## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Undang-undang  Dasar  Tahun  1945) menegaskan fungsi, tugas, dan wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia  (DPD  RI)  sebagai lembaga  negara  ( main  state  organ )  di ranah  legislasi  yang  bersanding  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR RI).
Keberadaan DPD memiliki
urgensi tinggi dalam sistem
urgensi tinggi dalam sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  DPD yang  merupakan  wakil  dari  daerah mampu  menjadi  penyeimbang  (kamar kedua) dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. Sebagai kamar kedua,  DPD  menjadi  forum  mediasi aspirasi  masyarakat  dan  daerah  serta kepentingan  lainnya.  Jika  dilihat  dari ketatanegaraan  DPD  juga  hadir  untuk menguatkan  sistem  parlemen  dalam proses legislasi.

## PENTINGNYA KEBERADAAN DPD RI SEBAGAI LEMBAGA PENYEIMBANG DI REPUBLIK INDONESIA
Oleh : MAHYU DARMA *)

## ABSTRACT
DPD which is representative of the area to be balancing on strengthening the parliamentary  system  in  Indonesia.  DPD  into  mediation  forum  aspirations  of  the community  and  region  as  well  as  other  interests.  If  viewed  from  the  constitutional DPD also present to strengthen the parliamentary system in the legislative  process. DPR  and  DPD  which  together  perform  the  functions  of  legislation,  budget  and supervision, it is expected the two legislative branches can provide meaningful input to  the  government  so  as  to  create  synergies  between  national  interests,  political interests  of  the  Indonesian  people  and  the  regional  interests  in  national  policy formulation.

## ABSTRAK
DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang  dalam penguatan  sistem  parlemen  di  Indonesia.  DPD  menjadi  forum  mediasi  aspirasi masyarakat  dan  daerah  serta  kepentingan  lainnya.  Jika  dilihat  dari  ketatanegaraan DPD juga hadir untuk menguatkan sistem parlemen dalam proses legislasi. DPR dan DPD  yang  bersama-sama  menjalankan  fungsi-fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan,  diharapkan  kedua  lembaga  perwakilan  rakyat  ini  dapat  memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan nasional,  kepentingan  politik  rakyat  Indonesia  dan  kepentingan  daerah  dalam perumusan kebijakan nasional.
*) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Gagasan pembentukan DPD tidak  terlepas  dari  :  1)  adanya  tuntutan demokratis,  bahwa  pengisian  angggota lembaga negara senantiasa dapat mengikutsertakan rakyat pemilih, sehingga  keberadaan  Utusan  Daerah dan  Utusan  Golongan  dalam  komposisi MPR  yang  semula  ditunjuk  oleh  unsur pemerintah digantikan dengan pembentukan  sebuah  lembaga  yaitu DPD.  2)  pembentukan  DPD  juga melekat  dengan  semakin  maraknya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah,  yang  jika  tidak  dikendalikan dengan  baik  berujung  pada  tuntutan separatisme.  Dalam  pada  itu,  DPD  juga terembani  hakikat  sebagai  lembaga negara  yang  memiliki  fungsi  integrasi sebagaimana  diamanatkan  sila  ketiga Pancasila,  yakni  Persatuan  Indonesia, sehingga  setiap  kepentingan  daerah senantiasa dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## PENTINGNYA  KEBERADAAN  DPD  RI SEBAGAI  LEMBAGA  PENYEIMBANG
DI REPUBLIK INDONESIA.
Hakikat keberadaan DPD disamping  Pasal  22  Undang-undang Dasar,  juga  harus  mengalir  dari  pasal- pasal  yang  terkait  dengan  Pemerintah Daerah,  antara  lain  Pasal  18  ayat  (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar  1945,  bahwa:  “Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai  pemerintah  daerah.“  Hal tersebut  perlu  ditegaskan,  mengingat saat  ini  dari  34  provinsi  masih  terdapat perbedaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia,  bahkan  sumber dana yang cukup signifikan bagi terselenggaranya  otonomi  daerah  yang relatif sama.
Dalam  kondisi  demikan  dapat diasumsikan, tiap anggota DPD diembani  dengan  situasi,  kondisi  dan kepentingan  masing-masing  provinsi yang  juga  sangat  beragam  yang  pada akhirnya  mungkin  akan  mempengaruhi keutuhan  NKRI  sehingga  dibutuhkan antisipasi  bagi  terselenggaranya  fungsi integrasi.
Dalam  konteks  ini,  DPD  secara langsung  menjalankan  fungsi  integrasi bangsa  dengan  mencoba  merekatkan dan  meningkatkan  derajat  kebersatuan dari  keragaman  yang  ada  di  nusantara ini.  Persoalan-persoalan  lokal  yang relevan  dengan  wilayah  tugas  DPD dicoba  dinasionalkan  (menasionalkan isu-isu dan permasalahan- permasalahan lokal yang relevan) sehingga  masyarakat  daerah  merasa diperhatikan  dan  melalui  para  wakilnya di  DPD  membahasnya  sebagai  agenda nasional  berbasis  kepentingan  daerah.
Sebaliknya,  isu-isu  srategis  nasional dicoba disosialisasikan dan atau dikomunikasikan secara langsung dengan  masyarakat  daerah,  sehingga apa  yang  terjadi  dan  atau  menjadi  isu nasional  bisa  secara  relatif  dipahami oleh  masyarakat  lokal  (melokalkan  atau membumikan isu dan agenda nasional).
Salah satu masalah penting yang dihadapi  oleh  Indonesia  (pasca  Orde Baru)  adalah  pelaksanaan  otonomi daerah  dalam  arti  sesungguhnya,  tidak hanya  sebagai  pemanis  di  bibir  seperti pada  masa  Orde  Baru.  Otonomi  daerah merupakan sebuah cara untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekeliruan dalam manajemen hubungan pusat-daerah yang dilakukan oleh Orde Baru.
Lebih  jauh  lagi,  DPD  diharapkan dapat menyuarakan kepentingan daerah dalam pembicaraan Rancangan Undang-undang (RUU) dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Sebelum DPD
terbentuk,  lembaga  yang  menjalankan tugas  tersebut  adalah  DPR,  berbagai organisasi  massa  (ormas),  dan  warga masyarakat tertentu. Namun, DPR yang “lebih”  menyuarakan  kepentingan  partai politik  (parpol)  diperkirakan  tidak  bisa terlalu  fokus  pada  kepentingan  daerah. Sedangkan ormas dan warga masyarakat  adalah  kekuatan  ekstra
parlementer  yang  lebih  merupakan kekuatan yang berusaha mempengaruhi lembaga-lembaga  politik  formal,  namun tidak  terlibat  langsung  dalam  proses pembuatan keputusan. DPD diharapkan menjadi  kekuatan  parlementer  yang mempunyai  pengaruh  yang  kuat  dalam proses  pembuatan  keputusan  sehingga DPD dapat mengakomodasikan berbagai  kepentingan  daerah  ke  dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.
Dengan  demikian,  DPD  menjadi lembaga  penyeimbang  bagi  DPR  dan pemerintah.  DPR  melihat  masalah- masalah nasional dari sudut kepentingan politik tertentu dari sekelompok  rakyat  Indonesia  (tanpa memperhatikan  daerah).  Sedangkan DPD  berusaha  memberikan  warna kepentingan  daerah  dalam  kebijakan- kebijakan nasional sehingga tidak terjadi benturan  antara  kepentingan  nasional dan  kepentingan  daerah.  Hal  ini  adalah persyaratan bagi terbentuknya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tingkat nasional,
pemerintah pusat berusaha agar kepentingan  nasional  dapat  terwujud. Dengan  adanya  DPR  dan  DPD  yang bersama-sama menjalankan fungsi- fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, diharapkan kedua lembaga  perwakilan  rakyat  ini  dapat
memberikan  masukan  yang  berarti  bagi pemerintah  sehingga  tercipta  sinergi
antara kepentingan nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia dan kepentingan  daerah  dalam  perumusan kebijakan nasional.
Alhamdulillah, dalam usianya yang  memasuki  12  tahun  di  periode ketiga  ini,  telah  terjadi  evolusi  fungsi legislasi  DPD,  juga  agregasi  dan artikulasi  kepentingan.  Paling  mendasar ialah  perwujudan proses  legislasi  model tripartit antara DPR-DPD bersama Presiden  (Pemerintah).  Pasca-putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tanggal  27 Maret  2013  Nomor  92/PUU-X/2012  di perkuat juga dengan putusan MK Nomor 79/PPUU-X/2014 tanggal  22 September 2015 disamping ihwal konstitusionalitas, pembahasan  tripartit  juga  kemandirian anggaran, fungsi legislasi DPD semakin memperkokoh  keyakinan  senator  untuk membangun  sinergitas  kelembagaan legislatif  di  tingkat  nasional  dan  lokal, yaitu strategic  alliance yang  tepat  guna mewujudkan checks and balances.
Target politiknya ialah mewujudkan  efektivitas  dan  efisiensi mekanisme  legislasi  yang  bermanfaat bagi  masyarakat  dan  daerah,  setelah pimpinan/anggota DPD dan alat kelengkapannya  (komite-komite,  badan dan  panitia)  menyerap,  menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi  seiring  pemenuhan  tuntutan berbangsa dan bernegara.
Wujud DPD sebagai representasi daerah  sudah  makin  terlihat  dengan jelas.  Total  52  dari  160  RUU  dalam Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas) Tahun  2015-2019  atau  32%  substansi atau  materiilnya,  sesuai  dengan  usulan DPD.
Adapun  Prolegnas  tahun  2015 usulan  DPD  berjumlah  12  dari  37  RUU atau 44%, sedangkan pada tahun 2015- 2016  ada  3  RUU  Inisiatif  yaitu  RUU Wawasan  Nuasantara,  RUU  BUMN- BUMD, dan RUU Ekonomi kereatif yang direncanakan  selesai  pembahasannya pada tahun 2016 ini.
Kemudian,  dalam  kaitan  dengan Pemerintah Daerah sendiri, DPD terlibat langsung  dalam  revisi  Undang-Undang Pemerintah Daerah termasuk pembahasannya  bersama  DPR  yang kemudian  melahirkan  Undang-Undang Nomor  :  23/Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah.  Selain  itu,  para anggota DPD sudah melibatkan diri dan hadir pada setiap Musyawarah Rencana Pembangunan  (Musrenbang)  di  tingkat Provinsi  sebagai  fungsi  pengawasan mulai dari penyusunan hingga penyerapan  anggaran,  baik  yang  dari APBN  maupun  APBD  itu  sendiri.  Tidak itu  saja,  DPD  juga  memberika  advokasi politik,  adapun  hasil  advokasi  politik
tersebut adalah terwujudnya pembangunan  Bandara  Kualanamu  di Medan Provinsi Sumatera Utara, Pembangunan jalan tol Denpasar Nusadua  di  Provinsi  Bali,  menginisiasi penurunan  tarif  listrik,  dan  pemekaran wilayah.  Disamping  itu  pada  tanggal  1 Oktober  2014  usul  RUU  inisiatif  DPD yaitu  Undang-Undang  Nomor  :  32 Tahun
2014
tentang Kelautan disetujui/disahkan dalam Paripurna DPR
RI.

## Penutup
Banyak  hal  yang  telah  dilakukan DPD  guna  mewujudkan  cita-citanya dalam  membangun  serta  mempercepat kesejahteraan daerah, disamping inisiasi  pembuatan  regulasi,  advokasi politik  juga  merupakan  sebuah  afirmasi kebijakan DPD. Oleh karena itu kehadiran  DPD  di  Republik  tercinta  ini, merupakan wujud penting dalam kesatuan dan persatuan bangsa
Indonesia.