oleh  pemerintah  kita  guna  menuju Good  Gavernance dan Clean Goverment . Pada Pemerintahan kinerja Satuan Kerja yang lebih dikenal dengan istilah “Satker” bisa dilihat dari pelaporan kinerja itu sendiri yang disebut  dengan  SAKIP  (Sistem  Akuntanbilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah).
Ada banyak variabel yang terkait dengan kinerja satuan kerja, karena sekarang  lagi  gencar-gencarnya  pemberantasan  korupsi  di  jajaran pemerintahan karena penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, maka peneliti mencoba mengkaitkannya dengan masalah-masalah yang sering di alami oleh pejabat/ petugas/pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

## Gambar 1
Standar dan Sistem Akuntansi
Sumber: KemenKeu RI, Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah ‘SAPP’, 2012, ppt 9.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  71  tahun  2010  dijelaskan standar  akuntansi  pemerintah,  bila  setiap  pegawai  memahami  dengan benar tentang akuntansi pemerintah maka di instansi-instansi pemerintah kurang diketemukan pegawai yang mengurus masalah keuangan negara tetapi latar belakang pendidikan yang mereka sandang berbeda dengan pekerjaannya,  memang  ada  pelatihan-pelatihan  yang  mereka  ikuti  dan
INPUT PROSES OUTPUT SISTEM AKUNTANSI Dokumen Sumber Transaksi Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami STANDAR AKUNTANSI Formulasi
Prosedur Transaksi
Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Personil Terampil
banyak dari mereka sudah cukup lama menggeluti pekerjaan ini. Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  dijelaskan  bahwa  Sistem Akuntansi  Pemerintahan  Pusat  diatur  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  yang  mengacu  pada  pedoman  umum  Sistem  Akuntansi Pemerintah.
Lingkungan  kerja  pegawai  di  sebagian  Kantor  Instansi Pemerintah ditemukan  suasana  kerja  yang  kurang  baik,  adanya  pegawai  yang bekerja  dengan  santai,  masuk  kantor  senin  kamis,  keluar  kantor seenaknya  pada  jam-jam  kerja, sama  sekali tidak  menunjukkan  bahwa mereka  adalah  abdi  masyarakat,  atasan  yang  otoriter  tidak  mengikuti aturan,  kebijakan  yang  diambil  berdasarkan  kepentingan  tertentu  dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik dijadikan teladan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, sama sekali pelayanan yang diberikan pegawai tidak mencerminkan bahwa pegawai dalam menjalankan tugas berorientasi  pada  hasil,  serta  mengedepankan  asas  manfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Memang  tidak  semua  pegawai  bekerja seperti  itu,  banyak  juga  pegawai  atau  karyawan  yang  bekerja  dengan tekun,  bekerja  dengan  rajin  dan  penuh  tanggung  jawab,  namun  citra pegawai negeri bagi masyarakat secara keseluruhan kurang bagus.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa masalah  pokok  :  1)  Apakah  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja?  2)  Apakah Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kinerja Satuan  Kerja?  3)  Apakah  Lingkungan  Kerja  berpengaruh  terhadap Kinerja  Satuan  Kerja?  4)  Apakah  Pemahaman  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah,  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  dan Lingkungan  Kerja  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kinerja satuan kerja?

## METODE PENELITIAN

## 1.  Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Keerom  yang  merupakan  lingkupan langsung  dari  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN) Jayapura.

## 2.  Jenis dan Sumber Data

## Jenis Data
Dalam  penelitian  ini  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat akan dijelaskan dengan angka-angka (kuantitatif). Karena yang diukur  adalah  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang  tentang fenomena sosial. Penelitian menggunakan data kontinum (data yang bervariasi)  dan  berskala likert dengan  tingkat  data  interval  (rasio) dalam  bentuk checklist .  Dalam  penelitian  ini  tingkatan  data  interval untuk semua variabel penelitian dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu : sangat tinggi (nilai skor 5), tinggi (nilai skor 4), sedang (nilai skor 3 ), rendah (nilai skor 2) dan sangat rendah  (nilai skor 1).

## Sumber Data
Penelitian  ini dirancang sebagai suatu riset survey yang bersifat eksplanasi  ( eksplanatory  research  atau  confirmatory  research )  yang artinya  suatu  penelitian  yang  hendak  mengetahui  dan  menjelaskan hubungan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan  cara  penyajian  hipotesis.  Data  tentang  pemahaman  sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah, lingkungan  kerja  dan  kinerja  satuan  kerja  dikumpulkan  menurut indikator  pengukuran  tersebut,  adalah  data  primer  yaitu  data  yang bersumber langsung dari objek (responden) penelitian.

## 3.  Metode Pengumpulan Data
Studi Lapangan
Studi lapangan adalah mengamati, mengumpulkan dan mengelompokkan data dan informasi yang terdapat di lapangan agar sesuai dengan indikator yang dipilih dan selaras dengan teori/konsep yang sudah ditetapkan.

## Studi Kepustakaan
Dengan  melakukan  pengamatan  terhadap  hasil  penelitian  yang terdahulu  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  konkrit  tentang gejala-gejala yang muncul dalam proses pengumpulan data.

## 4.  Pengujian Instrumen Penelitian

## Uji Vadilitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  tidaknya  suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner  tersebut.  Untuk  menguji  validitas  maka  dihitung  koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan menggunakan teknik korelasi Product  Moment  Pearson yang  dikemukakan  oleh  Sutrisno Hadi (2007:80) dengan rumus sebagai berikut :
= ∑ (∑ )(∑ ) { ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) } ........……………… (1)
Dimana : R xy = Korelasi Product Moment
X = Skor Item
Y = Skor Total
N = Jumlah Responden

## Uji Reliabilitas
Reliabilitas  artinya  adalah  tingkat  keterpercayaan  hasil  suatu pengukuran.  Pengukuran  yang  memiliki  relibilitas  tinggi,  yaitu pengukuran  yang  mampu  memberikan  hasil  ukur  yang  terpercaya (reliabel) .  Untuk  menginterprestasikan  tingkat  hubungan  antara masing-masing sub variabel bebas dengan variabel bebas (X1, X2 dan X3)  dengan  variabel  terikat  Y,  digunakan  pedoman  menurut  Kaplan
Saccuzo    dalam  Sugiyono  (2008:97)  mengatakan  bahwa    koefisien reliabilitas yang besarnya antara 0.70 – 0.80 dianggap kuat dan sangat kuat hubungannya ini digunakan untuk mengetahui kemantapan atau ketepatan  alat, dilakukan  uji reliabilitas dengan menggunakan  teknik Alpha Cronbach. Dikatakan reliabel jika nilai alpha cronbach ( ) lebih besar  atau  sama dengan 0.6.  Karena  hipotesis  penelitian  menunjuk pada  penelitian  korelatif,  maka  teknik  analisis  data  dengan  metode statistik regresi berganda ( multiple regression analysis ).

## 5.  Teknik Analisis data
Teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengujian hipotesis dengan menggunakan  Alat  analisis  data  yang  digunakan  adalah  penelitian dengan  model  regresi  linear  berganda. Independent  variable (variabel bebas)  adalah  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah, Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  dan  Lingkungan  Kerja. Dependent variable (variabel tak bebas/variabel terikat) adalah Kinerja Satuan Kerja.
Dengan  demikian,  model  persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:
KSK = a + b1 PSAKP + b2 PKP + b3 LK + ℮ ………………………… (2)
Keterangan: KSK : Kinerja Satuan Kerja a
: Konstanta b1, b2, b3 : Koefisien Korelasi PSAKP : Pemahaman Sistem  Akuntansi Keuangan Pemerintah PKP : Pengelolaan Keuangan Pemerintah LK
: Lingkungan Kerja ℮
: standard error

## 1)  Uji Koefisien Regresi Parsial, Uji t
Uji koefisien regresi parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing  variabel  bebas  ( independent  variabel )  terhadap perubahan variabel tak bebas ( dependent variabel ).

## 2)  Uji Ketepatan Model, Uji F
Uji  ketepatan  model  ( goodness  of  fit )  bertujuan  untuk  mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau fit.
3)  Koefisien Determinasi ( R 2 )
Uji  ketepatan  perkiraan  ( R 2 )  dilakukan  untuk  mendeteksi  ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi.

## 6.  Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya 5%. Kriteria pengujiannya adalah :
H o : Koefisien regresi tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh
H a : Koefisien regresi signifikan atau terdapat pengaruh Jika probabilitas > 0,05 maka H o di terima Jika probabilitas < 0,05 maka H o di tolak

## HASIL PENELITIAN
1.  Deskripsi Variabel Penelitian
Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah
Hasil pengujian deskripsi variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1) dijelaskan tabel berikut :
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1)
5 4 3 2 1 SP P N TP STP 1 X1.1 6 29 21 6 0 62 3.56 2 X1.2 11 26 23 2 0 62 3.74 3 X1.3 15 35 11 1 0 62 4.03 4 X1.4 19 25 15 3 0 62 3.97 5 X1.5 16 29 16 1 0 62 3.97 6 X1.6 14 35 11 2 0 62 3.98 7 X1.7 10 25 25 2 0 62 3.69 8 X1.8 17 34 10 1 0 62 4.08
Rata-rata
3.88 No. Item Skor Jumlah Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2015
Item  pertama  dari  variabel  X1  adalah  Pemahaman  Peraturan Pemerintah  tentang  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  (X1.1). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  paham  yaitu  sebanyak  29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral sebanyak 21 responden, masing-masing 6  responden menyatakan sangat paham dan  tidak  paham  serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan  sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,56 yang berarti  responden  rata-rata  paham  dengan  penyataan  ini.  Dengan demikian  disimpulkan  bahwa  Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom memahami Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Item kedua dari variabel X1 adalah Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah  yang  digunakan  saat  ini  yaitu  berbasis  kas  menuju  akrual (X1.2).  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  paham  yaitu sebanyak  26  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan netral  sebanyak  23  responden,  11  responden  menyatakan  sangat paham, 2 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang  menyatakan  sangat  tidak  paham.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor item menunjukkan 3,74 yang berarti responden rata-rata paham dengan penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  Satuan  Kerja  di Kabupaten  Keerom  memahami  Sistem  akuntansi  pemerintah  yang berlaku saat ini yaitu kas menuju akrual.
Item ketiga dari variabel X1 adalah pemahaman sisten akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan laporan realisasi anggaran  (X1.3).  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan bahwa  mayoritas responden menyatakan paham yaitu  sebanyak  35  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  sangat  paham  sebanyak  15  responden,  11  responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-
rata skor item menunjukkan 4.03 yang berarti responden rata-rata paham dengan  penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  Satuan Kerja  di  Kabupaten  Keerom  memahami  penyusunan  laporan  realisasi anggaran.
Item  keempat  dari  variabel  X1  adalah  pemahaman  sistem akuntansi  dalam  penyajian  laporan  keuangan  tentang  penyusunan neraca (X1.4). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  paham  yaitu sebanyak  25  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan sangat  paham  sebanyak  19  responden,  15  responden  menyatakan netral, 3 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang  menyatakan  sangat  tidak  paham.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor item menunjukkan 3,97 yang berarti responden rata-rata paham dengan penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  Satuan  Kerja  di Kabupaten Keerom memahami penyusunan neraca.
Item kelima dari variabel X1 adalah pemahaman sistem akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan laporan arus kas (X1.5).  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  paham  yaitu sebanyak  29  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan sangat  paham  dan  netral  masing-masing  16  responden,  1  responden menyatakan  tidak  paham  serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan sangat  tidak  paham.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item  menunjukkan 3,97  yang  berarti  responden  rata-rata  paham  dengan  penyataan  ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami penyusunan laporan arus kas.
Item  keenam  dari  variabel  X1  adalah  pemahaman  sisten akuntansi  dalam  penyajian  laporan  keuangan  tentang  penyusunan catatan atas laporan keuangan (X1.6). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan  paham  yaitu  sebanyak  35  responden.  Sedangkan
responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 14 responden, 11 responden menyatakan netral, 2 responden menyatakan tidak paham serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan  sangat  tidak  paham.  Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,98 yang berarti responden rata-rata  paham  dengan  penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa  Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom  memahami  penyusunan catatan atas laporan keuangan.
Item ketujuh dari variabel X1 adalah pelatihan tentang akuntansi keuangan  pemerintah  (X1.7).  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan sangat paham dan netral yaitu masing-masing sebanyak 25 responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  sangat  paham sebanyak  10  responden,  2  responden  menyatakan  tidak  paham  serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata  skor  item menunjukkan 3,69 yang berarti responden rata- rata paham dengan penyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja khususnya para pengelola keuangan di Kabupaten Keerom memahami  akuntansi  keuangan  pemerintah  lewat  pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansinya.
Item  terakhir  dari  variabel  X1  adalah  pengalaman  dalam menggeluti hal yang menyangkut akuntansi keuangan pemerintah (X1.8) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada Satuan Kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan  paham  yaitu  sebanyak  34  responden.  Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 17 responden, 10 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak paham serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan  sangat  tidak  paham.  Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.08 yang berarti responden rata-rata  paham  dengan  penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa  melalui  pengalaman  kerja  pegawai  itu  sendiri  sehingga  bisa memahami akuntansi keuangan pemerintah.
Dari  item  pertama  sampai  item  kedelapan  didapati  rata-rata keseluruhan  adalah  3,88  yang  berarti  rata-rata  reponden  memahami sisterm akuntansi keuangan pemerintah.

## Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Deskripsi  variabel  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  (X2)  dijelaskan tabel berikut :

## Tabel 2
Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel  Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2)
5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1 X2.1 25 28 8 1 0 62 4.24 2 X2.2 19 31 12 0 0 62 4.11 3 X2.3 18 39 4 1 0 62 4.19 4 X2.4 19 35 7 1 0 62 4.16 5 X2.5 27 23 10 2 0 62 4.21 6 X2.6 25 28 9 0 0 62 4.26 7 X2.7 29 29 4 0 0 62 4.40 8 X2.8 21 31 10 0 0 62 4.18 9 X2.9 31 27 3 1 0 62 4.42 Rata-rata
4.24 No. Item Skor Jumlah Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2015
Item  pertama  dari  variabel  X2  adalah  perencanaan  dalam penyusunan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  dan  Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga RKA-KL sesuai dengan visi dan misi satuan kerja (X2.1). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  setuju yaitu  sebanyak  28  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  28  responden,  8  responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata- rata skor item menunjukkan 4.24 yang berarti responden rata-rata sangat setuju  dengan  penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa
Kementerian/Lembaga  di  Kabupaten  Keerom  dalam  menyusun  DIPA RKA-KL sangat sesuai dengan visi dan misi satuan kerjanya.
Item kedua dari variabel X2 adalah perencanaan dalam penyusunan rencana  kerja  (X2.2).  Hasil  penelitian  pada  Satuan Kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  setuju yaitu  sebanyak  31  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  19  responden,  12  responden menyatakan  netral  serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan  tidak setuju  dan  sangat  tidak  setuju.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  4.11  yang  berarti  responden  rata-rata  setuju  dengan penyataan  ini.  Dengan demikian disimpulkan bahwa  pegawai di  satuan kerjanya  masing-masing  dalam  hal  menyusun  rencana  kerja  sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.
Item ketiga dari variabel X2 adalah pelaksanaan dalam melaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pengelola keuangan  (X2.3). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  setuju  yaitu  sebanyak  39 responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  sangat  setuju sebanyak 18 responden, 4  responden menyatakan netral, 1  responden menyatakan  tidak  setuju  serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.19 yang  berarti  responden  rata-rata  setuju  dengan penyataan  ini.  Dengan demikian  disimpulkan  bahwa  para  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan itu sendiri.
Item keempat dari variabel X2 adalah pelaksanaan dalam peraturan teknis  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  petunjuk  operasional kegiatan (X2.4). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  setuju  yaitu sebanyak  35  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden, 7 responden menyatakan netral, 1  responden  menyatakan  tidak  setuju  serta  tidak  ada  responden  yang
menyatakan  sangat  tidak  setuju.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  4.16  yang  berarti  responden  rata-rata  setuju  dengan penyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa aturan dalam teknis pelaksanaan  pada  tugas  di  setiap  pengelola  keuangan  satuan  kerja  di Kabupaten Keeron sudah sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan.
Item kelima dari variabel X2 adalah pengawasan dalam penggunaan perangkat lunak pada sistem akuntansi keuangan (X2.5). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden  menyatakan  sangat  setuju  yaitu  sebanyak  27  responden. Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  setuju  sebanyak  23 responden, 10 responden menyatakan netral, 2 responden menyatakan tidak  setuju  serta  tidak  ada  responden  yang  menyatakan  sangat  tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.21 yang berarti responden  rata-rata  sangat  setuju  dengan  penyataan  ini.  Dengan demikian disimpulkan bahwa  satuan kerja di  Kabupaten Keerom dalam menggunakan  perangkat  lunak  (Software)  pada  pengelolaan  keuangan pemerintah  selalu  mengupdate  sesuai  dengan  petunjuk  dari  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Item  keenam  dari  variabel  X2  adalah  pengawasan  dalam menyelenggarakan  akuntansi  keuangan  (X2.6).  Hasil  penelitian  pada Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden, 9 responden  menyatakan  netral  serta  tidak  ada  responden  yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak  setuju. Bila ditinjau dari rata- rata skor item menunjukkan 4.26 yang berarti responden rata-rata sangat setuju  dengan  penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Item ketujuh dari variabel X2 adalah pengawasan dalam menyusun dan  menyampaikan laporan  keuangan  sesuai dengan sistem akuntansi
keuangan  secara  berkala  (X2.7).  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan sangat setuju dan setuju yaitu masing-masing sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral sebanyak 4 responden dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.40 yang  berarti  responden  rata-rata  sangat  setuju  dengan  penyataan  ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  selalu  sesuai dengan  sistem  akuntansi  keuangan  dan  selalu  disampaikan  secara berkala.
Item kedelapan dari variabel X2  adalah pertanggungjwaban dalam memantau  pelaksanaan  akuntansi  keuangan  (X2.8).  Hasil  penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden  lainnya  menyatakan  sangat  setuju  sebanyak 21  responden, 10  responden  menyatakan  netral  serta  tidak  ada  responden  yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak  setuju. Bila ditinjau dari rata- rata skor item menunjukkan 4.18 yang berarti responden rata-rata setuju dengan penyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di  Kabupaten  Keerom  selalu  memantau  pelaksanaan  akuntansi keuangan yang berkesinambungan.
Item kesembilan  dari variabel X2 adalah koordinasi dan  konsultasi untuk mencegah kekeliruan (X2.9) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi.  Hasil  penelitian  pada  Satuan  Kerja  di  Kabupaten  Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  sangat  setuju yaitu  sebanyak  31  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  setuju  sebanyak  27  responden,  3  responden  menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.42 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan
penyataan  ini.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  satuan  kerja  di Kabupaten  Keerom  untuk  mencegah  kekeliruan  atau  kesalahan  selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
Dari  item  pertama  sampai  item  kesembilan  didapati  rata-rata keseluruhan  adalah  4,24  yang  berarti  rata-rata  reponden  sangat  setuju dengan  seluruh  kegiatan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban    harus  sesuai  dan  dilaksanakan  berdasarkan kedudukan dan kewenangannya.

## Lingkungan Kerja
Deskripsi variabel Lingkungan Kerja (X3) dijelaskan tabel berikut :
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Lingkungan Kerja (X3)
5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1 X3.1 20 28 13 1 0 62 4.08 2 X3.2 23 32 7 0 0 62 4.26 3 X3.3 14 26 20 1 1 62 3.82 4 X3.4 10 40 12 0 0 62 3.97 5 X3.5 21 29 10 2 0 62 4.11 6 X3.6 28 24 6 3 1 62 4.21 7 X3.7 16 27 17 2 0 62 3.92 8 X3.8 29 30 3 0 0 62 4.42 9 X3.9 34 23 5 0 0 62 4.47 10 X3.10 25 24 13 0 0 62 4.19 11 X3.11 14 22 17 5 4 62 3.60 12 X3.12 21 19 9 8 5 62 3.69 Rata-rata
4.06 No. Item Skor Jumlah Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2015
Item  pertama  dari  variabel  Lingkungan  Kerja  (X3)  adalah  struktur tugas mengenai pembagian tugas dan wewenang (X3.1). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden  lainnya  menyatakan  sangat  setuju  sebanyak 20  responden, netral sebanyak 13 responden, tidak setuju sebanyak 1 responden serta
tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor  item  menunjukkan  4,08  (setuju).  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa  satuan  kerja  yang  ada  di  Kabupaten  Keerom  setuju  dengan adanya  kejelasan pembagian tugas dan  wewenang yang diberikan dari atasan.
Item  kedua  dari  variabel  X3  adalah  struktur  tugas  mengenai mekanisme kerja yang harus dipatuhi (X3.2). Hasil penelitian pada satuan kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 32 responden. Sedangkan responden lainnya  menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  23  responden,  netral sebanyak 7 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor  item  menunjukkan  4.26  (sangat  setuju).  Dengan  demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom sangat setuju atau mematuhi  mekanisme  yang  diberikan  atasan  dan  hirarki  pelaksanaan tugas yang diberikan.
Item ketiga dari variabel X3 adalah kebijakan dan administrasi dalam kebijakan  satuan  kerja  hubungan  dengan  pekerjaan  (X3.3).  Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 26 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan cukup atau nertral sebanyak 20  responden,  sangat  setuju  sebanyak  14  responden  dan  tidak  setuju sebanyak 1 responden serta 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,82 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan yang diambil pada  satuan  kerja  dan  atasan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan pegawai menunjang kelancaran pekerjaan pegawai itu sendiri dan satuan kerja di Kabupaten Keerom.
Item  keempat  dari  variabel  X3  adalah  kebijakan  dan  administrasi dalam  pekerjaan  mengenai  administrasi  yang  diterapkan  (X3.4).  Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa
mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 40 responden. Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  cukup  sebanyak  12 responden,  sangat  setuju  sebanyak  10  responden  dan  tidak  ada  yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,97 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam penanganan adminstrasi yang dibutuhkan berjalan dengan  lancar.
Item  kelima  dari  variabel  X3  adalah  suasana  kerja  mengenai ruangan  kerja  yang  menunjang  pekerjaan  (X3.5).  Hasil penelitian  pada satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden menyatakan  setuju atau  baik  yaitu  sebanyak 29 responden. Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  sangat  setuju  atau  sangat baik  sebanyak  21  responden,  netral  atau  cukup  baik  sebanyak  10 responden dan 2 responden yang menyatakan tidak setuju atau kurang baik  serta  tidak ada  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  atau  sangat tidak  baik.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item  menunjukkan  4.11  atau setuju  (baik).  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  satuan  kerja  di Kabupaten Keerom  merasa ruang tempat dimana dia bekerja kondisinya baik dan memadai sehingga menunjang pekerjaannya.
Item keenam dari variabel X3 adalah situasi daerah tempat bekerja (X3.6).  Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  sangat  setuju yaitu  sebanyak  28  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  setuju  sebanyak  24  responden,  netral  atau  cukup  setuju sebanyak  6  responden  dan  tidak  setuju  sebanyak  3  responden  serta 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata- rata skor  item  menunjukkan 4,21 atau  sangat setuju.  Dengan  demikian disimpulkan bahwa pegawai di satuan kerja Kabupaten Keerom sangat setuju  bila  situasi  daerah  dimana  pegawai  itu  bekerja  dalam  keadaan tenang, terkendali dan kondusif.
Item ketujuh dari variabel X3 adalah pola kepemimpinan mengenai perhatian dan loyalitas atasan (X3.7). Hasil penelitian pada satuan kerja di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 27 responden. Sedangkan responden lainnya  menyatakan  cukup  sebanyak  17  responden,  sangat  setuju sebanyak 16 responden dan 2 responden  yang menyatakan tidak setuju serta  tidak ada  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju.  Bila  ditinjau dari rata-rata  skor  item  menunjukkan  3,92  atau  setuju.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  pegawai  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom merasa baik dan menyenangkan atas loyalitas dan diperhatikan atasan apalagi kalau pegawai tersebut lagi menghadapi kesulitan.
Item  kedelapan  dari  variabel  X3  adalah  pola  kerjasama  mengenai hubungan dengan rekan kerja (X3.8). Hasil penelitian pada satuan kerja di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 30 responden. Sedangkan responden lainnya  menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  29  responden,  cukup sebanyak 3 responden  dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor  item  menunjukkan  4,42  atau  sangat  setuju.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  pegawai  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom mempunyai hubungan kerjasama yang sangat baik dengan rekan kerja mereka.
Item kesembilan dari variabel X3 adalah pola kerjasama mengenai hubungan  dengan  atasan  (X3.9)  yang  merupakan  rata-rata  skor  paling tinggi.  Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  sangat  setuju yaitu  sebanyak  34  responden.  Sedangkan  responden  lainnya menyatakan  setuju  sebanyak  23  responden,  cukup    sebanyak  5 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan  4,47  atau  sangat  setuju.  Dengan  demikian  disimpulkan
bahwa  pegawai  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom  mempunyai hubungan  kerjasama  yang  sangat  baik  dengan  pimpinan  atau  atasan mereka.
Item  kesepuluh  dari  variabel  X3  adalah  pola  kerjasama  mengenai hubungan  dengan  bawahan/pelaksana/penyuluh/guru/siswa  (X3.10). Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan bahwa  mayoritas responden  menyatakan  sangat setuju  yaitu  sebanyak 25  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  setuju sebanyak  24  responden,  cukup  sebanyak  13  responden dan  tidak  ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,19 atau setuju.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  pegawai  satuan  kerja  di Kabupaten Keerom mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan/pelaksana /penyuluh/guru/siswa.
Item  kesebelas  dari  variabel  X3  adalah  ketersediaan  sarana  kerja dan  prasarana  kerja  mengenai  hardware  hubungannya  dengan  tugas pegawai  (X3.11).  Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  setuju atau puas yaitu sebanyak 22 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan  netral  atau  cukup  puas  sebanyak  17  responden,  sangat setuju  atau  sangat  puas  sebanyak  14  responden  dan  tidak  setuju  atau tidak  puas  sebanyak  5  responden  serta  4  responden  menyatakan peralatan  yang  dibutuhkan  tidak  pernah  diberikan  melainkan  memakai peralatan  milik  pegawai  itu  sendiri.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  3,60  atau  puas.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa pegawai satuan kerja di Kabupaten Keerom  dalam ketersediaan sarana kerja khususnya peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dalam hal pengelolaan keuangan di sediakan memadai oleh kantor.
Item keduabelas dari variabel X3 adalah ketersediaan sarana kerja mengenai sarana transportasi (X3.12). Hasil penelitian pada satuan kerja di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden
menyatakan  sangat  setuju  atau  sangat  puas  yaitu  sebanyak  21 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju atau puas sebanyak 19 responden, cukup sebanyak 9 responden dan tidak setuju atau  tidak  puas  sebanyak  8  responden  serta  sangat  tidak  setuju  atau sangat tidak puas sebanyak 5 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,69 atau puas. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai khususnya pengelola keuangan pada satuan kerja di Kabupaten Keerom,  sarana transpostasi disediakan atau didanai oleh satuan kerja dimana pegawai itu bekerja.
Dari  item  pertama  sampai  item  keduabelas  didapati  rata-rata keseluruhan adalah 4,06 yang berarti rata-rata reponden setuju atau puas dengan  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitar  pegawai  saat  ini  sehingga berpengaruh  baik  didalam  diri  pegawai  maupun  instansi  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

## Kinerja Satuan Kerja
Deskripsi variabel Kinerja satuan kerja (Y) dijelaskan tabel berikut:
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Kinerja Satuan Kerja (Y)
5 4 3 2 1 SB B M AK K 1 Y1 19 31 11 1 0 62 4.10 2 Y2 11 31 16 3 1 62 3.77 3 Y3 26 28 8 0 0 62 4.29 4 Y4 9 31 13 6 3 62 3.60 5 Y5 6 23 22 2 9 62 3.24 6 Y6 5 29 17 2 9 62 3.31 7 Y7 19 30 11 0 2 62 4.03 8 Y8 20 35 7 0 0 62 4.21 9 Y9 19 32 11 0 0 62 4.13
Rata-rata
3.85 No. Item Skor Jumlah Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2015
Item  pertama  dari  variabel  Y  adalah  pencapaian  program  teknis dalam hal kegiatan pelayanan ke masyarakat yang menjadi tugas pokok
satuan  kerja  (Y1).  Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  tingkat pencapaiannya  61%-80%  atau  baik  yaitu  sebanyak  31  responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 19 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60%  atau  memadai  sebanyak  11  responden  dan  tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 1 responden serta tidak ada responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20%. Bila ditinjau  dari  rata-rata  skor  item  menunjukkan  4,10  atau  tingkat pencapaian  baik.  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa  satuan  kerja  di Kabupaten  Keerom  dalam  hal  kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat berjalan dengan baik.
Item kedua dari variabel Y adalah pencapaian program teknis dalam hal program sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Y2). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak  31  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan tingkat  pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  11 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 16 responden  dan  tingkat  pencapaiannya  21%-40%  atau  agak  kurang sebanyak  3  responden  serta  1  responden  menyatakan  pencapaiannya dibawah  dari  20%  atau  kurang.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  3,77  atau  tingkat  pencapaian  baik.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom  dalam  hal pencapaian program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Item  ketiga  dari  variabel  Y  adalah  pencapaian  program  dukungan manajemen  pelaksanaan  tugas  teknis  dalam  hal  belanja  pegawai  (Y3) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada satuan kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 28  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  tingkat
pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  26  responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 8 responden dan tidak ada responden menyatakan tingkat pencapaiannya 21%-40% serta  tidak  ada  responden  menyatakan  pencapaiannya  dibawah  dari 20%. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,29 atau tingkat pencapaian  sangat  baik.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal presentasi pencapaian pemenuhan belanja  pegawai  mayoritas  terpenuhi  artinya  semua  belanja  pegawai termasuk gaji, gaji 13, dan lain-lain terbayarkan.
Item keempat dari variabel Y adalah pencapaian program dukungan manajemen  pelaksanaan  tugas  teknis  dalam  hal  pemenuhan  biaya operasional kantor (Y4). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  tingkat pencapaiannya  61%-80%  atau  baik  yaitu  sebanyak  31  responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 41%- 60% atau memadai sebanyak 13 responden, tingkat pencapaiannya 81% keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  9  responden  dan  tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 6 responden serta 3 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20%. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.60 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal pemenuhan biaya operasional kantor tersedia dengan baik.
Item kelima dari variabel Y adalah pencapaian program sarana dan prasarana aparatur dalam hal kecukupannya (Y5). Hasil penelitian pada satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak  23  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 22 responden, 9 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang dan  tingkat  pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  6 responden  serta  tingkat  pencapaiannya  21%-40%  atau  agak  kurang
sebanyak 2 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.24  atau  tingkat  pencapaian  memadai.  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal kecukupan sarana dan  prasarana  aparatur  memadai  yang  artinya  sebagian  pegawai mendapat  sarana/prasarana  dalam  menunjang  pekerjaannya  dan sebagian  pegawai  lagi  belum  atau  ada  yang  tidak  sama  sekali mendapatkan sarana/prasarana dalam menunjang pekerjaannya.
Item keenam dari variabel Y adalah pencapaian program sarana dan prasarana aparatur dalam hal mutunya (Y6). Hasil penelitian pada satuan kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 29  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  tingkat pencapaiannya  41%-60%  atau  memadai  sebanyak  17  responden,  9 responden  menyatakan  pencapaiannya  dibawah  dari  20%  atau  kurang dan  tingkat  pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  5 responden  serta  tingkat  pencapaiannya  21%-40%  atau  agak  kurang sebanyak 2 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.31  atau  tingkat  pencapaian  memadai.  Dengan  demikian  disimpulkan bahwa  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom dalam  hal  mutu  dari  sarana dan prasarana yang diberikan pada pegawai pas-pasan saja.
Item  ketujuh  dari  variabel  Y  adalah  pencapaian  pengawasan  dan peningkatan  akuntabilitas  aparatur  dalam  hal  opini  yang  diterima Kementerian/Lembaga dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y7). Hasil  penelitian  pada  satuan  kerja  di  Kabupaten Keerom  menunjukkan bahwa  mayoritas  responden  menyatakan  tingkat  pencapaiannya  61%- 80%  atau  baik  yaitu  sebanyak  30  responden.  Sedangkan  responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 19 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 11 responden, dan 2  responden menyatakan pencapaiannya dibawah  dari  20%  atau  kurang  serta  tidak  ada  responden  pada  tingkat pencapaiannya  21%-40%  atau  agak  kurang.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata
skor  item  menunjukkan  4,03  atau  tingkat  pencapaian  baik.  Dengan demikian disimpulkan bahwa  satuan kerja di  Kabupaten Keerom dalam hal  pengelolaan  keuangan  pemerintah  rata-rata  sudah  mendapatkan opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP),  ini  dibuktikan  pada  semua Kementerian/Lembaga  yang  berada  langsung  di  Kabupaten  Keerom sudah  mendapatkan  remunerasi,  kecuali  yang  masih  di  dalam  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom.
Item kedelapan dari variabel Y adalah pencapaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan (Y8). Hasil penelitian pada satuan kerja di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 35  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  tingkat pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  20  responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 7 responden, dan  tidak  ada  responden  menyatakan  pencapaiannya  21%-40%  atau agak  kurang  serta  tidak  ada  responden  pada  tingkat  pencapaiannya dibawah  dari  20%  atau  kurang.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  4,21  atau  tingkat  pencapaian  sangat  baik.  Dengan demikian disimpulkan bahwa  satuan kerja di  Kabupaten Keerom dalam hal  tingkat  kelengkapan  dan  keakuratan  laporan  pertanggungjawaban kegiatan tercapai dengan sangat baik.
Item kesembilan dari variabel Y adalah pencapaian pengawasan dan peningkatan  akuntabilitas  aparatur  dalam  hal  tingkat  penyelesaian masalah terkait penyerapan anggaran (Y9). Hasil penelitian pada satuan kerja  di  Kabupaten  Keerom  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 32  responden.  Sedangkan  responden  lainnya  menyatakan  tingkat pencapaiannya  81%  keatas  atau  sangat  baik  sebanyak  19  responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 11 responden, dan  tidak  ada  responden  menyatakan  pencapaiannya  21%-40%  atau
agak  kurang  serta  tidak  ada  responden  pada  tingkat  pencapaiannya dibawah  dari  20%  atau  kurang.  Bila  ditinjau  dari  rata-rata  skor  item menunjukkan  4,13  atau  tingkat  pencapaian  baik.  Dengan  demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal tingkat penyelesaian masalah–masalah yang dihadapi pegawai pada penyerapan anggaran tercapai dengan baik.
Dari item pertama sampai item kesembilan didapati hasil skor rata- rata sebesar 3,85 yang berarti tingkat rata-rata pencapaian kinerja berada di  antara  61%-80%   atau  kinerja  satuan  kerja  yang  di  capai  selama  ini adalah baik.

## 2.  Uji  instrumen Penelitian

## Uji Vadilitas Instrumen
Menurut Aswar dan Friendenberg dalam Ety dkk (2007:48) digunakan harga  koefisien  korelasi  yang  minimal  saja  dengan  0,30.  Dengan demikian,  semua  item  yang  memiliki  korelasi  kurang  dari  0,30  dapat disisihkan dan item – item yang akan dimasukkan dalam alat tes adalah item  –  item  yang  memiliki  korelasi  di  atas  0,30  dengan  pengertian  : semakin  tinggi  korelasi  itu  mendekati angka  satu  (1,00)  maka  semakin baik pula konsistensinya.
Tabel 5 Hasil Uji Vadilitas Instrumen Variabel Pemahaman sistem
akuntansi keuangan pemerintah (X1) Item Pearson correlation Keterangan X1.1 0,691 Valid X1.2 0,841 Valid X1.3 0,870 Valid X1.4 0,765 Valid X1.5 0,786 Valid X1.6 0,889 Valid
Item Pearson correlation Keterangan X1.7 0,766 Valid X1.8 0,663 Valid
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan  Tabel  5  nampak  bahwa  nilai  korelasi (pearson correlation) pada  semua  item  pertanyaan  variabel  Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (X1) menunjukkan angka yang memiliki korelasi  di  atas  0,30,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  semua  item pernyataan  X1  tersebut  valid  dan  dapat  digunakan  dalam  analisis selanjutnya.
Tabel 6
Hasil Uji Vadilitas Instrumen Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2) Item Pearson correlation Keterangan X2.1 0,525 Valid X2.2 0,730 Valid X2.3 0,700 Valid X2.4 0,629 Valid X2.5 0,543 Valid X2.6 0,683 Valid X2.7 0,709 Valid X2.8 0,686 Valid X2.9 0,565 Valid Sumber: Data diolah, 2015
Berdasarkan  Tabel  6  nampak  bahwa  nilai  korelasi (pearson correlation) pada  semua  item  pertanyaan  variabel  Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2) menunjukkan angka yang memiliki korelasi di atas 0,30, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan X2 tersebut valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

## Tabel 7

## Hasil Uji Vadilitas Instrumen Variabel Lingkungan Kerja (X3)
Item Pearson correlation Keterangan X3.1 0,305 Valid
Item Pearson correlation Keterangan X3.2 0,574 Valid X3.3 0,510 Valid X3.4 0,581 Valid X3.5 0,407 Valid X3.6 0,383 Valid X3.7 0,510 Valid X3.8 0,759 Valid X3.9 0,701 Valid X3.10 0,313 Valid X3.11 0,511 Valid X3.12 0,520 Valid
Sumber: Data diolah, 2015
Berdasarkan  Tabel  7  nampak  bahwa  nilai  korelasi  (pearson correlation) pada semua item pertanyaan variabel Lingkungan Kerja (X3) menunjukkan angka yang memiliki korelasi di atas 0,30, sehingga dapat dinyatakan  bahwa  semua  item  pernyataan  X3  tersebut  valid  dan  dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

## Tabel 8

## Hasil Uji Vadilitas Instrumen Variabel Kinerja Satuan Kerja (Y)
Item Pearson correlation Keterangan Y1 0,611 Valid Y2 0,606 Valid Y3 0,622 Valid Y4 0,799 Valid Y5 0,772 Valid Y6 0,693 Valid Y7 0,580 Valid Y8 0,703 Valid Y9 0,573 Valid Sumber : Data diolah

## Uji Reliabilitas
Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas variabel Variabel Alpha Keterangan Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1) 0,909 Reliabel Pengelolaan keuangan pemerintah (X2) 0,815 Reliabel Lingkungan kerja (X3) 0,698 Reliabel Kinerja satuan kerja (Y) 0,835 Reliabel
Sumber : Data diolah, 2015
Uji reliabilitas yang digunakan adalah Alpha Cronbach . Bila alpha lebih  kecil  dari  0,6  maka  dinyatakan  tidak  reliabel  dan  sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan dalam Tabel 5 bahwa  keempat variabel memiliki nilai alpha diatas  0,6  sehingga  keempat  variabel  dinyatakan  reliabel.  Dengan demikian keempat variabel tersebut dapat digunakan dalam analisis data penelitian.

## Uji Regresi Liniear Berganda
Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan  menggunakan bantuan software SPSS  (Statistikal  Package for
Social Science) versi 21.0  ditunjukkan tabel berikut ini:
Tabel 10

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Variabel B t hitung Sig Keterangan Constant -0,193 -0,304 Pemahaman SAKP (X1) 0,022 0,195 0,846 Tidak Signifikan Pengelolaan KP (X2) 0,129 0,666 0,508 Tidak Signifikan Lingkungan Kerja (X3) 0,840 4,515 0,000 Signifikan R 0,658 R Square 0,433
Adjusted R Square 0,404 t tabel 2,002 Sig 0,000
Sumber : Data diolah, 2015
Besarnya  angka  koefisien  determinasi  atau  R  square  yang diperoleh sebesar 0,433. Ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja di Kab.  Keerom  dipengaruhi  oleh  variabel  pemahaman  sistem  akuntansi keuangan  pemerintah,  pengelolaan  keuangan  pemerintah  dan lingkungan kerja sebesar 43,3%, sedangkan sisanya 56,7 %  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  belum  diteliti  dalam  penelitian  ini  diantaranya kepemimpinan,  teknologi  informatika,  aplikasi  keuangan,  karakteristik pemerintah pusat, sumber daya manusia, budaya dan politik.
Pengujian  layak  atau  tidaknya  model  ini,  maka  digunakan  angka signifikansi  (sig).  Didasarkan  pada  hasil  perhitungan,  diperoleh  angka signifikansi  sebesar 0,000.  Dengan  demikian  Ho  ditolak  dan  menerima H1,  artinya  terdapat  hubungan  antara  varibel  bebas  dengan  variabel terikat. Maka model regresi ini sudah benar dan layak.
Data Tabel 10 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :
Y= -0,193 + 0,022 X1 + 0,129 X2 + 0,840 X3 + ℮
Dalam persamaan regresi diatas, nilai konstanta sebesar -0,193 hal  ini  berarti  jika  tidak  ada  perubahan  variabel  pemahaman  sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1), pengelolaan keuangan pemerintah (X2)  dan  lingkungan  Kerja  (X3)  yang  mempengaruhi,    maka  kinerja satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom  akan  berkurang  sebesar  0,193. Sedangkan  hasil uji  regresi  berganda  untuk  variabel  independen  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1)  Nilai  koefisien  pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah (X1)  sebesar  0,022  terhadap  kinerja  satuan  kerja  (Y).  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah akan
mempengaruhi  variabel  kinerja  satuan  kerja    sebesar  0,022  jika variabel  pengelolaan  keuangan  pemerintah  dan  variabel  lingkungan kerja adalah nol.
2)  Nilai koefisien pengelolaan keuangan pemerintah (X2) sebesar 0,129 terhadap kinerja satuan kerja (Y). Hal ini mengadung arti bahwa setiap kenaikan  satu  satuan  variabel  pengelolaan  keuangan  pemerintah akan mempengaruhi variabel kinerja satuan kerja sebesar 0,129 jika variabel  pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  dan variabel lingkungan kerja adalah nol.
3)  Nilai  koefisien  lingkungan  kerja  (X3)  sebesar 0,840 terhadap  kinerja satuan kerja (Y). Hal ini mengadung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel lingkungan kerja akan mempengaruhi variabel kinerja satuan kerja sebesar 0,840 jika variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah dan variabel pengelolaan keuangan pemerintah adalah nol.

## Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis  Pengaruh  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja
Berdasarkan  Tabel  10  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  0,195 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga t hitung <  t tabel (0,195 < 2,002), artinya tidak terdapat pengaruh. Maka hasil pengujian  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  penelitian  pertama ditolak .

## Uji Hipotesi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja
Berdasarkan  Tabel  10  diperoleh  nilai  nilai  t hitung sebesar  0,666 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga t hitung <  t tabel (0,666 < 2,002), artinya tidak terdapat pengaruh. Maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian kedua ditolak .

## Uji  Hipotesis Pengaruh Lingkungan  Kerja terhadap Kinerja  Satuan Kerja
Berdasarkan  Tabel  10  diperoleh  nilai  nilai  t hitung sebesar  4,515 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga t hitung >    t tabel (4,515  >  2,002),  artinya  terdapat  pengaruh.  Maka  hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ketiga diterima .
Uji  Hipotesis  Secara  Simultan  Variabel  Pemahaman  Sistem
Akuntansi Keuangan Pemerintah,
Pengelolaan Keuangan Pemerintah  dan  Lingkungan  Kerja  berpengaruh  terhadap  Kinerja Satuan Kerja
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  angka  F hitung sebesar  14,786 sedangkan F tabel sebesar 2,76, dengan nilai sig yaitu 0,000 sehingga F hitung >  F tabel (14,786  >  2,76)  dan  probabilitas  0,000  <  0,05,  ini  artinya bahwa  secara  bersama-sama    variabel  Pemahaman  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah,  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  dan Lingkungan Kerja  berpengaruh terhadap variabel Kinerja Satuan Kerja. Maka  hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  penelitian keempat diterima .

## PEMBAHASAN
1.  Pengaruh  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah terhadap  Kinerja Satuan Kerja
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  pemahaman sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  terhadap  kinerja  satuan  kerja Kabupaten Keerom.  Hal  ini berarti bahwa pemahaman pegawai  satuan kerja pemerintah terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah tidak berdampak  terhadap  naik  turunnya  kinerja  satuan  kerja  di  Kabupaten Keerom.
Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja satuan Kabupaten Keerom,  misalnya  kepemimpinan,  politik,  penguasaan  teknologi  dan aplikasi  keuangan. Pada  tingkatan  pendidikan  rata-rata  pegawai  sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik, tapi bila dilihat dari jabatan
bendahara  dengan  jurusan  pendidikan  didapati  hanya  satu  orang  saja yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi,  5  orang  yang  berlatar belakang  pendidikan  jurusan  ekonomi,  dan  bahkan  ada  3  orang bendahara yang latar belakang pendidikannya hanya SMA.
Meskipun  begitu  rata-rata  pengelola  keuangan  memahami  sistem akuntansi keuangan pemerintah melalui pengalaman pegawai itu sendiri dengan usia yang sangat produktif dan rajin mengikuti pelatihan tentang akuntansi. Inilah yang membuat kinerja satuan kerja tetap baik meskipun dalam hal pemahaman  peraturan pemerintah  tentang  sistem  akuntansi keuangan pemerintah masih terbatas.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kurniawan,  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Pemahaman sistem akuntansi, pengendalian keuangan daerah dan sistem pelaporan terhadap kinerja  satuan  kerja  perangkat daerah (Studi  pada kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta),  dengan  analisis regresi  linear  berganda  menghasilkan  Pemahaman    sistem  akuntansi keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  satuan  kerja perangkat.

## 2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah  terhadap  Kinerja Satuan Kerja
Hasil  analisis  menyangkut  pengaruh  pengelolaan  keuangan pemerintah yang diukur melalui indikator sebagai berikut: Perencanaan; Pelaksanaan;  Pengawasan;  dan  Pertanggungjawaban  terhadap  kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.
Hal ini disebabkan  masih banyak pegawai  yang  rangkap jabatan khususnya  dalam hal  mengelola keuangan negara, diantaranya  :  salah satu Kementerian membawahi 7 Satuan Kerja dengan Satu orang PPK saja; 1 orang merangkap KPA dan PPK; Bendahara pengeluaran, PPABP dan  petugas  pembantu  pengelola  keuangan  di  kerjakan  oleh  1  orang saja;  dan  seharusnya  satu  satker  minimal  2  staf  pembantu  pengelola
keuangan, apabila satuan kerja tersebut banyak pengawainya maka 3-4 staf  yang  akan  membantu  tetapi  karena  sangat  kurangnya  petugas pembantu  pengelola  keuangan  yang  akhirnya  pekerjaan  ini  di  kerjakan secara rangkap oleh pejabat pengelola keuangan yang lain.
Hasil penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Cut Faiza yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja.
Tetapi  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan Fauzy Ardy Nugroho dalam judulnya ”Pengaruh pengawasan, pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  dan  pengelolaan  keuangan terhadap  kinerja  satuan  kerja  pemerintah  daerah  (studi  kasus  dinas pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  (DPPKAD)  se ekskarisidenan  Surakarta)”  menghasilkan  secara  parsial  variabel pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  satuan kerja pemerintah daerah.

## 3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Satuan Kerja
Hasil analisis menyangkut pengaruh lingkungan kerja yang diukur melalui  indikator  sebagai  berikut:  Struktur  tugas;  Kebijakan  dan admnistrasi dalam pekerjaan; Suasana Kerja; Pola kepemimpinan; Pola kerjasama;  dan  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  kerja  terhadap kinerja  satuan  kerja  di Kabupaten Keerom,  di dapati bahwa variabel ini berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten keerom.
Lingkungan  kerja  yang  baik  berpengaruh  didalam  diri  pegawai maupun  instansi  sehingga  pegawai  bisa  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabanya dengan baik pula. Ini artinya dengan struktur tugas yang  jelas,  administrasi  dan  aturan  yang  di  taati,  suasana  kerja  yang mendukung,  imbalan  yang  pantas,  pola  kepemimpinan  yang  bisa meningkatkan  kinerja,  team  working  terjalin  baik,  ketersediaan  sarana dan prasarana kerja yang memadai, maka akan tercipta lingkungan kerja
yang kondusif, pegawai dapat bekerja secara optimal dan kinerja instansi pemerintah akan tercapai.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika lingkungan kerja semakin baik, maka semakin besar pula kinerja satuan kerja pemerintah yang  dicapai.  Sehingga  untuk  meningkatkan  kinerja  satuan  kerja  perlu dilakukan  terobosan-terobosan  baru  yang  mendukung  lingkungan  kerja itu sendiri.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Tri Widodo,  Susan  dan  T.  Nurhaida  memberikan  bukti  bahwa  lingkungan kerja  yang  efektif  dan  efisien  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja pengawai dan pencapaian kinerja satuan kerja.
4. Pengaruh  secara  bersama-sama  Pemahaman  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah,  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  dan Lingkungan Kerja  terhadap Kinerja Satuan Kerja
Dari  hasil  analisis  data  didapati  bahwa  secara  bersama-sama pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah,  pengelolaan keuangan  pemerintah  dan  lingkungan  kerja    berpengaruh    terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.
Hal ini berarti bahwa bila pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah  meningkat,  makin  baik  pengelolaan  keuangan  pemerintah dan lingkungan kerja makin baik, maka kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom yang dicapai mengalami peningkatan pula. Dan sebaliknya, bila pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  berkurang, pengelolaan keuangan pemerintah tidak baik dan lingkungan kerja tidak menunjang, maka kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom yang dicapai mengalami penurunan juga.
Ini  dibuktikan  pula  dengan  penelitian  terdahulu  dalam  Cut  Faiza Syahrida  dan  Askam  Tuasikal  menyatakan  bahwa  secara  simultan pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD,
tetapi  untuk  secara  simultan  pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan, pengelolaan keuangan dan lingkungan kerja masih merupakan hal baru dalam penelitian.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Kesimpulan
a.  Pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  terbukti  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom, hal ini disebabkan oleh pemahaman peraturan pemerintah tentang sistem akuntasi keuangan pemerintah masih terbatas.
b.  Pengelolaan  keuangan  pemerintah  terbukti  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  satuan  kerja  di  Kabupaten  Keerom,  hal  ini disebabkan  oleh  menempatan  pegawai  dalam  jabatan  pengelola keuangan masih banyak yang belum sesuai dengan profesionalisme jabatan itu sendiri;
c. Lingkungan kerja  terbukti berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di  Kabupaten  Keerom,  paling  banyak  disebabkan  oleh    pola  kerja sama yang dibina dengan baik antara bawahan dengan atasan;
d.  Pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah,  pengelolaan keuangan  pemerintah  dan  lingkungan  kerja,  terbukti  berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom; dan lingkungan kerja yang paling dominan.

## 2.  Saran
a.  Bagi  pihak  pengambil  keputusan  atau  para  atasan  untuk  lebih memperhatikan  jabatan/posisi  pada  setiap  pengelola  keuangan dalam hal ini latar belakang pendidikan dan penguasaan peraturan tentang  keuangan  sehingga  sesuai  dengan  jabatan/posisi  yg ditugaskan.
b.  Bagi pengelola keuangan untuk mengutamakan tugas dan tanggung
jawab yang di emban serta menyusun rencana kerja yang di dasari
pada pengalaman sebelumnya sehingga  mempermudah pekerjaan dan menghasilkan layanan yang prima untuk masyarakat.
c. Penelitian  ini  masih  membutuhkan  pengembangan  dengan penelitian  lain,  mengubah  atau  menambah  variabel  bebasnya sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja.  Disarankan  untuk  menambah variabel  seperti  kepemimpinan,  teknologi  informasi,  aplikasi keuangan,  karakteristik  pemerintah,  politik,  sumber  daya  manusia dan budaya.

## DAFTAR PUSATA
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi  2. Jakarta:Salemba Empat.
Hadi Sutrisno. 2007. Metodologi research: untuk penulisan paper, skripsi, tesis  dan  disertasi ,  Jilid  I-IV.  Yayasan  Penerbitan  Fakultas
Psikologi. Yogyakarta.
Inpres  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah .
Kementerian  Keuangan  RI.  2012. Program  Percepatan  Akuntabilitas Pemerintah .
Kadir.  2009. Evaluasi  Kinerja  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan . Awas’09. Jakarta
Lembaga  Administrasi  Negara  RI.  2011. Buku  Pedoman  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Permenpan  Nomor  PER/09/M.PAN/5/2007  tentang Pedoman  Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  233/PMK.05/2011  tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  2013  tentang Tata  Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Rivai  dan  Basri.  2005. Performance  Apraisal:  Sistem  yang  tepat  untuk Penilaian  Kinerja  Karyawan  dan  Meningkatkan  Daya  Saing Perusahaan . Raja Grafindo Persada. Jakarta
Susan  R.  2010. Pengaruh  Motivasi,  Lingkungan  Kerja  dan  Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Katolik (PAK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Keerom . Jakarta
Tri  Widodo.  2010. Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Budaya  Organisasi, Kepemimpinan terhadap Kinerja (Studi pada Pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga) . Among Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dan Agenda Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah