Vol. 2 No. 3 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.eduline1235

## School Operational Assistance Management to Lighten School Burden: A Literature Review
Anugrah a , Widyatmike Gede Mulawarman b , & Nurlaelah c
a SMK Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur, 75313, Indonesia
b Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Indonesia
c SD Negeri 004 Bontang Barat, Kalimantan Timur, 75321, Indonesia

## Abstract
This paper aims to discuss the management of school operational funds in an effort to ease the school's burden. This study uses a literature review method with narrative analysis to deepen knowledge about the management of school operational  funds.  The  data  was  obtained  through  the  process  of  collecting  written  documents  regarding  the management  of  educational  operational  assistance  from  previous  researchers  and  writers  as  well  as  documents  of applicable  laws  and  regulations.  The  results  of  this  study  can  be  drawn  several  conclusions:  (1)  school  financial receipts  and  expenditures  must  be  reported  and  accounted  for  regularly  in  accordance  with  applicable  regulations. Budget  reporting  and  accountability  from  parents  and  the  community  are  carried  out  in  detail  and  transparently according to the source of funds; (2) School Operational Assistance in practice is very helpful in realizing the quality of  education.  Nevertheless,  the  operational  assistance  must  be  appropriately  managed  and  closely  monitored  by various parties so that its usefulness is in accordance with its main duties and functions; (3) the preparation of school budgets and expenditures is a barometer in the financial managerial process in schools. Recommendations that can be given  are  to  the  manager  of  the  school  operational  assistance  program  to  further  maximize  the  school  operational assistance  program  because  this  is  one  of  the  government  programs  that  can  assist  the  community  in  getting  better educational  services  so  that  in  its  implementation  in  the  field,  more  optimal  management  is  needed  so  that  the objectives and the benefits that can be obtained from this application can be channelled more optimally as well.
Keywords: Management, School Operational Assistance, Education Quality

## 1. Pendahuluan *
Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan proses pendidikan (Sinaga et al., 2018). Sekolah bukan sekedar tempat berkumpul antara guru dan siswa melainkan suatu sistem yang kompleks dan dinamis (OECD  &  ADB,  2015).  Di  sisi  lain,  sekolah  merupakan  suatu  wadah  untuk  menciptakan  sosok  manusia  yang berpendidikan  tanpa  melihat  latar  belakang  siswa  yang  terlibat  di  dalamnya  baik  dari  segi  budaya,  sosial  maupun ekonomi. Di Indonesia,  menurut  pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun  2003, tujuan pendidikan nasional  adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pendidikan  bermutu  yang  mendapat  alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah atau dikenal dengan BOS (Sukardi, 2011). BOS merupakan  suatu  program  pemerintah  untuk  membantu  penyediaan  pendanaan  biaya  operasional  non-personalia sekolah. Program BOS dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS.
Program  BOS  yang  digunakan  untuk  penunjang  keberhasilan  wajib  belajar  9  tahun  ini  mencakup  pendidikan SD/SMP/Mts Negeri/Swasta di seluruh Indonesia. Kemudian untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tanah air Kemendikbud mulai menjalankan kebijakan baru melalui beberapa program diantaranya adalah Program Pendidikan  Menengah  Universal.  Pengelolaan  dana  BOS  merupakan  tindakan  pengurusan/ketatausahaan  keuangan yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  (Lorensius  et  al.,  2021).
* Corresponding author.
E-mail address : anugrahewako511@gmail.com
Dengan  kata  lain  pengelolaan  keuangan  sekolah  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang  mengatur  keuangan  sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan sekolah bisa berkembang secara optimal dan pada akhirnya  diharapkan  mampu  mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  yang  berkualitas  (Firdianti,  2018).  Sekolah bukanlah  lembaga  yang  bersifat  mencari  profit  (Warman  et  al.,  2022).  Oleh  karena  itu,  setiap  penerimaan  sekolah harus  digunakan  kembali  untuk  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  pendidikan  itu  sendiri.  Dengan demikian pengelola sekolah harus melakukan pengelolaan keuangan secara profesional (Cahyana, 2010).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  48  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan  Pasal  58  dinyatakan  bahwa  prinsip  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah,  penyelenggara  dan  satuan  pendidikan  yang  didirikan  oleh  masyarakat terdiri  atas  prinsip  umum dan  prinsip  khusus.  Pasal  59  menyebutkan  bahwa  prinsip  umum  pengelolaan  dana  pendidikan  adalah  prinsip: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal 46 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyatakan, “Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat”. Sumber  pendapatan  diupayakan  dari  berbagai  pihak  agar  membantu  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah/madrasah,  di  samping  sekolah  tersebut  melakukan  usaha  mandiri  yang  dapat  menghasilkan  dana.  Sebagai calon kepala sekolah, peserta diharapkan mampu mengidentifikasikan sumber-sumber keuangan sekolah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan,  Pasal  1,  menyebutkan  bahwa pendanaan  pendidikan  adalah  penyediaan  sumberdaya  keuangan  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, pasal 4 Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan menyebutkan  bahwa  sumber  pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan    prinsip  keadilan,  kecukupan,  dan keberlanjutan.  Prinsip  keadilan  berarti  bahwa  besarnya  pendanaan  pendidikan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah dan  masyarakat  disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing.  Prinsip  kecukupan  berarti  bahwa  pendanaan pendidikan  cukup  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP).  Sedangkan  prinsip  keberlanjutan  berarti  bahwa  pendanaan  pendidikan  dapat  digunakan  secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi SNP.
Agar  menjamin  proses  pengelolaan  sekolah  maka  diperlukan  dana  untuk  kegiatan  operasional  secara  rutin  dan pengembangan  program  sekolah  secara  berkelanjutan.  Semakin  banyak  kegiatan  yang  dilakukan  sekolah,  semakin banyak  dana  yang  dibutuhkan.  Untuk  itu,  kreativitas  setiap  pengelola  sekolah  dalam  menggali  dana  dari  berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program sekolah, baik  yang rutin  maupun pengembangan di lembaga  yang  bersangkutan.  Kemudian  pada  pasal  5  Permendikbud  Nomor  44  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali siswanya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orangtua/walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
Itulah  sebabnya,  manajemen  di  sekolah  sangat  diperlukan  agar  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  tersebut  lebih terarah melalui pengembangan visi, misi, tujuan, dan indikator yang jelas (Komariya et al., 2021). Disinyalir dewasa ini, masih banyak sekolah yang belum sesuai dengan harapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini disebabkan karena  manajemen  sekolah  belum  dikelola  dengan  baik.  Salah  satu  yang  menjadi  kendala  manajemen  di  sekolah adalah  pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Padahal  meminjam  ungkapan  Harahap  (2018)  bahwa negara-negara  di  dunia  semakin  menyadari  pentingnya  pemberdayaan  sekolah  dalam  membuat  keputusan  mereka sendiri  untuk  meningkatkan  hasil-hasil  pendidikan.  Hal  ini  mendorong  banyak  negara,  termasuk  Indonesia, memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah melalui reformasi manajemen  berbasis sekolah (Anggal et al., 2020).  Termasuk  di  dalamnya  mendorong  peningkatan  partisipasi  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  tata  kelola sekolah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sekolah tersebut.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  peningkatan  fokus  pada  manajemen  berbasis  sekolah  umumnya  berjalan  dengan pendanaan  langsung  kepada  sekolah  untuk  mendukung  berbagai  peningkatan  mutu  yang  mengacu  kepada  SNP (Kusnandi,  2017).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat  sudah  menganggarkan  pendanaan  khusus  dari  APBN  untuk sekolah,  yakni  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dengan  memberikan  sejumlah  keleluasaan  kepada  sekolah- sekolah  yang  menggunakan  BOS.  Pola  pembiayaan  dari  BOS  terbukti  mampu  mendorong  sekolah  dalam merencanakan  kegiatan  peningkatan  kualitas  secara  lebih  efektif  (Fauziyyah  et  al.,  2018).  Program-program manajemen  berbasis  sekolah  dan  hibah  sekolah  menunjukkan  sejumlah  keberhasilan  dalam  meningkatkan  akses  ke pendidikan  dan  meningkatkan  hasil-hasil  pendidikan,  selain  juga  menurunkan  ketimpangan  pendidikan  (Firdianti,
2018). Bahkan pada tahun 2019, Bank Dunia memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah selama satu dekade melakukan pola pembiayaan pendidikan melalui BOS (World Bank, 2019).
Keberhasilan itu tak lepas dari kinerja tim manajemen BOS, bak dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga pusat, yang  telah  bekerja  ekstra  keras  sehingga  dana  BOS  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  transparan  dan  akuntabel. Penggunaan  BOS  harus  sesuai  dengan  tujuan  program  BOS  yakni  untuk  meringankan  beban  masyarakat  terhadap pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka  pembelajaran  yang  bermutu,  serta  berperan  dalam  mempercepat  pencapaian Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pada  sekolah  yang  belum  memenuhi  SPM,  dan  pencapaian  SNP  pada  sekolah yang  sudah  memenuhi  SPM.  Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  penulis  akan  menguraikan  tentang  manajemen dan tata kelola BOS sehingga penggunaan BOS sejalan dengan tujuan program BOS. Di samping itu, tulisan ini akan mengemukakan  tentang  tantangan  dan  kendala  terkait  pengelolaan  Rencana  Anggaran  Pembelanjaan  Sekolah (RAPBS) serta sumbang saran terhadap solusi konkrit cara mengelola keuangan sekolah.

## 2. Metode Penelitian
Makalah  ini  menggunakan  metode  tinjauan  pustaka  dengan  mengidentifikasi  banyak  literatur,  kemudian  disaring berdasarkan  relevansi  dan  kualitas  dari  literatur  yang  ditemukan  (Stewart  et  al.,  2010).  Analisis  menggunakan  pola narasi  dari  berbagai  literatur  yang  relevan  dan  berkualitas,  dengan  tujuan;  (1)  penulis  ingin  memperdalam pengetahuan  tentang  penganggaran  berbasis  kinerja,  sekaligus  membantu  para  pembaca  untuk  memahami  bersama tentang penerapan penganggaran berbasis kinerja pada institusi pendidikan, dan (2) analisis dalam makalah ini akan mencoba menawarkan penjelasan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang berlaku di Indonesia.
Makalah  ini  dusun  dalam  tiga  bagian  utama,  pertama  adalah  bagian  pengantar;  bagian  ini  mempertimbangkan relevansi  pengelolaan  bantuan  operasional  sekolah  dalam  konteks  pendidikan  dasar  dan  menengah,  juga  mengingat intervensi pemerintah sebelumnya dalam  mengatasi  masalah kualitas  pendidikan  yang  masih rendah. Bagian kedua, hasil  dan  pembahasan  yang  merupakan  inti  dari  makalah  ini,  yang  menjelaskan  dan  mempelajari  contoh-contoh pengelolaan  dana  bantuan  operasional  pendidikan.  Pada  bagian  akhir,  penulis  menarik  beberapa  kesimpulan  dan rekomendasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS)
Penyusunan  Anggaran  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS),  disusun  bersama  dengan  tim  keuangan  secara  jujur  dan transparan  diketahui  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  di  bawah  Koordinasi  serta  arahan  dan  bimbingan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Uviyanti  &  Pramuka,  2020).  Pada  perencanaan  keuangan  sekolah,  penentuan  alokasi anggaran  perlu  memperhatikan  prioritas  kebutuhan  dan  kegiatan  pendukung  yang  mungkin  dapat  ditunda pelaksanaannya.  Hal  ini  terkait  dengan  tersedianya  waktu,  keberadaan  tenaga,  dan  jumlah  dana  yang  tersedia  atau yang  bisa  diupayakan  ketersediaannya.  Analisis  sumber-sumber  dana  dan  jumlah  nominal  yang  mungkin  diperoleh dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sesuai  dengan  hasil  analisis  yang  dilakukan  (Lorensius  &  Ping,  2021). Perpaduan  analisis  kegiatan  dan  sumber  dana  serta  menyangkut  waktu  pelaksanaannya  ini  yang  harus  dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana pembiayaan dalam RKAS ini bersifat terpadu yang berisi rencana  penerimaan  dan  pengeluaran.  RKAS  merupakan  pedoman  pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah sehingga terwujud tertib administrasi.
Secara  umum  proses  penyusunan  RKAS  sebagai  berikut:  (1)  membentuk  tim  penyusun  RKAS,  (2)  melakukan analisis  situasional  sekolah,  (3)  menentukan  tujuan  satu  tahunan,  (4)  melakukan  identifikasi  tantangan  nyata,  (5) identifikasi tantangan  nyata dilakukan dengan  membandingkan antara kondisi  yang diharapkan satu tahun ke depan dengan kondisi saat ini, seperti pada alur evaluasi diri sekolah, (6) menyusun rencana kegiatan sekolah, (7) menyusun rencana  biaya  (besar  dana,  alokasi,  dan  sumber  dana),  (8)  menyusun  strategi  pelaksanaan  program,  (9),  perumusan atau  penyusunan  strategi  pelaksanaan  program  berupa  kegiatan  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai, (10)  menyusun  rencana  periodik,  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  tim  yang  dibentuk  dan  pelaksanaan  kegiatan, (11) membuat jadwal pelaksanaan program, dan (12) menentukan lampiran.
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  contoh  komponen-komponen  yang  ada  dalam  RKAS  dapat  dikemukakan  sebagai berikut:  (1)  Cover  yang  mencantumkan  tahun  berlakunya  RKAS,  misalnya  tahun  2019  dan  cantumkan  pula  untuk tahun ke berapa mengacu kepada periode berlaku rencana kerja jangka menengah, (2) Lembar Pengesahan yang berisi tanda  tangan  Kepala  Satuan  pendidikan,  Komite  Satuan  pendidikan,  dan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota/Kabupaten atau yang mewakili, (3) Kata Pengantar dan Daftar Isi, (4) Identitas Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan pendidikan
(5) Bab I. Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang yang menggambarkan periodik, baik periodik secara kebijakan ataupun periodik yang berdasarkan pengalaman, serta kebutuhan yang diperlukan satuan pendidikan. Visi, Misi, dan Tujuan  Satuan  pendidikan,  dan  Sasaran,  (6)  Bab  II.  Deskripsi  Hasil  Analisis  Konteks  yang  menggambarkan kesenjangan  antara  kondisi  saat  ini  dengan  kondisi  yang  ingin  dicapai  dalam  kurun  waktu  satu  tahun,  (7)  Bab  III. Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Satuan  Pendidikan  untuk  satu  tahun  dengan  substansinya,  yaitu  aspek  dan  uraian kegiatan,  tanggal  pelaksanaan,  periodik  yang  terlibat, tujuan  kegiatan,  hasil  kegiatan  dan  sumber  dana,  (8)  Bab  IV. Penutup, (9) Lampiran-lampiran, yang memuat profil sekolah, SK Tim Penyusun RKS/RKAS dan dokumen lain yang menunjang, misalnya dokumen rapat komite dan sosialisasi RKAS bersama orangtua/wali peserta didik. Selanjutnya dalam  penyusunan  RKAS  perlu  memperhatikan  asas  anggaran  antara  lain:  (1)  asas  kecermatan,  (2)  asas terinci,  (3) asas keseluruhan, (4) asas keterbukaan, (5) asas periodik, dan (6) asas pembebanan.

## 3.2. Kendala dalam Penyusunan RKAS
Jika dikaji  lebih dalam ada  beberapa  kendala  yang sering  muncul dalam proses penyusunan RKAS. Adapun kedala yang dimakasud yaitu (1) Usulan anggaran didasarkan pada uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai. (2) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa. (3)  Penurunan  anggaran  pendidikan  dari  tahun  ke  tahun.  (4)  Kurangnya  kemampuan  dalam  mengevaluasi  usulan anggaran (5) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran, (6) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, (7) Penyusunan RKAS memerlukan juga rincian pembiayaan, siapa yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaannya.
Dengan  demikian  kegiatan  dalam  RKAS  dapat  dijabarkan  lagi  ke  dalam  kegiatan  bulanan  atau  mingguan,  sesuai dengan  jenis  kegiatan  yang  dilaksanakan,  atau  menjadi  suatu  rincian  program  yang  merupakan  bagian  RKAS. Masing-masing  kegiatan  yang  seperti  ini,  satuan  pendidikan  perlu  menyusun  rencana  dan  laporan  khusus  kegiatan yang  akan  menjadi  lampiran  dalam  RKAS  atau  lampiran  dalam  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  keuangan  yang digunakan.  Semua  sumber  dana  harus  dicantumkan  dalam  RKAS,  baik  dana  yang  diterima  satuan  pendidikan  dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya.
Kemudian,  sisi  lain  yang  perlu  dipaparkan  terkait  dengan  penghitungan  dan  penentuan  besaran  biaya/harga  akan berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  oleh  sebab  itu  dalam  hal  ini  satuan  pendidikan  harus  mengacu kepada  besaran  biaya/plafon  yang  berlaku  serta  pembayaran  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  peruntukannya  dan peraturan daerahnya masing-masing.
Setiap  tahun  daerah  sudah  menerbitkan  buku  Standar  Biaya  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu  proses perencanaan keuangan sekolah dalam RKAS harus menyesuaikan dari mana asal sumber dana dan mentaati petunjuk teknis  atau  peraturan  (regulasi)  yang  berlaku.  Saat  ini  sumber  pendanaan  mayoritas  sekolah  negeri  dari  dana pemerintah, khususnya pendidikan dasar  yang  hanya bersumber dari dana BOS, maka proses perencanaan anggaran sekolah  harus  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis  BOS  yang  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan (Permendikbud)  sesuai  tahun  berjalan.  Sebelum  proses  perencanaan  penganggaran  BOS,  sekolah  juga  harus menyelesaikan  proses  input  dan  mengirim  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  untuk  menyesuaikan  jumlah  peserta didik.
Untuk  memudahkan  sekolah  dalam  mengelola  keuangannya  pada  tanggal  8  Februari  tahun  2019  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah  dirilis  Aplikasi  RKAS  Versi  1.22  untuk  Windows  XP/Vista/7/8/10  yang  bisa diunduh  di  http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/download.  Selain  mengacu  pada  Permendikbud  pada  tahun berjalan,  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  sekolah  (khususnya  dana  BOS  dan  DIPA  pada  APBD)  juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan  Ketatausahaan serta  Pertanggungjawaban  Dana  BOS  Satuan  Pendidikan  Negeri  yang  diselenggarakan  oleh  Kabupaten/Kota  pada APBD.
Sebagaimana  kita  ketahui  RKA  BOS  pada  pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP) tersebut  akan termuat  dalam  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Perangkat  Daerah  (DPA  PD)  Satuan  Pendidikan  di  Kabupaten/Kota.  DPA  PD  umumnya terdiri dari:
1) DPA PD 1 Rincian DPA Pendapatan Perangkat Daerah.
2) DPA PD 2.1 Rincian DPA Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah.
3) DPA PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
4) DPA PD 2.2.1 Rincian DPA Belanja Langsung Program dan per Kegiatan Perangkat Daerah.
Pada DPA tersebut terdapat sumber-sumber dana yang alokasinya diperuntukkan untuk jenis mata anggaran keluaran (MAK)  yang  dikelompokkan  menjadi:  belanja  pegawai,  belanja  barang/jasa,  belanja  modal,  dan  belanja  sosial. (Silahkan Saudara cermati contoh DPA-PD pada bahan bacaan). Pada beberapa daerah DPA satuan pendidikan sudah tercetak  menggunakan  program  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  yang  telah dikembangkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pusat  (BPKP).  Pada  tahun  2015  sebanyak  78,41%  telah menggunakan  SIMDA  Keuangan  (Tobing  et  al.,  2018).  Jumlah  anggaran  yang  ada  di  DPA  masing-masing  satuan pendidikan nantinya akan dimasukkan dalam RKAS sekolah/Satuan Pendidikan.

## 3.3. Penggunaan Anggaran Pembelanjaan Sekolah
Untuk mewujudkan asas atau prinsip penganggaran semua pendapatan dan belanja sekolah harus dicantumkan dalam RKAS dan disusun sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. Semua dana yang terkumpul  dialokasikan  untuk  membiayai  berbagai  program  dan  kegiatan  sekolah  yang  disusun  berdasarkan  skala prioritas. Semua alokasi dana harus realistis dan logis berdasarkan prioritas penggunaannya (Subarna, 2014).
Kegiatan  pembelanjaan  keuangan  mengacu  kepada  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  (Msonde,  2021).  Mekanisme yang  ditempuh  dalam  pelaksanaan  kegiatan  harus  benar,  efektif,  dan  efisien.  Hal  ini  membutuhkan  sumberdaya manusia  yang  mumpuni  dalam  mengelola  keuangan  dalam  membukukan  keuangan  sekolah.  Pembukuan  uang  yang masuk  dan  keluar  dilakukan  secara  cermat  dan  transparan.  Untuk  itu,  tenaga  yang  melakukan  pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat  Perbendaharaan  Negara,  yang  merupakan  orang  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  pengelolaan keuangan  yang  ada  pada  setiap  lembaga  sampai  dengan  satuan  kerja  sebagai  unit  terkecil  mulai  dari  fungsi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Pengelola  keuangan  sekolah  sebagai  pengelola  di  unit  kecil lembaga juga harus mengikuti aturan perbendaharaan negara (Fauziyyah et al., 2018).
Penggunaan  anggaran  memperhatikan  asas  umum  pengeluaran  negara,  yaitu  manfaat  penggunaan  uang  negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat (Subarna, 2014). Asas ini tercermin dalam  prinsip-prinsip  yang  dianut  dalam  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara,  seperti  prinsip  efisien, pola  hidup  sederhana,  dan  sebagainya  (Regina,  2015).  Setiap  melaksanakan  kegiatan  yang  memberatkan  anggaran belanja,  ada  ikatan-ikatan  yang  berupa:  pembatasan-pembatasan,  larangan-larangan,  keharusan-keharusan  dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.
Ketentuan mengenai pembatasan dan larangan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara pasal 24, 28, 30 menyatakan bahwa “pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya, tidak boleh terjadi”. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah, baik langsung maupun tidak langsung, karena adanya keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak  boleh diserahkan kepada pihak-pihak  yang  mempunyai tagihan terhadap  negara. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama yaitu membatasi penggunaan anggaran oleh pemerintah sesuai jumlah yang tercantum dalam anggaran dan hanya untuk kegiatan seperti yang dimaksud dalam anggaran masing-masing.
Mengacu  pada  pembelanjaan  keuangan  negara,  pembelanjaan  keuangan  sekolah  pada  prinsipnya  mencakup  semua bentuk aliran dana keluar sekolah yang digunakan untuk penyediaan layanan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Pembelanjaan keuangan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Di sekolah, setiap pembelanjaan harus  mengacu  pada  komponen-komponen  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKAS.  Pembukuan  uang  yang  masuk  dan keluar harus dilakukan secara cermat dan transparan. Oleh karena itu kepala sekolah dan bendahara harus memahami regulasi yang terkait dengan pembelanjaan dan pembukuan keuangan.
Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan keuangan sekolah harus mengacu pada Peraturan-peraturan  maupun  Petunjuk  Teknis  dari  sumber  pendapatan  keuangan  sekolah  atau  berdasarkan  Surat Kesepahaman  antara  pemberi  dana  dan  sekolah.  Ketentuan  penggunaan  dana  juga  harus  mengacu  pada  ketentuan yang  berlaku  dan  disesuaikan  alokasi  anggaran  dan  peruntukannya.  Bab  IX  Pasal  62  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 dan PP Nomor 13 tahun 2015.

## 3.4. Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah
Pengelolaan  keuangan  sekolah  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  manajemen  keuangan.  Secara umum  manajemen  keuangan  merupakan  pengendalian  atas  fungsi-fungsi  keuangan  yang  meliputi  kegiatan
perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan (Usman, 2016).  Pada  dasarnya  manajemen  keuangan  di  tingkat  sekolah  tidak  berbeda  dengan  manajemen  keuangan  secara umum  (Rosser  &  Fahmi,  2018).  Pengelolaan  keuangan  sebagai  tindakan  pengurusan/ketatausahaan  keuangan  yang meliputi  pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Dengan  kata  lain  pengelolaan keuangan  sekolah  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang  mengatur  keuangan  sekolah  mulai  dari  perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Kinzli et al., 2018).
Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan sekolah bisa berkembang secara optimal dan pada akhirnya diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas (Chudgar et al., 2014). Sekolah bukanlah  lembaga  yang  bersifat  mencari  profit,  maka  setiap  penerimaan  sekolah  harus  digunakan  kembali  untuk peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  pendidikan  itu  sendiri.  Dengan  demikian  pengelola  sekolah  harus melakukan pengelolaan keuangan secara profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah, diharapkan mampu memahami konsep  pengelolaan  keuangan  sekolah  dengan  baik,  sehingga  mampu  mengimplementasikan  kegiatan  pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai aturan yang benar di sekolahnya.

## 3.5. Laporan Keuangan
Penyusunan  laporan  Keuangan  oleh  Bendahara  Sekolah,  di  laksanakan  secara  cermat  dan  teliti  serta  mengikuti petunjuk  teknis  serta  Rencana  Kegiatan  Anggaran  yang  sudah  di  setujui  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Semua  pembelanjaan  harus  di  sertai  dengan  kuitansi  pembelian,  harus  ada  bukti  dokumentasi  barang  yang  telah  di belanjakan  (Opan  et  al.,  2021).  Penyusunan  laporan  keuangan  di  setor  dan  di  periksa  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan, setelah aman, maka Laporan keuangan tersebut di gandakan 2 rangkap lalu di jilid, satu rangkap di setor ke  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  satu  rangkap  disimpan  sebagai  arsip  di  sekolah.  Apabila  ada  dana  anggaran yang  tidak  di  belanjakan  maka  bendahara  sekolah  wajib  mengembalikan  dana  tersebut  ke  Kas  Negara (Permendikbud, 2012).
Terkait  dengan  pengawasan  dana  dari  pemerintah  (BOS)  kegiatan  pengawasan  disebut  monitoring  dan  dibedakan menjadi:  monitoring  internal  dan  eksternal.  Monitoring  internal  adalah  monitoring  yang  dilakukan  oleh  tim manajemen BOS tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring internal ini bersifat klinis yaitu melakukan monitoring  dan  ikut  menyelesaikan  masalah  jika  ditemukan  permasalahan  dalam  pelaksanaan  program  BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program,  kelemahan  dan  rekomendasi  untuk  perbaikan  program  (Matli  &  Ngoepe,  2020).  Monitoring  eksternal  ini dapat  dilakukan  oleh  Balitbang  atau  lembaga  independen  lainnya  yang  kompeten.  Komponen  utama  yang  di monitoring  antara  lain:  alokasi  dana  sekolah  penerima  bantuan,  penyaluran  dan  penggunaan  dana,  pelayanan  dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.
Pengawasan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  di  sekolah  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dan  instansi  vertikal  di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari  luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Sebagai calon kepala sekolah, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengawasan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah.

## 3.6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekolah
Agar  pertanggungjawaban  keuangan  dapat  transparan,  maka  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  uang  yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah  hendaknya  dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai pedoman dan peraturan yang  berlaku.  Untuk  itu,  salah  satu  tugas  dari  bendaharawan  sekolah  adalah  mengadakan  pembukuan  keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan, juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.
Pembukuan  setiap  transaksi  yang  berpengaruh  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  uang  wajib  dicatat  oleh bendaharawan  dalam  buku  kas,  baik  berupa  Buku  Kas  Umum  (BKU)  dan  Buku  Kas  Pembantu  (BKP).  BKU merupakan  buku  harian  yang  digunakan  untuk  mencatat  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  uang  atau  yang disamakan  dengan  uang.  BKP  merupakan  buku  harian  yang  digunakan  untuk  membantu  pencatatan  semua penerimaan  dan  pengeluaran  uang  menurut  jenis  sumber  pembiayaan.  Pencatatan  di  BKU  dan  BKP  dilakukan sepanjang  waktu,  setiap  ada  transaksi  penerimaan,  dan  pengeluaran  uang.  Pembukuan  dilakukan  di  BKU  yang kemudian  dilakukan  pada  BKP.  BKU  dan  BKP  ditutup  setiap  akhir  bulan  atau  sewaktu-waktu  jika  dianggap  perlu, misalnya  setelah  ada  pemeriksaan  oleh  petugas  yang  berwenang,  pada  waktu  serah  terima  dari  pejabat  lama  ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang BKU dan BKP.
Berdasarkan narasi di atas pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan  sumber  daya  manusia.  Setiap  saat  pembukuan  harus  dapat  menggambarkan  mutasi  yang  paling  akhir.  Dari pembukuan  yang  baik,  tertib,  teratur,  lengkap,  dan  “up  to  date”  dapat  disajikan  pelaporan  yang  baik,  lengkap,  dan bermanfaat.  Pembuatan  laporan  dilakukan  secara  teratur,  periodik,  dan  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Mengingat  sebagian  dana  pendidikan  umumnya  berasal  dari  pemerintah  melalui  BOS,  maka  pembukuan  keuangan juga  harus  mengikuti  petunjuk  teknis  yang  berlaku  baik  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Permendikbud)  maupun  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  (SE  Mendagri)  pada  tahun  berjalan. Sebagai contoh untuk tahun 2019 Saudara bisa membaca SE Mendagri Nomor 971-7790 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis  Penyelenggaraan,  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan  serta  Pertanggungjawaban  Dana  BOS  Satuan  Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan untuk  BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota diatur dalam SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018.

## 3.7. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan  Operasonal  Sekolah  (BOS)  sebagai  sumber  utama  keuangan  mayoritas  sekolah  menetapkan    aturan  yang ketat  dalam  penggunaannya  seperti  tercantum  dalam  buku  Petunjuk  Teknis  BOS.  Ketentuan  ini  dituangkan  dalam bentuk tata cara atau prosedur pengeluaran/penggunaan dana. BOS  yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS per  peserta  didik/tahun  untuk  masing-masing  jenjang  berbeda-beda  menyesuaikan  petunjuk  teknis  pada  tahun berjalan.  Misalnya  pada  tahun  2019  terdapat  kenaikan  untuk  jenjang  SMK  dibanding  tahun  sebelumnya.  Besaran dana BOS  masing-masing jenjang pada tahun 2019 adalah jenjang SD/SDLB sebesar Rp 800.000,00, SMP/SMPLB: Rp 1.000.000,00, dan SMA Rp 1.400.000,00, SMK: Rp 1.600.000,00. Dan untuk SDLB/SMPLB/SMALB sebesar Rp 2.000.000,00.
Dana  BOS  disalurkan  dari  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  setiap triwulan  pada  waktu  yang  ditentukan  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  sesuai  tahun  berjalan  tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa.  Penggunaan  dana  BOS  di  sekolah  harus  disesuaikan  dengan pengajuan  RKA  BOS  yang  sudah  ditetapkan  dalam  DPA  masing-masing  sekolah  dari  Provinsi  atau  Kab/kota. Pemanfaatan BOS hanya diperbolehkan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak mana pun.
Pemanfaatan dana BOS  harus  mengacu pada komponen-komponen  yang sesuai dengan ketentuan penggunaan dana pada  Permendikbud  tahun  berjalan  dan  disesuaikan  jenjang  sekolah  masing-masing.  Tata  cara  penggunaan  dan pertanggungjawaban BOS Reguler tahun 2019 diatur dalam Lampiran I. Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Selain  pembelanjaan  kegiatan  dalam  pengelolaan  keuangan,  juga  diatur  tentang  pembelanjaan  terkait  pengadaan barang/jasa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  (PBJ) Pemerintah.  Khusus  untuk  pembelanjaan  terkait  pengadaan  barang/jasa  di  sekolah  terkait  dana  BOS  diatur  dalam Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018. Pelaksana PBJ sekolah dilaksanakan oleh organisasi PBJ sekolah yang  terdiri  atas:  kepala  sekolah,  bendahara  BOS  Reguler,  tenaga  administrasi  sekolah  (TAS),  dan  guru;  dan penyedia.
Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Pembiayaan mencakup biaya  investasi,  biaya  operasional  satuan  pendidikan.  Biaya  investasi  mencakup  pembiayaan  penyediaan  sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  satuan  pendidikan  agar  dapat  berlangsungnya kegiatan  pendidikan  yang  sesuai  standar  nasional  pendidikan  secara  teratur  dan  berkelanjutan.  Biaya  operasional satuan pendidikan  meliputi:  Honor pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan  habis pakai, dan  biaya  operasional  pendidikan  tak  langsung  seperti  daya,  air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan prasarana, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan, pertama, penerimaan  dan  pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan  pertanggungjawaban  anggaran  yang  berasal  dari  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  dilakukan  secara  rinci  dan transparan  sesuai  dengan  sumber  dana. Kedua, eksistensi  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam  praktiknya sangat  membantu  mewujudkan  mutu  pendidikan.  Meskipun  demikian,  BOS  harus  dimanajemen  dengan  baik  dan diawasi  dengan  ketat  oleh  berbagai  pihak  agar  kebermanfaatannya  sesuai  dengan  tupoksi. Ketiga, penyusunan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan barometer dalam proses manajerial keuangan di sekolah.
Program  BOS  merupakan  program  yang  sangat  penting  untuk  menunjang  keberhasilan  pendidikan  dan  kualitas pendidikan  dimana  semua  anak  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Oleh  karenanya  investasi  pada  modal insani  khususnya  pada  pendidikan  anak-anak  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan  bangsa  dalam  jangka  panjang.  Hasil  penemuan  mendapati  bahwa  ada  beberapa  hambatan  dalam melaksanakan  alokasi  dana  BOS  yang  meliputi  kurangnya  sosialisasi  program,  lemahnya  komunikasi  antar  pihak yayasan, sekolah dan stakeholder dan lemahnya kepedulian dari tim pengelola BOS.
Berdasarkan  kesimpulan  kajian  ini,  penulis  menyarankan  kepada  pengelola  Program  BOS  untuk  lebih memaksimalkan pengelolaan Program BOS karena Program BOS ini merupakan salah satu program pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik sehingga dalam penerapannya di  lapangan,  dibutuhkan  pengelolaan  yang  lebih  maksimal  agar  tujuan  dan  manfaat  yang  di  dapat  dari  penerapan Program BOS ini dapat tersalurkan dengan lebih maksimal juga.

## References
Anggal, N., Yuda, Y., & Amon, L. (2020). Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan . Samarinda: Gunawana Lestari.
Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 16 (2), 109. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437
Chudgar, A., Chandra, M., & Razzaque, A. (2014). Alternative forms of teacher hiring in developing countries and its implications: A review of literature. Teaching and Teacher Education , 37 , 150–161. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.10.009
Fauziyyah,  N.  A.,  Mulyani,  H.,  &  Purnamasari,  I.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  Kota  Bandung. JPAK:  Jurnal  Pendidikan  Akuntansi Dan Keuangan , 6 (1), 21–28.
Firdianti,  A.  (2018). Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa . Lampung: Gre Publishing.
Harahap,  T.  H.  (2018). Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pengelolaan  Dana Bos di SMP Swasta Se-Kecamatan Patumbak . Tesis; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Kinzli, K. D., Kunberger, T., O’Neill, R., & Badir, A. (2018). A low-cost approach for rapidly creating demonstration models for  hands-on learning. European  Journal  of  Engineering  Education , 43 (1),  79–89. https://doi.org/10.1080/03043797.2017.1311306
Komariya, L., Amon, L., Wardhana, A., Priyandono, L., Poernomo, S. A., Januar, S., Harliansyah, H., Satriawarman, T., Bustami, M. R., Heriman, H., Firmansyah, F., Pratama, P. A., Sumantri, W. H., Rianti, R., Rusdawati, R., Yusniar,  Y.,  Sripeni,  S.,  Ping,  T.,  Rohana,  R.,  …  Monica,  M.  V.  (2021). Manajemen  Pendidik  &  Tenaga Kependidikan Abad 21 . Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Kusnandi.  (2017).  Konsep  Dasar  dan  Strategi  Penjaminan  Mutu  Pendidikan:  Sebagai  Review  Kebijakan  Mutu Pendidikan. Indonesian Journal of Education Management & Administration Review , 1 (2), 107–118.
Lorensius, L., & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19. Indonesian Journal of Education and Humanity , 1 (2), 107–119.
Lorensius, L., Warman, W., & Tresia, Y. (2021). Kajian Literatur: Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan , 9 (1), 118–131.
Matli,  W., & Ngoepe, M. (2020). Capitalizing on digital  literacy  skills  for capacity development of people who are not in education, employment or training in South Africa. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development , 12 (2), 129–139. https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1624008
Msonde,  S.  E.  (2021).  Revisiting  the  Idea  of  Learner-Centered  Pedagogy:  The  Theoretical  Perspective. Journal  of Education , 00220574211031970. https://doi.org/10.1177/00220574211031970
OECD, & ADB. (2015). Education in Indonesia: Rising to the Challenge. In Far Eastern Survey (Vol. 20, Issue 15, p. 70). OECD Publishing Paris.
Opan, A., Nur, R. S., Putu, A. D., Jodang, S. A. A., Dirvi, S. A., Agung, N. C. S., Hendra, P., Cecep, S. D., Erpin, H., Desi,  S.,  Hastanti  Agustin,  &  Rahayu,  R.  (2021). Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan .  CV.  Widina  Media Utama.
Permendikbud.  (2012). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar .
PP  Republik  Indonesia.  (2005). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan .
PP  Republik  Indonesia.  (2008). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008  Tentang Pendanaan Pendidikan .
PP Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan .
Regina,  B.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Di  Kota  Malang  (Studi  di  Dinas Pendidikan Kota Malang) . Brawijaya University.
Rosser,  A.,  &  Fahmi,  M.  (2018). The  political  economy  of  teacher  management  reform  in  Indonesia. International Journal of Educational Development , 61 , 72–81. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.005
Sinaga,  R.  I.,  Siburian,  P.,  &  Lubis,  W.  (2018).  The  Effect  of  Organizational  Culture,  Job  Satisfaction  and Achievement Motivation on Teacher Work Commitments in Junior High School of Teladan Timur in Medan. International  Journal  of  Scientific  Research  in  Science,  Engineering  and  Technology , 4 ,  196–209. https://doi.org/10.32628/IJSRSET21841121
Stewart, R., Van Rooyen, C., Dickson, K., Majoro, M., & De Wet, T. (2010). What is the impact of microfinance on poor  people ?  In A systematic review of evidence from … (pp.  1–104).  EPPI-Centre, Social  Science  Research Unit, Institute of Education ….
Subarna, B. (2014). Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama:: Antara Harapan Dan Kenyataan . Deepublish.
Sukardi. (2011). Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya . Jakarta: Bumi Aksara.
Tobing, D. S., Wahyudi, E. S., & Handriyono, H. (2018). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Pelatihan Operator Sistem  Terhadap  Kinerja  Sistem  Manajemen  Daerah  (Simda)  Keuangan  Melalui  Adopsi  Layanan  Di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 12 (3), 377–391.
Undang-Undang  RI.  (2003). Undang-Undangan  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam , 11 (2), 219–246.
Uviyanti,  S.,  &  Pramuka,  B.  A.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (7), 471–480.
Warman,  W., Nurlaili,  N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., & Fatcholis, F. (2022). Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan . Jejak Pustaka.
World Bank. (2019). The Promise of Education in Indonesia .