## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 3 Issue 2, October 2023 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: 10.52738/pjk.v3i2.169 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Sumbangan  Konsep  Fusi  Horizon  dalam  Hermeneutika  Gadamer  bagi  Proses Perumusan Sila Pertama Pancasila

## Yasintus Harjon
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. E-mail: cainharjon@gmail.com
Abstract: This paper focuses on a deep examination of the concept fusion of horizons Gadamer's hermeneutics and its contribution to the formulation process of the first principle of Pancasila. In the public sphere, there are various divergent views on the text of "religious pluralism in Indonesia" during the formulation of the first principle of Pancasila. Some founding fathers and national figures interpreted and understood it only within the scope of a specific religion (Islam), while  others  viewed  it  in  a  broader  and  more  profound  sense.  The  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia encompasses not only Islam but also other religions. Therefore, the text of "religious pluralism in Indonesia" should be understood and formulated as "the belief in the One Supreme God" rather than "the belief in God with the obligation to follow Islamic law for its adherents." The methodology employed in this article is literature review, involving critical and in-depth  examination  of  various  relevant  sources  on  the  discussed  topic.  This  paper  finds  that  the  first  principle  of Pancasila, "the belief in the One Supreme God," is the result of horizon fusion between the founding fathers and national figures  regarding  the  text  of  "religious  pluralism  in  Indonesia."  Horizon  fusion  occurs  when  each  of  them  dares  to transcend their preconceived understanding of the text, being open to each other, and engaging in dialogue. Thus, the horizon fusion forms the principle of "the belief in the One Supreme God" that embraces all religions without excluding any.
Keywords: Hermeneutics; Horizon Fusion; Religious Pluralism; Pancasila.
Abstrak:  Fokus  tulisan  ini  ialah  mengkaji  secara  mendalam  gagasan  fusi  horizon  dalam  hermeneutika  Gadamer  dan sumbangannya  bagi  proses  perumusan  sila  pertama  Pancasila.  Fakta  di  ruang  publik  terdapat  aneka  perbedaan pandangan terhadap teks ‘pluralisme agama Indonesia’ pada saat proses perumusan sila pertama Pancasila. Sebagian founding  fathers dan  tokoh-tokoh  nasional  membaca  dan  memahaminya  hanya  sebatas  agama  tertentu  (Islam). Sementara  beberapa  yang  lain  melihat  dan  mengertinya  jauh  lebih  luas  dan  mendalam.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  bukan  hanya  Islam,  tetapi  mencakup  agama- agama  yang  lain.  Teks  ‘pluralisme  agama  Indonesia’  dengan demikian harus dipahami dan dirumuskan sebagai ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ bukan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya.’ Adapun  metodologi  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  ialah  kajian pustaka  dengan  membaca  secara  kritis  dan  mendalam  berbagai  literatur  terkait  tema  yang  dibahas.  Tulisan  ini menemukan bahwa sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan hasil fusi horizon founding fathers dan tokoh-tokoh nasional atas teks ‘pluralisme agama Indonesia’ . Fusi horizon terjadi ketika masing-masing di antara mereka  berani  melampaui  pra-pemahaman  mereka  atas  teks  tersebut,  saling  terbuka,  dan  berdialog  satu  sama  lain. Sehingga terbentuklah fusi horizon, yakni sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang merangkul semua agama tanpa ada yang tereliminasi.
Kata Kunci: Hermeneutika; Fusi Horizon; Pluralisme Agama; Pancasila.

## 1. Pendahuluan
Hermeneutika merupakan sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkapkan makna sebuah teks (Hidayat & Abdul, 2021). Teks berarti bukan hanya dalam bentuk tulisan, patung, lukisan, dan simbol-simbol,  tetapi  juga  mencakup  seluruh  realitas  hidup  manusia.  Sebagai  makhluk  rasional, aktivitas memahami dan menggali makna merupakan sebuah keniscayaan dan bagian integral dari keseharian  manusia.  Dalam  aktivitas  itu,  ruang  lingkup  pemahaman  manusia  adalah  seluruh
pengalaman hidupnya yang semuanya ada dalam  teks-teks. Pada  hakikatnya, aktivitas memahami dan menggali makna selalu dilakukan bersama “yang lain”, sebab manusia adalah makhluk relasional sehingga  berciri  dialogis.  Selain  berciri  dialogis,  memahami  juga  berciri  epistemologis.  Artinya, memahami  selalu  menyangkut  perkara  pengetahuan  yang  menyentuh  persoalan  kebenaran yakni benar-salah.  Sehingga,  dalam  konteks  ini  memahami  selalu  ada  dalam  dua  dikotomi  yakni memahami secara benar dan memahami secara salah.
Pluralisme  agama  di  Indonesia  adalah  sebuah  teks.  Karena  merupakan  teks,  maka  realitas  ini sangat  erat  kaitannya  atau  masuk  dalam  wilayah  perkara  memahami  teks  secara  benar  dan memahami secara salah. Persoalan itu dapat ditemukan dalam usaha merumuskan butir pertama Pancasila di mana cukup sulit menemukan titik temu antara horizon dari setiap partikularitas yang ada.  Sebagian founding  fathers  dan  tokoh-tokoh  masyarakat membaca  teks  ‘pluralisme agama Indonesia’ secara  sempit  yakni  hanya  sebatas  agama  Islam.  Misalnya  tampak  jelas  pada  Piagam Jakarta yang mana sila pertama Pancasila didasarkan atas syariat Islam, yakni ‘ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari at Islam bagi para pemeluknya’. Sementara yang lain melihatnya secara holistik bahwa Indonesia terdiri dari aneka agama dan kepercayaan tradisional. Indonesia tidak bisa didasarkan atas syariat Islam, sebab tidak mengakomodir semua agama atau kepercayaan yang lain. Karena  itu ,  PPKI  kemudian  mengubah  butir  pertama  Piagam  Jakarta  menjadi  ‘Ketuhanan  Yang Maha Esa’. Jika bertolak pada gagasan Gadamer, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ tiada lain adalah hasil dari proses fusi horizon dari founding fathers bangsa Indonesia. Horizon para pendiri bangsa berjumpa dan berdialog satu sama lain, sehingga terjadi fusi horizon yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang melampaui sekat eksklusivitas ajaran agama tertentu. Namun,  harus  diakui  bahwa  perjumpaan  dan  peleburan  horizon founding  fathers  dan  tokoh- tokoh  nasional  tidak  serta  merta  menjadi  tanda  berakhirnya  diskursus  pelik  atas teks  ‘pluralisme agama  Indonesia’ .  Dewasa  ini  masalah  seputar  radikalisme  agama  terus  menggerus  citra  luhur Pancasila  sebagai  landasan  ideologis  NKRI.  Oknum  tertentu  kerap  memiliki  tendensi mengembalikan  sila  pertama  Pancasila  ‘Ketuhanan  Yang  Maha  Esa’  menuju  rumusan  s empit- egoistis  Piagam  Jakarta  ‘ Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  para pemeluknya.’ Usaha itu tidak hanya pada tataran konseptual (berupa doktrinisasi), tetapi nyata dalam tataran praktis. Misalnya dapat ditemukan dalam aneka peristiwa, seperti pemboman rumah ibadat agama  minoritas,  berbagai  otonomi  daerah  yang  bernuansa  diskriminatif  atas  agama  lain,  isu Islamisasi,  munculnya  kelompok  dan  organisasi  terlarang  (HTI,  FPI,  dst.).  Sehingga,  realitas semacam ini mendesak setiap warga negara untuk terus melakukan dialog terbuka demi terciptanya fusi horizon, sehingga semakin meningkatnya semangat toleransi dan membuminya keharmonisan di tengah societas.
Konsep Hermeneutika menurut Gadamer banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Sofyan A. P. Kau (2014) dalam penelitiannya berjudul ‘ Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir ’ menemukan keterkaitan yang erat antara ke-empat teori dalam hermeneutika Gadamer, yaitu prasangka hermeneutik, lingkaran Hermeneutika, peralihan dari "Aku-Engkau" menjadi "Kami", dan hermeneutika dialektis dengan tafsif. Bahkan menurutnya, ke-empat teori tersebut bukan sesuatu yang baru dalam ilmu tafsir dan memiliki orientasi yang sama, yakni pemahaman yang benar dan otententik sebuah teks. Sementara itu Hasyim Hasanah (2017), melihat bahwa pemahaman tersebut bukanlah  hasil  pilihan  sadar  pembaca  terhadap  teks,  tetapi  sebuah  tanggapan  atau  tafsiran  dari pengalaman  dalam  horizonnya,  yang  bersifat  historis,  sesuai  dengan  dunia  masing-masing  (dunia teks, dunia penulis, dan dunia penerjemah atau pembaca) yang didasarkan pada prasangka. Gagasan ini digunakan Hasanah dalam penelitiannya untuk memahami makna wayang, yakni sebagai media dakwah.
Selain  itu,  Lina  Kushidayati  (2014)  menemukan  keselarasan  konsep  hermeneutika  Gadamer dengan double  movement  yang  ditawarkan  oleh  Fazlur  Rahman  (meski  dalam  nuansa  berbeda) dalam menafsir teks al- Qur’an dan memahami teks hukum. Keselarasan itu tampak dalam usaha memahami teks hukum dan teks al- Qur’an , di mana hakim atau penafsir teks al- Qur’an bergerak dari dua arah, yakni pembaca dari masa kini memahami konteks teks masa lalu, dan dari masa lalu ke masa kini. Dalam mehami teks hukum, hakim saat ini selalu melihat keputusan-keputusan hakim sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan kasus tertentu yang serupa atau mirip pada masa kini. Demikianpun dalam penafsiran teks suci,  penafsir berusaha memahami konteks teks masa lalu dan relevansinya saat ini. Tujuannya ialah agar penafsir hukum dan penafsir teks suci dapat  memahami  makna  teks  berdasarkan  konteks  historisnya  pada  masa  lalu  dan  memahami konteks sekarang, sehingga makna teks masa lalu tidak diaplikasikan begitu saja pada masa kini tetapi sesuai dengan konteks saat ini.
Emanuel  Prasetyono  (2022)  masih  dalam  konteks  yang  sama  menemukan  aktualitas  gagasan Gadamer dalam membangun dialog antarbudaya. Menurutnya, fusi horizon membantu seseorang menggali  jati  diri  budayanya  sendiri  dan  membangun  dialog  dengan  budaya  lain.  Atas  dasar  itu, masalah-masalah antarbudaya yang terus terjadi di Indonesia mendesak setiap pribadi berani terbuka dalam dialog, saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Sehingga, terciptalah kehidupan bersama  yang  harmonis,  solider,  dan  respek  atas  nilai-nilai  kemanusiaan  di  tengah  bangsa  yang multikultural.
Beberapa  penelitian  di  atas  dapat  ditarik  sebuah  benang  merah  bahwa  gagasan  hermeneutika Gadamer  penting  dalam  usaha  membangun  dialog  antarbudaya,  ilmu  tafsir  (hukum  dan  teks  al- Qur’an), dan dalam menggali makna wayang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, kebaruan tulisan ini ialah bahwa gagasan fusi horizon dalam hermeneutikan Gadamer memberikan sumbangan yang sangat besar bagi proses perumusan sila pertama Pancasila. Apa yang diuraikan Gadamer tentang pra- pemahaman, lingkaran hermeneutis, relasi ‘aku - engkau’ menjadi ‘kami’ , hermeneutika dialektis, dan  fusi  horizon  mengakar  kuat  dalam  proses  perumusan  sila  pertama  Pancasila.  Sehingga,  sila ‘ Ketuhanan Yang Maha Esa’ adalah hasil fusi horizon itu sendiri. Karena itu, kajian ini sangat penting dilakukan untuk mengisi ruang kosong dalam tulisan sebelumnya.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Hermeneutika Menurut Gadamer
Aktivitas  membaca  dan  memahami  sebuah  teks  pada  dasarnya  selalu  berciri  dialogal. Bahkan  menurut  Gadamer,  aktivitas  itu  tidak  hanya  melibatkan  dialog,  tetapi  sekaligus  juga membangun sintesis antara tiga dunia, yaitu dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga  hal  ini  masing-masing  di  antaranya  mempunyai  konteksnya  tersendiri,  sehingga  dalam membaca dan memahami sebuah teks membutuhkan pertimbangan yang serius. Apabila salah satu  dari  ketiganya  diabaikan,  maka  pembaca  tidak  akan  menemukan  makna  autentik  dari sebuah  teks.  Atau  pembaca  hanya  akan  menemukan  pemahaman  yang  dangkal.  Karena  itu, Gadamer  mengajukan  beberapa  teori  agar  pembaca  dapat  sampai  kepada  pemahaman  yang benar dan mendalam.
Pertama,  konsep  "prasangka  hermeneutik".  Prasangka  hermeneutik  yang  dimaksud Gadamer  ialah  merujuk  kepada  aneka  asumsi  pra-konseptual  yang  membentuk  pemahaman pembaca terhadap suatu teks atau realitas. Prasangka hermeneutik selalu melekat dalam setiap pribadi  atau  pembaca  dan  dalam  aktivitas  memahami  pembaca  tidak  bisa  menghindari  hal tersebut. Menurut Gadamer, prasangka atau pra-pemahaman sudah menjadi bagian integral dari proses  memahami,  bahkan  pembaca  tidak  akan  bisa  melakukan  interpretasi  kalau  tidak memiliki  prasangka.  Prasangka  hermeneutik  yang  memengaruhi  pemahaman  pembaca  itu
mencakup beberapa hal, seperti latar belakang budaya, bahasa, agama, pengalaman, dan nilai- nilai  yang  dimilikinya.  Baginya,  prasangka  ini  membentuk  pemahaman  kita  tentang  teks  atau realitas dan menjadi kerangka referensi yang membantu kita memahami sebuah teks. Selain itu, prasangka hermeneutik juga dapat menjadi tantangan dalam memahami teks secara autentik dan obyektif. Atas dasar itu, adalah penting untuk bertindak kritis dan melampaui prasangka tersebut.
Kedua ,  ‘lingkaran  hermeneutika’. Bagi  Gadamer,  prasangka  hermeneutik  tidak  lain merupakan titik berangkat yang krusial dalam memahami sebuah teks. Dalam proses memahami suatu teks, pembaca dituntu t untuk sungguh ‘mengerti’ teks yang ada. Menurutnya, ‘mengerti’ adalah suatu proses yang melingkar. Lingkaran hermeneutika mengacu pada hubungan timbal balik  antara  bagian-bagian  dan  keseluruhan  dalam  proses  interpretasi.  Pemahaman  teks  atau entitas yang bermakna melibatkan gerakan melingkar antara bagian-bagian dan keseluruhan, di mana  interpretasi  bagian-bagian  dipengaruhi  oleh  pemahaman  keseluruhan,  dan  sebaliknya. Gerakan  melingkar  ini  memungkinkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam terhadap objek interpretasi.
Menurut  Gadamer,  lingkaran  hermeneutika  bukanlah  batasan  atau  masalah  yang  harus diatasi,  tetapi  merupakan  sesuatu  yang  inheren  dari  proses  interpretasi.  Dalam  lingkaran hermeneutika, tidak ada interpretasi yang definitif atau final. Setiap interpretasi membangun dan memperkaya  pemahaman  yang  datang  sebelumnya.  Gerakan  melingkar  pemahaman  ini mengarah  pada  penyempurnaan  dan  perluasan  pengetahuan  kita  secara  terus-menerus, memungkinkan keterlibatan yang lebih komprehensif dengan objek interpretasi. Prasangka atau pra-pemahaman  akan  mengalami  transformasi  menjadi  pemahaman  yang  lebih  dalam  dan autentik melalui proses membaca teks. Proses inilah yang disebut oleh Gadamer sebagai "The hermeneutical circle" (lingkaran hermeneutika).
Ketiga,  konsep  "Aku-Engkau"  menjadi  "Kami".  Menurut  Gadamer,  dialog  yang  produktif, seperti dialog kita dengan teks, akan terjadi ketika subjek-objek "aku-engkau" telah tergantikan oleh  "kami".  Gadamer  mengambil  konsep  "Aku-Engkau"  dari  Martin  Buber,  yang  menyoroti pertemuan  antara  subjek  dan  objek  sebagai  pengalaman  personal  dan  relasional.  Gadamer mengembangkan  konsep  ini  dengan  menekankan  aspek  komunal  dari  interpretasi.  Ia berpendapat  bahwa  pemahaman  bukanlah  tindakan  individu  semata,  tetapi  dibentuk  oleh partisipasi  kolektif  dan  dialog  dalam  komunitas.  Proses  interpretasi  melibatkan  penyatuan perspektif,  pertukaran  gagasan,  dan  usaha  bersama  untuk  mencapai  pemahaman  yang  lebih dalam.  Dalam  proses  itu,  seiring  berjalannya  interpretasi,  pemisahan  awal  antara  subjek  dan objek  mulai  larut,  memberikan  ruang  bagi  keterlibatan  komunal  dan  makna  bersama. Transformasi ini menandakan peralihan dari subjektivitas yang terisolasi menuju pemahaman yang lebih inklusif dan berada dalam konteks sosial.
Keempat,  hermeneutika  dialektis.  Gadamer  mengakui  bahwa  pemahaman  mendalam sebuah teks tidak bisa melalui pendekatan yang semata-mata bersifat subyektif dan obyektif. Atau makna autentik sebuah teks tidak dapat tercapai melalui metodologi yang dibangun. Sebaliknya, kebenaran diperoleh melalui dialog dan interaksi antara subyek dan obyek interpretasi. Melalui dialog, terjadilah konflik dan perbedaan pemahaman. Konflik dan perbedaan itu terus menerus direvisi  dan  dikritisi,  sehingga  sampai  pada  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan mendalam.  Pemahaman  yang  lebih  holistik  dan  mendalam  muncul  melalui  refleksi  kritis terhadap  prasangka  subjek  dan  dialog  yang  berkelanjutan  dengan  objek  interpretasi.  Kunci pemahaman yang mendalam, holistik, dan autentik adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian.

## 2.2. Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer
Gadamer memperkenalkan konsep "fusi horizon" ( Horizontverschmelzung) yang merujuk pada proses di mana horizon-horizon penerjemah dan objek interpretasi saling berinteraksi dan menyatu, menghasilkan pemahaman bersama. Fusi horizon memuat relasi saling keterbukaan, mendengarkan, kesediaan dipengaruhi oleh orang lain, dan tidak memiliki tendensi menguasai yang lain (Sanderan, 2020). Kesadaran dan sikap inklusif tersebut mengasikan sikap subyektif dan egoistik dalam memahami teks. Menurut Gadamer, inilah yang menjadi kunci dasar menuju fusi  horizon.  Horizon  pembaca  dan  obyek  senantiasa  bergerak,  aktif,  tidak  tertutup,  dan produktif. Sikap terbuka menempatkan pembaca pada kebenaran sejati teks yang terikat dengan konteksnya.
Gadamer menekankan bahwa fusi  horizon bukanlah penggabungan di mana satu horizon menyerap  yang  lain,  tetapi  merupakan  proses  dinamis  dan  berkelanjutan  dari  dialog  dan pemahaman. Ini melibatkan saling memberi dan menerima antara pembaca dan obyek, di mana kedua  horizon  berkontribusi  dalam  pembentukan  makna  bersama.  Fusi  horizon memungkinkan  interpretasi  yang  lebih  dalam  dan  komprehensif,  melampaui  prasangka individual  dan  perspektif  terbatas.  Ini  mengakui  sifat  dinamis  interpretasi  dan  peran  aktif pembaca dalam berinteraksi dengan objek interpretasi melalui dialog yang produktif, di mana formula ‘ subjek-obyek ’ seperti ‘ aku-engkau ’ menghilang dan digantikan dengan ‘ kami ’ (Palmer, 2022).
Proses  hubungan  antara  subyek  dan  obyek  yang  dipengaruhi  oleh  efek  historis  disebut sebagai  penggabungan  horizon  ( fusion  of  horizons).  Gadamer  mengklasifikasikan  dialektika antara  alienasi  dan re-fusion  ke  dalam  tiga  bidang  yang  berbeda,  yaitu  estetika,  sejarah,  dan bahasa  (Gadamer,  1989).  Sejarah  atau  tradisi  masa  lalu  harus  dipahami  berdasarkan  horizon sejarah  itu  sendiri.  Penafsir  menempatkan  dirinya  dalam  horizon  sejarah  tersebut  agar  dapat memahami signifikansi dari tradisi tersebut. Menurutnya, kesadaran sejarah dalam diri kita ialah kesadaran  dalam  ‘kekinian’ - di  saat  ini.  Namun  bersamaan  dengan  itu,  yang  ‘kini’  tersebut menampakkan  suatu  rekaman  segar  ( fresh  recording )  tentang  ‘masa  lampau’  dan  terjadi semacam  ‘kebeluman  saat’. Sehingga  ketika  seseorang  menyadari  atau  mengetahui  sebuah kejadian ia seakan berdiri di tengah rentetan kejadian itu sendiri, yakni rentetan dari apa yang ‘sudah’ dan ‘sedang’ terjadi. Dan pada saat itulah terjadi fusi horizon.
Selain  itu,  pembaca  juga  perlu  memahami  horizon  dirinya  sendiri  sehingga  terbentuklah persahabatan  antara  horizon  tradisi  dan  penafsir.  Pemahaman  yang  utuh  tercapai  dengan mempertemukan  horizon  masa  lalu  dan  masa  kini.  Penggabungan  horizon  ini  melibatkan kesadaran bahwa proses pemahaman (penafsiran) melibatkan horizon teks, horizon pengarang, dan  horizon  pembaca  (H.  Hasanah,  2017).  Setiap  horizon  memiliki  dunianya  sendiri  agar ketiganya dapat menyatu menjadi pemahaman baru yang lebih produktif. Gadamer menekankan bahwa  horizon  utama  yang  harus  diperhatikan  adalah  horizon  teks  dan  horizon  pembaca. Seorang  pembaca  teks  akan  memulai  dengan  cakrawala  hermeneutikanya  sendiri,  tetapi  juga harus menyadari dan mengakui bahwa teks memiliki horizonnya sendiri yang berbeda dengan horizon pembaca, sehingga perlu dilakukan dialektika antara keduanya.
2.3. Sumbangan Gagasan Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer bagi Terbentuknya Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
2.3.1. Problematika seputar Perumusan Pancasila
Perumusan sila pertama Pancasila telah menjadi persoalan yang kompleks sejak awal kemerdekaan Indonesia (Santika et al., 2022). Beberapa permasalahan yang muncul dalam perumusan  sila  pertama  Pancasila  antara  lain,  ialah: pertama,  pluralitas  kepercayaan.
Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Ketika merumuskan sila  pertama,  tantangan  besar  adalah  menemukan  formulasi  yang  dapat  mewakili  semua kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia  tanpa  mendiskriminasi  atau  mengabaikan  salah  satu agama atau kepercayaan tertentu. Kedua, kontroversi konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang digunakan dalam perumusan sila pertama menjadi sumber perdebatan dan perbedaan pendapat. Ada perbedaan pemahaman tentang apakah sila pertama mengacu pada konsep Tuhan  dalam  agama-agama  tertentu  atau  pada  prinsip  keberagaman  kepercayaan  tanpa merujuk pada satu agama spesifik.
Ketiga,  agama  negara.  Pertanyaan  mengenai  status  agama  dalam  negara  juga memengaruhi  perumusan  sila  pertama.  Ada  pandangan  yang  berbeda  tentang  apakah Indonesia harus menjadi negara agama atau negara yang berdasarkan prinsip keberagaman agama. Keempat,  sekularisme  dan  Islam.  Perumusan  sila  pertama  juga  terkait  dengan perdebatan tentang sejauh mana Islam berperan dalam negara dan kehidupan masyarakat. Terdapat pendapat yang berbeda mengenai perlunya memasukkan ajaran agama tertentu, terutama Islam, dalam perumusan sila pertama. Persoalan ini membuat proses perumusan sila pertama Pancasila menjadi tidak mudah karena  beragama pandangan muncul dengan intensi berbeda-beda.
2.3.2. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai Hasil Fusi Horizon
Pembaca teks ‘pluralisme agama Indonesia ’ adalah para founding father dan tokoh- tokoh  nasional  dari  berbagai  latar  belakang.  Dalam  kegiatan  dan  usaha  perumusan  sila pertama Pancasila, mereka tidak bisa disangsikan sangat dipengaruhi oleh konteks historis dan  sosial  pada  saat  itu.  Waktu  itu,  banyak  tokoh  dan  pemimpin  nasional  memiliki  latar belakang agama dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gadamer bahwa setiap individu selalu membawa seperangkat prasangka, bias, dan latar  belakang  budaya  mereka  dalam  proses  interpretasi  dan  pemahaman.  Menurutnya, ketika  kita  mendekati  sebuah  teks,  karya  seni,  atau  bentuk  ekspresi  budaya  lainnya,  kita melakukannya dengan horizon harapan dan interpretasi. Horizon ini dibentuk oleh konteks sejarah  dan  budaya  kita,  bahasa  kita,  kepercayaan  kita,  dan  pengalaman  sebelumnya. Horizon ini menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami realitas.
Konteks historis para pembaca t eks ‘ pluralisme agama Indonesia ’ menjadi bekal bagi mereka  dalam  usaha  memahami  teks  yang  ada.  Konteks  historis  memberikan  pra- pemahaman  atau  prasangka  hermeneutik  dan  menuntun  pembaca  menuju  pemahaman ‘benar - salah’  teks  tersebut.  Selain  itu,  prasangka  atau pra-pemahaman  juga  menegaskan kebenaran klaim bahwa pembaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’ bukan kertas kosong. Konteks  historis  yang  memberikan  pra-pemahaman  adalah  fakta  ketiadaan  kekosongan pemahaman  pembaca  dalam  membaca  teks.  Pembaca  karena  berasal  dan  lahir  dalam konteks tertentu tidak bisa lari dari prasangka hermeneutik. Prasangka hermeneutik adalah sesuatu yang in se ada dan konsekuensi atau takdir keterlemparan manusia dalam sejarah. Ketika manusia ada dalam ruang dan waktu, ia tunduk pada seperangkat nilai, norma, ajaran, dan bahasa yang menyertai seluruh sejarah hidupnya.
Gadamer  menekankan  pentingnya  transformasi  prasangka  atau  pra-pemahaman dalam menafsir teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Para founding father dan tokoh-tokoh nasional tidak bisa hanya berhenti pada pra-pemahaman mereka dan merasa puas dengan itu. Namun, p ada saat menginterpretasi teks ‘pluralisme agama Indonesia ’, pembaca mesti melampaui  prasangka  hermeneutik  atau  pra-pemahamannya  agar  berubah  menjadi pemahaman yang lebih luas, dalam, dan autentik. Atau transformasi prasangka hermeneutik
perlu  agar  mereka  tidak  lagi memahami  teks  ‘pluralisme  agama  Indonesia’ sebagaimana sebelumnya, tetapi melangkah melampaui pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh konteks historisnya. Sehingga, pada saat proses perumusan sila pertama Pancasila, pra-pemahaman mereka  tidak  lain  ialah  langkah  awal  bagi  interpretasi  selanjutnya  dan  bukan  puncak  dari sebuah interpretasi.
Namun, pertanyaan yang dapat diajukan ialah apakah semua pra-pemahaman bisa menjadi  landasan  bagi  sebuah  interpretasi?  Gadamer  memisahkan  antara  prasangka  yang benar  ( legitimate  prejudice)  dan  prasangka  yang  sewenang-wenang  (arbitrary  prejudice). Baginya, arbitrary prejudice tidak bisa digunakan dalam usaha mencari makna autentik teks, selain legitimate  prejudice.  Legitimate  prejudice  dapat  diperoleh  dengan  melakukan dialektika dengan berbagai macam hal, dengan yang berlainan dan yang sependapat, baik dengan tradisi maupun dengan historisitasnya sendiri (Gadamer, 1989). Proses itu bersifat kontinu  dan legitimate  prejudice  terjadi  ketika  pembaca  membuat  distansi  dengan  teks, meski  tanpa  menegasikan  diri.  Sehingga,  dari  proses  yang  panjang  dan  yang  bersifat berkelanjutan itu prasangka sebelumnya yang terbatas berubah dan menghilang, sementara yang tertinggal hanyalah pemahaman yang benar.
Dalam proses perumusan sila pertama Pancasila, harus diakui bahwa masih terdapat di antara founding fathers dan beberapa tokoh nasional yang pra-pemahaman mereka tidak terjadi transformasi ke arah yang lebih luas, autentik, dan mendalam tatkala membaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Konteks historis yang membentuk pra-pemahaman mereka menjadi semacam sumber kebuntuan pemahaman. Bahkan pra-pemahaman mereka justru dipandang sebagai kebenaran mutlak dan absolut dalam memahami teks tersebut. Hal ini tampak  dalam  tendensi  untuk  memutlakkan  ajaran  agama  tertentu  (Islam)  sebagai  sila pertama  Pancasila.  Misalnya,  Mohammad  Natsir  senada  dengan  sila ‘ Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya'.  Menurutnya,  sila  ini  selaras dengan  keberadaan  Islam  sebagai  agama  mayoritas  di  Indonesia  dan  penting  untuk menghormati  dan  mempertahankan  identitas  Islam  dalam  kerangka  negara  yang berdasarkan Pancasila.
Persoalan pra-pemahaman yang tidak mengalami transformasi memberikan dampak negatif terhadap pemaknaan teks ‘pluralisme agama Indonesia’ , yakni menjadi sempit dan dangkal serta mendapat kesan egoistis dan dominatif (Santika, 2021). Indonesia dipahami seolah-olah  hanya  sebatas  agama  tertentu  (Islam),  padahal  nyatanya  NKRI  tersusun  atas beragam agama yang berbeda-beda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, interpretasi  teks ‘pluralisme  agama  Indonesia’  yang  terkristalisasi  dalam  sila  ‘Ket uhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya',  membangkitkan diskursus rumit dan mendesak para founding father dan tokoh-tokoh nasional merangkak lebih jauh membaca teks yang ada agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik.
Menurut hermeneutika Gadamer, pra-pemahaman dari founding fathers dan tokoh- tokoh nasional akan mengalami transformasi dan menjadi jelas jika  berani berkonfrontasi dengan  berbagai  sudut  pandang  seperti  pendapat  dari  pakar  dan  pemikir  lain.  Melalui konfrontasi sehat dan logis, pembaca akan mampu mengidentifikasi pra-pemahaman atau prasangka mereka tentang teks yang diteliti. Pengidentifikasian dan merenungkan hal-hal ini memungkinkan setiap pembaca melampaui pra-pemahaman mereka, memahami fenomena yang ada tanpa  pretensi  subyektif, dan memperoleh kebenaran  atau makna autentik teks, hingga  melampaui  batas  pandangan  mereka  atas  teks  (Grondin,  2002).  Sehingga,  pada
gilirannya  proses  itu  mendapatkan  titik  temu,  yakni  pembaca  menemukan  makna  teks ‘pluralisme agama Indonesia’ yang sesungg uhnya.
Beberapa  pandangan  yang  dapat  diidentifikasi  dalam  persoalan  interpretasi  teks ‘pluralisme agama Indonesia’ antara lain sebagai berikut. Pertama, pandangan Muhammad Hatta. Hatta berpendapat bahwa sila pertama haruslah mengakomodasi keberagaman agama di  Indonesia.  Baginya,  sila  pertama  tidak  boleh  memaksa  adanya  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya.  Menurut  Hatta,  negara  harus  bersikap  netral  dalam urusan agama dan menghormati kebebasan beragama setiap warga negara. Kedua, Soekarno. Sebagai  proklamator  kemerdekaan  Indonesia,  Soekarno  berpendapat  bahwa  sila  pertama tidak  boleh  diartikan  secara  sempit  sebagai  mengharuskan  seluruh  rakyat  Indonesia menganut  Islam  dan  menjalankan  syariat  Islam.  Baginya,  sila  pertama  lebih  merupakan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa tanpa membatasi kebebasan beragama (Hasanah & Budianto, 2020). Ketiga, pandangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pendiri  Taman  Siswa  dan  tokoh  pendidikan,  memiliki  pandangan  bahwa  sila  pertama mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan agama  tertentu.  Menurutnya,  penting  bagi  negara  Indonesia  untuk  menerapkan  prinsip keadilan  dan  kesetaraan  dalam  menjalankan  syariat  agama  di  tengah  masyarakat  yang beragam.
Menguaknya aneka pandangan founding fathers dan tokoh-tokoh nasional ke ruang publik  melahirkan  diskursus  dan  konfrontasi,  koreksi,  pertukaran  ide  terjadi.  Beragam pandangan  yang  mengalir  ke  jantung  diskursus  mencerminkan  perbedaan  gagasan  dan sekaligus  pluralitas  pemahaman  tentang  sila  pertama  dan  hubungannya  dengan  agama, kebebasan beragama, serta karakteristik negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim  dan  juga  keberagaman  agama  lainnya.  Menurut  Gadamer,  hal  semacam  ini menunjukkan  perbedaan  cakrawala  berpikir  dari  setiap  pembaca.  Namun,  horizon  yang berbeda bukan menjadi alasan untuk menutup diri dan memisahkan antara pembaca yang satu dan yang lainnya (Prasetyono, 2022). Melainkan, perbedaan horizon berpikir menjadi undangan untuk melakukan dialog agar pra-pemahaman tidak menjadi kebenaran mutlak dan mendiskreditkan kebenaran yang lain.
Gadamer  mengamini  bahwa  tidak  ada  horizon  yang  tertutup  dan  apa  lagi ditutup- tutupi. Baginya, usaha membentengi horizon dengan horizon yang lain hanya akan melawan kodrat manusia dan mobilitas historis dari keberadaan manusia, mana kala ‘horizon adalah sesuatu dalam mana kita bergerak dan bahwa horizon itu bergerak bersama kita’ (Gusm ā o, 2013). Fakta adanya mobilitas horizon adalah gerbang menuju sebuah perjumpaan dengan horizon yang lain. Perjumpaan horizon yang menciptakan konfrontasi terbuka, melampaui ke-aku-an  setiap  pembaca,  dan  kesediaan  hati  menerima  horizon  yang  baru  yang  bersifat inklusif dan mencakup setiap yang partikular.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  menurut  Gadamer,  pemahaman  bukanlah  tindakan yang  sepenuhnya  subjektif,  tetapi  selalu  dipengaruhi  oleh  konteks  sejarah  dan  budaya  di mana pemahaman itu terjadi. Gadamer menolak gagasan bahwa ada makna yang tetap dan objektif  yang  bisa  diungkapkan  melalui  interpretasi.  Sebaliknya,  makna  muncul  melalui interaksi dinamis antara penerjemah dan objek interpretasi. Hal ini menekankan pentingnya dialog  dan  interaksi  dengan  orang  lain  untuk  memperluas  dan  mengubah  horizon pemahaman  kita,  yang  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  interpretasi  yang  lebih  kaya terhadap dunia di sekitar kita.
Founding fathers dan tokoh-tokoh nasional melakukan dialog terbuka dalam proses perumusan sila pertama  Pancasila untuk mempertemukan  perbedaan horizon berpikir  di
antara mereka. Melalui dialog terbuka itu, mereka ke luar dari ruang ketertutupan diri dan aneka  fakta  historis  yang  menyertainya,  lalu  melebur  dengan  horizon  yang  lain  sehingga terciptalah  relasi – aku- engkau’  menjadi ‘kami’ .  Menurut  Gadamer,  dialog  dan  interaksi dengan yang lain membantu memperluas wawasan dan cakrawala berpikir seseorang. Ketika pembaca berhadapan dengan sudut pandang yang berbeda atau terlibat dalam percakapan yang  tulus,  horizon  pemahamannya  dapat  diuji  dan  berubah.  Inilah  yang  terjadi  dan ditemukan  dalam  dialog  terbuka founding  fathers  dan  tokoh-tokoh  nasional,  yakni  teks ‘pluralisme  agama  Indonesia’ tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas  agama  Islam,  tetapi mencakup agama-agama lainnya.
Dialog  terbuka  di  antara  para founding  father  dan  tokoh-tokoh  nasional  pada akhir nya  menghasilkan  apa  yang  disebut  Gadamer,  ‘ fusi  horizon ’ .  Menurutnya,  konsep horizon  menampakkan  dirinya  karena  ia  mengungkapkan  ilham  yang  lebih  tinggi  dari wawasan  bahwa  seseorang  sedang  berusaha  untuk  memahami  teks.  Fusi  horizon  terjadi ketika seseorang belajar memandang lebih jauh dari apa yang sedang di genggamnya-tidak untuk berpaling darinya, melainkan melihatnya lebih baik, lebih luas, dan lebih benar dalam keseluruhannya (Gusm ā o, 2013). Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat  diskusi,  dialog,  dan  kompromi  yang  melibatkan  berbagai  tokoh  dan  pemikir (Wahid,  2023).  Pandangan  yang  akhirnya  terwakili  dalam  teks  resmi  Pancasila  adalah ‘Ketuhanan  Yang  Maha  Esa’  bukan  ‘Ketuhan an  dengan  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluknya’.
Sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ adalah hasil "peleburan horizon" dari proses interpretasi teks ‘pluralisme agama Indonesia’ . Founding fathers dan berbagai tokoh  nasional  melakukan  diskursus  dan  dialog  dengan  teks  tersebut,  sehingga memungkinkan  objek  interpretasi  berbicara  kepada  mereka  dan  menantang  pemahaman awal atau pra-pemahaman mereka. Melalui proses itu, horizon founding fathers dan horizon objek interpretasi melebur dan bersatu, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Tujuan utamanya  ialah  menciptakan  landasan  yang  dapat  diterima  oleh  berbagai  pihak  dan mempromosikan  kehidupan  beragama  yang  damai  dan  harmonis  dalam  negara  yang beragam secara keagamaan.

## 2.3.3. Fusi Horizon sebagai Upaya Deradikalisme Agama
Dewasa  ini  panggung-panggung  publik  disibukkan  oleh  persoalan  penting  dalam peradaban hidup manusia yakni radikalisme. Indikasi utama merebaknya tindakan radikal tersebut  ialah  teks  suci  (agama)  yang  dilihat  seakan-akan  mempunyai  kekuatan  atau  daya. Sejatinya, teks yang ada di hadapan pembaca tidak mempunyai powerful apapun. Namun, pembaca yang mengklaim kemutlakkan kebenaran atasnya (teks) membuat hidup manusia sebagai  sasaran  perbudakan  oleh  teks.  Kenyataan  ini  semakin  diperparah  lagi  ketika pembaca  menafsirkan  teks-teks  suci  dengan  mengatas  namakan  Tuhan,  demi  kehendak Tuhan, dan untuk membela Tuhan (A. Wahid, 1999), serta dipersempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologis dan platform politik (A. Wahid, 2009). Dalam konteks ini, orang  lain  sering  kali  dituduh  sebagai  kafir  dan  murtad    (Maula,  2020).  Bahkan  agama digunakan  untuk  menjustifikasi  tindakan  kekerasan  dan  pembunuhan  yang  nyata  dalam tindakan rela mati demi  membela agama (Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, 2014).
Bringasnya  kehadiran  agama  di  ruang  publik,  di  satu  sisi  menampilkan  kerdilnya pemahaman  dan  penghayatan  iman  seseorang.  Di  sisi  lain,  dalam  konteks  Indonesia kehadiran kelompok-kelompok garis keras sejatinya memiliki satu tujuan, yakni mendirikan
negara  Islam  atau  sekurang-kurangnya  mengupayakan  agar  syariat  Islam  menjelma  dalam gerak  hidup  setiap  insan  meski  yang  berbeda  sekalipun.  Secara  historis,  Negara  Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) pernah dideklarasikan oleh S. Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureuch di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Deklarasi pendirian negara Islam itu diperkuat dengan aneka Perda-perda Syariah.  Melalui  peraturan  daerah  tersebut,  dikumandangkanlah  konsep  bahwa  Islam merupakan  agama  paling  sempurna,  karenanya  pantas  dijadikan  referensi  tunggal  dalam memecahkan  persoalan-persoalan  bangsa.  Sehingga  muncullah  slogan,  seperti; ‘Selamatkanlah Indonesia dengan syariah’ (HTI) (Tahrir, 2006) , ‘Penegakan syariah melalui institusi  negara  merupakan  satu-satunya  jalan  keluar  untuk  mengatasi kemelut  bangsa’ (MMI) (Jahroni, 2004) , ‘krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syariah Islam’ (FPI) (Simanjuntak, 2000) , ‘Islam adalah solusi’ (PKS), dan sebagainya.
Penerapan syariat Islam sangat jelas bertentangan dengan Pancasila. Si la ‘Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai  hasil fusi horizon para founding father  dan tokoh-tokoh nasional adalah sebuah usaha sadar untuk mendamaikan keegoisan dan sikap eksklusivitas tafsiran atas teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Tendensi dan ambisi menerapkan kembali Piagam Jakarta  ‘‘Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya’ hanyalah  biang  dari  segala  persoalan  dan  disintegrasi  bangsa.  Sikap  memaksakan  syariat Islam  sebagai  dasar  ideologis  NKRI  tidak  lebih  dari sekadar  ‘mimpi  absurd’. Teks ‘pluralisme  agama  Indonesia’  bagaimanapun  tidak  bisa  ditafsirkan  secara tunggal  karena Indonesia bukan hanya Islam, tetapi memuat agama dan kepercayaan lainnya.  Penafsiran tunggal  atas  realitas  Indonesia  yang  plural  adalah  cetusan  dari  keangkuhan  dan  sikap manipulatif atas kebenaran dan makna autentik teks (Haryatmoko, 2015).
Gagasan  hermeneutika  Gadamer  membangkitkan  kesadaran  berpikir  kita  untuk menerima perbedaan pemahaman teks ‘pluralisme agama I ndonesia ’ sebagai konsekuensi dari  konteks  historis  bangsa  yang  plural  dan  pra-pemahaman  adalah  undangan  untuk semakin terbuka dan berani berdialog satu dengan yang lain. Menurut Gadamer, tidak ada fusi  horizon  tanpa  dialog  (Rahardjo,  2020).  Dialog  membantu  manusia  Indonesia  untuk terus  mengalami  transformasi  pra-pemahamannya  yang  sempit  menuju  pemahaman  yang lebih  luas  dan  mendalam  atas  teks ‘pluralisme  agama  Indonesia’. Dialog  terbuka memungkinkan deabsolutisme kebenaran tafsir dan deradikalisasi dogma agama yang marak terjadi  dewasa  ini.  Singkatnya,  kunci  utama  agar sila  ‘Ketuhanan  Yang  Maha  Esa’  sebagai hasil fusi horizon tetap menjadi peredam radikalisme agama, landasan ideologis, dan perekat pluralitas  agama  menuju  harmonisasi  Indonesia  adalah  merawat  dialog.  Sebab,  identitas Indonesia kita adalah apa yang kita ukir melalui tindakan dan praktik kita dalam kehidupan sehari-hari  dalam  mengejar  cita-cita  bersama  sebagai  sebuah  bangsa  (Wijanarko  &  Saeng, 2022).

## 3. Kesimpulan
Pluralisme  agama  di  Indonesia  merupakan  teks  yang  menuntut  setiap  pribadi  membaca  dan memahaminya secara serius dan mendalam. Aktivitas ini penting mengingat tidak sedikit orang atau kelompok memiliki tendensi memutlakkan kebenaran tafsiran mereka dan memaksakannya kepada orang lain. Sejak proses perumusan sila pertama Pancasila fenomena ini terjadi dan menimbulkan perdebatan  sengit.  Golongan  tertentu  (Islam)  menghendaki  dasar  NKRI  atas  syariat  Islam. Sementara  kelompok  nasionalis  bersikap  inklusif,  integratif,  dan  menginginkan  sila  pertama Pancasila  harus  mencakup  semua  agama  bukan  Islam  semata.  Berhadapan  dengan  problematika
tersebut, para founding father dan tokoh-tokoh nasional berunding dan berdialog satu sama lain, sehingga  terbentuknya  kesatuan paham,  yakni  ‘Ketuhanan  Yang  Maha  Esa’  sebagai  cetusan kehendak bersama demi persatuan dan keharmonisan Indonesia. Penulis  melihat bahwa seluruh proses itu tidak terlepas dari kerangka kerja hermeneutika Gadamer, yakni adanya pra-pemahaman, lingkaran hermeneutis, relasi ‘aku - engkau’ menjadi ‘kami’, hermeneutika dialektis, dan fusi horizon. Sehingga, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang resmi saat ini tidak lain ialah hasil fusi horizon dari founding fathers dan para tokoh nasional bangsa Indonesia. Namun, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang  telah  disepakati  bersama  harus  disadari  tidak  menuntaskan  perbedaan  intensi  dan perdebatan  yang  ada.  Kelompok  garis  keras  Islam  hingga  kini  masih  memiliki  hasrat  dan  terus berjuang  untuk  mengembalikan  sila ‘Ketuhanan  dengan  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluknya’. Karena itu, proses fusi horizon sebagaimana digagas Gadamer aktual sepanjang zaman dan  mesti  terus  direalisasikan.  Sehingga  tendensi  naif  dari  kelompok  tertentu  yang  hendak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Y. (2014). Mengabdi Tuhan dan Mencintai Liyan:
Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. In Diskursus2  17(1). Gadamer,  H.-G.  (1989). Truth  and  Method  (Weinsheimer  dan  Donald  G.  Marshall  (ed.);  Edisi Revi). Continuum.
Grondin,  J.  (2002). Gadamer’s  Basic  Understanding  of  Understanding (R.  J.  Dostal  (ed.)). Cambridge University Press.
Gusm ā o,  M.  G.  da  S.  (2013). HANS-GEORGE  GADAMER:  Penggagas  Filsafat  Hermeneutik Modern yang Mengagungkan Tradisi. Kanisius.
Haryatmoko. (2015). Etika Politik dan Kekuasaan. Kompas.
Hasanah,  H.  (2017).  Hermeneutik  Ontologis-Dialektis  Hans-Georg  Gadamer. Jurnal  At- Taqaddum, 9(1), 1 – 33.
Hasanah,  U.,  &  Budianto,  A.  (2020).  Pemikiran  Soekarno  Dalam  Perumusan  Pancasila. Jurnal Candi, 20(2), 31 – 53.
Hidayat,  S.,  &  Abdul,  W.  B.  (2021).  Kajian  Hermeneutika  Interpretasi  Al-Adab  Fii  Majlisi  At- Ta’allumi Kitab Tanbihul Muta’allim Karya Kh. Ahmad Maisur Sindi Attursidy (Analisis Etik, Moral Dan Akhlak Di Dalam Majelis Pembelajaran). JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan, 7(1), 29. https://doi.org/10.24235/jy.v7i1.7813 Jahroni, J. dan J. (2004). Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Rajawali Press. Kau, S. A. P. (2014). Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir. Farabi (e-Journal), 11(2), 109 – 123. http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa%0Ahttps://www.journal.iaingorontalo.ac.id/ind ex.php/fa/article/view/782
Kushidayati, L. (2014). Hermeneutika gadamer dalam kajian hukum. Yudisia, 5(1), 64 – 82.
Maula,  B.  S.  (2020).  Radikalisme  Islam  Sebagai  Problem  Bagi  Bangsa  Indonesia  Di  Masa Kontemporer. JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan, 6(1), 147. https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6772
Palmer, R. E. (2022). Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer (S. A. Herwinarko (trans.)). IRCiSoD.
Prasetyono,  E.  (2022).  Menggagas  Fusi  Horison  Dalam  Hermeneutika  Hans  Georg  Gadamer Sebagai Model Saling Memahami Bagi Dialog Antarbudaya Dengan Relevansi Pada Pancasila
Sebagai  Landasan  Dialogis  Filosofis. Studia  Philosophica  et  Theologica,  22(1),  63 – 95. https://doi.org/10.35312/spet.v22i1.431 Rahardjo, M. (2020). Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks. Intrans Publishing. Sanderan, R. (2020). INTUISI: Pendalaman Gagasan Hans-George Gadamer tentang Intuisi sebagai Supralogika. Jurnal  Ilmiah  Religiosity  Entity  Humanity  (JIREH),  2(2),  114 – 125. https://doi.org/10.37364/jireh.v2i2.39
Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Vyavahara Duta, 16(2), 149 – 159.
Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(3), 552 – 561. Simanjuntak, T. (2000). Premanisme Politik. ISAI. Tahrir, H. (2006). Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah . HTI Press. Wahid, A. (1999). Tuhan Tidak Perlu Dibela. LKIS.
Wahid,  A.  (2009). Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam  Tradisional  di  Indonesia.  The Wahid Institute dan Maarif Institute.
Wahid, D. N. (2023). Judicial Partner : Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 03(01), 57 – 69.
Wijanarko,  R.,  &  Saeng,  V.  (2022).  Human  Beings  and  Social  Structure  in  Frantz  Fanon’s Philosophical Thought. Jurnal Filsafat, 32(1), 87. https://doi.org/10.22146/jf.66631