DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 Februari 2024, Revised: 28 Maret 2024, Publish: 3 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertanggungjawaban  Marketplace  Shopee  Terhadap  Peredaran Obat  Pelangsing  Tanpa  Izin  Edar  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI Nomor  146  Tahun  2021  Tentang  Online  Shop  Berdasarkan Prinsip Syariah
Qhadizah Anasta 1 , Annisa Sativa 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, qhadizah0204193152@uinsu.ac.id 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, annisasativa84@uinsu.ac.id
Corresponding Author: qhadizah0204193152@uinsu.ac.id
Abstract: This  research  evaluates  Shopee's  responsibility  regarding  the  circulation  of unauthorized  slimming  drugs,  focusing  on  the  perspective  of  the  Indonesian  Council  of Ulama (MUI) Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops. In the context of the circulation of illegal drugs, Shopee face challenges in quality control and product safety on its platform. It was found that the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) discovered thousands of illegal  drug  packages  on  Shopee,  raising  questions  about  the  effectiveness  of  preventive measures  and  the  accountability  of  the  Shopee  marketplace  from  the  perspective  of  MUI Fatwa  Number  146  of  2021.  Using  a  normative  juridical  approach,  this  study  employs  the statutes  approach,  conceptual  approach,  and  comparative  analysis  to  assess  Shopee's compliance with Sharia principles in the context  of online buying and selling. The research results  indicate  that  Shopee  has  adhered  to  the  principles  of  the  fatwa,  involving  a  firm contractual process, prohibition of actions contrary to Sharia principles, and the removal of illegal  content.  The  importance  of  collaboration  between  marketplaces  and  health authorities, such as  BPOM, is  also  recognized to  enhance control  and consumer protection regarding illegal slimming drug products.
Keywords : Accountability, Marketplace, Slimming Drugs, Fatwa DSN MUI Number 146 Of 2021, Online Shope, Sharia
Abstrak: Penelitian  ini  mengevaluasi  tanggung  jawab  marketplace  Shopee  terhadap peredaran obat  pelangsing tanpa izin  edar dengan berfokus pada perspektif Fatwa MUI  No. 146  Tahun  2021  tentang  Online  Shop.  Terkait  peredaran  obat  ilegal,  Shopee  menghadapi tantangan  kontrol  kualitas  dan  keamanan  produk  di  platformnya.  Ditemukan  bahwa  BPOM menemukan ribuan paket obat ilegal di Shopee, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah  pencegahan  dan  pertanggungjawaban  marketplace  Shopee  tersebut  pada perspektif  Fatwa  MUI  Nomor  146  Tahun  2021.  Melalui  pendekatan  yuridis  normatif, penelitian  ini  menggunakan statutes  approach,  conceptual  approach, dan  analisis perbandingan  untuk  menilai  kepatuhan  Shopee  terhadap  prinsip  syariah  dalam  konteks  jual beli online Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee telah mematuhi prinsip-prinsip fatwa
tersebut,  melibatkan  proses  akad  jual  beli  yang  tegas,  pelarangan  tindakan  bertentangan dengan  prinsip  syariah,  dan  penghapusan  konten  ilegal.  Pentingnya  kerjasama  antara marketplace dan otoritas kesehatan, seperti BPOM, juga diakui untuk meningkatkan kontrol dan perlindungan konsumen terhadap produk obat pelangsing ilegal.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Marketplace, Obat Pelangsing, Fatwa DSN MUI Nomor 146  Tahun 2021, Online Shop, Syariah

## PENDAHULUAN
Islam terkenal sebagai agama yang memberikan panduan dan peraturan dalam berbagai bidang  kehidupan  manusia,  termasuk  hal  ibadah  dan  muamalah  (interaksi  sosial  antar manusia).  Alur  alami  kehidupan  manusia,  yang  diatur  oleh  sunnatullah,  menekankan pentingnya  hidup  bermasyarakat  dan  saling  berbantu-membantu  antar  sesama  (Muh  Abdul Wahab, 2019). Individu tidak bisa memenuhi semua keperluannya sendiri tanpa bantuan dan kolaborasi dari orang lain. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi dan memadai kebutuhan ekonomi,  praktik  muamalah  berkembang,  mencakup  berbagai  aspek  seperti  transaksi  jual beli, peminjaman, penyewaan, dan sejenisnya. Ini dilakukan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama.
Muamalah,  sebagai  bagian  dari  hubungan  antar  manusia,  bertujuan  agar  meghindari penyalahgunaan  harta  benda  oleh  pihal  lain,  serta  mempererat  keharmonisan  antar  sesama manusia  (Muh  Yazid,2017).  Prinsip  dasar  dalam  ber-muamalah  adalah  mewujudkan kehidupan  saling  tolong  menolong  saling  tolong  menolong  seperti  anjuran  agama  Islam. Prinsip  ini  ditegaskan  dalam  Al-Quran  surah  Al-Maidah  (5)  ayat  2,  yang  menekankan pentingnya saling bantu-membantu dalam interaksi sosial, yang berbunyi sebagai berikut :
Artinya  : Dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebaikan  dan  taqwa, dan  jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan.  Bertaqwalah  kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya . (QS. Al-Maidah:2).
Dalam pandangan ulama fiqh, konsep jual beli diartikulasikan dalam rangka kerangka hukum yang formalistik. Aspek eksternal tampak lebih menonjol dibandingkan dengan aspek internal.  Jual  beli  dibentuk  menjadi  akad  yang  diatur  dalam  kerangka  syarat,  rukun,  syah, batal,  hak,  dan  kewajiban.  Terdapat  jenis  jual  beli  yang  tidak  diizinkan,  serta  yang diperbolehkan. Konsep transaksi dalam hukum  Islam merujuk pada teks-teks (al-Qur'an dan Hadis)  dan  juga  mengakui  praktik  tradisional  masyarakat  (dalam  konteks  dinamika).  Ada akad musammah, yang  mengacu pada transaksi yang telah memiliki nama tertentu terutama pada zaman Nabi, dan ada akad ghairu musammah, yang merujuk pada transaksi yang belum diberi nama karena merupakan fenomena atau kebutuhan baru (Muhammad Mustofa, 2017).
Oleh  karena  itu,  Fatwa  MUI  Nomor  146  Tahun  2021  mengenai  Online  Shop berlandaskan  prinsip  syariah  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI).  Sebagaimana  dilansir  dari  situs  resmi  Majelis  Ulama  Indonesia, penerbitan fatwa ini dilakukan oleh DSN-MUI karena dianggap bahwa hingga saat itu belum terdapat pedoman yang mengatur ketentuan dan batasan jual beli online dengan berlandaskan prinsip syariah.
Dilansir  dari  (Media  Konsumen)  seorang  korban  membagikan  pengalaman  tentang pembelian produk pelangsing di Shopee, yang seharusnya telah dinyatakan terlarang beredar dan  dimasukkan  ke  dalam  peringatan  publik  oleh  BPOM  RI.  Meskipun  produk  tersebut memiliki  nomor  BPOM,  korban  mengalami  efek  samping  serius  setelah  mengonsumsinya,
hanya untuk  menemukan bahwa produk tersebut  tidak terdaftar di  BPOM dan sudah masuk kategori  berbahaya.  Komplain  kepada  Shopee  dan  penjual  tidak  mendapat  respons,  dan korban  mencurigai  bahwa  Shopee  sengaja  mengabaikan  penjualan  produk  ilegal  tersebut karena mendapat komisi yang besar.
Kasus  ini  memunculkan  pertanyaan  tentang  keseriusan  Shopee  dalam  menjalankan kontrol kualitas dan keamanan produk di  platformnya.  Terdapat  penemuan oleh korban lain tentang toko-toko lain yang menjual produk berbahaya dengan jumlah penjualan tinggi, dan semua  toko  tersebut  menggunakan  fasilitas  cashback  extra  dan  gratis  ongkir  extra.  Ada dugaan  bahwa  Shopee  mungkin  terlibat  dalam  deal-deal  tertentu  agar  bisnis  peredaran  obat ilegal  tetap  "aman."  Faktanya,  BPOM menemukan 10 ribu paket  obat  ilegal  di  Shopee, dan meskipun Shopee berkomitmen untuk tidak mentolerir penjualan produk terlarang, masih ada keraguan  tentang  efektivitas  langkah-langkah  pencegahan  yang  diambil  oleh  platform  ini (Media Indonesia). Dan tentu saja, masih adanya kecurigaan bahwanya “Apakah Marketplace Shopee sendiri sudah memenuhi Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021 mengenai Online Shope Berdasarkan Prinsik Syariah?”.
Obat pelangsing tanpa izin edar yang lolos dijual di marketplace Shopee mungkin dapat dijelaskan  melalui  beberapa  faktor.  Pertama,  kemungkinan  terdapat  celah  dalam  sistem penyaringan  dan  verifikasi  produk  di  platform  tersebut.  Meskipun  Shopee  menyatakan memiliki  langkah-langkah  pencegahan,  celah  teknis  atau  kurangnya  pengawasan  terhadap produk  tertentu  dapat  memungkinkan  produk  ilegal  atau  berbahaya  untuk  masuk  ke  dalam marketplace.
Kedua, penjual  yang tidak mematuhi aturan dan dengan sengaja mencoba mengelabui sistem juga dapat menjadi faktor. Beberapa penjual mungkin mencoba menghindari regulasi dengan  cara  menyembunyikan  informasi  atau  mengklaim  izin  yang  tidak  valid.  Terkadang, penegakan aturan dapat menjadi tantangan, terutama jika penjual mengubah informasi produk mereka setelah melewati verifikasi awal.
Dengan adanya penemuan oleh BPOM terkait ribuan paket obat ilegal di Shopee, hal ini juga menyoroti  perlunya  peningkatan  kerjasama  antara  marketplace  dan  otoritas  pengawas kesehatan  seperti  BPOM  untuk  memastikan  keamanan  dan  barang  yang  dipasarkan  di  situs tersebut.
Dalam  situasi  ini,  keberhasilan  melindungi  konsumen  saat  mereka  membeli  obat melalui  berbagai  platform  perdagangan  elektronik  di  Indonesia  haruslah  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Penyedia  pasar  digital  (Shopee)  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan pengendalian  kualitas  dengan  memeriksa  produk  secara  berkala  guna  memastikan  bahwa tidak  ada  daftar  atau  barang  ilegal,  termasuk  jual-beli  beragam  obat-obatan  yang  tidak memiliki  izin  edar.  Langkah-langkah  ini  dilakukan  guna  memberikan  perlindungan  kepada konsumen,  serta  memastikan  produk  yang  diperjualbelikan  menggunakan  platform  mereka telah  mematuhi  semua  peraturan  yang  berlaku  serta  tidak  merugikan  konsumen.  (Nina Juwitasari, 2021).
Dalam konteks inilah, penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap marketplace Shopee,  dengan  tujuan  untuk  mengkaji  dan  mengevaluasi  pertanggungjawaban  Shopee terhadap peredaran obat pelangsing tanpa izin edar, khususnya dalam Fatwa MUI Nomor 146 Tahun  2021.  Analisis  yang  mendalam  terhadap  peran  dan  tanggung  jawab marketplace mampu membentuk pemahaman terstruktur dan komprehensif mengenai dinamika peredaran obat pelangsing tanpa izin edar dalam platform digital dan implementasi norma-norma agama yang berlaku.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  memanfaatkan  metode pendekatan  undang-undang  ( statutes  approach )  dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) . Dalam pendekatan undang-undang, peneliti mengkaji beberapa peraturan hukum
yang menjadi landasan penelitian ini serta membandingkannya satu sama lain. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep terkait masalah yang belum memiliki  regulasi  hukum  yang  jelas  atau  belum  ditemukan.  Sumber  data  utama  yang digunakan meliputi  Fatwa MUI  Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online  Shop Berdasarkan Prinsip  Syariah,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  E-commerce,  dan  KUHPerdata.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah penelitian, seperti literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, dsb.
Metode  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  menyusun  penelitian  ini  adalah analisis  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan content  analysis .  Pendekatan  ini merupakan metodologi penelitian  yang  mengacu pada sekumpulan rangkaian prosedur guna mencapai kesimpulan yang tepat dari suatu buku atau dokumen (Soekanto,2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Keabsahan Fatwa MUI terhadap Penjualan Obat Ilegal di Marketplace Shopee
Perdagangan  online,  atau  e-commerce,  telah  menjadi  aspek  vital  dalam  kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Menurut (Alimin,2004), perdagangan online didefinisikan sebagai  suatu  proses  bisnis  yang  melibatkan  teknologi,  aplikasi,  dan  dinamika  yang melibatkan  keterkaitan  hubungan  perusahaan,  konsumen,  dan  komunitas  tertentu  via transaksi  elektronik.  Dalam  konteks  perdagangan  daring,  keabsahan  perjanjian  harus  tetap sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  terutama  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menentukan persyaratan  sahnya  perjanjian,  termasuk  persetujuan,  kapasitas  pihak,  adanya  objek  yang jelas, dan dasar yang halal (Haris Faulidi Asnawi,2019).
Dengan  adanya  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  tentang  ITE,  transaksi  jual  beli online secara umum  mengacu pada Pasal  1320  KUHPerdata. Perjanjian  dalam perdagangan elektronik, termasuk jual beli, harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga, distribusi  obat  secara  online  dibatasi  pada  golongan  obat  tertentu  dan  harus  mematuhi persyaratan  perundang-undangan,  termasuk  kriteria  produksi  dan  peredaran.  Resep  obat- obatan  keras  yang  diberikan  kepada  pasien  harus  dipreskripsikan  oleh  dokter  dan disampaikan melalui resep elektronik (Riduan Syahrani, 2017).
Berikut  adalah  prosedur  jual  beli  online  sesuai  dengan  fatwa  DSN  Majelis  Ulama Indonesia Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021, tentang Toko Online sesuai hukum syari’ah :
1. Pertama,  proses  transaksi  jual  beli  harus  diatur  dengan  tegas  dan  jelas,  serta  dipahami sepenuhnya oleh semua pihak terlibat.
2. Kedua, tindakan penawaran (ijab) terjadi saat penjual menawarkan produk mereka.
3. Ketiga, tindakan penerimaan (qabul) terjadi ketika pelanggan secara eksplisit menyatakan pembelian barang dan/atau jasa, biasanya terjadi saat proses check out.
4. Keempat,  proses  penawaran  dan  penerimaan  (ijab  qabul)  berlangsung  di  dalam  satu Majelis Akad melalui fitur yang tersedia di Platform Online Shop. Sebagai contoh, dengan menekan  tombol  "pesanan  telah  diterima"  dalam  aplikasi,  menunjukkan  bahwa  penjual dan pembeli telah melakukan penawaran dan penerimaan.
5. Kelima,  ketika  penjual  menawarkan  produk  kepada  pelanggan,  dilarang  melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk tadlis (deskripsi barang tidak akurat),  tanajusy/najsy  (berlebihan  dalam  mendeskripsikan  keunggulan  barang),  dan ghisysy (penggunaan testimoni palsu).
6. Keenam, dalam proses penawaran barang, penjual wajib menjelaskan dengan jelas kriteria produk, harga (tsaman), biaya pengiriman (jika ada), dan estimasi waktu pengiriman. Fatwa  No.146/DSN-MUI/XII/2021  dari  DSN-Majelis  Ulama  Indonesia  diberlakukan dengan mempertimbangkan:
1 Bahwa  perdagangan  melalui  teknologi  informasi,  termasuk  penggunaan  Platform  online shop, telah mengalami perkembangan di kalangan masyarakat;
2 Bahwa praktik transaksi jual beli melalui Online Shop, seperti yang dijelaskan pada poin a,  belum  memiliki  regulasi  yang  spesifik  dan  batasan  yang  jelas  menurut  perspektif syariah;
3 Bahwa dengan mempertimbangkan poin a dan poin b, DSN-MUI menganggap pentingnya mengeluarkan fatwa tentang Online Shop berdasarkan prinsip syariah sebagai arahan. Shopee merupakan salah satu platform perdagangan elektronik di Indonesia yang telah menyelaraskan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  Fatwa  Nomor  146/DSN-MUI/XII/2021 dari DSN-Majelis Ulama Indonesia tentang Online Shop sesuai dengan ajaran syariah: 1. Proses Akad Jual Beli yang Tegas dan Jelas
Shopee menyediakan platform yang memfasilitasi proses jual beli dengan peraturan dan  ketentuan  yang  tegas  dan  jelas,  yang  dapat  diakses  dan  dipahami  oleh  semua  pihak terkait;
2. Tindakan Ijab dan Qabul
Shopee  memungkinkan  penjual  untuk  menawarkan  produk  secara  jelas  kepada konsumen, dan konsumen secara eksplisit menyatakan pembelian melalui proses check out di platform tersebut;
3. Proses Serah Terima Barang Serah  terima  barang  dilakukan  melalui  opsi  "order  telah  diterima"  dalam  platform aplikasi,  menandakan  bahwa  penjual  dan  pembeli  telah  melaksanakan  persetujuan transaksi secara bersama-sama;
4. Larangan Terhadap Tindakan yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah Shopee  melarang  praktik-praktik  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  seperti tadlis, tanajusy/najsy, dan ghisysy, dalam proses penawaran produk kepada konsumen.
5. Penjelasan Jelas mengenai Kriteria Produk Penjual  di  Shopee  diwajibkan  untuk  menjelaskan  dengan  jelas  kriteria  produk, harga, biaya pengiriman, dan estimasi waktu pengiriman kepada konsumen.
Dengan  demikian,  Shopee  telah  memperhatikan  prinsip-prinsip  dalam  Fatwa  Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021  dari  DS-MUI  tentang Online  Shop berdasarkan  Prinsip  Syariah, dengan  mengimplementasikan  proses  dan  kebijakan  yang  sesuai  dalam  penyelenggaraan transaksi jual beli online melalui platform mereka.

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  Yang  terlanjur  membeli  Obat  Pelangsing Ilegal pada Marketplace Shopee
Peredaran obat  pelangsing ilegal  terjadi  setiap tahun, namun  baru-baru ini masyarakat mulai  menyadari hal  tersebut. Keterbatasan  sumber rujukan dan informasi berkaitan dengan obat  pelangsing  ilegal  menjadi  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  terjerumusnya  seorang konsumen  ke  dalam  peredaran  tersebut.  Pasar  Indonesia  merupakan  pasar  terbesar  bagi produk  obat  ilegal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.Penjualan  obat  pelangsing seharusnya dilakukan melalui apotek yang memiliki apoteker untuk memastikan pengetahuan tentang obat yang dijual.
Regulasi  yang  melarang  peredaran  obat  ilegal  diatur  dalam  Undang-undang  No.36 tahun  2009  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009.  Hukum  perlindungan konsumen,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999, diciptakan  untuk  menjaga  hak-hak  konsumen  dan  mempromosikan  lingkungan  bisnis  yang sehat.  Penyebaran  obat-obatan  ilegal,  termasuk  obat  pelangsing,  melanggar  regulasi kesehatan karena tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM.
UU  Perlindungan  Konsumen  berperan  sebagai  pelindung  hak  konsumen  dengan memberlakukan segenap  larangan bagi pelaku usaha  yang berpotensi  merugikan konsumen. Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  dianggap  melanggar  beberapa  ketentuan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, termasuk:
1 Pasal  8  ayat  1  huruf  a,  d,  dan  e,  di  mana  pelaku  usaha  melanggar  ketentuan  dengan menjual  produk  yang  tidak  memenuhi  standar,  persyaratan  peraturan  perundang- undangan,  kondisi,  efektivitas,  komposisi  mutu,  dan  proses  pengolahan  seperti  yang tercantum  dalam  label.  Pelaku  usaha  telah  menjual  dan  menyebarkan  obat-obatan tradisional dan modern tanpa mematuhi standar pembuatan obat, serta tanpa memiliki izin edar dari BPOM. Pelaku usaha menyadari bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia  dan  zat  berbahaya  yang  tidak  sesuai  dengan  informasi  yang  tertera  pada  label produk. Dampaknya, obat-obatan yang dijual tidak memenuhi standar mutu dan komposisi yang tertera dalam keterangan barang.
2 Pasal  8  ayat  (3),  di  mana  pelaku  usaha  melanggar  ketentuan  dengan  menjual  produk farmasi dan makanan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Produk tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan perundang- undangan,  kondisi,  efektivitas,  komposisi  mutu,  dan  proses  pengolahan  seperti  yang tercantum  dalam  label.  Penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  pelaku usaha dalam pasal 8 ayat (1) dan (3) bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak telah memahami hak dan tanggung jawab yang dimiliki.

## Pertanggung  Jawaban  Marketplace  Shopee  terhadap  Konsumen  yang  membeli  dan mengkonsumsi  Obat Pelangsing Ilegal
Ada  beragam  platform  perdagangan  daring  yang  kerap  dipakai  oleh  pengguna  di Indonesia,  salah  satunya  yakni  Shopee.  Lewat  platform  perdagangan  daring  Shopee, konsumen  bisa  berbelanja  di  pasar  maya  pada  waktu  yang  diperlukan  dan  di  tempat  yang diinginkan  selama  terhubung  dengan  internet  (Mahir  Pradana,2017).  Fasilitas-fasilitas  yang tersedia  semakin  mempermudah  proses  transaksi,  di  mana  konsumen  dapat  dengan  lancar mencari  produk  atau  jasa  yang  mereka  perlukan  tanpa  kesulitan,  dan  sistem  akan  segera menyesuaikan, memberikan efisiensi dalam hal sumber daya, biaya, dan waktu.
Tingkat  pembelian  obat  dan  suplemen  secara  daring  di  masyarakat  mengalami peningkatan  sejak  pandemi.  Namun,  peningkatan  jual  beli  obat  dan  suplemen  daring  juga dibarengi  dengan  adanya  penemuan  jual  beli  obat-obatan  ilegal  sebanyak  67.073  tautan. Marketplace digital bukan hanya menjadi platform untuk mempromosikan barang dagangan, tetapi  juga  menjadi  fasilitator  transaksi  uang  secara  online.  Secara  umum,  Platform perdagangan  adalah  tipe  situs  e-commerce  yang  menghubungkan  pedagang  yang menawarkan barang atau layanan dengan pembeli yang mencari produk atau layanan tersebut (Anwar  Sadad,  2018).  Marketplace  menciptakan  efisiensi  dalam  pasar  yang  sebelumnya dianggap  tidak  efisien,  dengan  menghubungkan  penjual  dan  pembeli  yang  mengalami kesulitan untuk menemukan satu sama lain sebelumnya (B. W. A. T Kingyens, 2017).
Mengacu  pada  informasi  dari  laman  Kementerian  Agama,  aspek  pertama  yang  perlu dipahami dalam transaksi jual beli adalah persyaratan sahnya, yang meliputi 1. Barang yang diperdagangkan harus bersih
2. Barang tersebut harus memberikan nilai yang dapat dimanfaatkan;
3. Barang wajib diperoleh oleh pembeli;
4. Penjual  dan  pembeli  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  transfer  barang  pada saat transaksi terjadi;
5. Penjual  dan  pembeli  harus  mengetahui  dengan  jelas  bentuk,  ukuran,  dan  karakteristik barang.
Syarat-syarat  tersebut  merupakan  unsur  sah  dalam  transaksi  jual  beli  menurut perspektif  pandangan  Syafi'iyah.  Namun,  perlu  dipertimbangkan  bagaimana  jika  barang tersebut memasuki Indonesia secara ilegal.
Transaksi perdagangan produk ilegal secara tegas dianggap tidak sah, terutama karena ketidakmampuan  untuk  memenuhi  syarat  keempat.  Hal  ini  terjadi  karena  hambatan  yang
disebabkan  oleh  regulasi  cukai  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  sehingga  tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan serah-terima barang dengan sah.
Shopee,  merupakan  pemasok  platform  e-commerce,  telah  menerapkan  pengendalian dan  pembatasan  penjual.  Dalam  konteks  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun  2019  tentang  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik,  Shopee  berperan  aktif  dalam menjaga  keberlangsungan  transaksi  online  dengan  mengawasi  konten  yang  ditampilkan. Shopee  memberikan  wadah  pelaporan  untuk  pengguna  atau  masyarakat  yang  menemukan konten  atau  barang  ilegal  di  marketplace,  sambil  seharusnya  terus  melakukan  penyaringan dan pemantauan secara berkala terhadap konten yang dipublikasikan.
Dalam  menghadapi  penjualan  barang  ilegal  oleh  oknum  merchant,  Shopee  juga berpotensi  tunduk  pada  tanggung  jawab  pidana  maupun  perdata  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Shopee  dapat  menghindari  kewajiban  jika  segera  menghapus  materi  ilegal  setelah menyadarinya,  kecuali  jika  terbukti  bahwa  marketplace  memfasilitasi  perdagangan  barang ilegal.
Shopee, selaku penyedia tempat untuk transaksi jual beli online, menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelanggan dan penjual dengan menyediakan sarana pelaporan, melakukan penghapusan  dan  pemblokiran  konten  terlarang,  melindungi  data  pribadi  konsumen, menyeleksi  penjual,  menangani  penjualan  yang  tidak  sesuai,  dan  memberikan  garansi  pada setiap pembelian.
Pada sisi peredaran obat pelangsing tanpa izin edar, Shopee telah mengimplementasikan  kebijakan  yang  melarang  penjualan  barang  tertentu,  termasuk  obat- obatan yang terlarang atau dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Shopee memberikan  pedoman  yang  jelas  dan  tegas  terkait  jenis  obat-obatan  yang  dilarang  dijual  di platformnya,  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  seperti  Undang-Undang  Narkotika, Undang-Undang  Psikotropika,  dan  Undang-Undang  Kesehatan  di  RI.  Pelanggaran  terhadap kebijakan  ini  dapat  berakibat  pada  sanksi,  termasuk  pembersihan  daftar,  pembatasan  hak akun, suspensi atau penghentian akun dan dana, serta langkah-langkah hukum (Tim Shopee, “Aturan Penggunaan”, www.shopee.co.id, 01 Februari 2024, 12.00).
Pertanggungjawaban Shopee sejauh ini hanya mencakup pencatatan kebijakan kontrol dan pembatasan terhadap penjual, serta tanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan dan  menghapus  konten  ilegal.  Korban  konsumen  yang  terlanjur  membeli  obat  pelangsing ilegal tidak menerima kompensasi seperti cashback, diskon, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Mengacu pada keabsahan Fatwa MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop sesuai  presepsi  syari’ah,  analisis  keabsahan  fatwa  terhadap  penjualan  obat  ilegal  di Marketplace Shopee menunjukkan bahwa Shopee telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa tersebut. Shopee menyediakan platform dengan peraturan yang tegas dan jelas,  memungkinkan  proses  bertransaksi  berdasarkan  syariat  Islam.  Penjual  dapat menawarkan  produk  secara  jelas,  dan  konsumen  secara  eksplisit  menyatakan  pembelian melalui proses  check out.  Serah terima barang dilakukan melalui fitur  yang disediakan oleh Shopee, dengan penekanan pada proses ijab qabul yang dilakukan secara bersama-sama oleh penjual  dan  pembeli.  Larangan  terhadap  praktik  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah, serta  penjelasan  yang  jelas  mengenai  kriteria  produk  juga  telah  diimplementasikan  oleh Shopee.  Dengan  demikian,  Shopee  telah  memperhatikan  prinsip-prinsip  dalam  fatw    a tersebut dalam penyelenggaraan transaksi jual beli online melalui platform mereka.
Terkait perlindungan hukum  konsumen  yang terlanjur membeli obat pelangsing ilegal pada  Marketplace  Shopee,  ditemukan  bahwa  regulasi  seperti  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Kesehatan,  serta ketentuan UUPK ( Undang-Undang Perlindungan Konsumen) , mengatur larangan dan sanksi bagi  penjual  produk  ilegal  yang  merugikan  konsumen.  Beberapa  ketentuan  dalam  UUPK
(Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen)  dianggap  telah  dilanggar  oleh  pelaku  usaha, termasuk  penjualan  produk  yang  tidak  memenuhi  standar,  ketentuan  perundang-undangan, dan  informasi  yang  tidak  lengkap  dan  benar.  Melalui  regulasi  ini,  hak  dan  tanggung  jawab konsumen dan pelaku bisnis dijelaskan dengan tujuan dalam rangka perlindungan konsumen dan pembentukan lingkungan usaha yang sehat. Dalam hal pertanggung jawaban Marketplace  Shopee  terhadap  konsumen  yang  membeli  dan  mengkonsumsi  obat  pelangsing ilegal,  ditemukan  bahwa  Shopee  telah  menerapkan  kontrol  dan  pembatasan  terhadap penjualnya  serta  menyediakan  sarana  pelaporan  dan  penghapusan  konten  ilegal.  Namun, pertanggungjawaban  Shopee  saat  ini  terbatas  pada  upaya  tersebut,  tanpa  memberikan kompensasi  kepada  konsumen  yang  terlanjur  membeli  obat  ilegal  seperti  cashback  atau diskon.

## REFERENSI
Abdul Muhammad Wahab. (2019). Teori Akad dalam Fiqh Muamalah . Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
Alimin,  Muhammad.  (2004). Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi  Islam . Yogyakarta: BPFE.
Asnawi, Haris Faulidi. (2019). Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif  Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019). Penjelasan BPOM RI tentang peredaran obat keras yang dijual online/daring . Diakses dari
https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PenjelasanBpom-Ri-Tentang- Peredaran-Obat-KerasYang-Dijual- online-Daring.html
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia.  (2021).  Fatwa  Nomor  146  Tahun  2021 mengenai Online Shop.
Juwitasari,  N.,  Sediati,  D.  S.  R.,  Junaidi,  M.,  &  Soegianto,  S.  (2021). "Perlindungan Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa  Ekspedisi." USM  Law  Review,  4(2),  688. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249 . Kingyens, B. W. A. T. (2017). "A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook ." Marzuki, P. M. (2017). " Penelitian Hukum ." Jakarta: Kencana.
Pradana,  Mahir.  (2015). "Klasifikasi  Jenis-Jenis  Bisnis  E-Commerce  Di  Indonesia. "  Jurnal Berdasarkan  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen." Jurnal USM Law Review, 1(2), 158. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250
Soekanto, S. (2018). " Pengantar Penelitian Hukum ." Jakarta: UI Press. Syahrani, R. S. (2004). " Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata ." Bandung: Alumni.
Tsalabi, M. M. (2017). " al-Madkhal Fi Ta’rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa’id al-Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah. " Mathba‟ah Dar al-Ta‟rif.
Yazid Muhammad. (2017). " Ekonomi Islam." Surabaya: Imtiyaz. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun 2014  Tentang  Perdagangan.”  LN.2014/No.  45,  TLN  No.  5512,  LLSETNEG:  56 HLM, 2014, 1–56.
Shopee. “ Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi,” n.d. Shopee. “ Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia,” n.d.