## KONFLIK ANTARA SEKOLAH INDUK DAN SMP TERBUKA
Ropianna Hutagalung*, Abai Manupak Tambunan

## Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Tarutung
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: Juli 2020 Disetujui: September 2020 Kata Kunci: Konflik, Kepala Sekolah, Sarana Prasarana Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  terjadinya  perselisihan  antara sekolah  Induk  dan  SMP  Terbuka  sebagai  sekolah  yang  dibina  terkait  sarana prasarana  di  kedua  sekolah  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya  konflik  yang  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya adalah  ketidakadilan,  diskriminasi,  saling  tidak  mempercayai,  perbedaan kebudayaan, propaganda  media, konflik politik dan  kepentingan. Upaya  yang dilakukan  untuk  meminimalisir  konflik  dilakukan  dengan  cara  konsolidasi dengan  seluruh  personil  dari  kedua  sekolah  serta  adanya  koordinasi  dengan berbagai pihak terkait. Korespondensi: Abstract Ropianna Hutagalung* Institut Agama Kristen Tarutung, Tarutung E-mail: hutagalungropianna@gmail.com This  study  aims  to  describe  a  dispute  between  the  main  school  and  the  Open Junior High School as the school being fostered regarding the infrastructure in the two schools. This study used a qualitative approach with case study design.
The  results  showed  that  the  emergence  of  conflicts  that  occurred  was  caused by  several  factors including injustice, discrimination,  mutual distrust, cultural differences,  media  propaganda,  political  conflicts  and  interests.  Efforts  were made  to  minimize  conflict  by  consolidating  all  personnel  from  both  schools and coordinating with various related parties.

## PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  salah  satu  esensi  dari  kehidupan  dan  perkembangan  manusia  yang mempunyai  karakteristik  yang  bermacam-macam  (Wirawan,  2013).  Manusia  memiliki perbedaan  jenis  kelamin,  strata  sosial  dan  ekonomi,  sistem  hukum,  bangsa  dan  agama, kepercayaan,  aliran,  politik,  serta  budaya  dan  tujuan  hidupnya.  Dalam  sejarah  umum  manusia, perbedaan  inilah  yang  selaku  menimbulkan  konflik.  Selama  masih  ada  perbedaan  tersebut, konflik  tidak  dapat  dihindari  dan  selalu  akan  terjadi.  Dari  sini  kita  mengetahui  bahwa  sejarah manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu saja terjadi dimana-mana bahkan disekitaran kita, konflik itu terjadi.
Pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya melalui  proses  pembelajaran  dan/atau  cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat  (UU Nomor 20 Tahun 2003). Dalam lembaga pendidikan sering terjadi konflik-konflik baik itu secara internal maupun secara external yang semua ini akan mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga pendidikan.  Untuk  itu  para  manajer  pendidikan  harus  paham  dalam  menyelesaikan  konflik- konflik yang terjadi. Penentu keberhasilan pembangunan pendidikan itu ditentukan oleh tenaga kependidikan.  Salah  satu  tenaga  kependidikan  yang  memiliki  posisi  strategis  dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang disebut kepala  sekolah.  Strategisnya  posisi  itu  menuntut  kepala  sekolah  untuk  selalu  memperbarui wawasan,  kemampuan,  keterampilan  dan  sikap  dalam  mengelola  satuan  pendidikan  yang

## Equity in Education Journal (EEJ)
 EEJ 2020 All Rights Reserved
Volume 2, Nomor 2, 105-113
Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej ISSN: 2686-0031 (Print )
EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya
dipimpinnya.  Tanpa  pembaruan  itu,  maka  kepala  sekolah  akan  selalu  tertinggal  zaman,  karna perubahan  diberbagai  sektor  pendidikan  telah  mengglobal  dan  semakin  komplek  juga  sarat tantangan.  Untuk  itu  kepala  sekolah  sebagai  pengelola  satuan  pendidikan  harus  selalu meningkatkan  kemampuan  pribadi,  sosial,  dan  profesionalnya  untuk  mengantisipasi  tantangan zaman dimasa mendatang.
Berbagai kenyataan tersebut akan mewarnai cara pandang, perilaku, sistem komunikasi, dan  cara  kerja  para  personel  pendidkan  di  sekolah,  sehingga  dapat  memunculkan  konflik. Biasanya  manajer  pendidikan  konvensional  memandang  konflik  sebagai  suatu  yang  jelek, sehingga  harus  di  hindari.  Dalam  batas  tertentu  manajemen  konflik  yang  jitu  menjadi  potensi luar  biasa  dalam  mendinamisasikan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Hal  ini  sejalan  dengan cara pandang manajemen modern  yang memandang konflik sebagai  hal  yang wajar dan alami, bahkan  perlu  dimunculkan  agar  dapat  dikelola  dengan  baik,  untuk  itulah  perlu  adanya  strategi manajemen konflik yang harus dikuasai oleh kepala sekolah atau pemimpin pendidikan.
Penerapan  manajemen  konflik  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  pada dasarnya juga merupakan wujud dari keinginan pemerintahan agar setiap satuan pendidikan pada jalur  formal  dan  non-formal  wajib  melakukan  manajemen  konflik  yang  bertujuan  agar  mutu sekolah  memenuhi  atau  melampui  Standar  Nasional  Pendidikan  sesuai  dengan  PP  Nomor  19 Tahun  2005  dalam  pasal  91.  Meskipun  demikian,  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  belum dijelaskan  secara  detail  prosedur  dan  untuk  mencapai  standar  minimal  yang  telah  ditetapkan disinilah  pentingnya  sebuah  manajemen  konflik  yang  dirancang  dan  diterapkan  oleh  sekolah untuk memastikan tercapainya setandar mutu yang diharapkan.
Faktor  penyebab  terjadinya  konflik  disebabkan  oleh  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh instansi  sekolah.  Hal  ini  dalam  pandangan  sebagian  dari  siswa  adanya  permasalahan  terhadap sekolah  tersebut  yang  bisa  dilihat  dari  beberapa  kebijakan  yang  diberikan  diantaranya  adalah: pertama,  pemerintah  berusaha  untuk  mengadakan  sarana  dan  prasarana  di  instansi  sekolah. Adanya  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  di  instansi  sekolah  dalam  proses  pembelajaran  di kelas.  Faktor  pendukung  upaya  resolusi  konflik  ini  diantaranya  adalah  pertama,  tumbuhnya kepercayaan  pemerintah  terhadap  instansi  sekolah.  Kepercayaan  menjadi  faktor  sangat  penting dalam membangun hubungan yang harmonis, damai, aman, dan sejahtera antar masyarakat dan masyarakat  dengan  pemerintah.  Hal  ini  berbeda  dengan  sikap  sebelumnya  yang  lebih mengedepankan sikap curiga pemeritah terhadap instansi sekolah.
SMP  Terbuka  merupakan  lembaga  pendidikan  formal  yang  tidak  berdiri  sendiri  tetapi merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode  belajar  mandiri.  Secara  legal  keberadaan  SMP  Terbuka  berasal  dari  kebijakan pemerintah  untuk  memperluas  kesempatan  belajar.  Pada  tahun  1976  diidentifikasikan  empat alternatif  untuk  perluasan  kesempatan  itu,  yaitu  :  1)  pembangunan  gedung  sekolah  baru,  2) penambahan  daya  tampung  sekolah  yang  sudah  ada  (memperbesar  rasio  murid  guru),  3) mendirikan  sekolah  terbuka,  dan  4)  menyelenggarakan  pendidikan  keterampilan.  Setelah  diuji kelayakannya  berdasarkan  kriteria  waktu,  tenaga,  biaya,  dan  organisasi  akhirnya  dipilih alternatif sekolah terbuka.
Menurut  Dasar  Hukum  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.  Nomor  053/U/1996  Tentang  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  Terbuka, penyelenggara  pengelolaan  dari  SMP  Terbuka  adalah  Pemerintah.  Siswa  SMP  Terbuka  adalah Warga  Negara  Indonesia  dengan  syarat-syarat  sebagai  berikut:  1)  Usia  Maksimal  18  tahun,  2) Berijazah  dan  mempunyai  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  Sekolah  Dasar,  3)  Siswa  SMP  Terbuka dapat pindah ke SMP Lainnya dan sebaliknya. Siswa belajar dengan bantuan seminal mungkin dari  Kepala  Sekolah  dari  SMP  Terbuka  adalah  Kepala  Sekolah  Induk.  Guru  bina  adalah  guru pada  sekolah  induk  yang  diberi  tugas  untuk  mengajar  di  SMP  Terbuka  sesuai  mata  pelajaran yang ditentukan oleh guru pamong. Guru pamong merupakan pembimbing belajar mandiri siswa yaitu anggota masyarakat  yang peduli akan pendidikan. Dengan ketentuan pendidikan minimal SMA,  dan  berada  pada  lingkungan  sekitar  tempat  kegiatan  belajar.  Pembelajaran  dilaksanakan
dengan menggunakan modul buku teks atau buku pegangan siswa secara mandiri sebagai bahan ajar utama.
SMP  Terbuka  sebagai  subsistem  pendidikan  adalah  salah  satu  bentuk  pendidikan terbuka,  yang  merupakan  aplikasi  teknologi  pendidikan.  Sistem  ini  dirancang  untuk  dapat mengatasi  masalah  belajar  khususnya  bagi  mereka  yang  karena  berbagai  macam  kendala  tidak dapat  memperoleh  kesempatan  untuk  belajar  secara  lazim,  sementara  mereka  mempunyai potensi  untuk  belajar,  dan  masih  ada  sumber  belajar  lain  yang  belum  dimanfaatkan.  Adapun ruang  lingkup  sarana  dan  prasarana  terdiri  dari  perencanaan,  pengadaan,  pengaturan  dan penggunaan.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  manajemen  sarana  dan  prasarana  adanya penginventarisasian  yang  dimana  kegiatan  tersebut  dapat  melakukan  penggunaan, penyelenggaraan,  pengaturan  dan  penataan  barang  serta  menyusun  daftar  barang  yang  menjadi milik sekolah atau instansi sekolah. Tujuannya supaya menjadikan tata tertib administrasi barang yang  dipunyai  oleh  suatu  instansi  atau  organisasi.  Harun  (2009:85)  mengemukakan  bahwa manajemen  sarana  dan  prasarana  adalah  keseluruhan  proses  yang  terdiri  dari  perencanaan, pengadaan,  pendayagunaan,  dan  pengawasan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  digunakan untuk  mendukung  terselenggaranya  proses  belajar-mengajar,  agar  tujuan  pendidikan  dapat tercapai secara maksimal oleh karena itu perlu dikaji ulang dan dibuat penelitian.
Perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan  pekerjaan  yang  komplek, karena  harus  terintegrasi  dengan  rencana  pembangunan  baik  nasional,  regional  maupun  lokal, perencanan  ini  merupakan  sistem  perencanaan  terpadu  dengan  perencanaan  pembangunan (Megasari,  2014).  Program  pengelolaan  sarana  prasarana  harus  direncanakan  secara  sistematis, agar  selaras  dengan  pertumbuhan  kegiatan  akademik  dan  kebutuhan  peserta  didik  dengan mengacu  pada  Standar  Sarana  dan  Prasarana  yang  pengelolaannya  harus  memperhatikan keamanan  dan  kenyamanan  seluruh  peserta  didik  termasuk  peserta  didik  berkebutuhan  khusus. Program  pengelolaan sarana dan prasarana tersebut  seharusnya disosialisasikan kepada seluruh guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Sulistyorini (2006) menyatakan manajemen sarana dan  prasarana  dapat  diartikan  sebagai  proses  kerja  sama  pendayagunaan  semua  sarana  dan prasaran pendidikan secara efektif dan efisien. manajemen sarana dan prasarana kepala sekolah, guru  dan  juga  siswa  seharusnya  diajak  berperan  aktif  dalam  pendayagunaan  sarana  dan prasarana di sekolah. Selain untuk mewujudkan pengelolaan sarana prasarana yang baik, hal ini juga  berfungsi  untuk  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  siswa  dalam  kehidupan  sekolah. Dengan adanya kerja sama yang kompak antara kepala sekolah, guru, dan juga siswa sehingga manajemen  sarana  dan  prasarana  dapat  berjalan  dengan  baik.  Keberadaan  serta  kualitas  sarana dan  prasarana  akan  berpenagruh  terhadap  jalannya  proses  belajar  mengajar  (Rahayu  & Sumatama,  2016).  Hal  ini  sejalan  dengan  (Ayeni  dkk,  2012)  yang  menyatakan  bahwa  kondisi gedung sekolah  yang buruk dan tidak menarik, ruang kelas  yang  ramai, tidak ada ketersediaan fasilitas rekreasi dan estetika sekitarnya akb berkonstribusi pada buruknya kualitas proses belajar mengajar dan tidak ada pencapaian kualitas pendidikan siswa di sekolah.
Pentingnya dilakukan pengamatan dan penelitian mengenai pengelolaan sarana prasarana bagi sekolah induk dan sekolah terbuka; Agar suatu proses pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah  dapat  berfungsi  dengan  baik  sehingga  instansi  sekolah  harus  menyediakan  fasilitas- fasiltas  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  terhadap  SMP  terbuka  dan  sekolah  induk.  Dalam mewujudkan  pembelajaran  yang  baik,  guru  sangat  berperan  penting  dalam  menciptakan keberhasilan  belajar  sorang  anak;  Sehingga  instansi  sekolah  harus  menjamin  dan  menyediakan fasilitas  fasilitas  yang  menunjang  keberhasilan  proses  belajar  mengajar  anak  tersebut.  Jika sarana  dan  prasarana  tidak  lengkap  dan  tidak  baik  maka  proses  pembelajaran  akan  terganggu terhadap instansi sekolah.
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis melakukan pengkajian tentang Konflik antara Sekolah Induk dan SMP Terbuka terkait ketidakpastian pengelolaan sarana dan prasarana.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan rancangan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan pada sekolah yang satu atap dengan SMP  Terbuka.  Observasi  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  dengan  media  elektronik  terkait masalah  pandemi  seperti  melakukan  siaran  langsung  mengunakan  aplikasi  sosial  media  yang dikoordinasikan  dengan  tim  dengan  mengamati  aktivitas  setiap  sekolah  sebagai  pengguna layanan  sarana  dan  prasarana.  Instrumen  pengambilan  data  selain  peneliti  selaku  instrumen kunci, juga menggunakan alat dokumentasi temporer untuk mengumpulkan foto-foto dan video dalam  wawancara  dilakukan  secara  bebas,  agar  tidak  terkesan  formal  dan  kritis.  Dengan demikian data diperoleh mengalir dengan seperti yang diinginkan. Jawaban yang diperoleh baik yang  direkam  maupun  yang  dicatat  kemudian  disederhanakan  sesuai  fokus  dan  penelitian  dan kemuadian diperkuat dengan  pisau analisis rujukan teori-teori yang mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  tugas  untuk  memberikan  pelayanan kepada publik khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan. Pendidikan merupakan  usaha  sadar  agar  manusia  mengembangkan  potensi  dirinya  melalui  proses pembelajaran.  Imron  (dalam  Mulida  dkk,  2016)  menyatakan  sarana  adalah  semua  piranti  yang secara  langsung  dipergunakan  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah,  dimana  sarana  prasarana sekolah  sangat  berperan  penting  dalam  mendukung  proses  belajar  mengajar  di  sekolah,  dan untuk  menciptakan  keberhasilan  proses  belajar  mengajar  instansi  sekolah  harus  menjamin  dan menyediakan fasilitas fasilitas yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah terbuka karena jika sarana  dan  prasarana  tidak  lengkap  dan  tidak  baik  maka  proses  pembelajaran  akan  terganggu terhadap instansi sekolah.
Konsep  manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yaitu  bertugas  mengatur  dan menjaga  sarana  dan  prasrana  pendidikan  agar  dapat  memberikan  kontribusi  pada  proses pendidikan  secara  optimal  dan  berarti  (Mulyasa,  2009).    Manajemen  sarana  dan  prasarana pendidikan  dipahami  juga  sebagai  suatu  proses  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  di  sekolah supaya  dapat  berfungsi  dengan  baik  maka  instansi  sekolah  harus  menyediakan  fasilitas  dan adanya pandangan manajemen sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan fasilitas di SMP Terbuka. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Terbuka dilaksanakan sebagai berikut: (1)  Siswa  belajar  mandiri  atau  berkelompok  sekurang-kurangnya  16  jam  pelajaran  dalam  satu minggu  yang  dibimbing  oleh  guru  pamong  di  Tempat  Kegiatan  Belajar  (TKB),  dan  (2)  Siswa belajar  secara  tatap  muka  di  kelas  pada  Sekolah  induk  sekurang-kurangnya  12  jam  pelajaran dalam satu  minggu  yang dibimbing oleh  guru bina.  TKB adalah sebuah tempat  yang memadai untuk  sebuah  kegiatan  belajar  secara  kelompok.  TKB  dapat  diadakan  di  sekolah,  mushola, tempat  pengajian,  balai  desa,  atau  tempat  lainnya.  TKB  diusahakan  terjangkau  oleh  siswa dengan berjalan kaki, sedangkan sekolah Induk adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah  memenuhi  syarat  sebagai  sekolah  induk.  Dalam  satu  sekolah  induk  dapat  memiliki beberapa TKB dan setiap TKB dibimbing oleh satu atau lebih guru pamong.
Sandyohutomo  (2008)  menyatakan  ruang  terbuka  mencakup  pengertian  ruang  terbuka lainnya  yang  berupa  kawasan  tanpa  bangunan  diantara  kawasan  terbangun.  SMP  Terbuka bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD atau  MI  atau  sederajat  yang  tidak  dapat  memungkinkan  pendidikan  SMP  regular  dikarenakan kemampuan  ekonomi,  jarak  tempat  tinggal  orang  tua  dari  berbagai  tempat  dan  pedalaman  di berbagai daerah sangat mengharapakan agar anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan setelah tamat  sekolah  dasar  meskipun  keadaaan  mereka  itu  miskin,  baik  miskin  harta  maupun  miskin informasi.  Disamping  itu  masih  ada  beragam  kendala  yang  mereka  hadapi,  seperti  kendala tranposrtasi,  kendala  letak  geografis,  kendala  sosial  ekonomi,  atau  kendala  waktu  bagi  anak-
anaknya.  Dari  sisi  lain  anak-anak  itu  harus  bekerja  membantu  orang  tua,  sehingga  kecil  sekali kemungkinan  untuk  dapat  mengikuti  pelajaran  di  SMP  Reguler.  Untuk  itulah  ditemukan  suatu konsep  SMP  terbuka  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  aspirasi  masyarakat  lapis  bawah. (Suhardi, 2010)
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  terjadinya  konflik  antara  sekolah Induk dan SMP Terbuka dikarenakan tidak adanya kepastian pengelolaan sarana dan prasarana. SMP  Terbuka  berinduk  pada  SMP  Regular.  Perlakuan  yang  berbeda  titik  kurikulum  yang digunakan  adalah  KTSP  (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan)  yang  pengembangannya disesuaikan dengan minat bakat, latar belakang siswa. keunggulan dan ketersediaan sumber daya yang  dimiliki  dan  berbasis  penelitian  dan  teknologi  Informatika.  Sedangkan  di  SMP  Terbuka pembelajaran  sekolah  masih  menggunakan  buku  paket  dan  cetak  modul.  Disini  guru  sangat berperan  sebagai  pendamping  fasilitas  dari  sumber  belajar  titik  siswa  di    SMP  Terbuka  dan ruang  belajar  dan  sarana  prasarana  jumlahnya  masih  kurang  memadai.  Menurut  Kemendikbud (2014) sumber biaya selain RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah/madrasah) adalah dengan  dukungan  kebijakan  kepala  sekolah/Madrasah  jika  memungkinkan  dapat  mengakses dana  dari  sumber-sumber  lain  melalui  kesepakatan  lembaga  dengan  pihak  lain,  atau menggunakan sumber yang dialokasi oleh komite sekolah/Madrasah.
Pentingnya  pandangan  manajemen  terhadap  SMP  Terbuka  yaitu  untuk  menciptakan keberhasilan dalam bekerja instansi sekolah harus menjamin dan menyediakan fasilitas fasilitas yang  menunjang  keberhasilan  proses  belajar  dan  mengajar  sehingga  esensi  hadirnya  SMP Terbuka  sebagai  alternatif  masyarakat  marjinal  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  dibiayai pemerintah    terjamin  kualitasnya  (Tambunan,  2020).  Ketersediaan  tempat  praktik/praktikum yang representatif  yang memungkinkan mahasiswa belajar, berlatih, dan melakukan eksplorasi, perlu  dipertimbangkan  dalam  pengembangan  program  pendidikan  guru  (Sukmadinata,  2005). Maka  dari  itu  instansi  sekolah  harus  sangat  memperhatikan  tentang  pentingnya  sarana  dan prasarana  dengan  kelengkapannya  agar  pencapaian  kerja  guru  dan  siswa  menghasilkan  hasil yang  sangat  memuaskan.  Adapun  fungsi  fasilitas  sarana  kantor  yaitu  untuk  menghemat  secara fisik  tenaga  dan  pikiran  manusia  dalam  melakukan  pekerjaannya  dan  mengurangi  kebosanan dalam kelebihan proses belajar mengajar apabila mengajar secara terus-menerus setiap hari serta menghemat waktu. Sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di  sekolah  terbuka  karena  jika  sarana  dan  prasarana  tidak  lengkap  dan  tidak  baik  maka  proses pembelajaran akan terganggu terhadap sebuah instansi sekolah apabila di SMP Terbuka sekolah yang didirikan secara tersendiri karena tidak ada tanggung jawab penuh dari instansi pemerintah manajemen sarana dan prasarana sangat berperan penting agar sarana dan prasarana di sekolah supaya bisa dirancang diorganisasikan diarahkan dan adanya pengendalian yang akan diterapkan di  instansi  sekolah  tersebut  agar  dapat  terancam  dengan  baik  sehingga  kita  tahu  apa-apa  saja yang kurang di instansi sekolah. menyediakan fasilitas dan adanya pandangan manajemen sarana dan  prasarana  terhadap  penyelenggaraan  fasilitas  terhadap  SMP  Terbuka  dan  dalam pembelajarannya.  Sekolah  sangat  berperan  penting  dalam  proses  belajar  mengajar  dan  untuk menciptakan  keberhasilan  proses  belajar  mengajar  instansi  sekolah  harus  menjamin  dan menyediakan fasilitas fasilitas yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah terbuka karena jika sarana  dan  prasarana  tidak  lengkap  dan  tidak  baik  maka  proses  pembelajaran  akan  terganggu terhadap  instansi  sekolah.  Sekolah  sangat  berperan  penting  dalam  proses  belajar  mengajar  dan untuk  menciptakan  keberhasilan  proses  belajar  mengajar  instansi  sekolah  harus  menjamin  dan menyediakan fasilitas fasilitas yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah terbuka karena jika sarana  dan  prasarana  tidak  lengkap  dan  tidak  baik  maka  proses  pembelajaran  akan  terganggu terhadap instansi sekolah.
Konflik  merupakan  realitas  sehari-hari  yang  sama  nyatanya  dengan  untung  dan  rugi. Konflik  merupakan  cara  mengkonfrontir  realitas  dan  menciptakan  solusi  baru  untuk  masalah-
masalah  yang  rumit.  Tjosvold  (1997) menyatakan  bahwa  konflik  diperlukan  bagi  terciptanya keterlibatan  aktif,  dan  terbentuknya  sikap  demokratis.  Konflik  yang  positif  mampu mengembangkan individualitas kita sehingga dengan adanya konflik membuat kita merasa lebih mampu  dan  percaya  diri.  Konflik  sama  kritisnya  dengan  konsensus  (Burns  dalam  Azizhan, 2015).  Prinsip  umumnya  adalah  adanya  perilaku  yang  positif.  Konflik  berperan  sebagai katalisator dalam dinamisasi suatu kelompok. Para manajer tidak akan dikatakan memiliki sikap kreatif  dan  berinovasi  bilamana  mengabaikan  respon  ketidaksetujuan  dari  bawahan. Ketidaksetujuan  dari  bawahan  harus  dikenali  terlebih  dahulu  sebab-sebabnya  (DeDreu  dalam Azizhan, 2015). Lebih jauh lagi, konflik dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kekuasaan, memperbaiki komunikasi,  dan memperbaiki perkembangan organisasi,  memfasilitasi  terjadinya kesepahaman  dalam  menghadapi  masalah  yang  kompleks,  memperluas  cara  pandang  terhadap iklim  organisasi  dan  mengembangkan  fondasi  mengelola  perbedaan-perbedaan  (Putnam  dalam Anzizhan, 2015). Para manajer menghadapi konflik setiap saat. Manajer yang proaktif memiliki kepekaan manakala masalah mulai muncul, mengidentifikasi masalah itu dan segera mengambil tindakan  penyelesaian.  Konflik  dapat  diselesaikan  dengan  cara  kooperatif,  dengan  cara pemecahan  masalah  ( problem  solving );  kedua  cara  ini  dapat  menghasilkan  solusi, mengembangkan insight, dan  membantu  individu  tumbuh  dan  berkembang  secara  emosional. Akan tetapi, konflik yang ditangani dengan cara kompetitif biasanya menghasilkan perselisihan di kemudian hari dan juga menghabiskan banyak energi yang tak kunjung reda.
Pemimpin  jangan  pernah  menghindari  konflik,  mereka  harus  menghadapinya, menjelajahinya,  dan  akhirnya  menyelesaikannya.  Tetapi  para  pemimpin  harus  bertindak  cepat dalam  menyelesaikan  konflik  dengan  cara  mengontrol  potensi  dan  cakupan  konflik.  Idealnya, para  manajer  sekolah  dapat  mengendalikan  berbagai  persepsi  yang  ada,  memahami  persepsi tersebut, dan mampu menemukan hubungan antara persepsi tersebut. Ini merupakan sikap yang kritis  dalam  rangka  mendayagunakan  konflik  secara  konstruktif,  untuk  mempertahankan harmoni  organisasi  dan  sukses  memimpin  organisasi  sekolah  di  abad  ke-21.  Bolman  &  Deal (1991)  menyatakan  strategi  sukses  menghadapi  konflik  meliputi:  (a)  menentukan  penyebab dasar  terjadinya  konflik,  (b)  menentukan  tingkat  kepentingan  secara  umum,  (c)  menguji  coba, (d)  memperkirakan  tingkat  kekeliruan,  dan  (e)  memberikan  perlakuan  yang  berbeda  sebagai bentuk  tanggung  jawab  kelompok.  Studi  keberhasilan  kepala  sekolah  menunjukkan  bahwa kepala  sekolah  adalah  seseorang  yang  menentukan  titik  pusat  dan  irama  sekolah.  Jadi,  mereka merupakan  orang  yang  banyak  mengetahui  tugas-tugas  mereka  dan  menentukan  irama  di sekolah. Sebelum menjelaskan peran kepala sekolah lebih jauh, perlu diketahui bahwa ada dua buah kata kunci yang dapat dipakai sebagai landasan untuk memahami tugas dan fungsi kepala sekolah.
Keberhasilan  sekolah  merupakan  keberhasilan  dari  kepala  sekolah  dan  keberhasilan kepala  sekolah  merupakan  keberhasilan  sekolah;  oleh  karena  itu  untuk  menjadi  seorang pemimpin  yang  efektif  seorang  kepala  sekolah  harus  dapat  mempengaruhi  seluruh  warga sekolah yang dipimpinnya (Tambunan dkk, 2017). Salah satu syarat mutlak kriteria keberhasilan sekolah yaitu diperlukan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sehingga tujuan dan mutu  pembelajaran  dapat  berjalan  sesuai  rencana.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  proses kepemimpinan  kepala  sekolah  berkaitan  dengan  gaya  kepemimpinan  yang  digunakannya. Melihat berbagai gaya kepemimpinan kepala sekolah, gaya kepemimpinan situasional cenderung lebih fleksibel dalam kondisi operasional sekolah. Gaya kepemimpinan ini dipilih karena adanya anggapan  bahwa  tidak  ada  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  terbaik,  melainkan tergantung dari kondisi dan situasi yang dihadapi sekolah saat itu.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  kepala  sekolah  adalah  mengembangkan  sarana  dan prasarana  pendidikan.  Sasaran  dari  pengembangan  sarana  dan  prasarana  adalah  terwujudnya sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  sekolah  yang  sesuai  Standar  Nasional  Pendidikan  yaitu dengan  memanfaatkan  dana  yang  ada  atau  mencari  terobosan  lain  dalam  penambahan  dana untuk  perbaikan/pengadaan/pembangunan  gedung  dan  ruangan  sesuai  dengan  kebutuhan
sekolah, peralatan praktik laboratorium IPA, Bahasa, komputer, modul, buku, referensi, manual, diktat, majalah, jurnal, penambahan media pendidikan pada semua mata pelajaran, peningkatan perawatan sarana prasarana sekolah serta pelaksanaan evaluasi pengembangan sarana prasarana, dan sebagainya sesuai dengan sasaran dan program sekolah.
Dalam  proses  manajemen  sarana  dan  prasarana,  perencanaan  gedung  sekolah  termasuk perencanaan  untuk  fasilitas  merupakan  pekerjaan  yang  kompleks  dan  makan  waktu  serta memerlukan terbentuknya hubungan kerja sama yang akrab dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perencanaan  gedung sekolah memerlukan kepemimpinan kepala sekolah  yang dinamis. Kepala sekolah  mempunyai  tanggungjawab  yang  signifikan  untuk    mengkoordinasikan  bahan-bahan masukan/input  dari  para  guru,  peserta  didik,  orang  tua,  dan  warga  setempat.  Selain  itu,  dalam melakukan  perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan.  seorang  kepala  sekolah  mempunyai peranan  yang  strategis.  Kepala  sekolah  dituntut  untuk  serba  bisa,  karena  bukan  saja  harus memiliki  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  bangunan  sekolah,  melainkan  juga  banyak pengetahuan  mengenai  perabot  dan  perlengkapan.  Kepala  sekolah  bersama-sama  dengan  staf menyusun  daftar  kebutuhan  sekolah,  kemudian  mempersiapkan  perkiraan  tahunan  untuk  untuk diusahakan  penyediaannya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Menyimpan  dan  memelihara  serta mendistribusikan  kepada  guru-guru  yang  bersangkutan,  dan  menginventarisasi  alat/sarana tersebut  pada  akhir  tahun  pelajaran.  Demikian  banyak  dan  kompleksnya  sumber  daya  sekolah yang harus dibina oleh kepala sekolah, sehingga  betapa penting peranan  kepemimpinan kepala sekolah di dalam merencanakan dan memelihara fasilitas sekolah. Merencanakan fasilitas  yang baru  maupun  yang  diperbarui  memerlukan  keterlibatan  secara  tepat  dari  para  guru,  siswa,  dan masyarakat sehingga fasilitas sekolah dirasakan bermanfaat, dapat dipakai dan fleksibel.
Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah melalui menteri pendidikan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2007  tentang  Standar Sarana  dan  Prasarana.  Standar  sarana  dan  prasarana  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  tahun  2005  tentang  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  kriteria  minimal tentang  ruang  belajar,  tempat  berolahraga,  tempat  beribadah,  perpustakaan,  laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi.  Untuk  memenuhi  standar  sarana  dan  prasarana,  sekolah  harus  melakukan upaya-upaya  pemenuhan  antara  lain  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  merenovasi  sarana  dan prasarana,  meningkatkan  perawatan  sarana  dan  prasarana,  dan  meningkatkan  keamanan  sarana dan prasarana.
Kebanyakan dari lembaga sekolah hanya berfokus terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan  yang  pada  akhirnya  mengabaikan  proses-proses  pengelolaan,  seperti  diskusi, menentukan  prioritas,  membagi  tanggung  jawab,  dan  lainnya.  Asalkan  standar  terpenuhi, pengelolaan  sarana  dan  prasarana  sudah  efektif  dan  efisien.  Padahal,  belum  tentu  sarana prasarana  yang  diadakan  itu  mendesak  untuk  dipenuhi  atau  jangan-jangan  tidak  begitu menunjang  dalam  proses  pembelajaran.  Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  setelah sarana  prasarana  tersedia,  langkah  berikutnya  yaitu  melakukan  pemeliharaan  terhadap  sarana dan prasarana tersebut. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sekolah,  kegiatan  tersebut  berguna  untuk  menjaga  agar  perlengkapan  yang  dibutuhkan  oleh personel  sekolah  dalam  kondisi  siap  pakai  sehingga  akan  membantu  kelancaran  proses pembelajaran.

## SIMPULAN
Konflik  merupakan  hal  yang  alamiah  dalam  setiap  organisasi  atau  dengan  kata  lain hampir tidak ada satu organisasi yang tidak pernah mengalami konflik. Itu artinya, konflik dalam organisasi  menjadi  suatu  keniscayaan.  Disatu  sisi  komflik  dapat  menyebabkan  kemunduran damun  disisi  lain  konflik  dapat  memberikan  kekuatan  atau  dampak  positif  bagi  personil organisasi untuk berubah kepada yang lebih baik.
Konflik di sekolah bisa saja terjadi karena sekolah merupakan himpunan sejumlah orang yang  memiliki  latar  belakang  pribadi  dan  sosial  sebelum  bergabung  dalam  organisasi  sekolah. Sebagai  organisasi  pembinaan  sumberdaya  manusia,  maka  pemimpin  sekolah  harus  terampil menata  konflik  jika  terjadi  di  antara  guru,  pegawai  atau  personil  dengan  pimpinan  sekolah. Konflik  di  sekolah  perlu  dieliminir  atau  dikikis,  jika  dinilai  akan  menjadi  penyebab kebangkrutan  sekolah.  Tetapi  jika  pimpinan  menilai  munculnya  konflik  di  sekolah  dapat dijadikan dasar bagi kebangkitan dan perubahan positif warga sekolah, maka konflik perlu ditata dengan baik, terutama dengan menggunakan komunikasi aktif dan terbuka untuk memanfaatkan potensi konflik yang ada.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  munculnya  konflik  yang terjadi  di  instansi  sekolah  lebih  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah ketidakadilan,  diskriminasi,  saling  tidak  mempercayai,  perbedaan  kebudayaan,  propaganda media,  konflik  politik  dan  kepentingan.  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  untuk  mendukung pembelajaran  di  SMP  Terbuka  cukup  tersedia,  baik  di  TKB  maupun  di  SMP  Induk;  namun pemanfaatannya  kurang  optimal.  Untuk  mendukung  proses  pembelajaran  agar  menyenangkan dan  tidak  membosankan  harus  diupayakan  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  secara optimal.  Secara  formal,  kepala  SMP  Terbuka  adalah  Kepala  SMP  Induk,  namun  dalam melaksanakan  tugasnya  kepala  SMP  Induk  memberikan  mandat  (memberikan  tugas)  kepada salah  seorang  guru  senior  (yang  juga  merupakan  guru  bina)  untuk  pengelolaan  SMP  Terbuka tersebut.  Upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  SMP  Terbuka  dilakukan  dengan  cara  konsolidasi dengan seluruh personil sekolah serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  seluruh  pihak  SMP  Induk  dan  SMP Terbuka  yang  telah  memberikan  dukungan  kepada  penulis  dalam  melaksanakan  proses penelitian  hingga  terselesaikannya  artikel  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  penulis  sampaikan kepada  redaksi Equity  in  Education  Journal  (EEJ) yang  telah  memberikan  kesempatan  artikel ini dapat dipublikasikan pada jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anzizhan. (2015). Konflik dalam Organisasi Sekolah. Jurnal Tarbiyah, 22(1), 114-131. Bolman, L., & Deal, T. (1991). Leadership and Management Effectiveness: Multi-Frame, Multi- Sector Analysis. Human Resource Management , 30(4), 509-534.
Harun, C. Z. (2009). Manajemen Sumber Daya Pendidikan. Yogyakarta: Pena Persada.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor:  053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka.
Megasari,  R.  (2014).  Peningkatan  Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  untuk Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran  di  SMPN  5  Bukit  Tinggi. Jurnal  Bahana Manajemen Pendidikan , 2(1), 636-648.
Mulida.,  Murniati.,  &  Siswanto.  (2016).  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  pada SMA Negeri 5 Banda Aceh. Jurnal MUDARRISUNA , 6(1). Mulyasa,  E.  (2009). Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
Rahayu,  S.  M.,  &  Sutama,  S.  (2016).  Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  Sekolah Menegah Pertama. Jurnal Varidika, 27(2), 123-129.
Sandyohutomo.  (2008).  Implemntasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  pada  Dinas  Pertamanan Kota Medan. Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan , 6(1). Suhardi,  D.  (2010). Paduan  Penyusunan  Penyelenggaraan  SMP  Terbuka. Jakarta:  Direktorat Pembinaan SMP.
Sulistyorini.  (2006) . Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  di  Lembaga  Pendidikan  Islam. Jurnal Pendidikan Islam IQRA , 11(1).
Tambunan, A. M., Huda, M. A. Y., & Degeng, I. N. S. (2017). Strategi Kepala Sekolah dalam Mengelola  Konflik  Menyikapi  Dampak  Negatif  Penerapan  Fullday  School. Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Malang , 2(6), 848-852. Tjosvold,  D.  (1997). Conflict  within  interdependence:  its  Value  for  Productivity  and Individuality . in DeDreu, C. & E. Van de Vliert (eds.). Using Conflict in Organizations . London: Sage Publications.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Wirawan.  (2013). Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian .  Jakarta: Salemba Humanika.