## PELUANG PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH DI INDONESIA
Abdul Aziz, Ghufron Maksum Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Jl. Nurul Iman No. 01 Desa Waru Jaya RT: 01/01, Kec. Parung, Kab. Bogor Email: muheabdulaziz@gmail.com, ghufronmaksum@stai-nuruliman.ac.id

## Abstract
This article tries to explain the answers to Islamic law related to the system of marriage guardians, especially female marriage guardians in the Muslim world. The majority of the Muslim world who follow the Maliki, Shafi'i and Hambali schools of thought assume that a marriage guardian must be from a man's side so that a marriage is not valid if it is carried out in the absence or without the presence of a male guardian. While there are also scholars who also think that men do not have to be a prerequisite and the legal harmony of a marriage, it means that a woman who is competent as a man can also be the validity of a marriage. This article also explains the meeting point of answers that the Indonesian people already have a reference to the formulation of their  own  marriage  system,  namely  the  Islamic  Law  Compilation  and  Presidential Instruction.
Keywords: Marriage Guardian, Marriage, Mazhab, KHI, Presidential Instruction

## Abstrak
Artikel  ini  berusaha  menjelaskan  jawaban  hukum  Islam  terkait  bagaimana sistem wali nikah khususnya wali nikah perempuan di dunia muslim. Mayoritas dunia muslim  yang  menganut  mazhab  imam  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  beranggapan bahwa  wali  nikah  musti  dari  pihak  laki-laki  sehingga  tidak  sah  sebuah  perkawinan jika  dilaksanakan  tidak  ada  atau  tanpa  kehadiran  seorang  wali  laki-laki.  Sementara ada juga ulama yang juga beranggapan bahwa laki-laki tidak musti menjadi syarat dan rukun  sahnya  sebuah  perkawinan  artinya  bahwa  seorang  perempuan  yang  cakap sebagaimana cakapnya laki-laki juga bisa menjadi sahnya sebuah perkawinan. Artikel ini juga menjelaskan titik temu jawaban bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki acuan rumusan sistem perkawinan tersendiri yaitu dengan adanya Kompilsi Hukum Islam dan Inpres Presiden.
Kata Kunci: Wali Nikah, Perkawinan, Mazhab, KHI, Inpres Presiden

## A. Pendahuluan
Perkawinan  dalam  Islam  adalah  sangat  penting.  Hal  ini  tampak  pada banyaknya  ayat-ayat  ahkam  yang  terkait  dengan  perihal  perkawinan  pada khususnya dan perihal kehidupan keluarga pada umumnya. Hampir sepertiga ayat  ahkam  muamalah  berisi  ketentuan-ketentuan  tentang  perkawinan, perceraian  dan  waris.  Dan  ketika  diperhatikan  hadits  nabi  yang  berfungsi sebagai  penjelasan  lebih  detail  terhadap  ayat-ayat  tersebut  akan  ditemukan lebih banyak lagi hadits dimaksud. Dari ayat-ayat ahkam tentang perkawinan dan  keluarga  tersebut  serta  hadits-hadits  yang  terkait  dengannya  dapat dipahami  bahwa  tujuan  adanya  tata  aturan  tentang  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan hubungan harmonis antara suamiisteri di satu pihak dan antara orang tua dan anak di pihak lain dan selanjutnya menjaga kekekalan hubungan harmonis tersebut.
Kekalnya  hubungan  harmonis  itulah  yang  akan  menjadi  modal  utama mewujudkan keluarga yang baik dan kuat. Kemudian dari keluarga yang kuat dan baik itulah dapat dibentuk masyarakat yang baik dan kuat pula. Di sinilah jelas  pentingnya  soal  perkawinan  dalam  Islam.  Dalam  pembahasan  tentang perkawinan dalam Islam diantara hal yang menarik perhatian para fuqaha sejak zaman  klasik  sampai  ulama  kontemporer  adalah  wali  nikah.  Hal  ini dikarenakan  adanya  beberapa  ayat  dan  hadits  yang  oleh  sebagian  ulama diinterpretasikan  sebagai  mengharuskan  adanya  wali  nikah  dan  karenanya nikah  tidak  sah  tanpa  adanya  wali  nikah.  Sementara  itu  ulama  lain menginterpretasikan  ayat  dan  hadits  tersebut  sebagai  tidak  mengharuskan adanya wali nikah sebab keberadaannya hanyalah faktor penyempurna. Selain status wali nikah yang perlu diperhatikan adalah syaratsyarat wali dan siapa yang perlu perwalian.

## B. Konstruksi Wali Nikah dalam Fikih
Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut al-wilȃyah kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah al-wali dan jamaknya adalah al awliya kata al-wali merupakan kata dalam bentuk Isim Fa’il (orang yang  melakukan)  dan  dengan  ini,  kata  wali  menurut  bahasa  dapat  dapat diartikan  sebagai  orang  yang  menolong. 1 Sedangkan Al-wilȃyah menurut terminologi fuqaha dapat difahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang  yang  mengurus  atau  mengurusi  atau  mengunguasai  sesuatu (akad/transaksi)  inilah  yang  disebut  wali. 2 Maka  wali  dalam  konteks
1 Abdul  Hasan  Rauf, Kamus  Bahasa  Melayu-Bahasa  Arab;  Bahasa  Arab-Bahasa Melayu, (Cet ke-IV; Selangor: Penerbit Fajar Bakti,2006), h. 2.
2 Musthofa al-khin, Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002), h. 622.
pernikahan  adalah  orang  yang  mempunyai  kuasa  melakukakan  akad perkawinan  terhadap  mereka  yang  ada  dibawah  kuasanya  yang  telah ditetapkan oleh syara’. 3
Perwalian  dalam  pernikahan  adalah  suatu  kekuasaan  atau  wewenang syar’i  atas  segolongan  manusia  yang  dilimpahkan  kepada  orang  yang sempurna,  karena  kekurangan  tertentu  pada  orang  yang  dikuasai  itu,  demi kemaslahatannya  sendiri.  Wali  ialah  suatu  ketentuan  hukum  yang  dapat dipaksakan kepada orang lain sesuaidengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada juga yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan harta benda.  Disini  yang  dibicarakan  wali  terhadap  manusia,  yaitu  masalah perwalian  dalam  perkawinan. 4 Nikah  dalam  Islam  sebagai  landasan  pokok dalam  pembentukan  keluarga,  karena  nikah  sebagai  salah  satu  yang  harus dilakukan  manusia  untuk  mencapai  syariat  yakni  kemaslahatan  dalam kehidupan.
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah.  Akad  nikah  dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu  sendiri  dan  pihak  perempuan  yang  dilakukan  atau  diwakilkan  dengan walinya. 5
Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi mengurus kewajiban anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu beranjat dewasa. Wali juga  bisa  diartikan  sebagai  orang  suci  penyebar  agama  dan  wali  adalah pelindung serta penolong. 6
Wali  dalam  pernikahan  secara  umum  ada  3  macam,  yaitu  wali  nasab, wali hakim dan muhakkam, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali tersebut.
3 Muhammad  Fauzi, UUD  Keluarga  Islam  dalam  Empat  Mazhab:  Pembentukan Keluarga, (Selangor: synergmat, 2003), h. 7.
4 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1981), h. 7.
5 Amir Syaripuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.
6 Frista Armanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Lintas Media), h. 347.

## 1. Wali Nasab
Wali  nasab  adalah  orang-orang  yang  terdiri  dari  keluarga  calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. 7 Wali nasab urutannya adalah: a. Ayah kandung
b. Kakek
c. Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
g. Anak laki-laki dari saudara ayah
h. Saudara laki-laki ayah (paman)
i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu). 8
Urutan  diatas  harus  dilaksanakan  secara  tertib,  artinya  yang  berhak menjadi  wali  adalah  bapak,  apabila  bapak  telah  meninggal  atau  tidak memenuhi  persyaratan,  maka  wali  berpindah  kepada  kakek  dan  bila  kakek telah  meninggal  atau  kurang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan,  maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

## 2. Wali Hakim
Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai  wali  dalam  suatu  pernikahan.  Wali  hakim  dapat  menggantikan  wali nasab apabila:
a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
b. Walinya mafqud , artinya tidak tentu keberadaannya.
c. Wali  sendiri  yang  akan  menjadi  mempelai  pria,  sedang  wali  yang sederajat dengan dia tidak ada.
d. Wali  berada  ditempat  yang  jaraknya  sejauh  masaful  qasri  (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.
g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
7 Wahbah al-Zuhaili, Us û l al-Fiqh al-Isl ȃ mi, Juz I, (Damaskus: D ȃ r al-Fikr, 1986), h. 163. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Juz I, (Bandung: Pustakan Setia,
1999, h. 89.
8 Imam Nawawi al-Majmû ’, Syarh al-Muhazddab, Juz 17, h. 312. Lihat, Taqiyuddin Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husaini, Kifayat  al-Akhy ȃ r  fi  Hilli  Ghayah  al-Ikhtis ȃ r, (Damaskus: D ȃ r al-Khair, 1994), maktabah Syamilah.
h. Walinya gila atau fasik. 9
Apabila  terjadi  hal-hal  seperti  diatas,  maka  wali  hakim  berhak  untuk menggantikan  wali  nasab.  Kecuali  apabila  wali  nasabnya  telah  mewakilkan kepada  orang  lain  untuk  bertindak  sebagai  wali  sehingga  orang  lain  yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

## 3. Wali Muhakkam
Wali  muhakkam  adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa  diangkat  sebagai  wali  muhakkam  adalah  orang  lain  yang  terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil,  Islam  dan  laki-laki. 10 Apabila  suatu  pernikahan  yang  seharusnya dilaksanakan  dengan  wali  hakim,  padahal  ditempat  itu  tidak  ada  wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.
Mengenai  sejauhmana  peran  aktif  perempuan  dalam  akad  nikah, sebenarnya  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama.  Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama, apakah  perempuan  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  ataukah  harus  dengan perantara wali dan kedua, apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantara wali apabila akan melakukan akad nikah. 11
Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, tidak  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri.  Sehingga  adanya  wali  perempuan merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  syarat  sahnya  akad  nikah.  Sementara menurut Imam Malik keharusan adanya wali tersebut hanya bagi perempuan yang memilki status sosial yang tinggi (syarifah), sedangkan perempuan biasa dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  atau  meminta  kepada  seorang  laki-laki dewasa  (walaupun  bukan  kerabatnya)  untuk  menikahkan  dirinya.  Berbeda dengan  mayoritas  ulama,  Abu  Hanifah  dan  ulama  Hanafiyyah  secara  umum
9 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al- Bayan, 1994), Cet ke 1, h. 62.
10 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), h. 25.
11 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh  Sunnah,  Juz  II , (Semarang:  Maktabah  wa  Matba’at  Toha Putera, t.t), h. 116.
berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur  tangan  wali.  Sehingga  bagi  mereka  adanya  wali  dalam  akad  nikah tidak  disyaratkan  sama  sekali. 12 Sementara  dari  Dawud  al  Dzahiri membedakan antara gadis dan janda. Apabila janda maka dapat menikahkan dirinya  sendiri  sedangkan  bila  gadis  harus  dengan  wali.  MenurutAbu  Tsaur sesungguhnya  yang  dipersyaratkan itu  bukan  adanya  wali  yang  menikahkan tetapi izin dari wali. 13
Sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal apakah harus ada wali atau tidak, para ulama juga berpendapat apakah perempuan dapat menjadi wali atau tidak.  Sebagaimana  tidak  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri,  menurut mayoritas  ulama,  perempuan  juga  tidak  dapat  menikahkan  orang  lain.  Baik dengan cara dia menjadi wali atau menjadi wakil dari orang lain. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa disamping dapat menikahkan dirinya sendiri, perempuan  juga  dapat  menjadi  wali  bagi  anaknya  yang  belumdewasa  atau menjadi  wakil  dari  orang  lain  untuk  menikahkan. 14 Pernikahan  yang  sah sesungguhnya  bukan  didasarkan  pada  kewenangan  wali,  tetapi  didasarkan pada persetujuan dari mempelai perempuan. 15

## C. Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  status  wali  nikah  dalam  perkawinan. Jumhur ulama (Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyatakan bahwa wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan diri
12 Ghufron Maksum, “Telaah Kritis Pernikahan di Bawah Tangan di Indonesia,” Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. XVI. No. 1 April 2017, h. 69
13 Muhammad Ibn Isma’il al - San’ani, Subul al-Sal ȃ m Syarh Bulugh al-Mar ȃ m min Adillat al-Ahk ȃ m, Juz II, (Ttp: D ȃ r al-Fikr, t.t), h. 11.
14 Mereka  antara  lain  berargumen  dengan  Hadits  riwayat  Ibnu  Majah  dan  ad Daruquthni dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi bersabda: جوزت لاو ةأرلما ةأرلما جوزت لا اهسفن ةأرلما . Artinya: “ Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan (lain) dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. ” 15 Abu Hanifah mendasarkan pandangannya pada riwayat bahwa seorang perempuan telah menikahkan anak perempuannya dengan persetujuannya. Setelah para wali laki-lakinya mengetahui, mereka menolak pernikahan itu. Kemudian masalah itu dibawa kepada Ali bin Abi  Thalib  dan  ia  membolehkan  dan  menganggap  perempuan  tidak  dapat  menikahkan perempuan (lain) dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
15 Abu Hanifah mendasarkan pandangannya pada riwayat bahwa seorang perempuan telah menikahkan anak perempuannya dengan persetujuannya. Setelah para wali laki-lakinya mengetahui, mereka menolak pernikahan itu. Kemudian masalah itu dibawa kepada Ali bin Abi Thalib dan ia membolehkan dan menganggap sah pernikahan itu. Lihat Syamsuddin al-
Sharakhsi, al-Mabsut, Juz V, (Beirût: D ȃ r al- Ma’rifah, 1989), h. 10.
sendiri.  Dalam  Kitab Subul al Salȃm alAsqalani  mengutip  pernyataan  Ibnul Mundzir yang menyatakan “tak seorangpun dari sahabat nabi yang mempunyai pendapat berbeda (dengan pendapat Jumhur)”. Imam Malik juga mensyaratkan adanya wali khusus dalam perkawinan gadis dari keluarga terhormat, sedang bagi gadis dengan strata sosial rendah boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan menurut  ulama  Dhahiriyah  wali  diperhitungkan  sebagai  syarat  nikah  hanya dalam perkawinan seorang perawan bukan bagi lainnya. 16
Dengan  demikian  Jumhur  Ulama  mengatakan  bahwa  wanita  itu  tidak boleh  melaksanakan  akad  pernikahan  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. 17 Demikian yang dikatakan oleh  mayoritas  ahli  fikih.  Namun  para  ulama  penganut  madzhab  Hanafi mengemukakan  “seorang  wanita  boleh  melakukan  akad  pernikahan  sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewamenyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”. 18
Mayoritas  ulama  Imamiyah  berpendapat  bahwa  seorang  wanita  baligh dan  berakal  sehat  berhak  bertindak  melakukan  segala  bentuk  transaksi  dan sebagainya,  termasuk  juga  dalam  persoalan  pernikahan,  baik  dia  masih perawan  atau  janda,  baik  punya  ayah,  kakek  dan  anggota  keluarga  lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama  dengan  kaum  lelaki.  Para  penganut  mazhab  Imamiyah  berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232.
َّنُهَجَٰ َوۡز َ أ  َنۡحِكنَي ن َ أ  َّنُهوُل ُضۡعَت  َلََف
Artinya:  " Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya. " (Al-Baqarah: 232).
Selain  berpegang  pada teks  Al-Quran  surat  Al-Baqarah  ayat  232,  para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya. 19
16 Al- San’ani, Subul al Sal ȃ m, (Bandung: Dahlan, tt.), Juz 3, h. 118.
17 Tali  Tulab,  “Tinjauan  Status  Wali  Dalam  Perkawinan  Berdasar  Pendekatan Feminis”, ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, h. 157.
18 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48- 49.
19 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2010,) h.
346.
Berbeda  dengan  mereka,  ulama  Hanafiyah  tidak  mensyaratkan  wali dalam perkawinan. Menurut mereka seorang wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila lelaki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya  bersifat  penyempurna  dan  anjuran  bukan  salah  satu  syarat  sah perkawinan.
Hadits Nabi SAW dari Abi Musa Al Asy'ari.
لا :.م.ص للهاا لوسر لاق  :لاق امهنع لىاعت للهاا ضير هيبا نع سىوم بىا نع
ليوب لاإ حاكن
)نابح نباو ىذمترلا و نىي دلما نبا هحص و ةعبرلأا و دحمأ هاور(
Artinya : “Dari Abi Musa Al- Asy'ari dari Ayahnya ra berkata Rasulullah SAW  bersabda:  "Tidak  ada  suatu  pernikahan  kecuali  dengan  adanya  wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At- Turmudzi dan Ibnu Hibban). 20
Jumhur  berpendapat  bahwa  hadits  ini  secara  dzahir  menafikan (meniadakan)  keabsahan  akad  nikah  tanpa  wali  dan  bukan  menafikan sempurnanya akad nikah. Hadits diatas mengandung beberapa pengertian:
1. Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali, maka hukumnya batal
2. Melakukan  persetubuhan  atas  dasar  menganggap  akan  halalnya mewajibkan kepada laki-laki pelaku untuk membayar mahar mitsil.
3. Wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada wali,  maka  sulthanlah  walinya  atau  wali  hakim.  Selain  itu  mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya  suka  dipengaruhi  oleh  perasaannya.  Karena  itu  ia  tidak  pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan  ini.  Hal  ini  mengakibatkan  ia  tidak  diperbolehkan  mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna. Menurut mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak  bisa  menikahkan  wanita  janda  itu  tanpa  persetujuannya.  Sebaliknya
20 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al- Bary, (Mesir: Mustafa Al- Baby Al- Halaby, 1959), Juz 11, h. 207.
wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali. 21
Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan  maupun  janda.  Dengan  syarat,  orang  yang  dipilihnya  itu sekufu (sepadan)  dengannya  dan  maharnya  tidak  kurang  dari  dengan  mahar mitsil. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.
Para  ulama  imam  madzhab  bersepakat  bahwa  nikah  dikatakan  sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar  dengan  laki-laki  yang  melamarnya,  atau  antara  pihak  yang menggantikannya  seperti  wakil  dan  wali,  dan  dianggap  tidak  sah  hanya semata-mata  berdasarkan  suka  sama  suka  tanpa  adanya  akad.  Dalam  suatu pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab kabul.
Seorang  wali  dan  saksi  pun  harus  mempunyai  syarat  yang  harus  dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, baligh, berakal, dan seorang laki-laki. Para ulama madzhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad, yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai.

## D. Konstruksi Wali Nikah dalam Perundang-Undangan Indonesia
Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  perkawinan  bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali  atau  diwakilkan  kepada  PPN  atau  Pembantu  PPN  atau  orang  lain  yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat. Dalam pasal 23 disebutkan  bahwa  waktu  akad  nikah,  calon  suami  atau  wali  nikah  wajib menghadap  PPN  atau  Pembantu  PPN,  dan  dalam  keadaan  memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa  yang  disahkan  PPN  atau  kepala  perwakilan  Republik  Indonesia  bila berada di luar negeri. 22
Dengan adanya pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa UU  No.  1  Tahun  1974  melalui  PMA  No.2  Tahun  1990  telah  memberikan ketentuan  tentang  perlunya  wali  nikah  bagi  calon  mempelai  wanita.  Hal  ini menjadi  sangat  penting  karena  dengan  secara  tegas  di  dalam  bunyi  pasal
21 Syihabuddin Ibn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al Minhaj, Juz IX, (Beirût:  D ȃ r  al- Kutub  al  ‘Ilmiyyah,  1996),  h.  102 -103.  Lihat  juga  Muhammad  Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab. Penerj. Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 345.
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.74.
tersebut  di  atas  telah  disebutkan  bahwa  wali  sendiri  atau  wakilnya  (dalam keadaan  memaksa)  yang  melaksanakan  akad  nikah  bagi  mempelai  wanita. Kesemuannya  itu  menunjukkan  suatu  persamaan  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Hukum  Islam,  yaitu  bahwa  wali  adalah  melaksanakan  akad nikah bagi seorang wanita.
Persamaan  dan  peraturan  perundangan  ini  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  Hukum  Islam  lebih  jauh  lagi  ditunjukkan  dari  ketentuan  mengenai perwakilan  bagi  wali  nikah,  meskipun  untuk  mengakad  nikahkan  mempelai wanita  pada  dasarnya  wali  nikah  sendiri  harus  hadir,  namun  apabila  dalam keadaan memaksa hal tersebut dapat dimungkinkan untuk diwakili oleh orang lain. 23 Maka  dengan  demikian  perwakilan  dalam  wali  nikah  juga  didapati dalam peraturan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat peraturan lain  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  UU  No.  l  Tahun  1974  tentang perkawinan  yang  menyebutkan  masalah  wali  nikah,  yaitu  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain dalam Pasal 11 disebutkan bahwa setelah perkawinana usai, maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang kemudian juga ditanda tangani oleh PPN dan wali nikahnya  atau yang mewakilmya.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agama  No.2  Tahun  1987 tentang  Wali  Hakim,  maka  Peraturan  Menteri  Agama  No.1  Tahun  1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1952 tentang Wali  Hakim  untuk  Luar  Jawa  Madura  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku lagi.
Di dalam Pasal 2 PMA No.2 Tahun 1987: 1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/wilayah  ekstra-teritorial  Indonesia  temyata  tidak  mempunyai  Wali Nasab  yang  berhak  atau  Wali  Nasabnya  tidak  memenuhi  syarat,  atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. 24
2. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi  tempat tinggal calon mempelai wanita.
3. Pengadilan  Agama  memeriksa  dan  menetapkan  adhalnya  Wali  dengan acara  singkat  atas  permohonan  calon  mempelai  wanita  dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 menyebutkan :
23 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Cet Ke-II; Bandung: al-Bayan, 1995), h.62.
24 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam,  (Jakarta:  Hidakarya  Agung, 1990), h. 55.
a. Kepala  KUA  kecamatan  selaku  Pegawai  Pencatat  Nikah  ditunjuk menjadi  Wali  Hakim  dalam  wilayahnya  masingmasing  untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) peraturan ini. b. Apabila  di  wilayah  kecamatan,  Kepala  KUA  kecamatan  berhalangan atau  tidak  ada,  maka  Kepala  Seksi  Urusan  Agama  Islam  atas  nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk  atas  nama  62  Menteri  Agama  menunjuk  wakil/Pembantu  PPN untuk  sementara  menjadi  Wali  Hakim  dalam  wilayahnya.  Dengan demikian  menurut  Peraturan  Menteri  Agama  No.2  tahun  1987  apabila wali  nasab  tidak  ada,  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  sedang menjalankan hukumnannya, gaib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk  sebagai  wali  hakim  yaitu  semua  Kepala  KUA  Kecamatan masing-masing  diwilayahnya.  Hal-hal  tersebut  diatas  merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang
Perkawinan  yang  berkenaan  dengan  wali  yang  memberikan  ijin  untuk melangsungkan  suatu  perkawinan  seka1igus  menikahkan  mempelai menurut ajaran agama Islam. Di  Indonesia  sendiri  siapa  yang  musti  menjadi  wali  dalam  perkwinan sudah  dibakukan  negara  melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menjadi hukum  positif  Islam  Indonesia.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal-pasal tentang wali nikah secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, konsep wali nikah disebutkan sebagai berikut: 25

## Pasal 20
1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nasab,
b. Wali hakim.

## Pasal 21
1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan  dengan  calon  mempelai  wanita.  Pertama,  kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  ke  atas  yakni  ayah,  kakek  dari  pihak  ayah  dan
25 Departemen  Agama  RI, Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 21-22.
seterusnya.  Kedua,  kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 2. Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang sama-sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali ialah  yang  lebih  dekat  derajat  kekerabatannya  dengan  calon  mempelai wanita.
3. Apabila  dalam  satu  kelompok  sama  derajat  kekerabatannya  maka  yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila  dalam  satu  kelompok,  derajat  kekerabatannya  sama  yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## Pasal 23
1. Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali tersebut. 26
Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  20  ayat  (1)  menyebutkan  secara  tegas, bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni  muslim,  akil,  dan  baligh.  Dengan demikian, meskipun kelompok wali nasab pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak ada, ibu tetap tidak mempunyai otoritas untuk menjadi wali nikah bagi anak  perempuannya,  dikarenakan  wali  nikah  diberikan  kewenangannya kepada wali hakim.
Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2, 27 ayat 13 28
26 Departemen  Agama  RI, Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 22.
27 Untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
28 Dalam  hal  seseorang  dari  orang  tua  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidupatau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
dan ayat 4 29 UU perkawinan menganggap bahwa wali adalah izin dari orang tua,  itupun  bila  calon  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan  yang  belum dewasa (di bawah 21 tahun), bila dewasa (dua puluh satu tahun ke atas) tidak perlu  izin  dari  orang  tua.  Pada  prinsipnya  dalam  hal  perwalian  yang  paling urgen  ialah  kehadiran  wali  itu  sendiri.  Dalam  perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan  tidak  sah. 30 Sejalan  dengan  keharusan  adanya  wali  maka prinsipnya  wali  nikah  dalan  perundang-undangan  perkawinan  Indonesia adalah  wali  nasab.  Namun  dalam  kondisi  tertentu  posisi  wali  nikah  dapat digantikan wali hakim. 31
Masalah wali nikah merupakan salah satu hal yang mendapatkan respon cukup  beragam  di  kalangan  umat  Islam,  Perundang-undangan  di  berbagai negara  muslim  juga  menunjukkan  bahwa  umat  Islam  cukup  dinamis  dalam memahami soal perwalian ini. Dalam perundang-undangan kontemporer dapat dibuat tipologi seperti berikut: 32 (1) UU Tunisia menjelaskan bahwa wali nikah tidak  lagi  menjadi  syarat  atau  rukun  akad  nikah.  (2)  UU  Cyprus,  izin  wali diperlukan,  akan  tetapi  tidak  menjadi  rukun  atau  syarat.  (3)  Membedakan antara  gadis  dengan  janda,  untuk  Yordania  dan  gadis  yang  belum  dewasa dengan  gadis  dewasa  untuk  Syiria  dan  Somalia,  di  mana  untuk  janda  atau dewasa tidak perlu izin/persetujuan wali. (4) Meskipun wali harus ada namun begitu longgar untuk diganti wali hakim kalau sudah dewasa, seperti Lebanon dan Druze Lebanon; (5) Wali menjadi rukun nikah, yakni Brunei, Philipines, Maroko,  Aljazair,  Libya,  Yaman  dan  Sudan;  (6)  Harus  ada  persetujuan mempelai, yaitu Brunei, Philipines, Druze Lebanon, Maroko, Aljazair, Libya,
29 Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknyamaka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
30 Kedudukan wali dalam nikah menurut hukum positif seperti dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, yang untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (1) Calon Suami, (2) Calon Isteri, (3) Wali nikah, (4) Dua orang   saksi   dan (5) Ijab dan Kabul. Pasal   ini   menjelaskan   bahwa, apabila perkawinan tidak menghadirkan wali maka perkawinan  itu  dianggap  tidak  sah. Encep  Ahmad  Yani,  “Peranan  Wali  Nikah Siri  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, Syntax Literate, Vol. 2, No.11 November 2017, h. 43.
31 Yakni: kalau tidak ada wali nasab; tidak mungkin menghadirkan wali nasab; tidak diketahui tempat tinggal wali nasab; wali nasab ghaib; wali nasab engan menikahkan. Lihat KHI pasal 23 ayat 1.
32 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), h. 198.
Cyprus dan Sudan; (7) Masih mengakui hak ijbar wali, yakni Maroko; dan (8) Dihukum bagi orang yang memaksa akad nikah, seperti Irak.
Dengan  menggunakan  tipologi  ini  Indonesia  dan  Malaysia  berada  di kelompok  kelima,  yang  menjadikan  wali  sebagai  rukun  akad  nikah,  dan  di kelompok keenam, yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai. Di samping itu, Malaysia juga berada di kelompok kedelapan, sama dengan Irak, yang  menghukum  orang  yang  memaksa.  Sebagai  tambahan,  syarat  sekufu masih  mendominasi  Negara-negara  Timur  Tengah  untuk  bolehnya  seorang wanita dewasa menikah tanpa persetujuan wali nasab.
Masalah  wali  nikah  di  Indonesia  yang  terdapat  dalam  UU  No.1/1974 tentang  perkawinan  dan  PP  No.9/1975  tentang  pelaksanaan  UU  tersebut, ternyata belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Akan tetapi hanya mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri wali atau tidak disetujui oleh wali, maka sebuah akad nikah akan menjadi gugur. 33 Pernikahan bisa dicegah oleh wali nasab atau wali pernikahan atau orang yang memberikan pengasuhan baik kepada perempuan ataupun laki-laki. Jika salah satu  pasangan  berada  di  bawah  perwalian  umum  dan  perkawinan  bisa menyebabkan  akibat  negatif  baginya,  maka  wali  bisa  mencegah  terjadinya perkawinan. 34
Dalam  kedua  peraturan  tersebut  juga  disinggung  batas  minimal  usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus ada ijin dari orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. 35 Istilah perwalian dalam  UU  ini  bukan  terkait  dengan  pernikahan,  melainkan  lebih  pada hubungan antara orang tua atau wali dengan anak ampuannya dalam urusan harta  benda. 36 Adapun  KHI  dengan  tegas  memasukkan  wali  nikah  sebagai salah satu rukun nikah yang dijelaskan dalam pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan  harus  ada:  1)  Calon  suami  2)  Calon  istri  3)  Wali  nikah  4)  Dua orang saksi 5) Ijab dan qabul. Selanjutnya, dalam pasal 19 disebutkan: “Wali nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya”. 37 Dalam  masalah penentuan  rukun  nikah  ini  KHI  masih  terlihat  sangat  Syafi’iyyah  oriented. Karenanya  bentuk  eklektisme  mazhab  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  KHI belum nampak dalam pasal tersebut.
33 Lihat pasal 26 ayat 1 UU No.1/1974.
34 Lihat pasal 14 UU No.1/1974 48.
35 Lihat pasal 6 ayat 2-6 dan pasal 7 UU No.1/1974.
36 Lihat Bab X dan XI, Pasal 45-54 UU No.1/1974.
37 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 116-119.

## E. Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia
Nampaknya  ayat  yang  menarik  untuk  dikaji  dalam  melihat  geneologi keberadaan wali nikah khususnya dalam budaya Islam awal adalah sebuah ayat Q.S an-Nur [24]: 32 َءٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚۡمُكِئ ٓاَموَإِ ۡمُكِداَبِع ۡنِم َينِحِلََّٰصلٱَو ۡمُكنِم َٰ َمَََٰيَ ۡلۡٱ ْاوُحِكنَأَو ٞميِلَع ٌعِسَٰ َو ُ َّللَّٱَو  ۗۦِهِل ۡضَف نِم ُ َّللَّٱ ُمِهِنۡغُي
Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S an-Nur [24]:32) Ayat  diatas  bisa  diuraikan  mengandung  maksud  sebagai  berikut: pertama, dari  teks  redaksi  al-Quran  ayat  32  dari  Q.S  al-Nur  jika  dikaji berdasarkan  pada  kajian  pembacaan  bebas  maka  sebetulnya  ayat  tersebut berlaku universal baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ْاوُحِكن َ أَو tidak mempunyai batas kekhususan perintah bagi laki-laki saja melainkan juga untuk wanita. Perintah mengawinkan itu tidak ada qarinah khusus bagi lakilaki yang pada  gilirannya  akan  menjadikan  seseorang  laki-laki  menjadi  wali  nikah. Perintah mengawinkan ini mempunyai kemungkinan diperintahkan juga bagi kaum perempuan yang nantinya bisa menjadi wali nikah juga.
Kedua, redaksi ۡمُكِداَبِع  ۡنِم  َينِحِل ََّٰصلٱَو ۡمُكنِم َٰ َمََٰ َي َ ۡ لۡٱ ditujukan untuk perempuan dan laki-laki. Tidak ada qarinah yang mewajibkan perempuan saja yang harus dinikahkan. Artinya bisa berarti kaum perempuan dan kaum laki- laki  yang  belum  punya  pasangan  dinikahkan.  Prioritas  yang  ada  dalam  ayat tersebut  adalah َٰ َمََٰ َي َ ۡ لۡٱ . 38 Al-Quran  telah  memberikan  keterangan  adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal wali. Diberi walipun bagi mereka  adalah  khusus  bagi  mereka  yang  belum  baligh  atau  belum  bisa mengurus  pribadinya.  Meskipun  tanpa  wali,  pernikahan  sah  tapi  khusus mereka yang sudah bisa mengurus pribadinya.
Seseorang bisa memilih suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri,  baik  ia  perempuan  perawan  maupun  janda.  Tidak  seorangpun mempunyai otoritas atas diri wanita yang sudah dewasa dan mampu mengurus
38 Yaitu orang yang masih sendiri, sehingga wajib diberi wali nikah tidak terbatas pada kaum wanita saja, melainkan juga untuk keduanya, yaitu kaum laki-laki dan perempuan yang belum  bisa  mengurusi  urusan  pribadi  dan  hartanya  sebagaimana  diperlakukannya  seorang wali dalam Islam untuk mereka.
urusan pribadi Mayoritas ulama terdahulu berpandangan bahwa (sesuai dengan konteks zamannya) perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memlih pasangan yang tepat. Karena mereka akan mudah tertipu yang pada  gilirannya  hak-hak  mereka  akan  terabaikan  dan  banyak  mengalami kerugian.  Untuk  menghindari  hal  itu  perlu  ada  wali  yang  dapat  memilihkan pasangan  yang  sesuai  atau  setidaknya  dapat  dimintai  persetujuan  atau pertimbangannya. 39 Demikian, maka penempatan perempuan dewasa sebagai orang  yang  berada  di  bawah  perwalian  dalam  akad  nikah  sesungguhnya merupakan pandangan ulama yang kontekstual.
Dengan  kata  lain,  pandangan  ulama  terdahulu  telah  menempatkan perempuan  sebagai  orang  yang  tidak  sempurna  kecakapan  bertindaknya sehingga  perlu  berada  di  bawah  perwalian.  Lalu  apakah  kemudian menempatkan  perempuan  di  bawah  perwalian  tersebut  untuk  masa  sekarang merupakan kemashlahatan bagi mereka ataukah sebaliknya justru yang timbul adalah  kemahdlaratan.  Pada  prinsipnya  kemampuan  bertindak  seseorang  itu diukur  dengan  kemampuan  akalnya,  dan  kemampuan  akal  seseorang  diukur dengan  kedewasaannya. 40 Hubungannya  wali  dengan  kemampuan  bertindak ini  sangat  erat.  Apabila  perempuan  diposisikan  sebagai  orang  yang  kurang sempurna kecakapan bertindaknya maka perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, apalagi untuk menikahkan orang lain. Artinya perempuan tidak mungkin  bisa  menjadi  wali,  karena  dalam  pernikahannya  sendiri  dia  harus menggunakan wali. Namun apabila dilihat bahwa kriteria orang yang memiliki kemampuan  bertindak  secara  sempurna  sebgaimana  dikemukakan  adalah manusia dewasa dan sehat akalnya, maka seseungguhnya perempuan dewasa juga  dapat  dipandang  sebagai  orang  yang  memilki  kemampuan  bertindak secara sempurna.
Kemudian apabila perempuan itu dianggap sempurna tindakannya maka ia  tidak  memerlukan  wali  dalam  melakukan  akad  nikah,  bahkan  dia  dapat menjadi  wali  bagi  orang-orang  yang  memang  patut  berada  di  bawah perwaliannya  seperti  anak  yang  belum  dewasa,  orang  gila  dan  orang  yang kurang akalnya. 41 Jadi, perempuan dewasa sebagaimana laki-laki dewasa dapat
39 Dengan  alasan  yang  sama,  Abu  Hanifah  sendiri  walaupun  tidak  mewajibkan,  ia menganjurkan adanya wali (kerabat dekat) yang memberi pertimbangan kepada perempuan dewasa yang akan menikah. Lihat az-Zuhail, al-Fiqh al-Isl ȃ mi, Juz VII, h. 192, 195, dan 188- 189.
40 Abd  Wahab  Khallaf, ‘Ilm  Usul  al -Fiqh,  (Ttp:  D ȃ r  al- Tawzi’  wa  al -Nashr  al- Isl ȃ miyyah, 1993), h. 95-96.
41 Orang yang patut berada di bawah perwalian dalam hukum perdata disebut dengan handelings onbekwm. Mereka antara lain adalah orang yang berada di bawah umur atau belum
menjadi wali nikah. Hal ini tentu saja tergantung pada konteks masyarakatnya, sebagaimana  kaidah  yang  menyatakan  bahwa  hukum  dalam  Islam  dapat berubah  dengan  mempertimbangkan  kemashlahatan  sesuai  dengan  konteks ruang dan waktu. Dengan demikian apabila adanya wali nikah bagi perempuan dalam suatu masyarakat itu masih mashlahah maka perlu dipertahankan, dan begitu  sebaliknya.  Hanya  saja  fungsi  wali  tersebut  pada  dasarnya  adalah sebagai pembimbing dan penasehat.
Melihat kontroversi fuqahȃ ’ tentang kedudukan wali nikah, dapat ditarik benang  merah  tentang  hakikat  dibutuhkannya  wali  bagi  perempuan.  Wali dibutuhkan  karena  perempuan  dianggap  tidak  mampu  mengetahui kemashlahatan  nikah  dan  akibat-akibatnya.  Ketidakmampuan  perempuan  ini menurut pemikiran Hanafiyyah ada pada diri perempuan yang belum dewasa, sehingga mereka menjadikan ‘illat sighar (belum dewasa) sebagai alasan masih diperlukannya  wali.  Sementara  fuqaha  lain  memandang  ketidakmampuan perempuan  itu  berada  pada  diri  perempuan  yang  masih  perawan,  meskipun sudah  dewasa.  Karenanya,  mereka  menjadikan  bakarah  sebagai  ‘illat perempuan butuh wali untuk menentukan masa depannya.
Oleh  karena  dalil-dalil  yang  dipakai  masih muhtamil (mengandung banyak kemungkinan), maka Ibnu Rusyd menawarkan pemikiran middle road dengan  memberi  salah  satu  dari  dua  alternatif. Pertama, perwalian  bukan syarat  sah  nikah,  tetapi  para  wali  mempunyai  hak hisbah (semacam pengawasan). Kedua, jika  wali  dijadikan syarat  nikah, maka  tidak  tepat  bila ditentukan sifat, jenis dan tingkatannya. 42 Keberadaan wali nikah yang semua jenis  dan  tingkatannya  dari  jenis  laki-laki  perlu  ditinjau  kembali.  Jika  ‘illat perlunya  wali  bagi  perempuan  didasarkan  atas  ketidakmampuan  dan kelemahan  akalnya  sehingga  ia  tidak  mengetahui  seluk-beluk  dan  akibat pernikahan,  maka  sifat-sifat  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan  kepada perempuan secara universal dan permanen.
Jadi, wali disini dipahami sebagai anggota keluarga baik dari pihak laki- laki  maupun  perempuan  yang  berkepentingan  dengan  pernikahan  tersebut. Kedudukan  wali  disini  pun  tidak  sebagai  syarat  dan  atau  rukun  nikah, melainkan  hanya  sebagai  kelompok  yang  selayaknya  dimintai  pertimbangan tentang  terjadinya  suatu  pernikahan.  Pemikiran  semacam  ini  berdasarkan pemikiran  tentang  hakikat  pernikahan,  yang  intinya  adalah  terjadinya kesepakatan  dua  pihak antara laki-laki  dan  perempuan  untuk  hidup  bersama dengan  melibatkan  pihak  lain  untuk  mengetahui  terjadinya;  bisa  anggota dewasa (belum 21 tahun), gila, pemabuk dan pemboros. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), h. 117.
42 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqashid, Juz II, (Ttp: Syirkat al- Nur Asia, t.t.), h. 7-9.
keluarga dan bisa masyarakat lain. Keterlibatan pihak lain dalam pernikahan tidaklah  berkaitan  dengan  urusan  intern  kesepakatan  dua  pihak,  melainkan sebatas  sebagai  pengawas  atau  kontrol  sosial  saja.  Meskipun  pernikahan merupakan  urusan  pribadi  dua  pihak,  namun  bagaimanapun  juga  sebuah keluarga yang tercipta melalui pernikahan itu merupakan bagian intergral dari masyarakat luas.
Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki di masyarakat, selain juga  perempuan  sudah  tidak  mendapatkan  pembatasan  untuk  mendapatkan pendidikan  maupun  berperan  di  wilayah  publik,  masyarakat  yang  hendak dibangun  dan  diperbarui  Islam  adalah  masyarkat  bilateral;  masyarakat  yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi egaliter, bukan masyarakat yang mengutamkan patrelineal dan bukan pula masyarakat yang mengutamkan matrelineal. Maka adalah bertentangan dengan zaman prinsip egalitarianisme saat  ini  jika  masih  tetap  menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  yang  tidak cakap hukum dalam melakukan akad pernikahan

## F. Penutup
Dari  ulasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  madzhab  dominan yang dianut umat Islam, terutama di Indonesia adalah bahwa pernikahan tidak sah  apabila  tidak  ada  atau  tanpa  persetujuan  wali  dari  pihak  perempuan. Pendapat  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  perempuan  dianggap  tidak mampu atau tidak cakap menjaga keselamatan dirinya, baik karena ia belum dewasa maupun karena tidak memiliki pengalaman. Pendapat lain, meski tidak dominan  dan  banyak  dianut  di  kawasan  Muslim  lainnya,  bahwa  wali  tidak menjadi  syarat  sahnya  pernikahan.  Wali  hanya  menjadi  sempurna  tidaknya sebuah pernikahan. Pendapat terakhir ini diperkuat dengan tidak adanya nash yang eksplisit dari al-Quran mengenai perwalian dalam pernikahan. Perwalian dalam  al-Quran  hanya  meliputi  anak  yatim  dan  dalam  pengurusan  harta mereka. Dengan demikian, wali nikah bagi perempuan bukan saja tidak perlu dan lebih dari itu, perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.
Wali nikah dalam konteks keindonesiaan secara tegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlebih dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991  mengatakan  bahwa  sahnya  sebuah  perkawinan  hanya  dan  hannya  jika yang  menjadi  wali  nikahnya  adalah laki-laki  yang  kemudian  hingga  saat  ini menjadi  rujukan  dan  pegangan  dalam  perkawinan  di  Indonesia.  Adapun pandangan Imam Hanafi dan pengikut-pengikutnya yang menyatakan bahwa sah-sah saja jika seorang perempuan baik masih perawan ataupun sudah janda menikahkan  dirinya  atau  menjadi  wali  nikah  perempuan  lain  belum  bisa diterima alias tidak bisa dipraktikkan di Indonesia.

## Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. al-Haytami, Syihabuddin Ibn Hajar. Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al Minhaj, Juz IX, (Beirût: Dȃr al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1996. al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. Kifayat al-Akhyȃr fi Hilli Ghayah al-Ikhtisȃr. Damaskus: Dȃr al-Khair, 1994. al-khin, Musthofa. Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim. Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002. al-San’ani, Muhammad Ibn Isma’il. Subul al-Salȃm Syarh Bulugh al-Marȃm min Adillat al-Ahkȃm , Juz II. Ttp: Dȃr al-Fikr, t.t.
al-Sharakhsi, Syamsuddin. al-Mabsut , Juz V. Beirût: Dȃr al-Ma’rifah, 1989. al-Zuhaili,  Wahbah. Usûl  al-Fiqh  al-Islȃmi,  Juz  I. Damaskus:  Dȃr  al-Fikr,
1986.
Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqh Munakahat, Juz I. Bandung: Pustakan
Setia, 1999.
Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Fauzi,  Muhammad. UUD  Keluarga  Islam  dalam  Empat  Mazhab: Pembentukan Keluarga . Selangor: synergmat, 2003.
Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Fath Al- Bary. Mesir: Mustafa Al- Baby Al- Halaby,
1959.
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.
Khallaf, Abd Wahab. ‘Ilm Usul al-Fiqh. Ttp: Dȃr al-Tawzi’ wa al-Nashr al- Islȃmiyyah, 1993.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzhab . Jakarta: Lentera, 2010.
Muhdlor,  A.  Zuhdi. Memahami  Hukum  Perkawinan .  Bandung:  Al-  Bayan, 1994.
Nasution,  Khoiruddin. Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  terhadap Perundang-undangan  Perkawinan  Muslim  kontemporer  di  Indonesia dan Malaysia . Jakarta: INIS, 2002. Pasal 26 ayat 1 UU No.1/1974. Pasal 14 UU No.1/1974 48. Pasal 6 ayat 2-6 dan pasal 7 UU No.1/1974. Bab X dan XI, Pasal 45-54 UU No.1/1974. Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara,1999.
Rauf,  Abdul  Hasan. Kamus  Bahasa  Melayu-Bahasa  Arab;  Bahasa  Arab- Bahasa Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006. Rusyd, Ibnu. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqashid, Juz II. Ttp: Syirkat al-Nur Asia, t.t.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Juz II . Semarang: Maktabah wa Matba’at Toha
Putera, t.t.
........., Fiqh As-Sunnah . Bandung: PT Alma’arif, 1981.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
.........., Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara Fikh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.
W, Frista Armanda. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Jakarta: Lintas Media. Yunus, Mahmud. Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam .  Jakarta:  Hidakarya Agung, 1990.

## Jurnal
Tali  Tulab,  “Tinjauan  Status  Wali  Dalam  Perkawinan  Berdasar  Pendekatan Feminis”, ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam , Vol. 1,
No. 1, Oktober 2017.
Encep Ahmad Yani, “Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan  Hukum  Positif  di  Indonesia”, Syntax  Literate, Vol.  2,  No.11
November 2017.
Fakhrurrazi M. Yunus Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin  Wali  (Studi  terhadap  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ,
Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.
Maksum, Ghufron “Telaah Kritis Pernikahan di Bawah Tangan di Indonesia,” Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam, Vol. XVI. No. 1 April 2017. Nur  Faizah,  “Perundang-Undangan  (Menelusuri  Nilai-Nilai  Filosofis  dari Peran Wali Nikah)”, Proceedings Ancoms 2017 , h. 167.