## EVALUASI PENERAPAN E-SPT TAHUNAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Barat)
Nissa Nurhasanah, Irvan Arif Kurniawan Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang 1701010014@students.unis.ac.id, iakurniawan@unis.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskripsi  kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan, OP Non karyawan dan OP karyawan, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT manual, Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT elektronik dan presentase yang diharapkan tentang kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  Orang  Pribadi  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  dari  jumlah  Wajib  Pajak  dalam  penerapan e-SPT .  Pada  tahun  2017 terlihat  persentase kepatuhan  sebesar  46,47%, tahun 2018 sebesar 48,46 %,  dan tahun 2019 persentase kepatuhan sebesar 49,28%. Sedangkan penerapan e-SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan dengan SPT Tahunan kurang efektif karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi tentang penerapan e-SPT.
Kata Kunci: Evaluasi Program, Penerapan e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  evaluation  of  the  application  of  e-SPT  on individual  taxpayer  compliance  in  case  studies  at  the  West  Tangerang  Tax  Office  (KPP) Pratama. The research method used is quantitative descriptive method. The data used in this study use the number of registered taxpayers, individual taxpayers who are required to submit, non-employee OPs and employee OPs, taxpayers who submit manual tax returns, taxpayers who are  required  to  submit  electronic tax  returns, and the expected percentage of taxpayer compliance. The results of this study indicate that taxpayer compliance for individuals from year to year has increased from the number of taxpayers in the application of e-SPT. In 2017, the percentage of compliance was seen at 46.47%, in 2018 it was 48.46%, and in 2019 the percentage  of  compliance  was  49.28%.  Meanwhile,  the  application  of  e-SPT  for  Individual Taxpayers  who  report  with  the  Annual  SPT  is  less  effective  due  to  a  lack  of  knowledge, understanding, and socialization about the application of e-SPT.
Keyword : Program Evaluation, Implementation of e-SPT, Taxpayer Compliance

## A. PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum  (Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005);(Gunarso 2016:25).
Hal ini sesuai dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  pasal  1  ayat  (1)  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Dimana  proses  pemungutan  pajak,  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami perkembangan  yang  dinamis  melalui  berbagai  perubahan  mulai  dari  organisasi,  sistem
perpajakan, sarana dan prasarana kerja, peraturan serta para aparatur yang mengelola pajak sehingga  masyarakat  dapat  dengan  mudah  melakukan  penyampaian  dan  pelaporan pajaknya kepada pemerintah.
Untuk itu adapun instasi pemerintah yang memiliki peran dalam proses pemungutan pajak  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  perpajakan  dengan semaksimal mungkin serta memiliki tanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.
Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak pada setiap tahunnya maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perkembangan dalam peningkatan pelayanan perpajakan dengan melaksanakan modernisasi  pada  sistem  administrasi  perpajakan  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk meningkatkan  penerimaan  negara.  Salah  satu  dari  bentuk  perubahan  pelayanan  pajak kepada  Wajib Pajak  yang diberikan oleh  Direktorat Jenderal Pajak  (DJP) adalah adanya pelayanan  pajak  berupa  sebuah  sistem  pembayaran  pajak  dengan  menggunakan  sistem online,  sistem  monitoring  pelaporan  dan  pembayaran  pajak  ( e-payment ),  pendaftaran NPWP  ( e-registration ),  pelaporan  SPT  dan  pengiriman  atau  penyampaian  SPT  ( e-SPT ) yang dapat dilakukan di kantor pos dan giro, serta bank yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Direkorat Jenderal Pajak (Masyruroh, 2013).
Sedangkan,  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  diidentifikasikan  dari  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan.  Adanya  isu  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan wajib pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti penunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan dana pajak ke dalam kas Negara (Masyruroh, 2013).
Adapun  permasalahan  yang  terjadi  selama  proses  pelayanan  pajak  adalah  adanya antrian  dalam  penyampaian  SPT  dari  wajib  pajak  dan  petugas  yang  lakukan  perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas, sehingga proses perekaman data SPT menjadi terlambat. Untuk  itu,  agar  dapat  membantu  pelayanan  dalam  pelaporan  dan  perekaman  data  SPT secara  tepat,  cepat,  dan  akurat,  maka  Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  modernisasi perpajakan yang salah satunya adalah dengan menggunakan elektronik SPT ( e-SPT ). Dimana e-SPT ini  merupakan  aplikasi  perangkat  lunak  yang  dibuat  memudahkan wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT  dengan  tujuan  agar  pelaporan  SPT  Wajib  Pajak dapat mudah dilakukan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 dalam  Pasal  2  ayat  1  dijelaskan  bahwa:  “Wajib  Pajak  wajib  menyampaikan  SPT  dalam bentuk elektronik ( e-SPT )”.
Maka  dengan  diterapkannya  sistem online  dalam  perpajakan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pelaporan  dan  pembayaran pajaknya  kepada  pemerintah.  Adapun  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama, Bagaimana  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  setelah  adanya  penerapan e-SPT ?.  Kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-SPT pada KPP Pratama Tangerang Barat?.

## Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Evaluasi Program
Menurut Mulyono, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai  proses  menilai  sesuatu  berdasarkan  kriteria  atau  standar  objektif  yang  di evaluasi. Sedangkan, dalam Denzin and Lincoln (2000:83) mengatakan bahwa evaluasi program  berorientasi  sekitar  perhatian  dari  penentu  kebijakan  dari  penyandang  dana secara  karakteristik  memasukkan  pertanyaan  penyebab  tentang  program  mana  yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan
sebagai indikator-indikator penilaian kinerja atau assessment performance pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi (Muryadi, 2017).

## 2. Pajak
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipaksakan dan terutang oleh wajib  pajak  dalam  membayarnya  menurut  peraturan  undang-undang  dengan  tidak mendapat prestasi atau imbalan secara langsung, namun dapat ditunjuk dan digunakan untuk  membiayai  setiap  pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2013);(Sari, 2018:39). Sedangkan,  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  pasal  1  ayat  (2)  wajib  pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara  itu,  dalam  ketentuan  pajak  penghasilan,  yang  disebut  wajib  pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan yang merpuakan objek pajak adalah penghasilan (Mardiasmo 2016:163).

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, bahwa keriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
(1) Tepat waktu dalam menyampaikan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
(2) Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
(3) Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
(4) Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak  pernah  dilakukan  pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang  terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
(5) Wajib  pajak  yang  laporan  keuangannya  untuk  dua  tahun  terakhir  diaudit  oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

## 5. Pengertian SPT
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (11) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Sedangkan, SPT Tahunan dalam pasal 1 ayat (13) adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
6. Pengertian Elektronik SPT
Untuk  mewujudkan  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  pemerintah khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menyediakan  aplikasi  yang  dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran SPT secara cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan aplikasi e-SPT .
Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  06  Tahun  2009  yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat  oleh  Wajib  Pajak  dengan  menggunakan  aplikasi e-SPT yang  disediakan  oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan penerapan e-SPT pada KPP Pratama Tangerang Barat. Menurut  Sugiyono  (2017:7)  menjelaskan  bahwa:  “Metode  penelitian  kuantitatif  dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada popilasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis  data  bersifat  statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah ditetapkan”.  Metode  penelitian  dalam  penulisan  Jurnal  ini  merupakan  metode pengumpulan  data  Sekunder  yang  dapat  memberikan  data  kepada  pengumpul  data  atau peneliti misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian  ini  adalah  yang  berhubungan  dengan  efektivitas  penerapan e-SPT Tahunan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Tangerang  Barat  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Menteri  Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data perpajakan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (OP)  dalam  Penyampaian  SPT Tahunan dengan menggunakan e-SPT di KPP Pratama Tangerang Barat, dapat dilihat dari tabel berikut:
No Keterangan 2017 2018 2019 (target) 1. Total WP Terdaftar 300.654 326.939 377.386 2. WP OP Yang Wajib Menyampaikan SPT 139.702 158.437 191.424 OP Non Karyawan 5.762 10.643 15.524 OP Karyawan 133.940 147.794 174.900 3. WP  OP  Yang  menyampaikan  SPT Manual 9.914 5.377 2.340 4. WP  OP  Yang  Menyampaikan  SPT Elektronik 72.115 79.832 87.549 5. Presentase Yang Diharapkan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak 55% 75% 95%
Catatan : Untuk data tahun 2019 (masih dalam proses, karena penyerahan laporan WP  terakhir  yang  diserahkan  kepada  KPP  Pratama  Tangerang  Barat  sampai  dengan tanggal 30 April 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020).
Rumus  untuk  menghitung  besarnya  selisih  kenaikan  Wajib  Pajak  terdaftar  dan menghitung presentase kenaikan Wajib Pajak Terdaftar adalah sebagai berikut:
Selisih Kenaikan WP Terdaftar = WP tahun berikutnya – WP tahun sebelumnya Presentase Kenaikan WP Terdaftar = selisih kenaikan WP terdaftar x 100%
WP Tahun sebelumnya
Rumus  untuk  menghitung  besarnya  selisih  kenaikan  Wajib  Pajak  OP  yang  wajib menyampaikan  SPT  dan  menghitung  presentase  kenaikan  Wajib  Pajak  OP  yang  wajib menyampaikan SPT adalah sebagai berikut:
Selisih Kenaikan WP OP = WP OP tahun berikutnya – WP OP tahun sebelumnya Presentase Kenaikan WP OP = selisih kenaikan WP OP x 100%

## WP OP tahun sebelumnya
Rumus untuk menghitung besarnya selisih kenaikan Wajib Pajak terdaftar dengan Wajib  pajak  OP  yang  wajib  menyampaikan  SPT  dan  menghitung  persentase  kepatuhan Wajib pajak OP adalah sebagai berikut:
Selisih Kenaikan = WP terdaftar – WP OP yang wajib menyampaikan SPT Persentase Kepatuhan = selisih kenaikan x 100 %

## WP terdaftar
Dari data tabel diatas, peneliti mendapatkan informasi mengenai data jumlah wajib pajak (WP) terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2017 sebanyak 300.654, tahun 2018 sebanyak 326.939 dan untuk target tahun 2019 sebanyak 377.386 (masih dalam proses,  karena  penyerahan  laporan  WP  terakhir  yang  diserahkan  kepada  KPP  Pratama Tangerang Barat sampai dengan tanggal 30 April 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020), sehingga selisih kenaikan WP terdaftar antara tahun 2017 dan 2018 sebesar 26.285 atau 8,74%, dan selisih kenaikan antara WP terdaftar antara tahun 2018 dan 2019 sebesar 50.447 atau 15,44%.
Selanjutnya,  data  jumlah  wajib  pajak  (WP)  orang  pribadi  (OP)  yang  wajib menyampaikan  SPT  pada  tahun  2017  sebanyak  139.702,  tahun  2018  sebanyak  158.437 dan  pada  tahun  2019  sebanyak  191.424,  dengan  selisih  kenaikan  WP  OP  yang menyampaikan SPT pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 18.735 atau 13,41%, dan selisih kenaikan WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 32.987 atau 20.82%,  dengan  jumlah  WP  OP  pada  tahun  2017  Non-karyawan  sebanyak  5.762  dan karyawan  sebanyak  133.940,  WP  OP  pada  tahun  2018  Non-karyawan  sebanyak  10.643 dan karyawan sebanyak 147.794, serta WP OP pada tahun 2019 Non-karyawan sebanyak 15.524 dan karyawan sebanyak 174.900.
Sedangkan,  jumlah  WP  OP  yang  menyampaikan  SPT  pada  tahun  2017  secara manual sebanyak 9.914 dan menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 72.115 dan jumlah WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2018 secara manual sebanyak 5.377 dan  menyampaikan  SPT  secara  elektronik  sebanyak  79.832  serta  jumlah  WP  OP  yang wajib  menyampaikan  SPT  pada  tahun  2019  secara  manual  sebanyak  2.340  dan menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 87.549.
Dari data diatas pula, dapat diketahui bahwa jumlah total WP terdaftar pada tahun 2017 sebesar 300.654 dan jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2017 sebesar 139.702 yang  menunjukkan selisih jumlah sebesar  160.952 yang berarti tingkat kepatuhan  WP  untuk  menyampaikan  SPT  masih  kurang  dari  pada  presentase  yang diharapkan  yaitu  sebesar  55%  pada  tahun  2017  namun  realisasinya  hanya  mencapai 46,47%. Untuk tahun 2018 jumlah total WP terdaftar sebesar 326.939 dan jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT sebesar 158.437 dengan selisih jumlah sebesar 168.502 yang  berarti  tingkat  kepatuhan  WP  untuk  menyampaikan  SPT  masih  kurang  dari  pada presentase yang diharapkan yaitu sebesar 75% pada tahun 2018 namun realisasinya hanya mencapai 48,46%. Sedangkan, pada tahun 2019 jumlah total WP terdaftar sebesar 377.386 dan  jumlah  WP  OP  yang  wajib  menyampaikan  SPT  sebesar  191.424  dengan  selisih 185.962  yang  berarti  tingkat  kepatuhan  WP  untuk  menyampaikan  SPT  sudah  mulai meningkat  sebesar  49.28%  namun  masih  kurang  dari  pada  presentase  yang  diharapkan yaitu sebesar 95% pada tahun 2019.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat tentang  evaluasi  penerapan e-SPT terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  peneliti  menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Pada  KPP  Pratama  Tangerang  Barat  sudah  melakukan  penerapan e-SPT untuk memudahkan dalam melaporkan SPT terutama untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan adanya penerapan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  Orang  Pribadi  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan dari jumlah Wajib Pajak dalam penerapan e-SPT . Ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan pelaporan e-SPT Tahunan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan e-SPT (non e- SPT ).  Pada  tahun  2017  terlihat  persentase  kepatuhan  sebesar  46,47%,  tahun  2018 sebesar 48,46 %, dan tahun 2019 persentase kepatuhan sebesar 49,28%.
Dengan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yaitu:
1. Dengan adanya penerapan e-SPT Tahunan, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  harus  diadakan  sosialisasi  bagi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  untuk  lebih  meningkatkan  lagi  penerimaan  pajak  terutama  dengan penerapan aplikasi e-SPT , sehingga lebih memudahkan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan pajaknya.
2. Pada penggunaan e-SPT Tahunan Orang Pribadi untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi  dalam  penggunaan  penerapan e-SPT ,  sehingga  diharapkan  para  Wajib  Pajak khususnya  Orang  Pribadi  dapat  lebih  mudah  untuk  melaporkan  pajaknya,  sehingga dapat  meningkatkan  pula  kepatuhan  Wajib  Pajak,  misalnya  dengan  melakukan sosialisasi di instansi tertentu yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Gunarso,  Pujo.  2016.  “Efektivitas  Manajemen  E-System  Dalam  Pelayanan  Perpajakan Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (e-Filling).” jurnal manajemen dan kewirausahaan 4: 23–30.
https://www.researchgate.net/publication/330760238_EFEKTIVITAS_MANAJEMEN_ E- SYSTEM_DALAM_PELAYANAN_PERPAJAKAN_TERHADAP_KEPATUHAN_W AJIB_PAJAK_DALAM_PELAPORAN_SPT_E-FILING.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG  KRITERIA  WAJIB  PAJAK  YANG  DAPAT  DIBERIKAN  PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN  PAJAK  MENTERI  KEUNGAN REPUBLIK
INDONESIA . 2000. Indonesia.
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
MASYRUROH,  PUSPITA  ANY.  2013.  “EVALUASI  PENERAPAN  E-SPT  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Surakarta).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
http://eprints.ums.ac.id/23829/22/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
Muryadi,  Agustanico  Dwi.  2017.  “ MODEL  EVALUASI  PROGRAM  DALAM  PENELITIAN EVALUASI .” file:///C:/Users/Hp/Downloads/538-Article Text-1049-1-10-20170822.pdf. “PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK  NOMOR  PER-06/PJ/2009  TENTANG
TATA  CARA  PENYAMPAIAN  SURAT  PEMBERITAHUAN  DALAM  BENTUK ELEKTRONIK.”  https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak- per-6pj2009.

## Sari,  Nur  Indah.  2018.  “IMPLEMENTASIE-FILING  PADA  KANTOR  PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT.” UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/53833. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung:

## ALFABETA,CV.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN . Indonesia: www.dpr.go.id. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf.