## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Hak  Atas  Tanah Akibat  Terjadinya Sertipikat Ganda
Monalisa Ulfah Monalisaulfah212@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi
ABSTRACT This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  causes  of  the  occurrence  of  double certificates at the Jambi City Land Office and the form of legal protection for land rights owners  due  to  the  occurrence  of  double  certificates  at  the  Jambi  City  Land  Office.  The formulation of the problems raised are 1) what is the cause of the occurrence of double certificates  at  the  Jambi City  Land  Office;  2)  what  is  the  form of  legal  protection  for  the owner of  land rights due to the  occurrence of  double certificates at the Jambi City Land Office. The method used is the type of empirical juridical research. The results showed that 1)  the  occurrence  of  double  certificates  at  the  Jambi  City  Land  Office  was  caused  by factors, the Jambi City Land Office in the form of errors in measurement, officials did not check whether there were certificates of ownership rights on land before, were not careful in  checking  physical  data  and  juridical  data,  there  is  no  land  map,  the  principle  of elimination of contradictions is not applied and there is no  announcement at the  village office  for  60  days.  As  for  the  parties  in  the  form  of  incorrectly  appointing  the  land boundary and domicile of one of the parties outside the city; 2) the form of legal protection for the owner of land rights due to the occurrence of double certificates at the Jambi City Land  Office,  efforts  are  made  for  each  Land  Office  to  provide  land  registration  maps; through  controlling  the  land  registration  process  and  through  administrative  controls related to land in the kelurahan.
Keywords: Legal Protection, Owners of Land Rights, Dual Certificates.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penyebab  terjadinya sertipikat  ganda  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dan  bentuk  perlindungan  hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana penyebab terjadinya sertipikat  ganda  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi;  2)  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat  terjadinya  sertipikat  ganda  di  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi.  Metode  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota  Jambi  disebabkan  oleh  faktor-faktor,  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  berupa kesalahan dalam pengukuran, pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya, kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis, tidak adanya peta  tanah,  tidak  diterapkannya  asas  deliminasi  kontradiktur  dan  tidak  dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari. Sedangkan untuk para pihak berupa salah
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022     Halaman 327 - 352 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
menunjuk batas tanah dan domisili salah satu pihak di luar kota; 2) bentuk perlindungan hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat  terjadinya  sertipikat  ganda  di  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi  dilakukannya  upaya  tiap-tiap  Kantor  Pertanahan  harus menyediakan peta pendaftaran tanah; melalui penertiban proses pendaftaran tanah dan melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di kelurahan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Hak Atas Tanah, Sertipikat Ganda.

## A. Pendahuluan
Di  beberapa  daerah  terdapat  sejumlah  kasus  "sertipikat  ganda",  yaitu sebidang tanah terdaftar terdapat 2 (dua) buah sertipikat yang secara resmi sama- sama  diterbitkan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Akibat  dari  terbitnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan.
Kota  Jambi  tidak  luput  dari  permasalahan  sengketa  tanah.  Berdasarkan Laporan Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Jambi telah terjadi beberapa jumlah kasus. Hal ini dapat dilihat berikut:
Tabel Jumlah sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Jambi Tahun 2018-2020 No. Tahun Jumlah Sengketa Penyelesaian 1. 2. 3. 2018 2019 2020 3 1 2 2 1 1
Sumber Data: Kantor Pertanahan Kota Jambi 2020.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  sengketa pertanahan  terus  terjadi dan  jumlahnya  fluktuatif  setiap  tahunnya.  hal  ini  dikarenakan  adanya  berbagai  faktor yang mendasari terjadinya sengketa tersebut.
Salah satu contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi mengenai sengketa sertipikat ganda hak atas tanah  yang  diajukan oleh sdr. Wely Leman Nirsan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima pada Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 05 Agustus 2019, yang mengemukakan bahwa sdr. Wely Leman Nirsan  memiliki  sebidang  tanah  seluas  5.922  M²  dengan  bukti  kepemilikan  melalui Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal  Lima  gambar  situasi  Nomor  278/1983  tanggal  09 Maret  1983  terletak di  Desa  Paal  Lima  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  (sekarang kelurahan  Paal  Lima  Kecamatan  Kota  Baru  Jambi),  ternyata  atas  bidang  tanah  tersebut
telah  diterbitkan  Sertipikat  atas  nama  Irawan  S,  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1608/Paal Lima,  Auw  Ting  Hui  sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1967/Paal  Lima  dan  Doddy  Sarwadi, pemegang  sertipikat  hak  milik  Nomor  2131/Paal  Lima  dan Sertipikat  hak  milik  Nomor 1968/Paal  Lima.  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  442/Paal  Lima  yang  dimiliki  sdr.  Wely Leman  Nirsan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  surat  dari  Ketua Pengadilan  Negeri  Jambi  nomor  W5-U1/18/03/Hk.02/VII/2019  tanggal  23  Juli  2019 perihal  keterangan  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi telah diajukan banding dengan Putusan Nomor: 17/Pdt/2010/PT Jbi dan kasasi Putusan Nomor: 2969 K/Pdt/2010.
Berdasarkan  Pasal  105  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  menyebutkan  “apabila nama  pemegang  hak  baru  lebih  dari  1  (satu)  orang  dan  hak  tersebut  dimiliki  Bersama, maka  untuk  masing-masing  hak  dibuatkan  daftar  nama  dan  di  bawah  nomor  hak  atas tanahnya diberi garis dengan tinta hitam.
Bahwa judex  factie (kewenangan  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi untuk memeriksa fakta – fakta  dan bukti – bukti  yang berhubungan  dengan perkara  yang  sedang diadili),  hanya  menilai  bukti  surat  yang  diajukan  termohon  kasasi  tanpa  sedikitpun mempertimbangkan  apakah  bukti-bukti  termohon  kasasi  tersebut  didukung  dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Karena tidak satu orang saksipun yang diajukan oleh termohon kasasi yang mengetahui tentang asal-usul tanah sengketa.
Demikian juga  apabila ditinjau dari sisi jumlah para pihak yang bersengketa serta dari  proses  peradilan  yang  berhirarkis  dan  memakan  waktu  yang  lama  tersebut  maka menunjukkan gejala adanya perbedaan antara harapan ( das sollen) diterbitkan Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima, Auw Ting Hui sertipikat Hak  Milik  Nomor  1967/Paal Lima  dan  Doddy  Sarwadi,  pemegang  sertipikat  hak  milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor 1968/Paal Lima tidak menjamin adanya jaminan kepastian hukum terkait sertipikat tersebut karena saat diketahui lokasi tanah  yang  diklaim  tersebut  telah  sebelumnya  memiliki  sertipikat  juga  atas  nama Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima, telah menganulir (mengeyampingkan) bukti kepemilikan  tanah  yang  mereka  miliki  kenyataan  lapangannya (das  sein) dalam  aspek perlindungan hukum dari penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia.
Adanya kenyataan seperti yang diuraikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas
tanah di Kota Jambi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan  menuangkan  hasilnya  dalam  suatu  karya  ilmiah  berbentuk  artikel  dengan  judul “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemilik  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Terjadinya  Sertipikat Ganda  (studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi)”. Adapun yang menjadikan rumusan permasalahan dalam artikel ini  yaitu  Apa  sebab  terjadinya  sertipikat  ganda  pada  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jambi dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat  terjadinya  sertipikat  ganda  pada  kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No.  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi  dan penyelesaian sengketa pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  tipe  penelitian yuridis  empiris.  Maksudnya  adalah  mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat  ganda  (studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi).
Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian dengan cara, yaitu :
a. Wаwаncаrа, yaitu Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih  dahulu  dengan  memakai  pedoman  wawancara  yang  dibuat  terlebih dahulu oleh penulis.
b. Studi  dokumen,  yaitu  penelitian  dengan  mempelajari  data  yang  diperoleh  dari studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi.
Populasi  dalam  penelitian  artikel  ini  adalah  masyarakat  yang  pernah  terlibat sengketa pertanahan yang dilakukan pada tahun 2019 di Kota Jambi yaitu sebanyak 24 (dua  puluh  empat)  kasus,  dan  dijadikan  sampel  yaitu  sengketa sertipikat  ganda  hak milik  atas  tanah  yaitu  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  442/Paal  Lima  gambar  situasi Nomor  278/1983  tanggal  09  Maret  1983  atas nama  sdr.  Wely  Leman  Nirsan.  Untuk informan  dilakukan  wawancara  dengan  Informan  dari  pihak  Pimpinan  Kantor Pertanahan Kota Jambi sebanyak 2 (dua) orang.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif yaitu  data yang tersedia baik  primer  maupun  data  sekunder  yang  dikumpulkan.  Hasil  yang  diperoleh  ini
disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  menggambarkan  sesuatu  kenyataan  yang terjadi perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat  terjadinya  sertipikat ganda  (studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi).

## B. Pembahasan
1. Penyebab  Terjadinya  Sertipikat  Ganda  pada  kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi
Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  kerja yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diatur dalam Lampiran  kedua  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun 2010  Tentang Standar  Pelayanan dan  Pengaturan  Pertanahan,  maka untuk  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sporadik  atau  permintaan  pihak  yang berkepentingan  maka  harus  memenuhi  prosedur  antara  lain  ialah:  Pendaftaran pertama  kali  oleh  pemohon  diawali  dengan  persiapan  pemohon  untuk  berkas pendaftaran  tanah  di  loket  pendaftaran  Kantor  Pertanahan.  Achmad  Zakki mengemukakan:  Adapun  formulir-formulir  yang  harus  diisi  oleh  pemohon berdasarkan informasi dari kantor desa/kelurahan dimana objek tanah berada, antara lain:
a. Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan kota/kabupaten
b. Surat penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah
c. Surat pernyataan telah memasang tanda bata
d. Surat keterangan riwayat tanah
e. Surat keterangan tidak dalam sengketa
f. Surat permohonan penegasan konversi
g. Kutipan buku letter C desa
h. Surat pernyataan menerima beda luas dan beda batas
Selain mengisi formulir di atas pemohon juga wajib menyertakan  Selain mengisi formulir di atas pemohon juga wajib menyertakan persyaratan lain berupa surat kuasa apabila dikuasakan, identitas diri atau kartu tanda penduduk (KTP) asli dan fotocopy KTP  yang  dilegalisir  sesuai  aslinya,  Identitas  tanah  berupa verponding Indonesia (Petuk  Pajak  Bumi  atau  girik)  atau  fotocopy  letter  C  yang  telah  dilegalisir  sesuai dengan aslinya oleh kepala desa dan SPPT PBB tahun berjalan. 1
Berdasarkan  syarat-syarat  berikut  ini  penjelasan  dari  masing- masing  poin,
1 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi
yaitu:  Identitas  pemohon,  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  menunjukan nama, alamat, pekerjaan, nomor kartu tanda penduduk dari pemohon yang di fotocopy sesuai  keperluan  dan  dilegalisir  sesuai  alamat  identitas  pemohon.  Kartu  Tanda Penduduk harus yang masih berlaku pada saat melakukan pendaftaran tanah pertama kali.  Fotocopy  dan  legalisir  oleh  Lurah  yang  bersangkutan  bertujuan  untuk menghindari  kecurangan  dalam  proses misalnya pemalsuan identitas. Identitas tanah berupa  kutipan  letter  C  diisi  pada formulir  yang  telah  disediakan  didalam  blanko permohonan pengakuan hak oleh lurah di mana tanah yang akan didaftar berada.
Letter  C  berupa  buku  besar  yang  berisi  tentang  daftar  tanah  diwilayah  atau Kelurahan  tertentu  yang  hanya  dikuasai  oleh  lurah  bersangkutan,  dokumen Letter  C merupakan  dokumen  rahasia  yang  tidak  sembarang  orang  boleh  memakai  ataupun melihat.  Dalam  hal  ini  kutipan  atau  fotocopy  letter  C  harus  dilegalisir  Lurah  berisi tentang  jenis  tanah,  nomor  buku  letter  C,  nomor  persil,  kelas, luas, keterangan serta nama pemilik tanah berdasar buku letter c tersebut. Achmad Zakki mengemukakan:
Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan dimana objek tanah  yang  bersangkutan  berada.  Di  dalam  surat  permohonan ini pemohon harus mengisi identitas diri dan identitas tanah serta mengisi dalam hal apa permohonan ini diajukan. Surat permohonan ini diajukan beserta lampiran-lampiran yang telah dijelaskan diatas. Surat keterangan riwayat tanah dibuat dan dilegalisir oleh kepala desa atau lurah bersangkutan dengan mengacu pada buku letter C serta informasi dari masyarakat sekitar tentang tanah yang akan disertifikatkan. Berisi tentang asal usul  kepemilikan  tanah  sebelum  tahun  1960  dan  sesudah  tahun  1960  yang menjelaskan  tentang  nomor  buku  letter  C,  nomor  Petok  D,  jenis  dan  kelas  tanah, luas tanah dan tertulis atas nama siapa. 2
Lebih lanjut Achmad Zakki mengemukakan:
Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat oleh pemohon pada lembar formulir yang telah  disediakan didalam blanko  permohonan pengakuan hak berisi tentang  identitas  pemohon  mulai  dari  Nama  Umur,  Pekerjaan,  Nomor  KTP,  dan Alamat pemohon serta menjelaskan letak tanah mulai terletak di jalan apa, RT/RW, Desa/Kelurahan mana dan dipergunakan untuk apa. Selain identitas pemohon dan identitas  tanah  tidak  lupa  harus  mencantumkan  batas-batas  tanah  sebelah  utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat. 3
Pada  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  dan  berita  acara  kesaksian  bidang  tanah selain tanda tangan pemohon harus menyertakan saksi-saksi sebanyak dua orang beserta tanda tangan saksi pada pojok kiri bawah dan mengetahui kepala desa atau lurah dimana
2 Wawancara  Achmad  Zakki,  Kasi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kota Jambi,
3 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
letak  tanah  yang  bersangkutan  dan  tidak  ketinggalan  menyertakan  materai  Rp.  6000. Surat  Pernyataan  telah  memasang  tanda  batas  oleh  pemohon  berisi  tentang  identitas pemohon  serta  identitas  tanah  serta  menyatakan  telah  memasang  tanda  batas  bidang tanah yang terbuat dari pipa besi / pipa paralon / kayu / tugu beton / tembok / dan lain- lain.  dan  pada  pemasangan  tanda  batas  tersebut  tidak  ada  keberatan  dari  para  pemilik tanah  yang  berbatasan  disertai  nama  dan  tanda  tangan  atas  persetujuan  tanda  batas tersebut oleh pemilik yang berbatasan lalu ditandatangani juga oleh pemohon dan disertai materai sebesar Rp. 6000. 4
Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak  Bumi  Bangunan  tahun  berjalan  yang didapat  dari  kelurahan  dimana  letak  objek  pajak  berada  dan  berisi  nama  serta  alamat wajib  pajak.  SPPT  PBB  ini  dikeluarkan  oleh  dinas  perpajakan  melalui  kelurahan  dan disebar  oleh  kepala  dusun  kepada  wajib  pajak.  SPPT  PBB  ini  dikeluarkan  pemerintah berdasarkan buku letter C yang ada di kantor desa ataupun kantor kelurahan dimana letak objek pajak berada. Surat Pernyataan bahwa tanah yang dimohon tidak dalam sengketa, tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, tidak terkena UU No. 5 Tahun 1960 dan tidak absentee. Berisi keterangan mengenai riwayat tanah berupa hak tanah sebelum tanggal 24-9-1960 dan sesudah tahun 1960, letak tanah dan sebagainya, batas-batas tanah harus  menyebutkan  batas  utara,  selatan,  timur  dan  barat,  luas  tanah  serta  jenis  tanah. Surat pernyataan ini dibuat oleh  kepala desa atau  lurah  dan ditandatangani oleh  kepala desa atau lurah yang bersangkutan. Surat Pernyataan menerima beda luas dan beda batas dibuat oleh pemohon dengan menyertakan identitas pemohon dan identitas tanah. Pada surat  pernyataan  ini  pemohon  harus  mencantumkan  luas  tanah  sebelum  di  ukur  dan setelah  diukur  oleh  petugas  BPN  dan  menyertakan  persetujuan  batas  bidang  tanah tetangga yang bersebelahan lengkap dengan nama dan  tanda tangan para tetangga serta tanda tangan pemohon dilengkapi dengan materai. 5
Setelah  formulir-formulir  tersebut  lengkap  terisi  maka  pemohon  mengajukan pendaftaran  tanah  pada  kantor  pertanahan  di  loket  II  yang  telah  disediakan  untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah setelah Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau  kota melalui  loket  II  (Pelayanan  penerimaan berkas-berkas permohonan pendaftaran hak). Dari Loket II pemohon akan diarahkan pada loket  III  yaitu  loket  bendahara  dan  membayar  biaya-biaya  yang  telah  ditetapkan  Badan pertanahan  Nasional.  Pada  loket  III  yaitu  bendahara  khusus  penerimaan,  pemohon
4 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
5 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
diwajibkan  untuk  membayar  biaya-biaya  sesuai  ketetapan  Badan  Pertanahan  Nasional antara lain:
1. Biaya pendaftaran
2. Biaya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah
3. Biaya pengukuran
4. Biaya transport pengukuran
5. Biaya panitia A/tim peneliti tanah
6. Biaya transport panitia A. 6
Besaran  biaya-biaya  dipengaruhi  oleh  letak  objek  tanah  dengan  kantor  BPN,  luas objek tanah serta kelas objek tanah. Setelah pemohon membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemohon mendapat bukti pembayaran lalu pemohon  dapat  menunggu  terbitnya  sertifikat  hak  milik  tanah  dalam  tempo  sekurang kurangnya 60 hari setelah proses permohonan dan pengukuran tanah selesai diserahkan ke  Kantor  Pertanahan.  Adapun  secara  rinci  daftar  isian  yang  harus  dilengkapi sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  Jo.  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Bab  V  Penyelenggaraan  Tata  Usaha Pendaftaran.
Achmad Zakki mengemukakan:
Sementara  pemohon  dalam  proses  menunggu  sertifikat  tanahnya,  proses pendaftaran  tanah  akan  tetap  terus  berlangsung  yang  akan  dilakukan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  yaitu  pengelolaan  dan  penelitian  data  yuridis.  Pengelolaan  dan penelitian data yuridis ini adalah pihak Badan Pertanahan Nasional mengelola dokumen- dokumen yang pemohon serahkan kepada BPN dan pihak BPN meneliti apakah  lengkap dokumen-dokumen tersebut lalu pihak BPN melakukan survey ke lapangan tempat objek berada.  Survey  ke  lapangan  tempat  objek  berada  dan  pengukuran  hanya  dapat dilaksanakan  apabila  berkas  pendaftaran  telah  lengkap  dan  tidak  ada  yang  ditolak  oleh pihak  BPN,  sehingga  dari  proses  tersebut  akan  diterbitkan  surat  tugas  kepada  petugas pengukuran untuk survey lapangan. 7
Arsiendy mengemukakan:
6 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
7 Wawancara  Achmad  Zakki,  Kasi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
Survey lapangan yang dimaksud dalam hal ini, untuk mengetahui apakah tanah yang hendak  didaftarkan  oleh  pemohon  telah  pernah  terdaftar  sebelumnya  atau  sebelah menyebelahnya telah memiliki hak sehingga sebelum turun ke pelaksanaan pengukuran, data-data pendukung tersebut telah lengkap dan mempersiapkan peralatan pengukuran. 8 Selanjutnya pihak BPN melakukan Pengukuran Bidang Tanah dan Pembuatan Surat Ukur. Bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ditetapkan  batasbatasnya  diukur  dan  selanjutnya dipetakan  dalam  peta  dasar  pendaftaran.  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  bagi pendaftaran  tanah,  bidangbidang  tanah  yang  akan  dipetakan  diukur  setelah  ditetapkan tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
Dalam  penetapan  batas-batas  bidang  tanah  pada  pendaftaran  tanah  secara sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  diupayakan  penataan  batas berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  berkepentingan.  Penempatan  tanda-tanda batas  termasuk  pemeliharaannya,  wajib  dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan. 9 Setelah  data-data  terkumpul  panitia  A  melakukan  identifikasi  bukti pemilikan  atau  penguasaan  dengan  kenyataan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  lalu panitia  A  menarik  kesimpulan  melalui  kepala  seksi  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah. Berdasarkan  kesimpulan  kepala  seksi  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  maka diadakanlah  pengumuman  bidang  tanah  di  kantor  Pertanahan  dan  Kantor  Desa  dimana objek  tanah  yang  bersangkutan  berada  selama  60  (enam  puluh)  hari  berturut-turut. Apabila  diantara  60  hari  tersebut  terdapat  sanggahan  terhadap  objek  tanah  yang  akan didaftar maka pihak BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat karena sanggahan tersebut merupakan sengketa tanah yang harus diselsaikan secara musyawarah kekeluargaan atau melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya apabila selama 60 hari pengumuman tidak ada sanggahan,  maka  pihak  BPN  akan  melakukan  penerbitan  sertifikat.  Sebelum  melakukan penerbitan sertifikat pihak Kantor Pertanahan melakukan pengonsepan, pengetikan serta penjilitan buku tanah dan sertifikat tanah yang akan diterbitkan.
Setelah  melakukan  pengonsepan,  pengetikan  serta  penjilitan  diserahkanlah  pada kepala  seksi  Hak  tanah  dan  pendaftaran  tanah  untuk  pengkoreksian  setelah  dilakukan pengkoreksian maka hal terakhir adalah tanda tangan kepala kantor Pertanahan dimana letak objek tanah yang bersangkutan berada. Didalam proses pendaftaran tanah pertama kali  ini  jangka  waktu  mulai  dari  saat  pemohon  pertama  kali  melakukan  pendaftaran
8 Wawancara  Arsiendy,  Staf  Pengukuran  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  tanggal  18  Januari 2021.
9 Wawancara  Arsiendy,  Staf  Pengukuran  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  tanggal  18  Januari 2021.
sampai dengan selesai adalah 98 hari. Akan tetapi didalam praktek lapangan jangka waktu dari pertama kali pemohonon mendaftar sampai dengan sertifikat pemohon jadi adalah 6 bulan – 1 tahun. Setelah sertifikat selesai maka pemohon akan menerima pemberitahuan dari kantor Pertanahan yang bersangkutan melalui kantor Kelurahan ataupun surat yang ditujukan  langsung  kepada  alamat  pemohon  sehingga  pemohon  dapat  segera  menerima sertifikat tersebut setelah menunjukkan bukti pembayaran di loket IV yakni penyerahan sertifikat.
Berdasarkan  rangkaian  prosedur  tersebut,  maka  jelaslah  sangat  penting  sebelum pengukuran  dilakukan  terlebih  dahulu  ditetapkan  batas-batas  tanah  yang  akan  diukur, atau  pengukuran  sebidang  tanah  harus  memenuhi  asas  “Kontradiktur  Delimitasi”.  Jika tidak demikian maka semua kelanjutan dari pekerjaan itu akan sia-sia. Pengukuran tidak dapat  dilaksanakan,  demikian  juga  pembuatan  peta-peta  serta  pembukuan  tanah,  lebih- lebih  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak  tentu  tidak  akan  diperbolehkan.  Dengan dijadikannya  asas  “Kontradiktur  Delimitasi”  sebagai  tahap  awal  pekerjaan  pengukuran, maka setiap pemilik tanah harus lebih dulu memasang tanda-tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanahnya. Tanda-tanda batas ini harus  disesuaikan  dan  memenuhi  syarat  menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997,  tentang  tanda-tanda  batas  tanah  hak  dalam  Pasal  21 bahwa: “tanda -tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.”
Ketentuan secara rinci kemudian  dijelaskan dalam Pasal 22 mengenai batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu. Dengan dipenuhinya tanda-tanda batas seperti disebutkan  di  muka  dan  ditempatkan  pada  tempat  yang  sebenarnya  dilakukanlah pengukuran. Kemudian Kantor Pertanahan akan menunjukkan luas batas-batas dan letak tanah itu sebagaimana mestinya dan pembuatan peta dan perhitungan luas tanah tersebut sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  di  lapangan.  Gambar  Situasi/Surat  Ukur  yang kemudian digunakan sebagian dari sertifikat tanah  tersebut. Setelah pemasangan tanda- tanda  batas,  pemohon  dan  pihak  yang  berbatasan  dengan  tanah  itu  akan  mengadakan kesepakatan untuk menetapkan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat dengan pemasangan  tanda-tanda  batas.  Setelah  penetapan  tanda  batas  dan  pemasangan  tanda batas,  pemohon  dan  pihak  yang  berbatasan  membuat  surat  keterangan  persetujuan penetapan  batas.  Selanjutnya  pemohon  mengajukan  permohonan  pengukuran  kepada Kantor  Pertanahan  dengan  menyertakan  surat  keterangan  persetujuan  penetapan  batas tersebut.  Berdasarkan  permohonan  ini,  Kepala  Seksi  Pendaftaran  Tanah  yang  bertindak
atas  nama  Kepala  Kantor  Petanahan  Kota  memerintahkan  petugas  ukur  untuk melaksanakan  pengukuran  obyek  tanah  yang  dimohon.  Pada  saat  petugas  ukur  akan melakukan  pengukuran,  pihak-pihak  yang  berbatasan  dan  pemohon  harus  hadir  dan menunjukan  batas-batas  tanahnya  sekaligus  memasang  tanda-tanda  batas  pada  batas yang telah disepakati.
Ukuran tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997. Setelah kegiatan pengukuran dan penepatan batas ini selanjutnya pihak yang berbatasan  menandatangani  lembar  isian  pendaftaran,  yaitu  lembar  gambar  ukur ( veldwerk )  sebagai  tanda  bukti  bahwa  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dipenuhi  pada  saat penetapan  batas  dan  pengukuran.  Selanjutnya  petugas  ukur  akan  membuat gambar/situasi surat ukur atas bidang tanah tersebut sesuai dengan letak, batas-batas dan luas tanah yang telah di ukur.
Hasil  penelitian  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ternyata pernah terjadi kasus penerbitan sertipikat ganda yang salah satunya menjadi objek penelitian skripsi ini yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima gambar situasi Nomor 278/1983 tanggal  09  Maret  1983  terletak  di  Desa  Paal  Lima  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi (sekarang kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Jambi) seluas seluas 5.922 M² atas nama sdr. Wely Leman Nirsan.
Menurut Bapak Achmad Zaki selaku Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi yang menjelaskan bahwa di Kantor Pertanahan Kota Jambi pernah terjadi kasus penerbitan sertipikat ganda yaitu pada tahun 2007 yang lalu dimana posisi Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai tergugat karena telah menerbitkan sertipikat cacat  hukum. 10 Achmad  Zaki  selaku  Kepala  Seksi  Sengketa,  Konflik,  dan  Perkara menjelaskan bahwa: “berdasarkan penelitian yang dilakuka n oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi  tumpang  tindih  sertipikat  hak  milik  tersebut  terjadi  karena  kesalahan  sewaktu dilakukan  pengukuran  di  mana  pihak  pemohon  sertipikat  salah  dalam  menunjukkan batas-batas obyek tanah, selain itu juga karena pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi belum pada  saat  itu  belum  memiliki  peta  pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh  di  daerah tersebut” 11 .
Untuk  lebih  memperjelas  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  sertipikat  ganda,
10 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
11 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
khususnya  di  Kota  Jambi  penulis  akan  melengkapi  dari  apa  yang  telah  diuraikan  dalam bab-bab  sebelumnya  dengan  menyajikan  kasus  adanya  sertipikat  ganda  yang  sampai  ke pengadilan.  Adapun  kasus  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan adalah  Putusan  Nomor  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi,  bahwa:  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 442/Paal Lima yang dimiliki sdr. Wely Leman Nirsan telah mempunyai kekuatan hukum tetap  berdasarkan  surat  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jambi  nomor  W5- U1/18/03/Hk.02/VII/2019  tanggal  23  Juli  2019  perihal  keterangan  terhadap  Putusan Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No.  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi  telah  diajukan banding  dengan  Putusan  Nomor:  17/Pdt/2010/PT  Jbi  dan  kasasi  Putusan  Nomor:  2969 K/Pdt/2010.
Terkait dengan kasus tersebut, Achmad Zaki selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, menjelaskan bahwa : “kasus sertipikat ganda tersebut tejadi karena dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor internnya adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kota Jambi di mana pejabat yang bersangkutan tidak memeriksa ada atau tidaknya sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan sebelumnya di atas obyek tanah tersebut sehingga terjadi tumpang tindih. Selain itu pejabat Kantor Pertanahan Kota Jambi juga kurang teliti dalam memeriksa data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah tersebut.  Sedangkan  faktor  eksternnya  adalah  adanya  itikad  tidak  baik  dari  para  pihak yang  secara  sengaja  melakukan  kesalahan  penunjukan  batas-batas  saat  pengukuran sehingga terjadi kesalahan letak dan batas obyek pengukuran”. 12
Sertipikat  Ganda  adalah  sertipikat-sertipikat  yang  menguraikan  satu  bidang  tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertipikat atau  lebih  yang  berlainan  datanya.  Hal  semacam  ini  disebut  pula  “Sertipikat  Tumpang Tindih  ( overlapping )”,  baik  tum pang  tindih  seluruh  bidang  maupun  tumpang  tindih sebagian dari tanah tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka  secara garis  besar dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu:
1. Kantor Pertanahan Kota Jambi
a. Kesalahan dalam pengukuran
b. Pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya
c. Kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis
2. Para Pihak
12 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
a. Salah menunjuk batas tanah
b. Domisili salah satu pihak di luar kota
Sertipikat  ganda  sering  terjadi  di  wilayah-wilayah  yang  masih  kosong,  belum dibangun dan di daerah perbatasan kota di mana untuk lokasi tersebut belum ada peta- peta  pendaftaran  tanahnya.  Sertipikat  ganda  dapat  terjadi  karena  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Pada  waktu  dilakukan  pengukuran  ataupun  penelitian  di  lapangan,  pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah;
2. Adanya  surat  bukti  atau  pengakuan  hak  dibelakang  hari  terbukti  mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi;
3. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia Peta Pendaftaran Tanahnya.
4. Kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah sengketa harta warisan yaitu  oleh  pemilik  sebelum  meninggalnya  telah  dijual  kepada  pihak  lain  (tidak diketahui oleh anak-anaknya) dan telah diterbitkan sertipikat atas nama pembeli, dan  kemudian  para  ahli  warisnya  mensertipikatkan  tanah  yang  sama,  sehingga mengakibatkan  terjadi  sertipikat  ganda,  karena  sertipikat  terdahulu  ternyata belum dipetakan. 13
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dan  jika  dikaitkan  dengan  kasus  sertipikat  ganda yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Jambi maka hanya satu hal yang tidak termasuk dalam  faktor  penyebab  sertipikat  ganda  yaitu  hal  yang  menyatakan  bahwa  kasus penerbitan  lebih  dari  satu  sertipikat  atas  sebidang  tanah  dapat  pula  terjadi  atas  tanah warisan karena munculnya sertipikat ganda tersebut bermula dari  utang-piutang. Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi yang telah disebutkan penulis di atas juga sesuai dengan beberapa hal yang diungkapkan oleh Achmad Zaki yang berpendapat bahwa terjadinya sertipikat ganda dapat dipengaruhi oleh faktor antara lain:
1. Tidak  dilaksanakannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan pelaksanaannya  secara  konsekuen  dan  bertanggungjawab  di  samping  masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Kurang  berfungsinya  aparat  pengawas  sehingga  memberikan  peluang  kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan
13 Wawancara  dengan  Achmad  Zakki,  Kasi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya.
3. Ketidaktelitian  pejabat  Kantor  Pertanahan  dalam  menerbitkan  sertipikat  tanah yaitu  dokumen-dokumen  yang  menjadi  dasar  bagi  penerbitan  sertipikat  tidak diteliti  dengan  seksama  yang  mungkin  saja  dokumen-dokumen  tersebut  belum memenuhi  persyaratan  sebagaimana  ditentukan  oleh  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  yaitu dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima yang dimiliki sdr. Wely Leman Nirsan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi  nomor  W5-U1/18/03/Hk.02/VII/2019  tanggal  23  Juli  2019  perihal  keterangan terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Perdata  No.  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi telah diajukan banding dengan Putusan Nomor: 17/Pdt/2010/PT Jbi dan kasasi Putusan Nomor: 2969 K/Pdt/2010.
Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan hak atas tanah di wilayah  Pengadilan  Negeri  Jambi  pada  Putusan  Nomor:  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi,  dapat dianalisis  dari  aspek  pertimbangan  yuridis,  aspek  pertimbangan  fakta  persidangan  dan pertimbangan sosiologis, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Aspek yuridis
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:
a. Pasal 35 Ayat (1), (3) dan (4) yaitu :
Ayat  (1)    “Dalam  hal  tanah  merupakan  obyek  hak  tanggungan  atau  tanah  telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf b dan huruf c, maka dilakukan pemberitahuan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak  lain  tersebut”. Ayat  (3)      “Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1)  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  kepada  pemegang  hak  tanggungan atau  pihak  lain  mengenai  rencana  pelaksanaan  keputusan  dalam jangka  waktu  30 (tiga puluh) hari”. Ayat (4) “Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  berakhir,  Kepala  Kantor  Pertanahan  melanjutkan  proses penyelesaian Sengketa dan Konflik, kecuali terdapat sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan atau lembaga penegak hukum lainnya”.
b. Pasal 49 Ayat (1) dan (2) huruf b menyatakan :
1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2) Amar  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan,  pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau pembatalan  penetapan  tanah  terlantar  antara  lain:    menyatakan  batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
c. Pasal 54 menyatakan:
"Setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53,  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Menteri  memerintahkan  pejabat  yang bertanggungjawab  dalam  menangani  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  untuk melakukan:
1) melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
2) melakukan paparan, apabila diperlukan; dan
3) menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara;
d. Pasal 56 Ayat 1) dan 2) huruf a dan b menyatakan:
1) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.
2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) meliputi:
3) Kepala Kantor Pertanahan,dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan  pemberian  hak,        pembatalan        hak        yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
4) Kepala  Kantor  Wilayah  BPN,  dalam  hal  keputusan  konversi/penegasan- pengakuan. pemberian hak,    pembatalan    hak   yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
e. Pasal 58 Ayat 1 menyatakan:
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
1) Aspek pertimbangan fakta persidangan
Bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Tanggal  15  Desember 2009  Nomor  43/Pdt.G/2009/PN.Jbi  jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi Tanggal  17  Juni  2010  Nomor  17/Pdt/2010/PT.JBI  jo  Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2969K/Pdt/2010  Tanggal    29  April  2011  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijdsde)  berdasarkan
Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor W5- U1/18/03/Hk.02/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Keterangan terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN.Jbi berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut:
a. Bahwa  dari  bukti  P-4,  yaitu  Berita  Acara  Rekontruksi  SHM  No.442/Paal Lima  tanggal  29  Januari  2008  dan  hasil  pemeriksaan  setempat  terhadap objek  sengketa  dalam  perkara  ini,  yang  terletak  di  RT.07,  Kelurahan  Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kola Jambi, yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Nopember 2009 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak,  telah  ditemukan  fakta  bahwa  benar  yang  menjadi  objek  sengketa dalam perkara ini adalah tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No.442 tersebut,  dan  tanah  tersebut  telah  dikuasai  oleh  Tergugat  I,  Tergugat  II, Tergugat  III,  Tergugat  IV  dan  Tergugat  V,  dimana  diatas  tanah  yang dikuasai Tergugat I s/d V tersebut ada berdiri bangunan rumah, sedangkan tanah  yang  dikuasai  oleh  Tergugat  V  tersebut  masih  dalam  keadaan kosong”.
b. Bahwa  dan  bukti  berupa  putusan  Akta  Perdamaian    Pengadilan    Negeri Jambi    Nomor      17/Pdt.G/1979/PN.Jbi      tanggal  17  September  1979  dan keterangan  dari  saksi-saksi  yang  diajukan  Tergugat  I  s/d  V  tersebut, Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Tergugat  I  s/d  V  tidaklah  dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh  Tergugat I  s/d V tersebut merupakan   bagian   dari   tanah   sengketa   dalam   putusan  Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jambi No.17/Pdt.G/1979/PN.Jbi tanggal 17 September  1979,  sebagaimana  yang  telah  didalilkan  oleh  Tergugat  I  s/d Tergugat V sebagai dasar untuk memiliki tanah- tanah tersebut”.
c. Bahwa selanjutnya dari bukti T.I, yaitu SHM No. 1608 tanggal 15 Oktober 1998, yang diajukan oleh Tergugat I, bukti.III-2, yaitu SHM No.2131 tanggal 26  Pebruari  2002  dan  bukti  T.III-4,  yaitu  Buku  Tanah  SHM  No.  1968 tanggal 14 Maret 2001, yang diajukan oleh tergugat III serta bukti T.VI-1, yaitu Bukti Tanah SHM No. 1967 tanggal 14 Maret 2001, bukti T. VI-3, yaitu Butu  Tanah  SHM  No.  1608  tanggal  15  Oktober  1998,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  bukti-bukti  tersebut  juga  tidak  dapat  untuk melumpuhkan  SHM  No.  442  (bukti  P-1)  yang  telah  diajukan    oleh Penggugat,      karena    tanggal  pengeluaran    atau  penerbitan  SHM  No.  442 (bukti  P-1)  tersebut  ternyata  lebih  dahulu  dari  tanggal-tanggal pengeluaran  atau  penerbitan  dari  SHM  No.1608,  SHM  No.2131,  SHM  No. 1968 dan SHM No. 1967 tersebut”.
d. Bahwa  terhadap  bukti  T.IV-1,  yaitu  Surat  Keterangan  Berusaha No.17.Kp.1/1977 tanggal 20 September 1977,  yang diajukan oleh Tergugat
IV,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  bukti  tersebut  tidak  dapat untuk  melumpuhkan  SHM  No.442  (bukti  P-1)  yang  telah  diajukan  oleh Penggugat, dikarena bukti T.IV-1 tersebut, bukanlah merupakan bukti yang sah  uuntuk  kepemilikan    rumah,      tetapi    hanya    merupakan    surat keterangan  untuk mengusahakan tanah”.
Bahwa  Sdr.  Wely  Leman  Nirsan  sebagai  pihak  yang  dimenangkan,  dimana  amar putusannya yang pada intinya menyatakan "Menyatakan demi hukum tanah seluas 5.922 M 2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 442 adalah hak milik Penggugat dan menyatakan Sertipikat Hak Milik No.1608/Paal Lima,  GS No.3759/1998, Luas 974 M 2 , Sertipikat Hak Milik  No.  1967/Paal  Lima,  SU  No.152/Plm/2002.  Luas  493  M 2 ,  Sertipikat  Hak  Milik No.2131/Paal  Lima,  SU  No.257/Plm/2002,  Luas  474  M 2 ,  Sertipikat  Hak  Milik No.1968/Paal  Lima,  SU  No.153/PIm/2002,  Luas  500  M 2 ,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

## 3. Aspek pertimbangan sosiologis
Bahwa  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  telah  melaksanakan  pemeriksaan  lapangan dengan  Surat  Tugas  tanggal  04  September  2019  Nomor  344/ST-15.71/IX/2019  yang dituangkan  dalam  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Lapangan  Perkara  Nomor 45/BAHPLP/IX/2019 tanggal 05 September 2019 dengan hasil sebagai berikut:
1. Kondisi  fisik  di  lapangan  saat  ini  terdapat  1  (satu)  unit  bangunan  ramah  semi permanen beserta pagar kayu yang mengelilingi rumah yang ditempati oleh Sdr. Auw Ting Hui terletak di sebelah Utara dari Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima  yang  tidak  dilakukan  eksekusi  berdasarkan  kesediaan  dari    Sdr.  Wely Leman Nirsan selaku Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Tahun 2016;
2. Bahwa  diatas  sebagian  bidang  tanah  tersebut  berupa  tanah  kosong  dan  semak belukar  serta  terdapat  pohon  Jambu  Biji,  pohon  Pisang,  pohon  Kelapa,  Pohon Cermai dan Tebu;
3. Bahwa terdapat puing bekas pondasi rumah (beton) yang dieksekusi;
4. Bahwa penguasaan saat ini oleh Sdr. Wely Leman Nirsan dengan dipasang pagar beton disekeliling tanah dimaksud.
Jika  dikaitkan  dengan  tahapan-tahapan  proses  pendaftaran  tanah  di  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi,  maka  letak  kesalahan  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas adalah pada saat pengukuran dan pemetaan obyek  tanah  sengketa  di  mana  dalam  hal  penetapan  batas-batas  bidang  tanah  tidak dihadiri  oleh  pihak-pihak  yang  tanahnya  berbatasan  dengan  obyek  pengukuran  atau setidaknya  telah  mendapat  persetujuan  dari  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang
berbatasan. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Jambi tidak meneliti kebenaran data fisik dan  data  yuridis  khususnya  mengenai  riwayat  tanah  tersebut,  sehingga  menyebabkan cacat hukum administrasi, yaitu adanya kesalahan objek hak. Hal ini melanggar ketentuan Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999, tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan. Oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,  maka  sudah  sewajarnya  sertipikat  objek  sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.
Selanjutnya  dalam  menguji  pokok  permasalahan  tersebut  di  atas,  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  bukti-bukti  dan  fakta-fakta  yang  relevan  dengan  sengketa , dengan  mempedomani  ketentuan  hukum  yang  terkait  sebagai  dasar  pengujian (tootsinggrounden), khususnya  yang  berhubungan  dengan  proses  pendaftaran  tanah, Peraturan  Pemerintah  Nomor: 24  Tahun 1997 serta  peraturan  pelaksanaan  lainnya  dan hal yang sangat mendasar yang perlu terlebih dahulu dibuktikan dalam kaitannya dengan sertipikat  objek  sengketa  adalah  dimana  letak  objek  tanah,  dengan  batas-batas  yang disebutkan dalam sertipikat sebagaimana telah disebutkan di atas.
Selanjutnya  untuk  rnencari  kebenaran  materiel  dalam  perkara , khususnya  untuk membuktikan letak objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa, dilakukan pemeriksaan/sidang  di  tempat (Plaat  Opname) dilokasi  tanah  yang  tersebut  dalam sertipikat objek sengketa. Pemeriksaan/sidang setempat tersebut yang juga dihadiri oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Jambi yang melakukan tugas pengukuran saat proses permohonan sertipikat objek sengketa. Dalam kasus  ini  ditemukan  fakta  bahwa  objek  tanah  yang  tersebut  dalam  sertipikat  objek sengketa berada sama dan atau tumpang tindih dengan lokasi tanah yang tersebut dalam Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima, Auw Ting Hui sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Paal Lima dan Doddy Sarwadi, pemegang sertipikat hak milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor 1968/Paal Lima.
Berdasarkan  bukti  berupa  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  442/Paal  Lima  gambar situasi  Nomor  278/1983  tanggal  09  Maret  1983  terletak  di  Desa  Paal  Lima  Kecamatan Telanaipura Kota Jambi (sekarang kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Jambi), telah dapat membuktikan bahwa sdr. Wely Leman Nirsan adalah masih pemilik yang asli atas objek  tanah  yang  juga  tercantum  dalam  sertipikat  objek  sengketa.  Untuk  memperkuat fakta  hukum  tersebut,  sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam  pertimbangan  hukum sebelumnya,  di  persidangan  telah  didengar  keterangan  di  bawah  sumpah  dari  petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Jambi yang melakukan pengukuran objek tanah, baik
objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa maupun objek tanah milik sdr. Wely Leman Nirsan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima yang kemudian  keterangan  saksi  dari  BPN  tersebut  membenarkan  dan  mengakui  bahwa pengukuran objek tanah dalam Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal  Lima,  Auw  Ting  Hui  sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1967/Paal  Lima  dan  Doddy Sarwadi, pemegang sertipikat hak milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor  1968/Paal  Lima,  lokasinya  sama  dengan  objek  tanah  dalam  Sertipikat  Hak  Milik Nomor 442/Paal Lima.
Berdasarkan bukti tersebut, dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi telah  mengakui  kekeliruannya  dalam  menerbitkan  sertipikat  objek  sengketa,  oleh karenanya  berdasarkan  Pasal  100  UU  PTUN,  pengakuan  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi tersebut merupakan bukti mutlak dan merupakan fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan Kota  Jambi  telah  keliru  dalam  menerbitkan  sertipikat  objek  sengketa,  yang  tidak  perlu diuji lebih lanjut kebenarannya.
Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dapat dikemukakan bahwa Kantor Pertanahan Kota  Jambi dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa  terbukti  telah  melanggar  pasal-pasal  .dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997,  antara  lain  Bab  III,  Bagian  Keempat,  tentang  Pelaksanaan  Pendafataran Tanah, Pasal 11 dan 12, Bab IV, Bagian Kedua, tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik, Pasal 14 s/d Pasal 18, Bagian Ketiga tentang Pembuktian Hak dan Pembukuannya, khususnya  Pasal  24  yang  mengatur  tentang  Pembuktian  Hak  Lama,  yaitu  Kantor Pertanahan Kota Jambi telah tidak cermat dalam rnemproses permohonan hak dari pihak tergugat,.
Selanjutnya tindakan Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa juga terbukti telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN,  khususnya  Asas  Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, karena tindakan Kantor Pertanahan Kota  Jambi  di  dalam  menerbitkan  Sertipikat  objek  sengketa  telah  menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa,  di  samping  itu juga  telah  membuktikan  bahwa  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi tidak  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya,  sehingga  kemudian  produk  keputusan yang dikeluarkannya menjadi tidak akuntabel.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena telah  terbukti
Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dalam  menerbitkan  sertipikat  objek  sengketa  telah melanggar  peraturan  perundangan-undangan  dan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka cukup alasan hukum untuk  menyatakan  batal  Sertipikat  atas  nama  Irawan  S,  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 1608/Paal  Lima,  Auw  Ting  Hui  sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1967/Paal  Lima  dan  Doddy Sarwadi, pemegang sertipikat hak milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor 1968/Paal Lima yang dijadikan objek dalam sengketa , dan oleh karenanya dapat diperintahkan  dan  atau  diwajibkan  terhadap  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  untuk mencabut Sertipikat in litis.
Dengan  telah  dinyatakan  batal  sertipikat  objek  sengketa , maka  dalil-dalil  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi  dan  Irawan  S,  Auw  Ting  Hui  dan  Doddy  Sarwadi  tidak  terbukti kebenarannya,  dan  sebaliknya  dalil-dalil  sdr.  Wely  Leman  Nirsan  secara  yuridis  telah terbukti  kebenarannya,  dan  oleh  karenanya  gugatan  sdr.  Wely  Leman  Nirsan  dalam sengketa  patut  dikabulkan.  Dan  dengan  telah  dikabulkannya  gugatan  sdr.  Wely  Leman Nirsan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 UU PTUN, Kantor Pertanahan Kota Jambi dan Irawan S, Auw Ting Hui dan Doddy Sarwadi, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya  sertipikat ganda  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  yaitu:  Adanya  itikad  tidak baik dari pemohon Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima,  Auw  Ting  Hui  sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1967/Paal  Lima  dan  Doddy  Sarwadi, pemegang  sertipikat  hak  milik  Nomor  2131/Paal  Lima  dan  Sertipikat  hak  milik  Nomor 1968/Paal Lima; adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis yang dalam hal ini kesalahan tersebut  dalam  bentuk  kekeliruan  pengukuran  dan  pemetaan  obyek;  selain  itu,  juga dikarenakan  belum  adanya  peta  pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh  di  daerah  obyek tanah tersebut; dan yang terakhir adalah karena domisili salah satu atau beberapa pihak yang berkepentingan berada di luar kota.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Hak  Atas  Tanah  Akibat Terjadinya  Sertipikat  Ganda  pada  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi Perkara  Perdata  No.  43/Pdt.G/2009/PN  Jbi  dan  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah  Akibat  Terjadinya  Sertipikat  Ganda  pada  kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Sebagai Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat  terjadinya  sertipikat  ganda  di  Kantor Pertanahan Kota Jambi, Achmad Zaki selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik, dan Perkara menjelaskan bahwa ada beberapa upaya konkret yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi, yaitu:
1. Dengan  melakukan  program  komputerisasi  peta  pendaftaran  tanah  sehingga  dari program  tersebut  dapat  diketahui  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  bersertipikat. Akan tetapi, program tersebut saat ini masih terkendala biaya yang mahal sehingga pelaksanaannya baru bisa dilakukan secara bertahap desa demi desa;
2. Melalui  penertiban  proses  pendaftaran  tanah  yang  diantaranya  adalah  dengan sebisa mungkin penunjukan batas dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan menyertakan  para  pihak  yang  tanahnya  berbatasan  dengan  tanah  obyek pengukuran. Selain itu, yang terpenting adalah pada saat proses pengumpulan dan penelitian  data  yuridis  dan  data  fisik  bidang  tanah  harus  benar-benar  diteliti kebenarannya  terutama  mengenai  riwayat  tanahnya.  Sehingga  tidak  terjadi kesalahan dalam hal data fisik dan data yuridis tanah. Setelah itu mengenai data fisik dan data yuridis tanah harus diumumkan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan letak tanah yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  keberatan  dan  hendaknya, pengumuman juga dilakukan melalui media massa sehingga bisa menjangkau para pihak yang berdomisili di luar kota. Sehingga jika terjadi keberatan atas data fisik dan atau data yuridis atas tanah dapat diselesaikan sedini mungkin;
3. Melalui penertiban administrasi desa yang berkaitan dengan informasi tanah Selain  itu,  Sulestari  selaku  PPAT/Notaris  di  Kota  Jambi  juga  menjelaskan  bahwa:
“untuk mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda di kemudian hari adalah dengan menjalankan proses penerbitan sertipikat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  terutama  dalam  hal pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah  karena  seringkali  sengketa  pertanahan terjadi karena terjadi kesalahan dalam hal batas-batas tanah. Salah satunya adalah dengan penetapan batas-batas tanah harus benar-benar disetujui oleh para pihak yang tanahnya berbatasan”.
Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  oleh  penulis  di  atas,  maka  dapat  diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah  dilakukan oleh  Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mencegah  terjadinya  penerbitan  sertipikat  ganda  di  kemudian  hari  yaitu  dengan mengadakan  program  komputerisasi  peta  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  secara
bertahap;  kemudian  juga  dengan  melakukan  penertiban  dalam  hal  proses  pendaftaran tanah  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah;  selain  itu  juga  dengan  mengupayakan  penertiban  administrasi  di kelurahan terkait dengan informasi tentang tanah di setiap kelurahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  pertanahan  Kota  Jambi mekanisme  penanganan  sengketa  pertanahan  penyelesaiannya  diselenggarakan  melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan. Begitu juga yang telah dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Achmad Zaki selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik, yang menjelaskan bahwa: “Kantor Pertanahan Kota  Jambi  selalu  berupaya  menyelesaikan  sengketa  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui jalan musyawarah  terlebih  dahulu  yang dalam hal ini terwujud dalam suatu  upaya yang disebut  dengan  mediasi.  Dan  jika  jalan  mediasi  tidak  menemui  penyelesaiannya  maka akan diupayakan melalui jalur Peradilan”. 14
Berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi.
1. Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan fungsi Sub  Direktorat  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  pada  BPN,  Seksi  Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Penyelesaian melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Jambi, dilakukan melalui langkah-langkah:
a. Adanya pengaduan
Sengketa  hak  atas  tanah  timbul  karena  adanya  pengaduan  atau  keberatan  dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional,  di  mana  keputusan Pejabat  tersebut  dirasakan  merugikan  hak-hak  mereka  atas  suatu  bidang  tanah tertentu.  Dari  sengketa  sertipikat  ganda  yang  terjadi  di  kantor  Pertanahan  Kota Jambi  Achmad  Zaki,  selaku  Kepala  Seksi  sengketa,  Konflik,  dan  Perkara menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pengaduan  pertama  kali  adalah  dari  pihak sdr. Wely Leman Nirsan. 15
14 Wawancara  dengan  Achmad  Zakki,  Kasi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
15 Wawancara  dengan  Achmad  Zakki,  Kasi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
b. Penelitian dan pengumpulan data
Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang mengadakan penelitian terhadap  data/administrasi  maupun  hasil  di  lapangan/fisik  mengenai penguasaannya  sehingga  dapat  disimpulkan  pengaduan  tersebut  beralasan  atau tidak untuk diproses lebih lanjut.
c. Pencegahan (mutasi)
Mutasi  tidak  boleh  dilakukan  agar  kepentingan  orang  atau  badan  hukum  yang berhak  atas  tanah  yang  disengketakan  tersebut  mendapat  perlindungan  hukum. Apabila  dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian  dapat  dilakukan  pemblokiran  atas  tanah  sengketa  atau  dilakukan pencegahan/penghentian  sementara  terhadap  segala  bentuk  perubahan  (mutasi) tanah sengketa.
d. Musyawarah
Penyelesaian  melalui  cara  musyawarah  merupakan  langkah  pendekatan  terhadap para  pihak  yang  bersengketa,  seringkali  menempatkan  pihak  instansi/Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini, sehingga diperlukan  sikap  tidak  memihak  dan  tidak  melakukan  tekanan-tekanan,  justru mengemukakan cara penyelesaiannya.
e. Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan oleh Kepala BPN.
Berdasarkan kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, yaitu dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi yang sebelumnya  pihak  sdr.  Wely  Leman  Nirsan  juga  telah  melakukan  gugatan  di Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  telah  terdaftar,  ternyata  sengketa  tidak  bisa terselesaikan  melalui  musyawarah.  Dengan  demikian  akan  diselesaikan  melalui Pengadilan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh sdr. Wely Leman Nirsan dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Penyelesaian Melalui Peradilan
Penyelesaian  ini  dilakukan  apabila  usaha-usaha  musyawarah  tidak  tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan  kembali  atas Keputusan Tata Usaha  Negara  yang  telah  dikeluarkannya  tidak dapat  diterima  oleh  pihak  yang  bersengketa,  maka  penyelesaiannya  harus  melalui Pengadilan.  Sementara  menunggu  Putusan  Pengadilan  sampai  adanya  putusan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  dilarang  bagi  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  terkait  untuk mengadakan  mutasi  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  untuk  menghindari
terjadi  masalah  dikemudian  hari  yang  menimbulkkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  yang berpekara  maupun  pihak  ketiga.  Untuk  itu  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  bidang pertanahan  yang  terkait  harus  menerapkan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik, yaitu  untuk  melindungi  semua  pihak  yang  berkepentingan  sambil  menunggu  adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).
Seperti  yang  diketahui  bahwa  sertipikat  hak  atas  tanah  dikatakan  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat,  hal  ini  berarti  bahwa  keterangan-keterangan  yang  tercantum  di dalam  sertipikat  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  sebagai  keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak  lain  dapat  membuktikan  sebaliknya  maka  yang  berwenang  memutuskan  alat pembuktian mana yang benar adalah Pengadilan. Hal itu juga dicantumkan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Terhadap sertipikat ganda, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan penelitian riwayat  tanah  maupun  peruntukannya,  dan  dengan  adanya  putusan  pengadilan  maka Badan  Pertanahan  Nasional  membatalkan  salah  satu  dari  sertipikat  tersebut.  Dalam  hal ini,  atas  kasus  sertipikat  ganda  yang  terjadi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  telah  ada surat  Penetapan  dari  PTUN  Jambi.  Yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  dengan permohonan pembatalan sertipikat atas tanah tersebut.
Achmad Zaki selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik, menjelaskan bahwa: setelah ada keputusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  akan  ditindaklanjuti dengan permohonan pembatalan sertipikat yang dinyatakan cacat hukum yang kemudian Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  akan  memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk:
1. Mencatat  batalnya  Sertipikat  atas  nama  Irawan  S,  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 1608/Paal  Lima,  Auw  Ting  Hui  sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1967/Paal  Lima  dan Doddy  Sarwadi,  pemegang  sertipikat  hak  milik  Nomor  2131/Paal  Lima  dan Sertipikat  hak  milik  Nomor  1968/Paal  Lima  pada  Buku  Tanah  dan  Daftar-Daftar Umum  lainnya  yang  ada  dalam    administrasi  pendaftaran  tanah  serta  mematikan Buku Tanah yang bersangkutan.
2. Menarik kembali dari peredaran Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima, Auw Ting Hui sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Paal Lima dan  Doddy  Sarwadi,  pemegang  sertipikat  hak  milik  Nomor  2131/Paal  Lima  dan Sertipikat  hak  milik  Nomor  1968/Paal  Lima  tersebut  dan  apabila  penarikan sertipikat tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara umum di Kota Jambi.
Berdasarkar  data-data  yang  diperoleh  oleh  penulis  di  atas,  maka  dapat  diketahui bagaimana penyelesaian terkait dengan kasus sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu melalui jalur peradilan. Hal ini dikarenakan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan  Kota  Jambi  melalui  musyawarah  tidak  berhasil.  Dan  setelah  ada  keputusan dari  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  akan  dilakukan pembatalan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi terhadap sertipikat yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan.

## B. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  penelitian  artikel  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  terjadinya  sertipikat  ganda  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut:
a. Kantor Pertanahan Kota Jambi, yaitu kesalahan dalam pengukuran, Pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya, Kurang teliti memeriksa  data  fisik  dan  data  yuridis,  tidak  adanya  peta  tanah  ,  Tidak diterapkannya asas deliminasi kontradiktur, Tidak dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari.
b. Para Pihak
1) Salah menunjuk batas tanah
2) Domisili salah satu pihak di luar kota
Kemudian  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dilakukannya upaya:
1) Tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah
2) Melalui penertiban proses pendaftaran tanah;
3) Melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Bahder  Johan  Nasution. Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Mandar  Maju,  Bandung, 2011.
............. Metode Penelitian Ilmu Hukum . CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.
Boedi  Harsono, Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional, Universitas  Trisakti, Jakarta, 2007.
Dasril Radjab. Hukum Tata Negara Indonesia . Rineka Cipta, Jambi, 2005.
Elita  Rahmi. Hukum  Pertanahan  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Unpad  Press,  Bandung, 2011.
Elza  Syarief. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan .
Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Kencana. Jakarta, 2008.
Soerjono  Soekanto. Tata  Cara  Penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah  Bidang  Hukum . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Soedharyo Soimin. Kitab Undang Undang Hukum Perdata . Sinar Grafika. Jakarta, 1995.
Soetomo. Pedoman  Jual  Beli  Tanah  Peralihan  Hak  dan  Sertifikat ,  Lembaga  Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981.
Tim  Penyusun. Buku  Panduan  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  Tahun  Akademis 2009/2010 . Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.

## B.  Karya Ilmiah/Tesis
Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2013): Inovatif.

## C.  Kamus
Sudarsono. Kamus Hukum . PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Undang-undang  Pokok
Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.