## Pengaruh Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecurangan Akuntansi
Muhammad Fazli 1* , Vince Ratnawati 2 , Azwir Nasir 3
1,2,3) Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
1) muhammadfazli178@gmail.com , 2) vince.ratnawati@lecturer.unri.ac.id,
3) azwir.nasir@lecturer.unri.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 3 Desember 2022 Disetujui : 19 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  Information  Asymmetry, Organizational  Culture,  Implementation  of  Good  Governance  on  the  dependent  variable  of Accounting Fraud with Internal Control as a  moderating variable. The population in this study was 46 OPD in Bengkalis Regency and the number of samples studied were 46 OPD in Bengkalis Regency with a total of 138 people. The data source is the primary data from the questionnaire. Variables  are  measured  with  a  5  point  Likert  scale.  The  data  collection  method  is  Structural Equation  Modeling  Partial  Least  Square  (SEM-PLS)  using  WarpPLS  software  version  5.0.  The results  show  that  Information  Asymmetry  has  a    positive  effect  on  Accounting  Fraud, Organizational  Culture  and  Implementation  of  Good  Governance  have  a  negative  effect  on Accounting  Fraud,  Internal  Control  weakens  the  positive  effect  of  Information  Asymmetry  on Accounting Fraud, and Internal Control strengthens the influence of Organizational Culture and implementation  of  Good  Governance  on  Accounting  Fraud.  The  implementation  of  Good Governance  directly  has  a  negative  effect  on  fraud,  with  the  existence  of  a  negative  influence between the implementation of Good Governance on fraud, the implementation of internal control is  able  to  strengthen  the  level  of  negative  influence  between  the  implementation  of  Good Governance on fraudulent acts that occur.
Keywords:  Accounting  Fraud;  Information  Asymmetry;  Implementation  of Good  Governance; Internal Control; Organizational Culture

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki perwujudan Good Governance dan tuntutan yang semakin meningkat dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (Purwanti, 2022; Rahman et al., 2022; Safkaur et al., 2019). Implementasi good governance tidak  dapat dipisahkan oleh adanya sistem  pengendalian  dari  setiap  instansi  pemerintah  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara efisien, efektif dan terkendali (Shonhadji & Maulidi, 2020). Hal ini demi mewujudkan sektor pemerintah yang dapat dipercaya sehingga tidak adanya kasus  kecurangan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara  (Palangda  &  Dame,  2020; Roszkowska,  2020).  Dengan  demikian  dapat  tercapai  tujuan  bernegara  dan  pemerintahan  yang berfungsi secara ideal.
Organisasi sektor publik sangat identik dengan organisasi pemerintahan yang kegiatannya berdasarkan  kepentingan  masyarakat.  Pemerintah  selayaknya  senantiasa  memberikan  pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat  tetapi  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  jauh  dari  kenyataan  (R.  C. Dewi & Suparno, 2022; Dwiyanto, 2021). Hal ini terlihat dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki  pemerintah  tetapi tidak  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (Sandiasa  &  Agustana,  2018;  Teja,  2015).  Salah  satu  penyebab  yang
menjadikan  tidak  maksimalnya  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  adalah  karena  adanya praktek  yang  merugikan  negara  seperti  penyimpangan  secara  tidak  langsung  dapat  membuat masyarakat  menjadi  dirugikan  (Ashok  et  al.,  2021)  dan  penyimpangan  itu  sering  terjadi  dalam bentuk kecurangan. Menurut Lukman & Harun (2018), kecurangan sebagai sebuah istilah sesuatu yang tidak benar, yang artinya untuk memperoleh keuntungan dengan kepentingan tujuan pribadi ataupun organisasi. Konsep yang membahas terkait motivasi seseorang adalah teori fraud tringle yang  diuraikan  dalam  SAS  99  (AU316),  teori fraud seperti  tekanan  ( pressure ),  kesempatan ( opportunity ), dan sikap ( rasionalisasi ) (Siddiq & Hadinata, 2016). (Siddiq & Hadinata, 2016) Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu kecurangan akuntansi (Hashim et al., 2020; Young, 2020). Teori kecurangan dalam konsep akuntansi merupakan bagian prosedur kecurangan  akuntansi,  kecurangan  akuntansi  diartikan  bagian  laporan  keuangan  yang  disengaja dilaporkan  secaran  curang  dan  penyalahgunaan  (Liao  et  al.,  2019;  Ramos  Montesdeoca  et  al., 2019). Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya ancaman serius bagi pemangku kepentingan yang  dilihat  dari  peningkatan  kejahatan  ekonomi.  Kecurangan  akuntansi  dapat  menimbulkan adanya  kerugian  dalam  dunia  pekerjaan  dan  kerugian  ini  menjadi  masalah  serius  yang  perlu ditindaklanjuti (Arifin, 2020; Mangala & Kumari, 2017).
Di  Indonesia  sering  terjadi  kasus  tindakan  yang  sengaja  informasinya  yang  benar disembunyikan  dan  memanipulasi  laporang  keuangan.  Pernyataan  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  tindakan  yang  tidak  benar  terkait  akuntansi  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi Riau.  Salah  satu  bentuk  kasus  kecurangan  akuntansi  yang  terjadi  diantaranya  adanya  temuan penyelewengan  dana  perjalanan  dinas  fiktif  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis yang dilakukan oleh KPA,  KPA, PPTK, dan Bendahara di Dispenda Bengkalis. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa telah melakukan kegiatan SPPD fiktif tersebut pada tahun 2012 dan 2013.  Hasil pemeriksaan (BPKP) Riau, tindakan terdakwa merugikan negara sebesar Rp290 juta.
Selain  kasus  perjalanan  dinas  fiktif,  pada  tahun  2017  terjadi  tindakan  manipuatif  dan pemalsuan  dokumen  perjalanan  dinas  di  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau.  Kasus  temuan  ini berawal  dari  laporan  hasil  pemeriksaan  (LPH)  laporan  keuangan  Pemeriantah  Kabupaten Bengkalis.  Berdasarkan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  dalam  penyusunan  laporan keuangan  terdapat  temuan  realisasi  belanja  perjalanan  dinas  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi kenyataan diantaranya harga tiket penerbangan yang tidak sesuai dengan dengan harga tiket yang dikeluarkan  oeh  maskapai  penerangan  sehingga  terdapat  kelebihan  pembayaran    sebesar Rp.76.696.686,00.
Kecurangan  akuntansi  tidak  mampu  terlepas  dari  adanya  teori  agensi  yang  dapat dijelaskan  dengan  hubungan  antara  pemerintah  (agent)  dengan  pihak  pemberi  amanah  sebagai pengguna (Heald, 2018). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pelayanan yang maksimal  kepada  masyarakat(prinsipal)  dan  biasanya  kepentingan  yang  berbeda  di  dalam pemerintahan  dimana  masing-masing  pihak  berusaha  untuk  mencapai  keinginan  yang dikehendaki.  Permasalahan  ini  mampu  berdampak  pada  manipulasi  data  yang  dilakukan  untuk mencapai  kemakmuran  yang  dikehendaki  (Ramadhany,  2017).  Permasalahan  tersebut  timbul karena adanya  kesenjangan  informasi  yang terjadi  dikarenakan  kedua belah  pihak  pemerintahan tidak  memiliki  informasi  yang  sama  dalam  menentukan  kontribusi  terkait  adanya  prospek  kerja pemerintahan terhadap evaluasi instansi yang sebenarnya (SELA, 2021; Zhang & Xu, 2021).
Malau  &  Parhusip  (2015)  mengungkapkan  bahwa  asimetri  informasi  adalah  kondisi dimana  perolehan  informasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  perwakilan  rakyat,  dan legislatif.  Asimetri  informasi  juga  merupakan  faktor  penting  yang  menyebabkan  seseorang bertindak curang. Bila terjadi asimetri informasi, seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan  apa  yang  diingingkan.  Tentunya,  hal  ini  menyebabkan  adanya  perbedaan kepentingan  antara  pihak  pemerintah  selaku  agen  dan  masyarakat  selaku  principal.    Semakin tinggi  asimetri  informasi  yang  terjadi  didalam  sektor  publik  maka  akan  mampu  meningkatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan negara.
Kecurangan adalah bagian dari perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dengan penyalahgunaan  yang  salah  seperti  sumber  daya  perusahaan  yang  dipentingkan  untuk kepentingan  sendiri  dan  menyampaikan  informasi  dengan  tidak  benar  dalam  menutupi penyalagunaan  itu  (Manurung  &  Hardika,    2015).  Sehingga  informasi  yang  tidak  benar  dapat
timbul  dikarenakan  budaya  pada  organisasi  yang  tidak  baik.    Karena  budaya  organisasi  adalah bagian  pemikiran  yang  dibelajarkan  kepada  personel  untuk  dapat  berpikir,  bertindak  dengan benar. Budaya organisasi diciptakan sesuai individu, etika organisasi dan hak kepegawaian yang ditujukan  kepada  pegawai  dan  stuktur  organisasi.  Budaya  organisasi  juga  membentuk  dan mengendalikan  perilaku  dalam  keorganisasian  (Putra  &  Latrini,  2018).  Budaya  organisasi diartikan  dengan  bagaimana  cara  seseorang  merespons  dan  menafsirkan  situasi  yang  dalam permasalahan  tersebut.  Begitupula  dengan  melakukan  Tindakan  kecurangan,  apabila  individu didalam  organisasi  dapat  menafsirkan  segala  situasi  dan  permasalah  dengan  baik  maka  akan mampu  menahan  dirinya  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  dalam bekerja (Tutu, 2022).
Implementasi good  governace yang  merupakan  bagian  faktor  untuk  mempengaruhi tindakan  informasi  yang  tidak  benar  di  lingkungan  pemerintah,  sehingga  teori  dan  praktek pemerintahan modern diajarkan tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sebelum itu dilakukan  terlebih  dahulu  desentralisasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kesejahteraan  rakyat (Mohammad, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dijamin dapat diwujudkan dalam good  local  governance ,  dikarenakan  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  diarahkan  ke  politik dan  moral  seseorang.  Tetapi  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  bentuk  penyelenggaran otonomi  daerah  yang  dapat  diandalkan  dalam  pewujudan good  local  governance .  Apabila  hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang  sehat  pada  instansi  pemerintah  daerah  yang  mampu  menurunkan  tindakan  kecurangan (Jafar, 2019).
Dari penjelasan diatas terdapat faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara langsung dalam  meningkatkan  ataupun  menurunkan  kecurangan  akuntansi  di  lingkungan  pemerintah. Namun,  diantara  faktor-faktor  tersebut  terdapat  satu  faktor  lainnya  yang  mampu  memperkuat ataupun  memperlemah  kasus  kecurangan  akuntansi  yang  terjadi.  Sistem  pengendalian  internal mempunyai  peran  penting  dalam  mengurangi  kecurangan.  Sistem  ini  efektif  untuk  menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis dalam kecenderungan dalam berlaku curang dalam hal akuntansi  (Adi  et  al.,  2016).  Tanpa  adanya  sistem  ini  juga  didalam  organisasi,  seseorang  tidak akan mampu melakukan perilaku yang tidak etis. Sistem ini efektif membantu dalam monitoring hasil (Indriastuti et al., 2017). Semakin meningkatkan pengawasan ataupun monitoring dari dalam akan  mampu  menjadi  sebuah  pondasi  yang  menopang  lingkungan  organisasi  untuk  tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Keefektifan sistem pengendalian internal  yang baik akan  mampu  memperkuat  hubungan  setiap  variabel  yang  mampu  menurunkan  kecurangan akuntansi.  Pengendalian  internal  tidak  dilakukan  dengan  baik  maka akan  mampu  memperlemah hubungan setiap variabel yang mampu meningkatkan kecurangan akuntansi (Aswad et al., 2018; Fadhilah et al., 2021).
Hasil-hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Noviriantini et al., (2015) tentang pengaruh budaya etis organisasi dan moralitas aparat terhadap kecurangan ( Fraud ) akuntansi  seperti  bahwa  budaya  organisasi  dan  moralitas  aparat  berpengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan  akuntansi.  Penelitian  lainnya  yaitu  Arifin  (2020),  Rowa  &  Arthana (2019) tentang pengendalian internal kas dan implementasi Good Governance terhadap  fraud dan menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap fraud. Penelitian Aswad et al., (2018) tentang hal-hal apa  saja  yang  mempengaruhi  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  dengan  keefektifan pengendalian internal sebagai variabel moderasi dan keadaan asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi,  dan  kesesuaian  kompensasi  ada  pengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan akuntansi.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  kembali  terkait  kecurangan akuntansi  yang  terjadi  terkhususnya  pada  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Bengkalis.  Penulis merasa masih perlu  ditelitiberdasarkanfenomena  yang  terjadi  masih  tingginya kasus  kecurangan akuntansi yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga peneliti melakukan pengembangan dan modifikasi  dari  penelitian  sebelumnya  dengan  menggantikan  variabel  ketaatan  pada  aturan akuntansi dan kesesuaian akuntansi menjadi variabel budaya organisasi dan implementasi Good Governance . Hal tersebut disesuaikan dengan fenomena yang diungkap dari beberapa tahun lalu di Kabupaten Bengkalis.

## STUDI LITERATUR

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen adalah fokus dari teori keagenan. Dalam hubungan  keagenan,  salah  satu  pihak  ( principal )  menyerahkan  pekerjaan  kepada  pihak  lain ( agent) untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Agency theory memberikan pandangan bahwa manajemen  perusahaan  sebagai  agen  bagi  pemegang  saham.  Hal  ini,  mereka  akan  bertindak dengan  penuh  sadar  untuk  melakukan  kepentingannya  diri  sendiri  ( self-interest )  bukan  sebagai pihak  yang  bijaksana  dan  adil  terhadap  pemegang  saham  seperti  yang  diasumsikan  dalam stewardship theory (Wardani & Wulandari, 2022). Teori keagenan bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah keagenan yang timbul antar kerjasama bermitra dengan berbagai tujuan dan pembagian  kerja.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  kecurangan  akuntansi  khususnya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  asimetri  pengetahuan,  budaya  organisasi,  dan pengendalian intern.

## Kecurangan Akuntansi
Kecurangan akuntansi didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja berupa  pelaporan  keuangan  yang  curang  dan  penyalahgunaan  aktiva  (Aprilyanti,  2021). Kecurangan  Akuntansi  berkaitan  dengan  segala  sesuatu  untuk  memperoleh  keuntungan  dengan cara  yang  tidak  jujur  seperti  menutupi  kebenaran,  penipuan,  manipulasi,  kelicikan  atau mengelabui  yang  dapat  berupa  salah  saji  atas  laporan  keuangan  dan  penyalahgunaan  aktiva. Kecurangan  Akuntansi  merupakan  suatu  hal  yang  di  sengaja  oleh  pelakunya  dan  dilakukan dengan  melanggar  ketentuan  yang  berlaku  untuk  mengambil  keuntungan  demi  dirinya  sendiri (Jaswadi et al., 2022) al, 2022).

## Asimetris Informasi
Menurut  Malau  &  Parhusip  (2015),  asimetris  informasi  merupakan  kesenjangan perolehan  informasi  yang  mana    masalah  tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  konflik  kepentingan antara prinsipal dan agen. Isu-isu ini dapat mempengaruhi apakah penipuan atau manipulasi data digunakan  untuk  mencapai  kemakmuran  yang  diinginkan.  Berdasarkan  penelitian  Nazarah  & Saleh (2021) permasalahan tersebut timbul karena adanya perbedaan perolehan informasi antara pemerintahan  dengan  masyarakat.  Penyebab  tingginya  tingkat  asimetri  informasi  yang  terjadi didalam  pemerintahan  maka  dari  itu  akan  mampu  meningkatkan  terjadinya  kecurangan- kecurangan  yang  merugikan  negara.  Penelitian  Indriastuti  (2016)  menunjukkan  hasil  bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan.  Sedangkan hasil penelitian Arifin (2020) asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap  kecurangan ( fraud ). H 1 : Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

## Budaya organisasi
Diartikan  dengan  bagaimana  cara  seseorang  merespons  dan  menafsirkan  situasi  yang dalam  permasalahan  tersebut.  Begitupula  dengan  melakukan  Tindakan  kecurangan,  apabila individu didalam organisasi dapat menafsirkan segala situasi dan permasalah dengan baik maka akan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam bekerja  (Tutu,  2022).  Didalam  organisasi  pemerintahan  ketika  pegawai  melakukan  kecurangan tersebut dianggap hal yang biasa, maka pegawai yang lain juga akan cenderung untuk melakukan suatu  tindakan  kecurangan  dikarenakan  adanya  pembenaran  ketika  melakukan  kecurangan didalam  organisasi  tersebut.  Dengan  kata  lain,  ketika  dalam  suatu  instansi  pemerintahan  telah ditanamkan  sifat-sifat  etis  serta  kecurangan  dianggap  perbuatan  yang  tidak  etis,  maka  pagawai lain akan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan. Penelitian Nugraha & Wardhani (2022), Putra  &  Latrini  (2018)  memberikan  hasil  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  secara  negatif terhadap  kecurangan  akuntansi.  Budaya  etis  dalam  suatu  organisasi  sangat  mempengaruhi  pola piker pegawai lain. Sedangkan hasil  penelitian dari  Adi et al (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan.
H 2 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

## Implementasi Good Governance
Implementasi good  governace yang  merupakan  bagian  faktor  untuk  mempengaruhi tindakan  informasi  yang  tidak  benar  di  lingkungan  pemerintah,  sehingga  teori  dan  praktek pemerintahan modern diajarkan tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sebelum itu dilakukan  terlebih  dahulu  desentralisasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kesejahteraan  rakyat (Mohammad, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dijamin dapat diwujudkan dalam good  local  governance ,  dikarenakan  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  diarahkan  ke  politik dan  moral  seseorang.  Tetapi  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  bentuk  penyelenggaran otonomi  daerah  yang  dapat  diandalkan dalam  pewujudan good  local  governance (Edinov et al., 2022).  Apabila  hal  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  maka  akan  mampu menciptakan  lingkungan  kerja  yang  sehat  pada  instansi  pemerintah  daerah  yang  mampu menurunkan  Tindakan  kecurangan  (Jafar,  2019).  Dewi  et  al    (2017)  menyatakan  bahwa implementasi Good Governance memberikan pengaruh negatif terhadap fraud. Pelaksanaan Good Governance yang  baik  maka  dapat  membantu  mencapai  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih dan sesuai dengan tujuan bangsa dan negara (Edinov, 2022). Namun terdapat hasil berbeda yang  dilakukan  oleh  Amalia  (2018)  yang  menyatakan  implementasi Good  Governance tidak memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kecurangan,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan implementasi Good  Governance yang  tinggi  tidak  dapat  meminimalisir  dan  mencegah kecurangan yang terjadi.
H 3 : Implementasi Good Governance berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

## Pengendalian Internal
Menurut PP  60/2008,  pengendalian  internal  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap perundang-undangan.  Hasil  penelitian  Aswad  et  al  (2018)  didapat  pengendalian  internal memperlemah  adanya  pengaruh  asimetri  informasi  terhadap  kecurangan.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Firnanda  et  al  (2019)  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  mampu  memperkuat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan  Rowa & Arthana (2019) menyatakan bahwa Implementasi Good Governance secara langsung memberikan pengaruh negatif terhadap fraud.
H 4 : Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Asimetri Informasi dengan Kecurangan Akuntansi.
H 5 : Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kecurangan Akuntansi.
H 6 : Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Implementasi Good Governance dengan Kecurangan Akuntansi.

## METODE
Populasi  penelitian  ini  sebanyak  46  OPD  yang  ada  di  pemerintahan  Kabupaten Bengkalis. Metode sampel yang digunakan metode sensus ( non probability sample ) & responden tiap  OPD  sebanyak  3  orang  yaitu  Kepala  OPD,  Kasubbag  Keuangan,  dan  staff  keuangan. Sehingga  diperoleh  138  responden.  Sumber  data  adalah  data  primer  dari  kuesioner.  Metode analisis  data  ialah  program WarpPLS 5.0.  Variabel  diukur  dengan  5  point  skala  likert.  Skala  1 “sangat rendah” & skala 5 “sangat tinggi”. Pengukuran Kecurangan Akuntansi dengan 5 indikator mengacu  pada  SPSP  (2011),  Asimetris  Informasi  diukur  dengan  5  indikator  mengacu  kepada Mustika  (2016),  Budaya  Organisasi  diukur  dengan  7  indikator  mengacu  pada  Wibowo  (2016), Implementasi Good Governance diukur dengan  4 indikator mengacu pada Sedarmayanti (2012), Terakhir  variabel  Pengendalian  Internal  diukur  dengan  5  indikator  mengacu  PP  No.  60    Tahun 2008.

## HASIL

## Descriptive Statistical Test
Nilai rata-rata semua variabel menunjukkan data cukup baik disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Descriptive Statistical Test Descriptive Statistics Konstruk Penelitian N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Asimetri Informasi 94 18,00 30,00 24,80 2,878 Budaya Organisasi 94 29,00 63,00 50,19 7,078 Implementasi Good Governance 94 18,00 35,00 27,18 3,816 Pengendalian Internal 94 28,00 60,00 45,73 7,524 Kecurangan Akuntansi 94 9,00 31,00 18,07 4,215 Valid N (listwise) 94
Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

## Indicator of Reliability Test
Tabel 2. Indicator of Reliability Test Composite of Reliability The Cronbach's Alpha Asimetri Informasi 0,906 0,875 Budaya Organisasi 0,955 0,949 Implementasi Good Governance 0,925 0,905 Pengendalian Internal 0,953 0,945 Kecurangan Akuntansi 0,927 0,911 Sumber: Data Olahan Statistik, 2022
Ditabel  2 Cronbach’s  Alpha masing-masing  indikator  lebih  >  dari  0.7,  sehingga  dapat dikatakan seluruh variabel sudah reliable .

## Coefficient of Determination Result
Tabel 3. Coefficient of Determination Result Konstruk Penelitian R-Squared Kecurangan Akuntansi 0,790 Sumber: Data Olahan Statistik, 2022 Nilai R-Squared Kecurangan  Akuntansi  pada  tabel  3  sebesar  0,790  artinya  pengaruh Asimetri  Informasi,  Budaya  Organisasi,  Implementasi Good  Governance dan  Pengendalian Internal  terhadap  Kecurangan  Akuntansi  ialah  sebesar  79%  sedangkan  sisanya  yaitu  21% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## Hypothesis Test Result
Tabel 4. Hypothesis Test Result Uji Hipotesis P-value Path Coef. Keterangan H 1 Asimetri Informasi → Kecurangan Akuntansi 0,266 <0,001 Berpengaruh Positif H 2 Budaya Organisasi → Kecurangan Akuntansi -0,421 <0,001 Berpengaruh Negatif H 3 Implementasi Good Governance → Kecurangan Akuntansi -0,400 <0,001 Berpengaruh Negatif H 4 Asimetri Informasi * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi -0,194 0,002 Memperlemah H 5 Budaya Organisasi * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi -0,153 0,035 Memperkuat H 6 Implementasi Good Governance * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi -0,131 0,041 Memperkuat
Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi
Nilai p-value sebesar  0.001  ≤  0,05,  maka  H 1 diterima .  Artinya  variabel  asimetri  informasi berpengaruh  positif terhadap  kecurangan  akuntansi  dengan  Nilai path  coefficients sebesar  0,266 pada  variable  asimetri  informasi  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  asimetri  informasi sebesar  1  satuan,  maka  akan  meningkatkan  kecurangan  akuntansi  sebesar  0,266  dan  sebaliknya dengan  asumsi  variabel  lain  tetap.  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriastuti (2016)  dan  Muna  &  Haris  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  asimetri  informasi  berpengaruh positif  terhadap  kecurangan.  Hal  tersebut  semakin  besar  adanya  ketidakselarasan  perolehan informasi  mengakibatkan  pihak  agen  untuk  melakukan  manipulasi  laporan  keuangan  demi memperbaiki reputasi organisasi dan  memperoleh kompensasi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arifin  (2020)  yang  memberikan  hasil  bahwa asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi
Nilai p-value 0.001  ≤  0,05,  maka  H 2 diterima ,  artinya  variabel  budaya  organisasi  berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, dengan peroleh nilai path coefficients sebesar -0,421 yang diartikan  setiap  peningkatan  budaya  organisasi  maka  akan  menurunkan  kecurangan  akuntansi sebesar  -0,421  dan  sebaliknya  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Eka  Putra  &  Latrini  (2018)  dan  Rodiah  et  al  (2019)  yang menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, budaya  etis  yang  ada  di  lingkungan  instansi  sangat  mempengaruhi  pola  fikir  dari  pegawai  satu kepegawai  lainnya.  Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Adi et al (2016) dan Takalamingan (2022) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

## Pengaruh Implementasi Good Governance terhadap Kecurangan Akuntansi
Nilai p-value 0.001  ≤  0,05,  maka  H 3 diterima ,  artinya  implementasi Good  Governance berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan  akuntansi,  dengan  peroleh  nilai path  coefficients sebesar  -0,400  menjelaskan  bahwa  setiap  peningkatan  implementasi Good  Governance ,  maka akan  menurunkan  kecurangan  akuntansi  sebesar  -0,400  dan  sebaliknya  dengan  asumsi  variabel lain  tetap.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  et  al  (2017)  dan Rowa  &  Arthana  (2019)  menyatakan  bahwa  implementasi Good  Governance memberikan pengaruh negatif terhadap fraud, semakin tinggi implementasi Good Governance maka semakin rendah tingkat fraud. Pelaksanaan Good Governance yang baik maka dapat membantu mencapai penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  dan  negara. Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amalia  (2018)  yang menyatakan  implementasi Good  Governance tidak  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kecurangan  karena  implementasi Good  Governance yang  tinggi  tidak  dapat  meminmalisir  dan mencegah kecurangan yang terjadi.
Pengendalian  Internal  dapat  memoderasi  hubungan  antara  Asimetri  Informasi  dengan Kecurangan Akuntansi
Nilai p-value sebesar  0,002  ≤  0,05,  dengan  demikian  H 4 diterima .  Diperoleh  nilai path coefficients sebesar  -0,194  yang  artinya  setiap  peningkatan  asimetri  informasi  yang  dimoderasi oleh  pengendalian  internal,  maka  akan  menurunkan  kecurangan  akuntansi  sebesar  -0,194  dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh    Aswad  et  al  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  keefektifan  pengendalian internal mampu memperlemah pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecurangan.
Pengendalian  Internal  dapat  memoderasi  hubungan  antara  Budaya  Organisasi  dengan Kecurangan Akuntansi
Nilai p-value -0,035  ≤  0,05,  dengan  demikian  H 5 diterima .  Diperoleh  nilai path  coefficients sebesar  0,153  yang  artinya  setiap  peningkatan  budaya  organisasi  yang  dimoderasi  oleh
pengendalian  internal  sebesar  1  satuan,  maka  akan  menurunkan  kecurangan  akuntansi  sebesar 0,153  dan  sebaliknya  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh(Firnanda  et  al  (2019)  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal mampu memperkuat pengaruh negatif antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.
Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Implementasi Good Governance dengan Kecurangan Akuntansi Nilai p-value sebesar 0,041 ≤ 0,05, maka H 6 diterima . Diperoleh nilai path coefficients sebesar - 0,131, disetiap peningkatan implementasi Good Governance yang dimoderasi oleh pengendalian internal,  maka  akan  menurunkan  kecurangan  akuntansi  sebesar  -0,131  dan  sebaliknya  dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi  et  al  (2017)  dan    Rowa  &  Arthana  (2019)  menyatakan  bahwa  implementasi Good Governance secara  langsung  memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  fraud,  dengan  adanya pengaruh  negatif  antara  implementasi Good  Governance terhadap  kecurangan  maka  dengan adanya  penerapan  pengendalian  internal  mampu  memperkuat  tingkat  pengaruh  negatif  antara implementasi Good Governance terhadap tindakan kecurangan yang terjadi.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini ialah  asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi,  budaya organisasi  dan  implementasi Good Governance memberikan  pengaruh  secara negatif  kepada  kecurangan  akuntansi.  Selain  itu,  pengendalian  internal  mampu  memperlemah pengaruh  asimetri  informasi  terhadap  kecurangan  akuntansi,  namun  pengendalian  internal memperkuat  pengaruh  budaya  organisasi  dan  implementasi Good  Governance terhadap kecurangan  akuntansi.  Implikasi  penelitian  ini  secara  teoritis  diharapkan  dapat  menambah khasanah  keilmuan  dan  sebagai  bahan  masukan  bagi  akademik  maupun  penelitian  selanjutnya sedangkan Implikasi penelitian ini secara  praktis adalah diharapkan organisasi perangkat daerah terutama  di  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau  dapat  membuat  pertimbangan  dari  hasil penelitian  ini,  untuk  melakukan  upaya  dalam  menanamkan  budaya  organisasi  yang  maksimal, diantaranya  selalu  memberi  arahan  untuk  selalu  berinovasi,  menjaga  stabilitas  lingkungan instansi, berorentasi pada hasil yang ingin dicapai, serta menanamkan budaya kepedulian pada hal detail atau teliti. Selain itu, pemerintah untuk dapat menerapkan aturan hukum yang adil dan tidak dekriminatif,  lebih  transparansi,  keterbukaan  terhadap  masyarakat,  dan  memiliki  akuntabilitas yang  tinggi.  Disamping  itu,  pemerintah  diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan  lingkungan pengendalian  internal  yang  efektif  melalui  penilaian  resiko  yang  maksimal,  serta  selalu melakukan pemantauan atau permeriksaan disetiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Apabila hal  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  maka  akan  mampu  menciptakan  lingkungan kerja  yang  sehat  pada  instansi  pemerintah  daerah  sehingga  dapat  menurunkan  tindakan kecurangan yang terjadi.

## REFERENSI
Adi,  Risqi,  Ardiyana,  Komala,  Ardianingsih,  A.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu Kecurangan  (  Fraud  )  Pada  Sektor  Pemerintahan  (Studi  Kasus  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Pekalongan). Litbang  Kota  Pekalongan , 10 , 1–10.
Adi,  M.  R.  K.,  Ardiyani,  K.,  &  Ardianingsih,  A.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  penentu kecurangan  (fraud)  pada  sektor  pemerintahan  (Studi  kasus  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Pekalongan). Jurnal  Litbang  Kota Pekalongan , 10 .
Amalia, R. (2018). Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas  Pengendalian  Internal,  Good  Governance,  Dan  Keadilan  Organisasi  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Empiris  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset D .
Aprilyanti,  L.  (2021). Pengaruh  Skeptisme  Profesional  Dan  Independensi  Auditor  Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud) . Univeristas Komputer Indonesia.
Arifin, J. (2020). Determinan Kecurangan Akuntansi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 4 (2), 187–204.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4035
Ashok,  M.,  Al,  M.  S.  M.  A.  B.,  Madan,  R.,  &  Dzandu,  M.  D.  (2021).  How  to  counter organisational inertia to enable knowledge management practices adoption in public sector organisations. Journal of Knowledge Management .
Aswad,  H.,  Hasan,  A.,  &  Indrawati,  N.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Dengan  Keefektifan  Pengendalian  Internal  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  pada  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Swasta  Di  Provinsi Riau). Jurnal Akuntansi , 6 (2), 221–234.
Dewi,  K.  T.  K.,  Wahyuni,  M.  A.,  Herawati,  N.  T.,  &  AK,  S.  E.  (2017).  Pengaruh  Sistem Pengendalian Kas, Implementasi Good Governance, Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Persepsi Kesesuaian Kompensasi terhadap Financial Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 7 (1).
Dewi,  R.  C.,  &  Suparno,  S.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78–90.
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia . UGM PRESS.
Edinov,  S.  (2022).  Does  Competence  Improve  The  Factors  That  Affect  Good  Governance? GOVERNORS , 1 (1), 15–23.
Edinov,  S.,  Taufik,  T.,  Basri,  Y.  M.,  Indrawati,  N.,  &  DP,  E.  N.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Good  Governance  dengan  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  Variabel Moderasi. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (4), 3815–3824.
Eka  Putra,  I.  P.  A.  P.,  &  Latrini,  M.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Budaya Organisasi,  dan Moralitas pada  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud)  di  LPD  se-Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Akuntansi , 25 , 2155. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p20
Fadhilah,  N.  F.,  Abdullah,  M.  W.,  &  Suharto.  (2021).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  dan Ketaatan  Aturan  Akuntansi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Dengan Perilaku  Etis  Sebagai  Variabel  Moderating. ISAFIR:  Islamic  Accounting  and  Finance Review , 2 (2), 239–252.
Firnanda,  R.,  Fariz,  M.,  Pangestu,  L.  P.,  &  Umar,  H.  (2019).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan Kesesuaian  Kompensasi  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  dengan  Pengendalian  Internal sebagai Variabel Moderasi. PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN , 2–11.
Hashim, H. A., Salleh, Z., Shuhaimi, I., & Ismail, N. A. N. (2020). The risk of financial fraud: a management perspective. Journal of Financial Crime .
Heald,  D.  (2018).  Transparency‐generated  trust:  The  problematic  theorization  of  public  audit.
Financial Accountability & Management , 34 (4), 317–335.
Indriastuti, D. E. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian  Kompensasi,  Moralitas  Individu,  dan  Ketaatan  Aturan  Akuntansi  terhadap Kecurangan Akuntansi. InFestasi , 12 (2), 115–130.
Indriastuti,  D.  E.,  Agusdin,  &  Animah.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Asimetri  Informasi,
Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. InFestasi , 12 (2), 115. https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2763
Jafar AW, M. (2019). Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era  Otonomi  Daerah. Jurnal  KAPemda  -  Kajian  Administrasi  Dan  Pemerintah  Daerah ,
14 (8), 43–58.
Jaswadi,  J.,  Purnomo,  H.,  &  Sumiadji,  S.  (2022).  Financial  statement  fraud  in  Indonesia:  a longitudinal  study  of  financial  misstatement  in  the  pre-and  post-establishment  of  financial services authority. Journal of Financial Reporting and Accounting .
Liao, J., Smith, D., & Liu, X. (2019). Female CFOs and accounting fraud: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal , 53 , 449–463.
Lukman, H., & Harun, V. (2018). Faktor yang mempengaruhi deteksi kecurangan dalam persepsi auditor eksternal dan auditor internal. Jurnal Akuntansi , 22 (2), 255. https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.351
Malau,  E.,  &  Parhusip,  P.  (2015).  Pengaruh  Asimetri  Informasi  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan  Food  Dan  Beverages  Yang  Go  Public  Di Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Keuangan , 2 (1),  83–106. https://doi.org/10.54367/jrak.v2i1.175
Mangala, D., & Kumari, P. (2017). Auditors’ perceptions of the effectiveness of fraud prevention and  detection  methods. Indian  Journal  of  Corporate  Governance , 10 (2),  118–142. https://doi.org/10.1177/0974686217738683
Manurung,  H.  T.  .,  &  Hardika,  L,  A.  (2015).  Analysis  of  Factors  That  Influence  Financial Statement  Fraud  In  The  Perspective  Fraud  Triangle:  Empirical  Study  on  Banking Companies  In  Indonesia. International  Conferences  on  Accounting  Studies  (ICAS) ,  279– 286. https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288648
Mohammad, W. . (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, Dan Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap  Pencegahaan  Fraud  (Studi  pada  DPRD kabupaten Ponorogo). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Muna, B. N., & Haris, L. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan  kecurangan  akuntansi. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis , 6 (1), 35–44.
Nazarah, P., & Saleh, M. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap kecurangan Akuntansi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 6 (1), 20–30.
Noviriantini,  K.,  Darmawan,  S.  A.  .,  &  Werastuti,  S.  N.  .  (2015).  Pengaruh  Budaya  Etis Organisasi  dan  Moralitas  Aparat  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  (fraud)  Akuntansi (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Jembrana). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5242
Nugraha, K. W., & Wardhani, E. N. K. (2022). The Effect Of Managerial Coaching, Person-Job Fit,  And  Motivation  Toward  Employee  Performance:  The  Mediating  Role  Of  Satisfaction And Engagement. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (3), 2899–2911.
Palangda,  L.,  &  Dame,  J.  M.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik. PUBLIC  POLICY  (Jurnal  Aplikasi  Kebijakan  Publik  &  Bisnis) , 1 (2),
273–287. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287
Purwanti,  A.  (2022).  Implementation  of  Good  Governance  in  Local  Government  Systems  in Indonesia. Journal of Governance , 7 (2), 482–490.
Rahman, F. A. A., Suki, N. M., Yusof, M. I. M., & Yusof, R. (2022). Residents’ trust in local government  councils  in  an  emerging  nation:  effect  of  political  efficacy,  good  governance and performance. Transforming Government: People, Process and Policy , ahead - of - print .
Ramadhany,  I.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Asimetri  Informasi,  Kesesuaian Kompensasi  Dan  Implementasi  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. JOM Fekon , 4 (1), 1253–1267.
Ramos Montesdeoca, M., Sánchez Medina, A. J., & Blázquez Santana, F. (2019). Research topics in accounting fraud in the 21st century: A state of the art. Sustainability , 11 (6), 1570.
Rodiah,  S.,  Ardianni,  I.,  &  Herlina,  A.  (2019).  Pengaruh  pengendalian  internal,  ketaatan  aturan akuntansi,  moralitas  manajemen  dan  budaya  organisasi  terhadap  kecurangan  akuntansi. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 9 (1), 99–109.
Roszkowska,  P.  (2020).  Fintech  in  financial  reporting  and  audit  for  fraud  prevention  and safeguarding equity investments. Journal of Accounting & Organizational Change .
Rowa,  C.  W.  F.,  &  Arthana,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  good  corporate  governance  terhadap pencegahan  fraud  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang. Jurnal  Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas , 7 (2), 122–137.
Safkaur,  O.,  Afiah,  N.  N.,  Poulus,  S.,  &  Dahlan,  M.  (2019).  The  effect  of  quality  financial reporting  on  good  governance. International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , 9 (3), 277.
Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam  Menigkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  di  Daerah. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 1–8.
SELA,  A.  (2021).  PENGARUH  PENGENDALIAN  INTERNAL,  INTEGRITAS  DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA  ORGANISASI  PERANGKAT  DAERAH  (OPD)  KABUPATEN  KUANTAN SINGINGI). JUHANPERAK , 2 (2), 258–272.
Shonhadji,  N.,  &  Maulidi,  A.  (2020).  Is  it  suitable  for  your  local  governments?  A  contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime. Journal of Financial Crime .
Siddiq,  F.  R.,  &  Hadinata,  S.  (2016).  Fraud  Diamond  Dalam  Financial  Statement  Fraudfraud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 (2), 98. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2692
Takalamingan,  F.  S.  (2022).  Pengaruh  Tunjangan  Kinerja,  Budaya  Organisasi,  Tekanan, Kesempatan  Dan  Rasionalisasi  Terhadap  Kecurangan  (Fraud). Jurnal  Magister  Akuntansi Trisakti , 9 (2), 161–188.
Teja,  M.  (2015).  Pembangunan  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kawasan  Pesisir. Jurnal Aspirasi , 6 (1), 63–76.
Tutu,  R.  V.  B.,  Areros,  W.  A.,  &  Rogahang,  J.  J.  (2022).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  PT.  Astra  International  Daihatsu  Tbk Cabang Manado. Jurnal Productivity , 3 (1), 24–29.
Wardani, D. K., & Wulandari, V. D. (2022). PENGARUH
CORPORATE

## GOVERNANCE&KEPEMILIKAN  KELUARGA  TERHADAP  NILAI  PERUSAHAAN DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENINGPADA
PERUSAHAAN  MANUFAKTUR  YANG  TERDAFTAR  DI  BEI  PERIODE  2016-2020. JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI , 1 (5), 813–826.
Young, S. D. (2020). Financial statement fraud: motivation, methods, and detection. In Corporate Fraud Exposed . Emerald Publishing Limited.
Zhang,  Y.,  &  Xu,  L.  (2021).  Quality  incentive  contract  design  in  government  procurement  of public  services  under  dual  asymmetric  information. Managerial  and  Decision  Economics , 42 (1), 34–44.