Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organiza on (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)

## Acep Rohendi²³

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM)  merupakan peraturan  mengenai  investasi  di  Indonesia  yang  menggan kan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967  tentang  Investasi  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968  tentang Investasi Domes k. Undang-undang ini  dak lagi membedakan antara investasi asing dan domes k.  Pembentukan  undang-undang  ini  merupakan  komitmen  Indonesia  atas dira ﬁkasinya Agreement Establishing the World Trade Organiza on (WTO Agreement ) Pasal XVI, Ayat 4 dari Agreement tersebut mewajibkan negara anggota untuk menyesuaikan aturan- aturan atau hukum perdagangan mereka dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Annex di WTO Agreement . Prinsip-prinsip WTO yang telah diimplementasikan pada UUPM, yaitu: 1) Prinsip ( Most-Favoured-Na on ) dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1); 2) Prinsip Na onal Treatment dalam Pasal 6 ayat (1); 3) Prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) Kuan ta f dapat ditemukan dalam Pasal 8; 4) Prinsip Perlindungan melalui Tarif yang ditemukan secara tersirat pada asas eﬁsiensi berkeadilan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14; 5) Prinsip Resiprositas dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 32; 6) Prinsip Perlakuan  Khusus  bagi  Negara  Berkembang  diatur  dalam  Pasal  13.  Indonesia  telah mengimplementasi  prinsip-prinsip  tersebut  sebagaimana  diwajibkan  bagi  negara-negara anggota WTO.
Kata  Kunci :  prinsip  liberalisasi  perdagangan, World  Trade  Organiza on ,  investasi  asing, investasi domes k, undang-undang penanaman modal.

## Principle of Trade Liberaliza on of World Trade Organiza on (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)

## Abstract
Law Number 25 Year 2007 is the investment law of Indonesia which replaces  Law Number 1 year 1967 on Foreign Investment and Law Number 5 year 1968 on Domes c Investment. This new  law  no  longer  dis nguishes  foreign  and  domes c  investment.  The  forma on  of  law Number  25  Year  2007  is  the  commitment  of  Indonesia  upon  ra ﬁca on  of  the  ( WTO Agreement). Ar cle XVI paragraph 4 of the Agreement Establishing the WTO requires state par es  to  adjust  their  rules  or  which  law  of  trade  with  the  rules  contained  in  the  WTO
23 Dosen  pada  Program  Pascasarjana  Universitas  BSI  Bandung,  Jl.  Sekolah  Internasional  Nomor  1-6  Bandung, Indonesia,  acep.aph@bsi.ac.id,  S.H.  (Universitas  Padjadjaran),  M.H.  (Universitas  ARS  Internasional  dan Universitas Padjadjaran).
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Agreement Annex. WTO principles which have been implemented in the Investment Law of 2007 are: 1) Principle of Most-Favored Na on clause in Ar cle 1 paragraph (1), and Ar cle 3 Paragraph (1), Ar cle 4 paragraph (2) and Ar cle 6 paragraph (1); 2) Principle of Na onal Treatment in Ar cle 6 paragraph (1); 3) Principle of Quan ta ve Restric ons in Ar cle 8; 4) Principle of Protec on through tariﬀ found implicitly in Principle of Eﬃciency Fair in Ar cle 3 paragraph (1) and Ar cle 14; 5) Principle of Reciprocity found in Ar cle 7 and Ar cle 32; 6) Principle of Special Treatment for Developing Countries, provided in Ar cle 13. Indonesia has been implemen ng these principles as required by WTO.
Keywords :  principle  of  trade  liberaliza on,  World  Trade  Organiza on,  foreign  investment, domes c investment, investment law.

## A.  Pendahuluan
Perekonomian perdagangan dan investasi  dak hanya saling melengkapi, tetapi juga semakin  tak  terpisahkan  sebagai  dua  sisi  dalam  proses  globalisasi.  Menurut  WTO ( Direc on General ), investasi asing secara langsung ( foreign direct investment /FDI) bersama-sama dengan perdagangan internasional telah menjadi motor utama proses globalisasi.¹ FDI menjadi salah satu pendorong terjadinya proses globalisasi ekonomi nasional menjadi ekonomi internasional, bersama-sama dengan faktor lain seper : perdagangan, aliran dana, migrasi, serta penyebaran teknologi.²  Proses globalisasi ini dak berhen  pada  ngkat ekonomi internasional saja, akan tetapi juga menuju pada penyatuan ekonomi secara global dengan globalisasi ekonomi sebagai mega market place .³
Investasi  merupakan  sumber  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  menuju pembangunan  berkelanjutan  dalam  era  global.  Investasi  suatu  negara  dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).⁴ Investasi asing merupakan aliran aset dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan,  dengan  pengawasan  dari  pemilik  dana.  Aliran  aset  tersebut  dapat berupa  proper   ﬁsik  yang  merupakan  investasi  langsung  dan  aliran  aset  untuk membeli  saham  perusahaan  di  negara  lain  yang  merupakan  bentuk  investasi portofolio.⁵
1 R e n a t o   R u g g i e r o ,   “ W T O   N e w s :   1 9 9 6   P r e s s   R e l e a s e s ” , h p://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr042_e.htm, diunduh 20 Mei 2014.
2 Peter N. Stearns, Globaliza on in World History , USA: Routledge, 2010, hlm. 1.
3 Peter Larose , “ The Impact of Global Financial Integra on on Mauri us and Seychelles”, Bank of Valle a Review, Nomor 28, Autumn 2003, hlm. 33 .
4 Lyuba  Zarsky , “Introduc on:  Balancing  Rights  and  Rewards  in  Investment  Rules”,  dalam  buku Interna onal Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards yang disusun oleh Lyuba Zarsky (eds.) , London: Earthscan, 2005, hlm. 1.
5 M. Sornarajah, The Interna onal Law on Foreign Investment , New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 8.
FDI telah lama menjadi topik hangat para pengambil kebijakan di negara-negara berkembang. Kontribusi FDI kepada suatu negara adalah sebagai sumber pendanaan dari luar negeri serta pendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perilaku perusahaan mul nasional dan regulasi FDI dalam suatu negara merupakan beberapa isu yang harus disikapi oleh para pembuat kebijakan di negara tersebut.⁶
Kemudahan  bagi  pelaku  ekonomi  asing  untuk  menanamkan  modal  ke  dalam suatu negara menjadi suatu isu yang erat kaitannya dengan kedaulatan. Kedaulatan suatu  negara  semakin  berkurang  seiring  dengan  regulasi  kebebasan  transaksi ekonomi  yang  meniadakan  hambatan-hambatan  dan  menimbulkan  liberalisasi  di bidang  ekonomi.  Integrasi  ekonomi  nasional  ke  satu  sistem  global  dalam  proses ekonomi  seper   deregulasi  dan  perdagangan  bebas  bahkan  dapat  mengancam kedaulatan nasional.⁷
UUPM lahir pada saat masih berlangsungnya perdebatan mengenai pen ngnya pengaturan yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan investasi di Indonesia yang sudah  berjalan  selama  40  tahun  (1967-2007).  Namun  pada  kenyataannya,  masih mbul  pertentangan  mengenai  pembaharuan  undang-undang  investasi  karena pembaharuan  tersebut  dianggap  akan  memeras  ekonomi  bangsa  dengan  cara menguasai serta mengambil sumber-sumber kekayaan alam.⁸ Alasan penggan an Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) dengan UUPM, dikaitkan dengan Indonesia sebagai anggota WTO, adalah dak  ada  lagi  diskriminasi  antara  modal  domes k  dengan  modal  asing  sejak dira ﬁkasinya  WTO Agreement dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang Pengesahan WTO.⁹
Pembangunan  ekonomi  sangat  memerlukan  sarana  dan  pranata  hukum  agar pembangunan  ekonomi  nasional  benar-benar  dapat  mencapai  tujuannya  sesuai rencana. “Jalan-jalan pintas yang telah diambil dengan mengesampingkan hukum itu dalam  jangka  panjang,  telah  menjerat  kita  dalam  sarang  laba-laba  yang  kita  buat sendiri.”¹⁰ Pada saat ini ‘nasi telah menjadi bubur’, regulasi penanaman modal di
6 José De Gregorio, “The Role of Foreign Direct Investment and Natural Resources in Economic Development”, dalam buku Mul na onals and Foreign Investment in Economic Development yang disusun oleh Edward M.
Graham (eds), USA:  Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 179.
7 Milivoje Panic, Globaliza on and Na onal Economic Welfare , New York: Palgrave Macmillan, 2003, hlm. 7.
8 Sujud Margono, Hukum Investasi Asing , Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008, hlm. 1.
9 Erman Rajagukguk, “The New Indonesian Investment Law ” , Paper Presented in Honor of Professor Emeritus Daniel S. Lev , “Current Issues in Indonesian Law”, William H. Gates Hall, University of Washington School of Law in Collabora on  with  University  of  Indonesia,  Faculty  of  Law,  Sea le,  February  27-28,  2007, h p://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/THE%20NEW%20INDONESIAN%20INVESTMENT%20L AW.pdf,  Diunduh 1 Juni 2014.
10  Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni, 1991, hlm. 30.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)

## Indonesia telah diperbaharui oleh UUPM sebagai ketaatan terhadap ra ﬁkasi WTO
Agreement . Berkaitan latar belakang ini, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip liberalisasi  investasi  WTO Agreement dalam  UUPM?  Tujuan  penulisan  ini  untuk mengetahui prinsip-prinsip umum WTO yang diimplementasikan dalam UUPM.
B . Prinsip-prinsip Liberalisasi Perdagangan WTO dalam  UUPM
1.  Pembaharuan Regulasi-regulasi Penanaman Modal dalam UUPM a.  Latar Belakang Pembaharuan Regulasi Penanaman Modal World Bank , selama krisis global 2009, mencatat bahwa perusahaan mul nasional dan investasi asing mampu menciptakan jutaan kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan  keterampilan,  peningkatan  persaingan,  kontribusi  pajak,  teknologi produksi baru, peningkatan transfer pengetahuan ke pekerja lokal, dan pengenalan manajemen baru. Sebaliknya isu-isu perlindungan produk lokal, isu-isu lingkungan dan pencemaran merupakan isu-isu kri s terhadap investasi asing.¹¹
Dengan  masuknya  Indonesia  menjadi  anggota  WTO,  kini  Indonesia  dak mempunyai pilihan kebijakan ( policy op on ) dalam bidang ekonomi. Kebijakan hanya ada satu yaitu liberalisasi ekonomi ke arah pasar bebas menurut resep yang diberikan WTO.  Hal  ini  mengingatkan  kebenaran  slogan  mantan  Perdana  Menteri  Inggris, Margaret Thatcher, “ There is no alterna ve (TINA)”.¹²
Terdapat  ga  latar  belakang  lahirnya  UUPM.  Pertama,  faktor  ekonomi,  yaitu adanya suatu kebutuhan akan sumber dana luar negeri untuk menanggulangi krisis ekonomi dan sumber dana pembangunan ekonomi Indonesia. Kedua, faktor poli k sebagai bentuk penaatan dan komitmen terhadap WTO Agreement . Ke ga, faktor hukum, yang menganggap hukum penanaman modal yang berlaku kurang menarik minat investor asing.
b.  Kriteria Modal Asing dan Modal Dalam Negeri UUPM mendeﬁnisikan modal sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (Pasal 1 UUPM). Donald Rutherford mengar kan aset sebagai sumber daya yang bernilai pasar atau sebagai unit kekayaan yang mampu mendapatkan pendapatan.¹³
Investment dalam  bahasa  Inggris  diterjemahkan  sebagai  investasi  atau penanaman  modal.  Hukum  posi f  Indonesia  menggunakan  is lah  penanaman
11  World  Bank  Group ,  Inves ng  Across  Borders 2010:  Indicators  of  Foreign  Direct  Investment  Regula on  in  87 Economies , Washington D.C:  The World Bank Group, 2010, hlm. 2.
12  Petrus C.K.L Bello, Ideologi Hukum: Reﬂeksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum , Bogor: Insan Merdeka, 2013, hlm. 7.
13  Donald Rutherford, Routledge Dic onary of Economics , New York: Routledge, 2005, hlm. 17.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
modal, seper  terlihat dalam UUPM. Secara ekonomi, kegiatan penanaman modal adalah suatu kegiatan menanamkan modal dalam suatu proyek atau usaha untuk mendapatkan  keuntungan.  Modal  merupakan  salah  faktor  produksi  selain  faktor alam, tenaga, dan kewirausahaan. Pada Pasal 1 UUPM penanaman modal diar kan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara Republik Indonesia.
UUPM membedakan kriteria modal asing dan modal dalam negeri berdasarkan kepemilikan modal. Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh investor asing, sedangkan  modal  dalam  negeri  merupakan  modal  yang  dimiliki  oleh  investor domes k  dan  pemerintah  (Pasal  7  dan  Pasal  8  UUPM).  UUPMA  dan  UUPMDN menggunakan kriteria sumber devisa untuk membedakan modal asing dan modal dalam negeri. Modal yang bersumber dari devisa luar negeri merupakan modal asing, sedangkan modal yang berasal dari dalam negeri merupakan modal dalam negeri.¹⁴
Penggunaan kriteria kepemilikan untuk membedakan modal asing dan modal dalam negeri merupakan kriteria yang lebih baik jika dibandingkan dengan kriteria asal  devisa.  Jadi,  meskipun  sumber  devisa  berasal  dari  dalam  negeri  tetapi kepemilikannya dipegang investor asing maka modal tersebut dikategorikan sebagai modal asing. Sebaliknya apabila devisa tersebut berasal dari devisa luar negeri tetapi kepemilikannya dipegang oleh investor domes k maka modal tersebut dikategorikan sebagai modal dalam negeri.
Modal asing sebelumnya diatur dalam UUPMA, sedangkan modal dalam negeri diatur dalam UUPMDN. Setelah ada pembaharuan UUPM tentang modal,  dak ada lagi pembedaan antara modal asing dan modal dalam negeri. Hal ini mengandung konsekuensi perlakuan yang sama antara penanam modal asing (investor asing) dan penanam  modal  dalam  negeri  (investor  domes k).  Pelaku  ekonomi  di  Indonesia sebagai  investor  domes k  melipu   Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah (BUMN/BUMD),  swasta  (perorangan/perusahaan),  dan  koperasi.  Kelompok  usaha swasta dapat melipu  usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.¹⁵ c. Asas dan Tujuan Penanam Modal Penger an asas dalam Black's Law Dic onary sebagai principle berar a basic rule, law or doctrine .¹⁶ Sebagai aturan dasar dari undang-undang atau doktrin, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum sebagai “dasar-dasar petunjuk arah
14  Lihat Pasal 2 UUPMA dan Pasal 1 UUPMDN; Bandingkan dengan pendapat Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Indonesia , Bandung: Alumni, 2009, hlm. 69.
15  Lihat  Pasal  1  angka  (1)  -  Angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
16  Bryan A. Gadner, Black's Law Dic onary , USA: Thomson, 2004, hlm. 1231.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
dalam  pembentukan  hukum  posi f”.  Asas  hukum  merupakan  latar  belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Asas hukum sesuai cita-cita yang hendak diraihnya.¹⁷
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:¹⁸
1.  Mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondusif  bagi  penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
2.  Mempercepat peningkatan penanaman modal.
Kedua  kebijakan  tersebut  merupakan  dasar  untuk  memperbaharui  undang- undang penanaman modal dengan UUPM yang in nya adalah untuk menarik investor asing untuk  menanamkan modalnya di Indonesia.
Kesepuluh asas penanaman modal dalam UUPM seper  diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, melipu : kepas an hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama  dan  dak  membedakan  asal  negara,  kebersamaan,  eﬁsiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁹ Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu  UUPMA  dan  UUPMDN,  yang  dak  mencantumkan  asas  penanaman  modal dalam  pasal-pasalnya.  Keberadaan  asas-asas  penanaman  modal  dalam  UUPM merupakan kemajuan dari undang-undang sebelumnya (UUPMA dan UUPMDN).
Dikaitkan  dengan  in   kebijakan  dasar  penanaman  modal,  maka  asas  utama penanaman modal dalam UUPM adalah asas kepas an hukum (asas ke - 1 UUPM). Pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan asas kepas an hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  dalam  se ap  kebijakan  dan  ndakan  dalam bidang  penanaman  modal.  Asas  kepas an  hukum  merupakan  asas  utama  seper pendapat Didik J. Rachbini, karena posisinya sebagai dasar aturan main bagi kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya yang substansinya ada dalam  UUPM.
Asas kepas an hukum tersebut dijabarkan dalam dua kelompok asas. Kelompok asas pertama  adalah perlakuan yang sama dan  dak membedakan asal negara (asas ke 4 UUPM). Asas ini melipu  asas: keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, dan eﬁsiensi berkeadilan. Kelompok asas yang kedua adalah berkelanjutan, yang melipu asas berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi  nasional.  Kelompok  asas  ini  sebagai  standar  acuan  pasal-pasal  dalam UUPM.²⁰
17  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 35.
18  Pasal Pasal 4 ayat (1) UUPM.
19  Pasal 3 ayat (1) UUPM.
20  Didik J. Rachbini , Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Poli k) , Jakarta: PT Indeks, 2008, hlm.
23.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Asas kepas an hukum pada akhirnya harus mencerminkan UUD 1945 sebagai landasan struktur formal hukum posi f dan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai cita hukum negara Indonesia. Pancasila merupakan cita hukum Indonesia. Sistem  hukum  Indonesia  antara  lain  melipu   struktur  formal  hukum  posi f  di Indonesia  (kaidah-kaidah  dan  asas-asas)  yang  berlaku  berlandaskan  UUD  1945. Susunan yang demikian menempatkan Pancasila sebagai cita hukum negara Republik Indonesia dan dinamakan cita hukum Pancasila.²¹
Pasal 3 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal  antara  lain:  (1)  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional;  (2) menciptakan  lapangan  kerja;  (3)  meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan; (4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (5) meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional;  (6)  mendorong pengembangan  ekonomi  kerakyatan;  (7)  mengolah  ekonomi  potensial  menjadi kekuatan  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  dana  yang  berasal  baik  dari  dalam negeri maupun luar negeri; dan (8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Didik  J.  Rachbini  mengungkapkan  peranan  dan  fungsi  investasi  dalam  sistem perekonomian.  Investasi  merupakan  salah  satu  sarana  yang  sangat  menentukan perkembangan perekonomian Indonesia. Faktor investasi bersamaan dengan faktor pengeluaran  pemerintah  dan  faktor  ekspor  merupakan  faktor  injeksi  yang memperkuat  sistem  perekonomian.  Kegiatan  investasi  berhubungan  langsung dengan  sistem  produksi,  kegiatan  perdagangan  dan  ekspor,  serta  kegiatan masyarakat  pada  umumnya.  Dampak  ganda  investasi  sebelum  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  berpengaruh  juga  terhadap  kegiatan  ekonomi lainnya.  Inilah  keterkaitan  investasi  dengan  kegiatan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.²²
Tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal  dalam  UUPM  dapat  dianalisis melalui pendekatan dari sisi proses, output (keluaran) dan outcome (hasil). Tujuan UUPM  dari  segi  proses  adalah  mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari  luar  negeri,²³  tujuan  dari  segi output (keluaran)  melipu   peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan tujuan dari segi outcome adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni,2000, hlm. 121-122.
22  Uraian  Rumus:  Y=C+I+G+(X-I),  Y=Pendapatan  Nasional,  C=Konsumsi  Nasional,  I=Investasi,  G=Pengeluaran Pemerintah, X=Ekspor, I=Impor, Didik J. Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi...., Op.cit ., hlm. 13-14.
23  Penger an pembangunan ekonomi, lihat Konsiderans menimbang huruf c UUPMA.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Tujuan dari segi output (keluaran) melipu  peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional  ini  mencakup  tujuan  untuk  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan kemampuan  daya  saing  dunia  usaha  nasional,  meningkatkan  kapasitas  dan kemampuan  teknologi  nasional,  mendorong  pengembangan  ekonomi  kerakyatan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## d.  Bidang Usaha Penanaman Modal
Pasal 6 dan Pasal 7 Bab III UUPMA mengatur bidang usaha PMA yang melipu  bidang usaha dengan skala prioritas, bidang usaha tertutup, serta bidang usaha yang terkait dengan  pertahanan  negara.  Bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  modal  asing  ialah bidang-bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal  asing  secara pengusahaan penuh, yakni bidang-bidang yang pen ng bagi negara dan menguasai hajat  hidup  rakyat  banyak  yaitu:  pelabuhan-pelabuhan,  produksi,  transmisi  dan distribusi  tenaga  listrik  untuk  umum,  telekomunikasi,  pelayaran,  penerbangan,  air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, dan media massa. Pemerintah pun diberi kewenangan oleh UUPMA untuk menentukan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing.²⁴
Di  sisi  lain,  bidang  usaha  penanaman  modal  dalam  negeri,  yang  diatur  dalam Pasal 4 UUPMDN, memberikan keleluasaan bagi investor domes k dengan ketentuan semua  bidang  usaha  dapat  terbuka  bagi  swasta  dan  bidang  usaha  negara  yang melipu  beberapa bidang yang perusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Keluasan bidang usaha modal dalam negeri dalam UUPMDN  dak ditemukan dalam bidang  usaha  modal  asing  dalam  UUPMA.  Investor  domes k  dapat  menjalankan usaha pada bidang usaha yang sebenarnya tertutup untuk investor asing.
Pembaharuan   ketentuan bidang usaha penanam modal diatur dalam Pasal 12 UUPM yang esensinya hampir sama dengan bidang usaha yang diatur dalam Pasal 4 UUPMDN. Ketentuan baru tentang  bidang usaha dalam UUPM adalah terbuka untuk investor asing dan domes k, kecuali bidang atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan  terbuka  dengan  persyaratan.  Bidang  usaha  yang  tertutup  bagi  investor  asing adalah  produksi  senjata,  mesiu,  alat  peledak,  dan  peralatan  perang  serta  bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
Konsekuensi  keterbukaan  bidang  usaha  bagi  penanam  modal  asing  dan penanaman modal dalam negeri adalah tendensi  mbulnya persaingan usaha yang pada ujungnya pihak bermodal kuat akan memenangkan persaingan usaha ini yaitu investor asing, terutama dalam bidang usaha yang digerakkan oleh usaha besar dan berskala nasional. Tidak tertutup kemungkinan, dalam jangka panjang, perusahaan- perusahaan besar berskala nasional atau internasional di Indonesia akan berada di
24  Pasal 6 ayat (1 ) dan Pasal 7 UUPMA.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
tangan  asing.  Sumber  daya  dieksploitasi  dan  bagian  terbesar  dari  keuntungan mengalir ke luar negeri.
Pradeep Agrawal mengingatkan kemungkinan efek nega f dari berkembangnya perusahaan  mul nasional  terhadap  perkembangan  perusahaan  domes k. Kekhawa ran lainnya adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi di negara-negara berkembang oleh perusahaan mul nasional.²⁵
Jenny  Rebecca  Kehl  pun  menggambarkan  adanya  paradoks  ketergantungan suatu negara pada dana asing untuk membiayai pembangunan domes k. Terdapat perbedaan  kepen ngan  yang  jelas  antara  investor  asing  dan  pemerintah  dalam negeri. Kepen ngan utama investor asing adalah untuk meningkatkan proﬁtabilitas, daya saing, dan akses ke pasar internasional. Sebaliknya, kepen ngan negara-negara berkembang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domes k.²⁶
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Indonesia  yang  digariskan  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Tahun  2005-2025 (UU RPJP 2005-2025), jelas-jelas  dak menaﬁkan adanya pengaruh  asing  terhadap  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Namun,  dinamika globalisasi dan kesepakatan ekonomi dalam forum  perjanjian internasional lah yang melahirkan  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  menempatkan  kepen ngan nasional di atas segalanya. Kebijakan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang tersebut  harus  mampu  menjaga  kemandirian  kedaulatan  ekonomi  dan  perha an utama meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menurunkan  ngkat kemiskinan masyarakat yang masih lemah.²⁷ 2.  Prinsip  Liberalisasi Perdagangan  dalam WTO WTO  merupakan  suatu  forum  negara-negara  dalam  menyepaka   pertukaran komitmen  “liberalisasi”  dengan  cara  mengurangi  hambatan  perdagangan  dan menyetujui  ketentuan-ketentuan  yang  harus  ditaa   negara  anggota,  seper membuka  akses  pasar  secara  mbal  balik.²⁸  Pasal  XVI  ayat  (4)  Perjanjian Pembentukan  WTO  menjadi  indikator  pen ng  WTO  mewajibkan  negara-negara anggotanya  untuk  menyesuaikan  aturan-aturan  atau  hukum  perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO Agreement .²⁹
25  Pradeep Agrawal, “Foreign Direct Investment in South Asia: Impact on Economic Growth and Local Investment”, dalam buku Mul na onals and Foreign Investment in Economic Development yang disusun oleh Edward M. Graham (eds), USA:  Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 94.
26  Jenny Rebecca Kehl, Foreign Investment and Domes c Development: Mul na onals and the State, USA: Lynne Rienner Publishers Inc., 2009, hlm. 13.
27  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 : Bab IV.1 . Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, hlm. 48-49.
28  Bernard M.Hoekman dan Michael M. Kostecky, The Poli cal Economy of the World Trading System: the WTO and Beyond , USA-New York: Oxford University Press, 2009, hlm. 28.
29  Huala Adolf , Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 39.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Liberalisasi ekonomi tampak dalam  ga pilar utama yakni: internasionalisasi dan liberalisasi  perdagangan  dan  keuangan;  dominasi  perusahaan  transnasional;  dan peran luas dan mendalam dari 3 ( ga) organisasi ekonomi dunia yaitu Interna onal Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan WTO.³⁰
Ins tusi global yang berada di balik liberalisasi ekonomi, cikal bakalnya disepaka dalam  Konferensi  Bre on  Woods  yang  diiku   oleh  44  negara  yang  dipimpin  oleh Amerika  Serikat  dan  Inggris  pada  tanggal  1-22  Juli  1944.³¹  Pada  tahun  1947, Persetujuan  Umum  mengenai  Tarif  dan  Perdagangan  (GATT)  diresmikan  sebagai forum mul lateral untuk mengurangi hambatan perdagangan.³² WTO didirikan pada babak  kedelapan  perundingan  GATT  yang  disebut  sebagai  Putaran  Uruguay  yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.³³
GATT³⁴  berpedoman pada 5 prinsip utama dalam perdagangan, yaitu:³⁵ a.  Prinsip Most-Favoured-Na on (MFN)
Prinsip  ini  terdapat  dalam  Pasal  I  GATT.  Prinsip  ini  berar   suatu  kebijakan perdagangan  harus  dilaksanakan  atas  dasar  non-diskrimina f.  Semua  negara anggota terikat untuk memberikan  perlakuan yang sama kepada  negara-negara lainnya  dalam  pelaksanaan  dan  kebijakan  impor  dan  ekspor  serta  yang menyangkut biaya-biaya lainnya.
b.  Prinsip Na onal Treatment
Prinsip  ini  terdapat  dalam  Pasal  III  GATT.  Dalam  prinsip  ini,  produk  dari  suatu negara  yang  diimpor  ke  dalam  suatu  negara  harus  diperlakukan  sama  seper halnya  produk  dalam  negeri.  Prinsip  ini  sifatnya  berlaku  luas.  Prinsip  ini  juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan- persyaratan (hukum) yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administra f atau legisla f.
c.  Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuan ta f Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuan ta f merupakan rintangan terbesar  bagi  GATT.  Restriksi  kuan ta f  terhadap  ekspor  atau  impor  dalam bentuk  apapun  (misalnya  penetapan  kuota  impor  atau  ekspor,  restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk
30 Ibid.
31  Richard Peet, Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO , New York: Zedbook, 2009, hlm. 36.
32  Paul R. Krugman dan Maurice Obs eld, Economics , USA: Worth Publishers, 2013, hlm. 546.
33  Masaaki Kotabe, Kris an Helsen, Global Marke ng Management , USA: John Wiley & Sons Inc., 2008, hlm. 56.
34 Ibid , hlm. 108-117.
35 Ibid .
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
impor atau ekspor) pada umumnya dilarang (Pasal IX). Hal itu disebabkan  praktik tersebut dapat mengganggu praktik perdagangan normal.
d.  Prinsip Perlindungan melalui Tarif
Pada  prinsipnya  GATT  hanya  memperkenankan  ndakan  proteksi  terhadap industri domes k melalui tarif (menaikkan  ngkat tarif bea masuk) dan  dak melalui  upaya-upaya  perdagangan  lainnya  ( non-tariff  commercial  measures ). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas  ngkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompe si yang sehat.
e.  Prinsip Resiprositas
Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada preambule GATT  dan  berlaku  dalam  perundingan-perundingan  tarif  yang didasarkan atas dasar  mbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. f.  Perlakuan Khusus bagi Negara Berkembang
Sekitar  dua  per ga  negara  anggota  GATT  adalah  negara-negara  yang  sedang berkembang  yang  masih  berada  dalam  tahap  awal  pembangunan  ekonomi. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu part IV  yang  memuat  ga  pasal  (Pasal  XXXVI-XXXVIII),  ditambahkan  ke dalam  GATT.  Tiga  pasal  baru  dalam  bagian  tersebut  dimaksudkan  untuk mendorong negara-negara industri membantu pertumbuhan ekonomi negara- negara berkembang.

## 3.  Prinsip-Prinsip  Liberalisasi  Investasi  WTO  dalam  Pembaharuan  UUPM
Indonesia
Terhitung  13  tahun  sejak  Indonesia  menandatangani  Perjanjian  WTO Agreement (1994-2007), baru pada tahun 2007 lahir pembaharuan undang-undang penanaman modal. Krisis ekonomi 1997 merupakan salah satu trigger point pembaharuan hukum penanaman  modal  di  Indonesia,  yaitu  pada  saat  Pemerintah  Indonesia  meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi melalui Surat Kesanggupan ( Le er of Intent /LoI) Pemerintah Indonesia tanggal 31 Juli 2000 yang ditujukan kepada IMF. LoI  tersebut  berisi  kesanggupan  Pemerintah  Indonesia  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan  ekonomi  sebagai  syarat  permohonan  bantuan  keuangan  dari IMF. Salah satu kesanggupan Pemerintah Indonesia tersebut adalah LoI tertanggal 31 Juni  2000  bu r  VII.62  yang  berbunyi: “The  government  will  shortly  publish  a regula on narrowing the list of sectors that are closed to foreign investment ”. LoI ini berisi  kesanggupan  Pemerintah  Indonesia  untuk  membuat  regulasi  bagi  investor asing untuk mendapatkan perluasan usaha dari sektor ekonomi bagi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya tertutup bagi investor asing.³⁶
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
36  Indonesia-IMF, “Le er of Intent”, 31 Juli 2000, <h p://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/03/>, diunduh 10 Juni 2014.
LoI ini menunjukkan poli k barter antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam paket  bantuan  ekonomi  dari  IMF.  Salah  satu  bentuk  poli k  barter  dengan pembaharuan regulasi penanaman modal asing di Indonesia sesuai WTO Agreement , yang  ada  lain  adalah  UUPMA  sebagai  produk  hukum  pembaharuan  regulasi penanaman modal yang sebelumnya (UUPMA dan UUPMDN).
Prinsip-prinsip  GATT  (WTO)  yang  diimplementasikan  dalam  UUPM  sebagai berikut:
a.   Prinsip Most-Favoured-Na on (MFN)
Implementasi prinsip ini dalam UUPM dapat ditemukan dalam salah satu asas penanaman modal yaitu asas perlakuan yang sama dan  dak membedakan asal negara  seper   diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  (d)  UUPM.  Maksud  dari  asas perlakuan yang sama dan  dak membedakan asal negara adalah asas  perlakuan pelayanan  non  diskriminasi  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  baik  antara  investor  domes k  dan  investor  asing  maupun  antara investor dari suatu negara asing dan investor dari negara asing lainnya.³⁷ Pada Pasal 1 ayat (1) UUPM dinyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  investor  domes k  maupun  asing untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Pasal  ini merupakan awal pelaksanaan prinsip-prinsip MFN untuk memperlakukan secara sama terhadap investor domes k maupun asing. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2)  UU  PMA³⁸  yaitu  dalam  menetapkan  kebijakan  dasar  penanaman  modal, pemerintah  memberi  perlakuan  yang  sama  bagi  investor  domes k  dan  asing dengan tetap memperha kan kepen ngan nasional. Demikian pula dalam Pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  investor  yang  berasal  dari negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  sebelum UUPM,  pengaturan  dan  perlakuan  terhadap  investor  asing  dibedakan  dengan adanya  UUPMA  1967  dan  UUPMDN  1968  beserta  undang-undang perubahannya.
b.  Prinsip Na onal Treatment
Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM. Pada Pasal tersebut dinyatakan  Pemerintah  Indonesia  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
37  Penjelasan Pasal 3  ayat (1) (d) UUPM.
38  An-an  Chandrawulan,  Nia  Kurnia ,  “Pelaksanaan  Prinsip  Non  diskriminasi  ( Most  Favoured  Na ons )  dan Perlakuan Yang Sama ( Na onal Treatment ) dalam Liberalisasi Penanaman Modal Asing dan Perlindungannya terhadap Pengusaha Kecil Domes k Khususnya Pengusaha Kecil dan Menengah di Indonesia”, Laporan Peneli an Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2009, hlm. 20.
semua  investor  yang  berasal  dari  negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Perlakuan  yang  dimaksud  dak  berlaku  bagi  penanam  modal  dari suatu  negara yang memperoleh hak is mewa berdasarkan  perjanjian  dengan Indonesia.
Yang dimaksud dengan hak is mewa adalah hak is mewa yang berkaitan dengan kesatuan  kepabeanan,  wilayah  perdagangan  bebas,  pasar  bersama  ( common market ),  kesatuan  moneter,  kelembagaan  yang  sejenis,  dan  perjanjian  antara Pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  asing  yang  bersifat  bilateral,  regional, atau  mul lateral  yang  berkaitan  dengan  hak  is mewa  tertentu  dalam penyelenggaraan penanaman modal.³⁹
c. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuan ta f
Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 UUPM. Pada Pasal ini diatur bahwa penanam  modal  dapat  mengalihkan  aset  yang  dimilikinya  kepada  pihak  yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.⁴⁰  Aset  yang  dak  termasuk  dalam  penger an  aset  sebagaimana dimaksud merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang  dikuasai  oleh  negara.⁴¹  Penanam  modal  diberi  hak  untuk  melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain: modal keuntungan, bunga bank,  deviden,  dan  pendapatan  lain;  dana  yang  diperlukan  untuk  pembelian bahan  baku  dan  penolong,  barang  setengah  jadi,  atau  barang  jadi;  atau penggan an  barang  modal  dalam  rangka  melindungi  kelangsungan  hidup penanaman  modal;  tambahan  dana  yang  diperlukan  bagi  pembiayaan penanaman  modal;  dana  untuk  pembayaran  kembali  pinjaman;  royal   atau biaya  yang  harus  dibayar;  pendapatan  dari  perseorangan  warga  negara  asing yang  bekerja  dalam  perusahaan  penanaman  modal;  hasil  penjualan  atau likuidasi  penanaman  modal;  kompensasi  atas  kerugian;  kompensasi  atas pengambilalihan;  pembayaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  bantuan  teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan  di  bawah  kontrak  proyek,  dan  pembayaran  hak  atas  kekayaan intelektual;  dan  hak  untuk  melakukan  transfer  dan  repatriasi  yang  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.⁴²
d.  Prinsip Perlindungan melalui Tarif
Pelaksanaan prinsip ini ditemukan secara tersirat pada asas eﬁsiensi berkeadilan
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
39  Penjelasan Pasal 6 ayat(2) UUPM. 40  Pasal 8 ayat 1 UUPM.
41  Pasal 8 ayat 2 UUPM.
42  Pasal 8 ayat 3 UUPM.
dalam  UUPM.⁴³  Yang  dimaksud  dengan  asas  eﬁsiensi  berkeadilan  adalah  asas yang  mendasari  pelaksanaan  penanaman  modal  dengan  mengedepankan eﬁsiensi  berkeadilan  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  iklim  usaha  yang  adil, kondusif, dan berdaya saing.⁴⁴
Demikian pula dalam Pasal 14 UUPM dinyatakan bahwa se ap investor berhak mendapat  kepas an  hak,  hukum,  dan  perlindungan.  Yang  dimaksud  dengan kepas an  hak  adalah  jaminan  Pemerintah  Indonesia  bagi  investor  untuk memperoleh  hak  sepanjang  mereka  telah  melaksanakan  kewajiban  yang ditentukan. Yang dimaksud dengan kepas an hukum adalah jaminan Pemerintah Indonesia  untuk  menempatkan  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  landasan  utama  dalam  se ap  ndakan  dan  kebijakan  bagi investor.  Yang  dimaksud  dengan  kepas an  perlindungan  adalah  jaminan pemerintah  bagi  penanam  modal  untuk  memperoleh  perlindungan  dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.⁴⁵ e.   Prinsip Resiprositas
Prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  7  UUPM.  Pada  Pasal  ini  dinyatakan bahwa  pemerintah  dak  akan  melakukan  ndakan  nasionalisasi  atau pengambilalihan  hak  kepemilikan  penanam  modal,  kecuali  dengan  undang- undang. Jika pemerintah melakukan  ndakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak  kepemilikan,  Pemerintah  Indonesia  akan  memberikan  kompensasi  yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
Pada Pasal 32 UUPM diatur jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara  pemerintah  dan  penanam  modal,  maka  para  pihak  terlebih  dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Jika dalam hal penyelesaian sengketa tersebut  dak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  arbitrase,  alterna f  penyelesaian sengketa  atau  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Indonesia  dan  penanam  modal  asing,  maka  para  pihak  akan  menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepaka  oleh para pihak.⁴⁶
f.  Perlakuan Khusus bagi Negara Berkembang
Perlakuan  ini  diatur  dalam  Pasal  13  UUPM.  Pada  Pasal  ini  dinyatakan  bahwa Pemerintah Indonesia wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
43  Pasal 3 ayat (1) bu r f UUPM. 44  Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bu r f UUPM.
45  Penjelasan Pasal 14 UUPM.
46  Pasal 32 ayat (4) UUPM.
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dari ketentuan ini berar  dalam penanaman modal, para pemodal dibatasi dalam bidang–bidang usaha tertentu untuk bekerja sama dengan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi.  Di  samping  itu,  bidang- bidang  usaha  yang  diperuntukkan  untuk  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi.
Penerapan  prinsip-prinsip  GATT/WTO  dalam  suatu  negara  akibat  proses globalisasi ekonomi bukan suatu fenomena yang netral. Tidak hanya menghilangkan sekat-sekat  batas  negara  karena  kemajuan  komunikasi  dan  teknologi  informasi, globalisasi  juga  menyebarkan  ide-ide  atau  muatan-muatan  kapitalisme  dan  pasar bebas  ke  semua  negara.⁴⁷  Sesungguhnya  globalisasi  adalah  kelanjutan  dari kolonialisme  dan developmentalism .⁴⁸  negara-negara  Eropa  ke  wilayah  negara- negara Asia-Afrika beberapa abad yang lalu. Perbedaannya, kolonisasi menduduki wilayah  suatu  negara  dengan  kekuatan  senjata  (militer).  Globalisasi  merupakan serbuan produk barang/jasa atau tenaga kerja asing ke suatu wilayah negara.⁴⁹
Adanya  dua  pandangan  dari  para  ekonom  tersebut  tentang  keberadaan  FDI dalam suatu negara telah diper mbangkan oleh para pengambil kebijakan negara Indonesia  ke ka  membuat  undang-undang  penanaman  modal  asing  pertama  kali pada  tahun  1967  dalam  rangka  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Dasar pembangunan  ekonomi  Indonesia  saat  itu  terkandung  dalam  Pasal  10  Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (TAP MPRS 1966).
TAP  MPRS  1966  menunjukan  arah  kepada  para  pengambil  kebijakan  negara Indonesia  bahwa  investasi  asing  atau  bantuan  luar  negeri  dak  dinaﬁkan kontribusinya dalam membangun ekonomi Indonesia yang sedang merosot, tetapi harus terlebih dahulu mengandalkan kemampuan potensi domes k sebagai sumber dana  pembangunan.  Keberadaan  sumber-sumber  dana  dari  luar  negeri  dak mengakibatkan  ketergantungan  kepada  pihak  luar  negeri  dan  sumber  dana  asing tersebut harus digunakan untuk kepen ngan ekonomi rakyat. Nampaknya jiwa TAP MPRS  1966  ini  mengisyaratkan  kemandirian  bangsa  Indonesia  untuk  melakukan pembangunan ekonomi serta kedaulatan negara Indonesia sebagai sebuah negara yang  harus  dijaga  dalam  kaitannya  dengan  aliran  dana  dari  luar  negeri  ke  negara
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
47  R. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 225-226.
48  Mansour Fakih, “Neoliberalisme Dan Globalisasi”, Ekonomi Poli k Digital Journal Al-Manär , Edisi I/2004, hlm. 6.
49  A.F. Elly Erawaty, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas” dalam buku Aspek Hukum dari Perdagangan
Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Melaksanakan Perdagangan Bebas yang disusun oleh Ida Susan dan Bayu Seto (eds.), Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2003, hlm. 8.
Indonesia.  Hal  tersebut  juga  tidak  serta  merta  mengorbankan  kedaulatan  negara demi pembangunan ekonomi atau kepen ngan ekonomi rakyat dalam pembangunan negara  melalui  pembangunan  ekonomi.  Seper   yang  dinyatakan  oleh  Sunarya Hartono, TAP MPRS 1966 ini harus menjadi patokan pemerintah pada saat itu dalam menentukan kebijakan ekonominya, khususnya di bidang penanaman modal asing.⁵⁰
TAP  MPRS  1966  merupakan  salah  satu  landasan  hukum  lahirnya  regulasi penanaman  modal  di  Indonesia  yaitu  UUPMA.  Setahun  kemudian  lahir  UUPMDN yang  mengatur  investasi  dalam  pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang  sumber dananya  berasal  dari  modal  domes k.⁵¹ Keberadaan  UUPMA  dan  UUPMDN merupakan kebijakan ekonomi Orde Baru dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia yang memburuk pada saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kendala dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di antaranya adalah keterbatasan investasi.⁵²
UUPMA  dan  UUPMDN  beserta  perubahannya  perlu  digan   karena  ‘dianggap’ dak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan  hukum  nasional,  khususnya  di  bidang  penanaman  modal.⁵³ Pembaharuan UUPM tentang modal adalah  dak lagi membedakan modal asing dan modal dalam negeri. Hal ini mengandung konsekuensi untuk memperlakukan secara sama  investor  asing  dan  investor  domes k.  Pelaku  ekonomi  di  Indonesia  sebagai investor  domes k, melipu  BUMN/BUMD, swasta, dan  koperasi. Kelompok usaha swasta dapat melipu  usaha besar, usaha menengah, usaha  kecil, dan usaha mikro.⁵⁴
Pada  in nya,  liberalisasi  penanaman  modal  ini  memberi  perlindungan  penuh kepada  pemilik  investasi  asing  atau  perusahaan  mul nasional  serta  mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Di satu pihak liberalisasi atau globalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasaran dunia apabila semakin banyak komponen dari produk-produk yang patennya dimiliki oleh  perusahaan  mul nasional  dapat  dibuat  di  Indonesia.  Di  lain  pihak,  muncul pertanyaan dapatkah Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang  pemain  utamanya  adalah  perusahaan  mul nasional.  Hal  ini  akan  banyak menimbulkan masalah karena konﬂik kepen ngan antara perusahaan mul nasional
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
50  Sunarya  Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia , Bandung: Binacipta, 1972, hlm. 29. 51  Erman Rajagukguk, Loc . cit . 52  Didik J. Rachbini , Arsitektur Hukum Investasi...., Op.cit. , hlm. 21-22. 53  Konsiderans/Per mbangan Bu r e UUPM.
54  Lihat  Pasal  1  angka  (1)  angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
yang  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dan  pembangunan  ekonomi  nasional Indonesia itu sendiri.⁵⁵
Di satu sisi, Indonesia harus membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan yang memudahkan perusahaan-perusahaan mul nasional untuk menanamkan modalnya di  Indonesia.  Di  lain  sisi  ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  pun  dak  boleh bertentangan  dengan  landasan  ekonomi  Indonesia  yang  terdapat  dalam  Pasal  33 UUD 1945 dan Pancasila.⁵⁶
Implementasi  prinsip-prinsip  liberalisasi  Perjanjian  WTO  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  seper terkandung dalam UUPM, pada dasarnya  dak selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Di satu sisi, pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya bertujuan mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  tujuan  akhir pelaksanaan  sila-sila  Pancasila  dan  UUD  1945.  Di  sisi  lain,  Syamsul  Hadi  menilai UUPM  mengandung  sejumlah  pasal  yang  justru  mengesampingkan  kepen ngan rakyat Indonesia, seper  hak asing atas kepemilikan tanah yang berjangka panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimiliki kepada pihak-pihak yang  diinginkan.⁵⁷  Penilaian  Syamsul  Hadi  terhadap  pasal-pasal  UUPM    tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dua kepen ngan lain, selain kepen ngan ekonomi dan kepen ngan hukum, yang juga kontradik f adalah kepen ngan perusahaan mul nasional penanam modal dan kepen ngan negara Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Keberadaan  investasi  asing  dalam  negara  berkembang  pada  dasarnya  membawa manfaat ( beneﬁt ) dan sekaligus mudarat ( nega ve impact ). Manfaat investasi asing dalam  negara  berkembang  adalah  menutup  “ savings–investment  gap  in  the economy ” serta membawa tambahan sumber daya seper  teknologi, management know-how, dan akses ke pasar barang ekspor.⁵⁸  Sebaliknya investasi asing membawa pengaruh nega f di bidang poli k, budaya, dan ekonomi, seper : campur tangan dalam urusan dalam negeri, perubahan budaya, ketergantungan teknologi, modal domes k  tersisih,  dominasi  dalam  industri  dan  produk  lokal  tersisih,  keringanan pajak, polusi lingkungan, dan kestabilan neraca pembayaran.⁵⁹
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
55  An-An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Mul nasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan
Hukum Penanaman Modal , Bandung: Alumni, 2011, hlm. 15. 56 Ibid .
57  Syamsul Hadi (et.al), Kudeta Pu h: Reformasi dan Pelembagaan Kepen ngan Asing dalam Ekonomi Indonesia ,
Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012, hlm. 2.
58  H.S. Kehal , Foreign Investment in Developing Countries , New York: Palgrave Macmillan, 2004, hlm. 1.
59 Ibid ., hlm. 40.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  2  Ketetapan  MPR  Nomor XVI/MPR/1998  tentang  Poli k  Ekonomi  dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi  bahwa poli k  ekonomi  nasional  diarahkan  untuk  menciptakan  struktur  ekonomi  nasional agar  terwujud  pengusaha  menengah  yang  kuat  dan  besar  jumlahnya  serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang melipu  usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efesien nasional yang berdaya saing  nggi.
Arah  investasi  di  Indonesia  menurut  UU  RPJP  2005-2025  adalah  untuk mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  nggi  secara berkelanjutan  dan  berkualitas  dengan  mewujudkan  iklim  investasi  yang  menarik; mendorong  penanaman  modal  asing  bagi  peningkatan  daya  saing  perekonomian nasional;  serta  meningkatkan  kapasitas  infrastruktur  ﬁsik  dan  pendukung  yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.⁶⁰

## C.  Penutup
Indonesia sebagai negara anggota WTO telah melaksanakan Pasal XVI ayat (4) WTO Agreement ,  yang  mewajibkan  negara-negara  anggotanya  untuk  menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan lahirnya UUPM. Prinsip-prinsip WTO oleh negara Indonesia  telah diimplementasikan dalam UUPM sebagai berikut:
1.  Prinsip Most-Favoured-Na on dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UUPM Pasal 4 ayat (2)  dan Pasal 6 ayat (1) UUPM.
2.  Prinsip Na onal Treatment dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM.
3.  Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuan ta f dapat ditemukan dalam Pasal 8 UUPM.
4.  Prinsip Perlindungan Melalui Tarif ditemukan secara tersirat pada asas eﬁsiensi berkeadilan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 UUPM.
5.  Prinsip Resiprositas dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 32 UUPM .
6.  Perlakuan khusus bagi negara berkembang  diatur dalam Pasal 13 UUPM .
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  pemerintah  perlu  menciptakan  perusahaan nasional  yang  kuat  dan  mampu  bersaing  dengan  perusahaan  mul nasional  yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan mutlak diperlukan agar perusahaan asing  berorientasi  ekspor  dan  kehadiran  investor  asing  dak  mengganggu  neraca
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
60  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun  2005-2025: Bab IV.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, hlm. 50.
pembayaran Indonesia. Pemerintah pun berkewajiban untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar  dak terpinggirkan oleh investor yang besar dan kuat. Pembaharuan undang-undang penanaman modal dalam jangka panjang  perlu  mengkri si  dan  memperha kan  pengaruh  WTO Agreement dalam undang-undang investasi di Indonesia.

## Da ar Pustaka
Buku An-An  Chandrawulan, Hukum  Perusahaan  Mul nasional,  Liberalisasi  Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal , Alumni, Bandung,
2011.
Graham,  Edward  M.  (eds), Mul na onals  and  Foreign  Investment  in  Economic Development ,  Palgrave Macmillan, USA, 2005.
Didik J. Rachbini , Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Poli k) , PT Indeks, Jakarta, 2008. Gadner, Bryan A., Black's Law Dic onary , Thomson, USA, 2004. Hoekman,  Bernard  M,  Michael  M.  Kostecky, The  Poli cal  Economy  of  The  World Trading System: The WTO and Beyond , Oxford University Press, New York, 2009. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Ida Susan  dan Bayu Seto (eds), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Melaksanakan Perdagangan Bebas , PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 2003. Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Indonesia , Alumni, Bandung, 2009. Kehal , H.S., Foreign Investment in Developing Countries , Palgrave Macmillan, New York, 2004. Kehl Jenny Rebecca, Foreign Investment and Domes c Development: Mul na onals and the State, Lynne Rienner Publishers Inc., USA, 2009. Krugman, Paul R. and Maurice Obs eld, Economics , Worth Publishers, USA, 2013. Masaaki, Kotabe dan Kris an Helsen, Global Marke ng Management , John Wiley &
Sons Inc., USA, 2008.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,
2000.
Panic, Milivoje, Globaliza on and Na onal Economic Welfare , Palgrave Macmillan,
New York, 2003.
Peet, Richard, Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO , Zedbook, New York,
2009.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 404
Petrus C.K.L Bello, Ideologi Hukum: Reﬂeksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum , Insan Merdeka, Bogor, 2013.
R. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Rutherford, Donald, Routledge Dic onary of Economics , Routledge, New York, 2005. The World Bank Group , Inves ng Across Borders 2010: Indicators of Foreign Direct Investment  Regula on  in  87  Economies ,  Washington  D.C:    The  World  Bank Group, 2010.
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , Nuansa Aulia,  Bandung, 2010. Sornarajah, M., The Interna onal Law on Foreign Investment , Cambridge University Press, New York, 2010.
Stearns, Peter N., Globaliza on in World History , Routledge, USA, 2010. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1995. Sujud Margono, Hukum Investasi Asing , CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008. Sunarya   Hartono, Beberapa  Masalah  Transnasional  dalam  Penanaman  Modal
Asing di Indonesia , Binacipta, Bandung, 1972.
____________, Poli k  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Alumni, Bandung, 1991.
Syamsul Hadi (et.al), Kudeta Pu h: Reformasi dan Pelembagaan Kepen ngan Asing dalam Ekonomi Indonesia , Indonesia Berdikari, Jakarta, 2012.
Zarsky,  Lyuba  (eds.), Interna onal  Investment  for  Sustainable  Development: Balancing Rights and Rewards, Earthscan, London, 2005.

## Dokumen Lain
An-An Chandrawulan dan Nia Kurnia , “Pelaksanaan Prinsip Non Diskriminasi ( Most Favour  Na ons )  dan  Perlakuan  Yang  Sama  /  ( Na onal  Treatment )  Dalam Liberalisasi Penanaman Modal Asing dan Perlindungannya Terhadap Pengusaha Kecil  Domes k  Khususnya  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia”, Laporan Peneli an Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2009. Erman  Rajagukguk,  “The  New  Indonesian  Investment  Law ” , Paper  presented  at Current Issues in Indonesian Law, in Honor of Professor Emeritus Daniel S.Lev , S e a l e , 2 7 - 2 8 F e b r u a r y 2 0 0 7 ,
h p://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/THE%20NEW%20INDO NESIAN%20INVESTMENT%20LAW.pdf,  diunduh 1 Juni 2014. Indonesia-IMF, “Le er of Intent”, 31 Juli 2000, h p://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/03/, diunduh 10 Juni 2014. Larose . Peter ,  “ The  Impact  of  Global  Financial  Integra on  on  Mauri us  and Seychelles”, Bank of Valle a Review, Nomor 28, 2003.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum
Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Mansour Fakih, “Neoliberalisme Dan Globalisasi ”, Ekonomi Poli k Digital Journal Al-Manär , Edisi I/2004.
R u g g i e r o ,   R e n a t o ,   “ W T O   N e w s :   1 9 9 6   P r e s s   R e l e a s e s ” , h p://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr042_e.htm, diunduh  20 Mei 2014.

## Dokumen Hukum
Agreement Estabilishing the World Trade Organiza on, 1994. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994  tentang Pengesahan Agreement Establishing The  World  Trade  Organiza on (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Tahun 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Perundang-
Undangan.
Acep  Rohendi: Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan World  Trade  Organiza on (WTO)  dalam  Pembaharuan  Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 406