Strategi Revolusi Hijau untuk Pembangunan Perdesaan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0
(Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
Florentina Ratih Wulandari ( wulandari@ecampus.ut.ac.id ) ),
Hanif Nurcholis ( hanif@ecampus.ut.ac.id ) Universitas Terbuka

## Abstrak
Artikel ini sebagai wacana, bertujuan membahas revolusi hijau sebagai strategi pembangunan perdesaan di  era  industri  4.0  sejak  implementasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka,  dan  hasilnya  dianalisis  dengan  teori  strategi pembangunan desa menurut Griffin (1999). Hasil kajian menemukan di Indonesia, khususnya Kabupaten Wonogiri, menghadapi kecenderungan masalah menurunnya jumlah dan preferensi anak muda produktif yang bekerja bidang pertanian, serta  peningkatan jumlah lansia selama tahun 2013  – 2017. Untuk itu, perlu  mempertimbangkan  strategi  revolusi  hijau  agar  pembangunan  perdesaan  terdampak  bonus demografi,  dapat  berkelanjutan  secara  optimal.  Keterbatasan  wacana  ini  perlu  ditindaklanjuti  dengan penelitian  lapangan.  Orijinalitas  wacana  ini  pada  revolusi  hijau  sebagai  strategi  pembangunan  desa terkait implikasi bonus demografi. Implikasi praktis wacana ini yakni rekomendasi strategi revolusi hijau sebagai  strategi  radikal  dalam  pembangunan  perdesaan  sehingga  tumbuh  produk  pertanian  yang bernilai tambah dan kompetitif sesuai dengan tuntutan era industri 4.0.
Kata kunci: strategi pembangunan desa, revolusi hijau, redistributif

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

## Pendahuluan
Pembangunan Desa bagian dari pembangunan  regional  dan  daerah, yang merujuk  pada  kebijakan  pembangunan  nasional. Pada  periode  pemerintahan  nasional  saat  ini, implementasi  pembangunan  desa  diarahkan untuk  membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa- desa  dalam  kerangka  NKRI,  sesuai  visi  misi Nawacita  yang  ke  3  (tiga)  pemerintahan nasional.  Pada hakikatnya, tujuan pembangunan desa  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai masalah  kehidupan  masyarakat  desa.  Dengan demikian indikator keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh mana masalah-masalah di desa dapat teratasi secara struktural dan sistematis, misalnya, menurunnya jumlah penduduk miskin, adanya  perbaikan  sarana  dan  prasarana  sosial ekonomi,  penguatan  lembaga-lembaga  desa, serta lainnya. Sejak diimplementasikan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka
Desa  memiliki  kewenangan  pembangunan  Desa sekaligus pengelolaan dana desa yang Pemerintah    Pusat.  Salah  satu  esensi  dari diberikannya bantuan dana Desa, untuk menumbuhkan kapabilitas swakelola Desa dengan  menggunakan  potensi  Desa  dengan bahan  baku  lokal  yang  ada,  tenaga  kerja  Desa setempat  seluruh  Desa  dan  tentunya  pelibatan masyarakat  Desa  secara  aktif  dalam  seluruh rangkaian  pengelolaan  dana  Desa  secara transparan,  akuntabel  dan  responsibel  sesuai kebutuhan  Desa.  Hal  ini  menunjukkan  seluruh Desa  berupaya  mengelola  dana  desa  secara masif.
Data Kemenkeu (2017:20) menyebutkan peningkatan  kinerja  penyaluran  dan  penyerapan dana  desa  rentang  tahun  2015  dan  tahun  2016. Berikut  rincian  data  tersebut  (lihat  Tabel  1. Penyaluran  dan  Penyerapan  Dana  Desa  Tahun 2015- Tahun 2016).
Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

## Tabel 1. Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa
Tahun 2015- Tahun 2016 Tahun Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa Pem- bangunan Desa ( trilyun rupiah ) % Pem-berdaya-an Masya-rakat ( trilyun rupiah ) %
Penyeleng- garaan Pemerintah-an ( trilyun rupiah ) % Pembinaaan Kemasyara-katan ( trilyun rupiah ) % 2015 14,25 82, 21 1,37 7,7 1,13 6,55 0,61 3,51 2016 40,54 87,7 3,17 6,8 1,68 3,6 0,84 1,8
Sumber:  “Buku  Pintar  Dana  Desa  :  Dana  Desa  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat”,
Kemenkeu (2017:20)
Jika  dianalisis,  data  tersebut  menunjukkan bahwa peruntukan dana desa untuk pembangunan    meningkat  dari  tahun  2015  – tahun 2016 sebesar Rp. 26,29 T (48%).
Keberhasilan tersebut, menunjukkan peningkatan pertumbuhan regional secara signifikan,  tetapi  belum  menjawab  pemerataan hasil-hasil  pembangunan  desa  yang  secara seimbang dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan adanya 122  kabupaten  daerah  tertinggal  yang ada  di  Indonesia  seperti  yang  dinyatakan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun  2015. Prediksi  potensi  masalah  ini  sudah  terlihat  dari hasil  studi  Direktorat  Pengembangan  Wilayah Bappenas tahun 2009, tentang kinerja pembangunan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB), yangmana  studi  ini  mengkonfirmasi  kebijakan pemekaran memang belum memberikan akselerasi pembangunan yang signifikan dibandingkan  daerah  lain  yang  tidak  mekar. (diunduh  dari https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-1153740/pemprov- perlu-
terapkan -reformasi- birokrasi pada hari  18 Mei 2019 pukul  22.32  WIB).  Bahkan,  berikutnya pada  tahun  2019,  masih  ditemukan  ada 8 kabupaten  daerah  tertinggal  sehingga  masuk daerah sasaran intervensi kebijakan pengembangan  Produk  Unggulan  Kawasan Perdesaan  (Prukades)    Direktorat  Jenderal Pengembangan  Daerah  Tertinggal  (Ditjen  PDT) dan  Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Daerah Tertentu  (Ditjen  PDTu)  yaitu  Kabupaten  Alor, Rote  Ndao,  Timor  Tengah  Utara,  Sabu  Raijua, Maluku  Tenggara  Barat,  Kepulauan  Aru,  Pulau Morotai, dan Kabupaten Supiori, serta masih ada 40  kawasan  transmigrasi  berkategori  daerah tertinggal. (diunduh dari https://www.kemendesa.go.id/view detil/2704/sinergitas-percepatan-pembangunan- daerah-tertinggal pada  hari    18  Mei  2019 pukul 22.18  WIB). Hal  ini  sebagai  contoh  masih adanya  daerah  tertinggal  yang  belum  tersentuh secara  nyata  hasil-hasil  (kebijakan)  pemerataan pembangunan.
Di sisi lain, dibalik keberhasilan tersebut ternyata  ada  berbagai  masalah  untuk  capaian tujuan  pembangunan  desa.  Salah  satunya, ternyata kinerja penyaluran dan penyerapan dana desa  belum  dapat  menjawab  tuntas  capaian marwah pemerataan pembangunan yang seimbang  dan    berkelanjutan  secara  paripurna. Hal  ini  cenderung  dihadapi  oleh  berbagai perdesaan di Indonesia yang menghadapi potensi masalah  kurangnya  tenaga  kerja  produktif setempat  untuk  pengelolaan  mata  pencaharian utama  bidang  pertanian  akibat  menurunnya jumlah penduduk produktif muda dan meningkatnya jumlah penduduk lansia 1 . Provinsi Jawa  Tengah  sebagai  pulau  di  Indonesia  yang kepadatannya terbesar, juga menghadapi masalah ini. 2 Bahkan jumlah penduduk lansia di Jawa  Tengah  (12,6%)  termasuk  kategori  tiga terbesar  di  Indonesia,  selain  Yogyakarta  dan Jawa  Timur.  Data  BPS  tahun  2010-2017 (LBDSE  BPS,2018:173),  menunjukkan  laju pertumbuhan  penduduk  di  antara  34  provinsi  di Indonesia, ada 2 provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya  dibawah  1%  yakni  Provinsi Tengah sebesar 0,78% dan Provinsi Jawa Timur
1 Lansia  adalah  seseorang  yang  sudah  mencapai  usia  60  tahun. Lansia  potensial  artinya  penduduk  lansia  yang  masih  mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa, demikian sebaliknya untuk  penduduk  lansia  tidak  potensial  (Undang-Undang  No.  13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).
2 Pada tahun 2017, data BPS (LBDSE,2018:171) menunjukkan di wilayah  Indonesia, pulau  yang  kepadatan  penduduknya  tertinggi adalah  pulau  Jawa,  sebesar  1.145  per  km 2 dengan  jumlah penduduk  34.257.870  jiwa.    Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki 8559  desa,  29  kabupaten  dan  6  kota  serta  573  kecamatan  (BPS Jawa Tengah, 2018:21).
sebesar  0,64%.  Hal  tersebut,  jika  disandingkan dengan  rasio  ketergantungan,  penduduk  lansia dan  umur  harapan  hidup,  maka  diantara  kedua provinsi,  maka  provinsi  yang  cenderung  lebih memiliki masalah kontraproduktif bonus demografi  bagi  keberlanjutan  produktifitas sektor  pertanian  dan  ketahanan  pangan  dari sektor pertanian, adalah Jawa Tengah dibandingkan Jawa Timur. 3
Provinsi Jawa Tengah dinisbatkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional (BPS Jawa Tengah, 2018:184). Ada masalah yang membayangi citra tersebut, salah satunya masalah semakin mengemukanya kecenderungan berkurangnya jumlah luas panen, rata-rata produksi dan produksi tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2010 - tahun 2014, terkecuali pada tahun 2013, dan produktivitas pada tahun 2012 yang meningkat tetapi cenderung turun kembali pada tahun 2013- 2014. Hal ini kebalikan dengan tanaman padi ladang (lihat tabel 7 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
3 Hal  ditunjukkan  dengan  data  LBDSE  BPS  tahun  2018
(2018:173),  yakni  rasio  ketergantungan  Provinsi  Jawa  Tengah sebesar  47,7  sedangkan  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  45,9.  Dari perbandingan  persentase  penduduk  lansia  dari  total  jumlah penduduk,  menunjukkan  Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  12,6% sedangkan  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  5,8%    dan  dari  aspek umur harapan hidup, maka rerata umur harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,9 tahun sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 70,9 tahun.

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
Tabel  7  Luas  Panen,  Produksi,  Produktivitas  Padi  Sawah  dan  Padi  Ladang  di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2014
Tahun Padi Sawah Padi Ladang Luas panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ku/Ha) Luas panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ku/Ha) 2014 1 717 270 9294 474,72 54,12 83 638 353629,72 42,28 2013 1 765 240 10007 562,40 56,69 80 207 337254,01 42,05 2012 1 698 804 9911 951,24 58,35 74 754 320983,16 42,94 2011 1 662 277 9149 204,17 55,04 61 969 242755,04 39,17 2010 1 734 647 9859 955,71 56,84 66 750 250874,78 37,58
Sumber: disarikan dari data BPS Jawa Tengah Tahun 2018 (Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, BPS Jawa Tengah 2018)
Di  Provinsi  Jawa  Tengah  ada  beberapa daerah  kabupaten  dan  1  (satu)  kota  yang  pada rentang  tahun  2010  –  tahun  2017  laju pertumbuhan penduduknya stagnan rendah yakni Magelang,  Purworejo,  Kebumen,  Wonogiri, Pemalang, dan Tegal. Penurunan laju pertumbuhan  penduduk  juga  kembali  signifikan terjadi  pada  ke-empat  urutan  belakang  daerah tersebut pada tahun 2016-2017, menjadi 0,30%. 4

## Kondisi  tersebut  menunjukkan  keberhasilan
4 Tahun 2010 – tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah stagnan rendah < 0,4% yakni berkisar pada 0,36%- 0,37%  bahkan  pada  tahun  2016-2017  terjadi  penurunan  laju pertumbuhan  penduduknya  yakni  menjadi  0,30%    dan  0,28%. (“Provinsi Jawa Tengah dalam Angka”,BPS Jawa
Tengah,2018:53)
pengendalian jumlah penduduk (program
Keluarga Berencana) tetapi daerah-daerah tersebut  juga  menghadapi  potensi  masalah kurangnya tenaga kerja produktif setempat untuk pengelolaan  mata  pencaharian  utama  bidang pertanian  akibat  menurunnya  jumlah  penduduk produktif  muda  dan  meningkatnya  jumlah penduduk  lansia 5 .  Di  sisi  lain,  pada  beberapa tahun  terakhir  ada  kecenderungan  berkurangnya preferensi  angkatan  muda  produktif  untuk bekerja  bidang  pertanian,  dengan  berbagai latarbelakang,  antara  lain:  banyaknya  pilihan
5 Lansia  adalah  seseorang  yang  sudah  mencapai  usia  60  tahun. (Undang-Undang  No.  13  tahun  1998  tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia).
Florentina Ratih Wulandari; Hanif Nurcholis
pekerjaan  formal  dan  informal  yang  lebih menjanjikan hasilnya, lebih menantang kemampuan tenaga kerja produktif dan tumbuhnya industri-industri baru di wilayah sub- urban dan  atau  perdesaan,  serta  penyebab lainnya.  Kabupaten  Wonogiri  adalah  salah  satu contoh wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi kontraproduktif bonus demografi di atas. Seperti  wilayah  atasannya  (Provinsi  Jawa Tengah),  Kabupaten  Wonogiri  juga  mempunyai masalah  berkurangnya  jumlah  luas  panen,  rata- rata  produksi  dan  produksi  tanaman  padi  pada tahun  2013  -  tahun  2014  (lihat  Tabel  3.  Luas
Panen,  Rata-Rata  Produksi  dan  Produksi Tanaman  Padi  per  Kecamatan  di  Kabupaten Wonogiri  Tahun  2014).  Data  BPS  Wonogiri (2018) tersebut, mencatat tahun 2014, luas panen padi  sawah  sebanyak  57.131  Ha.,  rata-rata produksi  sebesar  57.07  Kw/Ha.,  dan  jumlah produksi sebesar 3.260.550 Kw, yangmana hasil tersebut  termasuk  untuk  jenis  padi  gogo, menurun dibandingkan dengan hasil tahun 2013, dimana  luas  panen  padi  sawah  sejumlah  56.144 Ha.,  rata-rata  produksi  sebesar  59,13  Kw/Ha., dan jumlah produksi sebesar 3.319.900 Kw.
Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi , dan Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten  Wonogiri Tahun 2014 Kecamatan Padi Sawah Padi Gogo Luas Panen Rata-Rata Produksi Luas Panen Rata-Rata Produksi 1. Pracimantoro 1.164 54.36 63.280 3.789 40.94 155.120 2. Paranggupito 0 0 0 2.138 44.59 95.330 3. Giritontro 357 53.50 19.100 1.520 38.64 58.740 4. Giriwoyo 2.544 59.67 151.800 3.161 46.82 148.000 5. Batuwarno 811 57.84 46.910 1.079 44.49 48.000 6. Karangtengah 1.632 53.38 87.120 1.072 44.28 47.470 7. Tirtomoyo 3.767 58.32 219.690 200 44.75 8.950 8. Nguntoronadi 1.588 53.32 84.670 780 40.22 31.370 9. Baturetno 2.288 58.51 133.880 15 45.33 680 10. Eromoko 3.722 59.38 221.010 1.955 44.49 86.980 11. Wuryantoro 2.075 59.28 123.000 280 45.00 12.600 12. Manyaran 2.353 57.93 136.300 597 42.71 25.500 13. Selogiri 4.148 59.75 247.830 0 0 0 14. Wonogiri 1.840 56.83 104.560 200 43.00 8.600 15. Ngadirojo 5.358 57.93 310.390 27 33.70 910 16. Sidoharjo 2.897 57.19 165.670 285 44.21 12.600 17. Jatiroto 1.569 56.93 89.330 0 0 0 18. Kismantoro 1.418 55.28 78.390 323 41.21 13.310 19. Purwantoro 2.621 56.81 148.900 15 40.67 610

## Florentina Ratih Wulandari; Hanif Nurcholis
20. Bulukerto 1.974 50.79 100.250 0 0 0 21. Puhpelem 1.062 56.33 59.820 100 41.60 4.160 22. Slogohimo 3.383 53.23 180.070 0 0 0 23. Jatisrono 3.250 56.10 182.310 0 0 0 24. Jatipurno 1.589 58.96 93.690 0 0 0 25. Girimarto 3.721 57.13 212.580 0 0 0 Jumlah 2014 57.131 57.07 3.260.550 17.536 43.28 758.930 Jumlah 2013 56.144 59,13 3.319.900 17.735 44,41 787.680 Jumlah 2012 55.168 58,54 3.229.540 15.909 47,07 748.900 Jumlah 2011 54.185 55.58 3.011.350 14.560 44.87 653.340 Jumlah 2010 49.876 58,19 2.902.305 13.299 44,13 586.892
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan  Hortikultura  Kabupaten Wonogiri Keterangan :
Luas Panen = Ha
Rata-rata = Kw/Ha Produksi = Kw
Diangkatnya contoh kasus strategi pembangunan  perdesaan  Kabupaten  Wonogiri, selain  masalah-masalah  di  atas  juga  disebabkan gini ratio Kabupaten Wonogiri  yang masih kecil dalam kurun 10 tahun (tahun 2005 – tahun 2015) yang  hanya  meningkat  sebesar  0,05,  yakni  dari angka 0,26  tahun 2005 dan ke angka 0,31 tahun 2015 6 . Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi peningkatan  ketimpangan  distribusi  pendapatan di perdesaan Kabupaten Wonogiri (BPS Kabupaten Wonogiri, 2018).
6 Mustopadidjaja  (1996)  menyatakan  bahwa  secara  makro  salah satu  indikator  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  tingkat pemerataan  pendapatan  adalah  Gini  Rasio  atau  Koefisien  Gini (KG) dimana apabila semakin kecil KG, maka akan semakin baik distribusi  pendapatan  dalam  masyarakat,  pun  sebaliknya, semakin besar angka KG, maka akan semakin timpang distribusi pendapatan dalam masyarakat.

## Rumusan Masalah
Dari  data-data  statistik  di  atas,  maka Kabupaten  Wonogiri  menjadi  salah  satu  contoh wilayah  di  Jawa  Tengah  yang  menghadapi potensi  masalah  menurunnya  daya  produktifitas sektor pertanian sebagai  matapencaharian pokok akibat  menurunnya  jumlah  dan  preferensi  kerja tenaga  kerja  usia  produktif  dan  meningkatnya angka  ketergantungan  penduduk  non  produktif terutama dari golongan lansia.
Hal  tersebut  menggarisbawahi  perlunya strategi  pembangunan  perdesaan  berkelanjutan bagi  Kabupaten  Wonogiri,  sebagai  salah  satu contoh  wilayah  Indonesia  pada  umumnya.  Jika mengamati  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi dengan  masalah-masalah  di  atas  maka  wacana strategi  revolusi  hijau  yang  dikemukakan  oleh
Griffin  (1999)  sebagai  strategi  pembangunan perdesaan, menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan.  Oleh  sebab  itu,  permasalahan yang  diangkat  dalam  artikel  ini,  adalah signifikansi  revolusi  hijau  sebagai  strategi pembangunan  perdesaan  dalam  menghadapi kondisi kontraproduktif dampak bonus demografi di era revolusi industri 4.0.
Metode Penelitian Wacana ini dibangun dengan menggunakan  metode  studi  kepustakaan.  Data- data  pembangunan  desa  diperoleh  dari  berbagai data  BPS,  Kemenkeu  RI  dan  lainnya.  Kajian teori  diperoleh  dari  teori  strategi  pembangunan desa yang dikemukakan Griffin (1999).

## Pembahasan
A. Implikasi Bonus Demografi untuk

## Pembangunan Desa di Kabupaten
Wonogiri
Proyeksi  bonus  demografi  di  Indonesia ditandai dengan peningkatan pesat laju pertumbuhan  penduduk  usia  produktif  dan ledakan  jumlah  penduduk  usia  produktif  secara signifikan.  BKKBN  (2018)  menyiarkan  adanya bonus  demografi  di  Indonesia  disebabkan  oleh faktor keberhasilan program Keluarga Berencana
(KB). 7 Hal  tersebut  berdampak  pada  adanya perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan ( dependency  ratio ) penduduk non-usia kerja (0- 14 tahun dan diatas 65 tahun) terhadap penduduk usia  kerja  (15-64  tahun).  (diunduh  dari https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus- demografi-meningkatkan-kualitas-penduduk- melalui-keluarga  diunduh  pada  Kamis,  28 Februari  2019  pukul  10.52  WIB).  Implikasi positif bonus demografi berupa besarnya potensi penduduk  produktif  dibanding  penduduk  usia non produktif. Implikasi negatif bonus demografi  adalah  kebutuhan  pengembangan kapabilitas  penduduk  usia  produktif  beserta infrastruktur pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang mendukungnya.  Diperkirakan  bonus  demografi akan  mencapai  puncaknya  tahun  2025  -2030 dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2010 – tahun  2017  yakni  1,34.  Laju  pertumbuhan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan  dekade  sebelumnya,  antara  lain:
7 Hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 261.890. 900  jiwa  (LBDSE  BPS  Desember  2018  Edisi  103,  2018:167). Piramida  penduduk  Indonesia  tahun  2017  berbentuk  seperti stupa,  sebagai  gambaran  Indonesia  sudah  memasuki  era  bonus demografi,  dimana  jumlah  penduduk  usia  muda  lebih  besar dibanding  usia  belum  produktif  (0-14  tahun)  dan  lansia  (>  64 tahun),  dengan  rasio  ketergantungan  48,1.  Hal  ini  berarti  setiap 100 penduduk produktif Indonesia menanggung 48-49 penduduk usia non produktif (LBDSE BPS 2018, 2018:167-168).

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
tahun  1971-1980  yakni  2,34%  yang  telah menimbulkan baby  booming tahun  70-an,  dan tahun 2000 – tahun 2010 sebesar 1,49% (LBDSE BPS, 2018:169).
Implikasi  negatif  dari  bonus  demografi bagi Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari data Tabel  1  Penduduk  Menurut  Kelompok  Umur Tahun  2013;  Tabel  2  Penduduk  Menurut Kelompok  Umur  tahun  Penduduk  Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan Tabel 3. Luas Panen,  Rata-Rata  Produksi  dan  Produksi Tanaman  Padi  Per  Kecamatan  di  Kabupaten Wonogiri Tahun 2014. Dari ketiga data tersebut, menunjukkan  bahwa  besarnya  jumlah  usia produktif  dari  usia  15  tahun  –  64  tahun  di Kabupaten  Wonogiri,  dari  tahun  2013  –  tahun 2017,  tetapi  mengalami  penurunan  jumlah penduduk  tidak  produktif  usia  0-14  tahun  dan usia  produktif  15  tahun  -  59  tahun  tetapi meningkat  untuk  jumlah  penduduk  lansia  (>  60 tahun).  Demikian  pula  total  produksi  padi,  baik padi  sawah  maupun  padi  gogo,  menunjukkan penurunan  jumlah  dari  3.260.550  Kw.,  tahun 2013  ke  3.319.900  Kw.,  tahun  2014  (perhatikan Tabel  3.  Luas  Panen,  Rata-Rata  Produksi  dan Produksi  Tanaman  Padi  Per  Kecamatan  di Kabupaten  Wonogiri  Tahun  2014)  walaupun
luas panen meningkat. 8 Hal tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan
penyebabnya,  baik  karena  bencana  atau  gagal panen,  atau  keterbatasan  alat  pemroses  hasil panen padi, dan ada kecenderungan kemungkinan  menurunnya  jumlah  tenaga  kerja produktif  yang  mengelola  sawah,  berubahnya preferensi  jumlah  tenaga  kerja  usia  produktif terhadap  pilihan  pekerjaan  lain  selain  pertanian, karena,  terutama  tumbuhnya  industri  sekitar wilayah perdesaan atau sub-urban yang menarik minat  tenaga  kerja  usia  produktif  tersebut,  atau faktor lainnya.
Data  BPS  Kabupaten  Wonogiri  (2018) menunjukkan bahwa total jumlah penduduk usia tidak  produktif  0  tahun  -14  tahun  dan  usia produktif  15  tahun-  59  tahun  pada  tahun  2013, masing-masing  sebesar  199.726  jiwa  dan 572.157  jiwa  lebih  besar  dibandingkan  tahun 2017, masing-masing sebesar 190.919  jiwa dan 570.579  jiwa.  Data  tersebut  menunjukkan adanya  penurunan  jumlah  penduduk  usia  non produktif  dan  usia  produktif  dalam  rentang waktu  tersebut,  dan  ada  penurunan  jumlah generasi  usia  non  produktif.  Padahal  penduduk usia  non  produktif  diprediksi  di  masa  ke
8 Data BPS Kabupaten Wonogiri (2018), mencatat tahun 2014, luas panen padi sawah sebesar 57.131 Ha dan tahun 2013 luas panen padi sawah sebesar 56.144 Ha
depannya  akan  naik  posisi  ke  kategori  usia produktif.  Masalah  demografi  lainnya  adalah semakin  meningkatnya  jumlah  lansia,  sehingga rasio  ketergantungan  lansia  terhadap  usia produktif diproyeksikan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, strategi revolusi hijau dapat  dipertimbangkan  sebagai  salah  satu alternatif  untuk  pembangunan  perdesaan  yang berkelanjutan dan humanis.

## B. Wacana dan Signifikansi Strategi
Pembangunan Desa Revolusi Hijau Kabupaten Wonogiri dan Perdesaan di

## Indonesia
Secara  umum,  pembangunan  perdesaan muncul  untuk  memberikan  solusi  paripurna  dari masalah-masalah, semisal tingginya angka kemiskinan,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan yang  dapat  diakses  dengan  persyaratan  yang sesuai, terbatasnya sarana dan prasarana layanan publik, meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran di lingkungan perdesaan pada penduduk usia produktif. Demikian pula di Kabupaten  Wonogiri,  sehingga  Pemerintah Kabupaten  (PemKab)  Wonogiri  sejak  tahun 2016  telah  melakukan  berbagai  solusi  masalah- masalah  masyarakat  perdesaan  di  wilayahnya. Visi  Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  adalah Membangun  Wonogiri  SUKSES,  Beriman,
Berbudaya,  Berkeadilan,  Berdaya  Saing  dan Demokratis. 9 Visi  tersebut  dijabarkan  ke  dalam misi  Kabupaten  Wonogiri.  Dari  misi  Kabupaten Wonogiri  tersebut  dijabarkan  ke  dalam  agenda program  kerja  unggulan  yang  terdiri  dari  10 agenda. 10 Beberapa  langkah  PemKab  Wonogiri yang sudah dilakukan (diunduh dari http://dishub.wonogirikab.go.id/berita/detail/satu -tahun-pemerintahan-bupati-wonogiri-joko- sutopo,  Kamis  28  Februari  2019  pukul  12.31 WIB), antara lain:
1. Pembangunan  bidang  infrastruktur khususnya  peningkatan  jalan  dan jembatan  rusak  dan  memprihatinkan sepanjang 323,694 km di tahun 2016, dari  1.038  km  ruas  jalan  kabupaten
9 Dikutip  dari  laman  http://wonogirikab.go.id  ,  visi  tersebut diuraikan  sebagai  berikut:  S   dari  Stabilitas  iklim  yang  kondusif di  pemerintahan  dan  di  masyarakat;  U  dari  Undang-undang artinya komitmen melaksanakan peraturan Per-Undang- undangan; K  dari  Koordinasi,  artinya  jalinan  koordinasi  kepada perangkat  daerah  dan  masyarakat; S   dari  Sasaran,  artinya perencanaan  harus  jelas  dan  tepat  sasaran;  E  dari  Evaluasi; artinya  evaluasi  setiap  kegiatan  dan  program  untuk  peningkatan kualitas - kuantitas program; S dari Semangat Juang membangun Wonogiri  dan  lainnya (diunduh  dari http://wonogirikab.go.id /web/kontent/9/visi_misi pada  Kamis  28  Februari  2019  pukul 23.26 WIB 10 Agenda  Program  Kerja  Unggulan  Pemerintah  Kabupaten Wonogiri, antara lain: percepatan pembangunan sarana mobilitas ekonomi  masyarakat,  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  serta perbaikan  fasilitas  umum;  subsidi  dan  bantuan  sarana  produksi pertanian  bagi  petani/  kelompok  tani  serta  membangun  infra struktur  pertanian  untuk  menyokong  hasil  produksi  pertanian, dan  lainnya.  (diunduh  dari http://wonogirikab.go.id/web/ kontent/9/visi_misi pada  Kamis  28  Februari  2019  pukul  23.54 WIB)

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
yang menjadi tanggung jawab PemKab Wonogiri
2. pembangunan infrastruktur sosial
ekonomi  dalam  rangka  penguatan ekonomi kerakyatan, contohnya
revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri 3. pemberian beasiswa bagi 166
mahasiswa  berprestasi  dari  keluarga kurang mampu dan dilanjutkan penerapan  pendidikan  dasar  gratis yang  akan  diwujudkan  mulai  tahun anggaran  2018  serta  pemberian  dana insentif bagi Guru,  dan lain-lain.
Demikian  beberapa  contoh  upaya  PemKab Wonogiri  dalam  melaksanakan  pembangunan perdesaan  di  wilayahnya.  Namun,  hal  tersebut masih  belum  menjawab  secara  optimal  untuk strategi  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi implikasi negatif dari  bonus  demografi,  terutama  antisipasi  dan penanganan masalah belum stabilnya ketersediaan  populasi  usia  produktif  di  bidang pekerjaan  pertanian  dan    belum  optimalnya kesiapan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Kondisi tersebut ditambah adanya masalah belum kuatnya kapabilitas tenaga kerja produktif (terutama  pada  sektor  pertanian).    Hal  ini  dapat
dilihat  dari  segi  pendidikan  terakhir  yang ditamatkan,  data  BPS  Kabupaten  Wonogiri (2018)  dari  tahun  2013  –  tahun  2014 menunjukkan  belum  banyaknya  penduduk  yang menamatkan  pendidikan  di  SMP/  Sederajat, SMA/sederajat,  apalagi  level  perguruan  tinggi. Pada  tahun  2013  dan  tahun  2014  persentase jumlah  penduduk  yang  menamatkan  pendidikan SD/sederajat  adalah terbesar  dibandingkan kategori  tamatan  pendidikan  lainnya.  Persentase tamatan  SD/sederajat  di  Kabupaten  Wonogiri tahun 2013 adalah 35,22% dan tahun 2014 yakni 34,1%.  Kondisi  ini  memunculkan  potensi masalah  kuantitas  dan  belum  optimalnya kapabilitas  sumber  daya  manusia  usia  produktif dalam pembangunan perdesaan termasuk kesulitan  pengelolaan  pertanian  yang  masih menjadi  mata  pencaharian  utama  di  Kabupaten Wonogiri  sejak  saat  ini  sampai  ke  depannya. Dalam pengelolaan pertanian di era industry 4.0, kapabilitas  sumber  daya  manusia  menjadi kebutuhan  untuk  berjalannya  pembangunan perdesaan  berkelanjutan  yang  tangguh  dan berdayasaing  dalam  perubahan  lingkungan  yang dinamis. 11 Tantangan  tersebut  akan  dihadapi oleh  Kabupaten  Wonogiri  dan  kemungkinan
11 Dalam paradigma dynamic governance yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007:13), able people sebagai individu yang berkemampuan dan agile processes sebagai proses mumpuni dalam sistem yang berjalan.
wilayah perdesaan lainnya di  Indonesia, terlebih kondisi  sumber  daya  manusia  usia  produktif yang  terkendala  belum  banyaknya  jumlah tamatan tingkat perguruan tinggi yang cenderung melek teknologi dan melek literasi.
Karakteristik dan potensi di atas menjadi dasar  rujukan  pilihan  strategi  pembangunan perdesaan  di  Kabupaten  Wonogiri  dan  wilayah perdesaan  lainnya  di    Indonesia.  Griffin (1999:25)  menyatakan  strategi  pembangunan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 kriteria:
1. ...The strategies refer to development  in  the  round,  to overall  development,  and  not  just to one aspect of development or to one sector... 2. ...The  strategies  can  readily  be formulated  in  a  way  that  makes them  amenable  to  empirical testing,  to  measurement  and quantification  of  at  least  some  of the central variables... 3. ...  The  strategies  correspond closely to formulations familiar to
and often employed by policymakers  in  both  the  Third World and the OECD countries...”
Dari  ketiga  kriteria  tersebut,  maka  muncul  6 strategi  pembangunan  ekonomi,  yang  dapat digunakan untuk strategi pembangunan perdesaan.  Griffin  (1999:26-31)  mengemukakan ada  6  strategi  pembangunan  desa  yaitu:  (1) strategi  moneter  ( monetarist  strategies  of development) ,  (2)  strategi  pembangunan berwawasan  luar  atau  ekonomi  terbuka  ( open economy strategies  of  development), (3)  strategi pembangunan  industrialisasi  ( industrialization strategies of development ), (4) strategi pembangunan revolusi hijau (the green revolution  strategy),  (5) strategi  pembangunan redistributif ( redistributive strategies of development )  dan  (6)  strategi  pembangunan sosialis ( socialist strategies of development ).
Dari  penjabaran  Griffin  (1999)  maka strategi pembangunan perdesaan yang cenderung mengatasi  karakteristik  kondisi  dan  masalah- masalah,  serta  menghargai  potensi  kekayaan alam  Kabupaten  Wonogiri  khususnya  dan kawasan  perdesaan  di  Indonesia  pada  umumnya adalah  strategi  pembangunan  revolusi  hijau (the green revolution strategy) .
Adanya  peningkatan  angka  gini  ratio  di Kabupaten Wonogiri, merupakan sinyal peringatan bagi pemerintah Kabupaten
Wonogiri,  mencari  solusi  untuk  meminimalisasi ketimpangan  pemerataan  pendapatan.  Oleh sebab itu Kabupaten Wonogiri perlu

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
mempertimbangkan strategi revolusi hijau secara komprehensif.
Strategi  pembangunan  revolusi  hijau menekankan  pada  strategi  pertumbuhan  sektor pertanian.  Tujuan  dari  strategi  revolusi  hijau Griffin  (1999:30),  antara  lain:  (1)  untuk meningkatkan ketahanan pangan dan hasil usaha pertanian.    Tersedianya  pasokan  pangan  yang melimpah  akan  menurunkan  harga  relatif makanan sehingga dapat  menurunkan biaya unit tenaga  kerja.  Rendahnya  biaya  unit  akan menaikkan  keuntungan  dalam  kegiatan  non- pertanian sehingga secara keseluruhan memungkinkan  adanya  penghematan  yang  lebih tinggi,  investasi  lebih  banyak  dan  tingkat pertumbuhan  yang  lebih  cepat.  Kabupaten Wonogiri  dengan  menurunnya  jumlah  usia produktif  yang  bekerja  pada  lapangan  kerja utama  pertanian,  perlu  mengantisipasi  stabilitas ketahanan pangan dan hasil usaha pertanian yang menyejahterakan  masyarakat  petani  secara berkesinambungan. (2) untuk membantu langsung  industri  yang  berlokasi  di  daerah pedesaan,  dengan  menyediakan  bahan  baku hasil-hasil  pertanian  dan  bahan  baku  dari  desa setempat dengan menstimulasi permintaan untuk bahan  baku  pertanian,  modal  dan  barang setengah  jadi  (pupuk,  pompa  irigasi,  bahan konstruksi)  dan  dengan  menciptakan  pasar  yang
lebih  besar  untuk  barang-barang  konsumsi sederhana  yang  dapat  dikonsumsi  di  perdesaan. Kabupaten  Wonogiri  memiliki  potensi  hasil pertanian,  perkebunan,  pariwisata,  kehutanan juga tambang. Hal ini dapat dihubungkan dengan investor,  melalui event  expo potensi  Kabupaten Wonogiri.  Hal  ini  juga  harus  ditunjang  dengan pemberian  berbagai  insentif  dan  iklim  kondusif bagi  para  investor,  salah  satunya  dengan kemudahan  dan  transparansi  layanan  perijinan dan  penanaman  modal  di  wilayah  Kabupaten Wonogiri.
Revolusi hijau sebagai strategi
pembangunan perdesaan, dapat memiliki beberapa  arti  penting. Pertama, menekankan pembangunan pertanian yang menghargai kelestarian  lingkungan  hidup  dengan  tetap menggunakan teknologi terbaru ramah lingkungan.  Untuk  itu  perlu  kerjasama  dengan pihak akademik (perguruan tinggi) yang kompeten  dengan  teknologi  pertanian  dan pemasaran produk pertanian. bahkan saat ini dan yang  akan  datang,  adanya  revolusi  industri  4.0 mendorong  revolusi  hijau,  dimana  revolusi industri  4.0    mengubah  konsep  industri  global, yang  pada  awalnya  fokus  pada  sumber  daya alam,  beralih  pada  inovasi,  pemberdayaan  ilmu pengetahuan,  juga  kerjasama.  (diunduh  dari http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/asean-
jepang-korea-dan-china-sepakat-perkuat- kampanye-green-jobs  Minggu  19  Mei  2019 pukul 01.30 WIB).
Kedua, revolusi hijau mengurangi kerugian pendapatan nasional termasuk pendapatan  daerah  akibat  mengatasi  kerusakan lingkungan,  baik  pada  sektor  pertanian  dan lainnya.  Berdasarkan  analisis  Bank  Dunia  tahun 2009  diprediksi  Indonesia  merugi  hingga  10% dari  PDB-nya  per  tahun  akibat  kerusakan lingkungannya. Contohnya, kasus konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian telah menyebabkan  lebih  banyak  kebakaran,  polusi udara  dan  kerugian  ekonomi  yang  parah  tahun 2014,  dimana  hanya  dalam  3    bulan  telah merugikan  kurang  lebih  US$  1  miliar  untuk mengatasinya. (dari http://www.worldbank org/in/news/  speech/2015/06/09/the-  case-for- inclusive-green-growth  diunduh  hari  Minggu  19 Mei 2019 pukul 02.30 WIB).
Ketiga, revolusi hijau dalam pembangunan pedesaan dapat mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  pertumbuhan hijau.  Lingkungan  luar  Indonesia  sudah  mulai harus  memperhatikan  revolusi  hijau  kembali dalam  pembangunan  segala  sektor.  Banyak cerita  sukses  revolusi  hijau,  antara  lain:  negara- negara  Asia  Timur  termasuk  Tiongkok,  lalu Vietnam,  Kamboja  dan  lainnya  yang  sudah memelopori  strategi  revolusi  hijau  dalam
kebijakan  pembangunannya,  terutama  sektor ekonominya.  Negara-negara  berkembang  fokus pada  investasi  sektor  teknologi  bersih (clean technology) yang  meningkat  19%  pertahun  dari tahun  2011-2012.  Dampak  dari  revolusi  hijau menyelamatkan  bisnis  teknologi  bersih      90% peningkatan pendapatan bahkan saat pertumbuhan ekonomi global menyusut. (disarikan dari http://www.worldbank org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for- inclusive-green-growth  diunduh  hari  Minggu  19 Mei  2019  pukul  02.09  WIB.  Tiongkok  yang sebelumnya mencapai pertumbuhan pesat ekonominya  sampai  2  digit,  tetapi    merugi  9% product  domestic  brutto (PDB)-nya    akibat kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, Tiongkok mulai  menerapkan  kebijakan  dan  strategi revolusi  hijau,  dengan  mengutamakan  pada inovasi dan produksi yang bernilai tinggi.
Pembangunan perdesaan yang menerapkan  revolusi  hijau  dapat  berdampak pada  keluaran  sistem  ekonomi  desa  (termasuk sistem  pengelolaan  dana  desa)  untuk  beberapa kepentingan masyarakat desa. Pertama, investasi infrastruktur hijau, semisal pembangunan pembangkit  listrik  tenaga  air  (sungai),    surya, biogas kotoran hewan (sapi) dan lainnya. Kedua, peningkatan produksi hasil pertanian atau sektor lainnya  di  pedesaan  termasuk  pariwisata  yang bernilai tambah dan berdaya saing.

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
Pembangunan  hijau (green  development) yang booming saat  ini terlebih didorong oleh  revolusi industri 4.0, menawarkan peluang bagi perdesaan  untuk  menjual  produk-produk  hasil pengolahan  budi  daya  sumber  daya  alam  yang belum tercemar kerusakan atau polusi lingkungan dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan,  semisal  produk  pangan  dan  olahan hewan  organik,  eko  pariwisata (eco-tourism, semisal  agrowisatapolitan)  dan  sebagainya, sehingga  bernilai  tambah  dan  berdaya  saing tinggi.
Untuk  konteks  Kabupaten  Wonogiri,  ide agrowisatapolitan  di  dataran  tinggi  Kabupaten Wonogiri  juga  dapat  dikembangkan  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Agrowisatapolitan merupakan aglomerasi kegiatan-kegiatan bernilai  tambah ( added  value ) yang berbasis pertanian, yang dapat dikembangkan  sesuai  potensi  wilayah  dengan hierarki pelayanannnya lebih tinggi dari pedesaan  karena  adanya urban  function  center sehingga  dapat  menanggulangi  dampak  negatif pembangunan di desa, serta dapat merefleksikan keterkaitan antarwilayah secara generatif.
Adapun  untuk  wilayah  perdesaan  secara umum,  dalam  konteks  strategi  revolusi  hijau, panen  pertanian  dan  sektor  lainnya,  dapat dikelola  menjadi  barang  pangan  atau  hasil
lainnya  yang  siap  jual  bernilai  tambah  dan berdaya saing. Terobosan ini melalui pengemasan  dan  pemasaran  yang  memakai paduan  teknologi  siber  dan  optik,  sebagaimana ciri  teknologi  informasi  era  revolusi  4.0, mengingat  revolusi  industry  4.0  mendunkung implementasi  revolusi  hijau.  Oleh  sebab  itu, pemerintah daerah termasuk desa perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak. Kolaborasi  tersebut  dapat  melalui  pendekatan triple  helix (  akademik  -  industri  –  pemerintah) atau penta  helix (masyarakat-  media  –  indutri- universitas –  pemerintah)  dalam  rangka pembangunan  sosial  dan  ekonomi  kawasan perdesaan.
Implikasi strategi revolusi  hijau bagi pembangunan desa, dengan pengelolaan dana desa yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan dan tetap menjaga kelestarian hidup sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Dampaknya,  dapat mengurangi disparitas antarwilayah perdesaan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran usia produktif dan atau pengangguran tak kentara usia produktif, memberdayakan lansia untuk produktif sehingga mengurangi rasio ketergantungan, dan sebagainya.

## Kesimpulan
Kabupaten Wonogiri dan kawasan perdesaan lainnya di Indonesia memiliki potensi sumber  daya  alam  yang  beragam,  sehingga faktor endogen dan eksogen pembangunan desa, masih  belum  terdeteksi  secara  komprehensif. Implikasi  kontraproduktif  bonus  demografi  dan belum  siapnya  kapabilitas  sebagian  besar penduduk  usia  produktif  memasuki  revolusi industri 4.0 menjadi kendala pembangunan desa, baik  yang  di  Kabupaten  Wonogiri  dan  kawasan perdesaan  lainnya  di  Indonesia.  Secara  umum, s trategi  revolusi  hijau  dapat  dipertimbangkan  serius dalam  pembangunan  perdesaan  secara  berkelanjutan di  Indonesia,  terlebih  pada  perdesaan  yang terdampak kontraproduktif bonus demografi, termasuk Kabupaten Wonogiri .

## Rekomendasi Kebijakan
Bagi  Pemerintah  RI  (Pusat  dan  Daerah), khususnya
PemKab Wonogiri perlu
mempertimbangkan  strategi  revolusi  hijau  yang (Griffin, 1999), sebagai strategi radikal pembangunan sosial ekonomi desa berkelanjutan dalam  sistem  yang  baik  ( formidable  system) .
Sebagai  catatan  penutup,  perlu  dipahami  oleh semua  pemangku  kepentingan,  akan  pemikiran McKinley  dalam  Boyce  et.al  (2006:13)  yang menyatakan  strategi  apapun  yang  ditempuh, keberhasilan suatu strategi pembangunan haruslah  ditunjang  kebijakan  nasional,  sistem administrasi dan kelembagaan menyeluruh.

## Daftar Pustaka
BKKBN. 2019. Bonus Demografi meningkatkan Kualitas  Penduduk  melalui  Keluarga  pada https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus- demografi-meningkatkan-kualitas- penduduk-melalui-keluarga  diunduh  pada 28 Februari 2019 pukul 10.52 WIB
BPS.  2018.  Indeks  Pembangunan  Manusia  pada laman
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks- pembangunan-manusia.html diunduh Kamis 28 Februari 2019 BPS. 2018. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Desember 2018 Edisi 103. Jakarta: BPS.
BPS Kabupaten Wonogiri, 2018 pada https://wonogirikab.bps.go.id diunduh Senin 25 Februari 2019 pukul 08.34 WIB Dishub Kabupaten Wonogiri. 2017. “Satu Tahun Pemerintahan Bupati Wonogiri Joko Sutopo”, diunduh dari http://dishub.wonogirikab.go.id/berita/deta il/satu-tahun-pemerintahan-bupati- wonogiri-joko-sutopo, Kamis 28 Februari 2019 pukul 12.31 WIB
Griffin,  Keith.1999.  Alternative  Strategy  for Economic  Development  (2nd  Ed.).  New York:  MacMillan  Press  Ltd  (in  associated with OECD Development Centre)
Indrawati, Sri Mulyani.2015. “The Case of Inclusive Green Growth”. Indonesia Green Infrastructure Summit 9th Juni 2015 pada http://www.worldbank.org/ in/news/speech 2015/06/09/the-case-for-inclusive-green- growth diunduh hari Minggu 19 Mei 2019 pukul 02.09 WIB Kabupaten Wonogiri. 2019. “Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri “ pada http://wonogirikab.go.id/web/kontent/9/vis i_misi diunduh hari Kamis 28 Februari 2019 pukul 23.26 WIB

## Strategi Pembangunan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)
Kemenkeu RI. 2017. Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. (pdf.) Jakarta: Kemenkeu RI. Kemenperin RI.2019. Industri 4.0 Solusi peningkatan Daya Saing Indonesia pada http://www.kemenperin.go.id/ artikel/17432/Industri -4.0-Solusi- Peningkatan-Daya-Saing-Indonesia,
Kamis, 28 Februari 2019 pukul 17.14 WIB).
Kemendes  PDTT  RI.  2018.    Artikel  “Sinergitas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”,  Sabtu  03  Nopember  2018, pada https://www. kemendesa.go.id view/detil/2704/ -percepatan- pembangunan-daerah-tertinggal diunduh pada  Sabtu  18  Mei  2019  pukul  10.45
WIB
McKinley,  Terry.  2006.  Economic  Policies  and Reduction  of  Poverty  in  Asia  and  in Pacific:  Alternatives  to  Neoliberalism,
Human Development in the Era
Globalization:  Essays    in  the  honor  of
Kieth  B. Griffin,  James Boyce, et.al  (Ed.). UK: Edward Elgar Publishing Limited Mustopadidjaja, AR. 1996. Strategi Pembangunan Desa dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan pada http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/f ile?file=digital/20012-[_Konten_]-
Konten%202628.pdf,  disampaikan  dalam Acara  Wisuda  Sarjana  S1  Universitas Pawyatan Daha Kediri, 27 Juli, 1996 Neo,  Boon  Siong,  Chen,  Geraldine.  2007.
Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities  and  Change  in  Singapore.
Sinagpore:  World  Scientific  Publishing Co, Pte.Ltd.
NN.  2009.  Artikel  “Pemprov  Perlu  Terapkan Reformasi Birokrasi” Kamis 25 Junipada https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-1153740/pemprov-perlu- terapkan-reformasi-birokrasi diunduh pada  Sabtu  18  Mei  2019  pukul  10.32

## WIB

## Biodata  Penulis
Florentina  Ratih  Wulandari,  dosen  pada  FHISIP UT,  lahir  di  Jakarta  9  Juni  1971,  lulus  S1 Ilmu Administrasi  Negara,  Universitas  Indonesia, Indonesia pada  tahun  1996.  Pada  tahun  2008 lulus  dan  meraih  gelar  Magister Administrasi Publik  dari  Universitas  Indonesia,  Depok Indonesia. Saat  ini  sedang  menyelesaikan  tugas akhir  Program  Doktor  (S3)  pada  PDIA  Minat Administrasi  Publik  FIA  Universitas  Brawijaya, Malang.  Riset    dan  karya  ilmiah  lebih  banyak pada  bidang  organisasi,  administrasi  dan kebijakan publik.
Prof. Dr. H. Chanif Nurcholis, M.Si, dosen pada FHISIP  UT,    lahir  1  Februari  1959  di  Demak, Jawa  Tengah.  Lulus  S1  FISIP  Universitas Terbuka  Program  Studi  Administrasi  Negara tahun  1990,  lulus  program magister  (S2)   Ilmu Administrasi  Universitas  Indonesia  tahun  2000 dan lulus program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2010. Terlibat banyak  dalam  penelitian  tingkat  nasional  dan telah banyak menghasilkan karya ilmiah  terkait administrasi pemerintahan desa.