Volume 12 No. 1 Juli 2021

## PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI INDRAMAYU

## DEVELOPMENT COMMUNICATION’S ROLE OF DEPARTMENT OF COOPERATIVES, SMEs, TRADE, AND INDUSTRY IN EMPOWERING MSMEs IN INDRAMAYU

## Aliza Firda Fiddiniyah
Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Walisongo Semarang Jl. Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang
e-mail: aff.alizafirda@gmail.com

## ABSTRAK
Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuh belas agenda pembangunan yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 2030. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu  agenda  memiliki  keterkaitan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). UMKM  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  globalisasi  memerlukan pemberdayaan  yang  salah  satunya  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  (DISKOPDAGIN).  DISKOPDAGIN  Kabupaten Indramayu  senantiasa  melakukan  pemberdayaan  terhadap  UMKM  yang  ada  di Indramayu  agar  mampu  bersaing  dengan  pelaku  usaha  yang  lebih  global. Pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  DISKOPDAGIN  tentunya  tidak  dapat  terlepas dari  proses  komunikasi  pembangunan.    Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah mendeskripsikan  peran  komunikasi  pembangunan  DISKOPDAGIN  Kabupaten Indaramayu dalam memberdayakan UMKM yang ada di Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  informan  yang  terpilih  melalui teknik purposive  sampling serta  melalui  berbagai  literatur  yang  relevan  dengan penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  UMKM  yang dilakukan  oleh  DISKOPDAGIN  Kabupaten  Indramayu  terdiri  dari  membentuk sentra sebagai pusat kegiatan usaha, melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka memberdayakan  sumber  daya  manusia  pelaku  UMKM  dan  menyediakan pendamping  bagi  para  pelaku  UMKM.  Peran  komunikasi  pembangunan DISKOPDAGIN  Kabupaten  Indramayu  dalam  memberdayakan  UMKM  di
Indramayu  berupa  komunikasi  pembangunan  memberikan  informasi  bagi masyarakat  mengenai  agenda  pembangunan,  komunikasi    pembangunan jonmemungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif,  dan  Komunikasi pembangunan berperan dalam mengajarkan pekerjaan atau skill yang dibutuhkan dalam agenda pembangunan.
Kata Kunci: DISKOPDAGIN, Indramayu, Pemberdayaan, SDGs, dan UMKM.

## ABSTRACT
Sustainable Development Goals (SDGs) have seventeen development agendas that apply from 2015 to 2030. Economic growth as one of the agendas has a linkage to Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs).  MSMEs  in  facing  various challenges  of  globalization  require  empowerments,  one  of  which  can  be  carried out by the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry (DISKOPDAGIN). DISKOPDAGIN  of  Indramayu  Regency  always  empowers  MSMEs  to  be  able  to compete  with  more  global  businesses.  The  empowerment  carried  out  by DISKOPDAGIN  certainly  cannot  be  separated  from  the  development communication  process.  This  study  aims  to  describe  the  role  of  communication development  of  DISKOPDAGIN  in  empowering  MSMEs  in  Indramayu.  This  study used  descriptive  qualitative  research  method.  The  research  data  were  obtained through  interviews  with  selected  informants  by  using  purposive  sampling techniques  and  through  various  literatures  relevant  to  the  research.  The  results show that the empowerment of MSMEs carried out by DISKOPDAGIN in Indramayu Regency  consisted  of  establishing  a  center  for  business  activities,  conducting trainings  in  order  to  empower  human  resources  for  MSMEs,  and  providing mentors for MSMEs. The role of development communication at DISKOPDAGIN in empowering  MSMEs  in  Indramayu  Regency  was  in  the  forms  of  providing information  for  the  community  about  the  development  agenda,  allowing  the community  to  actively  participate,  and  teaching  jobs  or  skills  needed  in  the development agenda.
Keywords: DISKOPDAGIN, Indramayu, Empowerment, SDGs, MSMEs.
1. Pendahuluan
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (TPB)  dideskripsikan  sebagai rencana  aksi  untuk  manusia,  planet  dan kemakmuran  (Jones  et  al.  2017:  2).  SDGs merupakan  agenda  yang  berhasil  disahkan pada  pertemuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 (Ramadhani and Prihantoro 2020:  118).  Pertemuan  tersebut  berlangsung pada  tanggal  25-27  September  2015  di  New York,  Amerika  Serikat.  Pada  pertemuan tersebut  Indonesia  diwakili  oleh  Jusuf  Kalla
selaku  Wakil  Presiden  Indonesia.  Hasil pertemuan  tersebut  menyepakati adopsi  SDGs untuk  periode  2015-2030  yang  menggantikan Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang berakhir  pada  akhir  bulan  Desember  tahun 2015 (Turistiati and Purwokerto 2020: 103).
SDGs memiliki  empat  pilar  utama yang  saling  terintegrasi  yaitu  pembangunan sosial,  ekonomi,  lingkungan,  hukum  dan  tata kelola. Keempat pilar tersebut menjadi sasaran dari  17  agenda  yang  tertuang  dalam  SDGs. Ketujuh  belas  agenda  SDGs  terdiri  dari  :  (1) Tanpa  kemiskinan;  (2)  Tanpa  kelaparan;  (3)
Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas;  (5)  Kesetaraan  gender;  (6)  Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan  ekonomi;  (9)  Industri,  Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan;  (12)  Konsumsi  dan  produksi yang  bertanggung  jawab;  (13)  Penanganan perubahan  iklim;  (14)  Ekosistem  lautan;  (15) Ekosistem  daratan;  (16)  Perdamaian,  keadilan dan  kelembagaan  yang  tangguh;  dan  (17)
Kemitraan untuk mencapai tujuan (Kementrian Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia).
Pertumbuhan  ekonomi  sebagai  salah satu agenda dalam SDGs memiliki keterkaitan dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  UMKM  di  Indonesia  memiliki peranan  yang  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi.  UMKM  merupakan  kegiatan  usaha yang dapat dilakukan pada berbagai sektor dan memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi, penyerapan  jumlah  tenaga  kerja,  pemerataan dalam  distribusi  pendapatan  pengurangan jumlah kemiskinan, serta pembangunan ekonomi  (Harahap,  Luviana,  and  Huda  2020: 153).  Peranan  UMKM  bagi  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  hendaknya  terus diperhatikan. Apalagi dengan adanya globalisasi sehingga memunculkan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang mengakibatkan  persaingan  dalam  ekonomi semakin  terbuka.  Oleh  karena  itu  UMKM  di Indonesia  perlu  perlu  meningkatkan  daya saing  sebagai  industri  kreatif  dan  inovatif
dalam  menghadapi  MEA  (Martini  2017:  221- 222).
Peningkatan  kualitas  UMKM  dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi  tentunya  tidak  dapat  terlepas  dengan proses  komunikasi.  Manusia  selaku  pelaku UMKM  senantiasa  memerlukan  komunikasi baik untuk berinteraksi dengan sesama pelaku UMKM  maupun  dengan  berbagai  pihak lainnya  untuk  menjalin  kerjasama  sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan  secara  bersama-sama.  Dedy Mulyana  (Mulyana  2015:  6)  menyatakan bahwa  melalui  komunikasi  seorang  individu dapat  menjalin  kerjasama  dengan  anggota masyarakat    untuk  mencapai  tujuan  bersama. Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  seseorang tentunya  mempengaruhi  jenis  komunikasi  apa yang  akan  digunakannya  sehingga  tujuan  dan isi  komunikasinya  pun  akan  berbeda.  Ketika komunikasi hendak digunakan untuk membantu mencapai agenda SDGs  maka jenis komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi pembangunan.
Komunikasi  pembangunan  merujuk pada  komunikasi  yang  digunakan  untuk pembangunan. Maksudnya komunikasi digunakan  untuk  membawa  perubahan  atau meningkatkan  cara  hidup  masyarakat  atau dengan  kata  lain  pesan  yang  dirancang berupaya untuk mengubah perilaku masyarakat  atau  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat.  Komunikasi  pembangunan memiliki  tujuan  akhir  berupa  peningkatan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat baik dalam  sektor  ekonomi,  sosial  maupun  politik (Cangara  2020:  315).  Komunikasi  memiliki
peranan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Schram menyatakan tiga peranan komunikasi dalam proses pembangunan  yakni  komunikasi  memberikan informasi  mengenai  agenda  pembangunan, komunikasi  memungkinkan  masyarakat  untuk berperan aktif dan komunikasi berperan untuk mengajarkan skill yang  dibutuhkan  dalam pembangunan (Akbar, Putubasai, and Asmaria 2019: 115). Bentuk komunikasi pembangunan yang  dapat  diterapkan  guna  mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan  berupa  dialog partisipasi  dan  pemberdayaan  (Cangara  2020: 468).
Indramayu  merupakan  salah  satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Indonesia dikenal sebagai kota mangga karena Kabupaten  Indramayu  merupakan  penghasil terbesar  buah  mangga  di  Indonesia.  Mangga menjadi  salah  satu  produk  unggulan  dalam menunjang  sektor  ekonomi  di  Kabupaten Indramayu. Selain mangga, Indramayu memiliki  beberapa  produk  unggulan  lainnya berupa  beras,  batik  Indramayu,  kerupuk,  ikan dan  udang,  serta  makanan  dan  minuman  hasil olahan  buah  mangga  (Sari,  Darsanto,  and Ismail  2020:  222).  Berbagai  produk  unggulan tersebut senantiasa diolah dan dipasarkan oleh berbagai  UMKM  yang  ada  di  Indramayu. Meskipun  UMKM  di  Indramayu  sudah memiliki berbagai produk unggulan, sayangnya  para  pelaku  UMKM  di  Indramayu masih  memiliki  pemasaran  yang  minim.  Hal tersebut  memerlukan  bantuan  dari  berbagai pihak  agar  UMKM  yang  ada  di  Indramayu dapat  bersaing  dalam  memasarkan  berbagai produk  yang  dihasilkannya.  Berdasarkan  hal
tersebut,  UMKM  di  Indramayu  masih  sangat membutuhkan  pemberdayaan  agar  bisa  lebih mandiri lagi.
Pemberdayaan  UMKM  yang  ada  di Indramayu  sangatlah  diperlukan.  Jika  dilihat berdasarkan kuantitas, Kepala seksi pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah menyatakan bahwa jumlah UMKM di  Kabupaten  Indramayu  hampir  mendekati angka  dua  ratus  ribu  pelaku  usaha.  Kenaikan jumlah  pelaku  usaha  senantiasa  meningkat selama  dua  tahun  terakhir.  Tetapi  sayangnya para  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Indramayu masih  belum  mampu  sepenuhnya  mandiri. Beberapa  pelaku  usaha  memang  sudah  bisa mandiri  dalam  mengembangkan  usahanya bahkan  sudah  bisa go  international ,  seprti produk  batik  yang  berasal  dari  Indramayu. Tetapi  jumlah  pelaku  usaha  yang  mandiri masih  sedikit,  terhitung  kurang  dari  20%  dari total  pelaku  usaha  secara  keseluruhan. Beberapa  pelaku  usaha  belum  memiliki motivasi  yang  tinggi  untuk  meningkatkan usaha  yang  dijalankannya.  Usaha  yang dijalankan  hanya  sebatas  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  tanpa memikirkan  bagaimana  agar  usahanya  bisa berkembang  lebih  jauh  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Para  pelaku usaha  senantiasa  masih  berharap  besar  pada berbagai  bantuan  yang  diberikan  pemerintah dibandingkan  dengan  berpijak  pada  kaki sendiri  untuk  menjadi  mandiri.  Penguasaan masyarakat  Indramayu  terhadap  berbagai kemajuan  teknologi  pun  masih  belum  merata. Globalisasi  yang  mengakibatkan  pemasaran suatu  produk  tidak  hanya  dilakukan  secara
langsung  melainkan  secara  virtual  melalui berbagai  platform e-commerce ,  masih  belum dikuasai  secara  sepenuhnya  oleh  para  pelaku usaha  di  Indramayu.  Beberapa  pelaku  usaha pun  masih  belum  mampu  untuk  mengakses izin  usaha  yang  saat  ini  sudah  dapat  diakses secara online dengan  bantuan  teknologi. Berbagai  permasalahan  tersebut  tentunya menjadi  bahan  bagi  berbagai  pihak  untuk meningkatkan  kualitas  UMKM  yang  ada  di Indramayu  agar  mampu  bersaing  dengan UMKM  dari  luar  daerah  dan  juga  mampu menembus  pasar  internasional.  Peningkatan kualitas UMKM tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat sendiri.  Salah  satu  pihak  pemerintah  yang memperoleh  tugas  untuk  menaungi  UMKM pada  tingkat  Kabupaten  atau  Kota  adalah Dinas  Koperasi,  UKM,  Perdagangan  dan Perindustrian (DISKOPDAGIN).
Berdasarkan  berbagai  hal  yang  telah dipaparkan,  penulis  merasa  tertarik  untuk membahas  mengenai  “Peran  Komunikasi
Pembangunan Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Indramayu  dalam  Memberdayakan  UMKM  di Indramayu”.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan  data  berupa  data  deskriptif dalam  bentuk  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (Tanzeh 2011: 64).  Adapun penelitian
kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis  dan menginterpretasikan suatu kondisi yang terjadi (Purba 2018: 194).
Sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  sumber  data  primer  dan  sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh peneliti  melalui  teknik  pengumpulan  data berupa wawancara mendalam terhadap beberapa  informan  terpilih.  Informan  dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling.  Kriteria  informan  yang  diajukan peneliti  berupa  informan  terdiri  atas  pihak dinas  yang  terkait  dengan  UMKM  dalam  hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu informan merupakan  pelaku  UMKM  yang  berada  di Indramayu dan pernah menerima pemberdayaan yang diberikan oleh DISKOPDAGIN Kabupaten Indramayu. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku- buku,  jurnal-jurnal  maupun  penelitian  yang relevan  untuk  melengkapi  informasi  yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dinas  Koperasi,  UKM,  Perdagangan
dan Perindustrian (DISKOPDAGIN) merupakan  lembaga  pemerintah  yang  berada pada tingkat Kabupaten atau Kota. DISKOPDAGIN memiliki tugas yang berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. DISKOPDAGIN Kabupaten Indramayu  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Indramayu  Nomor  9  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  SusunanPerangkat Daerah
Kabupaten Indramayu serta
berdasarkan  Peraturan  Bupati  Indramayu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Indramayu  memiliki  fungsi  merumuskan kebijaksanaan; melaksanakan kebijakan; melaksanakan evaluasi dan pelaopran;
melaksanakan
administrasi dinas, menyelenggarakan  koordinasi,  konsultasi  dan kerjasama di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,  perdagangan  dan  perindustrian (Dinas Koperasi, UKM 2019: 5). Berdasarkan hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) menjadi  sasaran  dari  program  kerja  dari DISKOPDAGIN.
DISKOPDAGIN Kabupaten Indramayu berupaya melakukan pemberdayaan  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di Indramayu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar  1945  kemudian  dikuatkan  melalui TAP MPR  NO.  XVI/MPR-RI/1998  tentang  Politik Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi, Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) perlu  diberdayakan  sebagai  bagian  integral dari ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan,  peran,  serta  potensi  strategis dalam  mewujudkan  struktur  perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan  berkeadilan  (Suci,  Tinggi,  and  Ekonomi 2017:  54).  Rahmiati  selaku  kepala  seksi pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki harapan melalui pemberdayaan
yang dilakukan oleh DISKOPDAGIN terhadap UMKM agar pelaku  usaha  di  Indramayu  bisa  mandiri,  kuat
dan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidupnya. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pemberdayaan  yang  dikemukkan  Soleh  yakni tujuan  akhir  dari  pemberdayaan  masyarakat adalah  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat hidup manusia atau dengan kata lain meningkatkan  kualitas  hidup  manusia(Soleh 2014: 81).
UMKM  diatur  dalam  Undang-undang nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah.  Berdasarkan  pasal  1 dalam  UU  no.  20  tahun  2008,  pengertian  dari usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  adalah ( Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah , pasal 1):
1. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang
perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM juga  memiliki  kriteria  khusus yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2008. Bab  VI  Pasal  6  UU  No.  20  tahun  2008 menyatakan  kriteria  dari  UMKM  sebagai berikut  ( Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah , Bab VI Pasal 6):
1. Kriteria  Usaha  Mikro  adalah  sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.  50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha; atau b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp.  300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria  Usaha  Kecil  adalah  sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah); atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan lebih  dari  Rp.  300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan
paling  banyak  Rp.  2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjulan  tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
UMKM  memerlukan  pemberdayaan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  para  pelaku  usaha  agar  dapat  mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pemberdayaan  atau  empowerment  menurut Merriam  Webster  dalam Oxford  English Dictionary  memiliki  dua  pengertian  yaitu pertama, Pemberdayaan  menurut  Mubyarto adalah  upaya  membangun  masyarakat  dengan mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan atau potensi yang dimiliki  serta  berupaya  untuk  dikembangkan (Sunariani,  Gorda,  and  Mahaputra  2017:  3). Pemberdayaan dalam Cangara dapat dilakukan dengan tiga cara berupa (Cangara 2020: 423):
1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang.
2. Memperkuat potensi masyarakat dengan  mempersiapkan  sarana  dan prasarana  baik  fisik  maupun  sosial yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Memberdayakan dalam arti melindungi  dan  membela  masyarakat lemah. Pemberdayaan terhadap UMKM
tentunya  tidak  hanya  melibatkan  satu  pihak semata. Berbagai pihak senantiasa terlibat dan bekerjasama  untuk  memberdayaan  UMKM sehingga mampu mencapai tujuan
pembangunan  berkelanjutan.  Pemberdayaan terhadap  ekonomi  kerakyatan  hendaknya dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta dunia perbankan (Putri 2018: 5).
DISKOPDAGIN  sebagai  bagian  dari pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu melakukan  beberapa  hal  sebagai  bentuk pemberdayaan terhadap UMKM di Indramayu. Pemberdayaan tersebut berupa:
1. Pembentukan  sentra  sebagai  pusat kegiatan usaha
Pembentukan sentra merupakan
pemberdayaan  yang  dilakukan  dengan menciptakan  iklim  atau  suasana  yang memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang. Pembentukan sentra kegiatan usaha tersebut dilakukan agar para  pelaku  usaha  memiliki  tempat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sentra  yang  menjadi  primadona  dari Kabupaten  Indramayu  ialah  sentra yang berada di pinggiran Kali Cimanuk.  Sentra  yang  berada  di pinggiran  Kali  Cimanuk  tersebut senantiasa  ramai  dikunjungi  oleh  para pembeli.  Produk  yang  dipasarkan  di Sentra  yang  berada  di  pinggiran  Kali
Cimanuk  didominansi  oleh  produk berupa makanan dan kerajinan. Pendekatan  komunikasi  pembangunan yang  dilakukan  berkaitan  dengan pembentukan  sentra  terebut  adalah pendekatan  kelembagaan.  Pendekatan kelembagaan  merupakan  pendekatan yang  dilakukan  untuk  melakukan program pembangunan dengan melibatkan  berbagai  lembaga  baik lembaga  pemerintahan  maupun  non- pemerintah  (Cangara  2020:  337). Pembentukan sentra melibatkan kerjasama  dengan  berbagai  pihak lainnya yaitu dengan Dinas Lingkungan,  Dinas  Cipta  Kerja  untuk membangun  ruko-ruko  yang  akan menjadi sentra bagi para pelaku usaha. 2. Melakukan pelatihan-pelatihan
dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia pelaku UMKM
Pemberdayaan melalui pelatihan merupakan bentuk pemberdayaan yang  dilakukan  untuk  memperkuat potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh masyarakat  (Cangara  2020:  423). Sumber  daya  manusia  pelaku  UMKM senantiasa diberdayakan oleh
DISKOPDAGIN
Kabupaten Indramayu.  Pemberdayaan  sumber daya  manusia  tersebut  dilakukan dengan  cara  mengadakan  pelatihan- pelatihan  yang  dapat  meningkatkan kemampuan para pelaku usaha sehingga diharapkan kemampuan yang diperoleh dari pelatihan tersebut dapat
dikembangkan  oleh  pribadi  masing- masing. Contoh pelatihan yang pernah dilakukan  berupa  pelatihan  mengenai marketing online ,  pembuatan  kue  dan makanan,  serta  beragam  pelatihan lainnya.
Pemberdayaan melalui pelatihan tersebut dilakukan dengan menggunakan  metode  pemberdayaan berupa  pelatihan  partisipatif.  Metode pelatihan partisipatif merupakan metode pemberdayaan dengan
melakukan  pelatihan  yang  didasarkan pada  kebutuhan  masyarakat  atau kebutuhan  dari  sasaran  pemberdayaan (Soleh  2014:  104).  Metode  pelatihan partisipatif  lebih  menekankan  paa intensitas  hubungan  antara  instruktur pelatihan  dengan  kelompok  sasaran. Pelatihan marketing online yang diadakan DISKOPDAGIN dengan bekerjasama  dengan  salah  satu  pihak e-commerce yakni  Shopee  merupakan salah satu bentuk pelatihan partisipatif. Zakki  selaku  salah  satu  peserta pelatihan memaparkan bahwa
pelatihan tersebut tidak hanya dilaksanakan  satu  kali  kemudian selesai.  Pelatihan  tersebut  dilakukan selama  beberapa  kali  dengan  diawali pertemuan  tatap  muka  kemudian dilanjutkan  dengan  menggunakan new media berupa  aplikasi  zoom.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam  kegiatan  pemberdayaan  media massa  memiliki  salah  satu  peranan penting  yakni  untuk  menginstruksikan
(Cangara 2020: 315) kepada kelompok sasaran  terkait  pelatihan marketing online tersebut.  Pasca  pelatihan  usai, pihak fasilitator tetap memantau perkembangan  para  peserta  melalui whatsapp  group sehingga  fasilitator dapat mengetahui sejauh mana partisipasi para peserta dalam pelatihan tersebut.
3. Menyediakan pendamping bagi para pelaku UMKM
Pendampingan pelaku usaha dilakukan sebagai  bentuk  pemberdayaan  untuk menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang  (Cangara  2020:  423). Pendamping bagi para pelaku UMKM berperan  selayaknya  mentor  yang senantiasa  memberikan  pengarahan bagi  UMKM  yang  ada  di  Indramayu. Pendamping  tersebut  dipilih  dan diseleksi  oleh  DISKOPDAGIN  dalam rangka mempermudah DISKOPDAGIN
dalam memberdayakan  UMKM  yang  ada  di Indramayu.  Para  pendamping  UMKM turut  membantu  para  pelaku  UMKM yang  memiliki  keterbatasan  dalam menggunakan  teknologi.  Beberapa pelaku  usaha  memang  merupakan masyarakat yang sudah berusia di atas 40  tahun  sehingga  agak  kesulitan dalam menggunakan teknologi. Perizinan  usaha  yang  saat  ini  bisa diakses  secara online dianggap  sulit bagi  beberapa  orang  yang  tidak menguasai teknologi.
Para
pendamping UMKM senantiasa membantu para pelaku yang
mengalami permasalahan tersebut
sehingga dapat memperoleh izin usaha yang  nantinya  akan  mempermudah UMKM baik dalam mengakses
pinjaman, mengajukan sertifikasi halal, dan lain sebagainya. Komunikasi pembangunan sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Komunikasi pembangunan merujuk  pada  komunikasi  yang  digunakan untuk  pembangunan.  Komunikasi  digunakan untuk membawa perubahan atau meningkatkan  cara  hidup  masyarakat  di  suatu negara.  Pesan  dirancang  sedemikian  rupa sebagai  upaya  untuk  mengubah  perilaku masyarakat  atau  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  (Sharma  and  Uniyal  2016: 907).  Komunikasi  pembangunan  menurut Quebral  (1971)  merupakan  seni  dan  ilmu komunikasi  manusia  yang  diterapkan  pada transformasi  cepat  dari  sebuah  negara  dan massa  rakyatnya  dari  kemiskinan  ke  sebuah kondisi  dinamis  pertumbuhan  ekonomi  yang memungkinkan  kesetaraan  sosial  yang  lebih besar  dan  semakin  terpenuhinya  potensi manusia  (Flor  2006:  130).  Komunikasi pembangunan  tentunya  memiliki  beberapa unsur  yang  saling  terkait  satu  sama  lain. Unsur-unsur  dalam  komunikasi  pembangunan hampir  sama  dengan  unsur  komunikasi  pada umumnya  tetapi  beberapa  unsur  tambahan.
Cangara mengemukakan unsur-unsur komunikasi pembangunan terdiri dari komunikator,  pesan,  media,  khalayak  atau
komunikan,  efek, feedback dan  lingkungan (Cangara 2020: 326-333).
Komunikasi memiliki peranan penting dalam proses pembangunan. Schramm mengemukakan  tiga  peranan  komunikasi dalam  proses  pembangunan  yakni  (Akbar, Putubasai, and Asmaria 2019: 115):
1. Komunikasi  memberikan  informasi mengenai pembangunan dalam masyarakat, dengan fokus pada kebutuhan  akan  perubahan,  peluang dan  cara  untuk  berubah,  alat  untuk mengubah  dan  memperkuat  aspirasi nasional.
2. Komunikasi memungkinkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  proses  pengambilan  keputusan, memperluas  dialog  yang  melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, mengaktifkan para  pemimpin  masyarakat  untuk membimbing dan mendengarkan pendapat masyarakat serta menciptakan  aliran  informasi bottom- up yang harmonis.
3. Komunikasi  memiliki  peran  untuk mengajarkan pekerjaan yang dibutuhkan  dalam  pembangunan,  dari orang  dewasa  ke  anak-anak,  dari pelajaran  aksara  hingga  pelajaran teknis  yang  dapat  meningkatkan  taraf kehidupan.
Komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh DISKOPDAGIN menggunakan pendekatan  komunikasi  pembangunan  berupa pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan  merupakan  pendekatan  yang
dilakukan untuk melakukan program
pembangunan  dengan  melibatkan  berbagai lembaga  baik  lembaga  pemerintahan  maupun non-pemerintah (Cangara 2020: 337). DISKOPDAGIN senantiasa bekerjasama dengan  berbagai  pihak  baik  dari  pihak pemerintah  sendiri  seperti  Dinas  Lingkungan, Dinas  Ketenagakerjaan,  Dinas  Perikanan, Dinas  Komunikasi  dan  Informasi,  serta berbagai dinas lainnya yang ada di Kabupaten
Indramayu untuk bersama-sama
memberdayakan UMKM yang ada di Indramayu. Selain bekerjasama dengan berbagai  dinas,  DISKOPDAGIN  senantiasa bekerjasama  dengan  pihak  non-pemerintah seperti  berbagai  bank  untuk  membantu permodalan  UMKM,  lembaga  BUMN  seperti Pertamina  dan  lain  sebagainya.  Komunikasi
Pembangunan
yang dilakukan DISKOPDAGIN  memiliki  beberapa  peranan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Schramm (Akbar,  Putubasai,  and  Asmaria  2019:  115) dalam memberdayakan UMKM di Indramayu. Peranan tersebut meliputi:
1. Komunikasi pembangunan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai agenda pembangunan. DISKOPDAGIN Kabupaten
Indramayu  senantiasa  berusaha  untuk mensosialisasikan  mengenai  agenda SDGs  khususnya  terkait  pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan UMKM yang ada di Indramayu. Zakki mengemukakan  bahwa  UMKM  yang ada  di  Indramayu  mengetahui  agenda pembangunan  yang  tengah  digalakkan
salah  satunya  melalui  sosialisasi  yang dilakukan DISKOPDAGIN.
Komunikator  pembangunan  terkait sosialisasi tersebut adalah pihak pemerintah  yakni  khususnya  pihak
DISKOPDAGIN. Komunikan pembangunan dalam sosialisas tersebut  adalah  para  pelaku  UMKM. Pesan pembangunan yang disampaikan berupa penyampaian agenda-agenda
pembangunan khususnya  agenda  pembangunan  yang berkaitan  dengan  sektor  ekonomi sebagai ruang lingkup DISKOPDAGIN. Media yang digunakan  dalam  sosialisasi  tersebut berupa  mikrophone  dan  pengeras suara  karena  sosialisasi  biasanya dilakukan secara tatp muka. Efek yang dihasilkan  dari  komunikasi  tersebut berupa  para  pelaku  UMKM  memiliki pengetahuan terkait agenda pembangunan  sehingga  para  pelaku UMKM  tidak  merasa  seorang  diri untuk mengembangkan usahanya karena berbagai pihak terkait senantiasa  dapat  membantu  UMKM untuk meningkatkan kualitasnya. Lingkungan tentunya memberikan andil dalam menentukan agenda pembangunan  mana  yang  akan  lebih dahulu dilakukan. Para pelaku UMKM senantiasa dapat memberikan feedback dengan  mengajukan  berbagai  aspirasi untuk mendukung agenda pembangunan tersebut. Aspirasi tersebut dapat berupa usulan mengenai
pelatihan  apa  yang  hendak  diadakan untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  para  pelaku  UMKM.  Para pelaku  UMKM  dapat  mengajukan pelatihan-pelatihan  yang  diinginkan dengan membuat proposal yang diajukan  ke  desa  kemudian  akan dilanjutkan  secara  struktural  ke  atas sehingga pada rapat penetapan agenda pembangunan  pihak  BAPPEDA  dapat menyalurkan  aspirasi  tersebut  kepada pihak-pihak terkait yang tertuju dalam proposal.
2. Komunikasi
pembangunan
memungkinkan  masyarakat  untuk berpartisipasi aktif.
Para pelaku UMKM senantiasa
berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh DISKOPDAGIN Kabupaten Indramayu. Berbagai pelatihan senantiasa  diikuti  oleh  para  pelaku UMKM, tetapi memang belum keseluruhan
UMKM memiliki kesadaran untuk meng upgrade dirinya agar  mampu  bersaing  dengan  para pelaku usaha lainnya. Meskipun demikian para pelaku UMKM senantiasa meramaikan kegiatan- kegiatan yang diadakan oleh
DISKOPDAGIN  misalnya  senantiasa
mengisi stand-stand yang telah
disediakan  dalam  rangka  Pameran Pembangunan  yang  diadakan  pada Hari  Jadi  Kabupaten  Indramayu. Menurut Rina Safitri selaku salah satu pelaku  usaha,  Pameran  Pembangunan
tersebut  menjadi  sarana  promosi  yang tepat  bagi  para  pelaku  UMKM  dalam mempromosikan berbagai produk usaha yang dimilikinya. Bahkan pihak DISKOPDAGIN  kerapkali  mengajak beberapa Pejabat Daerah untuk membeli  produk-produk  hasil  UMKM Kabupaten Indramayu.
Gambar 1. Acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu
Tak  hanya  aktif  mengikuti  kegiatan- kegiatan yang menjadi sarana promosi produk  UMKM,  bahkan  para  pelaku UMKM senantiasa memberikan usulan  bagi  DISKOPDAGIN,  Zakki selaku  salah  satu  pelaku  UMKM pernah  mengajukan  usulan  berupa permintaan  dibuatkan  toko  untuk mengakomodir produk UMKM.
3. Komunikasi pembangunan berperan dalam mengajarkan
pekerjaan atau skill yang dibutuhkan dalam agenda pembangunan.
DISKOPDAGIN melalui berbagai macam  pelatihan  berupaya  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia para pelaku UMKM. Pelatihan-pelatihan  yang  berkaitan
dengan  kemampuan  atau skill yang
dibutuhkan untuk menunjang
keberlangsungan  UMKM  diadakan. Salah satu contohnya pelatihan marketing  online . Marketing  online menjadi  salah  satu  kemampuan  yang hendaknya  dimiliki  oleh  para  pelaku UMKM  di  era  globalisasi  saat  ini. Melalui pelatihan tersebut para pelaku UMKM mulai mempromosikan produk  UMKM  nya  secara online , salah  satunya  melalui  media  sosial. Skill yang  dipelajari  dari  pelatihan yang  diadakan  oleh  DISKOPDAGIN terus  diimplementasikan  oleh  para pelaku  UMKM  sehingga  produk- produk  UMKM  Indramayu  saat  ini bahkan  sudah  bisa  sampai  ke  luar negeri,  salah  satu  contohnya  yaitu Batik Indramayu.

## 4. Simpulan dan Saran
Pemberdayaan UMKM
yang dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Indramayu  terdiri  dari  membentuk  sentra sebagai  pusat  kegiatan  usaha,  melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka memberdayakan  sumber  daya  manusia  pelaku UMKM  dan  menyediakan  pendamping  bagi para  pelaku  UMKM.  Peran  komunikasi pembangunan  DISKOPDAGIN  Kabupaten Indramayu  dalam  memberdayakan  UMKM  di Indramayu  berupa  komunikasi  pembangunan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai  agenda  pembangunan,  komunikasi pembangunan memungkinkan masyarakat
untuk  berpartisipasi  aktif,  dan  Komunikasi pembangunan  berperan  dalam  mengajarkan pekerjaan  atau skill yang  dibutuhkan  dalam agenda pembangunan. Berbagai peran komunikasi  pembangunan  yang  dilakukan oleh  DISKOPDAGIN  memberikan  dampak dalam memberdayakan UMKM di Indramayu, dimana para pelaku UMKM dapat mengetahui agenda  pembagunan  sehingga  dapat  ikut berpartisipasi  aktif  serta  para  pelaku  UMKM dapat  mempelajari  dan  menguasai skill yang dibutuhkan utuk mensukseskan agenda pembangunan.
Saran  yang  hendak  peneliti  berikan bagi pihak Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian berupa pelatihan  yang  diberikan  terhadap  pihak UMKM  hendaknya  tetap  memperhatikan dengan kemajuan zaman sehingga materi yang diberikan  sangat  membantu  masyarakat  untuk tetap  bertahan  pada  zaman  yang  senantiasa terus berubah. DISKOPDAGIN dapat memanfaatkan  berbagai  media  sosial  untuk membantu pemasaran berbagai produk UMKM  yang  ada  di  Indramayu  tidak  hanya dengan  dipromosikan  melalui event-event tertentu yang memiliki pameran sebagai sarana promosi produk UMKM.
Pihak UMKM yang ada di Indramayu diharapkan  senantiasa  berperan  aktif  dalam mengikuti  berbagai  program  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  salah satunya pemerintah. UMKM Kabupaten Indramayu  tidak  perlu  menunggu  pelatihan yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia,  para  pelaku  usaha  dapat  berperan
aktif  dengan  mengikuti  berbagai  komunitas UMKM  sebagai  sarana  untuk  bertukar aspirasi,  berbagi  ilmu,  serta  berbagi  relasi yang  dapat  mempermudah  tercapainya  tujuan pembangunan  berkelanjutan  khususnya  pada sektor ekonomi.

## Daftar Pustaka
Akbar,  Muhammad  Fikri,  Erwin  Putubasai, and  Asmaria  Asmaria.  2019.  “Peran
Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat.” Komunika 2 (2): 111–27. Cangara, Hafied. 2020. Komunikasi Pembangunan: Telaah Untuk Memahami Konsep, Filosofi, Serta Peran Komunikasi  Terhadap  Pembangunan Dan  Pembangunan  Komunikasi  Dalam Era  Digital .  Depok:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Dinas  Koperasi,  UKM,  Perdagangan  dan
Perindustrian Kabupaten Indramayu. 2019. “Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISKOPDAGIN Tahun 2019.” 2019. http://diskoperindag.indramayukab.go.id/ renja-perubahan-2019-diskopdagin/.
Flor,  Ila  Virginia  Ongkiko  dan  Alexander  G.
2006. Introduction  to  Development Communication .  Philippines:  UP  Open University.
Harahap,  Erni  Febrina,  Luviana  Luviana,  and Nurul  Huda.  2020.  “Tinjauan  Defisit Fiskal,  Ekspor,  Impor  Dan  Jumlah Umkm  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia.” Jurnal  Benefita 5  (2):  151– 61.
Jones, Peter, Martin Wynn, David Hillier, and
Daphne Comfort. 2017. “The Sustainable Development Goals and Information and Communication Technologies.” Indonesian  Journal  of  Sustainability Accounting  and  Management 1  (1):  1– 15. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia.    “Apa  Itu
SDGs?”  Accessed  December  21,  2020. http://sdgs.bappenas.go.id/.
Martini,  Tini.  2017.  “Kompetensi  Usaha Mikro  Kecil  &  Menengah  (UMKM) Kota  Bandung  Dalam  Mengahadapi Persaingan  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA).” Jurnal  Penelitian  Pendidikan 17 (3): 220–35.
Mulyana,  Deddy.  2015. Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Purba,  Giovanni  Malemta.  2018.  “PERAN

## PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERDAYAKAN
UMKM DI KOTA  SEMARANG  (STUDI  KASUS KAMPUNG BATIK KOTA SEMARANG).” Journal  of  Politic  and Government Studies 7 (4): 191–200.
Putri,  Diana.  2018.  “Strategi  Komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah  (UMKM)  Kota  Pekanbaru
Dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi  Bisnis  Di  Kota  Pekanbaru.” JOM FISIP 5 (2): 1–14. Ramadhani, Rizky Wulan, and Edy Prihantoro.  2020.  “Strategi  Komunikasi Pembangunan  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawacita  Dan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan Development Communication  Strategy  by  Bojonegoro District Government on Applying Nawacita  and  Sustainable  Development Goals” 18 (2): 117–27.
Sari,  Dewi  Yunita,  Darsanto  Darsanto,  and Isamail  Ismail.  2020.  “RANCANG
BANGUN  SISTEM  E-MARKETING DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN UMKM (USAHA
MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH) DI  KABUPATEN  INDRAMAYU.” Gema Wiralodra 11 (2): 221–32.
Sharma,  Ashish,  and  Deepak  Uniyal.  2016. “Develoment  Communication:  The  Role of  Mass  Media  and  Its  Apprach.” Imperial  Journal  of  Interdisciplinary Research (IJIR) 2 (11): 906–13.
Soleh, Chabib. 2014. Dialektika Pembangunan
Dengan Pemberdayaan . Bandung:
FOKUSMEDIA.
Suci, Yuli Rahmini, Sekolah Tinggi, and Ilmu

## Ekonomi.  2017.  “PERKEMBANGAN
UMKM ( USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ) DI INDONESIA” 6 (1): 51–58.
Sunariani,  Ni  Nyoman,  A  A  N  Oka Suryadinatha  Gorda,  and  Ida  I  D  M  Rai Mahaputra. 2017. “Pemberdayaan Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm) Melalui  Program  Binaan  Di  Provinsi Bali.” Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan Bisnis 2 (1): 221–36.
Tanzeh,  Ahmad.  2011. Metodologi  Penelitian
Praktis . Yogyakarta: Teras.
Turistiati,  Ade  Tuti,  and  Universitas  Amikom
Purwokerto. 2020. “Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,” no. February 2016.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah.