ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

## Fesa Asy Syifa Nurul Haq
Universitas Siber Asia
Novi Trihadi oasies23@gmail.com
Universitas Siber Asia Helda Ariska ariskahelda@gmail.com Universitas Siber Asia Vani Avrilia Puspitaningrum
vani.avrilia26@gmail.com

## Universitas Siber Asia

## Abstrak
The  financial  SIMDA  application  which  is  an  application  of  information  system  technology  used  for integrated regional financial management also serves as a control tool for various activities that occur in  each  Regional  Device  Organization  (OPD).  To  support  inventory,  the  evaluation  of  the  regional property management information system (SIMDABMD) is considered necessary with the aim is to find out  whether  the  SIMDA-BMD  information  system  that  runs  has  been  effective  and  efficient  in supporting asset inventory in Gunung Bintang Regency. This type of research is descriptive research with samples using a purposive samplingapproach. The sample in this study was the bpkad asset staff of  Bintang  Mountains.  SIMDA-BMD  application  implemented  by  the  Government  of  Gunung  Bintang Regency  as  a  computer-based  application  that  is  integrated  is  quite  good  in  helping  the  government manage regional property.
Keywords: SIMDA-BMD

## PENDAHULUAN
Kemajuan  Sistem  Informasi  di  Indonesia  menuntut  instansi  dan  lembaga  untuk mengikuti kemajuan teknologi  informasi.  Sistem  Informasi  dibangun  oleh  perusahaan  untuk melayani  kepentingan  pengguna,  pada  saat  bersamaan,  organisasi  harus  waspada  dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan  tujuan  strategi.  Sama  halnya  dengan  kebutuhan  sistem  informasi  di  sektor  swasta,  di sektor  pemerintahan  kebutuhan  sistem  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan serta  sasaran-sasaran  yang  akan  dicapai  sudah  mulai  menggunakan  sistem  informasi berbasis  komputer  ( computer  based  information  system )  tak  terkecuali  dalam  hal pengelolaan barang daerah.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau  aset  daerah  dari  yang  awalnya  sekedar  administratif  menjadi  pengelolaan  lebih  tertib, akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset Pemerintah Daerah yang  harus  dikelola  dengan  baik  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan kinerja  pemerintahan.  Sehingga  aset  dianggap  memiliki  peranan  yang  penting  dalam mendukung  kelancaran  operasional  organisasi.  Oleh  karenanya,  pengelolaan  BMD  harus dilakukan  dengan  prinsip  efektif,  efisien,  professional  dan  modern  dengan  mengedepankan good  governance sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pengleolaan keuangan daerah (Supriyanto, 2003).
Kebutuhan keterbukaan data dan informasi sebagai bentuk transparansi pada paket pekerjaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sekaligus menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan data untuk aparatur yang memiliki tugas fungsi dalam pengadaan barang atau jasa, dirasa perlu dilakukan pemecahan masalah  dan  solusinya.  Penggunaan  sistem  informasi  manajemen  data  berbasis  web merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  pemenuhan  kebutuhan tersebut.  Sistem  informasi  berbasis  web  disamping  dapat  memberikan  informasi  dan  data secara  real-time  yang  dapat  diakses  di  manapun  dan  kapanpun,  tetapi  juga  mampu meningkatkan  kinerja  sebuah  perangkat  daerah  dalam  hal  ini  bagian  Pengadaan  Barang atau  Jasa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  dalam  pemenuhan  sasaran kegiatan dan penyampaian laporan kepada pejabat eksekutif diatasnya.
Penerapan  sistem  informasi  akuntansi  bagi  pemerintah  daerah  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005.  BPKP  melalui  Tim  Aplikasi  SIMDA  pada Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  telah  mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Program apliaksi SIMDA-BMD  adalah  suatu  program  aplikasi  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengna ketentuan yang berlaku (Supriyanto, 2003).
Sumber: http://www.bpkp.go.id
Aplikasi SIMDA keuangan yang merupakan aplikasi sistem informasi teknologi yang digunakan  untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  terintegrasi  juga  berfungsi  sebagai alat kontrol berbagai kegiatan yang terjadi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Budiman  &  Arza  2013).  Aplikasi  SIMDA  keuangan  menggunakan  teknologi  multi user dan teknologi client/server (Lusianto  et  al.,  2015)  dari  penyusunan  anggaran,  penatausahaan, akutansi  dan  pelaporan  (Pulungan,  2014).  Pengendalian  Intern  Akuntansi  ( preventive controls ) dibuat pada aplikasi SIMDA keuangan untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannnya untuk menjaga kekayaan pemerintah dan memeriksa keakuratan data akuntansi (Harbelubun  et  al.,  2017).  BPKP  sebagai  lembaga  penyelenggara  akuntabilitas  keuangan negara  bertanggung  jawab  untuk  mendampingi  hingga  implementasi  aplikasi  SIMDA tersebut berhasil (Wibisono, 2017).
Gambar 1. Roadmap SIMDA Keuangan
Sistem  informasi  manajemen  barang  milik  daerah  yang  digunakan  berfungsi mengumpulkan dan mengolah data aset/barang milik daerah serta mengeluarkannya dalam bentuk laporan. Karena begitu pentingnya sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMDABMD)  bagi    pemerintah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  untuk  mendukung inventarisasi,  maka  evaluasi  terhadap  sistem  informasi  manajemen  barang  milik  daerah (SIMDABMD)  dianggap  perlu  dengan  tujuan  adalah  untuk  mengetahui  apakah  sistem
informasi SIMDA-BMD yang berjalan telah efektif dan efisien dalam mendukung inventarisasi aset  di  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  dan  memberikan  usulan  perbaikan  dari  hasil evaluasi penerapan sistem informasi manajemen barang milik daerah.
Tekanan  regulasi  untuk  melakukan  penghitungan  akumulasi  penyusutan  masing- masing aset, kemudian melakukan penyajian kembali dalam neraca, tidak akan menjadi hal yang sulit apabila telah tersedia data aset yang andal dan relevan.  Data aset tersebut akan dijadikan dasar pengakuan akun aset tetap dalam kegiatan restatement. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah database aset tetap dianggap belum dapat menyuguhkan data yang andal dan relevan. Hal ini dikarenakan beberapa aset di Kabupaten Pegunungan  Bintang  masih  terkendala  masalah  status  penguasaan  dan  legalitasnya sehingga  berpengaruh  pada  penyelesaian  penilaian  aset  tetap  yang  dimiliki  (Nurdiana, 2015).    Dalam  penelitian  Atikah  et  al.  (2015)  ditemukan  bahwa  kendala  yang  dialami  oleh Pemerintah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  dalam  melakukan  pengelolaan  aset  tetap adalah  karena  penatausahaan  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Barang  Milik  Daerah (SIMDA-BMD),  kapasitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  dan  pengendalian  organisasi  yang dimiliki  dalam  pengelolaan  aset  belum  memadai  dalam  menghadapi  tantangan  penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
Sehingga,  SIMDA-BMD  diharapkan  mampu  mendukung  tercapainya  akuntabilitas pemerintah  daerah  untuk  penatausahan  barang  milik  daerah.  Penelitian  ini  untuk menganalisis  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Barang  Milik  Daerah  yang  telah diterapkan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk  mengetahui  bagaimana  SIMDA-BMD  mengelola  data  barang  milik  daerah  menjadi informasi,  pengendalian  intern  dari  sistem  yang  telah  diterapkan,  dan  karakteristik  kualitas informas laporan hasil keluaran (output) yang dihasilkan dari SIMDA-BMD.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Sistem Informasi
Sistem  informasi  merupakan  suatu  kombinasi  teratur  dari  orang-orang,  hardware, software, dan jaringan komunikasi dan sumber daya  data  yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. “sistem informasi adalah suatu sistem di  dalam  suatu  organisasi  yang  mempertemukan  kebutuhan  pengolahan  transaksi  harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan 1 .

## Analisis Sistem
Merupakan  kegiatan  yang  mendefinisikan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  sebuah aplikasi.  Tahap  analisis  sistem  dilakukan  guna  untuk  mengetahui  struktur  sistem  serta kebutuhan  sistem  secara  mendalam,  maka  dari  itu  analisis  sistem  memiliki  komponen penting  dalam  tujuannya.  Tata  Sutabri  (2017)  menjelaskan  bahwa  “analisis  sistem  fungsi pemberian pelayanan.  Sistem  informasi menyajikan informasi untuk pemakai sistem (user) guna  melaksanakan  fungsi  mereka.  Kebutuhan  informasi  bagi  para  pemakai  sistem  inilah yang menjadi salah satu alasan terpenting adanya fungsi analisis sistem. 2

## Interaksi Manusia dan Komputer
Interaksi  manusia  dan  komputer  bertujuan  untuk  mengembangkan  keamanan, utilitas,  efektivitas,  efisiensi,  dan  usability  dari  sistem  yang  memakai  komputer  serta memberikan  pedoman  bagi  para  desainer  dalam  mendesain  sistem  yang usable 3 .  Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  interaksi  manusia  dan  komputer  merupakan
1 Tata Sutabri. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.2017. pp 1-54
2 Soetam Rizky Wicaksono. Rekayasa Perangkat Lunak. Jawa Timur: Seribu Bintang. 2017. pp 185-232
3 Ibid
sebuah  proses  pertukaran  informasi  yang  terjadi  antara  manusia  dan  komputer,  yang dimediasi  oleh  antarmuka  pengguna  yang  terdiri  dari  semua  bagian,  baik  perangkat  keras maupun perangkat lunak sistem. Kualitas interaksi yang terjadi biasanya diukur berdasarkan keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan tugas pekerjaan dan kepuasan pengguna.
Technology Acceptence Model (Teori Penerimaan Teknologi)
Pertama  kali  dikenalkan  oleh  Davis  (1986)  yang  diadopsi  dari  model Theory  of Reasoned  Actions (TRA)  atau  Teori  Tindakan  Beralasan  oleh  Ajzen  dan  Fishbein  (1980) dengan  premis  bahwa  reaksi  dan  persepsi  seseorang  akan  sesuatu  hal  akan  menentukan sikap  dan  perilaku  orang  tersebut  (Hartono,  2007).  TAM  bertujuan  untuk  mengembangkan model  yang  dapat  menjelaskan  dan  memprediksi  penerimaan  pengguna  atas  sistem informasi tertentu (Davis et al., 1989).
Ada  lima  konstruk  utama  dalam Technology  Acceptence  Model (Teori  Penerimaan Teknologi)  yaitu  persepsi  kemudahan  ( perceived  ease  of  use ),  persepsi  kegunaan ( perceived  usefulness ),  sikap  untuk  menggunakan  ( attitude  towards  use ),  niat  untuk menggunakan  ( behavioral  intention  to  use )  dan  penggunaan  sistem  sesungguhnya  ( actual system use ). TAM mendalilkan bahwa: (1) penggunaan sistem sesungguhnya ( actual system use ) ditentukan oleh niat untuk menggunakannya ( behavioral intention to use ); (2) niat untuk menggunakan  ( behavioral  intention  to  use )  ditentukan  oleh  sikap  pengguna  untuk menggunakan  ( attitude  towards  use ),  dan  manfaat  yang  dirasakan  ( perceived  usefulness );
(3)  sikap  untuk  menggunakan  ( attitude  towards  use )  ditentukan  oleh  persepsi  kegunaan ( perceived  usefulness )  dan  persepsi  kemudahan  ( perceived  ease  of  use );  dan  (4)  persepsi kemudahan  ( perceived  ease  of  use )  memengaruhi  persepsi  kegunaan  ( perceived usefulness ),  yang  juga  memediasi  pengaruh  persepsi  kemudahan  ( perceived  ease  of  use ) terhadap sikap untuk menggunakan ( attitude towards use ) (Davis et al., 1989).
Gambar 1: Technology Acceptance Model (TAM)
Sumber : Davis et al. 1989
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  dikembangkan  oleh  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dalam  hal  ini  Deputi  Pengawasan Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah.  Aplikasi  SIMDA  ini  merupakan  salah  satu produk  dari  teknologi  sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  pemda  dalam  rangka pengelolaan keuangan  daerahnya.  Dimana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, pemerintah  daerah  wajib  menyusun  laporan  keuangan  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam websitenya, BPKP menjelaskan bahwa tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ini adalah menyediakan database mengenai kondisi di  daerah  yang  terpadu  baik  dari  aspek  keuangan,  aset  daerah,  kepegawaian/aparatur daerah  maupun  pelayanan  publik  yang  dapat  digunakan  untuk  penilaian  kinerja  instansi pemerintah  daerah;  menghasilkan  informasi  yang  komprehensif,  tepat  dan  akurat  kepada manajemen  pemerintah  daerah.  Informasi  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk mengambil  keputusan;  mempersiapkan  aparat  daerah  untuk  mencapai  tingkat  penguasaan dan  pendayagunaan  teknologi  informasi  yang  lebih  baik;  memperkuat  basis  pemerintah daerah dalam  melaksanakan otonomi daerah. Terdapat beberapa keunggulan dan manfaat penggunaan  SIMDA,  yaitu:    1.  Sesuai  peraturan  perundang  undangan  2.  Terintegrasi  3. Transfer Pengetahuan 4.  Kesinambungan Pemeliharaan.
Computer Self-Efficacy Attitude Toward Using Behavioral Intention to Use Actual System Use
Perceived Ease Of Use Perceived Usefulness
SIMDA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah)  merupakan  teknologi  informasi  yang dirancang  untuk  mengelola  keuangan  organisasi  perangkat  daerah  berbasis  komputer. Dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2003  diperkenalkan  pada  tanggal  29  Agustus  2006.  Program  aplikasi  SIMDA  keuangan adalah  program  aplikasi  yang  ditujukan  untuk  membantu  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan,  akuntabel  dan  auditabel  (BPKP,  2020).  Djadja  (2009)  mendefenisikan  aplikasi SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  untuk  mempercepat  proses  reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh langkanya sumber daya manusia di organisasi perangkat daerah yang mempunyai  latar  belakang  akuntansi  sehingga  pemerintah  daerah  mengalami  kesulitan dalam menyusun dan membuat laporan keuangan yang sesui dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (dalam Budiman  & Arza 2013).
Sampai  dengan  30  Juni  2020,  aplikasi  SIMDA  telah  diimplementasikan  pada  440 Pemda  dari  542  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia  atau  sebanyak  81,18%  (BPKP, 2020).  Keunggulan  dan  manfaat  penggunaan  aplikasi  SIMDA  adalah  sesuai  peraturan perundang-undangan, terintegrasi, transfer of knowledge , kesinambungan pemeliharaan dan mudah digunakan.
BMD  memiliki  siklus  penatausahaan  yang  dimulai  dari  perencanaan;  penentuan kebutuhan; penganggaran;pengadaan; penyimpanan dan pengeluaran; penggunaan;pemanfaatan;  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan;  pemeliharaan;  dan penghapusan.
Kecanggihan  dari  aplikasi  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi. Sehinga keterkaitan antara sistem informasi aset dengan  sistem  informasi  keuangan  akan  memberikan  keuntungan  dengan  dapat  dilakukan cek  dan  balance  antara arus kas dan  arus  aset.    Program  aplikasi  SIMDA-BMD  digunakan
untuk  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Setiap sub sistem dari aplikasi menghasilkan output sebagai berikut:
1.  Sub sistem perencanaan menghasilkan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar  Rencana  Pengadaan  Barang  Daerah  dan  Daftar  Rencana  Pemeliharaan Barang Daerah;
2.  Sub  sistem  pengadaan  menghasilkan  Daftar  Hasil  Pengadaan,  Daftar  Hasil Pemeliharaan Barang dan Daftar Kontrak Pengadaan;
3.  Sub  sistem  penatausahaan  menghasilkan  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4.  Sub  sistem  penghapusan  menghasilkan  SK  Penghapusan,  Lampiran  SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5.  Sub  sistem  akuntansi  menghasilkan  Daftar  Barang  yang  masuk  Neraca,  Daftar Extracompatable , Lampiran Neraca, Daftar  Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset
Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
Dari hasil penelitian Budiman & Arza (2013) terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pasaman  menyatakan  bahwa  (1)  persepsi  kemudahan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  persepsi  kegunaan  aplikasi  SIMDA  keuangan  (2)  persepsi  kemudahan penggunaan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  sikap  untuk  menggunakan  aplikasi SIMDA keuangan (3) persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap sikap untuk menggunakan  aplikasi  SIMDA  keuangan  (4)  persepsi  kegunaan  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  perilaku  untuk  tetap  menggunakan  aplikasi  SIMDA  keuangan  (5)  persepsi sikap  untuk  menggunakan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  perilaku  untuk  tetap menggunakan  aplikasi  SIMDA  Keuangan  (6)  perilaku  untuk  tetap  menggunakan  sistem teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan implementasi aplikasi SIMDA
Keuangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Davis  et  al.  (1989),  Handayani  &  Harsono (2016) dan Hoong et.al (2017).
Penelitian  yang  menjadi  rujukan  utama  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Budiman  &  Arza  2013).  Perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah dengan  menambahkan  konstruk  kemampuan  menggunakan  komputer ( computer  self efficacy )  sebagai  variabel  eksternal  yang  memengaruhi  persepsi  kemudahan  ( perceived ease  of  use )  dan  persepsi  kegunaan  ( perceived  usefulness )  dan  niat  perilaku  ( behavioral intention )  karena  dianggap  sebagai  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  dipertimbangkan dalam pengembangan model TAM terutama dalam penerimaan penggunaan teknologi baru (Hartono,  2007).  Compeau  &  Higgins  (1995)  dan  Chau  (2001)  menyatakan  kemampuan menggunakan komputer (c omputer self efficacy) merupakan determinan penting yang dapat memengaruhi perilaku individu  dalam penggunaan sistem teknologi informasi.
Hasil  penelitian  Hermanto  &  Patmawati  (2017)  terhadap  mahasiswa  pengguna software akuntansi menyatakan bahwa kemampuan menggunakan komputer (c omputer self efficacy) berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  kegunaan  ( perceived  usefulness )  dan persepsi kemudahan ( perceived  ease  of  use ). Jadi  keterbaruan  dalam  penelitian  ini  adalah menggabungkan  variabel  kemampuan  menggunakan  komputer,  persepsi  kegunaan, persepsi kemudahaan, sikap, niat perilaku dan penggunaan teknologi sesungguhnya dalam satu kerangka konseptual

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  sampel  menggunakan pendekatan purposive  sampling .  Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  staf  aset  BPKAD Pegunungan  Bintang.    Sumber  data  berasal  dari  data  primer  (data  yang  didapat  langsung dari narasumber atau informan) dan data sekunder (data yang didapat dokumen atau arsip).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik observasi (observation techniques) dan teknik wawancara (interview techniques).
Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling . Informan dalam penelitan ini direncanakan berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga)  orang dari Admin SIMDA-BMD dan 3 (tiga)  orang dari pengurus barang SKPD Kabupaten Pegunungan Bintang.
Penelitian ini  lebih  memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci  mengenai  suatu  obyek  tertentu  selama kurun  waktu tertentu  dengan  cukup mendalam dan  menyeluruh.    Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  SIMDA-BMD  di  Kabupaten Pegunungan  Bintang  dengan  Aspek  Interaksi  Manusia  dan  Komputer  (IMK).  Adapun tahapan-  tahapan  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini  agar  berjalan  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  ditentukan  dimulai  dari  menetapkan  subjek/sistem  yang  akan  di  analisis, menentukan  responden,  membuat  skrip  tugas  pengujian  ketergunaan,  menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait wawancara, menganalisis data yang terkumpul, dan membuat kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  suatu  sistem  informasi  berbasis  komputer,  pemrosesan  data  adalah  aktivitas mengubah input berupa data menjadi output berupa informasi dengan menggunakan apliaksi komputer.  Tahapan  ini  memegang  peran  yang  sangat  penting,  karena  kualitas  data  input akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem (Alfian, 2014). Untuk itu, penggunaan  program  aplikasi  yang  tepat  untuk  pemrosesan  data  dapat  menghasilkan informasi  yang  relevan,  tepat  waktu,  akurat,  lengkap  dan  ringkas.  Dalam  penatausahaan asset daerah, Pengurus Barang merupakan personil yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD.
Dalam  melakukan  pemrosesan  data  BMD,  Pengurus  Barang  dapat  memanfaatkan manu Data  Entry di  aplikasi  SIMDA-BMD  untuk  melakukan  penatausahaan  BMD  melalui bebeapa prosedur pengolahan data berikut:

## Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Penerapan SIMDA BMD Kabupaten Pegunungan Bintang

## PERENCANAAN
Kegiatan Yang harus dilaksanakan SKPD Yang telah dilaksanakan SKPD Output Perencanaan Mengisi data-data kode barang serta keterangannya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah mengisi data-data kode barang serta keterangannya Daftar  Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan; Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah; Untuk rencana pemeliharaan, klik menu rencana pemeliharaan dan isi data-data barang dan penjelasannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah mengisi data-data dan penjelasan barang untuk rencana pemeliharaan.
Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan BMD.

## Tabel 2. Tingkat Kesesuaian Penerapan SIMDA BMD Kabupaten Pegunungan Bintang
PENGADAAN Kegiatan Yang harus dilaksanakan SKPD Yang dilaksanakan SKPD Output Pengadaan (untuk data pengadaan) Mengisi data Kontrak/Surat Perintah Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah mengisi data Kontrak/Surat Perintah Kerja. Daftar Hasil Pengadaan; Daftar Hasil Pemeliharan Barang; Mengisi rincian pengadaan barang BPKAD sudah mengisi rincian untuk pengadaan barang. Mengisi SP2D pencairan, dan mengisi belanja penunjang, BPKAD sudah mengisi SP2D pencairan dan belanja penunjang. Melakukan posting data aset ke dalam KIB. BPKAD sudah melakukan posting data aset ke dalam KIB. (untuk inventarisasi) Menginput hasil inventarisasi fisik seperti : Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan Irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pekerjaan. BPKAD sudah menginput hasil inventarisasi fisik, berdasarkan aset
yang sudah dilaksanakan.
Tabel 3. Tingkat Kesesuaian Penerapan SIMDA BMD Kabupaten Pegunungan Bintang
PENATAUSAHAAN Kegiatan Yang harus dilaksanakan SKPD Yang dilaksanakan SKPD Output Penatausahaan Pengguna atau Kuasa pengguna wajib mencatat BMD pada Daftar Barang Pengguna (DBP)/(DBKP) yang disediakan secara teratur. Pengguna atau Kuasa pengguna pada BPKAD sudah mencatat BMD pada Daftar Barang Pengguna (DBP/(DBKP). Kartu Inventaris Barang (KIB); Kartu (sejarah) Barang; Kartu Inventaris Ruangan (KIR); Lanjut untuk mengubah data KIB, isi data sebagai berikut : - No. dan tanggal dokumen perubahan, keterangan - Data dokumen yang terkait masing- masing jenis aset. BPKAD sudah mengisi data-data perubahan data pada KIB sesuai dengan ketentuan. Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus; Label Barang. Untuk pindah SKPD, memilih aset yang akan dilakukan penginputan kemudian pilih SKPD tujuan. BPKAD sudah melakukan seperti yang diharuskan. Lanjut untuk kapitalisasi, isi data kapitalisasi untuk aset yang bersangkutan. BPKAD sudah mengisi data kapitalisasi untuk aset yang bersangkutan.
Tabel 4. Tingkat Kesesuaian Penerapan SIMDA BMD Kabupaten Pegunungan Bintang
Target  Capaian yang  diharapkan  pada  Penelitian  ini  yaitu  Penulis  dapat menganalisis  Kebutuhan  Sistem  sekaligus  mengaktualisasi  perancangan  desain  sistem

## PENGGUNAAN
Kegiatan Yang harus dilaksanakan SKPD Yang dilaksanakan SKPD Output Penggunaan Menginput surat keputusan penggunaan aset tetap yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. BPKAD sudah Melakukan penginputan dalam SIMDA untuk surat Keputusan penggunaan aset. Data pengguna/pemakai BMD PEMANFAATAN Kegiatan Yang harus dilaksanakan SKPD Yang dilaksanakan SKPD Output Pemanfaatan Menginput data dalam SIMDA mengenai pemanfaatan seperti nomor dokumen dsb. BPKAD belum/tidak melakukan penginputan data dalam SIMDA untuk pemanfaatan dengan mengisi data yang diminta. -
Gambar 3. DFD Level 0
yakni  berupa  Data  Flow  Diagram  (DFD),  sedangkan  untuk  perancangan  database menggunakan Entity  Relationship  Diagram  (ERD) sebagai  bentuk  pengembangan  SIMDA- BMD agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pada  diagram  konteks/data  flow  diagram  level  0  sesuai  dengan  gambar  terdapat  aktivitas dari Admin SIMDA-BMD dan Pengunjung. Aktivitas yang dilakukan oleh Admin SIMDA- BMD adalah mengelola data paket pekerjaan pengadaan barang atau jasa dan juga data penyedia
barang atau jasa untuk selanjutnya diolah oleh sistem sehingga dapat memberikan laporan terkait data yang diminta.  Sedangkan untuk Pengunjung akan mendapatkan informasi/data terkait  pengadaan  barang  atau  jasa  dari  aplikasi  dari  hasil  hasil  pengelolaan  data  yang  di- input oleh Admin SiMDA-BMD.
Pada    dataflow    diagram    level    1  dijelaskan    bahwa    dalam    aplikasi  SiMDA-BMD Pegunungan Bintang ini memiliki 4 proses  yaitu login, input data paket, input data penyedia dan summary. Pada saat admin telah  berhasil  melakukan  login kedalam  aplikasi,  langkah selanjutnya  adalah melakukan input data paket dan data penyedia dimana keduanya saling berelasi, dimana hasil dari input  data  tersebut  yang  kemudian  diproses  atau diolah oleh aplikasi sehingga  dapat menghasilkan  laporan  yang  dapat  dibaca  dan  dilihat  baik  oleh admin  maupun  pengunjung aplikasi.
Bagian    selanjutnya    dalam    tahapan    ini    adalah    pembuatan    use    case  diagram yang menjelasakan  tentang  langkah –  langkah  dan  juga  skenario  yang akan  dilakukan oleh    admin  maupun    pengunjung    pada    saat    menggunakan  aplikasi    SiMDA-PBJ.    Use case    diagram    juga  digunakan    untuk    memprediksi  kemungkinan –   kemungkinan   yang terjadi    pada    saat  penggunaan    aplikasi  dimana    prediksi    tersebut    nantinya    akan diakomodasi    pada    tahapan  implementasi    pembuatan    program    aplikasi.    Didalam    use case    diagram  dijelaskan    secara terstruktur fungsi – fungsi yang dilakukan oleh user yang nantinya setiap fungsi tersebut akan di definisikan skenarionya.
Pada use  case  diagram diatas  dapat  dilihat  beberapa  fungsi  yang  melibatkan user yaitu  admin  SIMDA-BMD  melakukan  login  kedalam  aplikasi,  mengelola  data  paket diantaranya  buat  paket, edit paket,  hapus  paket,  cari  paket,  lihat  paket  dan  cetak  laporan paket.  Disamping  mengelola  data  paket  admin  SIMDA-BMD  juga  melakukan  pengelolaan data  penyedia  diantaranya  buat  penyedia, edit penyedia,  hapus  penyedia,  cari  penyedia, lihat  penyedia  dan  cetak  laporan  penyedia.  Fungsi  data  pengadaan  barang  atau  jasa  pada user pengunjung merupakan informasi data hasil pengelolaan data admin SIMDA-BMD yang dapat  dilihat  dan  diakses  oleh  siapa  saja  yang  mengunjungi  aplikasi  SIMDA-BMD.  Setelah dilakukan  perancangan  sistem  dengan  permodelan  data flow diagram  serta use case diagram, selanjutnya dilakukan perancangan database yang bertujuan untuk menggambarkan  hubungan  antar  entitas. Database merupakan  kumpulan  file –file  dalam sebuah  tabel  yang  saling  berkaitan.  Pada  model  data  relational  hubungan  antara  file  atau table  direlasikan  dengan  kunci  relasi  ( relation  key ),  yang  merupakan  kunci  utama  dari masing –masing  file  atau  tabel.  Dalam  perancangan database ini  penulis  menerapkan permodelan entity  relations  diagram (ERD),  dimana  dengan  permodelan  tersebut  dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  hubungan  yang  terjadi  antar  sesama  entitas dalam sebuah tabel di dalam database .
Gambar 6. Entity Relations Diagram SIMDA BMD
Entity  Relations  Diagram diatas  menggambarkan  entitas  yang  saling  berhubungan dalam  suatu  database  yaitu  admin  mengelola  paket  pengadaan  dan  penyedia  barang  atau jasa  dimana  data  yang  diolah  tersebut  memiliki  relasi  tabel,  yang  nantinya  oleh  aplikasi SIMDA-BMD  sehingga  dapat  menyajikan  informasi  terkait  pengadaan  barang  atau  jasa  di Kabupaten Pegunungan Bintang yang dapat dilihat oleh pengunjung maupun admin.
Tahapan  terakhir  dalam  perancangan  deasin  adalah  perancangan  antar  muka/ user interface .  Dalam  perancangan  antar  muka  aplikasi  sistem  informasi  manajemen  data pengadaan barang SIMDA-BMD berbasis web ini dibuat beberapa halaman antar muka/ user interface yang nantinya ditampilkan pada browser .

## SIMPULAN
Aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai aplikasi berbasis komputer yang secara terintegrasi cukup baik dalam  membantu  pemerintah  mengelola  barang  milik  daerah.  Prosedur  pengelolaan  BMD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagian besar telah diimplementasikan oleh aplikasi SIMDA-BMD. Namun, aplikasi tersebut terdapat kekurangan
yaitu prosedur akuntansi belum dapat diterapkan karena fungsi sub menu penyusuan belum diakomodir.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  M.,  &  Maret,  U.  S.  (2014). Analisis  Faktor  Pendukung  Implemetasi  SIMDA  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  SKPD  (  Penelitian  pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah  Kabupaten Kulon Progo ) . November , 1698 – 1712.
BPKP. (2020). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .
Budiman,  F.,  &  Arza,  F.  I.  (2013).  Pendekatan  Technology  Acceptance  Model  Dalam Kesuksesan  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajamen  Daerah. Wahana  Riset Akuntansi , 1 (1), 87 –110.
Chau,  P.  Y.  K.  (2001).  Influence  of  Computer  Attitude  and  Self-Efficacy  on  IT  Usage Behavior. Journal of End User Computing , 13 (1), 26 –33.
Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer Self-Efficacy:Development of a Measure and Initial Test. MIS Quarterly , 19 (2), 189 –211.
Davis,  F.  D.,  Bagozzi,  R.  P.,  &  Warshaw,  P.  R.  (1989).  User  Acceptance  of  Computer Technology:  A  Comparison  of  Two  Theoretical  Models. Management  Science , 35 (8), 982 –1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982
Handayani, W. P. P., & Harsono,  M. (2016). Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Jurnal Economia , 12 (1), 13. https://doi.org/10.21831/economia.v12i1.8415
Harbelubun, A. V. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Di  Kabupaten Maluku  Tenggara. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 8 (2),  40 –49. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17166
Hartono, J. M. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan . Yogyakarta : CV. Andi.
Hermanto,  S.  B.,  &  Patmawati.  (2017).  Determinan  Penggunaan  Aktual  Perangkat  Lunak Akuntansi  Pendekatan  Technology  Acceptance  Model. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 19 (2), 67 –81. https://doi.org/10.9744/jak.19.2.67-81
Hoong,  A.  L.  S.,  Thi,  L.  S.,  &  Lin,  M.-H.  (2017). Affective  Technology  Acceptance  Model : Extending  Technology  Acceptance  Positive  Affective  Technology  Acceptance  Model :
Extending Technology Negative Affect . INTECH.
https://doi.org/10.5772/intechopen.70351
Lusianto, Y. U., Nugroho, E., & Nugroho, H. A. (2015). Model Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  Terhadap  Efektivitas  Penyerapan Anggaran. CITEE , September , 66 –71.
Pulungan,  M.  (2014).  Optimalisasi  Sistem  Informasi  Daerah  (SIMDA)  dalam  Mewujudkan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kalimantan
Timur yang Lebih Berkualitas. Jurnal Bina Praja , 06 (04), 269 –281. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.269-281
Supriyanto.  (2003).  Analisis  Iplementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Barang Milik Daerah. - , 70 –80.
Wibisono,  A.  F.  (2017).  Efektifitas  Peran  BPKP  dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA). Jurnal  Reviu  Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 951. https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.09