2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344

## KOORDINASI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS DI KOTA SORONG
Purnama 1 , Ismed Kelibay 2 , Muhammad Arifin Abdul Kadir 3 , Siti Nurul Nikmatul Ula 4* , La
Basri 5 , Rosnani 6
1 Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. FIPH.Universitas Muslim Buton. Indonesia
1 Program Program Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia 2,5 Program Studi Administrasi Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia 3,4 Program Studi Sosiologi. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia
* Korespondensi : sn396396@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out how far the Coordination of the Aids Commission is in efforts to prevent  HIV/AIDS  transmission  in  Sorong  City,  Southwest  Papua  Province.  Coordination plays a very important role in achieving the goals that have been set without coordination, it can be ascertained that a program that has been planned cannot run optimally. The method used  is  qualitative  research.  Qualitative  research  was  used  to  obtain  in-depth  data  on  the Coordination  of  the  Aids  Commission  in  Efforts  to  Prevent  HIV/AIDS  Transmission  in Sorong City. The results of the research conducted show that the group of related agencies that should be giving messages to the community is not working well so that the number of HIV and AIDS sufferers from the general community continues to increase. Apart from that, the  quality  of  human  resources  at  the  KPA  in  Sorong  City is  inadequate,  there is  a  lack  of coordination  meetings  and  the  inability  of  the  local  government  to  implement  programs related to AIDS prevention in Sorong City. So it can be concluded that the implementation of coordination  carried  out  by  the  Sorong  City  KPA  with  agencies,  as  well  as  related institutions  has  not  been  optimally  carried  out  properly.  Therefore,  it  is  expected  that  the leadership of the KPA, namely the Mayor of Sorong City, should involve more agencies and other  related  institutions  in  order  to  disseminate  information  to  the  public  and  actively participate  in  monitoring  the  coordination  of  all  members  of  the  Sorong  City  KPA,  so  that HIV and AIDS prevention in The city of Sorong will improve even better.
Keywords: Coordination; KPA; HIV/AIDS

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana koordinasi  komisi  penanggulangan AIDS  dalam  upaya  pencegahan  penularan  HIV/AIDS  di  Kota  Sorong  Provinsi  Papua  Barat Daya. Koordinasi memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  Tanpa  adanya  koordinasi  maka  dapat  dipastikan  suatu  program  yang  telah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif  dengan  mengunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  sehingga mendapatkan  data  yang  mendalam. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjunkkan  bahwa , kelompok instansi terkait  yang  seharusnya  menjadi  pemberi  pesan  kepada masyarakat tidak berjalan  dengan  baik  sehingga  angka  penderita  HIV  dan  AIDS  dari  kelompok  masyarkat umum terus bertambah. Selain itu, Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada KPA Kota Sorong yang belum memadai, kurangnya rapat koordinasi serta ketidakmampuan pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  program-program  terkait  penanggulangan  AIDS  di  Kota  Sorong. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  KPA  Kota
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
Sorong  bersama  instansi,  maupun  lembaga-lembaga  terkait  belum  optimal  terlaksanan dengan baik. Oleh sebab itu, diharapkan agar pimpinan KPA yakni Wali Kota Sorong harus lebih  banyak  melibatkan  instansi  dan  lembaga-lembaga  terkait  lainnya  guna  penyebaran informasi  kepada  masyarakat  serta  turut  aktif  dalam  memonitor  jalanya  koordinasi  kepada seluruh anggota  KPA  Kota Sorong, dengan begitu maka penanggulangan  HIV dan AIDS di Kota Sorong akan meningkat lebih baik lagi.
Kata Kunci: Koordinasi; KPA; HIV/AIDS

## PENDAHULUAN
Human  Immunodeficiency  Virus
(HIV)  dan Acquired  Immune  Deficiency
Syindrome (AIDS)  merupakan  masalah kesehatan  yang  sudah  menjadi  masalah global.  Berdasarkan  data United  Nations
Programme  on  HIV  and  AIDS (UNAIDS) yang dirilis pada  tahun 2018, terdapat 36,9 juta  masyarakat  di  berbagai  negara  hidup bersama  HIV  dan  AIDS  di  tahun  2017.
Dari  total  penderita  yang  ada  1,8  juta diantaranya  adalah  anak-anak  berusia dibawah  15  Tahun  dan  sisanya  35,1  juta penderita  adalah  orang  dewasa  (Azanella, 2018).  Selain  itu,  data  yang  laporkan  oleh Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia,  jumlah  kasus  HIV  dan  AIDS  di Indonesia  mencapai  puncaknya  pada  tahun
2019  dengan  total  kasus  sebanyak  50.282
kasus, (Pusdatin Kemenkes 2020).
Sedangkan untuk jumlah kasus AIDS yang dilaporkan  per  Provinsi  di  Indonesia  pada tahun  2019  menempatkan  Papua  berada pada  urutan  pertama  dengan  Provinsi paling banyak melaporkan kasus sepanjang tahun  2019  dengan  total  653.82  laporan,
kemudian  disusul  Bali  dengan  jumlah laporan  kasus  sebanyak  177.65  laporan  dan Provinsi Papua Barat dengan jumlah laporan kasus sebanyak 176.32 laporan.
Berdasarkan data yang sudah dipaparkan  di  atas,  Papua  Barat  memiliki tingkat  kasus  AIDS Case  Rate tertinggi  ke tiga  se-Indonesia  yakni  dengan case  rate mencapai 176,32 laporan di tahun 2019, hal tersebut melampaui case rate Nasional yang hanya  mencapai  38,93.  Hal  ini  juga menunjukkan bahwa program penanggulangan  AIDS  yang  sudah  berjalan di  Papua Barat  belum  menunjukkan keberhasilan  atau  dalam  kata  lain  belum menunjukkan  penurunan  angka  penderita HIV  dan  AIDS.  Dari  13  Kabupaten/Kota yang  ada  di  Provinsi  Papua  Barat,  Kota Sorong  merupakan  salah  satu  kota  yang memiliki  jumlah  pengidap  penyakit  HIV dan  AIDS  tertinggi,  berdasarkan  data terbaru  yang  bersumber  dari  Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong menunjukkan,  data  di  tahun  2019  dengan jumlah  kasus  baru  HIV  dan  AIDS  yang  di temukan adalah sebanyak 127 orang, dengan
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
jumlah  48  orang  terkena  HIV  adalah  laki- laki  dan  58  orang  perempuan  terkena  HIV sepanjang  tahun  2019.  Untuk  penyakit AIDS  terdapat  14  orang  adalah  berjenis kelamin  laki-laki  dan  7  orang  berjenis kelamin perempuan.
Dengan adanya data tersebut menunjukkan,  bahwa  penyakit  HIV  dan AIDS merupakan pandemi yang jumlahnya selalu  mengalami  peningkatan  pada  setiap tahunnya.  Untuk  itu,  selalu  dilakukan koordinasi,  namun  pada  pelaksanaannya kadang  tidak  semuda  yang  diharapkan. Selain  itu  menurut  (Susanti,  2007)  yang manyatakan, jika penanggulangan HIV dan AIDS  tidak  di  koordinasi  dengan  baik bersama  lembaga  yang  berkepentingan, maka  dipastikan  program  yang  telah direncanakan  tidak  dapat  berjalan  secara optimal.
Koordinasi memiliki tantangan yang  cukup  sulit  apalagi  koordinasi  antara lembaga  atau  instansi  yang  memiliki  level setingkat  atau  yang  setara,  sehingga kadangkala  penyampaian  informasi  yang diberikan  dianggap  tidak  berpengaruh, apalagi  jika  tidak  adanya  peraturan  yang mengharuskan  instansi  tunduk  dan  patuh terhadap  kesepakatan  yang  sudah  dibuat. Menurut  Terry  dalam  (Sukarna,  2011:  3),
“koordinasi adalah  sinkronisasi  yang  tertib
dalam upaya untuk memberikan arahan yang tepat.  Sehingga  dapat  diketahui,  bahwa koordinasi  adalah  proses  pengaturan  untuk memadukan  kepentingan  bersama  dalam mencapai  tujuan  bersama  secara  efektif  dan efisien.
Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis, namun tidak terkoordinasikan  dengan  baik.  Kondisi tersebut  diperparah  apabila  koordinasi  yang dilakukan  bukan  semenjak  perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Tanpa adanya koordinasi  maka  arah  pencapaian  instansi tersebut  juga  akan  berbeda,  karena  setiap instansi  memiliki  tujuannya  sendiri  yang dapat disesuaikan dengan kepentingannya.
Berdasarkan analisis situasi di Indonesia terdapat beberapa kondisi potensial  yang  dapat  memicu  penyebaran HIV/AIDS,  yaitu:  (1)  Distribusi  penyakit HIV/AIDS  pada  tahun  2019  sebanyak 68.60%  laki-laki  dan  31,40%  perempuan. Meskipun jumlah penderita AIDS terbanyak adalah  laki-laki,  akan  tetapi  dampaknya terhadap perempuan lebih besar, baik dalam masalah kesehatan maupun bidang ekonomi.
(2) Proporsi kasus penularan AIDS terbanyak  dilaporkan  pada  usia  produktif mulai  dari    kelompok  umur  20-29  tahun (15,1%),  kelompok  umur  25-49  tahun (70,4%)  dan  kelompok  umur  >50  tahun
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
(8,3%). Kelompok usia produktif merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan, mengingat kelompok penduduk ini merupakan  aset  pembangunan  bangsa.  (3) Kasus  HIV/AIDS  juga  dijumpai  pada  bayi dan anak kurang dari 15 tahun, disebabkan tertular  dari  ibunya  saat  kehamilan, persalinan maupun ASI dan transfusi darah atau  penularan  seksual  oleh  orang-orang yang  tidak  bertanggung  jawab.  Bagi  orang tuanya  yang  meninggal  akibat  AIDS membutuhkan perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat termasuk pemerintah  pusat  maupun  daerah.  (4) Penularan  HIV/AIDS  melalui  kontak  seks, dilaporkan  70%  penularan  terjadi  melalui hubungan  heteroseksual,  homosex  22%,
dan  sisanya  adalah  penularan  secara perintal  2%,  bisex  2%,  transfusi  2%,  lain- lain 0% dan tidak diketahui 0%.
Koordinasi  antara  penyelenggara telah menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya  tujuan  bersama.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan (Handoko,
2015:16)  yang  menuliskan,  “Koordinasi
( coordination )  merupakan  suatu  proses pengintegrasian terhadap tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan  pada  satuan-satuan  yang terpisah  (departemen  atau  bidang-bidang fungsional) demi tercapai tujuan organisasi secara  efisien.  Koordinasi  adalah  hal  yang
perlu  dilakukan  namun  pelaksanaannya kadang tidak semudah yang diharapkan. Hal ini  juga  dapat  dilihat  dari  penelitian  yang dilakukan  (Susanti,  2007),  bahwa  terkait penanggulangan HIV dan AIDS menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi di dalam  KPA  itu  sendiri,  lembaga  yang berkepentingan  masih  bergerak  sendiri- sendiri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan,  bahwa  antar  instansi  yang terkait  tidak  terjadi  koordinasi  yang  baik antara  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga hal tersebut menjadikan program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Provinsi Papua  Barat  hingga  kini  belum  terlaksanan secara efektif dan maksimal.

## METODE
Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  metode kualitatif (Sugiyono, 2016), metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya,  data  yang  pasti  merupakan suatu  nilai  dibalik  data  yang  tampak  serta membuat  suatu  kesimpulan  atas  fenomena yang  diteliti  tentang  Koordinasi  Komisi Penanggulangan AIDS Dalam Upaya
Pencegahan  Penularan  HIV/AIDS  Di  Kota Sorong.  Penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik dalam pengumpulan data
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
diantaranya  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  dengan  jumlah  informan sebanyak 8 orang. Data kemudian dianalisis  menggunakan  tiga  alur  dalam kegiatan  analisis  atau  proses  yang  terjadi secara  bersamaan  Miles  dan  Huberman dalam (Purnama, 2021), yakni reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.
Ketiga  komponen  analisis  tersebut  bersifat interaktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah penulis lakukan tentang koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
AIDS  di  Kota  Sorong,  bahwa  koordinasi
yang yang
dilakukan Komisi
Penanggulangan AIDS Kota Sorong dengan  lembaga-lembaga  terkait  seperti:
Dinas  Kesehatan,  LSM,  Puskesmas,  dan
Pokja saat ini telah dilakukan dengan baik.
Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  Ibu  JI, selaku  sekretaris  KPA  Kota  Sorong, mengemukakan bahwa:
“Selama ini kesatuan tindakan yang telah  terjalin  antara  KPAK  dengan Dinas  Kesehatan,  LSM,  dan  Pokja itu  sudah  sangat  baik  ya.  Karena LSM  yang  bergerak  di  HIV  itu dibawah  pembinaan  KPAK  secara langsung dan juga KPAK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan  dan  juga  pelayanan kesehatan  yang  ada,  nah  itu  untuk mendukung  dalam  penanggulangan HIV/AIDS  itu  sendiri,  termasuk
pembinaan  dalam  hal  misalnya hotspot-hotspot populasi kunci seperti:  panti  pijat,  minibar  dan lokalisasi” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).
Pendapat yang sama juga disampaikan  oleh  Bapak  TJI,  selaku  Ketua LSM Yayasan Sorong Sehati:
“Kita  sering  melakukan  koordinasi, baik  melalui  WA  grup  maupun langsung.  Ketika  ada  kegiatan  dari KPA  Kota  Sorong  melibatkan  kami dari  teman-teman  LSM  Sorong Sehati khususnya bergerak di bidang kelompok pendukung sebaya (KDS), kita  mengadakan  pelatihan  khusus penguatan  pengetahuan  tentang  HIV kepada teman-teman KDS”
(Wawancara pada tanggal 10
Januari, 2023).
Kemudian, pendapat tersebut diperkuat  oleh  Bapak  HK,  sebagai  Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong:
“Berbicara  masalah  penanggulangan AIDS,  tentu  tidak  bisa  dikerjakan oleh satu orang saja. Dinas Kesehatan  lintas  sektor  kita  libatkan jadi  sampai  ke  Keamanan,  Tokoh Agama,  Tokoh  Pemuda,  Tokoh Masyarakat,  dan  Tokoh  Perempuan serta  LSM  termasuk  KPA  Kota Sorong,  semua  kita  libatkan  dalam hal  penanggulangan  AIDS.  Dinas Kesehatan  juga  selalu  melakukan mengkoordinir  yang  baik  dengan Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  untuk melaksanakan program-program penanggulangan”  (Wawancara  pada tanggal 09 Januari, 2023).
Pelaksanaan  penanggulangan  AIDS oleh  KPA  Kota  Sorong  ditemukan,  bahwa
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
komunikasi  dalam  pelaksanaan  program penanggulangan  AIDS  di  Kota  Sorong dengan  Dinas  Kesehatan  maupun  antar lembag-lembaga  terkait  lainnya  telah berjalan dengan baik. Hal tersebut sebagimana  disampaikan  Ibu  JI,  selaku Sekretaris KPA Kota Sorong, bahwa:
“Komunikasi  KPA  Kota  Sorong dengan  lembaga  terkait  dilakukan setiap  tiga  bulan  sekali.  Ada  juga pertemuan koordinasi antara populasi  kunci  melalui  pokja-pokja yang  sudah  kami  bentuk  dan mereka  bertanggung  jawab  pada masing-masing  populasi  mereka. Misalnya  populasi  WPS  (Wanita Pekerja Seks), populasi LSL (Lelaki  Sesama  Lelaki),  mereka  ini punya  pokjanya  masing-masing. Kemudian  dalam  setiap  pertemuan koordinasi, KPA memaparkan
situasi  HIV  yang  ada  di  Kota
Sorong  terkini  serta  memaparkan isu-isu strategis yang dapat ditindak lanjuti”  (wawancara  pada  tanggal 09 Januari, 2023).
Selain  itu  JG,  selaku  Ketua  Pokja Anggrek  KPTA  Kota  Sorong  mengatakan bahwa:
“Komunikasi  yang  dibangun  KPA
Kota Sorong bersama Dinas Kesehatan  maupun  LSM,  sudah berjalan baik. Namun, dalam pelaksanaannya  sering  mengalami kendala  baik  antar  intansi  maupun dengan  lembaga-lembaga  terkait. Sering  kali  mereka  sibuk  karena sedang  banyak  kegiatan  sehingga apa  yang  menjadi  kendala  tersebut tidak tersampaikan, tapi itu terakhir tahun  2020  sebelum  corona”
(Wawancara pada tanggal 13 Januari, 2023).
Koordinasi yang baik maka diperlukan  pembagian  tugas  yang  jelas  di setiap  anggotanya.  Namun  setiap  aktivititas yang  dilakukan  oleh  KPA  Kota  Sorong terkait pembagian kerja dalam penanggulangan  AIDS  di  Kota  Sorong penulis tidak menemukan adanya pembagian  tugas  secara  terstruktur  yang dilakukan  oleh  KPA  Kota  Sorong.  hal  ini seperti yang disampaikan Bapak HK, selaku Kepala  Dinas  Kota  Sorong,  menyampaikan bahwa:
“Untuk  pembagian  tugas  kita  sudah jelas  karena  kita  bekerja  sesuai dengan  juknis  dan  petunjuk  yang sudah ada, KPA hanya pada kebijakan saja, tetapi teknis pelaksanaanya  di  puskesmas  dan rumah  sakit  serta  didukung  oleh teman-teman  lembaga  mitra  seperti, LSM  dan  lain-lain”  (wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023). Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak  TJI,  selaku  Ketua  LSM  Yayasan Sorong Sehati:
“Kalau pembagian kerja sebenarnyakan  dari  masing-masing
LSM  sudah  punya  management sendiri kita hanya melaporkan program  kita  kepada  KPA  Provinsi dan  KPA  Kabupaten/Kota,  bahkan ke  Dinas  Kesehatan,  sehingga  KPA hanya menyeseuaikan dengan tupoksi  yang  sudah  ada,  khususnya kami  dari  LSM  Sorong  Sehati” (wawancara pada tanggal 10 Januari, 2023).
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu JI, sebagai Sekretaris
KPA Kota Sorong:
“Untuk  pembagian  tugas  itu memang tidak ada, hanya
sebenarnyakan  tugas  itu  sudah melekat pada masing-masing instansi,  hanya  tetap  saja  mereka sebagai  mediator  ataupun  mediasi disitu tetap melibatkan KPA, misalnya  Dinas  Kesehatan  mereka setiap  kali  ada  kegiatan-kegiatan untuk  sosialisasi,  mereka  tidak langsung  begitu  saja,  namun  selalu melibatkan  KPA,  sehingga  dinas kesehatan  dan  KPA  mengetahui kegiatan  yang  sedang  dilaksanakan tersebut” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).
Kemudian, pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu NB, sebagai penanggung  jawab  CVT  di  Puskesmas Klasaman kilo 12 Kota Sorong, bahwa:
“Kalau  perincian  dan  pembagian tugas  itu  dari  Dinas  Kesehatan  tidak  ada, mengenai TUPOKSI itu dari kita
Puskesmas sendiri yang buat”. (wawancara pada tanggal 18 Januari, 2023).
Koordiniasi  terkait  dengan  tenaga kerja  yang  terlibat  didalamnya  juga diketahui  belum  maksimal  demi  untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Kota Sorong. Hal tersebut sebagaimana
disampaikan  oleh  Ibu  JI,  sebagai  Sekretaris KPA Kota Sorong:
“Untuk  KPA  itu  ada  3  orang  yang bekerja,  saya  sendiri  sebagai  PLT sekretaris,  kemudian  ada  Bendahara dan  Pengelola  Logistik,  sementara yang  bagian  Pengelola  Program  saat ini  masih  kosong  dari  karena kekurangan  dana  sehingga  kami belum  bisa  merekrut  petugas  baru. Namun  demikian,  jika  mengenai tanggungjawab  tetap  kami jalankan” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).
Hal yang sama sebagaimana ditambahkan  Bapak  I,  selaku  Ketua  LSM Yayasan Papua Lestari, bahwa:
“Kami  memahami  permasalahan yang  ada  di  KPA  Kota  saat  ini  dan kami  saling  mengerti,  jadi  misalnya kalau  kami  meminta  KPA  Kota untuk fokus melakukan pembimbingan dan fokus melakukan koordinasi,  tapi  jumlah  staf  KPA Kota  saat  ini  hanya  2  orang, sekretaris  KPA  ibu  Jenny  dia  juga berdinas,  maka  untuk  menjalankan fungsi KPA Kota juga agak kesulitan”. (Wawancara pada tanggal 19 Januari, 2023).
Koordinasi  pelaksanaan  program penanggulangan AIDS yaitu adanya sekretariat  KPA  Kota  Sorong  yang  menjadi Sarana  dan  Prasarana  sekaligus  sebagai kantor  untuk  dilakukan  koordinasi  antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan stakeholders  dalam  upaya  pelaksanaan program  penanggulangan  HIV  dan  AIDS.
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh
Bapak HK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong:
“Terkait  sarana  dan  prasarana  saat ini  sudah  lengkap,  semua  layanan sudah  kita  siapkan  untuk  pasien- pasien yang dalam tanda kutip HIV ataupun  yang  dicurigai.  Layanan kita  dikatakan  siap  karena memang disana  kita  punya  tenaga  untuk pemeriksaan  HIV”  (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).
Kemudian, pendapat lain sebaimana  disampaikan  Ibu  NB,  selaku penanggung  jawab  CVT  di  Puskesmas Klasaman kilo 12 Kota Sorong:
“Kalau  sarana  dan  prasarana menurut  saya  saat  ini  sudah menunjang, akan tetapi kekurangannya  untuk  tes  reagen. Untuk  tes  reagen  sifilis  untuk  saat ini  belum  ada,  kalau  ARV  kita sudah  tidak  ada  masalah,  untuk stoknya  kita ambil  di  dinas  melalui rumah  sakit  penampung  Sele  Be Solu” (Wawancara pada tanggal 18 Januari, 2023).
Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan kegiatan  penanggulangan  HIV/AIDS  di Kota  Sorong  terdapat  banyak  lembaga- lembaga terkait mengalami kendala masalah  dana,  apalagi  dengan  berakhirnya sumbangan  yang  berasal  dari  lembaga donatur  internasional.  Hal  ini  disampaikan Ibu JI, Sekretaris KPA:
“Memang  untuk  KPA  anggarannya berasal  dari  APBD,  kalau  dulu  ada juga  dari  KPA  Pusat  tetapi  karena KPA pusat telah dibubarkan sehingga  kita  hanya  mengharapkan dana  dari  APBD  tetapi  selama  ini kebutuhan  anggaran  yang  kami minta  tidak  pernah  sesuai  dengan yang  kami  terima,  sehingga  hal  ini mengakibatkan koordinasi untuk kegiatan  pelatihan  dan  sosialisasi masih kurang dilakukan” (Wawancara pada tanggal 09
Januari, 2023).
Kemudian,  pada  penelitian  yang penulis  lakukan  terkait  dengan  pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS, penulis menemukan, bahwa yang menjadi hambatan lainnya  adalah  kondisi  sosial  budaya masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan  Ibu  JI,  selaku  Sekretaris  KPA Kota Sorong, bahwa:
“Kendala  lain  yang  dihadapi  dalam penanggulangan HIV/AIDS ini adalah pemahaman masyarakat  yang masih sangat rendah tentang penyakit  HIV  dan  AIDS,  sehingga stigma  dan  diskriminasi  itu  masih sangat  tinggi,  apalagi  kalau  kita  di Papua  ini  masih  sangat  terikat dengan  adat  dan  istiadat  sehingga apabila sepasang suami istri ketahuan salah satunya  yang terkena HIV  maka  sistem  denda  akan berlaku,  sehingga  orang  terkena tersebut  cenderung  lebih  menutup diri  tentang  statusnya,  baik  terhadap pasangannya  maupun  orang  lain” (Wawancara pada tanggal 09
Januari, 2023).
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
Pendapat  tersebut  di  perkuat  oleh keterangan Bapak I, Selaku Ketua Yayasan Papua Lestari, bahwa:
“Masalah diskriminasi masih sangat tinggi  tetapi  semenjak  adanya corona  di  tahun  2019,  hal  tersebut berbanding  lurus  dengan  masalah covid  kemarin.  Akan  tetapi  kadang hal ini menjadi bumerang juga bagi teman-teman  ODHA  karena  pada saat  diketahui  dia  ini  terkena  HIV atau  AIDS,  dia  langsung  dijauhi dan dikucilkan masyarakat, tindakan  seperti  ini  masih  tetap berlanjut  dan  masih  tinggi,  oleh sebab  itu  dibutuhkan  peran  banyak pihak  dalam  menangani  masalah tersebut” (Wawancara pada tanggal 19 Januari, 2023).
Berdasarkan  hasil  di  atas  dapat diketahui,  salah  satu  kendala  mengapa tingkat  HIV  dan  AIDS  di  Kota  Sorong sangat  tinggi  karena  disebabkan  tingginya diskriminasi  terhadap  ODHA.  Kemudian, masih  kentalnya  budaya  denda  kepada pasangan  suami  istri  yang  terbukti  terkena penyakit  HIV/AIDS  tersebut,  sehingga  hal ini  menjadikan  orang-orang  yang  terkena HIV  cenderung  lebih  menutup  diri.
Akibatnya  orang  yang  mengidap  HIV  itu perlahan-lahan  tubuhnya  menjadi  semakin sakit  dan  masuk  pada  stadium  AIDS  yang mana  hal  itu  akan  cenderung  lebih  sulit dalam penanganannya.
Koordinasi dalam pelaksanaan program  penanggulanagan  AIDS  oleh  KPA Kota  Sorong  harusnya  menjadi  perhatian serius  pemerintah  Kota  Sorong.  Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat merespon setiap  masalah  yang  menjadi  kendala  KPA dalam melaksanakan program penanggulangan  HIV  dan  AIDS.  Dengan demikin,  Koordinasi  Dalam  Pelaksanaan Program  Penanggulanagan  AIDS  oleh  KPA Kota  Sorong  dipastikan  dapat  berjalan dengan baik dan maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sejauh  ini indikator yakni: Kesatuan Tindakan,
Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin belum menunjukkan adanya satupun pelaksanaan koordinasi yang sesuai diharapkan.  Kelompok  instansi  terkait  yang seharusnya  menjadi  pemberi  pesan  kepada masyarakat  tidak  berjalan  dengan  baik, sehingga  angka  penderita  HIV  dan  AIDS dari  kelompok  masyarkat  umum  terus bertambah.  Selain  itu,  pihak  penyelenggara program  penanggulangan  AIDS  di  Kota Sorong  belum  menunjukkan  hasil  yang maksimal, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan  koordinasi  yang  dilakukan KPA Kota Sorong bersama instansi, maupun
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
lembaga-lembaga  terkait  belum  optimal terlaksanan.
Kemudian,  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  pada  KPA  Kota  Sorong belum  memadai,  kurangnya  anggaran dalam pelaksanaan program-program, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program terkait
penanggulangan  AIDS  di  Kota  Sorong serta  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat. Maka, diharapkan agar pimpinan KPA Kota Sorong yakni Wali Kota Sorong harus lebih banyak melibatkan instansi dan lembaga-lembaga  terkait  guna  unjtuk penyebaran  informasi  kepada  masyarakat serta  turut  selalu  aktif  dalam  memonitor jalanya  koordinasi  kepada  seluruh  anggota KPA  Kota  Sorong,  dengan  begitu  maka penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Kota Sorong akan meningkat lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi Negara, Kajian, Konsep, Teori dan Fakta  dalam  upaya  menciptakan good governance. Bandung:
Pustaka Setia.
Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan . Prenada: Jakarta.
Dann,  Sugandha.  1988. Koordinasi  Alat Pemersatu Gerak Administrasi.
Intermedia: Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2016. Manajemen Dasar,  Pengertian  dan  Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Suharto,  Prodjowijono.  2012. Management Gereja:  Sebuah  Laternatif. Jakarta: Gunung Mulia.
Sukarna.  2011. Dasar-dasar  Manajemen .
CV. Mandar Maju: Bandung.
Sugiyono.
2016. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Alfabeta: Bandung.
Winardi. 2015. Manajemen Perilaku Organisasi. Edisi  Revisi,  Prenadan Media Grup Jakarta.
Zulkarnain,  Wildan  dan  Raden  Bambang Sumarsono.  2018. Manajemen  dan Etika  Perkantoran .  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Andriani  Aida  dan  Wiznatul  Izzati, Analisa Program  Penanggulangan  HIV  dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Jurnal  Endurance  3  (3) Oktober 2018, hal. 544.
Gede  Susanti,  Niluh.  Dkk. Koordinasi Stakeholder Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di
Kabupaten  Manokwari ,  Working Paper  Series  No.3  Oktober  2007. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2007.
Hermayanty  Irma  dan  Dhesti  Widya
Nurhasanah Ningrum, Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Sumedang, Jurnal Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA, 7 (1): 12-13, 2019, hal. 17.
Putro,  Untoro  Wibowo.  2019. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada
2023                        JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi: https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444 Submission : 05 Mei 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 334-344
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . Tesis, Universitas Nasional. Ramdhani,  Abdulah  dan  Muhamad  Alli Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11 No 01, 2017.
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Presiden  Nomor  75  Tahun  2006 Tentang  Komisi  Penanggulangan
Aids Nasional.
Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Peraturan  Daerah  Kota  Sorong  Nomor  16 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan  Penyakit  AIDS  di Kota Sorong.
Azanela,  Luthfia  Ayu.  2018. HIV/AIDS dalam  Angka  36,9  juta  Penderita . https://lifestyle.kompas.com/read/2 018/12/01/124545720/hivaids- dalam-angka-369-juta-penderita- 25-persen-tak-menyadarinya/ (diakses  pada  tanggal  15  Januari 2023).
Indonesia, Laporan  perkembangan  HIV- AIDS dan Pusat Data dan Informasi  Kementerian  Kesehatan RI, 2018, diakses
melalui:http://siha.depkes.go.id/port al/files_upload/Laporan_HIV_AID S_TW_4_Tahun_2017__1_.pdf, diakses  pada  18  Januari  2023, pukul 21.00 WIT.
PROFIL SINGKAT
Ismed Kelibat lahir di Desa Dai pada tanggal 04 April 1992. Pada tahun 2017 lulus S1 di Universitas Muhamamdiyah Sorong dan S2 di Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2019, saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap FISIP Universitas Muhamamdiyah Sorong dari tahun 2020 hingga sekarang.