## PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA
Determination of Status Use of State Property in the State Revenue Optimize

## Hamdi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara email: hamdie@gmail.com

## abstract
SOA Usage Status Determination Regulation in line with those mandated by Government  Regulation  Number  27  of  2014  on  Management  of  State  and Regional  Assets  has  been  regulated  in  Minister  of  Finance  Regulation Number  246/PMK.06/2014  on  Procedures  for  the  Implementation  of  State Assets  Utilization  and  Minister  of  Finance  Regulation  Number 41/PMK.06/2015  on  Delegation  of  Certain  Authority  and  Responsibility From  State  Assets  Manager  To  State  Assets  User.  The  implementation  of SOA Usage Status Determination in Regional Office Directorate General of State  Assets  Lampung  Province  and  Bengkulu  Province  is  not  yet  optimal because  a  little  number  of  SOA  status  been  defined.  SOA  optimization through utilization in order to gain state’s revenue through non-tax revenue is  not  the  main  goal,  but  the  optimal  use  of  SOA  in  order  to  support  the implementation  of  the  tasks  and  functions  of  Ministry/Agency.  The implementation of State Asset Management Information System application was expected to support SOA management, especially related to supervision and control in the implementation of SOA Usage Status Determination.
Keywords :  State-Owned  Assets,  Usage  Status  Determination,  SOA Utilization.

## abstrak
Peraturan  SOA  Status  Penggunaan  Penentuan  sejalan  dengan  yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara  dan  Daerah  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.06/2015 tentang  Pendelegasian Kewenangan dan  Tanggung  Jawab Tertentu  dari  Pengelola  Barang  Kkpada  Pengguna  Barang.  Implementasi SOA Status Penggunaan Penentuan di Kanwil DJKN Provinsi Lampung dan
Provinsi  Bengkulu  belum  optimal  karena  sejumlah  kecil  status  SOA  telah ditetapkan.  SOA  optimasi  melalui  pemanfaatan  untuk  mendapatkan penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak bukanlah tujuan utama,  tetapi  penggunaan  optimal  dari  SOA  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga.  Penerapan  aplikasi Sistem  Informasi  Negara Asset  Management diharapkan  untuk  mendukung manajemen  SOA,  terutama  terkait  dengan  pengawasan  dan  pengendalian dalam pelaksanaan SOA Status Penggunaan Penentuan.
Kata  Kunci: Aset  Milik  Negara,  Penggunaan  Status  Penetapan,  SOA Pemanfaatan

## A. Pendahuluan
Tahun  2006  merupakan  babak  baru  dalam  sejarah  pengelolaan kekayaan  Negara  Republik  Indonesia  pada  umumnya  dan  pengelolaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  pada  khususnya,  karena  pada  Tahun  2006 tersebut  terbit  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  sebagai  kelanjutan  dari  3  (tiga) paket  undang-undang  yang  telah  lahir  sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di  lingkungan  Kementerian  Keuangan  yang  memunyai  tugas  dan  fungsi melakukan  pengelolaan  kekayaan  Negara  yakni  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 1
Paradigma  baru  pengelolaan  kekayaan  Negara  yang  ditandai  dengan reformasi  hukum  di  bidang  pengelolaan  kekayaan  Negara,  yaitu  dengan terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, menjadikan berubahnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  dari  aset  administrator  menjadi asset  manager . 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  dianggap  sudah
1 Media  Kekayan  Negara, Roadmap  Strategic  Assets  Management ,  Edisi  No.  09  Tahun III/2012, hlm. 16.
2 Annual Report Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2013, hlm. 146.
tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pada Tahun 2014 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah dan berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 April 2014.
Latar  belakang  dari  penyempurnaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2006  antara  lain  karena  adanya  dinamika  pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah terkait dengan sewa, kerjasama pemanfaatan dan BMN luar negeri yang harus diperlakukan secara khusus. Selain itu adanya multitafsir terhadap  ketentuan  dalam  PP  Nomor  6  Tahun  2006  terkait  Badan  Layanan Umum  (BLU),  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  kasus-kasus yang  muncul  dalam  pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  serta  adanya temuan pemeriksaan BPK yang menuntut pemerintah untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. 3
Prinsip  umum  penggunaan  BMN  adalah  bahwa  penggunaan  Barang Milik  Negara  dibatasi  hanya  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi Kementerian/Lembaga  dan  Pengguna  Barang  wajib  menyerahkan  Barang Milik  Negara berupa tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  digunakan  dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang.
Salah  satu  tujuan  dalam  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik Negara  pada  Kementerian/Lembaga  adalah  dalam  rangka  akuntabilitas pengelolaan  pengelolaan  Barang  Milik  Negara  dengan  tetap  menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ), dan kepastian hak,  wewenang  serta  tanggung  jawab  Menteri/Pimpinan  Lembaga  sebagai Pengguna  Barang  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  tugas  dan fungsinya.  Sehingga  dengan  demikian  penggunaan  Barang  Milik  Negara tidak boleh di luar tugas dan fungsinya. Penetapan status penggunaan mutlak harus  dilaksanakan  karena  merupakan  salah  satu  proses  awal  pengelolaan sebelum dilakukan pengelolaan lainnya seperti pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.
Pada  saat  ini,  optimalisasi  penerimaan  negara  melalui  pemanfaatan BMN  belum  menjadi  perhatian  utama  Kementerian/Lembaga.  Hal  ini  tidak terlepas dari belum adanya kesadaran ( Awareness ) dari para pengurus BMN di  tingkat  Kementertian/Lembaga  untuk  melakukan  penataan  Barang  Milik Negara  melalui  ketentuan  yang  benar  karena  kurangnya  pemahaman terhadap  ketentuan  yang  berlaku.  Kontras  dengan  hal  tersebut,  adanya pemanfaatan justru dapat menjadi masalah bagi Kementerian/Lembaga yang telah  melakukan  pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  tanpa  persetujuan Menteri  Keuangan,  karena  dinilai  tidak  memberikan  kontribusi  yang maksimal  bagi  negara  serta  tidak  adanya  kepatuhan  ( compliance )  terhadap
3 Media Kekayaan Negara, Public-Private Partnership , Edisi No. 17 Tahun V/2014
peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  bidang  pengelolaan  Barang Milik Negara.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  ingin penulis  kaji  adalah  tentang  regulasi  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang Milik  Negara  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan pelaksanaan  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik  Negara  dalam rangka  optimalisasi  penerimaan  negara  di  Kantor  Wilayah  DJKN  Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif  empiris  menggunakan  data  sekunder  dan  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Untuk  melengkapi  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian,  dilakukan  wawancara  “ Intervieuw ” yaitu cara untuk  memperoleh  data  dan  informasi  dilakukan  dengan  berkomunikasi langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  dan pengamatan  “ Observation ”  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan studi langsung  ke  lapangan  dalam  hal  ini  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

## B. Pembahasan
1. Regulasi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Terkait pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan :
a. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (Pasal 42 ayat (1)).
b. Menteri/Pimpinan  Lembaga  adalah  Pengguna  Barang  bagi  Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya (Pasal 42 ayat (2)).
c. Kepala  Kantor  dalam  lingkungan  Kementerian/Lembaga  adalah  Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan (Pasal 42 ayat (3)).
d. pengguna  Barang  dan/Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  mengelola  dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 44).
e. Barang  Milik  Negara  yang  berupa  tanah  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah Pusat harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI (Pasal 49 ayat (1)).
f. Bangunan  Milik  Negara  harus  dilengkapi  dengan  bukti  status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib (Pasal 49 ayat (2)).
g. Tanah  dan  Bangunan  Milik  Negara  yang  tidak  digunakan  untuk kepentingan  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  Instansi  yang
bersangkutan,  wajib  diserahkan  pemanfaatannya  kepada  Menteri Keuangan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  Tugas  Pemerintahan Negara (Pasal 49 ayat (3)).
h. Barang  Milik  Negara  dilarang  untuk  diserahkan  kepada  pihak  lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat (Pasal 49 ayat (4)).
i. Barang  Milik  Negara  dilarang  digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman (Pasal 49 ayat (5)).
j. ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 49).
Pelaksanaan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah yang merupakan Pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan  pengelolaan  Barang  Milik  Negara.  Objek  Penggunaan Barang  Milik  Negara  secara  umum  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau barang yang  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Dalam  Pelaksanaannya Barang Milik Negara dibagi menjadi 2(dua) garis besar yaitu:
a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan Pembagian  tersebut  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  Sedangkan Subjek  Penggunaan  Barang  Milik  Negara  adalah  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  penggunaan  Barang  Milik  Negara  yaitu  Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penggunaan Barang Milik  Negara  merupakan  inti  dari  keseluruhan  siklus  pengelolaan  Barang Milik  Negara.  Barang  Milik  Negara  diadakan  oleh  Kementerian/Lembaga untuk  digunakan  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  mereka. Penggunaan  Barang  Milik  Negara  ini  tentunya  terlebih  dahulu  sudah direncanakan  dan  dipertimbangkan  secara  matang,  sehingga  optimalisasi atas Barang Milik Negara terpenuhi.
Proses  Penggunaan  dalam  rangkaian  pengelolaan  Barang  Milik Negara  merupakan  proses  yang  dilaksanakan  setelah  tahap  pengadaan. Tahap pengadaan terjadi apabila suatu instansi pemerintah telah melakukan perencanaan  kebutuhan  atas  Barang  Milik  Negara  disertai  dengan penganggarannya. Proses perencanaan menjadi kunci dari tahap penggunaan Barang Milik Negara, karena efisiensi dan optimalisasi Barang Milik Negara atas  pengadaan  Barang  yang  akan  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan peruntukan  atau  tugas  dan  fungsi  instansi  yang  bersangkutan,  sehingga
apabila terdapat barang yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga  yang  bersangkutan  maka  pengelolaan  Barang  Milik Negara  tersebut  harus  diserahkan  kepada  Pengelola  Barang  sebagai  Barang Milik  Negara Idle  ( BMN Idle) ,  yang  selanjutnya  oleh  Pengelola  Barang BMN Idle tersebut  akan  dioptimalkan  penggunaannya  antara  lain  dengan cara  diberikan  kepada  Kementerian/Lembaga  lain  yang  membutuhkan. Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  pada  prinsipnya  memiliki  tujuan  untuk mencapai  kondisi  yang  ideal  dalam  optimalisasi  penggunaan  aset,  kondisi ideal  ini  mencakup  seluruh  aspek  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan, penggunaan  sampai  pada  proses  penghapusan.  Khusus  pada  tahap penggunaan  Barang  Milik  Negara,  kondisi  yang  ideal  akan  dicapai  jika Barang  Milik  Negara  yang  telah  diadakan  benar-benar  digunakan  secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga bersangkutan.
Tahap  penggunaan  Barang  Milik  Negara  ditandai  dengan  adanya Penetapan  Status  Penggunaan  yang  merupakan  gerbang  penting  dalam kegiatan/proses  selanjutnya  terkait  pengelolaan  maupun  penatausahaan Barang  Milik  Negara.  Konsekuensi  dari  adanya  Penetapan  Status Penggunaan  Barang  Milik  Negara  adalah  bahwa  ketika  suatu  barang ditetapkan  sebagai  Barang  Milik  Negara  dengan  terbitnya  Surat  Keputusan Status Penggunaan, maka Pengguna Barang mendapatkan penguasaan dalam menggunakan  Barang  Milik  Negara  dimaksud  untuk  menyelenggarakan tugas  dan  fungsinya  sebagai  instansi  pemerintah.  Selain  itu,  biaya operasional  dan  pemeliharaan  Barang  Milik  Negara  juga  bisa  diusulkan untuk  disediakan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara.  Dengan adanya  penetapan  status  tersebut  maka  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna Barang berkewajiban mengelola serta menatausahakan Barang Milik Negara yang  ada  pada  penguasaannya.  Terkait  kewenangan  dalam  menetapkan status  penggunaan  Barang  Milik  Negara,  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Status penggunaan Barang Milik Negara  ditetapkan  oleh  Pengelola  Barang.  Selanjutnya  dalam  Pasal  16 dinyatakan bahwa Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan  atas  Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Menindaklanjuti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014, khususnya  terkait  Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  telah  ditetapkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Penggunaan  Barang  Milik  Negara  dan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang. Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014,  mengatur  tata  cara pelaksanaan  penggunaan  Barang  Milik  Negara  yang  berada  pada  Pengelola
Barang  dan  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang.  Pasal  2  ayat  (2) menyatakan Pengaturan tata cara penggunaan BMN tersebut meliputi: a. penetapan status penggunaan Barang Milik Negara;
b. penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara  untuk  dioperasikan oleh pihak lain;
c. penggunaan sementara Barang Milik Negara; dan
d. pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara
Selanjutnya  Pasal  6  ayat  (1)  mengatur  bahwa  Menteri  Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
b. menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain;
c. memberikan persetujuan penggunaan sementara Barang Milik Negara;
d. memberikan  persetujuan  alih  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara; dan  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara
Kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan status penggunaan BMN diatur dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu meliputi: a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan;
b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan:
1) yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
2) yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
c. Barang  Milik  Negara  yang  dari  awal  pengadaannya  direncanakan  untuk dilakukan pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Kewenangan  dan  tanggung  jawab  Menteri  Keuangan  menetapkan status  penggunaan  BMN  tersebut  sudah  sesuai  dengan  amanat  ketentuan yang lebih tinggi. Pembatasan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang  memiliki  bukti  kepemilikan  dan  yang  tidak  punya  bukti  kepemilikan dengan  nilai  perolehan  di  atas  Rp100.000.000,00  per  unit/satuan dimaksudkan  agar  Menteri  Keuangan  selaku  Pengelola  Barang  lebih  fokus dalam  pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  BMN  yang  memunyai nilai  besar.  Lebih  lanjut,  BMN  yang  memiliki  bukti  kepemilikan  artinya adalah  kepemilikan  terhadap  barang  tersebut  dilengkapi  bukti  kepemilikan yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang  berwenang,  sebagai  contoh  kendaraan roda  dua  dan  kendaraan  roda  empat  dilengkapi  Bukti  Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Kepolisian, sedangkan kapal dan pesawat terbang bukti kepemilikan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
Sedangkan  BMN  yang  tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  artinya adalah  kepemilikan  barang  tersebut  tidak  memerlukan  adanya  suatu  bukti kepemilikan  yang  dikeluarkan  instansi  yang  berwenang,  sebagai  contoh barang-barang  inventaris  seperti  meja  kursi,  peralatan  komputer,  mesin genset dan lain-lain. Kepemilikan barang tersebut cukup dibuktikan dengan faktur  pembelian  dan  berita  acara  serah  terima  barang.  Apabila  nilai perolehan  barang  tersebut  di  atas  Rp100.000.000,00  per  unit/satuan,  maka kewenangan menetapkan status penggunaannya ada pada Menteri Keuangan. BMN  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  punya  bukti  kepemilikan dan  nilainya  dibawah  Rp100.000.000,00  per  unit/satuan  jumlahnya  sangat banyak  dan  tersebar  di  Kementerian/Lembaga,  maka  akan  lebih  efektif apabila  kewenangan  menetapkan  status  penggunaannya  ada  di  pengguna Barang. Oleh karena itu pengaturan kewenangan dan tanggung jawab dalam menetapkan status penggunaan, menurut hemat penulis telah mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya  BMN  yang  dari  awal  pengadaannya  direncanakan  untuk dilakukan  pemindahtanganan  berupa  PMPP  artinya  bahwa  sesuai  dokumen penganggaran BMN tersebut diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  atau  Badan  Hukum  lainnya  yang  dimiliki  Negara  dalam  rangka penugasan  pemerintah  dengan  pertimbangan  Barang  Milik  Negara  tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN atau Badan Hukum lainnya yang  dimiliki  Negara,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  dibentuk. PMPP  adalah  pengalihan  kepemilikan  BMN  yang  semula  merupakan kekayaan  negara  yang  tidak  dipisahkan  menjadi  kekayaan  negara  yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, atau  Badan  Hukum  lainnya  yang  dimiliki  Negara  dalam  rangka  pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.
Pasal  6  ayat  (3)  mengatur  bahwa  kewenangan  dan  tanggung  jawab Menteri  Keuangan  secara  fungsional  dilaksanakan  oleh  Direktur  Jenderal Kekayaan  Negara  dan  Pasal  6  ayat  (4)  mengatur  bahwa  Direktur  Jenderal Kekayaan  Negara  dapat  menunjuk  pejabat  struktural  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  untuk  melaksanakan  sebagian kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  diatur  dalam  Pasal  7 ayat (1), yaitu:
a. menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara  yang berada dalam penguasaannya;
b. mengajukan  permohonan  penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik Negara kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status penggunaan
Barang Milik Negara untuk dioperasikan kepada pihak lain;
c. mengajukan  permohonan  persetujuan  penggunaan  sementara  Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang; dan
d. melakukan  pengawasan  dan  dan  pengendalian  atas  penggunaan  Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
Pasal  7  ayat  (2)  mengatur  bahwa  kewenangan  Menteri/Pimpinan Lembaga  dalam  menetapkan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara meliputi:
a. Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan,  yang  tidak memiliki  bukti  kepemilikan,  dengan  nilai  perolehan  sampai  dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
b. alat utama sistem persenjataan;
Subtansi  pengaturan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  menetapkan status  penggunaan  BMN  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  punya bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 kepada  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang,  menurut hemat  penulis  sudah  tepat  dan  telah  sesuai  dengan  tujuan  pengaturannya yaitu  dalam  rangka  efektifitas  dalam  pelaksanaannya.  Sedangkan  tujuan pengaturan  terhadap  BMN  berupa  alat  utama  sistem  persenjataan  dalam rangka menjaga kerahasian dalam rangka pertahanan negara. Oleh karena itu Kementerian  Pertahanan  selaku  Pengguna  Barang  dari  BMN  berupa  alat utama  sistem  persenjataan  diberikan  kewenangan  untuk  menetapkan  status penggunaannya. Pasal 7 ayat (3) mengatur kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  secara  fungsional dilaksanakan  oleh  pejabat  struktural  di  lingkungan  unit  organisasi  eselon  I yang membidangi pengelolaan Barang
Milik Negara pada
Kementerian/Lembaga.  Dalam  Pasal  7  ayat  (4)  menyatakan  bahwa Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  dapat  menunjuk pejabat  di  lingkungan  kantor  pusat  dan/atau  pejabat  di  lingkungan  instansi vertikal  untuk  melaksanakan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tersebut  dan dalam  Pasal  7  ayat  (5)  menyatakan  ketentuan  mengenai  kewenangan  dan tanggung jawab Pengguna Barang tersebut ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan  Lembaga  sesuai  kewenangan  dan  tanggung  jawab masing-masing.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015  tentang Pendelegasian  Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Tertentu  dari  Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, juga mengatur penggunaan Barang Milik Negara, di mana dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa kewenangan dan tanggung  jawab  tertentu  dari  Pengelola  Barang  didelegasikan  kepada Pengguna Barang, yaitu meliputi:
a. penetapan status penggunaan BMN;
b. pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN;
c. pemberian  persetujuan  atas  permohonan  Pemindahtanganan  BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada  Pengguna  Barang  yang  memerlukan  persetujuan  Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
d. pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN;
e. pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN
Pasal 3 ayat (2) menyatakan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang  pengelolaan  Barang  Milik  Negara.  Lebih  lanjut  Pasal  3  ayat  (3) menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang didelegasikan tersebut secara fungsional dilakukan oleh:
a. Sekretaris  Jenderal/Sekretaris  Kementerian/Sekretaris  Utama  pada Kementerian/Lembaga  termasuk  Kantor  Menteri  Koordinator/Kantor
Menteri Negara;
b. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung;
c. Asisten  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Bidang  Sarana dan Prasarana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara Secara  fungsional  pelaksanaan  kewenangan  dan  tanggung  jawab
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang, dilaksanakan oleh unit Eselon  I  yang  membidangi  kesekretariatan.  Dengan  beragamnya  bentuk kelembagaan  Kementerian/Lembaga,  menurut  hemat  penulis  pengaturan tersebut  sudah  mengakomodir  beragam  bentuk  kelembagaan  yang  ada sehingga ketentuan tersebut tidak menghambat dalam pelaksanaannya. Pasal 3  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  Pengguna  Barang  tidak  dapat  menerus limpahkan  pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tersebut  kepada Kuasa  Pengguna  Barang.  Klasifikasi  pendelegasian  kewenangan  dan tanggung jawab terkait penggunaan BMN diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan status penggunaan;
b. memberikan persetujuan Penggunaan Sementara.
Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tersebut, diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu dilakukan terhadap:
a. alat utama sistem persenjataan;
b. Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan,  yang  tidak memunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per unit/satuan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  apabila  dianalisis  lebih  jauh terhadap  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  menetapkan  status penggunaan BMN, maka terdapat ketentuan yang bertentangan, yaitu:
a. Terkait  sumber  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki Menteri/Pimpinan  Lembaga,  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a.  dan  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  menyatakan bahwa  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  memiliki kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  menetapkan  status  penggunaan BMN  yang  berada  dalam  penguasaannya  berupa  BMN  selain  tanah dan/atau bangunan, yang tidak memunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai  perolehan  sampai  dengan  Rp100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah) per unit/satuan dan alat utama sistem persenjataan. Dalam pasal tersebut seolah-olah  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tersebut  melekat  pada Pengguna Barang. Hal ini bertentangan dengan Pasal  6 ayat (2) huruf d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa Pengguna  Barang  Milik  Negara  berwenang  dan  bertanggung  jawab mengajukan  permohonan  penetapan  status  penggunaan  BMN  yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Selain itu Pasal 4 ayat  (2)  huruf  c.  dan  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  menyatakan  bahwa  Pengelola  Barang  dapat  mendelegasikan kewenangan  dan  tanggung  jawab  tertentu  yaitu  menetapkan  status penguasaan  dan  penggunaan  BMN  kepada  Pengguna  Barang/Kuasa Pengguna  Barang.  Sehingga  menurut  penulis  kewenangan  dan  tanggung jawab  menetapkan  status  penggunaan  BMN  tersebut bukan  kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang tetapi merupakan kewenangan dan tanggung  jawab  tertentu  Pengelola  Barang  yang  didelegasikan  kepada Pengguna  Barang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015.
b. Terkait  pelaksanaan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Pengguna  Barang dalam  menetapkan  status  penggunaan  BMN  selain  tanah  dan/atau bangunan,  yang  tidak  memunyai  dokumen  kepemilikan,  dengan  nilai perolehan  sampai  dengan  Rp100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah)  per unit/satuan  dan  alat  utama  sistem  persenjataan,  dalam  Pasal  7  ayat  (4) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014,  diatur  bahwa Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  dapat  menunjuk pejabat  di  lingkungan  kantor  pusat  dan/atau  pejabat  di  lingkungan instansi  vertikal  untuk  melaksanakan  kewenangan  dan  tanggung  jawab menetapkan  status  penggunaan  BMN  tersebut.  Hal  ini  menurut  penulis bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.  dan  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan  pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung  jawab menetapkan  status  penggunaan  BMN  kepada  Kuasa  Pengguna  Barang yang telah dilimpahkan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, sehingga  pengaturan  penetapan  status  penggunaan  BMN  berupa  selain
tanah  dan/atau  bangunan,  yang  tidak  memunyai  dokumen  kepemilikan, dengan  nilai  perolehan  sampai  dengan  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) per unit/satuan dan alat utama sistem persenjataan, menjadi tidak jelas.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selaku  regulator  pengelolaan  BMN  melakukan  pembahasan  permasalahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulensi Rapat Sinkronisasi Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  dan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015    pada  tanggal  04  Februari  2015  dan disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor  246/PMK.06/2014 tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
4/PMK.06/2015  karena  kewenangan  Pengelola  Barang  hanya  diberikan kepada  Pengguna  Barang.  Pengguna  Barang  dapat  menunjuk  (bukan meneruslimpahkan  kepada)  pejabat  struktural  di  lingkungan  kantor pusat/instansi  vertikal  (bukan  sebagai  Kuasa  Pengguna  Barang)  dalam menetapkan  status  penggunaan  BMN  tersebut.  Untuk  dapat  melakukan kewenangan  tersebut,  Pengguna  Barang  perlu  membuat  surat  keputusan penunjukan.  Namun  demikian,  menurut  penulis,  untuk  menghilangkan ketidakjelasan  pengaturan  perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi terhadap  kedua  peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut,  sehingga  ketika Kementerian/Lembaga  akan  melaksanakan  ketentuan  tersebut  tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Terkait  regulasi  dalam  penetapan  status  penggunaan  BMN  adalah adanya  pengecualian  penetapan  status  penggunaan.  Secara  prinsip,  objek penetapan status penggunaan adalah meliputi seluruh Barang Milik Negara, namun  demikian,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014,  mengatur pengecualian  BMN  untuk  ditetapkan  status  penggunaannya,  yaitu  dalam Pasal  15  mengatur  bahwa  Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  tidak dilakukan terhadap:
a. Barang Milik Negara berupa :
1) Barang persediaan;
2) Konstruksi dalam pengerjaan; atau
3) Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan
b. Barang  Milik  Negara  yang  berasal  dari  dana  dekonsentrasi  dan  dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan
c. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang
Pada prinsipnya seluruh BMN harus ditetapkan status penggunaannya. Pengecualian dalam menetapkan status penggunaan dilakukan dalam rangka efektifitas  dan  penyederhanaan  dalam  birokrasi  karena  BMN  yang dikecualikan tersebut merupakan BMN yang bersifat sementara karena telah habis  masa  pakainya  atau  karena  BMN  tersebut  akan  dihibahkan.  Lebih
lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014, memperluas cakupan  BMN  yang  dikecualikan  untuk  ditetapkan  status  penggunaannya, yaitu  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  mengatur  bahwa  dikecualikan  dari  objek penetapan status Penggunaan adalah BMN berupa: a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
d. barang  yang  berasal  dari  dana  dekonsentrasi  dan  dana  penunjang  tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS); dan
f. Aset Tetap Renovasi (ATR).
Setelah  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014, dalam  praktik  ternyata  masih  terdapat  BMN  yang  seharusnya  juga  perlu dikecualikan  untuk  ditetapkannya  status  penggunaan  seperti  perbaikan  atau renovasi  terhadap  bangunan  gedung,  sehingga  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  hal  tersebut  telah  diakomodir. Pengecualian penetapan  status penggunaan  BMN  sebelumnya  tidak  dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, di mana penetapan status penggunaan  BMN  dilakukan  terhadap  seluruh  Barang  Milik  Negara, sehingga  dalam  praktiknya  seringkali  menghambat  proses  bentuk pengelolaan  BMN  lainnya  karena  sebelum  diproses  sampai  kepada  proses penghapusan, BMN tersebut harus diusulkan penetapan status penggunaannya  kepada  Pengelola  Barang  secara  berjenjang  melalui Pengguna Barang, hal ini akan memakan waktu yang lama.
Sebagai contoh apabila suatu Kementerian/Lembaga akan memproses hibah  BMN  yang  dari  awal  perencanaannya  memang  BMN  tersebut  untuk dihibahkan, maka sesuai ketentuan, sebelum diusulkan hibah BMN tersebut harus diusulkan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang. Padahal  BMN  tersebut  diadakan  bukan  untuk  digunakan  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  tersebut,  tetapi  dari awal  perencanaannya  untuk  dihibahkan  kepada  pihak  lain,  sehingga  hal  ini dapat menghambat proses hibah dan memperpanjang jalur birokrasi. Dengan adanya  pengecualian  penetapan  status  penggunaan  BMN  ini,  maka diharapkan  proses  pengelolaan  BMN  yang  memiliki  karakteristik  tertentu, misalnya  BMN  dari  awal perencanaannya  untuk  dihibahkan,  menjadi  dapat lebih  cepat,  birokrasi  lebih  sederhana  sehingga  pelayanan  kepada stakeholder menjadi jauh lebih baik.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  Menteri  Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara, sehingga Menteri  Keuangan  memunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk menetapkan  kebijakan  dan  pedoman  dalam  pengelolaan  BMN  secara keseluruhan.  Dalam  pelaksanaannya,  kewenangan  tersebut  didelegasikan
kepada  pelaksana  fungsional  yaitu  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara. Selanjutnya,  untuk  mempermudah  dalam  pelaksanaan  kewenang  tersebut, maka  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  meneruslimpahkan  kewenangan dan  tanggung  jawab  tersebut  kepada  pejabat  di  bawahnya  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  untuk  dan  atas  nama  Menteri Keuangan  manandatangani  surat  dan/atau  Keputusan  Menteri  Keuangan  di bidang Pengelolaan BMN. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  218/KM.6/2013  tentang  Pelimpahan  Sebagian Wewenang  Menteri  Keuangan  Yang  Telah  Dilimpahkan  Kepada  Direktur Jenderal  Kekayaan  Negara  kepada  Pejabat  di  Lingkungan  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  Untuk  dan  Atas  Nama  Menteri  Keuangan Manandatangani  Surat  dan/atau  Keputusan  Menteri  Keuangan.  Adapun materi kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagai berikut:
Tabel 1

## Daftar Wewenang Yang Dilimpahkan
No Pejabat DJKN Materi Wewenang yang Dilimpahkan 1. Direktur  Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 1. Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  pada Pengguna  Barang,  persetujuan/penolakan pengalihan  status  penggunaan  BMN,  dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara  BMN  oleh  Pengguna  Barang Lainnya, berupa: a. Tanah  dan/atau  bangunan  dengan  nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari  nilai  buku*)  BMN  per  usulan  di atas  Rp5000.000.000,00  sampai  dengan Rp10.000.000.000,00 b. Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai  buku  BMN  per  usulan  diatas Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 2. Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  untuk dioperasikan  oleh  pihak  lain  dalam  rangka melaksanakan  pelayanan  umum  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lembaga, berupa: a. Tanah  dan/atau  bangunan  dengan  nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00
No Pejabat DJKN Materi Wewenang yang Dilimpahkan b. Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai  buku  BMN  per  usulan  sampai dengan Rp10.000.000.000,00 3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  pada Pengguna  Barang,  persetujuan/penolakan pengalihan  status  penggunaan  BMN,  dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara  BMN  oleh  Pengguna  Barang Lainnya, berupa: a. Tanah  dan/atau  bangunan  dengan  nilai BMN  yang  dihitung  secara  proporsional dari  nilai  buku  BMN  per  usulan  di  atas Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 b. Selain  Tanah  dan/atau  bangunan  dengan nilai  buku  BMN  per  usulan  di  atas Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 4. Kepala Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  pada Pengguna  Barang,  persetujuan/penolakan pengalihan  status  penggunaan  BMN,  dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara  BMN  oleh  Pengguna  Barang Lainnya, berupa: a. Tanah  dan/atau  bangunan  dengan  nilai BMN  yang  dihitung  secara  proporsional dari  nilai  buku  BMN  per  usulan  sampai dengan Rp2.500.000.000,00 b. Selain  Tanah  dan/atau  bangunan  dengan nilai  buku  BMN  per  usulan  sampai dengan Rp2.500.000.000,00
Sumber: Materi Sosialisasi KMK 218/KM.6/2013, DJKN
Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014  diatur  bahwa  Pengelola  Barang  melakukan  Penetapan Status Penggunaan BMN melalui keputusan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Keputusan Pengelola Barang tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a. pertimbangan penetapan status penggunaan;
b. BMN yang ditetapkan statusnya;
c. pengguna barang;
d. tindak lanjut penetapan status penggunaan BMN.
Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  melalui  Keputusan  Nomor 298/KN/2015  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Direktur  Jenderal Kekayaan Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format dan Bentuk Keputusan atau  Surat  Persetujuan  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  memberikan  pedoman  bagi  pejabat yang  diberikan  kewenangan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara  antara  lain  format  dan  bentuk  keputusan  Penetapan  Status Penggunaan BMN. Dengan keputusan tersebut Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna  Barang  mendapatkan  penguasaan  terhadap  BMN  untuk melakukan  tindakan  hukum  yaitu  dapat  melakukan  pemanfaatan  atau pemindahtanganan  kepada  pihak  lain  dengan  syarat  harus  terlebih  dahulu mendapat  persetujuan  dari  Pengelola  Barang.  Selain  kewenangan,  dengan ditetapkannya status penggunaan BMN tersebut maka timbul juga kewajiban yang  harus  dilaksanakan  yaitu  melakukan  monitor  dan  evaluasi  atas optimalisasi  penggunaan  BMN  dan  bertanggung  jawab  atas  biaya  yang timbul terkait pengamanan dan pemeliharaan BMN yang digunakan tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut,  timbul  suatu  hubungan  hukum  antara  Pengguna Barang  maupun  Kuasa  Pengguna  Barang  dengan  Pengelola  Barang  yaitu bahwa  Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  dalam  melakukan tindakan  pengelolaan  BMN  seperti  melakukan  pemanfaatan  dan pemindahtanganan  harus  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  Pengelola Barang.
Terkait  kewenangan  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna Barang  dalam  melaksanakan  kewenangannya  di  bidang  pengelolaan  BMN, maka  di  beberapa  Kementerian/Lembaga  juga  telah  membuat  kebijakan dalam  pengelolaan  BMN.    Pengaturan  tersebut  berbeda  antara Kementerian/Lembaga yang satu dengan lainnya tergantung kebijakan pada Kementerian/Lembaga  tersebut,  namun  demikian  harus  tetap  berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  dibidang  pengelolaan  BMN.  Adapun beberapa  contoh  keputusan  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna Barang dalam bidang Pengelolaan BMN, yaitu sebagai berikut:
a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 398/MENKES/SK/X/2013 tentang Pelimpahan  Sebagian  Wewenang  Pengguna  Barang  Kepada  Sekretaris Jenderal,  Kepala  Biro  Keuangan  Dan  BMN,  Sekretaris  Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Unit Pusat Dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Kementerian  Kesehatan  Untuk  Dan Atas Nama Menteri Kesehatan.
b. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  10/PRT/M/2013  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/PRT/M/2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penetapan  Dan Pengalihan  Status  Penggunaan,  Pemanfaatan,  Penghapusan,  Dan
Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara  Di  Lingkungan  Departemen Pekerjaan Umum.
c. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM.39  Tahun  2011  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
Dari  ketiga  contoh  di  atas,  terlihat  bahwa  pada  setiap Kementerian/Lembaga  berbeda  bentuk  regulasinya  tergantung  dari Kementerian/Lembaga  masing-masing,  ada  keputusannya  itu  dituangkan dalam  bentuk  pelimpahan  wewenang,  ada  yang  dituangkan  dalam  bentuk pedoman  pelaksanaan  ada  juga  yang  dituangkan  dalam  bentuk  petunjuk pelaksaan.  Namun  demikian,  kesemuanya  itu  harus  tetap  mengacu  kepada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pengelolaan  BMN. Selanjutnya  regulasi  tatacara/prosedur  penetapan  status  penggunaan  BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014. Secara umum  pengaturan  ketentuan  penetapan  status  penggunaan  BMN  dibagi dalam  4(empat)  tahap  yaitu  tahap  permohonan,  tahap  penelitian,  tahap penetapan  dan  tahap  pendaftaran.  Pengaturan  tersebut  meliputi  tata cara/prosedur  penetapan  status  penggunaan  BMN  pada  Pengelola  Barang dan  tata  cara/prosedur  penetapan  status  penggunaan  BMN  pada  Pengguna Barang.  Sebelum  dilakukan  proses  penetapan  status  penggunaan,  maka Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  harus  menyelesaikan  dokumen kepemilikan  Barang  Milik  Negara  berupa  tanah  dan/atau  bangunan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1, yang menyatakan bahwa BMN berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat  harus  disertifikatkan  atas  nama  Pemerintah  RI.  Sertifikasi  BMN berupa  tanah  ini  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  berwenang  di  bidang Pertanahan  Nasional,  yaitu  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Untuk penyelesaian  dokumen  kepemilikan  BMN  berupa  tanah,  baik  yang  belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik  Indonesia,  maka  proses  sertifikasinya  adalah  dengan  cara Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  mengajukan  permohonan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan setempat.
Terkait  sertifikasi  BMN  berupa  tanah,  Kementerian  Keuangan  telah bekerjasama  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  membuat  suatu peraturan  bersama  antara  Menteri  Keuangan  dan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  186/PMK.06/2009  dan Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Sertifikasi  BMN Berupa  Tanah.  Prinsip  yang  tertuang  dalam  peraturan  bersama  tersebut adalah  bahwa  BMN  berupa  tanah  harus  disertipikatkan  atas  nama Pemerintah  Republik  Indonesia  c.q  Kementerian  Negara/Lembaga  yang menguasai  dan/atau  menggunakan  BMN  tersebut.  Tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  peraturan  bersama  ini  adalah  memberikan  kepastian  hukum
atas  BMN  berupa  tanah,  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah,  melaksanakan  tertib  administrasi  BMN  berupa tanah,  dan  mengamankan  BMN  berupa  tanah.  Untuk  dokumen  perizinan bangunan,  yaitu  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  maka  penyelesaian dokumen  tersebut  harus  dilakukan  sebelum  proses  pembangunan  dimulai. Tata  cara/prosedur  dalam  Penetapan  Status  Penggunaan  BMN  oleh Pengelola  Barang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 246/PMK.06/2014  pada  Bagian  Kedua,  dari  Pasal  10  sampai  dengan  Pasal 14, yaitu sebagai berikut:

## a. Tahap Permohonan
Permohonan  penetapan  status  Penggunaan  BMN  diajukan  secara tertulis  oleh  Pengguna  Barang  kepada  Pengelola  Barang  paling  lama  6 (enam)  bulan  sejak  BMN  diperoleh.  Sebagai  syarat  pengajuan  usul permohonan penetapan status Penggunaan BMN, maka usulan tersebut harus disertai dokumen sebagai berikut:
1) untuk  usulan  penetapan  status  penggunaan  BMN  berupa  tanah,  maka harus dilengkapi dengan  dokumen kepemilikan berupa sertipikat.  Dalam hal  BMN  yang  diusulkan belum  memiliki  dokumen  kepemilikan  berupa sertifikat, dapat diganti dengan:
a) fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli  (AJB),  Girik, Letter C,  dan  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST) terkait perolehan barang;
b) surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang ditandatangani  oleh  pejabat  struktural  yang  berwenang  di  lingkungan unit  organisasi  eselon  I  pada  Kementerian/Lembaga  bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
c) surat  keterangan  dari  Lurah/Camat  setempat  yang  memperkuat pernyataan tersebut, jika ada
d) surat  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dari  satuan  kerja  pada Kementerian/Lembaga kepada Kantor Pertanahan, jika ada.
2) untuk  BMN  berupa  bangunan,  maka  dokumen  yang  harus  dilengkapi adalah:
a) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ;
b) fotokopi dokumen perolehan; dan
c) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan  (IMB),  dokumen  perolehan,  dan/atau  dokumen  lainnya, dokumen  tersebut  dapat  diganti  dengan  Surat  Pernyataan  Tanggung
Jawab  bermeterai  cukup  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  struktural yang  berwenang  pada  Kementerian/Lembaga  bersangkutan  yang menyatakan bahwa bangunan terse but digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.
3) untuk BMN berupa tanah dan bangunan:
a) fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;
b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c) fotokopi dokumen perolehan; dan
d) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
4) untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:
a) yang memiliki dokumen kepemilikan:
(1) fotokopi  dokumen  kepemilikan,  seperti  Pemilikan  Kendaraan Bermotor  (BPKB),  pemilikan  pesawat  terbang,  bukti  pemilikan laut, atau dokumen lain yang setara dengan kepemilikan; dan
(2) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
b) yang tidak  memiliki dokumen  kepemilikan dengan nilai perolehan di atas  Rp100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah)  per  unit/  satuan,  yakni fotokopi  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  perolehan  barang  dan dokumen lainnya.
5) untuk BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan  dengan  cara  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pusat (PMPP):
a) fotokopi  dokumen  penganggaran,  seperti  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
b) fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c) fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat,  untuk BMN berupa tanah;
d) fotokopi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (1MB),  untuk  BMN  berupa bangunan;
e) fotokopi  dokumen  perolehan  bangunan,  untuk  BMN  berupa bangunan;
f) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; dan
g) fotokopi  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  pengelolaan  sementara BMN,  dalam  hal  BMN  yang  akan  dijadikan  Penyertaan  Modal
Pemerintah  Pusat  secara  fisik  sudah  tidak  berada  dalam  penguasaan Pengguna Barang;
6) dalam  hal  dokumen  penganggaran  berupa  Daftar  isian  Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  tidak  secara  tegas  menyatakan  BMN  direncanakan untuk  dijadikan  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pusat  (PMPP),  maka permohonan didukung dengan:
a) fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b) fotokopi Rencana I{erja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L); atau
c) fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
Seluruh  fotokopi  dokumen  disertai  dengan  surat  keterangan  dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.

## b. Tahap Penelitian
Setelah usulan diterima maka Pengelola Barang melakukan penelitian atas  permohonan  tersebut.  Penelitian  dilakukan  terhadap  kelengkapan  dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, maka Pengelola Barang dapat:
1) meminta  keterangan  atau  data  tambahan  kepada  Pengguna  Barang  yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN;
2) meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada instansi terkait; dan/atau
3) melakukan pengecekan lapangan.
Kegiatan  tersebut  hanya  dilakukan  terhadap  BMN  berupa  tanah dan/atau  bangunan  serta  BMN  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara.

## c. Tahap Penetapan
Setelah  hasil  penelitian  lengkap,  maka  Pengelola  Barang  melakukan penetapan  status  penggunaan  BMN  melalui  Keputusan  Pengelola  Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
1) pertimbangan penetapan status Penggunaan;
2) BMN yang ditetapkan statusnya;
3) Pengguna Barang; dan
4) tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.
Apabila  Pengelola  Barang  tidak  menyetujui  permohonan  Pengguna Barang  maka  Pengelola  Barang  memberitahukan  secara  tertulis  kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

## d. Tahap Pendaftaran
Setelah  ditetapkan  status  penggunaan  BMN  oleh  Pengelola  Barang maka  berdasarkan  surat  keputusan  tersebut,  Pengguna  Barang  melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang.
Selain  diatur  tata  cara/prosedur  penetapan  status  penggunaan  BMN oleh Pengelola Barang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014  juga  mengatur  bagaimana  Pengelola  Barang  dapat menetapkan  status  penggunaan  BMN  pada  Pengguna  Barang.  Pasal  15 mengatur  bahwa  Penetapan  status  penggunaan  BMN  tersebut  dilaksanakan dalam kondisi tertentu dan tanpa didahului adanya proses usulan penetapan status  Penggunaan  dari  Pengguna  Barang.  Kondisi  tersebut  dilakukan terhadap BMN antara lain:
1) adanya sengketa di Pengadilan;
2) adanya sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional;
3) penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; atau
4) penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.
Terkait  regulasi  terkait  tata  cara/prosedur  penetapan  status penggunaan  BMN  oleh  Pengguna  Barang  diatur  dalam  Pasal  16  sampai dengan Pasal 17, dengan mekanisme sebagai berikut:
1) kuasa  pengguna  barang  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada pengguna  barang,  dengan  melampirkan  dokumen  terkait  perolehan barang;
2) pengguna  barang  melakukan  penelitian  atas  permohonan  Kuasa Pengguna Barang;
3) dalam  hal  berdasarkan  hasil  penelitian,  permohonan  Kuasa  Pengguna Barang  dapat  disetujui,  Pengguna  Barang  melakukan  penetapan  status Penggunaan  BMN  melalui  keputusan  Pengguna  Barang  yang  memuat sekurang-kurangnya memuat:
a) pertimbangan penetapan status Penggunaan;
b) BMN yang ditetapkan statusnya;
c) Pengguna Barang; dan
d) tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.
4) Keputusan Pengguna tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terkait  regulasi  penetapan  status penggunaan  BMN,  penulis  berpendapat  bahwa  secara  hierarki  peraturan perundang-undangan mengenai regulasi penetapan status penggunaan BMN dari  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003,  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Teknisnya  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014,
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015  dan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  218/KM.06/2013,  tidak  terjadi  dis-harmoni regulasi dalam penetapan status penggunaan BMN. Dengan kata lain hal ini telah  memenuhi  amanat  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu bahwa  pada  prinsipnya  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah tingkatannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi tingkatannya  (l ex  superiori  derogate  inferioeri ).  Namun  demikian  perlu dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  terhadap  beberapa  ketentuan  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  4/PMK.06/2015  agar  tidak menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik  Negara dalam  Rangka  Optimalisasi  Penerimaan  Negara  di Kantor  Wilayah DJKN Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu
Kantor  Wilayah  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu selaku  instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  170/PMK.01/2012  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara memunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  kekayaan  negara,  piutang  negara dan  lelang.  Wilayah  kerja  Kantor  Wilayah  DJKN  Provinsi  Lampung  dan Provinsi Bengkulu meliputi Satuan Kerja yang ada di Provinsi Lampung dan Provinsi  Bengkulu.  Kanwil  DJKN  membawahi  3  (tiga)  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  yaitu  KPKNL  Kota  Bandar Lampung,  KPKNL  Kota  Metro  dan  KPKNL  Provinsi  Bengkulu.  Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung dan Provinsi  Bengkulu  menyelenggarakan  fungsi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.1/2012, yaitu:
a. pemberian  bimbingan  teknis,  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  di bidang kekayaan negara;
b. pemberian  bimbingan  teknis,  supervisi,  pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
c. pemberian  bimbingan  teknis,  penggalian  potensi,  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
d. pemberian  bahan  pertimbangan  atas  usul  penghapusan,  keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
e. pemberian  bimbingan  teknis  pengelolaan  barang  jaminan  dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
f. pemberian  bimbingan  teknis,  penggalian  potensi,  pemantauan,  evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
g. pemberian  pelayanan  bantuan  hukum  di  bidang  kekayaan  negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
h. pemberian  bimbingan  teknis  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaksanaan pelayanan  informasi  serta  pelaksanaan  verifikasi  pengurusan  piutang negara dan lelang;
i. pembinaan  terhadap  Penilai,  Usaha  Jasa  Lelang  dan  Profesi  Pejabat Lelang;
j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor  147/KN/2015 tentang  Rencana  Strategis  DJKN  Tahun  2015-2019  menjadi  pedoman  bagi Kanwil DJKN Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan visi  DJKN  di  wilayah  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat” .  Guna  mencapai  visi  tersebut  DJKN memunyai  rumusan  misi  yang  menjadi  kewajiban  bagi  Kanwil  DJKN Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  untuk  melaksanakannya  di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, yaitu:
a. mewujudkan  optimalisasi  penerimaan,  efisiensi  pengeluaran,  dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
c. meningkatkan  tata  kelola  dan  nilai  tambah  pengelolaan  investasi pemerintah;
d. mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
e. melaksanakan  pengurusan  piutang  negara  yang  efektif,  efisien, transparan, dan akuntabel;
f. mewujudkan  lelang  yang  efisien,  transparan,  akuntabel,  adil,  dan kompetitif  sebagai  instrumen  jual  beli  yang  mampu  mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Sesuai  program  utama  rencana  strategi  Tahun  2010-2014,  Kanwil DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  telah  melakukan pengelolaan kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan piutang Negara, dan pelayanan  lelang  yang  profesional,  tertib,  tepat  guna,  dan  optimal  serta mampu  membangun  citra  baik  bagi stakeholder di  Provinsi  Lampung  dan Provinsi  Bengkulu.  Kegiatan  diukur  dalam  indikator  yang  menjadi  fokus kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:
a. penerimaan  negara  dari  biaya  administrasi  pengurusan  piutang  negara dan bea lelang;
b. jumlah PNDS dan pokok lelang;
c. pemberian  bimbingan  teknis  dan  penelaahan  permasalahan  dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, lelang, dan hukum;
d. penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara;
e. laporan  hasil  penilaian  yang  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  standar penilaian.
Sampai  dengan  Tahun  2014  nilai  aset  yang  dikelola  dan/atau digunakan oleh +895 satuan kerja di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp37,1 triliun rupiah. Adapun perkembangan nilai aset tersebut adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Perkembangan Nilai Aset yang Dikelola
Sumber: Renstra Kanwil DJKN 2015-2019
Salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan kekayaan Negara adalah berupa  utilisasi  kekayaan  Negara.  Nilai  kekayaan  negara  yang  diutilisasi diperoleh  dari  nilai  kekayaan  negara  yang  ditetapkan  utilisasinya  dengan rincian sebagai berikut:
a. utilisasi melalui pemanfaatan kekayaan negara diperoleh dari:
1) Nilai Barang Milik Negara yang disewakan
2) Nilai Barang Milik Negara yang di-KSP-kan
3) Nilai Barang Milik Negara yang di-BGS/BSG-kan
4) Nilai Barang Milik Negara yang di-pinjampakai-kan
b. utilisasi melalui penetapan status penggunaan diperoleh dari:
1) Nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaannya
2) Nilai  Barang  Milik  Negara  yang  ditetapkan  statusnya  karena  hibah masuk 17.1 19.4 28.5 31.1 37.1 0 20 40
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Perkembangan Nilai Aset (dalam triliun)
Nilai Aset (dalam triliun)
3) nilai aset yang ditetapkan statusnya yang berasal dari aset KKKS, aset eks. Kelolaan PT. PPA, dan aset eks. BPPN
c. utilisasi  melalui  penetapan  Barang  Milik  Negara  melalui  hibah  untuk kepentingan  sosial,  keagamaan,  kemanusiaan,  dan  penyelenggaraan Pemerintah Daerah
d. utilisasi  melalui  tukar-menukar  diperoleh  dari  nilai  aset  baru  hasil  tukar menukar
e. utilisasi  melalui  penyertaan  modal  pemerintah  dari  nilai  aset  yang dikonversi sebagai penyertaan modal pemerintah
Sampai  dengan  Tahun  2014  nilai  kekayaan  negara  yang  telah diutilisasi  di  lingkungan  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi Bengkulu  sebesar  Rp887,12  Miliar.  Berikut  ini  perkembangan  nilai kekayaan  negara  yang  diutilisasi  sampai  dengan  Tahun  2014  pada  Kanwil DJKN Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

## Gambar 2. Nilai Kekayaan yang di Utilisasi

## Sumber: Renstra Kanwil DJKN 2015-2019
Apabila  dibandingkan  antara  nilai  aset  yang  dikelola  dan/atau digunakan  oleh  satuan  kerja  di  lingkungan  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp37,1 triliun dan nilai yang telah diutilisasi sampai dengan  Tahun  2014  sebesar  Rp886,12  miliar,  maka  akan  tergambar  bahwa aset  yang  telah  diutiliasai  sangat  kecil  yaitu  hanya  +2,38%.  Hal  ini  juga menggambarkan  masih  sedikitnya  Barang  Milik  Negara  yang  telah ditetapkan  status  penggunaannya.  Sedangkan  untuk  Tahun  2015,  Kanwil DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  telah  menetapkan  status penggunaan  BMN  terhadap  12  permohonan  Kemeterian/Lembaga  dengan nilai Rp45.984.760.443,00, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2 0 200 400 600 800 1000 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Akumulasi 2012-2014 11.31 150 156.5 317.81 31.63 193.21 662.28 887.12 Target Realisasi
Penetapan Status Penggunaan BMN Tahun 2015 No Pengguna Barang Jenis Aset Nilai 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Selain Tanah dan/atau Bangunan 2.540.960.035,00 2. Pengadilan Agama Lebong, Bengkulu Bangunan Gedung 4.994.487.000,00 3. Politeknik Negeri Lampung Bangunan Gedung 3.513.954.813,00 4. UPT Mineral Lampung, LIPI Bangunan Gedung 4.788.267.440,00 5. Politeknik Negeri Lampung Bangunan Gedung 4.523.301.195,00 6. Rutan Kelas II Kota Agung Tanah dan Bangunan 2.781.111.755,00 7. Badan Narkotika Nasional Lampung Selatan Bangunan Gedung 3.162.186.240,00 8. Balai Taman Nasional Way Kambas Tanah dan Bangunan 3.904.750.000,00 9. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Bengkulu Selain Tanah dan/atau Bangunan 3.594.102.499,00 10. Bandar Udara Muko- Muko, Bengkulu Bangunan Gedung 4.998.745.550,00 11. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Bengkulu Selain Tanah dan Bangunan 3.915.439.666,00 12. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Tanah dan Bangunan 3.267.454.250,00 JUMLAH 45.984.760.443,00
Sumber: Kanwil DJKN Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengelolaan Kekayaan  Negara,  disampaikan  bahwa  utilisasi  kekayaan  negara  yang didalamnya  termasuk  nilai  BMN  yang  ditetapkan  status  penggunaannya berasal  dari  data  kinerja  Kanwil  DJKN  dan  KPKNL,  sehingga  data  nilai penetapan  status  penggunaan  BMN  tersebut  hanya  yang  ditetapkan  oleh Kanwil DJKN dan KPKNL. Sedangkan penetapan status penggunaan BMN
yang merupakan kewenangan Kantor Pusat DJKN, kadangkala tidak tercatat dan  terpantau  oleh  Kanwil  DJKN,  padahal  penetapan  status  penggunaan BMN  yang  menjadi  kewenangan  kantor  pusat  DJKN  nilainya  besar  yaitu diatas  Rp5.000.000.000,00  (Lima  Miliar  Rupiah)  per  usulan.  Selain  itu penetapan  status  penggunaan  BMN  yang  menjadi  kewenangan  Pengguna Barang, walaupun nilainya kecil yaitu BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak punya bukti kepemilikan dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah),  namun  jumlah  cukup  signifikan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa DJKN selaku pengelola kekayaan negara  telah  mengembangkan  aplikasi  berbasis  internet  sejak  tahun  2014 yaitu  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  Negara  (SIMAN)  dan aplikasi  tersebut  telah  diimplementasikan  untuk  melaksanakan  rekonsiliasi data  BMN  pada  Semester  I  Tahun  2015.  Sedangkan  aplikasi  yang  sudah yaitu  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntasi  Keuangan  Barang  Milik Negara  (SIMAK  BMN)  yang  merupakan  subsistem  dari  Sistem  Akuntasi Instansi (SAI) berfungsi sebagai pendukung dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat (LKPP) pada Kementerian/Lembaga.  Diharapkan  aplikasi  SIMAN  yang  disinergikan dengan  aplikasi  SIMAK  BMN  dapat  mendukung  pengelolaan  BMN khususnya  terkait  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  dalam penetapan  status  penggunaan  BMN  sehingga  pengelolaan  BMN  akan semakin baik, akuntabel, dan tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN dapat segera terwujud.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  di  Bidang Pengelolaan  Kekayaan  Negara,  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan Provinsi  Bengkulu  telah  menerapkan Standard  Operating  Prosedur (SOP) dalam  memproses  permohonan  penetapan  status  penggunaan  BMN.  SOP dalam penetapan status penggunaan BMN terdiri atas: a. SOP penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan  norma  waktu  penyelesaian  selama  6  hari  kerja  dihitung  sejak permohonan diterima dan lengkap. SOP ini merupakan salah satu layanan unggulan  dan  menjadi  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Kanwil  DJKN Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  di  Bidang  Pengelolaan Kekayaan Negara;
b. SOP penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan norma waktu 6 hari kerja; dan
c. SOP  penetapan  status  penggunaan  BMN  yang  dioperasikan  pihak  lain dalam  rangka  menjalankan  pelayanan  umum  sesuai  tugas  pokok  dan fungsi Kementerian/Lembaga.
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan kepatuhan  satuan  kerja  di  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  dalam memenuhi  ketentuan  penggunaan  BMN  yaitu  BMN  harus  ditetapkan  status
penggunaannya,  maka  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi Bengkulu  mensyaratkan  setiap  permohonan  pengelolaan  BMN,  baik  itu permohonan  pemanfaatan  BMN,  Pemindahtanganan  BMN  baik  berupa penjualan  secara  lelang  maupun  hibah  ataupun  permohonan  pengelolaan BMN  lain,  terhadap  BMN  tersebut  harus  sudah  ditetapkan  status penggunaannya  yang  dibuktikan  dengan  adanya  surat  keputusan  penetapan status  penggunaan  BMN.  Ditetapkannya  status  penggunaan  BMN,  maka Kementerian/Lembaga  telah  sah  menggunakan  BMN  tersebut.  Selain  itu terhadap  biaya-biaya  yang  timbul  dalam  penggunaan  BMN,  seperti  biaya pemeliharaan  dan  dilakukannya  optimalisasi  penggunaan  BMN,  antara  lain dimanfaatkan  dengan  cara  sewa,  dalam  rangka  penerimaan  negara  dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  kurun  waktu  2014  sampai  dengan  2015, penerimaan  negara  yang  berasal  dari  pengelolaan  BMN  antara  lain pemanfaatan  berupa  sewa  dan  pemindahtanganan  melalui  penjualan  secara lelang  di  lingkungan  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi Bengkulu  menghasilkan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sebesar Rp5.053.281.841,00.  Walaupun  secara  nominal  nilai  yang  dihasilkan  tidak besar,  namun  apabila  aset  yang  dikelola  sudah  optimal  maka  bukan  tidak mungkin  penerimaan  negara  dari  pengelolaan  BMN  akan  meningkat signifikan.  Berikut  tabel  penerimaan  negara  dari  hasil  pengelolaan  BMN kurun waktu 2014-2015.
Tabel 3 Penerimaan Negara dari Pengelolaan BMN Tahun 2014-2015 No Unit Kerja Pemanfaatan BMN Penjualan BMN Jmlh Nilai Jmlh Nilai 1. Kanwil DJKN 1 450.500.000,00 3 45.502.812,00 2. KPKNL Bengkulu - - 41 950.876.276,00 3. KPKNL B. Lampung 25 1.191.422.000,00 110 1.650.064.277,00 4. KPKNL Metro 4 95.492.000,00 31 669.424.476,00 JUMLAH 30 1.737.414.000,00 185 3.315.867.841,00
Sumber: Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
Terkait  optimalisasi,  pada  dasarnya  BMN  diadakan  untuk  digunakan dalam  rangka  melaksanakan  atau  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam  Pasal  42  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  yang menyatakan  bahwa  Menteri/pimpinan  lembaga  adalah  Pengguna  Barang bagi  Kementerian  Negara/  Lembaga  yang  dipimpinnya.  Mengacu  pada  hal
tersebut,  maka  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  BMN,  BMN  yang  dimiliki dan dikuasai oleh suatu Kementerian/ Lembaga hakikatnya digunakan hanya sebatas  untuk  kepentingan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  yang bersangkutan.  Penguasaan  atas  BMN  pada  suatu  Kementerian/Lembaga terdapat kondisi BMN yang dikuasai Kementerian/Lembaga tersebut kurang produktif  dan  belum  termanfaatkan  atau  kurang  optimal  pemanfaatannya, bahkan  terdapat  beberapa  BMN  yang  sama  sekali  tidak  termanfaatkan  atau tidak  produktif  dan  terindikasi  sebagai asset  idle . Atas  kondisi  tersebut, tentunya  hanya  menambahkan  beban  bagi  negara  terkait  beban  yang ditimbulkan  antara  lain  berupa  biaya  pemeliharaan  dan  pengamanan  serta biaya-biaya lain.
Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 mengamanatkan  bahwa  BMN  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak digunakan  untuk  kepentingan  tugas  dan  fungsi  kementerian/lembaga  wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pengelola Barang. Atas penyerahan tanah dan  bangunan  dari  Pengguna  Barang  dimaksud,  Pengelola  Barang  harus memprioritaskan  pengelolaan  BMN  tersebut  untuk  mendukung  dan melaksanakan  fungsi  pelayanan  melalui  pengalihan  status  penggunaan kepada  Pengguna  Barang  lain  yang  membutuhkan.  Ini  merupakan  prinsip utama dalam Penggunaan BMN yaitu suatu BMN dikatakan optimal apabila BMN  yang  ada  digunakan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  tugas  dan  fungsi dari  Kementerian/Lembaga.  Lebih  lanjut,  dalam  hal  tidak  ada  Pengguna Barang  lain  yang  membutuhkan  tanah  dan  bangunan  tersebut,  Pengelola Barang  dan  Pengguna  Barang  dengan  persetujuan  Pengelola  Barang  dapat melakukan  tindakan  optimalisasi  BMN  untuk  mendukung  fungsi budgeter yaitu  untuk  penerimaan  negara  berupa  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  antara  lain  melalui  Pemanfaatan  BMN  yang  merupakan pendayagunaan  BMN  yang  tidak  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan,  langkah  Pemanfaatan  BMN  tersebut  sekaligus  sebagai  salah satu  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  nilai  BMN  yang  dimiliki. Kalimat  tidak  mengubah  status  kepemilikan  pada  pengertian  di  atas bermakna bahwa setiap keputusan/persetujuan Pemanfataan atas BMN yang diambil  tidak  diikuti  dengan  beralihnya  kepemilikan  atas  BMN  tersebut. Dengan  demikian,  selama  masa  Pemanfaatan  sampai  dengan  berakhirnya perjanjian  Pemanfaatan,  status  kepemilikan  atas  BMN  dimaksud  tetap berada pada Pemerintah Republik Indonesia.
Bentuk  lain  optimalisasi  BMN  dalam  rangka  penerimaan  negara adalah  penjualan  BMN.  Penjualan  adalah  pengalihan  kepemilikan  BMN kepada  pihak  lain  dengan  menerima  penggantian  dalam  bentuk  uang. Penjualan  dilakukan  terhadap  BMN  yang  sudah  tidak  digunakan  untuk kepentingan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  atau
tidak  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  dan  secara  ekonomis  lebih menguntungkan  bagi  negara  apabila  dijual.  Penjualan  BMN  dilakukan misalnya  terhadap  BMN  yang  dalam  kondisi  rusak  berat,  di  mana  apabila dipertahankan  BMN  tersebut  maka  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperbaikinya jauh lebih besar sehingga tidak efisien. Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya optimalisasi BMN tujuan utamanya  adalah  bahwa  BMN  tersebut  digunakan  sepenuhnya  untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, sedangkan optimalisasi BMN  melalui  pemanfaatan  dan  penjualan  yang  dapat  menghasilkan penerimaan negara berupa PNBP dilaksanakan apabila BMN tersebut sudah tidak  diperlukan  dan  dipergunakan  lagi  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  Kementerian/Lembaga  tersebut.  Untuk  mendukung  terwujudnya BMN  yang  optimal,  Kanwil  DJKN  Lampung  dan  Bengkulu  telah mengimplementasikan  Aplikasi  SIMAN,  yaitu  suatu  aplikasi  berbasis internet  dengan database yang  terpusat  yang  dapat  diakses  oleh  Pengelola Barang  maupun  Pengguna  Barang  dalam  melaksanakan  pengelolaan  BMN. Dengan database yang  terpusat  maka  data  atau  informasi  yang  dihasilkan akan  akurat  dan  akuntabel  serta realtime .  Adapun  keunggulan  aplikasi SIMAN adalah sebagai berikut:
a. fungsinya  tidak  hanya  terbatas  penatausahaan  BMN  seperti  aplikasi SIMAK-BMN  tetapi  fungsi-fungsi  pengelolaan  BMN  lainnya  sudah terdapat dalam aplikasi SIMAN;
b. adanya  Informasi  detail  terhadap  BMN  sehingga  riwayat  aset  dapat disusun dengan mudah;
c. dokumen-dokumen  yang  mendukung  legalitas  suatu  aset  dapat terdokumentasi dengan baik melalui digitalisasi aset; d. proses pengelolaan BMN dapat termonitor secara realtime ; dan
e. dalam  melakukan  pencarian  data  BMN  ( asset  tracking )  dapat  dilakukan secara cepat dan mudah
Dengan  diimplementasikannya  aplikasi  SIMAN  tersebut  penulis optimis  bahwa  optimalisasi  BMN  dapat  segera  terwujud  karena  fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang terhadap BMN menjadi lebih mudah. Dengan terwujudnya optimalisasi  BMN  maka  tertib  fisik,  tertib  administrasi  dan  tertib  hukum dalam pengelolaan BMN dapat segera terwujud.
Namun demikian, pada saat ini dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  masih  memiliki hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi,  baik  yang  berasal  dari  eksternal maupun yang berasal dari internal Kanwil DJKN itu sendiri. Adapun kendala eksternal  dalam  pengelolaan  BMN  khususnya  terkait  penetapan  status penggunaan yaitu:
a. dokumen  persyaratan  permohonan  yang  disampaikan  tidak  lengkap  dan dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  terbaru,  sehingga permohonan tersebut belum dapat diproses;
b. kurangnya  kesadaran  pimpinan  satuan  kerja  dalam  melaksanakan ketentuan  di  bidang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  khususnya pelaksanaan  penetapan  status  penggunaan  terhadap  BMN  yang  berada dalam penguasaannya;
c. belum  optimalnya  fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN yang menjadi kewenangannya; dan
d. tidak adanya sanksi yang tegas dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara.
Kendala internal yaitu:
a. kurangnya  sosialisasi  peraturan-peraturan  di  bidang  pengelolaan  BMN oleh  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  kepada stakeholder yang ada di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu;
b. belum didukungnya pengelolaan BMN dengan sarana dan prasarana yang handal,  antara  lain  jumlah  dan  spesifikasi  komputer  kurang  memadai, jaringan internet yang lambat dan aplikasi yang masih banyak error; dan c. belum  optimalnya  fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  dalam pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang.
Terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan  sosialisasi menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya  kegiatan  sosialisasi  peraturan  di bidang  pengelolaan  BMN  oleh  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan Provinsi Bengkulu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya sosialisasi  dengan  cara  memberikan  peraturan-peraturan  di  bidang pengelolaan BMN kepada stakeholder melalui surat dan menyisipkan materi peraturan di bidang pengelolaan BMN dalam kegiatan lain yang melibatkan stakeholder baik  secara  formal  maupun  informal.  Dalam  hal  kekurangan sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana yang  sudah  ada  dan  membuat  surat  kepada  kantor  pusat  DJKN  meminta tambahan sarana dan prasarana. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan  pengendalian  oleh  Pengelola  Barang  dapat  dilakukan  dengan memberikan pelatihan bagi pegawai melalui pengiriman pegawai mengikuti diklat.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara  merupakan tahapan penting dalam pengelolaan BMN. Dengan ditetapkannya keputusan penetapan  status  penggunaan  BMN,  maka  Pengguna  Barang  dan  Kuasa Pengguna Barang mendapatkan penguasaan dalam penggunaan BMN untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah sehingga
BMN  yang  diperoleh  atas  beban  APBN  atau  perolehan  lainnya  yang  sah dapat  digunakan  secara  optimal  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi Kementerian/Lembaga. Secara umum ketentuan penetapan status penggunaan  BMN  tidak  terjadi  disharmoni  regulasi  dan  telah  memenuhi ketentuan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yaitu  pada  prinsipnya  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  tingkatannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ( lex superiori derogate inferioeri ). Adapun  secara  teknis  regulasi  penetapan  status  penggunaan  BMN  diatur dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Penggunaan  BMN  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  4/PMK.06/2015  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  dan  Tanggung Jawab  Tertentu  Dari  Pengelola  Barang  Kepada  Pengguna  Barang.  Namun demikian  beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  agar  tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Bengkulu  selaku instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  yang  membawahi  3 (tiga) kantor pelayanan yaitu KPKNL Kota Bandar Lampung, KPKNL Kota Metro  dan  KPKNL  Provinsi  Bengkulu,  telah  melaksanakan  salah  satu fungsinya  dalam  mengelola  kekayaan  negara  yaitu  melakukan  utilisasi kekayaan  negara  melalui  penetapan  status  penggunaan  BMN,  namun  hasil yang  dicapai  belum  optimal  karena  berdasarkan  data sampai  dengan  Tahun 2014,  dari  nilai  aset  yang  dikelola  di  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi Bengkulu sebesar Rp37,1 triliun rupiah, nilai aset yang diutilisasi antara lain melalui  penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara  hanya  sebesar Rp887,12 miliar. Penggunaan aplikasi SIMAN diharapkan dapat mendukung pengelolaan  BMN  khususnya  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian dalam  penetapan  status  penggunaan  BMN.  Optimalisasi  BMN  melalui pemanfaatan  bukan  merupakan  tujuan  utama  dalam  pengelolaan  BMN, tetapi  penggunaan  BMN  yang  optimal  dalam  rangka  mendukung penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  yang  lebih diutamakan.  Berdasarkan  data  Kanwil  DJKN  Provinsi  Lampung  dan Provinsi  Bengkulu,  dalam  kurun  waktu  Tahun  2014  sampai  dengan  Tahun 2015,  penerimaan  negara  berupa  PNBP  dari  pengelolaan  BMN  melalui pemanfaatan  dan  pemindahtanganan  BMN  sebesar  Rp5.053.281.841,00 (Lima  Miliar  Lima  Puluh  Tiga  Juta  Dua  Ratus  Delapan  Puluh  Satu  Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

## 2. Saran
a. Kementerian  Keuangan  selaku  regulator  perlu  melakukan  sinkronisasi dan  harmonisasi  peraturan  antara  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
246/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penggunaan  Barang
Milik Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  dan  Tanggung
Jawab  Tertentu  Dari  Pengelola  Barang  kepada  Pengguna  Barang  agar tidak  menimbulkan  perbedaan  persepsi  Kementerian/Lembaga  dalam pelaksanaannya.
b. Kanwil DJKN  Provinsi  Lampung dan  Provinsi Bengkulu selaku instansi vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  agar  lebih  meningkatkan peranannya di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN dan lebih instensif  dalam  memberikan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  kepada stakeholder di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu sehingga dapat meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  bagi  satuan  kerja  dalam mengelola aset negara.

## Daftar Pustaka

## A. Literatur
Media  Kekayaan  Negara. Public-Private  Partnership ,  Edisi  No.  17  Tahun V/2014. Media Kekayan Negara. Roadmap Strategic Assets Management , Edisi No. 09 Tahun III/2012.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang
Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang
Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  170/PMK.012012  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  246/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Tertentu  dari  Pengelola  Barang kepada Pengguna Barang.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  218/KM.6/2013  Tentang  Pelimpahan Sebagian  Wewenang  Menteri  Keuangan  Yang  Telah  Dilimpahkan
Kepada  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Kepada  Pejabat  di Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  Untuk  Dan  Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.