## EVALUASI PROGRAM BURSA KERJA KHUSUS (BKK) SMK DI KABUPATEN BEKASI

## ABSTRACT
Sumarno Universitas Negeri Jakarta
Wardani Rahayu Universitas Negeri Jakarta
Each vocational high school in Regency of Bekasi has a Special Job Fair (BKK). The main function of  BKK  is  to  channeling  the  workforce  of  graduates.  Evaluation  of  this  program  used  the discrepancy  model  from  Provus.  The  implementation  consists  of  4  stages:  Design,  Installation,
Process, and Product. This research uses qualitative methods that produce descriptive data. The purpose of this study to determine the gap between the standard set by actual facts that occur. Data were collected by questionnaire instrument, interview, documentation, and observation. The data  analysis  determines  each  component  with  very  inappropriate  categories,  not  appropriate, appropriate,  and  very  appropriate.  The  highest  gap  in  the  design  phase  lies  in  aspects  of implementation  guidelines,  resources  at  the  installation  and  reporting  stages  of  the  product phase,  this  is  because  BKK  management  is  unaware  of  technical  guidance  due  to  lack  of socialization from local Manpower Office. Socialization is not optimal due to lack of manpower of the coach/guides from the labor agencies. The best aspect of conformity is at the stage of the process, this is due to some activities integrated with the activities of street vendors. The average result  is  according  to  the  standard,  the  decision  of  the  program  is  continued  with  the recommendation of improvement on some components.

## Keywords
Program evaluation of Discrepancy model, BKK SMK.

## ABSTRAK
Setiap SMK di Kabupaten Bekasi memilki Bursa Kerja Khusus (BKK).  Fungsi utama BKK adalah menyalurkan tenaga kerja lulusannya. Evaluasi terhadap program ini menggunakan model kesenjangan (discrepancy) dari Provus.  Pelaksanaannya terdiri dari 4 tahapan, yaitu: Desain,  Instalasi,  Proses,  dan  Produk.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang menghasilkan  data  deskriptif.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesenjangan  antara standar  yang  ditetapkan  dengan  fakta  aktual  yang  terjadi.  Data  dikumpulkan  dengan instrumen  angket,  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Analisis  data  menentukan setiap  komponen  dengan  kategori  sangat  tidak  sesuai,  tidak  sesuai,  sesuai,  dan  sangat sesuai. Kesenjangan tertinggi tahap desain terdapat pada aspek pedoman penyelenggaraan, sumber daya pada tahap instalasi dan pelaporan pada tahap produk, hal ini terjadi karena pengurus BKK tidak mengetahui petunjuk teknis akibat kurangnya sosialisasi dari Disnaker setempat.  Sosialisasi  tidak  optimal  karena  kurangnya  tenaga  Pembina/pemandu  dari instansi ketenagakerjaan.  Aspek paling baik tingkat kesesuaiannya ada pada tahap proses, hal ini disebabkan beberapa kegiatan terintegrasi dengan kegiatan PKL. Rata-rata hasilnya adalah  sesuai  standar,  keputusannya  program  dilanjutkan  dengan  rekomendasi  berupa perbaikan pada beberapa komponen.

## Kata kunci
Evaluasi program model Discrepancy , BKK SMK.
Alamat Korespondensi Jl. Pemuda 2, No. 36, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta Indonesia e-mail: marnokim@gmail.com

## I. Pendahuluan
Data  BPS Kabupaten  Bekasi  menunjukkan  terdapat sebanyak  891  industri,  dan  ini  masih  angka  sementara karena  jumlah  sebenarnya  dapat  lebih  dari  data  yang tercatat.  Pembangunan industri masih terus dilakukan hingga saat ini  terutama di daerah Deltamas perbatasan dengan  Kabupaten  Karawang.  Selain  jumlah  lapangan kerja  yang  luas,  upah  yang  besar  dan  dekat  dengan ibukota menjadi salah satu daya tarik para pencari kerja untuk datang ke wilayah ini.
Pada  tahun  2013  rasio  jumlah  SMA  :  SMK  di Kabupaten  Bekasi  sudah  mencapai  angka  sebesar  96  : 135  atau  jika  angka  tersebut  dituliskan  dalam  bentuk persen menjadi 29,69% : 70,31%.  Sebanyak 135  SMK yang  tersebar  di  23  kecamatan  mengakibatkan Kabupaten  Bekasi  menghasilkan  ribuan  pencari  kerja setiap  tahunnya.  Jika  ditambah  dengan  pendatang  yang jumlahnya  lebih  banyak  maka  angkatan  kerja  mungkin tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan lapangan kerja.
Tingginya  permintaan  dan  penawaran  tenaga  kerja dijadikan  peluang  bisnis  oleh  beberapa  pihak  untuk menjual  jasa  dalam  menyalurkan  tenaga  kerja,  yang seringkali tidak menguntungkan bagi pihak pencari kerja. Maraknya  penyalur  tenaga  kerja  yang  tidak  memenuhi harapan para pencari kerja mendorong sekolah-sekolah khususnya SMK untuk membantu para alumninya dalam mendapatkan  pekerjaan.    Informasi  pekerjaan disampaikan  melalui  media  sosial  atau  melalui  bursa kerja yang ada di sekolah.
Bursa  kerja  yang  ada  di  sekolah  biasanya  hanya menyalurkan  lulusan  dari  sekolah  tersebut  sehingga lebih dikenal dengan nama Bursa Kerja Khusus (BKK). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar karena lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan tertentu dan  hampir  semua  SMK  di  Kabupaten  Bekasi  sudah memiliki  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK)  yang  berperan dalam  mengarahkan  dan  menyalurkan  lulusannya  ke dunia  kerja.  Namun  jumlah  penganggurannya  masih cukup  tinggi.  Apakah  ada  yang  kurang  sesuai  dengan BKK?  Tidak  ada  yang  tahu,  karena  belum  ada  peneliti yang mengevaluasi program ini.
Eksistensi  BKK  di  SMK  bukan  sebagai  lembaga bisnis  yang  menjalankan  usahanya  untuk  mencari keuntungan  namun  BKK  juga  bukan  panti  sosial yang  dibiayai  oleh  donator  dalam  mengoperasikan
segala  kegiatannya.  Keberadaan  BKK  dari  setiap SMK  akan  mempengaruhi  keterserapan  lulusannya ke  dunia  kerja  yang  relevan.  BKK  yang  bekerja dengan  baik  akan  dapat  melaksanakan  program- program yang menjadi kewajiban dan program lain yang  telah  direncanakan,  memiliki  relasi  dengan perusahaan  atau  industri  yang  banyak  sehingga tempat  penyaluran  lulusannya  menjadi  lebih  luas dan  dapat  mengurangi  masa  tunggu  lulusan  untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu dapat memberikan  bimbingan  karir  dengan  baik  kepada siswa  maupun  lulusannya,  sehingga  siswa  dapat memilih  dan  memiliki  pengetahuan  mengenai  karir serta  lebih  siap  untuk  memasuki  dunia  kerja. Cronbach  (1963),  Alkin  (1969),  dan  Stufflebeam (1971), dalam Djudju Sudjana ( 2014:19),
menjelaskan  bahwa  evaluasi  adalah  kegiatan  untuk mengumpulkan,  memperoleh,  dan  menyediakan informasi  bagi  pembuatan  keputusan.    Menurut Arikunto  ( 2014:2) ,  “Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  bekerjanya sesuatu  yang  selanjutnya  informasi  tersebut digunakan  untuk  menentukan  alternatif  yang  tepat dalam  mengambil  sebuah  keputusan”.    Ada kesamaan  definisi  dari  Djudju  Sudjana  dan Arikunto, yaitu: proses pengumpulan informasi dan langkah pengambilan keputusan.
Definisi  yang  hampir  sama  namun  ada  sedikit perluasan dikemukakan oleh National Study Commite on Evaluation dari UCLA dalam Eko Putro Widoyoko ( 2014:4 )  bahwa: “Evaluation  is  the  process  of  the decision  of  concern,  selecting  appropriate  information and  collecting  and  analizing  information  on  order  the report  summary  data  useful  to  decision  makers  in selecting among alternatives”.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah:  Evaluasi merupakan  suatu  proses  atau  kegiatan  pemilihan, pengumpulan, dan analisis serta penyajian informasi yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  serta  penyusunan  program  selanjutnya. Perluasan  pengertiannya  terletak  pada  penyusunan rencana selanjutnya setelah keputusan diambil.
Kath  Aspinwall  ( 1992:2) mengemukakan  definisi evaluasi  sebagai  berikut: “Evaluation  is  part  of decision making process.  It is making judgement about
the  worth  of  an  activity  through  systematically  and openly  collecting  analyzing  information  and  obout  it and  relating  this  to  explicit  objectives,  criteria,  and values”
Pengertian dari pernyataan di atas adalah bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.    Hal  tersebut  mencakup  pembuatan keputusan tentang kebaikan atau manfaat dari suatu aktivitas  dengan  cara  pengumpulan  informasi  yang dianalisis  secara  sistematis  dan  terbuka  serta kaitannya  dengan  tujuan-tujuan,  kriteria  dan  nilai- nilai.    Demikian  juga  dalam  buku  edisi  terbarunya Wirawan  (2016:10)  mendefinisikan  “Riset  evaluasi atau  evaluasi  sebagai  riset  untuk  mengumpulkan, menganalisis  dan  menyajikan  informasi  yang bermanfaat  mengenai  obyek  evaluasi,  menilainya dan  membandingkannya  dengan  indikator  evaluasi dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  mengambil keputusan  mengenai  nilai  dan  manfaat  objek evaluasi”.
Dari  dua  pendapat,  yaitu:  Kath  Aspinwall  dan Wirawan memilki kesamaan definisi evaluasi, yaitu: berupa  pengumpulan  informasi,  analisis  data, kriteria  objek,  keputusan,  dan  nilai  atau  manfaat tentang obyek yang dievaluasi.
Sebagai  orang  pertama  yang  mengemukakan gagasan Dicrepancy  Evaluation Malcolm  M.  Provus ( 1969:13) menjelaskan  bahwa  evaluasi  pada  tingkat yang  paling  sederhana  dapat  dilihat  sebagai perbandingan antara kinerja dan standar.  Muljono dan  Djaali  (2004:1)  juga  mengemukakan  pendapat yang  sejalan  dengan  pernyataan  di  atas  bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  yang selanjutnya  dengan  pengambilan  keputusan  atas objek yang dievaluasi.
Berdasarkan  pengertian  dari  para  ahli  yang dikemukakan  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini dapat  didefinisikan  bahwa  evaluasi  adalah  kegiatan untuk  mengambil  keputusan  dan  rekomendasi  atas nilai  dan  manfaat  dari  suatu  objek  melalui pengumpulan  informasi.    Pengertian  program secara  umum  adalah  suatu  rencana  untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam suatu organisasi  untuk  mencapai  tuiuan  yang  telah ditetapkan.
Arikunto dan Abdul Jabar (2010:4) mendefinisikan  program  dalam  dua  bentuk,  yakni: program  yang  berlangsung  dalam  waktu  singkat, dan program  yang  dalam pelaksanaannya memerlukan  waktu  lama  untuk  melihat  hasilnya. Namun  keduanya  memiliki  kesamaan,  yakni: merupakan  suatu  unit  atau  kesatuan  kegiatan. Pendapat  yang  berbeda  dari  definisi  di  atas menyatakan  bahwa  program  adalah  suatu rancangan  (kegiatan)  yang  khusus  dibentuk  untuk tujuan  tertentu,  terukur,  dan  obyektif.  Pernyataan ini  disampalkan  oleh  Spaulding  ( 2008:5) dalam bukunya Program  Evaluation  in  Practice:  Core Concepts  and  Examples  for  Discussion  and  Analysis yang  menyatakan: "a program  is  a set  of  specific activities  designed  for  an  intended  purpose,  with guantifiable goals and  objectives".
Terdapat  3  pengertian  penting  dan  perlu ditekankan  dalam  menentukan  program  Arikunto dan  Abdul  Jabar  (2010:3),  yaitu:  (1)  realisasi  atau implementasi  suatu  kebijakan,  (2)  terjadi  dalam waktu  relatif  lama  bukan  kegiatan  tunggal  tetapi jamak  berkesinambungan,  dan  (3)  terjadi  dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.  Jika membatasi  pengertian  "program"  sebagai  kegiatan yang  direncanakan,  maka  program  tersebut  tidak lagi disebut demikian  jika kegiatannya sudah selesai dilaksanakan.
Dari  paparan  di  atas  diperoleh  definisi  tentang program  sebagai  suatu  kegiatan  sistematis, berkesinambungan  dalam  satu  kesatuan  (unit), serta  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai  yang terencana dan terukur.   Artinya, program bukan kegiatan  tunggal,  atau  suatu  kegiatan  sederhana yang  tidak  terdiri  dari  beberapa  komponen dalam satu unit.
Posavac (1985:6) menyatakan   bahwa   evaluasi program      adalah      kumpulan  metode, keterampilan,    dan    kepekaan    yang    diperlukan untuk menentukan apakah masyarakat membutuhkan  sebuah  program  pelayanan,  dan memperhatikan  apakah  kondisi  lingkungannya memungkinkan  untuk  terlaksananya  kegiatan tersebut,  kemudian  apakah  program  yang diberikan  itu    cukup      untuk    memenuhi kebutuhan,    apakah    aplikasi      layanan    yang
diberikan  seperti  yang  direncanakan  dan  apakah pelayanan tersebut benar-benar  membantu kesulitan masyarakat setempat.
Bursa  kerja  adalah  suatu  lembaga  yang mempunyai  fungsi  untuk  merekrut  tenaga  kerja baru dan kemudian disalurkan atau ditempatkan ke dunia  kerja  atau  dunia  industri  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Penyelenggaraan  bursa  kerja  merupakan  upaya untuk  mendekatkan  antara  peluang  kerja  yang  ada dengan  SDM  yang  tersedia.    Demikian  halnya sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Kementerian Transmigrasi  (2008:4)  pada  ayat  1  pasal  39 menyatakan  bahwa  “bursa  kerja  adalah  tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.”
Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Depnakertrans  RI,  Dirjen  Binapenta  (2008:4) menyatakan  bahwa  “Bursa  Kerja  Khusus  yang selanjutnya  disebut  BKK  adalah  Bursa  Kerja  yang berada di Lingkungan Satuan Pendidikan Menengah di  Satuan  Pendidikan  Tinggi  dan  di  Lembaga Pelatihan Kerja”.
Model  evaluasi  yang  dipilih  pada  penelitian  ini adalah  model  evaluasi discrepancy dari  Provus, dengan  pendekatan  evaluasi  berbasis  tujuan,  yaitu: objectives-oriented  approaches menurut  Fitzpatrick dkk. Kaufman  &  Thomas  (1980:127)  menyatakan model  penelitian  evaluasi  ini  berorientasi  pada pengukuran  kesenjangan  di  dalam  pelaksanaan program.   Pendapat lain mengenai model penelitian evaluasi  ini  yang  senada  dengan  pendapat  di  atas, disampaikan  oleh  Madaus,  Scriven  &  Stufflebeam (1986:80),  yaitu: “…evaluation  as  being  a  matter  of making judgements about the worth or adequacy of an object  based  upon  D  (Discrepancy)  information between S (Standard) and P (Performance)” . Pendapat tersebut  menjelaskan  bahwa  evaluasi  sama  dengan kegiatan  pembuatan  penilaian  tentang  kelayakan atau kecukupan suatu obyek berdasarkan informasi kesenjangan (D) antara standar (S) dan kinerja (P).
Menurut Wirawan (2016: 153) kelebihan model kesenjangan adalah:
“(1) Model evaluasi ketimpangan  sederhana  dan  mudah  dilaksanakan. Model  ini  hanya  membandingkan  kinerja  program dengan  standar  kinerja  yang  juga  didefinisikan  dan diformulasikan,    (2)  Model  ini  memperkenalkan
konsep  manajemen  informasi,  proses,  ruang  kelas, dan  pentingnya  pembangunan  pangkalan  data  yang menghubungkan  karakteristik  siswa  dan  kinerja para  siswa,  (3)  Model  ini  mengembangkan hubungan yang terus menerus antara staf evaluator permanen  dan  perencana  dan  pengembangan program,  dan  (4)  Model  ini  menggunakan  evaluasi formatif  untuk  merevisi  dan  mengoreksi  program untuk mengarahkan kembali pada awal pengembangan dan instalasi program.”
Kelemahan  dari  model  evaluasi  ketimpangan antara  lain:  (1)  Untuk  melaksanakan  model  ini memerlukan waktu yang panjang karena pertanyaan yang harus dijawab secara berurutan untuk sampai kepada  keputusan.    Salah  satu  tujuan  dari pertanyaan-pertanyaan
adalah untuk mengikutsertakan  staf  program  dalam  proses evaluasi  (2)  Taksonomi  yang  diidentifikasi  sebagai suatu  standar  untuk  definisi  dari  program merupakan  daftar  kategori.    Standar  yang sesungguhnya  seperti  jumlah  dan  waktu  pelatihan para guru harus dikembangkan di tempat lain.

## 2. Metode Penelitian
Tujuan umum dari evaluasi program ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  sebuah  program  BKK  SMK  di Kabupaten  Bekasi  dapat  diimplementasikan,  sejauh mana  terlaksananya  program,  ketercapaian  tujuan program seperti yang ditetapkan, dan untuk mengetahui kendala  dalam  implementasi  program  tersebut (Arikunto, 2009:7)
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif,  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan perbuatan yang diamati dari alumni,  pengelola  BKK,  guru  produktif,  dan  instansi terkait  lainnya.    Dilaksanakan  dalam  suatu setting konteks  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut  pandang  yang utuh,  komprehensif,  dan  holistik  (Jusuf    Soewadji, 2012:52),  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  ilmiah  (Moleong,  2006:6),  dengan metode  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara atau penelaahan dokumen dan angket.
3 . Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi  data  hasil  evaluasi  kesenjangan  dari semua  tahapan  yang  meliputi  desain,  instalasi,
proses  dan  produk  ditampilkan  pada  diagram  di bawah ini:
67 .7 32 .3 66 .1 3 3 .9 78 .6 21 .4 66 Desain Instalasi Proses Produk
Berdasarkan  tampilan  diagram  di  atas  terlihat bahwa  hampir  semua  tahapan  nilai  kesenjangan berkisar  antara  30%  sampai  dengan  40%,  kecuali tahapan  proses  yang  kesenjangannya  paling  kecil, yaitu: 21,4%.  Ditinjau dari aspek evaluasi, maka ada 3  (tiga)  aspek  yang  terbesar  kesenjangannya,  yaitu: pada tahapan desain aspek pedoman penyelenggaraan  57%,  pada  tahapan  instalasi  aspek sumber daya manusia 57%, dan pada tahap produk adalah aspek pelaporan 60%.  Komponen penyebab tingginya  kesenjangan  akan  dibahas  secara  rinci pada pembahasan kesenjangan setiap komponen di bawah ini.
Peneliti  melakukan  penggalian  informasi  tentang sekolah  mana  saja  yang  menyusun  pedoman pelaksanaan  program  BKK,  dan  hasilnya  tidak  ada satupun  yang  membuat  pedoman  pelaksanaan. Alasan  tidak  membuat  pedoman  pelaksanaan program  karena  tidak  mengetahui  petunjuk  teknis. Ketika  peneliti  menunjukkan  petunjuk  teknis  yang dikeluarkan  Binapenta  semua  pengurus  BKK mengatakan  tidak  memiliki  dan  baru  pertama melihatnya.    Hasil  penggalian  informasi  lebih  lanjut tentang  alasan  pengurus  tidak  memiliki  petunjuk teknis dari Binapenta adalah karena pengurus BKK tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  petunjuk teknis  pendirian  BKK  di  SMK.    Dalam  hal  ini peneliti memaklumi karena peneliti juga mendapatkan  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Bursa Kerja Khusus dari Direktorat Pengembangan SMK.
Ketika  peneliti  mencari  di  internet,  file  tersebut tidak ditemukan. Faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakan  sosialisasi  Petunjuk  teknis  pendirian BKK  adalah  tidak  adanya  tenaga  pemandu  yang terlatih  di  Disnaker  Kabupaten.    Padahal  dalam petunjuk  teknis  tercantum  bahwa  Disnaker  harus memilki  tenaga  pemandu  BKK  yang  terlatih. Pegawai yang menangani BKK ada tetapi hanya satu orang dengan tugas dan tanggung jawab selain BKK yang  lebih  banyak.    Hampir  setiap  tahun  petugas yang  menangani  BKK  mengalami  rotasi  jabatan. SMK  di  Kabupaten  Bekasi  berjumlah  135  sekolah yang semuanya memiliki BKK. Setiap BKK minimal memiliki  6  (enam)  orang  pengurus  sebagai  tenaga teknis.  Fakta aktual yang ada di Kabupaten Bekasi, tidak  ada  satupun  BKK  yang  memenuhi  kriteria tersebut.    Umumnya  di  SMK  hanya  memiliki  1 orang  pengurus  BKK  sebagai  ketua  merangkap anggota,  kecuali  di  SMKN  1  Cikarang  Barat  ada Ketua  BKK  yang  dibantu  satu  orang  tenaga kependidikan sebagai staf BKK.
Faktor  penyebab  tidak  terpenuhinya  jumlah pengurus  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Guru  sulit dijadikan sebagai tenaga teknis BKK, karena sangat banyaknya tugas yang dibebankan kepada guru dan padatnya  aktifitas  yang  harus  dikerjakan  sebagai pengurus BKK. (b) menggunakan tenaga kependidikan  sebagai  pengurus  BKK  tidak  dapat dilakukan  karena  minimnya  anggaran  yang dialokasikan untuk BKK .
Komponen  pertama  pelaporan  adalah  BKK menyusun  laporan  kegiatan  setiap  bulan,  triwulan, dan  tahunan.  Komponen  kedua  pelaporan  adalah laporan  disampaikan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Bekasi  dengan  format  dan  lampiran sesuai  Petunjuk  teknis.  Fakta  aktualnya  sebagian besar  BKK  tidak  menyampaikan  laporan  dan sebagian  kecil  membuat  laporan  yang  disampaikan kepada  Disnaker  Kabupaten  Bekasi,  tetapi formatnya  tidak  sesuai  dengan  format  yang  ada pada  petunjuk  teknis.    Komponen  kedua memperoleh  kategori  sangat  tidak  sesuai  dan komponen pertama tidak sesuai. Kesenjangan yang terjadi diakibatkan ketidaktahuan pengurus terhadap petunjuk teknis pelaporan.
Hasil  analisis  terhadap  tiga  standar  komponen yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kesenjangan dapat diatasi dengan pengadaan tenaga pembina/pemandu  yang  kompeten  pada  Disnaker Kabupaten dengan jumlah yang proporsional sesuai jumlah SMK yang terdapat di kabupaten.  Demikian halnya dengan tenaga pembina dari provinsi.
Kesenjangan paling kecil terdapat pada tahapan proses.  Proses pelaksanaan program secara umum terintegrasi  dengan  kegiatan  PKL,  sehingga komponen  pada  sebagian  besar  aspek  terlaksana sesuai  dengan  standar  petunjuk  teknis  walaupun dilaksanakan bukan oleh pengurus BKK.

## Daftar Pustaka
Arikunto  Suharsimi  dan  Cepi  Safruddin  Abdul Jabar, Evaluasi  Program  Pendidikan  Pedoman Teoritis  Praktis  Bagi  Mahasiswa  dan  Praktisi Pendidikan, Jakarta:   Bumi  Aksara, 2009.
Arikunto  Suharsimi  dan  Abdul  Jabar, Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan  Praktisi Pendidikan Jakarta:  Bumi Aksara, 2010.
Arikunto  Suharsimi  dan  Cepi  S.  Abdul  Jabar, Evaluasi  Program  Pendidkan:  Pedoman  Teoritis Praktis  Bagi  Mahasiswa  dan  Praktisi  Pendidikan, eds.  Kedua,  Cetakan  kelima, Jakarta:  Bumi Aksara, 2014.
Dean  T.    Spaulding, Program  Evaluation  in  Practice: Core  Consepts  and  Examples  for Discussion  and Analysis (San  Francisco:    Joseey  Wiley  &  Sons, Inc. 2008.
Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan Jakarta:  Program  Pascasarjana  UNJ, 2004.
Depnakertrans  RI,  Kep-131/DPPTKDN/XI/2004, tentang: “Petunjuk  Teknis  Bursa  Kerja  Khusus” Jakarta Dirjen Binapenta, 2004.
Depnakertrans  RI,  Kep.No,250/Men/XII/2008, tentang:  “ Kasifikasi  dan  Karakteristik  Data  dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan ” Jakarta, 2008.
G.  F.  Madaus,  M.  S.  Scriven,  &  D.  L.  Stufflebeam, Evaluation  models:  Viewpoints  on  Educational  and Human Services Evaluation, Norwell: Kluwer Aca- demic Publisher, 1986.
J.  Moleong  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
J.   Posavac    Emil   dan    Raymond    G.   Carey, Program      Evaluation:        Methods        and      Cas Studies New Kersey:   Prentice-Hall   Inc.,  1985. Kath Aspinwall, Managing Evaluation in Education:  a Development Approach London: Routledge, 1992. Provus  Malcolm  M., The  Discrepancy  Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and  Development Pitshburgh:  Spons  Agency Office of Education, 1969.
R.  Kaufman,  &  S.  Thomas, Evaluation  without  fear, New York: New View Points. 1980.
Soewadji  Jusuf, Pengantar  Metodologi  Penelitian Jakarta: Mitra  Wacana Media, 2012.
Sudjana  Djudju, Evaluasi  Program  Luar  Sekolah Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
Widoyoko Eko Putro , Evaluasi Program Pembelajaran Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi Jakarta: Rajawali Pers, 2016.