ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Sugiono: Signifikansi Screening System...
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia

## Sugiono
Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Bumicorpo@gmail.com

## Abstrak
Pasar modal syariah banyak ditekankan soal pentingya prinsip syariah yang harus diterapkan mulai dari kegiatan emiten  sampai  pada  produk  instrumen  investasinya yang  disediakan  di  Pasar  Modal.  Pentingnya  penerapan prinsip  syariah  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  signifikan karena  harus  bisa  menentukan  indikator-indikator  dalam memastikan emiten yang memenuhi kriteria syariah, artinya setiap  calon  emiten  yang  ingin  melakukan  penawaran  di pasar modal syariah, harus lolos dari uji sebuah sistem, yaitu lolos uji screening system. Signifikansi atas screening system ini tidak hanya menyeleksi emiten secara core business tetapi juga secara financial asset. Dari sisi core business tidak hanya mendeteksi  kegiatan  bisnis  yang  dilarang  secara  li-dzatihi (haram  dari  asal  zatnya)  tetapi  harus  mampu  mendeteksi aktivitasnya  tidak  mengandung  kemudharatan  seperti industri rokok.
Kata kunci: Pasar Modal Syariah, Screening System

## A. Pendahuluan
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini tidak lepas dari peran penting investor dalam menanamkan modalnya. Sebab tanpa investor rasanya sangat sulit negara ini dapat maju dan sejajar dengan negara-negara ASEAN secara khusus dan dunia secara umum. Oleh sebab itu,  pemerintah  wajib  menjaga  stabilitas  pemerintahan  untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik.
Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan di pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi disamping investasi  langsung  lainnya  seperti;  asuransi,  properti,  emas  dan lain-lain. Pengembangan pasar modal selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi, dewasa ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan saham perusahan-perusahaan go  public ,  serta  menggairahkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengerahan  dana,  sehingga  dapat  digunakan  secara  produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.
Dengan kebijakan tersebut di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana memperoleh dana dari masyarakat secara tepat bagi kalangan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Karena dana yang menganggur dapat disalurkan  untuk  usaha-usaha  produktif,  juga  sebagai  sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang go  public oleh sebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham perusahaan go public tersebut. 1
Investor menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam hal menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi dengan memahami bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hal ini akan mempengaruhi juga terhadap investor dalam memilih instrument investasinya yang sesuai dengan prinsip- prinsip Islam (syariah). Maka dapat dikatakan menjadi alasan tersendiri bagi pemerintah menyiapkan wadah berupa pasar modal yang berbasis syariah yang selanjutnya secara umum disebut  Pasar  Modal  Syariah,  dimana  pengertian  Pasar  modal syariah adalah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. 2
Membicarakan prinsip syariah di dunia keuangan sebenarnya lebih identik kepada industri perbankan. Dimana awal  mula pendirian bank Islam pertama yaitu di Kairo pada 1971 dengan
1 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: Andi, 2013) hlm. 2. 2 https :// www.ojk.go.id / id / kanal / syariah / tentang-syariah / pages / pasar- modal-syariah. aspx diakses pada tanggal 4 November 2019.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
nama Nasser  Social  Bank ,  yang  operasionalnya  berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Dari pendirian bank tersebut kemudian diikuti beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development  Bank  (IDB) dan The  Dubai  Islamic  pada  tahun
1975 , Faisal Islamic Bank of Egypt , Faisal Islamic Bank of Sudan , dan Kuwait Finance House tahun 1977. 3
Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor diluar industri perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi ( takaful ) dan industri Pasar Modal Syariah. Pada industri Pasar
Modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrument obligasi, saham dan fund ( Reksadana). Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Jordan dan Pakistan, dan kedua negara tersebut juga telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. 4
Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan  MOU  antara  BAPEPAM-LK  (Sekarang  OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  adalah  hubungan  koordinasi,  konsultasi,  dan  kerja sama  untuk  pengaturan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah. 5 Ini menandakan suatu perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah pada sektor non bank.
Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengakomodir keinginan investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  maka hadirnya Pasar Modal Syariah bisa dikatakan menjadi angin segar dan juga menjadi pembeda dengan Pasar Modal sebelumnya (konvensional). Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yaitu menghindari Maysir,  Gharar dan Riba inilah hal yang membedakan dengan pasar modal konvensional. Dari perbedaan tersebut tentunya investor juga ingin memperoleh kepastian dari emiten yang terdaftar di bursa, apakah sudah sesuai dengan
3 Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011) hlm. 2 4 Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal ,  (Yogyakarta:  UPP- STIM YKPN, 2011) hlm. 286
5 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah …, hlm. 4
prinsip syariah atau belum. Sebab penentuan kategori syariah dan bukan  tidak  didasarkan  atas  deklarasi  perusahaan,  tetapi  harus dapat pengakuan dari otoritas keuangan dengan melibatkan Dewan Syariah sebagai pihak yang berkompeten dibidang Fikih Muamalah. 6
Dari keinginan memastikan emiten terdaftar sudah sesuai prinsip syariah atau belum maka melalui lembaga terkait menerapkan sebuah system yaitu screening  system (Sistem Penyaringan). Proses screening bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba , perjudian ( maysir ) dan ketidakpastian ( gharar ). Dimana saham- saham yang diperdagangkan adalah saham-saham yang telah melalui proses screening berdasarkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan DSN-MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia. 7
Melihat tujuan dari penerapan screening tersebut sesuai penjelesan  diatas,  penulis  memandang  sebagai  sesuatu  yang penting untuk dijelaskan lebih komprehensif mengenai screening system pada pasar modal syariah sehingga dapat dirumuskan dalam  sebuah  judul  “Signifikansi Screening  System Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia”. Selanjutnya screening  system tersebut menjadi pokok pembahasan yaitu, bagaimana penerapan screening system dalam menyeleksi emiten yang akan terdaftar di Pasar Modal Syariah? dan apakah penerapan screening system tersebut  sesuatu  yang  signifikan  diterapkan  di  Pasar  Modal Syariah? Tentunya semua yang dirumuskan tersebut harus dikaji dan di analisa lebih mendalam melalui penelitian ini.
Penulisan ini bertujuan membantu pembaca dan calon investor dalam memahami penerapan screening  system pada pasar modal syariah sebagai hasil dari proses yang tersistem
6 Egi Ervian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa  Efek  Indonesia  dan  Malaysia”,  dalam Jurnal  Inspirasi  Bisnis  dan Manajemen , Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2
7 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyeleggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), 114.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
untuk menjamin bahwa daftar efek syariah yang terbit merupakan representasi dari emiten yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah disepakati melalui aturan yang terlegitimasi di Indonesia. Dengan adanya penerapan screening system tersebut diharapkan para investor sudah tidak ragu lagi terkait prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan ini disusun mulai dari  Pendahuluan  yang  menjelaskan  latar  belakang  penulisan, tujuan penulisan, dan telaah pustaka yang dipakai pada penulisan ini. Selanjutnya membahas mengenai pendekatan dan kerangka teori pasar modal syariah. Setelah itu masuk ke pembahasan mengenai signifikansi dari screening system. Kemudian sebagai bagian  akhir  pembahasan,  penulis  simpulkan  dari  hasil  sajian tersebut.
Telaah pustaka atau tinjauan pustaka ialah langkah yang meliputi identifikasi lokasi dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. 8 Beberapa literasi sudah ada yang membahas terkait penerapan screening diantaranya sebagai berikut:
Pertama ,  Artikel  yang  ditulis  oleh  Egi  Arvian  Firmansyah yang berjudul “Seleksi saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia”. Artikel ini membandingkan kriteria  seleksi  saham  syariah  di  dua  negara,  yakni  Indonesia dan Malaysia. Meski sama-sama terfokus pada screening saham syariah,  tetapi  artikel  ini  menggunakan  perbandingan  ulama masing-masing negara dengan menggunakan pendekatan ijtihad untuk memutuskan saham mana yang dikategorikan syariah dan tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan pendapat ulama usul  al-fiqh untuk meninjau standar screening di pasar modal syariah Indonesia. 9
Kedua ,  Artikel  yang  ditulis  oleh  Refky  Fielnanda  tentang “Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia”. Penulis menjelaskan tentang kelemahan pemikiran Alhabshi, Khatkhatay dan  Nisar,  Donia  dan  Marzban,  yang  menyatakan  bahwa  pada
8 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 28. 9 Egi Arvian Firmansyah. “Seleksi saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia” dalam Jurnal  Inspirasi  Bisnis  dan Manajemen , Vol 1, 2017.
kondisi sekarang ini saham dalam proses screening sepenuhnya murni syariah dan terbebas dari spekulasi sangat langka dan hampir mustahil bisa diterapkan. Argumen mereka bahwa sebagian besar negara memiliki lembaga keuangan konvensional. Disamping  itu, screening untuk saham syariah menghambat investor untuk berinvestasi. Dalam konteks fuqaha’, ada sebagian yang mengharamkan praktik jual beli saham. Sebagaimana diungkapkan oleh Taqi’ al-Din al-Nabhani dan Yusuf al-Sabatin mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum,  karena  dalam  masalah  transaksi  saham  tidak  tepat menggunakan analisis maslahah mursalah . Namun setelah dikaji menggunakan pendekatan yuridis menghasilkan temuan yang  memperkuat  pemikiran  Gholamreza  Zandi,  Seif  El-Din  I Taj, Zamir Iqbal, dan Sami al-Suwailem, menurut mereka bahwa di setiap negara pasar modal sangat penting sebagai salah satu penggerak  perekonomian  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  sistem pasar  ekuitas  harus  diawasi  dengan  baik,  dengan  melakukan screening terhadap emiten yang melanggar dari aturan hukum Islam.
Dalam  konteks  para  fuqaha’,  temuan  tulisan  ini  juga memperkuat pemikiran Salih ibn Muhammad ibn Sulayman al- Sultan dan Ahmad ibn Muhammad al-Khalil sepakat bahwa saham dalam Islam adalah bagian dari investasi. Oleh karena itu, untuk menghindar  pelanggaran  dari  prinsip  syariah,  maka  dilakukan screening terhadap saham syariah. 10
Ketiga ,  artikel  yang  ditulis  Agus  Triyanta  tentang  “ Gharar ; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index ” Penulis menjelaskan salah satu aspek utama yang membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah ada dan tidaknya unsur spekulasi atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan gharar,  dalam  instrumen  bisnis  yang  ditawarkannya.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana konsep gharar dalam hukum keuangan Islam, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam Screening kriteria  pada  Jakarta Islamic Index (JII), pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data berupa norma dan peraturan, baik
10 Refky  Fielnanda,  “Konsep  Screening  Syariah  di  Indonesia”,  dalam Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No. 2, 2017.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
berasal dari hukum Islam maupun yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terkait dengan pasar modal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui berbagai penafsiran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum gharar yang ada dalam hukum Islam dimaknai sebagai; adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Sedangkan untuk  kriteria  syariah  bagi  proses  screening  (seleksi)  pada  JII terdiri  dari  dua  aspek;  bahwa  perusahaan  yang  masuk  pada  JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, gharar dan perjudian (maysir). Kedua, transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyath), tidak spekulatif dan manipulatif (dharar,gharar, riba, maisir, risywah, dan kezaliman). 11
Keempat ,  artikel  yang  ditulis  M.  Ardiansyah  dkk  yang berjudul “Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN”. Penulis memaparkan Salah satu elemen penting dalam saham syariah yang sampai saat ini masih memiliki banyak isu adalah screening saham syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji model screening saham syariah yang ada di negara-negara ASEAN. Hal ini sangat penting dalam upaya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa factor yang mempengaruhi adanya perbedaan model screening yang ada di 5 Negara ASEAN. Dengan menggunakan metode diskriptif dan dengan  pendekatan  studi  literature,  penelitian  ini  menemukan beberapahal. Pertama, terdapat berbagai model screening saham syariah  yang  ada  di  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand dan  Filipina.  Dalamkonteks  ini,  model screening di negara ASEAN memiliki dua kecenderungan yaitu; bagi negara dengan basis  Muslim  di  mana  di  sana  terdapat  banyak  ahli  syariah, maka mereka akan menggunakan model screening yang spesifik dan  berlakuhanya  di  negara  tersebut,  sedangkan  bagi  negara yang  mayoritas  bukan  Muslim,  maka  mereka  akan  cenderung menggunakan model screening yang telah digunakan secara global misalnya DJIM, FTSE, dll. Pola kedua ini dianut oleh Singapura,
11 Agus  Triyanta,  “Gharar:  Konsep  dan  Penghindarannya  pada  Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index”, dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 2010
Thailand dan Filipina. Kedua, perbedaan model screening syariah dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu;  perbedaan  struktur masyarakat suatu negara di mana pasar saham syariah itu berada; adanya perbedaan industri keuangan yang ada pada negara tersebut akan mempengaruhi perbedaan model screening yangh ada; danadanya perbedaan mazhab yang dianut oleh sebagian besar ulama pada suatu negara merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam penentuan model screening saham syariah di 5 Negara ASEAN. 12
Kelima , Artikel yang ditulis oleh Lalu Ahmad Ramdani yang berjudul “Telaah Perbandingan Model Business  Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global” menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan model business screening dan financial screening serta penyebab terjadinya  perbedaan  tersebut  pada  DJIM  Index,  MSCI  Islamic Index,  FTSE  Shariah  Global  Index,  S&P  Shariah  Index,  Islamic Australia  Index,  RHBIM  Index  dan  JII.  Tulisan  ini  mencoba untuk menganalisis perbedaan kriteria-kriteria ketujuh indek tersebut. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan model dan batasan kriteria screening di antara ketujuh indeks saham syariah  yang  dikarenakan  berbedanya  sudut  pandang,  prosedur dan pedoman yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi  investor  dan  perusahaan  yang  tercatat,  luasnya  tafsiran suatu batasan hukum yang dapat dipengaruhi oleh aliran mazhab, berbedanya jumlah perusahaan go public relatif belum memiliki kesamaan  karakteristik  usaha  perusahaan,  berbedanya  aturan (hukum) dewan syariah dan otoritas bursa efek seperti manajer portofolio dan regulator pada wilayah cakupan indeks saham syariah tersebut. 13
Keenam sebagai yang terakhir dalam kajian pustaka dalam penulisan ini yaitu artikel yang ditulis oleh Lalu Suprawan yang berjudul “ Screening  System Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah” menjelaskan adanya beberapa bentuk transaksi dan penjualan yang dibolehkan
12 M.  Ardiansyah,  dkk,  “Telaah  Kritis  Model  Screening  Saham  Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN”, dalam Jurnal Ijtihad , Vol. 16 No.2 2016
13 Lalu Ahmad Ramdani, “Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial  Screening Indeks  Saham  Syariah  Global”,  dalam Jurnal Iqtishaduna , Vol. IX No. 1 2018
Sugiono: Signifikansi Screening System...
dalam Islam setelah melalui proses evaluasi terhadap institusi dan  istrumen  yang  telah  ada,  sekaligus  (jika  dimungkinkan) memberikan tawaran alternatif bentuk institusi dan instrumen yang dianggap lebih Islami. Konsep penerapan screening sistem dan pemurnian pendapat tersebut menjadi fokus kajian dalam tulisan  ini,  hal  tersebut  didasarkan  pada  belum  terbebasnya secara penuh hubungan keekonomian atau bisnis dalam suatu perusahaan dengan larangan-larangan transaksi dalam Islam seperti  masih  terdapatnya  unsur  bunga  sebagaian  pendapatan, hal dimungkinkan terjadi karena secara general Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomiannya. 14
Dari kajian pustaka yang penulis sajikan di atas memang sudah membahas mengenai screening  system dari berbagai sudut pandang para author, namun membahas mengenai signifikansinya  screening  system  dengan  pendekatan  yuridis normative yang diambil dari sudut pandang calon investor untuk mengetahui mekanisme emiten terdaftar di pasar modal, menurut pandangan penulis belum ada. Maka dari itu penulis akan sajikan pembahasan  secara  spesifik  mengenai  signifikansi screening system pada pasar modal syariah di Indonesia.

## B.  Pendekatan dan Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian untuk memudahkan memahami screening system, penulis sajikan dari kajian pasar modal syariah dan sedikit meyinggung terkait pasar modal konvensional dengan maksud untuk membedakan kedua hal tersebut.
14 Lalu Suprawan, “Screening System Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah”, dalam Jurnal ESA , Vol. 1, No. 2, 2018.

## 1.  Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah menjadi bagian dari Industri Pasar Modal Indonesia. Hal ini dapat kita pahami dari diresmikannya Pasar Modal syariah pada tahun 2003, yang sebelumnya hanya dikenal pasar modal umum (konvensional) di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya.  Namun  demikian,  terdapat  beberapa  karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.  Secara  sederhana,  pasar  modal  syariah  dapat  diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti: riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. 15
Umat Islam diwajibkan mengamalkan syariah diseluruh bidang kehidupannya, termasuk muamalah. Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat signifikan dan dipandang sebagai inti beragama. 16 Sebagaimana dari pentingnya menerapkan prinsip syariah untuk menentukan halal dan haramnya dalam bermuamalah. Membahas lebih dalam mengenai pasar modal syariah, penulis sajikan melalui konsep dasar pasar modal syariah dengan gambaran sebagai berikut:
15 Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fahkruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab , (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 231.
16 Ma’ruf  Amien, Era  Baru  Ekonomi  Islam  Indonesia;  Dari  Fikih  ke Praktek Ekonomi Islam , (Jakarta: elsas, 2011), hlm. 99.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
Dalam  bermuamalah,  manusia  diberi  keleluasaan  untuk melakukan kegiatan namun wajib memperhatikan hal- hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok  muamalah,  sehingga  transaksi  dalam  pasar  modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  gharar,  riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzhaliman. 17 Pelarangan tersebut berimplikasi menjadi suatu prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, salah satunya aktivitas di pasar modal yang umum disebut pasar modal syariah.
Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya digunakan untuk diterapkan di pasar modal sebagai parameter untuk menentukan emiten kategori syariah atau tidak. Penerapan prinsip-prinsip tersebutlah, yang harus dikawal dengan baik, agar semua emiten yang akan terdaftar maupun yang sudah terdaftar agar selalu konsisten menerapkan prinsip syariah. Konsistensi penerapan prinsip syariah inilah pada akhirnya menjadi sesuatu yang signifikan.
2. Konsep Screening System Pasar Modal Syariah Asal kata screening system berasal dari Bahasa Inggris yaitu screening yang  artinya  penyaringan,  dan system yang artinya sistem. Jadi screening system menjadi sebuah frasa yang kemudian diartikan sistem penyaringan. selanjutnya pengertian sistem penyaringan dalam hal ini di pasar modal syariah adalah suatu proses yang tersistem dalam menentukan calon emiten maupun emiten yang terdaftar di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana pengertian ini juga senada dengan ungkapan dari Derigh dan Marzban menyatakan bahwa “Untuk memberikan jaminan tentang apakah suatu saham perusahaan telah  sesuai  syariah  atau  belum,  saham  harus  diseleksi  terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah shariah screening. 18
Mengenai konteks screening  system pada dasarnya adalah hanya melingkup pentingnya prinsip syariah diterapkan di pasar
17 https :// ojk.go.id / id / kanal / syariah / tentang-syariah / pages / pasar- modal-syariah. aspx . Diakses pada tanggal 3 November 2019 18 M. Ardiansyah, dkk, “Telaah Kritis…, dalam Jurnal Ijtihad, Vol. 16 No.2 2016, hlm. 211.
modal syariah. Sehingga jika mencari regulasi terkait nomenklatur screening  system tidak  ditemukan,  tetapi  memahami  subtansi screening system adalah sebuah kriteriaisasi emiten/efek syariah maka  dapat  dipahami  pada  regulasi  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  15/Pojk.04/2015  Tentang  Penerapan  Prinsip Syariah Di Pasar Modal 19 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek  Syariah.  Maka  dari  itu  mengenai  signifikansinya  prinsip syariah ini disi lain untuk membedakan dengan pasar modal konvesional,  sehingga  pemerintah  memastikan  terjaminnya penerapan prinsip syariah yang diregulasikan melalui peraturan penjelas lembaga terkait yaitu OJK.
Regulator pasar modal Indonesia secara resmi mulai mengembangkan pasar model pasar modal berbasis Integrasi produk syariah sejak tahun 2003, meskipun produk syariah sudah diperkenalkan sejak tahun 1997 melalui instrument investasi reksadan syariah. 20 Dalam  paradigma  yuridis,  regulator  pasar modal Indonesia berperan memastikan bahwa para pelaku pasar mampu mengidentifikasi produk dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan kriteria syariah di pasar modal. Dari sisi produk, regulator menelaah produk pasar modal apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum seperti terhindarnya Maysir, Gharar dan Riba. Sehingga disinilah pentingnya screening system diterapkan. Agar hasil screening tersebut dapat dipastikan tidak memasukan efek-efek yang bertentengan dengan prinsip syariah.

## C.  Pembahasan dan Analisa
1. Mekanisme Screening System Emiten di Pasar Modal Syariah
Secara umum, literatur fikih Islam mengatur objek transaksi dalam Islam haruslah harta yang suci dan bermanfaat. 21 Shafi’iyah dan Malikiyah menetapkan bahwa objek transaksi harus suci
19 Lihat pada bagian Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015
20 Andri  Soemitra, Masa  Depan  Pasar  Modal  Syariah  Di  Indonesia ,
(Jakarta: PrenadaMedia: 2014), hlm. 96. Lihat juga Bapepam dan LK, Master Plan  Pasar  Modal  Indonesia  2005-2009,  23.  Andri  Soemitra,  bank  dan Lembaga Keuangan Syariah, 32.
21 Fathurahhman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
dan bermanfaat. Hanabillah menetepakan objek transaksi harus bernilai  harta.  Adapun  Hanafiyah  menetapkan  bahwa  objek transaksi harus bernilai manfaat. Benda-benda yang tidak suci seperti khamar, darah, dan daging babi dipandang tidak memiliki nilai tidak boleh dimanfaatkan. Selain itu semua barang yang memberikan kemudharatan seperti pelacuran, narkoba dan lain sebagainya juga menjadi objek yang dilarang untuk ditransaksikan. Sebagai konsekuensinya, objek yang dipandang dilarang tersebut tidak sah untuk ditransaksikan dan tidak dapat dijadikan usaha ( tasaruf ). 22 Dari  berbagai  literasi  tersebut,  mengenai  pelarangan kegiatan emiten diperjelas pada regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  15/Pojk.04/2015  Tentang  Penerapan  Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: a.  perjudian dan permainan yang tergolong judi b.  jasa keuangan ribawi
c.   jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian
( gharar ) dan/atau judi ( maisir )
d.  memproduksi,  mendistribusikan,  memperdagangkan,  dan/ atau menyediakan antara lain:
1.  barang atau jasa haram zatnya ( haram li-dzatihi )
2.  barang atau jasa haram bukan karena zatnya ( haram li- ghairihi ) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional
- Majelis Ulama Indonesia dan/atau
3.  barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
a.  perdagangan  atau  transaksi  dengan  penawaran  dan/atau
permintaan palsu
b.  perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa
c.  perdagangan atas barang yang belum dimiliki
d.  pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik
22 Andri Soemitra, Masa Depan …, hlm. 112.
e.  transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba)
f.  perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan
( ihtikar )
g.  melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap ( risywah ); dan h.  transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi ( gharar ), penipuan ( tadlis ) termasuk menyembunyikan kecacatan ( ghisysy ),  dan  upaya  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  yang
mengandung kebohongan ( taghrir ) .
Memahami  regulasi  tersebut,  menekankan  kepada  emiten penerbit efek syariah harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan  oleh  syariah,  seperti  perusahaan  yang  bisnis utamanya makanan dan minuman haram seperti babi, minuman keras  (beralkohol),  bisnis  jasa  keuangan  konvensional  berbasis bunga, industry yang mendatangkan mudarat seperti perjudian, kasino, pelacuran, dan media porno. 23 Pada tataran ini screening system bekerja secara kualitatif.
Meski  aktivitas  utama  perusahaan  bergerak  dalam  aktifitas halal, apabila dalam sebagian operasional usahanya masih terlibat aktivitas  yang  diharamkan,  maka  emiten  tersebut  belum  bisa terdaftar di pasar modal syariah, sebab masih ada satu tahapan lagi yaitu berkaitan rasio asset perusahaan terhadap aktivitas bisnis dari sumber permodalan lain yang bersifat dilarang oleh syariah. lebih lanjut screening system ini bekerja pada aspek kuantitatif.
Penerapan screening  system pada aspek kuantitatif lebih banyak perhatian khusus, karena berbicara rasio atas percampuran harta yang haram dengan yang halal. Ini sudah menjadi perdebatan,  dimana  pada  awalnya  para  ulama  mengharamkan investasi pada instrument yang masih mengandung unsur haram dalam sebagian aktivitas bisnisnya. Senada dengan pernyataan Ali Ahmed al-Salus 24 menegaskan bahwa berinvestasi saham di perusahaan yang melakukan aktivitas halal tetapi masih beroperasi pada sebagian pekerjaan yang haram seperti menggunakan modal kerja berbasis bunga adalah haram.
23 Lihat pada bagian penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
24 Andri Soemitra, Masa Depan …, hlm. 113.
Sugiono: Signifikansi Screening System...
Meski ada pandangan seperti di atas pada dimensi lain dapat  dibenarkan,  tetapi  banyak  juga  pandangan  ulama  yang membolehkan berinvestasi pada saham perusahaan yang memperoleh sedikit pendapatan dari aktivitas haram sepanjang aktivitas  haram  tersebut  bukan  inti  bisnis  mereka,  karena adanya kebutuhan mewujudkan kepentingan umum (masalahah mursalah) . Beberapa pertimbangan yang diambil antara lain:
Pertama, operasi perbankan konvensional merupakan suatu kelaziman umum yang sulit dihindari walaupun dengan persentase yang sedikit. Karena hampir semua bisnis harus bertransaksi dengan bank bagaimanapun caranya, sehingga akhirnya memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbasis bunga. Kedua, portofolio investasi saham dipasar modal merupakan sesuatu yang baik dan sering kali sektor investasi utamanya terbuka bagi investor Muslim  biasa,  dan  konsep  saham  dekat  dengan  paradigm  ideal berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan. 25
Untuk mengakomodasi perusahaan yang masih dapat diterima secara syariah dalam keadaan tertentu, beragam kriteria dan rasio ditetapkan. Secara umum, rasio keuangan yang digunakan berbeda- beda diberbagai dunia. Namun yang paling membedakan dari semua rasio yang digunakan adalah kriteria rasio utang berbasis bunga. Ada negara yang menggunakan rasio hutang berbasis bunga  terhadap  ekuitas,  ada  yang  menggunakan  rasio  hutang berbasis bunga terhadap asset. Bursa saham yang menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap kapitalisasi pasar antara lain  Dow  Jones  Islamic  Market  Index  America  Serikat,  Uni Emirat  Arab,  Arab  Saudi,  dan  Istanbul  Turki.  Bursa  saham  yang menggunakan rasio utang berbasis bunga terhadap asset antara lain FTSE Inggris, Karachi Pakistan. Ada pula bursa saham yang tidak menggunakan rasio utang yang mengandung bunga seperti Malaysia. Indonesia sejak 2012 menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap asset tidak lebih dari 45% untuk menyeleksi emiten syariah  pasif,  dan  menetapkan  aturan  rasio  total  pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebh dari 10%. Sesuai yang telah diregulasikan melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  Keuangan  No.  IX.A.13  tenatng  Penerbitan  efek  Syariah
25 Ibid, hlm. 113.
yang sudah diselaraskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam pasal 2 ayat 1 huruf b3 berbunyi: memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
a)  total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan
b)  total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa perusahaan yang usaha utamanya  jelas-jelas  haram,  maka  hukum  berinvestasi  pada perusahaan tersebut juga haram. Dan jika operasional usahanya masih terkait dengan bisnis haram, hal ini bisa ditolerir dengan pendekatan rasio asset yang telah diregulasikan.
Untuk memahami lebih sederhana terkait meaknisme screening  system  emiten  pada  pasar  modal  syariah,  penulis sajikan ilustrasi gambar. 26
26 https :// ojk.go.id / id / kanal / syariah / tentang-syariah / pages / pasar- modal-syariah. aspx, diakses 3 November 2019.
Sugiono: Signifikansi Screening System...

## 2. Analisa
Mengingat kembali penjelasan diatas bahwa pada dasarnya kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal konvensional. Maksudnya kegiatan tersebut sama yaitu tempat untuk mempertemukan Investor (Pembeli) dan Emiten (Penjual) melalui mekanisme transaksi yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Dengan melihat kesamaan tersebut artinya pasar modal syariah adalah konstituen dari pasar modal konvensional, hal ini dapat dilihat dari emiten yang listing dipasar modal syariah dan konvensional adalah satu prinsipal. Contoh misal perusahaan jenis industri barang konsumsi yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF 27 pada listing pasar modal syariah ternyata sama dengan kode saham pada pasar modal konvensional, maksudnya contoh ini hanya ingin menjelaskan pada sisi aktivitas antara pasar modal syariah dan konvensional adalah emiten yang sama,  akurasinya  dapat  dilihat  pada Highlight  Company  Profil Perusahaan 28 dapat dilihat salah satu emiten terdaftar di pasar modal konvensional dan syariah.
Melihat data laporan Bursa Efek Indonesia terkait daftar emiten yang listing di pasar modal konvensional sampai dengan 2019 sejumlah 665 emiten sedangkan pada pasar modal syariah sejumlah 426 emiten 29 ,  berarti  ada  selisih  239  emiten  yang tidak bisa terdaftar pada daftar efek syariah. Selisih tersebut penulis sajikan hanya sebatas pada data perbandingan antara daftar emiten yang terdaftar di pasar modal konvensional dan syariah. Tentunya ada beberapa faktor mekanisme kenapa daftar efek di pasar modal syariah lebih sedikit daripada pasar modal konvensional.
Faktor yang paling mudah diketahui yaitu melalui hasil penerapan screening  system sehingga perusahaan tidak mudah untuk listing di pasar modal syariah. Apalagi dengan melihat core business perusahaan yang bergerak pada industri barang atau jasa
27 Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  dan  Keuangan  Nomor: Kep-29/D.04/2019 28 Highlight Subbagian Jenis Industri Konsumsi: https :// www. idx .co.id / akses 10 Desember 2019 29 Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep- 29/D.4/2019
haram zatnya ( haram  li-dzatihi ),  perusahaan  tersebut  langsung tertolak tanpa melalui screening system. Namun ada beberapa perusahaan secara core bussines bukan kategori li-dzatihi tapi tergolong mudharat, seperti industri rokok, perusahaan tersebut juga tertolak otomatis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melarang emiten perusahaan rokok dan makanan  tak  bersertifikasi  halal  masuk  ke  pasar  modal  syariah di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Alasannya,  emiten  itu  dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis syariah. 30
Kemudharatan industri rokok dapat diketahui secara langsung dari sisi kesehatan, banyak penyakit kanker paru-paru disebabkan karena merokok, hal ini bukan rahasia umum untuk diketahui. Permasalah lainnya dari sisi sosialnya ialah kebanyakan perokok aktif seringkali menyalakan rokok di tempat-tempat umum sehingga mengganggu orang-orang yang tidak merokok. 31 Dampak bahaya rokok ternyata tidak hanya pada perokok tetapi dampak sosial yang tidak merokok sehingga kemungkinan buruk akibat rokok mudah terjadi.
Meskipun semua orang tahu tentang bahaya merokok bahkan negara juga tau dampak makronya, namun masih banyak pembenaran bahwa merokok itu banyak menyumbang kas negara melalui cukai rokok. Hal ini juga didukung data Kementerian Perindustrian  yang  mencatat  pada  tahun  2018  kemarin,  cukai rokok  memberikan  kontribusi  Rp  153  triliun,  hampir  96  persen dari  total  cukai  nasional,  atau  setara  dengan  10  persen  dari total pendapatan pemerintah. Tetapi data tersebut sangat kontraproduktif jika disandingkan dengan data dari kementerian kesehatan yang menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari cukai rokok ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya biaya krisis kesehatan warga yang disebabkan oleh perilaku merokok. Kerugian nasional akibat konsumsi rokok pada 2015 mencapai hampir Rp 600 triliun atau empat kali lebih banyak dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama. 32
30 Saham  Perusahaan  Rokok  Tak  Bisa  Masuk  Pasar  Syariah,  https:// bisnis.tempo.co
31 Saham  Perusahaan  Rokok  Tak  Bisa  Masuk  Pasar  Syariah,  https:// bisnis.tempo.co
32 Industri Rokok Di Indonesia; Pedang bermata Dua bagi Pemerintah https :// internasional.republika.co.id
Sugiono: Signifikansi Screening System...
Pada permasalahan rokok ini peran ekonomi syariah coba dimunculkan dari aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah seperti pasar modal yang memiliki produk reksadana dan saham yang diatur dengan prinsip syariah menjadi tempat untuk melakukan investasi. Dalam hal investasi ini pasar modal syariah tidak mengizinkan masyarakat yang menginvestasikan uangnya untuk ditaruh di perusahaan yang memproduksi sesuatu yang oleh syariah diharamkan dan mendatangkan  mudharat,  salah  satunya  adalah  industri  rokok. Sehingga, pasar modal syariah tidak boleh menaruh indsutri rokok yang telah go publik dalam daftar list saham yang diperdagangkan. 33

## C. Penutup
Pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah adalah suatu kewajiban bagi emiten yang akan melakukan penawaran maupun emiten yang sudah listing. Sebab cara kerja screening system tidak hanya bekerja di awal, tetapi juga menjaga konsistensi para emiten, oleh sebab itu dari lembaga terkait yaitu OJK  melakukan  penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  (DES)  secara berkala. Dengan melihat laporan statistik dari OJK menunjukan pergerakan yang berubah dalam hal menjaga konsistensi perusahaan untuk menerapkan prinsip syariah.
Regulator pasar modal Indonesia tidak mengembangkan model pasar pasar modal syariah yang secara komprehensif dibentuk  khusus  produk  syariah  saja,  tetapi  didesain  paralel dengan pasar modal konvensional dengan dilengkapi lembaga supervisi  syariah.  Maka  dari  itu  signifikansi screening system hanya diterapkan di dunia pasar modal syariah. Signifikansi atas screening system ini tidak hanya menyeleksi emiten secara core business tetapi juga secara financial asset . Dari sisi core business tidak hanya mendeteksi kegiatan bisnis yang dilarang secara li-dzatihi tetapi harus mampu mendeteksi core  business yang berkategori mudharat seperti industry rokok.
33 Rokok dalam persepsi ekonomi syariah: http :// www.medanbisnisdaily. com

## Daftar Pustaka
Amien, Ma’ruf, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia; Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam , Jakarta ; Elsas, 2011.
Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia ,
Jakarta: PrenadaMedia: 2014.
Ardiansyah,  M.,  dkk,  “Telaah  Kritis  Model  Screening  Saham Syariah  Menuju  Pasar  Tunggal  ASEAN,  dalam Jurnal Ijtihad , Vol. 16 No.2 2016.
Fathurahhman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

## Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

## Fielnanda, Refky, “Konsep Screening Syariah di Indonesia”, dalam
Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No.
2, 2017.
Firmansyah,  Egi  Ervian,  “Seleksi  Saham  Syariah:  Perbandingan antara  Bursa  Efek  Indonesia  dan  Malaysia”,  dalam Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen , Vol. 1, No. 1, 2017.
Highlight Subbagian Jenis Industri Konsumsi: https://www.idx. co.id/ akses 10 Desember 2019
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/ pasar-modal-syariah.aspx.

## Industri Rokok Di Indonesia ; Pedang bermata Dua bagi
Pemerintah https://internasional.republika.co.id
Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  dan  Keuangan Nomor: Kep-29/D.04/2019
Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor Kep-29/D.4/2019
Sugiono: Signifikansi Screening System...
Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor Kep-29/D.4/2019
Kuncoro,  Mudrajad, Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi ,
Jakarta: Erlangga, 2003.
Manan, Abdul, Aspek Hukum dalam Penyeleggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012.

## Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
No. IX.A.13. 2006
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
Pramono,  Nindyo ,  Hukum  PT  Go  Public  dan  Pasar  Modal, Yogyakarta: Andi, 2013.
Ramdani,  Lalu  Ahmad,  “Telaah  Perbandingan  Model  Business
Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah
Global”, dalam Jurnal Iqtishaduna , Vol. IX No. 1 2018
Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, https:// bisnis.tempo.co
Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, https://
bisnis.tempo.co
Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal ,  Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011.
Suprawan,  Lalu, “ Screening System Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah”, dalam Jurnal ESA , Vol. 1, No. 2, 2018
Sutedi,  Adrian, Pasar  Modal  Syariah ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2011.
Tjiptono  Darmaji  dan  Hendy  M.  Fahkruddin, Pasar  Modal  di Indonesia  Pendekatan  Tanya  Jawab, Jakarta:  Salemba Empat.
Triyanta,  Agus,  “Gharar:  Konsep  dan  Penghindarannya  pada
Regulasi  Terkait  Screening  Criteria  di  Jakarta  Islamic Index”, dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 2010.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.