Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati

## PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN DI ERA PRESIDEN HASSAN
ROUHANI
Riezky Poetra Phoenna Harmiyati
Jurusan Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No.2 Tambakbayan Yogyakarta Email : riezky_poetra@yahoo.com har3yati64@gmail.com

## Abstrak
Terpilihnya  Hassan  Rouhani  menjadi  presiden  Iran  setelah  Mahmoud  Ahmadinejad memunculkan harapan baru bagi Iran. Sanksi dan tekanan merupakan alasan utama dari masyarakat Iran  untuk  memilih  Rouhani  sebagai  presiden.  Sebagai  seorang  tokoh  reformis,  Hassan  Rouhani mencoba untuk mengubah strategi dan sikap dari presiden sebelumnya, Ahmadinejad. Berlandaskan semangat revolusi, Ahmadinejad menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif dan radikal  terhadap  negara-negara  Barat,  khususnya  Amerika  Serikat  dan  Israel.  Kebijakan  yang konfrontatif dan radikal seringkali ia tunjukkan pada saat Amerika Serikat dan sekutunya mencoba menghentikan program nuklir yang semakin intensiv perkembangannya. Ketidakpercayaan negara- negara  Barat  terhadap  program  nuklir  Iran  di  era  Ahmadinejad,  membuat  negara-negara  Barat menjatuhkan  berbagai  sanksi  yang  menyebabkan  perekonomian  Iran  menjadi  tidak  stabil.  Hal tersebut yang  kemudian menjadi perhatian dan  upaya  Rouhani sebagai  presiden baru  Iran  untuk segera  memperbaiki  situasi  perekonomian  Iran  yang  tidak  stabil  akibat  sanksi.  Hal  tersebut  ia lakukan  dengan  mengubah  segala  strategi  kebijakan  luar  negeri  yang  konfrontatif  menjadi  lebih moderat, konstruktif dan terbuka.
Kata Kunci : Iran, Hassan Rouhani, Mahmoud Ahmadinejad, Sanksi, Kebijakan Luar Negeri.

## Pendahuluan
Revolusi  Islam  Iran  yang  terjadi pada  tahun  1979  termasuk  peristiwa  yang menggemparkan  dunia.  Betapa  tidak  seorang ulama  tua  berhasil  membangkitkan  semangat rakyat  untuk  menjatuhkan  sebuah  rezim  yang memiliki  angkatan  besenjata  yang  sangat  kuat dan  dibantu  oleh  negara super  power , Amerika Serikat.  Adalah  Ayatullah  Khomeini  yang menjadi  tokoh  di  balik  peristiwa  bersejarah yang merubah tatanan perpolitikan Iran tersebut. Khomeini merupakan tokoh sentral yang berhasil menjatuhkan  Rezim  Shah  Reza  Pahlevi  dan mengakhiri  tradisi  kerajaan  yang  telah  berjalan
selama  2.500  tahun  di  Iran.  Revolusi  tersebut juga  mengubah  persahabatan  Amerika  Serikat– Iran selama tiga dasawarsa menjadi permusuhan. Shah  Reza  Pahlevi  dikecam  karena  dianggap terlalu  takluk  pada  negara  Barat  khususnya Amerika Serikat. Referendum pada Maret 1979 berhasil merubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi  republik  Islam,  dengan  sistem  politik yang  menempatkan  kaum  Mullah  (ulama)  pada posisi sentral (John L. Esposito & John O. Voll, 1999: 67).
Pasca  terjadinya  revolusi  beberapa peristiwa  menarikpun  terjadi  seperti,  peristiwa penyanderaan  sejumlah  diplomat  Amerika
Serikat  di  kedutaan  besar  mereka  yang  terletak di  Teheran,  terjadinya  peperangan  dengan  Irak yang  berlangsung  selama  8  tahun  (1980-1988), serta  pengeluaran  fatwa  oleh  Imam  Khomeini untuk  menghukum  mati  Salman  Rushdie  yang merupakan seorang penulis sebuah novel berjudul “Ayat-Ayat  Setan”  yang  isinya  menghina  Nabi Muhammad SAW. Akibat serangkaian peristiwa tersebut,  Iran  ditempatkan  sebagai  musuh oleh  negara-negara  Barat  dan  Amerika  Serikat khususnya  (Riza  Sihbudi,  2007:  245).  Hal  ini kemudian  menimbulkan  kemarahan  baik  dari Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa. Amerika  Serikat  telah  memutuskan  hubungan diplomatik  kedua  negara  akibat  peristiwa penyanderaan sedangkan hubungan Iran dengan negara-negara  Eropa  sekutu  Amerika  Serikat masuk  mulai  merenggang  akibat  fatwa  mati Salman Rushdie.
Rentetan  peristiwa  yang  terjadi  pasca revolusi berlangsung membuat segalanya menjadi berubah.  Revolusi  Islam  Iran  yang  kemudian disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik Iran-  Amerika  Serikat  menjadi  titik  awal  dari serangkaian  peristiwa  yang  menyebabkan  Iran semakin  dimusuhi  oleh  Amerika  Serikat  dan sekutunya. Peristiwa tersebut pula yang melandasi Ayatullah  Khomeini  selaku  pencetus  revolusi untuk  mengubah  kebijkan  luar  negeri  terhadap negara-negara  Barat,  khususnya  Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini menganggap bahwa keberadaan  Amerika  Serikat  di  Timur  Tengah dan Iran khususnya hanya menerapkan hegemoni dan imperialisme yang menguntungkan kepentingannya sendiri tanpa membawa manfaat bagi  rakyat  Iran.  Pemikiran  tersebut  yang kemudian  menjadikannya  bersikap  radikal  dan tidak bersahabat dengan Amerika Serikat.
Menanggapi hal tersebut Amerika Serikat tidak  tinggal  diam,  sebagai  sebuah  negara
super  power  Amerika  Serikat  berusaha  untuk menggulingkan  Revolusi  Islam  Iran  dengan upaya  sanksi-sanksi  terutama  sanksi  berupa embargo terhadap penyokong ekonomi Iran, yaitu industri  perminyakan.  Tak  hanya  itu  Amerika Serikat mencoba untuk mengajak negara-negara Eropa  yang  menjadi  sekutunya  untuk  bersama- sama menerapkan embargo terhadap Iran. Selain embargo  sanksi  berupa  pembekuan  aset  Iran yang  memiliki  nilai  milyaran  US$  pada  saat itu  juga  dibekukan  (  “Menlu  Rusia  Bergabung dalam  Perundingan  Nuklir  Iran  di  Jenewa”, http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ menlu-rusia-bergabung-dalam-perundingan- nuklir-iran-di-jenewa ). Upaya tersebut dianggap dapat melemahkan bahkan menjatuhkan revolusi yang  baru  terjadi.  Pada  kenyataannya  Iran tetap  bertahan  dan  eksis  di  bawah  sanksi  dan tekanan.  Namun  sanksi  yang  menyebabkan isolasi terhadap perekonomian Iran tetap menjadi penghambat bagi Iran.
Pasca Ayatullah Khomeini wafat jabatannya  sebagai  pemimpin  tertinggi  Iran digantikan  oleh  Ali  Khamenei.  Pada  masa Khamenei perpolitikan Iran tetap berjalan dengan baik  meskipun  isu-isu  yang  menyudutkan  Iran tak  dapat  dihindari.  Pada  saat  yang  sama  ada upaya perbaikan dan normalisasi hubungan Iran- Amerika  Serikat.  Hal  tersebut  ditandai  dengan terpilihnya  Khatami  dan  Rafsanjani  sebagai presiden  di  periode  yang  berbeda.  Khatami dan  Rafsanjani  mencoba  untuk  melakukan normalisasi  agar  Iran  kembali  dapat  di  terima oleh dunia Internasional. Selain itu upaya tersebut dilakukan untuk menjauhkan Iran dari anggapan bahwa  Iran  merupakan  ancaman  bagi  stabilitas kawasan.  Namun  upaya  tersebut  tak  mendapat respon positif baik dari Amerika Serikat maupun sekutu Eropanya setelah serangkaian peristiwa di masa  lalu.  Meskipun  begitu  berbagai  kebijakan
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
luar  negeri  Iran  sepenuhnya  ditentukan  oleh pemimpin tertinggi yaitu, Ali Khamenei.
Upaya yang telah dilakukan oleh Khatami dan  Rafsanjani  justru  berbanding  terbalik  dari penerusnya  yaitu,  Mahmoud  Ahmadinejad. Hubungan  Iran  dengan  negara-negara  Barat, khususnya  Amerika  Serikat  dan  Israel  menjadi titik  balik  pasca  peristiwa  revolusi.  Pada  dua periode kepemimpinannya, Ahmadinejad mencoba  untuk  menerapkan  nilai-nilai  revolusi sebagaimana  yang  diterapkan  oleh  Ayatullah Khomeini dulu. Kebijkan luar negerinya terhadap Amerika  Serikat  dan  Israel  sangat  konfrontatif dan radikal.
Ketika  program  nuklir  Iran  mulai menjadi  perhatian  khusus  negara-negara  Barat, Ahmadinejad  menjadikan  program  nuklir tersebut  sebagai  prioritas  dari  kebijakan  luar negerinya. Selama dua periode kepemimpinannya ia  kerap  menanggapi  keras  berbagai  tuduhan terhadap program nuklir yang sedang dijalankan Iran.  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  berusaha untuk  menghentikan  program  nuklir  tersebut, namun  Ahmadinejad  justru  semakin  intensiv dalam  peningkatan  program  nuklirnya.  Hal  ini yang  kemudian  membuat  negara-negara  Barat mencoba untuk bernegosiasi dengan Iran. Di sisi lain Ahmadinejad menganggap bahwa negosiasi tersebut  justru  membuat  posisi  Iran  kian  lemah dalam  persoalan  nuklir.  Sikap  Ahmadinejad tersebut  di  balas  negara-negara  Barat  dengan memperberat  dan  memperpanjang  sanksi terhadap Iran terkait persoalan nuklir tersebut.
Sanksi  yang  diterima  Iran  di  era Ahmadinejad  menjadi  lebih  berat  dari  masa pasca  revolusi.  Hal  tersebut  ditandai  dengan sanksi bersama yang dijatuhkan oleh PBB yang berjumlah Enam Resolusi dan ditambah dengan sanksi  regional  dari  Uni  Eropa.  Sanksi-sanksi tersebut  kemudian  menyebabkan  perekonomian
Iran menjadi tidak stabil. Sanksi yang dijatuhkan terhadap  Iran  menimbulkan  inflasi  sebesar 40%  dan  membuat  perekonomian  Iran  berjalan lambat.  Bahkan  nilai  Riyal  Iran  harus  anjlok akibat  dari  berbagai  sanksi-sanksi  tersebut (“Harapan  dari  Teluk  Persia”,  http://nasional. sindonews.com/read/810523/18/harapan-dari- teluk-persia-1385518272).
Terpilihnya  Hassan  Rouhani  sebagai penerus Ahmadinejad menimbulkan harapan baru bagi  masyarakat  Iran.  Isolasi  ekonomi  hingga embargo  membuat  Rouhani  bertekad  segera memperbaikinya. Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan moderat dan hal  tersebut  ia  terapkan  pada  saat  ia  menjadi presiden  Iran.  Ketika  pidatonya  dalam  forum Sidang Umum PBB ia menunjukkan karakternya yang moderat dengan cara menyampaikan nilai- nilai  dan  kepentingan  Iran  tanpa  menunjukkan gerakan  verbal  yang  menyudutkan  pihak tertentu.  Contohnya  saja,  ia  tetap  menyinggung Israel  yang  ikut  turut  campur  dalam  kebijakan luiar  negeri  Amerika  Serikat  yang  berupaya untuk  menjatuhkan  Iran.  Namun  hal  tersebut  ia sampaikan  tanpa  pernyataan  keras  seperti  yang ditunjukkan Ahmadinejad (,”Menanti Rouhani”, http://www.theglobalreview.com/content_ detail.php?lang=id&id=13581&type=4#. U1v2p6Kw7IV).
Janjinya  untuk  segera  memperbaiki perekonomian Iran ia mulai dengan menormalisasi  hubungan  Iran-Amerika  Serikat. Bahkan  ia  sendiri  melakukan  hal  yang  tidak pernah  terjadi  sebelumnya  dalam  hubungan Iran-Amerika  Serikat,  yaitu  dengan  melakukan komunikasi  telepon  dengan  Barrack  Obama. Kemudian  Rouhani  juga  langsung  secara  aktif mengupayakan  negosiasi  dan  diplomasi  yang sebelumnya kerap berakhir tanpa keputusan jelas terkait  penyelesaian  program  nuklir.  Dengan
menunjuk  perwakilan  Iran,  Javad  Zarif  dalam negosiasi  bersama  kelompok  P5+1  (Amerika Serikat,  Inggris,  Perancis,  Rusia,  Cina  dan Jerman),  ia  berupaya  untuk  segera  mengakhiri polemik nuklir.
Perundingan di Jenewa, Swiss pada tanggal 22  November  2013  merupakan  perundingan lanjutan yang dilakukan di era Hassan Rouhani. Iran  berhasil  meyakinkan  negara-negara  P5+1 untuk  menyepakati  hasil  perundingan  tersebut dimana  Iran  wajib  menghentikan  sebagian aktivitas  atomnya  selama  enam  bulan.  Iran dilarang  membangun  instalasi  sentrifugal  baru bagi  pengayaan  uranium  dan  Iran  juga  setuju membuka  program  nuklirnya  untuk  diselidiki oleh  inspektor  internasional,  mulai  tanggal  20 Januari  2014  (“IAEA  Desak  Iran  Agar  Lebih Kooperatif”,  http://www.dw.de/iaea-desak-iran- agarlebih-kooperatif/a-16240539). Kebijakan ini tentu sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang  diambil  oleh  presiden  Iran  sebelumnya, Mahmoud Ahmadinejad.
Kesepakatan interim di awal pemerintahan Rouhani membuat PBB dan negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi bilateral terhadap Iran untuk merancang pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi  membuat  Iran  berpeluang  untuk  kembali ke  perekonomian  Internasional.  Hal  tersebut ditandai dengan munculnya perusahaan- perusahaan  dunia  yang  menghendaki  kerjasama dan investasi di Iran. Dengan berbagai perubahan dalam  kebijakan  luar  negeri  Iran  baik  itu strategi  dan  sikap  yang  ditunjukkan  Rouhani, ia  membuktikan  bahwa  keputusannya  tersebut merupakan  jalan  terbaik  agar  Iran  dapat  segera memperbaiki  keadaan  perekonomiannya  yang sempat  terpuruk  dan  kembali  untuk  bersaing dalam perekonomian internasional.

## Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Iran
Pasca  Revolusi  Islam  Iran,  politik  luar negeri  Iran  mengalami  banyak  perubahan.  Hal ini  dilakukan  untuk  mencegah  hal-hal  yang dapat  menyebabkan  pengaruh  dari  rezim  Shah Pahlevi kembali merebak di Iran. Kebijakan luar negeri  Iran  yang  telah  berubah  pasca  revolusi, sepenuhnya diambil oleh para Mullah terdahulu. Dalam  hal  ini  Ayatullah  Khomeini  sebagai pencetus  revolusi  dan  pemimpin  tertinggi Iran  pada  saat  itu  membuat  kebijakan  yang sepenuhnya  menjadi  bagian  dari  konstitusi  Iran dan berlaku hingga saat ini.
Kebijakan  politik  luar  negeri  Iran  justru mulai  terstruktur  setelah  Ayatullah  Khomeini mengkonsepkan  dasar  pemikiran  Islam  dalam konsep Wilayatul Faqih (baca; Velayat E-Faqih). Konsep  Wilayah  Al-Faqih,  merupakan  konsep yang  meletakkan  kekuasaan  tertinggi  di  tangan seorang  ulama  yang  takwa,  adil,  mampu memimpin  serta  disetujui  mayoritas  umat. Pemegang  kekuasaan  ini  disebut  Wali  al-Faqih atau rahbas (Persia = pemimpin). Wali Al-Faqih pertama  adalah  almarhum  Ayatullah  Khomeini (1979 - 1989). Selanjutnya dijabat oleh Ayatullah Ali  Khamenei.  Akan  tetapi,  seorang  Wali  Al- Faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol.  Untuk  jajaran  eksekutif,  kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (Umar Shihab, Abdul Aziz Dahlan (ed), 2005 : 15-122).
Sesuai  dengan  konstitusi  yang  berlaku di  Iran  terdapat  5  prinsip  politik  luar  negeri Iran yang masih di terapkan hingga saat ini ((M Riza  Sihbudi,  1989:143-144). Pertama ,  Iran menentang  campur  tangan  dan  hegemoni  asing di  Timur  Tengah,  khususnya  di  wilayah  Teluk. Alasannya  jelas  bahwa  peristiwa  revolusi  juga merupakan  bagian  dari  penentangan  terhadap
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
hegemoni Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini membuat  kebijkan  ini  karena  pertimbangan bahwa  hegemoni  dan  campur  tangan  asing  di tanah Iran hanya akan membawa kerugian lebih jauh.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  pada masa  rezim  Shah  Reza  Pahlevi  potensi  sumber daya  alam  milik  Iran  justru  di  manfaatkan  oleh Amerika  Serikat  untuk  menunjang  industri negaranya.  Pada  saat  itu  Amerika  Serikat  akan menjanjikan  bahwa  Iran  akan  menjadi  polisi kawasan jika bersedia dieksplorasi sumber daya alamnya  khususnya  minyak  bumi  dan  gas.  Hal ini  yang  kemudian  menimbulkan  ketidakadilan di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan  Imam  Khomeini  dalam  membuat kebijakan luar negeri.
Kedua, Iran  tidak  pernah  mengakui eksistensi  Israel  sebagai  sebuah  negara  resmi. Prinsip  umum  yang  menyatakan  bahwa kedaulatan  suatu  negara  merupakan  harga  mati untuk dipertahankan menjadikan Iran tak pernah mengakui keberadaan Israel. Dalam hal ini Imam Khomeini  melihat  bahwa  berdirinya  Israel  di tanah  yang  memiliki  kedaulatan  penuh  yaitu Palestina. Ketiga, Iran  tidak  pernah  mengakui kesepakatan  damai  Palestina-Israel.  Alasannya jelas  bahwa  kesepakatan  hanya  akan  membuat Palestina  semakin  tersudutkan.  Sebagai  contoh saja  kesepakatan  Oslo  pada  tahun  1993  yang melahirkan  deklarasi  prinsip  atau  yang  dikenal dengan Declaration  of  Principle (DOP).  DOP diharapkan mampu mengakhiri permusuhan dan menandai era baru dalam sejarah Timur Tengah.
Namun  kesepakatan  tersebut  hanya  membuat Palestina semakin jauh dari cita-citanya menjadi negara  merdeka.  Sesuai  dengan  kesepakatan Israel  hanya  akan  menyerahkan  kewenangan pemerintahan sipil hanya untuk periode 5 tahun saja kepada Otoritas Palestina. Sementara dalam kesepakatan  DOP,  setelah  periode  5  tahun
berakhir,  Israel  dapat  dengan  leluasa  untuk membatalkan kesepaktan secara sepihak, karena DOP bukanlah sebuah perjanjian yang mengikat. (Harmiyati,  2003:54-60).  Hal  ini  menyebabkan Palestina  tetap  tersudutkan  meskipun  beberapa kali diadakannya kesepakatan.
Keempat, Iran  tetap  mempertahankan wilayah  Shatt Al-Arab, Thumbs  Besar, Thumbs Kecil  dan  Abu  Musa  di  Selat  Hormuz  dari klaim  negara  lain.  Tiga  pulau  yang  terdapat  di wilayah  Selat  Hormuz  merupakan  pulau  yang menjadi  sengketa  Iran  dengan  Uni  Emirat Arab (UEA)  sejak  tahun  1971.  Bagi  Iran  wilayah yang  diperebutkan  dengan  Uni  Emirat  Arab tersebut  merupakan  bagian  dari  kedaulatan Iran  yang  ditandai  dengan  dimilikinya  sebelum UEA  berdiri  sebagai  sebuah  negara. Kelima, pasca revolusi 1979, Iran menganut prinsip “La Syarqiyyah,  La  Gharbiyyah” (Tidak  Timur  dan Tidak  Barat).    Pasca  revolusi  tahun  1979,  Iran memiliki  prinsip  politik  luar  negeri  Non-Blok. Pada  saat  itu  kekuatan  dunia  masih  didominasi oleh dua kubu yaitu Uni Soviet dengan sebagai kiblat Komunisme dan Amerika Serikat sebagai Kapitalisme. Dalam prakteknya prinsip tidak ke Barat lebih ditekankan. Hal tersebut dikarenakan Ayatullah  Khomeini  melihat  lebih  banyaknya campur tangan yang dilakukan Amerika Serikat di  Timur  Tengah.  Terlebih  buruknya  hubungan diplomatik  kedua  negara  ini  membuat  Imam Khomeini  sangat  menekankan  prinsip  tidak  ke Barat.

## Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Mahmoud Ahmadinejad
Ahmadinejad  memimpin  Iran  selama 2  periode  yang  dimulai  dari  tahun  2005 sampai  dengan  2013.  Pada  periode  awal kepemimpinannya Ahmadinejad mencoba untuk menerapkan apa yang ia sebut dengan “Revolusi
Ketiga”    (Musa  Kazhim  &  Alfian  Hamzah, 2007:160).  Ia  mencoba  untuk  menerapkan kebijakan yang pernah diterapkan oleh Ayatullah Khomeini. Menurut Ahmadinejad Iran telah jauh dari  nilai-nilai  revolusi.  Bahkan  ia  mengkritik status  quo  yang  dalam  sistem  internasional yang  hanya  menguntungkan  negara  besar  saja sedangkan  negara  dunia  ketiga  justru  dalam ketidakadilan.
Sebagai  seorang  tokoh  konservatif, dalam  penerapan  kebijkan  luar  negerinya, Ahmadinejad cenderung radikal dan konfrontatif terhadap  negara-negara  yang  dianggapnya ingin  mendominasi  dunia.  Periode  pertama kepemimpinannya,  isu  nuklir  telah  menjadi perhatian  bagi  dunia  internasional.  Muncul kekhawatiran  berlebih  dari  negara-negara Barat  khususnya  Amerika  Serikat  dan  Israel terhadap pengembangan program nuklir tersebut. Sehingga  negara-negara  Barat  mencoba  untuk menghentikan  program  nuklir  ysang  sedang dikembangkan  tersebut.  Hal  inilah  yang membuat  Ahmadinejad  menjadi  lebih  radikal dan  konfrontatif  terhadap  negara-negara  Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Di  saat  program  nuklir  semakin berkembang, negara-negara Barat terus berupaya  untuk  menghentikan  agenda  tersebut. Diplomasi dan  negosiasi  kerap  dilakukan untuk membujuk Iran agar mau menghentikan program nuklirnya.  Namun  Ahmadinejad  sendiri  tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan program nuklir.  Perundingan  yang  dilakukan  baginya hanya  menyudutkan  posisi  Iran  lebih  lanjut. Ia  menegaskan  bahwa  Iran  tidak  akan  pernah kooperatif jika negara Barat terus menyudutkan Iran. Akibatnya Iran terpaksa menerima sanksi baik secara  bilateral,  regional  maupun  internasional. Amerika  Serikat  sendiri  justru  memperbanyak sanksi di era Ahmadinejad, akibatnya hubungan
Iran-Amerika Serikat semakin memanas. Bahkan pada periode awal kepemimpinan Ahmadinejad, Iran dijuluki sebagai Axis of Evil oleh Bush Jr.
Untuk  memperoleh  dukungan  dari negara-negara  yang  dianggap  Ahmadinejad dapat  diajak  kerjasama,  ia  mencoba  untuk meningkatkan  hubungan  bilateral  dengan sejumlah  negara  baik  di  kawasan  maupun  di luar  kawasan.  Ahmadinejad  kerap  melakukan orasi  saat  melakukan  kunjungan  kepresidenan ke  negara-negara  teluk  tentang  program  nuklir tujuan damai yang dikembangkan Iran. Selain itu kerjasama bilateral dengan negara besar lainnya seperti  Cina  dan  Rusia  semakin  ditingkatkan. Berkat  hubungannya  tersebut  Iran  masih  dapat eksis dan sedikit terbantu meski telah di jatuhkan berbagai sanksi.
Selain  semakin  buruknya  hubungan Iran-Amerika  Serikat  di  eranya,  Ahmadinejad juga  mengecam  keberadaan  Israel.  Mengutip perkataan Ayatullah
Khomeini yang mengharuskan agar Israel harus dilenyapkan dari muka bumi, dikatakannya pada berbagai sidang dan  forum.  Ia  juga  menolak  untuk  mengakui peristiwa Holocaust yang  dianggapnya  sebagai alasan  Israel  agar  melegalkan  aneksasinya terhadap Palestina. Selain itu Ahmadinejad juga masih  menjaga  Pulau Abu  Musa  yang  menjadi kedaulatan  Iran.  Hal  tersebut  ia  tunjukkan dengan  melakukan  kunjungannya  ke  pulau tersebut.  Meski  ditanggapi  miring  oleh  UEA, namun  ia  menegaskan  bahwa  Pulau Abu  Musa merupakan  bagian  kedaulatan  Iran  yang  akan terus dipertahankan.

## Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani
Nama  Rouhani  tidaklah  terdengar asing  dalam  perpolitikan  Iran.  Hassan  Rouhani telah  menjadi  bagian  dari  peristiwa  Revolusi
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
Islam  Iran.  Ia  bergabung  bersama  Ayatullah Khomeini  di  Paris  untuk  menyemangati  rakyat Iran melawan rezim Shah Reza Pahlevi. Hassan Rouhani  dikenal  sebagai  seorang  yang  kerap melakukan  pendekatan  moderat.  Dalam  prinsip luar negerinya ia menekankan pada 2 hal utama yaitu,  politik  luar  negeri  yang  konstruktif  dan non-intervensi  dalam  urusan  internal  masing- masing negara.
Terpilihnya  Rouhani  sebagai  presiden banyak  diharapkan  oleh  masyarakat  Iran, terutama  kaum  muda  Iran.  Di  era Ahmadinejad rakyat  Iran  tidak  begitu  terbuka  dengan  dunia internasional.  Dengan  terpilihnya  Rouhani mereka  mengharapkan  rakyat  Iran  dapat berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu Rouhani juga  diharapkan  agar  segera  mengakhiri  sanksi dan buruknya perekonomian akibat sanksi yang diterima.
Sesuai dengan kampanye dan janjinya  sebelum  terpilih,  Rouhani  berusaha mewujudkannya dengan jalan merubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih moderat dan  konstruktif  terutama  dengan  negara-negara Barat. Bahkan ia sendiri berupaya menormalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat yang telah lama beku. Namun hal tersebut tidak mudah di lakukan mengingat  dominasi  golongan  konservatif  di parlemen  membuat  langkah  Rouhani  banyak mendapat kritikan. Ia dianggap menjauhkan Iran dari nilai-nilai revolusi yang telah dicita-citakan oleh para Mullah terdahulu. Namun dengan tegas Rouhani  menanggapi  bahwa  perubahan  yang  ia lakukan lebih kepada rasionalitas. Prinsip-prinsip kebijakan  luar  negeri  Iran  pasca  revolusi  yang berlaku hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan menjadi prioritasnya.
Hassan Rouhani semakin banyak mendapatkan  kritikan  dari  kubu  konservatif ketika  ia  memilih  kabinetnya  dari  alumni
universitas  di  negara-negara  Barat.  Rouhani menegaskan  hal  tersebut  dilakukan  agar  Iran dapat lebih terbuka dan mudah dalam bernegosiasi persoalan nuklir. Meski demikian Rouhani tetap mendaptkan  dukungan  dari  pemimpin  tertinggi, Ali  Khamenei.  Tentu  saja  berdasarkan  cita-cita Imam  Khomeini  dulu  bahwa  pemimpin  harus bisa  memenuhi  kehendak  rakyat.  Dalam  hal  ini masyarakat  Iran  tentu  ingin  perubahan  internal yang  jauh  lebih  baik  dari  era  Ahmadinejad (Musthafa  Abd  Rahman,  “Figur  Multitalenta Menjadi  Presiden  Iran”,  http://internasional. kompas.com/read/2013/06/17/10294514/Figur. Multitalenta.Menjadi.Presiden.Iran).
Pada  awal  kepemimpinannya  Hassan Rouhani lebih banyak memprioritaskan hubungan  Iran  dengan  negara-negara  Barat dalam persoalan nuklir. Ia menunjuk Javad Zarif sebagai ketua perundingan dengan negara-negara P5+1.  Rouhani  juga  mencoba  untuk  kooperatif agar  Iran  dapat  segera  mungkin  terbebas  dari sanksi-sanksi.  Langkahnya  terbukti  mampu menghasilkan  kesepakatan  interim  di  Jenewa. Secara  garis  besar  pada  kesepakatan  tersebut Iran  harus  mengurangi  pengayaan  uranium dan  mengurangi  jumlah  sentrifugal.  Sebagai balasannya Iran akan dicairkan asetnya sebanyak 7  M  US$  setiap  bulannya.  Selain  itu  sanksi terhadap ekspor minyak, petrokima dan industri otomotif  akan  di  nonaktifkan  (Jejak-jejak Negosiasi Nuklir; Dari Jenewa Hingga Lausanne (Kedua)”,  http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/ item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-dari- jenewa-hingga-lausanne-kedua).
Dari  Jenewa,  Lausanne  hingga  Wina tim  perunding  Iran  berhasil  mendapatkan kesepakatan  final  yang  membebaskan  Iran  dari berbagai sanksi yang telah diterima. Iran bersedia mengurangi  jumlah  uranium  dan  sentrifugal yang  terdapat  pada  fasilitas  nuklir  Iran.  Dapat
dikatakan bahwa hubungan Iran-Amerika Serikat lebih banyak didominasi oleh perundingan nuklir. Namun  selebihnya  dalam  isu  regional  seperti konflik  Suriah  kedua  negara  masih  berbeda pendapat. Secara umum hubungan kedua negara dalam  tensi  yang  stabil  dibandingkan  pada  era Ahmadinejad.  Selain  itu  selama  perundingan berlangsung  Iran  juga  meningkatkan  hubungan bilateral  dengan  negara-negara  besar  yang termasuk dalam kelompok P5+1 yaitu, Cina dan Rusia.
Cina  dan  Rusia  merupakan  negara  yang telah lama berhubungan baik dengan Iran. Bahkan pembangunan fasilitas nulir Iran pada tahun 1991 dibantu oleh Rusia. Sedangkan Cina merupakan pasar  ekspor  minyak  Iran  yang  sudah  lama berjalan.  Hubungan  Iran  dengan  kedua  negara juga dipengaruhi oleh kerjasama ekonomi, politik dan  militer.  Kedua  negara  tersebut  juga  kerap memveto  keputusan  DK-PBB  yang  didominasi negara Barat.
Hubungan  Iran  dengan  negara-negara kawasan teluk beragam di era Rouhani. Misalnya saja  Oman  yang  semakin  berhubungan  baik dengan  Iran  karena  menjembatani  hubungan Iran-Amerika  Serikat  pada  saat  perundingan nuklir  berlangsung.  Sedangkan  dengan  negara- negara  teluk  lainnya  seperti  Arab  Saudi  justru memanas.  Hal  itu  ditandai  dengan  pemutusan hubungan  diplomatik  oleh Arab  Saudi  terhadap Iran  akibat  dari  kritikan  keras  Ali  Khamenei terhadap  eksekusi  mati  tokoh  Syiah  di  Arab Saudi,  Syeikh  Al-Nimr.  Arab  Saudi  juga mengajak  negara-negara  lainnya  seperti  UEA, Sudan dan Bahrain. Iran sendiri menanggapi hal tersebut  dengan  dingin.  Bagi  Rouhani  tindakan Arab  Saudi  hanya  sebagai  peralihan  isu  HAM yang cenderung tertutup di Arab Saudi (Rodger Shanahan, “Iran Foreign Policy Under Rouhani”, Paper  on  Foreign  Policy  analysis,  The  Lowy
Institute  for  International  Policy,  http://www. lowyinstitute.org/files/iranian-foreign-policy- under-rouhani.pdf).
Hassan  Rouhani  juga  menyiinggung eksistensi  Israel  di  Palestina.  Bagi  Rouhani kependudukan  Israel  adalah  sebuah  bentuk aneksasi  dan  merupakan  hal  ilegal  dalam sistem  internasional.  Sehingga  ia  menegaskan perlu  adanya  rekonsiliasi  agar  Palestina  segera memperoleh  kedaulatannya.  Sementara  itu, sengketa  Pulau  Abu  Musa  juga  masih  menjadi prioritas  Rouhani  untuk  segera  diselesaikan. Bahkan  ia  menugaskan  Javad  Zarif  untuk bernegosiasi  dengan  Oman  agar  dapat menempatkan  pasukan  militernya  dekat  dengan pulau  tersebut  ( Ibid ).  Meski  begitu  Rouhani terus  berupaya  berdiplomasi  dengan  UEA terkait hal ini. Bahkan ia melakukan kunjungan kepresidenan ke UEA untuk mencairkan suasana Secara  umum  perubahan  kebijakan  luar negeri  di  era  Rouhani  tidak  berubah  secara frontal. Perubahan sikap, strategi dan pendekatan yang ditekankan dalam kebijakan luar negeri Iran di era Rouhani. Hal tersebut terbukti membawa Iran keluar dari berbagai permasalahan yang telah lama tak kunjung selesai. Prinsip-prinsip kebijkan luar  negeri  pasca  revolusi  tetap  dipertahankan hingga saat ini.

## Maksimalisasi Potensi Geopolitik Iran di Era Hassan Rouhani
Geopolitik  dalam  pengertian  luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup  praktik  analisis,  prasyarat,  perkiraan, dan  pemakaian  kekuatan  politik  terhadap  suatu wilayah.  Secara  spesifik,  geopolitik  merupakan metode  analisis  kebijakan  luar  negeri  yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan  perilaku  politik  internasional
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
dalam  variabel  geografi.  Geopolitik  juga memiliki keterkaitan dengan “National Power” yang dianggap sebagai keseluruhan dari kekuatan geopolitik.
National  Power merupakan  kemampuan untuk  mengendalikan  tindakan  dari  pihak lain”.  Suatu  negara  yang  memiliki power yang besar  akan  lebih  leluasa  dalam  bergerak  guna mencapai visi dan misinya (Hans. J. Morgenthau dan  Kenneth    W.  Thompson,  terj.  S.  Maimoen, 2010  :135-173).  Kutipan  sederhana  dari Morgenthau  tersebut  memberikan  gambaran sekilas  yang  cukup  jelas,  bahwa  pada  dasarnya power  diimplementasikan  sebagai  kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi keadaan atau tindakan  negara  lain,  bahkan  aktor-aktor  non- negara  dalam  interaksi  internasional,  tujuannya tidak  lain  adalah  menyelaraskan  dengan kepentingan nasional yang ada.
Dalam National Power terdapat sembilan faktor yang mempengaruhinnya yaitu : faktor  geografi,  potensi  sumber  daya  alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi penduduk,  karakter  nasional,  moral  nasional, kualitas  diplomasi,  dan  kualitas  pemerintah (Ibid).  Sembilan  faktor  penting  tersebut  akan menjelaskan  maksimalisasi  potensi  geopolitik Iran di era Rouhani.
1. Faktor Geografi
Iran  merupakan  negara  yang  terletak  di antara Benua Asia dan Eropa. Letaknya tersebut sanga menjanjikan dalam peta geografis. Iran juga dapat  memanfaatkan  letaknya  untuk  melakukan kerjasama di berbagai bidang baik dengan negara Asia maupun Eropa. Selain itu Selat Hormuz yang memiliki  arti  penting  bagi  keamanan  distribusi minyak dunia. Di era Ahmadinejad Selat Hormuz sering digunakan sebagai ancaman bagi negara- negara Barat yang mengandalkan energi minyak dari wilayah teluk. Tentu ancaman tersebut akan
mempengaruhi  harga  minyak  dunia  hingga menyebabkan  ketidakstabilan  perekonomian internasional.  Di  masa  Rouhani  Selat  Hormuz dijadikan  sebagai  selat  perdamaian.  Rouhani tentu  menyadari  pentingnya  Selat  Hormuz  baik itu untuk mempermudah akses distribusi minyak dunia maupun untuk jalur perdagangan.

## 2.  Potensi Sumber Daya Alam
Iran  termasuk  ke  dalam  negara  yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi terbesar. Hal  itu  dibuktikan  dengan  industri  minyak yang  merupakan  komoditi  ekspor  penopang ekonomi  domestik.  Selama  puluhan  tahun  Iran telah  mengekspor  minyaknya  ke  negara-negara importir  minyak  seperti,  Korea  Selatan,  Cina, India,  Jepang,  dan  sejumlah  negara-negara Eropa.  Namun  sanksi  yang  sangat  memukul ekspor  minyak  Iran  telah  membuat  ekspor minyak  menurun.  Pasca  pencabutan  sanksi  Iran meningkatkan  ekspor  minyak  sampai  4  Juta Barel perharinya.

## 3.  Kemampuan Industri
Iran  merupakan  negara  produktif  yang dapat  menghasilkan  produk  untuk  diekspor  ke luar  negeri.  Industri  seperti  makanan,  industri baja,  industri  farmasi,  industri  otomotif, petrokimia,  asuransi,  hingga  industri  militer dimiliki  Iran.  Produk  otomotif  dan  petrokimia merupakan  unggulan  Iran.  Namun  di  era Ahmadinejad  sanksi  yang  di  jatuhkan  terhadap Iran  membuat  dua  bidang  tersebut  menjadi tidak produktif. Industri otomotif Iran dianggap jauh  dari  standar  keamanan  karena  perusahaan- perusahaan  otomotif  Eropa  yang  biasanya bekerjasama  dengan  Iran  terpaksa  keluar  dari Iran akibat sanksi. Sementara produk petrokimia diekspor  hanya  dalam  batasan  tertentu  saja. Muncul  harapan  baru  bagi  industri  Iran  pasca pencabutan  sanksi  di  era  Rouhani.  Perusahan- perusahaan  otomotif  Eropa  mulai  mengadakan
negosiasi  untuk  kembali  bekerjasama  dengan Iran (Syubhan Akib, “Iran Mulai Dibidik Raksasa Otomotif”, http://oto.detik.com/read/2013/11/ 29/112956/2427235/1207/iran-mulai-dibidik- raksasa-otomotif  ).

## 4.  Kesiagaan Militer
Militer  Iran  tidak  dapat  dianggap  remeh oleh  negara-negara  lain.  Baik  itu  peralatan militer  dan  pasukan  militer  yang  dimiliki  Iran cukup  menunjang  pertahanan  Iran.  Di  era Ahmadinejad  Iran  berhasil  mengembangkan berbagai rudal canggih hasil dari kerjasama Iran dengan negara-negara kuat lainnya seperti Rusia, Cina dan Korea Utara. Saat peningkatan militer terus di intensivkan Iran justru dikenakan sanksi pada  era  Ahmadinejad.  Sanksi  tersebut  jelas untuk  membatasi  Iran  melakukan  transaksi  dan transfer teknologi militer dari negara-negara kuat lainnya. Contohnya saja pengiriman S-300 yang telah ditandatangani bersama dengan Rusia harus dihentikan akibat sanksi.
Di  era  Rouhani  Rusia  mulai  mencabut sanksi  tersebut  dan  akan  segera  mengirimkan S-300  ke  Iran,  karena  dianggap  telah  mencapai kesepakatan nuklir. Tentu saja kerjasama militer dengan  negara-negara  besar  lainnya  dapat diintensivkan  Iran  tanpa  ada  sanksi  yang  harus dikhawatirkan  lagi  (“Putin  Cabut  Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran”, http:// indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin_ cabut_larangan_penjualan_sistem_misil_s-300_ untuk_iran_27451).
5.  Populasi Penduduk
Populasi penduduk di Iran merupakan hal yang diharapkan oleh pemerintah Iran. Pemerintah Iran memfasilitasi penduduknya dengan berbagai fasilitas penunjang kualitas penduduknya. Maka tak  heran  jika  Iran  tetap  dapat  menghasilkan ilmuan  yang  terus  menghasilkan  karya-karya baru yang berguna bagi Iran. Di era Ahmadinejad
perkembangan kualitas penduduk Iran khususnya ilmuan  dan  kaum  muda  sangat  pesat.  Hingga era  Rouhani  kualitas  masyarakat  Iran  semakin tinggi.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  keinginan dari masyarakat Iran terutama kaum muda yang ingin  berinteraksi  dengan  dunia  internasional. Setelah  pencabutan  sanksi  Rouhani  juga  ingin mengekspor  karya  IPTEK  yang  dihasilkan  oleh Ilmuan Iran ke negara lain.

## 6.  Karakter Nasional
Karakter  nasional  yang  dimiliki  Iran keseluruhannya merupakan warisan dari Ayatullah Khomeini pasca revolusi 1979. Revolusi tersebut berhasil  menciptakan  karakter  tersendiri  bagi Iran. Berkat karakter nasional yang dimiliki oleh segenap  masyarakat  Iran  justru  membuat  Iran tetap eksis dalam kepungan berbagai sanksi. Hal tersebut  yang  tetap  ada  dalam  diri  masyarakat Iran yang dipertahankan hingga saat ini. Tak ada yang  berubah  dari  karakter  nasional  Iran  pada setiap pergantian kepemimpinan Iran.

## 7.  Moral Nasional
Pasca  revolusi  tahun  1979  negara-negara  Barat khususnya  Amerika  Serikat  dan  Israel  terus mencoba  mempropagandakan  keburukan  bagi moral  nasional  Iran.  Berbagai  propaganda  yang dilancarkan  terhadap  Iran  terus  diupayakan terhadap  Iran.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk membuat  Iran  terpukul  dan  tersudutkan.  Tentu saja  moral  nasional  akan  mempengaruhi  citra sebuah  negara.  Dalam  hal  ini  Iran  sering dipropagandakan  agar  negara-negara  lainnya mengurungkan  niat  untuk  bekerjasama  dengan Iran.  Namun  Hassan  Rouhani  merubah pandangan buruk tersebut menjadi positif dengan pendekatannya  yang  moderat  dan  konstruktif. Ia ingin membuktikan bahwa Iran jauh dari hal- hal yang dipropagandakan dan siap bekerjasama dengan dunia internasional.

## 8.  Kualitas Diplomasi
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
Kualitas diplomasi Iran tak dapat dianggap remeh. Eksistensi nuklir Iran yang sampai dengan saat  ini  terus  berjalan  tak  lepas  dari  negosiasi dan  diploamsi  yang  dilakukan  oleh  diplomat- diplomat Iran. Berkata para diplomat yang telah berjuang  dengan  segenap  kemampuan  mereka, Iran  dapat  keluar  dari  sanksi-sanksi.  Selain  itu Iran tetap dapat mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai.

## 9.  Kualitas Pemerintah
Melalui  konsep  Wilayatul  Faqihnya  Iran terbukti dapat berjalan dan eksis hingga saat ini. Konsep  yang  meletakkan  pemimpin  tertinggi sebagai  seorang  pembimbing  utama  telah berhasil  membuat  pemerintahan  Iran  berjalan baik.  Meskipun  pengambil  keputusan  presiden, namun keputusan final tetap di tangan pemimpin tertinggi.  Di  era  Ahmadinejad  pemerintahan Iran  mulai  sedikit  digoyahkan  oleh  sanksi  yang menyebabkan buruknya perekonomian Iran. Hal ini yang kemudian ingin diperbaiki oleh Hassan Rouhani sebagai penerus Ahmadinejad. Dengan pendekatannya terbukti Iran dapat menstabilkan kembali  perekonomian  domestik  dan  mencabut berbagai sanksi.

## Sanksi-sanksi Iran Pasca Revolusi hingga Era Ahmadinejad
Pasca  revolusi  yang  terjadi  pada  tahun 1979,  Iran  telah  mengubah  kebijakan  luar negerinya  terhadap  Amerika  Serikat  dari  yang awalnya  bersahabat  kemudian  berubah  menjadi permusuhan.  Peristiwa  penyanderaan  warga dan  para  diplomat  Amerika  Serikat  di  Teheran semakin menambah tensi kedua negara. Akibatnya Amerika  Serikat  mengambil  keputusan  untuk memutuskan hubungan  diplomatik dengan  Iran. Sejak saat itu Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi bagi Iran. Sanksi formal Amerika Serikat dimulai  dari  presdien  Jimmy  Carter  pada  tahun
1980. Pada saat itu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi  berupa  embargo  minyak  Iran  dan pembekuan  aset  Bank  Sentral  Iran  di  Amerika Serikat.  Setelah  Ronald  Reagan  menjadi presiden, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi yaitu berupa larangan ekspor persenjataan dari  Amerika  Serikat.  Kemudian  tahun  1987 dilanjutkan  dengan  sanksi  berupa  embargo  di bidang barang dan jasa (Hooman Estelami, http:// www.rubincenter.org/meria/1999/09/estelami. pdf).
Memasuki  tahun  1990  Amerika  Serikat di  era  Bush  Sr  mencoba  untuk  mengurangi sanksi  Iran,  namun  dengan  ketentuan  dan batasan  tertentu.  Hal  tersebut  ditandai  dengan dicairkannya  aset  Iran  sebesar  600  Juta  US$. Ekspor  minyakpun  kembali  dibuka,  namun dengan jumlah yang terbatas ( Ibid ). Selanjutnya pada  tahun  1993  hingga  1996 Amerika  Serikat yang  berada  di  bawah  presiden  Bill  Clinton menjatuhkan sanksi yang dinamakan dengan Iran Libya  Sanction  Act  (ILSA).  ILSA  dimaksukan untuk  membatasi  dan  mengurangi  investasi  di Iran  senilai  40  Juta  US$  menjadi  20  Juta  US$ pertahun.  Kebijakan  ILSA  juga  diberlakukan terhadap  perusahaan  asing  yang  bukan  milik Amerika Serikat, dimana perusahaan-perusahaan Eropa yang tetap berinvestasi di atas 40 Juta US$ pertahun  akan  dijatuhkan  sanksi  oleh  Amerika Serikat  (“Richard  Sabatini,  Pressuring  Iran’s Nuclear  Program”,  http://www.nti.org/analysis/ articles/pressuring-irans-nuclear-program/).
Di  era  Bush  Jr  Amerika  Serikat  justru menjadikan  ILSA  sebagai  bagian  dari  UU  dan memperpanjangnya.  Perhatian  Amerika  Serikat semakin  intensiv  terhadap  Iran  saat  program nuklir  mulai  menjadi  perhatian  dunia. Amerika Serikat berusaha merangkul negara-negara besar di  dunia  untuk  bersama-sama  menekan  dan menghentikan nuklir Iran. Di saat yang sama Iran
justru semakin meningkatkan program nuklirnya. Akibatnya  tahun  2005  hingga  2010  Iran  telah dikeluarkan 6 resolusi oleh PBB melalui ajakan persetujuan dari negara-negara anggota DK tetap PBB  dan  anggota  tidak  tetap.  Enam  resolusi tersebut  yaitu,  Resolusi  1696  dan  1737  (2006), Resolusi  1747  (2007),  Resolusi  1803  dan  1835 (2008) dan Resolusi 1929 (2010) (“UN Sanctions Against  Iran”, https://www.globalpolicy.org/security- council/index-of-countries-on-the-security-council- agenda/iran.html ”).  Keseluruhan  sanksi  berupa larangan ekspor-impor industri Iran, pembekuan aset Bank Sentral Iran, hingga sanksi individual dan  entitas  perusahaan  yang  dianggap  terlibat dalam  program  nuklir  Iran.  Selain  itu  Iran  juga tidak  boleh  bertransaksi  peralatan  militer  yang masuk dalam resolusi tahun 2010.
Pada  tahun  yang  sama  Uni  Eropa  juga resmi menjatuhkan sanksi berupa sanksi ekspor- impor,  sanksi financial ,  dan smart  sanction yang  menyasar  individu  untuk  tidak  berpergian melewati Eropa. Hingga tahun 2012 sanksi baik itu  secara  bilateral  yang  dijatuhkan  Amerika Serikat  dan  Inggris  maupun  organisasi  regional Uni Eropa terus dijatuhkan terhadap Iran. Sanksi yang paling memukul perekonomian Iran adalah sanksi embargo minyak. Hal tesebut dikarenakan Iran  menopang  perekonomiannya  sebagian besar  dengan  ekspor  minyak  (Ruairi  Patterson, “EU  Sanctions  on  Iran:  The  European  Political Context”,  http://www.mepc.org/journal/middle- east-policy-archives/eu-sanctions-iran-european- political-context?print).

## Upaya  Presiden  Hassan  Rouhani  Untuk
Menghapus Sanksi-Sanksi Iran
1.  Perundingan Nuklir Dengan

## Negara P5+1
Di  awal  pemerintahannya  Hassan Rouhani  mencoba  untuk  bersikap  kooperatif
terkait  nuklir  Iran.  Ia  menunjuk  Javad  Zarif sebagai ketua perundingan yang uga merupakan menteri  luar  negeri  Iran.  Javad  Zarif  memang bukan  nama  baru  dalam  dunia  diplomasi  Iran. Ia  memiliki  latar  belakang  sebagai  seorang diplomat dan pernah menjadi perwakilan Iran di PBB dari tahun 2002 hingga 2007   (“Mohammad Javad Zarif”, http://wiki.eanswers.com/en/ Mohammad_Javad_Zarif?ext=t&cid=5083). Perundingan  nuklir  dengan  negara-negara  P5+1 dimulai dengan tercapainya kesepakatan interim di Jenewa pada bulan November 2013. Kemudian dilanjutkan dalam kesepakatan Lausanne di tahun 2015  hingga  tercapainya  kesepakatan  final  di Wina pada bulan Juli 2015 yang tertuang dalam JCPOA (Joint Comprehensive Plan OF Action ). (“Iran nuclear talks: “Framework’ deal agreed”, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32166814 ) Dalam kesepakatan tersebut Iran bersedia untuk  mengurangi  96%  uraniumnya  selama  15 tahun, mengurangi mesin sentrifugal pangayaan uranium  menjadi  6104  saja,  memotong persediaan uranium dari 10 ton menjadi 300 kg selama  10  tahun  dan  mengizinkan  IAEA  untuk terus menginspeksi fasilitas nuklir Iran. Seluruh isi  kesepakatan  dalam  JCPOA  merupakan hasil  final  dari  kesepakatan  interim  Lausanne. Sebagai  balasannya  sanksi  terkait  nuklir  Iran akan  segera  dicabut  dan  Iran  juga  akan  diakui negara  dunia  sebagai  negara  pemiliki  nuklir tujuan damai. (“Iran nuclear deal : world powers reach historic agreement to lift sanctions”, http:// www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran- nuclear-programme-world-powers-historic-deal- lift-sanctions).

## 2.  Peningkatan  Hubungan  Bilateral
Dan  Multilateral  Melalui  Forum Regional Dan Internasional Selama  perundingan  nuklir  dengan
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati
negara-negara  P5+1,  Hassan  Rouhani  sendiri mengupayakan langkah lainnya seperti peningkatan  hubungan  bilaterla  dengan  negara- negara lainnya dalam mempromosikan program nuklir  Iran  dengan  tujuan  damai.  Pertemuan regional dan berbagai konferensi kerap digunakan Rouhani  untuk  menjelaskan  kepada  negara- negara lain bahwa Iran bukanlah sebuah ancaman seperti yang dipropagandakan oleh media-media Barat.
Dalam  forum  internasional  seperti Sidang  Umum  PBB,  hassan  Rouhani  kerap menjelaskan tentang program nuklir yang sedang dikembangkan Iran bukanlah untuk menciptakan senjata  pemusnah  masal,  akan  tetapi  untuk tujuan  damai  sebagai  energi  terbarukan.  Selain itu Iran yang kerap menghadiri forum Shanghai Cooperation  Organizations  (SCO)  juga  kerap melakukan hal yang sama. Selain itu Rouhani juga mencoba untuk menjadikan Iran sebagai anggota permanen dari organisasi tersebut ( “Kaleidoskop Iran  Tahun  2014  (Bagian  2-habis)”,  http:// indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/89797- kaleidoskop-iran-tahun-2014-bagian-2-habis).
Hassan  Rouhani  juga  meningkatkan hubungan  bilateral  dengan  negara  besar  yang tergabung  dalam  P5+1,  yaitu  Rusia  dan  Cina. Peran  Rusia  dan  Cina  kerap  mempengaruhi keputusan  yang  dihasilkan  dalam  kesepakatan nuklir  Iran.  Rusia  dan  Cina  kerap  sering memberikan  alternatif  lain  dalam  penyelesaian masalah nuklir. Sebagai dua negara anggota tetap DK-PBB, Rusia dengan Cina juga sering memveto suara-suara  anggota  tetap  DK-PBB  lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris ( Ibid ). Meski upaya  tersebut  tidak  signifikan  sebagaimana negosiasi  dengan  negara  P5+1,  namun  hal  ini memnuculkan persepsi baru mengenai Iran yang lebih  mengedapankan  pendekatan  moderat  agar dapat diterima dalam dunia internasional.
Dampak Penghapusan Sanksi Bagi Iran
Pencabutan sanksi yang resmi diberlakukan  pada  tanggal  16  Januari  2016 terhadap  Iran  memberi  dampak  positif.  Setelah kesepakatan  final  di  Wina  pada  tahun  2016 IAEA memverifikasi bahwa Iran telah mematuhi segala isi dari kesepakatan dengan negara P5+1. Adapun dampak positif yang akan diterima Iran adalah  keleluasaan  Iran  untuk  kembali  bersaing dalam  perekonomian  internasional.  Iran  sendiri dapat  menggenjot  kembali  ekspor  minyak  yang sebelumnya  terus  dibatasi  saat  sanksi  sedang berlangsung. Dampak lainnya adalah penawaran kerjasama  dan  investasi  di  berbagai  bidang industri  yang  dimiliki  Iran  dari  negara-negara dunia.  Hal  tersebut  tentu  akan  meningkatkan perekonomian domestik Iran.
Tak  semua  negara  menyambut  baik pencabutan sanksi Iran. Negara sekutu Amerika Serikat,  Israel  justru  masih  menaruh  curiga terhadap  Iran.  Israel  masih  menganggap  Iran akan  menjadi  ancaman  terbesar  di  kawasan Timur Tengah. Terlebih pasca pencabutan sanksi Iran  dianggap  akan  semakin  meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan program nuklir untuk menciptakan senjata pemusnah masal (“Pencabutan  sanksi  internasional  terhadap  Iran disambut  beragam”, http://www.bbc.com/indonesia/ dunia/2016/01/160116_dunia_iran_nuklir_reaksi ).
Selain  Israel,  sekutu  Amerika  Serikat lainnya yaitu, Arab Saudi juga menaruh reaksi sinis terhadap  pencabutan  sanksi  Iran.  Iran  dianggap akan  mencoba  untuk  mendominasi  kawasan Timur Tengah dengan segala kekuatannya. Arab Saudi mengkhawatirkan pengaruh Iran di Timur Tengah  akan  lebih  leluasa  pasca  pencabutan sanksi.  Bahkan Arab  Saudi  menunjukkan  sikap kecewa terhadap Amerika Serikat yang mencabut sanksi-sanksi Iran (“Gulf allies ‘back Iran nuclear deal’ after US security guarantees”, http://www.
bbc.com/news/world-middle-east-33758939)
Terlepas dari berbagai reaksi dari berbagai negara,  Hassan  Rouhani  berhasil  membuat  Iran keluar  dari  periode-periode  sulit.  Dukungan pemimpin  tertinggi  dan  rakyat  Iran  berhasil membuat Iran lepas dari berbagai belenggu sanksi yang  membuat  kondisi  perekonomian  domestik terguncang.  Berbagai  reaksi  sinis  dari  sekutu Amerika  Serikat  ditanggapi  dingin  oleh  Iran yang menegaskan bahwa pencabutan sanksi guna memperbaiki  kondisi  internal  Iran  bukan  untuk memperluas  pengaruh,  karena  Iran  bukanlah negara agresor layaknya Amerika Serikat.

## Kesimpulan
Kebijakan  konfrontatif  dan  radikal  yang diterapkan dalam hubungan Iran dengan negara- negara Barat di era Ahmadinejad justru membuat kepentingan  Iran  yang  lebih  besar  terancam. Di  saat  Ahmadinejad  tetap  bersikukuh  untuk mempertahankan  program  nuklir  dan  tidak menghendaki  kerjasama  dnegan  negara-negara Barat,  Iran  justru  mendapatkan  sanksi  yang mengubah  perekonomian  domestik.  Akibatnya banyak  masyarakat  Iran  yang  harus  menerima konsekuensi  terrsebut.  Inflasi  tinggi,  PHK, hingga  meningkatnya  pengangguran  merupakan konsekuensi yang harus diterima masyarakat Iran. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik horizontal  akibat  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap pemerintah.
Dilantiknya  presiden  Hassan  Rouhani meminculkan  harapan  baru  bagi  masyarakat Iran. Hassan Rouhani yang memiliki pendekatan moderat  justru  menang  telak  dalam  pemilihan presiden. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Iran ingin  perubahan  yang  membawa  dampak  besar bagi  kelangsungan  Iran  di  dunia  internasional. Selama  sanksi  berlangsung,  masyarakat  Iran
harus merasakan dampak tersebut sebagai akibat dari sebuah kebijakan luar negeri yang diterapkan Ahmadinejad.
Hassan  Rouhani  mencoba  untuk  segera memperbaiki kondisi internal Iran. Permasalahan ekonomi,  HAM,  hingga  sanksi  merupakan prioritasnya  untuk  diselesaikan.  Hal  tersebut kemudian  ia  buktikan  dengan  melakukan perubahan strategi dan sikap dalam kebijakan luar negerinya, terutama mengubah sikap konfrontatif menjadi  moderat  terhadap  negara-negara  Barat. Ia  juga  ingin  menormalisasikan  hubungan  Iran- Amerika Serikat yang telah lama menjadi buruk. Sikapnya  yang  moderat  berhasil  meyakinkan negara-negara Barat untuk mencabut sanksi dan mengakui  Iran  sebagai  negara  pemilik  nuklir tujuan damai.
Meski  begitu  perubahan  kebijakan  luar negeri yang dilakukan bukanlah menyasar hingga prinsip-prinsip  pokok  yang  telah  ada  dalam konstitusi Iran, namun lebih kepada pendekatan , strategi dan sikap yang dipraktekkan Rouhani. Kritik  keras  memang  tak  dapat  dihindari terutama  dari  kalangan  konservatif,  namun  hal tersebut  membuktikan  bahwa  perubahan  yang ia lakukan bertujuan baik demi eksistensi Iran di masa yang akan datang. Pasca pencabutan sanksi Iran  semakin  geliat untuk  memperluas ekspansi ekonominya di kancah internasional. Bukan tak mungkin  kedepannya  Iran  akan  menjadi  negara yang kuat baik itu di bidang politik, ekonomi dan militer.
Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani Riezky P. dan Harmiyati

## REFERENSI

## BUKU
Abd  Rahman,  Mustafa ,  Iran  Pasca  Revolusi: Fenomena  Pertarungan  Kubu  Reformis dan Konservatif , Kompas, Jakarta, 2003.
Alcaff, Muhammad, Perang Nuklir ?Militer Iran, Zahra Publishing , Jakarta, 2008.
Harmiyati, Konflik Palestina-Israel , Draft Buku Teks,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta, 2003.
Kazhim, Musa & Alfian Hamzah, Iran Skenario Penghabisan , Ufuk Press, Jakarta, 2007.
L. Esposito, John & John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara  Muslim  :  Problem  dan Prospek , Mizan, Bandung, 1999.
Muhsin,  Labib,  dkk, Ahmadinejad,  David  di Tengah Angkara Goliath Dunia , Hikmah,
Jakarta, 2006.
Shihab,  Umar, Iran  (Zomhuri  -  Ye  Islami  -  ye Iran), Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum  Islam,  Jilid  3,  PT.  Ichtiar  Baru van Hoeve, Jakarta, 2005.
Shoelhi  M, Diambang  Keruntuhan  Amerika ,
Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007.
Sihbudi,  Riza  M, Dinamika  Revolusi  Iran Sejak  Jatuhnya  Syah  hingga  Wafatnya Khomeini ,  Pustaka  Hidayat,  Jakarta, 1989.
, Biografi  Politik  Imam  Khomeini ,  Gramedia, Jakarta,
1996., Palestina Dalam Pandangan  Imam  Khomeini ,  Pustaka Zahra, Jakarta, 2004. , Menyandera Timur Tengah , Mizan, Bandung, 2007.

## JURNAL
Council Of  The European Union, “Press Release 3029  th  Council  meeting”,  Foreign Affairs, 12560/10, Brussels, 26 Juli 2010, hal  10,  https://www.consilium.europa. eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/115976.pdf. Diakses tanggal 16-1- 2016.
Estelami, Hooman, “A Study of Iran’s Response to U.S. Economic Sanctions”, Middle East Review  of  International Affairs,  Volume 3,  No.3,  September  1999,  hal  2,  http:// www.rubincenter.org/meria/1999/09/ estelami.pdf. Diakses tanggal 14-1-2016.
Katzman,  Kenneth  and  Paul  K.  Kerr,  “Iran Nuclear Agreement”, Paper on Federation of  American  Scientists  Congressional Research  Service  Reports,  R43333 December  15,  2015.  https://fas.org/sgp/ crs/nuke/R43333.pdf.  Diakses  tanggal 19-1-2016.
Patterson,  Ruairi  ,  “EU  Sanctions  on  Iran:  The European  Political  Context”,  Middle East  Policy  Council,  Journal  Essay, Vol. XX,  No.  1,  2013.http://www.mepc.org/ journal/middle-east-policy-archives/ eu-sanctions-iran-european-political- context?print Diakses tanggal 17-1-2016.
Putnam,  Delaney,  Keith  and  Paul  Ingram, “Resolving  the  Nuclear  Dispute  With Iran  by  Negotiation”,  British  American Security Information Council, Occasional Papers  on  International  Security  Policy, 31 Agustus 2006.
Shanahan,  Rodger,  “Iran  Foreign  Policy Under  Rouhani”,  Paper  on  Foreign Policy  analysis,  The  Lowy  Institute  for International  Policy,  2015  hal  7,    http:// www.lowyinstitute.org/files/iranian- foreign-policy-under-rouhani.pdf, Diakses tanggal  8-1-2016.

## INTERNET
Akib,  Syubhan,  “Iran  Mulai  Dibidik  Raksasa Otomotif”, http://oto.detik.com/read/2 013/11/29/112956/2427235/1207/iran- mulai-dibidik-raksasa-otomotif    Diakses tanggal 7 November 2015.
“Arab  Saudi  Putuskan  Hubungan  Diplomatik, Ini  Tanggapan  Iran”,  http://news.detik. com/internasional/3110147/arab-saudi- putuskan-hubungan-diplomatik-ini- tanggapan-iran Diakses tanggal 9 Januari 2016.
“Gulf  allies  ‘back  Iran  nuclear  deal’  after  US security  guarantees”,  http://www.bbc. com/news/world-middle-east-33758939
Diakses tanggal 20 Januari 2016.
“Iran’s  President:  I  don’t  deny  Holocaust”, http://www.nydailynews.com/news/ iran-president-don-deny-holocaust- article-1.243062  Diakses  tanggal    7 Januari 2016.
“Putin  Cabut  Larangan  Penjualan  Sistem  Misil S-300  untuk  Iran”,  http://indonesia. rbth.com/news/2015/04/14/putin_ cabut_larangan_penjualan_sistem_ misil_s-300_untuk_iran_27451  Diakses tanggal 13 Januari 2016.
“Rouhani’s  Foreign  Policy:  How  to  Work  With Iran’s  Pragmatic  New  President”,  http:// www.foreignaffairs.com/articles/139531/ mohsen-milani/rouhanis-foreign-policy Diakses tanggal 9 Desember 2015.
“Rohani: Iran akan Lebih Moderat”, http://www. republika.co.id/berita/internasional/ timur-tengah/13/06/30/mp6gz9-rohani- iran-akan-lebih-moderat  Diakses  tanggal
9 Januari 2016.
“Rouhani  Mendesak  Negara  Barat  Bebaskan Sanksi  Iran”,  http://www.satuharapan. com/read-detail/read/rouhani-mendesak- negara-barat-bebaskan-sanksi-iran Diakses tanggal 8 Januari 2016.
Sabatini,  Richard,  “Economic  Sanctions: Pressuring  Iran’s  Nuclear  Program”, http://www.nti.org/analysis/articles/
pressuring-irans-nuclear-program/
Diakses tanggal 15 Januari 2016.
“Sanctions  against  Iran  lifted  after  compliance with nuclear deal”, http://www. theguardian.com/world/2016/jan/16/ sanctions-against-iran-to-be-lifted-after- compliance-with-nuclear-deal Diakses tanggal 19 Januari 2016. “Sejumlah  Negara  Islam  Putuskan  Hubungan Dengan Iran’, http://www.dw.com/ id/sejumlah-negara-islam-putuskan- hubungan-dengan-iran/a-18957367
Diakses tanggal 8 Januari 2016.
Sulaeman,  Dina  Y.,  “Menanti  Rouhani”,  http:// www.theglobal-review.com/content_ detail.php?lang=id&id=13581&type=4#. U1v2p6Kw7IV  Diakses  tanggal  6 November 2015.
“UN  Sanctions  Against  Iran”,  https://www. globalpolicy.org/security-council/index- of-countries-on-the-security-council- agenda/iran.html Diakses tanggal Diakses tanggal 15 Januari 2016. Zarbakhch, Yalda, “Kemana Janji Muluk Ahmadinejad?”, http:// w w w . d w . d e / k e m a n a - j a n j i - mulukahmadinejad/a-16844586  Diakses tanggal 8 Desember 2015.