Al-Risalah JISH                                  Vol. 14, No. 1, Juni 2014
87

## PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MENURUT PANDANGAN IBNU KHALDUN

## M. Lohot Hasibuan
Dosen Hukum Islam Jurusan Syariah STAI Maarif Jambi Jl. KH. Abdurrahman Wahid Talang Bakung, 36139, Jambi
Abstract: The law is no longer a record of behaviors which shape the live of soci- ety; instead the law is expected to reveal the new powers which expect the prosper- ity of the society. As the result, almost all aspects of life are tied by law. The law should also realize that there are external factors which effect the law and in the application in reality. In that way, when designing the law policy, the designer needs to consider some aspects such as psychology, sociology, and geography. Con- cerning on the development of national economy, Ibnu Khaldun stated that law system should be based on religion rule for the reason that the law will organize the economic system well to be balance and develop the economic productivity
Keywords: law system, development, national economy.
Abstrak: Hukum tidak lagi catatan perilaku yang membentuk hidup masyarakat; bukan hukum diharapkan untuk mengungkapkan kekuatan baru yang meng- harapkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hampir semua aspek kehidupan yang terikat oleh hukum. Undang-undang juga harus menyadari bahwa ada fak- tor-faktor eksternal berpengaruh hukum dan dalam aplikasi dalam realitas yang.
Dengan cara itu, ketika merancang kebijakan hukum, perancang harus memper- timbangkan beberapa aspek seperti psikologi, sosiologi, dan geogra fi . Mengenai pada pengembangan ekonomi nasional, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sistem hukum harus didasarkan pada aturan agama dengan alasan bahwa hukum akan mengatur sistem ekonomi baik untuk keseimbangan dan mengembangkan produk- tivitas ekonomi.
Kata Kunci: sistem hukum, pembangunan, perekonomian nasional.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 88

## Pendahuluan
Dalam suatu negara, efekti fi tas pemberlakuan hukum memerlukan adanya kekuasaan, dan untuk kepentingan penegakannya maka kekuasaan merupakan kebutuhan yang mutlak. Dalam kaitannya dengan hal ini, tepatlah pandangan yang mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah khayalan belaka, dan sebaliknya kekuasaan tanpa hukum akan menjurus ke arah penekanan dan kedzaliman, serta akan menyuburkan praktek penindasan dan kekerasan. Se- hingga penyelenggaraan kehidupan bernegara bertumpu pada penindasan dan kekerasan semata. Martabat dan harkat manusia, harga diri dan kebebasan orang- perorang maupun kelompok masyarakat akan terampas, tidak dihormati, seh- ingga yang tertinggal hanyalah hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. 1
Kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tu- juan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, di sini bisa dilihat bahwa hukum semakin menunjukkan peranan pentingnya sebagai sarana un- tuk mewujudkan kebijakan-kebijakan negara. Kenyataan empirik menunjuk- kan bahwa hukum adalah sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan politik negara.
Di satu pihak, hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperoleh- nya melalui pengaturannya, dan oleh itu ia harus faham tentang seluk-beluk masalah yang akan diaturnya. Sedangkan di pihak lain hukum juga harus me- nyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum juga akan memberikan pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya. Seh- ingga dalam hubungan timbal-balik ini dibutuhkan suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, yang hanya memusatkan perhatiannya pada kepad- uan sistem hukum. Di sinilah pendekatan untuk saling menyapa dan berinter- aksi antara Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial terjadi dari waktu ke waktu, dalam wujud lintasan dua arah, yaitu arah sarjana dan praktisi.
Sementara itu, ilmu sosial kini mulai nampak banyak menekuni upaya-up- aya hasil temuan penelitian sosial bermakna untuk menata dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Bagaimana temuan-temuan tersebut diperhati- kan para pengambil keputusan, sehingga temuan-temuan yang baik itu tidak
1 P.M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya: Tiara Wacana,
1987), hlm. 158-161.
hanya berhenti dalam mewujudkannya semata, akan tetapi juga ikut berproses menjadi kebijakan hukum yang sah untuk mempengaruhi pola dan perilaku so- sial.
Dengan demikian, pembahasan tindakan alat negara dalam mengolah bi- dang sosialnya, ekonomi misalnya, juga harus membicarakan fungsi hukum atau peranan hukum. Pembahasan tentang fungsi hukum ini mempunyai nu- ansa pembangunan ekonomi modern yang tetap dalam kerangka keilmuan hu- kum, karena tujuannya masih tetap sama yakni menuju kesejahteraan manusia. Maka, bilamana kegiatan manusia sebagai pelaku ekonomi melawan tujuan inti bermasyarakat yakni kesejahteraan umat manusia, walaupun itu belum diatur dalam hukum positif, maka dapat ditentukan oleh hakim bahwa tindakan terse- but pada hakekatnya bersifat asosial bahkan amoral, sehingga dapat ditentukan sebagai tindakan melawan hukum.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqadimah, Bab Ketiga, Pasal Dinasti, Kerajaan, Khilafah, Pangkat Pemerintahan, dan segala se- suatu yang berhubungan dengan itu, menjelaskan:
“Ketahuilah, pengambilan milik orang lain dengan paksa oleh pemerintah men- gakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, mencari, dan memperoleh harta, apabila orang beranggapan bahwa tujuan dan nasib yang puncak dari usaha. Luas dan batas kemunduran itu bergantung kepada keras dan tidaknya penyitaan yang dilakukan pemerintah. Maka, apabila penyitaan dilakukan sering meluas, meliputi segala bentuk ekonomi, maka akti fi tas ekonomi juga mundur secara merata, karena timbulnya perasaan bahwa tidak ada cabang kegiatan ekonomi yang dapat memberi harapan dan memberikan keuntungan. Tetapi, apabila penyitaan tidak begitu keras, maka akan terjadi kemunduran yang tipis pula dalam kegiatan ekonomi”. 2
Berkaitan dengan kajian sosiologi umum, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqadi- mah mengatakan bahwa masyarakat merupakan fenomena alamiah, ia bahkan menunjukkan faktor-faktor utama yang menyebabkan manusia bersatu dalam masyarakat. Pertama adalah untuk saling tolong-menolong secara ekonomis, di mana hasil-hasil itu dibentengi oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbul- kan oleh pembagian kerja yang selanjutnya diatur oleh hukum dalam pelaksa- naannya. Kedua, bahwa kekuatan individu yang terisolir tidak akan cukup un- tuk mencapai kuantitas bahan makanan yang dibutuhkan dan tidak akan cukup
2 Ibnu Khaldun, Muquddimah , Terjemahan Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Fir- daus, 2000), hlm. 299.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 90
untuk memberi apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Akh- irnya umat manusia membutuhkan otoritas dan peran negara sebagai penegak utamanya. 3
Dasar tentang ketentuan akal dan etika memperlihatkan bahwa Ibnu Khal- dun menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Selanjutnya, digunakan kata "massa" (al-jumhur) menunjukkan ke- nyataan bahwa maksud mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa dan tidak banyak dipengaruhi oleh individu yang terkucil. Sehingga beliaulah yang telah melihat hubungan timbal balik antara faktor ekonomi, hu- kum, sosial, dan pendidikan.
Namun, Ibnu Khaldun tidak bermaksud bertindak sebagai juris maupun teolog, sehingga dalam setiap kesempatan dalam Muqadimah, ia tidak memberi saran dan tidak membangun ajaran-ajaran. Menurut dia, fakta-fakta terangkai mengikuti suatu mekanisme yang menentukan suatu kemajuan dan kemunduran negara. Lebih dari itu, tesis-tesis Ibnu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat sebagai penyebab kekayaan. Menurutnya, jika kota-kota dan kota besar tertentu mengungguli kota-kota lain dalam aktivitas ekonomi atau kemakmuran yang menyebabkan mereka berbahagia, maka hal ini karena kota-kota ini mengung- guli kota-kota lain dan penduduknya. 4
Dengan deskripsi singkat tersebut, terlihat bahwa pemikiran peranan nega- ra dalam hal ini penegak hukum dan perundangan, khususnya dalam aktivitas ekonomi rakyat sangat jelas menggambarkan bahwa pemikirannya berkaitan dengan salah satu dari tiga aliran pokok dalam hal peranan atau keterlibatan negara dalam ekonomi. Ketiga aliran tersebut yaitu: Pertama, keterlibatan min- imalis dengan penganjur Adam Smith, Jean Baptist Say, David Richardo dan Thomas Robert Malthus. Kedua, keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintahan diktator absolut dan berbagai negara berkembang; dan Ke- tiga, keterlibatan terukur dengan penganjur Keynes dan Samuelson. 5
Apa yang dikehendaki dalam peranan pembangunan ekonomi sebenarnya adalah koreksi terhadap hukum keseimbangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena mekanisme ekonomi sendiri tidak dapat mengoreksi dirinya send-
3 Gaston Bouthoul, Teori-Teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun , (Yogyakarta: Titian Ilahi
Press, 1998), hlm. 78.
4 Zainab Kudairi, Filsafat Sejarah Ibnu Kaldun , (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 107.
5 Gaston Bouthoul, Op. Cit ., hlm. 106-107.
iri. Reaksialami produsen bila permintaan pasar akan barang berkurang adalah dengan mengurangi produksi barang tersebut tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah.

## Sekilas Tentang Ibnu Khaldun
Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman. Nama panggilnya Abu Zaid, gelarnya Waliuddin, dan nama populernya Ibnu Khaldun. 6 Ia dikenal dengan Ibnu Khal- dun karena dihubungkan dengan garis keturunan kepada kakeknya yang kes- embilan, yaitu Khalid bin Utsman, dan dia adalah orang pertama dari marga ini yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Dia dikenal dengan nama Khaldun sesuai dengan kebiasaan orang-orang An- dalusia dan orang-orang Maghribi, yang terbiasa menambahkan huruf waw ( ﻭ ) dan nun ( ﻥ ) di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, seperti Khalid menjadi Khaldun.
Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H, atau tepatnya pada 27 Mei 1333. Rumah tempat kelahirannya masih utuh hingga seka- rang yang terletak di jalan Turbah Bay. Dalam beberapa tahun terakhir ini rumah tersebut menjadi pusat sekolah Idarah 'Ulya, yang pada pintu masuknya terpam- pang sebuah batu marmer berukirkan nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khal- dun. Banu Khaldun di Andalusia memainkan peran yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Setelah menetap di Carmona, kemudian mereka pindah ke Sevilla, dikarenakan situasi politik di Andalusia yang mengalami kekacauan, baik karena perpecahan di kalangan Muslim mau- pun karena serangan pihak Kristen di Utara, maka Banu Khaldun pindah lagi ke A fi ika Utara. Al-Hasan Ibnu Jabir adalah nenek moyang Ibnu Khaldun yang mula-mula datang ke A fi ika Utara, di mana Ceuta merupakan kota pertama kali yang mereka pijak, sebelum pindah ke Tunis pada tahun 1223. 7
Di Tunis, di tempat barunya, Banu Khaldun tetap memainkan peran pent- ing. Muhammad Ibnu Muhammad, kakek Ibnu Khaldun, adalah seorang 'ha- jib', kepala rumah tangga istana Dinasti Hafsh. Ia sangat dikagumi dan disegani
6  Ali Abdul Wahid Wafi’, Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya , Alih Bahasa Ah- madie Thaha, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 5.
7 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun , (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 33.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 92
di kalangan istana, berkali-kali Amir Abu Yahya al-Lihyani (711 H), pemimpin Dinasti al-Muwahhidun yang telah menguasai bani Hafz di Tunis, menawar- kan kedudukan yang lebih tinggi kepada Muhammad Ibnu Muhammad, tetapi tawaran itu ditolaknya. Pada akhir hayatnya, kakek Ibnu suka menekuni ilmu- ilmu keagamaan hingga wafatnya pada 1337 M. 8
Dengan latar belakang keluarganya yang banyak bergerak dalam bidang politik dan pengetahuan seperti inilah Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau menurut perhitungan para sejarawan bertepatan dengan 27 Mei 1333 M. Kondisi keluarga seperti itu kiranya telah berperan dominan dalam membentuk kehidupan Ibnu Khaldun. Dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu dalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi ke- cerdasan otaknya juga berperan bagi pengembangan karirnya.
Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir yang ada dalam sebuah sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarin- ya tidak dapat dilepas begitu saja. Namun jelas, pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Al-Muqaddimah yang merupakan mani- festasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari al Qur'an sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui setting sosial yang mengitarinya yang diungkapkannya, baik se- cara lisan maupun tulisan, sebagai sebuah kecenderungan.
Sebagai seorang fi losof Muslim, pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah rasional dan banyak berpegangan pada logika. Tokoh yang paling dominan mempengar- uhi pemikiran fl lsafatnya adalah al-Ghazali (1105-1111 M), meskipun pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah berbeda dengan al-Ghazali dalam masalah logika. Al- Ghazali jelas-jelas menentang logika, karena hasil pemikiran tidak dapat dian- dalkan. Sedangkan Ibnu Khaldun masih menghargainya sebagai metode yang dapat melatih seseorang berpikir sistematis. Namun ada juga pandangan lain bahwa Ibnu Khaldun mendapat pengaruh Ibnu Rusyd (1126-1198 M) dalam masalah hubungan antara fi lsafat dan agama. Lebih dari itu, posisi Ibnu Khal- dun sebagai seorang fi losof nampaknya mendukung posisinya sebagai seorang ilmuwan. Selain bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang yang rasionalis ia juga seorang empiris. 9
Dalam pemikiran keagamaan, sosok Ibnu Khaldun sangatlah religius dan
8 Ibid , hlm. 34.
9  Andi Halim Nasution, Pengantar ke Filsafat Sains , (Jakarta: Lentera Antar Nusa,
1999), hlm. 55.
93
memiliki kecenderungan su fi stik yang sangat kuat, karena telah terpengaruh doktrin su fi . Hal ini dibuktikan dengan jabatannya yang pernah diembannya sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki di Mesir selama beberapa kali. Ia tidak memanfaatkan untuk memperkaya diri. Maka pemikiran yang rasionalistik- empiris-su fi stik kiranya telah dijadikan dasar pijakan dalam membangun teori- teori sejarahnya.
Di Mesir waktu itu, ketua pengadilan dipegang oleh empat orang hakim tinggi sebagai wakil dan empat mazhab Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hana fi dan Imam Sya fi 'i. Oleh karena mazhab yang pertama ini lebih banyak, maka ketuanya mengepalai ketiga hakim lainnya. Pengadilan Negeri Mesir, ketika itu diliputi oleh kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan, di mana para hakimnya seringkali mencampuradukkan antara urusan pribadi dengan urusan-urusan pemerintahan, penuh kolusi dan manipulasi. Dalam kedudukan Ibnu Khaldun yang tinggi, beliau tidak segan-segan mengadakan operasi tertib. Ia ingin merealisasikan keadilan dan meletakkannya pada proporsi yang sebe- narnya. 10
Para ulama terkenal yang hidup semasa dengannya, seperti Abul Mahasin dan Ibnu Hajar, sama-sama mencatat, dalam karya-karya mereka atas peristiwa itu. Ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil suatu tindakan mencipta- kan bentuk keadilan yang sebenarnya. Semua orang berdiri di depah undang- undang tidak ada bedanya. Ia membuang jauh segala bentuk suap, cara-cara tipu daya, membenci korupsi dan manipulasi. Tentu semua ini menimbulkan iri hati dan dengki dalam orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak orang men- debatnya dengan nada-nada tajam. Ditambah lagi dengan alasan-alasan yang tidak-tidak, bahwa dia orang asing, berasal dari Maghribi. Sedangkan jabatan Kehakiman Tinggi menjadi incaran para ahli fi qih dan para ulama Mesir. Mer- eka iri melihat pamor orang asing. Ibnu Khaldun dituduh dungu dalam masalah hukum. Keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkannya tidak memuaskan mereka. Berangkat dari semua ini, hati Ibnu Khaldun gundah dan guncang. Dita- mbah dengan kematian keluarganya secara tragis dalam perjalanan dari Tunis menuju Mesir, sehingga menambah kelesuan dan berakhir dengan turunnya dia dari jabatan kehakiman pada tahun 787 H, dua tahun setelah lama menjabat. 11
Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai
10 Ibid . 11 Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikirannya , Alih Bahasa Ah- madie Thata, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 57-60.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 94
mengalami kehancuran, atau menurut Nurkholish Madjid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif yang melahirkan pemikiran-pe- mikiran besar yang dituangkan dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinil dan kepeloporan. 12
Tidak sedikit karya-karya tulis brilian yang dibuat oleh  Ibnu Khaldun, di antaranya “Muqaddimah Ibnu Khaldun”. Dalam volume tujuh jilid, kajian yang dikandung begitu luas menyangkut masalah-masalah sosial, para Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.

## Hukum Ekonomi Ibnu Khaldun
Hukum Ekonomi Ibnu Khaldun sebagai aspek terciptanya kesejahteraan ekono- mi suatu negara, dapat ditinjau dari Muqaddimah , sebagai berikut:

## 1. Konsep Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Al-Umran
Pada umumnya, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Setiap pelaku ekonomi, baik itu perorangan maupun lembaga atau institusi, berkewa- jiban melakukan dan memelihara pencatatan tertentu dengan tertib yang lazim disebut pembukuan. Kegiatan ekonomi dapat hidup dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus konsumen produksi. Jadi sesungguhnya, secara timbal balik antara perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi atau siapapun yang mewakili, dengan masyarakat, berada dalam keadaan saling bergantung yang besar antara satu terhadap yang lain. 13
Menurut Ilmu Khaldun, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya ada- lah hubungan kepemilikan. Pemerintah adalah milik rakyat dan rakyat adalah milik pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan akibat-akibat yang dit- imbulkan nya baik dan tidak menindas, maka tujuan pemerintah terpenuhi dan
12 Nurcholis Madjid, Kaki Langit Peradaban , (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997), hlm. 152.
13 Sri Rejeki, Hukum Asuransi , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 4.
95
kepentingan rakyat terjamin dan demikian juga sebaliknya. 14 Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupa- kan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dan frekuensi uang tinggi di setiap saat dan di berbagai tempat dengan terorganisir dengan baik.
Dalam hal ini, Ibnu Khaldun berkenaan dengan ilmu Al-Umran menya- takan bahwa organisasi sosial apapun harus memiliki seorang yang memiliki pengaruh kepada mereka. Peraturan kadang didasarkan pada syariat. Mereka diwajibkan tunduk pada hukum itu berdasarkan keyakinan si pengatur akan pahala dan dosa yang ditimpakan kepada mereka di akherat kelak. Kadang-ka- dang peraturannya didasarkan pada politik rasional. Rakyat diharuskan tunduk dengan harapan yang digantungkan kepada si pengatur setelah dia mengetahui apa yang baik bagi mereka. 15
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menulis bahwa perdagangan raja akan merusak perdagangan rakyat dan akhirnya mengecilkan pendapatan pajak. Hal ini dis- ebabkan oleh: Pertama, kompetisi Raja dengan rakyat terjadi tidak seimbang kar- ena perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang. Kedua, raja kadan- gkala memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya kepada raja dengan harga murah atau dengan merampas tanpa imbalan apapun. Ketiga, produksi pertanian dan kerajinan seperti sutra, jagung, madu, gula dan lain-lain dipaksa- kan untuk dibeli oleh rakyat karena desakan kebutuhan negara. Keempat, barang dagangan raja bebas dari pajak dan bea-cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan, akan memberikan implikasi destruktif bagi peradaban ( umran ) dan mengancam disintegrasi bangsa. Adapun yang perlu dilakukan raja untuk men- ingkatkan pendapatannya adalah cukup dari pajak, bukan dengan melakukan perdagangan. Karenanya, pemilik harta dan kekayaan membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, di samping wibawa yang diperolehnya dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan raja, atau solidaritas sosial di mana raja akan dihormati, maka kesejahteraan dan kedamaian yang tercapai di bawah kepas- tian keadilan hukum. 16
Mengenai kuat dan lemahnya suatu negara, banyaknya jumlah suatu bangsa atau generasi, ukuran kota besar atau kota kecil, serta banyaknya kekayaan dan
14 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 231. 15 Ibid , hlm. 232. 16 Ibid , hlm. 353.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 96
ketenteraman merupakan faktor-faktor fundamental yang saling berhubungan, sebab negara dan kedaulatan merupakan bentuk akan ciptaan dan peradaban ( umran ), di mana semuanya rakyat. Sementara, kota menjadi materi bagi negara dan kedaulatannya. Untuk pajak kembali ke rakyat dan kekayaan mereka bi- asanya datang dari perdagangan dan kegiatan komersial. Bila raja melimpahkan pemberian dan uangnya kepada rakyatnya, hal itu akan menyebar di kalangan mereka. Ia datang dari mereka melalui pajak dan pajak tanah, jizyah dan kharaj , serta kembali kepada rakyat berupa pemberian-pemberian. Kekayaan rakyat berhubungan nisbah kepada keuangan negara. Sebaliknya, keuangan negara ber- hubungan kepada kekayaan rakyat. Asal dari semuanya itu adalah peradaban. 17

## 2. Konsep Ibnu Khaldun Tentang Keadaan Sosial
Keadilan sosial adalah keadilan yang didasarkan pada norma-norma dan nilai- nilai agama, terlepas dari nilai yang mengejawantahkan dalam hukum dan poli- tik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap positifnya atau lainnya. Bagi para teolog dan fi losof muslim, keadilan adalah suatu konsep yang abstrak dan idealis, diungkapkan dalam istilah-istilah yang unggul dan sempur- na. Mereka tidak berusaha serius melihat keadilan sebagai suatu konsep yang positif serta menganalisisnya dari sudut kondisi-kondisi sosial yang ada. Mer- eka memang adakalanya mengacu pada ide-ide skeptik dan atheis ( zindiq ) yang nampaknya telah mempersoalkan validitas nilai-nilai yang berasal dari wahyu serta meneguhkan suatu standar naturalistik bagi urusan-urusan manusia. Akan tetapi statemen mereka yang tidak signi fi kan belum sampai pada sorotan kecua- li referensi-referensi yang adakalanya samar-samar dalam karya-karya musuh mereka, lebih menarik untuk menyangkal doktrin-doktrin atheistik daripada da- lam statemen lengkap tentang pandangan-pandangan yang atheistik. 18
Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa sesungguhnya kebebasan yang disyar- iatkan Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan “keadilan” yang diwajibkan oleh Allah. Hal ini karena dalam tabiat masyarakat ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya, suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup. 19
17 Ibid , hlm. 432.
18 Ibid , hlm. 438. 19 Jusuf Qordhawi, Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam , (Jakarta: Rob-
97
Keadilah dalam Islam adalah fondasi dan pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fi trah dan harkat manusia. Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebut- kan. Dalam al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 58 Allah menyatakan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, ke- mungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 20
Pandangan Ibnu Khaldun tentang keadilan tampaknya berasal dari kajian dan pengalaman pribadinya dengan kekuatan-kekuatan terhadap masyarakat yang terlepas dari tradisi-tradisi Islam. Dengan relativitas pandangan masing- masing peneliti, ada yang menilai dengan metode induktifnya karena meng- gunakan konsep sekuler, misalnya ashabiyah (suatu bentuk solidaritas sosial berdasarkan hubungan sanak keluarga), dan menganggapnya kembali suatu pandangan bahwa ia dibesarkan dalam suatu tradisi hukum Islam dan fi lsafat serta memformulasikan teori-teori tentang masyarakat pada dasarnya di dalam konteks tradisi Islam.
Dalam Al-Muqaddimah -nya, keadilan didiskusikan sebagai suatu konsep so- sial dalam konteks suatu teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Dengan kata lain, suatu konsep tentang keadilah boleh jadi dianggap suatu apoligia karena ketidakmampuannya mengontrol kekuatan-kekuatan sosial dan memperbaiki kedzaliman-kedzaliman yang berasal dari mereka. Sebagai seorang hakim yang harus melaksanakan keadilan yang obyektif, ia mengambil pesan seorang par- tisipan dalam suatu proses sosial yang ia coba untuk mempengaruhinya sesuai dengan skala keadilan yang digenggamnya. Dalam kapasitas itu, ia tidak harus berlama-lama tunduk pada suatu pandangan yang determenistik tentang suatu proses sosial. 21
Melihat uraian di atas, maka salah satu aspek penting dalam hukum, yakni aspek kekuatan sosial tampak mejadi perhatian utama Ibnu Khaldun. Berang- kat dari konsep umran , Ibnu Khaldun sangat menekankan sebuah arti keadilan. Keadila dalam menjalankan proses sosio-ekonomi, sehingga menjadi suatu pe-
bani Press, 1997), hlm. 383. 20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Semarang: Karya Toha Pu- tra, 1989), hlm. 128.
21 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 347.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 98
doman hukum yang pasti. Sedangkan teori mengenai perkembangan ekonomi masyarakat terhadap keadilan dalam al-Muqaddimah , yang merupakan perhatian utama Ibnu Khaldun adalah suatu analisa tentang masyarakat besar, di mana strukturnya dan kekuatan-kekuaatan sosialnya mempengaruhi kehidupan dan nasib manusia. Dalam struktur, unit dasarnya adalah negara (dalam pengertian sempit) sebagaimana dipergunakan Ibnu Khaldun secara khusus untuk menun- juk suatu pemerintahan atau rezim politik. Suatu masyarakat besar (negara Is- lam) terdiri atas suatu ragam negara-negara, sebagian berada di puncak kekua- saan, sebagian yang berada dalam dekadensi, dan yang lain masih dalam proses pembinaan. Negara sebagai suatu unit, bagaikan suatu individu, memiliki rent- angan hidup terbatas (rentangan masing-masing adalah tiga generasi, atau se- cara kasar selama 120 tahun). Akan tetapi, Islam sebagai suatu masyarakat besar akan selalu eksis.
Dalam ranah ekonomi, posisi negara seharusnya bisa memberikan motivasi kepada individu untuk terus berusaha dalam lapangan ekonomi, dengan mem- berikan batasan dan norma hukum tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Negara tidak diperkenankan melakukan pembatasan terhadap usa- ha-usaha cultural atau swasta dengan pembebanan pajak atau bea cukai. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak kemudian pada era raja menjadi hal yang sepihak, tanpa ada persetujuan dari rakyat. Padahal syari’at hanya membatasi pada zakat, shadaqah, mal jizyah, dan kharaj. Dalam kori- dor sunnah ini, pembebanan individu masih belum memberatkan, sebagaimana Bangsa Badui yang nomaden, yang sangat menghargai kemerdekaan individu dan saling menghargai dalam kemiskinan. Karena fase kemewahan sudah dica- pai, maka pajak kemudian ditingkatkan dengan kebutuhan negara yang semakin kompleks. Sehingga usaha-usaha kultural lenyap sebagai pengganti pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan rakyat. Dan akhirnya peradaban ( umran ) hancur atas lenyapnya perangsang untuk melakukan akti fi tasakti fi tas kultural atau swasta. Padahal pendorong paling kuat bagi akti fi tas kultural atau swasta adalah mengadakan pengurangan sebisa mungkin atas jumlah kewajiban yang dipungut dari orang-orang yang andil dalam usaha-usaha kultural. 22
Dengan demikian, dapat ditarik garis besarnya, bahwa kemampuan suatu negara mengatur tata sosio-ekonominya adalah sangat penting. Penekanan Ibnu Khaldun terhadap ashabiyah mengindikasikan hal tersebut. Kesatuan politik
22 Ibid , hlm.349.
yang lebih dahulu diikat dengan rasa kebersamaan atas dasar persamaan-per- samaan kultur menjadi landasan bagi berdirinya suatu masyarakat politik dan hukum yang kuat. Dapat pula dipahami bahwa peranan hukum tidaklah terlalu diperinci oleh Ibnu Khaldun dalam struktur dan aturan-aturan sebagai hukum positif. Ibnu Khaldun tidak pernah memasuki pemikiran-pemikiran ekonomi ab- strak. Ia hanya berbicara hukum ekonomi pada tataran praktis lapangan, seperti ekonomi sebagai dasar dari alasan-alasan politik dan juga fenomena-fenomena elementer dalam ekonomi, seperti geogra fi s masyarakat, pertanian, peggemba- laan dan teknik. Seperempat abad dari akhir kehidupannya, digunakan Ibnu Khaldun untuk akti fi tas peradilan dan di dalam kelas, yang pada dasarnya ber- hubungan dengan pengajaran dan penerapan hukum dalam suatu usaha untuk menunjukkan bahwa pencapaian keadilan merupakan suatu kunci untuk mera- habilitasi kondisi-kondisi sosial. Jadi, tugas di Mesir ini tidak untuk menjelaskan suatu konsep baru tentang keadilan, ia sudah tentu memperlakukan suatu aspek teoritis dalam Al-Muqaddimah, akan tetapi untuk menerapkan suatu standar ten- tang keadilan seperti yang eksis pada zamannya.

## Pengaruh Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara
Pengaruh dalam pembahasan ini diartikan sebagai peranan positif, karena adan- ya hukum yang terdiri dari berbagai norma itu, maka keberadaanya saja sudah mempunyai peranan. Ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai pernyataan yang berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyesuaikan kon fl ik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.
Jadi, dari fungsi hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam ke- hidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Fungsinya adalah un- tuk mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehiduupan sosial. Obyeknya ada- lah segala segi kehidupan manusia, utamanya kegiatan manusia dalam kehidu- pan ekonominya.
Dalam perkembangannya, de fi nisi pembangunan ekonomi diwujudkan da- lam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguan dan ketimpangan. Hal ini dilatarbelakangi realita bahwa implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 100
sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa. 23
Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan sep- erti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan terhadap alam, pembangunan memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Artinya bahwa, kontribusi mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual, namun lebih membahas apa yang harus dilakukan. Sehingga harus ada kombinasi berbagai paradigma dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan. Pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, na- mum juga perubahanperubahan utama dalam struktur sosial dan perilaku.
Dan bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang pada hakekatnya adalah kegiatan yang menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengand- ung pengertian bahwa kegiatan dimaksud harus dilakukannya adalah: a. Se- cara terus menerus, dalam pengertian tidak terputus-putus. b. Secara terang- terangan, dalam pengertian sah (bukan ilegal). c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Istilah perusahaan atau menjalankan perusahaan tersebut merupakan is- tilah pengganti pedagang, kegiatan perdagangan. Penggantian istilah tersebut merupakan satu pembaharuan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun praktis. 24
Secara umum, dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan di bidang ekonomi merupakan perbuatan hukum yang bersifat netral, artinya bahwa per- buatan-perbuatan hukum yang terjadi pada bidang ekonomi merupakan hukum yang mengandung nilai-nilai netral. Meskipun demikian, perbuatan hukum tersebut tidak sama sekali bebas nilai. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peraturan-peraturan yang ada, yang diciptakan oleh negara mampu memenuhi kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan usaha pada khususnya.
Peranan hukum dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari dua sisi, dalam dua kepentingan yang setara, yaitu: a. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi; dan b. Hukum dipandang dari sisi negara atas pemerintah- annya. Berangkat dari tujuan ekonomi itu, sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang se- bagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka
23 Suhardi, Karya Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermati , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 27-28.
24 Hartono, Hukum Asuransi , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 9.
mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Hukum dipahami sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyim- pangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas. 25
Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada hakekatnya merupakan berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak, jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Perbuatan-perbuatan hukum yang demikian tentu saja dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai akibat hukum yang sangat luas, dengan frekuensi yang tinggi pula, yang akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab bagi banyak pihak dengan berbagai bentuk dalam berbagai variasi.
Selanjutnya hukum dalam konteks hukum bisnis pada era globalisasi dan teknologi, pola kerjasama yang disepakati tersebut pada dasarnya mengacu pada satu hal yaitu diciptakannya “pasar bebas” atau liberasi pasar. Dengan demikian proyeksi untuk sampai dua dekade yang akan datang sangat perlu dilakukan, yaitu dalam rangka mengadakan antisipasi yang cermat. Antisipa- si yang cermat adalah penting karena situasi masa depan akan menimbulkan berbagai perubahan terhadap semua aspek kehidupan, tidak semata-mata pada aspek kegiatan ekonomi saja, melainkan meliputi pula berbagai aspek hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai nilai-nilai yang menggambarkan abstraksi di nurani manusia dan kemanusiaan mengenai adil tidak adil, benar tidak benar, sah tidak sah, patut dan tidak patut, pada hakekatnya mampu menjawab atas persoalan di atas.

## Relevansi Pemikiran Peranan Hukum Ibnu Khaldun
Salah satu hal yang bisa dipelajari dari penjelasan di atas adalah di tengah situasi dan kondisi distorsi implementasi kebijakan Mesir saat itu, khususnya dalam kebijakan hukum, lembaga peradilan Mesir yang ketika itu mengalami kebo- brokan dikuasai oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, Ibnu Khaldun dengan segala kekuatannya berupaya meluruskannya.
Hal tersebut kiranya mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan akses ekonomi bagi warga negara secara umum saat itu. Di abad
25 Ibid , hlm. 15
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 102
pertengahan, doktrin-doktrin ekonomi hanya memainkan peran pembantu, di kalangan juris. Dimana doktrin-doktrin ini berfungsi untuk memperjelas keten- tuan hokum tertentu, maupun di kalangan teolog di mana doktrin-doktrin ini berfungsi sebagai argumen untuk mendukung ketentuan-ketentuan moral ter- tentu. 26
Sebagaimana dalam masalah keadilan ekonomi, di mana Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas, dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, perusahaan, antar negara, dan antar kelompok dalam berbagai volume denga frekuensi uang tinggi setiap saat di berbagai tempat terorganisir secara baik. 27
Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau badan bukan hukum. Keg- iatan ekonomi ini dapat hidup dan berkembang apabila memperoleh dukun- gan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus konsumen produksi. Jadi, sesungguhnya secara timbal balik antara perusahaan sebagai pelaku kegia- tan ekonomi atau siapapun yang mewakili dengan masyarakat berada dalam keadaan saling bergantung yang sangat besar satu terhadap yang lain.
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ketetapan hukum politik harus bisa diterima dan diikuti rakyat, sebagaimana yang terjadi di bangsa Per- sia dan bangsa-bangsa lain. Tidak ada suatu negara bisa tegak dan kuat tanpa hukum. Karena baginya hukum Allah berlaku bagi orang-orang yang telah lalu dan yang akan datang. 28
Melalui berbagai konsep hukum ekonomi kotemporer di atas, dipahami bahwa relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang adanya peranan hokum da- lam pembangunan ekonomi negara. Secara lebih jauh dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Landasan Demokrasi Politik
Dalam mewujudkan masyarakat otonom, swakarsa, swadaya, haruslah demokra-
26 Gaston Bouthoul, Op. Cit ., hlm. 28.
27 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 231.
28 Ibid , hlm.34.
103
tis walaupun demokrasi tetap merupakan konsep yang masih di perdebatkan. Salah satu tokoh Mac Pherson membedakan tiga model demokrasi liberal yang menurutnya terjadi dalam waktu yang berlainan: Pertama, demokrasi protektif yang dirancang untuk melindungi pihak yang di perintah dari penindasan oleh pemerintah. Kedua , demokrasi developmental sebagai sarana bagi diri individu.
Ketiga , demokrasi equilibrium yang didasarkan pada kompetisi antara elit-elit dengan partisipasi rakyat yang kecil. Dia juga mengajukan sebagai model yang layak bagi masa depan, yaitu demokrasi partisipatif. . 29
Supaya demokrasi menjadi real, tidak sekedar formal, maka rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mempengaruhi dirinya. Mengingat pokok soal yang di maksud pembahasan ini adalah upaya perencanaan pembangunan yang berbasis pada peranan hu- kum, maka wacana tentang teori demokrasi ini tidak dapat di hindari. Di lain pihak, tidak satupun di antara keduanya yang dapat dibahas secara tuntas atau di pecahkan. Perhatian utama adalah eksplorasi kemungkinan-kemungkinan bagi control rakyat secara riil dalam masyarakat dan dalam ekonomi khususnya, untuk mendapatkan suatu garis besar bagi kemungkinan menyediakan bentuk- bentuk institusional yang layak
Sebagaimana dengan pentingnya kerja sama antar ilmu ekonomi (kese- jahteraan) dan ilmu sosiologi, dibutuhkan upaya konkrit untuk saling mendeka- ti dan bekerjasama guna memecahkan masalah-masalah sosial masyarakat yang semakin berat. Masalah in fl asi misalnya, masalah ini merupakan suatu gejala ketidak seimbangan ekonomi. Hal ini menunjuk pada keadaan krisis dalam suatu masyarakat, lembaga atau kelompok yang mengundang pemecahan.
Dalam hubungannya dengan peranan hukum atau norma-norma dalam ke- setabilan ekonomi dan sosial dianggap berlaku diterima sebagai pengatur ting- kah laku social, harga-harga pasar yang umum mengatur perilaku ekonomi, sta- tus quo diakui. Sementara ketidaksetabilan ekonomi, norma-norma kehilangan fungsi pengaturannya, pembatasan-pembatasan status quo kurang diperhatikan dan tentang harga-harga pasar kehilangan pengaturan, situasi status quo mulai dipertanyakan. 30
Oleh karaena itu, maka dalam mekanisme pembagian kekuasaan dalam kondisi kestabilan ekonomi dan sosial, struktur yang sudah melembaga disah-
29  Ahmad Erani Yustika, Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, Kebijakan , (Ma- lang: Bayumedia, 2003), hlm. 8.
30 Ibid , hlm. 35.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 104
kan oleh norma-norma, pembagian pendapatan sebagai hasil bekerjanya me- kanisme pasar diterima apa adanya. Sementara dalam kondisi ketidakstabilan, struktur sosila yang sudah melembaga disahkan oleh norma-norma internal normative , pelaksanaan kekuasaan dianggap sebagai paksaan. Maka pembagian pendapatan ditentang, pembagian oleh pasar tidak lagi dianggap normal tetapi dianggap tidak adil, usaha pemerataan dihambat dengan cara meneruskannya dalam bentuk kenaikan upah. 31
Cukup relevan jika salah satu pemikiran Ibnu Khaldun tentang negara dan masyarakat periode sebelumnya, bahwa daulah (negara) dan mulk (kekuasan, wibawa) itu mempunyai hubungan yang sama terhadap umran (peradaban atau masyarakat) sebagai hubungan bentuk dengan benda. Di mana secara fi loso fi s diterangkan, bahwa tidak bisa dibayangkan suatu daulah tanpa umran , sedan- gkan satu umran tanpa daulah adalah tidak mungkin, karena suatu umat ma- nusia menurut wataknya haruslah saling membantu, dan ini meminta adanya satu kewibawaan. Artinya, kepemimpinan politik yang disarkan atas kekuasaan syari’at ataupun diraja, adalah keharusan sebagai pemegang wibawa sebagai daulah . Oleh karenanya, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana juga tidak adanya yang satu, akan mengakibatkan tidak adanya yang lain. 32
Di sinilah kemudian relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam peran pent- ingnya demokrasi politik sebagai upaya menciptakan peran serta konsep keseja- jaran dan kemitraan dalam bingkai peran aktif partisipatif elemen masyarakat menuju terciptanya tatanan sosial ekonomi yang terus berkembang sesuai den- gan tuntutan kemajuan zaman.

## 2. Demokrasi Ekonomi
Demokrasi ekonomi telah di tempatkan dalam agenda histories dengan urgensi yang semakin meningkat karena dua perkembangan yang saling berkaitan. Per- tama, adanya pengalaman histories para buruh dalam mengajukan tuntutan bahwa mereka lebih sering hanya mendapatkan janji-janji mengenai kondisi- kondisi kerja dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini terjadi mula-mu- la di tempat kerja atau perusahaan dan biasanya dikaitkan dengan demokrasi industrial. Belakangan para buruh telah mengajukan pandangan-pandangan
31 Ibid , hlm. 17 32 Osman Ralibi, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara , (Jakarta: Bulan Bin- tang, 1965), hlm. 143.
105
dan konsep-konsepnya tentang demokrasi industrial untuk diperluas dengan keterlibatan buruh, melalui serikat-serikat buruh mereka. Kedua , ada kesadaran yang meningkat di antara para teoritisi bahwa demokrasi politik tidak sejalan dengan kapitalisme. Dalam tataran praktisnya, suatu kondisi yang diperlukan bagi demokrasi ekonomi pada tingkat masyarakat secara keseluruhan merupa- kan unsur publik dalam hubungan sosial sebagai pemilihan alat produksi. Un- sur publik inilah yang memungkinkan perencanaan menyeluruh dalam system ekonomi.
Dengan demokrasi partisipatif yang dikembangkan secara penuh, akan me- mungkinkan keputusan-keputusan mengenai seluruh prioritas dan alokasi sum- ber daya manusia yang terkait untuk ditentukan oleh masyarakat secara keselu- ruhan. Swakuasa oleh masyarakat secara keseluruhan dalam lingkup ekonomis mencakup perencanaan ekonomi dan demokrasi ekonomi. Jadi, sebagai akibat dari demokrasi ekonomi tingkat ini adalah rakyat akan lebih menaruh perhatian pada keputusan-keputusan tingkat makro dan lebih memerlukan kerjasama satu sama lain dalam rangka mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut. Sehingga perolehan kesempatan dalam memanfaatkan asset potensi ekonomi bisa diterima sesuai kapasitas dan kapabilitas masyarakat.
Ibnu Khaldun dipandang sebagai penggagas ekonomi liberal . Aliran lib- eral didasarkan pada prinsip bahwa hendaknya ekonomi dibiarkan bebas tanpa campur tangan atau pengarahan negara. Menurut Ibnu Khaldun, penguasa dan perangkatnya dari satu pihak dan negara dari pihak lain adalah sama. Sebab pemegang kekuasaan berada dipuncak aristokrasi yang memerintah negara dan menguasainya sepenuhnya. Lebih jauh lagi Ibnu Khaldun menyatakan bilama- na negara membutuhkan uang lebih banyak maka ia akan menempuh berbagai cara, diantaranya lewat pertanian dan perdagangan, seperti kritik terhadap mo- nopoli dalam kitab Muqaddimah . 33
Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perdagangan raja akan merusak perdagangan rakyat dan akibatnya mengecilkan pendapatan pa- jak. Hal ini disebabkan beberapa hal: Pertama, kompetisi antara raja dan rakyat terjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara raja dan rakyat yang ber- dagang. Kedua, raja kadangkala memaksa para pedagang untuk menjual dagan- gannya kepada raja dengan harga murah, atau dengan merampas tanpa imbalan apapun. Ketiga, produksi pertanian dan kerajinan seperti sutra, jagung, madu,
33 Zainab Khudairi, Op. Cit ., hlm. 136.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 106
gula dan lain-lain dipaksakan untuk dibeli oleh rakyat karena desakan kebutu- han negara. Keempat, barang dagangan raja bebas dari pajak dan bea cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan akan menghasilkan implikasi destruktif bagi peradaban ( umran ) dan mengancam disintegrasi bangsa. Adapun yang per- lu bagi raja untuk meningkatkan pendapatan adalah cukup dari pajak, bukan dengan melakukan perdagangan. 34
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menegaskan bahwa umran , kesejahteraan dan ke- makmuran perdagangan bergantung kepada produkti fi tas dan usaha manusia dalam semua arah. Karena itu, apabila orang mandeg dalam mencari penghidu- pan dan berpangku tangan untuk memperoleh pekerjaan, maka pasar-pasar peradaban akan merosot dan setiap hal akan runtuh. Rakyat akan berpencar ke- seluruh pelosok daerah untuk mencari penghidupan. Sehingga ketidakteraturan status raja dalam sebuah negara muncul dan mengakibatkan disintegrasi. Ketika pilar umran (peradaban) ini hancur juga, maka semua bangunan akan hancur pula. 35
Melalui konstruksi pemikiran Ibnu Khaldun di atas, dipahami bahwa Ibnu Khaldun menginginkan keterlibatan negara dalam persoalan ekonomi secara terukur atau terbatas dalam skala umum (makro) karena keuntungan yang diperoleh dari campur tangan yang dalam gerak ekonomi lebih sedikit diband- ing keuntungan yang diperolehnya tanpa mencampurinya. Hal ini logis dalam kompetisi ekonomi global seperti era saat ini di beberapa negara maju dan neg- ara berkembang. Inilah titik pertama relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks pembangunan ekonomi negara.

## 3. Supremasi Hukum Sebagai Elemen dan Indikasi Kesejahteraan
Bila dicermati, pembangunan memiliki sifat ganda, pada satu sisi pembangu- nan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ( progresif) , sedan- gkan di sisi lain dapat memerosotkan hidup manusia ( regresif ). Pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif, ataupun bermakna negatif. Pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi dampak bu- ruknya terhadap masyarakat dan lingkungan juga mengancam kelangsungan hidup manusia. Karena fungsi dari perencanaan pembangunan adalah peneta- pan desain, termasuk perhitungan terhadap resiko dan cara mengatasi resiko
34 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm.353-360.
35 Ibid .
107
pembangunan itu.
Di dalam suatu masyarakat hukum, fungsi perencanaan dan penanggulan- gan itu dilakukan dengan memanfaatkan hukum. Pertama, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya. Hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan manusia yang paling tua, yang pada abad XX telah diyakini sebagai desain pengaturan hidup manusia paling modern dan representative . Hampir tidak terdapat satupun negara yang tidak berbentuk negara hukum. Kedua, terbawa oleh hakikat pengadaan dan ke- beradaan hukum dalam suatu masyarakat, terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan terhadap perubahan yang ter- jadi, atau yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, fungsi mengatur itu telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum yang melam- paui fungsi mengatur, yaitu juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, penga- manan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fl eksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif . Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Keempat, dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya untuk mengemban misinya yang baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pemban- gunan. Kepercayaan ini didasarkan pada hakekat dan potensi hukum sebagai inti kehidupan masyarakat. 36
Dalam upaya mendukung isu pembangunan global, diperlukan teori-teori hukum pembangunan. Dalam misi-misi hukum ekonomi, terdapat hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat antara teori hukum pembangunan, kon- sep hukum pembangunan dan pelaksanaan hukum pembangunan serta hasil hukum pembangunan. Dalam pembahasan mengenai supremasi hukum ini, Ibnu Khaldun mendekatinya dengan mengelaborasi tentang kedaulatan negara. Baginya, kedaulatan negara adalah titik tonggak bagi terciptanya peradaban masyarakat. Kedaulatan inilah yang memaksa dan mendorong masyarakat un- tuk membangun kondisi negara dan kedaulatan inilah yang akan membayarnya. Menurut Ibnu Khaldun, kedaulatan ini diperoleh dari kepedulian negara atas rakyatnya. Pembelaan kepada rakyat adalah alasan dasar dari pemerintahan dan sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah jalan untuk merebut kecintaan rakyatnya. Penguasa yang cerdas dan pintar lebih enderung bersifat menindas.
Oleh karenanya, Nabi menyuruh untuk mengikuti orang yang paling
36 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistim , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.123.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 108
lemah di antaramu. Karena kecerdasan menunjukkan kelanjutan dari sifat tidak perasa atau responsif . Akan tetapi, yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Kedermawanan adalah jalan tengah, dan keberanian yang terbatas adalah jalan terbaik. Dengan kedaulatan inilah konsep kepemilikan atas rakyat bisa terw- wujud. Dan dari kedaulatan inilah kemakmuran dan peradaban bisa tercapai. Sehingga Ibnu Khaldun mensyaratkan kedaulatan yang kuat dalam pemban- gunan sebuah kota beserta perangkat-perangkatnya seperti monumen, sebagai sebuah tanda kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 37 Di sinilah supremasi ho- kum yang dijalankan negara secara profesional bisa menguatkan kedaulatnnya dan akhirnya bisa berimplikasi secara logis dan bisa dijadikan sebuah indikator dari kesejahteraan rakyat.

## 4. Peranan Negara Sebagai Elemen Utama Perlindungan Ekonomi
Jika keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan (ekonomi) suatu negara, maka strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada kemaslahatan bersama, tidak diijinkan ada satu manu- sia yang lebih sejahtera secara mencolok daripada individu lainnya. Hal tersebut diartikan bahwa, dalam pengelolaan negara, fi lsafat politik dalam politik kes- eharian tersebut selalu harus berhadapan dengan pertanyaan tentang legitimasi dalam pengertian etis. Maksud dari legitimasi etis adalah jangan sampai setiap kebijakan negara hanya mendapat pasokan dukungan dari segi-segi yang amat pragmatis. Maka jika pembenaran etis merupakan alat ukur sampai sejauh mana fi lsafat politik telah dijalankan, maka kebijakan publik adalah tongkat yang men- ghubungkan legitimasi dengan fi lsafat politik.
Selanjutnya, isu lain yang harus dikejar berkenaan dengan kebijakan publik secara teknis bisa dikontrol oleh pembuat kebijakan. Sekurangnya terdapat tiga katagori pengawasan tersebut, yaitu patronase (patronage), regulasi ( regulatory) dan kebijakan redistribusi (redistribute policies). 38 Kebijakan redistribusi mungkin merupakan kebijakan yang paling popular diantara tipe-tipe kebijakan yang lain. Walaupun tidak semencolok negara-negara eropa yang sebagian meru- pakan penganjur praktik negara kesejahteraan, walau masih dalam taraf biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa karena tidak memiliki payung hokum, misalnya undang-undang.
37 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 231-232. 38 Lili Rasjidi, Op. Cit ., hlm.124.
Di sisi lain, tidak bisa disangkal, disamping memiliki fungsi rasional, neg- ara wajib mengemban peran etis untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian eksistensinya. Dalam perguliran pemikiran ekonomi, secara konservatif terdapat beberapa argumentasi yang muncul berke- naan dengan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Madzhab non-klasik, misalnya mengijinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas dan barang-barang publik. Dalam kasus, mis- alnya, operasi sebuah perusahaan menimbulkan pencemaran air, sehingga mer- ugikan pihak ketiga. Di sinilah peran negara dituntut untuk membuat regulasi agar perusahaan tersebut ditindak atau masyarakat diberi ganti rugi. Artinya, peran regulatif tersebut untuk menyelamatkan sebagian rakyat dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian penduduk lainnya.
Sedangkan paham Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlu- kan untuk mencegah resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Bagi Keynes, jika negara dibiarkan “diam”, maka selamanya resesi secara periodik akan muncul, karena rendahnya agregat permintaan tersebut bersifat sistematis. Paham ini memberikan ilustrasi, bahwa negara dalam momentum tertentu harus menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya, yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan masyarakat secara sukarela. 39
Dalam konteks menjaga kesetabilan ekonomi ini, Ibnu Khaldun mengaju- kan peranan negara dalam mengatur perekonomian masyarakat dengan meng- gerakkan aparat-aparat hukum, bukan hanya tugasnya menyelesaikan perso- alan hokum, akan tetapi sampai pada tahap memotivasi masyarakat untuk terus bekerja dan berinisiatif dalam penghidupan dan perekonomian. Dengan tum- buhnya inisiatif ini, maka agregat permintaan masyarakat akan hasil produksi juga meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi dalam proses ekonomi masyarakat.
Dalam kaitannya dengan kondisi pasar, Ibnu Khaldun menenggarai ter- jadinya kenaikan dan penurunan harga yang bisa menyebabkan kerugian, baik terhadap pedagang, petani atau tukang. Ia mengatakan:
“...karena itu kita lihatlah bahwa kerendahan harga yang melampaui batas merugikan mereka yang berdagang dalam barang-barang yang harganya tu- run. Kenaikan harga yang melampaui batas juga merugikan, sekalipun dalam hal-hal yang luar biasa, sehingga menimbulkan penumpukan kekayaan. Kenai- kan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan merugikan masyarakat,
39 Suseno, Etika Sosial , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.130.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 110
baik petani atau pedagang”. 40
Pada sisi nilai etis negara dalam melindungi pelaku ekonomi, ditemukan konstruksi subyektif yang bisa didapatkan dalam pemikiran Ibnu Khaldun men- genai perdagangan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, dalam perdagangan bi- asa terjadi kompetisi yang bisa saja berujung pada kon fl ik dan merampas harta orang lain. Maka dibutuhkan peraturan yang tegas untuk membatasi langkah para pedagang. Karena watak dasar manusia adalah selalu ingin memiliki dan menguasai harta orang lain. Di sinilah titik penting pemikiran Ibnu Khaldun khususnya berkaitan dengan perlindungan ekonomi masyarakat lewat negara dengan instrumen hokum.
Dengan hukum atau peraturan ini, maka kon fl ik yang lahir dari kompetisi tidak sehat antar pelaku ekonomi bisa diminimalisir. Sebagaimana dikatakan di atas, Ibnu Khaldun tidak menginginkan terjadinya penimbunan, kenaikan dan penurunan harga yang terlalu drastis dan penumpukan kekayaan pada segelin- tir orang. Dari rekonstruksi subyektif inilah relevansi pemikiran Ibnu Khal- dun pada lapangan hukum negara dalam mengatur pembangunan ekonomi masyarakat terlihat jelas. 41
Ada empat jenis intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan peran pragmatis dan etisnya, yakni:
1. Cistodium yaitu mengacu pada fungsi negara untuk melindungi, menga- wasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang merugikan.
2. Demiurge yaitu mengharap negara berfungsi maksimal dalam wujud keterli- batannya memproduksi barang dan jasa.
3. Midwife yaitu peran negara untuk menjadi mitra dari sektor swasta.
4. Husbandry yaitu meyakinkan bahwa peran negara yang sangat vital adalah menyediakan informasi untuk mobilisasi ekonomi, mengidenti fi kasi sum- ber daya negara, mengorganisasi riset dan pengembangan serta jaminan hu- tang. 42
Dengan keempat tipe peran negara tersebut, menggambarkan negara se- bagai institusi rasional mengawal proses pembangunan secara tepat. Namun, dalam banyak kejadian, Negara seringkali luput untuk mendata satu persatu
40 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 274.
41 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit ., hlm. 10.
42 Ibnu Khaldun, Op. Cit ., hlm. 468.
nisbah dari hasil pembangunan yang telah di selenggarakan. Akibatnya, seperti yang telah dilihat, pembangunan yang digelontorkan sekian lama bukannya se- makin menampilkan wajah kemakmuran bersama, tetapi malah menyodorkan kemelaratan dan kenestapaan pada sebagian besar rakyat.
Di sini, Ibnu Khaldun menunjukkan kecondongannya pada peran negara sebagai pelindung masyarakat ekonomi lemah supaya terjadi keseimbangan di dalamnya, dengan tidak adanya penimbunan ( al-ikhtikar) dan penumpukan ke- kayaan pada segelintir orang. Bahkan lebih dalam, Ibnu Khaldun menegaskan tentang pentingnya sebuah catatan atau dokumentasi dalam konteks perdagan- gan, sehingga diketahui secara jelas perkembangan dari pembangunan ekonomi yang tengah dilaksanakan dan juga duduk persoalan dalam persengketan antar pedagan.
Berkenaan dengan kondisi-kondisi yang dipaparkan di atas, Ibnu Khaldun mengatakan:
“Sifat tidak jujur dalam suatu segi mengarah kepada penipuan dan pemalsuan barang dagangan dan dari segi yang lain mengkibatkan kelambatan-kelam- batan dalam pembayaran ………. suatu perbuatan yang merugikan perdagan- gan ….... apabila tidak ada bukti tertulis, maka kantor-kantor pengadilan tidak bisa membantu apa-apa, karena kantor itu hanya menghukumi apabila ber- dasarkan bukti-bukti yang terang”. 43
Apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di atas sungguh merupakan sebuah bukti persoalan pembagunan ekonomi negara sangat mebutuhkan ketegasan hukum yang didasarkan kepada kondisi konkrit yang terekam lewat bukti- bukti obyektif dan tertulis. Sehingga hal ini bisa menjamin rasa keadilan yang terpinggirkan sebagai akses dari proses ekonomi yang tidak seimbang di dalam masyarakat.

## Penutup
Melalui pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka bagian ini dicoba tarik garis besar pemikiran Ibnu Khaldun tentang persoalan peranan hukum dalam pembagunan ekonomi negara sebagi berikut:
1.  Peranan hukum dalam pembaguanan ekonomi negara menempati posisi yang urgens. Oleh karena itu dalam mengambil suatu kebijakan ekono- mi, negara juga harus melihat aspek sosial dan moral masyarakat dengan
43 Ibid , hlm. 469.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 112
mengedepankan landasan dan tujuan hukum Islam.
2.  Pemikiran Ibnu Khaldun tentang hukum dalam pembangunan ekonomi negara di atas menemukan relevansinya dengan konsep demokrasi ekono- mi-politik yang harus dijalankan baik oleh negara maupun masyarakat. Keterbukaan negara dan peran aktif masyarakat menjadi titik tekannya. Di sisi lain, penegakan hukum juga bisa diarahkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dan untuk memotivasi masyarakat agar tetap bekerja dalam wilayah produksi masing-masing.
Ketegasan dalam wilayah hukum bagi Ibnu Khaldun akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, bagi Ibnu Khaldun, kearifan dan kebijaksanaan dalam menjembatani ketegasan, di satu sisi yang lain, menja- di hal yang niscaya demi terwujudnya pembangunan ekonomi oleh negara dan masyarakat sebagai pilar utama umran. Tanpa ini semua, maka kezaliman, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat sendiri akan lahir, dan akhirnya akan berujung pada hancurnya peradaban secara bersama-sama.
Melihat realitas seperti diterangkan secara panjang lebar di atas, maka hen- daklah segera melakukan sebuah penguatan kedalam dengan mewujudkan ta- tanan hukum yang lebih bijak dan mengena. Karena pada kenyataannya per- soalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga saat ini ternyata masih jauh dari yang namanya tuntas dan menjadi persoalan yang semakin pelik bagi bangsa ini, karena tidak adanya aturan hukum yang tegas dan juga karena tidak adanya kebijakan yang mengena. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting, terutama pada persoalan yang bersangkutan dengan perekonomian negara, seperti KKN, perbankan, ekspor-impor, dan sebagainya.

## Bibliogra fi
Ahmad Erani Yustika, Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, Kebijakan, Ma- lang: Bayumedia, 2003.
Ali Abdul Wahid Wa fi ’, Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya, Alih Bahasa Ah- madie Thaha, Jakarta: Gra fi ti Press, 1985.
Andi Halim Nasution, Pengantar ke Filsafat Sains , Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1999.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Pu- tra, 1989.
Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikirannya, Alih Bahasa Ah- madie Thata, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
113
Gaston Bouthoul, Teori-Teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun , Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998. Hartono, Hukum Asuransi, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 1992. Ibnu Khaldun, Muquddimah , Terjemahan Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Fir- daus, 2000.
Jusuf Qordhawi , Peranan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Rob- bani Press, 1997.
Mubyarto, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Primaduta, 1995. Nurcholis Madjid, Kaki Langit Peradapan , Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997. Osman Ralibi, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara, Jakarta: Bulan Bin- tang, 1965.
P.M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Tiara Wa- cana, 1987.
Sri Rejeki, Hukum Asuransi, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 1992. Suhardi , Karya Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermati, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Suseno, Etika Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
Zainab Kudairi, Filsafat Sejarah Ibnu Kaldun , Bandung: Pustaka, 1987.