## Editorial

## In Memoriam Prof. Priyatna Abdurrasyid
Editorial  kali  ini  secara  khusus  didedikasikan  untuk  almarhum  Prof.  Priyatna Abdurrasyid yang wafat pada hari Jumat, 22 Mei 2015 pada usia 85 tahun. Beliau wafat bersamaan dengan berlangsungnya the Asia Paciﬁc Manfred Lachs Space Law Moot Court Compe on yang di selenggarakan oleh Interna onal Ins tute of Space Law (IISL) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad). Kegiatan  tersebut  merupakan  ajang  kompe si  para  mahasiswa  hukum  sedunia dalam bidang hukum ruang angkasa, yang diselenggarakan se ap tahun, sebagai bagian dari konferensi tahunan para pakar hukum ruang angkasa dunia. Tahun ini, Fakultas  Hukum  Unpad  mendapat  kehormatan  untuk  menjadi  tuan  rumah penyelenggaraan moot court tersebut untuk regional Asia-Pasiﬁk. Momen-momen pen ng  yang  terkait  dengan  hukum  ruang  angkasa  di  Indonesia  termasuk keikutsertaan  mahasiswa  Indonesia  didalamnya  dak  terlepas  dari  peran  Prof. Priyatna.  Semoga  semuanya  menjadi  bagian  dari  amal  jariah  untuk  almarhum, amin. Ar kel yang tersaji dalam edisi kali ini  dak terkait dengan hukum udara dan ruang  angkasa.  Editorial  ini  sebagai  persembahan  dan  penghormatan  khusus kepada Prof. Priyatna sebagai Bapak Hukum Udara dan Ruang Angkasa di Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Unpad.
Prof. Priyatna adalah Bapak Hukum Udara dan Ruang Angkasa Indonesia dan juga pelopor pengajaran Hukum Udara dan Ruang Angkasa di Indonesia dimana beliau  mengajarkan  mata  kuliah  hukum  tersebut  sejak  tahun  1963  di  Fakultas Hukum  Unpad.  Kepeloporan  beliau  bukan  saja  di  lingkungan  pendidikan  nggi hukum, tapi juga di kalangan pemerintahan khususnya angkatan udara. Angkatan Udara  Republik  Indonesia  memperoleh  informasi  dan  pencerahan  yang  sangat berar   mengenai  kedaulatan  negara  di  ruang  udara.  Prof.  Priyatna  memperoleh gelar  doktor  dari  dua  universitas  ternama  yaitu  dari  McGill  University  (Ph.D)  – Kanada  dengan  disertasi  “ Air  Tickets  as  Aﬀected  by  Interna onal  Law ”  dan  dari Universitas  Padjadjaran  dengan  judul  disertasi,  “Kedaulatan  Negara  di  Ruang Udara”. Disertasi beliau mengenai kedaulatan negara di ruang udara merupakan rujukan  pokok  bagi  mereka  yang  mempelajari  hukum  udara  dan  sekaligus merupakan salah satu karya terbaik almarhum ( magnum opus ).
Prof. Priyatna pernah menduduki beberapa posisi kunci, baik di dalam maupun di  luar  pemerintahan,  antara  lain  mantan  Wakil  Jaksa  Agung,  Depu   Bidang Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Poli k dan Keamanan, serta  Ketua  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI).  Pengakuan  terhadap kepakaran beliau dalam bidang hukum udara dan ruang angkasa bukan hanya pada
ii
level nasional tapi juga internasional. Prof. Priyatna adalah salah satu direktur dari Interna onal Ins tute of Space Law (IISL) dan juga pernah menjadi sekretaris IISL dari tahun 1979 -1985. Atas jasa dan kepakarannya beliau mendapat anugerah the IISL Life me Achievement Award pada tahun 1993 dan kemudian diangkat sebagai Direktur Kehormatan IISL seumur hidup ( Honorary Director for life ). Prof. Priyatna telah  menulis  sekitar  40  karya  ilmiah  hukum  baik  buku  maupun paper-paper , khususnya dalam bidang hukum udara dan ruang angkasa yang dipublikasikan baik di dalam maupun luar negeri.
Lima puluh tahun yang lalu, hukum udara dan ruang angkasa merupakan kajian hukum yang asing bukan saja di kalangan awam, tapi juga di lingkungan akademisi hukum  di  Indonesia.  Beliaulah,  Prof.  Priyatna  Abdurrasyid,  yang  kemudian meyakinkan publik dan kalangan akademisi hukum mengenai urgensi dan manfaat untuk memahami dan mempelajari hukum udara dan ruang angkasa. Pada tahun 1963, secara resmi Fakultas Hukum Unpad mengajarkan hukum udara dan ruang angkasa yang kemudian menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil kekhususan hukum internasional. Fakultas Hukum Unpad adalah pionir dan kiblat dalam  pengajaran  dan  peneli an  hukum  udara  dan  ruang  angkasa.  Hal  ini  dak dapat  dilepaskan  dari  peran  dan  kerja  keras  Prof.  Priyatna  Abdurrasyid.  Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menulis disertasi mengenai hukum udara, tepatnya mengenai kedaulatan negara di ruang udara, di Fakultas Hukum Unpad pada  tahun  1972.  Dalam  perkembangannya,  Fakultas  Hukum  Unpad  bukan  saja meluluskan sarjana hukum yang mengkaji secara khusus mengenai hukum udara dan ruang angkasa, tapi juga terlibat dan menjadi rujukan dalam pengkajian dan peneli an hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
Regenerasi pengajar dan peneli  hukum udara dan ruang angkasa berlangsung rela f  baik.  Pada  akhir  tahun  1980-an  Prof.  E.  Saefullah  dan  Prof.  Mieke  Komar meraih doktor hukum udara sekaligus menandai alih generasi dalam pengajaran dan pengkajian hukum udara dan ruang angkasa di Fakultas Hukum Unpad. Begitu juga Tien Saefullah yang menyelesaikan masternya dalam hukum udara dan ruang angkasa  di  Unpad.  Bersama-sama  dengan  Prof.  Priyatna,  ke ga  dosen  tersebut membina mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa di Fakultas Hukum Unpad. Para alumnus Fakultas Hukum Unpad yang berkiprah di luar Unpad juga  dak sedikit yang  kemudian  menekuni  lebih  lanjut  hukum  udara  dan  ruang  angkasa  dan melanjutkan  pendidikan  di  luar  negeri,  seper   Ida  Bagus  Rahmadi  Supancana (sekarang Guru Besar Hukum Udara dan Ruang Angkasa) yang meraih doktor dari Leiden  University,  Wahyuni  Bahar  yang  menyelesaikan  masternya  di  McGill University, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu juga banyak magister dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Unpad yang menulis tesis dan disertasi mengenai hukum udara dan ruang angkasa.
Untuk memperkuat dan memperluas cakupan kajian, pada tahun 1986 Prof. Priyatna  mendirikan  Pusat  Kajian  Hukum  Udara  dan  Ruang  Angkasa  ( Indonesian Centre for Air and Space Law /ICASL) dan mempercayakan pengelolaannnya kepada murid  beliau,  Prof.  Saefullah.  ICASL  telah  melakukan  kerja  sama  baik  dengan ins tusi di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, kerja sama dilakukan antara lain  dengan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara,  Lembaga  Antariksa  dan Penerbangan (LAPAN), dan sebagainya. Sedangkan kerjasama dengan ins tusi luar negeri antara lain dilakukan dengan Interna onal Ins tute of Air and Space Law (IIASL)  –  Leiden  University  dalam  bentuk joint  seminar seper   yang  pernah dilakukan  pada  tahun  1991.  ICASL  juga  terlibat  secara  ak f  dalam  penyusunan berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  penerbangan  dan keruangangkasaan. Beberapa diantaranya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang  Penerbangan,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Hipotek  Pesawat  Udara, Asuransi  Penerbangan,  dan  sebagainya.  ICASL  juga  berperan  ak f  dalam penyusunan  UU  No.  21  Tahun  2013  tentang  Keantariksaan  dimana  A p La pulhayat,  Ph.D  (saat  ini  Ketua  ICASL)  bersama-sama  dengan  Prof.  Ida  Bagus Rahmadi  Supancana  duduk  sebagai  Tim  Ahli  Pemerintah  dalam  pembahasan undang-undang tersebut di DPR.
Para  dosen  hukum  udara  dan  ruang  angkasa  Unpad  yang  juga  merupakan peneli   di  ICASL  juga  ak f  dalam  pertemuan-pertemuan  internasional  dalam bidang tersebut, khususnya yang diselenggarakan oleh IISL. Sebagian besar dosen dan  peneli   ICASL  adalah  anggota  dari  IISL,  bahkan  Prof.  Mieke  Komar  pernah menjadi salah satu direktur dari IISL. Prof. Priyatna adalah ilmuwan hukum yang terlibat  sejak  awal  dalam  ak vitas  IISL  yang  didirikan  pada  tahun  1960-an  yang merupakan wadah para pakar hukum ruang internasional. Oleh karena itu,  dak aneh apabila beliau dikenal oleh hampir semua pakar-pakar hukum ruang angkasa internasional.  Kepercayaan  lembaga  internasional  terhadap  ICASL  juga  semakin meningkat setelah dipercaya sebagai tuan rumah the Asia Paciﬁc Manfred Lachs Space Law Moot Court Compe on 2015. ICASL juga dipercaya sebagai salah satu mitra mewakili Indonesia ( consor um partner ) bersama-sama dengan Brazil, Afrika Selatan,  Belanda  dan  Amerika  Serikat  dalam  “ The  Hague  Space  Resources Governance Working Group ” yang sekretariatnya di Universitas Leiden, Belanda. Kelompok  kerja  ini  merupakan  kumpulan  para  pakar  hukum  ruang  angkasa  dari berbagai negara yang akan merumuskan rezim hukum yang tepat bagi pengelolaan sumber daya ruang angkasa ( space resource ).
Sekarang, hukum udara dan ruang angkasa bukan lagi bidang hukum dan asing yang  dianggap  dak  membumi,  namun  justru  merupakan  hukum  yang  sangat relevan  dengan  pesatnya  industri  penerbangan  di  Indonesia  dan  meningkatnya keterlibatan  Indonesia  dalam  kegiatan  keruangangkasaan.  Indonesia  yang

## Editorial
iv
merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh hampir 240 juta penduduk adalah pasar potensial bagi bisnis transportasi udara. Penerbangan merupakan bisnis yang menjanjikan  sekaligus  sangat  kompe f.  Kompe si  bisnis  penerbangan  ini  akan semakin  kompleks  dan  kompe f  apabila  negara-negara  ASEAN  menyepaka konsep “ ASEAN Open Sky Policy ”.
Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  undang-undang  keantariksaan  ( Indonesian Space Law ), yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dimana ICASL turut memberikan kontribusi dalam pembahasan undang-undang ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini menjadi sangat pen ng, karena memberikan  legi masi  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam melakukan kegiatan keruangangkasaan. ICASL harus mengawal undang-undang ini mengingat  materi  muatannya  sangat  teknis  yang  dak  bisa  dilepaskan  dari kontribusi  para  pakar  keruangangkasaan  termasuk  pakar  hukum  ruang  angkasa. Prof. Priyatna telah mewariskan hukum udara dan ruang angkasa untuk Indonesia bahkan  dunia.  Kontribusinya  akan  menjadi  monumen  ilmu  abadi  yang  akan menerangi perjalanan anak bangsa menuju kejayaan Indonesia. Selamat jalan Prof. Priyatna.
Ar kel terpilih dalam Jurnal Padjadjaran edisi kali ini pada umumnya menyoro isu-isu pen ng dalam hukum ekonomi, khususnya hukum perusahaan. Prof. Man Suparman dan Richard Adam membuka wacana dengan melempar isu mengenai konglomerasi  koperasi  di  Indonesia.  Tarsisius  Murwadji  membahas  an sipasi pelarian  dana  asing  melalui  perlindungan  kontraktual  pembukaan  rahasia  bank. Anita  Afriana  dan  Bagus  Sujatmiko  mengupas  mengenai  perlindungan  hukum investor pasar modal akibat kepailitan perusahaan terbuka. Agus Satori mengkri si perjanjian  baku  dan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  bisnis  sektor  jasa keuangan.  Arman  Lany  membahas  kepas an  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  para  pihak  yang  berkepen ngan  dalam  pendirian  perseroan  terbatas.  I Nyoman  Wisnu  Wardhana  mengkaji  mengenai  urgensi  harmonisasi  hukum perusahaan  di  ASEAN  dengan  Ahmad  M.  Ramli.  Yusuf  Saepul  Zamil  membahas mengenai pengendalian pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perkebunan. Seno Wibowo dan Ratna Nurhaya  mengupas   perbedaan pandangan ajaran sifat melawan hukum materiil  ndak pidana korupsi. Laurensius S. Arliman membahas mengenai penyelesaian konﬂik antar umat beragama. Hayat mengupas mengenai keadilan sebagai prinsip negara hukum. Edisi kali ini ditutup dengan resensi buku mengenai Asian Data Privacy Laws, Trade and Human Rights Perspec ve oleh Sinta Dewi Rosadi dan rubrik khazanah yang mengupas pemikiran Jeremy Bentham.