Vol. 2, No. 2,  July 2019 P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4 DOI: https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62
al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## PEMANFAATAN BARANG GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

## Hani Sholihah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya E-Mail: hanisholihah123@gmail.com

## Anna Ramadhiana
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya E-Mail: annaramadhianasukses@gmail.com
Received Revised Accepted 3 Juny 2019 20 Juny 2019 1 July 2019

## THE UTILIZATION OF PAWING GOODS  VIEWED FROM ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW IN INDONESIA

## Abstract
Various  transactions  conducted  by  humans  to  achieve  the  necessary.  One  type  of economic transaction (mu`amalah) is wont to do is pledge, namely submission of an object (goods), as a guarantee to the person who gives the loan. This study aims to determine: a) the provisions of lien according to Islamic law; b) pledge by the Civil Code provisions; and c) the use of goods lien law based on Islamic law and the Civil Code.  The  study  concluded:  1)  according  to  Islamic  law,  a  pledge  was  made  items that have a property value in the eyes of Personality 'as collateral, so that the person concerned  may  take  debt  or  he  can  take  some  of  the  benefits  that  their  goods;  2) according to civil law, lien is a creditor or the rights acquired by proxies as collateral for debts, and authorizes the creditor to take payment of accounts receivable; 3) the scholars differed on the use of goods pawn. As for the positive law, goods pledge not to use it for safekeeping, so that perishable goods must not be mortgaged.
Keywords: pawn, Islamic law, civil law.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......

## Abstrak
Berbagai transaksi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis transaksi ekonomi (mu`amalah) yang biasa dilakukan adalah gadai, yaitu penyerahan suatu benda (barang), sebagai jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  a)  ketentuan  gadai  menurut hukum Islam; b) ketentuan gadai menurut KUHPerdata; dan c) hukum pemanfaatan barang  gadai  berdasarkan  hukum  Islam  dan  KUHPerdata.  Hasil  penelitian menyimpulkan:  1)  menurut  hukum  Islam,  gadai  adalah  menjadikan  barang  yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia dapat mengambil sebagian manfaat  barangnya  itu;  2)  menurut  hukum  perdata,  gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya; 3) para ulama berbeda  pendapat  tentang  pemanfaatan  barang  gadai.  Adapun  menurut  hukum positif,  barang  gadai  bukan  untuk  digunakan  melainkan  untuk  disimpan,  sehingga barang yang cepat rusak tidak boleh digadaikan.
Kata kunci: gadai, hukum Islam, hukum perdata.

## Pendahuluan
Sebagai  makhluk  hidup  yang  dianggap  paling  sempurna  karena  memiliki  akal, maka  kehidupan  manusia  pun  tidak  pernah  lepas  dari  aturan,  sebagaimana  istilah dalam ilmu hukum di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Segala sesuatu yang  menyangkut  manusia  baik  dari  segi  ibadah  maupun  mu’amalah  sudah  diatur oleh    Allah  SWT.  Dalam  segi  ibadah  tentu  sifatnya  individual,  namun  dalam  segi mu’amalah manusia tidak dapat melakukannya secara sendiri, melainkan  perlu ada hubungan  dengan  orang  lain.  Bidang    ini  yang  seringkali    menjadi  pemicu  adanya konflik  pada  kehidupan  manusia.  Untuk  itu,    hukum  Islam  sangat  memperhatikan urusan  manusia  dalam  bidang  mu’amalah  dengan  berbagai  syarat  dan  ketentuan yang harus dipenuhi agar kegiatan mu’amalah tersebut berjalan dengan baik  tanpa adanya saling merugikan antara yang satu dengan yang lain.
Di  samping  hukum  Islam,  sebagai  warga  negara  Indonesia  ada  hukum  yang harus ditaati secara resmi yang disebut hukum positif. Jadi warga negara Indonesia diatur  dalam  suatu  hukum  yang  disebut  hukum  positif,  yaitu  hukum  yang diberlakukan secara sah di suatu negara. Hukum positif di Indonesia bersumber dari hukum Islam, hukum barat dan hukum adat 1 .
Selain  dari  manusia  terikat  oleh  aturan  manusia  juga  sebagai  makhluk  hidup wajib  mempertahankan  hidup  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Salah satu  cara  pemenuhan  kebutuhan  hidup  adalah  dengan  adanya  kegiatan  usaha dengan berbagai cara seperti mu’amalah. Salah satu jenis mu’amalah adalah gadai.
1 Abd Muin and Ahmad Khotibul Umam, “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 63–77.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Gadai merupakan salah satu praktek fiqh dalam bidang mu’amalah yang sering dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memberi  jaminan  kepada  orang yang meminjamkan uang,  jika kelak si peminjam uang tidak dapat mengembalikan atau  membayar  hutangnya.  Atau  singkatnya  gadai  adalah  menjadikan  harta  benda sebagai  jaminan  atas  hutang 2 .  Sama  halnya  dengan  mu’amalah  lainnya  gadai  juga memiliki syarat-syarat dan rukun tertentu yang harus dilakukan baik oleh penerima gadai ataupun oleh pemberi gadai (orang yang berhutang).
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek pasal 1150  disebutkan  bahwa “gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  kreditur  atas  suatu barang  bergerak  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  kreditur  atau  oleh    kuasanya sebagai jaminan atas utangnya.... 3 . Dalam  hal tidak  untuk  dipakai terdapat  penyimpangan  dengan  adat  kebiasaan masyarakat  yang  terkadang  barang  gadai  itu  dipakai  atau  dimanfaatkan  layaknya barang  milik  sendiri.  Dalam  kenyataan  di  masyarakat  sering  terjadi,  misalnya seseorang  menggadaikan  sawah.  Sawah  tersebut  kemudian  digarap  oleh  penerima gadai,  ditanami  dan  hasilnya  dimanfaatkan  pula  oleh  penerima  gadai.  Atau  motor yang digadaikan juga dipakai layaknya motor milik sendiri.

## Landasan Teori
Ketentuan Gadai Menurut Hukum Islam.

## Pengertian Gadai
Gadai  menurut  bahasa  adalah ats-tsubūt artinya  tetap.  Ada  pula  yang menyebutkan al-ihtibās artinya menahan. Pengertian ini diambil dari ayat Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38:
ٌﺔَﻨﻴِﻫَر ْﺖَﺒَﺴَﻛ ﺎَِﲟ ٍﺲْﻔَـﻧ ﱡﻞُﻛ
”…tiap-tiap  jiwa  tertahan  (untuk  mempertanggungjawabkan)  atas  apa  yang telah diperbuatnya”. (Al-Muddatsir [74]:38)
Sedangkan gadai menurut istilah adalah menjadikan harta sebagai jaminan atas utang. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:
ْنِإَو ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَﻫِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اوُﺪَِﲡ َْﱂَو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْﻨُﻛ
......
Artinya :
”dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.... (Al- Baqarah[2]:283).
2 Imam Taqiyuddin, “Kifayat Al-Akhyar Fi Hal Ghayat Al-Ikhtiyar” (Bandung: Al-Maarif, TT, n.d.).
3 Sunarto Ady Wibowo, “Perwalian Menurut KUHP Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974,” 2004.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Selain  Al-Quran,  ada  pula  hadits  Rasulullah  SAW  yang  menerangkan  tentang gadai, diantaranya hadits berikut:
ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ل ﻮﺳر نأ ﻪﻠﻫﻷ ﲑﻌﺷ ﻰﻠﻋ يدﻮﻬﻳ ﺪﻨﻋ ﺎﻋرد ﻦﻫر
Artinya:
“Rasulullah  SAW  telah  menggadaikan  baju  besi  kepada  seorang  Yahudi  atas sya’ir untuk keluarganya 4 .
Dalam kitab  Al-Bajuri disebutkan bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda berupa  harta  sebagai  jaminan  atas  utang  yang  dapat  memenuhi  utang  ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya 5 .
Sayyid  Bakri  Bin  Sayyid  Muhammad  dalam  kitabnya I’anat  Ath-Thalibin menyatakan bahwa gadai adalah menjadikan harta benda yang boleh dijual sebagai jaminan  atas  utang  yang  akan  memenuhi  atau  melunasi  utang  tersebut  ketika peminjam tidak mampu untuk melunasi.
Sedangkan  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  kitabnya  yaitu Al-Fiqh  Al-Islam  wa Adillatuhu menyatakan bahwa gadai adalah menjadikan benda yang memiliki harga dalam pandangan syara’untuk jadi jaminan atas utang, baik benda itu dimungkinkan dapat membayar keseluruhan utang atau sebagian dari utang 6 .
Definisi menurut empat madzhab yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:
a. Syafi’iyah
Gadai  adalah  menjadikan  harta  sebagai    kepercayan  atas  utang  yang  akan dilunasi oleh benda tersebut ketika utang tidak mampu dibayar.
b. Hanabilah
Gadai  adalah  harta  benda  yang  dijadikan  kepercayaan  atas  utang  yang  akan dibayarkan utang tersebut dari harga benda jika utang tidak dapat dilunasi.
c. Malikiyah
Gadai  adalah  sesuatu  yang  berharga  yang  diambil  dari  pemiliknya  untuk jaminan sebuah utang yang tetap pada pemilik harta.
Menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Suhrawardi dan Chairuman, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu 7 .
4 Taqiyuddin, “Kifayat Al-Akhyar Fi Hal Ghayat Al-Ikhtiyar.”
5 Syeikh Ibrahim Al Bajuri, “Hasyiah Al Bajuri „ala Ibnu Qosim Al Ghuzzi” (Jakarta: PT Karya Insani, n.d.).
6 Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet. Ke-3,” Damaskus: Dar Al-Fikr , 1989.
7 Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Penerbit Sinar Grafika, 1994).
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Berikut  ilustrasi  dari  pengertian  di  atas:  Si  A  meminjam  utang  kepada  si  B kemudian  si  A  menyerahkan  barang  miliknya  yang  dapat  dijadikan  jaminan  untuk melunasi utangnya jika nanti si A tidak dapat meunasi utangnya.
Imam  Taqiyuddin  berpendapat  bahwa  gadai  adalah  jaminan  ketika  seseorang berutang,  yang  dapat  dijual  untuk  melunasi  utang  peminjam.  Oleh  karena  itu, ketentuan  tentang  barang  yang  digadaikan  adalah  setiap  benda  yang  dapat dijualbelikan maka benda itu dapat digadaikan pula 8 .
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai  adalah  jaminan yang diberikan kepada pemberi utang ketika seseorang berutang, yang dapat dijual untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, barang yang digadaikan adalah setiap benda  bernilai,  yang  dapat  diperjualbelikan.  Setiap  benda  yang  dapat diperjualbelikan,  maka benda itu dapat pula digadaikan.

## Hukum Gadai
Gadai  secara  hukumnya  diperbolehkan  asalkan  tidak  mengandung  unsur  riba. Bahkan beberapa kali tercatat Rasulullah SAW.menggadaikan harta bendanya.
Rasulullah  pernah  ditanya  tentang  seseorang  yang  menggadaikan  kambingnya, apakah  kambing  itu  boleh  diperah  oleh  orang  yang  dititipi  kambing  itu.  Nabi mengizinkan,  sekadar  menutupi  biaya  pemeliharaan.  Artinya  Rasulullah SAW.mengizinkan  mengambil  keuntungan  dari  barang  yang  digadaikan  untuk menutup biaya pemeliharaan 9 . Biaya pemeliharaan itulah yang kemudian dijadikan dasar  ijtihad  para  oakar  keuangan  syari’ah,  sehingga  gadai  atau rahn ini  menjadi produk keuangan syarai’at yang menjanjikan.
Namun,  pegadaian  yang  sering  disaksikan  sekarang,  banyak  yang  melanggar aturan  syari’at.  Praktik  ini  dilakukan  sekadar  untuk  pembungaan  uang  atau  utang yang  jelas-jelas  diharamkan  dalam  semu  agama  samawi.  Karena  itu  hukum  gadai seperti ini haram.

## Dasar Hukum Gadai
Ayat  Al-Qur’an  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum  perjanjian  gadai  adalah  QS. Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah :
ٌﺔَﻀُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَﻫِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اوُﺪَِﲡ َْﱂَو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإَو
......
“jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. ( Al-Baqarah[2] : 283).
8 Taqiyuddin, “Kifayat Al-Akhyar Fi Hal Ghayat Al-Ikhtiyar.”
9 Sumadi Sumadi, “IDEOLOGI BIAS GENDER DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA,” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1, no. 1 (2018): 1–15.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Firman  Allah  :  ( ٍﺮَﻔَﺳ  ﻰَﻠَﻋ  ْﻢُﺘْﻨُﻛ  ْنِإَو )    “ Jika  kamu  dalam  perjalanan” ,  yakni,  sedang melakukan perjalanan  dan terjadi  hutang piutang sampai batas waktu tertentu, ( َْﱂَو ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اوُﺪَِﲡ ) “sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis ”, yaitu seorang penulis yang menuliskan  transaksi  untukmu.  Ibnu  Abbas  mengatakan:  “Atau  mereka mendapatkan  seorang  penulis,  tetapi  tidak  mendapatkan  kertas,  tinta  atau  pena, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang  oleh  pemberi  pinjaman. Maksudnya,  penulisan  itu  diganti  dengan  jaminan  yang  dipegang  oleh  si  pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: ( ٌﺔَﻀُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَﻫِﺮَﻓ ) “ Maka hendaklah ada barang tanggungan yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).” Ayat  ini  dijadikan  sebagai  dalil  yang menunjukkan  bahwa  jaminan  harus  merupakan  sesuatu  yang  dapat  dipegang. Sebagaimana  yang  menjadi  pendapat  Imam  Syafi’i  dan  jumhur  ulama.  Dan  ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.
Menurut  ayat  yang  tertera  di  atas,  bahwasanya  Al-Qur’an  memperbolehkan adanya  hukum  akad  gadai,  dengan  mengecualikan  jika  adanya  unsur  riba  yang terdapat  didalamnya.  Sedangkan  hadits  yang  menerangkan  tentang  gadai diantaranya adalah sebagai berikut:
.       a.  Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
ﺎًﻋْرِد ُﻪَﻨَﻫَرَو ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ﱟيِدﻮُﻬَـﻳ ْﻦِﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ىَﺮَـﺘْﺷا ٍﺪﻳِﺪَﺣ ْﻦِﻣ
“ Rasulullah  saw.  pernah  membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan  cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan” . (Shahih Muslim)
b.  Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :
ْﻫﱠﺮﻟَا ُﻖَﻠْﻐَـﻳ  َﻻ ُﻪَﻨَﻫَر يِﺬﱠﻟَا ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ْﻦِﻣ ُﻦ , ُﻪُﻤْﻨُﻏ ُﻪَﻟ ,
ُﻪُﻣْﺮُﻏ ِﻪْﻴَﻠَﻋَو “ Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh  manfaat  dan  menanggung  resikonya.” (HR.  Al-Hakim,  al- Daraquthni dan Ibnu Majah).
c. Nabi bersabda :
ﺎًﻧﻮُﻫْﺮَﻣ َنﺎَﻛ اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ُﺮْﻬﱠﻈﻟا , ﺎًﻧﻮُﻫْﺮَﻣ َنﺎَﻛ اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ ُبَﺮْﺸُﻳ ﱢرﱠﺪﻟا َُﱭَﻟَو ,
يِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋَو
ﺔَﻘَﻔﱠـﻨﻟا ُبَﺮْﺸَﻳَو ُﺐَﻛْﺮَـﻳ
“ Tunggangan  (kendaraan)  yang  digadaikan  boleh  dinaiki  dengan  menanggung biayanya  dan  binatang  ternak  yang  digadaikan  dapat  diperah  susunya  dengan menanggung  biayanya.  Bagi  yang  menggunakan  kendaraan  dan  memerah  susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan” . (Shahih Muslim)
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
d. Hadits:
ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ – ﺎﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر - ﻳ ﺖﻟﺎﻗ ﷲا لﻮﺳر ﺎ !
ﺖﺜﻌﺑ ﻮﻠﻓ مﺎﺸﻟا ﻦﻣ ﺰﺑ ﻪﻟ مﺪﻗ ﺎﻧﻼﻓ نا ﻊﻨﺘﻣﺎﻓ ﻪﻴﻟا ﻞﺳرﺎﻓ ؟ ةﺮﺴﻴﻣ ﱄا ﺔﺌﻴﺴﻨﺑ ﲔﺑﻮﺛ ﻪﻨﻣ تﺬﺧﺎﻓ ﻪﻴﻟا . ﻢﻛﺎﳊا ﻪﺟﺮﺧا , ﻲﻘﻬﻴﺒﻟاو
تﺎﻘﺛ ﻪﻟﺎﺟرو
Dari Aisyah, ia berkata: Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang- barang  pakaian  telah  datang  pada  si  Pulan  dari  Syam.  Seandainya  baginda mengutus  seseorang  kepadanya,  maka  baginda  akan  mendapatkan  dua  potong pakaian  dengan  pembayaran  tunda  hingga  mampu  membayarnya.”  Lalu Rasulullah  mengutus  seseorang  kepadanya,  namun  pemiliknya  menolak. (dikeluarkan  oleh  Al-Hakim  dan  Baihaqi  dengan  perawi-perawi  yang  dapat dipercaya 10 .
Ayat  Al-Qur’an  dan  beberapa  riwayat  hadits  di  atas  dijadikan  dasar  atas bolehnya  transaksi  gadai.  Meskipun  ayat  Al-Qur’an  memang  tidak  menyebutkan istilah  gadai  secara  jelas,  tetapi  berbagai  riwayat  hadits  di  atas  secara  jelas menyatakan gadai. Dalam hal ini Hadits berfungsi sebagai penjelas Al-Qur’an.

## Rukun Gadai
Ahmad  Sarwat  dalam  bukunya  yang  berjudul Fiqh  Sehari-hari menyimpulkan bahwa rukun gadai adalah sebagai berikut:
a. Ada lafadz, yaitu pernyataan perjanjian gadai. Lafadz dapat dilakukan secara tertulis  ataupun  lisan,  yang  penting  di  dalamnya  terkandung  maksud melakukan perjanjian gadai antara pihak yang bersangkutan.
b. Ada pemberi dan penerima gadai; keduanya haruslah orang yang berakal dan baligh  sehingga  cakap  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  sesuai  ketentuan syari’at Islam.
c. Ada  barang  yang  digadaikan.  Barang  yang  digadaikan  harus  ada  pada  saat perjanjian  gadai  dilakukan  dan  barang  itu  adalah  milik  si  pemberi  gadai. Barang gadaian kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai.
d. Ada  utang  yang  bersifat  tetap,  tidak  berubah  dengan  tambahan  bunga  atau mengandung unsur riba 11 .
Dalam  kitabnya,  Wahbah  Az-Zuhaili  menerangkan  bahwa  unsur  terlaksananya gadai adalah sebagai berikut:
a. Ar-Rahin artinya yang menggadaikan;
b. Al-Murtahin artinya yang menerima gadai;
10 http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html.
11 Ahmad Sarwat, Fikih Sehari-hari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.93.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
c. Al-Marhun artinya barang yang digadaikan;
d. Al-Marhun bih artinya uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.
Namun menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, rukun gadai hanyalah ijab dan qabul dari Ar-Rahin dan Al- Murtahin.
Selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai ada empat yaitu;shigat, yang berakad, barang yang digadaikan, dan uang yang dipinjamkan 12 .

## Syarat Penggadai dan Penerima Gadai
Syarat-syarat  orang  yang  akan  menggadaikan  adalah  sebagai  berikut  kedua- duanya  harus mutlaq  at-tasharruf artinya  mereka  adalah  orang  yang  diberi kewenangan  dalam  mengolah  harta 13 .  Singkatnya,  keduanya  harus  baligh,  berakal, dan bukan mahjuur alaih (orang yang dilarang mengolah harta sendiri seperti orang yang memubadzirkan harta dan  anak kecil).

## Ketentuan Barang yang Digadaikan
Ketentuan barang yang digadaikan adalah sebagai berikut 14 :
a. Setiap  benda  yang  boleh  dijualbelikan  maka  boleh    pula  untuk  digadaikan. Sebaliknya,  benda  yang  tidak  boleh  dijualbelikan  maka  tidak  boleh digadaikan  pula  seperti,  benda  wakaf.  Benda  yang  tidak  dapat  dijual  tidak boleh digadaikan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan gadai yaitu menjamin utang yang tidak dapat dibayar dengan cara menjual barang gadai tersebut.
b. Yang  digadaikan  harus  berupa  benda.  Maka  tidak  sah  menggadaikan  selain benda  seperti  menggadaikan  utang.  Karena  ketentuan  barang  yang digadaikan  adalah  barang  yang  dapat  diterima  sedangkan  utang  adalah sesuatu yang tidak nampak sehingga tidak dapat diterima.

## Ketentuan Gadai
a. Gadai  tidak  sah  kecuali  dengan  ijab  seperti: ”aku  menggadaikan” dan  qabul seperti: ”aku terima gadai”.
b. Gadai diperuntukkan  utang yang telah tetap. Maka, utang yang belum tetap tidak dapat diberi gadai seperti utang jual beli salm. Karena sebelum barang diterima salm bukanlah utang.
12 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar Al-Fikr,1984), hal. 183
13 Ahmad Al Raysuni and Muhammad Jamal Barut, “Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial,” Jakarta: Penerbit Erlangga , 2002.
14 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (Surabaya: Dar Al-Ilmi), hal. 214
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
c. Penggadai  dapat  menarik  kembali  barang  gadaiannya  sebelum  penggadai menyerahkan barang gadaiannya kepada penerima gadai.
d. Seorang  penerima  gadai  tidak  bertanggungjawab  atas  kerusakannya  kecuali karena kelalaiannya. Hal ini dikaitkan pada kepercayaan, sama halnya seperti meminjam  barang  tidak  ditanggung  kerusakannya  oleh  peminjam  kecuali karena  kelalaiannya. Diantara bentuk kelalaian adalah menggunakan barang gadai tersebut bukan pada hak yang telah diberi izin oleh pemberi gadai.
e. Ketika  peminjam  uang  membayar  sebagian  utangnya,  maka  barang  gadaian tidak  boleh diserahkan sampai utang tersebut dilunasi seluruhnya 15 .

## Ketentuan Gadai Menurut Hukum Perdata Indonesia
Sebagaimana  ketentuan  dalam  aturan  peralihan  pasal  1,  bahwa  setiap  hukum peninggalan  bangsa  Belanda  masih  diberlakukan  selama  belum  ada  hukum penggantinya,  maka  dalam  masalah  hukum  perdata  bagi  Warga  Negara  Indonesia diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Burgerlijk Wetboek sudah tidak digunakan lagi.
Masalah gadai juga diatur dalam KUHPerdata Indonesia dalam pasal 1150 sampai 1160 yang akan diuraikan sebagai berikut:

## Pasal 1150
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan  kepadanya  oleh  kreditur,  atau  oleh  kuasanya,  sebagai  jaminan  atas utangnya,  dan  yang  memberi  wewenang  kepada  kreditur  untuk  mengambil pelunasan  piutangnya  dan  barang  itu  dengan  mendahului  kreditur-kreditur  lain dengan  pengecualian  biaya  penjualan  sebagai  pelaksanaan  putusan  atas  tuntutan mengenai  pemilikan  atau  penguasaan,  dan  biaya  penyelamatan  barang  itu,  yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

## Pasal 1151
Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

## Pasal 1152
Hak  gadai  atas  barang  bergerak  yang  berwujud  dan  atas  piutang  bawa  timbul dengan  cara  menyerahkan  gadai  itu  kepada  kekuasaan  kreditur  atau  orang  yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau  diambil  dari  keuasaannya,  maka  ia  berhak  untuk  menuntutnya  kembali
15 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (Surabaya: Dar Al-Ilmi), hal. 213
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah  kembali,  maka hak gadai itu tidak pernah hilang.
Hal  tidak  adanya  wewenang  pemberi  gadai  untuk  bertindak  bebas  atas  barang itu,  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  kreditur,  tanpa  mengurangi  hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untu menuntutnya kembali.

## Pasal 1152 bis
Untuk  melahirkan  hak  gadai  atas  surat  tunjuk,  selain  penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

## Pasal 1153
Hak gadai atas barang yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan  surat bawa lahir  dengan  pemberitahuan  mengenai  penggadaian  itu  kepada  orang  yang kepadanya  hak  gadai  itu  harus  dilaksanakan.  Orang  ini  dapat  menuntut  bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

## Pasal 1154
Dalam  hal  debitur  atau  pemberi  gadai  tidak  memenuhi  kewajiban-kewajiban, kreditur  tidak  diperkenankan  mengalihkan  barang  yang  digadaikan  itu  menjadi miliknya.  Segala  persyaratan  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  ini adalh batal.

## Pasal 1155
Bila  oleh  pihak-pihak  berjanji  tidak  disepakati  lain,  maka  jika  debitur  atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukanatau  setelah  dilakukan  peringatan  untuk  pemenuhan  perjanjian  dalam hal  tidak  ada  ketentuan  tentang  jangka  waktu  yang  pasti  kreditur  berhak  untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan  dengan  persyaratan  yang  lazim  berlaku,  dengan  tujuan  agar  jumlah  utang  itu dengan  bunga  dan  biaya  dapat  dilunasi  dengan  hasil  penjualan  itu.  Bila  gadai  itu terdiri  dari  barang  dagangan  atau  dan  efek-efek  yang  dapat  diperdagangkan  dalam bursa,  maka  penjualannya  dapat  dilakukan  di  tempat  itu  juga,  asalkan  dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli di bidang itu.

## Pasal 1156
Dalam  segala  hal  bila  debitur  atau  pemberi  gadai  lalai  dalam  melakukan kewajibannya,  maka  debitur  dapat  menuntut  lewat  pengadilan  agara  barang  gadai dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan sampai sebesar utang beserta bunga dan  biayanya.
Tentang  pemindahtanganan  barang  gadai  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  dan pasal  yang  lampau  kreditur  wajib  memberitahukannya  kepada  pemberi  gadai selambat-lambatnya  pada  hari  berikutnya  bila  setiap  hari  ada  hubungan  pos  atau
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
telegrap  atau  jika  tidak  begitu  halnya  dengan  pos  yang  berangkat  pertama.  Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

## Pasal 1157
Kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal  itu  terjadi  akibat  kelalaiannya.  Di  pihak  lain  debitur  wajib  mengganti  kepada kreditur  itu  biaya  yang  berguna  dan  perlu  dikeluarkan  oleh  kreditur  itu  untuk penyelamatan barang gadai itu.

## Pasal 1158
Bila  suatu  piutang  digadaikan  dan  piutang  ini  menghasilkan  bunga  maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang teritung kepadanya.
Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga  maka  bunga  dapat  diterima  pemegang  gadai  itu  dikurangkan  dari  jumlah pokok utang.

## Pasal 1159
Selama  pemegang  gadai  itu  tidak  menyalahgunakan  barang  yang  diberikan kepadanya sebagai gadai debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh baik jumlah uanag pokok maupun bunga dan biaya piutang  yang  dijamin  dengan  gadai  itu  beserta  biaya  yang  dikeluarkan  untuk penyelamatan barang gadai itu.
Bila  antara  kreditur  dan  debitur  terjadi  utang  kedua  yang  diadakan  antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri maka kreditur tidak wajib melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu  walaupun  tidak  diadakan  perjanjian  untuk  mengikatkan  barang  gadai  itu  bagi pembayaran utang yang kedua.

## Pasal 1160
Gadai  itu  tidak  dapat  dibagi-bagi,meskipun  utang  itu  dapat  dibagi  antara  para ahli  waris  debitur  atau  para  ahli  waris  kreditur.ahli  waris  debitur  yang  telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu,sebelum  utang  itu  dilunasi  sepenuhnya.di  lain  pihak,ahli  waris  kreditur  yang telah menerima bagiannya dan piutang itu,tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.
Dalam  ketentuan  hukum  perdata,  istilah  gadai  hanya  diperuntukkan  untuk barang  bergerak.  Adapun  jaminan  yang  berbentuk  barang  tidak  bergerak,  dalam hukum perdata disebut dengan istilah hipotek dan berikut penjelasan hukumnya.

## Pasal 1162
Hipotek  adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  barang  tak  bergerak  yang  dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......

## Pasal 1163
Hak  itu  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dibagi-bagi,  dan  diadakan  atas  semua  barang tak  bergerak  yang  terikat  secara  keseluruhan,  atau  masing-masing    dari  barang- barang itu, dan atas tiap bagian dari brang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul  beban  itu  meskipun  barang-barang  tersebut  berpindah  tangan  kepada siapapun juga.

## Pasal 1164
Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah:
1. Barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk  bagiannya,  sejauh  hal  yang  tersebt  terakhir  ini  dianggap  sebagai barang tak bergerak;
2. Hak  pakai  hasil  barang-barang  itu  dengan  segala  sesuatu  yang  termasuk bagiannya;
3. Hak numpang karang dan usaha;
4. Bunga  tanah  yang  terutang  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  dalam  bentuk hasil tanah;
5. Hak sepersepuluhan;
6. Bazar atau pekan raya yang diakui oleh pemerintah beserta hak istimewanya melekat.
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  maka  ketentuan  gadai  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya utang yang tetap bagi penggadai;
2. Barang yang digadaikan adalah benda bergerak;
3. Perjanjian gadai harus dibuktikan dalam sebuah perikatan
4. Apabila  benda  yang  digadaikan  itu  hilang  atau  dicabut  dari  kepemilikan penggadai  maka    kreditur  (istilah  bagi  orang  yang  memiliki  hak)  boleh menuntut. Namun saat barang kembali, maka hak gadai tidak hilang.
5. Ketika  debitur  (istilah  bagi  orang  yang  menggadaikan  barangnya)  tidak  bisa melunasi kewajibannya, maka kreditur tidak dapat langsung memindahtangankan  kepemilikan  kepadanya,  namun  kreditur  berhak menjual  barang  itu  dengan  mengambil  hasil  penjualan  yang  dapat  melunasi utang serta biaya selama barang gadai itu digadaikan.
6. Bila  kreditur  lalai  dalam  menjaga  barang  gadi  sehingga  terjadi  kerusakan, maka kreditur bertangggung jawab atas kelalaiannya.
Dalam  lingkungan  pegadaian,  Lembaga  Pegadaian  di  Indonesia  sudah  dimulai ketika  Indonesia  belum  merdeka.  Pada  awalnya  lembaga  ini  adalah  merupakan
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
lembaga swasta, keadaan ini juga berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan dan barulah pada tahun 1961 lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara, dan selanjutnya  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  180  tahun  1965  Perusahaan Negara  Pegadaian  diintegrasikan  ke  dalam  urusan    Bank  Sentral,  dan  selanjutnya berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  tahun  1969  Perusahaan  Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian.
Menurut  aturan  dasar  pegadaian,  barang-barang  yang  dapat  digadaikan  di lembaga  ini  hanyalah  berupa  barang-barang  bergerak  (gadai  dalam  KUHPerdata hanyalah  berbentuk  barang-barang  bergerak),  tentunya  dengan  beberapa pengecualian.
Adapun  barang-barang  yang  dikecualikan  tersebut  yang  tidak  dapat  digadaikan adalah:
1. Barang milik negara, seperti sepeda motor dinas, mesin tik kantor.
2. Surat utang, surat actie, surat efek dan surat-surat berharga lainnya.
3. Hewan yang hidup dan tanaman.
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
5. Benda-benda yang kotor.
6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
7. Barang  yang  karena  ukurannya  yang  besar  tidak  dapat  disimpan  dalam gadaian.
8. Barang  yang  berbau  busuk  dan  mudah  merusak  barang  lain  jika  disimpan bersama-sama.
9. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
10. Benda  yang  digadaikan  oleh  seseorang  yang  mabuk  atau  tidak  dapat memberikan keterangan-keterangan tentang barang yang digadaikannya.
Dalam  praktik,  barang-barang  yang  lazim  diterima  oleh  Jawatan  Pegadaian adalah  barang-barang  seperti:emas,  permata,  jam,  sepeda,  kain  sutra,  atau  barang- barang lainnya yang berharga.
Peminjaman  uang  pada  jawatan  pegadaian  ini  dikenakan  bunga,  menyangkut besarnya suku bunga selalu mengalami perubahan dan disesuaikan  dengan kondisi perekonomian.
Dibandingkan  dengan  peminjaman  uang  ke  Bank,  khususnya  pinjaman  kecil, suku bunga pada jawatan pegadaian ini relatif lebih besar. Sebab perhitungan bunga pada jawatan pegadaian dihitung per 15 hari, dengan demikian apabila pembayaran dilakukan  pada  hari  ke  16  maka  bunga  yang  harus  dibayar  sudah  dua  kali  lipat, demikian seterusnya setiap 15 hari.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Ketentuan gadai dalam hukum perdata, jika disimpulkan adalah sebagai berikut:
1. Pengertian  gadai  adalah  hak  yang  diperoleh  kreditur  atas  benda  bergerak yang  diserahkan  padanya  oleh  debitur  yang  memeberikan  kekuasaan  pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang dengan hak preferent.
2. Objek gadai adalah semua  barang bergerak.
3. Para  pihak  dalam  gadai  adalah  debitur  (pemberi  gadai),  kreditur  (penerima gadai).
4. Sifat  dan  tujuan  gadai  adalah;  hak  preferent,  bersifat  kebendaan,  sebagai perjanjian  ikutan,  menjadi  pelunasan  hutang,  tidak  dapat  dibagi-bagi  dan inbezitstelling (penyerahan)
5. Syarat sahnya gadai harus ada penyerahan atas benda yang dijadikan jaminan (inbezitstelling ) dan benda yang digadaikan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

## Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam
Terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama  tentang  siapa  yang  berhak  atas manfaat yang dihasilkan dari barang yang digadaikan; apakah menjadi hak pemberi gadai atau penerima gadai. Perbedaan pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

## 1. Madzhab Maliki
Hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu,  buah  atau  hasil  barang  gadai  adalah  milik  penerima  gadai  dengan memiliki tiga syarat:
a. Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang piutang.
Contoh:  Si  A  menjual  tanah  kepada  Si  B  dengan  harga  yang ditangguhkan.  Kemudian  Si  B  menggadaikan  sebuah  barang  milik  B kepada Si A sebagai perbandingan utangnya.
b. Penerima  gadai  mensyaratkan  bahwa  manfaat  barang  gadai  untuk dirinya.  Apabila  penerima  gadai  dengan  keikhlasannya  memberikan manfaat  kepada  pemberi  gadai,  maka  penerima  gadai  tidak  boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.
c. Waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas.
Tidak  diharuskan  manfaat  dari  barang  gadai  diperuntukkan  pemberi  gadai dengan  mengelola  barang  gadai  tersebut.  Atau  tidak  seharusnya  barang gadai  ada  di  bawah  tangan  pemberi  gadai  secara  keseluruhan.  Karena sebenarnya gadai berada di bawah tangan penerima gadai tetapi manfaatnya untuk pemberi gadai jika syarat tersebut tadi diatas tidak terpenuhi.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Apabila  seseorang  menggadaikan  sebuah  rumah  kemudian  penerima  gadai menyewakan rumah tersebut maka hasil dari sewa rumah diserahkan kepada pemberi  gadai.  Namun  apabila  penerima  gadai  mengizinkan  pemberi  gadai untuk  menyewakan  rumah  tersebut  atau  apabila  penerima  gadai  memberi izin  pemberi  gadai  untuk  menempati  rumah  tersebut,    maka  akad  gadai batal.

## 2. Madzhab Syafi’i
Ulama  Syafi’iyah  mengatakan  bahwa  orang  yang  menggadaikan  adalah orang  yang  berhak  atas  manfaat  barang  yang  digadaikan  karena  barang  yang digadaikan  adalah  barang  di  bawah  tangan  penerima  gadai.  Karena  di  bawah tangan  maka  penerima  gadai  tidak  boleh  mengangkatkan  tangannya  atas manfaat barang gadaian. Oleh karena itu barang gadaian dikembalikan kepada penggadai  saat  diambil  manfaatnya.  Kemudian  apabila  penerima  gadai  tidak mampu  mengembalikan  barang  gadaian  untuk  diambil  manfaatnya  maka penerima gadai harus bersaksi atas hal itu.
Penggadai juga boleh memanfaatkan hal yang tidak akan mengurangi dzat barang gadaian seperti menempati rumahnya atau menaiki kendaraannya tanpa harus ada izin dari penerima gadai. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW.
اذإ ﻪﺘﻘﻔﻨﺑ ﺐﻛﺮﻳ ﺮﻬﻈﻟا ﺎﻧﻮﻫﺮﻣ نﺎﻛ
Artinya: “punggung itu ditunggangi serta nafkahnya jika digadaikan”.
Seorang  yang  menggadaikan  tidak    boleh  mendirikan  bangunan  di  atas tanah yang digadaikan atau menanam tanaman di atasnya. Apabila hal tersebut dilakukan,  tidak  mesti  bangunan  tersebut  dihancurkan  atau  tanaman  tersebut di tebang sebelum pelunasan utang. Adapun ketika utang telah beres atau jatuh tempo kemudian bangunan atau tanaman mempengaruhi terhadap harga tanah sehingga  utang  tidak  dapat  terpenuhi  maka  bangunan  atau  tanaman  tersebut mesti  di  hilangkan.  Namun  apabila  tidak  mempengaruhi  maka  tidak  perlu dihilangkan. Bangunan dan tanaman tidak  termasuk barang gadai karena   hal itu terjadi setelah akad. Adapun penggunaan yang menyebabkan berkurangnya harga barang gadai, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan izin penerima gadai.
Tidak  sah  hukumnya  jika  penggadai  menyewakan  barang  gadaian  setelah serah terima barang gadai yang mana waktu sewaan melebihi batas waktu gadai. Adapun  jika  waktu  sewaan  sudah  beres  pada  saat  tempo  utang  atau  sebelum jatuh tempo utang maka sewaan tersebut sah karena tidak merugikan penerima gadai,  atau  penerima  gadai  mengizinkan  hal  tersebut.  Dan  dibolehkan  izin tersebut ditarik  kembali sebelum penggadai melakukan sewa tersebut. Apabila penerima  gadai  mensyaratkan  pada  saat  akad    bahwa  manfaat  barang  gadai adalah  untuk  dirinya  maka  akad  itu  merugikan  penggadai.  Tidak  sah  seorang
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
penerima  gadai  memanfaatkan  barang  gadai  ketika  menentukan  saat  akad. Namun apabila penggadai mengizinkan pemanfaatana tersebut maka hukumnya boleh.

## 3. Madzhab Hanafi
Seorang penggadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai kecuali seizin  penerima  gadai.  Maka  seseorang  tidak  boleh  menempati  rumah  yang digadaikan,  mengendarai  kendaraan  yang  digadaikan  dan  lain  sebagainya kecuali  seizin  penerima  gadai  selama  barang  itu  masih  dalam  masa  pegadaian, baik  penggunaan  itu  menyebabkan  berkurangnya  harga  barang  atau  tidak. Namun apabila penerima gadai mengizinkan maka hal itu diperbolehkan.
Sebenarnya manfaat barang gadai dan apa saja yang dihasilkan dari barang gadai adalah hak seorang penggadai baik itu anak dari hewan yang digadaikan, susunya, telurnya, buahnya atau yang lainnya. Jika barang gadai rusak sebelum utang  dilunasi  maka  barang  gadai  tidak  dianggap  ada.  Artinya  barang  gadai harus diganti dengan yang lain.
Adapun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai terdapat perbedaan pendapat.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  tidak  boleh  bagi  seorang penerima gadai memanfaatkan barang gadai baik itu menjual, menyewakan dan sebagainya.  Karena  seorang  penggadai  akan  melunasi  utangnya  secara keseluruhan. Dengan begitu bagi seorang penerima gadai mendapatkan manfaat tanpa ada bandingan keuntungan bagi penggadai, dan ini termasuk riba. Namun kebanyakan  ulama  berpendapat  bahwa  penerima  gadai  boleh  memanfaatkan barang gadai apabila penggadai mengijinkan dengan syarat tidak ada ketentuan ketika akad, karena jika disyaratkan saat akad maka hal tersebut termasuk riba.

## 4. Madzhab Hambali
Barang  yang  digadaikan,  baik  itu  hewan  yang  ditunggangi  atau  diperas susunya  atau  baik  barang  itu  bukan  hewan,  maka  penerima  gadai  boleh memanfaatkan  barang  gadai  itu  tanpa  seizin  penggadai.  Adapun  jika  barang yang  digadaikan  bukan  hewan  yang  ditunggangi  atau  yang  diperas  susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang itu dengan seizin penggadai.
Dalam  referensi  lain  dikatakan  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  menurut ketentuan  hukum  Islam  tetap  merupakan  hak  si  penggadai,  termasuk  hasil barang  gadaian  tersebut  seperti  anaknya,  buahnya  dan  bulunya.  Sebab perjanjian  dilaksanakan  hanyalah  untuk  menjamin  utang,  bukan  untuk mengambil  suatu  keuntungan,  dan  perbuatan  pemegang  gadai  memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan qiradl (ialah harta yang diberikan kepada  seseorang  kemudian  ia  mengembalikannya  setelah  mampu)  yang
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
melahirkan  kemanfaatan  dan  setiap  jenis  qiradl  yang  melahirkan  kemanfaatan dipandang sebagai riba.
Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk  menggunakan  atau  memerah  susunya.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai imbalan  jerih  payah  si  penerima  gadai  memelihara  dan  memberi  makan binatang gadaian tersebut. Sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang tersebut.
Dasar  hukum  pembolehan  ini  dapat  diperhatikan  dalam  ketentuan  sunnah Rasulullah SAW.yang diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali Muslim dan Nasai yang artinya sebagai berikut:
Dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi  SAW.,  beliau  bersabda:  ”Boleh  menunggangi binatang  gadaian  yang  ia  beri  makan.  Begitu  juga  boleh  mengambil  susu binatang  gadaian  jika  ia  memberi  makan.  Kewajiban  yang  menunggangi  dan mengambil susu memberi makan” 16 .
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam tinjauan hukum Islam, para ulama madzhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Akan tetapi, meskipun berbeda pendapat, pada  dasarnya  pendapat-pendapat  itu  mempunyai  pandangan  yang  sama  akan bolehnya mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh penerima gadai, atas izin  pemberi  gadai.  Dengan  demikian,  inti  permasalahan  dalam  pemanfaatan barang  gadai  adalah  adanya  saling  ridha  antara  pemberi  gadai  dan  penerima gadai.

## Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Perdata Indonesia.
Setelah diuraikan pasal-pasal dalam KUHPerdata tentang ketentuan gadai, maka dapat  disimpulkan  bahwa  gadai  adalah  perikatan  dengan  ketentuan  hanya  sebagai jaminan,  bukan  pemindahan  hak  pakai  atau  hak  guna  (pasal  1150).  Bahkan  apabila dalam  pemanfaatan  barang  tersebut  dapat  mengurangi  atau  merusak  barang  gadai tidak  menjadikan  utang  penggadai  lunas,  namun  penerima  gadai  wajib  mengganti kerugian tersebut.
Dalam  praktek  lembaga  pegadaian  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan KUHPerdata,  barang  yang  dapat  digadaikan  adalah  barang  yang  dapat  disimpan  di pegadaian.  Itu  artinya  barang  gadai  disimpan  sebagai  jaminan  bukan  untuk digunakan.
Dalam  pasal  1152  disebutkan  bahwa  “.........hal  tidak  adanya  wewenang  pemberi gadai  untuk  bertindak  bebas  atsa  barang  itu......”.  Berarti  pemberi  gadai  juga  tidak bebas  memanfaatkan  atau  mengolah  barang  gadai  tersebut.  Bahkan  ketika  barang
16 Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi , Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 1996, hal. 143.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
gadai  hilang  atau  rusak  di  tangan  pemberi  gadai,  selama  utang  penggadai  belum lunas maka barang gadai harus diganti.
Karena  dalam  hukum  perdata  di  Indonesia  istilah  gadai  hanya  diperuntukkan benda  bergerak,  maka  pemanfaatan  barang  gadai  tidak  diperbolehkan  baik  oleh pemberi  gadai  ataupun  penerima  gadai.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  pengertian  gadai yang diperuntukkan sebagai jaminan.

## Perbandingan  Hukum  Gadai  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  di Indonesia.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  tentang  gadai  menurut  hukum  Islam  dan Hukum  Perdata  Indonesia  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan  terutama dalam masalah benda yang dapat digadaikan. Untuk itu perbedaan  dan persamaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Persamaan Hukum.
a. Gadai menurut keduanya adalah sebuah barang jaminan atas utang yang telah ditetapkan.
b. Jika  penggadai  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka  penerima  gadai dapat  mengambil  pelunasan  utangnya  itu  dengan  menjual  barang  yang digadaikan.
c. Harus  ada  penyerahan  barang  gadai  atau  dalam  hukum  Islam  disebut dengan akad dan dalam hukum perdata disebut inbezitstelling.
2. Perbedaan Hukum.
a. Dalam hukum Islam barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang  dapat  diperjualbelikan  sedangkan  dalam  hukum  perdata  barang yang digadaikan hanya barang bergerak saja. Adapun istilah untuk barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan adalah hipotek.
b. Dalam  masalah  pemanfaatan  barang  yang  digadaikan,  menurut  hukum Islam ada beberapa pendapat madzhab diantaranya:
1) Menurut  madzhab Hanafi, Syafi’i dan Maliki barang yang digadaikan tetap  berada  dibawah  kekuasaan  penggadai  dan  manfaat  atau  hasil dari  barang  gadai  seperti  anak,  buah  dan  sebagainya  itu  hak penggadai.  Namun  penggunaan  yang  dapat  mengakibatkan berkurangnya harga barang gadai harus seizin penerima gadai.
2) Menurut  madzhab  Hambali  pemberi  gadai  boleh  memanfaatkan barang gadai tanpa sizin penerima gadai.
Jadi,  dalam  hukum  Islam  kekuasaan  atas  benda  gadai  itu  tidak  terlepas dari kekuasaan penggadai. Hanya akad perjanjian yang mengikat barang gadai itu bukan atas kepemilikan barang.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......
Sedangkan  dalam  hukum  perdata,  baik  penggadai  ataupun  penerima gadai keduanya tidak berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut.
c. Antara jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam hukum Islam memiliki  istialh  yang  sama  yaitu  gadai  atau rahn. Sedangkan  dalam hukum  perdata  istilah  gadai  hanya  diperuntukkan  bagi  barang  bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak.
d. Benda  bergerak  yang  digadaikan  dalam  lingkungan  pegadaian  di Indonesia  sangat  terbatas  yaitu  hanya  meliputi  barang  seperti  emas, permata, jam, kain sutra dan barang berharga lainnya.

## Simpulan
Dari paparan di atas tentang pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:
1. Gadai  menurut  hukum  Islam  adalah  menjadikan  harta  benda  yang  boleh dijual sebagai jaminan atas utang yang akan memenuhi atau melunasi utang tersebut ketika peminjam tidak mampu untuk melunasi.
2. Gadai  menurut  hukum  perdata  Indonesia  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh kreditur  atas  suatu  barang  bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya  oleh kreditur,  atau  oleh  kuasanya,  sebagai  jaminan  atas  utangnya,  dan  yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan  barang  itu  dengan  mendahului  kreditur-kreditur  lain  dengan pengecualian  biaya  penjualan  sebagai  pelaksanaan  putusan  atas  tuntutan mengenai  pemilikan  atau  penguasaan,  dan  biaya  penyelamatan  barang  itu, yang  dikeluarkan  setelah  barang  itu  sebagai  gadai  dan  yang  harus didahulukan.
3. Dalam  hal  pemanfaatan  barang  gadai,  hukum  Islam  memiliki  beberapa pendapat  madzhab  yang  berbeda  yang  semuanya  dapat  diikuti  dengan  dalil masing-masing  madzhab.  Namun  menurut  hukum  perdata  barang  gadai  itu untuk disimpan dan tidak untuk dipergunakan. Oleh karena itu barang yang digadaikan tidak boleh barang yang cepat rusak.
/view/4

## Hani Sholihah & Anna Ramadhiana
Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau......

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili,  Wahbah.  “Al-Fiqh  Al-Islam  Wa  Adillatuhu,  Cet.  Ke-3.” Damaskus:  Dar Al-Fikr , 1989.
Bajuri, Syeikh Ibrahim Al. “Hasyiah Al Bajuri „ala Ibnu Qosim Al Ghuzzi.” Jakarta: PT Karya Insani, n.d.
Muin, Abd, and Ahmad Khotibul Umam. “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF.” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 63–77.
Pasaribu,  Chairuman,  and  Suhrawardi  K  Lubis. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam . Penerbit Sinar Grafika, 1994.
Raysuni, Ahmad Al, and Muhammad Jamal Barut. “Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial.” Jakarta: Penerbit Erlangga , 2002.
Sumadi, Sumadi. “IDEOLOGI BIAS GENDER DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA.” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1, no. 1 (2018): 1–15.
Taqiyuddin,  Imam.  “Kifayat  Al-Akhyar  Fi  Hal  Ghayat  Al-Ikhtiyar.”  Bandung:  Al- Maarif, TT, n.d.
Wibowo,  Sunarto  Ady.  “Perwalian  Menurut  KUHP  Perdata  Dan  UU  No.  1  Tahun 1974,” 2004.
Abdurrahman al-Jazairi, Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (Kairo: Dar Al- Hadits, Tanpa Tahun).
Ahmad Sarwat, Fikih Sehari-hari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009).