## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Permasalahan
Persoalan  mendasar  dalam  hukum tanah,  adalah, pertama, meliputi  masalah kepemilikan  tanah  yang  tidak  proporsional d a n   k e b u t u h a n   t a n a h   y a n g   s e m a k i n meningkat  terutama  di  Pulau  Jawa  semakin mengecil  dengan  penduduknya  yang  terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah landreform ,  distribusi  tanah,  bagi hasil  dan  hubungan  sewa  menyewa  antara pemilik  tanah  dan  penggarap.  k edua , masalah-masalah  diatas  melahirkan  ide
perlunya  pembaharuan  dalam  hukum  tanah i t u   s e n d i r i   a t a u   r e f o r m a   a g r a r i a (Tjondronegoro Sediono, M.P, 1999 ).
D a p a t   d i p a h a m i   b a h w a   t a n a h merupakan  sesuatu  yang  bernilai  bagi manusia.  Bernilainya  tanah  terkait  dengan banyak aspek. Aspek ekonomi , dengan tanah sebagai  sumber  daya  alam  yang  sangat penting, aspek  sosial ,  mengingat  berbagai golongan  masyarakat  dengan  nilai-nilai sosialnya  yang  mempunyai  hak  dalam penguasaan  tanah  yang  berbeda-beda.  dan aspek  politik ,  serta aspek  hukum yang
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 308-317

## KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

## Diyan Isnaeni
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144 diyanfhuim17@gmail.com

## Abstract
Implementation of redistribution program on used plantation soil is undertaken through mediation. On 2011, Decision Letter of Landreform and Decision Letter of Land Consolidation were issued where the Decision Letter of Landreform is regarding amount of 280 ha surface area which needs to be redistributed. It also requests the issuance of Decision Letter of Redistribution on the appointed land while the Decision Letter of Consolidation verdict is on 25 ha surface area. Policy on land redistribution  program  is  part  of  agrarian  reform  in  which  it  is  not  considered  as  a  policy  to redistribute land, as opposed to asset reform, but it is applied as a wider process such as access to natural resources, ﬁnance/capital, technology, market, products and labor forces, and distribution of political power. They could be referred to access reform.
Keywords: Implementation, Policy, Redistribution, Used plantation soil

## Abstrak
Implementasi  program  redistribusi  bekas  tanah  perkebunan  dilakukan  dengan  cara  mediasi. Kemudian   pada tahun 2011dikeluarkanlah Surat Keputusan   Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan   Redistribusi tanah  tersebut,  sedangkan  SK  Konsolidasi  diputuskan  dengan  luas  25  ha.  Kebijakan  program redistribusi  tanah  adalah  bagian  dari  reforma  agraria  dimana  reforma  agraria  tidak  hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai  proses  yang  lebih  luas  seperti  akses  ke  sumber  dayaalam,  keuangan/modal,  teknologi, pasar, barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik atau disebut dengan acces reform.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Redistribusi, Tanah bekas perkebunan
menegakkan dan mengatur   hak penguasaan tanah  tersebut  (Erman  Rajagukguk,  1995). Dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria Nomor  5  Tahun  1960  (yang  selanjutnya disingkat  UUPA)  tercantum  nilai  ﬁlosoﬁs tentang  penguasaan  dan  pemilikan  tanah, konsideran  huruf  c  menyatakan  bahwa hukum  agraria  nasional  harus  mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha E s a ,   P e r i k e m a n u s i a a n ,   k e b a n g s a a n , kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian  Negara  dan  cita-cita  bangsa sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.
Pada  perkembangannya  amanah  yang dituangkan  dalam  UUPA  dan  diatur  lebih lanjut  dalam  Tap  MPR  Nomor  IX/2001 tentang  Pembaharuan  Agraria  dan  Sumber Daya  Alam  sampai  dengan  tahun  2017 reforma  agraria  belum  tampak  sebagai prioritas  nasional.  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019    menargetkan  redistribusi  lahan mencapaI  4,5  hektar,  realisasinya  sampai tahun 2016 baru mencapai 36.000 hektar atau kurang dari 1% (Kompas,9 Januari 2017 ).
Untuk  itu  redistribusi  tanah  sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi  dengan  kekuatan  hukum  dan komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah,  dan p r o g r a m   r e d i s t r i b u s i   t e r s e b u t   j u g a memerlukan  data-data  dan  informasi mengenai  pemilikan  dan  penguasaan  tnah. Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kabupaten B l i t a r   k h u s u s n y a   d i   p e r k e b u n a n Kulonbambang Kecamatan Doko.
K a r e n a       d a l a m   k e n y a t a a n n y a permasalahan  tanah  perkebunan  Kulon Bambang  Kabupaten  Blitar  belum  tuntas penyelesaiannya  dikarenakan  mulai  tahun 2002  sampai  2012  proses  redistribusi  tanah perkebunan  tidak  semua  dilaksanakan, sementara  itu  di  satu  sisi  masyarakat  sudah kehilangan  mata  pencahariannya.  Harapan satu-satunya  adalah  tanah  yang  sudah ditentukan sebagai obyek landreform tersebut diselesaikan  melalui  program  redistribusi tanah.
Berdasarkan  paparan  uraian  tersebut, dan  dengan  didukung  oleh  fakta-fakta  riil yang ada,   maka masalah tanah perkebunan Kulon Bambang kiranya menarik untuk dikaji
lebih  jauh  melalui  kegiatan  penelitian khususnya terkait dengan kebijakan  program redistribusi  tanah  yang  diharapkan  dapat menunjang  pembangunan  sosial  ekonomi masyarakat.  Melalui  kegiatan  penelitian  ini diharapkan  akan  dapat  mengungkap  secara jelas  terhambatnya  proses  pelaksanaan redistribusi  tanah  perkebunan  di  Kulon Bambang Kabupaten Blitar.
Masalah landreform dan  penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, penting untuk dilakukan  suatu    penelitian.  Walaupun sebenarnya  telah  ada  suatu  penelitian  yang dilakukan,  namun  penelitian  tersebut  belum dapat mengungkap kejelasan mengenai pola- pola  penyelesaian  masalah-masalah  yang berkaitan dengan tanah perkebunan termasuk didalamnya  penerapan  program  redistribusi tanah.
Landreform merupakan  perombakan dalam  penguasaan  dan  pemilikan  tanah khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  petani  dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosial  ekonomi  masyarakat.  Implementasi program  redistribusi  tanah  dan  mengetahui bentuk  penyelesaiannya  terkait  dengan kebijakan   program redistribusi bekas tanah perkebunan  berdampak  dalam  menunjang pembangunan  sosial ekonomi masyarakat di s e k i t a r   p e r k e b u n a n   K u l o n   B a m b a n g Kabupaten Blitar.
Berdasarkan  kondisi  ini,  maka  timbul permasalahan:
1)    Bagaimana  implementasi  program redistribusi  tanah  terutama  setelah d i s e l e s a i k a n n y a   s e n g k e t a   t a n a h perkebunan antara PT. Sari Bumi Kawi sebagai  pemilik  perkebunan  dengan masyarakat yang dulunya sebagai buruh perkebunan?
2)     Bagaimana  pengaruh    kebijakan program  redistribusi  bekas  tanah p e r k e b u n a n   d a l a m   m e n u n j a n g p e m b a n g u n a n     s o s i a l   e k o n o m i masyarakat  di  sekitar  perkebunan Kulonbambang Kabupaten Blitar?

## 2. Metode Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  diskriptif d a n   e k s p l a n a t o r i s .   P e n d e k a t a n   y a n g digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis atau empiris,   dimaksudkan untuk menempatkan  hukum  terutama  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan redistribusi  tanah  yang  dioperasionalkan dalam  masyarakat.  Dalam  menerangkan mengenai  terhambatnya  penerapan  program redistribusi  tanah  dan  tindakan  pemerintah dalam  mengeluarkan  kebijakan  redistribusi tanah  ini  digunakan  metode  kualitatif. Metode  ini  digunakan  memahami  makna lahirnya  kebijakan  dalam  menunjang pembangunan soaial ekonomi masyarakat.
Penelitian  ini  difokuskan  pada implementasi  program  redistribusi  bekas t a n a h   p e r k e b u n a n   d a n   b e n t u k penyelesaiannya  terkait  dengan  kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan dalam  menunjang  pembangunan    sosial ekonomi  masyarakat  di  sekitar  perkebunan Kulon  Bambang  Kabupaten  Blitar.  Lokasi penelitiannya adalah di wilayah Perkebunan Kulon  Bambang  Kabupaten  Blitar.  Sumber data  yang  digunakan  adalah  sumber  data primer dan sekunder.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan  Program  Redistribusi Tanah di Indonesia
Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris  yakni policy atau  dalam  bahasa Belanda politiek yang secara umum diartikan sebagai  prinsip-prinsip  umum    yang mengarah pada menyelesaikan urusan-urusan publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau bidang  bidang  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dan  penenerapan hukum/peraturan  dengan  tujuan  yang m e n g a r a h   p a d a   u p a y a   m e w u j u d k a n kesehjahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Barda Nawawi Arif, 2010).
Terkait  dengan  arah  kebijakan  hukum pertanahan  di  Indonesia  yang  paling m e n d a s a r   a d a l a h   t e r p e n u h i n y a   h a k k o n s t i t u s i o n a l   r a k y a t   d a l a m   r a n g k a memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dan menghargai prinsip kesederajatan. Kebijakan pertanahan  didasarkan  kepada  upaya konsisten untuk menjalankan   amanat Pasal 33  ayat  3  UUD  1945  yaitu    “…bumi,  air, ruang  angkasa,  dan    kekayaan    alam  yang terkandung di dalamnya dikuasi negara untuk digunakan  sebesar-besar    kemakmuran
rakyat…”. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi  hak-hak rakyat atas tanah  dan  memberikan  akses  yang  adil  atas sumber daya agraria, termasuk tanah.
Salah  satu  kebijakan  pertanahan nasional  adalah  dilaksanakannya  reforma agraria yang meliputi redistribusi tanah bagi masyarakat miskin sebagai upaya perbaikan ketimpangan  kepemilikan,  penguasaan,  dan pemanfaatan  tanah  yang  diharapkan  dapat segera memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam U U PA  N o m o r   5   Ta h u n   1 9 6 0   y a n g menjelaskan  bahwa  negara  menjamin  hak- hak  masyarakat  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya),  dan  TAP  MPR IX/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang selanjutnya  menetapkan  prinsip-prinsip  dan arah  kebijakan  pembaruan  agraria  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berkeadilan dan berkelanjutan.
A d a p u n   t u j u a n   d a r i   p r o g r a m redistribusi tanah adalah sebagai berikut, (1). Usaha mengadakan pembagian yang adil atas sumber  kehidupan  rakyat  tani  yang  berupa tanah,  guna  merealisasikan  keadilan  sosial: (2). Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani.  Agar  tidak  terjadi  lagi  tanah  sebagai obyek  spekulasi  dan  alat  pemerasan;  (2) Untuk  mengakhiri  sistem  tuan  tanah  dan menghapuskan  pemilikan  dan  penguasaan tanah  secara  besar-besaran  dengan  tak terbatas;  (3)  Untuk  memperkuat  dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga  negara  Indonesia    laki-laki  maupun wanita  yang  berfungsi  sosial;  (4)  untuk m e n g a k h i r i   s i s t e m   t u a n   t a n a h   d a n menghapuskan pemilikan dan penguasaaaan tanah  secara  besar-besaran  dengan  tak terbatas;  (5)  Untuk  mempertinggi  produksi nasional  dan  mendorong  terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam  bentuk  koperasi  dan  bentuk  gotong royong  lainnya;  (6)  Untuk  mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi  masyarakat  miskin  (Romdlan  Faqih, 2017).
2. Pengaruh Redistribusi Tanah
Program  redistribusi  tanah  secara umum  lebih  dikenal  sebagai landreform .
Landreform dapat  dipergunakan  sebagai konsep dasar, baik untuk memenuhi beberapa langkah  menuju  kearah  keadilan  sosial maupun  untuk  mengatasi  rintangan  dalam rangka  pembangunan  ekonomi.  Program landreform sebagai  strategi  untuk  mencapai keadilan  dalam  perolehan  dan  pemanfaatan tanah  pertanian  telah  diawali  dengan penerbitan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang  dipilih  adalah  redistribusi  tanah pertanian  yang  berasal  dari  tanah-tanah kelebihan  batas  maksimum,  tanah  guntai ( absentee ) dan tanah negara.
Redistribusi  tanah  pada  dasarnya dilatarbelakangi  oleh  keadaan  di  mana terdapat  sebagian  besar  tanah  pertanian dipunyai  oleh  beberapa  orang  saja.  Di  lain pihak  adanya  tanah-tanah  yang  sangat  kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Ini terjadi  terutama  pada  negara-negara berkembang  yang  tekanan  penduduk  pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung  kelebihan  penduduk  pedesaan terbatas.
Russet  King  menyatakan,  redistribusi t a n a h   p a d a   d a s a r n y a   m e r u p a k a n pengambilalihan sebagian tanah atau seluruh tanah tuan-tuan tanah dan biasanya kembali kepada  petani  yang  mempunyai  tanah  yang sangat  sempit,  biasanya  diberikan  dalam bentuk  ladang-ladang  kecil  yang  dimiliki secara  pribadi,  tetapi  ada  kalanya  diberikan dalam bentuk tanah kepunyaan bersama  (Ari S Hutagalung,1985) Sementara itu, E. Jacoby membagi  cara  redistribusi  atas  tanah  dalam tiga  tahap  yang  berbeda-beda,  yaitu  tahap pengambil-alihan,  proses  redistribusi  tanah dan penyesuaian unit-unit ladang baru (Ari S Hutagalung,1985).
Menurut  Cohen,  kesulitan  pertama adalah  dalam  menentukan  tanah  mana  yang a k a n   d i a m b i l - a l i h k a n   u n t u k   t u j u a n redistribusi  tanah. Tolok  ukur  yang  pertama dan  yang  terpenting  adalah  luas  tanah  yang diperuntukkan  bagi  redistribusi.  Kedua, sejauh mana hubungan pemilik tanah dengan kegiatan  pertanian.  Pada  tahap  redistribusi tanah  yang  menjadi  kesulitan  adalah menentukan  para  penerima  redistribusi. Penggarap  dan  buruh  penerima  redistribusi sebagai  pihak  yang  paling  terlibat  dalam
bidang  pertanian.  Kesulitan  yang  terakhir adalah  mengenai  jumlah  luas  tanah  yang harus diredistribusikan, disamping mengenai ganti  rugi  dalam  redistribusi  tanah  (Ari  S Hutagalung,1985).
Masalah-masalah mengenai redistribusi yang  diterangkan  di  atas  untuk  Indonesia diatasi  dengan  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  No.  224  Tahun  1961  dan Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  1964. Walaupun  secara  operasional  program  itu tidak  berjalan  lancar  karena  kendala  yang bersifat politis, teknik administratif dan legal. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  224 T a h u n   1 9 6 1 ,   t a n a h   y a n g   a k a n diredistribusikan adalah sebagai berikut:
a. Tanah  yang  merupakan  kelebihan  dan batas  maksimum  sebagaimana  dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 1960.
b. Tanah yang dikuasai secara absentee.
c. Tanah swapraja dan tanah negara bekas swapraja.
d. Tanah negara lainnya. Adapun  penetapan  batas  maksimum penguasaan  sebidang  tanah  ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:
a. Jumlah tanah yang tersedia.
b. Kepadatan penduduk.
c. Jenis  dan  kesuburan  tanah  di  tiap-tiap kabupaten  seperti  sawah  atau  tanah kering.
Di  dalam  redistribusi  tanah  kepada petani,  prioritas  pertama  akan  diberikan kepada  para  penggarap  yang  mengerjakan tanah tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik  tanah  itu.  Pasal  8  Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menentukan tanah-tanah landreform akan  dibagikan dengan  hak  milik  pada  para  petani  yang bersangkutan  menurut  prioritas  sebagai berikut:
a. Penggarap  yang  mengerjakan  tanah yang bersangkutan.
b. Buruh  tani  tetap  pada  bekas  pemilik, y a n g   m e n g e r j a k a n   t a n a h   y a n g bersangkutan pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah hak milik.
e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak
milik.
f. Penggarap  tanah-tanah  yang  oleh pemerintah  diberi  peruntukkan  lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3.
g. Penggarap  yang  tanah  garapannya kurang dari 0,5 ha.
h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 ha.
i. Petani atau buruh tani Iainnya. Dalam  menetapkan  luas  tanah  yang a k a n   d i d i s t r i b u s i k a n ,   p e r a t u r a n   i n i membedakan  antara  daerah  yang  padat  dan tidak  padat  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  No.  56  Prp  Tahun  1960. Jumlah  tanah  yang  telah  dimiliki  oleh  para petani  dipakai  sebagai  bahan  pertimbangan peraturan ini, selanjutnya menentukan bahwa penerima  redistribusi  harus  seorang  warga Indonesia dan tinggal di kecamatan di mana tanah  itu  terletak  serta  cukup  kuat  untuk bekerja  di  bidang  pertanian.  Tanah  ini  akan dibagikan  kepada  penerima  redistribusi dengan hak milik.
Para tuan tanah yang tanahnya diambil oleh negara dalam rangka landreform berhak untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Ini merupakan ciri utama pelaksanaan landreform di  Indonesia  yang  menunjukkan bahwa  tidak  ada  penyitaan  dalam  politik pertanahan Indonesia.
3. Implementasi Kebijakan
Bekas  perkebunan  yang  dijadikan obyek  riset  ini  adalah  bekas  perkebunan Kulonbambang  yang  dikuasai  oleh  PT  Sari Bumi  Kawi  dengan  status  Hak  Guna  Usaha (HGU)  dengan  SK  No  77/HGU/DA/73 tertanggal  20  Oktober  1973.  Perkebunan Kulonbambang  secara  geograﬁs  terletak  di lereng barat daya Gunung Kawi yang secara adminstratif  berada  di  desa  Sumber  Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.
Perkebunan  Kulonbambang  dikelilingi oleh  banyak  perkebunan  dan  hutan  lindung, antara  lain  sebelah  utara  sampai  sisi  timur adalah  perkebunan  Sirah  kencong  yang dikuasai  PTP  XXIII  Bantaran,  sebelah  sisi barat  terdapat  perkebunan  Pidjiombo  yang dikuasai  Perhutani  sementara  disi  timur hingga utara terdapat hutan lindung Gunung Kawi dan Gunung Batok.
Luas  perkebunan    Kulonbambang sebelum dilakukan redistribuasi tanah adalah 936, 0694 ha sesuai dengan SK HGU untuk perkebunan  PT  Sari  Bumi  Kawi.  Tanaman pokok yang diusahakan   terdiri dari teh dan kopi, yang mencapai 419, 97 ha, sedangkan tanaman  cengkeh  difungsikan  sebagai tanaman  penunjang  dengan  luas  327,70  ha, yang membentang di ketinggian antara 900 M sampai  1.420  M    di  atas  permukaan  laut, dengan suhu antara 15 – 24 derajat Celsius.
P a r a d i g m a   p e r k e b u n a n   y a n g mempertahankan  model  kapitalisme  dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan menekan cost yang  sekcil-kecilnya  telah menjadi  embrio  sengketa  yang  melibatkan rakyat,  pemilik  perkebunan  dan  negara. Disektor  perkebunan  sengketa  pertanahan dipicu oleh proses pengalihan dan penerbitan Hak  Guna  Usaha  yang  tidak  berpihak  pada petani.
Perusahaan  perkebunan  negara  atau swasta dalam melakukan ekspansi usahanya sering  mengambil  alih  tanah-tanah  yang sebelumnya  dikuasai  oleh  rakyat.  Demikian juga  sengketa  yang  terjadi  di  perkebunan Kulonbambang, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar yang telah dimulai pada tahun 1998 dan berakhir tahun 2002 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan  Bupati Blitar yang isinya:
- Menyelesaikan  semua  kewajiban perkebunan  Kulonbambang  dengan KP2LN Malang dan kewajiban lainnya;
- Melepaskan  sebagian  dari  wilayah HGU  dengan  luas  2655  ha  untuk dijadikan  obyek landreform dan  akan diredistribusikan  kepada  masyarakat yang berhak menerima sesuai tuntutan masyarakat;
- Mengajukan  perpanjangan  HGU kepada instansi yang berwenang.
Sebagai tindak lanjut SK Bupati Blitar terebut  kemudian  tanggal  1Mei  2013, Direktur  PT  Sari  Bumi  Kawi,  Sunasri, mewakili pihak Direksi PT Sari Bumi Kawi melepaskan hak atas tanah 255 ha dengan akta notaris  untuk  diredistribusikan  kepada masyarakat Kulonbambang Kecamatan Doko Kabupaten  Blitar.  Dalam  perkembangannya Surat Keputusan Bupati  tersebut ditolak oleh PT Sari Bumi Kawi.
Masyarakat    Kulonbambang  yang
diwakili   Kelompok Tani “Pawartaku” terus m e m p e r j u a n g k a n   h a k   m e r e k a   u n t u k mendapatkan tanah yang akan diredistribusi agar  mendapatkan  SK  Bupati  dengan berlandaskan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar.
Kantor    Pertanahan  (BPN)  kota  Blitar memperingatkan PT Sari Bumi Kawi bahwa tanah perkebunan terebut atas dasar PP No. 11 Tahun 2010 telah menjadi tanah terlantar dan menjadi  obyek landreform sehingga  bisa diredistribusikan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.  Tetapi  untuk  menghindari peraturan  tersebut  PT  Sari  Bumi  Kawi menginginkan  perkebunan  tersebut  untuk dijual.  Setelah  dilakukan  mediasi  antara masyarakat  Kulonbambang  dengan  PT  Sari Bumi  Kawi  dengan  BPN  tanah  yang  di redistribusi tidak hanya 255 ha tetapi 280 ha.
Pada  tahun  2010  PT.  Sari  Bumi  Kawi membuat  Akta  Pelepasan  hak  dengan  akta notaris  dan  selanjutnya  mengadakan  sidang landreform yang memutuskan bahwa 280 ha untuk  diredistribusikan  kepada  Kelompok Petani  Kulonbambang.  Susunan  Panitia landreform terdiri  dari  Pemerintah  Daerah, BPN  Kota  Blitar,  Kepolisian,  HKTI,  Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Camat Doko dan Kepala desa Sumberurip.
Pada  tahun  2011  dikeluarkanlah  Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi  Tanah  ( land  Consolidation ) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 ha dan  meminta  untuk  dikeluarkan  Surat Keputusan    Redistribusi  tanah  tersebut.  Hal ini merupakan usulan   dari BPN Kota Blitar dengan  tembusan  BPN  Jawa  Timur  yang diteruskan ke BPN Pusat.
S K L a n d re f o r m t e r s e b u t   b e r i s i k e p u t u s a n   b a h w a   u n t u k   t a n a h   y a n g diredistribusi  seluas  255  ha.  Sedangkan  SK Konsolidasi  diputuskan  dengan  luas  25  ha. Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan kebijakan  program  redistribusi  tanah  bekas tanah  perkebunan  di  desa  Kulonbambang Kecamatan  Doko  Kabupaten  Blitar  tersebut pemerintah  juga  telah  mengeluarkan kebijakan tentang Konsolidasi tanah dengan tujuan  untuk  mencapai  pemanfaatan  tanah secara optimal melalui peningkatan efesiensi
dan  produktiﬁtas  penggunaan  tanah.  Surat Keputusan    Konsolidasi  Tanah  tersebut dikeluarkan  atas  dasar  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
K o n s o l i d a s i   t a n a h   a d a l a h kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali  penguasaan  dan  penggunaan  serta usaha  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan,  peningkatan  kualiatas lingkungan  dan  pemeliharaan  sumber  daya alam  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat.
Dalam  masyarakat  Kulonbambang yang  menerima  redistribusi  diwakili  oleh kelompok Tani “Pawartaku” dengan anggota 350 KK, yang terdiri  dari:
- Kampung Kulonbambang  =    60 KK
- Kampung Tlogorejo           =  100 KK
- Kampung Anyar                =   140 KK
- Kampung Tlogosari           =    50 KK Untuk selanjutnya dari Surat Keputusan
Landreform tersebut  kemudian  didaftarkan untuk mendapatkan sertiﬁkat Hak Milik atas tanah  untuk  masing-masing  KK,  dan  pada bulan April  tepatnya  tanggal  4 Tahun  2012, diselenggarakan  pemberian  Sertiﬁkat  tanah d a l a m   p r o g r a m   r e d i s t r i b u s i   t a n a h ( landreform )  yang  telah  dilaksanakan  tahun 2 0 1 1 ,   k e p a d a   m a s y a r a k a t   d u s u n Kulonbambang desa Sumberurip Kecamatan Doko  yang  dilakukan  oleh  Bupati  Wakil Bupati,  Ketua  DPRD  Kabupaten  Blitar  dan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Jawa Timur. Dihadiri pula oleh tujuh Kepala  Kantor  Pertanahan  di  Jawa  Timur, Kepala  Bank  Indonesia  Jawa  Timur.  Ini merupakan  wujud  pelaksanaan Landreform, sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU  No.  5 tahun  1960  atau  yang  dikenal  dengan Undang–Undang  Pokok  Agraria  (disingkat UUPA).
Sertiﬁkat  yang  diberikan  kepada kelompok  tani  Kulonbambang  pada  acara tersebut, berbeda dengan sertiﬁkat Hak Milik biasa baik yang diperoleh dari hibah,   waris maupun  dari  jual  beli.  Dalam  sertiﬁkat tersebut diterangkan bahwa Tanah Hak Milik ini merupakan hasil pelepasan dari Hak Guna Usaha  PT.  Sari  Bumi  Kawi  dan  tidak  dapat dipindah  tangankan  baik  sebagian  maupun keseluruhan selama 10 tahun.
Pembatasan  sampai  10  tahun  untuk tidak  diperjualbelikan  ini  mempunyai maksud,: pertama, tanah tidak dijual kembali oleh  petani  penerima  kepada  pihak  ketiga, sehingga  tidak  akan  terjadi  rekonsentrasi kepemilikan  tanah, kedua, tidak  dijaminkan dengan  hak  tanggungan    ke  lembaga keuangan,  baik  Bank  maupunbukan  Bank, yang  dikwatirkan apabila terjadi wanprestasi di  kalangan  petani,  yang  berakhir  dengan disitanya  aset  berupa  tanah  tersebut, ketiga, dengan  tidak  ada  jalan  lain  baik  untuk menjual  maupun  menjaminkan  tanah  dari redistribusi  tersebut,  maka  tanah  akan dikelola  sendiri  oleh  masyarakat  yang menerima redisribusi tidak akan beralih pada pihak lain yang bukan penerima redistribusi tanah,  dan keempat, tanah  yang  telah menghasilkan  untuk  kebutuhan    petani tersebut,  akan  diperathankan  oleh  petani sendiri  karena  selain  menghasilkan  untuk kebutuhan  juga  mempunyai  hubungan spiritual antara petani pengelola tanah dengan tanah yang dikelolanya.
Cara  pembagian  redistribusi  tanah bekas  perkebunan  di  Kulonbambang  tidak didasarkan pada PP Nomer 224 tahun 19961 tentang  peraturan  raedistribusi  tanah  tetapi didasarkan  pada  kearifan  lokal  yang didasarkan  pada  kesepakatan  para  penerima redistribusi  tanah  yang  disesuaikan  dengan pembagian  kelas    melalui  rapat  Presidium Tanah Perjuangan Kulon Bambang (PTPKB). Fungsi dari PTPKB adalah sebagai fasilitator dalam  membuat  rancangan-rancangan strategis  terhadap  tanah  perkebunan  yang disengketakan (255,5 ha)
Tolok  ukur  untuk  menentukan  kelas tersebut  yang  utama  didasarkan  kriteria sebagai berikut:
- Militansi ,  artinya  ketangguhan  dalam memperjuangkan  hak-hak  mereka terhadap proses redistribusi tanah mulai tahun  1998  sampai  dikeluarkannya sertiﬁkat  hak  Milik  atas  tanah  bekas perkebunan;
- Penggarapan ,  artinya  mereka  yang terus menerus melakukan penggarapan terhadap  tanah  redistribusi  tanpa dialihkan  pada  pihak  lain  atau  dit terlantarkan;
- Iuran, mereka  yang  aktif  membayar iuran  untuk  mendanai  perjuangan  dari kelompok tani “pawartaku”;
- P e r j u a n g a n , m e r e k a   y a n g   a k t i f m e n g i k u t i   p e r j u a n g a n   d a l a m mendapatkan redistribusi tanah;
- K e p e d u l i a n p a d a lingkungan/kampung , mereka yang ikut a k t i f   d a l a m   k e g i a t a n   s o s i a l kemasyarakatan  (Wawancara  dengan ketua Kelompok Tani Pawartaku).
Berdasarkan  kesepakatan  semua anggota  kelompok  petani  “Pawartaku” pembagian  redistribusi  tanah  dibagi  sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar Pembagian Redistribusi Tanah Pada Masyarakat Kulonbambang

## Sumber: Kelompok Tani “Pawartaku”, 2017, dan telah diolah
D a r i   p e m b a g i a n   t e r s e b u t   d i a t a s dibedakan lagi bagi tokoh pejuang yang telah berjuang  mulai  dari  tahun  1998  sampai dengan  sekarang  mendapatkan  redistribuasi tanah dengan luas 2 sampai dengan 5 hektar tanah  dengan  jumlah  anggota  12  orang  dari kelompok petani “Pawartaku”
Setelah  pembagian  sesuai  dengan kreteria tersebut yang dibagikan pada semua anggota kelompok Petani Pawartaku maka 40 hektar  sisanya  diberikan  pada  organisasai kelompok  tani  “Pawartaku”  yang  bisa dikuasai  secara  kolektif  dari  kelompok Tani Pawartaku  tersebut.,  tetapi  sertiﬁkat  tanah sebagai bukti pemilikan tanah  yang dikuasai organisasai kelompok tani Pawartaku dipecah menjadi 120 ha yang terdiri dari 90 nama dari anggota organisasi tersebut dan mereka diikat dengan  Akta  Perjanjian  Notaris  agar  tanah redistribusi  yang  dikuasai  Oganisasi kelompok  tani  “Pawartaku”  dengan  tujuan agar tidak menyalahgunaan haknya.
Tanah kolektif tersebut digunakan untuk keperluan  dan  kegiatan  semua  anggota
kelompok tani pawartaku guna meningkatkan sosial  ekonomi  mereka  atau  meningkatka kesejahteraannya.
4. Pengaruh  Kebijakan    Program R e d i s t r i b u s i   b e k a s   T a n a h Perkebunan
Kebijakan  program  redistribusi  tanah adalah  bagian  dari  Reforma  Agraria  yang sudah  dicanangkan  pemerintah  sejak disahkannya Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 Septeber 1960, Dalam konteks  Reforma  Agraria  yang  ditujukan unutuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat sama  artinya  dengan  memahami  makna kesejahteraan  dan  kemakmuran  yang  biasa diartikan juga kebahagiaan dan pembangunan ekonomi  rakyat  yang  berkembang  sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
Reforma  agraria  atau  diistilahkan dengan  pembaharuan  Agraria  diatur  lebih lanjut  dalam  Tap  MPR  No  XIX/MPR/2001 t e n t a n g   P e m b a h a r u a n   A g r a r i a   d a n Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang k e m u d i a n   d i t u a n g k a n   d a l a m   A g e n d a Nawacita khususnya  dibidang  pertanahan yang   lebih ditekankan pada pemilikan tanah yang  merupakan  hak  setiap  warga  negara Indonesia.  Agenda Nawacita tersebut ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) 2015- 2019  yang  lebih  difokuskan  pada  kepastian hukum hak atas tanah berupa pendaftaran hak atas  tanah  dengan  pemberian  sertiﬁkat  pada masyarakat  golongan  ekonomi  lemah, pemberian batasan hutan dan non hutan.
Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden  Nomor  55  Tahun  1980  tentang Organisasi  dan  Tatakerja  Penyelenggaraan Landreform pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam penerapan program redistribusi tanah dapat  meningkatkan  sosial  ekonomi  rakyat sebagai berikut:
a. Memperbaiki  keadaan  sosial  ekonomi rakyat  dengan  memperkuat  Hak  Milik serta memberi isi fungsi pada hak milik
b. Memperbaiki  produktivitas  nasional khususnya  sektor  pertanian  guna mempertinggi  penghasilan  dan  taraf
hidup rakyat
D e n g a n   d e m i k i a n   i m p l e m e n t a s i kebijakan  program  redistribusi  tanah  bekas perkebunan  di  Kulonbambang  merupakan tindak lanjut dan telah sesuai dengan tujuan Reforma Agraria  ataupun Agenda  Nawacita Presiden  Joko  Widodo,  yang  didalamnya mengatur  tentang  kebijakan  redistribusi tanah.  Artinya  diterapkannya  program redistribusi  tanah  merupakan  bagian  dari program Landreform tersebut.
Tentunya  diterapkannya  program r e d i s t r i b u s i   t a n a h   d a l a m   r a n g k a pembangunan  ekonomi  umumnya  dan khususnya  pembangunan  masyarakat  tani dengan sasaran utama perbaikan taraf hidup para  petani  kecil  dan  petani  penggarap sebagaimana  masyarakat  Kulonbambang dengan tujuan dari landreform salah satunya adalah  untuk  mengadakan  pembagian  yang adil  atas  sumber  penghidupan  rakyat  tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil guna mewujudkan keadilan sosial.
Di  bawah  ini  digambarkan  komparasi tentang  peningkatan  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat dari kebijakan program redistribusi  tanah  bekas  perkebunan,  yakni sebelum  dan  sesudah  dilakukan  redistribusi tanah  bekas  perkebunan,  sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:
Tabel 2 Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat Kulonbambang Desa Sumber Urip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

## Sumber:
Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani “Pawartaku”, Mei 2017, dan telah diolah Keterangan:
- Istilah “wong persil”, adalah satu istilah yang  diberikan  kepada  mereka  untuk menunjukkan  tingkatannya    sebagai petani buruh kebun yang bodoh, miskin dan  tidak  mempunyai  martabat  sebagai manusia  biasa  atau  bisa  dikatakan mereka  adalah  kelompok  masyarakat yang memiliki kedudukan paling rendah di sekitar Kulonbambang.
- O r g a n i s a s i   y a n g   d i d i r i k a n   d i Kulonbambang  adalah  Kelompok  Tani “Pawartaku”
- Pendapatan  yang  diperoleh  masyarakat sesudah  dilakukan  redistribusi  tanah adalah pendapatan komulatif mulai dari hasil panen cengkeh, hasil menjual daun dan  batang  cengkeh,  dan  hasil  lain  dari tanaman yang ditanam disela-sela pohon cengkeh, misalnya pisang, kopi dan lain- lain,  dari  hasil  ternak,  kambing  dan a y a m .   D i s a m p i n g   i t u   d i   d u s u n K u l o n b a m b a n g   j u g a   s e d a n g dikembangkan  satu  sistem  pertanian holticultura  untuk  memanfaatkan  lahan pekarangan  yang  ada  di  depan  rumah. Jenis  tanaman  yang  ditanam  pada pertanian  holtikultura  ini  adalah  sayur- sayuran.  Tujuannya  untuk  mengurangi pengeluaran  petani  dalam  memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  seperti  membeli c a b e ,   t o m a t ,   t e r o n g   d l l .   D a l a m pengembangan sistem pertanian
- Kondisi  rumah  sebelum  menerima r e d i s t r i b u s i   t a n a h   m a s i h   s a n g a t sederhana  dengan  luas  kurang  lebih  80 m2, setalah menerima redistribusi tanah , kondisi  rumah  sudah  baik  da  permanen dg luas rata-rata 150 m2.
Reforma  agraria  tidak  hanya  dipahami sebagai  kebijakan  untuk  redistribusi  tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke s u m b e r   d a y a a l a m ,   k e u a n g a n / m o d a l , teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga  distribusi  kekuatan  politik  atau  disebut d e n g a n a c c e s   r e f o r m .   U n t u k
mengimplementasikan program acces reform tersebut    dibentuklah  Koperasi  kredit  yang disebut  dengan  istilah  C redit  Union Paguyuban  Tani  Kulonbambang (CU Pawartaku) pada tanggal 9 Maret 2013.
Koperasi  menjadi  pilihan  untuk menjawab  beberapa  persoalan  yang  muncul setelah  dilakukan    redistribusi  tanah.  Mulai dari  membangkitkan  kembali  semangat k e b e r s a m a a n   ( p e r j u a n g a n   k o l e k t i f ) , k e b u t u h a n   m o d a l   p e t a n i ,   s e k a l i g u s mengantisipasi  tanah  terlepas  ke  pihak  lain karena  kredit  macet.  Anggota  Pawartaku difasilitasi  oleh  Yayasan  Solidaritas Masyarakat  Desa  (Sitas  Desa)  belajar pengelolaan  koperasi  kredit  ke  Yayasan Cendelaras di Jogyakarta.
Credit  union  yang  dibentuk  dua  tahun setelah  redistribusi  tanah  dilaksanakan  ini didirikan  sebagai  lembaga  permodalan sendiri  bagi  petani  dengan  sifat  sukarela, mandiri, dan berdaulat.Dari simpanan pokok, simpanan  wajib,  dan  tabungan  khusus  para anggota,  terkumpul  uang  yang  dapat d i t a w a r k a n   k e p a d a   a n g g o t a   y a n g membutuhkan  pinjaman  modal.Banyak anggota  credit  union  yang  terbantu  dengan adanya  Credit  Union  tersebut  Mereka  bisa meminjam  modal  untuk  kegiatan  pertanian, beternak,  dan  lainnya.  Bunga  pinjaman  di C r e d i t   U n i o n   l e b i h   r e n d a h   d a r i p a d a pinjaman bank konvensional. Sertiﬁkat tanah hasil redistribusi pun tak perlu dijaminkan  ke bank  konvensional.  Saat  ini,  anggota  CU Pawartaku berjumlah 385 orang. Setelah tiga tahun berdiri, asetnya telah mencapai Rp 370 juta.Pengurus  lembaga  keuangan  petani  ini tidak mendapat gaji atau honor. Tapi di tingkat pengelola/manajemen,  diberi  honor  yang terbilang  amat  kecil.  Kadang  tak  sampai sepuluh ribu per orang per bulan.
Selain  akses,  reforma  agraria  juga m e r u p a k a n   b e n t u k   r e g u l a r i s a s i   h a k penggunaan  dan  hak  milik  area  yang  telah mereka  tempati.  Reforma  agraria  pada hakikatnya  merupakan  konsep landreform yang dilengkapi dengan konsep acces reform dan regulation reform . Pelaksanaan reforma agraria  dapat  berhasil  hanya  jika  dilakukan dalam  kerangka  yang  lebih  luas,  yakni menawarkan bukan hanya akses pada lahan, tetapi  juga  akses  pada  kredit,  penyuluhan
pedesaan, dan layanan lainnya.
Dalam  penerbitan  sertiﬁkat  hak  milik terhadap tanah-tanah yang telah direditribusi y a n g   t e l a h   d i t e r i m a   m a s y a r k a t Kulonbamnang  adalah  tindak  lanjut  dari program landreform yang disebut dengan aset reform .  Tetapi  dalam  perkembangannya landreform ditambah dengan program paska redistribusi  tanah  yang  dikenal  dengan landreform plus atau reforma agraria. Dalam reforma  agraria dikenal  dua  tahapan,  yakni landreform/asset  reform dan acces  reform y a k n i a c c e s p e t a n i   p e n e r i m a   t a n a h landreform kepada  berbagai  hal  yang dibutuhkan  untuk  mengelola  tanah  tersebut, mulai  dari  pelatihan,  pendidikan  sampai permodalan,  sehingga landreform atau sertiﬁkat  Redistribusi  tanah  merupakan  titik awal,  atau  pondasi  yang  harus  terjadi  untuk kemudian  dikelola  oleh  penerima  sertiﬁkat guna menuju kesejahteraan bersama.

## C. Simpulan
Implementasi  program  redistribusi bekas  tanah  perkebunan  dilakukan  dengan cara  mediasi.  Setelah  dilakukan  mediasi, tanah yang diredistribusi tidak hanya 255 ha tetapi  280  ha,  dengan  membuat  Akta Pelepasan hak melalui akta notaris.Akhirnya pada  tahun  2011dikeluarkanlah  Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi  Tanah  ( land  Consolidation ) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 ha dan  meminta  untuk  dikeluarkan  Surat Keputusan    Redistribusi  tanah  tersebut, sedangkan  SK  Konsolidasi  diputuskan dengan  luas  25  ha.  Cara  pembagian redistribusi  tanah  bekas  perkebunan  di Kulonbambang  tidak  didasarkan  pada  PP Nomer  224  tahun  1996  tentang  peraturan redistribusi  tanah  tetapi  didasarkan  pada kearifan  lokal  yang  didasarkan  pada kesepakatan para penerima redistribusi tanah yang  disesuaikan  dengan  pembagian  kelas melalui  rapat  Presidium  Tanah  Perjuangan Kulonbambang (PTPKB).
Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria yang sudah dicanangkan  pemerintah  sejak  disahkannya Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal  24  September  1960.  Dalam  konteks
reforma agraria yang ditujukan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  sama  artinya dengan memahami makna kesejahteraan dan kemakmuran  yang  bisa  diartikan  juga kebahagiaan  dan  pembangunan  ekonomi rakyat  menjadi  progresif  sesuai  dengan budaya  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Tesis, dan Disertasi Arif,  Barda  Nawawi,  2010, Bunga  Rampai Kebijakan hokum Pidana , Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
Hutagalung.  Arie  Sukanti,  1985, Program Redistribusi  Tanah  di  Indonesia ,
Rajawali Press.
Isnaeni,  Diyan,  2002, Upaya  Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Antara PT Sari Bumi Kawi dan Masyarakat , Tesis,
Pascasarjana,  Universitas  Brawijaya, Malang. Kuswahyono, Imam, 2001, Mencari Format Hukum Menuju Reforma Agraria dalam Kerangka  Otonomi  Daerah ,  Arena Hukum,  Fakultas  Hukum,  Unibraw, Malang.
M e n t e r i   P e r e n c a n a a n   P e m b a n g u a n N a s i o n a l / K a   B A P E N A S ,   2 0 1 3 , Kebijakan  Pengelolaan  Pertanahan Nsional, Jakarta: White Paper. Rajagukguk, Erman, 1995, Hukum  Agrarian P o l a   P e n g u a s a a n   Ta n a h   d a n Kebutuhan  Hidup, Jakarta:  Chandra Pratama.
S e d i o n o ,   M . P.   T j o n d r o n e g o r o , 1 9 9 9 , Sosiologi  Agraria,  Kumpulan  Tulisan terpilih, Bandung: Laboratorium S p s i o l o g i ,   A n t r o p o l o g i ,   d a n Kependudukan Fapert IPB bekerjasama dengan AKATIGA.
Sodiki, Achmad,  1994, Penataan  Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten  Malang,  Studi  tentang Dinamika Hukum , Disertasi, Surabaya:
Universitas Airlangga.

## Internet/Koran
Faqih,    Romdlan,  2017, Urgensi  Reisribusi Ta n a h   U n t u k   K e s e j a h t e r a a n Masyarakat, http//seaword.com,