS, PAN, dan Demokrat yang tidak mendapatkan kursi pimpinan. Distribusi ini linear dengan indeks ENPP sebesar  6,25  yang  menempatkan  hanya  maksimal  enam  partai  yang  memegang konsentrasi  kursi  mayoritas  dan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pengambilan keputusan parlemen.
Selain  melalui  pimpinan  DPR,  distribusi  kekuasaan  parlemen  yang  merata antar partai politik juga dapat dilihat melalui komposisi pimpinan komisi. Misalnya Komisi  VIII  DPR  periode  2019-2024  yang  membawahi  urusan  agama,  sosial, kebencanaan,  pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan  anak  menjadi  milik PAN yang tidak masuk ke dalam lima besar partai terbesar di DPR sehingga tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR.
Pola sistem multipartai ekstrem dengan distribusi kekuasaan yang merata ini membuat  seluruh  partai  di  DPR  dapat  dihitung  untuk  masuk  ke  dalam  sistem kepartaian. Mengutip  Wolinetz  dalam  Katz dan  Crotty  (2019)  yang  menyebutkan bahwa dalam menentukan partai mana yang bisa diikutkan dalam klasifikasi sistem kepartaian dapat digunakan dua metode, yaitu semua partai dihitung atau sebagian
dikecualikan berdasarkan ukuran tertentu. Sebagai contoh, Alan Ware dalam (Katz & Crotty, 2019) menyebutkan  bahwa  partai  politik  dengan  kursi  kurang  dari  3%  dari jumlah kursi parlemen tidak perlu dihitung dalam pembentukan sistem kepartaian.
Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer,  partai  politik  dengan  perolehan kursi  kurang  dari  3%  dianggap  tidak  cukup  kuat  untuk  membangun  koalisi. Sementara,  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  partai  politik  dengan perolehan kursi di bawah 3% dianggap tidak memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan  keputusan  di  parlemen  ataupun  mempengaruhi  kebijakan  dari eksekutif.

## 4. Hilangnya Peran Oposisi dalam Sistem Multipartai di Indonesia
Melalui  klasifikasi  sistem  kepartaian  menurut  Blondel  dan  Siaroff  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  kecenderungan  sistem  kepartaian  yang  terbentuk  di Indonesia  adalah  multipartai  ekstrem  tanpa  partai  yang  dominan  atau  kekuatan yang  seimbang  antar  partai  politik  di  parlemen.  Kecenderungan  ini  membentuk kebiasaan politik tanpa oposisi atau oposisi yang lemah.
Manuver yang dilakukan Jokowi pada rentang waktu Juli 2014 hingga Juli 2016 untuk  memperkuat  koalisi  pendukung  pemerintahannya  menjadi  pemicu  dari semakin lemahnya peran oposisi. Jokowi melakukan apa yang disebut oleh Mietzner dalam  (Warburton,  2016)  sebagai  pendekatan  koersif,  yaitu  dengan  melakukan intervensi  terhadap  dinamika  internal  partai  politik  oposisinya  dan  memastikan faksi  yang  mendukung  pemerintahannya  mengambil  kontrol  di  dalam  partai tersebut.
Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kontestasi internal di antara tiga partai pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang menjadi rival Jokowi dalam pemilu 2014, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Pasca kekalahan Prabowo-Hatta dalam pemilu  2014,  ketiga  partai  tersebut  mengadakan  kongres  untuk  memilih  ketua umum baru yang menghadirkan persaingan antara faksi pro pemerintah dan faksi oposisi.
Perebutan  posisi  ketua  umum  Partai  Golongan  Karya  diikuti  oleh  Agung Laksono  sebagai  representasi  faksi  pro  pemerintah  dan  Aburizal  Bakrie  sebagai representasi  faksi  oposisi.  Lalu,  persaingan  di  internal  Partai  Persatuan Pembangunan  melibatkan  Muhammad  Romahurmuziy  sebagai  faksi  pro pemerintah  dan  Suryadharma  Ali  sebagai  faksi  oposisi.  Terakhir,  Zulkifli  Hasan sebagai  faksi  pro  pemerintah  dengan  Hatta  Rajasa  sebagai  faksi  oposisi  bersaing untuk posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Warburton, 2016)
Hal  tersebut  penting  untuk  dielaborasi  dengan  apa  yang  disampaikan sebelumnya  sebagai  sebuah accountability  trap, kondisi  di  mana  partai  politik  di parlemen  gagal  menjalankan  fungsi checks  and  balances sehingga  mencegah  atau melemahkan  peran  oposisi.  Pelemahan  oposisi  tersebut  nyatanya  juga  didukung oleh sebagian elit politik. Contohnya oleh Bambang Soesatyo, Ketua MPR sekaligus
elit  Partai  Golongan  Karya  yang  menyampaikan  pemerintahan  Indonesia  tidak butuh oposisi karena yang dibutuhkan adalah gotong royong (Hamida, 2024)
Sesuai apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa sejauh ini sudah ada enam dari delapan  atau  75%  partai  politik  parlemen  menyatakan  dukungan  kepada pemerintahan  Prabowo-Gibran,  meskipun  terdapat  latar  belakang  koalisi  pemilu dan ideologi politik yang berbeda dari keenam partai parlemen tersebut. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut oleh (Ambardi, 2009) sebagai kartelisasi, yaitu ketika partai politik secara berbarengan mengabaikan ideologi, nilai, atau program agar dapat bertahan sebagai suatu koalisi.
Politik  kartel  memiliki  perbedaan  dengan  membangun  koalisi  karena  kartel mengkooptasi  semua  partai  politik  besar  menjadi  aliansi  nasional,  sekaligus meminggirkan  partai-partai  kecil  dari  proses  tersebut.  Menurut  Slater  dalam (Hanafi, 2015), berakhirnya orde baru di Indonesia  melahirkan politik dan pemilu yang  lebih  kompetitif,  namun  tidak  secara  otomatis  melahirkan  elit  politik  yang kompetitif.
Sementara,  sejalan  dengan  penelitian  Rishan  (2020),  penelitian  ini menambahkan analisis mendalam mengenai risiko koalisi besar dengan fokus pada dampak spesifik distribusi dan konsolidasi kekuasaan terhadap akuntabilitas partai- partai dalam pemerintah yang enggan memunculkan bahkan melemahkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.
Partai  parlemen  pendukung  pemerintahan  Prabowo-Gibran  menjadi mayoritas di dalam parlemen. Untuk mengukur seberapa besar partai pendukung pemerintah di parlemen pada periode yang akan datang dapat dilihat dari tabel 7. Dapat  dilihat  dalam  tabel  tersebut  bahwa  71,89%  kursi  parlemen  diduduki  oleh partai pendukung pemerintah dan hanya 28,10% yang diduduki oleh partai oposisi atau  partai  yang  belum  menentukan  sikap.  Keadaan  ini  membentuk  suatu komposisi  yang  tidak  seimbang  yang  melahirkan  koalisi  pemerintah  mayoritas karena persentase penguasaan kursinya mencapai lebih dari 70% (Siboy, 2021).
Tabel 7. Perbandingan Komposisi Partai Pendukung Pemerintah dan Partai Oposisi pada
periode 2024-2029 Partai Pendukung Pemerintah Jumlah Kursi Partai Oposisi / Partai yang Belum Menentukan Sikap Jumlah Kursi Golkar 102 PDI-P 110 Gerindra 86 Nasdem 69 PKB 68
PKS 53 PAN 48 Demokrat 44 Jumlah 417 Jumlah 163 Persentase 71,89% Persentase 28,10% Sumber: Olahan penulis
Dengan  mayoritas  parlemen  dikuasai  partai  pendukung  pemerintah,  maka peran  oposisi  dalam  pemerintahan  yang  akan  datang  berpotensi  semakin  lemah. Bahkan,  dalam  kondisi  terburuk,  peran  oposisi  dapat  dihilangkan  karena kecenderungan politik kartel yang dilakukan oleh partai-partai di parlemen. Seperti yang  disampaikan  (Slater,  2004)  sebelumnya  bahwa  aliansi  besar  pendukung pemerintah di parlemen cenderung mencegah atau melemahkan oposisi.
Berkaca  pada  penelitian  sebelumnya,  Emy  Hajar  Abra  (2022)  menyatakan bahwa sistem multipartai efektif mendukung sistem pemerintahan presidensial dan tidak  menghasilkan  koalisi  yang  terlalu  besar.  Sementara,  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  sistem  multipartai,  koalisi  besar  tetap terbentuk  bahkan  melemahkan  peran  oposisi  yang  mengarah  pada  fenomena accountability trap .
Implikasi  paling  nyata  dari  melemahnya  oposisi  adalah  prinsip checks  and balances yang sulit untuk berjalan dengan seimbang karena ketimpangan kekuatan antara oposisi dengan pendukung pemerintah. Contoh kasus yang memperlihatkan lemahnya  oposisi  dalam  mengimbangi  kekuatan  pendukung  pemerintah  adalah pengesahan  Revisi  Undang-Undang  KPK  hingga Omnibus  Law Undang-Undang Cipta Kerja.  Jika  melihat  pada  proyeksi  komposisi  kekuatan  politik  pasca  pemilu 2024,  maka  akan  sangat  mungkin  peran  oposisi  semakin  dinihilkan  dalam menjalankan prinsip checks and balances .
Dalam konteks politik Indonesia hari ini, sistem multipartai memiliki sejumlah kelebihan  dalam  menghadirkan  representasi  politik  dari  berbagai  kelompok masyarakat  tak  terbatas  pada  etnis,  budaya,  dan  agama.  Selain  meningkatkan partisipasi  politik,  sistem  multipartai  juga  mendorong  inovasi  kebijakan  melalui persaingan politik yang sehat. Dengan banyaknya partai yang bersaing, maka ide dan  alternatif  kebijakan  yang  responsif  dan  inklusif  muncul  untuk  menjawab kebutuhan  masyarakat.  Namun,  sistem  multipartai  juga  menghadapi  beberapa tantangan.
Dalam  sistem  multipartai,  partai-partai  cenderung  berkoalisi  untuk mengkonsolidasikan  kekuasaan,  yang  seringkali  mengarah  pada  melemahnya peran oposisi sebagai elemen penting dalam sistem checks and balances . Fenomena ini tercermin  dalam  konsep accountability  trap ,  di  mana  partai-partai  yang  berkoalisi cenderung  membentuk  kartel  politik  untuk  melemahkan  fungsi  pengawasan  dan kritik dari oposisi. Minimnya pengawasan dari oposisi dapat membuat pemerintah berjalan tanpa kontrol yang memadai dalam pengambilan keputusan politik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dalam  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem kepartaian  yang  terbentuk  secara  konsisten  di  Indonesia  sejak  reformasi  adalah multipartai. Sistem multipartai ini dapat dipahami sebagai residu dari dibukanya keran demokrasi dan partisipasi politik pasca kejatuhan rezim orde baru. Namun,
sistem multipartai yang dijalankan di Indonesia melahirkan konsekuensi yang justru berseberangan  dengan  prinsip  demokrasi,  yaitu  adanya  pelaksanaan checks  and balances oleh oposisi yang sama kuatnya dengan pendukung pemerintah.
Melemahnya peran oposisi menjadi buah dari sistem multipartai di Indonesia. Peran oposisi sebagai penyeimbang justru sengaja dibuat lemah karena banyaknya partai  politik  yang  perlu  diakomodir  kepentingannya.  Logika accountability  trap yang dijadikan dasar dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia cenderung membentuk sebuah kartel untuk mencegah sekaligus melemahkan oposisi.
Pelemahan  oposisi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  manuver  yang  dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama dan keduanya yang menarik mayoritas partai politik  di  parlemen  menjadi  pendukung  pemerintah  dengan  mengintervensi internal  partai  politik  terkait.  Rezim  mendukung  faksi  partai  yang  mendukung pemerintahan untuk mengambil alih partai politik dari kendali oposisi.
Fenomena  ini  perlu  menjadi  catatan  penting  dalam  mengevaluasi  kembali sistem  kepartaian  di  Indonesia.  Beberapa  alternatif  bisa  diuji  coba  mulai  dari penguatan ideologi partai politik sehingga koalisi yang terbentuk bisa berbasis nilai bukan  kepentingan,  hingga  penghapusan  mekanisme  ambang  batas  parlemen sehingga  partai  politik  yang  masuk  ke  parlemen  bisa  semakin  beragam.  Hal  ini penting untuk memperkuat peran oposisi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan politik.
Secara  teoritis,  penulis  memberikan  beberapa  saran  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  menyempurnakan  penelitian  ke  depan.  Peneliti  diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian lain untuk menunjukkan faktor lain yang turut  mempengaruhi  melemahnya  peran  oposisi  seperti  kuatnya  konsolidasi kekuasaan  politik  Presiden  Jokowi  dan  pola  oposisi  alternatif  sebagai  upaya penguatan peran oposisi.
Secara praktis, peneliti menyarankan masyarakat sipil untuk mengambil peran sebagai  oposisi  alternatif  yang  turut  mengawasi  jalannya  pemerintahan.  Peneliti juga  merekomendasikan  pembuat  kebijakan  membentuk  pengaturan  terkait pembentukan  fraksi  koalisi  pemerintah  dan  fraksi  oposisi  di  parlemen  melalui peraturan DPR.

## Referensi
Abra, E. H. (2022). Problematika Sistem Multipartaidalam Bingkai Konstitusi Indonesia . 4 (2), 121 – 131. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.215
Ambardi,  K.  (2009). Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem  Kepartaian  di Indonesia Era Reformasi . Kepustakaan Populer Gramedia.
Ansari, A. N., Syamsu, S., & Ekawaty, D. (2022). Relevansi Parliamentary Threshold dan  Sistem Kepartaian di  Indonesia. Palita:  Journal of  Social  Religion  Research , 7 (1), 81 – 96. https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2851
Beni  Jo.  (2023,  December  15). Partai  Apa  Saja  yang  Mendukung  Prabowo-Gibran  di Pilpres  2024? Retrieved  May  10,  2024,  from  https://Tirto.Id/Partai-Apa-Saja- Yang-Mendukung-Prabowo-Gibran-Di-Pilpres-2024-GTk7
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative,  Quantitative, and Mixes Methods Approaches . Sage Publications, Inc.
Fajar, M. N. (2024, April 20). Prabowo Dibayangi Koalisi Gemuk, Potensi Jadi Bumerang &  Gesekan .  Retrieved  May  8,  2024,  from  https://Tirto.Id/Prabowo-Dibayangi- Koalisi-Gemuk-Potensi-Jadi-Bumerang-Gesekan-GYgP
Gabrillin, A. (2016, February 6). Koalisi Merah Putih di Titik Nadir . Retrieved May 12, 2024,fromhttps://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/02/06/10370281/Koalisi.M erah.Putih.Di.Titik.Nadir.?Page=all
Guritno, T., & Ihsanuddin. (2024, February 21). AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet,  Demokrat:  Pemilu  Sudah  Selesai,  Kita  Bersatu  Lagi .  Retrieved  May  10, 2024,  from  https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/02/21/16285211/Ahy- Terima-Pinangan-Jokowi-Masuk-Kabinet-Demokrat-Pemilu-Sudah-Selesai- Kita
Hakim,  R.  N.,  &  Meiliana,  D.  (2020,  October  21). Setahun  Jokowi- Ma’ruf:  Lemahnya Oposisi  dan  Tumbuhnya  Suara  Jalanan .  Retrieved  May  12,  2023,  from https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/10/21/17455911/Setahun-Jokowi- Maruf-Lemahnya-Oposisi-Dan-Tumbuhnya-Suara-Jalanan?Page=all
Hamida, S. R. (2024, April 12). Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi . Retrieved May 10, 2024, from
https://Nasional.Tempo.Co/Read/1855832/Bamsoet-Sebut-Pemerintahan- Indonesia-Tak-Butuh-Oposisi
Hanafi, R. I. (2015). Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial
Multipartai  di  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Politik , 12 (1),  137 – 145. https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.535
Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . CV Pustaka Ilmu Group. Katz, R. S., & Crotty, W. (2019). Handbook Partai Politik . Nusa Media.
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2024). Keputusan  KPU  Nomor  Nomor  360  Tahun  2024 tentang  Penetapan  Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .
Mahkamah  Konstitusi.  (2023). Putusan  MK  Nomor  116/PUU-XXI/2023  tentang Ambang Batas Parlemen .
Manan, F. (2017). RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM PRESIDENSIALISME MULTIPARTAI DI INDONESIA 2 2(2). 98-112.
https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198
Mantalean, V., & Rastika, I. (2024, March 22). Daftar Perolehan Kursi DPR RI 2024- 2029:  PDI-P  Terbanyak,  Demokrat  Juru  Kunci .  Retrieved  May  8,  2024  from
https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/03/22/15401341/Daftar-Perolehan- Kursi-Dpr-Ri-2024-2029-Pdi-p-Terbanyak-Demokrat-Juru-Kunci Rishan,  I.  (2020).  Risiko  Koalisi  Gemuk  Dalam  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia`.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (2). 219-240.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1
Siboy, A. (2021). Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan  Politik  (JISoP) , 3 (1),  81-90. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716
Slater, D. (2004). Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition (Issue 78). 61-92. http://www.jstor.org/stable/3351288 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Penerbit Alfabeta. Supriyanto, D., & Mellaz, A. (2011). Ambang Batas Parlemen: Pengaruh Parliamentary Threshold  terhadap  Penyederhanaan  Sistem  Kepartaian  dan  Proporsionalitas  Hasil Pemilu . Perludem.
Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 52 (3), 297 – 320. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262