## POLITIK HUKUM HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Murti Ayu Hapsari  , Suswoto Suswoto  , Nita Ariyani 
Universitas Janabadra Yogyakarta

## Abstract
The  1945  Constitution  of  Republic  of  Indonesia  states  that  it  is  mandatory for government to ensure all of citizen life and well-being in any conditions and to protect them. This mandate take its concrete form by constructing the relevant  National  Development  Plan.  The  government  responsibility  in disaster management is in the hands of central and local government—it is supposedly  in  well-planned  and  integrated  manner.  However,  in  reality, there  is  still  a  lot  of  overlapping  authority  and  bureaucracy  from  both  the central  and  local  or  regional  governments  in  disaster  management.  The harmonization  is  needed  between  the  central  and  regional  governments, with  the  basis  of  granting  the  widest  possible  autonomy  within  the framework of a unitary state. The purpose of this research is to identify the central  and  regional  relationship  arrangements  in  disaster  management  in the prevailing regulations and to identify steps that must be taken to realize the  harmonization  of  regulation  arrangement  between  the  central government  and  the  regions  in  disaster  management.  This  research  is  a normative juridical research and uses a basic, systematic approach and the law  synchronization  approach.  From  this  paper,  it  is  found  that  the  legal politics  of  central  and  regional  relations  in  the  planning  document  have been  designed  to  always  be  synchronous  and  consistent  and  have  a  high level  of  harmonization,  but  in  the  implementation  stage  it  still  needs  to  be reviewed  because  there  are  still  disharmony  caused  by  the  lack  of involvement  of  local  governments  as  partners  and  communication  between the central government and the local government.
Keywords:  disaster  management,  law  of  politics,  central-regional government.

## Abstrak
Alenia  ke  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia  melindungi  segenap  bangsa.  Sebagai  Implementasi  dari  amanat tersebut  dilaksanakan  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  hal  tersebut  berserta  dengan  hak-hak  dasar  yang  melekat. Dinyatakan  bahwa  dalam  hal  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana merupakan  tanggungjawab  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah—dilaksankan  secara  terencana  dan  terpadu.  Namun ketika  ditilik  dalam  prakteknya  masih  banyak  tumpang  tindih  kewenangan
 Alamat korespondensi: murtiayu@janabadra.ac.id
 Alamat korespondensi: suswoto@janabadra.ac.id
 Alamat korespondensi: nita_ariyani@janabadra.ac.id
serta birokrasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.  Dibutuhkan harmonisasi antara pemerintah pusat dan  daerah,  dengan  dasar  pemberian  otonomi  seluas-luasnya  dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi pengaturan  hubungan  pusat  dan  daerah  dalam  penanggulangan  bencana dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  mengidentifikasi langkah  yang  harus  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  harmonisasi pengaturan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  hal  penanggulangan  bencana. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dan  menggunakan pendekatan  asas,  sistematika,  dan  taraf  sinkronisasi  hukum.  Disimpulkan bahwa  politik  hukum  hubungan  pusat  dan  daerah  dalam  dokumen perencanaan  sudah  didesain  untuk  selalu  sinkron  dan  konsisten  serta memiliki tingkat  harmonisasi yang tinggi,  namun dalam tahap pelaksanaan masih  perlu  ditinjau  ulang  karena  masih  terdapat  masalah  disharmonisasi yang diakibatkan kurangnya pelibatan pemerintah daerah sebagai mitra dan komunikasi antar keduanya.
Kata Kunci : penanggulangan bencana, politik hukum, hubungan pusat daerah.

## A. Latar Belakang Masalah
Bencana yang melanda dalam suatu negara dapat berdampak besar di segala  sektor  mulai  dari  sektor  perekonomian  hingga  politik.  Kewajiban pemerintah  serta  peran  aktifnya  sangat  menjadi  faktor  penentu  dalam penanggulangan  bencana  di  suatu  negara.  Ditinjau  dari  segi  konsep, kewajiban  negara  untuk  melindungi  serta  menjamin  kesejahteraan  serta kelangsungan  hidup  ( well-being) dari  warga  negaranya  merupakan konsekuensi  logis  dari  adanya  konsep  negara  kesejahteraan  serta  negara hukum. “ Salus Populi Suprema Lex Esto” atau “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”, merupakan andagium yang telah ada senafas dengan salah satu  tujuan  negara  Indonesia  dalam  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945; “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia”.  Lebih  lanjut  sebagai  konsekuensi  logis  dari  Pasal  1  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI  Tahun  1945),  yang menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk republik, maka dibentuklah pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang kemudian membentuk Daerah dan pemerintahannya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Terhadap hal ini kemudian UUD NRI Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya—elemen  penting dari  hubungan  pusat  dan  daerah  adalah  meratanya  pembangunan  serta mempercepat  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan 1 dan
1 Septi  Nur  Wijayanti, Hubungan Antara  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 ,  Jurnal Media Hukum 23 (2). 2017. hlm 186-199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional  secara  keseluruhan 2 termasuk diantaranya  dalam  hal  penanganan  bencana.  Ditinjau  secara  historis,  telah ada  beberapa  kebijakan  dan  regulasi  yang  menjadi  dasar  dengan  hubungan pusat  dan  daerah  dari  sebelum  reformasi  hingga  sekarang,  serta  beragam model serta asas yang telah diterapkan 3
Instrumen  hukum  yang  ada,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencanana  merumuskan  bahwa  dalam kaitannya  dengan  tanggungjawab  penanggulangan  keadaan  darurat  atau penanggulangan bencana, ditentukan bahwa pengawasan dan tanggungjawab  terletak  pada  Pemeritah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Hakikat  dari  penanggulangan  bencana  merupakan  suatu  usaha  untuk mengimplementasikan amanat-amanat dari tujuan negara untuk melaksanakan  pembangunan  nasional  yang  senantiasa  memperhatikan  hak atas  penghidupan  dan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negaranya.  Apabila ditarik  benang  merah  dari  keseluruhan  narasi  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  penanggulangan  bencana  merupakan  upaya,  kewajiban,  dan tanggungjawab  dari  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  serta  pemerintahan daerah  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dengan memperhatikan dan menekankan pada prinsip dan asas hak asasi manusia.
Namun  dalam  taraf  normatif  masih  ditemukan  disharmonisasi  dalam penanggulangan  bencana  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  Daerah.  Kendala tersebut  dikarenakan  oleh  karena  sebelum  telah  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  lahir  sebelum  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana yang  mengatur  upaya  penanggulangan  bencana  di  sektor  terkait  yang membawa  konsekuensi  tanggungjawab  sektoral  baik  di  undang-undang sampai  dengan  peraturan  daerah.  Lebih  lanjut  ditemukan  indikasi  bahwa peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang berkaitan upaya  penanggulagan  bencana  masih  menunjukkan  gejala  tumpang  tindih, konflik,  inkonsistensi,  serta  multitafsir. 4 Disharmoni  peraturan  perundang- undangan  ini  memicu  adanya  tumpang  tindih  baik  dalam  regulasi  serta pelaksanaan.  Pusat  Penelitian  Geoteknologi  LIPI  menyatakan  bahwa penanggulangan  bencana  dilakukan  dengan  cukup  masif,  namun  tidak terstruktur  dan  tidak  sistematis. 5 Permasalahan  ini  terjadi  karena pembentukan  peraturan  perundang-undangan  masih  sangat  didominasi perilaku ego sektoral. 6
2 Yusdianto  Yusdianto, Hubungan  Kewenangan  Pusat  Dan  Daerah  Menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law ) 2(3), 2015, hlm 483-504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4
3 Dudung  Abdullah, Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintah  Daerah ,  Jurnal  Hukum Positum 1(1), 2016, hlm. 83-103. https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501
4 Bayu Dwi Anggono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana , Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22(2), 2010, hlm. 373-390. https://doi.org/10.22146/jmh.16232.
5 LIPI, “Penanganan  Bencana  Masih  Tumpang  Tindih,”  last  modified  2020, http://lipi.go.id/berita/single/Penanganan-Bencana-Masih-Tumpang-Tindih/6763.
6 Bayu Dwi Anggono, Loc.cit.
Kartika  (2015)  mengidentifikasikan  beberapa  permasalahan  utama terkait  instrumen  hukum  penanganan  bencana,  antara  lain  1)  aspek kebijakan yang non-koheren dan non-komprehensif, 2) kerancuan penataan kelembagaan, 3) kurangnya sumber daya, 4) penegakan hukum yang masih kurang  jelas,  5)  adanya  tumpang  tindih  dan  kesenjangan  koordinasi penanggulangan bencana. 7
Masalah  efisiensi  dan  akuntabilitas  pemerintah  pusat  dan  daerah dalam menjalankan kebijakan/program menjadi hambatan utama. Kebijakan dan  peraturan  yang  tidak  jelas,  buruknya  implementasi  kebijakan  di lapangan, tidak ada  sinkronisasi dan koordinasi yang jelas antara kebijakan pusat  dan  daearh  mengakibatkan  sering  muncul  ketidak  percayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  sebagai  pengambil  kebijakan  sekaligus sebagai  pelaksana  kebijakan 8 .  Selain  itu  juga  ada  hambatan  seperti ketidakpahaman  pemerintah  lokal  oleh  karena  menetapkan  suatu  aturan yang disusun di kondisi normal untuk dipaksanakan pelaksanaannya di masa bencana 9 .
Fakta terungkap bahwa dalam penanganan bencana pandemi COVID- 19 oleh pemerintah pusat dengan daerah belum tercipta suatu sinergitas, dan tidak jelasnya alur koordinasi antara keduanya. SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 menimbulkan kerancuan karena  istilah  “Keadaan  Tertentu  Bencana”  yang  tidak  dikenal  dalam Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana.  Kerancuan  ini  berpengaruh besar  pada  penanganan  substansi  dan  teknis  COVID-19  di  lapangan,  di mana  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terlihat  kebingunan  dengan pola  birokrasi  atau  koordinasi  yang  akan  digunakan,  terutama  terkait pembagian  kewenangan  atau  urusan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah. 10 .
Permasalahan  ini  jelas  merugikan  warga  negara  lebih  jauh  akibat ketidaksiapan  pemerintah  dan  kerancuan  yang  terjadi  baik  dalam  tingkat regulasi dan di tingkat pelaksanaan. Tidak menutup kemungkinan terjadinya double  victimization akibat  inkompetensi  pemerintah  dalam  menangani bencana yang terjadi.  Aspek tanggung jawab pemerintah juga dapat  dilihat dari aspek hukum  internasional; draft  articles on the responsibility of  state for  internationally  wrongful  acts dari International  Law  Comission .
7 Shanti  Dwi  Kartika, Politik  Hukum  Penanggulangan  Bencana, Jurnal  Kajian  Pusat  Pengkajian Pengolahan  Data  dan  Informasi/P3DI  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI,  20(4),  2015,  hlm.329-342. 10.22212/kajian.v20i4.633
8 A  Z  Ramayanti, Peran  Desentralisasi  Fiskal  Dalam  Manajemen  Bencana  Di  Indonesia ,  Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 22 (1), 2014, hlm. 39-46. https://doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014.53- 60
9 Heribertus  Jaka  Triyana,  Wibowo,  and  Richo  Andi, Pelaksanaan  Peraturan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Gunung  Api  Merapi ,  Mimbar  Hukum  -  Fakultas
Hukum Universitas Gadjah
Mada (2011), Edisi Khusus,
hlm.222-237. https://doi.org/10.22146/jmh.16167
10 PSHK,  “Tata  Kelola  Tumpang  Tindih  Akibat  Penanganan  COVID-19  Lambat,”  accessed November  20,  2020,  https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/tata-kelola-tumpang-tindih-penyebab- penanganan-covid-19-lambat/,.
Pertanggungjawaban negara merupakan bentuk konkritisasi dari perlindungan  HAM  dalam  masa  pandemi.  Hal  tersebut  merupakan  prinsip dasar atas tuntutan terhadap negara atas tuntutan negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi setiap orang 11 .
Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  pengarusutamaan  HAM dalam  penanganan  bencana  yang  telah  dirumuskan  dalam  Rencana  Aksi Penanganan  Bencana.  Berdasarkan  permasalahan  ini  penulis  merasa  perlu untuk  melakukan  penelitian  lebih  jauh  guna  mengidentifikasi  hubungan pusat  dan  daerah  dalam  bidang  penanggulangan  bencana  untuk  kemudian menemukan  rumusan  terkait  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk mengharmonisasi pengaturan penanggulangan bencana antara pusat dengan daerah.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  permasalahan  yang diangkat  penulis  adalah  1)  Bagaimana  politik  hukum  hubungan  pusat  dan daerah  dalam  penanggulangan  bencana?;  dan  2)  Apa  langkah  yang  harus dilaksanakan agar terwujud harmonisasi pengaturan antara pusat dan daerah dalam bidang penanggulangan bencana?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal, berdasarkan  pendapat  Soerjono  Soekanto  dirumuskan  bahwa  penelitian normatif adalah penelitian yang sifat  dan ruang lingkup disiplin hukumnya mencakup  disiplin  analitis  dan  disiplin  preskriptif 12 Penelitian  hukum  ini merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mana penelitian hukum ini menggunakan  bahan  pustaka  sebagai  data  dasar  yang  dalam  ilmu pengetahuan  digolongkan  sebagai  data  sekunder  yang  terdiri  dari    bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 13
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  antara lain  adalah:  a)  pendekatan  terhadap  asas-asas  hukum,  b)  pendekatan terharap sistematika hukum, serta c) pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum.
Data  relevan  yang  diperoleh  dianalisis  dan  ditelaah  secara  kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan logika induktif yaitu berawal dari hal yang bersifat khusus ( premis minor) menuju hal yang bersifat umum (premis mayor) .
11 Fradhana Putra Disantara, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID- 19 , JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6(1), 2020, hlm. 48-60. http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262 .
12 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 2-6.
13 Ibid .

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Pengaturan mengenai  penanggulangan bencana, secara eksplisit tidak dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun terdapat satu pasal yang dapat dikatakan terkait dengan penanganan bencana, yaitu Pasal 12 yang menyatakan bahwa Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya.  Perumusan  keadaan  bahaya  dalam  pasal  ini  kemudian dielaborasikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  Nomor  23  Tahun  1959  yang  kemudian  disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1961.
Perpu  ini  menyatakan  bahwa  Presiden  selaku  Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan keadaan bahaya apabila dihadapkan  dalam  keadaan  sebagai;  1)  keamanan  atau  ketertiban umum NKRI terancam oleh pemberontakan atau akibat bencana alam,
2)  timbul  perang  atau  bahaya  perang,  atau  3)  hidup  negara  dalam keadaan  bahaya  atau  dari  keadaan  khusus  yang  membahayakan negara 14 .  Berdasarkan  rumusan  ketentuan  ini  dapat  disimpulkan bahwa keadaan bahaya yang dimaksud dalam pasal ini lebih merujuk pada  keadaan  yang  menuntut  peran  Presien  sebagai  Panglima Tertinggi Angkatan Perang seperti keadaan perang dan pemberontakan,  lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  bahwa  perumusan bencana  dalam  ketentuan  ini  juga  dikhususkan  pada  bencana  alam. Kedua  ketentuan  ini  (Pasal  12  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Perpu  No 23 Tahun 1959) kemudian dijadikan dasar atau rujukan utama dalam penerapah hukum tata negara darurat. Selanjutnya akan dileborasikan lebih  jauh  terkait  pengaturan  hubungan  pusat  daerah  dalam penanganan  bencana  dalam  beberapa  produk  perundangan-undangan, antara  lain  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,    Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan akan ditilik pula politik hukum penanganan  bencana  secara  garis  besar  berdasarkan  dokumen perencanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005- 2025  beserta  turunannya  yang  paling  mutakhir  yaitu  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
a) Hubungan  Pusat  Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Paradigma  baru  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014 merumuskan adanya Urusan Pemerintahan yang terdiri atas
a. urusan pemerintahan absolut,
b. urusan pemerintahan konkuren, dan
c. urusan pemerintahan umum. 15
14 Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957
15 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Garis  besar  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dalam hal  ini  terkait  dengan  penanganan  bencana,  terletak  pada kewenangan  konkuren. 16 Urusan  Pemerintahan  konkuren  terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang  dibagi  antara  Pemerintah  Wajib  dan  Urusan  Pemerintah Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah  kabupaten/kota. 17 Berdasarkan  Lampiran  Undang-Undang No.23  Tahun  2014  Pembagian  Urusan  yang  kaitannya  dengan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: No  Nama Bidang Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Kabupaten/ kota 1 Ketentera man dan Ketertiban Umum Penanggulan gan Bencana Nasional Penanggulan gan bencana provinsi Penanggulan gan bencana kabupaten/ko ta 2 Sosial Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana nasional  dan Pembuatan model pemberdayaa n  masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ko ta dan penyelenggar aan pemberdayaa n masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ko ta 3 Kearsipan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana skala nasional Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana skala provinsi Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana skala kabupaten/ko ta 4 Pertanian Pengendalian dan penanggulan Pengendalian dan penanggulan Pengendalian dan penanggulan
16 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
gan  bencana pertanian nasional gan bencana pertanian provinsi gan bencana pertanian kabupaten/ko ta Tabel 1. Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Lampiran Undang- Undang Pemerintahan Daerah b) Hubungan  Pusat-Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana. Pengaturan  terkait  penanggulangan  bencana  yang  lebih spesifik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  (UU  No.  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana).  Bencana  yang  dimaksud dikategorikan  dalam  berbagai  macam  jenis  seperti  bencana  alam, bencana  nonalam,  dan  bencana  sosial—definisi  dan  ruang  lingkup masing-masing  dijelaskan  dalam  undang-undang  terkait.  Pasal  5 secara  spesifik  merumuskan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  merupakan  penanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana. 18 Dalam  hal  ini  perbedaan  tanggung jawab  dan  wewenang  keduanya  terletak  pada scope kebijakan— yang  mana  Pemerintah  Daerah  secara  spesifik  dirumuskan  untuk menanggulangi  bencana  di  daerahnya  sendiri,  sedangkan Pemerintah  Pusat,  selain  berwenang  untuk  menetapkan  status tingkatan  bencana,  lebih  bertanggungjawab  dalam  merumuskan kebijakan  berskala  nasional  yang  notabene  harus  selaras  dengan kebijakan pembangunan nasional. 19
UU  No.  24  Tahun  2007  merumuskan  dalam  hal  ini penanggulangan  bencana  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  mencakup  beberapa  aspek,  antara  lain  aspek kebijakan mencakup: a. Perumusan kebijakan Dalam  hal  ini  perumusan  kebijakan  disusun  selaras  dengan kebijakan  pembangunan  nasional—yang  mana  memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana. Perumusan kebijakan  termasuk  penetapan  status  dan  tingkatan  bencana nasional, termasuk diantaranya penentuan kebijakan kerjasama dengan  negara  lain,  atau  pihak  internasional  lain  ataupun dengan  daerah  lain.  Faktor  lain  dalam  perumusan  kebihakan juga  memperhatikan  pencegahan  penguasaan  dan  pengurasan sumber daya alam serta pengendalian pengumpulan penyalurah uang  atau  barang  berskala  nasional/berskala  provinsi, kabupaten/kota. 20
18 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
19 Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
20 Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
b. Penetapan status dan tingkat bencana Penetapan  status  dibagi  menjadi  dua  tingkat  yaitu  bencana nasional  dan  bencana  daerah,  indikator  yang  membedakan keduanya  meliputi  beberapa  hal  yaitu;  1)  jumlah  korban,  2) kerugian  harta  benda,  3)  kerusakan  prasarana  dan  sarana,  4) cakupan luas wilayah yang terkena bencana, 5) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. c. Tanggung jawab Pemerintah secara Umum Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah meliputi  pengurangan risiko bencana sampai dengan pemulihan kondisi dari dampak bencana.  Berdasarkan  Pasal  6  dan  Pasal  8  UU  No.  24  Tahun 2007    aspek  tanggung  jawab  juga  mencakup  perlindungan masyarakat  dari  dampak  bencana  sampai  dengan  penjaminan pemenuhan  hak  masyarakat  dengan  memperhatikan  asas keadilan. Indikator lain yang diperhatikan adalah pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  baik  dalam APBN/APBD  serta  pengalokasian  anggaran  dalam  bentuk dana siap pakai. 21 Bentuk  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  diwujudkan dengan  membentuk  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) sedangkan di tingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah.  Secara  umum  BNPB  bertugas sebagai unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur sebagai pelaksana penanggulangan bencana. Sebagai pengarah
penanggulangan bencana, BNPB memiliki fungsi untuk merumuskan  konsep  kebijakan  hingga  melakukan  evaluasi  dalam penanggulangan  bencana. 22 Sedangkan  sebagai  unsur  pelaksana memiliki  fungsi  tugas  secara  integrase  yang  meliputi  prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. 23 Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  secara  konsep  memiliki  unsur  yang  sama  dengan BNPB  namun  berada  di  tingkat  daerah,  yaitu  di  tingkat  provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. 24
Ketentuan  dalam  Pasal  36    Undang-Undang  No  24  Tahun 2007 secara garis besar mengatur bahwa baik Pemerintah Pusat dan pemerintah  daerah  melaksanakan  penanggulangan  bencana  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing 25 sesuai  dengan  dokumen perencanaan  penanggulangan  bencana. 26 Sesuai  dengan  ketentuan ini,  secara  berkala  disusun  dokumen  resmi  Rencana  Nasional
21 Pasal  6  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana
22 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
23 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
24 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
25 Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26 Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan  Bencana  untuk  skala  nasional,  dan  Rencana Penanggulangan Bencana Daerah untuk skala daerah.
Tujuan utama dari dokumen ini dirumuskan secara jelas salah satunya  adalah  untuk  terlaksananya  mekanisme  dan  sistem akuntabilitas  dan  transparansi  serta  tata  kelola  penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah yang dalam hal ini mencakup sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah) 27 c) Hubungan  Pusat-Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Poin  penting  substansi  dalam  peraturan  ini  adalah  dapat diidentifikasinya politik hukum Indonesia dalam hal penanggulangan bencana, dalam hal ini juga dapat diidentifikasikan pula  prioritas-prioritas  yang  dikedepankan  Pemerintah  dalam penanggulangan  bencana  di  negara  ini.  Dalam  hal  ini  beberapa bidang yang terkait erat dengan potensi bencana yang menjadi titik berat  pemerintah  dalam  dokumen  perencanaan  ini  adalah  sebagai berikut: a) Wilayah dan Tata Ruang Adanya kekhawatiran yang muncul akibat pembangunan yang dilakukan  tidak  berdasarkan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan daya  dukung  lingkungan,  dan  kerentanan  wilayah  tersebut dengan bencana alam. Pelanggaran terhadap hal-hal krusial ini menimbulkan  resiko  besar  terjadinya  bencana  alam.  Belum lagi adanya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang antarsektor yang nantinya akan menimbulkan permasalahan atar daerah. 28 b) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Potensi  terjadinya  bencana  sosial  akibat  rendahnya  kualitas hidup  perempuan  dan  anak,  yang  ditandai  dengan  rendahnya indeks  pembangunan  gender  (IPG)  dan  tingginya  tindak kekerasan,  eksploitasi,  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan dan  anak.  Permasalahan  lain  yang  memicu  bencana  sosial adalah  perihal  kesejahteraan  secara  umum  oleh  karena minimnya  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya—artinya tidak ada keadilan secara sosial ekonomi (demokrasi sosial dan demokrasi  ekonomi).  Hal  ini  akan  mengundang  adanya disparitas  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  terjadinya  bencana sosial. 29

## c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
27 BNPB, RENCANA  NASIONAL  PENANGGULANGAN  BENCANA  2015-2019 (Jakarta: BNPB, 2014), https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf.
28 Lampiran  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 18.
29 Lampiran  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 22-23
Direncanakan  adanya  suatu  sistem  guna  mengantisipasi  dan menanggulangi  bencana  alam,  dalam  hal  ini  yang  perlu ditingkatkan  adalah  ketersediaan  dan  kualitas  sumber  daya, baik  iptek  maupun  manusia,  sarana  dan  prasarana,  maupun dalam segi pembiayaan. 30 d) Mitigasi Bencana Dalam perspektif pembangunan yang diarahkan  dalam rangka mencapai  masyarakat  yang  berkeadilan  dan  mandiri  secara ekonomi termasuk diantaranya adalah memperhatikan masyarakat  kurang  mampu  serta  masyarakat  di  wilayah  yang terpencil,  tertinggal,  dan  di  wilayah  bencana.  Sedangkan berdasarkan  perspektif  geografis  dinyatakan  bahwa  perlu adanya kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang memberikan  ruang untuk mengembangkan sistem  deteksi dini serta sosialisasi  dan diseminasi  informasi secara  dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat—untuk itu diperlukan adanya identifikasi  dan pemetaan daerah rawan bencana untuk antisipasi secara dini. 31 d) Hubungan  Pusat-Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2020-2024 Berdasarkan RPJPM Nasional 2020-2024 terdapat  7 Agenda Pembangunan yang merupakan jabaran dari Arahan Presiden untuk pembangunan,  membangun  lingkungan  hidup,  meningkatkan ketahanan  bencana,  dan  perubahan  iklim  merupakan  salah  satu penjabarannya. 32 Upaya  konkrit  yang  diwujudkan  terkait penanggulangan  bencana  diantaranya  adalah  upaya  mitigasi  dan peningkatan kapasitas adaptif yang dilakukan melalui pembangunan  infrastruktur  hingga  peningkatan  SDM  pemerintah daerah  serta  masyarakat  melalui  kegiatian-kegiatan  penyuluhan, pelatihan,  dan  simulasi  situasi  bencana.  Peningkatan  regulasi terkait ketahanan terhadap bencana juga dimaksukkan dalam sektor prioritas. 33 Selain  itu  juga  direncanakan  secara  berkelanjutan; rencana  penanggulangan  bencana  (RPB),  penyusunan  rencana kontingensi  pembentukan  desa  tangguh  bencana  (destana),  dan inisiasi  program  keluarga  tangguh  bencana  (katana),  penguatan sumber daya penanggulangan bencana, dan lain sebagainya.
30 Lampiran  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 9
31 Lampiran  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 69-73.
32 Lampiran  1  Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. I.12
33 Lampiran  Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 73
Lebih lanjut secara lebih spesifik dinyatakan pula bahwa UU No  23  Tahun  2014  telah  memberikan  implikasi  kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Dalam perencanaan ini dinyataan bahwa dukungan  anggaran  untuk  urusan  peningkatan  ketahanan  bencana tingkat  daerah  akan  ditingkatkan.  Kerangka  peraturan  perundang- undangan terkait kelembagaan dan skema inovasi pembiayaan yang menyasar  pada  kemampuan  tata  kelola  resiko  bencana  akan dirumuskan.  Pembenahan  juga  terkait  dengan  pembenahan prosedur serta sistem penanggulangan bencana daerah oleh karena ditemukan  hanya  sekitar  45%  dari  dokumen  RPB  Daerah  yang disinkronisasikan dengan penyusunan RPJM Daerah. 34 e) Hubungan  Pusat-Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang

## Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Berdasarkan  pengaturan  ini  terdapat  upaya  pengurangan risiko  bencana  yang  dilakukan  dengan  melakukan  penyusunan rencana  aksi  pengurangan  risiko  bencana,  baik  di  tingkat  pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. 35 Penyusunan masing-masing dokumen tersebut dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu  unsur  yang  meliputi  unsur  dari  pemerintah,  non  pemerintah, masyarakat,  dan  dikoordinasikan  dengan  BNPB.  Mekanisme  yang sama  juga  dilakukan  di  daerah,  dengan  dikoordinasikan  oleh BPBD.  Penyusunan  Rencana  aksi  daerah  secara  spesifik  disusun dengan mengacu pada rencana aksi nasional. 36 Lebih lanjut seperti yang  telah  dibahas  di  poin  sebelumnya,  pascabencana. 37 Berdasarkan pengaturan dalam Perpres ini
f) Hubungan  Pusat-Daerah  dalam  Penanggulangan  Bencana dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana  (RIPB)  Tahun 2020-2044  merupakan  pedoman  nasional  dan  acuan  bagi kementerian/lembaga,  TNI,  Kapolri,  beserta  pemerintah  daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan  bencana. RIPB  tahun  2020-2044  juga  berlaku sebagai  bahan  penyusunan  perencanaan  pembangunan  nasional baik dalam RPJM Nasional maupun dalam RPJM Daerah. 38 Lebih
34 Lampiran  1  Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. VII.19
35 Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
36 Pasal  8  ayat  (3),  (5),  dan  (6)  Peraturan  Pemerintah  No  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
37 Pasal  75  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
38 Pasal  1-3  ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
jauh  pengaturan  ini  juga  merumuskan  bahwa  RIPB  Tahun  2020- 2044  merupakan  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyusun dan  menetapkan  rencana  penanggulangan  bencana  daerah,  baik  di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan  utama  dari  dirumuskannya  Perpres  ini  adalah  untuk memperkuat  kerangka  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan serta  keterpaduan  kelambagaan,  sampai  dengan  terwujudnya penanganan bencana yang professional, transparan, serta akuntabel. Keterpaduan  serta  sinkronisasi  dengan  pemerintah  daerah  sudah barang pasti merupakan suatu keharusan dalam perwujudan hal ini. Konkritisasi dari tujuan ini ditemukan dalam perumusan kebijakan peningkatan  sinergi,  yang  salah  satunya  adalah  peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan, salah satunya adalah pemerintah daerah. 39 2. Harmonisasi Pengaturan Antara Pusat dan Daerah Dalam Bidang Penanggulangan Bencana
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa penanganan bencana, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam tata kelola yang sinergis dan terdapat sinkronisasi.
Hal  ini dikembalikan lagi  dengan hakikat  otonomi  daerah yang salah satunya  adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  mewujudkan ketenteraman masyarakat.
Mengingat  kondisi  geografis  Indonesia,  bencana  bukanlah merupakan sesuatu yang asing, namun kejadian yang dapat dikatakan berulang  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  teralu  lama  tidak  diimbangi dengan  penanganan  bencana  yang  baik  dan  profesional.  Mekanisme yang ada dilakukan secara temporer dan tidak berkesinambungan. Hal ini  disebabkan  karena  tiga  permasalahan,  meliputi  1) ketiadaan  SOP
yang  jelas,  2)  kurangnya  koordinasi  antara  instansi  yang  menangani bencana,  dan  3)  pengembangan  mitigasi  bencana  yang  belum dilaksanakan  secara  maksimal 40 .  Lebih  lanjut,  dinyatakan  bahwa belum  adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  bencana.  Seperti  contoh  bencana  yang  berkaitan dengan kesehatan (Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit  Menular,  atau  bencana  akibat  konflik  sosial  (Undang- Undang  No.7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial) termasuk  diantaranya  regulasi  yang  ada  keterkaitannya  dengan
39 Lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk  Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 hlm. 8
40 Akhmad  Aulawi,  “Refleksi  Pengelolaan  Bencana  Di  Indonesia  Antara  Harapan  Dan  Realita (Suatu  Analisis  Yuridis),”  last  modified  2011,  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum- lingkungan/1095-refleksi-pengelolaan-bencana-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita-suatu- analisis-yuridis.html.
penanggulangan bencana seperti regulasi tata ruang, desa, perumahan, dan kawasan pemukiman, kesehatan, disabilitas, dan TNI 41 .
Ibnu  Sina  (2019)  dalam  risetnya  menemukan  bahwa  potensi disharmonisasi  regulasi  merupakan  persoalan  “bawaan”  dari  negara hukum  yang  mengakibatkan  apa  yang  disebut  Richard  Susskind sebagai hyper  regulations atau  obesitas  hukum.  Secara  kuantitatif, pembentukan  regulasi  mulai  dari  pusat  sampai  dengan  daerah  sudah over  regulated,  menimbulkan  tumpang  tindih,  disharmoni,  konflik, multitafsir  baik  secara  vertikal  (hierarki)  maupun  secara      horisontal. Dari segi pembentukan legislasi saja, disharmoni antara policy making dengan regulatory  making 42 . Bahkan  terjadi  pembentukan  regulasi  di tingkat  daerah  di  mana  beberapa  biro  atau  bagian  hukum  Sekretariat Daerah  (SETDA)  provinsi/kabupaten  mengeluhkan  rendahnya kemauan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berkontribusi dalam  substansi  peraturan  daerah  yang  akan  dibentuk  terkait sektornya.  SKPD  teknis  seringkali  lebih  membebankan  penyusunan substansi pada biro hukum dengan anggapan bahwa persoalan regulasi adalah  urusan,  tugas,  dan  fungsi  pokok  dari  biro  hukum,  tanpa menyadari  bahwa  regulasi  bersubstansikan  kebijakan  yang  tentu substansinya  lebih  dikuasai  oleh  SKPD  teknis  terkait.  Permasalahan juga  terjadi  di  tingkat  pusat  oleh  karena  kurangnya  pemahaman  atas kebijakan  dan  regulasi.  Proses  harmonisasi  seharusnya  bukan  hanya dilakukan  dengan  mengharmonisasikan  pasal  dalam  rancangan undang-undang, namun yang terpenting adalah harmonisasi kebijakan dalam  rancangan  undang-undang  dimaksud  dengan  kebijakan  lain yang mungkin telah ada sebelumnya 43.
Lebih  lanjut  di  tingkat  perencanaan  penanggulangan  bencana, Sudibyakto  dalam  Didi  Ahdi  menyimpulkan  bahwa  penyebab lemahnya  perencanaan  disebabkan  oleh  rendahnya  pemahaman birokrat daerah dan lebih menekankan pada penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, bukan bersifat preventif dan belum berparadigma penuh  terhadap  mitigasi  bencana 44 .  Indikasi  permasalahan- permasalahan diatas menunjukkan kurangnya pemahaman penyelenggara  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah terhadap perbedaan dan hubungan antara kebijakan dan regulasi.
Lebih  lanjut  Shandra  Lisya  Wandasari  menyimpulkan  bahwa saat ini masih banyak cukup sinyal yang menegaskan bahwa persoalan
41 Muhammad  Yasin,  “Regulasi  Penanggulangan  Bencana  Kurang  Komprehensif,  DPR  Usulkan Undang-Undang Baru,” last modified 2020, accessed November 12, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360b61bab05/regulasi-penanggulangan-bencana- kurang-komprehensif--dpr-usulkan-undang-undang-baru.
42 Ibnu  Sina  Chandranegara, Bentuk-Bentuk  Perampingan  Dan  Harmonisasi  Regulasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 2019, hlm 435-457,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1.
43 Ibid .
44 Didi  Ahdi, Perencanaan  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Pendekatan  Manajemen  Risiko , Reformasi 5(1),  2015, hlm. 13-30. https://doi.org/10.33366/rfr.v5i1.60.
utama  dalam  penanggulangan  bencana  ada  pada  disiplin  eksekusi ( discipline  of  execution) peraturan  perundang-undangan  dan  kualitas relasi  institusional  antar  peraturan  yang  tersedia  selain  itu  juga terdapat  indikasi  adanya  upaya  penanggulangan  bencana  yang  masih menunjukkan  gejala  tumpang  tindih,  konflik,  inkonsisten  serta  tidak sensitive terhadap upaya penanggulangan bencana 45 .
Permasalahan  menjadi  pelik  ketika,  pada  awal  tahun  2020 terjadi  pandemi  global  COVID-19.  Ketidakharmonisan  regulasi  baik vertikal  maupun  horizontal,  serta  perbedaan  paradigm  antara  pusat dan  daerah  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  implementasi penanggulangan bencana itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pandemi ini  berhasil  menguak  betapa  kurang  harmonis,  sistematis,  dan  tidak terorganisirnya  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia. Lebih lanjut diidentifikasikan oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK)  bahwa  penyebab  lambatnya  penanganan  COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor berikut:
a. Belum jelasnya status penanganan COVID-19
b. Tidak  jelasnya  alur  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah, dan
c. Tidak  efektifnya  Gugus  Tugas  karena  tumpang  tindah  dengan peran BNPB dalam penanganan. 46
Perbedaan  prioritas  atau  mindset  juga  merupakan  salah  satu faktor penghambat penanganan.  Perbedaan mindset antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  juga  dikemukakan  oleh  Gubernur DKI (Daerah Khusus  Ibukota) Jakarta, dalam  Webinar Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah  “Relasi  Pusat  dan  Daerah  dalam  Mengatasi COVID-19.  Dinyatakan  bahwa mindset yang  seharusnya  ditanamkan adalah mindset pencegahan,  dengan  demikian  tindakan  pemerintah daerah  yang  “berseberangan”  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat merupakan  perwujudan  langkah  mendesak  penanggulangan  pandemi untuk  kepentingan  nasional.  Dalam  hal  ini,  penanganan  pandemi COVID-19 tidak seharusnya menjadi ladang tarik-menarik kepentingan  secara  hierarkhis  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Dilihat  dalam scope yang  lebih  besar,  R  Siti  Zuhro,  Peneliti  LIPI
(Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia),  berpendapat  bahwa  secara garis  besar  pemerintah  pusat  perlu  meluruskan  kembali  otonomi daerah  dan  desentralisasi.  Birokrasi  harus  terjaga  dan  tidak  boleh dijadikan  lahan  tarik-menarik  kepentingan.  Pihak  yang  memimpin birokrasi  harus  taat  pada  etika  pemerintahan  dan  profesional  dalam
45 Shanti Dwi  Kartika, Loc.cit.
46 PSHK,  “Tata  Kelola  Tumpang  Tindih  Akibat  Penanganan  COVID-19  Lambat.”, https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/tata-kelola-tumpang-tindih-penyebab-penanganan-covid- 19- lambat/, accesed on 23 November 2020
menjalankan  tugasnya  sehingga  konflik  antartingkatan  pemerintahan tidak perlu terjadi. 47 .
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menganut rezim prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya  memiliki  artian  bahwa  daerah  diberikan  kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang telah diatur.  Daerah  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan daerah dan memberikan pelayanan, peningkatan  peran serta, prakarsa dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat 48 .
Prinsip  ini  merupakan  embrio  lahirnya  sifat  kontinum  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian  terbuka ruang  pelaksanaan  desentralisasi  dengan  keberagaman,  namun  Pusat tetap menjalankan kewenangan sentralisasi melalui urusan yang tidak dapat  diserahkan  ke  daerah 49 .  Penanggulangan  bencana  dapat dilaksanakan  dengan  memaksimalkan  peran  pemerintah  daerah  di dalamnya,  sesuai  dengan  hakikat  pemberian  otonomi  seluas-luasnya bagi  daerah;  yaitu  untuk  dapat  memberikan  mengurus  urusan  rumah tangganya sendiri sekaligus untuk memberikan keamanan,
ketenteraman, dan hak-hak warganya. Menindaklanjuti  penanggulangan  bencana  yang  membutuhkan langkah  yang  tepat  dan  nyata,  maka  pemerintah  dapat  mengambil kebijakan  dengan  diskresi  dan  memberikan  langkah  konkrit  dalam upaya penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU No 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan 50 .  Kondisi  darurat bencana harus diatasi dengan adanya terobosan, salah satunya dengan diskresi  secara bertanggungjawab untuk  kemanfaatan yang lebih luas yakni  melindungi  dan  menyelamatkan  warga  negara 51 .  Tentu  saja diskresi  yang  diambil  harus  sesuai  dengan  tujuan  diskresi  dalam  UU No.  30  Tahun  2014  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB),  berdasarkan  alasan  yang  objektif, serta  tidak  menimbulkan  konflik  kepentingan  dan  dilaksanakan 47 LIPI, “Penanganan Bencana Masih Tumpang Tindih”, http://lipi.go.id/berita/single/PenangananBencana-Masih-Tumpang-Tindih/6763 ,  diakses  tanggal
17 Mei 2021
48 Hera  Fauziah, Aktualisasi  Asas  Otonomi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tantang Otonomi Daerah , JOM Fakultas Hukum, 3(2), 2016, hlm. 1-14.
49 LIPI,  “Webinar  Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  “Relasi  Pusat  Dan  Daerah  Dalam Mengatasi  COVID-19,”http://politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2020/1377-webinar-desentralisasi- dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-1,  accessed  November  30, 2020.
50 Sabarudin Hulu, “Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid-19.”
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggulangan-covid-19, accesed on December 2020
51 Fahmi  Ramadhan  Firdaus  and  Anna  Erliyana, Perlindungan  Kebijakan  Diskresi  Dalam Penanganan  Covid-19  Menurut  Undang-Undang  Nomor.  2  Tahun  2020, PALAR  (Pakuan  Law Review) 6 (2), 2020, hlm. 43-65 . 10.33751/palar.v6i2.2128
dengan  iktikad  baik.  Pemerintah  memiliki  diskresi  dalam  artian memiliki  kekuasaan  bertindak  dalam  menghadapi  persoalan    yang mendesak  dikarenakan  aturan  belum  ada,  aturan  tidak  jelas  atau memberikan  pilihan,  dan  suatu  keadaan  yang  mengibatkan  keadaan stagnan, termasuk jika dihadapkan pada kondisi bencana 52 .
Perencanaan  pembangunan  yang  sinkron  dan  koheren  dapat dicapai  dengan  beberapa  langkah  berikut;  1)  perumus  dan  pelaksana kegiatan  di  pusat  harus  konsekuen  yang  mana  sesuai  dengan  tingakt pemerintahannya, 2) pemerintah pusat perlu menjalin komuniasi yang baik  dengan  pemerintah  daerah  sebagai  mitra  pembangunan,  3) penyediaan  ruang  untuk  menampung  aspirasi  rakyat  dan  pemda  oleh pemerintah  pusat,  4)  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional  yang diperlukan keterlibatan dari pemerintah daerah 53 .  Ditilik dari sejarah otonomi  daerah  di  negeri  ini  yang  mengalami  perubahan  yang signifikan  milai  dari  Orde  Lama  hingga  Era  Reformasi,  Sunaryati Hartono  dalam  Muhammad  Ridwansyah  mengatakan  untuk mewujudkan  Pasal  18  terjadi  suatu  tarik  menarik  dalam  kehidupan negara,  dan  tarik  menarik  ini  tidak  perlu  dihilangkan  oleh  karena merupakan sejarah hukum dalam bernegara dan pemerintahan 54 .
Pendekatan  di  luar  normatif  hukum  agaknya  juga  dapat dijadikan  salah  satu  jalan  keluar  dalam  memberikan  solusi  dari permasalahan penanggulangan bencana. Anwar Sadat mengemukakan pentingnya  untuk  mendobrak  keterbatasan  pengelolaan  hubungan berbasis hierarkhis dan legal dalam konteks penanggulangan bencana yang kompleks. Dalam hal ini pola hubungan antar lapis pemerintahan ( intergovernmental networks )  dapat  dijadika  salah  satu  alternatif untuk  keluar  dari  keterbatasan  mengelola  hubungan  berbasis  legal formal  dan  hierarkhis 55 . Intergovernmental networks yang  baik  akan berdampak  baik  secara  umum  pada  penyelenggaraan  pemerintahan, antara  lain  adalah  mendukung  sinergitas  antar  daerah,  dan  menjadi forum  problem  solving  penciptaan opportunity  structure .  dalam intergovernmental networks ini  pula  terjadi  proses  saling  memahami dan mengetahui satu sama lain untuk kemudian dapat
52 Ishviati Joenaini Koenti, “Diskresi Dalam Penanggulangan Bencana Di DIY Dengan Paradigma Kontinjensi,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 22(3), 2016, hlm. 461-485. 10.20885/iustum.vol23.iss3.art6
53 Ari  Purwadi, HARMONISASI  PENGATURAN  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  ANTARA PUSAT  DAN  DAERAH  ERA  OTONOMI  DAERAH ,”  Perspektif  18  (2),  2013,  hlm  86-96. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117
54 Muhammad  Ridwansyah, Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah  Menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  Jurnal  Konstitusi  14(4),  2017, hlm. 838-858  https://doi.org/10.31078/jk1447
55 Anwar  Sadat,  “ Intergovernmental  Dalam  Penanganan  Bencana  Alam  Di  Pemerintahan Daera h,” Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 2(1), 2019, hlm 66-81.
https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.312
mengidentifikasi  masalah  bersama-sama  dan  mengatasi  masalah tersebut 56

## E. Kesimpulan
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kebencanaan dalam  perspektif  politik  hukum,  telah  dirancang  agar  adanya  harmonisasi, sinkronisasi,  dan  sinergis  antar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  penanggulangan  bencana.  Hal  ini  dapat  diidentifikasi  mulai  dari dokumen RPJP Nasional hingga RPIB Nasional. Beberapa Undang-undang yang  berkaitan  dengan  kebencanaan  telah  merumuskan  pula  tentang pembagian  tugas  dan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  mulai  dari  penentuan  level  bencana  hingga  sub-urusan masing-masing.
Permasalahan disharmonisasi pemerintah pusat dan daerah disebabkan oleh  beberapa  faktor  antara  lain  perbedaan  paradigma  dan  prioritas  antara pusat  dan  daerah  serta  minimnya  komunikasi  antar  keduanya.  Langkah utama untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana  adalah  dengan  meningkatkan  koordinasi  serta  komunikasi,  di pembicaraan  tingkat yuridis normatif,  perlu adanya  mekanisme penyelarasan dokumen rencana penanggulangan bencana baik tingkat pusat dan tingkat daerah disertai dengan konsekuensi yang mengikutinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  8th  ed.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

## Jurnal
Abdullah,  Dudung.  “Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintah  Daerah.”
Jurnal Hukum Positum, Vol 1, No.1, 2016.
Ahdi,  Didi.  “Perencanaan  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Pendekatan Manajemen Risiko.” Reformasi Vol 5, No. 1. 2015.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Bidang Penanggulangan  Bencana.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada Vol 22, No.2, 2010.
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  “Bentuk-Bentuk  Perampingan  Dan  Harmonisasi Regulasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26, No.3. 2019. Disantara,  Fradhana  Putra.  “TANGGUNG  JAWAB  NEGARA  DALAM  MASA PANDEMI COVID-19.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No. 1, 2020. Fauziah,  Hera.  “Aktualisasi  Asas  Otonomi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tantang Otonomi Daerah.” JOM Fakultas Hukum Vol.3, No.2, 2016.
Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Anna Erliyana. “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam  Penanganan  Covid-19  Menurut  Undang-Undang  Nomor.  2  Tahun
56 Ibid .
2020.” PALAR (Pakuan Law Review) Vol.6, No. 2, 2020. Kartika,  Shanti  Dwi.  “Politik  Hukum  Penanggulangan  Bencana.” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. 20. No.4, 2015.
Koenti,  Ishviati  Joenaini.  “Diskresi  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Di  DIY Dengan  Paradigma  Kontinjensi.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM .  Vol 22, No.3, 2016.
Nur  Wijayanti,  Septi.  “Hubungan  Antara  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 2, 2017. Purwadi, Ari. “HARMONISASI PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  ANTARA  PUSAT  DAN  DAERAH  ERA  OTONOMI
DAERAH.” Perspektif , Vol.18, No.2, 2013.
Ramayanti,  A  Z.  “Peran  Desentralisasi  Fiskal  Dalam  Manajemen  Bencana  Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Vol. 22, No. 1. 2014. Ridwansyah,  Muhammad.  “Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-
Daerah  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.” Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 4, 2017. Sadat,  Anwar.  “Intergovernmental  Dalam  Penanganan  Bencana  Alam  Di Pemerintahan  Daerah.” Kybernan:  Jurnal  Studi  Kepemerintahan. Vol.2, No.1,  2019.
Triyana,  Heribertus  Jaka,  Wibowo,  and  Richo  Andi.  “Pelaksanaan  Peraturan Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Gunung  Api Merapi.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, 2011.
Yusdianto,  Yusdianto.  “Hubungan  Kewenangan  Pusat  Dan  Daerah  Menurut
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol.2, No.3,  2015.

## Internet
Akhmad  Aulawi.  “Refleksi  Pengelolaan  Bencana  Di  Indonesia  Antara  Harapan Dan  Realita  (Suatu  Analisis  Yuridis).”  Last  modified  2011. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/1095-refleksi- pengelolaan-bencana-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita-suatu-analisis- yuridis.html.
BNPB. RENCANA  NASIONAL  PENANGGULANGAN  BENCANA  2015-2019 . Jakarta: BNPB, 2014. https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf.
Eko  Yulianto.  “Penanganan  Bencana  Masih  Tumpang  Tindih.”  Last  modified 2012.  Accessed  January  3,  2021.  http://lipi.go.id/berita/single/Penanganan- Bencana-Masih-Tumpang-Tindih/6763.
Hulu,  Sabarudin.  “Diskresi  Untuk  Solusi  Penanggulangan  Covid-19.”  Last modified 2020. Accessed March 3, 2021. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-
penanggulangan-covid-19.
LIPI.  “Penanganan  Bencana  Masih  Tumpang  Tindih.”  Last  modified  2020. http://lipi.go.id/berita/single/Penanganan-Bencana-Masih-Tumpang-
Tindih/6763.
———. “Webinar Desentralisasi Dan Otonomi Daerah “Relasi Pusat Dan Daerah Dalam Mengatasi COVID-19.” Last modified 2020. Accessed November 30, 2020. http://politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2020/1377-webinar- desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi- covid-1.
PSHK.  “Tata  Kelola  Tumpang  Tindih  Akibat  Penanganan  COVID-19  Lambat.” Accessed  November  20,  2020.  https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/tata- kelola-tumpang-tindih-penyebab-penanganan-covid-19-lambat/,
Yasin,  Muhammad.  “Regulasi  Penanggulangan  Bencana  Kurang  Komprehensif, DPR  Usulkan  Undang-Undang  Baru.”  Last  modified  2020.  Accessed November 12, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360b61bab05/regulasi- penanggulangan-bencana-kurang-komprehensif--dpr-usulkan-undang- undang-baru. Zayanti  Mandasari.  “Tarik  Menarik  Penanganan  COVID-19.”  Last  modified 2020. Accessed November 30, 2020. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tarik-menarik-penanganan-covid- 19,.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang  No  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 1959
Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044