## EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING UNTUK BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Rizqy Claudya Novella

## Abdul Kadir
Rizqyclaudya@gmail.com abdulkadir.usman87@yahoo.com

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Judul  penelitian  ini  adalah  “Efektivitas  Pengawasan  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Tangerang  Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing untuk Bekerja Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Rumusan masalah  penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kantor  imigrasi  kelas  1  Tangerang  bagi  warga  negara  asing  yang menyalahi  izin  tinggal  kunjungan  menurut  Undang-undang  No  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian  dan Bagaimana penyelesaian hukum bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di kantor imigrasi kelas 1 tangerang. Metode penelitian ini ada normatif empiris. Sumber data  primernya  yang  digunakan  adalah  dengan  wawancara,  studi  pustaka,  dokumentasi,  dan  observasi. Kemudian  data  yang  dikumpulkan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  penelitian  ini  adalah  warga  negara asing  bisa  dipertanggungjawabkan  pidana  atau  tindakan  administratif  keimigrasian  apabila  terbukti menyalahgunakan izin yang telah diberikan dikenakan pasal 122 dan pasal 75 Undang-undang No 6 Tahun 2011  tentang  keimigrasian.  Untuk  menerapkan  sanksi  pidana  dan  tindakan  administratif  pada  kasus penyalahgunaan izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu oleh tim pengawasan dan penyidikan kantor imigrasi kelas 1 tangerang terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan.
Kata Kunci:  Imigrasi, Izin Tinggal Kunjungan, Warga Negara Asing

## ABSTRACT
The title of this thesis is "The Effectiveness of Tangerang Class 1 Immigration Office Supervision Against Abuse of Foreign Residents Visit Permits to Work Under Law No. 6 of 2011 Regarding Immigration". The formulation  of  this  thesis  is  how  the  effectiveness  of  supervision  conducted  by  the  Tangerang  1  class immigration office for foreign nationals who violate the residence permit according to Law No. 6 of 2011 concerning immigration and how the legal settlement for foreign citizens who abuse the residence permit for  visiting  work  at  the  immigration  office  in  class  1,  tangerang.  This  research  method  is  empirical normative. The primary data sources used are interviews, literature study, documentation, and observation. Then the data collected qualitatively. The results of this thesis research are that foreign citizens can be held liable for criminal or administrative immigration actions if they are proven to misuse the licenses that have been given subject to article 122 and article 75 of Law No. 6 of 2011 concerning immigration. To apply criminal sanctions and administrative actions in cases of abuse of residence permit for foreign citizens, an investigation and investigation must be carried out first by the surveillance and investigation team of the tangerang class 1 immigration office against foreign nationals who abuse the residence permit.
Keywords: Immigration, Visitation Permit, Foreign Citizens

## I. Pendahuluan
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  terbesar  yang  menjadi  dasar  seseorang melakukan  Migrasi.  Para  imigran  lebih  memilih  untuk  mendatangkan  negara berkembang. Sebab negara berkembang membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  negara  tujuan.  keadaan  ekonomi  yang beragam  dari  negara  yang  berbeda  menjadi  alasan  kuat  yang  sangat  berpengaruh  bagi orang-orang  yang  ingin  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  stabil.  Para  warga  negara asing  atau  imigran  memiliki  prinsip  untuk  meningkatkan  kualitas  hidupnya  di  negara tujuan, umumnya mereka akan mencari negara yang sedang berkembang dimana terdapat banyak kesempatan untuk bergabung menjadi tenaga kerja. 1
Beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia, kehadiran Warga Negara Asing di percaya memberikan banyak keuntungan dari segi kehidupan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari pemerintah yang membuka bebas investasi dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan kepada Warga Negara Asing untuk bergabung untuk membantu meningkatkan kesejahteraan negara tujuan.
Dari  sisi  positif  Tenaga  Kerja  Asing  memberikan  dukungan  terhadap perkembangan suatu negara, sebab pengalaman dan ide kreatif yang mereka sumbangkan sangat  di  butuhkan  di  samping  itu  kehadiran  Tenaga  Kerja  Asing    juga  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  keamanan  suatu  negara  seperti  menurunnya  kualitas  sumber daya  manusia,  pembatasan  lowongan  pekerjaan  tertentu  dan  menjadi  ancaman  bagi pekerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. 2
Tujuan  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia  adalah  untuk  memenuhi keterampilan dan daya profesional di bidang tertentu yang belum dapat di isi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dapat membimbing Tenaga Kerja Indonesia dalam bidang keahlian di suatu perusahaan serta mempercepat proses  pembangunan  Nasional  dan  meningkatkan  investasi  asing  sebagai  penunjang pembangunan di Indonesia. 3
Kehadiran  para  pekerja  asing  adalah  suatu  kebutuhan  karena  Indonesia  masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli asing dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Sementara itu kehadiran Tenaga Kerja Asing juga dapat menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat Indonesia karena Tenaga Kerja Asing meminimalisir kesempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam mendapat sebuah pekerjaan di perusahaan.  Masalah  ketenagakerjaan  di  masa  datang  akan  terus  berkembang  semakin kompleks  sehingga  memerlukan  penanganan  yang  lebih  serius  dan  dipandang  sangat penting bagi pihak keimigrasian. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan
1 H.Ayu, Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa , http://eprints.ums.ac.id, hlm 2, dikunjungi pada tanggal 28 April 2019 pukul 23.00.
2 Desy Fatma, 8 Dampak Tenaga Kerja Asing di Indonesia , https://ilmugeografi.com , 8 Juni 2018, hlm.2, dikunjungi pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 23.15
3 Budiono,  Abdul  Rachmat, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.Rajagrafindo  Persada), 1995, hlm 115.
tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran yang dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Menghadapi  pergeseran  nilai  dan  tata  kehidupan  para  pelaku  industri  dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah- langkah  antisipatif  serta  mampu  menampung  segala  perkembangan  yang  terjadi.  Oleh karena  itu  penyempurnaan  terhadap  sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  harus  di laksanakan agar peraturan Perundang – undangan dapat dilakukan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan  juga  dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  bagi  pengusaha  atau  pekerja  atau  buruh  sehingga  kelangsungan  usaha  serta ketenagakerjaan  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  kesejahteraan tenaga  kerja  dapat  terjamin  (Penjelasan  atas  UU  No  21  Thn  2003  tentang  pengesahan konvensi  ILO  No  81  tentang  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  indstri  dan perdagangan.
Peraturan Perundang-undangan Indonesia, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat  13  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang menyebutkan  bahwa  Tenaga  Kerja  Asing  adalah  warga  negara  asing  pemegang  visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh warga negara asing, yaitu :
1. Permohonan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan Notifikasi ;
3. Permohonan  Visa  (VITAS/Visa  Tinggal  Terbatas)  pada  perwakilan  Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia;
5. Pemerikasaan  warga  negara  asing  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian dan melaporkan kepada Imigrasi setempat
Meningkatnya  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia  menurut  data  Ditjen  Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM per 18 Desember 2016 jumlah rata – rata Tenaga Kerja Asing  di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 TKA ,dan jumlah Tenaga Kerja Asing  hingga  akhir  2018  mencapai  95.335  TKA,  angka  ini  meningkat  10,88% dibandingkan dengan 2017 yang mencapai 85.974 TKA. 5 Kementerian ketenagakerjaan mencatat  jumlah  Tenaga  Kerja  Asing  asal  China  sebagai  negara  paling  banyak mengirimkan tenaga kerjanya di Indonesia.
Saat  ini  jumlah  orang  asing  yang  melakukan  perjalanan  ke  Indonesia  terus bertambah  di  mana  hal  ini  bisa  menimbulkan  kemungkinan  terancamnya  keamanan negara  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  potensi  penyalahgunaan  izin  masuk,
4 Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum , (Medan: PT.Sofmedia), 2011,hlm.50.
5 Anonim, Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat 11% pada 2018 , www.databoks.katadata.co.id, 23 Maret 2019, hlm.1, dikunjungi pada tanggal 11 april 2019 pada pukul 13.00.
khususnya  bagi  orang  asing  yang  ingin  bekerja  di  Indonesia.  Hal  ini  sering  terjadi  di karenakan ketatnya peraturan perolehan izin kerja bagi orang asing yang ingin bekerja di Indonesia, yang tentunya mempengaruhi proses untuk  mendapatkan Visa kerja. Sebab, tanpa Visa kerja orang  asing  tidak bisa masuk dan bekerja di  Indonesia sesuai  dengan yang diharapkan sehingga perolehan Visa menjadi faktor penghambat utama dikalangan Warga Negara Asing bahkan pengguna Tenaga Kerja Asing.
Penyalahgunaan  visa  karena  prosedur  untuk  mendapatkan  visa  terutama  visa untuk  bekerja  yang  memerlukan  banyak  waktu,  sehingga  warga  negara  asing  lebih banyak memilih menggunakan visa sementara atau visa kunjungan. Visa sementara atau visa  kunjungan  adalah  salah  satu  alternatif  yang  lebih  cepat  untuk  bisa  datang  ke Indonesia, beberapa warga negara asing bahkan ada yang menggunakan visa kunjungan untuk  bekerja  secara  diam  –  diam.  Dari  segi  ekonomi  warga  negara  asing  yang menggunakan visa kunjungan di anggap sebagai turis. Mereka yang menggunakan visa kunjungan bisa mengurangi budget financial karena mereka tidak perlu membayar pajak sebagai  Tenaga  Kerja  Asing  sesuai  dengan  yang  dibebankan  oleh  pemerintah  dalam permenakertrans no 16 tahun 2015. 6
Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  oleh  Warga  Negara  Asing  dengan  menggunakan Visa  Kunjungan  Wisata  kerap  kali  terjadi,  umumnya  digunakan  dalam  rangka  bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  menjadi  berkurangnya  kesempatan  kerja  bagi  Tenaga Kerja  Indonesia  di  dalam  negeri  dan  berkurangnya  pendapatan  Negara  dari  sisi pengunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata. 7
Terkait  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing,  mereka  diduga melanggar  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  Pasal  yang dilanggar bervariasi mulai dari overstay , tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas  sebagaimana  di  atur  di  Pasal  116,  hingga  penyalahgunaan  Izin  Tinggal Keimigrasian  sebagaimana  di  atur  di  Pasal  122,  mereka  dapat  dikenakan  Tindakan Administratif  Keimigrasian  berupa  membayar  biaya  beban/denda,  Deportasi  dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara Maksimal 5 (lima) tahun  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.
Dengan adanya hal tersebut khususnya masalah penggunaan Tenaga Kerja Asing di  Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  khususnya  dalam pengawasan kegiatan Tenaga Kerja Asing selama berada di Indonesia, agar penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  dapat  bermanfaat  bagi  Indonesia  dalam  mengelola  kekayaan alamnya  dan  mempercepat  pembangunan.  Pemberian  kemudahan  Visa  dalam  rangka meningkatkan  devisa  negara  di  bidang  pariwisata  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang
6 H.Ayu, Op.Cit . hlm. 7.
7 Abharina Atikah Sari, Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, hlm. 50.
akan  memasuki  Indonesia,  tentunya  harus  dibarengi  dengan  pengawasan  terhadap  Izin Tinggalnya di Indonesia. 8
Maka  kegiatan  pengawasan  sangat  di  perlukan  terutama  untuk  mengamati, mencegah,  dan  menindak  apabila  warga  negara  asing  tersebut  melakukan  pelanggaran izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia. Sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Bab VI pasal 66-73 yang mengatur Tentang Pengawasan Keimigrasian.
Dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kota Tangerang  di  area  Kota  Tangerang,  pengawasan  yang  dipimpin  langsung  oleh  Kepala Kantor  Imigrasi  Tangerang,  Herman  Lukman  .  Dalam  pengawasan  tersebut  tim mengamankan  7  Tenaga  Kerja  Asing  asal  Tiongkok  yang  melakukan  Penyalahgunaan Izin Tinggal, terhadap 7 Tenaga Kerja Asing tersebut akan dilakukan pemeriksaan secara intensif di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang. 9
Tentu  melihat  data  diatas  dan  realitas  mengenai  adanya  penyalahgunaan  izin tinggal  ,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  mengkaji  dengan  judul Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Terhadap
Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Kunjun gan  Warga  Negara  Asing  Untuk Bekerja  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.
Berdasarkan  identifikasi  masalah di  atas, maka rumusan masalah yang di  bahas dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Efektivitas  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  1  Tangerang  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  menyalahi  Izin  Tinggal Kunjungan  Menurut  UU  No  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  Bagaimana Penyelesaian  Hukum  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  Menyalahgunakan  Izin  Tinggal Kunjungan untuk bekerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang.
Dari  perumusan  masalah  yang  diambil,  maka  tujuan  penelitian  ini  Untuk  Mengetahui Efektivitas  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Tangerang  bagi Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal Kunjungan Menurut UU No 6 tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  dan  Untuk  Mengetahui  Penyelesaian  Hukum  bagi  Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan untuk bekerja oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang.

## II. Metode Penelitian
Merupakan  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam  rangka menjawab  pokok  permasalahan  atau  untuk  membuktikan  pernyataan  awal  yang
8 Bugie Kurniawan, Analisis Terhadap Pelaksaaan Manajemen Pemberian VOA yang dilaksanakan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi, http://lib.ui.ac.id ,  2008,  hlm.1, dikunjungi pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 14.00.
9 https://tangerang-imigrasi.go.id , 09 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 13 April 2019 pada pukul 20.00
dikemukakan dan memperdalam suatu gejala tertentu sehingga menghasilkan suatu rangkaian proses penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan berdasarkan suatu parameter kebenaran ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris,  Penelitian  hukum  normatif-empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  secara  in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua  yang  mengkaji  penyelesaian  hukum  bagi  warga  negara  asing  yang menyalahgunakan  izin  tinggal,  yang  penyelesaiannya  di  masyarakat  sudah  sesuai atau  belum  dengan  Undang-undang  No  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. Sedangkan  penulis  menggunakan  penelitian  empiris  untuk  menjawab  rumusan masalah pertama yaitu efektivitas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang terhadap  penyalahgunaan  izin  tinggal,  penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan data observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang dengan Kepala Kantor Imigrasi Tangerang.
Sumber Data dibagimenjadi dua yaitu Data Primer adalah data yang diperoleh secara  langsung  dari  sumbernya.      Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  dengan  Kepala  Kantor  Imigrasi  Tangerang  berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Tangerang.
Sedangkan Data Sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber yang  sudah  ada.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-undang  No  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  serta  melalui  dokumen-dokumen  tidak  resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
III. Hasil Penelitian Dan Analisis
1. Data Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Periode 2016 - Juni 2019
Di  bawah  ini  merupakan  data  Warga  Negara  Asing  di  Imigrasi  kelas  I Tangerang  periode  tahun  2016  sampai  Juni  2019  yang  terdiri  dari  3  wilayah yaitu  Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan.  Dari data pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat Warga Negara Asing yang paling banyak dengan jumlah 3427 orang (2408 laki laki dan 1019 perempuan), dan di wilayah Kota Tangerang Selatan yang paling sedikit adanya Warga  Negara  Asing  dengan  jumlah  1226  orang  (820  laki  laki  dan  406 perempuan).  Pada Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Tangerang yang paling banyak adanya Warga Negara Asing dengan  jumlah 4076 (2733 laki-laki dan 1343 perempuan), dan yang paling sedikit adanya Warga Negara Asing ada di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan jumlah 992 orang (675 laki-laki dan 317 perempuan). Pada tahun 2018 yang terdapat banyak Warga Negara Asing di wilayah Kabupaten Tangerang dengan jumlah 4276 orang (2918 laki-laki dan 1358 Perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang Selatan
dengan  jumlah  Warga  Negara  Asing  1188  orang  (802  laki-laki  dan  386 perempuan). Pada Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat yang paling banyak Warga Negara Asing yaitu sejumlah 3172 orang (2232 laki-laki dan 940 perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu 787 orang (544 laki-laki dan 243 perempuan).
2. Data Warga Negara Asing yang Memiliki ITAP di Kantor Imigrasi Kelas
1 Tangerang Periode 2016 - Juni 2019
ITAP adalah Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Warga Negara Asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut selama 5 Tahun dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian. Di bawah ini merupakan data Warga Negara Asing yang memiliki ITAP  yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Periode 2016 hingga Juni 2019 yang terdiri dari 3 wilayah yaitu  Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tangerang,  Dari  data  pada  tahun  2016  di wilayah Kabupaten Tangerang  terdapat Warga Negara Asing yang mempunyai ITAP paling banyak dengan jumlah 293 orang (210 laki laki dan 83 perempuan), dan di wilayah Kota Tangerang yang paling sedikit adanya Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dengan jumlah 89 orang (69 laki laki dan 20 perempuan). Pada Tahun 2017 di  wilayah Kabupaten Tangerang yang paling banyak adanya Warga Negara Asing memiliki ITAP dengan jumlah 401 (282 laki-laki dan 119 perempuan), dan yang paling sedikit adanya Warga Negara Asing yang memiliki ITAP ada di  wilayah Kota  Tangerang,  dengan jumlah 95 orang (69 laki-laki  dan  26  perempuan).  Pada  tahun  2018  yang  terdapat  banyak  Warga Negara  Asing  yang  memiliki  ITAP  di  wilayah  Kabupaten  Tangerang  dengan jumlah 353 orang (248 laki-laki dan 105 Perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang dengan jumlah Warga Negara Asing memiliki ITAP 102  orang  (75  laki-laki  dan  27  perempuan).  Pada  Tahun  2019  di  wilayah Kabupaten Tangerang terdapat yang paling banyak Warga Negara Asing yang memiliki ITAP yaitu sejumlah 315 orang (226 laki-laki dan 89 perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang yaitu 106 orang (80 laki-laki dan 26 perempuan).
3. Data Warga Negara Asing yang Memiliki ITAS di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Periode 2016 - Juni 2019
ITAS adalah Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Warga Negara Asing yang  memenuhi  persyaratan-persyaratan  keimigrasian  dan  mengajukan permohonan  tinggal  untuk  jangka  waktu  terbatas  di  wilayah  Indonesia,  baik karena  pekerjaan  atau  alasan-alasan  lain  yang  sah  tersebut.  Di  bawah  ini merupakan  data  Warga  Negara  Asing  yang  memiliki  ITAS    yang  terdapat  di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Periode 2016 hingga Juni 2019 yang terdiri dari 3 wilayah yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Dari data  pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Tangerang  terdapat
Warga  Negara  Asing  yang  mempunyai  ITAS  paling  banyak  dengan  jumlah 3036 orang (2122 laki laki dan 914 perempuan), dan di wilayah Kota Tangerang yang paling sedikit adanya Warga Negara Asing yang memiliki ITAS dengan jumlah  1084  orang  (715  laki  laki  dan  369  perempuan).    Pada  Tahun  2017  di wilayah Kabupaten Tangerang yang paling banyak adanya Warga Negara Asing memiliki ITAS dengan jumlah 3533 (2346 laki-laki dan 1187 perempuan), dan yang  paling  sedikit  adanya  Warga  Negara  Asing  yang  memiliki  ITAS  ada  di wilayah  Kota  Tangerang,  dengan  jumlah  875  orang  (592  laki-laki  dan  283 perempuan). Pada tahun 2018 yang terdapat banyak Warga Negara Asing yang memiliki  ITAS  di  wilayah  Kabupaten  Tangerang  dengan  jumlah  3625  orang (2425 laki-laki dan 1200 Perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang  dengan  jumlah  Warga  Negara  Asing  memiliki  ITAS  1045  orang (700  laki-laki  dan  345  perempuan).  Pada  Tahun  2019  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  terdapat  yang  paling  banyak  Warga  Negara  Asing  yang  memiliki ITAS yaitu sejumlah 2826 orang (1981 laki-laki dan 845 perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang yaitu 664 orang (454 laki-laki dan 210 perempuan).
4. Data Warga Negara Asing yang Memiliki ITK di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Periode 2016 - Juni 2019
ITK  adalah  Izin  Tinggal  Kunjungan,  diberikan  kepada  Warga  Negara Asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka  tugas  pemerintahan,  pariwisata,  kegiatan  sosial  budaya  atau  usaha. Jangka  waktu  izin  kunjungan  disesuaikan  dengan  keperluan  atau  jadwal kegiatan  tersebut,  paling  lama  60  hari.  Di  bawah  ini  merupakan  data  Warga Negara  Asing  yang  memiliki  ITK  yang  terdapat  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Tangerang Periode 2016 hingga Juni 2019 yang terdiri dari 3 wilayah yaitu Kota Tangerang,  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan,  Dari  data    pada tahun  2016  di  wilayah  Kabupaten  Tangerang  terdapat  Warga  Negara  Asing yang mempunyai ITK paling banyak dengan jumlah 98 orang (76 laki laki dan 22  perempuan),  dan  di  wilayah  Kota  Tangerang  yang  paling  sedikit  adanya Warga Negara Asing yang memiliki ITK dengan jumlah 53 orang (36 laki laki dan 17 perempuan).  Pada Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Tangerang yang paling banyak adanya Warga Negara Asing memiliki ITK dengan jumlah 142 (105 laki-laki dan 37 perempuan), dan yang paling sedikit adanya Warga Negara Asing yang memiliki ITK ada di wilayah Kota Tangerang, dengan jumlah 22 orang (14 laki-laki dan 8 perempuan). Pada tahun 2018 yang terdapat banyak Warga  Negara  Asing  yang  memiliki  ITK  di  wilayah  Kabupaten  Tangerang dengan  jumlah  298  orang  (245  laki-laki  dan  53  Perempuan)  dan  yang  paling sedikit  di  wilayah  Kota  Tangerang  dengan  jumlah  Warga  Negara  Asing memiliki ITK 41 orang (27 laki-laki dan 14 perempuan). Pada Tahun 2019 di wilayah  Kota  Tangerang  Selatan  terdapat  yang  paling  banyak  Warga  Negara Asing  yang  memiliki  ITK  yaitu  sejumlah  33  orang  (16  laki-laki  dan  17
perempuan) dan yang paling sedikit di wilayah Kota Tangerang yaitu 17 orang (10 laki-laki dan 7 perempuan).
5. Data  Warga  Negara  Asing  yang  Menyalahgunakan  Izin  Tinggal Kunjungan
Warga  Negara  Asing  yang  dimaksud  melakukan  pelanggaran  adalah apabila sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  izin  tinggal  yang  diberikan kepadanya.   Pada  tulisan  kali  ini  penulis  akan  membahas  mengenai  Warga Negara Asing yang bekerja menggunakan ITK (Izin Tinggal Kunjungan) yang seharusnya  menggunakan  ITAS  (Izin  TInggal  Terbatas).  Di  bawah  ini merupakan  data  Warga  Negara  Asing  dari  14  Negara  yang  melakukan pelanggaran ITK  yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Periode 2016  hingga  Juni  2019  yang  terdiri  dari  3  wilayah  yaitu  Kota  Tangerang, Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan,  Dari  data  pada  tahun  2016 Warga Negara Asing yang banyak melakukan pelanggaran berasal dari negara China  yaitu  sebanyak  32  WNA  dan  tersebar  paling  banyak  di  wilayah Kabupaten  Tangerang  sebanyak  19  WNA  dan  yang  paling  sedikit  tersebar  di wilayah kota Tangerang yaitu sebanyak 3 WNA.
Warga Negara Asing yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah WNA berasal dari negara Italia, Jepang, Jerman, Nigeria sama sekali tidak ada WNA  yang  melakukan  pelanggaran.  Pada  Tahun  2017  Warga  Negara  Asing yang banyak melakukan pelanggaran berasal dari negara China yaitu sebanyak 30 WNA dan tersebar paling banyak di wilayah Kabupaten Tangerang sebanyak 18  WNA  dan  yang  paling  sedikit  tersebar  di  wilayah  kota  Tangerang  yaitu sebanyak  3  WNA.  Warga  Negara  Asing  yang  paling  sedikit  melakukan pelanggaran adalah WNA berasal dari negara Iran, Jepang, Nigeria sama sekali tidak ada WNA yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2018 Warga Negara Asing  yang  banyak  melakukan  pelanggaran  berasal  dari  negara  China  yaitu sebanyak 37 WNA dan tersebar paling banyak di wilayah Kabupaten Tangerang sebanyak 22 WNA dan yang paling sedikit tersebar di wilayah kota Tangerang yaitu sebanyak 4 WNA.  Warga  Negara Asing yang  paling sedikit  melakukan pelanggaran adalah WNA berasal dari negara Italia, Jepang, Jerman dan Nigeria sama sekali tidak ada WNA yang melakukan pelanggaran.. Pada Tahun 2019 Warga Negara Asing yang banyak melakukan pelanggaran berasal dari negara China  yaitu  sebanyak  25  WNA  dan  tersebar  paling  banyak  di  wilayah Kabupaten  Tangerang  sebanyak  14  WNA  dan  yang  paling  sedikit  tersebar  di wilayah  kota  Tangerang  yaitu  sebanyak  3  WNA.  Warga  Negara  Asing  yang paling  sedikit  melakukan  pelanggaran  adalah  WNA  berasal  dari  negara  Iran, Italia,  Jerman,  Jepang,  Nigeria  sama  sekali  tidak  ada  WNA  yang  melakukan pelanggaran.
6. Efektifitas  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Tangerang  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  Menyalahi  Izin  Tinggal Kunjungan  Menurut  Undang-undang  No  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian
Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah  negara  tertentu  namun  bukan  berasal  dari  negara  tersebut  juga  tidak secara  resmi  terdaftar  sebagai  warga  negara,  yang  memiliki  tujuan  yang beragam.  Pada  era  globalisasi  ini  banyak  sekali  kita  bisa  lihat  banyaknya Warga  Negara  Asing  yang  datang  ke  wilayah  negara  Indonesia.  karena Indonesia  memiliki  banyak  keunggulan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh pengusaha asing. Menurut peraturan di Indonesia setiap Warga Negara asing yang  berkunjung  ke  Indonesia  harus  mendapatkan  izin  dari  Pejabat  Imigrasi sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. 10 Hal itu sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang terdapat  pada pasal  8 ayat  (2) yang berbunyi” setiap orang asing  yang masuk  wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Visa  yang  sah  dan  masih  berlaku, kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  Undang-undang  ini  dan  perjanjian Internasional” dan pasal 9 ayat  (1) yang berbunyi”Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi”.
Pengawasan Warga Negara Asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  serta  keberadaan  Warga  Negara  Asing  di Indonesia  telah  atau  tidak  sesuai  maksud  dan  tujuan.  Warga  Negara  Asing tersebut  masuk  ke  Indonesia  dengan  visa  yang  diberikan  sesuai  dengan ketentuan  Keimigrasian  yang  berlaku.  Badan  keimigrasian  diberikan wewenang  untuk  mengamati  dan  memperlancar  agar  Warga  Negara  Asing yang berada di Indonesia terjaga keamananya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan  serta  haknya,  melainkan  pula  hal  –  hal  lain  yang  bisa  menjadi ancaman bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia.
Berhubungan  dengan  perihal  keimigrasian.  Contohnya  dalam  hal permohonan  izin  tinggal  Warga  Negara  Asing,  Kantor  Imigrasi  melakukan pengawasan  terhadap  Warga  Negara  Asing,  melakukan  penyidikan  kepada Warga  Negara  Asing  yang  mencurigakan,  pengecekan  dokumen  perjalanan Warga  Negara  Asing,  melaksanakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian, melaksanakan putusan pengadilan negeri terhadap sanksi pidana kepada Warga Negara Asing yang melanggar peraturan undang undang. Warga Negara Asing yang datang ke Wilayah Indonesia wajib melaporkan kedatanganya ke kantor imigrasi untuk mendapatkan tanda masuk yang berupa cap dan membuat atau melakukan perpanjangan izin tinggal sesuai keperluanya dengan jujur.
10 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajagrafindo), 2006, hlm 167-168
Izin tinggal menurut pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 ada 5 (lima) jenis, antara lain Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap. 11 Namun pada realita terdapat  Warga Negara  Asing yang menyalahgunakan izin yang telah diberikan dengan maksud dan tujuan yang berbeda, contoh kasus kecil, Warga Negara  Asing  menyalahgunakan  izin  tinggal  kunjungan  yang  seharusnya hanya  digunakan  untuk  berkunjung  dan  kunjungan  kepada  sanak  familinya saja, namun Warga Negara Asing tersebut menggunakan izin kunjungan untuk bekerja  secara  diam-diam.  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa  yang  sudah dijelaskan  dengan  pasal  50  Undang-Undang  No.6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian mengenai diberikanya izin kunjungan. Jika Warga Negara Asing tersebut ingin bekerja, maka seharusnya ia membuat izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sesuai dengan pasal 52 dan pasal 54. Berdasarkan situasi di atas  telah  terjadi  penyalahgunaan  izin  tinggal,  maka  penyidik  keimigrasian melakukan penyidikan kepada Warga Negara Asing yang menggunakan izin tinggal  tersebut.  Penyidik  lalu  membawa  hal  ini  ke  Kejaksaan  dan membawanya ke Pengadilan Negeri untuk di proses dan dijatuhkanlah pidana atau akan dilakukan tindakan administratif berupa deportasi ke Negara asalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  penelitian  ini  didapatkan  data  Warga  Negara  Asing  yang menyalahgunakan  dokumen  ITK  untuk  bekerja  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 Tangerang pada tahun 2016 adalah 68 Warga Negara Asing dari 231 Warga Negara Asing yang memegang ITK, hal itu berarti 29,4 % Warga Negara Asing melakukan  pelanggaran  pada  tahun  2016.  Warga  Negara  Asing  tersebut tersebar  dalam  3  wilayah  yaitu  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang  dan Tangerang  Selatan,  dan  yang  paling  banyak  ada  di  Kabupaten  Tangerang. Warga  Negara  Asing  tersebut  terdiri  dari  beberapa  Negara.  Bahwa  ada  13 Negara yang warganya melakukan pelanggaran, dan yang paling banyak adalah Warga  Negara  Asing  dari  Negara  China  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu sebanyak 51 WNA.
Pada  tahun  2017  ada  73  WNA  yang  melakukan  pelanggaran  dari  237 WNA yang memegang ITK atau sekitar 30,8% . dan tersebar paling banyak di kabupaten Tangerang. Ini menunjukkan bahwa ada 11 Negara yang warganya melakukan pelanggaran, dan yang paling banyak adalah Warga Negara Asing dari Negara China yang melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 30 WNA.
Pada  tahun  2018  ada  91  WNA  yang  melakukan  pelanggaran  dari  420 WNA yang memegang ITK atau sekitar 31.6% . dan tersebar paling banyak di kabupaten Tangerang. Ini menunjukkan bahwa ada 9 Negara yang warganya melakukan pelanggaran, dan yang paling banyak adalah Warga Negara Asing dari Negara China yang melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 37 WNA.
Pada  tahun  2019  periode  Januari-Juni  ada  38  WNA  yang  melakukan pelanggaran  dari  81  WNA  yang  memegang  ITK  atau  sekitar  46.9%  .  dan
11 Sudargo Gautama, Warganegara dan Orang Asing , ( Bandung: Cetakan 6), 1997, hlm 21
JURNAL HUKUM REPLIK Vol 7 No 2, September 2019 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
tersebar paling banyak di kabupaten Tangerang. Ini menunjukkan bahwa ada 8 Negara yang warganya melakukan pelanggaran, dan yang paling banyak adalah Warga  Negara  Asing  dari  Negara  China  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu sebanyak 25 WNA.
Dilihat dari hasil penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan dokumen izin tinggal kunjungan  periode  2016  sampai  Juni  2019  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan terutama pada tahun 2019. Penyalahgunaan izin sendiri semakin marak  saat  ini  semenjak  di  berlakukannya  bebas  visa  kunjungan  pada  169 negara hal ini berdasarkan peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016. Bebas visa kunjungan yang dinilai terlalu luas dan pemberian tenggang waktu pada izin  kunjungan  yang  terlalu  lama  membuat  Warga  Negara  Asing memanfaatkan  izin  tinggal  kunjungan  untuk  bekerja  secara  diam-diam. Penyalahgunaan  visa  kunjungan  juga  diakibatkan  karena  prosedur  untuk mendapatkan visa terutama visa untuk bekerja yang memerlukan banyak waktu dan  prosedur  yang  banyak.  Sehingga  Warga  Negara  Asing  mengambil  jalur alternatif dengan menggunakan Visa Kunjungan. Selain itu, penyalahgunaan penggunaan Visa terjadi karena adanya keengganan sebagian perusahaan atau Warga  Negara  Asing  untuk  mendaftarkan  tujuan  izin  yang  sebenarnya. Beberapa  perusahaan  enggan  melakukukan  izin  karena  membayar  dana kompensasi sebesar USD 1.200 /tahun sesuai permenaketrans no 16 tahun 2015 dan sulitnya mendapatkan izin untuk mempekerjakan atau mendirikan usaha. Menurut  Undang-undang  no  6  tahun  2011  tentang  keimigrasian  visa kunjungan  diberikan  kepada  Warga  Negara  Asing  yang  akan  melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan,
Pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
Berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang terkait  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian,  telah  melakukan  pengawasan terhadap  Warga  Negara  Asing  yang  masuk  ke  wilayah  Tangerang  baik  kota maupun  kabupaten  serta  Tangerang  Selatan.  Pihak  Imigrasi  melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan peraturan pemerintah  No 31 Tahun 2013  pengawasan administratif pasal 180 dan pengawasan lapangan pasal 181 dan  pihak  Imigrasi  telah  membentuk  Timpora  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pengawasan  keimigrasian  yang  terkoordinasi  dan  menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia. Jika Timpora menemukan Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal kunjungan  kemudian  dibawa  ke  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Tangerang  dan  di tampung  sementara  di  rumah  detensi  Imigrasi,  berdasarkan  peraturan pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  rumah  detensi  pasal  1  ayat  (33) sebelum  dideportasi  ke  negara  masing-masing.  Dalam  rangka  pematauan keberadaan Warga Negara Asing dan kegiatannya, pejabat imigrasi berwenang untuk:
a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  atau  instansi  pemerintah  yang mengetahui  pelanggaran  keimigrasian.  Laporan-laporan  masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja asing akan ditindaklanjuti dengan pengecekan, pemeriksaan dan penindakan hukum sesuai ketentuan yang ada.
b. Mendatangi  tempat-tempat  yang  di  duga  dapat  ditemukan  bahan keterangan mengenai keberadaan Warga Negara Asing dan kegiatannya.
c. Memeriksa  surat  perjalanan  atau  dokumen  keimigrasian  Warga  Negara Asing yang berada di Indonesia khususnya Tangerang.
Sementara itu, pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Tangerang terkendala oleh beberapa permasalahan. Beberapa kendala yang  terjadi  dikarenakan  beban  kerja  di  Kantor  Imigrasi  yang  berat  karena menangani cakupan wilayah tidak sedikit, jumlah pegawai yang bertugas dalam pengawasan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  Warga  Negara  Asing  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengawasan  Warga  Negara Asing.
Hal ini sesuai dengan konsep penegakan hukum menurut Joseph Goldstein yaitu 12 :
1) Total Enforcement , yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana seperti yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, dikarenakan para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif memberikan batasan- batasan  tersendiri,  misalnya  dibutuhkan  adanya  aduan  terlebih  dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.
Dalam Teori ini para penegak hukum seperti Imigrasi tidak dapat langsung melakukan  pengawasan  lapangan  seperti  penggeledahan,  penangkapan, atau  penahanan  setiap  saat,  para  pejabat  imigrasi  yang  ditugaskan melakukan pengawasan dapat bertindak saat menerima laporan dan aduan dari  masyarakat  atau  instansi  pemerintah  yang  mengetahui  pelanggaran keimigrasian  Warga  Negara  Asing  atau  saat  mendapat  perintah  tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 pasal 182. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Tangerang  belum  sepenuhnya  melakukan koordinasi  dengan  masyarakat,  pihak  swasta  dan  juga  LSM  dalam pengawasan  warga  Negara  asing  di  Daerah  Tangerang,  padahal  dalam Undang-  undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mulai  pasal  66 sampai  pasal  73  menghendaki  adanya  peranan  secara  aktif  dari keimigrasian  dan  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  keberadaan orang asing di Wilayah Indonesia.
12 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty), 1988, hlm 32.
Bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan  Warga  Negara  Asing.  Budaya  Hukum  masyarakat  yang proaktif  dapat  mencapai  keberhasilan  suatu  pengawasan  keimigrasian tersebut  seperti  Rapat  Koordinasi,  Sosialisasi  terhadap  perusahaan  dan masyarakat,  dan  perlibatan  Instansi-instansi  terkait  dalam  pelaksanaan pengawasan rutin dan pengawasan gabungan. 13
2) Actual  Enforcement,  menurut  Joseph  Goldstein  full  enforcement  ini dianggap sebagai  harapan  yang  tidak  realistis,  dikarenakan  adanya keterbatasan-keterbatasan  dalam  bentuk  waktu,  personil,  alat-alat investigasi,  dana  dan  sebagainya,  yang  semuanya  mengakibatkan keharusan  dilakukannya discretion (suatu  kebijakan)  dan  sisanya  inilah yang disebut actual enforcement.
Dalam teori ini Actual Enforcement menyebutkan bahwa pengawasan dan penindakan  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Tangerang  belumlah  terlaksana dengan  efektif,  dikarenakan  faktor-faktor  penghambat  antara  lain  jumlah personil bagian pengawasan dan penindakan yang tidak sebanding dengan Warga Negara Asing di Tangerang, dan kurangnya alat-alat dalam proses investigasi.
Untuk meminimalisir keterbatasan-keterbatasan tersebut seharusnya pihak
Imigrasi dalam proses melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan warga  Negara  asing  melibatkan  berbagai  instansi  dari  semua  unsur  tata pemerintahan  seperti  Polres,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  dan juga instansi swasta seperti LSM, Hotel dan penyedia jasa pariwisata yang terdapat di Tangerang.
Selain  itu,  Direktorat  Jendral  Imigrasi  membuat  sebuah  Aplikasi  untuk mempermudah  pengawasan  Warga  Negara  Asing  yaitu  APOA  (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) yang diimplementasikan sejak tanggal 22 Mei 2015.    Dengan  adanya  APOA  ini  pihak  imigrasi  tidak  perlu  melakukan sidak atau pengawasan lapangan secara berkala , karena APOA di bangun untuk  memudahkan  instansi  eksternal  seperti  pemilik  hotel,  tempat penginapan atau perorangan yang memberikan tempat penginapan terhadap Warga Negara Asing untuk melakukan pelaporan. Dengan menggunakan APOA  pemilik  hotel,  tempat  penginapan  tidak  perlu  datang  ke  imigrasi untuk melaporkan keberadaan Warga Negara Asing. Namun ternyata, hal ini  masih  kurang  tepat  untuk  mengurangi  ketidakefektifan  pengawasan Warga Negara Asing karena pihak hotel, homestay, tempat penginapan dan masyarakat  di  Tangerang  belum  menjalankan  aplikasi  pelaporan  orang asing  (APOA)  sebagai  sarana  pengawasan  warga  Negara  asing.  Hal tersebut  dikarenakan  koordinasi  yang  dilakukan  dengan  pihak  eksternal seperti  masyarakat  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini
13 Saleh Wiramiharja, Langkah-langkah bar menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian , (Jakarta: Pintu Gerbang No.45), 2002, hlm 21
menunjukkan kurangnya sosialisasi  yang dilakukan oleh Kantor  Imigrasi Kelas I Tangerang tentang pengawasan Warga Negara asing
7. Penyelesaian Hukum Bagi  Warga Negara  Asing yang Menyalahgunakan Izin  Tinggal  Kunjungan  untuk  Bekerja  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  1

## Tangerang
Penyelesaian  kasus  Penyalahgunaan  Izin  menurut  Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Dalam  kaitannya  dengan penanggulangan  terhadap  warga  negara  asing  yang  menyalahgunakan  Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat adminitratif.:
a. Tindakan Yuridis
Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a  :  “setiap  Orang  Asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  jutarupiah)”  Jadi  tindakan  yuridis  adalah orang  asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan  maksud  pemberian izin  keimigrasian  dan  harus  dibuktikan  di  pengadilan  oleh  hakim  dan kemudian  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
b. Tindakan Administratif
Menurut Pasal 75 Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 yang mengatur mengenai  tindakan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  diwilayah Indonesia, yaitu:
1) Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan  Administratif Keimigrasian  terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut    diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan. 2) Tindakan  Administratif  Keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat berupa:
a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d) keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di
Wilayah Indonesia;
e) pengenaan biaya beban; dan/atau f) deportasi dari Wilayah Indonesia.
c. Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa Deportasi  dapat  juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
Menurut Joseph Goldstein dalam teori penegakan hukum, pada point kedua  yaitu Full  Enforcement yakni  ruang  lingkup  penegakan  hukum pidana yang bersifat Total Enforcement tersebut dikurangi oleh batasan- batasan.  Dalam  penegakan  hukum  ini  para  penegak  hukum  diharapkan dapat menegakan hukum secara maksimal 14 .
Penegakan Hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan , yang disebut keingian hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam  peraturan  perundangan  hukum  ini. 15 Peraturan-peraturan  hukum Penegakan  hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  aparatur negara  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  yang  berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim,  Advokat  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  atas  dasar  hukum  yang berlaku. 16
Penegakan  hukum  yaitu  Pihak  Imigrasi  bagian  pengawasan  dan penindakan  haruslah  berjalan  agar  tatanan  fungsi  keimigrasian  berjalan sebagaimana mestinya, karena jika penegakan hukum tidak berjalan maka akan  timbul  pelanggaran  maupun  tindakan  yang  merugikan  keamanan negara, sebagai salah satu contoh penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti yang telah diatur akan tetapi disalahgunakan  untuk  bekerja,  hal  ini  menggambarkan  tindak  pidana dapat  mempengaruhi  warga  negara  asing  untuk  tidak  menyalahgunakan izin yang telah diberikan pejabat Imigrasi.
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  penulis, dimengerti  bahwasannya  dalam  penyelesaian  penegakan  hukum Keimigrasian  khususnya  penindakan  terhadap  penyalahgunaan  izin tinggal yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang dari tahun  2016  –  Juni  2019,  tindakan Projustisia  relative jarang  digunakan dalam penyelesaian perkara, hal tersebut bersumber dari ketidakefektifan dari berbagai point diantaranya memakan waktu yang relative cukup lama dalam prosesnya, pengalokasian anggaran yang jauh dari kata memadai,
14 Dellyana Shant, Loc.Cit
15 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , (Bandung: Cv Sinar Baru), 2009, hlm 24
16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 32
serta  sumber  daya  manusia  dalam  penindakan  dan  pengawasan Keimigrasian  sangat  terbatas.  Sehingga  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 Tangerang  lebih  cenderung  pada  penyelesaian  penyalahgunaan  izin menggunakan upaya hukum Non Justisia yaitu Pendeportasian  terhadap warga Negara asing untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
Keputusan  deportasi  dikeluarkan  oleh  pejabat  Imigrasi  yang berwenang  yaitu  Kepala  Kantor  Imigrasi,  dan  keputusan  tersebut  harus disampaikan  kepada  warga  negara  asing  yang  dikenakan  tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama  warga  negara  asing  yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian tersebut  menunggu  proses  pendeportasian,  warga  negara  asing  tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat  (34)  menentukan  bahwa  ruang  detensi  imigrasi  merupakan  tempat penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang  dikenai  tindakan administratif  Keimigrasian  yang  berada  di  Direktorat  Jenderal  Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal  yang  sah,  atau  dalam  rangka  menunggu  proses  pengusiran  atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Penyelesaian  penyalahgunaan  izin  terhadap  warga  Negara  asing  di Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Tangerang  dinilai  kurang  tegas  dan  dikarena upaya  hukum  yang  dilakukan  Non  Justisia  yaitu  pendeportasian  yang mengakibatkan  warga  Negara  asing  tidak  jera  dengan  tindakan administarif  keimigraisan  tersebut,  yang  seharusnya  pelanggaran  izin tinggal  penyelesaian  menggunakan  upaya  hukum  projustisia  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a : “setiap Orang Asing yang dengan sengaja  menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana  denda  paling  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus jutarupiah)” , penyelesaian yang kurang efektif ini justru dapat menambah angka pelanggaran izin tinggal yang masuk ke Indonesia karena tidak ada penerapan  pidana  lebih  lanjut  selain  deportasi.  Apabila  penyelesaian masih tidak efektif maka akan berimbas negatif terhadap Negara seperti tingkatya pengangguran di Indonesia.

## Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengawasan  Warga  Negara  Asing  pada  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Tangerang sampai saat ini masih tidak efektif.  Faktor penghambat ketidakefektifan itu  yaitu  Pemberlakuan  kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  diterapkan  oleh pemerintah,  berpengaruh  terhadap  jumlah  dari  target  pengawasan  Warga  Negara Asing sehingga kurangnya jumlah pegawai pada bidang pengawasan dan penindakan yang  memiliki  tugas  pokok  sebagai  pengawas  Warga  Negara  asing  di  Lapangan. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  Warga  Negara  Asing,  hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialiasi mengenai pengawasan Warga Negara Asing  Selain  itu,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  karena  sebagian  masyarakat masih bersifat apatis dan acuh tak acuh dengan keberadaan orang asing.
b. Penyelesaian Hukum bagi warga Negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang, melalu upaya hukum Tindakan Administratif Keimigrasian  yaitu  pendeportasian,  tindakan  projustisia  relatif  jarang  digunakan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan izin, dikarena ada beberapa hambatan antara lain memakan waktu yang relatif cukup lama dalam prosesnya, sumber daya manusia dalam pengawasan dan penindakan yang sangat terbatas jika di bandingkan dengan warga Negara asing di Tangerang, kurang adanya kerjasama masyarakat dan penjamin ketika pemeriksaan warga Negara asing yang dijamin dilakukan
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut:
1. Petugas  Imigrasi  hendaknya  meningkatkan  pengawasan  terhadap  keberadaan  dan kegiatan  warga  Negara  asing,  meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  terkait meningkatkan  sarana  penunjang  operasional  dengan  adanya  peningkatan  tersebut diharapkan  petugas  Imigrasi  dapat  bekerja  lebih  maksimal,  Penambahan  jumlah personil  di  bidang  pengawasan  dan  penindakan  dalam  mengawasi  warga  Negara asing  sehingga  menjangkau  pengawasan  di  dalam  kota  maupun  di  kabupaten mengingat  wilayah  kerja  yang  luas,  Peningkatan  sosialisasi  oleh  Kantor  Imigrasi Kelas  1  Tangerang  tentang  peraturan  perundang-undangan  sehingga  memberikan informasi  yang  jelas  kepada  warga  Negara  asing,  perusahaan-perusahaan  yang mempekerjakan  Tenaga  kerja  asing  dan  masyarakat  dan  Masyarakat  Tangerang diharapkan  mau  bekerjasama  dengan  petugas  Imigrasi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Tangerang dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya.
2. Tindakan projustisia sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Keimigrasian,  karena  dengan  adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan warga
Negara  asing  lainnya  supaya  tidak  melakukan  tindak  pidana  imigrasi  serupa  yaitu penyalahgunaan izin.

## Daftar Pustaka
Agusmidah. Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum .  Medan: PT.Softmedia, 2011.
Ali, Mohammad. Pendidikan untuk Pembangunan Nasional . Jakarta:                   Grasindo,
2009.
Ashari, Khansa. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Nuansa Cendekia Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Arief,  Barda,  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum      Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana, 2010.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: PT.Rineka ,2006.
Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004. Budiono,  Abdul  Rachmat Hukum  Perburuhan  di  Indonesia. Jakarta:  PT.Rajagrafindo, 1995.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 . Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
Gautama Sudargo, Warga Negara Asing dan Orang Asing, Bandung: Cetakan 6, 1997
Hamidi,  Jazim  dan  Charles  Christian. Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajagrafindo, 2006 Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:  Raja Grafindo, 1998.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Bandung, Cv Sinar Baru, 2009.
Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta : Bina Asara, 2004 Sapoetra, Karta G. Hukum,Perburuhan di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara, 2004. Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1998. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2015.
Wiramiharja,  Saleh. Langkah-langkah  Baru  Menunjang  Peningkatan  Profesionalisme Keimigrasian : Jakarta: Pintu Gerbang No 45, 2002
Wijayanti,  Herlin. Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2011.
Indonesia. Peraturan Menteri  Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian
Indonesia. Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Kurniawan, Bugie. 2008. Analisis Terhadap Pelaksanaan Manajemen Pemberian VOA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.http://lib.ui.ac.id.
Lazuardi,  RF.  2018.  Tinjauan  Pustaka  Tentang  Warga  Negara  Asing  Visa  Kunjungan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan dan Deportasi. http://repository.unpas.ac.id.
Santoso,  Imam.  2004. Peran  Keimigrasian  dalam  Rangka  Peningkatan  Ekonomi  dan Pemeliharaan  Ketahanan  Nasional  secara  Seimbang .  Tesis  Hukum.  Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.
Sinta. 2016. Pelaksanaan Pengenaan Restribusi IMTA oleh Dinas Sosial dan    Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
Ahmad jazuli. 2018. Eksitensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. Jurnal Media Hukum. 12(1):6.
Anonim. 2018. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat 11% pada 2018 . https://databooks.katadata.co.id.
Ayu, H. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa http://eprints.ums.ac.id.
Fatwa, Desy. 2018. 8 Dampak Tenaga Kerja Asing di Indonesia . https://ilmugeografi.com.
Kantor Imigrasi Kelas 1 Non Tpi Tangerang. https://tangerang-imigrasi.go.id.