## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286 ISSN 2722-7987 (Media Online)

## Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif

## Suparnyo, Wahyu Jatmiko Aji
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia Email: 1,* hanafinayir@yahoo.co.id 2 wahyujatmiko600@gmail.com
Abstrak −Larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan  umum  kepala  daerah  meskipun  dalam  prakteknya  kasat  mata  dan  bukan  lagi  merupakan  rahasia  umum,  akan  tetapi penegakan  hukumnya  terasa  sangat  lemah.  Penegakan  hukum  dilakukan  terhadap  calon  kepala  daerah  maupun  wakilnya  yang kedapatan  melakukan  pemberian  uang  atau  materi  lainnya  yang  dikenal  dengan  istilah  politik  uang  untuk  memenangkan pasangannya  dilakukan  secara  transparan,  apalagi  sampai  di  Pengadilan.  Selama  ini  yang  terjadi  hanya  individu  tertentu  yang kebetulan  tertangkap  tangan  memberikan  uang  atau  membagikan  sembako  dari  calon  pasangan  kepala  daerah  kepada  masyarakat yang menjalani proses hukum sedangkan aktor intelektualnya tidak pernah terungkap sehingga diperlukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Umum, Korupsi, Penegakan Hukum
Abstract −The prohibition of giving money or other materials to influence voters in both the legislative and regional head elections, although in practice it is invisible and is no longer an open secret, but law enforcement feels very weak. Law enforcement is carried out on candidates for regional heads and representatives who are caught giving money or other materials known as money politics to win  their  partners  in  a  transparent  manner,  let  alone  reaching  the  Court.  So  far,  only  certain  individuals  who  happen  to  be  caught giving money or distributing basic necessities from a candidate pair of regional heads to the community undergoing the legal process, while the intellectual actors have never been revealed, so Law Number 8 of 2015 is needed.
Keywords : Money Politics, General Election, Corruption, Law Enforcement

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  tentunya  membawa  harapan  besar  dalam  upaya  membangun  demokratisasi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Disamping  itu,  dengan  frekuensi  pemilu  yang  sangat  banyak  melahirkan kejenuhan, dan berimplikasi luar biasa, menguras energy, masyarakat terus dihadapkan pada tekanan politik sepanjang tahun.  Imbasnya  adalah  pencarian  pemimpinyang  kapabel  dan  didukung  oleh  mayoritas  pemilih  seringkali  meleset. Persoalan yang tidak kalah peliknya lagi, timbulnya disharmonisasi ditengah masyarakat akibat seringnya menghadapi perbedaan  pilihan  politik.  Praktek  pemberian  uang  atau  materi  lainnya  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  Money Politic di  era  global  saat  ini  telah  memasuki  semua  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara mulai  dari  untuk  dapat  menduduki  jabatan  di  birokrat  sampai  dengan  untuk  menduduki  jabatan  elite  politik  tertentu, misalnya  DPR,  DPRD,  dan  Kepala  Daerah.  Pendapat  senada  juga  disampaikan  oleh  Moh.Mahfud  MD  yang berpendapat  bahwa  pada  kenyataannya,  pilkada  langsung  yang  sekarang  marak  diberbagai  daerah  disamping menimbulkan  Money  Politic,  ternyata  kemudian muncul masalah  lainnya,  yakni adanya konflik  horizontal  (bentrokan antar  calon,  dan  antar  pendukung  calon,  kisruh  di  KPUD,  dsb),  dan  sikap  tak  mau  menerima  kekalahan  dengan  cara melakukan mobilisasi massa.
Dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini hukum telah digunakan sebagai alat pembenaran dalam mencapai tujuan  sekelompok  orang,  golongan  maupun  elite  politik  untuk  menghalalkan  segala  cara  dalam  mencapai  tujuan tertentu,  termasuk  praktek pemberian  uang  atau  materi  lainnya yang  hubungannya  untuk  mempengaruhi pemilih  agar terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Kegiatan  praktek  politik  uang  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang mengisyaratkan adanya  pelaksanaan  hak  dasar  seperti  hak menyatakan  pendapat,  hak  berkumpul,  dan  berserikat yang kesemuanya  memerlukan  suatu  aturan  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  payung  hukum. Larangan terhadap praktek politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur:
(1).Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(2).Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Partai  yang  bersangkutan  dilarang  mengajukan  calon  pada  periode berikutnya di daerah yang sama.
(3).Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  yang  menerima  imbalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap.
(4).Setiap  orang  atau  lembaga  dilarang  memberi  imbalan  kepada  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(5).Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286 ISSN 2722-7987 (Media Online)
Kemudian, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur:
(1) Calon  dan/atau  tim  Kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk mempengaruhi Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanki pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun  wakilnya  yang  kedapatan  melakukan  pemberian  uang atau  materi lainnya  yang  dikenal dengan  istilah  politik uang untuk memenangkan pasangannya dilakukan secara transparan, apalagi sampai di pengadilan.
Penegakan  hukum  larangan  pemberian  uang  atau  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi  pemilih  baik  dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi  merupakan  rahasia  umum,  akan  tetapi  penegakan  hukumnya  terasa  sangat  lemah.  Selama  ini  yang  terjadi  hanya individu tertentu yang kebetulan tertangkap tangan memberikan uang atau membagikan sembako dari calon pasangan kepala daerah kepada masyarakat yang menjalani proses hukum.
Untuk mencapai  penyelesaian  dari problematika  yang telah  diuraikan  di atas  tersebut,  tulisan  ini akan  disusun sebagai  berikut.  Setelah  Pendahuluan  dan  penjabaran  Metode  Penelitian,  masuk  pada  bagian  Pembahasan  yang disajikan  dalam  dua  sub  pembahasan.  Yaitu  Pertama  mengenai  Kekurangan  Penegakan  Hukum  Politik  Uang  Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Saat  Ini  dengan  pemberian  penjelasan  di  sub  bab  mengenai  1.  Faktor  Lemahnya  Materi Hukum Penegakan Hukum Politik Uang, 2. Faktor Rendahnya Moral dan Etika Aparat Penegak Hukum, dan 3. Faktor Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegakan  Hukum  Politik  Uang.  Kemudian  Kedua  mengenai  Politik  Uang  Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Hukum Progresif. Bagian terakhir yaitu berupa Kesimpulan akan menguraikan beberapa kalimat penutup mengenai masih belum adanya sanksi tegas terhadap money politik dalam Pemilihan Kepala Daerah  dan  harus adanya  penegakan  hukum  yang  kompeherensif terhadap pelaku  money  politik  yang  masih menjadi kebiasaan saat terjadinya pemilihan kepala daerah.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  penelitian ini  penelitian yang  digunakan dalam penulisan ini  adalah  penelitian Yuridis  Normatif. Menurut Jhony  Ibrahim,  metode  pendekatan  yuridis  normatif  adalah  suatu  prosedur  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan cara-cara kerja  ilmu normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang obyeknya  hukum  itu sendiri.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  Pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan dan Pendekatan Konsep.
Pada  penelitian  normatif,  data  sekunder  merupakan  data  pokok  atau  utama  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan,  buku-buku  literatur  maupun  surat-surat  resmi  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  penelitian. Menurut  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  data  sekunder  (bahan-bahan  pustaka)  terdiri  dari  bahan  hukum    primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kekurangan Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Saat Ini
Tindak  pidana  politik  uang  diatur  dalam  Pasal  523  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilu,  yang  dibagi  dalam  3  kategori  yakni  pada  saat  kampanye,  masa  tenang  dan  saat  pemungutan  suara.  Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen actus reus pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen mens  rea  dirumuskan  dengan  corak  kesengajaan.  Perumusan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  politik  uang menggunakan  pola  indefinite  sentence.  Kedepan  model  ancaman  pidana  yang  seharusnya  digunakan  adalah indeterminate sentence. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni teori abolisionistik, menekankan pada faktor pendorong terjadinya  kejahatan;  teori  moralistik  yang  menekankan  pada  pencerahan  masyarakat  melalui  pesanpesan  moril;  dan teori  pencegahan  primer,  sekunder  serta  tersier.  Partai  politik  seharusnya  ikut  dikenai  pertanggungjawaban  pidana ketika terlibat dalam tindak politik uang dengan merujuk pada teori identifikasi.
Apabila  ditelaah  lebih  dalam,  pada  hakikatnya  politik  uang  tidak  seirama  dan  senyawa  dengan  3  tujuan penyelenggaraan  Pemilu yakni  sebagai  berikut:  pertama, memperkuat  sistem ketatanegaraan  yang demokratis.  Kedua, mewujudkan  Pemilu  yang  adil  dan  berintegritas.  Ketiga,  mewujudkan  Pemilu  yang  efektif  dan  efisien.  Politik  uang, jelas  tidak  dapat  memperkuat  sistem  ketatanegaraan  karena  demokrasi  dibajak  melalui  korupsi  elektoral.  Selain  itu, terjadinya korupsi elektoral maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu yang bisa

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
menciptakan  Pemilu  atau  Pilkada  ulang.  Konsekuensinya  terjadi  pemborosan  anggaran  negara.  Politik  uang  malah mengerosi  demokrasi  dalam  sistem  ketatanegaraan  manapun.  Tegasnya  politik  uang  merupakan  antitesis  dari  tujuan penyelenggaraan Pemilu khususnya di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur larangan politik uang dalam Pasal 47 dan 73 ayat (1).
Pasal 47 : (1) Calon  dan/atau  tim  Kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk mempengaruhi Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanski pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelemahan  yang  ada  dalam  Pasal  ini  adalah  bahwa  ternyata  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  jo Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tidak  secara  tegas  mengatur  sanksi  terhadap  pelanggaran  pidana  politik  uang atau pemberian uang atau materi lainya baik yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah maupun tim kampanyenya.    Pasal ini hanya mengatur  sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi pidana yang  ada  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  jo  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tidak  secara  tegas mengatur  baik  sanksi  minimal atau maksimal  hukuman  penjara  bagi  pelaku  politik  uang  maupun  sanski  minimal dan maksimal  hukuman  denda  yang  harus  dibayar  oleh  pelaku  politik  uang  yang  terbukti  bersalah.        Dengan  demikian ketentuan sanksi yang ada pada Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang 8 Tahun 2015 lebih tidak tegas lagi dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Di  sisi  lain  ternyata  sanksi  administrasi  berupa    pembatalan  sebagai  Calon  Kepala  Daerah-Wakil  Kepala Daerah  ternyata  juga  tidak  pernah  diterapkan  terhadap  terjadinya  politik  uang.  Kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten Pemalang terhadap perkara nomor : 209/Pid.B/2005/PN.Pml dan Putusan Perkara Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Pml. walaupun masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menghukum pelaku politik uang, akan tetapi ternyata  Keputusan  Majelis  Hakim  dimaksud  juga  tidak  membatalkan  terhadap  Pasangan  Calon  Nomor  dalam Pemilihan  Umum  Bupati-Wakil  Bupati  Pemalang  pada  tahun  2005  dan  tahun  2010  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Pemalang.  Satu  dan lain  hal  karena  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pemalang  yang  memeriksa  perkara tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pelaku politik uang adalah Calon Kepala Daerah ataupun Tim Kampanyenya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian juga Keputusan Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Pemalang  Nomor  :  45/Pid.Sus/2015/PN.Pml.  yang  telah  menghukum  Terdakwa  dan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap    karena  memang  bukan  tindak  pidana  politik  uang,  akan  tetapi  mengarah  kepada tindak  pidana  tersebut,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pemalang  juga  tidak  melakukan  upaya  pembatalan. Lemahnya  peraturan  tentang  sanksi  dalam  penegakan  hukum  politik  transaksional  atau  politik  uang  dalam  setiap pemiliha umum kepala daerah, menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran tersebut.
Lembaga aparat penegak hukum yakni kepolisian, jaksa dan pengadilan selama ini dipahami dan menempatkan sebagai  lembaga  yang  amat  mapan  dan  berada  dalam  budaya  otoriter.  Aparat  penegak  huikum  lebih  menekankan pemahaman  dan  penafsiran  hukum  yang  bersifat  tunggal  dengan  prinsiplegalitas,  dan  lebih  berorientasi  pada  formal justice.
Ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat ini, yakni:
1) Faktor Lemahnya Materi  Hukum Penegakan Hukum Politik Uang
Politik  uang (money  politics )  akhir-akhir  ini  menjadi  senjata  utama  sebagian  politikus  untuk  mewujudkan  ambisi politiknya.  Mereka  menganggap  bahwa  segala  sesuatu  itu  (suara  pemilih,  jabatan  dan  kedudukan)  bisa  dibeli langsung dengan uang. Bentuk politik uang ini macam-macam, ada dengan cara langsung menyuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan sejumlah  sembako  misalnya  teh,  gula,  beras  dan  mie  instan,  alat-alat  sholat,  sumbangan  dengan  tujuan  politis, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara ilegal demi modal politik, dan lain-lain.
Undang-Undang Pemiihan Umum baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah melarang adanya politik uang atau pemberian uang dan materi lainnya. Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 215 menggunakan  istilah  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada  peserta kampanye  secara  langsung  atupun  tidak  langsung  agar  tidak  menggunakan  haknya  untuk  memilih,  atau  memilih Pasangan Calon Tertentu. Demikian pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dalam  pasal  301 ayat (3) menyebut dengan istilah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih. Sedangkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam  pasal  117  ayat  (2)  menggunakan  istilah  memberi  atau menjanjikan uang atau materi lainya. Akan tetapi Undang-Undang tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi, dan sebagai gantinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam pasal 73 ayat (1)  menggunaan  istilah  mejanjikan dan/atau memberikan  uang atau  materi lainnya.  Penegakan hukum  pidana

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik dalam pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada  saat berlangsungnya pemilihan umum Kepala Daerah mulai tahun 2005 hingga tahun 2012 penerapan hukumnya sangat lemah dan tidak mampu mencegah atau bahkan meniadakan adanya politik uang.
Demikian juga ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan sebagai berikut :
(1) Calon  dan/atau  tim  Kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk mempengaruhi Pemilih.
(2) Calon  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelangaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundan g-undangan.
Lemahnya  peraturan tentang  penegakan  hukum  baik pidana  maupun adminsitrasi  negara  ternyata  masih  ditambah dengan  adanya  Peraturan  Pemilihan  Umum  yang  dibuat  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum.  Peraturan  dimaksud misalnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ternyata dalam Pasal 26 telah mengijinkan kepada Pasangan Calon  dan/atau  Tim  Kampanye  untuk  membuat  dan  mencetak  serta  serta  penyebaran  bahan  kampanye  yang mencakup kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin,balpoint, payung dan atau stiker paling besar ukuran 10x5 cm apabila  dikonversi  dalam  bentuk  uang  nilainya  paling  tinggi  Rp.  25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah).  Menurut Pasal  27  Penyebaran  bahan  kampanye  tersebut  di  atas  dilakukan  pada  kampanye  pertemuan  terbatas,  pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

## 2) Faktor Rendahnya Moral dan Etika Aparat Penegak Hukum.
Lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia,  jika  dipotret  dan  dipetakan  nampak  sebagai  berikut:  (1)  Pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah  aturan  yang  dibuat  bisa  dijalankan  atau  tidak  dan  kerapkali  isinya  tidak  ralistis;  (2)  Masyarakat  pencari kemenangan bukan keadilan,  yakni jika  berhadapan  dengan  proses hukum, masyarakat melakukan berbagai  upaya agar  tidak  dikalahkan  atau  terhindar  dari  hukuman;  (3)  Uang  mewarnai  penegakan  hukum,  yakni  di  setiap  lini penegakan  hukum,  aparat  dan  pendukung  aparat  penegak  hukum,  sangat  rentan  dan  terbuka  praktek  korupsi  atau suap;  (4)  Penegakan  hukum  sebagai  komoditas  politik,  yaitu  penegakan  hukum  bisa  diatur,  didekte  bahkan diintervensi  oleh  kekuasaan;  (5)  Penegakan  hukum  diskriminatif,  yaitu  perlakuan  dan  sanksi  yang  berbeda  antara orang  kaya  dan  orang  miskin;  (6)  Lemahnya  kualitas  dan  integritas  dsumber  daya  manusia,  yakni  integritas  yang tinggi; dan (7) Advokad tahu hukum versus advokad tahu koneksi, yaitu advokad kerapkali menjadi makelar perkara dengan  menjanjikan  kemenangan  pada  klien  bersedia  membayar  sejumlah  uang  yang  menurutnya  untuk  aparat penegak hukum.
Untuk  mewujudkan  prinsip  supremasi  hukum  maka  penegakan  hukum  oleh  lembaga-lembaga  penegak  hukum seperti Badan Peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan  asas  dan  tujuannya  diadakannya  lembaga  penegakan  hukum  tersebut.  Sentra  Gerakan  Hukum  Terpadu (Gakumdu) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum  DPR,  DPD  dan  DPRD  serta  Undang-Undang  Noor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala daerah dalam rangka penegakan hukum dalam Pemilihan Umum termasuk juga Pemilihan Umum Kepala Daerah ternyata tidak  dapat  berfungsi  dengan  maksimal.  Sentra  Gerakan  Hukum  Terpadu  terdiri  atas  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengawas Pemilu.
Menurut  Herie  Purwanto,  Kasat  Reskrim  Polres  Magelang  Kota  antara  lain  dikatakan  bahwa  kesulitan  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  dalam  mengusut  adanya  politik  uang  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah-Wakil Kepala  Daerah Tahun  2015  antara lain  disebabkan  adanya ketentuan  Pasal 134  Ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2015  yang mengatur tentang  batasan  waktu  bagi  Panitya  Pengawas  untuk menggelar  rapat  pleno guna  meneruskan  atau  tidak  dugaan  tindak  pidana  pemilihan.  Rapat  yang  melibatkan  peran  Jaksa  dan  Penyidik dalam  Lembaga  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  itu  dihadapkan  pada  hambatan  untuk  menghadirkan minimal dua alat bukti. Peyidik akan menolaknya bila dua alat bukti itu, yakni dua saksi dan barang tersebut, bila tidak  dihadirkan  bersamaan.  Penyidik  tindak  pidana  pemilihanakan  menindaklanjuti  laporan/temuan  Panitya Pengawas bila alat bukti tadi secara nyata sudah di depan mata. Panitya Pengawas juga tidak memiliki kewenangan sebagai  penyidik  yang  bisa  melakukan  upaya  paksa.  Memanggil  saksi  untuk  dimintai  klasifikasipun,  tidak  bisa secara  pro  yustitia.  Artinya  bila  saksi  diminta  klasifikasi  tak  mau  datang  dan  waktunya  kedaluwarsa  (tujuh  hari) terlewatkan  setelah  tindak  pidana  itu  diketahui  maka  sulit  bagi  Panitia  Pengawas  untuk  melengkapi  secara  formil dan materiel berita acaranya.
Selain tidak berfungsinya Sentra Gerakan Hukum Terpadu dalam penanganan kasus politik uang ternyata penegakan hukum  politik uang diwarnai  dengan tertangkap tanganya Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Akil  Mochtar oleh  Komisi

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Pemberantasan  Korupsi  pada  tanggal  2  Oktober  2013  di  rumahnya  Komplek  Perumahan  Pejabat  Negara  Widya Chandra Jakarta terkait dengan suap kasus kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

## 3) Faktor Budaya Hukum Masyarakat Penegakan Hukum Politik Uang
Pemilihan Umum Kepala Daerah pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang  dilaksanakan  atas  partisipasi  kandidat,  pemilih  (konstituen),  dan  dikontrol  oleh  lembaga  pengawas  agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku.
Dalam  rangka  memenangkan  perhitungan  suara  itulah  berbagai  upaya  untuk  memikat  dan  memperoleh  suara diperbolehkan  dan  dilakukan,  sepanjang  tidak  melanggar  hukum.  Berbagai  uapaya  dilakukan  oleh  kandidat  calon kepala  daerah-wakil  kepala  daerah  untuk  menarik  simpati  masyarakat  agar  dalam  pemilihan  umum  nanti  mereka memilihnya.  Berbagai  cara  dilakukan  antara  lain  dengan  sosialisasi  menjelang  tahap  pendaftaran  dan  kemudian dilanjutkan  dengan  cara  lainya  misalnya  kampanye  menjelang  dilaksanakanya  pemilihan  umum.  Sosialisasi, blusukan  maupun  kampanye  dan  upaya  lainya  yang  dilakukan  oleh  kandidat  calon  kepala  daerah-wakil  kepala daerah  selalu  disertai  dengan  penunjuk  jalanya  yang  selama  ini  dikenal  denga  istilah  team  sukses.  Team  sukses dibentuk  oleh  calon  kandidat  sendiri  maupun  melalui  partai  politik  yang  mengusungnya.  Budaya  bagi-bagi  uang sudah dimulai ketika calon kepala daerah terutama mulai memeperkenalkan dirinya lewat partai politik yang akan mengusungnya  sebagai  calon  kepala  daerah.  Selama  ini  Pengurus  Partai  Politik  terutama  di  tingkat  Cabang,  baik Kabupaten maupun Kota tidak secara resmi menetapkan bahwa calon kepala daerah haruslah Ketua Cabang Partai Politik ataupun kader partai politik, meskipun ada kemungkinan jumlahnya tidak seberapa. Oleh karena calon kepala daerah  tersebut  bukanlah  pengurus  maupun  kader  partai  politik  yang  bersangkutan,  maka  ketika  mereka memperkenalkan dirinya kepada Pengurus Partai Politik di Tingkat Cabang Kabupaten atau Kota, pada prinsipnya mereka telah mempesiapkan dana sebagai maharnya untuk dapat lolos dalam seleksi pemilihan bakal calon kepala daerah-wakil  kepala  daerah.  Pada  pemilihan umum  kepala daerah-wakil  kepala  daerah  selama  kurun  waktu  tahun 2005-20014 uang yang digunakan sebagai mahar atau sewa kendaraan oleh calon kepala daerah-wakil kepala daerah dimaksud  masing-masing  akan  ditarik  oleh  Pengurus  Pusat  Partai  Politik  yang  bersangkutan  di  Jakarta.  Tidak menutup  kemungkinan  uang  mahar  diserahkan  kepada  Pengurus  Tingkat  Cabang  di  Kabupaten  atau  Kota  dimana Partai  Politik  tersebut  berada.  Jumlah  uang  mahar  atau  uang  perahu  bisa  berkisar  antara  Ratusan  Juta  sampai Milyaran Rupiah tergantung potensi dan kemajuan daerah tersebut.
Hingga  dua  minggu  menjelang  pemungutan  suara  yang  akan  dijadwalkan  9  Desember  2015,  suasana  di  21  (dua puluh satu) kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak terkesan  sepi.  Sosialisasi  pemilihan  kepala  daerah  masih  dirasa  kurang.  Selain  kekhawatiran  bakal  menurunya partisipasi pemilih, aroma politik uangpun masih tercium dimana-mana. Paradigma yang terjadi dalam masyarakat sekarang  adalah  jika  tidak  diberikan  instrumen  mereka  enggan  memilih  atau  berpartisipasi.  Instrumen  kemudian diberikan dengan alasan sebagai pengganti transport datang ke tempat pemungutan suara (TPS), sebagai pengganti karena  tidak  bekerja  selama  sehari.  Instrumen  tersebut  berwujud  uang  tunai  yang  besarnya  disesuaikan  dengan kemampuang keuangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, biasanya berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)  sampai  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu)  yang  diserahkan  oleh  team  sukses  pasangan  calon  kepala  daerah-wakil kepala  daerah  biasanya  pagi  hari  pada hari  pelaksanaan  pemilihan  dan  selama  ini  dikenal  dengan  istilah  serangan fajar.
Istilah atau jargon masyarakat “nek ora ono dhuwite ora nyoblos” untuk daerah Semarang dan sekitarnya atau “ola uik ola obos” menurut masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya sudah membudaya. Masyarakat memilih bukan karena kenal calon apalagi paham dan tahu akan visi dan misinya seandaianya calon tersebut menjadi kepala daerah dalam memimpin daerahnya lima tahun ke depan. Namun mereka memilih dengan dasar uang tanpa mengetahui siapa dan bagaimana calon tersebut.
Budaya  hukum  sebagaimana  dikatakan  oleh Friedman adalah  alat  untuk  mempertegas  fakta  bahwa  hukum  paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, subtansi, dan budaya hukum. Kelahiran  suatu  budaya  hukum  berasal  dari  proses  internal  selama  perkembangan  masyarakat  berlangsung,  dan selama  itu  pula  interaksi  baik  antar  warga  maupun  antar  warga  dengan  warga  dari  luar  berlangsung  membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai yang benar  dan  dijadikan  pedoman  bertindak  oleh  sebagian  besar  warga  masyarakat.  Dengan  demikian  budaya  hukum dapat  dimaknai  sebagai  nilai  bersama.  Budaya  hukum  masyarakat  Indonesia  tidak  mendukung  adanya  penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan umum lainya karena rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum.
a. Faktor Rendahnya Tingkat Kesejahteraan
Menjelang  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  di  beberapa  daerah tanggal  9  Desember 2015  bukan  hal  yang baru  lagi  apabila  kemungkinan  akan  terjadinya  politik  uang,  oleh  karena  politik  uang  identik  dengan  pemilihan umum.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  hal  ini  telah  menjadi  tradisi  buruk  untuk  bangsa  Indonesia.  Ada  beberapa penyebab terjadinya politik uang, yaitu :
Pertama ,  faktor  minimnya  kedekatan  partai  politik  dengan  masyarakat,  berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh Indikator  Politik  Indonesia,  sebanyak  85,5  persen  masyarakat  tidak  memiliki  kedekatan  dengan  partai  politik. Selanjutnya  yang  menjadi  permasaahannya  yakni  semakin  rendah  kedekatan masyarakat  dengan  partai  politik,

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
maka sudah tentu merekapun akan lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. Hal ini dinilai wajar oleh masyarakat itu sendiri, namun bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang jujur dan adil.
Kedua ,  tingkat  pendidikan  seseorang  juga  sangat  mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat  terhadap  politik  uang. Karena  semakin  tinggi  tingkat  intelgensi  seseorang  maka  dia  akan  menjadi  lebih  cerdas  dalam  memilih pemimpin, terlepas dari politik uang.
Ketiga , di Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat cukup rendah. Inilah faktor utama  yang  biasanya  menjadi  alasan  utama  masarakat  terjebak  dalam  permainan  politik  uang  sehingga  bisa dipastikan mereka akan dengan mudah di-imingi-imingi dengan keuntungan sesaat.
Keadaan masyarakat Indonesia saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan  kesejahteraan  yang  layak  untuk  keberlangsungan  hidupnya  menjadi  salah  satu  penyebab  adanya politik  uang dalam  setiap  diadakanya  pemilihan  umum, baik  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPR dan DPRD, Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serta Kepala Desa. Minimnya lapangan pekerjaan, pembangunan yang tidak merata dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah menjadi salah satu menjadi salah satu contoh penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia.
Masalah  ketertinggalan  Indonesia  dibanding  negara-negara  lain  di  Asean  misalnya  yang  memulai  pembangunan dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan  dilihat  dari Indikator  Human  Development  Index (HDI)  atau  Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih berada dalam level 107 di tahun 2008. Jauh teringgal dibandingkan dengan Malaysia yang berada pada peringkat (63), Thailand (78), bahkan di bawah Philipina (105). Rendahnya IPM berarti pelayanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  air  bersih,  maupun  daya  beli  masyarakat  madsih  relatif  rendah dibanding negara-negara Asean.
Menurut Ekonom Institut  for  Development  of  Economics and  Finance ( Indef) ,  Fadhli  Hasan antara  lain  dikatakan bahwa Indef memperkirakan  tingkat  kemiskinan  meningkat  dari  10,96  menjadi  11,5  persen  pada  periode  Maret 2014-Maret  2015.  Pada  periode  tersebut  pengangguran  juga  meningkat  dari  7  persen  menjadi  7,5  persen.  Upah buruh  tani,  buruh  industri  mengalami  penurunan  3,5  persen  triwulan  ke  triwulan.  Tingkat  kesenjangan  antara golongan kaya dengan golongan miskin juga semakin melebar.

## B. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Hukum Progresif
Sebagai bentuk dari pengakuan atas klaim negara hukum, maka segala tindakan/penyelenggaraan negara dalam bingkai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dilakukan  dengan  atau  melalui  mekanisme  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karenanya tindakan tindakan  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  negara/pemerintahan  yang  sah  semuanya  dilakukan  dengan mekanisme pengaturan oleh hukum. Hal yang demikian menurut Jimly Asshiddiqie disebut dengan the rule of law, and not  of  Man atau  hukumlah  yang memegang  komando tertinggi dalam  penyelenggaraan  sebuah  negara.  Implikasi atas pengakuan/klaim  negara  hukum  dan  pula  menempatkan  hukum  sebagai  komando  tertinggi  dalam  penyelenggaran negara,  maka  semua  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  diatur  secara  tegas  melalui  instumen hukum/peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini ialah pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu).
Mahfud MD mengatakan bahwa demokrasi atau pemilihan umum tidak serta merta dilakukan dengan semaunya tanpa  adanya  hukum  yang  mengatur,  Demokrasi  harus  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  hukum.  Menurut abdul  gaffar pemilu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam peradaban demokrasi, pemilu merupakan syarat yang sangat dominan yang  harus  dimiliki  oleh negara  ketika  dalam pergaulan internasional.  Mekanime  pengisian jabatan tersebut diatur  melalui  peraturan  Perundang-undangan  yang  secara  langsung  melibatkan  masyarakat  sebagai  penentu  atas seseorang yang dianggap pantas menduduki jabatan politik tersebut.
Pasal  47    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 mengatur  tentang  larangan  bagi  partai  politik atau  gabungan partai  politik  maupun  setiap  orang  atau  lembaga  untuk  memberikan  imbalan  dalam  bentuk  apapun  dalam  proses pencalonan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Apabila  ternyata  larangan  tersebut  dilanggar  baik  oleh  partai  politik, gabungan  partai  politik,  perorangan  maupun  lembaga  terbukti  melakukan  perbuata  dimaksud  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hkum  tetap,  maka  penetapan  sebagai  calon,  caon  terpilih,  atau  sebagai Gubernut,Bupati, dan Walikota dibatalkan.
Pasal 73  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang larangan bagi Calon dan/atau tim Kampanye untuk  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainya  untuk  mempengaruhi  pemilih.  Calon  yang  terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanski pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun masalah hukuman pelaku politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan tetapi dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 belum terdengar ada pelaku politik uang yang diproses hukumya dan mendapatkan sanksi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya norma yang secara tegas mengatur sanksi pelaku praktik politik  uang  dalam  undang-undang  tersebut.  Di  samping  itu  juga  tidak  satupun  pasangan  calon  kepala  daerah  yang didikualifikasi  kepesertaannya  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tersebut.  Alasan  yang  mendasari  masalah  tersebut menurut Nasrullah, Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah karena penegakan hukum pelaku politik uang belum jelas. Sanksi  administrasi  berupa  diskualifikasi  kepesertaan  calon  sulit  diterapkan  karena  baru  bisa  diputuskan    setelah  ada keputusan pengadilan yang menyatakan calon terbukti melakukan politik uang.
Sanksi yang campur aduk yaitu adanya  sanksi pidana dicampur dengan  sanksi administrasi berupa pembatalan calon kepala daerah yang selama ini ada, baik dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 73

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Undang-Undang  Nomor  8  Thun  2015  adalah  sangat  tidak efektif dan mustahil  untuk  dilakukan karena membutuhkan prosedur  dan  waktu  yang  cukup  panjang  sebagaimana  prosedur  berperkara  di  negara  kita.  Untuk  mendapatkan  bukti bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanyenya terbukti melakukan pelanggaran pidana politik uang sebagaimana diatur  dalam  Pasal  82 di atas, dimulai  dengan adanya  proses  penyidikan  oleh  Kepolisian  Negara  setempat.  Apalabila berkas  sudah  cukup  bukti  kemudian  baru  dikirim  di  Kejaksaan  untuk  dilakukan  penuntutan.  Proses  mungkin  akan berhenti baik di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan apabila terjadi permainan di tingkat tersebut oleh Tersangka atau Kuasa Hukumnya dengan Penyidik atau Penuntut.
Instumen  hukum  yang  ada  sebagai  pencegahan  politik  uang  sebenarany  sudah  bagus  untuk  mengatasi  politik uang dalam pemilu, namun hal tersebut harus tetap memprioritaskan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih karena senyatanya tidak semua orang mengetahui hukum politik uang dalam pemilu, dalam lain hal berlaku fiksi hukum dalam aturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Fatwa  Haram  dari  MUI  tentang  politik  uang  menjadi  salah  satu  insrtumen yang  dapat  digunakan  oleh  penyelenggaran  untuk  mencegah  terjadinya  politik  uang.  Bagi  sebagian  besar  orang  di indonesia  yang  memiliki  kultur  keagamaan  yang  baik,  fatwa  MUI  dipandang  sebagai  hukum  atau  aturan  yang  harus mereka taati dan laksanakan.
Menurut  Penulis,  seharusnya  pembuat  undang-undang  konsisten  dengan  memisahkan  sanksi  pelanggaran adminsitrasi  praktik  politik  uang  dengan  sanksi  pelanggaran  pidana  praktik  politik  uang.  Artinya  masing-masing pelanggaran  meskipun  dilakukan  oleh  orang  yang  sama  tetapi  berbeda  sanksinya.  Sanksi  adminsitrasi  langsung dikenakan kepada pelaku politik uang dalam bentuk pembatalan calon pasangan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum  Provinsi,  Kabupaten  maupun  Kota  setempat  atas  rekomendasi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi, Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  atau  Kota  setempat, tidak  perlu menunggu  sanksi  dalam pemeriksaan pelanggaran  pidananya  yang  mekanismenya  dilakukan  oleh  peradilan  umum.  Untuk  itu  perlu  diadakan  rekonstruksi terhadap  ketentuan  Pasal  47  dan  73  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2015 agar  bisa  secara  jelas  terlihat  mekenisme penegakan hukum politik uang lebih efektif dan efisien yang tentunya akan berbeda dengan selama ini.

## 5. KESIMPULAN
Hukum berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar actual atau sesuai dengan keadaan  serta  kebutuhan  masyarakat. Lembaga  aparat  penegak  hukum  yakni  kepolisian,  jaksa  dan  pengadilan  selama ini dipahami dan menempatkan sebagai lembaga yang amat mapan dan berada dalam budaya otoriter. Aparat penegak huikum lebih menekankan pemahaman dan penafsiran hukum yang bersifat tunggal dengan prinsip legalitas, dan lebih berorientasi pada formal justice.
Hukum  selama  ini  dijalankan  sebagai  rutinitas  belaka  yang  dimainkan  sebagai  barang  dagangan,  akibatnya hukum terdorong  ke jalur  lamban  dan mengalami kemacetan  yang cukup  serius.  Bagi  hukum  progresif,  untuk keluar dari jalur itu, hukum harus kembali ke filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia.
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian dapat penulis simpulkan:
1. Kekurangan  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  adalah  terdapatnya  pengaturan  sanksi  yang  tidak  tegas, apalagi mencampur  sanksi adminsitrasi  dan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  politik  uang  sebagaimana  diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal  47  dan  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  ternyata  juga  tidak  berpengaruh  terhadap  kwalitas penegakan  hukum  politik  uang  serta  faktor  ketidakseriusan  dari  aparat  penegak  hukum . Sentra  Gerakan  Terpadu yang  diharapkan  menjadi  ujung tombak  penegakan  hukum pelanggaran  pidana  pemilihan  kepala daerah,  termasuk tindak  pidana  politik  uang  ternyata  juga  sangat  jauh  dari  harapan.  Paradigma  yang  ada  Sentra  Gerakan  Hukum Terpadu  bekerja  menunggu  datangnya  bola,  artinya  begitu  ada  pelaku  politik  uang  yang  tertangkap,  mereka langsung  melakukan  proses  terlepas  apakah  dapat  ditindak lanjuti  atau  tidak  hingga  sampai  mendapatkan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  Lemahnya ketentuan hukum yang mengatur politik uang dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan ketentuan tersebut perlu dilakukan rekonstruksi dengan kajian hukum progresif agar pelaksanaanya menjadi efektif dan paling tidak mengurangi parktik politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan kepala daerah sebagaimana terjadi selama ini, karena tidak ada pembelajaran dan efek jera baik dari yang membagi-bagikan maupun yang menerimanya.
2. Penegakan  hukum  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  perlu  dilakukan  agar  penegakan  hukum  terhadap pelaku  praktik  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tidak  lagi  terjadi  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah. Rekonstruksi  dilakukan  dengan  memisahkan  sanksi  adminsitrasi  berupa  pembatalan  calon  kepala  daerah-wakil kepala  daerah  yang  terbukti  melakukan  praktik  politik  uang  oleh  Komisi  Pemiliha  Umum  Provinsi,  Kabupaten maupun  Kota  atas  rekomendasi    Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota  dimana pemilihan  kepala  daerah  tersebut  berlangsung  dan  tidak  usah  menunggu  proses  pidananya.  Sedangkan  proses pemeriksaan  pelanggaran  pidana  terhadap  pelaku  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana halnya proses pemeriksaan pidana lainya.

## REFERENCES

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 5, Oktober 2020, Hal 279-286 ISSN 2722-7987 (Media Online)
Abdul Gaffar. 2009. Pemilu: Sebiah Token of Membership . Yogyakarta: Laboratorium JIP UGM. Absori. 2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Abdul Mukhtie Fadjar. 2013. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat. Yogyakarta: Setara Press. Abu  Rokhmad.  2012. Hukum  Progresif  Pemikiran  Satjipto  Rahardjo .  Semarang:  Program  Sarjana  IAIN  Walisongo Semarang.
Bagir Manan. 2009. Menegakan Hukum Suatu Pencaria. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. Gunarto, 2011. Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum . Semarang: Unissula Press. Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia Publishing. Mahfud MD. 2012. Konstitusi dan Hukum dalam Kontoversi Isu . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Moh.  Mahfud,  Dkk,  2013. Dekonstruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif. Konsorsium  Hukum  Progresif Universitas Diponegoro Semarang. Yogyakarta: Thafa Media.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2011. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.
Hariman  Satria.  2019.  Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia.  Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Vol. 5 No. 1.
Muhammad  Hoiru  Nail.  2018.  Kualifikasi  Politik  Uang  Dan  Strategi  Hukum  Dan  Kultural  Atas  Pencegahan  Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2.
Purwanto,  A.,  Sunarsi,  D.,  &  Wijoyo,  H.  (2020).  Penerapan  Perluasan  Arti  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dalam Pelaksanaan  UU  29  Tahun  2004  (Studi  Kasus  Putusan  No.  625/PDT.  G/2014/PN  JKT.  BRT).  TIN:  Terapan Informatika Nusantara, 1(2), 99-103.