## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN EKSISTENSI SISTEM PEMERINTAHAN ADAT

## GOVERNMENT POLICY ON STRENGTHENING THE EXISTENCE OF TRADITIONAL GOVERNMENT SYSTEM
Dasrol 1* , Widia Edorita 2 , Ramlan Darmansyah 3
1 * Prodi Ilmu Hukum , FH, Universitas Riau, Jl.Patimura, Pekanbaru 2 Prodi Ilmu Hukum,FH, Universitas Riau, Jl. Patimura , Pekanbaru 3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: dasrol@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi atas hadirnya sistem pemerintahan adat di Kabupaten Rokan Hulu, ditengah-tengah sistem pemerintahan desa pada saat ini yang menjadi sistem pemerintahan terkecil. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap penguatan eksistensi sistem Pernerintahan Adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk menjaga kelestarian salah satu nilai adat dan aset budaya melayu. Adapaun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris (yuridis sosiologis), penelitian hukum sosiologi atau ernpiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah cukup mendukung dalam memperkuat eksistensi sistem pemerintahan adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa terdapat kerajaan/kesultanan yang berdiri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum era kemerdekaan, kemudian masih terdapatnya struktur organisasi Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto dan masih berpengaruhnya sistem pemerintahan dan hukum adat dan masih terdapat nilai- nilai kerajaan terdahulu di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini.
Kata kunci: Kebijakan pemerintah, eksistensi, pemerintahan adat, hukum adat

## ABSTRACT
This research is motivated by the presence of a customary government system in Rokan Hulu Regency, in the midst of the current village government system which is the smallest government system. The purpose of this research is to look at government policies towards strengthening the existence of the Indigenous Government system in Luhak Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency to preserve one of the traditional values and cultural assets of Malay. The method in this research is qualitative research with an empirical research approach (sociological juridical), sociological or empirical legal research. Data collection in this study is by observation, interviews and literature review. The results of this study that government policies are quite supportive in strengthening the existence of the customary government system in Luhak Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency, it can be seen that there are kingdoms/sultanates that existed in the Rokan Hulu Regency area before the era of independence, then there is still an organizational structure for the Royal/Sultanate Government. in Rokan Hulu Regency, Luhak Rokan IV Koto and the influence of the system of government and customary law and the values of the former kingdom in Rokan Hulu Regency are still present today.
Keywords : Government policy, existence, customary government, customary law
PENDAHULUAN
Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Re- publik Indonesia (NKRI), di wilayah nusantara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan oto- nom dengan berbagai bentuk. Bahkan, beberapa kerajaan besar pernah berdiri di wilayah nu- santara sebelum kemudian dikuasai oleh penjajah Belanda. Meskipun kerajaan-kerajaan besar di Nusantara telah runtuh, bentuk-bentuk pemerin- tahan ada tradisional di berbagai daerah masih terus bertahan, walaupun terus mengalami dina-
mika karena campur tangan pemerintah Hindia Belanda. Secara umum, satuan-satuan peme- rintahan adat-tradisional ini diposisikan sebagai satuan pemerintahan terkecil dalarn pembagian wilayah oleh Pemerintah Hindia Belanda (Harun, 2013). Sebagai wujud penghargaan terhadap otono- mi asli daerah daerah yang telah dengan suka rela bergabung dalam kesatuan NKRI dan bersatu untuk mernbebaskan diri dari penjajah, maka Pemerintah Republik Indonesia tetap memberi-
kan pengakuan terhadap otonomi tersebut setelah Indonesia merdeka.
Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 pejelasan II yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "Zelfbesturendelandschappen" dan "Volksgeme- enschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 38 Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Karnpung Adat di Kabupaten Siak negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut".
Kemudian pengaturan lebih lanjut dituang- kan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau Daerah Otonomi Adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalarn Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul ke- inginan untuk menyeragamkan istilah Desa, Arah Kebijakan hukum Pemerintahan Desa cenderung melemahkan atau menghapuskan banyak unsur- unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Padahal demokrasi bukan hanya sekedar menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara, namun sebaliknya mesti diwujudkan secara konsisten termasuk dalam hal pengaturan Pemerintahan Desa (Haryono, n.d.).
Pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Ja- nuari, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang¬undang ini rnerupakan hasil perjuangan rnasyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utarna pernei intah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian. Ka- renanya, UndangUndang ini patut disambut dan segera dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan peduli dengan peningkatan kualitas hidup rnasyarakat desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Semangat oto- nomi-desentralisasi yang telah secara tegas di- sebutkan dalam undangundang kemudian dilang- gar oleh Pemerintah Orde Baru dengan me- ngeluarkan UU No.5 tahun 1979 tentang Pe- merintahan Desa. Melalui undang-undang ini, pemerintah menyeragamkan bentuk pemerin- tahan terkecil di seluruh daerah di Indonesia dengan bentuk Desa. Dengan kata lain, bentuk- bentuk pemerintahan adat-tradisional yang hidup selama ini tidak diakui lagi.
Untuk memperkuat eksistensi dari hak asal- usul atau hak tradisional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut agar tidak hilang dan sesuai dengan sistem pemerintahan indonesia, maka Pemerintah Indonesia, baik itu Pemerintah Pusat atau Kabupaten/Kota mendukung eksis- tensi hak asal usul atau hak tradisional tersebut denga mengeluarkan peraturan perundang-unda- ngan atau kebijakan lainnya terkait pengakuan terhadap desa adat yang ada di Indonesia. Penguatan eksistensi terhadap adat istiadat di- perkuat berdasarkan amandemen Undang-Unda- ng Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi dasar bagi desa adat untuk tetap eksis dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pengakuan eksistensi dari desa adat tergantung pada kebijakan Pemerintah Ka- bupaten/Kota yang mana perlu penyesuaian antara masyarakat dengan nilai-nilai adat istiadat serta kelembagaan dan urusan pemeritahaannya (Zain & Siddiq, 2015).
Secara peraturan perundang-undangan atau konstitusional desa adat atau hak asal usul di Indonesia telah diberikan pengakuan yang kuat, namun implementasi kebijakan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat termasuk pemerintahan adatnya belum diakomudir di dalam peraturan daerah yang memuat pengakuan tersebut (Matuankotta, 2020). Sehingga dengan tidak adanya Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota menyebabkan eksistensi dari desa adat atau hak asal-usul tersebut tidak diakui dan nilai-nilai tradisional dalam sistem pemerintahan adatnya memudar. Kebijakan pengaukan terhadap eksistensi desa
adat dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu adanya pengakuan yang dilandaskan pada peraturan daerah atau perundang-undangan terkait penetapan desa adat dan pengakuan adat istiada desa adat, komunikasi antara birokrasi baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Kecamatan, Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan Pemerintahan Desa Adat (Budianto, 2016) .
Pengaturan konstitusional dan kebijakan dari pemerintah dibutuhkan terhadap penguatan eksistensi bagi desa adat dan hak tradisionalnya membangkitkan kehendak untuk kembali meng- angkat dan memperjuangkan eksistensi Masya- rakat Hukum Adat sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan di Indonesia (Usman, 2015).
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak desa adat yakni sebanyak 89 Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dan Desa Adat. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pernekaran dari Ka- bupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RJ No 53 tahun 1999, yang diper- kuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010IPUU-112004, tanggal 26 Agustus 2004. Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra, dimana secara geografis Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Sebelah Barat berbatasa. dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat. Ka- bupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk 'ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 km2, dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa- rawa dan perairan. Dengan jurnlah penduduk sebanyak 616.466 jiwa. lbukota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pangaraian yang berjarak sekitar 180 KM dari Ibukota Provinsi yairu Pekanbaru. Selain Pasir Pangaraian, kota utama di Kabupaten Rokan Hulu adalah Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecaniatan Kunto Darussalam, Keca- matan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Keca- matan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecarnatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,
Kecamatan Bonai Darussalam, Kecarnatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pendalian IV Koto . Peneliti memilih satu desa adat di masing- masing kecamatan sebgai wilayah sampel penelitian, yaitu Desa Lubuk Bendahara Timur di Kecamatan Rokan IV Koto. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan Desa Lubuk Bendahara Timur menjadi salahsatu Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu. Pasal 58 menyatakan bahwa Desa Adat Lubuk Bendahara Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Bendahara Timur Keca- matan Rokan IV Koto. Untuk menjaga kearifan lokal Pemerintahan Adat agar tetap eksis yang terdapat di Desa Adat di Provinsi Riau maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ke- bijakan pemerintah terhadap penguatan eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
METODE Jenis dari penelitian ini merupakan pene- litian empiris yaitu yuridis sosiologis. penelitian hukum sosiologi atau ernpiris adalah metode penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (Soekanto, 2010) . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh rnengenai Kebijakan Pemerintah terhadap pe- nguatan eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh me- lalui wawancara, peraturan perundang-undangan dan sumber literature lainnya terkait dengan pe- nelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Pada tahun 2015 Pemerintah Pusat men- jadikan desa adat di Kabupaten Rokan Hulu menjadi desa percontohan nasional dari 5 provinsi di ihdonesia yang memiliki desa adat yaitu Riau, Jambi, Bali, Maluku dan Kalimantan Selatan. desa adat yang menjadi percontohan nasional ini tersebar di 16 kecamatan se-Rohul. Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trans- migrasi telah menjadikan desa adat di Rokan Hulu sebagai desa adat percontohan nasional yang kemudian telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sehingga desa adat di Rokan Hulu memiliki produk legalitas dari pemerintah untuk tetap mempertahankan sistem Pemerintahan Adat (GlobalRiau.com, 2015). Sebagian besar desa adat tersebut sudah menjalankan tatanan adat di desa adat. Sejumlah
persoalan di masyarakat juga sudah bisa dise- lesaikan di tingkat adat, tidak mesti turun pe- merintah dalam menyelesaikannya. Dengan adanya kewenangan desa adat, maka hak asal usul yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Selain itu juga mengatur dan pengurusan ulayat atau wilayah desa adat. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat berlaku di desa adat, da1am wilayah selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Ketua Adat Melayu Rokan Hulu menambahkan bahwa “tahun ini desa adat di Riau mendapat bantuan alokasi Aggaran Pendapatan dan BeJanja Negara (APBN) tahun 2015. Untuk Rohul hanya diakomodir untuk lima dari 89 desa ada oleh Kementerian DPDTT”. (H T Raflie Armien, 2015) Selain itu juga desa adat di Rokan Hulu diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dan Desa Adat, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa Adat adalah sebuah kesatuan rnasyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbenruk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasar- kan hak asal usul. Penetapan Desa Adat adalah Desa yang ditetapkan pertama kali sebagai Desa Adat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Pembentukan Desa Adat adalah perubahan status desa menjadi desa adat yang baru setelah dilaksanakannya penetapan desa adat pertama kalinya.
Pada tahun 2014 pencanangan untuk mem- perkuat dan mendukung eksistensi dari desa-desa adat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu sudah mulai dilakukan rencanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Kerapatan Adat, Camat dan 5 desa (Rambe, 2014). Dengan adanya perencanaan tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat eksis- tensi keberadaan desa adat di Rokan Hulu dan sistem Pemerintahan Adat di Rokan Hulu. Selain adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung eksistensi Pemerintahan Desa Adat di Rokan Hulu, untuk mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Pusat juga memberikan
kepada 89 desa adat di Rokan Hulu pada tahun 2016 dari Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Hendrawan, 2016).

## Kerajaan/Kesultanan yang Berdiri Sebelum Era
Kemerdekaan Dahulunya daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat peran- tauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah:
– Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.
– Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun) Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah.
Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakuilah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda. Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 M. Pusat kerajaan berada di Kota Lama, Rokan. Nama kerajaan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah tersebut, yaitu Sungai Rokan. Sungai Rokan merupakan salah satu sungai besar yang mengalir di bagian utara Riau daratan. Hingga saat ini, sungai ini masih memainkan peranan penting sebagi jalur perhubungan antara rakyat daerah pantai dan pedalaman.
Menurut suatu riwayat, kata Rokan berasal dari bahasa Arab rokana, artinya damai atau rukun. Konon, nama ini merupakan refleksi dari keadaan rakyat yang selalu rukun dan mementingkan kedamaian, baik dengan sesama penduduk negeri, maupun dengan orang luar negeri. Dari nama tersebut yang menunjukkan adanya pengaruh Arab, juga bisa disimpulkan bahwa, Kerajaan Rokan berdiri setelah Islam masuk ke kawasan tersebut. Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkembang, berkat hasil rempah- rempah yang dimilikinya, dan juga relasi perda- gangannya dengan negeri lain, seperti Malaka. Bahkan, Raja Malaka, Mahmud Syah menjalin hubungan kekerabatan dengan Rokan, dengan memperistri putri Raja Rokan, dan menjadikannya
sebagai permaisuri. Dengan demikian, hubungan antara Malaka dan Rokan jadi semakin erat. Dari perkawinan Mahmud Syah dengan putri Raja Rokan, lahir kemudian seorang anak yang bernama Ibrahim. Setelah Mahmud Syah wafat, Ibrahim sempat menjadi raja di Malaka selama 1 tahun 5 bulan. Namun, Raja Ibrahim kemudian dibunuh oleh Raja Kasim Muhammad Syah, saudara seayah dari ibu asli Malaka. Sejak Malaka dikalahkan Portugis, Kerajaan Rokan mengalami kemunduran, karena terus mendapatkan ancaman dari Aru dan Aceh bagian utara. Menurut sejarah, kehancuran Rokan akibat dari serangan Aceh. Namun, ketika Rokan menghilang, muncul kerajaan baru mengganti- kannya, yaitu Kerajaan Pekaitan dan Batu Hampar. Setelah Kerajaan Pekaitan dan Batu Hampar lenyap, kemudian muncul tiga kerajaan lagi di bagian hilir Sungai Rokan, yaitu: Kerajaan Kubu dengan ibunegeri Teluk Merbabu; Kerajaan Bangko dengan ibunegeri Bantaian; dan Kerajaan Tanah Putih dengan ibunegeri Tanah Putih. Sementara di bagian hulu, muncul lima kerajaan yang diperintah secara turun-temurun oleh bangsawan raja. Limakerajaan tersebut adalah:
1. Kerajaan Tambusai, ibunegerinya Dalu-dalu, 2. Kerajaan Rambah, ibunegerinya Pasir Pengaraian,
3. Kerajaan Kepenuhan, ibunegerinya Koto Tengah,
4. Kerajaan Kunto Dar el-Salam, ibunegerinya Kota Lama,
5. Kerajaan Rokan, ibunegerinya Rokan IV Koto. Silsilah raja Rokan belum diketahui secara pasti. Hanya saja, ada pendapat yang mengatakan bahwa, sebenarnya Raja Rokan adalah keturunan Sultan Sidi. Problem selanjutnya adalah, siapa dan dari mana Sultan Sidi ini juga tidak diketahui.
Eksistensi Struktur Organisasi Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Pada struktur pemerintahan, kekuasaan ter- tinggi berada di tangan raja. Untuk berhubungan dengan kelompok suku di masyarakat, raja mengangkat seorang pembantu yang bergelar Datuk Bendahara. Diduga, susunan pemerintahan di wilayah Rokan terpengaruh oleh sistem yang berkembang di Minangkabau dan Mandailing. Masyarakat Rokan disusun atas kelompok- kelompok suku, dan setiap suku dikepalai oleh pucuk suku. Kepala dari semua pucuk suku dipegang oleh Datuk Bendahara. Datuk Benda- hara mendampingi raja dalam kerapatan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem sosial budaya masyarakat setempat menunjukkan adanya
pengaruh kebudayaan Minangkabau, dan dalam tataran tertentu, Mandailing. Manuskrip milik perpustakaan Nasional Indonesia dengan nombor cod ML. 100. Ber- ukuran 15.4 X 19.8 cm. Setiap halaman terdiri daripada 3-19 baris. Jumlah keseluruhan halaman manuskrip 58 halaman. Terdapat empat halaman yang kosong. Manuskrip di tulis dengan tulisan Jawi menggunakan dakwat hitam. Kertas ini tidak mempunyai klofon.
Isinya terdiri daripada empat bahagian (fasal). Bahagian pertama menceritakan tentang silsilah Raja Rambah, bahagian kedua silsilah Raja Mandang Kota Raja dan bahagian ketiga tentang silsilah Raja Kepenuhan dan Mandang Kota Raja. Ada beberapa catatan tentang Silsilah kerajaan yang ada di wilayah Rokan Hulu, yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Tua Rokan di Rantau Kasai. Bekas Kerajaan inilah pada zaman Belanda yang disebut dengan Luhak disesuaikan nama kerajaannya.

## Sistem Pemerintahan Desa dalam Struktur
Kerajaan Batas-batas wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat hanyalah menangani masalah perselisihan antara cucu keponakan, masalah dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan hal yang ditangani pemerintah yaitu pemakaian narkoba di masyarakat, pembunuhan dan masalah kriminal lainnya. Sehingga dalam hukum pemerintah pemangku adat tidak ikut serta dalam menangani persoalan yang ada.
Pemerintah selalu berupaya menjaga nilai- nilai leluhur adat Rokan IV Koto dengan selalu memberikan dan menjaga serta menghormati suku yang ada di Rokan IV Koto. Pemerintah juga mendukung peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh adat istiadat. Seperti kata pepatah “kocik disayangi, besar dikasihi, tua dihormati”. Masyarakat juga berperan dalam menjaga nilai-nilai leluhur adat dengan menghormati adat istiadat dan peraturan serta mencintai suku masing-masing. Upaya ini dibuktikan dengan tidak melanggar aturan yang telah disepakati. Seperti kata pepatah, “dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung”.

## Sistem Pemilihan Kepala Adat dan Kewenangan
Pemerintahan Adat Sistem pemilihan kepala adat di Luhak IV Koto tidak melakukan sistem votting ataupun mengajukan diri / pengacungan tangan, tetapi ditunjuk langsung oleh anak cucu dan keponakan yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak yang
terlibat dalam pemilihan kepala adat adalah cucu keponakan dalam satu suku, sanak saudara serta dibenarkan oleh ninik mamak. Keterlibatan masyarakat pun tak bisa dipungkiri. Peran masyarakat berdasarkan suku masing-masing ikut serta dalam mendukung serta memilih ketua suku berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan serta saling membantu untuk mengupayakan / men- dapatkan kepala adat sesuai dengan kriteria. Keterlibatan pemerintah hanya mengikuti dan mengesahkan bahwa dalam satu adat ini sudah memiliki kepala suku, serta pemerintah juga ikut andil dalam memantau pelaksanaan pemilihan kepala adat. Namun, peraturan tertulis maupun tidak tertulis atau dasar dasar hukum yang mengatur pemilihan kepala adat tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah tunjuk ajar yang tersirat dan kata-kata adat yang tidak dibukukan. Kesepakatan dari para anak cucu dan kemenakan ini juga didasarkan pada beberapa kriteria umum yang harus ada pada diri calon ninik mamak yang akan mereka usulkan. Barikut ini beberapa syarat untuk menjadi pucuk pimpinan ataupun menjadi tungkek (wakil).
1. Syarat menjadi pucuk pimpinan
a. Syarat garis keturunan Harus berasal dari garis keturunan/ berasal dari cucu dan kemenakan. Tidak boleh berasal dari orang pendatang yang masuk (malakok) ke suku tersebut.
b. Syarat prilaku Karena adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan suku, yaitu: - Siddiq (selalu bertindak benar), tabligh (menyampaikan), amanah (diper- caya), fathonah (cerdik), serta tidak mem- punyai kesalahan, narkoba, asusila, berbadan sehat dan disenangi oleh cucu dan keme- nakan.
2. Syarat menjadi tungkek (wakil) Cukup dengan harus memenuhi syarat prilaku siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah. Bagi kepala suku dan tungkek (wakil) yang telah diangkat oleh cucu kemenakan juga ada larangan dan pantangan yang harus diindah- kannya. Diantara larangan tersebut antara lain: - Tidak boleh berkata kasar; - Tidak boleh memakai celana pendek; - Tidak boleh beternak monyet, anjing dan tidak boleh memanjat pohon; - Tidak boleh melanggar adat dan budaya adat yang telah ditetapkan oleh leluhur.
Sistem pemilihan kepala adat di Rokan IV Koto saat ini telah sesuai dengan tradisi dan ketentuan
pemilihan kepala adat yang sebenarnya menurut peraturan adat di Luhak Rokan IV Koto. Mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari kepala adat di Luhak Rokan IV Koto antara lain: - Untuk mengawasi cucu dan keponakan;
- Menjadi sandaran pertolongan jika ada cucu keponakan yang sakit atau memikul masalah;
- Mengurus urusan pernikahan dan perhelatan cucu keponakan;
- Mengatur posisi cucu dan keponakan dalam setiap acara yang diadakan dalam suku Menghadapi persoalan atau masalah yang ada di masyarakat, pemangku adat ikut andil dalam melakukan tindakan sesuai dengan ke- salahan cucu keponakan serta harus diadili oleh pucuk pimpinan adat sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat dan menghukum sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati bersama.

## Pengaruh Sistem Kerajaan terhadap Sistem
Pemerintahan Saat Ini Pada zaman dahulu, Rokan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Teuku Ahmad. Setelah penjajahan, raja itu mangkat dan digantikan oleh pemerintahan sampai saat ini. Nilai-nilai yang masih dipakai dan diterapkan oleh pemerintah mengacu pada sistem kerajaan masa lalu. Jika terdapat anak cucu dan keponakan yang membuat kesalahan (berzina) ataupun kesalahan dalam bentuk perni- kahan sesuku maka akan dikucilkan dari kampung serta didenda sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rokan IV Koto. Jika ada pendatang dari luar dan ingin menetap tinggal di daerah Rokan maka harus masuk suku terlebih dahulu. Dan jika ada perma- salahan maka harus ada perundingan dengan kepala suku. Mengenai hubungan kerjasama antar peme- rintah / pemangku adat dengan pemerintah Rokan IV Koto hingga saat ini kerjasama antar pemerintah dan pemangku adat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan di Luhak IV Koto. Hal ini dibukti- kan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pemangku adat jika mengadakan suatu acara adat besar seperti “Mandi Balimau” dan sebagainya.
SIMPULAN Eksistensi sistem pemerintahan adat di Ka- bupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto sampai saat ini masih terus bertahan dengan didukung oleh kebijakan pemerintah sebagai penguatan terhadap adat-istiadat dan tradisional daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulun yang dihasilkan atas dasar perencanaan wacana desa
adat di Kabupaten Rokan Hulu bersama Peme- rintah Daerah, Lembaga Adat Melayu Riau dan Masyarakat Adat. Selain itu juga komunikasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi juga men- dukung kebijakan desa adat di Rokan Hulu dengan memberikan bantuan berupa anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Adapun bentuk dari eksistensi tersebut dapat dilihat dari terdapatnya Kerajaan/ Kesul- tanan yang berdiri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum Era Kemerdekaan terdiri atas dua wilayah, yaitu: Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan dan Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).
Sistem Pemerintahan Adat dalam Struktur Kerajaan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto adalah bahwa batas-batas wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat hanyalah menangani masalah perselisihan antara cucu ke- ponakan, masalah dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan hal yang ditangani pemerintah yaitu pemakaian narkoba di masyarakat, pembu- nuhan dan masalah kriminal lainnya. Sehingga dalam hukum pemerintah pemangku adat tidak ikut serta dalam menangani persoalan yang ada. Sistem Pemilihan Kepala Adat dan Kewe- nangan Pemerintahan Adat di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto tidak melakukan sis- tem voting ataupun mengajukan diri / pengacu- ngan tangan, tetapi ditunjuk langsung oleh anak cucu dan keponakan yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemili- han kepala adat adalah cucu keponakan dalam satu suku, sanak saudara serta dibenarkan oleh ninik mamak. Pengaruh Sistem Kerajaan terhadap Sistem Pemerintahan Saat ini di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto adalah Nilai-nilai yang masih dipakai dan diterapkan oleh peme- rintah mengacu pada sistem kerajaan masa lalu.

## DAFTAR RUJUKAN
Budianto, E. T. (2016). Implementasi Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat
Adat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). E Jurnal Katalogis, Vol.4 (No.4), 137-145. Cong Kee Choi dan Saut Hutagalung, Future Chalenge Fishires Forum III: Country Report, Malah Dipresentasikan dalam Seminar The Rol of Foshiries in the Second Long Term Development Plan , Sukaburni,
1998. Haryono, Dodi. Kajian Kritis Pembentukan Pernerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak , Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. 20) 7. Harun, Hermanto. Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo. Kontekstualita , 2013 H.A.W, Widjaja. (2003). Pemerintahan Desa/ Marga . Jakarta: Raja Grafindo Persada Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat. Sasi, Vol.26 (No.2), 188- 200. Mochamad Adib Zain, & Ahmad Siddiq. (2015).
Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2 (No.2), 63-76. Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kearifan Filsafah, Makalah, UGM Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soetandyo Wignosurbroto dkk. 2015. Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun , Jakarta: Institute for Local Developrnet dan Yayasan Tifa Soerjono Soekanto. (2015). Pengantar Penelitian
Hukum , Jakarta: UI Press Tontowi, Jahawir. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya.
Pandecta . Fakultas Hukum, Universitas
Islam Indonesia. Yogyakarta. Usman, N. A. (2015). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara. Lex Et Societatis, Vol.3 (No.7),
121-130.