## PENERAPAN KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Mikael Mahin
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang eray No. 92, Sintang, Indonesia. Email:mahinmikael@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  find  out  how  the  Sustainable  Development  Goals  policy  is implemented  in  improving  community  welfare  in  Riam  Kijang  Village,  Sungai  Tebelian  District, Sintang Regency. Using qualitative methods, which is research where the discovery process does not use  statistical  processes.  The  research  results  show  that  the  implementation  of  the  sustainable development goals policy in improving community welfare has been implemented in accordance with the circular letter from the Ministry of Villages regarding the implementation of the SDGs Program. Even  though  the  sustainability  of  the  SDGs  program  has  not  been  implemented  in  its  entirety,  the implementation of the Sustainable Development Goals policy has not yet been felt by the people of Riam Kijang  Village,  but  its  implementation  has  been  carried  out  quite  well.  The  implementation  of  the SDGs  program  to  improve  welfare  in  Riam  Village  is:  Data  collection  program,  Village  Data Collection, the process of extracting, collecting, recording, verifying and validating Village SDGs data, which  contains  objective  data  on  the  Village's  territory  and  citizenship  in  the  form  of  assets  and potential Village assets that can be utilized for achieving Village Development goals.
Keywords: Implementation;
Policy; Sustainable Development
Goals; Community Welfare.
Abstak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  kebijakan Sustainable  Development Goals dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Di  Desa  Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Menggunakan metode kualitatif yang merupakan  penelitian  dimana  proses  penemuan  tidak  menggunakan  proses  statistik.  Hasil penelitian  mengemukakan  bahwa  penerapan  kebijakan sustainable  development  goals dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  telah  diterapkan  sesuai  dengan  surat  edaran Kementerian  Desa  tentang  pelaksanaan  Program  SDGs.  Meskipun  keberlanjutan  program SDGs ini belum dilaksanakan secara keseluruhan, terkait dari penerapan kebijakan Sustainable Development  Goals ini  masih  belum  dirasakan  oleh  masyarakat  Desa  Riam  Kijang,  namun untuk  penerapanya  sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik.  Adapun  penerapan  program SDGs  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  di  Desa  Riam  Kijang  yaitu:  Program pendataan,  Pendataan  Desa  proses  penggalian,  pengumpulan,  pencatatan,  verifikasi  dan validasi  data  SDGs  Desa,  yang  memuat  data  objektif  kewilayahan  dan  kewargaan  Desa berupa  aset  dan  potensi  aset  Desa  yang  dapat  di  dayagunakan  untuk  pencapaian  tujuan Pembangunan Desa.
Kata  Kunci : Penerapan;  Kebijakan; Sustainable  Development  Goals; Kesejahteraan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Penerapan kebijakan SDGs Desa adalah
upaya terpadu untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan  masyarakat  berbasis data demi pencapaian tujuan pembangunan  yang  berkelanjutan sesuai  dengan  peraturan  presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017.
Sejak berlakunya Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa,  paradigma  pembangunan  desa mengalami  perubahan  dratis  dengan sumber  daya  dan  potensi  besar  untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.
Pada tataran kebijakan, pelaksanaan  SDGs  Desa  didasarkan pada  Peraturan  Menteri  Desa,  PDT, dan  Transmigrasi  No.  13  Tahun  2020 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  Tahun  2021  sebagai  acuan  bagi desa  untuk  penyusunan  kegiatan  dan penganggaran tahunan masing-masing desa.  Prioritas  penggunaan  dana  desa yang  dikucurkan  pemerintah  pusat sesuai  dengan  amanat  Undang-
Undang
ditujukan
untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) Desa. Prioritas pembangunan desa saat ini  sudah  diarahkan  menuju  tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Tujuan SDGs (Tujuan pembangunan  berkelanjutan)  adalah pembangunan
global yang dilaksanakan  dalam  pembangunan nasional  dan daerah.  Oleh karena itu, pemerintah  daerah  perlu  berperan untuk  membantu mewujudkan  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini didasarkan  pada  kenyataan  bahwa pemerintah    daerah    memiliki    dana dan  berwenang    untuk  melakukan inovasi  dalam  bentuk  pelayanan publik dan kebijakan lainnya.
Program  SDG’s  di  Desa  Riam Kijang  mulai  di  sosialisasikan  pada Tahun  2021,  Sosialisasi  dilakukan  oleh tenaga  ahli  dari  Dinas  Pemperdayaan Masyarakat  dan  Pemerintah  Desa kepada  perangkat  Desa  melalui Bimtek.  Hal  pertama  yang  dilakukan adalah  pembentukan  tim  SDG’s  yang
meliputi  perangkat  desa,  BPD,  dan Kader.  Kegiatan  SDG’s  di  Desa  Riam Kijang  di  mulai  dengan  pendataan, Pendataan Desa adalah proses penggalian,  pengumpulan,  pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan  dan  kewargaan  Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat  di  daya  gunakan  untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah  ekonomi,  sosial,  dan  budaya yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan  Pembangunan  Desa,  serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan  kondisi  objektif  Desa dan masyarakat Desa.
Program  SDGs  desa  di  Riam Kijang  Kecamatan  Sungai  Tebelian Kabupaten  Sintang  dapat  dikatakan sudah  berjalan  namun  dalam  Ada beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan Program SDGs diantaranya kurangnya pemahaman  dari  tim  SDG’s  ini  untuk pendataan,  Kurangnya  kerja  sama antar  tim,  ada  anggota  tim  yang  tidak bekerja, Kurangnya partisipasi masyarakat,  ketika  ada  tim  yg melakukan  pendataan  ke  rumah- rumah  ada  warga  yang  tidak  jujur terkait  penghasilan.  Sehingga  tidak menghasilkan  data  yang  valid,  Dana yang  sudah  di  anggarkan  yang harusnya digunakan untuk operasional kegiatan  SDG’s  tidak  di  berikan sepenuhnya,  Karna  pendataan  SDG’s bersifat  online  melalui web, di  Desa Riam  Kijang  jaringan/signal  belum memadai  sehingga  membuat  lamanya pendataan.
Menurut  David  Easton  (dalam Thoha  2002:62-63)  kebijakan  publik adalah  pengalokasian  nilai-nilai  secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat.
Adapun kebijakan publik sabagaimana  yang  dirumuskan  oleh Easton  merupakan  alokasi  nilai  yang otoritatif  oleh  seluruh  masyarakat. Akan  tetapi,  hanya  Pemerintah  sajalah yang  membuat  secara  otoritatif  untuk seluruh  masyarakat,  dan  semuanya yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah  hasil-hasil  dari  nilai-nilai tersebut.
Sedangkan pendapat Carl Friedrich (dalam Budi Winarno
2002:16) kebijakan adalah sebagai suatu arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok  ataupemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan  hambatan-hambatan  dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan,  atau merealisasikan  suatu  sasaran  atau suatu maksud tertentu.
Anderson  (dalam  Koryati,  dkk 2005:7)  mengatakan  bahwa  kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya.
Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu  keputusan  yang  dimaksudkan untuk  mengatasi  kesalahan  tertentu melakukan  kegiatan  tertentu,  atau untuk mencapai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang
mempunyai  wewenang  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan Negara dan pembangunan,
berlangsung  dalam  satu  kebijakan tertentu. Dalam kehidupan
administrasi  Negara,  secara  formal,
keputusan tersebut
lazimnya dituangkan  dalam  berbagai  bentuk peraturan perundang-undangan.
Laswell  dan  Kaplan  (dalam Islamy, 2004:17)
mengatakan
pengertian  kebijakan  adalah  suatu program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
Menurut Nugroho (2003:7) menjelaskan  bahwa  kebijakan  adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan  bersama  yang  harus  ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.
Kebijakan  publik  mempunyai karakteristik  atau  ciri-ciri,  diantaranya yaitu:
1.  Kebijakan  Publik  merupakan  suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
2.  Kebijakan  Publik  dilakukan  oleh seorang aktor
3. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh  Pemerintah
4. Kebijakan Publik merupakan sebuah bentuk  konkret  Negara  dengan rakyatnya
5.  Kebijakan  Publik  merupakan  suatu rangkaian
sebuah
instruksi/perintah, contohnya Undang-Undang.
Adapun  tujuan  dari  perumusan atau  pembuatan  kebijakan  publik yaitu:
1. Untuk  mewujudkan  ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat
3. Untuk  mewujudkan  ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat Sedangkan  menurut  Eulau  yang dikutip  Jones  (1985:  47)  dikatakan bahwa  kebijakan  adalah  keputusan tetap  yang  dicirikan  oleh  konsistensi
dan  pengulangan  tingkah  laku  dari mereka  yang  membuat  dan  dari mereka  yang  mematuhi  keputusan tersebut.
Selanjutnya  suatu  kebijakan  dapat dikatakan  sebagai  kebijakan  publik atau  tidak  dilihat  dari  komponen public  policynya  (Jones:  1985:  48-49) yang mencakup hal-hal berikut:
1. Intentions, yaitu  niat/tujuan  dari sebenarnya dari kebijakan.
2. Goal, yaitu  tujuan/keadaan  akhir yang gendak di capai.
3. Plans of proposals , yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
4. Program,  yaitu  program  yang  di sah  kan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan.
5. Decision  or  choices ,  yaitu  keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan
6. yang  diambil  untuk  mencapai tujuan, mengembangkan rencana,
7. melaksanakan  dan  mengevaluasi program.
8. Effect yaitu  dampak  atau  pengaruh yang dapat di ukur.
Kraft  dan  Furlong  dalam  (Riant Nugroho:  2015:  105)  menyebutkan bahwa  kebijakan  publik  tidak  dibuat dalam waktu vakum, kebijakan publik dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana  hati  masyarakat  pada  suatu waktu,  struktur  pemerintahan,  dan norma  nasional  serta  norma  budaya lokal, merupakan variabel yang lain.
Selanjutnya  menurut  William  N. Dunn  (2003:  95)  mendefinisikan analisis  kebijakan  merupakan  suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.
Menurut  Suryanto  et.al  dan
Susilowati et.al, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang  tercermin  dari  rumah  yang layak,  tercukupinya  kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan  dan  kesehatan  yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana  setiap  individu  mampu memaksimalkan  utilitas  nya  pada tingkat  batas  tertentu  dan  kondisi dimana  tercukupinya  kebutuhan jasmani  dan  rohani,  sedangkan Menurut  Send  dan  Presmann kesejahteraan  masyarakat  adalah jumlah  dari  pilihan  yang  dipunyai masyarakat  dan  kebebasan  untuk memilih  diantara  pilihan-pilihan tersebut  dan  akan  maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, memberikan hak suaranya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  yang  merupakan penelitian yang dimana proses penemuan  tidak  menggunakan  proses statistik  atau  kualitatif.  Kemudian dianalisis deskriptif dengan pendekatan studi literature.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara  meneliti  dokumen  instansi  yang terkait, situs website, jurna, buku-buku yang  berhubungan  dengan  penelitian, peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan pemerintah  dan  laporan-laporan  yang terdapat pada website.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
1.  Gambaran  Umum  Desa  Riam Kijang
Desa Riam kijang adalah sebuah desa  yang  terletak  di  Kecamatan Sungai  Tebelian.  Nama  Riam Kijang  diambil  dari  penggabungan 2  Dusun  yaitu  Dusun  Riam  Kijang dan Dusun Jelutung Permai, adalah suatu  saat  desa  Riam  Kijang menjadi Desa yang besar, kuat dan makmur.
Sebelumnya  Desa  Riam  Kijang terbagi  menjadi  2  (dua)  wilayah yaitu: Kampung Babang dan Kampung  Riam  Kijang.  Babang artinya  Ladang  Luas  yang  tidak selesai dalam
pengerjaanya, sehingga  ditempati  oleh  kepala keluarga  yang  rumahnya  berjarak sangat  dekat/berdempetan/rumah Betang.  Sehingga  para  kepala keluarga  tersebut  membuat  rumah di  Babang.  Seiring  berjalanya waktu,  tahun  ketahun  jumlah penduduk  dari  kampung  Riam Kijang  dan  kampung  Babang betambah dan bergabunglah kedua kampung  tersebut  sehingga  nama desa menjadi desa Riam Kijang dan terbagi menjadi dua dusun.
Jumlah  Penduduk  Desa  Riam Kijang  berdasarkan  Profil  Desa tahun  2022  per  31  Desember  2022 adalah sebesar 717 jiwa yang terdiri dari  laki    laki  355  Jiwa  dan perempuan 362 Jiwa.
Desa  Riam  Kijang  mempunyai luas  wilayah  1400  hektar  dengan batas-batas:  Sebelah  selatan:  Desa Lebak  Ubah  Kec.  Sungai  Tebelian, Sebelah  barat:  Desa  Pudau  Bersatu Kec. Tempunak Sebelah utara: Desa Kenyabur  Baru  Kec.  Tempunak
Sebelah  timur:  Desa  Solam  Raya Kec. Sungai Tebelian.

## 2. Kesejahteraan masyarakat
Adapaun  beberapa  indikator kesejahteraan  masyarakat  secara umum ialah:
a.  Mata  pencaharian  merupakan yang didapat atau diraih masyarakat  yang  berasal  dari kepala  rumah  tangga  atau anggota-  anggota  rumah  tangga itu  sendiri  melalui  hasil  jerih payahnya.Untuk melihat tingkat Pendapatan  masyarakat  Desa Riam  Kijang  dapat  diukur  dari mata pencaharian tabel berikut:
Mata pencaharian Tahun 2022 L P Pertanian 172 - Perdagangan 10 10 Industri - - Jasa 14 - PNS 2 2 Sebagian  besar  penduduk  Desa Riam Kijang bekerja pada sektor pertanian,  perdagangan,  jasa disusul ASN.
b.  Pendidikan merupakan bimbingan  atau  pertolongan yang  diberikan  oleh  orang dewasa  kepada  perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya  dengan  tujuan agar  anak  cukup  melaksanakan tugas  hidupnya  sendiri  tidak dengan  bantuan  orang  lain. Menurut  menteri  pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejateraan adalah wajib  berkisar  9  tahun.  Untuk melihat tingkat pendidikan
masyarakat  Desa  Riam  Kijang ada pada tabel berikut:
Pendidikan  adalah  salah  satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas
dan kuantitas  pendidikan.  Tampak dengan  jelas,  bahwa  tingkat pendidikan  yang  dominan  di Desa  Riam  Kijang  adalah  tidak tamat SD.
c. Kesehatan Kesehatan merupakan keadaan  sejahtera  dari  badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup  produktif  secara  sosial ekonomis. Untuk melihat fasilitas kesehatan masyarakat Desa Riam Kijang ada pada tabel berikut:
Jenis Prasarana Keterangan Pos  Kesehatan Desa Ada 1 lokal Posyandu Ada 1 orang Bidan Desa Ada Kelas Ibu Hamil Ada Posyandu Lansia Ada
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat  bahwa  jumlah  tenaga kesehatan  Desa  Riam  Kijang belum memadai.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan  kebijakan sustainable development  goals dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Riam  Kijang  Kecamatan  Sungai Tebelian  Kabupaten  Sintang telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementrian  Desa  tentang  pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Keberlanjutan    Program  SDGs  ini belum dilaksanakan secara keseluruhan,  terkait  dari  penerapan kebijakan Sustainable Development Goals ini masih belum sepenuhnya dirasakan oleh  masyarakat  Desa  Riam  Kijang, namun  untuk  penerapanya  sudah terlaksana dengan cukup baik.
Pemerintah  Desa  Riam  Kijang dalam  penerapan  program  SDGs untuk  meningkatkan  kesejahteraan telah melakukan beberapa kegiatan di Desa Riam sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: Program pendataan,  Pendataan  Desa  proses penggalian,  pengumpulan,  pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan  dan  kewargaan  Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di dayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Jones,  Chasles  O.,  1985. Pengantar Kebijaksanaan  Publik, Grafindo Persada, Jakarta.
Miftah Thoha. 2002. Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nugroho,  Riant,  2003. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi .  Jakarta:  PT  Elek  Media
Kompotindo Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan L P Tidak tamat SD 153  162 Tamat SD 101 89 Tamat SLTP 43 49 Tamat SLTA 39 48 Tamat Akademi/PT 18 16
Islamy,  M.  Irfan.  (2004). Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Peraturan presiden (Perpres) nomor 59 tahun  2017  tentang  pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan  Menteri  Desa,  PDT,  dan Transmigrasi  No.  13  Tahun  2020 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa i. a t u k e c . T e m p u n s e b e l a h u t a r a
:
D e s a K r u K e c . T e u n a k S e b e l a h t i m u r