## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)

## STUDI EVALUASI PROFESIONALISME AMIL ZAKAT TRADISONAL 1

## Saiful Bahri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134 Mobile Phone: 082285412130 e-mail: saifulbahri.usa@gmail.com

## Abstract
There are a numbers of professionalism results such as an aspect of recruitment, compensation,  competence,  and independence  of  entity  who  manage  zakat  asset. As basically study, understanding to Islam as in-depth theory manifested to their technical skill, what we call by amil.
Keywords: recruitment, compensation, competence, and independence

## A. Pendahuluan
Secara  garis  besar,  tugas  amil  zakat  hanya  dua,  yang  pertama  adalah mengumpulkan harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki (muslim yang wajib membayar zakat), dan selanjutnya mendistribusikannya kepada mustahik , yaitu orang-orang yang berhak menerimanya, sebagai tugas kedua. Mengenai tugas seperti mencatat, menjaga harta zakat, dan aplikasi dari fungsi sebagai bendahara merupakan tugas yang terangkum dalam kedua tugas utama di atas.
Beberapa  isu  yang  menyinggung  ranah  profesionalisme  amil  zakat seperti  mekanisme  pengangkatan,  kompensasi,  kompetensi,  dan  independensi mereka, merupakan main idea dalam kajian ini.
Kesemua  isu  itu  bisa  dinilai  dari  kurangnya  pemahaman stakeholders mengenai  tugas  amil  sebenarnya.  Atau  otentisitas  pemahaman  mereka  yang terdoktrin  dan  pudar  oleh  sistem  tidak  tepat  yang  sudah  lama  membumi  dan mengakar.
Kajian  ini  juga  bermaksud  mengungkap  tentang  profesionalisme  amil zakat tradisional, yang pada umumnya mereka yang dipercayakan oleh jama‟ah atau pengurus rumah ibadah, Masjid. Meskipun amil ini dalam tatanan general - nya  hanya  mengurus  harta  zakat  fitrah,  tapi  di  antara  mereka  juga  menerima pembayaran zakat mal . Dengan demikian, zakat  yang dimaksud pada judul di atas adalah zakat mal (zakat harta).
Meskipun kajian ini berderivasi dari isu-isu yang berkembang atau yang sudah  pernah  terjadi,  namun,  diharapkan  dari  kajian  ini  bisa  mengevaluasi berbagai kelemahan dalam sistem amil zakat tradisional seperti diwacanakan di atas.
Kajian  ini  sama  sekali  tidak  tertuju  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS), karena, dalam pengamatan dan pengetahuan penulis, lembaga ini sudah  cukup  profesional  dalam  tumbuh-kembang  perzakatan  nasional.  Sudah tentu penulis sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi mereka.
1 Disusun untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Iqtishaduna , STIE Syariah Bengkalis

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
Persoalan yang ingin penulis paparkan beserta solusi secara konseptual yang bersumber dari berbagai literatur adalah mengenai amil zakat tradisional seperti yang terdapat dalam struktur kepengurusan rumah ibadah, sebagaimana sudah  dipaparkan  sebelumnya.  Meskipun  saat  ini  mereka  juga  berkewajiban melaporkan  hasil  dari  program  kerja  mereka  kepada  pihak  atasan  yang mungkin  berada  dalam  ranah  formal,  namun  isu  yang  pernah  penulis  terima menjadi  inspirasi  dalam  merumuskan  kajian  ini,  yang  pada  muaranya  akan ditemukan win-win solution agar wajah perzakatan memberi dampak signifikan sebagaimana tujuan zakat disyariatkan.
Secara  mendasar,  batasan  yang  penulis  „ikat‟  dalam  paparan  di  atas menjadi spesifikasi kajian ini.

## B. Aspek Konseptual
Eksistensi  amil  dapat  dipahami  dari  firman  Allah  swt.  dalam  QS.  At- Taubah  [9]  ayat  103:  “ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .”
Perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. seperti disebut pada ayat di atas menjadi pemahaman secara umum bahwa dalam sistem perzakatan yang  efektif,  mesti  wujud  amil  yang  profesional  dan  amanah  seperti  yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sendiri beserta para sahabat sesudah beliau. Pada  surah  yang  sama  ayat  60,  Allah  swt.  mengklasifikasikan  bahwa
amil merupakan salah satu ashnaf (golongan yang berhak menerima zakat). Itu berarti  bahwa  legalitas  amil  di  mata  Islam  mendapat  tempat  mulia.  Dengan susah-payah mengurus zakat, maka mereka berhak mendapat bagian dari harta zakat tersebut. Dengan demikian, sangat tepat dengan apa yang dikatakan oleh M. Abdul Mannan 2 bahwa lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang terhina.
Rasulullah  saw.  mengutus  para  sahabat  untuk  dijadikan  sebagai  duta guna  mendakwahkan  agama  dan  mengambil  zakat  masyarakat  Arab. Rasulullah  saw.  juga  selektif  dalam  memilih  pegawainya,  yakni  mereka  yang agamanya kuat (saleh). 3
Selain  itu,  hadits  shahih  Bukhari-Muslim  mengatakan  bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. 4 Rasulullah saw. juga pernah berpesan kepada Muadz bin Jabal sebelum mengutusnya  ke  Yaman:  “… Kalau  mereka  mematuhimu,  beritakan  kepada mereka  bahwa  Allah  telah  mewajibkan  kepada  mereka  untuk  mengeluarkan zakat …” 5 Pengutusan  kedua  sahabat  tersebut  mengindikasikan  pentingnya pengelolaan zakat agar tercipta distribusi harta kekayaan yang optimum.
2 M.  Abdul  Mannan,  1997, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  (terj)  M.  Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 269
3 Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn,  2008, Manajeman  Syariah;  Sebuah  Kajian  Historis  dan Kontemporer , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 33-34
4 Yusuf  al-Qardhawi,  2002, Hukum Zakat (terj.)  Salman  Harun,  dkk.,  Jakarta,  Litera Antarnusa, Cet. VI, hlm. 545
5 Muhammad  Sanad  at-Thukhi,  1994, Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fikih ,  (terj) Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet. II

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
Menurut fuqaha’ (para  ahli  fikih),  bahwa  para  imam  wajib  mengirim petugas  untuk  memungut  zakat,  karena,  Rasulullah  saw.  dan  para  khalifah sesudah  beliau  mengaplikasikan  hal  tersebut. 6 Imam  yang  dimaksud  adalah penguasa atau pemerintah atau sejenisnya yang membawahi amil zakat.
Sayyid  Muhammad  Rasyid  Ridha 7 dalam  tafsirnya  al-Manar,  juz  X menulis:  “Maka  terpikullah  kewajiban  atas  seluruh  pemimpin  pembangunan dan  perubahan  di  kalangan  kaum  muslimin,  supaya  mereka  memulai  langkah untuk  mempertahankan  kehormatan  agama,  dengan  membentuk  organisasi pengumpulan  zakat  dan  mengatur  pembagiannya  untuk  kepentingan  orang- orang yang mempersatukan diri dalam organisasi tersebut.
Imam  Qurthubi 8 ketika  menafsirkan  ayat  60  dari  Surah  at-Taubah menyatakan  bahwa  amil  itu  adalah  orang-orang  yang  ditugaskan  untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para  muzakki  untuk  kemudian  diberikan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya ( mustahik ).
Tugas-tugas  amil  zakat  di  antaranya  adalah  mengenai  sensus muzakki dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga mengenai jumlah harta yang wajib  dizakati.  Berapa  jumlah  mereka,  berapa  kebutuhan  mereka  serta  besar biaya  yang  dapat  mencukupi  dan  hal-hal  lain  yang  merupakan  urusan  yang perlu  ditangani  secara  sempurna  oleh  para  ahli  dan  petugas  serta pembantunya. 9 Itu  berarti  bahwa  tugas  amil  zakat  bukan  hanya  sebatas memungut  harta  zakat  lalu  membaginya.  Tugas-tugas  administratif  seperti yang terdeskripsi juga merupakan hal esensial.
Pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  apalagi  yang mempunyai  kekuatan  hukum  formal  akan  memiliki  beberapa  keuntungan, yaitu: 10 untuk  menjamin  kepastian  dan  disiplin  pembayar  zakat  ( muzakki ); untuk  menjaga  perasaan  rendah  diri  dari  para mustahik zakat  apabila berhadapan  langsung  menerima  zakat  dari  para muzakki ;  untuk  mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut  skala  prioritas  yang  ada  pada  satu  titik;  dan  terakhir,  untuk memperlihatkan  syiar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan  pemerintahan yang Islami.
Sebaliknya,  jika  zakat  diserahkan  langsung  oleh  muzakki  kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, tetapi di samping hal-hal tersebut  di  atas  terabaikan,  hikmah  dan  fungsi  zakat  juga,  terutama  yang berkaitan dengan kesejahteraan umat ( social welfare ) akan sulit wujud. 11
Berdasarkan  tuntutan  Rasulullah  saw.,  zakat  akan  lebih  utama  jika disalurkan  melalui  amil  dibanding  dengan  seorang muzakki membayarnya kepada mustahik secara  langsung.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  distribusi  zakat tepat  sasaran,  sekaligus  menghindari  penumpukan  harta  zakat  pada  mustahik
6 Yusuf al-Qardhawi, loc., cit.
7 Dalam  KH.  Abdullah  Zaky  Al  Kaaf,  2002, Ekonomi Dalam Perspektif Islam ,  Bandung, Pustaka Setia, cet. I, hlm. 141
8 Dalam  Didin  Hafidhuddin  ,  2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern ,  Jakarta,  Gema Insani, hlm. 125
9 Yusuf al-Qardhawi, hlm. 546
10 Didin Hafidhuddin, 2007, Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan Membudayakan zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf , Jakarta, Gema Insani, cet. I, hlm. 170
11 Ibid .

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
tertentu, sementara mustahik lainnya tidak mendapatkan haknya. 12 Dengan itu, aspek optimalitas pareto tidak tercapai dengan semestinya.
Di samping itu, ada mustahik yang berani terang-terangan meminta ( as- saail )  dan  ada  pula  mustahik  yang  merasa  berat  (malu)  untuk  memminta  ( al- mahrum ).  Dengan  demikian,  dimungkinkan  seorang  muzakki  hanya  memberi kepada  mereka  yang  terang-terangan  meminta  untuk  dibagikan  zakat  kepada mereka.  Sementara,  mustahik  yang  keberatan  untuk  meminta  hak  mereka terabaikan. 13 Secara  tidak  langsung,  dengan  mekanisme  seperti  itu, ketimpangan  dalam  distribusi  harta  kekayaan  sebagaimana  yang  sudah terkonsep  dalam  Islam  masih  medarah  daging  dalam  strata  sosial.  Sudah seharusnya hal itu tereliminasi dengan sistem yang tangguh, sistem zakat yang efektif.
Selain  berbagai  aspek  di  atas,  masalah  transparansi  sebagai  salah  satu bentuk ketulusan niat amil zakat juga merupakan hal yang mutlak. Dengan hal itu, maka ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam semakin kuat dan kokoh.
Muhammad  bin  Ahmad  as-Shalih 14 mengatakan:  Zakat  adalah  sarana  untuk memperkuat  ikatan  kaum  muslimin,  jika transparansi  dalam  pengambilan  dan pengalokasian  zakat  semakin  terlihat,  akan  semakin  kuat  rasa  cinta  dan hubungan sesama muslim.
Sehemat  penulis,  pengutusan  amil  zakat  oleh  Rasulullah  saw.,  seperti Muadz  bin  Jabal  ke  Negeri  Yaman  dengan  salah  satu  tugas  untuk mengumpulkan  zakat  dari  orang-orang  kaya  ( aghniya`him )  di  negeri  itu  dan mendistribusikannya  kepada  yang  berhak  menerimanya  ( fuqara`ihim ), merupakan dasar yang sangat jelas bahwa zakat lebih utama disalurkan melalui amil. Dengan pendalaman pemahaman bahwa urgensi amil zakat dalam sistem perzakatan—demi  terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera—merupakan  hal fundamental dan prinsipil.

## C. Revitalisasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisional
Pemahaman  dalam  sub  judul  ini  adalah  tentang  profesionalisme  amil zakat tradisional agar bisa dinilai lebih efektif dan profesional oleh masyarakat dari sebelumnya. Meskipun kinerja mereka selama ini tidak membuahkan hasil negatif,  namun  dengan  berbagai  masukan  konstruktif,  segala  kekurangan selama ini bisa teratasi secara optimal dan maksimal.
Secara  parsial,  terdapat  empat  aspek 15 untuk  menilai  apakah  suatu kinerja sudah profesional atau tidak. Jika profesional, sudah tentu kinerja akan dinilai efektif, begitu pula sebaliknya.
Keempat  aspek  itu  akan  dielaborasi  sebagai  berikut:  aspek  pertama, mekanisme  pengangkatan  yang  terdeskripsi  tentang  siapa  yang  mengangkat amil  zakat  tersebut,  proses  pengangkatan  dan  syarat  yang  ditetapkan.    Aspek
12 Didin Hafidhuddin, 2008, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah , Jakarta: Gema Insani Press, cet. VII, hlm. 162
13 Ibid .
14 Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, 2002, At-Takaful Ijtima’I fi as-Syari’ah al-Islamiyah wa  Dauruhu  fi  Himayati  al-Mal  al-‘Am  wa  al-Khash ,  (terj)  Muhir  Dhofir  Asror, Manajemen Islami Harta Kekayaan , Solo, Era Intermedia, cet. II, hlm. 101-102
15 Saiful Bahri, 2006, Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majelis Pengawas Syariah (Studi Komparasi  DPS  Bank  Muamalat  Indonesia  dan    MPS  Bank  Islam  Malaysia  Berhad),  Tesis Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 50-51

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
kedua menyinggung proporsionalitas kompensasi yang diberikan. Hal ini akan dilihat apakah kompensasi yang disalurkan sesuai dengan urgensi dan manfaat dari hasil kerja mereka. Aspek ketiga kompetensi, apakah mereka mempunyai skill dan atau technical skill baik dalam menguasai ilmu ekonomi Islam secara umum  dan  manajemen  harta  zakat  secara  khusus.  Dan  aspek  keempat  adalah independensi,  sejauh  mana  tingkat  independensi  dalam  idealisme  dan  kerja mereka. Keempat aspek ini bermuara pada penilaian profesionalitas amil zakat tradisional yang dimaksud dalam kajian ini.
Keempat  aspek  ini  diangkat  selain  sebagai  evaluasi  profesionalisme kinerja  amil  zakat  tradisional  dan  juga  merupakan  aspek  dominan  untuk menilai  profesionalitas  pelaksanaan  sebuah  program,  yaitu  tumbuh-kembang zakat.
Karena  bukan  domain  dalam  tatanan  formal,  pada  umumnya, pengangkatan  atau  rekrutmen  amil  zakat  tradisional  bisa  dikatakan  sangat sederhana,  seperti  pengurus  masjid  menunjuk  beberapa  orang  jamaah  untuk menjabat jabatan itu. Dengan demilkian proses penunjukan sangat singkat dan sederhana,  sehingga  persyaratan  untuk  memenuhi  syarat  menjadi  amil  tidak menjadi pertimbangan sama sekali.
Mengenai  proporsionalitas  kompensasi  adalah,  karena  amil  zakat merupakan  salah  satu  dari ashnaf yang  delapan,  berarti  mereka  berhak mendapat kompensasi dari harta zakat sesuai dengan yang disyriatkan.
Mengenai  ini,  Yusuf  al-Qardhawi 16 juga  menjelaskan  bahwa  amil  itu adalah  pegawai.  Maka  hendaklah  ia  diberi  upah  sesuai  dengan  pekerjaannya, tidak  terlalu  kecil  dan  tidak  juga  berlebihan. Jumhur (mayoritas)  ulama berpendapat  bahwa amilin (plural  dari  kata  amil)  itu  diberi  upah  atau  honor dari  zakat  sesuai  dengan  haknya,  seperti  terdapat  dalam  nash  al-Qur‟an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan, seperti itu juga riwayat Imam Syafi‟i.
Sebatas  pengetahuan  penulis,  di  beberapa  literatur  ada  yang mengatakan  bahwa amil berhak mendapat 1/8 ekuivalen 12% dari harta zakat yang terkumpul. Dari jumlah itu dibagi dengan jumlah mereka.
Dalam  realitanya,  sebagaimana  beberapa  kasus  disebutkan  bahwa terkadang bagian amil tradisional dari harta zakat dinilai tidak proporsional, di satu  kesempatan  dan  tempat  terlalu  besar  dan  di  tempat  lain,  juga  pada kesempatan  lain  dinilai  terlalu  kecil,  bahkan  itu  bisa  terjadi  di  tempat  yang sama.
Atas  dasar  itu,  semestinya  mereka  yang  membawahi  amil  zakat tradisional  membuka  mata  hati  dan  pikiran  untuk  mendalami  hukum-hukum tentang zakat, baik dengan membaca, mendiskusikannya, atau dengan bertanya kepada ahli dan orang „fasih‟ yang memahami zakat.
Masalah  kompetensi  merupakan  masalah  mendasar  dalam  menilai profesionalisme  amil  zakat  tradisional.  Sebagaimana  akan  disinggung  dalam syarat-syarat  amil  zakat,  khususnya  syarat  yang  keempat,  di  mana  amil  zakat merupakan  orang-orang  yang  memahami  hukum-hukum  zakat.  Agar  tujuan mengapa  zakat  disyariatkan  dan  juga  urgensi  amil  untuk  dibentuk,  syarat  ini dapat dipahami sebagai syarat substantif.
16 Yusuf al-Qardhawi, hlm. 556

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
Abu  Sinn 17 menyebutkan  bahwa  Rasulullah  saw.  bersikap  selektif dalam memilih pegawainya, yakni mereka yang agamanya kuat (saleh). Sudah tentu pegawai yang dimaksud termasuk amil zakat.
Agama  yang kuat atau mukmin yang saleh merupakan manifestasi dan representasi  dari  pemahaman  mereka  mengenai  kandungan  ajaran  Islam.  Apa jadinya tumbuh-kembang zakat bila amilnya „buta‟ dengan masalah itu?
Aspek terakhir adalah tentang independensi amil zakat. Dengan segala idealisme  dan  pemahaman  mereka,  semestinya  mereka  tidak  bisa  diintervensi dengan  berbagai  „bisikan‟  negatif,  seperti  persuasi  orang  yang  dinilai mampu untuk  menerima  zakat.  Seorang  amil  mesti  kuat  dengan  berbagai  keputusan yang dihasilkan dari pendalaman ajaran Islam yang berhubungan dengan zakat. Orang  mampu  dan  kaya  sudah  tentu  tidak  mendapat  tempat  dalam pendistribusian  zakat,  karena  mereka  bukan  dari  golongan ashnaf yang delapan.
Selain  keempat  aspek  di  atas,  profesionalisme  amil  zakat  tradisional dapat  dilihat  dari  syarat-syarat  perekrutan  mereka,  jika  syarat-syarat  itu terpenuhi,  maka  sudah  tentu  mereka  profesional  dalam  mengelola  zakat,  jika tidak, sebaiknya diperbaiki sesegera mungkin.
Syarat-syarat yang dimaksud adalah: 18 pertama, seorang muslim; kedua, mukallaf ; ketiga,  orang  yang jujur;  keempat, memahami hukum-hukum zakat; kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas; keenam, bukan dari golongan Bani  Hasyim atau keluarga Rasulullah saw; ketujuh, laki-laki; dan kedelapan, orang merdeka (bukan seorang budak atau hamba sahaya).
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pengabaian  syarat-syarat  di atas jarang sekali terjadi, meskipun dalam ranah amil zakat tradisional. Hanya syarat  keempat  yang  mungkin  masih  menyisakan  „pekerjaan  rumah‟  bagi pengurus yang membawahi amil zakat tradisional.

## D. Kesimpulan
Amil  zakat  tradisional  adalah  mereka  yang  bertugas  mengelola  harta zakat  yang  telah  berhasil  mereka  kumpulkan.  Tidak  banyak  masalah  dalam pendistribusian  harta  itu.  Namun  profesionalisme  mereka  akan  bisa  saja membuahkan  hasil  kinerja  buruk  jika  beberapa  ketentuan  yang  masyhur terlebih lagi yang disyariatkan tidak menjadi barometer dalam mencapai tujuan mengapa zakat disyariatkan.
Berbagai  kelemahan termasuk  keburaman  pengimplementasian program  zakat  yang  utuh  sebagaimana  pernah  dicontohkan  oleh  Rasulullah saw.  semestinya  membumi  kembali.  Agar  tujuan  zakat  yaitu  untuk menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare )  wujud  dengan semestinya.
17 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, hlm. 34

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2008, Manajeman Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer , Jakarta, Raja Grafindo Persada
Bahri,  Saiful,  2006, Evaluasi  Efektivitas  Kinerja  Dewan/Majelis  Pengawas Syariah (Studi  Komparasi  DPS  Bank  Muamalat  Indonesia  dan    MPS Bank  Islam  Malaysia  Berhad),  Tesis  Program  Magister  Studi  Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Jakarta, Gema Insani
_____,  2007,  Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah;  Gerakan Membudayakan zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf , Jakarta, Gema Insani, cet. I
_____,  2008, Panduan  Praktis  Tentang  Zakat  Infak  Sedekah ,  (Jakarta:  Gema Insani Press), cet. VII
Kaaf,  KH.  Abdullah  Zaky  Al,  2002, Ekonomi  Dalam  Perspektif  Islam , Bandung, Pustaka Setia, cet. I
Mannan,  M.  Abdul,  1997, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  (terj)  M.
Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa
Qardhawi,  Yusuf  al,  2002, Hukum Zakat (terj.)  Salman  Harun,  dkk.,  Jakarta,
Litera Antarnusa, Cet. VI
Shalih,  Muhammad  bin  Ahmad  Ash,  2002, At-Takaful  Ijtima’I  fi  as-Syari’ah al-Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-‘Am wa al-Khash , (terj) Muhir  Dhofir  Asror, Manajemen Islami Harta Kekayaan ,  Solo,  Era Intermedia, cet. II
Thukhi,  Muhammad  Sanad  at,  1994, Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan
Fikih , (terj) Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet. II