Abstract: The electronic mortgage system is expected to provide convenience for users of the system, but in its implementation it has not run optimally. One of the problems that arise is when the debtor dies after making the APHT and SKMHT which is then followed by the registration  of  mortgage  rights.  This  study  aims  to  find  out  how  legal  protection  can  be given  to  creditors  against  the  death  of  the  debtor  before  the  electronic  mortgage registration process is carried out. This research is a normative legal research. The data used in this study is secondary data. The collected data is then analyzed descriptively qualitatively by using a conceptual approach or concept approach. The results of this study indicate that there are two forms of legal protection for creditors against the death of the debtor prior to electronic registration of mortgage rights, namely preventive legal protection and repressive legal  protection.  The  application  of  preventive  legal  protection  is  intended  to  prevent problems from arising in the future, while repressive legal protection is carried out with the aim of resolving disputes that arise between the parties.
Keywords: Legal Protection; Mortgage Registration; Electronic Mortgage System.
Abstrak: Sistem hak tanggungan elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna  sistem  tersebut,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  belum  berjalan  maksimal. Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  yaitu  ketika  debitur  meninggal  dunia  setelah pembuatan  APHT  maupun  SKMHT  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  pendaftaraan  hak tanggungan.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  kreditur  terhadap  meninggalnya  debitur  sebelum dilakukannya  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan

## Perlindungan
Hukum
Kreditur Terhadap Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik

## Wihandriati Wihandriati
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Email: wihandriati@law.uad.ac.id
Vol.9, No.1 2023
Article History Received: 31/10/2022 Revised: 09/01/2023 Accepted: 10/01/2023
Citation Suggestion: W. Wihandriati. Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. JUSTISI. Vol 9, No. 1. 53-66
menggunakan conceptual  approach  atau  pendekatan  konsep.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  terhadap meninggalnya debitur sebelum pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dan juga bentuk perlindungan hukum secara represif. Penerapan  perlindungan  hukum  preventif  dimaksudkan  untuk  mencegah  munculnya permasalahan di kemudian hari, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pendaftaran Hak Tanggungan; Sistem Hak Tanggungan Elektronik.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  banyak  pelayanan  publik  yang  menggunakan  sistem  berbasis  teknologi.  Sistem pelayanan  yang  berbasis  teknologi  adalah  suatu  sistem  pelayanan  yang  merupakan perkembangan  dari  sistem  pelayanan  sebelumnya  yaitu  sistem  pelayanan  manual. Perubahan  dari  pelayanan  manual  menjadi  pelayanan  yang  berbasis  teknologi  merupakan jawaban  dari  tuntutan  masyarakat  untuk  memperoleh  sistem  pelayanan  publik  yang berkualitas  dari  pemerintah.  Adanya  pelayanan  publik  yang  berbasis  teknologi  diharapkan dapat  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas  birokrasi,  dan  juga  partisipasi  aktif  dari masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  negara.  Hal tersebut  bertujuan  agar  negara  dapat  mewujudukan  suatu good  governance  yang merupakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah yang merupakan wakil dari negara, saat ini mulai menggiatkan upaya pelayanan publik dengan basis teknologi. Salah satunya melalui penerapan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Dalam  hal  ini  BPN  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  yang  bertanggungjawab  langsung  dan  berada  di  bawah  Presiden. 1 BPN memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  Negara  yang  diwakili  pemerintah  dalam  bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 BPN pada saat ini tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.
Sebagai  lembaga  pemerintahan,  BPN  harus  terus  menerus  melakukan  perbaikan  dalam memberikan  pelayanan pertanahan kepada masyarakat  sebagai  pengguna  fasilitas  layanan pertanahan.  Dalam  memberikan  pelayanan,  BPN  juga  dituntut  untuk  selalu  memberikan pelayanan  pertanahan  yang  optimal  dan  maksimal  agar  masyarakat  merasa  mendapatkan kemudahan  dalam  penggunaan  layanan  pertanahan.  Dalam  hal  memberikan  pelayanan publik  kepada  masyarakat,  BPN  membuat  perkembangan  layanan  pertanahan  yang menyesuaikan  dengan  perkembangan  informasi,  regulasi,  komunikasi  dan  teknologi  serta kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  layanan  pertanahan  tersebut  yaitu  layanan  hak
1 Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Badan Pertanahan Nasional.
2 Pasal  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Badan  Pertanahan Nasional.
tanggungan atau sistem hak tanggungan elektronik yang berbasis teknologi.
Pengertian  sistem  hak  tanggungan  elektronik  terdapat  pada  Pasal  1  angka  6  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen Agraria Nomor 9  Tahun  2019),  yaitu:  “Serangkaian  proses  pelayanan  hak  tanggungan  dalam  rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi”. Pada saat ini peraturan tersebut di atas telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020). Akibat dari adanya peraturan tersebut di atas yaitu merubah sistem  pelayanan  hak  tanggungan  yang  sebelumnya  bersifat  manual  berubah  menjadi berbasis teknologi.
Pelaksanaan  sistem  tersebut  diselenggarakan  oleh  BPN  secara  bertahap,  dengan menyesuaikan sistem yang terintegrasi dan kesiapan data pendukung. Dalam pelayanan hak tanggungan elektronik, pengguna hak tanggungan elektronik dapat mengajukan pelayanan berupa  peralihan  hak  tanggungan,  pendaftaran  hak  tanggungan,  penghapusan  hak tanggungan, perubahan nama kreditur, dan perbaikan data. Adanya sistem hak tanggungan elektronik  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  pelayanan  hak tanggungan, akan tetapi pada praktiknya terdapat permasalahan yang muncul dari adanya sistem hak tanggungan elektronik. Hal ini disebabkan dari belum sempurnanya sistem hak tanggungan  elektronik  yang  sudah  digunakan.  Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  dari adanya  sistem  hak  tanggungan  elektronik  yaitu  apabila  debitur  meninggal  sebelum dilakukannya pendaftaran hak tanggungan pada sistem hak tanggungan secara elektronik.
Pada sistem pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, terdapat salah satu syarat yaitu memasukkan data milik dari debitur yaitu nomor induk kependudukan (NIK) yang terdapat dalam  kartu  tanda  penduduk  (KTP).  Data  KTP  yang  akan  dimasukan  ke  dalam  sistem  hak tanggungan  elektronik,  terintegrasi  dengan  data  yang  tercatat  pada  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Ditjen  Dukcapil)  melalui  NIK.  NIK  memiliki  sifat  yang khas,  tunggal,  unik  dan  melekat  pada  tiap  orang  yang  terdaftar  sebagai  Warga  Negara Indonesia. 3 Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  NIK  berlaku  bagi  orang  yang masih hidup dan NIK akan hapus apabila orang tersebut meninggal dunia.  Data-data bagi penduduk yang telah meninggal dunia kemudian dihapus dari sistem daftar kependudukan oleh Ditjen Dukcapil setelah terbitnya akta atau surat kematian.
Akibat dari hapusnya data penduduk yang tercatat pada Ditjen Dukcapil, maka data tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam pengurusan apapun termasuk dalam hal pendaftaran hak tanggungan melalui sistem hak tanggungan secara elektronik. Sistem tersebut akan menolak
3 Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
saat input    NIK  pada  KTP  dikarenakan  NIK  sudah  dihapus  akibat  dari  meninggalnya seseorang  atau  debitur. Input  NIK  yang  ditolak  oleh  sistem  hak  tanggungan  secara elektronik,  berakibat  yaitu  pendaftaran  hak  tanggungan  yang  dilakukan  secara online tersebut tidak bisa dilakukan.
Pendaftaran hak tanggungan yang tidak dapat dilakukan berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pengembalian uang milik kreditur yang telah diberikan pada debitur.  Kreditur  akan  sulit  mengeksekusi  benda  milik  debitur  yang  akan  dijaminkan  pada bank apabila debitur tidak dapat melakukan pengembalian uang milik kreditur. Hal tersebut disebabkan  dari  hak  tanggungan  yang  belum  lahir  akibat  dari  tidak  bisa  dilaksanakannya pendaftaran hak tanggungan melalui sistem hak tanggungan elektronik.
Berdasarkan  latar  belakang  sebelumnya,  penelitian  ini  mengambil  rumusan  masalah, bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  terhadap  meninggalnya  debitur  sebelum dilakukannya proses pendaftaran melalui hak tanggungan elektronik?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif. Penelitian ini dilakukan untuk  memberi  gambaran  secara  kualitatif  mengenai perlindungan hukum  bagi  kreditur  terhadap  meninggalnya  debitur  sebelum  dilakukannya  proses pendaftaran melalui hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa referensi literatur, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari  internet. Dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis kualitatif yang menggunakan bahan hukum yang dianggap relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  kemudian  dilakukan  analisa  dan  disajikan dalam penulisan yang bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  tidak  ditemukan  pengertian dari  jaminan.  Pengertian  tentang  jaminan  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum. Berdasarkan pendapat para ahli hukum,  pengertian jaminan yaitu sesuatu  yang timbul dari suatu perikatan dan dapat dinilai dengan uang, yang oleh debitur diberikan kepada kreditur untuk  memberikan  keyakinan  bagi  kreditur  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban. Pengertian lain tentang jaminan yaitu suatu bentuk tanggungan yang dapat dinilai dengan uang,  dan  terhadap  benda  tersebut  (hak  atas  tanah)  diserahkan  kepada  kreditur  guna menjamin dari terjadinya hubungan utang piutang atau perjanjian yang sudah ada. Jaminan memiliki  fungsi  sebagai  sarana  untuk  menjamin  pelunasan  utang  debitur  apabila  debitur melakukan wanprestasi sebelum jatuh tempo utang berakhir.
Munculnya suatu jaminan disebabkan karena adanya perjanjian yang mendahuluinya, seperti perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan  bahwa  utang  piutang  atau  perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  pokok, sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang sifatnya pelengkap atau accesoir. Ciri-ciri perjanjian jaminan yagn bersifat pelengkap atau accessoir yaitu:
a. Terdapat perjanjian pokok yang mendahului;
b. Hapusnya jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya;
c. Batalnya perjanjian pokok maka diikuti dengan batalnya jaminan;
d. Beralihnya perjanjian pokok maka diikuti dengan beralihnya jaminan ;
e. Utang  pokok  yang  beralih  akibat  dari  cessie  atau  subrogasi  maka  diikuti  dengan jaminan yang ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.
Ciri-ciri tersebut di atas, menunjukkan bahwa berlaku atau tidaknya suatu perjanjian jaminan tergantung  dari  eksistensi  perjanjian  pokok  yang  mendahuluinya.  Pengaturan  tentang jaminan  terdapat  dalam  KUH  Perdata,  meskipun  dalam  KUH  Perdata  tidak  menjelaskan mengenai  pengertian  jaminan.  Dalam  KUH  Perdata  pengaturan  tentang  jaminan  terdapat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.  Pasal-pasal tersebut menjelaskan  mengenai pengertian  jaminan  umum,  yaitu  “Segala  barang-barang  bergerak  dan  tak  bergerak  milik debitur,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk  perikatan- perikatan perorangan  debitur  itu”   dan “Barang-barang  itu menjadi  jaminan bersama bagi semua  kreditur  terhadapnya  hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi  menurut perbandingan  piutang  masing-masing  kecuali  bila  di  antara  para  kreditur  itu  ada  alasan- alasan sah untuk didahulukan.”
Penjelasan di atas menunjukan bahwa jaminan umum merupakan jaminan yang lahir karena undang-undang yang mengatur. Dalam jaminan umum, semua kreditur memiliki kedudukan yang  sama  terhadap  kreditur  lain.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  kreditur  yang  pelunasannya diutamakan,  didahulukan, atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain .
Hal  tersebut  berbeda  dengan  jaminan  khusus  yang  merupakan  jaminan  yang  lahir  karena adanya perjanjian. Maksud dari penjelasan tersebut di atas yaitu bahwa suatu jaminan lahir akibat dari  adanya  perjanjian yang disepakati dan dibuat oleh  para pihak.  Jaminan khusus juga  memberikan  kedudukan  bagi  kreditur  untuk  diberikan  pelunasan  utangnya  terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain. Jaminan yang seperti ini dapat dikatakan memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Contoh dari adanya jaminan khusus yaitu gadai, hipotek, fidusia, jaminan resi gudang, dan hak tanggungan.
Pengertian  hak  tanggungan  adalah  “Hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah, beserta atau tidak beserta benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,  yang  digunakan  sebagai  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  (UUHT).  Terdapat  pengertian  lain  mengenai  hak  tanggungan  yang dikemukakan  oleh  Prof.  Boedi  Harsono  yaitu  penguasaan  hak  atas  tanah  yang  dijadikan agunan  yang  memberi  kewenangan bagi  kreditur untuk berbuat sesuatu  yaitu  menjualnya jika  debitur  melakukan  wanprestasi,  dan  dari  hasil  penjualan  tersebut  kreditur  mengambil seluruh atau sebagian hasil penjualan guna melunasi utang dari debitur.
Jaminan  hak  tanggungan  mempunyai  perbedaan  dengan  jaminan  lain  seperti  jaminan umum maupun jaminan khusus seperti fidusia dan gadai. Perbedaan-perbedaannya terlihat dari asas-asas dalam hak tanggungan yang terdapat dalam UUHT, yaitu:
a.  Pada  Pasal  1  ayat  (1)  UUHT  menjelaskan  bahwa  kreditur  penerima  hak  tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dibanding kreditur lain;
b.  Pada Pasal 2 ayat (1) UUHT menjelaskan bahwa hak tanggungan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi;
c.  Pada  Pasal  2  ayat  (2)  UUHT  menjelaskan  bahwa  hak  tanggungan  hanya  dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada;
d.  Pada Pasal 4 ayat (4) UUHT menjelaskan bahwa hak tanggungan dapat juga dibebankan beserta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut;
e.  Pada  Pasal  4  ayat  (4)  UUHT  menjelaskan  bahwa  hak  tanggungan  dapat  dibebankan terhadap  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  baru  ada  dikemudian  hari, dengan syarat harus dinyatakan secara tegas;
f.  Pada Pasal 10 ayat (1) UUHT menjelaskan bahwa dalam hak tanggungan harus didahului dengan  janji  untuk  memberikan  hak  tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  lain  yang menimbulkan utang tersebut;
g.  Pada Pasal 3 ayat (2) UUHT menjelaskan bahwa hak tanggungan dapat digunakan untuk menjamin lebih dari satu utang;
h.  Pada Pasal 7 UUHT menjelaskan bahwa hak tanggungan mengikuti dimanapun objek itu berada ( droit de suite);
i.  Pada  Pasal  8  dan  Pasal  11  ayat  (1)  UUHT  menjelaskan  bahwa  hak  tanggungan  dapat dibebankan terhadap hak atas tanah tertentu;
j.  Pada  Pasal  13  UUHT  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  yaitu mudah dan pasti;
k.  Pada  Pasal  11  ayat  (2)  UUHT  menjelaskan  bahwa  hak  tanggungan  dapat  dibebankan dengan disertai janji-janji;
l.  Pada Pasal 13 UUHT menjelaskan bahwa hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor

## Pertanahan.

## Lahirnya Hak Tanggungan
Hak  tanggungan  memiliki  kewajiban  untuk  didaftarkan.  Adanya  pelaksanaan  pendaftaran hak tanggungan, dapat dikatakan memberikan kepastian hukum khususnya untuk kreditur. Kepastian hukum bagi kreditur dapat dilihat pada saat kreditur memperoleh pengembalian uang  dari  hasil  eksekusi  barang  milik  debitur,  akibat  dari  debitur  melakukan  perbuatan wanprestasi.  Oleh  karena  agar  kreditur  memperoleh  kepastian  hukum,  maka  diperlukan pendaftaran hak tanggungan dengan tujuan agar jaminan hak tanggungan tersebut lahir.
Proses  pendaftaran  hak  tanggungan  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan.  Penjelasan  tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (1) UUHT. Proses pendaftaran hak tanggungan yang dilanjutkan dengan  terbitnya  sertifikat  hak  tanggungan  memerlukan  proses  dan  waktu.  Pada  Pasal  13 UUHT  dijelaskan  mengenai  proses  lahirnya  hak  tanggungan  yaitu  selambat-lambatnya  7 (tujuh)  hari kerja  setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  yang dilakukan oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka PPAT wajib mengirimkan APHT dan warkah yang diperlukan pada Kantor Pertanahan.
Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah  Hak  Tanggungan  dan  mencatatnya  pada  buku  tanah  hak  atas  tanah  serta  menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan  adalah  tanggal  hari  ketujuh  setelah  penerimaan  secara  lengkap  surat-surat yang diperlukan dalam pendaftaran hak tanggungan, apabila hari ketujuh itu jatuh pada hari libur  maka  buku  tanah  yang  bersangkutan  diberi  tanggal  pada  hari  kerja  berikutnya.  Hak Tanggungan  lahir  pada  hari  tanggal  buku  tanah  Hak  Tanggungan.  Berkas  yang  telah diterima,  kemudian  diperiksa  dan  diproses  oleh  Kantor  Pertanahan,  maka  selanjutnya diterbitkan sertifikat hak tanggungan (SHT).

## Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Online
Sebelum  adanya  Permen  Agraria  Nomor  9  Tahun  2019,  maka  proses  pendaftaran  hak tanggungan dilakukan dengan menyerahkan berkas fisiknya kepada Kantor Pertanahan atau secara  manual.  Proses  pendaftaran  hak  tanggungan  yang  dilakukan,  disertai  dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu:
a. Sertipikat Asli;
b. Surat kuasa apabila dikuasakan;
c. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
d. Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  apabila  Pemberian  Hak Tanggungan Melalui Kuasa;
e. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
f. Salinan  APHT  yang  sudah  diparaf  oleh  PPAT  yang  bersangkutan  yang  disahkan sebagai  salinan  oleh  kepala  kantor  pertnahan  untuk  Pembuatan  Sertipikat  Hak Tanggungan
g. Fotokopi Identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan;
h. Fotocopi KTP Pemberi HT (Debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, Penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya;
i. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan, bagi badan hukum.
Proses pendaftaran hak tanggungan dilakukan dengan membawa berkas-berkas yang telah dijelaskan tersebut di atas. Berkas-berkas tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan yang sesuai dengan  letak  lokasi  hak  atas  tanah,  dan  untuk  kemudian  diserahkan  kepada  loket pendaftaran.  Berkas  yang  telah  diserahkan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembayaran penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  yang  besarannya  tergantung  dari  nilai tanggungannya.  Dalam  hal  ini  setelah  proses-proses  tersebut  di  atas  dilaksanakan,  maka pihak Kantor Pertanahan menerbitkan SHT.
Pada  saat  ini,  adanya  Permen  Agraria  Nomor  5  Tahun  2020  yang  menggantikan  dan mencabut Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019  maka  kelemahan  proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada peraturan sebelumnya telah diperbaiki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan  pelayanan hak tanggungan  serta untuk  menyesuaikan dengan  terjadinya  perkembangan  teknologi,  hukum,  dan  kebutuhan  masyarakat.  Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dibandingkan pada saat proses pendaftaran hak tanggungan dilakukan secara manual.
Pelaksanaan  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  online,  hampir  sama  seperti  proses pendaftaran hak tanggungan manual. Hal itu dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan dasar peraturan yang digunakan dalam proses pendaftaran hak tanggungan yaitu  UUHT.  Perbedaan  antara  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  online  dan manual dapat dilihat pada saat berkas-berkas pendaftaran hak tanggungan tidak perlu lagi dibawa ke Kantor Pertanahan, akan tetapi di input dalam sistem hak tanggungan elektronik. Berkas-berkas  yang  di input  kedalam  sistem  hak  tanggungan  elektronik,  berupa  berkas dalam bentuk soft file.
Dalam  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  online,  memerlukan  APHT  yang  telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan PPAT. Oleh karena itu, maka proses pendaftaran hak tanggungan secara online dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.  Sebelum  dilakukan  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  online  perlu  dilakukan pembuatan  APHT  oleh  PPAT  yang  dilanjutkan  dengan  ditandatangani  oleh  para  pihak, saksi dan kemudian oleh PPAT;
b.  APHT kemudian didaftarkan melalui sistem hak tanggungan elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Melengkapi akta;
2) Mengisi form untuk pihak satu (debitur) dengan berkas yang diperlukan seperti  KTP, NPWP, email;
3) Mengisi form bagi pihak kedua (kreditur);
4) Mengisi form untuk saksi-saksi;
5) Mengisi form untuk pihak yang memberikan persetujuan;
6) Mengisi form unggah sertifikat;
7) Unduh dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
8) Mendownload surat pengantar akta (SPA) yang kemudian di tandatangani oleh PPAT dan dilanjutkan dengan dilakukan scan untuk kemudian unggah kembali.
c.  PPAT mendaftarkan berkas Hak tanggungan dengan mengakses https://htel.atrbpn.go.id setelah APHT di daftarkan;
d.  Untuk melengkapi berkas hak tanggungan, maka PPAT menginput beberapa isian form. Data yang di entri adalah data yang diambil dari file SPA (Surat Pengantar Akta);
e.  PPAT mengunggah file PDF guna melengkapi berkas;
f.  PPAT melakukan konfirmasi data yang sebelumnya dimasukkan;
g.  Setelah dilakukan mekanisme tersebut, kemudia muncul surat perintah setor (SPS);
h.  Pembayaran yang telah dilakukan, maka menunggu untuk dikonfirmasi dari pihak Kantor Pertanahan;
i.  Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan maka diterbitkan sertifikat hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Terhadap  Meninggalnya  Debitur  Sebelum Dilakukannya Proses Pendaftaran Melalui Hak Tanggungan Elektronik
Perlindungan  hukum  memiliki  pengertian  yaitu  pengayoman  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  yang  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut maka  dapat  diartikan  bahwa  salah  satu  tujuan  adanya  hukum  yaitu  memberikan perlindungan  hukum.  Upaya  hukum  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  dalam  hal  untuk memenuhi tujuan yang dicapai. Perlindungan hukum dapat diupayakan oleh siapa saja yang merasa dirugikan terhadap tingkah laku dari subjek hukum lain.
Perlindungan  hukum  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pengayoman  atau  perlindungan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif.
Adanya perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal-pasal yang ada dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  perlindungan  hukum  preventif,  subyek hukum  memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  mengungkapkan pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan dari pemerintah.
b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan  hukum  represif  memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  telah terjadi.  Perlindungan  hukum  secara  represif  dapat  dilaksanakan  melalui  Pengadilan Umum ataupun oleh instansi-instansi yang berwenang.
Perlindungan  hukum  dapat  diberikan  dan  dilakukan  dalam  permasalahan  hukum  apapun, termasuk  dalam  permasalahan  hak  tanggungan.  Adanya  sistem  hak  tanggungan  secara elektronik  diharapkan  dapat    meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  keefektifan,  dan penyederhanaan  birokrasi  dalam  pelayanan  pertanahan  khususnya  di  bidang  jaminan  hak tanggungan. Sebuah sistem yang baru dan berbasis teknologi memang perlu waktu untuk membuat  sistem  tersebut  sempurna,  termasuk  dalam  pembuatan  sistem  hak  tanggungan tersebut.
Dalam  pelaksanaannya,  sistem  hak  tanggungan  elektronik  masih  menimbulkan permasalahan.  Salah  satu  permasalahan  dalam  hal  apabila  debitur  meninggal  sebelum dilakukannya  pendaftaran  hak  tanggungan  online.  Dalam  pendaftaran  hak  tanggungan secara  online  yang  dilakukan  apabila  debitur  meninggal  dunia,  dalam  hal  ini  memerlukan pernyataan  bahwa  debitur  telah  meninggal,  akta  kematian  dari  debitur  dan  NIK  pada  KTP debitur.
Pada pendaftaran hak tanggungan online, terdapat salah satu syarat yaitu memasukkan data milik  dari  debitur  yaitu  NIK  yang  ada  dalam  KTP  debitur.  Dalam  sistem  hak  tanggungan elektronik sebenarnya juga terdapat menu lain apabila dibuka tidak perlu memasukan NIK pada KTP.  Tidak  digunakannya NIK  pada KTP maka dapat dikatakan bahwa  untuk mengisi data  tersebut  tidak  perlu  terhubung  dengan  Ditjen  Dukcapil.  Dalam  jurnal  ini,  akan  tetapi penulis  lebih  fokus  membahas  mengenai  pendaftaran  hak  tanggungan  online  yang menggunakan NIK dalam KTP untuk diinput dalam sistem hak tanggungan elektronik.
Data  KTP  yang  akan  dimasukan  ke  dalam  sistem  hak  tanggungan  elektronik,  terintegrasi dengan data yang tercatat pada Ditjen Dukcapil melalui NIK yang dimiliki setiap penduduk. Dalam hal ini ketika debitur meninggal dunia, maka data penduduk yang sudah meninggal dihapus  dari  sistem  daftar  kependudukan  oleh  Ditjen  Dukcapil.  Akibat  dari  hapusnya  data penduduk  yang  tercatat  pada  Ditjen  Dukcapil,  maka  data  tersebut  tidak  dapat  digunakan lagi dalam pengurusan apapun.
Dalam  hal  ini  termasuk  pada  saat  pendaftaran  hak  tanggungan  online.  Sistem  hak tanggungan tersebut akan menolak saat input NIK pada KTP dikarenakan NIK sudah dihapus akibat  dari  meninggalnya  seseorang  atau  debitur.  Input  NIK  yang  ditolak  oleh  sistem  hak
tanggungan  elektronik,  berakibat  yaitu  pendaftaran  hak  tanggungan  tersebut  tidak  bisa dilakukan.
Permasalahan  tersebut  dapat  terjadi  ketika  debitur  meninggal  setelah  dilakukannya pembuatan  APHT,  maupun  pada  saat  sebelum  dibuatnya  APHT  akan  tetapi  telah  terlebih dahulu dibuat surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang mengikat antara para pihak. Sifat dari SKMHT yaitu tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena telah dilaksanakan atau habis masa berlakunya. Oleh karena itu dalam hal ini apabila debitur meninggal dunia setelah pembuatan SKMHT, maka diperlukan adanya  pembuatan  APHT  yang  dilanjutkan  dengan  pendaftaran  hak  tanggungan agar  hak tanggungan tetap lahir.
Meninggalnya debitur tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit. Dalam hal debitur meninggal dunia yang hapus hanya perjanjian kreditnya saja akan tetapi perikatannya masih belum berakhir. Adanya debitur yang meninggal dunia, tidak menghilangkan kewajiban bagi debitur  untuk  melakukan  pembayaran  sisa  utang.  Ahli  waris  dari  debitur  yang  meninggal dunia harus menyelesaikan kewajibannya (prestasi) untuk melunasi sisa utang milik debitur yang belum dibayar kepada kreditur.
Dalam hal  ini meskipun debitur meninggal dunia  saat sebelum  dilakukan  pendaftaran hak tanggungan  elektronik,  maka  tetap  perlu  dilakukan  pendaftaran  hak  tanggungan.  Tujuan adanya hal tersebut yaitu agar hak tanggungan tetap dapat lahir dan berguna apabila pihak ahli waris dari debitur yang meninggal dunia tidak dapat melanjutkan untuk melunasi utang kreditur. Hak tanggungan yang telah lahir membuat kreditur dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan  akibat  dari  debitur  dan  ahli  warisnya  tidak  mampu  melunasi  utang  kepada kreditur. Oleh karena itu adanya hak tanggungan yang telah lahir maka dapat memberikan perlindungan  hukum  bagi  kreditur  akibat  dari  debitur  yang  meninggal  dunia  sebelum dilakukannya pendaftaran hak tanggungan.

## 1. PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF
Terhadap permasalahan tersebut di atas, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur  perlindungan  hukum  preventif  maupun  represif.  Adanya  perlindungan  hukum preventif  dapat  dilihat  dalam  pasal-pasal  pada  peraturan  perundang-undangan. Permasalahan  mengenai  meninggalnya  debitur  sebelum  dilaksanakannya  proses pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik,  maka  dapat  dilihat  dari  pasal-pasal  yang  ada  di peraturan perundang-undangan.
Adanya  pendaftaran  hak  tanggungan,  pasti  didahului  dengan  adanya  pembuatan  APHT terlebih dahulu. Adanya APHT merupakan lanjutan dari pembuatan perjanjian kredit antara para  pihak.  Dalam  perjanjian  khususnya  perjanjian  utang  piutang  terdapat  perikatan  yang mengikat antara pihak debitur dan kreditur. Pasal 1381 KUH Perdata, yang mengakibatkan berakhirnya perikatan yaitu :
a. Pembayaran;
b. Pembaharuan utang;
c. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
d. Pencampuran utang;
e. Musnahnya barang yang terutang;
f. Pembebasan utang;
g. Perjumpaan utang atau konpensasi;
h. Berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
i. Pembatalan;
j. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  debitur  yang meninggal  dunia  sebelum  dilaksanakannya  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  secara online, akan tetapi sudah dibuatkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka dapat dikatakan bahwa perikatan antara pihak debitur dan kreditur tidak berakhir. Debitur masih memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  utangnya,  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  ahli waris.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  perlindungan  hukum  preventif  bagi kreditur.  Dalam permasalahan ini  pasal lain yang dapat  dikaitkan yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak menjelaskan  bahwa  setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Adanya pasal ini dapat dikatakan memberi kebebasan bagi para pihak untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kehendak  para  pihak  khususnya  dalam  perjanjian  kredit.  Pasal  tersebut  juga  menjelaskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipatuhi oleh pihak debitur dan kreditur.
Adanya  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  telah  memberikan  perlindungan  hukum  secara preventif khususnya kepada kreditur, dalam permasalahan mengenai meninggalnya debitur sebelum  dilaksanakannya  proses  pendaftaran  hak  tanggungan.  Adanya  pasal  tersebut, membuka kesempatan bagi kreditur untuk melindungi kepentingannya dalam hal terjadinya permasalahan  mengenai  meninggalnya  debitur  sebelum  dilaksanakannya  pendaftaran  hak tanggungan  secara  elektronik.  Kesempatan  tersebut  dapat  digunakan  pada  saat  proses pembuatan  perjanjian  kredit  antara  debitur  dan  kreditur  dengan  cara  membuat  klausula- klausula  dalam  perjanjian  yang  melindungi  kepentingan  kreditur.  Dalam  pembuatan klausula-klausula  tersebut,  akan  tetapi  tidak  boleh  memberatkan  pihak  lain  dan  harus disetujui juga oleh debitur.
Dalam  permasalahan  ini,  perlindungan  hukum  preventif  yang  dapat  diberikan  kepada kreditur dapat dilihat dalam Pasal 1381 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perlindungan  hukum  preventif  yang  dapat  diberikan  pada  kreditur  yaitu  terdapat  dalam pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum lain yang
dapat  diberikan  kepada  kreditur  yaitu  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  represif. Perlindungan  hukum  represif  memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi dengan melalui pengadilan umum ataupun diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang.

## 2. PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF
Permasalahan  meninggalnya  debitur  sebelum  dilaksanakannya  proses  pendaftaran  hak tanggungan  elektronik  yaitu  bahwa  dalam  sistem  hak  tanggungan  elektronik  belum menyesuaikan  dengan  kondisi  apabila  debitur  meninggal  dunia  setelah  dilakukannya penandatangan SKMHT dan APHT. Dalam sistem hak tanggungan elektronik akan menolak input  data  mengenai  debitur  khususnya  data  NIK  dalam  KTP,  karena  ketika  debitur meninggal otomatis NIK  akan  dihapus oleh Dukcapil. Sistem  pendaftaran hak tanggungan elektronik terintegrasi dengan Dukcapil dalam hal input dan pengecekan NIK dalam KTP.
Salah  satu  cara  penyelesaian  permasalahan  ini  yang  dilakukan  dengan  cara  represif  yaitu memberikan  ijin  bagi  PPAT  untuk  melakukan  pendaftaran  hak  tanggungan  dengan  secara manual.  Maksud  dari  hal  tersebut  yaitu  PPAT  diijinkan  membawa  berkas  pendaftaran  hak tanggungan untuk didaftarkan hak tanggungan pada Kantor Pertanahan. Berkas yang telah diterima  Kantor  Pertanahan  kemudian  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  berkas  oleh  pihak yang  bertugas,  kemudian  apabila  berkas  pendaftaran  hak  tanggungan  sudah  memenuhi persyaratan maka diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan.
Dapat  dikatakan  bahwa  permasalahan  yang  muncul  akibat  dari  sistem  hak  tanggungan elektronik yang belum sempurna. Oleh karena itu, masing-masing Kantor Pertanahan dapat memberikan  kelonggaran  dalam  pendaftaran  hak  tanggungan,  apabila  sistem  hak tanggungan  elektronik  belum  bisa  mengakomodir  permasalahan  yang  terjadi.  Tindakan tersebut dilakukan  dengan tujuan  memberikan perlindungan hukum kepada kreditur,  agar benda yang dijaminkan dapat dieksekusi apabila pihak debitur wanprestasi.
Terdapat perlindungan hukum lain yang dapat diterima kreditur yaitu perlindungan hukum represif  yang  dilakukan  melalui  upaya  hukum  di  pengadilan.  Hal  ini  bisa  jadi  salah  satu pilihan kreditur dalam hal debitur  meninggal sebelum dilaksanakannya proses pendaftaran hak  tanggungan  elektronik,  apabila  pihak  Kantor  Pertanahan  menolak  berkas  pendaftaran hak  tanggungan  yang  diajukan  secara  online  maupun  manual.  Penolakan  yang  dilakukan tersebut,  memberi  peluang  terhadap  hak  tanggungan  yang  tidak  lahir  pada  objek  yang dijadikan jaminan hak tanggungan.
Hak  tanggungan  yang  tidak  lahir  akan  mempersulit  kreditur  untuk  melakukan  eksekusi benda  jaminan  apabila  debitur  wanprestasi.  Hak  tanggungan  yang  tidak  lahir  dapat dikatakan memberikan kerugian kepada  kreditur.  Oleh karena itu, dalam melakukan upaya hukum perlu dikaji dan diperhitungkan secara matang terlebih dahulu mengenai untung dan ruginya. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kerugian bagi kreditur.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif  merupakan  bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur akibat dari meninggalnya debitur sebelum  dilaksanakannya  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik.  Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini, pasal-pasal yang memberikan perlindungan preventif bagi kreditur yaitu Pasal 1381 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Perlindungan hukum  lain yang dapat diberikan kepada kreditur yaitu berupa perlindungan hukum  represif.  Perlindungan  hukum  ini  diberikan  oleh  institusi-institusi  yang  berwenang dan dapat dilakukan juga dengan cara melakukan upaya hukum melalui pengadilan umum. Dalam  permasalahan  ini  Kantor  Pertanahan  juga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum secara  represif  dengan  mengijinkan  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  manual.  Kreditur juga dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan apabila dalam kreditur mengalami kerugian  akibat  meninggalnya  debitur  sebelum  dilaksanakannya  proses  pendaftaran  hak tanggungan elektronik.

## REFERENSI
Bahsan,  M.  (2007).  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia.  Jakarta  :
Rajawali Pers. 28.
Fuady, Munir. (2002). Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung : Citra Aditya Bakti. 146.
Hadisaputro,  Hartono.  (1984).  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan. Yogyakarta : Liberty. 20.
H.S, Salim. (2004). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 22.
M. Hadjon, Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : PT Bina Ilmu. 2.
Mertokusumo, Soedikno. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia. Jakarta : Bina Cipta Pers. 10.
Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 74.
Sinaga,  Budiman  N.P.D.  (2005).  Hukum  Kontrak  dan  Penyelesaian  Sengketa  dari  Presfektif Sekretaris. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 20.