Journal of Business and Information System Vol. 5, No. 1, June (2023) www.thejbis.org DOI : 10.36067/jbis.v5i1.203 ISSN:2685-2543
Accepted, June 2023 Revised, June 2023 Published, June 2023

## Apakah Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Berdampak pada Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
Tri Siwi Nugrahani 1,*
Nurhayati 2
1 2 Prodi Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta
* Korespondensi: trisiwi@upy.ac.id
Abstract: Companies are required to prepare sustainability reports in conducting business by disclosing economic, social and environmental activities. The company's willingness to disclose sustainability reports to show the company's moral compliance with regulations, care for the environment and society which is currently still interesting to study because disclosure of sustainability reports is still being debated whether it is mandatory or not done  by  companies.  Several  factors  contributed  to  this  disclosure,  such  as  the board  of directors, audit committee and ROA of the 24 companies indexed in SRI-KEHATI during 2017-2021.  The  results  of  the  study  show  that  institutional  ownership  and  the  board  of directors affect the disclosure of sustainability reports, but the audit committee does not affect the disclosure of sustainability reports.
Keywords: Audit committee; Board of directors; Sustainability report.

## 1. Pendahuluan
Setiap  perusahaan  berupaya  menginginkan  perolehan  laba  yang  tinggi  sebagai  ukuran keberhasilan, namun hal itu tidak cukup untuk keberhasilan perusahaan karena perusahaan perlu  mempertimbangkan  faktor  lain  tidak  hanya  dilihat  dari  keuangan  tetapi  juga  non keuangan,  seperti  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Ketentuan  perusahaan untuk  memperhatikan  kegiatan  terkait  dengan  lingkungan  khususnya  di  Indonesia  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  74  tentang  Perseroan  Terbatas  (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007), namun dulu hanya terbatas pada perusahaan menjalankan bisnis terkait  dengan  penggunaan  sumber  daya  alam,  kemudian  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.47  Tahun  2012  yang  berisi ketentuan  perusahaan  bersifat  wajib  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan  perusahaan  yang  disebut  dengan tanggung  jawab  sosial  atau Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  dikenalkan  oleh Elkington  (1997) yang  mengemukakan  CSR  merupakan  kegiatan  bisnis  yang  harus memperhatikan  keuntungan  ( profit) ,  memenuhi  kebutuhan  karyawan  dan  masyarakat ( people) , dan secara aktif mendukung pelestarian lingkungan ( planet ) yang dikenal dengan triple bottom line (TBL).
Sidiq et al . (2021) dan Nugrahani & Artanto (2022) menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan dukungan penuh dengan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial  dan lingkungan  untuk pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dan  kemudian mempresentasikannya  kepada   pemangku   kepentingan  dan  masyarakat  umum  melalui
laporan  keberlanjutan    yang  secara  legitimasi  menjadi  kewajiban    perusahaan,    terlebih sekarang  diperkuat  dengan  ketentuan POJK Nomor 51/03/2017 bahwa perusahaan harus menyusun  laporan  keberlanjutan  yang  memuat  kegiatan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan (OJK,  2017).    Untuk  mewujudkan  tercapainya  kepatuhan  terhadap  regulasi,  perusahaan perlu memperhatikan tata kelola yang baik terkait penysusunan laporan keberlanjutan. Tata kelola  perusahaan  adalah  mekanisme  untuk  melakukan  sesuatu  yang  benar,  secara  benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Setiany et al., 2017) . Prinsip tata kelola meliputi: transparansi, akuntabel, responsibilitas, independensi dan keadilan.  Tata kelola yang baik memiliki  seperangkat  dewan  direksi,  komite  audit  dan  kepemilikan  institusional  yang membantu  jalannya  perusahaan  yang  efisien  termasuk  dalam  pengungkapan  laporan keberlanjutan.  Oleh  karena  itu  studi  ini  bertujuan  menguji  peran  tata  kelola  terhadap penyusunan  laporan  keberlanjutan.  Dewan  direksi  berperan  sebagai  pemimpin  yang mengurus  perusahaan  sesuai  dengan  kepentingan  tujuan  perusahaan,  memelihara  dan mengurus  kekayaan  perusahaan.  Komite  audit  merupakan  organ  pendukung  yang  berada dibawah komisaris  yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, karena tujuan komite audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dewan dan mengawasi jalannya operasional tterkait dengan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sedangkan kepemilikan insitusional adalah saham perusahaaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Setiany et al. , 2017; Wahidahwati & Ardini, 2021) .
Sesuai dengan survei dari Klynveld Peat Marwick Goerdeler International Limited, menemukan  sejumlah  80%  perusahaan  sudah  mulai  memperhatikan  kepedulian  terhadap sosial  dan  lingkungan  yang  diungkapkan  dalam  laporan  keberlanjutan  (KPMG,  2020). Tahun 2020, perusahaan yang listing di  IDX  mengungkapkan laporan keberlanjutan  yaitu sejumlah  135  perusahan,  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  hanya  54  perusahaan (Ramadhani, 2021) . Pemerhati dan pemeringkat lingkungan yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati  Indonesia  (SRI_KEHATI)  mengeluarkan  penilaian  dengan  indeks  saham  yang berfokus  pada  standar  lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola  yang  baik  (ESG)  dan  memiliki konsep  investasi  yang  bertanggung  jawab  berkelanjutan.  Apabila  perusahaan  terindeks dalam  SRI-KEHATI  berarti  perusahaan  dianggap  berhasil  dalam  mematuhi  peraturan tentang tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan (Targanski & Murhadi, 2021) .
Namun,  kenyataannya  tidak  semua  perusahaan    menyusun  laporan  keberlanjutan, sehingga perusahaan mengalami distorsi secara legalitas karena tidak patuh  pada tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan khusunya di Indonesia seperti yang terjadi pada  PT Ultra Jaya Milk Tbk pada tahun 2017 gagal mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan belum melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Hasanah et  al.,  2017) .  Selain  itu  PT  PP  London  Sumatra  Indonesia  pada  tahun  2022  harus mengadakan  perjanjian  kemitraan  inti-plasma  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dengan masyarakat adat desa Tebing Tinggi (Nugrahani & Handono, 2023) . Kasus ketidakpatuhan ini  menunjukkan  perusahaan  perlu  melakukan  perbaikan  terhadap  pengelolaaan  yang nantinya  akan  terlihat  dalam  penyusunan  laporan  keberlanjutan,  karena  secara  tidak langsung  telah  memperhatikan  sistem  manajemen  risiko,  pengendalian  internal  dengan
mematuhi  ketentuan    sistem  manajemen  yang  efektif  dan  bertanggung  jawab  terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial (KNKG, 2021) .
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  legitimasi  karena  terkait  dengan  kepatuhan perusahaan (Deegan,  2019) yang  tentunya  tidak  lepas  dari  tata  kelola  yang  ikut  berperan dalam  mematuhi  penyusunan  laporan  keberlanjutan  Teori  legitimasi  menjelaskan perusahaan menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang berlaku (Fernandez-Feijoo et al. , 2014) .  Studi  dahulu  yang  menguji  tata  kelola  perusahaan  dan  pengungkapan  SR  telah dilakukan baik di domestik maupun internasional. Studi dahulu terkait tata kelola dari dewan direksi (Krisyadi  & Elleen, 2020;  Mahmood et  al ., 2018;  Novitasari et  al ., 2021;  Putri  & Pramudiati, 2019; Sinaga & Fachrurozie, 2017; Sofa & Respati, 2020) yang menunjukkan dewan  direksi  memengaruhi  laporan  keberlanjutan.  Studi  dahulu  yang  menguji  laporan keberlanjutan terkait dengan komite audit juga sudah dilakukan Aniktia & Khafid (2015) ; Saputri et al. (2022) ; Wulandari et al. (2021) dengan hasil komite audit dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Demikian pula studi tentang  kepemilikan institusional yang  dilakukan Dewi  &  Pitriasari  (2019) ; Maria  &  Sinaga,  (2021) yang  menunjukkan memengaruhi  laporan  keberlanjutan. Sulistyawati  &  Qadriatin,  (2018) serta Sidiq et  al.
(2021) menguji  tata  kelola  perusahaan  dengan  menunjukkan  hasil  yang  berbeda,  yatu mekanisme khususnya kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Perbedaan temuan penelitian menunjukkan masih terjadi ketidak konsistenan hasil,  maka  studi  ini  menguji  kembali    tata  kelola  perusahaan  dan  dampaknya  pada pengungkapan laporan keberlanjutan yang tidak pernah diuji sebelumnya pada perusahaan yang terindex di SRI KEHATI?

## 2. Tinjauan Literatur

## 2.1. Dewan Direksi dan Teori legitimasi
Menurut Deegan,  (2019) perusahaan  perlu  memperhatikan  kepatuhan  terhadap  regulasi, selain  itu  perusahaan  harus  memperhatikan  norma  lingkungan  dan  masyarakat  supaya kegiatan  perusahaan  dapat  diakui  dan  dianggap  sah  oleh  pihak  lain (Rajesh,  2020) . Ketentuan atau regulasi seperti pengungkapan laporan keberlanjutan /Sustainability Report (SR) memuat informasi dari kegiatan yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan termasuk dalam praktik  dari  penerapan legitimasi. Dewan direksi  memiliki  peran penting untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan norma sosial yang diakui (Taco & Ilat, 2019) . Dewan  direksi mampu memengaruhi  pengungkapan laporan keberlanjutan (Krisyadi  & Elleen, 2020;  Mahmood et al. , 2018;  Novitasari et al.,
2021; Putri & Pramudiati, 2019; Sinaga & Fachrurozie, 2017; Sofa & Respati, 2020) . Studi yang  lain  juga  menunjukkan  hasil  yang  sama  bahwa  dewan  direksi  meningkatkan pengungkapan  laporan  non  keuangan  termasuk  CSR  dan  SR (Handajani, et  al., 2014) .
Dalam  mengemukakan  laporan  keberlanjutan,  perusahaan  perlu  mengoptimalkan  peran dewan  direksi  yang  akan  menambah  keyakinan    dalam  menyusun  laporan  keberlanjutan sehingga mendapatkan kredibilitas dari pemangku kepentingan, maka penrumusan hipotesis 1 sebagai berikut.
H 1 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

## 2.2. Komite Audit dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan
Komite audit adalah bagian dari tata kelola yang bertugas untuk memastikan apakah laporan keberlanjutan  yang  disusun  perusahaan  sudah  sesuai  ketentuan  atau  belum,  dengan digunakan  sebagai  jaminan  laporan  keberlanjutan (Adaui,  2020) .  Komite  audit  tentunya menjunjung integritas  dalam menyusun laporan keuangan dan keberlanjutan (Wulandari et al. ,  2021) .  Komite  audit  memiliki  kewajiban  untuk  membantu  dewan  komisaris  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  perusahaan (Oktaviani  &  Amanah,  2019;  Safitri  &
Saifudin,  2019) .  Beberapa  studi  komite  audit  terkait  dengan  laporan  keberlanjutan  sudah dilakukan, seperti studi Madi et al. (2014) ; Aniktia & Khafid (2015) ; Saputri et al. (2022) dan Wulandari et  al. (2021) menemukan  bahwa  komite  audit  dan  ukuran  komite  audit berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  laporan  keberlanjuttan  termasuk  pula  dalam meningkatkan  kepercayaan  perusahaan  dalam  mengungkapkan  laporan  keberlanjutan (Ramdani, et al., 2019) . Studi yang sama juga diuji oleh Setiawan & Pranaditya, (2018) ; Setiawan  &  Ridaryanto  (2022) dengan  hasil  komite  audit  memengaruhi  laporan keberlanjutan, namun tidak signifikan. Berdasar penjelasan diatas, terkait komite audit yang tidak selalu signfikan, maka pengajuan hipotesis 2 yaitu:

## H2: Komite audit berpengaruh  terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

## 2.3. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan
Tata  kelola  perusahaan  salah  satunya  dapat  diawasi  dari  banyaknya  kepemilikan  saham intitusonal  secara  optimal (Sulistiorini &  Lestari, 2022) . Kepemilikan  saham  institusional adalah banyaknya saham yang dimiliki sacara institusional. Beberapa studi sebelumnya telah menguji  kepemilikan  saham  institusional  yang  memengaruhi  pengungkapan  laporan keberlanjutan (Situmorang  &  Hadiprajitno,  2016;  Utomo,  2021) dengan  hasil  bahwa perusahaan  akan  memeroleh  legitimasi  dalam  menyusun  laporan  keberlanjutan  jika memiliki  saham  institusional  yang  besar  karena  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, maka hipotesis ketiga yaitu:

## H3: Kepemilikan  institusional  berpengaruh  postif  terhadap  pengungkapan  laporan keberlanjutan
3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sampel  24  perusahaan  yang  terindeks  SRIKEHATI  selama  6 tahun  tahun  2017-2020,  sehingga  total  pengamatan  120  peursahaan.  Teknik  pengambilan sampel secara purposive, dan analisa data dengan menggunakan regresi multivariat. Adapun penentuan sampel ditunjukkan pada tabel 1 dan pengukuran variabel dijelaskan dalam tabel 2.
Tabel 1. Penentuan Sampel No. Keterangan Total 1. Perusahaan yang terdaftar di IDX in 2017-2022 864 2. Perusahaan yang tidak termasuk indkes SRI - KEHATI selama tahun 2017-2022 (564) 3. Perusahaan tidak menyusun laporan keberlanjutan (Sustainability Report and Annual Report 2017-2022 (180) 3. Total Data perusahaan sebagai sampel selama 6 tahun 120
Table 2. Variabel Penelitian Variabel Measurement Refensi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan : Laporan yang kegiatan  tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan (GRI, 2015)
SR=
∑  Iten yang dungkapkan ∑ Seluruh ketentuan pengunkapan SR GRI (2015) ; Rudyanto & Siregar (2018) Dewan  Direksi  sebagai    salah  satu  unsur tata  kelola  perusahaan  yaitu  dengan kepemilikan dewan direksi (Setiany,  et al.,
2017) .
BD = ∑ Jumlah anggota dewan Direksi Situmorang & Hadiprajitno (2016) Komite  Audit  yaitu  salah  satu  unsur  tata kelola  perusahaan  yang  dapat  digunakan untuk  mengawasi  jalannya  perusahaan ditandai dengan kepemilikan komite audit
AC = ∑ Ajumlah anggota komite audit Josua & Septiani (2020) Kepemilikan saham institusional yaitu salah satu unsur tata kelola perusahaan berupa kepemilikan saham perusahaan IO = 𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Jumlah saham yang beredar Nurrahman & Sudarno (2018) Profitability (variabel control) ROA = Net profit Total assets Jannah (2016)

## 4. Hasil Penelitian
Studi ini menguji mekanisme tata kelola perusahaan yang berdampak pada pengungkapan laporan  keberlanjutan  dengan  yang  dipengaruhi  dari  tata  kelola  perusahaan  dari  dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan saham institusional dengan menggunakan pendekatan teori  legitimasi.  Berdasar  hasil  analisis  data  menunjukkan  terdapat  120  perusahaan  yang terdaftar  di  IDX,  sedangkan  rata-rata  dari  dewan  direksi,  komite  audit,  dan  kepemilikan saham  institusional    yang  termasuk  dalam  indeks  saham  SRI  KEHATI,  disajikan  dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel N Min Mak Rata-rata St. Deviasi Dewan direksi 120 4 13 7.78 2.632 Komite Audit 120 2 8 3.93 1.278 Kepemilikan institusional 120 0,34 1 0,65 0,189 Profitabilitas 120 -0,30 0,36 0,09 0,059 Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 120 0,31 0,68 0,49 0,089
Tabel 4.1 menunjukkan dewan direksi yang terendah 4 orang yaitu PT. Gas Negara Tbk bergerak pada sektor industri dasar, dan tertinggi yaitu 13 orang pada PT. Dharma Satya Nusantara  Tbk  bidang  agrikultur.  Sampel  menunjukkan  jumlah  komite  audit  terendah  2 orang  yaitu  PT.  AKRA,  dan  tertinggi  8  orang  pada  PT.  Bank  Mandiri  Tbk.  Berdasar kepemilikan  saham  institusional  menunjukkan  terendah  sebesar  34%  yaitu  PT.  BBRI sedangkan  tertinggi  100%  yaitu  PT.  Pembangunan  Jaya  Ancol  Tbk,  dan  rata-rata kepemilikan  saham  institusional  sebesar  65%.  Tabel  4.1  menunjukkan  variabel  kontrol berupa Profitabilitas dengan nilai minimal -30% yang diukur dengan ROA yaitu PT. Timah. Tbk  sektor  material  dasar,  dan  tertinggi  sebesar  35%  yaitu  PT.  Unilever  sektor  industri barang. Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata kepatuhan menyusun laporan keberlanjutan sebesar 49%  pada  perusahaan  yang  terindeks  SRI  KEHATI  dengan  menginformasikan  kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Paling tinggi pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar
68,13%  yaitu  PT.  Waskita  Karya  yang  bergerak  dalam  sektor  properti  dan  konstruksi. Berdasar analisis data dapat ditunjukkan Tabel 4. dalam uji hipotesis sebagai berikut:
Tabel 4.  Pengujian Hipotesis Model Beta t Sig. Hasil Konstanta 0,303 6,461 0,000*** Dewan direksi (X1) 0,008 2,647 0,009*** H 1 = Didukung Komite Audit(X2) 0,005 0,824 0,412 H 2 = Tidak didukung Kepemilikan institusional (X3) 0,101 2,417 0,017** H 3 = Didukung Profitabilitas (K) 0,396 2,987 0,003*** F hitung : 5,006 (0,000); R2=-0,397 5,006 0,000***
*Sig < 5%; ** sig<10%, sig ***<1%
Berdasarkan tabel 4 dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan  dewan direksi memiliki nilai t (signifikansi) sebesar 2,647 (0,009). Hal ini berarti keberadaan dewan direksi pada perusahaan yang terindeks SRI-KEHATI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang berarti H1 terdukung. Perusahaan yang terindeks SRI KEHATI telah menjalankan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan peran dari dewan  direksi  untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam  menyusun  laporan berkelanjutan. Perusahaan yang terindkes SRI KEHATI telah memperhatikan tata kelola dan legalitas dengan mendukung penyusunan laporan berkelanjutan (Krisyadi & Elleen, 2020; Mahmood et  al., 2018;  Novitasari et  al., 2021;  Putri  &  Pramudiati,  2019;  Sinaga  & Fachrurozie, 2017; Sofa & Respati, 2020).
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua,  menunjukkan  nilai  t  (signifikansi)  komite  audit sebesar 0,824 (0,412) yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan berarti hipotesis 2 tidak didukung. Hasil studi menunjukkan komite audit pada perusahaan yang terdaftar di IDX dan terindeks SRI KEHATI memiliki komite audit yang tidak mampu menjamin meningkatkan laporan keberlanjutan. Komite audit tidak berperan dapat mengoptimalkan tata kelola perusahaan sehingga peran komite audit tidak memengaruhi  penyusunan    laporan  keberlanjutan,  karena  komite  audit  lebih  fokus  pada pemantauan dan pengendalian kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan saja dan tidak menjamin laporan keberlanjutan (Dewi & Pitriasari, 2019; Maria & Sinaga, 2021; Sulistyawati & Qadriatin, 2018) .
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  nilai  t  (signifikansi)  kepemilikan institusional sebesar 2,417 (0,017) yang berarti kepemilikan saham institusional  perusahaan yang  terindeks  SRI_KEHATI  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  laporan  keberlanjutan berarti    hipotesis  3  didukung.  Kepemilikan  saham  institusional  yang  tinggi  dapat meningkatkan pengungkapan informasi baik keuangan maupun non-keuangan (Situmorang &  Hadiprajitno  (2016) .  Sesuai  dengan  studi Utomo  (2021) yang  mengemukakan kepemilikan saham institusional berdasarkan teori legitimasi dapat mendorong perusahaan memenuhi  tuntutan  pemangku  kepentingan  termasuk  pemegang  saham  untuk memaksimalkan citra perusahaan dan menjamin keberlanjutan perusahaan.

## 5. Kesimpulan
Studi  ini  membuktikan  bahwa  dengan  pendekatan  teori  legitimasi  dapat  menjelaskan pengungkapan laporan keberlanjutan yang ditentukan dari dewan direksi,  komite audit dan kepemilikan  saham  institusional,  serta  ROA    sebagai  pengendali.  Perusahaan  sudah memperhatikan  penyusunan  laporan  keberlanjutan  dengan  indeks  GRI,  yang menginformasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan sampel yang hanya pada perusahaan yang terindeks SRI – KEHATI, sehingga data terbatas. Studi mendatang dapat diuji dengan menggunakan data berdasar ketentuan lain seperti perusahaan yang terdaftar  dalam ASRAT apakah hasil konsisten atau tidak. Selain itu pengujian laporan keberlanjutan dapat mempertimbangkan kepentingan dari stakeholder (Anna & Dwi, 2019) .

## Daftar Pustaka
Adaui, C. R. L. (2020). Sustainability reporting quality of Peruvian listed companies and the impact  of  regulatory  requirements  of  sustainability  disclosures. Sustainability (Switzerland) , 12(3). https://doi.org/10.3390/su12031135
Aniktia,  &  Khafid.  (2015).  Pengaruh  mekanisme  good  corporate  governance  dan  kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability report. Accounting Analysisi Journal , 4(3), 1–10. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8303
Anna, Y. D., & Dwi, D. R. (2019). Sustainability reporting: Analisis kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(2), 238–255. https://doi.org/10.17509/ jaset.v11i2.18804
Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time  is  right  for  a  necessary  makeover. Accounting,  Auditing  and  Accountability Journal , 32(8), 2307–2329. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638 Dewi,  &  Pitriasari.  (2019).  Pengaruh  good  corporate  governance  dan  ukuran  perusahaan terhadap  pengungkapan  sustainability  report. JSMA  (Jurnal  Sains  Manajemen  Dan Akuntansi) , 11(1), 33–53. https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.13 Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business . Oxford: Capstone.
Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz, S. (2014). Effect  of stakeholders’ pressure on transparency of sustainability reports within the GRI framework. Journal of Business Ethics , 122(1), 53–63. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1748-5 GRI.  (2015). Interpretations  on  the  G4  Guidelines,  issued  by  the  Global  Sustainability Standards Board, are located at the end of this document, and are to be considered by all users . Retrieved from https://www.globalreporting.org/ standards/g4/Pages/default.aspx
Handajani, L., Subroto, B., T, S., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate  social  disclosure?  An  Indonesian  evidence. Journal  of  Economics  and Sustainable  Development ,  5(9),  8–16.  Retrieved  from https://iiste.org/Journals/ index.php/CEIS/article/view/12131
Hasanah,  Syam,  &  Jati.  (2017).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap  pengungkapan sustainability  report  pada  perusahaan  di  Indonesia. Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan Keuangan , 5(1), 711–720. https://doi.org/10.22219/jrak.v5i1.4992
Jannah.  (2016).  Pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  pengungkapan  sustainability  report pada perusahaan di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5, 1–15.
Josua,  &  Septiani.  (2020).  Analisis  pengaruh  karakteristik  komite  audit  terhadap pengungkapan  laporan  keberlanjutan  (Studi  empiris  pada  perusahaan  yang  terdaftar pada BEI tahun 2015-2018). Diponegoro Journal of Accounting , 9(3), 1–9.
KNKG. (2021). Pedoman umum governasi korporat Indonesia (pp. 1–50). pp. 1–50. KPMG. (2020). Survei Pelaporan Keberlanjutan KPMG 2020.
Krisyadi, R., & Elleen, E. (2020). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan  terhadap  pengungkapan  sustainability  report. Global  Financial Accounting Journal , 4(1), 16. https://doi.org/10.37253/gfa.v4i1.753
Madi,  H.  K.,  Ishak,  Z.,  &  Manaf,  N.  A.  A.  (2014).  The  impact  of  audit  committee characteristics  on  corporate  voluntary  disclosure. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 164, 486–492. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.11.106
Mahmood,  Kouser,  Ali,  Ahmad,  &  Salman.  (2018).  Does  corporate  governance  affect sustainability disclosure? A mixed methods study. Sustainability (Switzerland) , 10(1), 1–20. https://doi.org/10.3390/su10010207
Maria, A., & Sinaga, S. (2021). Penentuan pengungkapan sustainability report dengan GRI standar  pada  Sektor  Non-Keuangan. GEMA:  Jurnal  Gentiaras  Manajemen  Dan Akuntansi , 13(1), 23–35. https://doi.org/10.47768/gema.v13i1.225
Novitasari,  Putra,  &  Saebani.  (2021).  Pergantian  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi terhadap  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  pendahuluan. WAHANA:  Jurnal Ekonomi, Manajemen
Dan Akuntansi , 24(1), 60-78.
https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262
Nugrahani, T. S., & Artanto, D. A. (2022). Sustainability reporting by disclosing economic, social  and  environmental  performance. Studies  in  Business  and  Economics ,  17(2), 216–226. https://doi.org/10.2478/sbe-2022-0034
Nugrahani,  T.  S.,  &  Handono,  W.  D.  (2023).  Determinants  of  firm  value:  The  role  of environmental  management  disclosure  practices. Proceeding  International Conference on Accounting and Finance , 1(32), 230–240. https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art26
OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan  berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emitten  dan  Perusahaan Publik. Republik Indonesia.
Oktaviani,  &  Amanah.  (2019).  Pengaruh  kinerja  keuangan,  ukuran  perusahaan,  struktur modal dan corporate governance terhadap publikasi sustainability report. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(8), 1-10.
Putri,  A.  Z.,  &  Pramudiati,  N.  (2019).  Determinan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dalam sustainability report. Jurnal Akuntansi, 7(2), 188–198.
Rajesh, R. (2020). Exploring the sustainability performances of firms using environmental, social,  and  governance  score. Journal  of  Cleaner  Production ,  1–49. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119600
Ramadhani. (2021). Emiten Wajib Sampaikan Laporan Berkelanjutan.
Ramdani, R., Hapsari, D. W., & Zultilisna, D. (2019). The effect of firm size, profitability, independent commissioner, public ownership and, audit committee meeting frequency on sustainability report (Study of non-financial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2014–2018). E-Proceeding of Management , 6(3), 5825–5832. Republic Indonesia. (2012). Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Republic Indonesia. Rudyanto,  A.,  &  Siregar,  S.  V.  (2018).  The  effect  of  stakeholder  pressure  and  corporate governance  on  the  sustainability  report  quality. International  Journal  of  Ethics  and Systems , 34(2), 233–249. https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071
Safitri,  &  Saifudin.  (2019).  Implikasi  karakteristik  perusahaan  dan  good  corporate governance  terhadap  pengungkapan  sustainability  report. Jurnal  Bingkai  Ekonomi , 4(1), 13–25.
Saputri, S., Syafitri, Y., & Ardiany. (2022). Pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap sustainability report. Pareso Jurnal , 4(1), 239–252.
Setiany, E., Suhardjanto, D., Lukviarman, N., & Hartoko, S. (2017). Board independence, voluntary disclosure, and the cost of equity capital. Review of Integrative Business & Economics Research , 6(4), 389–399.
Setiawan, E. M.,  & Ridaryanto,  P. (2022).  Analisis pengaruh  efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas sustainability report. BALANCE: Jurnal Akuntansi,
Auditing Dan Keuangan , 19(1), 126–149.
https://doi.org/10.25170/balance.v19i1.3510
Setiawan,  W.,  Hasiholan.,  &  Pranaditya,  A.  (2018).  Pengaruh  kinerja  lingkungan,  biaya lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel intervening ( Studi Kasus Perusahaan Studi Kasus pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2012-2016) . Journal Of Accounting , 8(1), 1–12.
Setyawan, Yuliandari, & Aminah. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sustainability report. E-Proceeding of Management , 8(1), 622–633.
Sidiq,  Surbakti,  &  Sari.  (2021).  Pengungkapan  sustainability  report:  Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 4(2), 78–88. https://doi.org/10.21632/saki.4.2.78-88
Sinaga, & Fachrurozie. (2017). The effect of profitability, activity analysis, industrial type and good corporate governance mechanism on the disclosure of sustainability report. Accounting Analysis Journal , 6(3), 347–358. https://doi.org/10.15294/aaj.v6i3.18690 Situmorang, & Hadiprajitno. (2016). Pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap  luas  pengungkapan  sustainability  reporting. Diponegoro  Journal  of Accounting , 8(3), 1–14.
Sofa, F. N & Respati, N. W. (2020). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite  audit,  profitabilitas,  dan  ukuran  perusahaan  terhadap  pengungkapan sustainability report (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun  2017). DINAMIKA  EKONOMI  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis ,  13(1), 32-49.
Sulistiorini,  J.,  &  Lestari,  D.  (2022).  Pengaruh  profitabilitas,  struktur  modal,  ukuran perusahaan,  kepemilikan  institusional  dan  terkonsentrasi  terhadap  nilai  perusahaan consumer goods. Jurnal Bisnis Dan Komunikasi , 9(1), 40–53. https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v9i1.206
Sulistyawati, & Qadriatin. (2018). Praktek pengungkapan sustainability report dan faktor- faktor  yang  mempengaruhinya. Journal  Competency  of  Business ,  3(1),  51–64. https://doi.org/10.47200/jcob.v3i1.669
Taco, C.  & Ilat, V. (2019). Pengaruh earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite  audit  dan  ukuran  perusahaan  terhadap  manajemen  laba  pada  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Jurnal  EMBA,  4(4),  873–884. https://doi.org/10.35794/emba.4.4.2016.14514
Targanski, K. P. T., & Murhadi, W. R. (2021). Sustainable and responsible investment in Indonesia and Malaysia: an event  study on SRI-KEHATI  and FTSE4GBM  Indices. Jurnal Siasat Bisnis , 25(1), 69–78. https://doi.org/10.20885/JSB.VOL25.ISS1.ART6
Undang-Undang Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang Republik  Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Republik Indonesia.
Utomo.  (2021).  Moderasi  kinerja  keuangan  pada  pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap pengungkapan  sustainability  report  di  Indeks  Sri  Kehati  tahun  2013-2017. Jurnal Akuntansi Unesa , 9(2), 1–12. https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p Wahidahwati,  W.,  &  Ardini,  L.  (2021).  Corporate  governance  and  environmental performance: How they affect firm value. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 8(2), 0953–0962. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0953 Wulandari, R., Fauziyah, W., & Mubarok. (2021). Pengaruh komite audit dan struktur modal terhadap  pengungkapan  sustainability  report. Jurnal  of  Accounting  and  Finance , 6(02), 181–193. https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5616