## PENDAHULUAN
Perencanaan ruang merupakan proses penyusunan ruang dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang (Tusin 2004). Fungsi penataan ruang  menurut Rustiadi dan  Hadi  (2004)  memiliki  fungsi  produktivitas  dan  efisiensi, pemerataan potensi sumberdaya, dan keberlanjutan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Perda No. 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Pasca penetapan Perda RTRW, Bupati Pandeglang telah mengeluarkan aturan turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) No. 36 tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang  telah  direvisi  menjadi  Peraturan  Bupati  No.  27  tahun 2015 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dengan harapan
mempermudah perizinan pemanfaatan ruang bagi para investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan terciptanya pembangunan  yang  berkelanjutan.  Bupati  Pandeglang  juga telah menetapkan SK Bupati No. 50/Kep. 55-Huk/2015 tentang Pembentukan  Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah (BKPRD)  sebagai  badan  yang  ditugaskan  untuk  memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang dan bahan pertimbangan Bupati Pandeglang dalam mengambil keputusan.
Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang, mengalami banyak  kendala  diantaranya  konflik  yang  berkepanjangan akibat penolakan warga di sekitar lokasi investasi, tepatnya di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang dan Desa Suka Indah Kabupaten Serang. Konflik tata ruang bisa disebabkan beberapa faktor.  Hasil  studi  Lisdiyono  (2008)  menunjukkan  adanya kecenderungan keberpihakan regulasi pemda pada investor (pemilik modal) dalam kebijakan tata ruang. Faktor lain adalah benturan  kepentingan  antar  sektor  (Imran  2013)  dan  konflik kepentingan antar aktor dalam mengkonstruksi ruang (Aminah

## PEREBUTAN SUMBERDAYA AIR: ANALISIS KONFLIK DAN POLITIK TATA RUANG

## Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning
Agus Lukman Hakim 1*) , Lala M Kolopaking 2 , Hermanto Siregar 3 , dan Eka Intan Kumala Putri 4
Departemen Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB 1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB 2 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB 3 Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB 4
*) E-mail: lukmanstia79@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Implementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company’s pros and cons. company’ cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company’s pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn’t act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one.

## Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resources

## ABSTRAK
Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparatur Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah political aspect bukan technical aspect.
Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberdaya
2015).  Konflik  kepentingan  terjadi  karena  masih  rendahnya kemampuan pemerintah serta komitmen dalam menempatkan investasi sesuai zonasi yang telah ditetapkan (Ginting 2011).
Kendala merealisasikan regulasi penataan ruang tidak mengurangi keinginan investor (pemodal) untuk melakukan investasi karena potensi sumber daya alam yang berlimpah (Wakka et al 2013).  Fenomena kegagalan penataan ruang menarik untuk dikaji karena ruang merupakan produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang (Aminah 2015), termasuk peran elit politik lokal (Dawkin 2003; Hamid 2010).

## Permasalahan
1. Siapa  pihak  yang  terlibat  konflik  serta  bagaimana kepentingan dan ideologinya?
2. Bagaimana  alternatif  kebijakan  dalam  menyelesaikan konflik?
3. Mengapa  Pemda  Pandeglang  tidak  mampu  meng- implementasikan kebijakan tata ruang?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengidentifikasi pihak yang terlibat konflik, kepentingan dan ideologinya.
b. Mengidentifikasi alternatif kebijakan dalam menyelesaikan konflik.
c. Mengidentifikasi  faktor  kelemahan  pemda  dalam melaksanakan regulasi penataan ruang dan alternatif penyelesaian konflik.
Penelitian ini bermanfaat  untuk membuktikan regulasi penataan ruang merupakan political aspect bukan technical aspect. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemda  Kabupaten  Pandeglang  dalam  menyelesaikan  konflik antara warga dan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya air di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari

## KERANGKA TEORI

## Politik Tata Ruang dan Perebutan Sumber Daya
Penataan  ruang  dan  juga  pengelolaan  sumberdaya  dalam realitasnya sangat ditentukan oleh pengaturan kelembagaannya ( institutional arrangement ) bukan diserahkan pada mekanisme pasar sebagaimana dalam pandangan ekonom neoklasik. Mekanisme  pasar  terbukti  gagal  dalam  bekerja  khususnya dalam pengelolaan terkait (Rustiadi 2011): (1)  barang publik ( the commons ) dan konsumsi kolektif,
(2) eksternalitas,
(3) kondisi dilema narapidana,
(4)  isu-isu sistem distribusi.
Studi Thondhlana (2015) tentang akuisisi lahan di Chisumbanje, Zimbabwe,  semula  para  pakar  dan  pendukung  menyakini penggunaan lahan untuk biofuel dapat mengakibatkan peningkatan  ekonomi  secara  signifikan,  seperti  penciptaan lapangan  kerja,  pembangunan  daerah,  bahan  bakar  dan keamanan  energi,  serta  eksternalitas  pada  lingkungan  yang minimal. Hasil temuannya adalah masyarakat lokal yang mata pencahariannya sangat tergantung dari lahan merasa tidak diikutsertakan pembebasan lahan dan para petani merasakan pengembangan biofuel mengeluarkan biaya mahal dari manfaat yang diterima.
Hasil penelitian Wanga et al (2014a) tentang implikasi perubahan lahan pedesaan di Cina dengan mengambil sampel Kota Yucheng, Provinsi Shadong menunjukkan adanya tren konversi lahan di dua desa yang khas antara 1967-2008. Penggunaan lahan di berbagai sektor mengalami perluasan kecuali lahan pertanian yang hilang 43.1 ha (28%) di desa Wandan 85.5 ha (33.8%) di desa Paizi. Pemukiman pedesaan meningkat tiga ratus persen. Hampir semua lahan non-pertanian berasal lahan pertanian  produktif,  sedangkan  lahan  yang  sebelumnya  non- pertanian berubah untuk pemukiman pedesaan atau lahan tidur. Fakta tersebut menggambarkan besarnya pengambilalihan lahan untuk persiapan penggunaan pemukiman ataupun industri. Dalam  penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa  konversi  lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian berlangsung dalam  dua  tahap.  Pertama,  bentuk  persiapan  perubahan lahan. Tahap kedua adalah strategi menghindari larangan dari kelembagaan negara sehingga perubahan ini tidak tercatat oleh institusi lokal atau bahkan kurang terdeteksi citra satelit karena perjanjian dan kesepakatan yang dijalankan bersifat informal.
Dalam penelitian Wanga et al (2014b), pemerintah pusat dan lokal Cina mengatur adanya perbedaan secara besar dalam biaya sewa tanah dan kompensasi bagi petani yang menggarap lahan dengan (pihak lain yang mau menggunakan ke non pertanian) agar tidak digunakan menjadi lahan non pertanian. Pemerintah  juga  memberikan  kompensasi  bagi  petani  yang tidak mengkonversi lahan pertanian serta mendorong adanya peningkatan provitabilitas, produktivitas serta inovasi di bidang pertanian.
Dua studi di atas, baik Thondhlana (2015) maupun Wanga et al (2014b)  menunjukkan  bahwa  kebijakan  penggunaan  lahan sangat tergantung dari good will kebijakan pemerintah setempat karena  keberpihakan  pada  petani,  pengaturan  insentif  dan disinsentif bagi yang menggunakan lahan pertanian sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Studi Furst et al (2013) memperkuat  pendapat  tersebut,  dengan  menjelaskan  bahwa efektifitas penggunaan potensi wilayah dalam skala luas sangat tergantung pada persepsi pengambil kebijakan. Cina sebenarnya menghadapi dilema yang cukup krusial tentang masalah penggunaan lahan ini. Cina mengalami proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat sehingga mengalami transformasi perkotaan-pedesaan, yang efeknya adalah mengubah konstuksi perekonomian Cina padahal diperlukan upaya mempertahankan lahan  pertanian  dan  petani,  produksi  pangan,  keamanan ekologi. Konversi lahan produktif di Indonesia banyak terjadi padadaerah  perkotaan  untuk  keperluan  perluasan  perkotaan, industri dan fasilitas publik (Firman 2004). Perlu upaya inovasi dan kebijakan yang relevan tentang penggunaan lahan seperti  mekanisme  insentif,  pembangunan  usaha  bersama, pembentukan pasar terpadu untuk pembangunan (Li et al 2014). Mengacu  pada  hal  tersebut,  maka  keberpihakan  pemerintah dan memiliki visi besar bagi keberlangsungan generasi masa depan dan lingkungan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan
Common Pool Resources dan Konflik Sumberdaya air
Ruang memiliki karakteristik interaktif berasal dari investor (pengusaha),  negara  (pemerintah),  dan  masyarakat  sehingga muncul  konflik  dan  kontestasi  antar  aktor  dalam  praktik  tata ruang (Aminah 2015). Pengelolaan ruang sangat penting khususnya pada common goods . Ciri dari Common goods atau Common pool resources (CPRs) memiliki sifat competitive non-excludable seperti pantai dan air tanah (Rustiadi et al 2011). CPRs yang sangat diperlukan berbagai sektor adalah air (Sosiawan & Subagyono 2009) bahkan kelangkaannya
82 |  Hakim, Agus Lukman. et. al . Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang
bisa  menjadi  ancaman  penyediaan  pangan  yang  lebih  serius (Rosegrant  dan  Hazell,  2000)  sehingga  membutuhkan pendekatan keterpaduan antara pelaku yang memanfaatkan dan berkepentingan  (Pasandaran  2005).  Eskploitasi  penggunaan air  yang  berlebihan  bisa  menjadikan  rusaknya  ekosistem dan  lingkungan  (Beck  1992)  berdampak  pada tragedy of the common (Hardin 1968). Hardin (1968) menjelaskan jika sumber daya alam (SDA) dimanfaatkan oleh semua orang dan setiap individu berkeinginan untuk memanfaatkan secara massif maka SDA akan menurun dan semua orang akan rugi karena memperoleh efek negatifnya. Kritik terhadap model pendekatan Hardin (1968) disampaikan oleh Feeny et al (1990). Sejumlah kasus  menunjukkan  bahwa  para  pengguna  dapat  membatasi penggunaan SDA dengan membuat peraturan yang disetujui.
Krisis air sebenarnya terkait dengan permintaan dan ketersediaan. Ketika permintaan terhadap air sangat besar tapi supply air rendah  maka  terjadi  kelangkaan.  Konsumen  sumberdaya  air terbagi dua, ada komersial dan non kemersial demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masalahnya adalah pengguna komersial lebih ekspansif mengabaikan pihak lain berupa masyarakat non kemersial  yang  secara  tradisional  lebih  berhak  (Rahardjanto 2010). Dominasi peran perusahaan dalam pengelolaan air menjadikan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memberikan kesempatan besar pada swasta melakukan ekspoitasi air. Dengan demikian, pemerintah  wajib  memprioritaskan  penggunaan  sumberdaya air bagi kepentingan masyarakat berdasarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pemerintah juga perlu menfasilitasi pengguna air melakukan konservasi air, evaluasi pemanfaatan air seluruh sektor, dan identifikasi potensi (Sosiawan dan Subagyono 2009). Pendekatan community- based resources management yang  ditawarkan  Rahardjanto (2010)  dengan  melibatkan  masyarakat  bisa  menjadi  alternatif lain  manajemen  sumber  daya  air  untuk  menghindari  konflik dengan  masyarakat.  Pengelolaan  bersama  antara  pemerintah, masyarakat dan swasta ini penting sebagai bagian alternatif solusi konflik jangka panjang (Carlsson dan Berkes 2005).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Analisis dan evaluasi terhadap regulasi penataan ruang di Kabupaten  Pandeglang  dimulai  sejak  Bulan  Juni  2016-Maret 2017. Observasi dan wawancara dilakukan dengan mengambil studi kasus konflik pendirian perusahaan yang berinvestasi di bidang industri minuman ringan  di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang  dan  berbatasan  dengan  Desa  Suka  Indah, Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

## Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tehnik sampling purposive melalui angket dan wawancara terbuka terhadap dinas/instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Pandeglang yang terlibat dan berperan dalam kebijakan  tata  ruang  dan  terlibat  dalam  Badan  Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), khususnya perizinan seperti Bappeda, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Pertanian, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Kawasan Pemukiman  dan  Pertanahan,  Dinas  Perhubungan,  Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang.
Wawancara terbuka tentang evaluasi regulasi penataan ruang dan  konflik    implementasi  tata  ruang  dilakukan  dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan media massa, akademisi.
Data primer juga dilakukan dengan observasi partisipatif dengan melihat  mata  air  yang  dipersoalkan  oleh  warga,  para  santri dan kiyai yang berada di Kampung Kadu Awi, Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Wawancara terbuka ( Interdepth-Interview )  tentang  konflik  implementasi kebijakan  tata  ruang  dengan  metode  studi  kasus  dilakukan pada  kiyai,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda  Desa  Cadasari, Kabupaten Pandeglang dan Desa Suka Indah, Kabupaten Serang yang terlibat dan terkena dampak  terkait keberadaan investasi perusahaan.    Data  sekunder  berupa  dokumen  kebijakan  tata ruang  di  Kabupaten  Pandeglang,  perizinan  perusahaan,  buku, dokumen dan foto dukungan dan penolakan warga terhadap perusahaan baik dari warga, ulama dan santri, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan media massa.

## Analisis Data
Analisis yang digunakan  menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang politik tata ruang dan konflik perebutan sumber daya air dengan mengambil studi kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan content analysis (analisis isi) dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari  berbagai  instansi  Pemda  Kabupaten  Pandeglang,  warga, LSM,  media.  Analisis  isi  yaitu  teknik  menganalisis  makna pesan dan cara mengungkapkannya dengan model interaktif model yaitu pengumpulan data, penyederhanaan (reduksi data), penyajian data, penarikan dan pengujian simpulan (Miles dan Huberman 1994).

## Profil Masyarakat Desa Cadasari dan Desa Suka Indah Letak Geografis dan Pemerintahan
Desa Cadasari terletak di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Desa Cadasari dipimpin oleh seorang kepala Desa bernama    Ysf,  yang  merupakan  sosok  dari  kalangan  jawara (Wawancara  dengan  Ysf  dan  Tokoh  Masyarakat  Cadasari). Kepemimpinanya sudah berlangsung selama dua periode. Keberadaan Ysf sebagai kepala desa menandakan bahwa eksistensi  jawara  diakui  oleh  masyarakat  sebagai  sosok  yang layak memimpin dalam instansi formal, hususnya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.
Desa Cadasari memiliki 5 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga  (RT)  dengan  jumlah  penduduk  6.709  (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016). Keberadaan Desa Cadasari sebagai tempat administrasi Kecamatan Cadasari dan menjadi sentral ekonomi akibat adanya pasar tradisional di Kampung Pasar Desa Cadasari berdampak pada perkembangannya lebih cepat dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Lokasi  strategis  tersebut  menjadikan  jumlah  penduduk  di Desa Cadasari lebih banyak dibandingkan desa lainnya akibat banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga Desa Cadasari.  Tingkat  kepadatan  penduduk/KM  sebanyak  2.772 jiwa (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016). Dalam aspek keamanan,  di  Desa  Cadasari  terdapat  lokasi  Markas  Yonif 320 Badak Putih, yang merupakan pangkalan TNI AD untuk Provinsi Banten.
Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang terletak
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 81-91 |  83
di Perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang,  tepatnya  berbatasan  dengan  Desa  Cadasari Kabupaten Pandeglang. Desa Suka Indah memiliki 6 RW, 13 RT  dengan  luas  1,69  km 2 (4,8%  dari  luas  Kecamatan  Baros) dengan jumlah penduduk 3892 jiwa. Suka Indah dan Sukamah termasuk kriteria desa dengan status Perdesaan di Kecamatan Baros sedangkan desa lainnya termasuk dalam status perkotaan (Kecamatan Baros Dalam Angka 2016).

## Stuktur Elit Agama
Pengembangan keagamaan hususnya Agama Islam di Desa Cadasari sangat pesat karena merupakan pintu masuk menuju pesantren terkenal di Provinsi Banten, yaitu pesantren tradisional yang dipimpin oleh Almarhum Abuya Dyt yang digantikan Abuya  Mhd,  berlokasi  di  Kampung  Cidahu  Desa  Tanagara. Abuya Dyt dan Abuya Mhd lebih dikenal oleh tinggal di Desa Cadasari karena lokasi pesantrennya yang berdampingan langsung dengan kampung Bangun Masjid Desa Cadasari.
Kharisma dan ketokohan Abuya Mhd yang besar yang mengalir dari  garis  keturunan  ayahnya,  bukan  hanya  berpengaruh pada  masyarakat  Kecamatan  Cadasari  tapi  juga  Kabupaten Pandeglang,  dan  Provinsi  Banten.  Pemikiran  dan  gerakannya akan  menjadi  referensi  bagi  kaum  santri,  kiyai,  tokoh  dan masyarakat yang memiliki pemahaman keislaman dengan background pesantren salaf (tradisional) yang kuat. Para kiyai  di  Provinsi  Banten  banyak  belajar  di  almarhum Abuya Dyt  atau  generasi  penerusnya  (Abuya  Mhd)  sehingga  fatwa dan pendapatnya akan berpengaruh pada berbagai persoalan yang menimpa masyarakat baik permasalahan keagamaan ataupun  masalah  umum  yang  berdampak  negatif  bagi  warga, di antaranya tentang perizinan perusahaan air di Desa Cadasari.
Pengaruh kuat kiyai selain faktor figur abuya Mhd, juga karena keberadaaan pondok pesantren tradisional (salaf) yang tersebar di berbagai perkampungan di Desa Cadasari seperti terlihat dalam Tabel 1.
Pengaruh  kuat  kiyai  juga  terjadi  pada  Kecamatan  Baros Kabupaten Serang. Hal tersebut diindikasikan dengan pesatnya perkembang pendidikan pendidikan berbasis islam dan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah di Kecamatan Baros.
Jumlah  pesantren  tradisional  33  dan  33  pesantren  modern (Kecamatan Baros dalam Angka 2016).
Perkembangan  pendidikan  pesantren  di  Kecamatan  Baros Kabupaten Serang dipengaruhi pendidikan alumni pesanten tersebut belajar dari ulama kharismatik Banten, Abuya Dyt yang sekarang dilanjutkan oleh Abuya Mhd. “Kiyai-kiyai di sekitar Kecamatan  Cadasari  dan  Baros  hampir  tiap  minggu  mengaji pada Abuya Mhd.” (Wawancara Ustad Sns, Pimpinan Pesantren Desa Suka Indah).
Keberadaan pesantren dan ketaatan para santri pada perintah gurunya  menjadikan  rasa  persaudaraan  antara  kiyai,  dan alumni  pesantren  (hususnya  pesantren  salafi)  terus  terikat. Dalam pesantren tidak mengenal istilah mantan guru, sehingga hubungan para alumni pesantren dengan para kiyai terus terjalin dan sangat menghormati kiyainya setara dengan berbuat baik dengan orang tua. Doktrin pesantren tradisional sangat kuat melalui kitab Ta’lim Muta’alim karangan Imam Sonhaji (Wawancara  dengan  Tokoh  Pemuda  Desa  Cadasari,  Msd). Keterikatan  inilah  yang  menjadikan  dukungan  saling  bahu membahu antar pesantren dan kiyai sehingga persoalan yang dihadapi  oleh  kiyai/santri  di  pesantren  tertentu  akan  dibantu oleh  pesantren,  kiyai/alumnya  apalagi  jika  kondisi  tersebut didukung oleh perintah kiyai sepuh (ulama kharismatik) untuk menyelesaikannya.

## Stuktur Sosial Ekonomi
Keberadaan Desa Cadasari termasuk desa di Perkotaan (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016) belum menunjukkan tingkat  kesejahteraan  warganya  jika  dibandingkan  tingkat kesejahteraan  warga  desa  di  desa  lainnya  di  Kecamatan Cadasari.  Kondisi  tersebut  menjadikan  keinginan  masyarakat dalam  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  cukup  tinggi sehingga pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan menjadi pilihan utama yang akan menjadi bahan pertimbangan sebagaimana Gambar 1
Desa  Cadasari  juga  memiliki  lahan  pertanian  produktif  yang cukup besar, dari total lahan 264 Ha, 158 lahan sawah dan 156 Ha lahan kering dengan hasil produksi 7,25 Ton/Ha (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016).
Kondisi  yang  relatif  sama  juga  terjadi  di  Desa  Suka  Indah Kecamatan  Baros.  Tahap  kesejahteraan  keluarga  Desa  Suka Indah  dibandingkan  desa  lainnya  di  Kecamatan  Baros  masih cukup memprihatinkan sehingga keberadaan mata pencaharian
84 |  Hakim, Agus Lukman. et. al . Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang

## Tabel 1. Pondok Pesantren di Desa Cadasari
Nama Pondok Pesantren tradisional di Desa Cadasari
Nomor Nama Pesantren Alamat Pesantren 1 Al Ma’muniyyah Kampung Bangun Masjid RT 01/02 2 Uswatun Hasanah Kampung Bangun Masjid RT 01/02
3
Al Mansuriah Kampung Pasir RT 01/02 4 Al Hidayah
Kampung Pabuaran RT 03/02
5 Bustanil Wildan
Kampung Tapen RT 02/03
6 Cigersik
Kampung Parakan Panjang RT 03/05 7 Raudiatul An Naba Kampung Karamat 01/04 8 Al Hijaiyyah Kampung Kadu Awi RT 05/05 9 Al Muhajirin Kampung Waas RT 03/03 10 Al Mubaroq Kampung Kadu Boled RT 04/04 Sumber : Data Primer, diolah 2017 Gambar 1. Perbandingan Jumlah Keluarga menurut Tahap Kesejahteraan di Kecamatan Cadasari Tahun 2014
yang  kurang  mapan  akan  menjadi  pilihan  kurang  rasional bagi warga dalam mencukupi kebutuhannya. Kondisi tahap kesejahteraan  keluarga  Desa  Suka  Indah  dapat  terlihat  pada Gambar 2.
Perbandingan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Suka Indah,  cukup  timpang,  mayoritas  masyarakat  berada  di  Pra sejahtera  127  keluarga  (16,6%),  dilanjutkan  Sejahtera  I berjumlah 237 keluarga (31%), sejahtera II berjumlah 229 (30 %) , Sisanya sejahtera III 153 keluarga (20,5%) dan 19 keluarga (2,5%) yang masuk sejahtera IV dari total 764 keluarga. Data tersebut  menunjukkan  masyarakat  Desa  Suka  Indah  berada pada kondisi ekonomi yang kurang mapan.
. Analisis  Kepentingan,  Ideologi  dan  Aktor  dalam  Konflik

## Sumberdaya Air
Fungsi air  bukan hanya untuk kesejahteraan sosial masyarakat tapi juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor privat hususnya industri minuman (Pasandaran 2005) sehingga diperebutkan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya air yang besar adalah Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang (RTRW Kabupaten Pandeglang).

## Aktor Masyarakat
Konflik antara warga dan perusahaan dimulai ketika perusahaan mulai  melakukan  investasi  air  di  Kampung  Kramat  Mushola Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Izin pengelolaan air yang dilakukan oleh perusahaan telah disetujui oleh Bupati EK sesuai  Surat  Nomor  :  535/Kep.168-BPPT/2013  tentang  Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang pada tanggal 22 November 2013; persetujuan Site Plan perusahaan dengan Nomor: 600/548.b/SK- DTKP/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 oleh Dinas Tata Ruang,  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten  Pandeglang; izin lokasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 30 Januari 2014 dan legalitas status tanah perusahaan tertuang dalam Surat Keterangan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 45/SY/N/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan Surat Pelepasan  Hak  Nomor  :  46/SY/N/II/2014  dibawah  Notaris Syahrudin, SH pada tanggal 24 Februari 2014.
Keberadaan izin perusahaan menuai protes warga karena dengan beroperasinya perusahaan akan menghalangi akses sumberdaya air yang selama ini telah dinikmati warga sebagaimana wawancara  dengan tokoh pemuda Desa Cadasari,
Msd (38 tahun) :
“Warga Desa Cadasari sangat mengandalkan sumber mata air yang disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. Keberadaan perusahaan sekarang memang dampaknya masih kecil pada sumber mata air tapi dalam jangka panjang akan mengganggu kebutuhan air warga.”
Eskalasi konflik yang besar berada di wilayah yang berbatasan langsung  dengan  perusahaan  seperti  Kampung  Gayam, Kampung  Kadu  Awi,  Kampung  Kramat  Mushola  Desa Cadasari dan Kampung Cipancur Desa Suka Indah karena masyarakat langsung merasakan dampak negatifnya. Adapun wilayah perkampungan di Desa Cadasari yang tidak berbatasan langsung dengan perusahaan turut merasakan kehawatiran jangka panjang hususnya jika eksploitasi sumberdaya air telah dilakukan dengan berbagai peralatan yang canggih.
Pada lahan sekitar 20 Ha yang akan menjadi yang direncanakan dikuasai oleh perusahaan terdapat 8 sumber mata air, 4 mata air  berada  di  Desa  Cadasari,  Kabupaten  Pandeglang,  yaitu mata air Cinangka, Ciwarasta, Kadu Bedul, dan Kadu Bubut. Empat  sumber  mata  air  berada  di  Kampung  Cipancur  Desa Suka  Indah  Kecamatan  Baros  Kabupaten  Serang.  Seluruh sumber mata air tersebut telah digunakan warga puluhan tahun untuk kepentingan rumah tangga (cuci, mandi dan minum) dan keperluan irigasi sawah.

## Aktor Tokoh Agama
Keberadaan perusahaan bukan hanya ditolak oleh warga tapi  oleh  tokoh  agama,  berupa  kiyai  dari  kalangan  pesantren tradisional  (salaf)  yang  tergabung  dalam  organisasi  Jamiatul Muslimin. Penolakan keras tersebut karena dampak langsung kelangkaan air sudah dirasakan langsung oleh pesantren yang berada di sekitar perusahaan.
“Sejak perusahaan mulai dibangun dengan menutup lahan sawah yang terdapat mata air, santri di Pondok Pesantren Hijaiyah mulai resah dan kekurangan air karena jumlah santri perempuan disini (Pesantren) cukup banyak sekitar 150 orang sehingga memerlukan air untuk keperluan sehari-hari yang cukup besar.” (Nyai Kls, Pimpinan Pesantren, 42 Tahun).
Dampak negatif pendirian perusahaan bukan hanya dirasakan oleh warga dan pesantren Desa Cadasari tapi juga berdampak pada masyarakat dan pesantren di Desa Suka Indah Kecamatan Baros.
“Sejak awal kami (Warga Desa Suka Indah dan para tokoh/kiyai) tidak setuju dibukanya perusahaan. Pada saat pembelian lahan perusahaan, warga tidak diinfokan peruntukannya untuk apa dan adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Cadasari dan Suka Indah. Sejak dimulainya pengeboran air oleh perusahaan, ada warga yang sumurnya mulai kering, air irigasi sawah juga makin susah dan beberapa warga yang bergantung pada sumber mata air di area sawah yang telah dibeli perusahaan mulai kekurangan air padahal air merupakan kebutuhan kesaharian yang tidak bisa dinafikan  keberadaannya.” (Wawancara dengan Ustad Sns, 48 tahun, pimpinan pesantran di Desa
Gambar 2. Perbandingan Tahapan Kesejahteraan Keluarga Desa Suka Indah dengan Desa Lainnya di Kecamatan Baros
Suka Indah).
Keberadaan air sebagai CPRS yang harus dikelola oleh negara menjadi keyakinan para kiyai di Desa Cadasari dan Suka Indah.
“Air itu kebutuhan manusia dan seluruh alam sehingga haram untuk dijual ke swasta. Air wajib dikelola oleh negara dan didistribusikan untuk kebutuhan rakyatnya.” (Wawancara dengan Kiyai HM, pimpinan pesantren Desa Cadasari)
Pendapat dan pemikiran kelompok yang kontra perusahaan meyakini bahwa air adalah hak yang diberikan negara bagi masyarakatnya  sehingga  adanya  klaim  dari  warga/institusi akan hak terhadap hak akses melalui adanya akses berbasis hak ( right-based access ) (Ribot dan Peluso 2003). Akses berbasis hak bisa diperoleh berdasarkan hukum, adat dan konvensi.
Kiyai tradisional dan santri yang kontra terhadap kehadiran perusahaan air sudah menikmati adanya sumber mata air dari puluhan tahun dan menjadi kesepakatan antara pemilik lahan yang memiliki mata air untuk memberikan akses secara gratis bagi kepentingan masyarakat di sekitarnya. Klaim akses air oleh kiyai, santri dan warga terhadap sumber mata air bersifat konsensus sosial yang digunakan melindungi kepemilikan sumber daya (Priyatna et al 2013). Akses terhadap sumber daya air dan lahan diperkuat dengan adanya Perda No. 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 Pasal 31 (2) huruf a, yang menetapkan Kecamatan Cadasari sebagai kawasan resapan air dan Pasal 35 ayat (4) huruf a sebagai kawasan lindung geologi dan Pasal 39 (6) bahwa Desa Cadasari Kecamatan Cadasari termasuk dalam daerah Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kuatnya dukungan akses berbasis hak dari sisi hukum diperkuat  dengan  adanya  Keputusan  MK  No.  85/PUU- XI/2013  dan  Peraturan  Presiden  No.  121  tahun  2015  tentang Pengusahaan  Sumber  Daya  Air,  dengan  memperhatikan  6 prinsip, yaitu: a) Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan  apalagi  meniadakan  hak  rakyat  atas  air; b) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses tehadap air adalah satu hak asasi tersendiri; c) Kelestarian lingkungan hidup, sebagi salah satu hak asasi manusia sesuai pasal 28 H ayat (1) UUD 45; d) Pengawasan dan pengendalian oleh negara mata air sifatnya mutlak. e) Prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah BUMN dan BUMD. f) Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan penguasaan air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

## Aktor Tokoh Masyarakat
Pemikiran berbeda dikemukakan tokoh Desa Cadasari oleh Bapak Jks (58 tahun) :
“Keberadaan perusahaan itu penting untuk membuka lapangan kerja bagi warga Desa Cadasari. Sekarang kan sudah direkrut 12 orang jadi tenaga kerja. Ada yang jadi satpam, ada yang masih magang di perusahaan induknya. Kalau terkait dampak penyedotan air, perusahaan kan sudah bikin perjanjian dengan warga bahwa jika ada yang akan terkena dampak kekurangan air, perusahaan akan membantunya.”
Harapan sebagian warga berdirinya perusahaan adalah adanya peningkatan pendapatan dan peluang kerja bagi para pemuda
yang  belum  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  menjadikan keberadaannya  dapat  memberikan  kemudahan  akses  kerja sehingga  kehidupan  mereka  lebih  sejahtera.  Kondisi  ini disampaikan tokoh masyarakat Kampung Waas Masjid, Bapak Mld (53 tahun).
“Saya sih tidak pada posisi pro dan kontra (perizinan) tapi keberadaan perusahaan harus didukung agar memberikan manfaat peluang kerja bagi warga Cadasari. Kasihan banyak pemuda yang masih menganggur. Kalau ada dampak akibat pembangunannya, kan bisa dicarikan solusi. Saya mendengar perusahaan sudah siap membantu jika ada warga Cadasari yang kekurangan air.”
Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Kepala Desa Cadasari,  Ysf (55 Tahun).
“Saya sudah membuat perjanjian dengan perusahaan bahwa rekrutmen tenaga kerja akan diprioritaskan orang lokal (Desa Cadasari). Jadi tidak ada tenaga kerja asing. Saya akan membantu warga agar mudah bekerja di perusahaan dengan tanpa suap. Keberadaan perusahaan ini kan sangat membantu warga Cadasari dan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah (Pandeglang). Kalau terkait air, perusahaan sudah membuat pernyataan di depan tokoh Cadasari, saya dan disaksikan ibu Bupati untuk menjamin kebutuhan air masyarakat Cadasari.”
Perbedaan pendapat terkait dengan keberadaan perusahaan merupakan suatu yang wajar karena bagi pihak yang merasakan dampak  langsung  berkurangnya  air,  pembukaan  perusahaan merupakan ancaman pada kebutuhan sehari-hari dari warga, para kiyai dan santri yang berbatasan langsung dengan perusahaan serta dalam jangka panjang akan berdampak bukan hanya Desa Cadasari dan Suka Indah tapi juga desa lainnya yang berdekatan lokasi. Kepemilikan lahan yang dilakukan perusahaan di area 20 Ha akan menjadikan kepemilikan dan penguasaan sumber daya,  termasuk  air  serta  akan  menghilangkan  hak  orang  lain akan akses sumber daya air (Priyatna 2013).
Pihak  yang  setuju  terhadap  keberadaan  perusahaan  beralasan bahwa  keberadaan  perusahaan  telah  membuka  peluang  kerja bagi masyarakat di sekitarnya serta dapat mengembangkan perekonomian di Desa Cadasari dan Suka Indah.

## Aktor Swasta
Perusahaan berpandangan bahwa keberadaannya untuk menciptakan  lapangan  kerja  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Perusahaan sudah bersedia membantu  warga  di  sekitar  lokasi  jika  keberadaannya  akan memberikan dampak berkurangnya air yang dibutuhkan warga. Perusahaan  bersedia  memprioritaskan  rekrutmen  tenaga  kerja teknis dari masyarakat di sekitar lokasi perusahaan hususnya Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut diungkapkan SS, humas perusahaan.
“Keberadaan pendirian perusahaan telah mengikuti prosedur perizinan yang ditempuh, telah memiliki Analisis dampak Lingkungan. Kami (perusahaan) bersedia membantu warga yang terkena dampak kekurangan air dan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal.”
86 |  Hakim, Agus Lukman. et. al . Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang

## Aktor Pemda Pandeglang
Dukungan  keberadaan  perusahaan  juga  diberikan  Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam kemudahan perizinan.
“Perusahaan telah memenuhi semua prosedur perizinan yang ditetapkan berdasarkan UU dan Peraturan perizinan di Kabupaten Pandeglang, baik analisis dampak lingkungan, izin pemanfaatan ruang, izin lokasi dan telah dibahas oleh BKPRD, Dinas teknis lainnya sehingga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan izin Nomor: 503/ Kep.02-BPPT/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dan Pemerintah Daerah Pandeglang mendorong agar perusahaan bisa beroperasi karena akan berdampak positif bagi kemajuan perekonomian Pandeglang.” (Wawancara  dengan  DW,  Kasi

## Penanganan dan Pengaduan Dinas Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu)
Kehadiran Investor di Kabupaten Pandeglang, bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kepercayaan dari investor yang  harus  dijaga  dan  dijamin  keberadaannya  agar  adanya akselerasi pembangunan ekonomi Pandeglang yang cepat (Hidayat 2008) sebagaimana penjelasan Bupati Pandeglang, IN disampaikan pada kegiatan coffee morning dengan Kepala Polisi Daerah  (Polda)  Banten  di  Pendopo  Kabupaten  Pandeglang, Rabu, 06 April 2016.
“semua pihak memahami Kabupaten Pandeglang
membutuhkan investasi untuk pembangunan. Apalagi dalam perjanjian dengan perusahaan, sudah ada butir kerjasama yang harus ditempuh, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Pemkab Pandeglang dan masyarakat harus membuat iklim investasi yang nyaman.” ( http://www.tangeranghits.com )
Keterlibatan  aktor,  kepentingan  dan  ideologi  sumberdaya  air serta arena pertarungannya dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

## Alternatif Penyelesaian Konflik
Pertarungan  dari  pihak  yang  setuju  dan  menolak  investasi perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perebutan sumberdaya air serta pengaruh antara kiyai dan tokoh masyarakat masih besar (Muslim et al 2015). Para kiyai kini sebagai pemimpin informal masyarakat dan para jawara  menduduki jabatan formal di pemerintahan (Hamid 2010) seperti Kepala Desa Cadasari, Ysf dan Bupati Pandeglang IN (bersuami ADN, Mantan Bupati Pandeglang dan Anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan 2014-2019),  yang  merupakan  keturunan  jawara.  Keberadaan Jawara kini bukan hanya pengusaha proyek pemerintah (Hamid 2010) tapi menjadi pemimpin formal di pemerintahan sehingga berpengaruh  signifikan  dan  dapat  melakukan  kooptasi  serta marginalisasi  kiyai  (Muslim et al 2015;  Hamid  2011;  Hamid 2010).  Keberpihakan  Kepala  Desa  Cadasari,  Ysf  dan  Bupati Pandeglang IN terhadap pendirian perusahaan merupakan bukti nyata pengabaian aspirasi kiyai sebagai pemimpin informal dari masyarakat Desa Cadasari dan Desa Sukaindah. Konflik antara warga  dengan  perusahaan  bisa  mendorong  konflik  horizontal yang bisa mendorong arah konflik dari perebutan sumber daya

## Tabel 2. Aktor, Kepentingan dan Ideologi SDA
No Aktor Kepentingan terhadap SDA Perspektif Ideologi SDA Keterangan 1 Tokoh Agama Tradisional (Pesantren Salaf) Civil Society Rakyat Sosialistik Welfarian Isolasi dari transaksi 2 Tokoh Agama Modern Pasar Kapitalitasi SDA Transaksional 3 Tokoh Masyarakat Pasar Kapitalisasi SDA Terpengaruh oleh Perusahaan dan Pemda Pandeglang 4 Pemda Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Desa • Economic Growth • PAD Kapitalisasi SDA Terpengaruh perusahaan terkait PAD, peluang kerja 5 Perusahaan Pasar Profit Melakukan lobi pada pemda, pemerintah desa dan tokoh masyarakat
Tabel 3. Aktor dan Arena Pertaruangan SDA
No Aktor Arena Pertaruangan Tempat Keterangan 1 Masyarakat dan Tokoh Agama tadisional  versus Tokoh Agama Modern Agama Majlis Ta’lim dan Masjid Isu tentang dampak perusahaan terhadap agama 2 Masyarakat dan tokoh agama tradional versus Tokoh Masyarakat Publik Masyarakat Musyawarah Desa/ Kampung Isu tentang dampak perusahaan terhadap kelangkaan air versus peluang kerja 3 Masyarakat dan tokoh agama tradisional versus perusahaan Moral Musyawarah Desa/ Kampung Isu dampak perusahaan terhadap moral versus peluang kerja 4 Masyarakat dan tokoh agama tradisional versus Pemda dan Pemerintah desa Politik Pertemuan warga dengan tokoh politik/calon kepala desa Pertarungan dukungan warga terhadap bupati, anggota DPRD dan kepala desa
air  menjadi  persoalan  agama  dan  politis  (Kolopaking  2007). Upaya Penanganan konflik lebih dini dan penyelesaian secara cepat dan tepat diperlukan untuk meredakan dan melokalisir konflik. Analisis  peta  konflik  diperlukan  untuk  memudahkan solusi penyelesaian secara integral dan komprehensif seperti pada Gambar 4.
Perebutan sumberdaya air berdampak konflik berkepanjangan antara  pihak  setuju  dan  menolak  pendirian  perusahaan disebabkan  perbedaan  perspektif/ideologi  pengelolaan sumberdaya air. Masyarakat dan tokoh kiyai tradisional (salaf) berideologi welfarian dan sosialistik, sedangkan kiyai modern cenderung transaksional. Tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemda kabupaten pandeglang memiliki ideologi kapitalisasi sumberdaya air yang relevan dan sinergi dengan ideologi perusahaan berupa maksimum profit. Perbedaan dua kutub ekstrem dalam memandang pengelolaan sumberdaya air ini harus ditemukan dalam perspektif penyelesaian konflik.
Skenario I gambar 4 merupakan kondisi yang diinginkan oleh perusahaan dalam sistem tata kelola air karena air akan dikelola oleh  perusahaan  dan  menjadi  barang  ekonomi.  Perusahaan berwenang melakukan ekspoitasi air untuk kepentingannya. Masalahnya adalah kondisi tersebut akan memancing amarah warga yang dipimpin kiyai tradisional untuk melakukan konfrontasi terhadap perusahaan.
Skenario 2 gambar 4 merupakan sistem tata kelola air yang menempatkan perusahaan swasta di bawah pengelolaan negara. Kondisi tersebut sulit direalisasikan karena perusahaan yang akan mengelola air merupakan milik swasta yang orientasinya adalah keuntungan. Pengelolaan perusahaan cenderung independen karena di bawah koordinasi perusahaan induknya  yang  menjadi  bagian holding company. Pemda Kabupaten Pandeglang juga masih sulit melakukan penyertaan modal  karena  APBD  mayoritas  sudah  terpakai  oleh  biaya pegawai sehingga porsi untuk alokasi belanja langsung untuk pembangunan masih rendah.
Skenario 3 gambar 4 merupakan kondisi yang diinginkan warga serta ulama tradisional (salaf) karena sumberdaya air dikelola oleh negara atau masyarakat secara mandiri dan digunakan untuk  seluruh  kebutuhan  masyarakat.  Air  hanya  dijadikan sebagai komoditas sosial dan tidak bernilai ekonomi. Skenario ini tentu akan bertentangan dengan orientasi perusahaan yang mengembangkan air sebagai produk ekonomi dan kemanfaatannya bukan hanya bersifat sosial tapi juga menjadi produk  yang  dapat  bernilai  jual  kepada  konsumen.  Skenario tersebut akan sangat bertentangan dengan orientasi dan ideologi perusahaan.
Skenario 4 gambar 4 merupakan upaya menemukan berbagai ideologi terkait tata kelola sumber daya air dengan pendekatan kearifan lokal (Lubis 2005). Skenario tersebut merupakan sistem yang diharapkan dapat menguntungkan perusahaan dan warga yang kontra karena dapat menjadikan pengelolaan air  dalam  kelembagaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) yang memungkinkan warga, pemerintah dapat menjadi bagian pemilik  institusi  dengan  dikerjasamakan  perusahaan  sebagai investor dan manajemen. Perencanaannya dengan pendekatan partisipatif,  yaitu  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  secara bersama dan terbuka (Lubis 2009). Dalam BUMDes perwakilan warga  dapat  berdiskusi  dan  menjadi  bagian  pengelola sumberdaya air sehingga aspirasi warga agar kebutuhan air tercukupi bisa terpenuhi dan keinginan perusahaan dalam memanfaatkan penggunaan air secara profesional dan profitable tercapai.  Model  tersebut  menjadi win-win solution berbasis kearifan  lokal  yang  akan  menjadikan  konflik  secara  bertahap berkurang dan terselesaikan dalam  jangka panjang. Hilangnya local wosdom menjadikan konflik makin membesar (Jati WR 2013). Penentuan kelembagaan yang tepat berbasis kearifan lokal merupakan faktor penentu tata kelola sumber daya air sebagai bagian dari CPRs (Edwards V dan Steins N 2009)

## Identifikasi Kegagalan Kebijakan Tata Ruang
Faktor yang mempengaruhi akses menurut Ribot dan Peluso
Skenario I :
- Kondisi Eksisting Perusahaan
- Menguntungkan Swasta
- Air : komoditas ekonomi
- Masyarakat dirugikan
- Perlawanan dan konflik dengan masyarakat makin runcing
Skenario II :
- Perusahaan swasta dibawah kontrol negara
- Ideologi Sosialistik
- Pengelolaan kurang efisien krn intervensi politik
- Sulit diimplementasikan
- Perusahaan cenderung menghindari sistem ini dan dirugikan otoritasnya
Skenario III :
- Kondisi yang diinginkan masyarakat
- SDA dikuasai penuh oleh negara dan masyarakat
- Merugikan Perusahaan
- Konflik kemungkinan masih terjadi akibat ketidakpuasan perusahaan
Skenario IV : - Terdapat otonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
- Sesuai keinginan masyarakat, pemda dan swasta
- Win-Win Solution - Lembaga : BUMDes Otonomi SDA oleh Komunitas Peme rataan SDA Pertumb uhan ekonomi Integrasi SDA thp Pasar
(2003)  adalah  teknologi,  pasar,  tenaga  kerja,  identitas  sosial, pengetahuan, otoritas, kapital, dan relasi sosial. Aktor tertentu dapat mengambil semua atau salah satu akses. Perusahaan mengambil semua akses tersebut sehingga tata kelola air didominasi oleh kekuatan yang pro terhadap rencana investasi perusahaan,  yaitu  aparatur  desa  baik  Desa  Cadasari  maupun Suka Indah, tokoh masyarakat, kiyai modern yang tidak terkena dampak negatif perusahaan dan berkepentingan pada peluang kerja  atau  manfaat  investasi  perusahaan.  Pemda  Kabupaten Pandeglang berhadapan dengan kelompok yang kontra terhadap perusahaan, yaitu kiyai, santri dan masyarakat yang mendapat efek negatif langsung pendirian perusahaan yang didukung oleh Kalangan  LSM  dan  tokoh  ulama  kharismatik  Banten, Abuya Mhd.
Eksistensi  Pemda  Pandeglang  sebagai  regulator  serta menciptakan sinergisitas antara investor dan warga tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  kecenderungan  pemda memberikan dukungan pada pemodal sesuai juga dengan studi Lisdiyono (2008). Fenomena kegagalan tersebut merupakan fenomena kegagalan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya (Opeyemi 2012). Dampak kegagalan tersebut terlihat dengan perebutan sumberdaya air yang berefek berupa tekanan psikis yang berakibat pada wafatnya Camat Kecamatan Cadasari,  Dd  dan Sekretaris Desa Cadasari, pada tahun 2014, Wafatnya Kepala Desa Suka Indah serta ditahannya 3 orang santri oleh Polisi Daerah Banten, yang melakukan demo anarkhis serta perusakan dan pembakaran fasilitas perusahaan pada tanggal 06 Februari 2017. Konflik tersebut telah menghilangkan modal sosial (Coleman 1998) yang sudah lama tertanam antar warga sehingga menimbulkan distrust , curiga dan menjadikan konflik manifest.
Pemda Pandeglang telah melakukan kajian bekerjasama Pusat Studi Pertanian dan Perdesaan IPB (2015) bahwa Desa Cadasari sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan daerah resapan air (RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031). Konversi lahan pertanian berdampak pada kelangkaan lahan dan sumberdaya air (Pasandaran 2016). Pengabaian RTRW dan kajian teknis LP2B menunjukkan kebijakan tata ruang bukan merupakan kebijakan teknis tapi merupakan kebijakan politik.
Regulasi  penataan  ruang  bertujuan  menjamin  kepentingan masyarakat  dan  individu,  efisiensi  sumber  daya,  konservasi lingkungan  dan  budaya,  mengurangi  konflik  pemanfaatan ruang  (Setiawan  2006)  terkadang  berbenturan  dengan  tujuan pembangunan ekonomi yang menuntut terjadinya konversi lahan (Hakim et al 2016). Izin yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Pandeglang  terhadap  perusahaan  menjadikan  dikonversinya lahan  pertanian  menjadi  industri.  Jones  dan  Clark  (1997) membagi  pemanfaatan  konversi  lahan  menjadi  empat  jenis, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, marginalisasi dan pengabaian. Adapun  faktor  penyebab  perubahan  penggunaan  lahan,  di antaranya disebabkan oleh faktor demografi (jumlah penduduk), pertumbuhan ekonomi, teknologi, kebijakan, institusi, budaya dan  biofisik  (Lambin et al 2003).  Hal  tersebut  menunjukkan Pemda Pandeglang cenderung lebih pro pada sektor industri (Lambin et al 2003) dibandingkan sektor pertanian dan merupakan pengabaian pada keberpihakan pertanian (Jones dan Clark 1997). Hal tersebut  bertolak belakang  dengan arah visi Kabupaten Pandeglang, yaitu Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui  Transformasi  Harmoni Agribisnis,  Maritimbisnis  dan Wisatabisnis  menuju  Rumah  Sehat  dan  Keluarga  Sejahtera 2020.
Konflik konversi lahan bukan hanya terjadi di Indonesia, Pieke (2002) dan Wanga et al (2014a)  menjelaskan  bahwa  Cina
mengalami masalah serius terkait dengan konvesi lahan tersebut akibat kepentingan komersil dan industri. Studi Thondhlana (2015)  tentang  akuisisi  lahan  di  Chisumbanje,  Zimbabwe menunjukkan bahwa keseluruhan biaya yang dibebankan pada para petani akibat adanya industri lebih besar dibandingkan manfaat  yang  diterima.  Kondisi  ini  juga  yang  dihawatirkan oleh masyarakat Desa Cadasari dan Desa Suka Indah terhadap hadirnya  perusahaan.  Mereka  hawatir  dengan  diizinkannya perusahaan akan menguras air di dalam tanah maupun yang digunakan untuk irigasi yang berada di sekitar lahan serta berdampak pada kesulitan warga  dalam mencukupi kebutuhan keseharian  dan kebutuhan untuk sawah dan perairan lainnya sebagaimana yang disampaikan ustad Sns (pimpinan pesantren, Desa Suka Indah Kecamatan Baros) dan Msd (tokoh pemuda

## Desa Cadasari).
Kekhawatir  akibat  dampak  investasi  perusahaan  menjadikan konflik  yang  terjadi  berlangsung  lama  dari  2013  hingga 2017  serta  berdampak  koflik  psikis  antara  tokoh  yang  yang setuju  dengan  warga  yang  kontra  izin  investasi  perusahaan. Pemda Pandeglang belum mampu menempatkan diri sebagai fasilitator  bagi  terciptanya  kondusifitas  investasi  sehingga tercipta dukungan stakeholder dalam implementasi RTRW dan dirasakan kebermanfaatannya oleh semua kalangan.
Inkonsistensi dan kegagalan penataan ruang tersebut dibuktikan dengan terjadinya berbagai perubahan dalam kebijakan Pemda Pandeglang terhadap perusahaan sehingga Pemerintah Provinsi mengambil alih kewenangan penanganan perusahaan. Pertama, Bupati  Kabupaten  Pandeglang,  EK  telah  memberikan  izin beroperasinya perusahaan dengan Keluarnya izin pemanfaatan ruang    nomor:  535/Kep.168-BPPT/2013.  Perusahaan  juga telah  memperoleh  persetujuan  Site  Plan  perusahaan  Nomor: 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013  tanggal  9  Desember  2013. Perusahaan memiliki izin lokasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 30 Januari 2014. Dengan ketentuan tersebut keberadaan perusahaan untuk melakukan investasi telah syah secara prosedural walaupun telah melanggar Perda RTRW karena tidak sesui peruntukannya, hususnya Pasal 31 ayat (2) huruf Kecamatan Cadasari merupakan kawasan resapan air dan Pasal 35 ayat (4) huruf a, yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam Kawasan Lindung Geologi pada kawasan air dan Pasal 39 ayat (6) yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam LP2B. Oleh karena itu, proses kemudahan perizinan yang dilakukan oleh Pemda Pandeglang menunjukkan keberpihakan Pemda Pandeglang lebih besar terhadap investor dibandingkan dengan  kelestarian  ekosistem,  keberpihakan  pada  sektor pertanian sesuai visi Kabupaten Pandeglang dan pemenuhan hak rakyat atas hak akses air.
Kedua, Bupati Pandeglang, EK menghentian kegiatan investasi perusahaan  berdasarkan  Surat  No.0454/1669-BPPT/2014 tanggal 21 November 2014 dengan pertimbangan tingginya intensitas  penolakan  masyarakat  dan  menjaga  kondusifitas kemanan daerah serta mencegah terjadinya konflik horizontal. Kebijakan dikeluarkan setelah adanya aksi demonstrasi besar- besaran  dari masyarakat dan santri. Keputusan ini lebih karena adanya  tekanan  psikis  dari  para  kiyai,  santri  dan  warga  yang kontra dibandingkan adanya kesadaran pelanggaran RTRW dan keberpihakan akses hak air bagi masyarakat serta kelestarian ekosistem.
Ketiga,  pembukaan  kembali  aktifitas  perusahaan  oleh Bupati  Pandeglang,  IN  pada  06 April  2016  pada  saat Coffee Morning bersama  Kapolda  Banten  dan  warga  sekitar  lokasi perusahaan  di  Pendopo  Bupati  Pandeglang.  Kebijakan Pemda Pandeglang tersebut dalam upaya menjaga nvestasi di
Kabupaten Pandeglang. Kebijakan ini merupakan keberpihakan kembali bupati baru terhadap pengembangan perekonomian dibandingkan dengan hak akses air, kelestarian ekosistem dan pencegahan konflik antar warga.
Keempat,  DPRD  Provinsi  Banten  pada  08  Desember  2016 telah mengeluarkan rekomendasi penghentian kegiatan investasi perusahaan dan menghormati Surat Keputusan Bupati Pandeglang No  0454/1669-BPPT/2014  tanggal  21  November 2014. Rekomendasi ini turun setelah adanya demonstrasi warga Cadasari  dan  Baros  oleh  para  kiyai  dan  masyarakat  terhadap rencana pengaktifan kembali perusahaan.
Kelima, Pejabat (PJ) Gubernur Banten, NI mengeluarkan surat nomor  050/700-BAPP/2017  menjelaskan  tentang  Izin  Usaha perusahaan resmi tidak berlaku. Keputusan PJ Gubernur Banten merupakan upaya menarik perizinan perusahaan ke Provinsi Banten karena perizinan sumber daya air menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dan meredakan konflik horizontal dan konflik warga dengan pihak perusahaan dan Pemda Kabupaten Pandeglang.
Perubahan  kebijakan  perizinan  perusahaan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  dari  Bupati  EK  ke Bupati IN menunjukkan inkonsistensi pemerintah daerah dalam kebijakan tata ruang dan keberpihakan pada investor sehingga kebijakan tata ruang merupakan political aspect (Thondhlana 2015 ; Wanga et al 2014b; Fust 2013)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Aktor pendukung perusahaan adalah kiyai modern, tokoh masyarakat,  aparatur  pemerintahan  desa  dan  pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berpandangan hadirnya perusaan akan menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi serta tidak memperoleh efek negatif keberadaan perusahaan.
2.  Aktor yang kontra perusahaan merupakan masyarakat yang terkena dampak negatif keberadaaan perusahaan dipimpin oleh para kiyai pesantren tradisional,
3. Solusi  penyelesaian  konflik  adalah  dengan  membuat BUMDes  yang    pengeloloaanya  dikerjasamakan  antara warga, pemerintah desa dengan perusahaan.
4.  Pemda Kabupaten Pandeglang gagal mengimplementasikan kebijakan tata ruang karena keberpihakannya pada investor dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan tata ruang.
Saran
1.  Pemda Kabupaten Pandeglang harus konsisten dalam menjalankan RTRW
2. Pemda Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten perlu memfasilitasi  warga  desa,  pemerintah  Desa  Cadasari dan Suka Indah dalam pengembangan BUMDes dengan komoditas unggulan minuman air.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, S. 2015. Konflik dan Kontestasi Penataan  Ruang Kota Surabaya. Masyarakat, Vol. 20/1, pp: 59-79.
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang. 2016. Dokumen Evaluasi RTRW Kabupaten Pandeglang Kerjasama Bappeda Kabupaten Pandeglang-P4W LPPM IPB Bogor.
Beck,  U.  1992.  Risk  Society:  Toward  New  Modernity.  Sage
Publication. London.
Carlsson, L. and Berkes, F.2005. Co-management: Concepts and
Methodological Imlication. Environmental Management Management. Vol. 75/1, pp: 65-76 Coleman, J.S. 1988. Social capital in the Creation of Human Capital. American J. of Sociology, Vol. 94: S95-S120. Dawkin, C.J. 2003. Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classics Work, and Recent Development. Planning Literature, Vol. 18/2, pp: 146-157.
Edwards V  and  Steins  N.  2009. A  Frame Work  for Analysis Contextual Factors in Common Pool Resource Research. Environtmental Policy and Planning. Vol 1/3, pp: 205- 221. Feeny, D. et al . 1990. The Tragedy of the Commons: Twenty- Two Years Later. Human ecology , Vol 18/1, pp : 1-19 Firman,  T.  2004.  Major  issues  in  Indonesia’s  urban  land development. Land Use Policy Vol.21/4, pp: 347−355 .
Furst,  C. et al. . 2013. Integrated Land Use and Regional Resources  Management  ACross-Disiplinary  Dialogue on Future Persepectives for a sustainable Development of Regional Resources. Environtmental Management, Vol 127/1, pp: S1-S5 . Ginting,  D.  2011.  Reformasi  Hukum  Tanah  dalam  Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanaman  Modal  Dalam  Bidang Agrobisnis. Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18/1, pp: 66-76 .
Hakim, N. et al . 2016. Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak. Sodality, Vol. 2/2, pp: 128-138 .
Hamid, A. 2010. Memetakan Aktor Politik Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiyai dan Jawara di Banten. Politika Universitas Diponegoro, Vol.1/2, pp: 32-45. Hamid, A. 2011. Pergeseran Peran Kyai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. Al Qalam, Vol: 28/2, pp: 339-364.
Hardin,  G.  1968.  The  Tragedy  of  the  Commons. Science Vol: 162, pp: 1243-48 . [Internet]. [19 Februari 2017]. Diunduh dari: http://www.sciencemag.org Hidayat, S. 2008. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. Poelitik, Vol. 1/1, pp:
1-28.
Imran, S.Y. 2013. Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Dinamika Hukum, Vol. 13/3, pp: 457-467.
Jati,  W.R.  2013.  Kearifan  Lokal  sebagai  Resolusi  Konflik Keagamaan. Walisongo, 21(2), 393-416 .
Jones, A. et al . 1997. Driving Forces Behind European Land Use Chang: An Overview. Report on Claude Workshop. Wageningen Netherlands. Kolopaking,  L.M. et al .  2007.  Jejaring  Sosial  dan  Resolusi Konflik  Masyarakat  di  Pedesaan  (Kasus  di  Pulau Saparua Provinsi Maluku). llmu Pertanian Indonesia, pp 188-203.
Lambin,  E.  F.  2003.  Dynamics  of  Land  Use  and  Land Cover Change in Tropical Region. Annual Revision Environment Resources . Vol. 28, pp: 205-241 . Lisdiyono, E. 2008. Legeslasi Penataan Ruang: Studi Tentang Pergeseran  Kebijakan  Hukum  Tata  Ruang  Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Lubis, A.  2009.  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan. Tabularasa, Vol. 6/2, pp: 181-190 . Lubis,  ZB.  2005.  Menumbuhkan  (Kembali)  Kearifan  Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. Antropologi Indonesia, Vol. 29/3, pp: 239-254.
Miles  MB  and  Huberman  AM.  1994.  Qualitative  data analysis. Beverly Hills: Sage Google Scholar Muslim, A. et al. 2015. Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan  Jawara  di  Pandeglang  Banten. Mimbar, Vol. 31/2.
90 |  Hakim, Agus Lukman. et. al . Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang
pp: 461-474. Opeyemi, A. Y. 2012. Empirical Analysis of Resource Curse In Nigeria. Economics and Management Sciences, Vol: 1/6, pp: 19-25 . Pasandaran,  E.  2005.  Reformasi  Irigasi  Dalam  Kerangka
Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3/3, pp : 217-235. Pasandaran,  E.  2006.  Alternatif  Kebijakan  Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Litbang Pertanian Vol 25/4, pp : 123-128.
Pieke FN. 2002. The Politics of Rural Land Use Planning in China.Max  Planck  Institute  for  Social  Anthropology, Working Paper Series. 40.
Priyatna, F. N. et al . 2013. Akses dan Strategi Aktor-aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda. Sosek KP Vol. 18/1, pp: 33-39.
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Institut Pertanian  Bogor  (PSP3  IPB)  dengan  Dinas  Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang. 2015. Laporan Akhir  Kajian    Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Kabupaten Pandeglang. IPB: Bogor. Prasetyo, B. 2012. Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik.
Politik Indonesia, Vol. 1/1, pp: 1-10
Rustiadi,  E. et al . 2004. Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang.    Makalah  Workshop  Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan  Wilayah  Secara  Berimbang.  P4W-IPB  dan  P3PT.
Bogor.
Rahardjanto, AK. 2010. Studi Pendahuluan Model Pengelolaan Sumberdaya Air Partisipatif Akomodatif Guna Antisipasi Konflik Pembagian Air (Kasus Sumberawan Kecamatan Singosari Malang). Salam Vol. 13/2, 91-113 . Ribot, J.C. 2003. A Theory of Acces. Rural Sociology. Rosegrant,  M. W. et al. 2000. Transforming the Rural Asian Economy: the Unfinished Revolution. Oxford University Press: Hongkong.
Rustiadi,  E. et al . 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Indopress: Bogor.
Sosiawan,  H. et al. 2009. Strategi Pembagian Air secara Proporsional  untuk  Keberlanjutan  Pemanfaatan  Air. Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol. 2/4, pp: 299-305.
Thondhlan,  G.  2015.  Land    Acquisition    for    and    Local Livelihood  Implications  of  Biofuel Development  in Zimbabwe . Land Use Policy, Vol. 49, pp: 11–19. Tusin, G. G. 2004. Pengaruh Kebijakan Politik Pembangunan terhadap Tata Ruang Kota (Studi Kasus: Kota Jakarta). Nalars, Vol. 3/2, pp: 46-59.
Wanga, J. et al . 2014a. Implications  of  Land-use  Change in Rural  China:  A  Case  Study of  Yucheng,  Shandong province. Land Use Policy, Vol. 13 pp: 111-118. Wanga, J. et al . 2014b. Key  Issues  of  Land  Use  in  China and  Implications  for Policy Making. Land Use Policy, Vol. 40, pp: 6 -12.
Wakka,  A.  K. et al . 2013. Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman  Nasional  Bantimurung  Bulusaraung,  Provinsi Sulawesi Selatan. Manusia dan Lingkungan, Vol. 20/1, pp: 11-21. www.tangeranghits.com . Diakses 02 Maret 2017