M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105

## KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

## M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
Magister  Hukum Universitas Semarang, Semarang advarifmaulana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  dan  prosedur  penyusunan  perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  proses pelaksanaan  dan  kendala  dari  pasal-pasal  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal- pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada ( draft )  yang disediakan kreditur kepada notaris  dan PPAT untuk  disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau  keterlambatan  pembayaran  oleh  debitur.  Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum, kreditur  menggunakan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  di  Pengadilan  Negeri Salatiga  untuk  menindak  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.
Kata kunci : Klausula Baku; Perjanjian Kredit; Perlindungan Konsumen.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105

## STANDARD CLAUSE IN THE CREDIT CONTRACT OF RURAL BANK

## Abstract
This study aims to determine the process and procedures for the preparation of a credit agreement  carried  out  by  the  Rural  Bank  Salatiga  and  to  analyze  the  validity  of  the agreement. The purpose of this research is to understand and know the implementation of  the  process  and  constraints  of  the  articles  set  forth  in  the  credit  agreement  ,  the research method used is empirical juridical. The results of the study can be concluded that in conducting credit agreements, creditors do not involve debtors in negotiations to determine  the  contents  or  articles  of  the  agreement  so  that  the  clauses  created  are  a clause of exoneration that has been drafted (draft) that has been provided by the creditors given  to  notary  state  officials  and  PPAT  to  be  drafted  as  a  notarial  agreement,  legal protection is provided from several points of view i.e. the absence of negotiations about the content of the credit agreement. The process carried out by the creditor in the event of problems between the creditor and the debtor is with the realm of litigation of such efforts  to  obtain  legal  certainty  and  the  absence  of  negotiations  about  fines  from negligence or late payment by the debtor. In order to obtain legal certainty, the creditor in determining the default made by the debtor often uses a simple claim court in Salatiga district court, the obstacle experienced by the creditor is if in the lawsuit asks for a fine that is included in the agreement in the form of an authentic deed is unacceptable.
Keywords: Default Clauses; Curedit Agreements;  Consumer Protection.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia industri  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam bentuk  usaha  kecil  maupun  menengah,  sehingga  akan  diperlukan  perhatian  dan bantuan  dari  pemerintah  melalui  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  dalam meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  dengan kebijakan terkait pembiayaan dan pendanaan.. Dampak dari perekonomian suatu usaha merupakan resiko yang timbul akibat dari sebuah pengelolaan bisnis yang tidak baik, bisnis yang tidak baik itu bertumpu kepada manajemen sebuah bisnis yang tidak teliti dan  jeli  dan  terbatasnya  finansial  dari  sebuah  pelaku  usaha,  untuk  meningkatkan finansial tersebut perlunya pengembangan perkonomian masyarakat. 1
Dasar dari perkembangan perekonomian masyarakat tertuju kepada dua sasaran pokok  yaitu  “kemampuan  produksi  dan  lapangan  kerja  baru,  dalam  perkara  ini terbentur  dengan  terbatasnya  modal  atau  sering  disebut  dengan  kredit,  hal  tersebut disebabkan  karena  kebutuhan  manusia  yang  sangat  tinggi  untuk  sesuatu  yang diinginkan  itu  terbatas  disinilah  terjadinya  kesenjangan  antara  kemampuan  dengan angan-angan”. 2 Setiap  orang  atau  badan  usaha  dalam  memeunuhi  usaha  dan kebutuhannya  akan  memerlukan  pembiayaan  dalam  bentuk  kredit  mengingat  tidak semuanya memiliki modal yang cukup dalam mengembangkan usahanya. 3
Peran perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa finance maupun permodalan untuk mencukupi kebutuhan baik dari segi finansial dari pengusaha makro dan mikro demi  meningkatkan  produksi,  maka  disinilah  letak  dari  kegunaan  serta  fungsi  dari bank  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  bank  merupakan  “badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lain  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak”. 4 Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  atau
1 Efendy Lotulung, “ Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan ”, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VIII, yang diselenggrakan di Denpasar, Juli 2003.
2 Muhammad Muaziz, “ Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian” , Universitas Diponegoro, 2015
3 Subekti,  “ Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia” ,  Alumni,  Bandung, 1982, hal.41.
4 Dahlan  Siamat,  “ Manajemen  Lembaga  Keuangan”, Edisi  ketiga  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hal 510.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
koperasi juga mempunyai persyaratan tertentu dalam kapasitasnya untuk menyediakan bantuan  pendaaan  maupun  pembiayaan  bagi  para  nasabahnya.  Persyaratan  tersebut termuat dalam perjanjian bersama berupa perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak.Bentuk dari perjanjian kredit tersebut biasanya telah dispersipakan oleh kreditur yang  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  ata  pembiayaan  yang disalurkan  terhadap  debitur.Perjanjian  kredit  yang  telah  dipersiapkan  oleh  kreditur tersbut dapat disebut sebagai klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit.
Pihak  bank  selalu  kreditur  dalam  mempersiapkan  perjanjian  kredit  dengan debitur  akan  menggunkan  jasa  notaris.  Dalam  pelaksanaannya  pihak  bank  akan meminta  kepada  notaris  agar  memasukan  klausula-klausula  yang  sesuai  dengan kehendaknya. Sedangkan notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya membuat akta autentik harus mewujudkan kesetaraan/keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. 5
Penelitian  sebelumnya  yang  mengangkat  tema  tentang  klausula  baku  dalam perjanjian  kredit  telah  diangkat  oleh  Etty  Mulyati  (2016)  dengan  judul    “Asas Keseimbangan  Pada  Perjanjian  Kredit  Perbankan  Dengan  Nasabah  Pelaku  Usaha Kecil” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur  dengan pelaku usaha kecil sebagai nasabahnya. Penelitian tersebut mengkaji  pelaksanaan asas keseimbangan dan adanya iktikad baik   dalam perjanjian kredit diantara para pihak. Sedangkan  dalam  penerapan  asas  keadilan  dan  kewajaran  pada  perjanjian  kredit tersebut  dilaran  klausula  tambahan  atau  klausula  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh kreditur. 6
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  M.  Roji  Iskandar  (2017)  berjudul “Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan Hukum Perjanjian Syariah”, hasil penelitiannya menyimpulkan konsep klausula baku yang disandingkan perspektif hukum syariah dimana dianalisis sesuai dengan prinsip hukum  syariah  serta  diselaraskan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen yang  melarang  “setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  dipersiapkan  dan
5 Lina  Maulidiana,  Rendy  Renaldy,  Tia  Amelia,  Ledi  Vebriani,  “ Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dengan Menggunakan Klausula Baku” , Jurnal Hukum Malahayati 1 (1), 2020, hal 76-90.
6 Etty Mulyati, “ Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku”, Jurnal Bina Mulia Hukum 1 (1), 2016, hal 36-42.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh  konsumen”,  pencantuman  klausula  baku  bukanlah  merupakan  keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. 7
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Mohamad  Nur  Muliatno  Abbas  dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank”, lebih fokus  mengkaji  tentang  penyalahgunaan  keadaan  dalam  kontrak  baku  perjanjian kredit. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya klausula baku perjanjian kredit bank terdapat penyalahgunaan keadaan. Hal ini terlihat dari banyaknya klausul perjanjian kredit  ynag  banyak  memberatkan  debitur.  Adanya  ketidakseimbangan  posisi  antar debitur dengan bank selaku kreditur yang mempunyai keunggulan ekonomi. 8
Perbedaaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  tentang  klausula  baku  perjenjian kredit pada penelitian ini akan lebih khusus menganalisis tentang klausula baku yang dilakukan  kreditur  dan  debitur  dalam  pra  perjanjian  sesuai  dengan  prosedur  yang digunakan  serta  memberikan  batas  hukumnya.  Berbeda  dengan  penelitian  yang sebelumnya  penelitian  ini  mengacu  pada  proses  transaksi  perjanjian  antara  kreditur dan debitur. Dengan menggunakan bukti perjanjian yang sudah digunakan oleh kedua belah  pihak  pada  saat  sebelum  transaksi  kredit  dilakukan  sehingga  secara  tidak langsung  konsumen  akan  lebih  terlindungi  dalam  prosesnya.  Bukti  perjanjian  ini digunakan untuk menganalisis masalah yang dialami antara kreditur dan debitur yang kemudian diselesaikan sesuai dengan ketentuan di BPR Salatiga. Hasil penyeleaiannya akan  lebih  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dengan  tidak  mengesampingkan ketentuan pada bank tersebut.
Dari  uraian  tersebut  penelitian  bertujuan    untuk  menganalisis  proses  dan prosedur  penyusunan  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  oleh  BPR  di  Salatiga, menganalisis  keabsahan  dari  perjanjian  kredit  tersebut  terhadap  nasabah  sesuai perundang-undangan  yang  ada.  Selain  itu  juga  menganalisis  penyelesaian  dari pembuat  perjanjian  kredit  yang  berklausula  baku  yang  dilakukan  BPR  Salatiga
7 M.  Roji  Iskandar, Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan Hukum Perjanjian Syariah, Jurnal Awamluna 1 (2), 2017.
8 Mohamad  Nur  Muliatno  Abbas,  “ Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Kontrak  Baku  Perjanjian  Kredit Bank” , Gorontalo Law Review 3 (2) 2020, hal 188-204.  DOI: https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.1162
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
terhadap  nasabah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## B. PERMASALAHAN
Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan dalam pembuatan  perjanjian  kredit  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Salatiga?  Dan bagaimana penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit yang diatur? Permaslahan terakhir yang diangkat adalah bagaimana kendala dan solusi dalam perjanjian kredit terhadap  penerapan  perjanjian  dengan  klausula  baku  dalam  perjanjian  kredit  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Salatiga?

## C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan dengan uraian permasalahan, maka penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empirik yang menekankan pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.
Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  “deskriptif  analitis  yang menggambarkan  keadaan  dari  objek  yang  diteliti  dan  factor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  data  yang  diperoleh”. 9 Penelitian  dikatakan  sebagai  “penelitian deskriptif karena hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap perjanjian kredit dengan klausula baku”.
Analis data  yang digunakan dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode  kuantitaif.  Data  penelitian  diperoleh  dengan  melakukan  pengukuran  atas variable yang sedang diteliti. 10

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pembuatan  Perjanjian  Kredit  di  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) Salatiga
Kebebasan  berkontrak  “merupakan  “ruh”atau  “nafas”  dari  sebuah  perjanjian, yang  dilandaskan  pada  kesadaran  bahwa  hanya  para  pihaklah  yang  mengetahui kebutuhannya untuk melakukan hubungan kontraktual atau perjanjian”. Suatu kontrak perdagangan (bisnis) selalu ada kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa yang disebabkan  adanya conflict  of  interest maupun  kelalaian  salah  satu  pihak  dalam
9 Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamudji,  “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat” ,  (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 35
10 H.B. Sutopo, “ Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II ”,UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
memenuhi  isi  perjanjian.  Semakin  banyak  dan  luas  jeni    kegiatan  perdagangan, frekuensi, akan meningkatkan risiko terjandinya sengketa bisni maupun wan prestasi. Konflik akan  berkembang  menjadi  sengketa  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 11 Pada  praktiknya,  dalam membuat  dan melaksanakan  suatu  perjanjian yang melahirkan  kontrak  (perikatan),  sering  kali ditemukan  permasalahan. Permasalahan dalam    kontrak    dapat    muncul    ketika    salah    satu  pihak    tidak  menjalankan  suatu prestasi  atau  kewajiban  sesuai  dengan  yang  disepakati  atau  adanya        perselisihan mengenai    makna-makna redaksi    dalam    kontrak. Permasalahan yang berakar dari dua hal tersebut sering menimbulkan kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak. Pada titik inilah terjadi persengketaan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada kontrak tersebut. 12
Adanya sengketa ataupun posisi  yang tidak seimbang dalam proses perjanjian tidak  hanya  terjadi  dalam  perjanjian  kredit  saja.  Suatu  perjanjian  antara  para  pihak dengan posisi dominan yang berbeda akan sangan rawan adanya ketidakseimbangan. Sebagai  contoh  adanya  perjanjian    kemitraan    antara    sub  kontraktor  dan  main kontraktor lain.  Permasalahan  yang  terjadi dalam  perjanjian  kemitraan  jenis  sub kontraktor  yaitu  adanya  ketidakseimbangan  kedudukan  diantara  para  pihak. Permasalahan perjanjian  kemitraan lainnya seperti kerja sama operasi (KSO) dalam pelaksanaannya sering timbul adanya ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan diantara para pihak di KSO tersebut. Besarnya modal, risiko, kewajiban seringkali tidak sesuai dengan pembagian pekerjaan dan keuntungan. 13
Penyalahgunaan  keadaan  sering  digunakan  oleh  pihak  bank  yang  mempunyai posisi lebih tinggi dan unggul memanfaatkan posisi nasabahnya sebagai debitur dalam posisi  yang lemah dan butuh  adanya uluran dan  kreditur. Penyalahgunaan  keadaan terjadi  manakala  “seseorang  di  dalam  suatu perjanjian   dipengaruhi   oleh   suatu
11 Dewi  Tuti  Muryati,  “ Pengaturan  Dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  Di  Bidang Perdagangan” , Journal  Dinamika  Sosial Budaya  13 (1)  2011, hal 50.
12 Muhammad  Natsir    Asnawi ,“Perlindungan    Hukum    Kontrak    Dalam    PerspektifHukum    Kontrak Kontemporer”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 46 (1), 2017.  hal 56. DOI:10.14710/mmh.46.1.2017.55-68 13 Zaenal  Arifin,  Soegianto,  Diah  Sulistiyani  RS,  “ Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi” , Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hal 59-76. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2134
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
hal   yang   menghalanginya   untuk   melakukan penilaian ( judgment ) yang bebas dari pihak lainya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen”. 14
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah  “lembaga  keuangan  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya  melakukan  kegiatan  berupa  simpanan  dalam  bentuk  deposito  berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR”.
Cara  untuk  meminimalisir  kesalahan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dari Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Bank  Salatiga  untuk  membuat perjanjian kredit, Bank Salatiga membuat perjanjian kredit harus terdapatnya sebuah jaminan yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan, dan dapat memberikan hak tanggungan  terhadap  jaminan  yang  diberikan  notarill/  akta  autentik  sebagaimana diatur  dalam  pasal  1868  KUHPerdata  yang  menjelaskan  suatu  akta  autentik  ialah “suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Sehingga debitur dalam hal ini tidak bisa menyangkal dari isi perjanjian serta hak dan tanggung jawab, hal  tersebut  diatur di  pasal  1870 KUHPerdata.  Suatu  akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat  hak  dari  mereka, suatu  bukti  yang  sempurna tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya. 15
Penyaluran   dana   berupa   pemberian   pinjaman   kredit   kepada masyarakat merupakan      kegiatan      utama      dan      menjadi      sumber      utama  pendapatan  bank. Kehadiran  notaris  diperlukan  untuk  melayani  masyarakat  yang    membutuhkan    alat bukti    tertulis    yang    bersifat    autentik    yang    biasa  disebut  akta,  agar  perbuatan hukumnya dapat dibuktikan, apabila nanti pada suatu hari ada pihak yang ingkar akan janjinya  yang  telah  diikat  dalam  suatu  perjanjian  atau  dalam  istilah  hukum  disebut dengan wanprestasi. 16
14 Miftah  Arifin , “Membangun Konsep Ideal  Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam  Hukum Perjanjian” , Jurnal Ius Constituendum  5 (1), 2020, hal 66-82. DOI : 10.26623/jic.v5i1.2119
15 Hadi Setia Tunggal, “ Undang-Undang Hak Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Perturan Pelaksanaanya” , (Jakarta: Harvarindo,2005), hal. 9.
16 Anissa Nurina Putri, “ Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia” , Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2 (2), 2018, hal 247-263.
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1508
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
Bukti sempurna merupakan hal yang tidak bisa disangkal keberadaan dan isinya dikarenakan  notaris  telah  memastikan  bahwa  isi  para  pihak  dalam  perjanjian memahami isi dari perjanjian dengan cara membacakannya di hadapan para pihak dan memastikan  bahwa  tanda  tangan  tersebut  sesuai  dengan  aslinya.  Jadi  secara  tidak langsung  pada  saat  perjanjian  dibuat  para  pihak  telah  diberi  tahu  atau  dijelaskan mengenai isi perjanjian sebelum ditanda tangani.
Sehingga untuk menjalankan sebuah perjanjian kredit yang dituangkan didalam pasal  demi  pasal  Bank  Salatiga  telah  memiliki draft merupakan  klausul/pasal-pasal yang diberikan kepada notaris guna kepentingan dari perbankan sehingga perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat negara (notaris).
Praktiknya  dalam  pemberian  perjanjian  kredit  oleh  Bank  Salatiga  tidak sembarangan debitur yang diberikan melainkan memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi,  sehingga  langkah  selanjutnya  yaitu  perikatan/perjanjian  tertulis  yang berbentuk  notaril,  kriteria  antara  lain  memiliki  sebuah  sistem checking yang  berisi informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi bermasalah dan lancar. Memiliki usaha  yang  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  yang  diajukan  dalam  peminjaman tepat  sasaran  sehingga  tercapai  tujuan  bak  tersebut.  Serta  memiliki  jaminan  yang bertujuan untuk menjamin yang diberikan debitur ke kreditur.
Pengajuan permohonan kredit di  Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga oleh debitur kepada bank, syarat dan ketentuan dari Bank Salatiga ditinjau langsung oleh tim  survei  dari  Bank  Salatiga,  dan  melakukan  penghitungan asset dengan  tim appraisal internal dari bank, apabila syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka langkah yang selanjutnya adalah perikatan atau perjanjian.
Perikatan  atau  perjanjian  tersebut  dilakukan  dengan  formulir  perjanjian  yang disodorkan  oleh  bank  kepada  notaris,  keterlibatan  dari  petugas  negara,  tugas  dan fungsi tersebut untuk memberikan/pemasangan hak tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Pada dasarnya pemberian hak tanggungan wajib dilakukan oleh pemilik sendiri, hal ini sesuai dengan asas umum yang berlaku bahwa pada dasarnya tindakan hukum harus dilakukan oleh  yang berkepentingan sendiri. Namun  tidak berarti  hal  tersebut
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
tidak dapat disimpangi apabila suatu keadaan yang menghendakinya. Suatu keadaan yang menghendaki bisa dilakukan dikarenakan peraturan memperbolehkan.
Undang–Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  bertujuan memberikan  landasan  untuk  dapat  berlakunya  lembaga  hak  tanggungan  yang  kuat, diantaranya mengenai kedudukan SKMHT, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kesempatan kepada pemberi hak tanggungan untuk menggunakan SKMHT.
Dari  persyaratan  yang  diharuskan  untuk  pembuatan  SKMHT  sebagaimana disebutkan dalam Pasal  15 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pembuatan  SKMHT  harus  dibuat  dalam  suatu  kuasa khusus. Kuasa khusus yang dimaksud adalah apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan pejabat yang berwenang. Selain itu substansi SKHMT juga  dibatasi  yaitu  hanya  memuat  perbuatan  hukum  yang  membebankan  hak tanggungan,  tidak  memuat  kuasa  untuk  menjual,  mencantumkan  objek  secara  jelas, nama dan identitas debitor. Sehingga pabila debitor bukan pemberi hak tanggungan jika tidak terpenuhi maka surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum.
Pelaksanaan  praktik  fidusia,  seperti  telah  dijelaskan  bahwa  jaminan  fidusia memberikan kemudahan bagi para   pihak   yang menggunakannya,  khususnya  bagi pemberi    fidusia.    Namun    sebaliknya  karena  jaminan    fidusia      tidak  didaftarkan, kurang    menjamin  kepentingan      pihak  yang    menerima  fidusia,  pemberi  fidusia mungkin saja menjaminkan benda  yang  telah  dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. 17
Jaminan  yang  diberikan  kepada  kreditur  atau  Bank  Salatiga  harus  berbentuk Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  dengan  jaminan  tanah  atau  bangunan (benda tidak bergerak), dan apabila motor, mobil atau lainnya (benda bergerak) maka bank salatiga memasang fidusia di Kemenkumham dengan dasar dari perjanjian.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang  yang  dijaminkan  dengan  hak  tanggungan.  Pemberian  hak  ini  dimaksudkan untuk  memberikan kedudukan  yang diutamakan  kepada kreditor  yang bersangkutan
17 Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, “ Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ”, Jurnal Ius Contituendum 4 (2), 2019, hal 2017-219. DOI : 10.26623/jic.v4i2.1658
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
(kreditor preferen )  daripada  kreditor-kreditor  lain  (kreditor konkuren ). 18 Sehingga Pemberian  Hak  Tanggungan  adalah  “sebagai  jaminan  pelunasan  hutang  debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan”.
Bahwa  apabila  dengan  jaminan  benda  bergerak  PD.  BPR  Bank  Salatiga memasang  fidusia.  Jaminan  Fidusia  adalah  “hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor lainnya”.
Fidusia  yang    berarti  “penyerahan  hak    milik      atas      dasar  kepercayaan memberikan kedudukan kepada       debitur       untuk       tetap menguasai         barang jaminan, walaupun  hanya  sebagai  peminjam pakai  untuk  sementara  waktu  atau tidak  lagi  sebagai  pemilik”.  Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal  1152  KUHPerdata memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan pasal  tersebut mengharuskan      barang  jaminan diserahkan  secara     fisik kepada  pemberi  kredit.  Ketentuan    Pasal  1152  KUH  Perdata    menyatakan,  bahwa  : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan  dikuasai  debitur  maka jaminan tersebut akan tidak sah”. 19
Praktik esksekusi jaminan fidusia,  perlu diperhatikan sebenarnya   bahwa   pada umumnya perusahaan  atau  lembaga pembiayaan  di  dalam  melaksanakan penjualan atas  barang bergerak tersebut   kepada   konsumen   dengan menggunakan  perjanjian yang mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia bagi   objek   benda   jaminan   fidusia berupa  Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor(BPKB),  akan  tetapi  ternyata      dalam prakteknya   banyak dari   perjanjian   yang   dibuat   oleh perusahaan    tersebut    tidak dibuat dalam  akta  notariil  (akta  notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia  untuk  mendapat sertifikat   akta   yang   memuat   irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,”  walaupun  secara  tertulis  lembaga
18 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
19 Sri Ahyani,  “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia ”, Jurnal Yuridika 24 (1), 2011.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
pembiayaan   tersebut dalam melakukan  perjanjian  pembiayaan mencantumkan  kata- kata  dijaminkan secara fidusia. 20
Sehingga  apabila  terjadi  permasalahan  antara  kreditur  dengan  debitur  tentang jaminan bergerak yang telah didaftarkan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau  dengan  cara  apapun  memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.100.000.000,-  (seratus juta rupiah)”.
2. Penerapan  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Yang  Diatur  di  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Salatiga
Pada  pelaksanaannya  lembaga  pembiayaan    menyediakan    “barang    bergerak yang    diminta    konsumen    kemudian  diatasnamakan  konsumen  sebagai  debitur (penerima  kredit/pinjaman)”.  Konsekuensinya  debitur  menyerahkan    kepada kreditur(pemberi   kredit)   secara   fidusia. Artinya,  debitur   sebagai   pemilik atas nama  barang  menjadi  pemberi  fidusia  kepada  kreditur  yang  dalam  posisi      sebagai penerima   fidusia. Praktik  sederhana  dalam  jaminan fidusia  adalah  “debitur/pihak yang  punya    barang  mengajukan  pembiayaan    kepada    kreditor,    lalu  kedua    belah sama-sama  sepakat mengunakan  jaminan fidusia terhadap benda milik debitur”. 21
PD.  BPR  Bank  Salatiga  telah  memberikan  formulir  sebagai  pra-perjanjian, sehingga  apabila  nasabah  atau  debitur  tersebut  setuju  dengan  bunga  yang  diberikan kepada  pihak  BPR  Bank  Salatiga  maka  selanjutnya  akan  dilakukannya  perjanjian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, yang dihadapkan di hadapan pejabat negara (notaris) sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian notarial.
Perjanjian  baku  merupakan  konsep  janji-janji  tertulis.  Disusun  tanpa membicarakan  isinya  dan  lazimnya  dituangkan  ke  dalam  sejumlah  tak  terbatas perjanjian  yang  sifatnya  tertentu.  Perjanjian  baku  juga  merupakan  perjanjian  yang
20 Alfian, “ Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu ”,  Jurnal Katalogis 5 (1), 2017, hal 14.
21 Fandy Ahmad , “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, Jurnal Ius Constituendum 3 (2), 2018, hal 147-165. DOI : 10.26623/jic.v3i2.1037
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam praktinya nasabah tidak diikutkan  dalam  pembuatan  perjanjian  dalam  menentukan  pasal-pasal  yang  dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dengan kreditur.
Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Fauzie Hasibuan dalam sidang terbuka “Jika keseimbangan proses negosiasi tidak dapat diwujudkan, maka kontrak tersebut tidak memberikan keadilan.” 22
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Klausula baku, maka perjanjian baku yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 yakni perjanjian baku sepihak yang sisinya ditentukan oleh pihak  yang  kuat  kedudukannya  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  baku  yang ditetapkan oleh pemerintah sisinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu,  serta  perjanjian  baku  di  lingkungan  notaris  dan  advokat  yang  konsepnya sudah disediakan.
Penerapan  klausula  baku  juga  diatur  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen nomer 8 Tahun 1999, pada pasal 18 dengan ketentuan memberi hak kepada pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli  jasa  (pasal  18  huruf  f)  dan  Pelaku  usaha dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (pasal 18 ayat 2).
Dalam  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
PD.  BPR  Bank  Salatiga  dalam  melaksanakan  perjanjian  kredit  tersebut,  bank telah memiliki draft yang diajukan oleh notaris untuk menentukan dari perjanjian yang berbentuk notarial dari segala perjanjian pembiayayaan, dan bank juga telah memiliki platform dalam  pengambilan  pinjaman  beserta  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan oleh bank, bahwa ketika pengajuan kredit telah mendapatkan persetujuan dan diterima
22 Diakses  dari  :  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcd33a841285/prof-fauzie-hasibuan-- penerapan-asas-kebebasan-berkontrak-di-indonesia-harus-menekankan-keadilan/ pada tanggal 1 November 2020, pukul 21:13.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
maka  prosedur  selanjutnya  ialah  tanda  tangan  perjanjian  serta  pemasangan  APHT maupun fidusia.
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum,  sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau kemanfaatan,  melainkan  semata-mata  untuk  kepastian. 23 Adanya  kepastian  hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, dengan adanya  kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya teori kepastian hukum, maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat. kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui suatu undang-undang yang jelas bagaimana ketentuan dan penerapannya.
Berdasarkan  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radburch  dalam hukum terdapat 3 (tiga) pilar utama, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur yang  melakukan  wanprestasi  akibat  terjadinya  tingkat  usaha  yang  tidak  stabil  dan merasa terbebani oleh perjanjian dalam hal ini merupakan denda atas tunggakan yang dilakukan debitur sudah tergolong dalam asas-asas perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut  sudah  dilaksanakan  oleh  kreditur  sebagai  upaya  untuk  memberikan kemanfaatan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  untuk  nasabah  dikarenakan  PD.  BPR Bank  Salatiga  .melakukan  proses  hukum  sebagaimana  mestinya.  Sedangkan,  untuk teori  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaannya  masih  tergolong  telah  memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan kreditur dalam hal ini  PD.  BPR  Bank  Salatiga  telah  menjalankan  proses  dari  perjanjian  sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya kekeliruan didalam proses pra-perjanjian, perjanjian hingga ranah litigasi.
Dalam  teori  perlindungan  hukum  terdapat  2  (dua)  bentuk  perlindungan,  yaitu secara  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif  yaitu  tidak memberikan  kesempatan  terhadap  debitur  dalam  melakukan  negosiasi  terhadap perjanjian  sehingga  apabila  terjadinya  sebuah  sengketa  litigasi,  dalam  masih  belum memenuhi  kriteria  tersebut.  Sedangkan,  perlindungan  hukum  secara  represif  yaitu
23 Riduan Syahrani, “ Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
Kreditur/ pihak PD. BPR Bank Salatiga  selalu membawa permasalahan tersebut ke jalur litigasi.
3. Kendala dan Solusi Penerapan Perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Salatiga
Kendala  dalam  perjanjian  kredit  terletak  pada  ketidakseimbangan  kedudukan, ini  dapat  terlihat  dari  bentuk  perjanjian  kredit  itu  sendiri  yang  telah  dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak  bank  cenderung  hanya  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  bank  saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak debitur/ nasabah. sehingga hal ini menimbulkan  pandangan  bahwa  bank  kurang  memperhatikan  kepentingan  nasabah debiturnya.
Perjanjian yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Salatiga tidak melibatkan notaris sebagai  pejabat  negara,  sehingga  perjanjian  tersebut  bukan  berbentuk  perjanjian notariil  dan  jaminan  yang  diberikan  terhadap  PD.  BPR  Bank  Salatiga  menyediakan hak tanggungan (APHT).
Kendala pada perjanjian pasal 8 perjanjian kredit dari PD. BPR Bank Salatiga penolakan gugatan denda keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo kredit. Jika peminjam  tidak  melunasi  hutangnya,  maka  peminjam  diwajibkan  untuk  melakukan pembayaran  tambahan  (denda)  dimana  dalam  ranah  litigasi  hal  tersebut  tidak  dapat dikabulkan dengan pertimbang-pertimbangan yang sulit untuk dibuktikan.
Ranah litigasi yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Salatiga untuk menyelesaikan wanprestasi adalah gugatan sederhana (GS) untuk kredit diatas 500 juta sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015.
Gugatan  sederhana  merupakan  pemendekan/  pemotongan  proses  dari  gugatan biasa,  dalam  gugatan  sederhana  tidak  terdapat  replik,  duplik  maupun  kesimpulan dengan  jarak  atau  waktu  sidang  selama  25  Hari.  diharuskan  1  (satu)  domisili  yang sama,  dan  tidak  memiliki  upaya  hukum  lainnya.  Hanya  memiliki  upaya  hukum keberatan.
Pasal dari perjanjian mencantumkan denda serta bunga yang diberikan nasabah kepada PD. BPR Bank Salatiga. sebagaimana putusan yang telah ditetapkan dan telah
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
berkekuatan hukum ( inkrach van gewijde ) dalam perkara no 2/ Pdt. G.S/ 2020/ PN. Slt.  PD  BPR  Bank  Salatiga  dalam  posita  mencantumkan  beberapa  hal  yang  perlu digaris bawahi, diantaranya adalah :
a. Membahas objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian.
Yaitu setifikat tanah milik Tergugat II sebagai penjamin, berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01574 yang telah mendapatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dari Notaris/PPAT Supriyadi, S.H Nomor 219/2017 tanggal 18 Mei 2017.
b. Mencantumkan denda, bunga, kerugian immateriil atau tunggakan pokok. Bahwa didalam mencantumkan bunga, denda serta kerugian immateriil serta pokok sejumlah  Rp.  439.674.098,-  dengan  nilai  pokok  yaitu  sebesar  Rp.  300.000.000,- yang menjadi tuntutan dari PD. BPR Bank Salatiga.
c. Putusan yang terdapat.
Bahwa dalam putusan no 2/ Pdt. G.S/ 2020/ PN. Slt sebagaimana posita dan petitum yang  di  mintakan  oleh  PD.  BPR  Bank  Salatiga  yang  dikabulkan  oleh  hakim hanyalah pokok dari hutang dengan pertimbangan sebagai berikut :
“menimbang  bahwa  oleh  karena  tidak  terdapat  bukti  yang  cukup  untuk dipertimbangkan  terkait  bunga  dan  denda  berikut  tunggakan  bulanan  berjalan, maka hakim berpendapat terhadap nilai kerugian materiil yang dialami penggugat tidak akan dipertimbangkan dan sudah sepatutnya ditolak”
Dari  penjabaran  diatas  merupakan  suatu  bukti  bahwa  pasal  yang  terdapat  di perjanjian kredit Bank Salatiga yang merupakan bentuk keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh korporasi atau Bank Salatiga belum tentu dikabulkan dan dapat diterima oleh hakim/ pengadilan sebagai pertimbangan, walau dalam pasal tersebut merupakan klausul baku yang digunakan oleh salah satu pihak.

## E. PENUTUP
Perjanjian yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Salatiga tidak melibatkan Notaris sebagai  pejabat  negara,  sehingga  perjanjian  tersebut  bukan  berbentuk  perjanjian notariil  dan  jaminan  yang  diberikan  terhadap  PD.  BPR  Bank  Salatiga  menyediakan hak  tanggungan  (APHT).  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  pejabat  negara  (notaris) merupakan  sebuah  akta  autentik  maupun  notarial  yang  didalamnya  terdapat  Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga perjanjian itu tidak dapat disangkal oleh pihak
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
yang terikat, dan merupakan alat bukti yang sempurna, serta klausul/ pasal-pasal yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dalam  praktiknya  PD.  BPR  Bank  Salatiga tidak  semua  yang  diberikan  pembiayaan  berbentuk  notarial  sehingga  solusi  yang dilakukan  Kreditur  ialah  melakukan  perjanjian  ulang  ( addendum )  dengan  memberi waktu  pembayaran  yang  lebih  longgar  serta  perjanjian  ulang  tersebut  berbentuk notarial,  apabila  dalam  debitur  melakukan  pembiayaan  yang  macet  (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut,  maka langkah  yang  dilakukan  PD.  BPR Bank Salatiga melakukan  gugatan  di  pengadilan  negeri  salatiga  (sesuai  dengan  kompetensi  relatif dalam  perjanjian),  dan  pembiayaan  yang  diberikan  kurang  dari  500  juta  akan diajukannya gugatan sederhana ( small claim court ) sebagaimana diatur di  peraturan mahkamah agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015, kendala yang dialami oleh kreditur adalah  pasal  8  dalam  perjanjian  kredit  yang  meminta  bunga  maupun  denda keterlambatan yang jarang dikabulkan oleh majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dahlan  Siamat, “Manajemen  Lembaga  Keuangan ”,  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
H.B.  Sutopo,  “ Metodologi  Penelitian  Hukum  Kualitatif  Bagian  II ”,UNS  Press, Surakarta, 1998.
Hadi Setia Tunggal, “ Undang-Undang Hak Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Perturan Pelaksanaanya” , Jakarta: Harvarindo, 2005.
J.  Satrio,  “ Hukum  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian ”,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1995.
Muhammad  Muaziz,  “ Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Hukum  Perjanjian ”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
Riduan Syahrani, “ Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya, 1999. Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,    “ Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan Singkat”, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
Subekti,  “ Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia ”, Alumni, Bandung, 1982.

## Jurnal
Alfian, “ Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu ”,  Jurnal Katalogis 5 (1), 2017.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto e-ISSN : 2621-4105
Anissa Nurina Putri, “ Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Fidusia” , Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2 (2), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1508
Dewi Tuti Muryati, “ Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan” , Journal  Dinamika  Sosial Budaya  13 (1)   201. Etty  Mulyati,  “ Asas  Keseimbangan  Pada  Perjanjian  Kredit  Perbankan  Dengan Nasabah Pelaku”, Jurnal Bina Mulia Hukum 1 (1), 2016.
Fandy  Ahmad  , “Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh  Lembaga Pembiayaan  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kajian  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2015”, Jurnal Ius Constituendum 3 (2), 2018. DOI : 10.26623/jic.v3i2.1037
Lina  Maulidiana,  Rendy  Renaldy,  Tia  Amelia,  Ledi  Vebriani,  “ Tanggung  Jawab Notaris  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Bank  Dengan  Menggunakan  Klausula Baku” , Jurnal Hukum Malahayati 1 (1), 2020.
Muhammad  Natsir    Asnawi ,“Perlindungan    Hukum    Kontrak    Dalam PerspektifHukum  Kontrak Kontemporer”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 46 (1), 2017.
DOI:10.14710/mmh.46.1.2017 Mohamad  Nur  Muliatno  Abbas,  “ Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Kontrak  Baku Perjanjian  Kredit  Bank” ,  Gorontalo  Law  Review  3  (2)  2020,  hal  188-204. DOI: https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.1162
Miftah  Arifin ,  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian” ,  Jurnal  Ius  Constituendum    5  (1),  2020.  DOI
: 10.26623/jic.v5i1.2119
M. Roji Iskandar, Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, Awamluna 1 (2), 2017. Soegianto,  Diah  Sulistyani  R.S,  Muhammad  Junaidi,  “ Eksekusi  Jaminan  Fidusia Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia ”, Jurnal Ius Contituendum 4 (2), 2019. DOI : 10.26623/jic.v4i2.1658
Sri  Ahyani,    “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur    Pada    Perjanjian    Jaminan Fidusia ”, Jurnal Yuridika   24 (1), 2011.
Zaenal  Arifin,  Soegianto,  Diah  Sulistiyani  RS,  “ Perlindungan  Hukum  Perjanjian Kemitraan  PengadaanBarang/Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi” , Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2134
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 7 Tahun. 1992 tentang Perbankan

## Internet
Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli , http://tesishukum.com. Fence M. Wantu, Artikel Kreditur, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070