Wardiana, Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal,
PEMAHAMAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI AISYIYAH CABANG KESAMBEN, BLITAR
Nathasya Aditya Wardiana

## Sawitri Dwi Prastiti
Universitas Negeri Malang nath.thiea@gmail.com
Abstract: : The  aim  of  this  study  is  to  define  the  treasurer  understanding  regarding  transparency principle,  accountability,  and  internal  control  in  financial  management.  The  data  is  collected  by conducting in depth interview for primary data and reviewing other related data. The results of this study show that (1) transparency principle of financial management in Aisyiyah at Kesamben Branch is  shown  in  financial  recording  and  reporting phase;  (2)  accountability  principle  of  financial  man- agement in Aisyiyah at Kesamben Branch is reflected as intrinsic motivation in vertical and horizontal accountability;  yet  (3)  Aisyiyah  at  Kesamben  Branch  has  not  carried  out  the  function  of  internal control in financial management which is reflected from the existence of dual function in institution and school with no authority.
Keywords: transparency,  accountability,  internal  control,  financial  management
Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Persyarikatan Muhammadiyah adalah salah satu  contoh  organisasi  keagamaan  yang  bersifat sosial  serta  tidak  bertujuan  untuk  memupuk kekayaan  bagi  para  anggotanya.  Dalam  Surat Kementrian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  220/2742/POLPUM  perihal  Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, menjelaskan  bahwa  organisasi  Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum sehingga tidak perlu mendaftar  ulang  kepada  Pemerintah  dan  Pemeri ntah  Daerah  begitu  juga  dengan  amal  usaha  dan organisasi otonom yang berada di bawah struktur organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana  hibah  dan  bantuan  sosial  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  Aisyiyah  adalahsebuah  gerakan
perempuan  Muhammadiyah  yang  lahir  hampir bersamaan  dengan  lahirnya  organisasi Muhammadiyah itu sendiri.
Berdasarkan status badan hukum yang melekat pada  Aisyiyah,  maka  organisasi  seharusnya berpedoman  pada  PSAK  Nomor  45  dalam menyusun  laporan  keuangannya.  Jika  organisasi nirlaba telah patuh pada PSAK Nomor 45, maka transparansi dan akuntabilitasnya juga akan semakin tinggi. Transparansi dan akuntabilitas nantinya akan meningkatkan  kualitas Good  Governanceyang akanmenghasilkan output berupa pelayanan publik yang berkualitas. Dengan transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan  kepada  publik  yang  optimal  dan berkualitas  yang  mengacu  pada  kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Elder,
et.al (2010:18) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen  dalam  kategori  keandalan  pelaporan keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi  serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
Aisyiyah cabang Kesamben  merupakan salah satu organisasi yang mengalami kemajuan pesat, hasil  yang  nyata  dari  kemajuan  tersebut  adalah berdirinya TPA dan TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal)  Kesamben. Aisyiyah  cabang  Kesamben berdiri  pada  23  April  2006,  namun  pendirian organisasi  tersebut  baru  disahkan  oleh  pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 2007 dengan adanya  Surat  Keputusan  Pengesahan  Organisasi dengan Nomor 108/SK-PWA/A/VII/2007. Namun Pada kenyataannya, bendahara (Ibu SM) mengaku baru membuat laporan keuangan pada bulan Januari 2007,  padahal  sudah  hampir  satu  tahun  sejak organisasi  tersebut  berdiri,  selain  itu  laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  bendahara  masih menggunakan format yang tradisional.
Hetifa  mendefiniskan  (2003:2) governance sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata  cara pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya serta  memecahkan  masalah-masalah  publik. Menurut Sedarmayati (2009:76) good governance adalah  suatu  bentuk  manajemen  pembangunan, yang  juga  disebut  administrasi  pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu  masyarakat  dalam  suatu  masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Prinsip- prinsip Good Governance menurutUnited Nation Development  Program  (UNDP)  menyebutkan bahwa  adanya  hubungan  sinergis  konstruktif  di antara  negara,  sektor  swasta  atau  privat  dan masyarakat  yang  disusun  dalam  sembilan pokokkarakteristik Good  Governance,  yaitu  (a) Partisipasi, (b) Penegakan hukum, (c) Transparansi, (d)  Responsifitas,  (e)  Konsensus  orientasi,  (f) Kesetaraan dan keadilan, (g) Efektif dan efisiensi, (h) Akuntabilitas dan (i) Strategi visi.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BPPN)  dan  Departemen  Dalam  Negeri  (2002), menyebutkan  bahwa  transparansi  adalah  prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang  dicapai. Menurut Andrianto (2007:20) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sumber  daya  publik.  Selanjutnya  Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur  melalui(a)  Kesediaan  dan  aksesibilitas dokumen, (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi, (c) Keterbukaan proses dan (d) Kerangkaregulasi yang menjamin transparansi.
Transparansi juga menyangkut pencatatan dan pelaporan  catatan  keuangan.  Bastian  (2010:56) menyebutkan bahwa siklus akuntansi merupakan sistematika  pencatatan  transaksi  keuangan, peringkasannya  dan  pelaporan  keuangan.  Tahap pencatatan bukti transaksi keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau  posting  dari  jurnal  umum  berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku besar.  Sedangkan  teknik  yang  dapat  digunakan dalam menyampaikan informasi pada publik menurut Bastian (2010:78) ada 3 yakni: publikasi, presentasi dan  pengiriman  surat.  Publikasi  merupakan pengumuman yang diperuntukkan bagi publik atau umum, biasanya diterapkan dalam bentuk gambar, teks,  atau  konten  audio  visual  lain.  Sedangkan presentasi  adalah  suatu  kegiatan  berbicara  di hadapan banyak hadirin yang merupakan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan topik, pendapat atau informasi kepada orang lain.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban (Adisasmita,  2011:  89).  Selanjutnya,  menurut Sedarmayanti (2009:14), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertang-gungjawaban tugas yang jelas. Menurut Mardiasmo (2009:21), akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu :
1. Akuntabilitas vertikal (internal)
Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun  kelompok  secara  hierarki  berkewajiban
Wardiana, Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal,
untuk  mempertanggungjawabkan  kepada  atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Akuntabilitas horizontal (eksternal)
Akuntabilitas  horizontal  (eksternal  )melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk  mempertanggungjawabkan  semua  amanat yang  telah  diterima  dan  dilaksanakan  ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak ekternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (public  or  external  accountability  and environment).
Motivasi diri juga dapat menunjang akuntabiltas seseorang.  Menurut  Bahri  (2002:115)  motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya  tidak  memerlukan  rangsangan  dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumarni (2005:23) menyebutkan bahwa  motivasi  intrinsik  adalah  motivasi  yang muncul dari dalam diri seseorang.
Sistem  informasi  akuntansi  menyediakan informasi bagi para pemakainya baik sebagai pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Agoes (2008:79) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk  memberikan keyakinan memadai tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan,  seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Pengendalian  internal mencakup rencana organisasi serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk melindungi aset dari pencurian, perampokan, dan  penyalahgunaan  oleh  karyawan  serta meningkatkan  keakuratan  dan  kebenaran pencatatan akuntansi (Weygandt et al, 2007:454). Menurut  Horngren  dan  Harrison  (2007:295)  ada beberapa  proses  pengawasan  terhadap  sistem informasi yaitu :  (a) Otorisasi, (b) Pemisahan tugas, (c)  Supervisi  atau  pengawasan,  (d)  Catatan akuntansi, (e) Pengendalian akses dan (f) Verifikasi independen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin  menggambarkan  secara  terperinci  menurut pandangan  narasumber  mengenai  penerapan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada organisasi yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi  adalah  penggambaran  arti  sebuah pengalaman hidup untuk  beberapa orang tentang sebuah  konsep  atau  fenomena.  Fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial masyarakat sebagai sesuatu yang bermakna serta dapat  merekonstruksi  kembali  turunan  makna (makna  yang  digunakan  saat  berikutnya)  dari tindakan  yangbermakna  pada  komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial (Sugiyono, 2009:79).
Peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  pada organisasi Aisyiyah cabang Kesamben yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara  dengan  narasumber  yang  berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti dan menggunakan  alat  bantu  pedoman  wawancara. Wawancara dilakukan pada empat orang bendahara yaitu:
1. Siti Maisunah (SM) selaku bendahara Aisyiyah yang memegang uang dari kegiatan organisasi dan  juga  koperasi  simpan  pinjam  sekaligus Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kesamben
2. Eni  Budi  Setyowati  (EB)  selaku  bendahara sekolah yang berada di bawah naungan Majelis Dikdasmen dan juga sebagai tenaga pengajar di TK tersebut.
3. Basriatin (BA) selaku bendahara TPA (Tempat Penitipan  Anak)  dan  juga  sebagai  tenaga pengajar di TK tersebut.
4. Ana  Wiji  (AW)  selaku  bendahara  koperasi sekolah dan juga sebagai tenaga pengajar di TK  tersebut  serta  merangkap  sebagai sekretaris organisasi.
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data lain yang relevan dari organisasi. Teknik yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  adalah menggali  kebenaran  informasi  tertentu  melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dari data  dokumentasi,  membandingkan  data  hasil pengamatan  dengan  hasil  wawancara  serta membandingkan apa yang dikatakan pihak umum
dengan asumsi pribadi peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah  dan  Profil  Aisyiyah  Cabang Kesamben, Blitar
Aisyiyah Cabang Kesamben berdiri pada 23 April  2006,  namun  pendirian  organisasi  tersebut baru disahkan oleh pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 2007. Bukti pengesahan tersebut adalah dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Organisasi  dengan  Nomor  108/SK-PWA/A/VII/ 2007.  Dana  yang  digunakan  untuk  membiayai aktivitas Aisyiyah berasal dari setoran amal usaha yang dimiliki serta iuran sukarela dari para anggota. Aisyiyah Cabang Kesamben sendiri memiliki amal usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang memiliki  sebuah  sekolah  TK  yang  bernama  TK Aisyiyah  Bustanul  Athfal  Kesamben.  Seiring dengan perkembangan sekolah yang semakin maju, dibentuk pula tempat penitipan anak (TPA) yang diperuntukkan  bagi  para  orang  tua  yang  ingin menitipkan  anak  karena  kesibukannya  dalam pekerjaan. Selain itu,Aisyiyah juga memiliki seorang donatur tetap. Dana dari donatur tersebutlah yang digunakan untuk menggaji para pengajar disana.

## Prinsip  Transparansi  dalam  Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan keempat bendahara yang ada di Aisyiyah ditemukan adanya  kesamaan,  bahwa  terdapat  beberapa  hal yang  timbul  mengenai  transparansi  pengelolaan keuangan di Aisyiyah, seperti :

## Pencatatan Keuangan
Menurut  hasil  wawancara,  seluruh bendahara  mengaku  sudah  membuat  catatan keuangan  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang masing-masing. Catatan tersebut dijadikan sebagai media untuk menginformasikan kondisi keuangan yang  sebenarnya.  Namun  terdapat  masalah mengenai periode pencatatan tersebut. Bendahara Aisyiyah  menjelaskan  bahwa  bendahara  yang terdahulu membuat catatan keuangan setelah satu tahun berdiri. Hal tersebut terjadi karena bendahara terdahulu menganggap bahwa jumlah uang kas yang digunakan  dalam  kegiatan  Asiyiyah  pada  awal berdirinya terlalu kecil sehingga tidak perlu untuk dicatat.
Sesuai dengan hasil wawancara terhadap para bendahara, diketahui bahwa para bendahara sudah berusaha  memenuhi  prinsip  transparansi  yaitu ketersediaan informasi. Para bendahara memiliki buku  catatan  yang  berisi  mengenai  informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik kepentingan. Catatan keuangan tersebut berisi pengeluaran dan pendapatan  yang  ada dalam  organisasi,  sehingga dapat dipastikan pembukuan yang digunakan oleh semua  bendahara  hanya  berupa  laporan  arus  kas yang  berisi  jumlah  uang  kas  masuk  dan  keluar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan yang sangat nampak, jika dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, mewajibkan entitas  nirlaba  membuat  empat  jenis  laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, namun  dalam praktiknya para bendahara  hanya  membuat  satu  jenis  laporan keuangan. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena disesuaikan  dengan  kebutuhan  para  pemilik kepentingan yang hanya membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan berupa uang kas yang ada dalam organisasi.
Selanjutnya,  tidak  ditemukan  catatan keuangan pada saat awal pendirian Aisyiyah karena bendahara terdahulu menganggap jumlah uang kas yang ada terlalu kecil sehingga tidak perlu dicatat. Bendahara Aisyiyah  juga  menjelaskan  bahwa bendahara  terdahulu  membuat  catatan  keuangan setelah hampir satu tahun setelah organisasi berdiri. Sedangkan  dalam  akuntansi,  periode  pencatatan keuangan harus dilakukan secara periodik pada saat adanya transaksi pertama kali suatu entitas dibentuk. Pencatatan  secara  periodik  dilakukan  untuk mengetahui status dan kondisi keuangan pada saat itu, dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan masalah mengenai ketidak-jelasan kondisi keuangan pada waktu satu tahun tersebut.
Selain itu, pencatatan menurut para bendahara adalah proses menulis kembali bukti-bukti transaksi ke dalam sebuah buku yang berisi catatan tentang pendapatan  dan  pengeluaran  dalam  organisasi. Sedangkan Bastian (2010:76) menyebutkan bahwa tahap pencatatan bukti transaksi keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah- bukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku
Wardiana, Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal,
besar. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan dalam  hal  pemberian  makna  pencatatan.  Namun pada  kenyataanya,  bendahara  hanya  sebatas mengumpulkan  dan  mencatat  kembali  bukti transaksi dalam sebuah buku, tanpa membuat jurnal umum.

## Pelaporan Keuangan
Para bendahara menggunakan teknik presentasi dalam  menginformasikan  keuangan  dalam memenuhi tugasnya. Bendahara menyatakan bahwa memiliki buku yang berisi catatan mengenai kondisi keuangan.  Dengan  demikian  bendahara  sudah memenuhi prinsip transparansi dengan memberikan informasi melalui catatan tersebut yang nantinya disampaikan secara lisan dalam pertemuan dengan donatur  dan  wali  murid.  Sedangkan  pelaporan menggunakan tulisan ditandai dengan penyerahan catatan  tersebut  kepada  otoritas  yang  berada  di atasnya. Bendahara TK, TPA dan koperasi siswa menyerahkan catatan yang dipegang masing-masing kepada Kepala Sekolah.

## Prinsip Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan Keuangan
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  para bendahara  sudah  memiliki  pemahaman  yang memadai  mengenai  akuntabilitas.  Hal  tersebut tercermin dari informasi yang disampaikan bahwa para  bendahara  sudah  memiliki  kesadaran  serta tanggungjawab terhadap tugas dan wewenangnya masing-masing. Adapun informasi yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

## Motivasi  Intrinsik
Berdasarkan hasil  wawancara, menunjukkan  bahwa  seluruh  bendahara  sudah memiliki motivasi di dalam diri masing-masing untuk melakukan  pencatatan  keuangan.  Hal  tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara para bendahara dengan anggota organisasi lain dan pihak luar, yang dalam hal ini wali murid dan donatur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bendahara sudah memiliki motivasi tinggi untuk  membuat  catatan  keuangan,  hal  tersebut sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan akuntabilitas secara horisontal, yaitu pertanggungjawaban pada masyarakat.
Sesuai  dengan  konsep  motivasi,  bendahara sudah memiliki niat dalam diri yang mendorong untuk
berperilaku sesuai dengan perintah yang bertujuan untuk  memberikan  informasi.  Sedangkan  media dalam  penyampaian  informasi  tersebut  berupa catatan  keuangan  organisasi.  Terdapat  kesamaan niat  dalam  diri  seluruh  bendahara  bahwa  ada keyakinan  dan  dorongan  untuk  membuat  catatan keuangan  tersebut.  Dorongan  tersebut  tercipta karena  ingin  menumbuhkan  kepercayaan  antar bendahara maupun dengan pihak luar, yaitu donatur dan wali murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh bendahara membuat catatan sebagai sarana pertanggungjawaban agar seluruh pihak mengetahui kondisi  keuangan  yang  sebenarnya  dan  tidak menjadi fitnah.

## Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal dalam organisasi adalah pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi, dalam hal ini para bendahara Sekolah, TPA dan  bendahara  Koperasi  Siswa  memberikan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekolah. Hal tersebut ditandai dengan adanya catatan keuangan yang diinformasikan kepada Kepala Sekolah setiap akhir  tahun,  catatan  tersebut  yang  nantinya digunakan  untuk  menginformasikan  kepada  wali murid  saat  diadakan  pertemuan.  Selain  itu, akuntabilitas vertikal lain, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas vertikal dalam mengelola keuangan organisasi dan sekolah adalah dengan  bertindak  jujur  dan  penuh  dengan tanggungjawab.  Semua  bendahara  sudah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal  tersebut  ditandai  dengan  keyakinan  para bendahara  yang  bersandar  pada  kepercayaan terhadap  Tuhan  dan  berkeyakinan  bahwa  segala sesuatu  akan  ada  balasan  dari  Tuhan,  sehingga beliau takut berdosa jika melakukan kecurangan.
Berdasarkan  konsep  akuntabilitas,  bentuk pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  tidak  dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Melakukan setiap pekerjaan  yang dipercayakan  untuk  mengelola  keuangan  dengan segenap hati dan penuh tanggungjawab merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh bendahara Aisyiyah dan sekolah. Sedangkan seluruh bendahara  mengaku  bahwa  membuat  catatan keuangan tersebut didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan,  yang  selanjutnya  mendorong  terciptanya akuntabilitas vertikal tersebut.

## Akuntabilitas Horisontal
Berdasarkan kutipan wawancara, diperoleh informasi  bahwa  semua  bendahara  sudah menunjukkan  akuntabilitasnya  dengan  cara memberikan  pertanggungjawaban  kepada  para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Cara tersebut  adalah  dengan  penginformasian  catatan keuangan  pada  donatur  yang  dilakukan  sebulan sekali, yaitu pada saat diadakan pertemuan anggota organisasi pada minggu kedua tiap bulan. Sedangkan penginformasian  pada  para  wali  murid  diadakan setiap satu semester sekali saat diadakan pertemuan saat  pengambilan  raport.  Bendahara  memaknai akuntabilitas keuangan sebagai bentuk penyampaian bendahara  kepada  masyarakat  atas  pengelolaan keuangan  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu, akuntabilitas menurut bendahara merupakan media komunikasi bendahara kepada anggota mengenai kondisi keuangan organisasi. Melalui catatan yang merupakan  bentuk  akuntabilitas  keuangan,  para pemilik  kepentingan  dapat  mengetahui  kondisi keuangan organisasi setiap bulan. Sedangkan wali murid, dapat mengetahui kondisi keuangan sekolah pada saat diadakan rapat setiap semester.
Pemaknaan akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan  yang  dilakukan  para  bendahara  untuk menghindarkan masyarakat dari pikiran negatif dan menyampaikan kepada para  pemilik kepentingan bahwa  uang  kas  dalam  organisasi  dan  sekolah digunakan  untuk  keperluan yang  semestinya  dan bukan  untuk  keperluan  pribadi  para  bendahara. Selain itu akuntabilitas melalui catatan keuangan merupakan media penghubung bendahara kepada para  pemilik  kepentingan  mengenai  kondisi keuangan saat ini, baik buruk kondisi keuangan, atau ada ataupun tidak adanya uang kas saat ini.
Pengendalian  Internal  Dalam  Pengelolaan Keuangan

## Terdapat  Perangkapan  Fungsi  Dalam Organisasi dan Sekolah
Pada  dasarnya,  para  bendahara  sadar  akan tugas masing-masing, walaupun tidak ada peraturan ataupun job description, namun ada uraian tugas bagi  masing-masing  bendahara.  Pemahaman terhadap tugas masing-masing bendahara tersebut tidak  diimbangi  dengan  pemahaman  mengenai pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian internal.  Dalam  hasil  wawancara  menunjukkan
bahwa  terdapat  perangkapan  fungsi  dalam organisasi  maupun  dalam  sekolah.  Bahkan  saat awal pendirian sekolah, kepala sekolah merangkap sebagai bendahara sekolah, sekaligus yang bertugas memegang uang.
Berdasarkan  jawaban  dari  para  bendahara dalam hasil wawancara, terdapat informasi bahwa pada awal pendirian sekolah terdapat perangkapan fungsi  dalam  sekolah,  yaitu  Kepala  Sekolah merangkap menjadi  bendahara sekolah  sekaligus sebagai  pemegang  uang  dalam  sekolah.  Namun, setelah  Kepala  Sekolah  diganti,  Kepala  Sekolah yang  baru  juga  merangkap  sebagai  bendahara Aisyiyah  yang  memegang  uang  kas  dalam organisasi  serta  memegang  keuangan  dari  hasil koperasi simpan pinjam yang berada dalam lingkup Aisyiyah.  Perangkapan  fungsi  yang  lain  adalah bendahara Koperasi siswa yang merangkap sebagai sekretaris dalam organisasi.

## Tidak Ada Otorisasi
Menurut  hasil  wawancara,  dalam  organisasi belum  ada  otorisasi  yang  jelas.  Oleh  karena  itu terdapat  perangkapan  fungsi  Kepala  Sekolah sekaligus bendahara Aisyiyah. Hal tersebut mungkin terjadi karena sekolah merupakan wakaf atau dapat dikatakan  sebagai  warisan  dari  keluarga  Kepala Sekolah.  Selain  itu,  para  bendahara  diberi  kuasa untuk  mencatat  dan  sekaligus  memegang uang.Berdasarkan  konsep  pengendalian  internal, pemberian  kuasa  untuk  mencatat  dan  memegang uang  adalah  hal  yang  harus  dihindari.  Dengan demikian, berarti harus ada pemisahan fungsi antara orang yang mencatat kas dengan yang memegang kas. Oleh karena itu, dalam Aisyiyah harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Setiap pengeluaran  yang  terjadi  dalam  organisasi  dan sekolah pun harus seizin donatur. Karena sekolah adalah pemberian, maka donatur berhak tahu segala kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Pada kenyataannya  kepala  sekolah  belum  sepenuhnya melakukan  hal  tersebut.  Bendahara  Aisyiyah sekaligus  kepala  sekolah  mengaku  bahwa memusyawarahkan  pada  donatur  dan  anggota organisasi yang lain mengenai kebijakan kenaikan gaji, sedangkan untuk kepentingan sekolah seperti pembangunan sekolah menjadi wewenang beliau tanpa  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  pada anggota yang lain. Seharusnya setiap kebijakan baru
Wardiana, Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal,
yang akan dijalankan oleh sekolahpun, sebelumnya juga  harus  dimusyawarahkan  dengan  pihak organisasi terlebih dahulu.

## Kedudukan Aisyiyah  di  Bawah  Naungan Muhammadiyah
Aisyiyah  adalah  sebuah  gerakan  perempuan Muhammadiyah  yang  lahir  hampir  bersamaan dengan  lahirnya  organisasi  Muhammadiyah  itu sendiri.  Setelah  kiprahnya  hampir  satu  abad  di Indonesia,  saat  ini Aisyiyah  telah  memiliki  33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat Kabupaten), 2332  Pimpinan  Cabang  Aisyiyah  (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat  Kelurahan).  Kedudukan  Aisyiyah dijelaskan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat MuhammadiyahNomor: 22/KEP/I.0/B/ 2009tentangPenetapan Aisyiyah Sebagai Organisasi Otonom Khusus.
Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina  warga  Persyarikatan  Muhammadiyah tertentu  dan  dalam  bidang-bidang  tertentu  pula dalam  rangka  mencapai  maksud  dan  tujuan Persyarikatan  Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui  SK  tersebut  menjelaskan  bahwa memberikan  wewenang  kepada Aisyiyah  untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didukung hasil  wawancara  dan  data  yang  dikemukakan sebelumnya,  diperoleh  informasi  mengenai pemahaman  bendahara  terhadap  prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam  pengelolaan  keuangan,  dapat  disimpulkan sebagai berikut :

## Prinsip  Transparansi  dalam  Pengelolaan Keuangan
Prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan  di Aisyiyah  cabang  Kesamben  tersaji
dalam  tahap  pencatatan  keuangan  dan  pelaporan keuangan. Transparansi khusus yang melekat pada organisasi  ditandai  dengan  aktivitas  pelaporan keuangan,  bendahara  sudah  memenuhi  prinsip transparansi dengan menjamin kemudahan untuk mengakses informasi keuangan serta telah berusaha memberikan  informasi  catatan  keuangan  kepada para  pemilik  kepentingan  dalam  organisasi  dan sekolah.  Sedangkan  dalam  proses  pencatatan keuangan,  para  bendahara  sebatas  mencatat kembali bukti transaksi tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

## Prinsip Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan Keuangan
Prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben tercermin dalam beberapa hal, seperti dengan adanya motivasi intrinsik,  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas horisontal.  Seluruh  bendahara  sudah  memiliki motivasi  yang  mendasari  untuk  melakukan pencatatan agar menumbuhkan rasa saling percaya. Akuntabilitas vertikal dan horisontal ditandai dengan adanya  pengelolaan  keuangan  organisasi  dan sekolah  yang bertanggungjawab  dan jujur  sesuai dengan  amanah  yang  diberikan.  Pemahaman bendahara mengenai akuntabilitas sudah memadai, hal  tersebut  didukung  oleh  keyakinan  mengenai akuntabilitas  vertikal  yang  cukup.  Aisyiyah merupakan organisasi yang memiliki latar belakang keagamaan sehingga, pertanggungjawaban kepada Tuhan sangat diperhatikan untuk menghindari dosa jika melakukan sebuah kecurangan.

## Pengendalian  Internal  dalam  Pengelolaan Keuangan
Pengendalian  internal  dalam  pengelolaan keuangan  di Aisyiyah  cabang  Kesamben  belum sepenuhnya  dijalankan,  hal  tersebut  tercermin dengan masih terdapat perangkapan fungsi dalam organisasi dan sekolah serta tidak ada otorisasi di dalamnya.  Perangkapan  fungsi  dalam  organisasi dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan yang sulit dideteksi. Selain itu, otorisasi juga diperlukan agar  setiap  bendahara  mengerti  akan  wewenang masing-masing sehingga meminimalkan kesalahan dalam  menjalankan  tugas.  Meskipun  demikian, sekolah  merupakan  warisan  keluarga  sehingga pengendalian internal di dalamnya tidak terlalu tegas dan lebih condong kepada hubungan kekerabatan. Hal  tersebut  menyebabkan  seluruh  bendahara melakukan tugasnya dengan baik walaupun tanpa
diawasi karena adanya dominasi budaya sungkan terhadap  Kepala  Sekolah  yang  merupakan  cucu pemilik sekolah.

## Saran
Berdasarkan penelitian mengenai pemahaman transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

## Untuk Aisyiyah
Aisyiyah  diharapkan  membuat  kebijakan mengenai  format  pencatatan  keuangannya  dan mempublikasikan  catatan  keuangan  yang  telah dibuat sebagai bentuk formal dari pertanggungjawaban  kepada  para  donatur  dan anggota.  Selain  itu,  mengingat Asiyiyah  adalah organisasi  otonom  di  bawah  naungan Muhammadiyah, maka dianjurkan Aisyiyah merujuk pada  PSAK  Nomor  45  sebagai  pedoman  dalam penulisan  laporan  keuangannya,  karena Muhammadiyah  adalah  organisasi  yang  telah memiliki legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Bendahara organisasi maupun sekolah  juga  diharapkan  dapat  mempertahankan sikap yang jujur dan amanah sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban  atas  kinerja  yang  menjadi tugasnya. Selanjutnya, pengendalian internal dalam organisasi  perlu  dilakukan  sebagai  wujud meminimalkan kecurangan.

## Untuk Calon Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini terbatas pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan bagi para calon peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya bacaan terkait teori Good Governanvce dan dapat menggunakan    lebih  banyak  prinsip  dalam  teori tersebut  di  dalam  penelitiannya.  Selain  itu, diharapkan peneliti selanjutnya memilih organisasi maupun  yayasan  yang  sudah  memiliki  standar formal dalam penulisan laporan keuangannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Hetifa, S. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Gover- nance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia. Andrianto, N. 2007. Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment. Palangkaraya: Bayu Media. Sedarmayanti. 2009. Good Governance
(Kepemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Rangka
Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian,  I.  2008. Akuntansi  Yayasan  dan  Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.
Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah.
Makassar: Graha Ilmu.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
Andi.
Bahri, S. D. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta:
Rineka Cipta.
Sumarni, S. 2005. Motivasi Belajar. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Agoes, S. 2008. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor  Akuntan  Publik. Jakarta:  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.