Juniawaty, Perhitungan Uang Tebusan dan Perlakuan....

## PERHITUNGAN UANG TEBUSAN DAN PERLAKUAN TERHADAP HARTA WARISAN DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA

## Rudeva Juniawaty
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Email : eva_rj@yahoo.com

## ABSTRACT
In  the  middle  of  2016  tax  amnesty  began  hotly  discussed  in  the  wider  community,  especially  the taxpayer,  the  taxpayer  individuals  and  micro  enterprises.  Many  are  questioning  the  purpose enactment  of  tax  amnesty  and  anything  that  can  be  included  in  a  tax  amnesty  program  and  anyone who had follow. For taxpayer whose tax adminstration is not in accordance with the law of taxation, following the tax amnesty will be very beneficial as avoid fines and tax penalties. But not all taxpayer understand the tax amnesty, anything and anyone who can follow the tax amnesty program. Through this article the authors try to explain the tax amnesty, so that the taxpayer can determine the objects that can be included in a tax amnesty program and whether it should follow the tax amnesty or simply report the last year  income tax.
Keyword:Tax Amnesty, UU No 11 Tahun 2016

## ABSTRAK
Pada  pertengahan  tahun  2016 Tax  Amnesty mulai  hangat  dibicarakan  di  kalangan  masyarakat  luas, khususnya Wajib Pajak (WP) Badan, WP Perorangan dan WP UMKM. Banyak yang mempertanyakan tujuan  diberlakukannya Tax  Amnesty dan  apa  saja  yang  dapat  diikutsertakan  dalam  program Tax Amnesty serta siapa saja yang harus mengikutinya. Bagi WP yang administrasi pajaknya tidak sesuai dengan  Undang  –  Undang  Perpajakan,  mengikuti Tax  Amnesty akan  sangat  menguntungkan  karena terhindar  dari  denda  dan  sanksi  perpajakan.  Namun  tidak  semua  WP  memahami  mengenai Tax Amnesty ,  apa  saja  dan  siapa  saja    yang  dapat  mengikuti  program Tax  Amnesty .  Melalui  artikel  ini penulis mencoba memaparkan mengenai Tax Amnesty , agar WP dapat menentukan objek yang dapat diikutsertakan  dalam  program Tax  Amnesty dan  apakah  harus  mengikuti Tax  Amnesty atau  cukup dengan melaporkan SPT PPh Tahun terakhir.
Kata Kunci : Pengampunan Pajak, UU No. 11 Tahun 2016

## PENDAHULUAN
Target  Pendapatan  Negara  dalam  APBN  tahun 2016  ditetapkan  sebesar  Rp1.822,5  triliun,  atau Rp  25,6  triliun  lebih  rendah  dari  yang  diusulkan dalam  RAPBN  Tahun  Anggaran  2016.  Target Pendapatan  Negara  tersebut  bersumber  dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8  triliun  (rasio  penerimaan  negara  terhadap PDB  atau tax  ratio dalam  tahun  2016  sebesar 13,11
persen). (http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651 )
Pendapatan  Negara  dari  tahun  ke  tahun diharapkan selalu mengalami peningkatan, namun berdasarkan data dari Bappenas perekonomian negara-negara di berbagai kawasan  mengalami  perlambatan.    Hal  ini tercermin salah satunya dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I tahun 2016 yang mengalami  defisit  sebesar  USD  0,3  miliar. Kinerja tersebut menurun signifikan dibandingkan dengan NPI pada triwulan IV tahun 2015  yang  surplus  sebesar  USD5,1  miliar maupun  triwulan  I  tahun  2015  yang  surplus sebesar  USD1,3  miliar.  Perlambatan  itu  juga berdampak  pada turunnya penerimaan pajak dan juga  telah  mengurangi  ketersediaan  likuiditas dalam  negeri  yang  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. (Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas; I)
Untuk  menanggulangi  perlambatan  ekonomi  dan pembiayaan pembangunan, Pemerintah menerapkan  langkah  khusus  dan  terobosan kebijakan  untuk  mendorong  pengalihan  harta warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) sekaligus  memberikan  jaminan  keamanan  bagi WNI yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan  Harta  yang  dimilikinya  dalam bentuk  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) .
Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak (Tax  Amnesty) atas  pengalihan  harta  ini  juga didorong  oleh  semakin  kecilnya  kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI  karena  semakin  transparannya  sektor keuangan  global  dan  meningkatnya  intensitas pertukaran  informasi  antarnegara.  Kebijakan Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) dilakukan dalam  bentuk  pelepasan  hak  negara  untuk menagih pajak yang seharusnya terutang.
Ikut  serta  dalam Tax  Amnesty juga  membantu Pemerintah  mempercepat  pertumbuhan  dan restrukturisasi  ekonomi  melalui  pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai tukar  Rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan peningkatan  investasi;  merupakan  bagian  dari reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif,  dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang  antara  lain  akan  digunakan  untuk pembiayaan  pembangunan.  Berdasarkan  paparan diatas, penulis mencoba menjabarkan mengenai : subjek,  objek  dan  tujuan Tax  Amnesty ,  cara perhitungan  uang  tebusan  terhadap  harta  yang akan  diikutkan  dalam Tax  Amnesty dan bagaimana  perlakuan  terhadap  harta  dan  harta warisan  serta  fasilitas  dan  sanksi  apa  yang  akan diterima  oleh  WP  yang  tidak  mengikuti Tax Amnesty.

## METODE
Permasalahan dikaji menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui bahan-bahan seminar, bahan diskusi panel, media elektronik  dan  didukung  pula  dengan  kajian pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Pengampunan  Pajak  adalah  penghapusan  pajak yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Subjek  dan  Objek  Pengampunan  Pajak (Tax Amnesty)
1) Subjek  : setiap WP Orang Pribadi, Badan dan WP  Lain  kecuali  WP  yang  sedang  :  (a). Dilakukan  penyidikan  dan  berkas  penyidikannya telah  dinyatakan  lengkap  oleh  Kejaksaan;  (b). Dalam  proses  peradilan;  atau  (c).  Menjalani hukuman  pidana  atas  tindak  pidana  bidang Perpajakan.(UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 ayat
3). 2). Objek : (a). Pajak Penghasilan (PPh); (b). Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN);  (c).  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM).  (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 5) a. Tujuan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
1) Mempercepat
pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak terhadap  peningkatan  likuiditas  domestik, perbaikan  nilai  tukar  Rupiah,  penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2) Mendorong  reformasi  perpajakan  menuju sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
3) Meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan  pembangunan.  (UU  No.  11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2)
b. Penggolongan  Pengampunan  Pajak (Tax Amnesty)
1)  Repatriasi  harta  ke  dalam  wilayah  NKRI dan  Pengungkapan  Harta  dalam  wilayah NKRI  :  tarif  sebesar  :  2%,  3%  atau  5% tergantung  kapan  diajukan  surat  atas tambahan harta bersih.
2) Deklarasi harta di luar wilayah NKRI yang tidak  dialihkan  ke  dalam  wilayah  NKRI  : tarif sebesar  4%,  6% atau 10% tergantung kapan  diajukan  Surat  atas  tambahan  harta bersih.
3) Untuk WP yang peredaran usahanya sampai  dengan  Rp.  4,8  Miliar  :  (a).  Tarif sebesar  0,5%  untuk  pengungkapan  sampai dengan  Rp.  10  Miliar  dan  2%  untuk pengungkapan  lebih  dari  Rp.  10  Miliar; (b).  Wajib  melampirkan  peredaran  usaha. Pengajuan  surat  pernyataan  maksimal  3 kali pengajuan.
Cara  Menghitung  Uang  Tebusan  Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty)
Pada  prinsipnya  Pengampunan  Pajak  diberikan atas  kewajiban  perpajakan  yang  belum  atau belum  sepenuhnya  diselesaikan  oleh  WP.  Yang terepresentasi  dalam  Harta  yang  belum  pernah dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir.  Besarnya dasar  pengenaan  Uang  T ebusan  adal ah Har t a  t a mbahan   yan g  bel u m  per na h dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir  dikurangi dengan  Utang  yang  terkait  dengan  perolehan Harta tambahan tersebut.
Contoh  1  pengungkapan  harta  dalam  wilayah NKRI (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2)  : WP  A  hanya  memiliki  harta  yang  berada  di dalam  wilayah  NKRI.  Dalam  SPT  PPh  Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) WP melaporkan: a).  nilai  harta  Rp  25.000.000.000,00  ;  b).  nilai utang  Rp.  15.000.000.000,00;  c).  nilai  harta bersih Rp10.000.000.000,00
Dalam  Surat  Pernyataan  yang  disampaikan  pada pada  bulan  keempat  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2016 terhitung sejak Undang-Undang No.  11  Tahun  2016  mulai  berlaku,  diketahui bahwa:  a).  nilai  harta  Rp  45.000.000.000,00;  b). nilai utang Rp 16.000.000.000,00; c). nilai harta bersih Rp 29.000.000.000,00.
Dengan  demikian  Dasar  Pengenaan  Uang Tebusan adalah: Rp 29.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00  =  Rp  19.000.000.000,00. Penghitungan uang tebusan : tarif pada pada bulan  keempat  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2016  terhitung  sejak  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2016  mulai  berlaku adalah  3  %  (tiga  persen).  Dasar  pengenaan  uang tebusan  adalah  Rp  19.000.000.000,00.  Uang tebusan  yang  harus  dibayar  :  3%  x  Rp 14.000.000.000,00 = Rp 570.000.000,00.
Contoh 2 repatriasi harta & deklarasi harta di luar wilayah  NKRI  yang  tidak  dialihkan  ke  dalam wilayah  NKRI:  WP  B  mengikuti  program Pengampunan  Pajak  bermaksud  mengalihkan sebagian harta dari luar  NKRI  ke dalam wilayah NKRI namun dalam SPT PPh Tahun Pajak 2015 (SPT  PPh  Terakhir)  WP  B  hanya  melaporkan harta  yang  berada  di  dalam  wilayah  NKRI dengan rincian sebagai berikut: a). nilai harta Rp 25.000.000.000,00; b). nilai utang Rp. 15.000.000.000,00;  c).  nilai  harta  bersih Rp10.000.000.000,00
Dalam  Surat  Pernyataan  yang  disampaikan  pada bulan  keempat  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2016  terhitung  sejak  Undang  –  - Undang  No.  11  Tahun  2016  mulai  berlaku, diungkapkan  bahwa:  a).  Total  nilai  Harta  WP pada  tanggal  31  Desember  2015  adalah  Rp 60.000.000.000,00  terdiri  atas:  1).  N i l a i H a r t a   d a l a m   S P T   P P h   T e r a k h i r s e b e s a r   Rp 25.000.000.000,00; 2). Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar  Rp  35.000.000.000,00,  terdiri  atas:  (a). nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang akan dialihkan  ke dalam  wilayah NKRI sebesar Rp 12.000.000.000,00; (b). nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang tidak akan dialihkan ke
dalam wilayah NKRI
sebesar Rp23.000.000.000,00. b).  Total  nilai  utang  WP pada  tanggal  31  Desember  2015  adalah  Rp 25.000.000.000,00  terdiri  atas:  1).  N i l a i u t a n g   d a l a m   S P T   P P h   T e r a k h i r s e b e s a r   Rp    15.000.000.000,00;  2).    Nilai utang  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT  PPh Terakhir  sebesar  Rp  10.000.000.000,00,  terdiri atas: (a). nilai utang yang berkaitan dengan harta yang  berada  di  luar  wilayah  NKRI  yang  akan dialihkan  ke  dalam  wilayah  NKRI  sebesar  Rp 4.000.000.000,00; (b). nilai utang yang berkaitan dengan  harta  yang  berada  di  luar  wilayah  NKRI yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar  Rp  6.000.000.000,00.  c).  Nilai  harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:  1).  Nilai  harta  bersih  yang  berkaitan dengan  harta  yang  akan  dialihkan  ke  dalam wilayah NKRI adalah: Rp 12.000.000.000,00 – Rp 4.000.000.000,00 = Rp8.000.000.000,00; 2). Nilai harta  bersih  yang  berkaitan  dengan  harta  di  luar wilayah  NKRI  yang  tidak  akan  dialihkan  ke dalam wilayah NKRI adalah : Rp23.000.000.000,00  –  Rp  6.000.000.000,00  = Rp17.000.000.000,00.
Dengan  demikian  dasar  pengenaan  Uang Tebusan untuk:
(1) Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI  sebesar  :  Rp  8.000.000.000,00  –  0  =  Rp 8.000.000.000,00.  (2).    Harta  yang  tidak  akan dialihkan  ke  dalam  wilayah  NKRI  sebesar  :
Rp17.000.000.000,00 – 0 =
Rp17.000.000.000,00. Penghitungan Uang Tebusan  :  tarif  pada  periode  penyampaian  Surat Pernyataan  pada  bulan  keempat  sampai  dengan tanggal  31  Desember  2016  terhitung  sejak Undang-Undang  no.  11  Tahun  2016  mulai berlaku  adalah:  a).  3%  (tiga  persen)  untuk Harta  yang  akan  dialihkan  ke  dalam  wilayah NKRI  ;  dan  b).  6%  (enam  persen)  untuk  Harta yang  tidak  akan  dialihkan  ke  dalam  wilayah NKRI.  Sehingga  perhitungan  Uang  Tebusan adalah  sebagai  berikut:  1).  untuk  Harta  yang akan  dialihkan  ke  dalam  wilayah  NKRI  :  3% x Rp 8.000.000.000,00 = Rp 240.000.000,00. 2). untuk  Harta  yang  tidak  akan  dialihkan  ke dalam wilayah NKRI : 6% x Rp17.000.000.000,00 = Rp1.020.000.000,00. Dengan  demikian,  total  Uang  Tebusan  yang dibayar  oleh  WP  adalah  :  Rp  240.000.000,00  + Rp 1.020.000.000,00 = Rp 1.260.000.000,00. Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui  Bank  Persepsi,  menggunakan  surat
setoran  pajak  (SSP)  yang  berfungsi  sebagai bukti  pembayaran  Uang  Tebusan  setelah mendapatkan validasi.  Dalam hal WP mengalihkan  harta dari luar wilayah  NKRI ke dalam  wilayah  NKRI  melalui  cabang  Bank Persepsi yang berada di luar negeri, cabang Bank Persepsi  dimaksud  wajib  mengalihkan  harta dimaksud  ke  Bank  Persepsi  di  dalam  negeri dengan  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  dihitung sejak  WP  menempatkan  hartanya  di  cabang  Bank Persepsi yang berada di luar negeri tersebut. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1)
Persyaratan Repatriasi dan Deklarasi Harta dalam wilayah NKRI
Jika WP bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi), WP harus memenuhi persyaratan  yaitu  mengalihkan  harta  ke  dalam wilayah  NKRI  dan  menginvestasikan  harta dimaksud di dalam wilayah NKRI paling singkat 3  (tiga)  tahun  :  a).  sebelum  31  Desember  2016 bagi  WP  yang  menyampaikan  Surat  Pernyataan pada  periode  setelah  Undang  –  Undang Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) berlaku sampai  dengan  31  Desember  2016;  b).  sebelum 31  Maret  2017  yang  menyampaikan  Surat Pernyataan  pada  periode  sejak  tanggal  1  Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 2).
Bagi  WP  yang  mengungkapkan  harta  yang berada  dan/  atau  ditempatkan  di  dalam  wilayah NKRI  (Deklarasi),  WP  tidak  dapat  mengalihkan harta  ke  luar  wilayah  NKRI  paling  singkat    3 tahun  sejak  diterbitkannya  Surat  Keterangan. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 7)

## Harta dan Bentuk Investasi
Nilai  harta  yang  diungkapkan  dalam  Surat Pernyataan  meliputi:  a).  ni l ai   har t a  yan g t el ah  di l apor kan  dal am  SPT   PPh  Terakhir; dan  b).  ni l ai   har t a  t ambahan  yan g  bel u m at au  bel um  seluruhnya  dilaporkan  dalam  SPT PPh  Terakhir.  Harta  tersebut  berupa  :  a).  Harta tidak  bergerak  berupa  tanah  dan/  atau  bangunan dan/  atau;  b).  Harta  berupa  saham,  yang  belum dibaliknamakan  atas  nama  WP,  harus  dilakukan pengalihan  hak  menjadi  atas  nama  WP  (UU  No. 11 Tahun 2016 pasal 15 ayat 1) Pengalihan hak tersebut dibebaskan dari pengenaan  PPh  dalam  hal  pengalihan  hak  dan penandatanganan  Surat  Pernyataan  bahwa  harta
adalah  benar  milik  WP  yang  menyampaikan Surat Pernyataan, jika harta tersebut belum dapat diajukan  permohonan  pengalihan  hak.  Hal tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling lambat  tanggal  31  Desember  2017.  Apabila sampai  dengan  31  Desember  2017  WP  tidak mengalihkan  hak  atas  harta  tersebut  maka  atas pengalihan  hak  yang  dilakukan  dikenakan  pajak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan  yang  mengatur  mengenai  PPh.  (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 2, 3,4)
Nilai  harta  yang  telah  dilaporkan  ditentukan dalam  mata  uang  Rupiah  berdasarkan  nilai  yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Apabila WP diwajibkan  menyampaikan  SPT  PPh  Tahunan menggunakan  satuan  mata  uang  selain  Rupiah, nilai  harta  yang  telah  dilaporkan  ditentukan dalam  mata  uang  Rupiah  berdasarkan  kurs  yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan  pajak  pada  tanggal  akhir  tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir. (UU No. 11  Tahun  ayat  (1)  &  (2).  Nilai  harta  tambahan yang  belum  atau  belum  seluruhnya  dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan  nilai  nominal,    untuk  harta  berupa kas  atau  nilai  wajar  untuk  harta  selain  kas  pada akhir tahun pajak terakhir. Dalam hal nilai  harta tambahan  menggunakan  satuan  mata  uang selain  Rupiah,  nilai  harta  tambahan  ditentukan dalam  mata  uang  Rupiah  berdasarkan:  a).  nilai nominal  untuk  harta  berupa  kas;  atau  b).  nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk harta selain  kas,  dengan  menggunakan  kurs  yang ditetapkan  oleh  Menteri  untuk  keperluan penghitungan  pajak  pada  akhir  Tahun  Pajak Terakhir.
Investasi  yang  dapat  dilakukan  WP  setelah melakukan  repatriasi  dan  mendeklarasikan hartanya  adalah  dalam  bentuk  :  a).  surat berharga Negara Republik Indonesia; b). obligasi Badan  Usaha  Milik  Negara;  c).  obl i gasi l emba ga  pe mbi a yaan  yan g  di mi l i ki   ol eh Pemerintah;  d)  investasi  keuangan  pada  Bank Persepsi;  d).  obligasi  perusa haan  swasta yang  perdagangannya  diawasi  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan;  e).  investasi  infrastruktur melalui  kerja  sama  Pemerintah  dengan  badan usaha; f). i nvest asi   sekt or  ri i l   berdasar kan pr i or i t as  yan g  ditentukan  oleh  Pemerintah; dan/atau; g). bent uk  i n ve st a si   l ai nnya   yan g sah  sesuai   den gan   ketentuan  peraturan perundang-undangan.  (UU  No.  11  Tahun  2016
Pasal 12 ayat 3)
Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) Terhadap Harta dan Harta Warisan
Terdapat  tanda  tanya  besar  pada  beberapa  WP, yang  mempertanyakan  bagaimana  jika  WP memiliki  harta  warisan  dari  orangtua  atau  tanah dan/  atau  bangunan  atas  nama  pihak  lain sedangkan WP hanya seorang pensiunan. Apakah atas  harta  tersebut  harus  diikutkan  dalam Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) .
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER  -  11/PJ/2016  tentang  Pengaturan Lebih  Lanjut  Mengenai  Pelaksanaan  Undang- Undang    Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan  Pajak,  orang  pribadi  seperti petani,  nelayan,  pensiunan,  tenaga  kerja Indonesia  atau  subjek  pajak  warisan  yang belum  terbagi,  yang  jumlah  penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP dapat tidak  menggunakan  haknya  untuk  mengikuti Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) .  (Pasal  1 ayat 2).
Contoh WP yang dapat melakukan penyampaian/pembetulan  SPT  Tahunan  PPh berdasarkan  ketentuan  dibidang  perpajakan  atau dapat  menggunakan  haknya  untuk  mengikuti Pengampunan Pajak. (1). Tn E seorang pensiunan pegawai. Setelah pensiun, beliau bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi sekaligus menjalankan  usaha  indekos  dan  kebun  sawit. Pada Tahun Pajak 2015, Penghasilan Tn E di atas PTKP.  (2).  Tn  B  seorang  pegawai  swasta  yang bekerja  di  perusahaan  minyak  dan  gas  bumi multinasional.  Pada  tahun  2015,  Tn  B  tinggal selama  8  (delapan)  bulan  di  Dubai  dan  masih menerima  penghasilan  di  Indonesia  pada  tahun- tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut. (3).  Tn  D  kelahiran  Indonesia  sudah  bekerja  di Australia  dan  berstatus  N/E  sejak  tahun  2012. Pada  Tahun  Pajak  2014,  Tn  D  menerima penghasilan  dari  apartemen  miliknya  di  daerah Kuningan, Jakarta  yang  disewakan  kepada  pihak lain.
Contoh  WP  yang  dapat  tidak  menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan tidak diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UU Pengampunan Pajak. (1) Tn. B seorang pensiunan  PNS  tinggal  di  Indonesia  yang penghasilannya  selama  Tahun  Pajak  2015
Juniawaty, Perhitungan Uang Tebusan dan Perlakuan....
dibawah PTKP. Pada Tahun Pajak tersebut Tn. B menerima  penghasilan  warisan  berupa  sawah seluas  10  Ha  dari  ayahnya.  (2)  Tn.  C  kelahiran Indonesia sudah bekerja di Amerika Serikat sejak tahun  1990.  Tn.  C  berniat  meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan kepemilikan green card yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Amerika  Serikat  dan  atas NPWP-nya telah dicabut.
Terhadap  hart a  yang  diperol eh  dari penghasilan  yang  telah  dikenakan  PPh  at au hart a  yang  diperol eh  dari  penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, berlaku ketentuan sebagai berikut: a). dalam hal SPT Tahunan PPh telah disampaikan, WP dapat melakukan pembetulan  SPT  Tahunan  PPh  atau  b). dalam  hal  SPT  Tahunan  PPh  belum disampaikan,  WP  dapat  melaporkan  harta tersebut  dalam  SPT  Tahunan  PPh.  (PER  – 11/PJ/2016  Pasal  3  ayat  2) .  Contoh  Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan  Objek  Pengampunan  Pajak.  (1) Tn  F seorang  petani  menerima  warisan  berupa  rumah di  Indonesia.  Tn  F  memiliki  penghasilan  pada Tahun  Pajak  2015  di  bawah  PTKP.  (2)  Tn  G seorang  karyawan  memiliki  penghasilan  di  atas PTKP.  Pada  Tahun  Pajak  2014,  Tn  menerima warisan  berupa  rumah  toko  dari  ayahnya,  Tn  H. Atas  rumah  toko  tersebut  telah  dilaporkan  oleh Tn  H  dalam  SPT  Tahunan  PPh  Tahun  Pajak 2012.
Contoh  Harta  hibahan  berupa  Hibahan  yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak. (1) Tn  J  seorang  buruh  pabrik  menerima  hibah  dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah Rp 100 juta. Tn  J  memiliki  penghasilan  pada  Tahun  Pajak 2015  dibawah  PTKP.  (2)  Dr.  W  seorang  dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari  ayahnya,  Dr.X.  Atas  klinik  tersebut  telah dilaporkan  oleh  Dr.  X  dalam  SPT  Tahunan  PPh Tahun Pajak 2011.
Contoh  Penyampaian  SPT  Tahunan  PPh.  (1)  Tn L  seorang  pemilik  toko  elektronik  mempunyai penghasilan di atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10Ha, serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh.  Tn  L  dapat  menyampaikan  SPT  Tahunan PPh  atau  menggunakan  haknya  untuk  mengikuti Pengampunan Pajak.
Contoh  Pembetulan  SPT  Tahunan  PPh.  (1) Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP  dan  telah  menyampaikan  SPT  Tahunan PPh.  Akan  tetapi  atas  Harta  berupa  5  unit apartemen  dan  3  vila  belum  dilaporkan  dalam SPT  tersebut.  Tn  K  dapat  menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa setiap WP baik Orang Pribadi atau Badan yang  mempunyai kewajiban menyampaikan  SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan pajak.  Pengampunan  Pajak  diberikan  kepada WP melalui pengungkapan harta yang dimiikinya  dalam  Surat  Pernyataan.  Mengacu pada  hal  tersebut  maka  Pensiunan  yang merupakan  WP  Orang  Pribadi  dan  telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan  pajak  melalui  pengungkapan harta  yang  dimiikinya  dalam  Surat  Pernyataan dalam hal ini harta berupa bangunan.
Namun  demikian,  diatur  lebih  lanjut  bahwa dalam  hal  pensiunan  tersebut  yang  jumlah penghasilannya  pada  Tahun  Pajak  Terakhir  di bawah  PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk  mengikuti  Pengampunan  Pajak.  Perlakuan terhadap  harta  warisan  berupa  tanah  dan/  atau bangunan  hampir  sama  dengan  harta  yang dimiliki  oleh  pensiunan.  Harus  dipahami  bahwa secara  prinsip  warisan  bukan  merupakan  objek pajak.  WP  dapat  melaporkan  warisan  tersebut pada  SPT  Tahunan.  Yang  perlu  diingat  adalah jika  WP  ingin  mengikuti  Pengampunan  Pajak (Tax Amnesty) maka WP tidak boleh melakukan Pembetulan SPT Tahunan.
Jika warisan belum dibagi maka yang mengajukan  adalah  wali  terhadap  warisan tersebut.  Jika  ada  diantara  ahli  waris  yang  ingin mengajukan  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) atas  bagian  dari  harta  waris  yang  belum  dibagi tersebut,  maka  harus  ada  Surat  Pengakuan Kepemilikan  atas  bagian  harta.  Dokumen tersebut harus dikuatkan oleh Notaris ditandatangani  semua  ahli  waris.  (Formasi Lembaga Manajemen; 87)
Fasilitas  dan  Sanksi  bagi  WP  yang  Mengikuti Pengampuan Pajak (Tax Amnesty)
WP  yang  telah  memiliki  Surat  Keterangan, memperoleh  fasilitas  Pengampunan  Pajak (Tax Amnesty) berupa : a) penghapusan pajak terutang yang  belum  diterbitkan  ketetapan  pajak,  tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan, untuk  kewajiban  perpajakan  dalam  masa  pajak, bagian  Tahun  Pajak,  dan  Tahun  Pajak,  sampai dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir;  b) penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan berupa  bunga,  atau  denda,  untuk  kewajiban perpajakan  dalam  masa  pajak,  bagian  Tahun Pajak,  dan  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir Tahun  Pajak  Terakhir;  c)  tidak  dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan  dalam  masa  pajak,  bagian  Tahun Pajak,  dan  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir Tahun  Pajak  Terakhir;  dan;  d)  penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  di Bidang  Perpajakan,  dalam  hal  WP  sedang dilakukan  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan,  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  di Bidang  Perpajakan  atas  kewajiban  perpajakan, sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir,  yang sebelumnya  telah  ditangguhkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),
Kerahasiaan  data  yang  terkait  dengan  pelaporan harta  yang  disampaikan  oleh  WP  tidak  dapat diminta  oleh  siapapun  dan  tidak  dapat  pada diberikan  pada  pihak  manapun.  Data  tersebut juga  tidak  dapat  dijadikan  dasar  penyelidikan, penyidikan  dan  /  atau  penuntutan  tindak  pidana apapun.  Bagi  yang  membocorkan  informasi terkait  dengan  data  pengampunan  pajak (Tax Amnesty), maka  akan  dihukum  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun.  (UU  No.  11  Tahun 2016 Pasal 23).
Atas  harta  WP  yang  diperoleh  sejak  tanggal  1 Januari  1985  sampai  dengan  31  Desember  2015 dan  belum  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  PPh dianggap  sebagai  tambahan  penghasilan  yang diterima atau diperoleh WP pada saat ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai harta  dimaksud  paling  lama  3  (tiga)  tahun terhitung Undang – Undang mulai berlaku.  (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 2 dan 4)
Atas  tambahan  penghasilan  tersebut  dikenai  PPh sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  di  bidang  Pajak  Penghasilan  dan ditambah  dengan  sanksi  administrasi  perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari  PPh  yang  tidak  atau  kurang  dibayar. Selanjutnya,  Direktur  Jenderal  Pajak  akan menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar (SKPKB).   (UU no. 11 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 1 dan 3)

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Subjek Tax  Amnesty adalah  setiap WP  Orang Pribadi, Badan dan WP Lain
2. Objek Tax  Amnesty adalah  PPh,  PPN  dan PPnBM
3. Tujuan Tax  Amnesty adalah  mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi, mendorong reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak
4. Besarnya  dasar  pengenaan  uang  t ebusan adal ah  har t a  t a mbah an  yan g  bel u m per nah  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir dikurangi  dengan  utang  yang  terkait  dengan perolehan harta tambahan tersebut
5. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan,  tenaga  kerja  Indonesia,  atau subyek  pajak  warisan  yang  belum  terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir  di  bawah  PTKP,  dapat  tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan  pajak.  Terhadap  WP  tersebut, tidak  berlaku  sanksi  administrasi  perpajakan berupa  kenaikan  sebesar  200  persen  dari  PPh yang  tidak  atau  kurang  dibayar.  Cara menghitung uang tebusan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty)
6. Atas harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari  1985  sampai  dengan  31  Desember 2015  dan  belum  dilaporkan  dalam  SPT
Tahunan PPh dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan  PPh  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar  200%  (dua  ratus  persen)  dari  PPh yang tidak atau kurang dibayar.

## Saran
1. Setelah  lebih  dari  30  tahun  pemerintah membuat  Undang  –  Undang  pengampunan pajak (Tax  Amnesty) yang  menghapuskan sanksi  di  bidang  perpajakan  terhitung  mulai tahun  1985  sampai  dengan  2015.  Bagi  WP yang  memiliki  kesalahan  dalam  menghitung, membayar  dan  melaporkan  harta  yang dimiliki,  mengikuti  pengampunan  pajak (Tax Amnesty) akan  sangat  menguntungkan  bagi WP  karena  semua  sanksi  yang  seharusnya didapatkan  oleh  WP  secara  otomatis  akan gugur setelah mendapatkan Surat Keterangan.
2. Bagi  WP  yang  belum  melaporkan  sebagian hartanya secara sengaja maupun tidak sengaja, akan  lebih  baik  melaporkan  harta  tersebut baik  melalui  Pembetulan  SPT  Tahunan ataupun  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) hal  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% karena terdapat tambahan harta yang belum dilaporkan.
3. Bagi fiskus (Direktorat Jendral Pajak) apabila akan  diterapkan  perundang  –  undangan  baru yang memiliki batasan waktu, akan jauh lebih baik jika sosialisasi yang disampaikan kepada WP  jauh  sebelum  perundang  –  undangan diterapkan.  Sehingga  WP  memahami  dengan benar  apa  yang  menjadi  obyek  pajak  dan bagaimana mekanisme yang harus diterapkan.

## REFERENSI
Formasi  Lembaga  Manajemen.  (2016). Tax
Amnesty 99 + Kasus , SmarTaxes Publishing, Jakarta Kedeputian  Bidang  Ekonomi  Kementerian  PPN/ Bappenas. (Triwulan I 2016). Perkembangan  ekonomi  Indonesia  dan Dunia , Jakarta Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia Direktorat Jendral Pajak. (2016), Frequently Asked Question Amnesti Pajak , Jakarta
Kutipan  Forum  Pilihan.  (2016,  September).
Perlakuan Tax Amnesty Terhadap
Pensiunan, Ortax Buletin Edisi 07, 93 – 95 Nasikhudin.  (2016,  September). Step  by  Step Amnesti Pajak, Ortax Buletin Edisi 07, 4 –
13
Ortax  &  Tax  Centre  Universitas  Indonesia.
(2016), Diskusi  Panel  :  Tax  Amnesty, What’s Next? , Depok
Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia No. 118 PMK. 03/ 2016 tentang
Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia No. 119 PMK. 08/ 2016 tentang Tata Cara Pengalihan  Harta  WP  ke  Dalam  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Penempatan  pada  Instrumen  Investasi  di
Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan  Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun  2016 tentang Pengampunan Pajak Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,
2015,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun 2016.
http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651 Diakses pada 3 September 2016