Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN
Henny Juliani Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hennyjuliani.fhundip@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai  negeri  bukan  bendahara  atau  pejabat  lain  yang  karena  perbuatannya  menimbulkan  kerugian negara/daerah.  Metoda  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa terhadap  pegawai  negeri  bukan bendahara atau pejabat lain dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.  Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah  ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian  negara/daerah  dapat  dikenai  sanksi  administratif  dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

## Kata Kunci: Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau  Pejabat  Lain; Tuntutan  Ganti Kerugian Negara/Daerah

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945    Pasal  4  ayat  (1) memberikan  kewenangan  kepada  Presiden  dalam menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menyejahterakan rakyat.  Amanah  Konstitusi  yang  diberikan  kepada Presiden  tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan
bahwa  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan pemerintahan.
Kekuasaan  atas  pengelolaan  keuangan negara  yang  dipegang oleh  Presiden  tersebut meliputi  kewenangan  yang  bersifat  umum  dan kewenangan  yang  bersifat  khusus.  Kewenangan yang  bersifat  umum  meliputi  penetapan  arah, kebijakan  umum,  strategi  dan  prioritas  dalam pengelolaan  APBN,  antara  lain  penetapan
pedoman  penyusunan  rencana  kerja  kementerian negara/lembaga,  penetapan  gaji  dan  tunjangan, serta  pedoman  pengelolaan  penerimaan  negara. Kewenangan  yang  bersifat  khusus  meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan  APBN,  antara  lain  keputusan  sidang kabinet  di  bidang  pengelolaan  APBN,  keputusan rincian  APBN,  keputusan  dana  perimbangan,  dan penghapusan aset dan piutang negara.
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara menyatakan  bahwa untuk  membantu  Presiden dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  tersebut, sebagian  dari  kekuasaan  tersebut  dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara  yang  dipisahkan,  serta  kepada Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga  yang  dipimpinnya. Menteri Keuangan  sebagai  pembantu  Presiden  dalam bidang  keuangan  pada  hakikatnya  adalah Chief Financial  Officer (CFO)  Pemerintah  Republik Indonesia,  sementara  setiap  menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO)  untuk  suatu  bidang  tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten  agar  terdapat  kejelasan  dalam pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab, terlaksananya  mekanisme checks  and  balances serta  untuk  mendorong  upaya  peningkatan
profesionalisme  dalam  penyelenggaraan  tugas pemerintahan.
Sesuai  dengan  asas  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara  sebagian kekuasaan  Presiden  tersebut  diserahkan  kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu maka kekuasaan atas  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dimiliki Presiden  juga  dikelola  oleh  pihak-pihak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Pengelolaan  keuangan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan,  sehingga Pasal  35  ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  menyatakan  bahwa:  “Setiap pejabat  negara  dan  pegawai  negeri  bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya  baik  langsung  atau  tidak  langsung yang  merugikan  keuangan  negara  diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”
Berkaitan  dengan hal  tersebut, maka dilakukan  penelitian  dengan  judul: “Penyelesaian Tuntutan  Ganti  Kerugian  Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.”
Hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah  tentang  tata  cara  tuntutan  ganti  kerugian keuangan Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan  bendahara  atau  pejabat  lain menurut peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum, yang mengkaji dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah  yang  akan  diteliti  tersebut  berhubungan erat  dengan law  in  books.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dari  data  sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder di bidang  hukum  (dipandang  dari  sudut  kekuatan mengikatnya),  dapat  dibedakan  menjadi  bahan- bahan  hukum  primer,  bahan-bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 1 . Oleh karena itu  maka  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  analitis, yang selanjutnya bahan- bahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif.
3. Kerangka Teori
a. Konsep Negara Kesejahteraan
Indonesia  menganut  konsep  negara  hukum baru yang lebih dinamis yakni yang dikenal dengan istilah welfare  state (negara  kesejahteraan)  atau negara  hukum  materiil. Di  dalam welfare  state pemerintah  itu  diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan  kesejahteraan  umum. 2 Berkaitan dengan  konsep  negara  kesejahteraan  yang merupakan  revisi  dari  konsep  negara  pasif, Asshiddiqie  sebagaimana  dikutip  oleh  W  Riawan
1 Ronny  Hanityo  Soemitro,  1994, Metodologi  Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta,  Ghalia lndonesia, hlm 11- 12
2 SF  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, hlm 45
Tjandra menguraikan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan  ini,  negara  dituntut  untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah- masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  rakyat banyak. 3
Soekanto  dalam  W.  Riawan  Tjandra menyatakan  apabila  semula  negara  hanya dipandang  sebagai instrument  of  power,  maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap negara sebagai agency of service, maka timbullah konsep welfare state yang terutama memandang manusia tidak  hanya  sebagai  individu,  akan  tetapi  juga sebagai  anggota  atau  warga  dari  kolektiva  dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat  kepentingan  kolektiva  akan  tetapi  juga  untuk tujuan diri sendiri. 4
Dalam konsep negara kesejahteraan, negara berperan aktif mencampuri segala aspek kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  dan  tidak  terbatas hanya  pada perlindungan terhadap  jiwa dan  harta bendanya  saja. Oleh  karena  itu  negara membutuhkan  sumber-sumber  pendapatan  yang dapat  digunakan  bagi  pengeluaran/belanja  negara dalam  rangka  melaksanakan  peran  aktif  negara terhadap rakyatnya.
3 W  Riawan  Tjandra,  2008, Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm 9.
4 Ibid, hlm 11-12

## b. Pertanggungjawaban  Pejabat  dalam Pelaksanaan Fungsi Jabatan
Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.  Tanggung  jawab  jabatan  berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Tanggung  jawab  pribadi  berkenaan  dengan maladministrasi  dalam  penggunaan  wewenang maupun public  service.  Pembedaan  antara tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  jawab pribadi  atas  tindak  pemerintahan  membawa konsekuensi  yang  berkaitan  dengan  tanggung jawab  pidana,  tanggung  gugat  perdata  dan tanggung  gugat  tata  usaha  negara  (TUN). Tanggung  jawab  pidana  adalah  tanggung  jawab pribadi. 5 .
Mencermati  delik  pidana  penyalahgunaan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada karena  jabatan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara,  Hernold  Ferry  Makawimbang  menyatakan bahwa kata kunci yang harus dijawab adalah “apa kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana  yang  ada  karena  jabatan  itu”,  sehingga dapat  disalahgunakan  dan  dapat  merugikan keuangan  negara.  Jika  dilihat  dari  kata-kata tersebut mempunyai pengertian “kewenangan yang
diperoleh  karena  jabatan”  dan  jabatan  tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara. 6
Menurut  Dian  Puji  N.  Simatupang,  luasnya cakupan keuangan negara dalam Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  dan  Penjelasan Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 menyebabkan  meluasnya  cakupan  kerugian negara,  baik  kerugian negara  sebagai  badan hukum  publik  maupun  negara  sebagai  badan hukum  privat.  Dalam  hal  ini  kerugian  negara diformulasikan  sebagai  kekurangan  uang,  surat berharga,  dan  barang  tanpa  melihat  asal  usul terjadinya kerugian negara tersebut. 7
Kerugian  negara  sebagai  kekurangan uang, barang,  dan  surat  berharga  yang  pasti  dan  nyata sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  atau kelalaian  menurut  Pasal  1  angka  22  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  hakikatnya  mempunyai hakikat (wadelijk) sebagai berikut: 8
1) Kerugian  hanya  merupakan  kekurangan  atas uang, barang, dan surat berharga;
2) Pasti,  maksudnya  uang,  barang  dan  surat berharga  yang  berkurang  telah  dipastikan jumlahnya  melalui  pemeriksaan  laporan keuangan;
6 Hernold Ferry Makawimbang, 2014, Kerugian Keuangan Negara, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 38.
7 Dian  Puji  N.  Simatupang,  2011, Paradoks  Rasionalitas Perluasan  Ruang  Lingkup  Keuangan  Negara  dan Implikasinya  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, hlm. 328
8 ibid, hlm. 330-331
3) Nyata,  maksudnya  uang,  barang,  dan  surat berharga  yang  berkurang  tersebut  nyata  telah menjadi hak dan/atau kewajiban negara;
4) Berkurangnya  disebabkan  karena  perbuatan melawan hukum (pidana/perdata) atau kelalaian (administrasi negara).
Menurut  Agus  Ngadino  dan  Iza  Rumesten RS,  dalam  prakteknya,  pengelola  pemerintahan baik  di  pusat  maupun  di  daerah  yang  melakukan tindakan  melawan  hukum  dan  mengakibatkan kerugian  negara/daerah  dapat  dikenakan penggantian  atas  kerugian  negara  dimaksud. Dalam  bidang  pemerintahan  pihak  yang  dapat menjadi subyek penggantian kerugian negara/daerah  adalah  pihak  yang  mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara  meliputi  Presiden,  menteri  keuangan, menteri/pimpinan  lembaga,  kepala  daerah, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat  lain  yang  mendapat  kewenangan  dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Berdasarkan  kewenangan yang  diberikan  menurut ketentuan  hukum  administrasi, dimana    menurut hukum  administrasi  dikenal  tiga  cara  memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Terminologi  Keuangan  Negara  dan Kerugian  Keuangan  Negara  menurut Peraturan Perundang-undangan

## a. Terminologi Keuangan Negara
Terminologi  keuangan  negara  menurut Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dapat  dilihat  dalam  rumusan Pasal  1  angka  1,  bahwa  yang  dimaksud  dengan keuangan  negara  adalah “semua  hak  dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
Selanjutnya  menurut  Pasal  2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:
Keuangan  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
a. hak  negara  untuk  memungut  pajak, mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
b.  kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
Terminologi  keuangan  negara  menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diatur dalam  Penjelasan  Umum  Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa keuangan negara  yang  dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak dan kewajiban yang timbul karena:
a) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,
dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,
dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Rumusan  tersebut  secara  substansial  pada hakikatnya sama dengan rumusan Pasal 1 angka 1 dan  Pasal  2  serta  Penjelasan  Umum  angka  3 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
b. Terminologi Kerugian Keuangan Negara
Pasal  35  Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2003  mengintepretasikan  atau  menganalogikan
“kerugian  keuangan  negara”  sama  dengan “kerugian negara”, sebagaimana berikut ini:
(1) Setiap  pejabat  negara  dan  pegawai  negeri bukan  bendahara  yang  melanggar  hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau  tidak  langsung  yang  merugikan keuangan  negara  diwajibkan  mengganti kerugian dimaksud.
(2) Setiap  orang  yang  diberi  tugas  menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang  negara adalah  bendahara yang  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Setiap  bendahara  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  bertanggung  jawab  secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
(4) Ketentuan  mengenai  penyelesaian  kerugian negara  diatur  di  dalam  undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
Selanjutnya  terminologi  “kerugian  negara” yang  digunakan    berdasarkan  rumusan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah bahwa: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang, yang  nyata  dan  pasti jumlahnya  sebagai  akibat perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun
lalai.”  Dalam  Penjelasan  Umum  angka  6  tentang Penyelesaian Kerugian Negara, ditegaskan bahwa setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan oleh  tindakan  melawan hukum  atau  kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.
Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  mengatur tentang  Penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah sebagai berikut:
(1) Setiap  kerugian  negara/daerah  yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau  kelalaian  seseorang  harus  segera diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(2) Bendahara,  pegawai  negeri  bukan bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena perbuatannya  melanggar  hukum  atau melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya  secara  langsung  merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3) Setiap pimpinan
kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat  daerah  dapat  segera  melakukan tuntutan  ganti  rugi,  setelah  mengetahui bahwa
dalam kementerian negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat
daerah  yang  bersangkutan  terjadi  kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Selanjutnya  Pasal  63  dan  64  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal  63
(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap  pegawai  negeri  bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota.
(2) Tata  cara  tuntutan  ganti  kerugian negara/daerah  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
Pasal  64
(1) Bendahara,  pegawai  negeri  bukan bendahara,  dan  pejabat  lain  yang  telah ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian negara/daerah  dapat  dikenai  sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
Dalam Hukum Administrasi Negara, rumusan merugikan  keuangan  negara  diinterpretasikan sama dengan kerugian negara. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 1 angka 22, dan Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara. Ditegaskan  lagi  dalam Pasal  64 ayat  (2)  bahwa putusan  pidana  tidak  membebaskan  dari  tuntutan ganti rugi.

## 2. Tata  Cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian
Negara/Daerah  terhadap  Pegawai  Negeri

## Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  63 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka ditetapkan Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian Negara/Daerah terhadap  Pegawai  Negeri  Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  yang dimaksud dengan Tuntutan Ganti Kerugian menurut Pasal 1 angka 2 adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan  terhadap  pegawai  negeri  bukan bendahara  atau  pejabat  lain  dengan  tujuan  untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah. Selanjutnya menurut  angka 3, Pegawai  Negeri  Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang bekerja/diserahi  tugas  selain  tugas  bendahara. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Pejabat  Lain menurut  angka  4 adalah  pejabat  negara  dan pejabat  penyelenggara  pemerintahan  yang  tidak
berstatus  pejabat  negara,  tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Selanjutnya  menurut  angka 5,  yang  dimaksud dengan.  Pihak  Yang  Merugikan  adalah  Pegawai Negeri  Bukan  Bendahara  atau  Pejabat  Lain  yang berdasarkan  hasil  pemeriksaan  menimbulkan Kerugian  Negara/Daerah  Bagian  Kedua  Ruang Lingkup
Pasal  2 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  ini mengatur  tata  cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang ruang lingkupnya berada dalam penguasaan:
a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b. Pejabat Lain:
1) pejabat negara; dan
2) pejabat  penyelenggara  pemerintahan  yang tidak  berstatus  pejabat  negara,  tidak termasuk  bendahara  dan  Pegawai  Negeri Bukan Bendahara.
Dalam  Penjelasan  dinyatakan  bahwa  ruang lingkup  pelaksanaan  tuntutan  ganti  kerugian negara/daerah berlaku bagi semua pegawai negeri bukan  bendahara  atau pejabat  lain  yang  bertugas di  lingkungan  instansi  pemerintahan  Pusat/Daerah dan  Lembaga  Negara  termasuk juga  Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara/  anggota  TNI/anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  menjabat  sebagai  bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya kerugian
negara/daerah bukan kekurangan perbendaharaan ( di luar tugas dan fungsi sebagai bendahara).
Yang  dimaksud  dengan  pejabat  negara adalah  pejabat  negara  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 122.
Pejabat  penyelenggara  pemerintahan  yang tidak  berstatus  pejabat  negara  adalah  ketua  dan anggota DPRD  sebagai  pejabat  daerah  serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayaiAPBN/APBD.
Ayat (2) menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik  negara/daerah  yang  berada  dalam penguasaan  Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara atau  Pejabat  Lain  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Pasal  3 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  ini menyatakan bahwa: Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara  atau  Pejabat  Lain  wajib  melakukan tindakan pengamanan terhadap:
a. uang,  surat  berharga,  dan/atau  barang  milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya  dari  kemungkinan  terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau b. uang  dan/atau  barang  bukan  milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya  dari  kemungkinan  terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
Selanjutnya  ayat (2) menyatakan  bahwa Setiap  Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau Pejabat  Lain  yang  melanggar  hukum atau melalaikan  kewajibannya baik  langsung atau  tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
Pasal  4  Informasi  terjadinya  Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
a. hasil  pengawasan  yang  dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi  tertulis  dari  masyarakat secara bertanggung jawab;
f. perhitungan ex officio; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.
Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi  terhadap  informasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4.  Dalam  hal  berdasarkan hasil  verifikasi  ditemukan  indikasi  kerugian negara/daerah,  maka  akan  ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan ayat (3).
Dalam  hal  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara / Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia / Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia / Pejabat
Lain  tidak  melaksanakan kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal  5  ayat  (3),  dan/atau  Pasal  5  ayat  (4) dikenakan  sanksi  administratif  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 7, berdasarkan laporan hasil verifikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat  (3), Pejabat  Penyelesaian  Kerugian Negara/Daerah  (PPKN/D) harus  menyelesaikan Kerugian  Negara/Daerah  dengan  melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa PPKN/D sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  adalah sebagai berikut:
a. Menteri/Pimpinan  Lembaga,  dalam  hal kerugian  negara  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  Bukan  Bendahara  atau Pejabat  Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,  dalam  hal  kerugian  negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
c. Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dalam  hal kerugian  daerah  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  Bukan  Bendahara  atau Pejabat  Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
d. Presiden, dalam hal Kerugian
Negara/Daerah  dilakukan  oleh  Menteri Keuangan  selaku  Bendahara  Umum Negara/Pimpinan
Lembaga
Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
Selanjutnya  dalam  ayat (2) diatur Kewenangan  PPKN/D  untuk  menyelesaikan Kerugian  Negara/Daerah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Kepala  satuan  kerja  untuk  kerugian  negara yang  dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Bukan Bendahara  atau  Pejabat  Lain  di  lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
b. Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah  selaku  Bendahara  Umum  Daerah untuk  kerugian  daerah  yang  dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau Pejabat  Lain  di  lingkungan  Pemerintahan Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf c.
Pasal  9 menyatakan  bahwa  dalam  rangka penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah,  PPKN/D sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)  membentuk Tim  Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/TPKD).
Pasal  10 ayat (1) mengatur  bahwa TPKN/TPKD  melakukan  pemeriksaan  Kerugian Negara/Daerah  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja setelah dibentuk. (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah,  TPKN/TPKD  memiliki  tugas  dan wewenang:
a. menyusun  kronologis  terjadinya  Kerugian Negara/Daerah;
b. mengumpulkan  bukti  pendukung  terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
d. menginventarisasi  harta  kekayaan  milik Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau Pejabat  Lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian
Negara/Daerah; dan
e.  melaporkan  hasil  pemeriksaan  kepada pejabat yang membentuknya.
Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang Laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa:
a. kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan/atau barang  disebabkan  perbuatan  melanggar hukum  atau  lalai  Pegawai  Negeri  Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
b. kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan/atau barang  bukan  disebabkan  perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Selanjutnya  ayat (2) menyatakan  bahwa Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. pihak  yang  bertanggung  jawab  atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan b. jumlah Kerugian Negara/Daerah.
Pasal  15 ayat (1) menyatakan  bahwa PPKN/D  atau  pejabat  yang  diberi  kewenangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (2), ayat (3), dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (6), sebagai berikut:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
Pasal  16 ayat (1)selanjutnya menyatakan: Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  ayat  (1)  huruf  a,  PPKN/D  segera  menugaskan TPKN/TPKD  untuk  melakukan  penuntutan penggantian  Kerugian  Negara/Daerah  kepada Pihak Yang Merugikan.
Ayat (2) menyatakan: Dalam hal Pihak Yang Merugikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berada  dalam  pengampuan,  melarikan  diri,  atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/Daerah  beralih  kepada  Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
Ayat (3) selanjutnya  menegaskan  bahwa: Dalam  penuntutan  penggantian  Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan  kesanggupan  dan/atau  pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli  Waris  bahwa  kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti  Kerugian  Negara/Daerah  dimaksud dalam  bentukSurat  Keterangan  Tanggung  Jawab Mutlak (SKTJM).
Ayat (4) menyatakan  bahwa SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli  Waris  bahwa pernyataan  mereka tidak dapat ditarik kembali.
Selanjutnya  ayat (5) menyatakan  bahwa Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  d, disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.
Pasal  17 ayat (1) menyatakan  bahwa Penggantian Kerugian Negara/Daerah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
Ayat (2) selanjutnya  mengatur dalam  hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak
Yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh  Hak/Ahli Waris  wajib  mengganti  Kerugian  Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
Ayat (3) mengatur  dalam  hal  Kerugian Negara/Daerah  sebagai  akibat  kelalaian,  Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli  Waris  wajib  mengganti  Kerugian Negara/Daerah  dalam  waktu  paling  lama  24  (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
Pasal 18 menyatakan  bahwa Dalam  hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli  Waris  tidak  mengganti kerugian  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2),  ayat  (3),  atau ayat  (4),  Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli  Waris  dimaksud  dinyatakan wanprestasi.
Penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah melalui  Penerbitan  Surat  Keputusan  Pembebanan Penggantian  Kerugian  Sementara (SKP2KS) dilakukan  apabila  SKTJM  tidak  dapat  diperoleh (Pasal 19 ayat (1))
Pasal  20 menyatakan  bahwa Penggantian Kerugian  Negara/Daerah  berdasarkan  penerbitan
SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan  sita  jaminan,  yang  dilakukan  oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan  piutang  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal 21)
Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli  Waris  dapat  menerima  atau  mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
PPKN/D  membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian  Kerugian  Negara  (Majelis)  dalam penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan Pasal 23 apabila:
a. Sesuai rumusan Pasal 14 ayat (1);
b. Wanprestasi;
c. Penerimaan atau keberatan.
Pasal  25 menyatakan  bahwa Majelis mempunyai  tugas  memeriksa  dan  memberikan pertimbangan  kepada  PPKN/D  atas:  a. penyelesaian  atas  kekurangan  uang,  surat berharga,  dan/atau  barang  bukan  disebabkan perbuatan  melanggar  hukum  atau  lalai  Pegawai Negeri  Bukan  Bendahara  atau  Pejabat  Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b; b.  penggantian  Kerugian  Negara/Daerah  setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 18;  dan  c.  penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah yang  telah  diterbitkan  SKP2KS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
Menurut  Pasal  36, SKP2K yang  diterbitkan PPKN/D diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c. SKP2K disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli  Waris.  Ayat  (5) menyatakan  bahwa  PPKN/D  melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K. Selanjutnya  Pasal  37  menegaskan  bahwa SKP2K mempunyai hak mendahulu.
Dalam hal penagihan dan penyetoran, Pasal 40 ayat (1) mengatur  bahwa Penagihan  dalam rangka  penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
b. SKP2KS  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 19 ayat (2); atau
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
Pasal  41 menyatakan  bahwa berdasarkan surat  penagihan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh  Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.
Selanjutnya Pasal  42 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran  ganti  Kerugian  Negara/Daerah  ke  Kas Negara/Daerah  sesuai  dengan  jumlah  dan  jangka waktu  yang  tercantum  dalam  SKTJM,  SKP2KS, atau  SKP2K,  dinyatakan  telah  melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai negeri  bukan  bendahara  atau  pejabat  lain  dapat dikenai tuntutan  ganti  kerugian  negara/daerah apabila  tindakan/perbuatannya  dilakukan  secara melanggar  hukum  atau  karena  kelalaian  yang secara  langsung  menimbulkan  kerugian  keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk  memulihkan  kerugian  negara/daerah. Di ranah  Hukum  Administrasi  Negara hal  tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2016.
Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang  telah  ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian negara/daerah  dapat  dikenai  sanksi  administratif dan/atau  sanksi  pidana. Putusan  pidana  tidak menghapuskan dari tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ginting,  Jamin, “Pengertian  Merugikan  Keuangan Negara  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”, www.download.portalgaruda.org/article.php ? Diakses  tanggal  11  April  2016  pukul 21.45
Hadjon,  Philipus.  M.,  2011, Hukum  Administrasi dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
HR,  Ridwan,  2013, Hukum  Administrasi  Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Makawimbang,  Hernold  Ferry,  2014, Kerugian

## Keuangan  Negara,  Yogyakarta: Thafa
Media
Marbun,  SF  dan Moh.  Mahfud  MD,  1987, Pokok- pokok  Hukum  Administrasi  Negara,

## Yogyakarta: Liberty
Ngadino,  Agus  dan  Rumesten,  Iza  RS, “Pengelolaan  Keuangan  Negara  dalam Perspektif Hukum Administrasi,” eprints.unsri.ac.id/2277/1/agus_n_iza_ 05_2012.  Diakses  11  April  2016  pukul 21.20

## Saidi, Muhammad Djafar, 2011, Hukum Keuangan
Negara, Edisi  Revisi,  Jakarta: PT  Raja
Grafindo Persada.
Simatupang, Dian  Puji  N.,  2011, Paradoks
Rasionalitas  Perluasan  Ruang  Lingkup Keuangan  Negara  dan  Implikasinya terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah,
Jakarta: Badan Penerbit FHUI

## Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1994, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Yurimetri,  Jakarta:
Ghalia lndonesia.
Tjandra,  W  Riawan,  2008, Hukum  Administrasi
Negara,  Yogyakarta: Penerbit  Universtas
Atmajaya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah  terhadap  Pegawai  Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.