## Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta
Eny Kusdarini
Jurusan PKn dan Hukum FIS UNY eny_kusdarini@uny.ac.id

## Abstract
An  unfair  administrative  decision  considering  by  individuals  or  private  corporates subject to be dismissed through Public Administrative Courts. This essay was written based  on  research  conducted  during  September  2016  on  the  final  and  executable judge’s decision after issuing  Governmental Administration Law regulating the good government  principles.  This  research  was  conducted  by  identifying  the  final  and executable judge’s decision after issuing Governmental Administration Law at Public Administration Court on October 2016. Considering that based on this law, article 10 verse  (1)  contains  the  Good  Governance  Principles,  namely:  certainty  due  to  law, utility, impartial,  thoughtful,  non-abuse  principle, transparency,  public  interest  first, and public service were applied as long as considered by judge expressed on the final and executable judge’s decision. Therefore, hopefully after the enactment of the law judge  on  Public  Administrative  Court  should  apply  these  principles  on  judicial practices. Hopefully, this essay can be considered as an input to revise the law as well as additional materials teaching on good governance among University Lecturer.
Keywords:  good  government  principles  governmental,  administration  law,  public administration court.

## Pendahuluan
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Yogyakarta  merupakan  salah  satu  lembaga peradilan administrasi negara tingkat pertama yang  ada  di  wilayah  di  Daerah  Istimewa
Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada saat ini PTUN Yogyakarta merupakan satu-satunya peradilan tata usaha negara  tingkat  pertama  yang  ada  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa  kepentingannya  dirugikan  akibat dikeluarkannya  sebuah  keputusan  atau  tidak dikeluarkannya  sebuah  keputusan  yang dimohon  oleh  seseorang  atau  badan  hukum perdata  pada  alat  administrasi  negara  atau pejabat  administrasi  negara  di  lingkungan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  sekitarnya dapat mengajukan gugatannya melalui PTUN Yogyakarta.  Berkaitan  dengan  sangkaan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh alat  administrasi  negara  atau  birokrat  yang
merugikan  seseorang  atau  badan  hukum perdata  di  lingkungan  DIY  dan  sekitarnya, maka  mereka  dapat  mengajukan  gugatan  ke PTUN Yogyakarta.
Gugatan  seseorang  atau  badan  hukum perdata  ini  akan  dinilai  oleh  hakim berdasarkan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Pada  tahun  2014  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  atau  sering  dikenal  dengan nama
Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-undang tersebut secara formal mengakui keberadaan asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  di  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia. Asas-asas ini harus dipatuhi oleh para birokrat dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  baik di  pusat  maupun  di  daerah  supaya  yang dilakukannya  tidak  merugikan  masyarakat yang  akhirnya  bisa  digugat  melalui  PTUN. Berdasarkan  ketentuan  pasal  53  ayat  (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  dapat  digugat melalui PTUN. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut beserta penjelasannya, alasan-alasan pengajuan  gugatan  ke  peradilan  tata  usaha negara  mengenai  pelanggaran  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  sekaligus dipakai  sebagai  dasar  pengujian  oleh  hakim untuk  memutuskan  sengketa    tata  usaha negara. Untuk itu perlu diidentifikasi putusan hakim terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik di PTUN Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimanakah: 1. Kasus-kasus gugatan terhadap
pelanggaran asas-asas
umum pemerintahan yang baik apa sajakah yang telah  diputuskan  oleh  hakim  PTUN Yogyakarta  setelah  berlakunya  Undang- Undang Administrasi Pemerintahan; 2. Putusan hakim PTUN Yogyakarta terhadap  gugatan  penggugat  setelah berlakunya UU Administrasi
Pemerintahan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus gugatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik  dan  putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta setelah berlakunya
Undang-undang Administrasi Pemerintahan.
Untuk  mengkaji  putusan  hakim  PTUN
Yogyakarta setelah
berlakunya UU Administrasi
Pemerintahan diadakan beberapa  kajian  mengenai  konsep  subjek Hukum Administrasi Negara, Penggugat dan Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara, asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik, kewenangan  absolut  Peradilan  Tata  Usaha
Negara, dan sengketa tata usaha negara. Salah satu subjek hukum dalam Hukum Administrasi  Negara  adalah  para  birokrat yang sering disebut alat administrasi. Sebagai subjek  hukum  di  dalam  HAN,  para  birokrat ini  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk menyelenggarakan  kepentingan  umum.  Di dalam melakukan tindakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum mereka  harus  mengindahkan  asas-asas  yang berlaku  di  dalam  HAN.  Asas-asas  ini  sering dikenal  dengan  sebutan  asas-asas  umum pemerintah yang baik, yang pada tahun 2014 telah dituangkan secara formal dalam UU No 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.  Tindakan  para  birokrat  yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  ini  dalam  lapangan HAN sangat diperlukan, mengingat kekuasaan    negara mempunyai   wewenang yang istimewa di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan  umum  sangat  luas.  Apalagi Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang berorientasi pada negara kesejahteraan (welfare  state), intensitas  campur  tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, sehingga peranan HAN semakin dominan dan penting.
Para  pihak  dalam  peradilan  tata  usaha negara adalah:
1. Penggugat    dalam    hal    ini    adalah seseorang    atau    badan    hukum    perdata yang    merasa  kepentingannya  dirugikan akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata Usaha  Negara  oleh  badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal  53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata Usaha Negara);
2. Tergugat adalah Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan  berdasarkan  wewenang  yang
ada  padanya  atau  yang  dilimpahkan kepadanya,  yang  digugat  oleh  seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
Adapun  alasan-alasan  untuk  pengajuan gugatan ke PTUN diantaranya adalah bahwa keputusan yang digugat di samping bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  juga  bertentangan dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik. Sebagian asas-asas umum pemerintahan yang  baik  ini  sudah  dituangkan  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan. Namun  demikian  sebagian  dari  asas-asas  ini merupakan bagian dari  Hukum Administrasi Negara  tidak  tertulis.  Di  Indonesia  teori mengenai  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik telah dikembangkan oleh Purbopranoto (1978) yang terdiri dari 13 asas, yakni :
1. kepastian  hukum (principle  of  legal security);
2. keseimbangan (principle
of proportionality);
3. kesamaan  dalam  mengambil  keputusan (principle of equality);
4. bertindak cermat (principle of carefulness);
5. motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
6. jangan  mencampuradukkan  kewenangan (principle of non-misuse of competence);
7. permainan  yang  layak (principle  of  fair play);
8. keadilan  atau  kewajaran (principle  of reasonableness or prohibition of arbitrariness);
9. menanggapi  pengharapan  yang  wajar (principle of meeting raised expectation);
10. meniadakan    akibat-akibat    suatu keputusan    yang    batal (principle    of
undoing    the  consequences  of  annulled decision);
11. perlindungan  atas  pandangan  hidup (principle of protecting the personal way of life);
12. kebijaksanaan (saphientia);
13. penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public servis).
Asas-asas  tersebut  berpangkal  tolak  dari teori-teori  hukum  dan  yurisprudensi  serta norma- norma yang hidup dalam masyarakat. Untuk  itu  berlakunya  asas-asas  ini  di Indonesia  harus  disesuaikan  dengan  falsafah Pancasila  dan  UUD  1945,  dan  juga tampaknya UU Peradilan Tata Usaha Negara sudah  mengakuinya  dengan  mencantumkan dalam rumusan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara  beserta penjelasannya  yakni  mengenai  alasan-alasan pengajuan  gugatan  ke  peradilan  tata  usaha negara  yang  sekaligus  dipakai  sebagai  dasar pengujian  oleh  hakim  untuk  memutuskan sengketa  administrasi  negara  dengan  warga masyarakat  atau  badan  hukum  perdata. Alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yakni  bahwa keputusan  tata  usaha  yang  digugat  itu melanggar  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  melanggar  asas-asas  umu pemerintahan  yang  baik.  Namun  demikian berdasarkan  ketentuan  UU  Peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  dimaksud  dengan  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  masih mengacu  pada  ketentuan  UU  mengenai Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari KKN.
Pada  tahun  2014  Pemerintah  Republik Indonesia  mengeluarkan  Undang-undang Nomor 30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,
dinyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  (di  Indonesia) diselenggarakan  berdasarkan:  asas  legalitas, asas  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi Manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Adapun asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik (AUPB)  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  ini  berdasarkan  ketentuan  Pasal  10 ayat  (1)  adalah  meliputi  asas:  kepastian hukum,  kemanfaatan,  Ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sedangkan asas-asas  umum  lainnya  di    luar  AUPB sebagaimana dimaksud  pada Pasal  10  ayat (1)  dapat    diterapkan    sepanjang  dijadikan dasar  penilaian  hakim  yang  tertuang  dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Adapun dasar gugatan untuk mengajukan gugatan  sengketa  tata  usaha  negara  yang sekaligus  dipakai  sebagai  dasar  pengujian hakim dalam memeriksa, menilai memberikan  putusan  diatur  dalam  ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana telah diperbaiki dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yang telah diperbaiki lagi dengan UU No. 51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pelanggaran    terhadap    asas-asas    umum pemerintahan yang baik oleh alat administrasi  negara  dalam  pembuatan  dan pengeluaran  keputusan  administrasi  negara berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  2  UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  dipakai alasan  untuk  mengajukan  gugatan  ke
peradilan  tata  usaha  negara  (Wiyono,  2005, pp. 76–77). Di samping sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara  juga  dapat  dipakai  sebagai  dasar pengujian oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan  oleh  alat  administrasi  negara. Ketentuan  Pasal  53  UU  No.  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menyatakan bahwa:
(1) Orang  atau  badan  hukum  perdata  yang merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
(2) Alasan-alasan  yang  dapat  digunakan dalam  mengajukan  gugatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat    itu    bertentangan    dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat  itu  bertentangan  dengan  asas- asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  penjelasan  ketentuan  Pasal 53  ayat  (2)  huruf    b  UU  No.  9  Tahun  2004 tersebut  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik  adalah  meliputi  asas:  kepastian  hukum; tertib  penyelenggaraan  negara;  keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud  dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Adanya  gugatan  terkait  dengan  pelanggaran asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  ini
biasanya  berhubungan  juga  dengan  diskresi yang  dipunyai  oleh  alat  administrasi  negara yang  sering  dikenal  dengan ermessen (asas bertindak atas inisiatif sendiri) yang dimungkinkan oleh hukum, untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  penting yang mendesak yang muncul, yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atau samar- samar. Yang harus bisa
dipertanggungjawabkan  secara  hukum  dan moral (Marbun, 2003, pp. 138–139).

## Metode
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  yang mengkaji  dan  menganalisis  berbagai  kasus- kasus sengketa tata usaha negara dan putusan hakim  PTUN  dan  lokasi  penelitian  adalah PTUN  Yogyakarta.  Objek  penelitian  adalah gugatan penggugat dan putusan hakim dalam sengketa  tata  usaha  yang  dijatuhkan  setelah berlakunya  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik wawancara yakni dengan mewawancarai  hakim  PTUN  Yogyakarta yang  telah  memutuskan  sengketa  tata  usaha negara  setelah  berlakunya  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan.  Di  samping  itu untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang diajukan juga diadakan dokumentasi terhadap putusan-putusan  hakim  yang  telah inkrah setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan.  Analisis  data dilakukan  melaui  tahap-tahap  reduksi  data, unitisasi dan kategorisasi data serta penafsiran data yang telah dikumpulkan. Hasil dan Pembahasan Kasus-kasus Gugatan terhadap Pelanggaran  AUPB  yang  Telah  Diputus oleh  Hakim  PTUN  Yogyakarta  Setelah
Berlakunya UU Administrasi

## Pemerintahan
PTUN Yogyakarta merupakan salah satu lembaga peradilan administrasi negara tingkat pertama  yang  ada  di  wilayah  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  yang  berkedudukan  di Yogyakarta. Pada saat ini PTUN Yogyakarta merupakan satu-satunya peradilan tata usaha negara  tingkat  pertama  yang  ada  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa  kepentingannya  dirugikan  akibat dikeluarkannya  sebuah  keputusan  atau  tidak dikeluarkannya  sebuah  keputusan  yang dimohon  oleh  seseorang  atau  badan  hukum perdata  pada  alat  administrasi  negara  atau pejabat  administrasi  negara  di  lingkungan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  sekitarnya dapat mengajukan gugatannya melalui PTUN Yogyakarta.  Berkaitan  dengan  sangkaan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh alat  administrasi  negara  atau  birokrat  yang merugikan  seseorang  atau  badan  hukum perdata  di  lingkungan  DIY  dan  sekitarnya, maka  mereka  dapat  mengajukan  gugatan  ke PTUN  Yogyakarta.  Gugatan  seseorang  atau badan  hukum  perdata  ini  akan  dinilai  oleh hakim  berdasarkan  peraturan  perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian didapatkan  lima  gugatan  penggugat  yang telah diputus oleh hakim PTUN Yogyakarta. Adapun  kasus  posisi  dari  ke  lima  gugatan sengketa  tata  usaha  negara  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Sengketa antara PT Pertamina Training  and  Consulting  Jakarta melawan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Penggugat  dalam  surat  gugatannya tanggal  20  Juni  2014  mengajukan  gugatan
yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  PTUN Yogyakarta  dengan  No.  Register  Perkara: 08/G/2014/PTUN.YK mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
- Objek gugatan adalah: Surat No. 568/660 tanggal  25  Maret  2014  yang  diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans  Kabupaten Bantul,  Daerah
Istimewa  Yogyakarta  tentang  Penetapan
Upah  Lembur  AMT  1  dan  AMT  2
Karyawan PT Pertamina Training Counsulting (PTC) TBBM Rewulu.
- Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta sesuai dengan waktu sebagaimana  tenggang  waktu  untuk mengajukan  gugatan  yang  dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 25 Maret 2014 tergugat menerbitkan  Surat  Penetapan  No. 568/660,  Perihal  Penetapan  AMT  1 dan AMT 2 Karyawan PT. Pertamina Training  Consulting (PT.  PTC) TBBM Rewulu;
b. Bahwa  penggugat  mengetahui  dan menerima  surat  penetapan  tersebut dari tergugat tanggal 10 April 2014;
c. Bahwa  terhitung  sejak  diterimanya surat penetapan dari tergugat tersebut, tanggal  10  April  2014,  kemudian penggugat  mengajukan surat  gugatan ke PTUN Yogyakarta tanggal 20 Juni 2014. Dengan demikian gugatan a quo masih  berada  dalam  tenggang  waktu sembilan  puluh  (90)  hari  sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan  dalam  Pasal  55  UU  No  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Adapun  dasar  gugatan  yang  diajukan oleh  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan adalah sebagai berikut:
a. Bahwa penggugat (PT. Pertamina
Training  &  Consulting)  adalah  badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang Perusahaan  Penyedia  Jasa  Penunjang (PPJP),  salah  satunya  menyediakan tenaga  kerja  sebagai  sopir  Awak  Mobil Tangki (AMT);
b. Bahwa    antara    penggugat    dengan    PT Pertamina  Patra  Niaga,  telah   sepakat mengadakan    perjanjian    kerja    sama berdasarkan        Surat        Perjanjian        No.
799/PN000.201/KTR/2012,  tanggal  22
Oktober 2012 Perihal: Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa dan
Pengelolaan  Awak  Mobil    Tangki    salah satunya berada di  wilayah BBM Jawa  & Madura  dalam  rangka  menyediakan tenaga  sopir  pengangkut  transportasi BBM ke SPBU seluruh wilayah Indonesia.  Oleh  karenanya  karyawan penggugat  telah  ditempatkan  bekerja  di PT.  Pertamina  Patra  Niaga  sebagai  sopir Awak  Mobil  Tangki  (AMT)  di  daerah areal  TBBM  Rewulu  (Jawa  Tengah) tersebut;
c. Selanjutnya penggugat juga telah membuat Kesepakatan Perjanjian
Kontrak  Kerja  dengan  masing-masing para Awak Mobil Tangki (AMT). Sebagai komponen  pembayaran  gaji/penghasilan bulanan  kepada  para  AMT  diberikan berupa: Upah Pokok dan Upah Tunjangan Performansi. Besarnya
Tunjangan
Performansi dihitung berdasarkan   daftar hadir      masing-masing      AMT  dengan sistem   SIOD   (Sistem Informasi Operasi dan Distribusi) atau dikenal dengan istilah pembayaran  upah  kerajinan  kerja  di  luar
jam kerja, di mana standar perhitungannya berdasarkan 4 komponen/unsur, yaitu:
1) Komponen  kilo  liter  (pengangkutan BBM  dihitung  berdasarkan  jumlah kilo liter yang dibawa AMT);
2) Jarak kilometer;
3) Ritase (banyaknya pengantaran BBM pulang pergi ke setiap SPBUU;
4) Jumlah
SPBU yang disuplai/didatangi. Dikarenakan pekerjaan para AMT sebagai sopir jarak jauh   yang memakai variabel  kerja  waktu  jam  kerja  tidak tentu,  jarak  tempuh  yang  berbeda  antar SPBU  serta  pengisian  volume  tangki yang harus diisi pada setiap SPBU tidak selalu  sama,  karenanya  pendistribusian BBM tersebut harus segera  dilaksanakan oleh  para  AMT  untuk  waktu  yang  tidak tentu tersebut;
d. Pada  tanggal  21  Maret  2013  timbul permasalahan  dengan  laporan  sebanyak lebih kurang 145 AMT secara sepihak ke Disnakertrans  Kabupaten  Bantul  DIY (tergugat)  yang  melaporkan  penggugat telah mempekerjakan para AMT melebihi jam  kerja  tanpa  diberikan  upah  lembur sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  77  UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
e. Disnakertrans  Kabupaten  Bantul  telah mengeluarkan  Surat  No.  568/660  perihal Penetapan  Upah  Lembur  AMT  1  dan AMT 2 Karyawan PT. Pertamina Training &  Consulting  (PTC)  TBBM  Rewulu tertanggal  25  Maret  2014.  Surat  tersebut menjadi objek sengketa PTUN sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan
Pasal  1  angka  9  UU  No  51  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
f. Tergugat secara sepihak telah mengeluarkan  surat  No.  568/660  tanggal 25  Maret  2014  yang  pada  intinya menetapkan  PT.  Pertamina  Training  & Consulting  (PTC)  TBBM  Rewulu  harus membayar  upah  kerja  lembur  kepada lebih  kurang  145  AMT  tersebut,  tanpa meminta  lebih  dulu  klarifikasi  pada penggugat  apakah  para  AMT  tersebut sudah  mengisi  Surat  Perintah  Kerja Lembur (SPKL);
g. Atas terbitnya surat  No. 568/660 tanggal 25  Maret  2014  yang  dikeluarkan  oleh tergugat,  kepentingan  penggugat  dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan menjadi terganggu, karena:
1) Sebagian karyawan melakukan mogok  kerja  sehingga  BBM  yang seharusnya  dapat  didistribusikan  ke tempat  yang  telah  ditentukan  tidak dapat  dilaksanakan. Hal  ini berakibat kerugian terhadap penggugat;
2) Hubungan  kerja  antara  penggugat dengan para AMT sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Kontrak Kerja antara  penggugat  dan  para  AMT menjadi  terganggu  dengan  keluarnya surat  No.  568/660  tanggal  25  Maret 2014  dari  tergugat,  yang  akhirnya menjadi  sengketa  hukum  antara penggugat  dengan  para  karyawan
(AMT) dan mengakibatkan terganggunya  pula  hubungan  antara penggugat  dengan  kolega  bisnis  dan mencemarkan  nama  baik  penggugat yang dianggap tidak mampu melaksanakan  dan  atau  menangani permasalahan dengan
para karyawannya  yang  menuntut  ganti kerugian sebesar satu miliar rupiah;
h. Tindakan  tergugat  mengeluarkan  surat
No. 568/660 tanggal 25 Maret 2014 yang menjadi  objek  gugatan  telah  melanggar hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan    yang  berlaku  di bidang  ketenagakerjaan  dan  melanggar asas-asas umum pemerintahan  yang baik yakni  asas  kepastian  hukum  dan  asas penyalahgunaan  wewenang,  serta  asas keadilan.
2. Sengketa antara I Nyoman Tri Santoso
SIP melawan Kepala Kantor

## Pertanahan Kabupaten Sleman
Gugatan diajukan ke PTUN Yogyakarta pada  tanggal  11  Juli  2014  dan  gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 01  September  2014.  Objek  gugatan  adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  oleh  Tergugat  yang  berupa  sikap diam  Tergugat  terhadap  surat  permohonan penggugat  No.  Eska-26.01.14/TUN,  tanggal 27  Januari  2014,  perihal  Pencoretan  Balik Nama  pada  SHM  No.:  6031/Wedomartani dari Atas Nama: I Nyoman Tri Santoso. Dalil- dalil diajukan oleh penggugat yakni bahwa:
a. Penggugat  memiliki  sebidang  tanah berdasarkan Surat Hak Milik Atas Tanah (SHM) N. 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 No.02435/2002, seluas 1.499m2  terletak  di  Desa  Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atas nama I Nyoman Tri Santoso SIP;
b. Berdasarkan keputusan tergugat, hak atas tanah penggugat dialihkan haknya/dibalik nama  kepada  Sdr.  Ikhsan  dengan mendasarkan  kepada  Akta  Jual  Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang  dibuat  di  hadapan  notaris  Endang Sumarningsih,  SH,  M.Kn,  PPAT  di Sleman;
c. Oleh    tergugat    pada    SHM    tersebut dibebani    hak    tanggungan    (HT)    No. 4822/2010  Peringkat  Pertama  atas  nama
PT  BRI  (Persero)  TBK  berkedudukan  di Jakarta  Pusat  untuk  menjamin  pelunasan hutang  sebesar  Rp.  2.000.000.000  (dua milyar);
d. Penggugat tidak pernah menjual hak atas tanah  bahkan  tidak  kenal  Ikhsan,  tidak pernah  menjamin  pelunasan  hutang sebesar  dua  milyar  dan  tidak  pernah memberikan  kuasa  kepada  PT  BRI (Persero)  TBK  yang  berkedudukan  di Jakarta  sehingga  kepentingan  penggugat selaku pemilik hak atas tana a quo merasa dirugikan
e. Secara de  facto tanah  dan  bangunan tersebut  sejak  dimiliki  penggugat  tahun 2008 sampai sekarang tetap dikuasai dan digunakan  oleh  penggugat  dan  keluarga, sama sekali tidak pernah beralih penguasaannya kepada Ikhsan;
f. Penggugat  memohon  kepada  tergugat untuk mencoret balik nama/peralihan hak dari  atas  nama  I  Nyoman  Tri  Santosa kepada  Ikhsan  pada  buku  tanah  tersebut dan mencoret penerbitan hak selanjutnya yang berupa Hak Tanggungan atas nama PT. BRI (Persero)
Tbk yang berkedudukan  di  Jakarta  Pusat,  yang merupakan  rangkaian  tidak  terpisahkan dari  batalnya  balik  nama/peralihan  hak dari atas nama I. Nyoman Santosa kepada Ikhsan tersebut;
g. Akan   tetapi   tergugat   tidak  menjawab surat      permohonan      penggugat      atau tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal tersebut  disamakan  dengan  Keputusan Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  menyatakan  bahwa: “apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan,
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka  hal  tersebut  disamakan  dengan Keputusan  Tata  Usaha  Negara”.  Hal  ini adalah  merupakan  keputusan  negatif fiktif;
Oleh  karena  merasa  kepentingannya dirugikan  maka  penggugat  mengajukan gugatan  terhadap  “keputusan  diam”  dari tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas permohonan penggugat  hingga  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  untuk  hal  tersebut telah lewat dengan tidak mengeluarkan surat keputusan tentang hal yang dimohon. Sampai jangka waktu empat (4) bulan terhitung sejak permohonan dari penggugat, tergugat bersikap diam, tidak mengeluarkan keputusan yang  dimohon  oleh  penggugat.  Sikap  diam tergugat tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3 ayat  (3)  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Tindakan tergugat  tersebut  oleh  pihak  penggugat dianggap  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku  dan melanggar asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Asas yang  dilanggar  menurut  pihak  penggugat terutama  adalah  asas  kepastian  hukum, proporsionalitas  dan  profesionalitas  yang tidak diterapkan oleh tergugat secara hati-hati dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Penggugat  tindakan  tergugat  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  merupakan tindakan  cacat  hukum  administrasi  dalam proses peralihan hak milik atas tanah dari atas nama penggugat Tri Nyoman Santosa kepada Ikhsan.  Menurut  penggugat  tergugat  telah lalai, tidak profesional dan tidak proporsional dalam  melakukan  apa  yang  seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti
permohonan penggugat malah bersikap diam sehingga  perbuatan  tergugat  melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kasus  ini  berkait  juga  dengan  kasus pidana yang dilakukan oleh Sdr Ikhsan terkait dengan  tindakan  penipuan  dan  penggelapan yang  dilakukan  oleh  Ikhsan  terhadap  Surat Hak  Milik  (SHM)  atas  tanah  I  Nyoman Santosa  yang dipakai  untuk  meminjam  uang di  Bank  BRI  (Persero)  Tbk  Jakarta  Pusat sebesar  2.000.000.000  (dua  milyar).  Oleh pihak  kepolisian  Ikhsan  ditetapkan  DPO karena melarikan diri dan tidak diketemukan. Kasus  ini  juga  berkaitan  dan  kasus  investasi antara sdr Ikhsan dengan istri penggugat yang berama Ny. Inana Musailimah yang rencananya  bekerjasama  usaha  minyak goreng dari kopra di lokasi rumah I Nyoman Santosa  yag  kemudian  sertipikatnya  beralih ke Sdr Ikhsan. Kasus ini juga disidangkan di PN  Sleman  dengan  kasus  dugaan  kejahatan penipuan  dan  atau  penggelapan  yang dilakukan  oleh  Ikhsan  dan  telah  dilakukan pemanggilan  berkali-kali  serta  setelah  dicari di alamat rumahnya Ikhsan tidak diketemukan.
3. Sengketa  antara  Yundarningsih  SN, SPd melawan Kepala Kantor Regional I BKN yang berkedudukan di Jl Raya Magelang Km 7,5 Sleman Yogyakarta
Kasus  ini  merupakan  kasus  sengketa kepegawaian antara seorang guru SD pada SD Medalem II Dinas P dan K Ranting Menden Cabang  di  Daerah  Blora  Provinsi  Jawa Tengah,  yang  diajukan  tanggal  21  Januari 2015. Objek gugatan adalah Surat Keputusan
Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 000166/KEP/BV/23316 tertanggal 28
Oktober 2014 “Mengenai Pensiun Atas nama Yundarningsih,  SN.  SPd”.  Penggugat  mulai bekerja  pada  tanggal  1  Januari  1982  di  SD
Medalem II karena ada hubungan yang tidak harmonis  dengan  seorang  teman  guru  di  SD tersebut  akhirnya  minta  dipindahkan  ke  SD Balun  VII  Dinas  P  dan  K  ranting  Cepu Cabang  Kabupaten  Blora.  Di  SD  yang  baru difitnah  lagi  oleh  guru  yang  lain  dan  minta pindah  lagi  di  SD  yang  lain.  Yundarningsih ini kemudian oleh Ka Sub Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora di suruh ke RS Pati untuk  diperiksa  kesehatannya.  Akhirnya keluarlah  SK  Bupati  Blora  No.143  Tahun 2009  yang  mendasarkan  diri  pada  Surat Keterangan  Dokter  RS  Pati,  Yundarningsih diberhentikan dari jabatan guru dan dinyatakan memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu  sehingga  kemudian  berdasarkan Surat Tugas No. 824.1/237 diberi tugas baru sebagai  Tenaga  Administrasi  pada  Cabang Dinas  Kecamatan  Cepu  sehingga  dengan surat  tugas  tersebut  Penggugat  merasa direkayasa dan ditipu agar lepas dari jabatan guru.
Penggugat  dalam  dalil  gugatannya menyatakan  bahwa  sampai  tanggal  12 November  2014  bahkan  sampai  tanggal  18 Februari 2015 merasa belum pernah menerima  surat  pemberitahuan  dari  Kepala Kantor  Regional  I  Badan  Kepegawaian Negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Namun  demikian pada tanggal 12
November  2014  penggugat  menerima Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Regional  I
Badan Kepegawaian Negara Nomor 000166/KEP/BV/23316 tertanggal 28
Oktober  2014  mengenai  pensiun  atas  nama dirinya. Oleh karena merasa dirugikan haknya dengan keluarnya SK Pensiun tersebut karena awalnya  dia  seorang  guru  yang  mestinya pensiun pada usia 60 tahun, akan tetapi karena Penggugat  diberi  jabatan  non  guru  sehingga dikeluarkan SK Pensiun usia   56 tahun. Pada
hal  kemudian  keluar  UU  Aparatur  Sipil Negara  yang  mengatur  usia  pensiun  PNS adalah  58  tahun.  Penggugat  lalu  menggugat SK  Pensiun  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Kantor  Regional  I  Badan  Kepegawaian Negara ke PTUN Yogyakarta.
Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatannya: a. Objek  sengketa  telah  memenuhi  unsur Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  9 UU  No.  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua Atas  UU No. 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dan  merupakan  kompetensi absolut dari PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;
b. Penggugat merasa dirugikan
kepentingannya dengan keluarnya
Keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  pihak tergugat  yang  bersifat  langsung,  pribadi dan  dapat  ditentukan  luas  cakupannya yakni  bahwa penggugat  telah kehilangan haknya  atas  penerimaan  gaji,  tunjangan fungsional  dan  pendapatan  lain-lain. Bahkan  sejak  tanggal  1  Februari  2013 sampai  gugatan  ini  diajukan  ke  PTUN Yogyakarta  tidak  menerima  gaji  sama sekali;
c. Bahwa  dengan  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Tergugat  yakni  Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 000166/KEP/BV/23316/14  tertanggal  28 Oktober  2014  oleh  tergugat  yang seharusnya
tergugat melakukan pengawasan dan penelitian secara melekat terhadap berkas usulan pensiun penggugat yang  diajukan  oleh  Kantor  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Blora. Sebagai  penelaah  dan  penyusun  bahan pemantauan  dan  evaluasi  kelembagaan Kantor  Regional  I  Badan  Kepegawaian
Negara Yogyakarta di Yogyakarta (tergugat)  seharusnya  tidak  mengambil langkah-langkah  sesuai    kewenangannya untuk    merespon    positif    atas    telaah hukum  yang  penggugat sampaikan;
d. Untuk hal tersebut penggugat mohon pada PTUN Yogyakarta untuk:
1) Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 000166/KEP/BV/23316/14  tertanggal
28  Oktober  2014    mengenai  pension atas nama Yundarningsih SN SPd;
3) Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut
SK No. 000166/KEP/BV/23316/14  tertanggal 28 Oktober 2014 , dan memerintahkan tergugat  untuk  menerbitkan  SK  yang baru;
4) Memerintahkan  pada  tergugat  untuk merehabilitasi hak-hak penggugat;
5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini.
4. Sengketa  antara  Ny.  Suwalini  Soegito dkk melawan Kepala Kantor

## Pertanahan Kabupaten Sleman
Kasus  bermula  akibat  dari  pembagian warisan dari orang tua pihak Penggugat yang kemudian tertukar Gambar Situasinya sehingga  menimbulkan  percekcokan  antara para  penggugat  dan  Agus  Suharmanto  yang sulit  untuk  didamaikan  ole  Kepala  Dukuh Kutu Patran dan tokoh masyarakat. Akhirnya para Penggugat menggugat Kepala Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mencabut Sertifikat Hak Milik dan menerbitkan  Surat  Keputusan  baru.  Adapun dalil-dalil  gugatan penggugat  adalah sebagai berikut:
a. Objek  sengketa  berupa  suatu  penetapan tertulis (beschkking) memenuhi ketentuan Pasal  1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
b. Keputusan  tersebut  (objek  sengketa) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Sleman;
c. Para  penggugat  memiliki  sebidang  tanah dengan sertipikat hak milik atas tanah No. 1622/Desa  Sinduadi,  tanggal  27-8-1990 Gambar  situasi  tanggal  16-8-1990  No. 11.776 luas: 1.199 m2, terakhir atas nama Hadi  Sugito  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  terletakdi Dusun  KutuPatran  RT  05/14  Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta dengan keterangan  seluas:  1.199  m2.  Atas  hak Hadi Sugito adalah Akta Bagi Waris No. 212/WR/MLT/1989.  Selanjutnya  beralih kepada  Para  Penggugat  melalui  Surat Keterangan Waris tanggal 27 April 2015;
d. Bahwa  dalam  Akta  Bagi  Waris  No. 212//WR/MLT/1989 menyebutkan Kariyodimejo  sebagai  pemilik  tanah (pemilik  awal)  mewariskan  sebidang tanah  kepada  Hadi  Sugito  seluas    1.199 m2    sebagaimana    ditunjukkan    dengan gambar    situasi    (GS)    No.  6044/1989. Selanjutnya  pasca  meninggalnya  Hadi Sugito  pada  tanggal  14  Desember  2012 sebagaimana tercatat pada Akta Kematian maka  tanah  tersebut  beralih  kepada  para penggugat  sebagaimana  dijelaskan  pada surat  Keterangan Waris  tanggal  27 April 2015;
e. Dalam  penunjukan  warisan  yang  lain Karyodimejo menyebutkan telah memberikan  sebidang  tanah  kepada  Ny.
Pujohartono terletak di dusun Kutu Patran
RT  05/14  Sinduadi  Mlati  Sleman Yogyakarta dengan keterangan Sertipikat Hak Milik No. 1625/Desa Sinduadi seluas 1.022  m2  tanggal  27-8-1990.  Gambar Situasi  tanggal  16-8-1990  No.  11.779, luas:  1.022  m2,  terakhir  atas  nama  Agus Suharmanto. Sebagaimana alas hak Akta Bagi WarisNo. 215/WR/MLT/1989, Gambar  Situasi  No.  6047/1989.  Ny. Pujohartono  telah menjual  tanah warisan trsebut  kepada  Priyoutomo  dengan  Akta Jual Beli No. 180/2002. Hingga kemudian Priyoutomo  mengalihkan  tanah  tersebut kepada Agus Suharmanto melalui
pewarisan;
f. Gambar situasi pada 2 (dua) sertifikat hak atas tanah tersebut ternyata tertukar. Pada tanggal 5 Maret 2015 bertempat di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  para
penggugat menuju ke bagian
Penyelesaian Sengketa Tanah dan
bertemu  dengan  Seksi  Mediasi  Bp. Priyantonojati, SE. Kemudian para penggugat  bersama  Bp.  Priyantonojati, SE membuka warkah dan data-data guna membuktikan informasi dari para penggugat mengenai tertukarnya Gambar Situasi  kedua  sertifikat  tanah  tersebut. Atas penjelasan Bp. Priyantonojati, selisih data  Gambar  Situasi  pada  objek  gugatan mengacu  pada  batas-batas  yang  tertera pada Akta Bagi Waris. Atas penemuan ini bp.  Priyantonojati  mengarahkan  untuk mengadakan  mediasi  guna  memperbaiki kekeliruan  tersebut  secara  kekeluargaan dibantu  BPN  Sleman  Pada  mediasi tersebut  pihak  Agus  Suharmanto  tidak hadir tanpa keterangan apapun;
g. Menimbang  serta  melihat  proses  dan usaha  penyelesaian  di  luar  mekanisme hukum (non litigasi) melalui musyawarah dan mediasi tidak ditanggapi dengan baik
oleh Sdr Agus Suharmanto kemudian para penggugat  pada  tanggal  27  Maret mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta dengan objek sengketa adalah 2  (dua)  sertifikat  tanah  yang  gambar situasinya telah tertukar;
h. Penggugat  menyatakan  bahwa  tindakan tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas  kepastian  hukum,  asas  tertib penyelenggaraan negara, dan asas akuntabilitas sehingga menimbulkan cacat administrasi.
5. Sengketa  antara  PT  Neo  Husada Sejahtera  melawan  Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Kabupaten Sleman
Objek  sengketa  dalam  kasus  ini  adalah Surat  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Kabupaten Sleman No.
640/1437/2015  tanggal  6  Mei  2015  Perihal Opname  Bangunan  yang  ditujukan  kepada Direktur  Reserse  Kriminal  Umum-Kasubdit II/HARDA  Polda  DIY  di  Yogyakarta.  Dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
1) bahwa  antara  Penggugat  dan  Sdr  Ricky Yonathan  yang  beralamat  di  Kabupaten Sleman dan mengaku sebagai direktur CV Graha Kreasindo mengadakan kerja sama pelaksana  pekerjaan  pembangunan  Hotel Neo  Medan  dengan  Surat  Perjanjian  No. 001/NHS-  ADM/SP4/II/2014  dan  Surat
Perintah Kerja No. 002/NHS- ADM/SPK/II/2014  tanggal  10  Februari 2014  sebagai  pelaksana  pembangunan
Neo  Aston  Medan  yang  terletak  di  Jl. Kapt. Patimura No 442, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2) Bahwa dalam melaksanakan pembangunan hotel Sdr Ricky melakukan
penyimpangan-  penyimpangan  bahkan patut  diduga  telah  melakukan  penipuan ataupun penggelapan yang
mengakibatkan pembangunan hotel terhenti sehingga pihak penggugat melaporkan Sdr Ricky ke Polda DIY;
3) Polda  DIY  setelah  mendengarkan  para saksi  dan  mengumpulkan  bukti-bukti meminta  Tergugat  selaku  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten  Sleman  untuk  melakukan opname bangunan Hotel Neo Medan;
4) Pada saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi pihak penggugat mendengar bahwa pihak  Tergugat  selaku  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten  Sleman  telah  menerbitkan
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  Kabupaten  Sleman  No.
640/1437/2015  tanggal  6  Mei  2015
Perihal Opname Bangunan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal  Umum-Kasubdit  II/HARDA Polda  DIY  di  Yogyakarta,  sehingga  atas informasi  tersebut  pihak  penggugat merasa  dirugikan  kepentingannya  baik secara materiil maupun formil. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN mengenai  terbitnya  Surat  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten  Sleman  No.  640/1437/2015 tanggal  6  Mei  2015  Perihal  Opname Bangunan yang ditujukan kepada
Direktur Reserse Kriminal Umum- Kasubdit  II/HARDA  Polda  DIY  di Yogyakarta.
5) Menurut  pihak  penggugat,  tindakan tergugat  dengan  mengeluarkan  Surat Keputusan  yang  disengketakan  bukan merupakan  kewenangan  pihak  tergugat karena bangunan tersebut dibangun secara individual dan tidak menggunakan
anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Sdr Ricky. Di samping itu  Medan  bukan  wilayah  kerja  dari Tergugat. Oleh karena itu pihak penggugat  karena  merasa  dirugikan menuntut  agar  Surat  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten  Sleman  No.  640/1437/2015 tanggal  6  Mei  2015  Perihal  Opname Bangunan yang ditujukan kepada
Direktur Reserse Kriminal Umum- Kasubdit  II/HARDA  Polda  DIY  di Yogyakarta untuk dicabut.
Pihak penggugat mendalilkan bahwa tindakan tergugat  bertentangan  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  yaitu  asas kepastian  hukum  dan  asas  bertindak  cermat serta melanggar peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  juga  melanggar asas  kepatutan.  Menurut  penggugat  objek sengketa  yang  diterbitkan  tergugat  patut diduga  akan    digunakan    oleh  Sdr  Ricky selaku  pelaksana  pembangunan    Hotel    Neo Medan sebagai alat bukti dalam kasus pidana dan  kasus  perdatanya.  Setelah  memeriksa saksi-saksi  dan  barang  bukti  yang  diajukan oleh  para  pihak,  PTUN  Yogyakarta  dalam amar putusannya tanggal 17 Desember 2015 mengabulkan tuntutan pihak penggugat pada saat  ini  putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap.
Putusan Hakim PTUN Yogyakarta Terhadap  Pelanggaran  AUPB  Setelah Berlakunya UU Administrasi

## Pemerintahan
Setelah  dicermati  dan  dianalisis,  dari lima  kasus  gugatan  yang  telah  diputuskan oleh  hakim  PTUN  Yogyakarta    yang    telah mempunyai    kekuatan    hukum    yang    tetap
(inkrah) tersebut,    maka  ditemukan  fakta- fakta  mengenai  putusan  hakim  tersebut sebagai berikut: sebagai berikut:
1. Kasus  PT  Pertamina  Training  And Consulting Jakarta melawan Tergugat Pihak Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Putusan  hakim  dalam  sengketa  ini menyatakan  bahwa  gugatan  penggugat  tidak diterima  dengan  dasar  pertimbangan  di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Ada  pihak  ketiga  yang  terkait  dengan objek  sengketa,  sehingga  hakim  PTUN
Yogyakarta  dengan  berpedoman  pada ketentuan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara telah  memanggil  pihak  ketiga  yakni Awak Mobil Tangki (AMT)untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya  sebagai  pihak intervensi  dalam  sengketa  tersebut. Namun  demikian  pihak  ketiga  tersebut setelah  dipanggil  dengan  patut  tidak pernah  hadir  di  persidangan.  Ada  AMT yang  datang  di  persidangan  (Agus Suparjiyo  dan  Kardiyono)  namun  tidak menyatakan  akan  masuk  sebagai  pihak ketiga  dalam  persidangan.  Dengan demikian  dinilai  telah  melepaskan  hak hukumnya untuk membela
kepentingannya;
b. Seharusnya  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan hubungan  industrial  yang  tercantum dalam  Pasal  13  Keputusan  Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi seharusnya  penggugat  menempuh  dulu upaya  banding  administrasi,  sehingga sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  62  UU Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah
selayaknya  apabila  gugatan  penggugat dinyatakan “tidak diterima”;
c. Menurut  pertimbangan  dan  penilaian hakim objek sengketa bukan merupakan kewenangan absolut dari PTUN Yogyakarta, sehingga harus diselesaikan dulu melalui upaya administratif walaupun objek sengketa sudah memenuhi  unsur  Keputusan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  (9)  UUNo.  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Kasus  I  Nyoman  Tri  Santoso  SIP melawan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sleman
Gugatan  Penggugat  ini  tidak  diterima  oleh majelis hakim dengan alasan sebagai berikut: a. Gugatan penggugat sudah kedaluwarsa b. Gugatan kabur atau tidak jelas; berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terjadi proses jual beli tanah antara istri I Nyoman Santosa dengan Sdr Ikhsan yang dinyatakan  DPO  yang  tidak  pernah datang sewaktu dipanggil di persidangan PTUN  Yogyakarta  walaupun  telah dipanggil  secara  patut.  Majelis  hakim dalam pertimbangannya juga mendalilkan  pendapat  dari  para  ahli seperti Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata  usaha  Negara”  Penerbit  Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1993 halaman 37 sampai  dengan  halaman  40  mengenai pengertian kepentingan  dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara yang menunjuk  kepada  nilai  yang  harus dilindungi  oleh  hukum  dan  kepentingan proses,  artinya  apa  yang  hendak  dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan di samping itu mejelis
hakim  juga  merujuk  pada  pendapat Hadjon  (1995,  p.  324)  yang  pada pokoknya menyebutkan bahwa
penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat  (hak  gugat),  apabila  ada hubungan kausal langsung antara
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya;
c. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara tidak tertulis ada adagium “Point d’interetst-Point  d’action ”  yang  artinya bila  ada  kepentingan,  maka  di  situ  baru boleh  mengajukan  gugatan/berproses.
Oleh  karena  telah  terjadi  peralihan  hak atas  tanah  dari  I  Nyoman  Santosa  yang berdasarka  keterangan  saksi  Notaris Endang  SumarnisngsihSH,  Mkn,  notaris di Sleman ke sdr Ikhsan dengan akta jual beli  yang  dilakukan  proses  jual  beli antara  istri  penggugat  (I  Nyoman Santosa) dengan sdr Ikhsan maka majelis hakim  menilai  tidak  ada  kepentingan langsung atau tidak ada hubungan kausal langsung  antara  penggugat  dengan sertifikat  Hak  Milik  yang  dikeluarkan tergugat  atas  nama  Ikhsan.  Hal  ini  juga merupakan alasan majelis hakim menolak gugatan Penggugat.
Setelah  dianalisis  sebetulnya  kasus  ini juga  berkaitan  dengan  kasus  pidana  dan perdata. Menurut pertimbangan hakim ranah persoalan ini juga bukan merupakan kompetensi  absolut  dari  PTUN  Yogyakarta, dan  gugatan  telah  lewat  waktu  (kedaluarsa) sehingga  gugatan  penggugat  ke  PTUN Yogyakarta  tidak  diterima  oleh  majelis hakim.  Menurut  penilaian  hakim  tidak  ada pelanggaran  peraturan  perundangan  yang berlaku dari sisi Hukum administrasi Negara
terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh tergugat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten  Sleman.  Tindakan  pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, proporsionalitas  dan  profesionalitas  menurut penilaian  hakim  juga  tidak  terbukti  dalam sikap diam pihak tergugat.
3. Kasus Yundarningsih. SN, SPd
melawan  Kepala  Kantor  Regional  I BKN Yogyakarta
Kasus  ini  merupakan  kasus  sengketa kepegawaian  yang  dimenangkan  oleh  pihak penggugat. Dalam putusan PTUN Yogyakarta  yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang  tetap  dimenangkan  oleh  pihak penggugat  dengan  alasan  bahwa  pihak tergugat  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku  dan melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian  dalam  putusan  pengadilan  tidak dirinci  dan  disebutkan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  apa  saja  yang dilanggar oleh pihak tergugat.
Gugatan  tersebut  setelah  diperiksa  dan diadakan  penilaian  serta  diadili  oleh  majelis hakim PTUN Yogyakarta setelah mempertimbangkan  bukti-bkti  dan  saksi- saksi  yang  diajukan  kedua  belah  pihak akhirnya dikabulkan oleh PTUN Yogyakarta dengan  menyatakan  mengabulkan  gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Regional  I  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 000166/KEP/BV/23316 tertanggal 28 Oktober  2014  mengenai  Pensiun  atas  nama Yundarningsih, SN. SPd serta memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru berupa Surat Keputusan Pemberhentian dengan  hormat    sebagai  PNS  dengan  hak pensiun pada bulan Januari 2015 dan Pensiun mulai terhitung tanggal 1 Februari 2015.
Putusan PTUN Yogyakarta dalam sidang tanggal  27 Mei  2015  yang telah mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  memenangkan penggugat  dengan  alasan  bahwa  tergugat melanggar  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas- asas umum pemerintahan  yang  baik.  Namun  demikian
dalam putusan majelis hakim PTUN Yogyakarta  tidak  disebutkan  secara  rinci asas-asas apa saja yang dilanggar oleh pihak tergugat.  Dalam  amar  putusan  hakim menyatakan bahwa:
a. Eksepsi  pihak  tergugat  tidak  dapat diterima;
b. Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk seluruhnya;
c. Menyatakan  batal  Surat  Keputusan Tergugat  Kepala  Kantor  Regional  I Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor 000166/KEP/BV/23316  tertanggal  28 Oktober  2014  mengenai  Pensiun  atas nama Yundarningsih, SN. SPd;
d. Memerintahkan   Tergugat   untuk   untuk mencabut      Surat      Keputusan      Nomor 000166/KEP/BV/23316  tertanggal  28 Oktober  2014  mengenai  Pensiun  atas nama Yundarningsih, SN. SPd;
e. Memerintahkan  Tergugat  untuk  untuk menerbitkan  Surat  Keputusan  baru berupa  Surat  Keputusan  Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun, yang memberhentikan
penggugat  akhir  bulan  Januari  2015  dan Pensiun  terhitung  tanggal  1  Februari
2015;
f. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat seperti semula sebelum terbitnya objek sengketa hingga  diterbitkannya  Surat  Keputusan baru  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kasus  Ny.  Suwalini  Soegito  dkk. melawan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Tergugat Majelis hakim PTUN Yogyakarta menolak  gugatan  para  penggugat  dengan alasan  pokok  sengketa  atau  pokok  perkara bukan merupakan kewenangan absolut PTUN Yogyakarta  karena  merupakan  wilayah hukum  privat  atau  perdata  (hak-hak  perdata atau  privat).  Adapun  dasar  pertimbangan hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan adalah sebagai berikut:
a. Objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:
1) Sertifikat Hak Milik No. 1622/ Desa Sinduadi, tanggal 27-8-1990, Gambar  situasi  tanggal  16-8-1990
No. 11.776 luas: 1.199 m2, terakhir atas nama Hadi Sugito; 2) Sertifikat Hak Milik no. 1625/ Desa Sinduadi, tanggal 27-8-1990,
Gambar  situasi  tanggal  16-8-1990 No. 11.779, luas : 1022 m2, terakhir atas nama Agus Suharmanto.
b. Bahwa objek sengketa berkaitan dengan pihak  ketiga  yakni  Agus  Sudarmanto yang  telah  dipanggil  secara  patut  untuk dimintai keterangan dan diberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban- kewajibannya untuk masuk sebagai pihak intervensi namun tidak pernah hadir;
c. Untuk  itu  majelis  hakim  menilai  bahwa pihak (Agus Sudarmanto) telah melepaskan hak hukumnya untuk membela kepentingannya;
d. Dalam rangka mencari kebenaran materiil  majelis  hakim  telah  meminta keterangan  Agus  Sudarmanto  sebagai saksi  dan  telah  datang  di  persidangan pada tanggal 4 Agustus 2015;
e. Setelah  mendengar  keterangan  dari  para saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa: ada persoalan  pendahuluan  di  dalam  Akta
Pembagian Harta Warisan No. 212/WR/MLT//1989 dan Akta Pembagian Harta Warisan No. 215/WR/MLT//1989 yang harus diselesaikan/diberikan kepastian terlebih dahulu sehingga dalam amar putusannya hakim  menyatakan  menerima  eksepsi tergugat  dan  menyatakan  gugatan  para penggugat tidak diterima. Alasan pertimbangan  hakim  dalam  melakukan penilaian terhadap penyelesaian sengketa ini  adalah  karena  hal  ini  merupakan
sengketa  di  bidang  perdata  sehingga bukan  merupakan  kewenangan  absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikannya.
Setelah dilakukan analisis memang kasus ini sebetulnya berawal dari kurang cermatnya petugas Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman  dalam  menerbitkan  Sertifikat  Hak Milik  Atas  Tanah  sewaktu  orang  tua  para Penggugat  mengurus  Sertifikat  Hak  Milik atas  Tanah  yang  kemudian  menimbulkan sengketa dalam bidang keperdataan yang sulit didamaikan. Oleh karena itu seharusnya kasus perdatanya harus diselesaikan terlebih dahulu baru.
5.   Kasus PT Neo Husada Sejahtera selaku
Penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

## Kabupaten Sleman sebagai Tergugat
Kasus  ini  awalnya  merupakan  kasus perdata  dan  kasus  pidana  yang  akhirnya merembet  ke    kasus    sengketa    tata    usaha negara    akibat    dari    dikeluarkannya    Surat Kepala    Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Kabupaten Sleman No.
640/1437/2015  tanggal  6  Mei  2015  Perihal Opname  Bangunan  yang  ditujukan  kepada Direktur  Reserse  Kriminal  Umum-Kasubdit II/HARDA  Polda  DIY  di  Yogyakarta.  Surat Keputusan  tersebut  dikeluarkan  oleh  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Kabupaten  Sleman  atas  perintah  dari  Polda DIY  terhadap  kasus  pidana  Sdr  Ricky. Namun  demikian  karena  Surat  Keputusan tersebut  merugikan  pihak  penggugat  maka kemudian digugat melalui PTUN
Yogyakarta.
Setelah  memeriksa  saksi-saksi  dan barang  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak, majelis hakim PTUN Yogyakarta dalam amar putusannya  tanggal  17  Desember  2015 mengabulkan tuntutan pihak penggugat. Pada saat  ini  putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta
tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap  (inkraf).  Dalam  amar  putusannya hakim PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa:
a. Eksepsi  tergugat  tidak  diterima  untuk seluruhnya;
b. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
c. Menyatakan  tidak  sah  Keputusan  Tata Usaha Negara  yang berupa Surat  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Kabupaten  Sleman  No.  640/1437/2015 tanggal  6  Mei    2015    Perihal    Opname Bangunan    yang    ditujukan    kepada Direktur    Reserse  Kriminal  Umum- Kasubdit  II/HARDA  Polda  DIY  di Yogyakarta;
d. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  Kabupaten  Sleman  No. 640/1437/2015  tanggal  6  Mei  2015
Perihal Opname Bangunan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal  Umum-  Kasubdit  II/HARDA Polda DIY di Yogyakarta,;
e. Memerintahkan  pihak  tergugat  untuk membayar biaya perkara.
Setelah dianalisis, putusan hakim mengabulkan  gugatan  penggugat  karena tindakan tergugat dinilai oleh hakim melanggar  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Di  samping  itu  tindakan tergugat  juga  melanggar  asas-asas  umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat.
Berdasarkan  analisis,  setelah  melihat putusan-putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta dengan  memperhatikan    asas-asas  umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  10  UU  Administrasi Pemerintahan  maka  dapat  dikemukakan bahwa  putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta
sudah  tidak  lagi  mengacu  pada  ketentuan Pasal  3  UU  No.  28  Tahun  1999  yang menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas: kepastian hukum;  tertib  penyelenggaraan  negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas. Hal ini terbukti bahwa dalam mengabulkan gugatan sengketa antara  PT  Neo  Husada  Sejahtera  selaku Penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Kabupaten  Sleman sebagai  Tergugat  mendasarkan  diri  bahwa keputusan yang digugat oleh pihak penggugat di  samping  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  juga melanggar  asas  kepastian  hukum  dan  asas bertindak  cermat.  Sedangkan  dalam  putusan sengketa  antara  Yundarningsih  SN  SPd, gugatan  penggugat  serta  penilaian  hakim tidak  menyebutkan  secara  rinci  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  yang  telah dilanggar oleh tergugat.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  keterangan salah seorang hakim PTUN Yogyakarta yang menyatakan bahwa putusan hakim di samping mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku juga mendasarkan diri pada pendapat para ahli terutama ahli Hukum Administrasi  Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Administrasi  Pemerintahan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  diakui  selain asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10  ayat  (1)  UU  Administrasi  Pemerintahan yakni  asas:  kepastian  hukum;  kemanfaatan, ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

## Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu  dapat  dikemukakan  simpulan sebagai berikut:
Pertama, ditemukan  lima    (5)    kasus gugatan  sengketa  tata  usaha  negara  yang telah  diputuskan  secara  inkrah  oleh  hakim PTUN Yogyakarta dalam penelitian ini. Lima (5) kasus tersebut yakni:
1. Sengketa  antara  PT  Pertamina  Training
And  Counsulting  Jakarta  selaku  pihak penggugat  melawan  tergugat  pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Bantul;
2. Sengketa  antara  I  Nyoman  Tri  Santoso SIP  selaku  penggugat  melawan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman selaku tergugat;
3. Sengketa kepegawaian antara
Yundarningsih.    SN,    SPd        melawan Kepala    Kantor  Regional  I  Badan Kepegawaian  Negara  selaku  tergugat yang berkedudukan di Jl Raya Magelang Km 7,5 Sleman Yogyakarta;
4. Sengketa antara Ny. Suwalini Soegito dkk sebagai  penggugat  melawan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman sebagai tergugat; dan
5. Sengketa antara PT Neo Husada Sejahtera selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman sebagai tergugat. Kedua, Putusan hakim PTUN Yogyakarta memperlihatkan bahwa dari lima sengketa  tata  usaha  negara  dua  (2)  kasus  di antaranya, dimenangkan oleh pihak penggugat.  Asas  yang  dilanggar  yakni  asas kepastian  hukum  dan  asas  bertindak  cermat dalam kasus sengketa antara PT Neo Husada sejahtera  melawan  Kepala  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Kabupaten  Sleman
selaku  tergugat.  Dalam  kasus  sengketa Yundarningsih  SN  SPd  tidak  disebutkan secara  rinci  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik  yang  dilanggar  tergugat  dalam putusan  hakim  PTUN  Yogyakarta.  Tiga  (3) kasus  dimenangkan  oleh  pihak  tergugat dengan  alasan  penilaian  hakim  bahwa tindakan  tergugat  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Selain itu  juga  menurut  penilaian  hakim  sengketa yang  diajukan  penggugat  bukan  merupakan kewenangan  absolut  dari  Peradilan  Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan  dari  peradilan  lain  melawan Kepala  Kantor  Regional  I  Kepegawaian Negara.
Setelah  melihat  uraian  hasil  penelitian dan    pembahasan    yang    telah    dipaparkan pada    bab  terdahulu  maka  dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Melihat fakta bahwa dari lima (5) gugatan para penggugat dalam sengketa kepegawaian  yang  diajukan  ke  PTUN
Yogyakarta  seringkali  berkaitan  dengan kasus  pidana  dan  perdata  yang  sudah terjadi lebih dahulu, sebaiknya penyelesaian  sengketa  dibawa  ke  ranah peradilan  umum  dalam  penyelesaiannya. Hal  ini  mengingat  bahwa  kewenangan absolut hakim peradilan tata usaha negara hanyalah  menyelesaikan  sengketa  tata usaha negara;
2. Hakim  PTUN  Yogyakarta  hendaknya  di dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara  akibat  adanya  pelanggaran  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik, sedapat mungkin mengacu pada ketentuan
Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara seyogyanya  di  dalam  mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
mendasarkan diri pada perundang- undangan  yang  berlaku  dan  asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Hadjon,  P.  M.  (1995). Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Marbun,  S.  (2003). Peradilan  administrasi negara  dan  upaya  administratif  di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press. Purbopranoto,  K.  (1978). Beberapa  catatan hukum  tata  pemerintahan  dan  peradilan administrasi negara . Bandung: Alumni.
Wiyono,  R.  (2005). Hukum  acara  peradilan tata usaha negara . Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan Bebas dari KKN.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  9 Tahun 2004 tentang  Perubahan Atas  No. 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan