## DIGITALISASI BUKU SEKOLAH
(Sebagai Solusi Alternatif Permasalahan Pengadaan Buku Sekolah)

## DIGITIZING SCHOOL BOOKS (Procurement Issues Alternative Solutions for School Books)
Ika Kurniawati Pustekkom Kemdikbud Jl. RE. Martadinata, Ciputat-Tangerang Selatan, Banten (ika.kurniawati@kemdikbud.go.id)
Abstrak: Berbagai permasalahan terkait perbukuan nasional, mulai dari sering bergantinya buku pelajaran di sekolah, mahalnya harga buku sebagai akibat bahan baku kertas yang mahal, maraknya penjualan buku di sekolah yang menimbulkan berbagai kontroversi setidaknya beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua menjadi cukup besar, serta keterbatasan layanan perpustakaan di sekolah menyebabkan pemerintah mengambil terobosan baru dengan mendigitalkan buku sekolah. Digitalisasi buku sekolah terkait juga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan publikasi berbagai informasi dalam bentuk elektronik tidak hanya cetak. Tujuan penulis membahas tema ini agar dapat memecahkan permasalahan bagi semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat sebagai pengguna, serta pihak yang terlibat dalam industri perbukuan yang banyak mengalami dampak terkait digitalisasi buku khususnya buku sekolah seperti BSE.  Terobosan pemerintah mendigitalkan buku sekolah melalui program BSE ternyata dapat menjadi alternatif solusi  dalam memecahkan permasalahan buku pelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil pembahasan, BSE akan efisien kalau dicetak secara kolektif bukan pribadi. Implementasi program ini akan efisien dan efektif apabila didukung oleh berbagai pihak. Selain dukungan pemerintah, perlu ada dukungan dari masyarakat baik itu sebagai pengguna maupun masyarakat sebagai penyedia layanan pencetakan buku.

## Kata Kunci: Digitalisasi, Buku Sekolah Elektronik
Abstract:  National of Books related issues, ranging from frequent alternation in school textbooks, the high price of the book as a result of the expensive raw material for paper, the rampant sale of books at school that raises various controversies at least the burden of school fees to be borne by the parents to be quite large, and limited library services in schools led to the government taking a new breakthrough digitize textbooks. Digitizing textbooks also related to the advancement of information and communication technologies that allow the publication of information in electronic form not just print. Purpose of the author discusses this theme in order to solve the problem for all stakeholders, the government, society as a user, as well as those involved in the industry a lot of Books that have been affected by digitizing books specifically related to school books as BSE. Breakthrough government schools through a program to digitize books of BSE was found to be an alternative solution to solve problems in school textbooks. Based on the discussion, BSE will be printed collectively efficient if not personal. Implementation of this program will be efficient and effective if it is supported by various parties. In addition to government support, there needs to be support from the community either as users or the public as a provider of printing services.

## Keywords: Digitization, Electronic School Book
Diterima tanggal: 15/08/2012, Dikembalikan untuk direvisi tanggal:23/08/2012; Disetujui tanggal: 03/09/2012
No. Jenis Buku Jumlah 1. Buku Sekolah 65% 2. Buku Perguruan Tinggi 15% 3. Buku Agama 15% 4. Buku lainnya
5%
Tabel 1 Persentase jenis buku yang diterbitkan

## Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa buku merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang bersekolah, bahkan di beberapa sekolah buku masih dijadikan satu-satunya sumber belajar disamping guru tentunya. Tidak salah kiranya ungkapan buku adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca buku, seseorang seolah-olah telah menggemgam dunia. Banyak ilmu dan pengetahuan yang dapat diserap melalui membaca buku.
Begitu pentingnya arti buku di sekolah sehingga banyak penerbit yang menerbitkan buku untuk kepentingan sekolah. Kalau dilihat persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan dokumen dari Kongres Perbukuan tahun 1995, adalah sebagai berikut:
kepada pihak sekolah asal sekolah yang bersangkutan menggunakan buku  tersebut. Untuk tahun berikutnya seiring pergantian tahun pelajaran sekolah tersebut akan didatangi kembali oleh tenaga marketing boleh jadi dari penerbit yang berbeda yang menawarkan komisi yang lebih tinggi daripada tenaga marketing sebelumnya.
Hal inilah yang menjadi penyebab sering bergantinya buku pelajaran yang digunakan oleh sekolah. Buku sekolah tidak lagi dapat dimanfaatkan turun temurun mulai dari kakak sampai adik. Padahal kalau diteliti buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sama setiap tahun secara isi tidak banyak mengalami perubahan, paling-paling hanya ada sedikit perubahan halaman. Permasalahan yang muncul guru terkadang dalam mengajar hanya mengacu pada satu buku, bahkan dalam memberikan tes/ulangan benar-benar diambil dari satu buku dimana siswa terkadang tidak boleh salah titik komanya. Dengan kondisi seperti ini, pasti peserta didik hanya akan menggunakan buku yang digunakan oleh gurunya.
Sering bergantinya buku menyebabkan beberapa orang tua merasa terbebani dengan biaya buku tiap tahunnya. Apakah memang peserta didik harus membeli buku pelajaran baru tiap tahunnya? Lalu, dimana peran perpustakaan? Kalau pemanfaatan buku sekolah tidak harus berganti tiap tahunnya, peserta didik dapat meminjam buku sekolah kepada saudaranya (kakak) yang telah naik kelas atau lulus, bisa meminjam kepada tetangga, atau bahkan ke perpustakaan.
Banyaknya penerbit yang menerbitkan  buku khususnya buku sekolah waktu itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dimana pada era tahun 1990- an pemerintah menyerahkan pola pengelolaan buku kepada mekanisme pasar yang mendorong adanya kompetisi yang adil bagi para penerbit. Kebijakan pemerintah terkait perbukuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Dari komposisi tersebut nampak bahwa buku yang banyak diterbitkan adalah buku sekolah. Komposisi ini tidak banyak berubah sampai dengan tahun 2003 (Pusbuk, 2010).
Dengan banyaknya buku sekolah yang diterbitkan, maka banyak bermunculan pihak marketing dari para penerbit yang membantu penjualan buku tersebut. Para penerbit tidak hanya mengandalkan toko buku, bahkan beberapa tenaga marketing mereka langsung mendatangi sekolah. Beberapa tenaga marketing tersebut ada yang menjanjikan dan memberikan komisi
buku agar dapat dibagikan secara gratis kepada peserta didik. Namun strategi ini kurang berjalan opti- mal karena terjadi krisis terkait naiknya harga minyak dunia (Setiawan, 2008:12).
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 2 dan Nomor 12 Tahun 2008 tentang buku. Melalui Permendiknas ini Depdiknas membeli hak cipta dari penulis dan distribusinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdiknas. Ada salah seorang penulis buku PPKn untuk SD kelas IV menyatakan bahwa buku yang ia tulis dihargai sebesar Rp. 100.000.000,- belum termasuk potong pajak.
Buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas ini dapat digandakan, dialih mediakan bahkan diperdagangkan baik secara perseorangan atau kelompok dengan harga yang telah ditentukan batas maksimalnya oleh Depdiknas. Agar masyarakat luas memiliki akses terhadap buku ini, pemerintah menelorkan program BSE (Buku Sekolah Elektronik). BSE merupakan upaya pemerintah untuk mendigitalkan buku sekolah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Kebijakan pemerintah ini ternyata memicu kontroversi antara lain: 1) Karena BSE menggunakan akses internet, masih banyak masyarakat yang tidak dapat mendownloadnya dengan berbagai alasan diantaranya kapasitas bandwidth yang belum memadai. Kalaupun bisa mendownload, prosesnya lama. 2) Proses pencetakan buku dari hasil download ini apabila dilakukan secara individu biaya yang dikeluarkan
Dengan dihapuskannya peran Balai Pustaka, dimana tata niaga buku diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar menyebabkan sering bergantinya buku dengan harga yang relatif mahal. Hal ini jelas berdampak pada beban biaya sekolah yang harus ditanggung oleh orang tua. Beban orang tua sangat terasa pada setiap tahun ajaran baru. Sebagai contoh satu kasus yang dialami orang tua murid di kawasan Ciputat-Pamulang. Untuk memasukkan anak mereka pada sekolah jenjang SD saja dia harus mengeluarkan biaya buku sebesar antara Rp. 400.000,- s.d Rp. 600.000,- belum lagi beban biaya lainnya di luar buku. Beberapa permasalahan lain yang muncul terkait kebijakan pemerintah tersebut antara lain: 1) Umur buku pelajaran yang relatif tidak berumur panjang, rata-rata hanya berumur setahun, tergantikan dengan edisi yang terbaru walaupun secara isi tidak banyak perbedaan; 2) Maraknya jual beli buku di sekolah, bahkan terkesan sekolah banyak mengambil untung; 3) Semakin mahalnya harga buku karena harga kertas yang mengalami kenaikan. Belum lagi kita dihadapkan nantinya bahan baku kertas akan semakin langka. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Permen No. 11 tahun 2005 tentang larangan praktek jual beli buku di sekolah sekaligus menetapkan buku berstandarisasi nasional yang diatur oleh PP No. 19/2005 pasal 43. Masa berlaku buku ditetapkan selama 5 tahun.
Untuk mendukung peraturan ini, strategi yang ditempuh oleh pemerintah antara lain mengeluarkan kebijakan BOS yang dapat digunakan untuk pembelian
<1990 Ditentukan PN.Balai Pustaka Pemerintah 1993-1999 Depdiknas Penerbit yang lolos Seleksi 1999-2005 Pusbuk Penerbit yang bukunya dinilai layak 2005 > BSNP Penerbit yang bukunya dinilai layak Tabel 2 Kebijakan Pengelolaan Buku Periode Pengelolaan Dasar Hukum Penggandaan/Distribusi Isi Buku
PP 19/2005 Permendiknas No 02/2008 Permendiknas No 12/2008
jatuhnya lebih mahal. 3) Pengaruhnya ternyata sangat dirasakan oleh industri perbukuan, karena banyak penerbit merumahkan bagian marketing untuk buku sekolah. Terhitung hingga bulan Mei 2009 ada sekitar 7000-an karyawan yang dirumahkan alias di PHK (Bina Mahardika.com;2011).
Langkah pemerintah ini dengan mendigitalkan buku sekolah melalui program BSE dapat dibilang maju, apalagi di era teknologi digital serta semakin mahalnya bahan baku kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan barangkali, yaitu:
Apakah terobosan dari pemerintah ini benar-benar menjadi alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan buku pelajaran di sekolah? Mengingat implementasi di lapangan juga banyak mengalami kendala. Bagaimana seharusnya program ini diimplementasikan agar efisien dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  1) Apakah terobosan pemerintah mendigitalkan buku sekolah melalui pro- gram BSE benar-benar menjadi alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan buku pelajaran di sekolah? 2) Bagaimana seharusnya program ini diimplementasikan agar efisien dan efektif? 3) Bagaimana upaya pemerintah mensukseskan digitalisasi buku sekolah melalui BSE? Apa saja yang harus disiapkan baik dari sisi kebijakan, SDM, konten, maupun sarana prasarana? Bagaimana dengan peran dinas pendidikan kabupaten/kota? 4) Dari sisi pengguna, apa saja yang harus mereka persiapkan? Bagaimana seharusnya mereka memanfaatkan BSE? 5) Bagaimana kelangsungan industri perbukuan terkait digitalisasi buku sekolah yang kedepannya mungkin hal ini menjadi suatu keharusan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi?
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tema digitalisasi buku sekolah sebagai salah satu solusi alternatif pengadaan buku sekolah.  Tujuan penulis membahas tema ini agar dapat memecahkan permasalahan bagi semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat sebagai pengguna, serta pihak yang terlibat dalam industri perbukuan yang banyak mengalami dampak terkait digitalisasi buku khususnya buku sekolah seperti BSE.

## KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN Buku Sekolah Sebagai Salah Satu Sumber Belajar
Seperti  telah dinyatakan sebelumnya  bahwa buku merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang bersekolah, bahkan di beberapa sekolah buku masih dijadikan satu-satunya sumber belajar disamping guru tentunya. Berkenaan dengan buku yang digunakan di sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Permendiknas  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran.
Dalam Permendiknas ini dinyatakan bahwa buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
Buku teks pelajaran ini digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain buku teks pelajaran, guru dapat menggunakan buku panduan pendidik dan dapat menggunakan buku pengayaan, serta buku referensi dalam proses pembelajaran. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi. Dengan demikian buku yang digunakan di sekolah, meliputi: a)  Buku teks pelajaran seperti dijelaskan sebelumnya sebagai acuan wajib. b) Buku panduan pendidik yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik. c) Buku pengayaan, yaitu buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi  d) Buku referensi, yaitu buku yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni.
Penggunaan buku teks pelajaran dalam satuan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada permendiknas ini dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Mendiknas. Buku teks pelajaran yang akan digunakan tidak berasal dari
satu penerbit. Bagaimana implementasi di lapangan? Apakah penentuan buku teks pelajaran yang akan digunakan telah melalui mekanisme seperti ini?
Sementara itu, terkait mata pelajaran muatan lokal buku teks pelajaran yang digunakan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada standar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.
Guru dapat menganjurkan (berarti tidak memaksa) kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran yang dapat dibeli oleh orang tua/walinya di pasar bukan di sekolah yang selama ini terjadi pada masyarakat. Untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas agar dapat dijadikan koleksi perpustakaan.
Buku teks pelajaran selain diupayakan oleh orang tua/wali murid bagi yang mampu, pihak sekolah juga wajib menyediakan buku teks pelajaran tersebut sebagai koleksi perpustakaan dan membantu peserta didik yang tidak mampu membeli buku teks pelajaran.

## Standarisasi BSNP terkait Perbukuan Nasional
Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku teks pelajaran yang bermutu sesuai pasal 43 ayat 5 Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Perbukuan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran pada satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Berdasarkan Permendiknas ini, BSNP bersama Pusat Perbukuan bertugas melakukan penilaian terhadap kelayakan buku teks pelajaran sebelum diterbitkan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh BSNP dan Pusat Perbukuan, Depdiknas pada waktu itu mengeluarkan Permendiknas Nomor 46 Tahun 2007 dan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.
Kelayakan buku teks pelajaran antara lain meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian,
dan kelayakan kegrafikaan. (Bahan Sosialisasi BSNP, Standar Penilaian Buku Teks Pelajaran) a. Kelayakan isi
• Buku teks pelajaran yang baik seharusnya berisi materi yang mendukung tercapainya SK (standar kompetensi) dan KD (kompetensi dasar) dari mata pelajaran tersebut.
• Kelayakan isi buku teks pelajaran dapat dinilai dari kelengkapan materi, keluasan, dan kedalaman.
• Uraian materi yang ada di dalam buku secara implisit memuat materi yang mendukung tercapainya minimum SK-KD yang lengkap (nilai 4) dengan ketentuan sebagai berikut:
• KD <= 20, KD tidak ada maksimum 1 KD
• 21 ? KD ? 40, KD tidak ada maksimum 2 KD
• 40 ? KD ? 60, KD tidak ada maksimum 3 KD
• Dan jika tidak memenuhi ketentuan di atas nilai 1
• SK-KD tidak dituliskan secara eksplisit di dalam buku teks
• Kedalaman materi: uraian materi mendukung tercapainya minimum KD dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik.
• Keluasan materi: materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua Kompetensi Dasar (KD) dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik.
b. Kelayakan bahasa
• Ditulis mengikuti kaidah Bahasa  Indonesia dan peristilahan yang benar dan jelas.
• Sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Jenjang Pendidikan Peserta Didik;
• Komunikatif,
• Runtut dan memiliki kesatuan Gagasan
c. Kelayakan penyajian
Kelayakan penyajian, meliputi:
• Organisasi penyajian umum,
• Organisasi penyajian per bab,
• Mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan,
• Melibatkan siswa secara aktif
• Mengembangkan proses pembentukan pengetahuan.
Selain itu:
• Variasi dalam cara penyampaian informasi,
• Kemampuan meningkatkan kualitas pembelajaran,
• Memperhatikan kode etik dan hak cipta d. Kelayakan kegrafikaan.
Berdasarkan kriteria kelayakan buku yang ditetapkan BSNP, tentunya kita berharap buku-buku teks pelajaran yang telah melalui penilaian BSNP dan ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran  benar-benar layak dimanfaatkan, sehinga sangat disayangkan kalau buku-buku tersebut tidak dimanfaatkan.

## Rasional Digitalisasi Buku Sekolah
Dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, buku menjadi sumber belajar utama di samping guru. Bahkan di daerah yang kebutuhan akan guru belum terpenuhi atau mutu guru belum seperti yang diharapkan, buku pelajaran menjadi sumber utama dan terutama. Kelangkaan atau ketiadaan buku pelajaran sering menjadi alasan proses dan hasil belajar-membelajarkan tidak memenuhi standar yang diperlukan. Tidak jarang pula terjadi, rendahnya partisipasi anak usia sekolah dan tingginya angka putus sekolah karena ketidakmampuan  orangtua/ siswa membeli buku pelajaran. Untuk mengatasi kelangkaan buku pelajaran, beberapa negara seperti Cina dan India membuat buku murah dalam jumlah banyak sehingga kesempatan memperoleh pendidikan semakin merata di negeri itu (BP. Sitepu, 2011).
Berbagai permasalahan terkait perbukuan nasional, mulai dari sering bergantinya buku pelajaran di sekolah, mahalnya harga buku sebagai akibat bahan baku kertas yang mahal, maraknya penjualan buku di sekolah yang menimbulkan berbagai kontroversi setidaknya beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua menjadi cukup besar, serta keterbatasan layanan perpustakaan di sekolah (tidak semua sekolah khususnya jenjang SD memiliki perpustakaan, meskipun ada buku yang tersedia terbatas) menyebabkan pemerintah mengambil terobosan baru dengan mendigitalkan buku sekolah.
Digitalisasi buku sekolah terkait juga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan publikasi berbagai informasi dalam bentuk elektronik tidak hanya cetak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam industri buku mempengaruhi tata penulisan naskah, penerbitan, pencetakan, pendistribusian, dan perdagangan buku. Buku dalam tampilan elektronik (e- book) dapat terbit dan tersebar mendahului versi cetaknya. Dengan berkembangnya penerbitan buku elektronik ini definisi buku yang selama ini mengacu pada hasil cetak perlu dikaji kembali agar mencakup didalamnya juga buku elektronik.(BP. Sitepu, 2011). Dengan kemajuan TIK mengubah paradigma perbukuan seperti tabel 3 berikut ini:
Tabel 3

## Perbandingan Paradigma Perbukuan
Hak Cipta Penulis/Penerbit Kemdikbud, Penerbit buku digital Pencetak Penerbit Buku Siapa saja Media Pengganda Mesin Cetak Offset Komputer + Printer/ Mesin Cetak Digital Sarana Distribusi Transportasi Darat, Laut dan Udara Intranet, internet global Kecepatan Distribusi 1 minggu  -  1 bulan 1 jam  - 1 hari Harga Eceran Relatif mahal Relatif terjangkau Fleksibilitas Dicetak - jilid per buku Dicetak perbab, dibaca online Indikator Kenvensional Digital (e-book)

## Buku Sekolah Elektronik (BSE) Salah Satu Bentuk Digitalisasi Buku
Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai salah satu bentuk digitalisasi buku sekolah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan buku nasional seperti umur buku yang kebanyakan
hanya berlangsung 1 tahun, maraknya penjualan buku di sekolah, serta relatif mahalnya harga buku. Tujuan utama BSE ini: a)  menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, b) merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, c) memberi peluang kebebasan untuk
Tabel 4

## Rincian Buku Sekolah Elektronik
1. SD     : 502
Penjasorkes, IPS, IPA, Seni Budaya dan Keterampilan, Bhs. Indonesia, Kewarganegaraan, Matematika 2. SMP  : 238 TIK, Seni Rupa, Seni Teater, Tari, Musik, Penjasorkes, IPA, Bhs.Indonesia, Kewarganegaraan, IPS, Bahasa Inggris 3. SMA  : 338 TIK, Seni Tari, Kimia, Fisika, Biologi, Bhs. Indonesia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah 4. SMK  : 222 Struktur Bangunan, Otomotif, Grafis, Pertanian, Teknik Mesin, Seni Rupa, Agribisnis, Matematika, Fisika, Kimia, Kelistrikan, Seni Budaya 5. 2 buku Bahasa
No   Jenjang dan Jumlah Buku
Mata Pelajaran/Topik

## Total Jumlah Buku: 1331
Harga cetak buku ini diharapkan tidak melampaui Rp. 8.000,- perbuku.
menggandakan, mencetak, memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri. d) memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri.
BSE merupakan salah satu reformasi di bidang perbukuan dimana pemerintah membeli hak cipta dari penulis dan distribusinya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Regulasi dari BSE ini tertuang dalam Permendiknas Nomor 2 dan Nomor 12 Tahun 2008.
Dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 antara lain pasal-pasalnya mengatur tentang ketentuan umum buku teks, penulisan buku, penilaian buku teks, pemilihan buku teks di satuan pendidikan, penggunaan buku di satuan pendidikan, penggandaan, penerbitan, dan pendistribusian buku. Disamping itu diatur juga masa pakai dari buku teks tersebut. Intinya bahwa penjualan buku di sekolah tidak diperkenankan. Peserta didik diminta membeli buku teks langsung ke pengecer, bukan di sekolah. Justru sekolah diminta agar meminjamkan buku teks kepada peserta didik melalui perpustakaan sekolah
bagi peserta didik yang tidak mampu membeli buku. Terkait masa pakai buku teks dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa masa pakai buku teks sesingkat-singkatnya adalah 5 tahun, kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti adanya perubahan dalam standar isi atau standar kelulusan, peredaran buku tersebut dilarang oleh kejaksaan karena mungkin mengandung hal-hal negatif. Melalui Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Depdiknas membeli hak cipta dari penulis dan distribusinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdiknas. Dalam permen ini juga dinyatakan bahwa buku teks yang hak ciptanya dibeli oleh Depdiknas tersebut dapat digandakan baik oleh or- ang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Selanjutnya buku teks tersebut dimuat dalam website Depdiknas yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Depdiknas.
Konten BSE dapat didownload di website Kemdikbud dengan alamat bse.kemdiknas.go.id. BSE dilaunching oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2008. Saat ini telah tersedia total jumlah buku sebanyak 1331 buku dengan rincian sebagaimana tabel 4 berikut:

## Kontroversi BSE
Implementasi BSE di lapangan ternyata banyak berdampak pada penerbit. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, banyak penerbit merumahkan bagian marketing khususnya untuk buku sekolah. Belum lagi keluhan dari pengguna yang merasa kesulitan mendownload BSE. Proses pencetakan buku dari hasil download apabila dilakukan secara individu biaya yang dikeluarkan jatuhnya lebih mahal.
Berikut sebagian keluhan dari pengguna seputar BSE yang berhasil penulis ambil dari milis. Menurut Bapak Asep Suhendar ia mengalami kesulitan setiap mendonwload buku pelajaran Matematika SMP setelah mengisikan identitas yang keluar cuma menu kembali. Ia sudah mencobanya beberapa kali tetapi hasilnya tetap sama.
Komentar senada disampaikan oleh Bapak Philip Rekdale, hari pertama ia mencoba masuk ke bse.depdiknas.go.id beberapa kali gagal. Ia mengira internet atau server jadi lambat. Bapak Philip sepertinya kurang tertarik dengan sistem e-book k a r e n a   k h a w a t i r   b u k u   o n l i n e   h a n y a   a k a n membesarkan jarak antara yang punya dan yang tidak punya.
Apa yang dialami Bapak Asep, Bapak Philip juga dialami oleh Bapak Yakoeb. Ia mengalami kejadian yang sama, sampai ia mencoba mengakses BSE di warnet mungkin speedy di rumah lambat. Hasilnya tetap sama. Permasalahan yang muncul terkait implementasi BSE bisa jadi karena pada saat itu web bse.kemdiknas.go.id masih dalam tahap pengembangan. Persyaratan minimum yang h a r u s   d i m i l i k i   o l e h   p e n g g u n a   a g a r   d a p a t mendownload file BSE antara lain: a) Browser: IE 6, Mozilla Firefox 2.
b) OS: Windows XP, Linux. c) Processor: Pentium III, Celeron. d) Bandwidth: 56 Kbps, idealnya via Jardiknas. d) Aplikasi: Adobe Acrobat Reader 6, Flash Player  termutakhir).
Sementara itu IKAPI (Ikatan Penerbit Indone- sia), seperti dikutip Kompas edisi 19 Mei 2009 meminta pemerintah mengeluarkan aturan tentang larangan menggandakan atau memperbanyak isi materi dari BSE atau e-book. Menurut Ketua Umum
IKAPI Pusat Setia Dharma Madjid pemerintah meskipun sudah membeli copyright isi atau materi y a n g   d i t a m p i l k a n   d a l a m   B S E   d i l a r a n g m e n g g a n d a k a n   i s i n y a   k a r e n a   t e r m a s u k p e m b a j a k a n   b u k u .   J i k a   p e m e r i n t a h memperbolehkan masyarakat memperbanyak isi materi pada BSE, maka akan berdampak terhadap menurunnya kreativitas penulis, tidak adanya toko yang menjual buku pelajaran, dan banyak penerbit yang gulung tikar. Pimpinan IKAPI ini meminta seharusnya pemerintah bekerjasama dengan penerbit untuk membuatkan buku pelajaran dengan s i s t e m   p e m b e l i a n   h a r g a   d i s k o n ,   s e h i n g g a menunjang kemajuan pemerintah, masyarakat dan industry penerbit buku dimana penerbit buku yang tergabung dalam IKAPI mencapai 920 industri. (www.kompas.com, Selasa 19 Mei 2009).
Apa yang disampaikan oleh Pimpinan IKAPI ini mendapat tanggapan yang beragam, seperti dimuat dalam kompas.com dari bulan Mei-Desember 2009. a)  Bapak anzious menyatakan bahwa guru-guru masih bingung dengan standar isi BSE. Hal ini menyebabkan banyak buku BSE sampai sekarang hanya disimpan di perpustakaan sekolah. b) Bapak Anto menyatakan dengan pemerintah membeli copyright buku-buku tersebut bukankah untuk menghargai karya kreatif para penulisnya? Mereka d a p a t   t e r u s   b e r k a r y a   d a n   m e n a w a r k a n   k e pemerintah untuk dibeli hak ciptanya. IKAPI seharusnya bisa tetap profit karena buku pelajaran khan hanya satu jenis dari berbagai macam buku. Apakah selama ini keuntungannya besar dari buku sekolah karena ada main dengan oknum sekolah? c )   M e n u r u t   B a pa k  A m i n ,   u n t u k   I K A P I   d a n anggotanya sekarang diwajibkan CSR untuk setiap perusahaan. Gunakan CSR ini untuk membuat buku dengan harga murah. d) Bapak Adi menyatakan bahwa jaman sudah canggih, jika pemerintah menetapkan penerbitan e-book penerbit seharusnya lebih kreatif.
Mencermati kontroversi ini sebaiknya masing- masing pihak tidak mementingkan kepentingan sendiri. Yang perlu diutamakan adalah bagaimana kontribusi masing-masing pihak dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Dari sisi pemangku
kebijakan jelas dengan memberikan solusi buku murah melalui BSE diharapkan memudahkan akses masyarakat terhadap buku.
Kalau kita kaji tujuan utama dari BSE ini s e d i k i t n y a   d a p a t   m e n g u r a n g i   k o n t r o v e r s i implementasi BSE di lapangan. BSE merupakan sumber belajar alternatif dengan berbantuan TIK diharapkan dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif. Tujuan lainnya memberikan peluang k e b e b a s a n   k e p a d a   s i a p a   s a j a   u n t u k m e n g g a n d a k a n ,   m e n c e t a k ,   m e m f o t o k o p i , m e n g a l i h m e d i a k a n ,   d a n   a t a u memperdagangkannya tanpa prosedur biaya perijinan. Maksud siapa saja bisa menggandakan ini tidak bisa langsung kita pahami setiap orang (dalam pengertian individu) mendownload dan menggandakannya sendiri. Kalau hal ini dilakukan akan mahal dari sisi biaya, bahkan jatuhnya lebih mahal dari buku cetak yang biasanya. Perbandingan dari sisi biaya akan dibahas pada bagian berikutnya.
BSE juga memberikan peluang bagi penerbit, d i m a n a   m e r e k a   d a p a t   m e n g g a n d a k a n   d a n menjualnya kembali dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Menteri. Masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh penerbit. Penerbit belum menggarap buku-buku asing yang seharusnya diupayakan terjemahannya.

## Perbandingan Buku Sekolah Cetak dan Digital
Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa buku yang dipergunakan di sekolah antara lain buku teks pelajaran sebagai buku acuan wajib, buku pengayaan, dan buku referensi. Yang wajib diusahakan kepemilikannya adalah buku teks pelajaran.
Selama ini pengadaan buku teks pelajaran sering dibebankan kepada orang tua/wali murid karena keterbatasan sekolah menyediakan buku teks pelajaran melalui layanan perpustakaan sekolah. Biaya yang dibebankan kepada orang tua bervariasi. Untuk buku teks pelajaran jenjang SD biaya yang dikeluarkan antara Rp. 300.000,- – Rp. 400.000,-; jenjang SMP berkisar antara Rp.
500.000,- – Rp. 600.000,- dan jenjang SMA berkisar antara Rp. 600.000,- – Rp. 800.000,-
Dengan adanya BSE dalam versi digital diharapkan akan diperoleh buku dengan kualitas bagus dan harga relatif murah dibandingkan dengan buku sekolah cetak yang biasanya dengan catatan BSE didownload dan digandakan menggunakan strategi yang tepat. Mengapa BSE menjadi murah karena dapat menekan biaya distibusi. Strategi tepat yang dimaksud di sini:
a) BSE (buku digital) hendaknya didownload, dicetak, dan digandakan oleh penerbit setempat (bisa bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/ Kota). Kalau daerah setempat belum ada penerbit dan percetakan bisa penerbit daerah yang terdekat. Bisa saja penerbitan dan pencetakannya dilakukan di tingkat propinsi. b) Biaya pencetakan BSE dapat ditekan apabila jumlah yang dicetak minimal 3000 eksemplar. Kalau dibawah 3000 eksemplar, jatuhnya biaya percetakan beda tipis dari harga pagu tertinggi yang ditetapkan sehingga keuntungan yang diraih tidak banyak bahkan cenderung merugi karena belum dipotong biaya macam-macam.
Memang kalau dilihat sepintas pemanfaatan buku teks pelajaran yang biasanya bisa langsung dimanfaatkan daripada BSE yang harus didownload terlebih dahulu. Namun kedepannya BSE dapat dijadikan alternatif pengadaan buku teks pelajaran, karena kalau pencetakannya secara kolektif ternyata harga buku lebih murah dibandingkan dengan buku teks pelajaran lainnya.  Perbandingan dari sisi biaya antara buku teks pelajaran yang biasa dan buku digital (BSE) dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

## Tabel 5
Perbandingan dari sisi biaya Buku Teks Pelajaran (versi cetak lama) dengan BSE (Buku Digital)
berdasarkan kajian lapangan
Download kolektif di sekolah dengan akses internet sekolah (schoolnet) atau memanfaatkan source BSE digital yang tersedia di Pustekkom seharga Rp. 15.000,-
Sangat menguntungkan kalau dicetak dalam jumlah > 3000 buku.
Buku dengan HET Rp. 15.000,- biaya cetak dengan jumlah 3000 buku adalah Rp. 9.000.- Total biaya cetak+akses= Rp. 9.000,- + Rp. 1.000,- = Rp. 10.000,- Dengan tambahan biaya lain-lain buku dapat dijual seharga Rp. 12.000,- Buku Teks Pelajaran (versi cetak lama) BSE (Buku Cetak Digital) Cetak Pribadi Cetak Kolektif
SD : rata-rata harga Rp.
25.000 – Rp. 40.000,- SMP - SMA: rata-rata harga buku Rp. 30.000,- – Rp.
50.000,-
1. Download dengan akses internet di rumah - Biaya akses Rp. 250.000,-/ bulan: waktu download 1
buku 4 jam= Rp 1.500,- - Cetak 200 halaman (rata- rata jumlah halaman 1 buku) = Rp.125,- x 200 = Rp.25.000,- - Hardcover = Rp. 14.000,- - Total biaya: Rp. 1.500,- + Rp.25.000,- + Rp.14.000,-
=  Rp. 40.500,-
2. Download di warnet - Biaya cetak (Rp.25.000,- + Rp.14.000,-)= Rp.39.000,-
- Biaya warnet = 4 jam x Rp. 3.000,- = Rp. 12.000,-
- Total biaya: Rp. 39.000 + Rp.12.000,- = Rp.51.000,-
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa BSE akan efisien kalau dicetak secara kolektif bukan pribadi. Harga jual buku diperoleh Rp. 12.000,- hampir 50% lebih murah dari buku teks pelajaran versi cetak lama. Pemanfaatan buku dijamin tidak akan selalu berganti tiap tahunnya. Apabila dicetak pada kertas seperti kertas koran, harga 1 buku bisa mencapai hanya Rp. 5000,-

## Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi BSE
Pemerintah tidak tinggal diam terkait berbagai keluhan pengguna dalam mengakses BSE. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud melalui Pustekkom sesuai Permendiknas No. 12 Tahun 2008 antara lain:
a)  Menyediakan aplikasi e-book (bse.depdiknas.go.id) b) Menyediakan akses dan koneksi internet dan intranet baik kepada dinas pendidikan propinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta koneksi internet ke 25.000 sekolah yang tersebar ke seluruh wilayah In- donesia. c) Menyediakan server khusus konten BSE serta memberikan bantuan server untuk konten ke dinas pendidikan kabupaten/kota serta ke beberapa sekolah yang tersebar di 250 kota. d) Menerima dan mengolah materi dari Pusbuk yang sudah dalam bentuk PDF. e)  Mengkompres dan meng-upload konten BSE. f) Mensosialisasikan BSE ke daerah baik kepada pihak dinas pendidikan kabupaten/kota serta ke sekolah langsung. Dalam sosialisasi selain mendemokan cara pemanfaatan BSE juga membagi-bagikan DVD berisi
konten BSE yang sudah dipilah berdasarkan jenjang pendidikan. g) Mengusahakan variasi skema perolehan dan distribusi buku. Penggandaan dapat dilakukan secara komersial maupun non komersial. Penggandaan komersial dengan cara memperoleh source digital dengan kualitas percetakan dari Pusbuk selanjutnya digandakan dan dijualbelikan dengan harga di bawah HET. Penggandaan non komersial dengan cara down- load, cetak dan fotocopi untuk didistribusikan ke siswa, atau download untuk kebutuhan sendiri. h) Untuk pendistribusiannya dengan cara mengunduh dari bse.depdiknas.go.id. Kemudian source BSE disimpan di server intranet Dinas Pendidikan dan sekolah. Guru maupun siswa dapat mendownload secara kelompok atau pribadi. Source BSE dapat disimpan juga di WAN Kota, selanjutnya didistribusikan ke sekolah sekitar yang terhubung secara nirkabel.
Yang masih belum tampak perannya disini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat banyak berperan aktif antara lain mendistribusikan konten yang sudah tersimpan di server konten yang telah dibagikan oleh Kemdiknas kepada sekolah-sekolah di wilayahnya. Bisa juga membagikan DVD yang berisi konten BSE kepada sekolah-sekolah. Pihak dinas dapat juga mencetak buku BSE dengan biaya murah untuk dibagikan kepada sekolah. Salah satu contoh kerjasama seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerjasama dengan penerbit Jawa Pos untuk mencetak BSE serta dijual dengan harga yang relatif tidak mahal.
Sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan server konten seharusnya ikut berperan aktif dalam menshare konten BSE ke sekolah sekitar yang terdekat. Sekolah dapat juga mencetak BSE untuk lingkup sekolahnya, seperti yang dilakukan oleh MAN 2 Ciamis.  Yang terpenting adalah dari pihak pengguna dalam hal ini sekolah, terutama guru maupun siswa mau memanfaatkan BSE ini sehingga apa yang telah diupayakan pemerintah tidak sia-sia.

## Posisi dan Peran Industri Perbukuan dalam Era Digital
Tidak dapat dipungkiri digitalisasi buku khususnya buku sekolah cukup berdampak pada penerbit dalam
industri perbukuan. Beberapa penerbit telah merumahkan banyak tenaga marketing khusus buku sekolah. Digitalisasi buku memang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan TIK. Pihak penerbit seharusnya mengubah strategi mereka.
Penerbit seharusnya tidak hanya menerbitkan buku dalam bentuk cetakan tetapi juga dalam bentuk digital (e-book). Dalam memperdagangkannya juga perlu memanfaatkan jaringan maya (e-commerce). Buku yang diterbitkan tidak hanya didominasi oleh buku sekolah.Penerbit hendaknya aktif juga menterjemahkan buku-buku terbitan luar negeri yang banyak diperlukan oleh peguruan tinggi. Dengan mengubah strategi mereka, insya Allah industri perbukuan nasional tetap eksis untuk menghasilkan buku-buku yang berkualitas.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Berbagai permasalahan terkait perbukuan nasional, mulai dari sering bergantinya buku pelajaran di sekolah, mahalnya harga buku sebagai akibat bahan baku kertas yang mahal, maraknya penjualan buku di sekolah yang menimbulkan berbagai kontroversi setidaknya beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua menjadi cukup besar, serta keterbatasan layanan perpustakaan di sekolah (tidak semua sekolah khususnya jenjang SD memiliki perpustakaan, meskipun ada buku yang tersedia terbatas) menyebabkan pemerintah mengambil terobosan baru dengan mendigitalkan buku sekolah.
Terobosan pemerintah mendigitalkan buku sekolah melalui program BSE ternyata dapat menjadi alternatif solusi  dalam memecahkan permasalahan buku pelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil pembahasan, BSE akan efisien kalau dicetak secara kolektif bukan pribadi. Harga jual buku diperoleh Rp. 12.000,- hampir 50% lebih murah dari buku teks pelajaran versi cetak lama. Pemanfaatan buku dijamin tidak akan selalu berganti tiap tahunnya. Apabila dicetak pada kertas seperti kertas koran, harga 1 buku bisa mencapai hanya Rp. 5.000,-
Implementasi program ini akan efisien dan efektif apabila didukung oleh berbagai pihak. Selain dukungan pemerintah, perlu ada dukungan dari masyarakat baik itu sebagai pengguna maupun masyarakat sebagai penyedia layanan pencetakan buku. Digitalisasi buku
sekolah terkait juga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan publikasi berbagai informasi dalam bentuk elektronik tidak hanya cetak. Dengan digitalisasi buku sekolah secara tidak langsung dapat menghemat anggaran untuk biaya cetak seiring dengan naiknya bahan baku kertas. Bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan karena keterbatasan ruangan dan buku yang dimiliki sekolah, dapat menciptakan perpustakaan digital. Buku-buku pelajaran dapat mereka download sendiri untuk selanjutnya dimasukkan ke server sekolah.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan digitalisasi buku sekolah melalui BSE sesuai Permendiknas No. 12 Tahun 2008 antara lain: menyediakan aplikasi e-book (bse.depdiknas.go.id); menyediakan akses dan koneksi internet dan intranet baik kepada dinas pendidikan propinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta koneksi internet ke 25.000 sekolah yang tersebar ke seluruh wilayah In- donesia; menyediakan server khusus konten BSE; menerima dan mengolah materi dari Pusbuk yang sudah dalam bentuk PDF; mengkompres dan meng- upload konten BSE; mensosialisasikan BSE ke daerah; mengusahakan variasi skema perolehan dan distribusi buku. Instansi yang masih belum tampak perannya disini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat banyak berperan aktif antara lain mendistribusikan konten yang sudah tersimpan di server konten yang telah dibagikan oleh Kemdikbud kepada sekolah- sekolah di wilayahnya.
Dari sisi pengguna, perlu mempersiapkan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat mengakses BSE, seperti komputer dan layanan internet. Pengguna dapat mengakses langsung melalui web bse.kemdikbud.go.id, atau memanfaatkannya dalam bentuk DVD yang disediakan oleh Kemdikbud. Apabila pengguna ingin mencetaknya akan lebih efektif apabila dilakukan secara kolektif.
Berkenaan dengan kelangsungan industri perbukuan terkait digitalisasi buku sekolah, tidak dapat dipungkiri digitalisasi buku khususnya buku sekolah cukup berdampak pada penerbit dalam industri perbukuan. Beberapa penerbit telah merumahkan
banyak tenaga marketing khusus buku sekolah. Digitalisasi buku memang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan TIK. Pihak penerbit seharusnya mengubah strategi mereka. Penerbit seharusnya tidak hanya menerbitkan buku dalam bentuk cetakan tetapi juga dalam bentuk digital (e-book). Dalam memperdagangkannya juga perlu memanfaatkan jaringan maya (e-commerce).

## Saran
Saran yang dapat diajukan disini adalah saran kepada penyedia layanan, pengguna layanan, dan penerbit yang sedikit banyak mendapatkan dampak dengan digitalisasi buku sekolah. Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud sebagai salah satu penyedia layanan buku digital (BSE) mengusahakan agar file dalam BSE mudah di download dengan menyempurnakan aplikasi maupun kontennya. Di samping itu, dinas pendidikan maupun sekolah yang telah mendapatkan bantuan akses internet gratis serta server konten agar dioptimalkan dalam mensukseskan implementasi BSE di lapangan dengan ikut menyebarluaskan konten BSE yang ada di server mereka kepada sekolah-sekolah sekitar yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan server.
Kemdikbud melalui Pustekkom hendaknya mengoptimalkan jaringan intranet melalui Jardiknas dalam mengakses BSE agar proses download file tidak memakan waktu lama dibandingkan dengan internet. Pihak Kemdikbud sebagai penyedia layanan hendaknya menambah konten BSE agar menyediakan sumber bacaan yang lebih variatif baik dari sisi jumlah maupun jenis mata pelajaran, karena tidak semua mata pelajaran ada versi digitalnya. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya lebih berperan dalam menyebarkan konten BSE baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy dengan harga yang relatif terjangkau.
Sekolah sebagai pengguna setidaknya dengan memanfaatkan dana BOS dapat mengupayakan perangkat minimum agar dapat men download BSE serta buku digital lainnya. Sekolah juga dapat mencetak sendiri konten BSE untuk lingkup internal. Untuk efisiensi pencetakan dan penggandaan, BSE sebaiknya dicetak dan digandakan oleh penerbit
*******
setempat (bisa bekerjasama dengan Pemda setempat). Apabila di daerah setempat belum ada penerbit dan percetakan, bisa memanfaatkan penerbit daerah terdekat. Bisa juga hal ini diupayakan oleh Pemda di Tingkat Propinsi.
Saran bagi penerbit dengan adanya digitalisasi buku sekolah (contohnya BSE), dapat ikut berperan menerbitkan dan menggandakannya dengan harga yang telah ditetapkan pagu tertingginya. Disamping itu penerbit seharusnya tidak hanya menerbitkan buku dalam bentuk cetakan tetapi juga dalam bentuk digital (e-book). Dalam memperdagangkannya juga perlu memanfaatkan jaringan maya (e-commerce). Buku yang diterbitkan tidak hanya didominasi oleh buku sekolah. Penerbit hendaknya aktif juga

## Pustaka Acuan
bse.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 5 November 2012. B.P Sitepu. 2011. Urgensi Undang Undang Perbukuan (Bahan Makalah Seminar Masa Depan Buku Digital). ebookbrowse.com. BSNP: Bahan Sosialisasi Standar Penilaian Buku Teks Pelajaran. Diakses tanggal 10 Februari 2012.
Jurnal Bina Mahardika.com,2011. Diakses tanggal 12 Februari 2012. Kemdikbud. 2005. Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perbukuan. Jakarta: Kemdikbud. Kemdikbud. 2005. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Perbukuan. Jakarta: Kemdikbud. Kemdikbud. 2007. Permendiknas RI Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Perbukuan. Jakarta: Kemdikbud. Kemdikbud. 2008. Permendiknas RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbukuan. Jakarta: Kemdikbud. Kemdikbud. 2008. Permendiknas RI  Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbukuan. Jakarta: Kemdikbud. Pusbuk Balitbang Kemdikbud. (2010), Buku Sekolah Elektronik. Jakarta: Kemdikbud. Pustekkom, 2008. BSE (Bahan Sajian Sosialisasi BSE).
Setiawan, Benni, Agenda Pendidikan Nasional, 2008, Jogyakarta: Arruz Media. www.kompas.com 2011, edisi Selasa 19 Mei 2009.
menterjemahkan buku-buku terbitan luar negeri yang banyak diperlukan oleh peguruan tinggi. Dengan mengubah strategi mereka, insya Allah industri perbukuan nasional tetap eksis untuk menghasilkan buku-buku yang berkualitas.
Pemerintah hendaknya mengupayakan regulasi UU Perbukuan khususnya buku digital karena rentan penyalahgunaan. Kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya Program BSE kedepannya tetap dilanjutkan dengan menambah konten serta menyempurnakan aplikasi pendukungnya. Jangan sampai program ini hanya menjadi booming sesaat, setelah itu ditinggalkan begitu saja.