## AMBIGUITAS DIFERENSIASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

## Binsar Antoni Hutabarat
Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This article entitled, “The Ambiguity of the Differentiation between  Religion  and  Nation  in  Indonesia”  focuses  on  discussing how the relationship between religion and nation is not subduing one another. First  of  all,  it  is  discussed  about  the  latest  research  on  the  relationship between  religion  and  nation,  and  its  theoretical  basis  as  the  foundation, then  the  theory  of  differentiation  between  religion  and  nation  also discussed as the best middle way of the relationship between religion and nation  that  is  not  subduing  one  another.  After  that,  it  is  also  discussed about  the  concept  of  differentiation  between  religion  and  nation according  to  Pancasila,  and  the  ambiguity  happened  towards  the  policy of  differentiation  between  religion  and  nation  in  Indonesia.  In  this writing,  it  is  found  that  the  differentiation  between  religion  and  nation according  to  Pancasila  has  a  strong  theoretical  basis  and  relevant  in Indonesian  context.  It  is  only  that  the  impact  of  the  ambiguity  of differentiation still causes discriminative action to certain religion.
KEYWORDS: ambiguity, differentiation, religion and nation, Pancasila
ABSTRAK: Artikel  yang  b erjudul  “Ambiguitas  Diferensiasi Agama  dan Negara  di  Indonesia”  ini  fokus  membahas  mengenai  bagaimana hubungan  agama  dan  negara  yang  tidak  saling  menaklukkan.  Pertama- tama  akan  dipaparkan  mengenai  riset-riset  mutakhir  mengenai hubungan  agama  dan  negara  dan  dasar  teori  yang  mendasarinya, selanjutnya akan dipaparkan tentang teori diferensiasi agama dan negara sebagai  salah  satu  jalan  tengah  terbaik  tentang  hubungan  agama  dan negara yang tidak saling menaklukkan. Setelah itu akan dipaparkan juga konsep  diferensiasi  agama  dan  negara  menurut  Pancasila,  dan
ambiguitas  yang  terjadi  terhadap  kebijakan  diferensiasi  agama  dan negara di Indonesia. Di dalam tulisan ini ditemukan  bahwa pembedaan agama  dan  negara  menurut  Pancasila  memiliki  dasar  teori  yang  kuat, dan  relevan  dalam  konteks  Indonesia.  Hanya  saja  dampak  dari ambiguitas  diferensiasi  menyebabkan  masih  terjadinya  tindakan diskriminasi terhadap agama tertentu.
KATA-KATA KUNCI: ambiguitas, diferensiasi, agama dan negara, Pancasila

## Pendahuluan
Konflik antaragama dan negara, maupun antara agama dan agama merupakan  realitas  pada  banyak  negara.  Pada  satu  sisi,  negara  sekuler yang  mendasari  pandangannya  pada  keyakinan  bahwa  pelan-pelan agama  akan  kehilangan  pengaruhnya  ternyata  tidak  didukung  bukti yang  kuat.  Hingga  saat  ini  realitas  menunjukkan  bahwa  agama  masih memiliki  pengaruh  di  dalam  kehidupan  pribadi  dan  masyarakat.  Pada sisi yang lain, negara yang menempatkan agama tertentu sebagai agama negara  terbukti  telah  mendiskriminasikan  agama  tertentu.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  agama  dan  negara  tampaknya  tidak dapat  dipisahkan,  namun  agama  dan  negara  juga  tidak  bisa  saling menaklukkan.  Hubungan  antara  agama  dan  negara  yang  tidak  saling menaklukkan  ini  tampak  dalam  hubungan  agama  dan  negara  di Indonesia yang  berdasarkan Pancasila. Apalagi hubungan  antara  agama dan negara ini merupakan sebuah kesepakatan  bersama.  Pertanyaannya kemudian  adalah,  apakah  ada  dasar  teori  hubungan  agama  dan  negara yang  didasarkan  pada  sebuah  kompromi  bersama  sebagaimana  dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan? Dan mengapa diskriminasi agama masih saja terjadi di Indonesia?

## Temuan mengenai Hubungan Agama dan Negara
Tesis kematian pelan-pelan dan bertahap dari agama dalam dunia modern  telah  dikumandangkan  sejak  zaman  pencerahan.  Mereka  yang
mendeklarasikan  kematian  agama  itu  bukan  hanya  tokoh-tokoh  filsafat yang  antiagama,  tapi  juga  tokoh-tokoh  antropologi,  dan  psikologi  yang berpendapat bahwa “khayalan -khayalan teologis, ritual liturgis simbolis, dan praktik-praktik sakral adalah produk masa lalu yang akan memudar dalam  masa  modern.” 1 Ippa  Norris  dan  Ronald  Inglehart  menjelaskan:
“Matinya  agama  merupakan  keyakinan  yang  luas  diterima  dalam  ilmu - ilmu sosial selama sebagian besar abad ke-20; tak diragukan, hal itu telah dianggap  sebagai  model  utama  dari  penelitian  sosiologis,  di  mana sekularisasi  disejajarkan  dengan  birokratisasi,  rasionalisasi,  dan urbanisasi  sebagai  revolusi-revolusi  historis  utama  yang  mengubah masyarakat agrar is lama menjadi masyarakat industri modern”. 2
Senada  dengan  hal  itu,  C.  Wright  Mills  menjelaskan  mengenai proses  kematian  agama  ini  seperti  berikut:  “Dunia  pernah  dipenuhi dengan yang-sakral-dalam pemikiran praktik, dan bentuk kelembagaan. Setelah  Reformasi  dan  Renaisans  kekuatan-kekuatan  modernisasi menyapu  dunia,  dan  sekulerisasi,  sebagai  proses  historis  yang mengikutinya, memperlemah dominasi dari yang sakral. Pada waktunya, yang  sakral  sepenuhnya  menghilang,  kecuali  mungkin  dalam  wilayah pribadi”. 3
Berpijak  pada  tesis  kematian  agama  itulah  ketika  Perang  Dingin berakhir,  Francis  Fukuyama  mendeklarasikan  bahwa  demokrasi  liberal sekuler  merupakan  sistem  politik  terbaik  yang  bisa  dicapai  manusia. 4
Tesis  kematian  pelan-pelan  dan  bertahap  dari  agama  tersebut  ternyata tidak didukung  bukti yang kuat. Munculnya  spiritualitas New  Age yang melanda dunia hingga ke Indonesia, kebangkitan gerakan fundamentalisme  agama,  hingga  munculnya  kembali  partai-partai keagamaan  di  Indonesia  misalnya,  membuktikan  bahwa  agama  tidak
1 Ippa Norris dan Ronald Inglehart, Sekularisasi (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 3.
2 Ibid., 3.
3 Ibid., 3.
4 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Avon Books, 1992),
338.
pernah mati. Peter L. Berger, salah seorang pendukung teori sekularisasi selama  1960-an,  secara  dramatis  menarik  kembali  klaim-klaim  awalnya: “Dunia  sekarang  ini  dengan  beberapa  pengecualian,  … amat  sangat religius sebagaimana sebelumnya, dan di beberapa wilayah bahkan lebih religius  ketimbang  sebelumnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  keseluruhan kepustakaan  oleh  para  sejarawan  dan  ilmuwan  sosial  yang  secara longgar disebut teori sekulerisasi pada dasarnya salah.” 5
Selaras  dengan  Berger,  Rodney  Stark  dan  Roger  Finke  berujar, “Setelah  hampir  tiga  abad  melakukan  ramalan  yang  sama  sekali  salah dan  salah  menafsirkan  baik  masa  kini  dan  masa  lalu,  sekaranglah saatnya  untuk  menguburkan  doktrin  sekularisasi  dalam  makam  teori- teori  yang  salah,  dan  mendoakannya  agar  doktrin itu  “beristirahat dengan tenang.” 6
Tesis  negara  sekuler  yang  menafikan  peran  agama  jelas  perlu ditinjau  kembali.  Namun,  fakta-fakta  yang  mendasari  konsep sekularisasi  perlu  dipahami  secara  benar,  sehingga  pengulangan kesalahan tidak terjadi. Istilah “secular”, “secularized” dan “secularization”  menurut  J osé  Casanova  berasal  dari  kata  Latin  (zaman pertengahan)  “saeculum”  yang  berarti  “dunia”.  Dalam  Hukum  Kanun ( Canon  Law ),  sekularisasi  merujuk  pada  suatu  “aksi  legal”  manakala seorang “religius” meninggalkan biara untuk kembali ke “dunia” dengan segala  godaannya  yang  oleh  karenanya  menjadi  manusia  “sekuler”. Secara  Kanonik,  para  pendeta  bisa  religius  sekaligus  sekuler,  sehingga pengertian  religius  tidak  selalu  berkaitan  dengan  “dunia  lain”  ( other wordly ) melainkan juga suatu cara hidup ( a mode of being ) di dunia ini. 7
5 “Publik dari hampir semua masyarakat industri maju telah bergerak ke arah orientasi yang lebih sekuler selama 50 tahun terakhir. Meskipun demikian, secara keseluruhan, di dunia sekarang ini, terdapat lebih banyak orang dengan pandangan keagamaan tradisional dibanding sebelumnya, dan mereka merupakan bagian dari populasi dunia yang terus bertambah.” Ippa Norris dan Ronald Inglehart, Sekularisasi (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 6.
6 Ibid., 4.
7 Benyamin F. Intan, Public Religion (New York: Peter Lang, 2006), 13. Lihat juga Yudi
Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 102.
Jadi  pemisahan  yang  sakral  dengan  sekuler  secara  total  adalah mustahil.  Untuk  memahami  pembedaan  sekuler  dan  yang  sakral  ini, identifikasi  José  Casanova  terkait  tiga  makna  utama  dari  agama  dalam teori sekularisasi perlu dipahami dengan baik:
(1)  sekularisasi  sebagai  kemunduran  agama ( secularization  as  religious decline ),  yang  mengklaim  bahwa  agama  akan  terus-menerus  mengalami kemunduran di dalam dunia modern sampai pada akhirnya akan lenyap; (2)  sekularisasi  sebagai  privatisasi ( secularization  as  privatization ), menyatakan, diferensiasi institusi modern mau tidak mau mengharuskan agama  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  institusionalnya  sendiri,  karena agama mau tidak mau mengancam struktur-struktur diferensiasi modern; dan  (3)  sekularisasi  sebagai  diferensiasi (secularization  as  differentiation , yang  mengacu  kepada  diferensiasi  fungsional  dari  institusi-institusi religius  dari  wilayah-wilayah  lain  di  dalam  masyarakat  modern, khususnya negara, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. 8
Sekularisasi sebagai kemunduran agama ( Secularization as religious decline ), dan sekularisasi sebagai privatisasi ( secularization as privatization ), dipegang oleh tokoh-tokoh ilmu-ilmu pengetahuan sosial mulai dari Karl Marx,  John  Stuart  Mill,  Auguste  Comte,  dan  Herbert  Spencer  sampai kepada  Emile  Durkheim,  Max  Weber,  dan  Sigmund  Freud.  Pandangan
8 Istilah- istilah “sekuler,” “disekulerkan,” dan “sekularisasi,” menurut Casanova, berasal dari kata Latin abad pertengahan saeculum , yang berart i “dunia.” Di dalam Hukum Gereja, sekularisasi mengacu kepada sebuah “tindakan legal” di mana “seorang yang ‘religius’ meninggalkan biara untuk kembali ke ‘dunia’ dan godaan -godaannya, yang dengan demikian menjadi orang ‘sekuler.’ Secara aturan, para rahib bisa menjadi ‘religius’ atau ‘sekuler.’ Hal ini sangat penting karena dikatakan bahwa “religius” tidak berarti “akhirat”; kata itu berarti cara berada di dalam dunia ini. “Rahib -rahib itu yang telah memutuskan menarik diri dari dunia ( saeculum ) untuk mendedikasikan diri mereka pada kehidupan kesempurnaan membentuk kerahiban religius. Rahib-rahib itu yang tinggal di dalam dunia membentuk kerahiban sekuler.” Max Weber, menurut Casanova, “menyebut sebagai sekulerisasi proses di mana konsep ‘panggilan’ dialihk an dari wilayah yang religius kepada yang sekuler untuk menunjuk pada ... pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekuler di dalam dunia ... Dalam kaitan dengan proses historis yang benar- benar terjadi, istilah ‘sekularisasi’ pertama kali digunakan untuk menunjuk pada perampasan dan pengambilalihan hak milik besar-besaran, biasanya oleh negara, dari biara-biara, kepemilikan tanah, dan kekayaan abadi gereja setelah Reformasi Protestan dan perang-perang religius yang menyertainya. Sejak saat itu, sekularisasi diartikan sebagai ‘jalan,’ perpindahan, atau relokasi orang -orang, benda-benda, fungsi-fungsi, makna-makna ... dari lokasi tradisionalnya di dalam wilayah religius ke dalam wilayah- wilayah sekuler.” Casanova, Public Religion , 12-3.
tokoh  tokoh  tersebut  kurang  mempunyai  bukti  empiris  karena  agama tidak mengalami kemunduran. 9 Menurut Casanova, sekularisasi sebagai diferensiasi (secularization as differentiation) merupakan pilihan yang tepat .
Deprivatisasi  agama  dalam  dunia  modern  adalah  sebuah  keharusan. 10
Menurut  Casanova,  deprivatisasi  agama  ini  tidak  hanya  terjadi  pada masyarakat-masyarakat Barat, tetapi juga meliputi tradisi-tradisi religius lain  juga,  seperti  Islam,  Yudaisme,  Hindu,  dan  Buddha  di  dalam masyarakat-masyarakat  non-Barat. 11 Berdasarkan  temuan  Casanova bahwa    deprivatisasi  agama  itu  meliputi  seluruh  dunia  dan  pada berbagai  tradisi  religius,  maka  dapat  dipahami  tesis  kematian  agama pelan-pelan  dan  bertahap  patut  dipertanyakan.  David  Hollenbach berpendapat,  setiap  usaha  untuk  mendukung  teori  privatisasi  semacam itu sebagai “tujuan normatif” bisa dipertanyakan juga.
Karena  di  mana  agama  menjadi  selera  pribadi  tersendiri,  kehidupan publik  kehilangan  kedalaman  makna  yang  bisa  menimbulkan  kesetiaan dan  komitmen  di  antara  para  warga  negara.  Hasilnya  yang  merupakan anomali  bisa  menciptakan  sebuah  ruang  hampa  di  mana  kekuatan- kekuatan  fundamentalis  bisa  masuk  ke  dalamnya,  hampir  pasti  tanpa
9 Jose Casanova menyimpulkan, sejak 1960-an, kepercayaan teori sekularisasi yang menubuatkan pemudaran peran agama ( secularization as religious decline ) dan privatisasi agama ( secularization as privatization ) menemukan penyangkalan akibat inkonsistensi dalam teorinya dan kurangnya bukti empiris. Sejak Perang Dunia II, kehidupan agama mengembang di seantero jagad, kecuali Eropa Barat, negara-negara komunis dan beberapa daerah jajahan. Di kawasan bekas komunis, berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan baru dalam kehidupan keagamaan. Selang beberapa tahun setelah ambruknya tembok Berlin, penataan politik di Eropa Timur segera disusul oleh ledakan konflik etno- religius. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tesis negara sekuler yang antiagama tidak tepat, apalagi ketika pengaruh agama di dunia justru makin menguat.
10 Casanova memberikan lima kajian kasus untuk memberi contoh bagi berbagai bentuk deprivatisasi agama di dalam dunia modern. Dia mengamati peran publik Gereja Katolik di Spanyol (dari gereja negara menjadi bukan gereja negara), di Polandia (dari gereja bangsa menjadi masyarakat madani), di Brazil (dari oligarki menjadi gereja rakyat), dan di Amerika Serikat (dari denominasi privat ke publik) dan juga peran Protestantisme evangelis di Amerika Serikat (dari agama sipil menjadi Kristen Kanan) untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen di dalam keempat masyarakat ini telah berdekatan dengan masyarakat sipil di dalam dekade-dekade akhir-akhir ini.
11 Benyamin F. Intan, Public Religion , 13.
kesantunan dan mungkin dengan kekerasan. 12
Hollenbach  dengan  demikian  setuju  dengan  tesis  sentral Casanova: agama harus dibedakan dari wilayah-wilayah lain kehidupan publik  seperti  negara.  Sekularisasi  sebagai  diferensiasi  meliputi pembedaan  wilayah  masyarakat  di  mana  agama  tidak  lagi mendefinisikan  “realitas  yang  meliputi  segala  sesuatu”  di  mana  ruang sekuler  menemukan  tempatnya  yang  tepat. 13 Mengutip  Hollenbach,
Benyamin  F.  Intan  menjelaskan,  istilah  “diferensiasi”  seharusnya dipaha mi  sebagai  “pembedaan,”  bukan  sebagai  “pemisahan  ke  dalam ruang- ruang yang terpisah ketat.”
Diferensiasi  agama  dan  berbagai  dimensi  kehidupan  publik  mempunyai konotasi  berbeda  dengan  “pemisahan.”  Di  Amerika  Serikat,  pemisahan gereja  dari  negara  sering  kali  disamakan  dengan  pembatasan  agama menjadi  sepenuhnya  wilayah  pribadi  yang  terpisah  dari  kekuasaan pemerintah.  Berlawanan  dengan  hal  ini,  diferensiasi  agama  dari  wilayah kekuasaan negara tidak menyingkirkan semua pengaruh agama di dalam kehidupan  publik  atau  di  dalam  dunia  politik  pada  umumnya  ...  Tetapi, pengaruh  agama  di  dalam  kehidupan  publik  dan  bahkan  politik  bisa terjadi bahkan dimana negara dan gereja secara institusi berbeda. Bisa saja terjadi pengaruh publik oleh agama yang diberikan tanpa kontrol negara oleh  gereja.  Jadi  ada  pilihan  ketiga  bagi  “integralisme”  [kesatuan  gereja - negara]  di  satu  sisi  dan  privatisasi  agama  di  sisi  lain.  Di  dalam  pilihan ketiga  ini,  komunitas-komunitas  religius  bisa  memberikan  dampak terhadap kehidupan publik sementara, pada saat yang sama, pelaksanaan agama  yang  bebas  dan  bukan  sebagai  agama negara  (non-establishment) sepenuhnya dilindungi. 14
Sekularisasi  yang  tidak  menyangkali  peran  agama  tidak  harus menyebabkan  kemunduran  agama  atau  berarti  privatisasi  agama.  Pada sisi  lain,  modernisasi  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan kemunduran  agama.  Artinya  modernisasi  tidak  menghilangkan  agama dalam masyarakat. Tepatnya modernisasi hanya menggeser lokasi sosial
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
dari  agama.  Tesis  sekularisasi  mengenai  kematian  agama  perlu diperbaiki  karena  agama  tidak  menghilang,  dan  tampaknya  agama memang tidak mungkin menghilang. Karena itu dalam hubungan agama dan  negara  seharusnya  agama  tetap  mendapatkan  tempat  yang terhormat. 15 Selaras dengan Casanova Yudi Latif menjelaskan:
Bila sekularisasi sebagai  proses  pemudaran dan  pemisahan  peran agama (dari  negara)  tidak  memiliki  bukti  empiris  yang  kuat,  teori  modernisasi (termasuk sekulerisasi) menyisakan satu asumsi yang bisa diterima, yakni sekularisasi sebagai proses “pembedaan” ( differentiation ). Hal ini merujuk pada perbedaan fungsional antara institusi-institusi keagamaan dari ranah lain dalam masyarakat modern, terutama negara, ekonomi dan sains 16 .
Dengan proses diferensiasi sebagaimana dimaksud di atas, terjadi pembedaan antara ranah sosial ( social sphere ) ke dalam ragam fungsi yang di  dalamnya  agama  tidak  lagi  menjadi  pendefinisi  tunggal  semua realitas,  yang  memungkinkan  bidang  sekuler  menemukan  tempatnya yang  pas,  istilah differentiation ini  harus  dipahami  sebagai distinction (pembedaan), bukanlah separation, yang membawa ke arah isolasi secara terpisah.  Sebagai  realitas  politik,  konsep  ini  mengacu  pada  prinsip distinction antara  otoritas  agama  dan  politik,  berdasarkan  pemahaman bahwa masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda
15 1. Negara Ateis Ekstrem. Dasar negara ini tidak percaya pada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap terhadap agama teoritis diakui kebebasannya, tetapi tidak diperbolehkan adanya propaganda secara resmi menyebarkan agama. Dengan kata lain, kebebasan suatu agama dibatasi. Contohnya negara Komunis. 2. Negara Ateis sekuleristik. Bentuk negara ini berdasarkan ketuhanan dan tidak berdasarkan agama. Sikap terhadap agama praktis diakui kebebasannya dan mengakui pula kebebasan warga negaranya dalam memeluk atau tidak memeluk suatu agama, dan bebas dalam pelaksanaannya. Contohnya negara Liberal. 3. Negara Teis Demokratis. Negara ini berdasarkan ketuhanan, tetapi tidak berdasarkan agama. Sikapnya terhadap agama melindungi dan menjamin agama-agama yang diberi kesempatan yang sama. Negara tidak diatur oleh syariat agama manapun. Contohnya negara Pancasila. 4. Negara Teis Teokratis/negara agama. Negara berdasarkan ketuhanan menurut agama tertentu. Negara ikut mengatur urusan agama dan mewajibkan warga negaranya untuk melaksanakannya. Sebaliknya negara diatur oleh syariat agama tersebut. Contohnya negara Vatikan. Indah Putri Indriany , Pemikiran Politik Islam dan Negara di Indonesia Abdurrahman Wahid (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana, 2002), 72-3.
16 Ibid.
secara konseptual (meskipun saling berhubungan) dalam tujuan, metode, bentuk pemikiran, wacana dan tindakan.
Yudi  Latif,  masih  mengutip  pandangan  Casanova,  berpendapat bahwa:
Diferensiasi modern menjadi penyangkal dari asumsi pemudaran agama, karena  ternyata  berperan  penting  dalam  menumbuhkan  gairah kegamaan dalam masyarakat modern”. Ketika agama terintegrasi dengan negara,  represi  negara  membawa  konsekuensi  ketidakpercayaan  publik pada  agama  yang  dampaknya  bertahan  lama  seperti  dalam  masyarakat Eropa.  Negara  teokrasi  tidak  memperdalam  perasaan  agama  atau memperkuat semangat agama, melainkan mempergunakan agama untuk keperluan Negara”. 17
Dengan adanya diferensiasi, agama bisa mengembangkan otonomi relatif  dalam  menyediakan  landasan  moralitas,  baik  untuk  menopang maupun  untuk  menentang  kekuasaan  politik.  Hal  ini  memberikan sandaran  alternatif  bagi  warga  ketika  mengalami  kekecewaan  atas kekuasaan politik dan dunia kehidupan.
Yudie  Latie  selanjutnya  berpendapat  bahwa  tersedianya  kerangka diferensiasi inila h yang memberi peluang bagi pengembangan “toleransi kembar” antara negara dan agama sehingga bisa mengembangkan peran publiknya  masing-masing  tanpa  saling  memaksa  karena  menemukan konteks  keterlibatannya  yang  tepat.  Diferensiasi  agama  dari  domain kekuasaan negara tidak melucuti seluruh pengaruh agama dalam ruang publik.  Pengaruh  agama  dalam  kehidupan  publik  bahkan  politik  tetap bisa  berlangsung  ketika  negara  dan  agama  berbeda  secara  institusional. Terbuka peluang bagi pengaruh agama atas negara. Dengan alternatif di luar  kerangka  integrasi  dan  separasi  ini,  komunitas  agama  tetap  bisa memiliki  pengaruh  publik,  berkelindan  dengan  kewenangan  negara untuk  mengembangkan  institusi-institusi  demokratis  dalam  kerangka konstitusi dan hak-hak asasi manusia. 18
17 Ibid.
18 Yudi Latief, Negara Paripurna , 109.

## Diferensiasi Agama dan Negara dalam Negara Pancasila
Pernyataan  Indonesia  sebagai  bukan  negara  agama  dan  bukan negara sekuler yang sebelumnya tidak pernah ada, pada awalnya belum mendapatkan  landasan  teoritis,  kecuali  sebagai  sebuah  kesepakatan bersama dari rakyat Indonesia yang beragam agama. 19 Namun, mengacu pada  pandangan  Casanova  tentang  sekularisasi  sebagai  diferensiasi ( secularization  as  differentiation ),  jelaslah  bahwa  pembedaan  agama  dan negara yang dinyatakan bukan negara agama dan bukan negara sekuler yang  menolak  agama  merupakan  jalan  tengah  yang  terbaik  untuk menghadirkan  kehidupan  publik  yang  baik  mendapatkan  landasan teoritisnya.
Melihat sejarah ditetapkannya Pancasila di Indonesia sebagai dasar bagi  hubungan  agama  dan  negara,  harus  diakui  bahwa  hal  itu  tidak terlepas  dari  peran  aktif  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia.  Agama Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia juga jauh  dari  monolitis.  Demikian  juga  agama-agama  suku  yang  tersebar  di berbagai  daerah  Indonesia.  Semua  agama  di  Indonesia  memiliki  peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Penetapan  hubungan  agama  dan  negara  dalam  negara  Pancasila merupakan  sumbangsih  agama-agama  di  Indonesia  yang  diakui memiliki  peran  penting  dalam  sejarah  perjuangan  kemerdekaan  bangsa Indonesia. Agama Islam, memainkan peran yang sangat krusial di dalam
19 Simatupang menerangkan demikian: Negara modern yang bukan negara sekuler, bukan negara agama, dalam arti diidentikkan dengan salah satu agama, tetapi di mana dalam rangka Pancasila, beberapa agama mempunyai kedudukan resmi dan hidup berdampingan bahkan memikul tanggung jawab bersama dalam upaya untuk mendirikan suatu model yang tidak sekuler tetapi tetap menjunjung tinggi nilai moral, etik dan spiritual. Eksperimen yang berlangsung di Indonesia ini tidak ada duanya di negara lain dan sepanjang sejarah umat manusia, dan oleh sebab itu tidak usah mengherankan bahwa upaya untuk menjalankan hal yang belum pernah terjadi itu, tidak selalu mudah. Pihak- pihak yang bersangkutan sendiri yaitu golongan-golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kadang-kadang cenderung untuk kembali ke dalil-dalil yang mereka bawa dari negara asalnya ke Indonesia dan menghadapi masalah-masalah baru. T.B. Simatupang, Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 236-7.
mendorong  nasionalisme  Indonesia  di  awal  abad  ke-20. 20 Muslim Indonesia  dalam  hal  ini  harus  dipahami  dalam  keragamannya,  karena Muslim Indonesia tidak monolitis.
Gelombang  gerakan  nasionalis  Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari perjuangan umat kristiani yang juga mengambil bagian di dalam gerakan tersebut.  Seperti  banyak  organisasi  nasionalis  Indonesia  lain,  sejak pendiriannya  tahun  1925,  Partai  Katolik  telah  mendukung  gerakan nasionalis.  Para  pemimpin  Indonesia  pada  waktu  itu  menyadari  agar mereka  bisa  mencapai  kemerdekaan  Indonesia,  mereka  harus  bekerja sama  dengan  organisasi-organisasi  politik  nasionalis  Indonesia  lain.  Di dalam  konteks historis gerakan  nasionalis Indonesia ini, muncullah dua kelompok  berbeda  di  dalam  wacana  politik  Indonesia:  golongan kebangsaan ( secular nationalists ) dan golongan Islam ( Muslim nationalists ).
21 Kompromi antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim dalam  pembentukan  negara  Pancasila  yang  membedakan  agama  dan negara ini dijelaskan Supomo demikian:
Menciptakan sebuah Negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang  akan  mengkaitkan  negara  itu  sendiri  dengan  kelompok  yang terbesar,  kelompok  Islam.  Jika  sebuah  Negara  Islam  diciptakan  di
20 Menjadi seorang Muslim berarti orang itu menjadi bagian dari penduduk pribumi apakah Melayu, Jawa atau yang lain. Di antara orang-orang Batak, yang paling tidak mengenal Tuhan, yaitu mereka yang bertobat dari animisme menjadi Islam disebut orang- orang Melayu. Hal serupa berlaku bagi orang-orang Cina di Sumatera yang menjadi Muslim. Bernhard Dahm, History of Indonesia in the Twentieth Century , penerj. P.S. Falla (London: Praeger Publishers, 1971), dalam Benyamin F. Intan, Public Religion (Peter Lang: USA, 2006), 159.
21 “nasionalis sekuler” [adalah] sekelompok pemimpin politik Indonesia – Muslim, Katolik, Protestan, Hindu atau yang lain-lain – yang tegas menolak agama sebagai dasar negara, meskipun mereka bukan kaum sekuler secara pribadi, atau juga bukan tidak memiliki sentimen-sentimen, kecenderungan-kecenderungan dan afiliasi-afiliasi religius. Mereka hanya memilih tidak menggunakan agama sebagai ideologi politik atau sebagai sebuah sistem politik, tetapi membatasi agama pada kehidupan pribadi mereka.
Sebaliknya, ... “nasionalis Muslim” [adalah] kelompok pemimpin Muslim, yang sangat berkomitmen kepada keyakinan mereka, percaya bahwa Islam harus digunakan sebagai dasar negara. Mereka percaya agama dan negara tidak bisa dipisahkan karena tidak ada pemisahan antara masalah-masalah duniawi dengan urusan-urusan akhirat di dalam ajaran-ajaran Islam. Bernhard Dahm, History of Indonesia in the Twentieth Century , penerj. P.S. Falla (London: Praeger Publishers, 1971), 159.

## AMBIGUITAS DIFERENSIASI AGAMA DAN NEGARA
Indonesia,  maka  tentunya  golongan  minoritas  akan  bangkit,  masalah kelompok-kelompok  kecil  religius,  dari  kalangan  Kristen  dan  yang  lain- lain.  Meskipun  Negara  Islam  akan  melindungi  kepentingan-kepentingan kelompok  lain  sebaik  mungkin,  kelompok-kelompok  religius  yang  lebih kecil ini tentunya tidak akan bisa merasa terlibat di dalam negara. 22

## Selanjutnya, Supomo menerangkan:
Di  dalam  negara  Indonesia  para  warga  negara  harus  didorong  untuk mencintai  tanah  leluhurnya,  untuk  memberikan  diri  mereka  kepada  dan mengorbankan diri mereka demi negara, untuk melayani dengan senang tanah leluhur, untuk mencintai dan melayani para pemimpin mereka dan negara,  untuk  tunduk  kepada  Tuhan,  untuk  memikirkan  Tuhan  setiap saat. Semua hal ini harus terus-menerus didukung dan digunakan sebagai dasar  moral  bagi  negara  kesatuan  nasional  ini.  Dan  saya  yakin  bahwa Islam akan memperkuat prinsip-prinsip ini. 23
Dari  awal  masa  pra-kemerdekaan  Indonesia,  agama-agama berperan  penuh  dan  memberikan  sumbangsih-sumbangsih  utama  bagi pembentukan nasionalisme Indonesia. Inspirasi agama adalah salah satu faktor terpenting yang mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan mendukung kesatuan nasional melawan penjajahan Belanda.
Mengenai  hubungan  antara  agama  dan  negara,  Darmaputera, seorang teolog Kristen menjelaskan demikian:
Negara mengakui otonomi agama, dan agama mengakui otonomi negara. Masing-masing  tidak  mencampuri  langsung  urusan  dan  otoritas  yang lain.  Namun  demikian,  antara  keduanya  terdapat keterkaitan  fungsional. Tanpa  mencampuri  secara  langsung  urusan-urusan  internal  keagamaan, negara  mempunyai  tanggung  jawab  keagamaan  yaitu  melindungi  dan membantu agar semua agama hidup dan berkembang dan menjamin baik kebebasan  maupun  kerukunan  hidup  beragama.  Di  pihak  lain,  tanpa mencampuri secara langsung urusan-urusan kenegaraan (termasuk di sini pemaksaan  kehendak  dengan  melalui  kekuatan  massa),  agama mempunyai  tanggung  jawab  kenegaraan.  Tanggung  jawab  ini  adalah meletakkan  kerangka  landasan  moral,  etik  dan  spiritual  bagi, pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Tanggung  jawab
22 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff,
1971), 20.
23 Ibid.
yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan bersama-sama, artinya, kerangka landasan moral etik dan spiritual itu tidak hanya kontribusi satu agama saja. 24
Pancasila  sebagai  kristalisasi  kehidupan  masyarakat  Indonesia terbukti  mampu  menaungi  semua,  karena  ia  adalah  isi  dari  jiwanya bangsa  Indonesia,  kesepakatan  bersama  rakyat  Indonesia.  Soekarno mengakui bukan pembuat  Pancasila, tetapi menggali di dalam buminya rakyat  Indonesia.  Pancasila  sebagai  nilai-nilai  yang  universal  diterima sebagai  kompromi  kelompok-kelompok  yang  ada  di  Indonesia. Penerimaan Pancasila tidak akan menghapuskan identitas yang ada.
Hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  telah dirumuskan dengan jelas. Ungkapan Indonesia bukan negara agama dan bukan  negara  sekuler  yang  unik  itu  didasarkan  pada  Pancasila.  Bentuk negara  Pancasila  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  negara  yang memisahkan  antara  agama  dan  negara.  Negara  Pancasila  bukan  negara sekuler  dan  juga  bukan  negara  agama,  namun  negara  memberikan perlindungan  terhadap  agama,  serta  memperlakukan  agama-agama secara sama dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

## Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia
Agama dan negara berbeda. Agama tidak boleh menguasai negara, demikian juga negara tidak boleh menyingkirkan peran agama di tengah masyarakat.    Agama  dan  negara  mempunyai  hubungan  yang  bersifat koordinasi.  Agama  bertanggung  jawab  untuk  mengingatkan  negara apabila  negara  tidak  melakukan  kewenangannya  sebagaimana kodratnya.  Karena  agama-agama  adalah  pemberi  landasan  moral, demikian  juga  pada  waktu  agama-agama  dalam  interpretasi  praktis keagamaannya melanggar  undang-undang dan ketertiban umum. Maka
24 Trisno S utanto, “Mengelola Kemajemukan” dalam Eka Darmaputera (ed) , Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 97.
negara  wajib  untuk  melakukan  tindakan  hukum  untuk  penertiban hubungan bersama antaragama dan kelompok yang ada.
Realitas  hubungan  agama  dan  negara  di  Indonesia  tidak  selalu berjalan  pada  jalan  yang  telah  ditentukan.  Setidaknya  itu  terlihat  jika diukur  berdasarkan  skala  kebebasan  beragama  yang  dikembangkan berdasarkan  20  kriteria  yang  dimuat  dalam  Laporan  Departemen  Luar Negeri  Amerika  Serikat  tentang  Kebebasan  Keagamaan  Internasional, 2002. 25 Skala  tersebut  mewakili  versi  yang  diperluas  dari  skala  Chaves dan  Cann  1992  yang  digunakan  untuk  mengukur  peraturan  negara dalam 18 masyarakat pasca-industri.
1. Konstitusi membatasi kebebasan beragama.
2. Konstitusi  tidak  mengakui  kebebasan  beragama.  (Atau hukum  tidak  mengakui  kebebasan  beragama,  dalam  sebuah negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis).
3. Terdapat sebuah gereja resmi negara.
4. Negara mendukung satu agama.
5. Organisasi-organisasi  keagamaan  harus  mendaftar  pada negara  atau  disahkan  oleh  negara  untuk  bisa  beroperasi  secara legal,  atau  pemerintah  memberlakukan  berbagai  kekangan  pada organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau diakui. 6. Negara  mengeluarkan  izin  hukum  bagi  bangunan-bangunan keagamaan.
7. Negara  mengangkat  atau  menyetujui  para  pemimpin  gereja,
para  pemimpin  gereja  mengangkat  atau  menyetujui  para  pejabat pemerintah,  dan/atau  para  pemimpin  gereja  memiliki  posisi khusus dalam pemerintahan.
8. Negara memberikan gaji gereja secara langsung.
9. Negara mensubsidi beberapa/ semua gereja.
10. Negara  memberikan  potongan  pajak  bagi  beberapa/  semua gereja.
25 Pippa Noris dan Ronald Inglehart, Sekularisme , 299-300.
11. Negara  melarang  pendeta/pemimpin  agama  dari  semua/
beberapa agama tertentu untuk memegang jabatan publik.
12. Negara  memiliki  sebagian  properti  dan  bangunan-bangunan gereja.
13. Negara memerintahkan pendidikan keagamaan di sekolahsekolah   negara,  meskipun  pelajar  dapat  dibebaskan  dari kewajiban ini dengan permintaan orangtua.
14. Ada  laporan-laporan  tentang  konversi  keagamaan  yang dipaksakan.
15. Negara melarang beberapa kelompok keagamaan, perkumpulan keagamaan, atau sekte.
16. Negara  mengekang/  melarang  para  misionaris  memasuki negara tersebut untuk tujuan-tujuan menarik pemeluk baru.
17. Negara  mengekang/  menyensor  beberapa  kepustakaan
keagamaan yang masuk atau beredar di negara tersebut.
18. Negara  memenjarakan  atau  menahan  beberapa  kelompok keagamaan atau individu-individu.
19. Negara  gagal  mencegah  konflik-konflik  dan  kekerasan etnoreligius  yang  serius  yang  dilakukan  terhadap  beberapa  ke lompok minoritas.
20. Negara  tersebut  disebut  sebuah  negara  khusus  dalam  hal kebebasan  beragama  oleh  Departemen  Luar  Negeri  Amerika Serikat. 26
Ambiguitas kebijakan diferensiasi agama dan negara di Indonesia terlihat  pada  beberapa  hal  antara  lain:  Negara  mendukung  beberapa agama,  dan  tidak  mendukung  beberapa  agama  termasuk  agama-agama suku  atau  kepercayaan  meski  tetap  memberikan  hak  hadir  di  bumi Indonesia  (4).  Organisasi-organisasi  keagamaan  harus  mendaftar  pada negara atau disahkan oleh negara untuk bisa beroperasi secara legal, atau
pemerintah  memberlakukan  berbagai  kekangan  pada  organisasi- organisasi yang tidak terdaftar atau diakui. 6. Negara mengeluarkan izin hukum  bagi  bangunan-bangunan  keagamaan.  Di  Indonesia  aturan  ini telah  digunakan  menjadi  alat  untuk  menutup  rumah  ibadah  yang bermasalah  dalam  perizinan  dan  yang  tidak  memiliki  izin.  7.  Negara memberikan gaji gereja secara langsung. 9. Negara mensubsidi beberapa/ semua agama (negara memberikan bantuan terhadap agama tertentu) 10. Negara  memberikan  potongan  pajak  bagi  beberapa/semua  agama.  13. Negara  memerintahkan  pendidikan  keagamaan  di  sekolah-sekolah negara,  meskipun  pelajar  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  ini  dengan permintaan  orangtua.  14.  Ada  laporan-laporan  tentang  konversi keagamaan  yang  dipaksakan.  15.  Negara  melarang  beberapa  kelompok keagamaan,  perkumpulan  keagamaan,  atau  sekte.  16.  Negara mengekang/melarang  para  misionaris  memasuki  negara  tersebut  untuk tujuan-tujuan menarik pemeluk baru. 17. Negara mengekang/menyensor beberapa  kepustakaan  keagamaan  yang  masuk  atau  beredar  di  negara tersebut.  18.  Negara  memenjarakan  atau  menahan  beberapa  kelompok keagamaan  atau individu-individu. 19. Negara gagal mencegah  konflik- konflik dan kekerasan etnoreligius yang serius yang dilakukan terhadap beberapa ke lompok minoritas.
Berdasarkan skala di atas, jelaslah bahwa kebijakan terkait agama di Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan Pancasila yang membedakan agama  dan  negara.  Karena  negara  terlihat  dalam  undang-undang  dan peraturan  turunannya  tidak  mengacu  pada  Pancasila.  Ambiguitas kebijakan tersebut membuat hubungan antara agama dan negara, agama dan  agama  atau  toleransi  kembar  tidak  terimplementasi  dengan  baik. Ambiguitas  ini  terjadi  karena  adanya  keragaman  apresiasi  terhadap Pancasila.  Ketidakpuasan  individu  atau  kelompok  yang  ada  bukan karena  Pancasila  tidak  mampu  menjadi  payung  atas  semua  orang  yang berada di Indonesia, tetapi kelompok-kelompok yang tidak puas tersebut selalu ingin menguasai negara, apalagi pemerintah yang ada sering kali tidak konsekuen melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
Ketidakpuasan kelompok-kelompok tersebut kemudian mengarah pada  usaha  menggantikan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara. Baik  dengan  cara  terselubung  yaitu  melakukan  penetrasi  nilai-nilai agamanya  ke  dalam  Pancasila,  atau  dengan  cara  kekerasan  melalui pemberontakan  untuk  menumbangkan  kekuasaan  negara.  Keberhasilan Pancasila dalam mempersatukan bangsa Indonesia, serta mempertahankan kedaulatan negara Indonesia tersebut tidak diakui oleh semua  kelompok  yang  ada  di  Indonesia.  Fakta  bahwa  Pancasila  belum dianggap  sebagai  sesutau  yang  final  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara nyata  dengan  adanya  pemberontakan-pemberontakan  yang  ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
Di penghujung pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  timbullah  pemberontakan-pemberontakan  yang  ingin menggantikan  Pancasila  dengan  ideologi  lain,  yaitu  ideologi  Islam  dan Komunis.  Pemberontakan  tersebut  dapat  dipadamkan  walaupun diperlukan  waktu  yang  lama,  jauh  lebih  lama  dari  perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika perang mempertahankan kemerdekaan  telah  selesai  pada  tahun  1949  (5  tahun),  maka  perang untuk  memadamkan  pemberontakan  yang  dilakukan  DI  berlangsung selama  13  tahun.  Pemberontakan-pemberontakan  yang  dilakukan Komunis dan DI merupakan  bukti adanya harapan-harapan lain di luar Pancasila.  Harapan-harapan  tandingan  terhadap  Pancasila  seharusnya tidak  perlu  ada,  karena  merupakan  pengingkaran  konsensus  bersama yang  dinyatakan  dalam  ikrar  kemerdekaan.  Adanya  harapan-harapan tandingan  di  luar  Pancasila  merupakan  bukti  bahwa  tidak  semua individu  memegang  komitmen  terhadap  Pancasila.  Kegagalan memegang  komitmen  bersama  untuk  hidup  bersama  dalam  negara Pancasila  ini  akhirnya  melahirkan  keragaman  apresiasi  terhadap pancasila.  Pertumbuhan  kelompok-kelompok  yang  ada  dalam  naungan Pancasila  tidak  boleh  bertentangan  dengan  semangat  Pancasila  yang mempersatukan kelompok-kelompok yang ada.
Lahirnya  otonomi  daerah  di  era  reformasi  ternyata  menimbulkan persoalan baru, khususnya dalam hubungan antaragama. Daerah dengan mayoritas  agama  tertentu  kemudian  menuntut  kekhususannya  meski harus  mendiskriminasikan  agama-agama  lain.  Peraturan  daerah  (perda) agama  pun  muncul  di  berbagai  tempat  dan  mengancam  kebebasan beragama.  Kehadiran  perda-perda  bernuansa  agama  pada  umumnya tidak  secara  terang-terangan  menamakan  dirinya  sebagai  perda  agama, namun  isinya  yang  memuat  nilai-nilai  agama  tertentu  dan  terindikasi mendiskriminasikan  agama-agama  lain  mengidentikkan  dirinya  sebagai perda  agama,  biasa  juga  disebut  perda  yang  melanggar  hak-hak  asasi manusia.  Perda  bernuansa  agama  itu  sukses  diberlakukan  di  beberapa provinsi  di  Indonesia,  setidaknya  itu  telah  ditetapkan  di  13  provinsi  di Indonesia. 27
Sifat  diskriminatif  yang  melekat  pada  perda-perda  agama  itu menimbulkan  perlawanan  dari  mereka  yang  terdiskriminasikan,  namun perda-perda  agama  tersebut  terus  saja  melenggang  sambil  mengklaim diri  terlahir  secara  demokratis.  Apalagi  ketika  demokrasi  direduksi hanya  pada  pemilihan  berdasarkan  suara  terbanyak.  Diskriminasi  yang dihadirkan oleh perda agama Islam kemudian memicu lahirnya raperda bernuansa  agama  Kristen.  Meskipun  raperda  bernuansa  agama  Kristen tersebut  tidak  pernah  ditetapkan  sebagai  kebijakan  daerah  karena  tidak disetujui mayoritas.
Ambiguitas  diferensiasi  negara  dan  agama  di  Indonesia  terjadi karena  pembuatan  kebijakan  publik  terkait  agama  sering  kali  gagal untuk  tunduk  pada  prinsip-prinsip public  reason dan public  deliberation . Dalam  negara  Pancasila,  ajaran  keagamaan  boleh  saja  memberikan inspirasi,  namun  formulasinya  harus  mengalami  proses  substansial
27 Perda berbasis syariat itu setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu: (i) ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol; (2) Kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca Alquran; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim. Arskal Salim, "Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM" (Jurnal Perempuan, No. 60/September 2008).
(tidak  secara  literer  merujuk  pada  kitab  dan  doktrin  keagamaan)  guna memenuhi legitimasi demokratis yang bersifat rasional dan imparsial. Ini dapat  dipahami  karena  keputusan  publik-politik  dianggap  rasional imparsial  jika  didasarkan  pada  fakta  (bukan  doktrin  semata),  dan diorientasikan bagi kepentingan banyak orang dan jangka panjang, serta melibatkan  partisipasi  semua  kalangan  secara  inklusif.  Sehingga  tidak satu  agama  dapat  mengklaim  bahwa  kebijakan  publik  itu  adalah  hasil penguasaan kelompok agama tertentu.

## Penutup
Menata  hubungan  agama  dan  negara  dalam  sebuah  negara Indonesia  yang  beragam  memang  bukan  merupakan  suatu  hal  yang mudah.  Karena  semua  agama  merasa  memilki  jalan  terbaik  untuk terciptanya  hubungan  antaragama  dalam  sebuah  negara  yang  beragam. Apalagi  pada  daerah-daerah  di  mana  konflik  bernuansa  agama  telah terjadi. Konflik kekerasan antaragama itu telah menimbulkan kecurigaan antarpemeluk  agama  yang  berbeda,  dan  perasaan  curiga  tersebut  tidak mudah  dihapuskan.  Oknum-oknum    yang  terlalu  lama  menikmati kekuasaan  dengan  memanfaatkan  agama  tidak  dengan  sendirinya  akan melepaskan  nikmatnya  kekuasaan  tersebut.  Namun  perjuangan  semua rakyat Indonesia yang menyadari arti pentingnya negara Indonesia bagi mereka menjadi modal dalam usaha mencapai Indonesia yang lebih baik.
Apabila  perjuangan  semua  rakyat  Indonesia  yang  beragama adalah  perjuangan  untuk  pengamalan  Pancasila  yang  murni  dan konsekuen, dengan semangat yang inklusif bagi terbentuknya demokrasi yang berkeadilan, maka peran agama-agama tidak akan berubah menjadi usaha  untuk  saling  menguasai  dengan  memakai  negara  sebagai  senjata untuk  meredam  sesamanya.  Perjuangan  tersebut  seharusnya  menjadi perjuangan yang suci menghargai keragaman agama-agama yang adalah realitas  Indonesia.  Pancasila  adalah  dasar  yang  kokoh  bagi  negara demokrasi  yang  menghargai  pluralisme  agama.  Demokrasi  yang menghargai  pluralisme  agama  ini  adalah  pilihan  terbaik  untuk
Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia.
Negara  Pancasila  yang  membedakan  agama  dan  negara  sejalan dengan  teori  Casanova  secara  bersamaan  juga  menyempurnakan demokrasi  Barat  yang  sekuler,  yang  meminggirkan  agama.  Salah  satu negara  di  dunia  yang  menganut  pemerintahan  demokrasi  yang  tidak meminggirkan  agama  adalah  Turki,  negara  ini  terus  mengembangkan demokrasi yang tidak didasarkan agama dan juga bukan negara sekuler yang  menolak  agama. 28 Demokrasi  sekuler  yang  meminggirkan  agama saat ini semakin ditolak seiring tuduhan bahwa sekularisme adalah juga agama,  meski  ide  sekularisme  sebagai  agama  itu  sendiri  merupakan paradoks. 29
Pancasila  merupakan  kesepakan  bersama  agama-agama  di Indonesia  untuk  menaungi  semua  agama-agama  yang  beragam  di Indonesia.  Model  pemerintahan  negara  Pancasila  ini  dapat  menjadi contoh  bagi  negara-negara  lain  dalam  menentukan  hubungan  ideal antara  agama  dan  negara.  Pancasila  adalah  negara  pluralisme  agama yang  memposisikan  agama-agama  pada  tempat  terhormat  tanpa mendiskriminasikan  agama  tertentu.  Perjalanan  negara  Pancasila  itu tidak selalu mulus, bahkan tidak jarang ditemukan konflik suku, agama, ras  dan  antargolongan  hingga  dalam  skala  besar.  Namun,  semua  itu terjadi karena terjadinya keragaman apresiasi terhadap Pancasila, bukan karena kelemahan yang ada pada diri Pancasila.
28 James W. Skillen, The Good of Politics (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2014),
193.
29 Ibid., 192.