How to cite: Melyana R. Pugu (2022) Pro dan Kontra  Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## PRO DAN KONTRA ISU PEMEKARAN PAPUA SUATU KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Melyana R. Pugu Universitas Cenderawasih, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  analisa  mendalam  dari  sisi  hubungan internasional  tentang  isu  pemekaran  daerah  otonom  baru  Papua  setelah  lahirnya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta berusaha  menggambarkan  sebab-sebab  pemekaran,  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat pemekaran dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam mempersiapkan pemekaran daerah otonom baru di Papua. Metode Penelitian Kualitatif  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  primer  maupun  sekunder  yang diolah  dan  di  analisa  untuk  mendapatkan  kesimpulan.  Luaran  atas  penelitian  ini adalah  mendapatkan  pemetaan  yang  jelas  terkait  kelompok  pro  dan  kontra  atas isu pemekaran Papua serta dampak positip dan negatif atas pemekaraan Papua dari sisi geopolitik dan geostrategi dalam hubungan internasional.
Kata Kunci : hubungan internasional; isu; kontra; pro; pemekaran; papua

## Abstract
This  paper  aims  to  provide  an  in-depth  analysis  of  international  relations  on  the issue of the expansion of new autonomous regions of Papua after the birth of Law No.  23  of  2014  on  Regional  Government  and  seeks  to  describe  the  causes  of expansion,  supporting  factors  and  inhibition  of  expansion  and  to  find  out  and analyze  government  strategies  in  preparing  for  the  expansion  of  new  autonomous regions  in  Papua.  Qualitative  Research  Methods  are  used  to  collect  primary  and secondary  data  that  are  processed  and  analyzed  to  get  conclusions.  The  output  of this study is to get a clear mapping related to the pro and con groups on the issue of Papua expansion and the positive and negative impact on papuan litigation in terms of geopolitics and geostrategy in international relations.
Keywords: international relations; issues; cons;  pros; expansion; papua

## Pendahuluan
Perdebatan tentang ukuran dan standar ideal pemerintah daerah telah menimbulkan pertanyaan  tentang  bagaimana  merestrukturisasi  dan  mereformasi  pemerintah  daerah untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Reorganisasi  yang  biasa  dilakukan  adalah perluasan wilayah  dan penggabungan. Selama proses ini, ukuran aktual kawasan perlu ditentukan melalui berbagai metode, termasuk pendekatan fungsional,
komunitas/komunitas,  efisiensi,  manajemen,  teknis  dan  sosial. (Campo  &  Sundaram, 2001) . Pendekatan komunitas/komunitas mensyaratkan bahwa batas-batas pemerintahan harus sesuai dengan wilayah yang mencerminkan perilaku dan sikap masyarakat umum. Sehingga aspek kependudukan/penduduk merupakan salah satu yang dapat diperhatikan dalam  melakukan  perluasan  wilayah.  Aspek  kependudukan  yang  dibahas  meliputi kajian  baik  kualitas  maupun  kuantitas,  antara  lain  kendala  minimal  jumlah  penduduk dan  kualitas  penduduk,  kebutuhan  SDM  birokrasi,  serta  keseimbangan  dan  keserasian persebaran  penduduk.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  telah  melahirkan paradigma  baru  dalam  sistem  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Otonomi  daerah sebagai  amanat  dari  reformasi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  daerah otonom  untuk  mengembangkan  potensi  daerahnya.  Asas  desentralisasi  merupakan pedoman  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  daerah  otonom.  Daerah  otonom  menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakatdalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia” (Undang-Undang, 2005) .
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  78  Tahun  2007,  pemekaran  daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan  menjadi  dua  daerah  atau  lebih.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  129 Tahun  2000,  tentang  persyaratan  pembentukan  dan  kriteria  pemekaran,  penghapusan dan  pengabungan  daerah,  pada  pasal  2  menyebutkan  pemekaran  daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :
1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.106/2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Dalam hal ini pemekaran di papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif. Ketentuan ini  tercantum  pada  pasal  93  PP  No.106/2021.  Berikut  ketentuan  lengkapnya  (1) Pemerintah  Pusat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat  melakukan  pemekaran  daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua menjadi daerah otonom. (2) Pemekaran daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan  untuk  :  a.  mempercepat pemerataan  pembangunan  b.  mempercepat  peningkatan  pelayanan  publik  c. mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan d. mengangkat harkat dan martabat OAP. (3)  Pemekaran  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memperhatikan  aspek politik,  administratif,  hukum,  kesatuan  sosial-budaya,  kesiapan  sumber  daya  manusia, infrastruktur  dasar,  kemampuan  ekonomi,  perkembangan  di  masa  yang  akan  datang,
dan/atau aspirasi masyarakat Papua. (4) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan dan tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  mengenai  pemerintahan  daerah  Seperti  diketahui berdasarkan  UU  Pemda,  untuk  menjadi  daerah  otonom  baru  (DOB)  pemekaran diharuskan  melalui  daerah  persiapan.  Jika  selama  menjadi  daerah  persiapan  ternyata tidak berkembang maka akan dikembalikan ke daerah induk (Dita, 2021) .

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Kualitatif  yaitu  Menurut Sugiyono (2013:7) Metode penelitian ini dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, disebut Postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat Postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena penelitian lebih bersifat kurang terpola,  dan  disebut  sebagai  metode  interpretive  karena  data  hasil  penelitian  lebih berkenaan  dengan  interpretasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di  lapangan.merupakan metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini menerapkan cara pandang penelitian yang  bergaya  induktif,  berfokus  terhadap  makna  individual,  dan  menerjemahkan kompleksitas  suatu  persoalan (Creswell,  2010:4) .  Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data Sekunder yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur baik melaui studi pustaka, berbagai literatur, media cetak dan internet.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Geopolitik
Geopolitik  merupakan  alat  bagi  negara  untuk  mengontrol  dan  berkompetisi  di wilayah teritorialnya. Geopolitik juga menjadi bagian dari human geography , yaitu tidak hanya tentang kondisi geografi saja karena human geography yang dimaksud adalah  kondisi  dunia  secara  keseluruhan  dalam  berbagai  aspek.  Kondisi  tersebut nantinya  digunakan  untuk  membuat  kebijakan  yang  tidak  hanya  kebijakan  politik, tetapi  juga  kebijakan  dalam  berbagai  aspek  misalnya  ekonomi  dan  lain-lain (Colin Flint, 2006) .
Geopolitik  terbagi  menjadi  Tiga  jenis  yaitu  Geopolitik  klasik,  Geopolitik moderen,  dan  Geopolitik  Postmoderen.  Geopolitik  klasik  menyatakan  bahwa  siapa yang menguasai laut akan mendominasi perdagangan dunia dan pada akhirnya akan menguasai  dunia.  Lautan  merupakan  kehidupan,  ada  banyak  sumber  daya  alam  di laut. Oleh karena itu, harus membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaga dan mempertahankannya.  Dengan  pengertian  tersebut,  Mackinder  dan  Haushofer menyatakan bahwa geopolitik sangat erat kaitannya dengan geografi secara fisik dan
negara  adalah  pemilik  hegemoni  tertinggi  untuk  mengatur  kegiatannya  seperti melakukan ekspansi wilayah terutama laut (Colin Flint, 2006).
Berbeda  dengan  Geopolitik  klasik,  geopolitik  moderen  berangkat  dari pemikiran-pemikiran  kaum  Neoliberal  dan  kritis  yang  menyebutkan  bahwa Geoekonomi  sekarang  telah  mendominasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  negara  di dunia.  Setiap  negara  akan  berkompetisi  untuk  membangun  negaranya  yang  tidak didominasi oleh sektor militer namun melalui kerjasama yang berujung pada sektor ekonomi.  Selain  itu,  konsep  geopolitik  klasik  sangatlah  tradisional  dan  tidak  lagi relevan digunakan pada dunia moderen yang lebih multipolar (Colin Flint, 2006, hal 40).  Sedangkan  geopolitik  postmoderen  lebih  menekankan  bahwa  dunia  ini  telah berkembang  lebih  dari  moderen,  geopolitik  tidak  hilang  namun  ruang-ruang  yang sebelumnya  dapat  terlihat  jelas  mulai  berubah  secara  membingungkan.  Adanya revolusi teknologi yang ditimbulkan oleh globaliasi telah melemahkan peran negara. O  Thuatail  membahas  eksistensi  geopolitik  posmoderenisme  yang  menyebabkan krisis  identitas.  Perkembangan  dunia  semakin  bergulir  sehingga  kian  mengurangi peranan negara atas kontrol komunikasi dan informasi yang juga turut menyebabkan degradasi  lingkungan.  Dengan  kata  lain,  geopolitik  postmoderen  cenderung mengarahkan pada bentuk teritorial yang semakin samar akibat kemajuan teknologi serta meningkatnya kepentingan terkait sektor ekonomi (O Thuatail, 1996) .
Jika geopolitik adalah alat kekuasaan dan kekuatan negara untuk berkompetisi di  wilayah  teritorialnya,  maka  geostrategi  merupakan  suatu  strategi  negara  dalam memanfaatkan kondisi geografinya untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional.  Antara  geopolitik  dan  geostrategi  saling erat berkaitan dimana geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara (Colin Flint, 2006, hal 19).
Dalam hubungannya, antara geopolitik dan geostrategi, geografi yang dimaksud tidak  secara  murni  berdasarkan  pada  letak  geografis  suatu  negara  saja  namun  juga berdasarkan  pada  hubungan  antar  institusi  politik  negara  dengan  kondisi  geografis disekitarnya.  Dengan  demikian  hal  itu  dapat  disebut  dengan  geografi  politik  atau political  geography .  Geopolitik  sendiri  memiliki  Empat  unsur  pembangun  yaitu keadaan  geografis,  keadaan  politik  dan  strategi,  hubungan  timbal  balik  antara geografi dan politik, serta kebijakan suatu negara. Untuk itu, antara geopolitik dan geografi  politik  memiliki  beberapa  peranan  penting.  Pertama,  menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang ada. Kedua, menghubungkan kebijakan suatu  pemerintahan  dengan  situasi  dan  kondisi  alam  sehingga  akan  mempengaruhi pembuatan kebijakan luar dan dalam negeri. Ketiga, berusaha untuk meningkatkan posisi  dan  kedudukan  negara  sehingga  membenarkan  tindakan  ekspansi  yang dijalankan oleh suatu negara (Colin Flint, 2006, hal 19).

## B. Konsep Pemekaran Daerah
Istilah  Pemekaran  secara  Etimologis  berasal  dari  kata  asalnya,  yaitu  mekar. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  berkembang  menjadi  terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan  berkembang.  Istilah  pemekaran  daerah  sebenarnya  dipakai  sebagai  upaya memperluas  bahasa (eupieisme) yang  menyatakan  proses  “perpisahan”  atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi local baru. Dilihat dari  kacamata  filosofi  harmoni,  istilah  pemekaran  daerah  dirasa  lebih  cocok digunakan  untuk  menggambarkan  proses  terjadinya  daerah-daerah  otonom  baru paska reformasi di Indonesia (Makagansa, 2008) .
Menurut  Ferrazzi  Pemekaran  Daerah  merupakan  bagian  dari  proses  penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu “ management  of  the size,  shape  and  hierarchy  of  local  government  units  for  the  purpose  of  achieving political  and  administrative  goals.” Penataan  daerah  umumnya  mencakup pemekaran,  penggabungan,  dan  penghapusan  daerah.  Ferrazzi  berpendapat  bahwa grand strategy otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab  pertanyaan  apa  sebenarnya  hakekat  otonomi  daerah  di  negara bersangkutan.  Baru  setelah  itu  mencari  „jawaban‟  untuk  tujuan  apa  sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut (Hijri, 2016) .
Pemekaran  daerah  menurut  Swianiewicz,  terkait  dengan  komunitas  lokal  yang kecil  lebih  homogen  dan  lebih  mudah  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  yang sesuai  dengan  preferensi  sebagian  besar  masyarakatnya.  Kesempatan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  komunitas  yang  kecil  memiliki  peluang  lebih  besar. Kemudian  pemerintah  daerah  yang  kecil  memiliki  birokrasi  yang  rendah,  misalnya fungsi  administrasi.  Pemekaran  juga  mendukung  adanya  persaingan  antar pemerintahan  daerah  dalam  mendatangkan  modal  ke  daerahnya  masing  maisng, dimana hal ini akan meningkatkan produktifitas.
Secara  teoritis,  pemekaran  daerah  pertama  kali  dikaji  oleh  Charles  Tibout dengan pendekatan Public Choice School . Dalam artikelnya “ A Pure Theory of Local Expenditure ”, artinya bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan  sempurna  dimana  pemerintah  daerah  memiliki  kekuatan  untuk mempertahankan  tingkat  pajak  yang  rendah,  menyediakan  pelayanan  yang  efisien, dan  mengijinkan  setiap  individu  masyarakat  untuk  mengekspresikan  preferensinya untuk  setiap  jenis  pelayanan  dari  berbagai  tingkat  pemerintah  yang  berbeda (Hijri, 2016) .

## C. Pemekaran Papua Menurut Kelompok Pro dan Kontra
Pemekaran  Papua  telah  menjadi  perdebatan  dan  silang  pendapat  dari  berbagai pihak sejak terjadinya pemekaran Provinsi Papua Barat. Wacana pemekaran wilayah Papua  telah  menimbulkan  sikap  pro  dan kontra  di  berbagai  kalangan  politisi, tokoh masyarakat,  pejabat  pemerintah  dan  di  antara  para  pakar.  Hebohnya  wacana Pemekaran  di  Tanah  Papua  terjadi  setelah  Tim  61  orang  Tokoh  Masyarakat  Papua
bertemu  Presiden  tanggal  10  September  2019  di  Istana  Negara  Jakarta  yang mengajukan  tujuh  usulan,  salah  satunya  untuk  dilakukan  pemekaran  Provinsi  di Papua. Pada saat itu Presiden Jokowi merespon usulan Pemekaran Tim dengan akan membuka  kesempatan  usulan  2  atau  3  Provinsi  di  Tanah  Papua.  Kemudian  hal tersebut  direspon  kembali  oleh  Mendagri  saat  itu  yang  pada  intinya  memberikan prioritas  kepada  Papua  untuk  di  mekarkan  dengan  mencari  celah  hukum  sebagai dasar  pelaksanaan  walaupun  sejak  Tahun  2008  Pemekaran  Daerah  di  moratorium oleh  pemerintah.  Sikap  Pro  dan  Kontra  memperdebatkan  manfaat ataupun  kerugian yang  timbul  dari  rencana  yang  pemekaran  wilayah  terus  menghiasi  berbagai  media massa  dan  forum-  forum  masyarakat  lainnya.  Berbagai  pandangan  dan  opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Provinsi Papua (saat itu Irian Barat) adalah Provinsi terluas di Indonesia, diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada  Pemerintah  Indonesia  pada  1  Mei  1963  dan  pada  tahun  1969  menjadi Provinsi yang ke 26, kemudian di mekarkan menjadi Provinsi Papua dan Papua barat berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 dan PP Nomor 24 Tahun 2007.
Wacana  pemekaran  yang  berkembang  sampai  saat  ini  adalah  pemekaran Provinsi  Papua  dengan  membentuk  Provinsi  baru  :  Papua  Selatan,  Papua  Tengah, Papua Pegunungan, Provinsi Tabi dan Saireri, dan pada Provinsi Papua Barat:  Papua Barat  Daya  atau  Provinsi  Sorong  Raya.  Banyak  pihak  mengemukakan  hendaknya pemekaran wilayah di Papua berdasarkan pada wilayah adat. Gubernur Papua   Lukas Enembe,  pada  tanggal  14  September  2019  dalam  Pos  Papua.com  (14  September 2019),  mengemukakan  bahwa,  “Pemekaran  Papua  dilakukan  tidak  boleh  setengah- setengah.      Pemekaran      dilakukan  menjadi  Tujuh  Provinsi  sesuai  jumlah  wilayah adat  yang  ada  di  wilayah  Papua  dan  Papua  Barat.  “Kalau  mau  mekarkan  Papua, sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat masing-masing dengan  status  otonomi  khusus  bagi  masing-masing,”  ujar  Enembe.  Demikian  pula saran  dari  Rektor  Univ.Cenderawasih  Papua,  Dr.Ir.Apolo  Safanpo,ST.,MT  yang menyatakan,  pemekaran  Papua  menjadi  tujuh  provinsi  “sebab  kalau cuma  tiga  atau empat  provinsi  maka  berpotensi  timbulnya  masalah  baru  karena  berbeda-beda budaya,  sedangkan  kalau  dimekarkan  menjadi  tujuh,  maka  masing-masing  wilayah adat bisa kembangkan wilayahnya sesuai adat dan budaya masing- masing”, wacana pendekatan  pemekaran  ini  masih  akan  dilakukan  pengkajian  secara  mendalam. Kemudian  ada  juga  beberapa  pihak  mengemukakan  baiknya  pemekaran  mengacu pada  wilayah  ekosistem  yang  ada  di  Papua,  seperti  yang  disarankan  oleh  Dr.Agus Sumule,  Dosen  Universitas  Papua  Manokwari  Papua  Barat  yang  mengemukakan bahwa Bank Dunia melalui Konsultan Pembangunan, Lavalin International Inc. yang bekerja  sama  dengan  BAPPEDA  pada  tahun  1980  telah  melakukan  penelitian  dan menghasilkan  sejumlah  dokumen  penting  sangat  bermutu  sebagai  data  dasar  dalam rangka  bagi  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Irian  Jaya  (Papua  dan Papua  Barat).  Selanjunya  dikemukakan,  terkait  dengan  pembagian  wilayah  adat dalam  pembangunan  di  Papua  belum  dapat  diterjemahkan  oleh  penggagasnya,  hal tersebut  hanya  memberikan  ruang  yang  lebih  besar  bagi  penerapan  kearifan  lokal,
dalam  kenyataannya  belum  ada  program  pembangunan  yang  lebih  berhasil mengangkat  kesejahteraan  masyarakat  asli  Papua  akibat  digunakannya  konsep pemilahan wilayah adat tersebut.

## Sumber : BBC, Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)
Sedangkan  para  pihak  yang  kontra,  menolak  terhadap  pemekaran  wilayah  di Papua  mengemukakan  hal tersebut  disebabkan  SDM  Orang  Asli  Papua  belum  siap; secara ekonomi, sosial, politik sehingga akan mengalami degrasi dalam politik, sosial dan  ekonomi.  Kemudian  di  kemukakan  juga  perkembangan  migrasi  penduduk  luar Papua  yang  terus  meningkat  sehingga  masyarakat  asli  Papua  makin  terpinggirkan. Ketua  Pokja  Adat  MRP  Demas  Tokoro  saat  bertemu  Wakil  Presiden  di  Jakarta, menyampaikan  bahwa  jumlah  pendatang  telah  melebihi  penduduk  asli  Papua, sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Merauke dan Keerom (Tempo.com, 28 November 2019).
Demikian  juga  keadaan  tersebut  di  sampaikan  oleh  Yunus  Wonda,  saat  masih menjadi Ketua DPR Papua bahwa pemekaran akan membuat masyarakat asli Papua makin  termarginalkan  (Kompas.com,  30  Oktober  2019),  selanjutnya  dikatakan pemekaran  hanya  untuk  kepentingan  para  elit  politik  dan  penguasa  karena mengharapkan  jabatan.  Demikian  pula  Ketua  MRP  Timotius  Murib  menyatakan menolak  dan  tidak  akan  memberikan  rekomendasi  tentang  pemekaran  provinsi karena  bukan  merupakan  kehendak  masyarakat  asli  Papua  (Kompas.com,  5 November 2019).
Menurut Kelompok Pro:
1. Positif
Mereka  yang  pro,  sebagian  besar  pengendali  kebijakan  di  Papua.  Baik  dari institusi  Pemda,  militer,  perusahaan  nasional  dengan  internasional,  ditambah  lagi masyarakat adat yang pro pembangunan dengan dalih dukung pemekaran.
Demi  meningkatkan  taraf  hidup  orang  Papua,  mengimplementasikan pemberdayaan orang Papua agar mandiri.
Kehadiran  provinsi-provinsi  baru  bukan  karena  mencari  kedudukan  dan jabatan, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan.
Menurut Joop, masalah yang terjadi di Papua bermula dari kesenjangan sosial sejak  zaman  Presiden  Soeharto.  Selama  lebih  dari  32  tahun  Papua  ditinggalkan, dianaktirikan,  dan  ditelantarkan,  kata  dia.  "Papua  tertinggal,  Papua  tidak  pernah dibangun  oleh  Indonesia.  Akhirnya  terjadi  konflik,  kecemburuan  sosial,  terjadi banyak persoalan." Hal ini senada dengan yang dikatakan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden  (KSP),  Theo  Litaay.  Dia  mengatakan  masyarakat  Papua  ingin  sejahtera dan  pemekaran  wilayah  adalah  salah  satu  strategi  untuk  mencapai  keinginan tersebut. "Di  satu  sisi,  ada  persoalan  keamanan  yang  diselesaikan  melalui  proses penegakan hukum, sementara di sisi lain ada kebutuhan keterjangkauan pelayanan publik  dan  kehadiran  pemerintah  daerah  yang  memang  harus  didekati  dengan strategi  pemerintahan,"  ujar  Theo.  "Kita  perlu  untuk  fokus  kepada  kegiatan pembangunan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Fokus  pada  pembangunan  secara nyata,  bukan  narasi  ataupun  slogan  politik."  Kedepannya,  kata  Theo,  pemerintah bakal  terus  menampung  seluruh  aspirasi  yang  ada  terkait  pemekaran  wilayah  di Papua (Www.bbc.com, 2021) .

## Tabel 1 Perbandingan Ipm Tahun 2021
Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2022
Berdasarkan  tabel  1  diatas  maka  terlihat  jelas  bahwa  indeks  pembangunan manusia  Papua  menempati  urutan  terendah  yaitu  60,62,  diikuti  selanjutnya  oleh Papua  Barat  sebanyak  65,26.  Provinsi  ketiga  terendah  adalah  Kepulauan  Riau sebesar  72,94,  disusul  Provinsi  Sulawesi  Utara  sebesar  73,30.  Sementara
Kalimantan  Timur  sebesar  76,88  dan  tertinggi  adalah  IPM  DKI  Jakarta  sebesar 81,11.
1. Negatif
Menurut kelompok pro terdapat dampak negative akibat pemekaran  bahwa pemekaran  daerah  demi  melumpuhkan  upaya-upaya  pemisahan  Papua  dari NKRI. Lebih lanjut, argumentasi mereka dari segi pembangunan sumber daya manusia, tak luput dari kertas proposal yang mereka ajukan ke Jakarta.
2. Hambatan
Pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  menerapkan  Otonomi  Khusus  Papua sejak  2001,  sebagai  landasan  hukum  mempercepat  pembangunan  di  Papua. Pemekaran  wilayah,  yang  sampai  saat  ini  tertunda  karena  keputusan  politik pusat,  harus  dipandang  sebagai  salah  satu  jalan  saja  dalam  mewujudkan kesejahteraan.
Namun,  ada  pula  sikap  kontra  pemekaran,  di  mana  19  persen  masyarakat percaya  langkah  ini  lebih  menyandang  kepentingan  politik  dan  hanya memenuhi  nafsu  perebutan  jabatan  sejumlah  elit  politik.  Pemekaran  juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan  meminggirkan  orang  Papua.  Pemekaran  bukan  tidak  mungkin  adalah bagian  dari  strategi  adu  domba  yang  akan  menguras  keuangan  negara (Sucahyo, 2021) .
Menurut Kelompok Kontra
1. Negatif
Mantan  Gubernur  Papua,  Barnabas  Suebu,  dahulu  menolak  Inpres Pemekaran  Papua  dengan  alasan  pemekaran  tersubut  merupakan  pemaksaan dari  pusat  terhadap  daerah.  Sangat  dikhawatirkan  dengan  pemaksaan  ini  akan muncul  konflik  yang  sangat  besar  di  Papua  dan  untuk  mengatasinya  hal tersebut jangan dipaksakan.
Semangat  para  elit  Papua  dan  Papua  Barat  yang  mendorong  pemekaran kabupaten  dan  kota  ini  kebanyakan  dibungkus  dengan  kepentingan  kelompok atau berdasarkan keinginan para elit belaka.
Ada  kesan,  pemekaran  yang  dilakukan  hanya  semacam  gula-gula  politik yang  diberikan  pusat  kepada  daerah.  DPR  RI  seperti  memberikan  gula-gula tanpa  memikirkan aspek  yang  akan  timbul (Www.kompasiana.com,  2013) .  Di sisi lain, ada juga warga Papua yang menentang pemekaran wilayah ini. Benhur Wally, seorang tokoh masyarakat adat, mengatakan keputusan soal pemekaran DOB  ini  dilakukan  secara  tidak  transparan.  Hal  itu,  kata  dia,  bisa  memicu konflik  lainnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  adat.  Papua memiliki  tujuh  wilayah  adat.  Menurut  Benhur  kalau  pembagian  wilayah  itu tidak  dilakukan  secara  jelas  dan  transparan,  akan  terjadi  kesalahpahaman  di masyarakat  yang  berujung  pada  konflik  horisontal.  "Pihak  akademisi  dan pemerintah  dalam  panitia  pemekaran  ini  sama  sekali  tidak  ada  transparansi dengan  masyarakat  adat  dan  itu  akan  terjadi.  Kalau  sudah  terjadi  maka  orang
akan bertahan di wilayahnya masing-masing dan saya pikir segala sesuatu akan berujung pada demo dan orang-orang akan ribut," kata Benhur (Www.bbc.com, 2021) .
2. Positif
Perlu  sekali  untuk  mengkaji  substansi  persoalan  yang  sering  dialami masyarakat  OAP  khususnya  terkait  kesejahteraan.  Sehingga  kehadiran  calon Provins  Papua  Barat  Daya  bisa  menjawab  kebutuhan  masyarakat  OAP. "Mengapa sampai saat ini OAP belum sejahtera, karena apa dan seterusnya, ini yang  mestinya  dikaji  secara  mendalam  dan  baik  supaya  nantinya  pemekaran tersebut bisa menjawab kebutuhan masyarakat OAP itu sendiri" (Kumparan.com, 2022) .
3. Hambatan
“Euforia  tentang  pemekaran  itu  sebenarnya  sudah  ada  dan  di  berbagai wilayah  di  Papua,  dan  itu  jika  kita  perhatikan,  selau  diinisiasi  oleh  para  elit yang  notabene,  misalnya,  kalah  bersaing  atau  mempunyai  politik  kepentingan dalam  pertarungan  untuk  memperebutkan  jabatan,”  kata  Ngurah.  Sekelompok aktor  itu  adalah  kaum  elit  di  Papua,  yang  menurut  Ngurah,  terbentuk  dari lingkungan budaya politik Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di berbagai universtas  di  Indonesia,  bahkan  muncul  dari  program  pendidikan  yang membawa  anak  muda  Papua  sejak  SMA  ke  berbagai  kota  di  Jawa. Karakterikstik  para  elit  ataupun  kelas  menengah  terdidik  Papua,  menurut Ngurah,  sangat  khas  dari  didikan  budaya  politik  dan  pola  pendidikan  di Indonesia (Sucahyo, 2021) .

## D. Analisa Isu Pemekaran Papua dalam Studi Hubungan Internasional
Menurut  Viotti  dan  Kaupi  bahwa  dikeluarkannya  sebuah  kebijakan  atau keputusan  sebuah  negara  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  pendorong.  Karena kepentingan  saja  tidak  cukup  untuk  dapat  menuntun  didalam  pembuatan  suatu keputusan,  tetapi  hal  ini  didukung  dengan  adanya  tujuan  spesifik  atau  objektivitas. Viotti  dan  Kauppi  menambahkan  bahwa  yang  menjadi  dasar  pendorong dikeluarkannya  objektivitas  sebagai  produk  keputusan  ada  Empat  hal,  yaitu: 1. Capabilities (Kemampuan) Didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, pembuatan  keputusan  melihat  kepentingan  nasional  sebagai  hal  mendasar  serta ancaman  dan  peluang  yang  mana  hal  tersebut  berasal  dari  sistem  internasional. Namun,  beberapa  bukti  memperlihatkan  adanya  kemampuan  dan  kekuasaan  dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan. Untuk kasus pemekaran Papua terkait kemampuan atau kapabilitas bahwa isu pemekaran Papua sebagai bagian dari kepentingan  domestik  Indonesia  penting  menjadi  salah  satu  isu  yang  diangkat  dan dibuat  dalam  kebijakan  dalam  rangka  mengamankan  politik  luar  negeri  Indonesia. Bahwasanya  pemekaran  Papua  ketika  dianalisis  menggunakan  pisau  analisa Hubungan Internasional maka kebijakan dalam negeri terkait pemekaran Papua akan memberikan  dampak  positip  bagi  orang  asli  Papua  dengan  kebijakan  pemerintah yang  berpihak  pada  orang  asli  Papua  baik  pembangunan  infratsruktur  maupun
sumber  daya  manusia  orang  asli  Papua  sehingga  kesejahteraan  dirasakan  dengan nyata  oleh  orang  Papua.  Disisi  lain,ketika  pemerintah  tidak  mampu  membuat kebijakan-kebijakna  yang  berpihak  kepada  oarng  asli  Papua  maka  stabilitas  negara akan  terganggu  karena  masyarakat  yang kecewa terus  menerus  dan  merasa  ditindas akan bangkit melawan pemerintah yang akhirnya mendatangkan berbagai pergolakan dan konflik, mengorbankan rakyat banyak dan pada akhirnya berujung pada masalah hak azasi manusia dan menarik perhatian dunia internasional.
2. Interest  (Kepentingan)  Seperti  yang  diketahui,  didalam  suatu  negara  yang berbentuk demokrasi atau diktator, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya didasarkan pada beberapa hal, Pertama: status kedaulatan. Jika suatu negara membuka  sebuah  kebijakan  luar  negeri,  hal  tersebut  dapat  diraih  dengan menggunakan kedaulatannya. Kedua, mempertahankan kesejahteraan dan kepentingan  ekonomi  negaranya.  Kepentingan  ekonomi  tidak  hanya  dilihat  sebagai sumber  yang  penting  bagi  kekuatan  dalam  hubungan  antar  bangsa.  Ketiga: pemeliharaan  nilai-nilai  penting  yang  ada  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  pendapat Viotti  dan  Kauppi  tersebut  maka  kepentingan  Indonesia  dalam  Papua  terkait  isu pemekaran  wilayah  menjadi  hal  penting  karena  dengan  pemekaran  maka  wilayah Papua  yang  luas  dapat  dijangkau  dengan  pemerintahan  daerha  yangd  ekat  dengan rakyat sehingga status kedaulatan Indonesia yang dalam beberapa waktu ini sering di ‘diganggu’  dalam  for  a  internasional  menjadi  lebih  stabil  karena  tidak  banyak masalah  Papua  yang  dapat  dianggapa  mengganggu  stabilitas  kedaulatan  Indoensia. Yang  berikutnya  bahwa  isu  pemekaran  sebagai  politik  domestik  Indonesia    dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  seminimal  mungkin  dapat  mempertahankan kesejahteraan  orang  asli  Papua  dan  kepentingan  ekonomi  negara  di  lingkungan internasional dapat berjalan dengan baik akibat kondusifnya keadaan dalam negeri di Indonesia.
3. Opportunities  (Peluang)  Didalam  pencapaian  objektivitas  sebuah  negara, sistem global tidak hanya dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga menjadi  peluang  yang  dapat  mempengaruhi  pembuatan  objektivitas  kebijakan  luar negeri suatu negara. Ini dapat di lihat dari beberapa negara dalam ekspansi pasar dan investasi  ekonomi.  Bahwa  berdasarkan  faktor  ketiga  ini  bagi  Indonesia  tentu  saja dengan  keadaan  domestik  yang  aman  dan  stabil  maka  menjadi  pintu  masuk  bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Kaitannya dengan isu pemekaran  Papua  bahwa  dengan  kondisi  Papua  yang  aman  maka  dapat  menarik banyak investor ke dalam negeri termasuk ke Papua untuk menanamkan modal dan berinvestasi sehingga dapat memajukan pembangunan secara fisik dan non fisik yaitu pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua yang nantinya menjadi modal bangsa dalam mengisi kemerdekaan di masa yang akan datang. Sebagaimana dikutip dibawah ini:
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengakui gangguan keamanan yang disebabkan  kelompok  kriminal  bersenjata  (KKB)  di  beberapa  daerah  di  Papua menjadi  hambatan  bagi  masuknya  investor.  Memang,  lanjutnya  para  pengusaha
banyak  yang  ragu  menanamkan  modalnya  di  Papua  akibat  sering  terjadinya  aksi kekerasan.  "Kami  juga  sering  ditanya  para  pengusaha  yang  ingin  menanamkan modalnya di Jayapura sering menanyakan apakah aman bila membangun di Papua, " aku  dia  di  Jayapura,  Sabtu  (8/5/2021).  BTM  mengakui,  pemkot  berupaya memberikan jaminan keamanan sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Papua.bisnis.com,  2021) .  Selain  itu  juga  menurut  Ekonom  dan  Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai  kerusuhan  yang  terjadi  di  Manokwari,  Provinsi  Papua  Barat  berdampak buruk bagi perekonomian. Menurut Eko, dampak ini akan terasa pada investor yang biasa melirik tambang-tambang di Papua. "Kalau berkepanjangan biasanya dia punya impact  ke  persepsi  investor  terutama  Papua.  Kan  kita  kenal  sebagai  sektor  yang banyak  menarik  investasi  tambang,"  ucap  Eko  kepada  wartawan  saat  ditemui  di kantor Indef, Senin (19/8/2019). Pada Senin (19/8/2019), Manokwari dilanda suasana mencekam. Masyarakat sekitar dan mahasiswa Papua menggelar aksi yang berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas dan lumpuhnya jalan di wilayah itu (Thomas, 2019) . 4. Threats (Ancaman) Dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global merupakan  tekanan  yang  juga  mempengaruhi  dalam  perumusan  keputusan  sebuah negara.  Ancaman  bisa  dilihat  sebagai  ancaman  secara terang-terangan  kepada  suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung. Terkait faktor ini jika dikaitkan dengan kondisi domestik Indonesia khususnya isu Papua dan pemekaran Papua maka upaya pencapaian  tujuan  nasional  yaiu  menuju  generasi  emas  manusia  Indonesia  tahun 2045 maka diperlukan berbagai strategi dan langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan kesejhateraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.  Jika  memperhatikan  indeks  pembangunan  manusia  Indonesia  yang  ada dalam  tabel  dihalaman  sebelumnya  maka  terlihat  jelas  bahwa  indeks  pembangunan manusia Papua berada di posisi terendah dibandingkan berbagai daerah di Indonesia. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  manusia  Papua  terus  membutuhkan  pendampingan dalam  rangka  pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik  untuk  mampu  mandiri secara  ekonomi  dan  sosial  dengan  wilayah  lainnya.  Untuk  menuju  ke  keadaan tersebut diperlukan berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua  dan  juga  melindungi  orang  asli  Papua  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  tidak menjadi  ancaman  tetapi  menjadi  peluang  bagi  kesejahteraan  orang  asli  Papua  dan keadaan aman dan damai di Indonesia dan lingkungan intrenasional pada umumnya.
Jika dijelaskan secara ringkas, peluang mempunyai peran yang dalam mencapai tujuan  nasional  sebuah  negara  yang  spesifik.  Sama  halnya  dengan  ancaman,  kedua hal  ini  berasal  dari  sistem  global  yang  memiliki  kontribusi  pasti  dalam  pencapaian tujuan. Namun, untuk memanfaatkan peluang dan menangani ancaman, negara harus mengerahkan  segala  kemampuannya  sebagai  alat  penyelesaian.  Kemampuan  yang dimiliki  negara  ini  berguna  untuk  memanfaatkan power guna  mendapatkan  tujuan dan  melindungi  kepentingan  mereka.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pencapaian objektivitas  oleh  suatu  negara,  terdapat  Empat  determinan  diatas  yang  sangat mempengaruhi pembuatan keputusan.
Berdasarkan  Teori  Kebijakan  menurut  Viotti  dan  Kauppi  maka  untuk mengamankan  wilayah  dalam  negeri,  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan beberapa  terobosan  kebijakan  diantaranya  adalah  kemungkinan  pemekaran  wilayah di Papua dalam rangka memberikan kesejahteraan dan stabilitas negara. Inilah yang disebut  oleh  Viotti  dan  Kauppi  sebagai  dalam  bingkai  level  analisa  negara  yang didalamnya  ada policymaking  process (Viotti  &  Kauppi,  2019) .  Kebijakan  yang diambil negara adalah sebagai konsekuensi adanya kemampuan daerah, kepentingan negara,  peluang  yang  dapat  diambil  oleh  negara  dan  masyarakat  serta  mengurangi ancaman  yang  timbul  dari  dalam  wilayah  Papua  maupun  dari  luar  atau  dunia internasional.
Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas  maka  isu  Pemekaran  wilayah  seringkali lebih menonjolkan kepentingan politik pemerintah pusat termasuk elitenya daripada kepentingan  pemerintah  daerah  dan  rakyat  di  daerah.  Keinginan  pemerintah  pusat untuk melakukan pemekaran wilayah adalah memperkuat dan mempermudah rentang kendali  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  rakyatnya.  Pemekaran wilayah  di  Papua,  dapat  dijadikan  contoh  sebagai  bentuk  masih  adanya  kooptasi pusat  terhadap  daerah.  Di  sisi  lain  masyarakat  Papua  sebenarnya  menghendaki pemberlakuan  otonomi  khusus  atas  mereka.  Bahkan  telah  dilakukan  revisi  terbaru atas  UU  otonomi  khusus  nomor  2  tahun 2021  lalu  dengan  diperkuat  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor  106 dan  Nomor 107 yang diharapkan dapat diimplementasikan bagi kesejahteraan orang asli Papua. Masyarakat Papau diharapkan dapat bangkit dan mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  maka  penolakan  masyarakat  Papua  terhadap  pusat yang ingin memekarkan wilayah mereka adalah reaksi atas langkah pemecah-belahan identitas komunal, karena orang Papua merupakan satu kesatuan rumpuan Melanesia yang berada diatas dan menempati satu wilayah besar yaitu  tanah Papua.
Pemekaran Provinsi Papua merupakan permasalahan yang cukup kompleks pada masa otonomi daerah. Keinginan pemerintah pusat yang tidak bisa ditawar lagi untuk memekarkan Provinsi Papua dilatarbelakangi oleh keinginan bahwa tuntutan otonomi khusus  hanyalah  sebagai  instrumen  politik  bagi  masyarakat  Papua  memisahkan  diri dari  NKRI.  Tuntutan  pemisahan  oleh  suatu  wilayah  dari  wilayah  induk  tidak  serta merta  muncul  tanpa  adanya  pemicu  atau  preseden  yang  mendorong  keinginan tersebut. Ketidakadilan distribusi pembangunan selama ini menjadi faktor yang dapat dipakai  untuk  memahami  tuntutan  daerah  memerdekakan  diri.  Apakah  tuntutan tersebut rasional atau tidak, hal tersebut adalah masalah lain. Untuk tujuan tertentu, konflik  merupakan  momentum  yang  tepat  bagi  satu  pihak  untuk  mencapai  tujuan politik atau ekonomi. Konflik pemekaran wilayah yang menjadi aktual dan menguat sejak tahun 1999, tidak lepas dari permainan elit politik lokal yang hendak berkuasa. Konflik  hanya  merupakan  instrumen  untuk  menaikkan  posisi  tawar  menawar  dan lobi elit politik lokal kepada pusat kekuasaan di Jakarta.
Pemekaran wilayah daerah, erat terkait dengan kepentingan elit politik di pusat kekuasaan.  Dalam  pemekaran  Papua  menjadi  tiga  provinsi  berdasarkan  UU  No.
45/1999  yang  dipercepat  dengan  dikeluarkannya  PP  No.  1/2001  memperlihatkan saling  keterkaitan    yang  erat  antara  kepentingan  elit  di  tingkat  pusat  dan  daerah. Cukuplah  menjadikan  masyarakat  Papua  sebagai  obyek  dalam  pembangunan, hendaklah  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Pusat  dan  Daerah  termasuk  elite  lit didalamnya mencerminkan keberpihakan kepada orang Papua sehingga menimimalisir  konflik  berkepanjangan  di  atas  tanah  Papua  dan  menimbulkan kerawanan dan mengancam stabilitas negara termasuk lingkungan internasional.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  isu  pemekaran  Papua yang  dilakukan  oleh  kelompok  yang  pro  maupun  yang  kontra  merupakan  hal  penting karena dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kepentingan domestik negara maka permasalahan di Papua dapat terselesaikan terutama masalah stabilitas keamanan, masalah  kemandirian  Ekonomi  dan  Sosial  serta  pembangunan fisik  maupun  non  fisik- dibaca  pembangunan  sumber  daya  manusia  orang  asli  Papua  dapat  terlaksana  dengan baik.  Apakah  pemekaran  dilakukan  ataupun  tidak  intinya  adalah  pemerintah  harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak dan melindungi orang asli Papua sehingga stabilitas berdampak positip bagi pembangunan ekonomi yang secara langsung memberikan  kesejahteraan  bagi  orang  asli  Papua.  Dalam  kaitannya  dengan  hubungan internasional  adalah  keadaan  domestik  yang  stabil  timbul  akibat  pembuatan  kebijakan oleh pemerintah dalam hal ini negara yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada orang Papua sehingga keadaan dalam negeri kondusif dan terjadi pembangunan sehingga berdampak terhadap politk luar negeri yang pada akhirnya juga memberi rasa aman bagi lingkungan internasional

## BIBLIOGRAFI
Dita,  Angga.  (2021).  RUU  Pemekaran  Papua  Mulai  Dibahas  Tahun  2022.  Retrieved
From Https://Papua.Inews.Id
Website: Https://Papua.Inews.Id/Berita/Ruu- Pemekaran-Papua-Mulai-Dibahas-Tahun-2022/4. Google Scholar
Hijri, Yana S. (2016). Politik Pemekaran Di Indonesia . Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Google Scholar
Kumparan.Com.  (2022).  Pro  Dan  Kontra  Mewarnai  Pertemuan  DOB  Provinsi  Papua Barat Daya. Retrieved From Kumparan.Com Website:
Https://Kumparan.Com/Balleonews/Pro-Dan-Kontra-Mewarnai-Pertemuan-Dob- Provinsi-Papua-Barat-Daya-1xsz9ir5v0n. Google Scholar
Makagansa, H. R. (2008). Tantangan Pemekaran Daerah . Fuspad. Google Scholar
Papua.Bisnis.Com.  (2021).  Gangguan  Keamanan  Hambatan  Investasi  Di  Papua. Retrieved From Papua.Bisnis.Com Website: Https://Papua.Bisnis.Com/Read/20210508/415/1392083/Gangguan-Keamanan- Hambatan-Investasi-Di-Papua. Google Scholar
Sucahyo,  Nurhadi.  (2021).  Pemekaran  Papua:  Demi  Orang  Asli  Atau  Nafsu  Politisi?
Retrieved From Https://Www.Voaindonesia.Com Website:
Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Pemekaran-Papua-Demi-Orang-Asli-Atau- Nafsu-Politisi-/5793740.Html. Google Scholar
Thomas,  Vincent  Fabian.  (2019).  Kerusuhan  Papua  Disebut  Berimbas  Negatif  Ke Investasi Tambang. Retrieved From Https://Tirto.Id/ Website:
Https://Tirto.Id/Kerusuhan-Papua-Disebut-Berimbas-Negatif-Ke-Investasi- Tambang-Egab. Google Scholar
Undang-Undang,  R.  I.  (2005).  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Bandung: Fokusmedia . Google Scholar
Viotti, Paul R., & Kauppi, Mark V. (2019). International Relations Theory . Rowman & Littlefield. Google Scholar
Www.Bbc.Com.  (2021).  Pemekaran  Wilayah  Di  Papua,  Apa  Bisa  Jadi  Solusi Permasalahan
Yang Ada? Retrieved From Www.Bbc.Com Website:
Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-59496244. Google Scholar
Www.Kompasiana.Com.  (2013).  Pro  Dan  Kontra  DOB  Tanah  Papua.  Retrieved  From Www.Kompasiana.Com Website:
Https://Www.Kompasiana.Com/Arki.Papua/55298d776ea834b173552d72/Pro- Dan-Kontra-Dob-Tanah-Papua. Google Scholar
Copyright holder:
Melyana R. Pugu (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: