Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 750-760
Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi
Rijal Allamah Harahap 1) , Saparuddin Siregar 2) 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email Korespondensi: rijalallama@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  accounting  treatment  for  mudharabah  contracts  and  their implications for the reliability and fairness of financial statements based on an accounting perspective in Islamic banks. In addition, this study also explores the effect of provisions and reserves on profit allocation among profit- sharing  investment  account  holders  (mudharabah)  and  examines  the  accounting  treatment  for  mudharabah contracts as stated in the Accounting Standards for Islamic Financial Institutions issued by AAOIFI. The findings of  this  study  that  presenting  customers  in  a  separate  category  in  the  statement  of  financial  position  (balance sheet), without reclassifying assets in the statement of financial position to reflect assets attributable to customers, indicates an undue bias in the financial statements. This goes against the concept of full disclosure and a true and fair  view  of  financial  statements.  Other  results  also  reveal  that  reserves  can  result  in  misallocation  of  profits among customers and there is an overlap between provisions and reserves, which can affect the reliability and fairness of financial statements. It is also revealed that the reserves presented under the customer section cannot be  easily  understood  because  investors  do  not  have  rights  to  these  reserves.  In  addition,  questioning  the application of the use of grant contracts (Tabarru) in transactions with the substance seeking profit. This study recommends mutual funds as a solution for implementing sharia-compliant mudharabah contracts.

## Keywords: Accounting, Mudharabah, Profit Sharing
Saran sitasi: Harahap, R. A., & Siregar, S. (2022). Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 750-760. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678

## 1. PENDAHULUAN
Karena simpanan berbunga dilarang oleh Syariah Islam,  bank  Islam  memobilisasi  dana  dari  deposan dalam bentuk rekening investasi bagi hasil (Muneeza, 2020). Rekening bagi hasil dipegang oleh pemegang rekening  investasi  dan  merupakan  sumber  utama pendanaan  bank  syariah.  Akad  mudharabah  yang berupa  akad  kemitraan  dalam  keuntungan  antara penyedia  tenaga  kerja  dan  penyedia  modal,  adalah kendaraan utama untuk mencapai misi ini. Dalam tipe ini  kontrak,  keuntungan  dibagi,  oleh  kedua  belah pihak,  sesuai  kesepakatan,  dan  kerugian  ditanggung oleh penyedia dana. Kontrak mudharabah digunakan oleh bank, di mana bank bertindak sebagai mudharib (manajer  aset)  dan  nasabah  sebagai  sohibul  mal (investor).  Keuntungan  dari  investasi  yang  dibiayai oleh nasabah dibagi antara nasabah dan bank, menurut nisbah  bagi  hasil  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, sementara semua kerugian ditanggung oleh nasabah.
Model  penggalangan  dana  dan  bagi  hasil  yang diperkenalkan  oleh  keuangan  Islam  ini  masih kontroversial  dan  relevansinya  dalam  lingkungan perbankan saat ini masih bisa diperdebatkan (Kayed, 2012).  Kerangka  dan  kaidah  mudharabah  yang dirumuskan  oleh  para  fuqaha  klasik  pada  abad  ke-7 mencerminkan kondisi yang hadir pada saat itu, para ahli hukum modern melakukan modifikasi besar untuk kontrak  Mudarabah  untuk  memenuhi  transaksi keuangan yang  kompleks  dan  kondisi ekonomi yang berbeda.  Modifikasi  ini  dapat  mengakibatkan penyimpangan  Mudarabah  dari  ekuitas  dan  keadilan sebagaimana yang ditentukan dalam kerangka klasik.
Cendekiawan  Islam  modern  mengizinkan  Bank Syariah  untuk  melakukan  transaksi  mudharabah, membenarkan  izin  mereka  atas  dasar  persetujuan deposan  atas  hal  transaksi.  Deposan  memberikan persetujuannya  ketika  dia  menandatangani  formulir standar di awal kontrak. Oleh karena itu, persetujuan
dapat  dilihat  sebagai  persetujuan  terbuka  dari transaksi.  Pertanyaannya  di  sini  adalah  apakah  jenis persetujuan  ini  dapat  dianggap  sebagai  persetujuan yang  dapat  diandalkan.  Pada  kenyataannya,  para deposan  tidak  memiliki  kekuatan  negosiasi  atau pengaruh  apapun  terhadap  kontrak.  Mudarabah ditawarkan  oleh  bank  sebagai  kontrak  ambil  atau tinggalkan.  Oleh  karena  itu,  persetujuan  disediakan oleh deposan adalah artifisial dan dalam bentuk lebih dari  pada  substansi.  Selain  itu,  banyak  dari  deposan tidak  mengetahui  detail  kontrak  dan  dalam  banyak kasus,  beberapa  informasi  penting  seperti  strategi investasi, risiko, perhitungan keuntungan dan rincian lainnya tidak disebutkan dalam kontrak.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  disebutkan sebelumnya, ruang lingkup pemberdayaan bergeser ke arah  agen  manajer.  Oleh  karena  itu,  bank  dipandang sebagai  pihak  pengendali  bukan  penyimpan  (tidak seperti  Mudarabah  tradisional).  Bank  memutuskan produk  investasi,  menetapkan  persyaratan,  dan menetapkan ketentuan tentang rasio laba dan hal-hal lain.  Di  sisi  lain,  deposan  yang  menanggung  risiko tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mengubah  atau mengubah  kondisi  apa  pun  dalam  kontrak.  Hal  ini dianggap sebagai salah satu alasan utama kurangnya kontrak Mudarabah di sisi aset bank syariah.
Beberapa  ulama  mengklaim  bahwa  para  ahli hukum  saat  ini  didorong  oleh  tuntutan  pasar  dalam memodifikasi aturan mudharabah agar sesuai dengan praktik  perbankan  modern.  Oleh  karena  itu,  praktik bank syariah menyimpang dari teori asli mudharabah dan  kerangka  etikanya  untuk  mereplikasi  sistem perbankan  berbasis  bunga.  Selain  itu,  modifikasi  ini menghasilkan  masalah  praktis  yang  parah  dalam penerapan (Atmeh & Hadi Ramadan, 2012).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menyelidiki  penerapan  penggunaan  Mudarabah  oleh Bank  Syariah  modern  dan  problematika  (Risa Rukmana, 2021) serta kritik . Terdapat problematika dalam  prakatek  mudharabah  daintaranya:  Pertama, dilema  bagaimana  menentukan  total  keuntungan. Dalam praktek, Bank syariah menerapkan mudharabah  berkelanjutan  di  mana  keuntungan diperhitungkan  secara  berkala  selama  periode Mudarabah, tetapi tanpa likuidasi investasi dan tanpa pengembalian modal kepada penyedia dana. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: haruskah aset dibiayai  oleh  Mudarabah,  pada  tanggal  laporan keuangan, diukur ke nilai setara kasnya atau ke biaya
historis untuk mencapai laba yang dapat didistribusikan?.
Kedua,  selain  penentuan  kesulitan  laba  total, alokasi  laba  antara  berbagai  jenis  deposan  dan pemegang  saham,  merupakan  tantangan  lain.  Saat bank menginvestasikan dana nasabah dalam kumpulan  aset  campuran, bersama  dengan  dana  dari rekening  giro,  tabungan  dan  dana  pemegang  saham dan  kemudian  mendistribusikan  keuntungan  yang dihasilkan  ke  nasabah  dan  pemegang  saham. Selanjutnya,  bagaimana  menghitung  keuntungan untuk  setiap  deposan  menjadi  perhatian  lainnya. Dengan  mempertimbangkan  bahwa  deposan  dapat memberikan  atau  menarik  uang  dengan  cara  dan waktu  yang  berbeda.  Hal  ini  mungkin  tidak  sesuai dengan dimulainya atau dilikuidasinya proyek-proyek yang dibiayai oleh setoran yang diterima.
Ketiga, cadangan yang terkait dengan Mudarabah menimbulkan  ancaman  lain  mengenai  penerapan model mudharabah. Dalam kontrak Mudarabah, baik jumlah  simpanan  maupun  pengembalian  simpanan tidak  terjamin.  Oleh  karena  itu  dan  untuk  mengatasi masalah  ini,  Organisasi  Akuntansi  dan  Audit  untuk Lembaga  Keuangan  Syariah  (AAOIFI)  bahwa  bank syariah  dapat  menggunakan  dua  jenis  cadangan; Cadangan  pemerataan  laba  untuk  mempertahankan tingkat  pengembalian  tertentu  ke  nasabah  dan cadangan  risiko  investasi  untuk  menjamin  simpanan utama  untuk  nasabah.  Para  ahli  hukum  melegalkan cadangan  ini  dengan  mengandalkan  akad  sedekah ( Tabarru ). Cadangan ini banyak digunakan oleh bank syariah untuk memperlancar pembayaran keuntungan kepemegang  rekening  investasi  yang  mempengaruhi transparansi laporan keuangan dan dapat mengakibatkan misalokasi laba di antara nasabah.
Klasifikasi  nasabah  terkait  cadangan  masih dalam  perdebatan.  Dikatakan  bahwa  Dana  nasabah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban karena bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dana yang telah  diterimanya  jika  terjadi  kerugian.  Demikian juga, nasabah tidak dianggap sebagai ekuitas pemilik, pemegang  akun  ini  tidak  menikmati  kekuasaan  dan hak  kepemilikan  seperti  hak  suara  dipegang  oleh pemilik.  Oleh  karena  itu,  AAIOFI  membentuk kategori  baru  (kategori  keempat  selain  aset; kewajiban; dan ekuitas) untuk akun nasabah. Namun, menghadirkan  nasabah  kategori  terpisah  dalam laporan  posisi  keuangan,  tanpa  mereklasifikasi  aset dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan aset yang diatribusikan kepada nasabah, menunjukkan
bias yang tidak semestinya dalam pernyataan laporan keuangan. Ini bertentangan dengan konsep pengungkapan penuh dan pandangan yang benar dan adil dari pernyataan laporan keuangan.
Keempat:  struktur  tata  kelola  perusahaan merupakan  masalah  serius  lain  dalam  kontrak mudharabah. Nasabah terkena risiko ekuitas investor, namun, mereka tidak memiliki hak tata kelola seperti hak  suara,  dan  hak  atas  informasi  yang  memadai tentang  kinerja  keuangan.  Masalah  agensi  juga ditujukan  dalam  hal  ini.  Manajemen  bank  bertindak sebagai agen bagi pemegang saham, sedangkan bank sebagai  mudharib  bertindak  sebagai  agen  untuk nasabah.  Hal  ini  memungkinkan  manajemen  bank untuk  mengurangi  keuntungan  nasabah  untuk kepentingan pemegang saham.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Struktur  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Bagian  kedua  membahas  dan  meninjau  kesulitan terhadap  pengukuran  dan  alokasi  laba  di  antara berbagai  pihak.  Sebuah  analisis  kritis  dari  sejumlah pandangan yang bertentangan dalam masalah ini juga disediakan; Bagian ketiga memeriksa cadangan terkait dengan  akad  mudrabah  dan  keberlakuannya;  Bagian empat    mempertimbangkan  efek  penyajian  laporan keuangan akad Mudarabah; Bagian kelima menunjukkan  kekhawatiran  terkait  terhadap  struktur tata  kelola  perusahaan;  Bagian  enam  memberikan saran untuk menggantikan kontrak Mudarabah dengan menggunakan formula reksa dana; dan akhirnya pada bagian  tujuh  merangkum  penelitian  ini  bersamaan dengan  memberikan  jalan  untuk  penelitian  lebih lanjut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Dalam  praktiknya,  terdapat  permasalahan  dari investasi menggunakan kontrak Mudharabah. Permasalahan  ini  pada  penerapan  penggunaan Mudarabah  oleh  bank  syariah,  data  menunjukkan bahwa  kontrak  ini  kurang  sesuai  dari  konteksnya. Terdapat  beberapa  kritik  terhadap  praktek  investasi dengan  akad  mudharabah  pada  bank  syariah.  Bank syariah melaksanakan Mudarabah dengan menggabungkan mudharabah, Mudarabah yang tidak terbatas,  bercampur  dan  terus  menerus.  Sehingga praktek  investasi  mudharabah  jika  ditinjau  dari perspektif akuntansi menemukan beberapa kritik.
Dengan  memberlakukan  mudharabah seperti ini terdapat tantangan mengenai penentuan  total keuntungan  yang  dihasilkan  dari  Mudharabah. Selanjutnya  masalah  pengalokasikan  keuntungan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam mudharabah. Dimana beberapa pihak dapat memberikan  atau  menarik  uang  pada  waktu  yang berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan awal atau likuidasi  proyek.  Sistem  cadangan  yang  dilakukan merusak konsep bagi hasil dan dapat digunakan untuk mencapai  perataan  laba,  sehingga  mempengaruhi transparansi  dan  keandalan  laporan  keuangan.  Aset investasi  dibiayai  oleh  dana  Mudarabah  disajikan dalam neraca di bawah satu kategori, diman aset dapat dibiayai  baik  oleh  nasabah  atau  pemegang  saham. Aset ini harus direklasifikasi menjadi: dua subkategori: aset yang diatribusikan kepada pemegang saham dan aset yang diatribusikan kepada nasabah.
Selain  itu,  tata  kelola  perusahaan  menimbulkan masalah  besar  dalam  akad  mudharabah.  Nasabah terkena  risiko  ekuitas  investor,  tetapi  tidak  memiliki hak tata kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, termasuk DPS  atau  auditor  eksternal.  Nasabah  tidak  dapat mempengaruhi praktik manajemen laba atau mempengaruhi  provisi  dan  cadangan  dipotong  dari bagian keuntungan mereka.

## 3.2. Pembahasan
Kontrak Mudarabah diterapkan antara dua pihak untuk  melakukan  bisnis  kemitraan  (Sapuan,  2016). Pihak  pertama  memiliki  kelebihan  dana  dengan keterampilan  perdagangan terbatas, sedangkan  pihak kedua  adalah  pihak  pedagang  yang  sedang membutuhkan  dana.  Para  ahli  hukum  klasik memandang  Mudarabah  sebagai  kontrak  komersial yang  dilaksanakan  dalam  aktivitas  perdagangan sederhana,  di  mana  mudharib  membeli  barang  yang dapat  dijual  dari  modal  Mudarabah  dan  menjualnya untuk keuntungan.
Mudharib  diharuskan  untuk  mengembalikan modal  kepada  penanam  modal  pada  saat  usaha tersebut dilikuidasi dan segala sesuatu yang melebihi modal  tersebut  adalah  dianggap  sebagai  keuntungan (Diaw  &  Mbow,  2012).  Keuntungan  akan  dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan rasio yang telah disepakati  sebelumnya.  Semua  prosedur  ini  mudah karena Mudarabah klasik dilaksanakan di pengaturan bisnis  sederhana.  Misalnya,  mudharib  dibatasi  untuk
menginvestasikan  modalnya  hanya  untuk  kegiatan perdagangan  (ritel)  dan  kegiatan  rumit  lainnya (manufaktur, pertanian, atau transaksi komersial yang kompleks) dapat membuat mudharabah menjadi tidak sah.
Dilihat  dari  kegiatannya,  perdagangan  dapat menghasilkan  ketidaksetaraan  risiko  dan  imbalan yang dibagikan oleh mitra. Jika Kontrak mudharabah digunakan,  misalnya,  dalam  proyek  manufaktur, investor  akan  menyediakan  dana  yang  sangat  besar untuk  menutupi  biaya  aset  tetap,  bahan  baku,  upah, dan pengeluaran lainnya (Anwar et al., 2012). Di sisi lain, Bank menerima sebagian dari keuntungan untuk manajemennya, dan segala kerugian akibat pekerjaannya  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh penanam  modal.  Model  bisnis  ini  tidak  adil  bagi investor mengingat jumlah uang yang diinvestasikan dalam proyek.
Dalam  Mudarabah  klasik,  hubungan  antara investor dan agen dianggap adil dan seimbang dengan mempertimbangkan hak, kewajiban, tanggung jawab, keterampilan,  penghargaan,  dll.  Kebanyakan  ahli hukum tidak mengizinkan mudharib untuk mengekspos  modal  Mudarabah  untuk  risiko  tanpa memperoleh  izin  eksplisit  dari  investor.  Ini  karena investor adalah satu-satunya pihak yang menanggung risiko. Contoh transaksi yang dianggap berisiko oleh para  fuqaha  klasik  adalah  jual  beli  secara  kredit. Interpretasi  ditawarkan  oleh  ahli  hukum  untuk pembatasan tersebut adalah bahwa mudharib diminta untuk melakukan pekerjaannya dengan pertimbangan yang  cermat  dan  waspada;  transaksi  kredit  tidak dianggap sebagai kewaspadaan karena dapat menyebabkan kerugian modal.
Pembatasan lain yang dikenakan pada mudharib adalah  bahwa  ia  tidak  diperbolehkan  untuk mencampuradukkan  menitipkan  modal  dengan  uang sendiri atau uang pemodal lain. Para ahli hukum klasik mempertimbangkan  ini  sebagai  transaksi  di  luar lingkup  umum  mudharib  karena,  dengan  demikian dalam  hal  ini  penanam  modal  wajib  mengadakan kemitraan  dengan  pihak  lain.  Mudharib  harus memperoleh  izin  eksplisit  dari  investor  sebelum melakukan  transaksi  tersebut.  Selain  itu,  para  ahli hukum  mencegah  mudharib  dari  bertindak  sebagai kapitalis  di  Mudarabah  lainnya.  Bank  memainkan peran perantara sebagai mudharib dalam hal ini bukan pemilik  modal  maupun  pekerja  untuk  bisnis.  Oleh karena itu, bagian keuntungan Bank tidak dibenarkan berdasarkan pemberi dana atau berdasarkan pelaksana
pekerjaan.  Selain  itu,  aturan  Mudarabah  klasik melarang  distribusi  keuntungan  sebelum  likuidasi fisik dari Bisnis mudharabah.
3.2.1. Penentuan dan Alokasi Keuntungan
Bank syariah memobilisasi dana pada basis yang berbeda  dari  bank  konvensional  karena:  larangan bunga  dalam  Islam.  Oleh  karena  itu,  struktur permodalan  bank  syariah  memiliki  empat  sumber dana;  ekuitas  pemegang  saham,  giro,  rekening investasi, dan rekening tabungan . Ekuitas pemegang saham  terdiri  dari  dana  yang  dikumpulkan  melalui penjualan saham biasa bank kepada publik ditambah laba  ditahan  dan  cadangan  yang  dapat  distribusikan kepada  pemegang  saham  yang  terakumulasi  selama bertahun-tahun(Lowe  et  al.,  2020).  Rekening  giro dimobilisasi pada basis selain akad mudharabah, dan tidak  berhak  menerima  keuntungan  apapun  karena kepentingan  deposan  adalah  titipan  dana  dengan fleksibilitas maksimum dalam penarikannya. Rekening investasi dan tabungan rekening diatur oleh kontrak  mudharabah,  dan  bank  menginvestasikan rekening ini atas dasar  bagi hasil.
Dalam  banyak  kasus,  bank  menginvestasikan empat sumber dana dalam kumpulan aset  campuran. Jika  portofolio  investasi  agregat  menghasilkan keuntungan,  maka  bagian  keuntungan  dialokasikan antara Para Pihak yaitu: rekening tabungan, rekening investasi,  dan  pemegang  saham,  sesuai  dengan proporsi  saham  dari  investasi  masing-masing  dalam portofolio  (Arshad  &  Business,  2011).  Bagian keuntungan  bank  berkaitan  dengan  keduanya  dana pemegang  saham  sendiri  dan  dana  giro.  Namun, pemegang saham juga menerima pembagian mudharib  (pengelola  aset)  sesuai  dengan  tarif  yang telah ditentukan.
Meskipun  mekanisme  alokasi  keuntungan  ini tampak adil dan lugas, keputusan kontroversial harus diambil  untuk  mengimplementasikannya.  Keputusan ini  termasuk  penentuan:  metode  pengukuran  laba, pendapatan dan pengeluaran yang dapat dikenali yang berlaku  untuk  dana  nasabah,  cadangan  dan  praktik perataan,  kisaran  bobot  dan  nisbah  bagi  hasil  yang berlaku untuk berbagai tenor Dana nasabah dan dana gabungan  para  pemegang  saham  (Abbas  &  Arizah, 2019).
3.2.2. Cara  menentukan  keuntungan  (masalah pengukuran)
Secara tradisional, dan sepanjang sejarah Islam, Mudarabah  adalah  satu  proyek  terbatas  waktu  akad dan  pembagian  keuntungan  mudharabah  ditentukan
pada  saat  proyek  yang  dibiayai  oleh  Mudarabah dilikuidasi  (Cordery,  2015).  Saat  ini,  bank  syariah mempekerjakan berbagai jenis Mudarabah. Biasanya, bank  mencampurkan  dananya  dengan  dana  deposan dan menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan beberapa di antaranya adalah proyek jangka panjang. Keuntungan dicatat pada secara berkala, terlepas dari likuidasi  proyek  (Choi,  2017).  Hal  ini  tidak  praktis untuk  deposan  karena  untuk  menunggu  likuidasi semua  proyek  yang  dibiayai  oleh  bank,  yang  dapat berlangsung selama beberapa tahun, untuk mendapatkan keuntungan mereka.
Dalam  praktiknya,  ulama  mengembangkan konsep  konstruktif  likuidasi  untuk  mengakomodasi praktek perbankan kontemporer. Menurut konsep ini, keuntungan  yang  diperoleh  dari  investasi  selama setahun  adalah  dihitung  tanpa  likuidasi  aktual  dari investasi, dan investasi ini dianggap sebagai investasi baru  dalam  periode  keuangan  baru.  Kesulitan  dari pendekatan  ini  adalah  bagaimana  menentukan  nilai aset  investasi  pada  akhir  periode  keuangan  (Abdul- rahman  &  Nor,  2017).  Haruskah  itu  menjadi  biaya historis atau nilai wajar (nilai setara kas)? nilai setara kas akan menjadi dasar pengukuran yang sesuai untuk aset investasi yang dibiayai oleh pemegang saham dan nasabah. Ini karena nilai setara kas akan memastikan alokasi  yang  adil  dari  hasil  investasi  tidak  terbatas antara  pemegang  rekening  investasi  yang  telah menyediakan  atau  menarik  dana  di  berbagai  titik waktu selama umur investasi tersebut, di satu sisi, dan di  antara  pemegang  rekening  sebagai  kelompok  dan pemilik bank syariah di sisi lain.
Diakui  juga  bahwa  nilai  setara  kas  melebihi biaya  historis  karena  Jika  investasi  tidak  terbatas diukur  pada  biaya  perolehan  (historis),  akan  terjadi ketidaksetaraan  dalam  pembagian  hasil  investasi antara pemegang rekening investasi yang menyediakan  atau  menarik  dana  pada  waktu  yang berbeda selama investasi tersebut berjalan. Demikian juga ketimpangan akan terjadi dalam pendistribusian hasil  investasi  tidak  terbatas  antara  pemegang rekening  investasi  sebagai  kelompok  dan  pemilik bank syariah.
Tidak  seperti  kerangka  pelaporan  keuangan lainnya,  AAOIFI  menerapkan  konsep  biaya  historis daripada  mengembangkan  teknik  atau  standar  yang dapat  meningkatkan  keandalan  nilai  wajar  tekad. Sebaliknya, untuk tujuan Zakat, AAOIFI menggunakan  nilai  setara  tunai  untuk  mengevaluasi aset dan kewajiban (Hidayah et al., 2019). Jelas bahwa
nilai setara kas sejalan dengan prinsip Syariah, standar akuntansi  konvensional,  penyajian  wajar,  dan informasi  relevansi.  Menggunakan  biaya  historis untuk  menghitung  keuntungan  Mudarabah  dapat mengakibatkan  misalokasi  keuntungan  di  antara kategori  yang  berbeda  dari  penyedia  dana  dan  di seluruh  periode  keuangan.  Bagaimana  menentukan laba  yang  dapat  diatribusikan  untuk  berbagai  pihak (beban dan pendapatan alokasi)
Muncul  pertanyaan  berikut:  ketika  bank mencampurkan dananya sendiri dengan dana deposan, bagaimana  mengalokasikan  biaya  administrasi  dan pendapatan yang dihasilkan dari operasional perbankan?.  Bahwa  ada  dua  metode  pembagian keuntungan  yang sering digunakan oleh bank syariah untuk  menangani  masalah  ini:  pertama,  metode pooling, di mana semua sumber dana di bank syariah berbagi  dalam  semua  pendapatan  dan  pengeluaran. Kedua,  metode  pemisahan,  di  mana  nasabah  hanya berbagi  pendapatan  dan  beban  yang  terkait  dengan investasi  mereka.  Ini  berarti  bahwa  pendapatan  dan pengeluaran  lainnya  (termasuk  biaya  administrasi) ditanggung  oleh:  pemegang  saham  semata.  Oleh karena  itu,  setiap  metode menghasilkan  bagian  yang berbeda untuk masing-masing pihak.
Metode  pooling  lebih  mudah  diterapkan  karena tidak  perlu  menentukan  biaya  yang  terkait  dengan investasi  nasabah.  Di  sisi  lain,  mengapa  bank  layak mendapatkan bagian keuntungan mudharib dalam hal ini?.  Menurut  kontrak  mudharabah,  kontribusi  yang diberikan  oleh  mudharib  adalah  pekerjaan,  dan pekerjaan  dalam  konteks  ini  berkaitan  dengan pengelolaan  Mudarabah.  Jadi,  biaya  manajemen  dan administrasi  harus  dibebankan  kepada  mudharib semata-mata  agar  berhak  atas  bagian  keuntungan mudharib.
Dalam  metode  lain,  pengeluaran  mana  yang harus dialokasikan ke dana Mudarabah dan mana yang harus  ditanggung  oleh  bank  adalah  tantangan  lain? Hal  ini  dikarenakan  ada  biaya  umum  (biaya  tidak langsung)  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung sejumlah  kegiatan  bank  dan  tidak  dapat  dilacak dengan  mudah  untuk  kegiatan  ini  secara  individual. Biasanya  penilaian  digunakan  untuk  menemukan dasar alokasi yang tepat untuk membebankan biaya ke aktivitas. Dalam hal ini, praktik yang berbeda di antara Bank  syariah  dapat  ditemukan,  dan  setiap  praktik menghasilkan  bagian  yang  berbeda  untuk  pemegang saham  dan  nasabah.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, maka  disarankan  penggunaan  kumpulan  investasi
mudharabah  terpisah  dengan  catatan  akuntansi  dan distribusi  laba  terpisah  untuk  setiap  kumpulan tersebut.
Terdapat  juga  kritik  terhadap  pendekatan  akun campuran  karena  tidak  memiliki  prinsip  ekuitas  dan adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. AAOIFI mengatasi  masalah  ini  tanpa  menawarkan  pedoman atau  solusi  standar.  Sebaliknya,  itu  mengharuskan bank  syariah  untuk  menyajikan  pengungkapan  yang cukup tentang kebijakan yang digunakan. Pengungkapan  yang  disyaratkan  oleh  AAOIFI meliputi:  dasar  yang  diterapkan  oleh  bank  Syariah untuk pengisian pengeluaran kepada nasabah, apakah bank  syariah telah  memasukkan  nasabah  dalam  bagi hasil yang dihasilkan dari menginvestasikan dana giro atau  dana  lainnya,  baik  bank  syariah  telah memasukkan  nasabah  dalam  pembagian  pendapatan dari  operasi  perbankan,  dan  jika  demikian,  jenis pendapatan  tersebut  dan  dasar  yang  diterapkan  juga harus diungkapkan (AAOIFI, 2008).
Selanjutnya,  dalam  kasus  di  mana  bank  syariah tidak dapat memanfaatkan semua dana yang tersedia untuk investasi, pengungkapan harus dibuat dari dua pihak  yang  diprioritaskan.  Salah  satu  dari  kebijakan ini dapat mempengaruhi bagian laba secara tajam dari setiap bagian. Karena bank tidak dapat menginvestasikan semua dana yang tersedia dari tiga kategori,  jumlah  nasabah  yang  berpartisipasi  dalam investasi  aktual  secara  signifikan  lebih  rendah daripada  setoran  actual  diterima  oleh  bank. Selanjutnya, keuntungan yang terkait dengan nasabah yang berpartisipasi didistribusikan ke  nasabah aktual yang  diterima  oleh  bank,  mengakibatkan  tingkat dividen yang rendah untuk nasabah.
Pertanyaan berikutnya yang menjadi problematika  adalah  apakah  pemegang  saham  bank syariah  benar-benar  memainkan  peran  mudharib untuk  berhak  atas  bagian  mudharib?.  Mudarabah adalah  kerjasama  antara  modal  dan  kerja.  Ada  dua pihak  yang  mengadakan  kontrak  dalam  Murabahah: penyedia  dana  dan  mudharib.  Sementara  itu,  dalam struktur  korporasi,  kepemilikan  dipisahkan  dari manajemen.  Akibatnya,  di  bank  syariah,  ada  tiga pihak  yang  dapat  diidentifikasi  dalam  kontrak Mudarabah:  deposan-investor  sebagai  sohibul  mal, bank's  manajemen  yang  mengelola  uang  deposan sebagai  investor,  dan  pemegang  saham  bank  yang menerima bagian keuntungan mudharib. Dalam rumus ini,  pihak  yang  menerima  keuntungan  mudharib (pemegang saham) tidak boleh memberikan pekerjaan
apa pun (pengelolaan mudharabah) atau
mempertahankan kemampuan apapun yang
diasumsikan dalam mudharib.
Sebaliknya,
manajemen yang bertanggung jawab untuk menyediakan  pekerjaan  dan  menginvestasikan  dana tidak boleh membagi keuntungan apa pun. Selanjutnya,  dan  dalam  Mudarabah  klasik,  penyedia dana harus yakin dengan kualifikasi pribadi dan etika mudarib.  Hal  ini  karena  penyedia  dana  menanggung semua  kerugian  yang  timbul  dari  mudharabah  dan tidak  boleh  ikut  campur  dalam  pekerjaan  karena pekerjaan  adalah  hak  eksklusif  mudharib  (AAOIFI, 2008).
Dalam  struktur  Bank  Syariah  saat  ini  sebagai korporasi, deposan sebagai investor tidak mengetahui mudharib (pemegang saham) untuk menilai kualifikasi  dan  etika  pribadinya,  sebagai  pemegang saham  berubah  setiap  hari  dan  tidak  berpartisipasi dalam  manajemen  Mudarabah.  Dari  uraian  di  atas terlihat bahwa bentuk korporasi bertentangan dengan hak  mudharib  dan  tanggung  jawab  seperti  yang dijelaskan  dalam  kontrak  Mudarabah  klasik.  Bahwa terjadi tumpang tindih peran, hal ini dianggap sebagai anomali dari perspektif pasar modal: pemegang saham dan nasabah berbagi risiko aset yang sama pada dana gabungan,  sementara  pemegang  saham  menikmati keuntungan yang lebih tinggi karena bagian mudharib. Mereka  juga  bertanya-tanya  mengapa  nasabah  tidak akan  mengalihkan  investasi  mereka  ke  saham  biasa untuk  menikmati  pengembalian  yang  lebih  tinggi untuk hal yang sama tingkat risiko.
3.2.3. Cadangan AAOIFI mengizinkan  bank Islam  untuk menggunakan dua jenis cadangan yang terkait dengan kontrak  Mudarabah  yaitu:  cadangan  pemerataan keuntungan dan cadangan risiko investasi. Cadangan pemerataan keuntungan adalah jumlah yang dialokasikan  oleh  bank  syariah  dari  pendapatan mudharabah, sebelum mengalokasikan bagian mudharib, untuk mempertahankan tingkat pengembalian tertentu investasi untuk nasabah. Di sisi lain,  cadangan  risiko  investasi  adalah  jumlah  yang dialokasikan  oleh  bank  syariah  dari  pendapatan nasabah,  setelah  mengalokasikan  bagian  mudharib, untuk memenuhi terhadap kerugian masa depan untuk nasabah (AAOIFI, 2008).
Meskipun  jenis  cadangan  seperti  itu  dapat merusak gagasan utama Mudarabah dalam pembagian  laba  rugi,  para  ahli  hukum  Islam mengizinkan  pemotongan  sebagian  dari  keuntungan
yang  diatribusikan  kepada  orang-orang  tertentu individu  dalam  hal  ini  nasabah  dan  membuatnya tersedia untuk kepentingan nasabah lainnya. Para ahli hukum  Islam  melegalkan  cadangan  ini  dengan mengandalkan  akad  tabarru.  Dimana  dalam  tahun keuntungan,  nasabah  menyumbangkan  sebagian  dari keuntungan  mereka  ke  cadangan,  dan  dalam  tahun kerugian,  nasabah  menerima  sumbangan  dari cadangan.  Adapun  jumlah  yang  dipotong  untuk membuat cadangan.
Penggunaan  cadangan  pemerataan  laba  dapat menghasilkan  laba  misalokasi  antara  nasabah,  yaitu keuntungan  yang  diperoleh  dari  menginvestasikan dana nasabah pada tahun tertentu dapat didistribusikan ke  nasabah  lainnya  di  tahun  mendatang.  Selain  itu, cadangan  ini  dapat  mempengaruhi  ekuitas  dan keadilan  di  antara  nasabah.  Seorang  nasabah  yang menarik dananya kehilangan bagiannya dari akumulasi cadangan dan pada dasarnya berkontribusi pada keuntungan masa depan nasabah lainnya.
Manajemen  laba  atau  perataan  laba  disebutkan dalam  standar  akuntansi  dan  audit  konvensional adalah sebagai mekanisme yang dapat mengakibatkan penipuan  dan  salah  saji  (Birton  et  al.,  2015).  Oleh karena  itu,  manajemen  memiliki  tanggung  jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pernyataan yang  mencerminkan  posisi  ekonomi  perusahaan  dan kinerjanya  secara  transparan  dan  bukan  dengan  cara yang diinginkan manajemen. Meskipun tujuan utama untuk cadangan ini adalah untuk memungkinkan bank mendistribusikan tingkat keuntungan tertentu kepada nasabah  terlepas  dari  keuntungan  yang  dicapai, manajer  dan  pemegang  saham  bank  syariah  dapat memperoleh  manfaat  dari  standart  akuntansi  yang longgar yang memberikan manajer keleluasaan dalam menentukan waktu pelaporan pendapatan.
Manajemen  bank  syariah  dapat  terlibat  dalam berbagai praktik yang memperlancar atau melindungi pengembalian uang tunai yang dibayarkan ke nasabah, sehingga  menjaga  tren  pendapatan  yang  stabil  dari asset  yang  dibiayai  oleh  dana  tersebut.  Hal  ini dilakukan baik untuk membayar pengembalian terkait pasar  ke  nasabah  atau  untuk  mengurangi  risiko penarikan  rekening  investasi.  Bank  syariah  dapat mempraktikkan manajemen laba dengan memanfaatkan  empat  metode  utama;  a)  cadangan pemerataan keuntungan, b) risiko cadangan investasi, c)  Bank  syariah  melepaskan  sebagian  dari  bagian keuntungannya,  dan  d)  jumlah  transfer  bank  syariah dari laba  saat  ini atau laba  ditahan  pemegang  saham
(Magalhães  &  Al-Saad,  2013).  Praktik-praktik  ini dapat  berpotensi  disalahgunakan  dan  mungkin  juga termasuk sebagai Gharar (Ketidakpastian).
Bagian laba nasabah tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja dan laba yang direalisasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan manajemen  dalam  menentukan  cadangan.  Perlakuan ini  juga  menimbulkan  kekhawatiran  etis  tentang apakah standar akuntansi AAOIFI adalah berdasarkan etika  Islam  dalam  melayani  kepentingan  umum ataukah berdasarkan melayani kepentingan umat atau pemegang  saham  bank.  Hal  ini  lebih  adil  untuk cadangan risiko yang sesuai dan cadangan pemerataan keuntungan  keluar  keuntungan  pemegang  saham daripada keuntungan nasabah. Ini karena tujuan akhir dari Cadangan ini untuk menarik simpanan dan untuk menjamin  keberlangsungan  bank,  yang  seharusnya menjadi  perhatian  pemegang  saham  bank  syariah. Selain  itu,  cadangan  risiko  dapat  menimbulkan masalah  moral  hazard,  karena  keberadaan  cadangan risiko  di  bank  syariah  dapat  mendorong  manajemen untuk  mengambil  risiko  yang  berlebihan.  Hal  ini karena  kerugian  dapat  diserap  oleh  cadangan  risiko, yang  dibangun  hanya  dari  dana  nasabah  dan  bukan pemegang saham. Selain itu, kepantasan penggunaan akad  tabarru  dalam  bisnis  yang  memiliki  substansi komersial dipertanyakan.

## 3.2.4. Penyajian Laporan Keuangan
Konsep  Akuntansi  Keuangan  untuk  Perbankan dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  menambahkan kategori  baru  dalam  laporan  posisi  keuangan  antara kewajiban  dan  ekuitas  pemilik  untuk  menyajikan ekuitas nasabah dan yang terkait cadangan. Dikatakan bahwa ekuitas nasabah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban  karena  bank  syariah  tidak  berkewajiban mengembalikan  dana  yang  telah  diterimanya  jika terjadi kerugian. Demikian juga, ekuitas nasabah tidak dapat  dianggap  sebagai  ekuitas  pemilik  karena pemegang  akun  ini  tidak  menikmati  kekuasaan  dan kepemilikan hak, seperti hak suara yang dimiliki oleh pemilik (Pertiwi, 2017).
Di  sisi  lain,  Standar  Akuntansi  Internasional mendefinisikan instrumen keuangan sebagai instrumen  yang  dapat  dijual  ketika  memberikan  hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan instrumen kepada penerbit untuk uang tunai atau aset finansial  lainnya  (Khoirotul  Inzani,  Moh.Halim, 2020).  Oleh  karena  itu,  hak  penarikan  dari  nasabah atau investor setiap saat memenuhi definisi instrumen. Namun, Standar Akuntansi Internasional menyatakan
bahwa  instrumen  tersebut  harus  dianggap  sebagai kewajiban  keuangan  dalam  pembukuan  penerbit, bahkan  ketika jumlah  uang  tunai atau  aset  keuangan lainnya ditentukan berdasarkan indeks atau item lain yang berpotensi untuk bertambah atau berkurang, atau ketika  instrumen  yang  dapat  dijual  memberi pemegang hak atas suatu residu kepentingan atas aset emiten.
Selain  itu,  bahwa  definisi  AAOIFI  tentang ekuitas nasabah adalah tidak konsisten dengan definisi ekuitas  pemilik  dan  dapat  menyesatkan.  Ekuitas nasabah didefinisikan sebagai jumlah yang tersisa dari dana  yang  awalnya  diterima  dari  nasabah  mereka, ditambah  (dikurangi)  bagi  hasil  (rugi)  dan  dikurangi dengan penarikan dari, atau transfer ke jenis akun lain. Sedangkan  ekuitas  pemilik  didefinisikan  sebagai jumlah  sisa  dari  aset  bank  syariah  setelah  dikurangi kewajiban  dan  ekuitas  bank  dari  nasabah  yang  tidak dibatasi  (Setiawan,  2019).  Hal  ini  disimpulkan  dari kedua definisi bahwa setiap perubahan nilai aset akan diatribusikan kepada pemilik saja dan nasabah adalah dianggap  sebagai  item  moneter  (jumlah  tetap). Sedangkan  pada  kenyataannya,  aset  dibiayai  oleh pemilik  dan  nasabah.  Oleh  karena  itu,  risiko  dan manfaat  kepemilikan  aset  ditanggung  oleh  kedua belah  pihak  sesuai  dengan  proporsinya  dalam  aset pembiayaan.
Sehingga  penelitian  ini  mengusulkan  untuk mengklasifikasikan  aset  menjadi  dua  subkategori (asset yang diatribusikan kepada pemegang saham dan aset  yang  diatribusikan  kepada  nasabah)  dalam laporan  posisi  keuangan.  Ini  akan  cocok  dengan klasifikasi yang digunakan di sisi lain dari pernyataan posisi  keuangan  di  mana  dua  kelas  ekuitas  disajikan (ekuitas nasabah dan ekuitas pemilik). Saldo nasabah tergantung pada nilai aset yang dibiayai oleh rekening nasabah,  dan  karena  aset  ini  harus  disajikan  secara terpisah  dengan  pengungkapan  yang  memadai mengenai nilainya dan risiko (Putra & Arfan, 2020).
Islamic  Financial  Services  Board  (IFSB,  2010) mengindikasikan bahwa manajemen mungkin mencari perataan laba dengan menggunakan cadangan untuk  kepentingan  pemegang  saham  mengorbankan manfaat dari nasabah, sebagai nasabah tidak memiliki hak  untuk  mempengaruhi  penggunaan  cadangan. Selain itu, itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian  pada  akun  investasi,  dalam  beberapa kasus, tidak berkorelasi dengan tingkat pengembalian bersih  atas  aset.  sehingga  disarankan  agar  dilakukan upaya  penguatan  peran  nasabah.  Ini  bisa  dicapai
dengan menunjuk perwakilan nasabah untuk bergabung dengan badan-badan perusahaan di bank. 3.2.5. Solusi dari Reksa Dana
Kontrak Mudarabah memiliki banyak fitur yang terlihat dalam reksa dana, dan dia menemukan solusi terhadap permasalahn yang dimiliki bank Syariah. Di bawah  model  ini,  pemegang  saham  dan  deposan adalah  satu  dan  sama,  dan  akan  diberikan perlindungan yang sama. Dua kelompok berorientasi laba  yang  terpisah  (ekuitas  nasabah  dan  pemegang saham  ekuitas)  dieliminasi  dari  formula  dan  diganti oleh pemegang  unit  penyertaan  dalam  struktur  reksa dana. Dalam struktur ini, banyak ketidaksempurnaan mudharabah  dalam  perbankan  syariah  diselesaikan. Misalnya,  preferensi  risiko  yang  berbeda  antara nasabah dan pemegang saham dianggap sebagai salah satu perhatian utama dalam konteks ini.
Pada  reksa  dana  nasabah  dapat  dioperasikan sebagai  reksa  dana  open-end  atau  closed-end tergantung pada apakah pemegang rekening memiliki hak  untuk  menarik.  Dengan  minor  penyesuaian perjanjian  manajemen  investasi,  struktur  reksa  dana dapat dengan mudah menggantikan kontrak mudharabah. Dalam model ini, entitas terpisah untuk reksa dana dimulai dan ditransaksikan di pasar primer dan sekunder seperti halnya untuk setiap perusahaan publik.  Strategi  dan  tujuan  investasi  yang  berbeda dapat  diadopsi  oleh  entitas  ini  untuk  memenuhi preferensi  risiko  yang  berbeda  dan  jatuh  tempo investor.
Jelas dari saran sebelumnya bahwa formula reksa dana  mengungguli  saat  ini  Akad  mudharabah dilaksanakan  oleh  bank  syariah.  Jika  diasumsikan bahwa  bank  membentuk  entitas  pengelolaan  dana yang  terpisah,  dalam  bentuk  reksa  dana,  untuk menangani  dana  nasabah.  maka  nasabah  dapat memilih  di  antara  entitas  yang  ada  sesuai  dengan preferensi  risikonya,  karena  strategi  dan  tujuan investasi  setiap  dana  akan  ditulis  dan  diterbitkan. Bank  Islam  dapat  menginvestasikan  sebagian  dari rekening giro atau pemegang ekuitas sahamnya dalam dana tersebut.
Pengelolaan  reksa  dana  memberikan  keahlian manajemen,  sementara  nasabah  memasukkan  uang. Kompensasi  pengelolaan  reksa  dana  dapat  berupa dianggap  sebagai  persentase  dari  keuntungan  yang direalisasikan  (Mudharabah)  atau  sejumlah  uang tertentu (Wakalah). Dalam mekanisme ini, pembukuan  reksa  dana  benar-benar  terpisah  dari catatan  bank.  Oleh  karena itu, percampuran  masalah
akibat penggunaan akad mudharabah oleh bank akan hilang. Ini berarti bahwa tidak perlu mengalokasikan keuntungan  di  antara  jenis  yang  berbeda  antara deposan dan pemegang saham karena hanya memiliki satu jenis investor (pemegang unit). Disisi lain tidak perlu  menentukan  bagaimana  mengalokasikan  biaya administrasi  dan  pendapatan  yang  dihasilkan  dari operasional  perbankan  lainnya,  karena  pendapatan dan beban yang terkait dengan reksa dana dipisahkan.
Masalah  yang  mana  dari  dua  pihak  (pemilik ekuitas  atau  pemegang  rekening  investasi)  harus diprioritaskan  jika  dana  yang  menganggur  tidak digunakan  juga  akan  dihapus  karena  dana  nasabah diisolasi dari dana ekuitas pemegang saham. Masalah klasifikasi  (kewajiban  atau  ekuitas  dan  bagaimana mengungkapkan  aset  yang  terkait  dengan  dana Mudarabah)  tidak  akan  valid  setelah  menggunakan dua  entitas  yang  terpisah.  Selain  itu,  kebingungan peran (pemegang saham menerima bagian keuntungan mudharib,  sedangkan  manajemen  melakukan  tugas mudharib)  akan  teratasi  karena  reksa  dana  akan dikelola  oleh  manajemen  yang  berbeda  selain manajemen  bank.  Ini  juga  bisa  mengakhiri kesenjangan keuntungan antara nasabah dan pemegang  saham,  karena  pemegang  saham  bank syariah  saat  ini  menikmati  keuntungan  yang  lebih tinggi dari bagian keuntungan mudharib.
Untuk  penerbitan  cadangan,  reksa  dana  tidak menggunakan  cadangan  pemerataan  keuntungan  dan cadangan  risiko  investasi.  Hal  ini  akan  mengakhiri beberapa  kekhawatiran  seperti  perataan  pendapatan, misalokasi  laba  antara  nasabah,  transparansi, akuntansi  penilaian  dan  perkiraan,  masalah  moral hazard,  dan  kelayakan  dalam  menggunakan  donasi kontrak untuk membangun cadangan tersebut. Dalam formula  reksa  dana,  mispersepsi  ini  akan  hilang karena  investor  tunduk  pada  variabel  pengembalian dan menanggung risiko kerugian dalam investasi yang mendasarinya,  yang  lebih  sesuai  dengan  syariah prinsip.
Reksa  dana  juga  dapat  mengurangi  masalah kesetaraan perlakuan antara nasabah, yang menyediakan atau menarik dana pada titik waktu yang berbeda  selama  periode  keuangan.  Dalam  praktik Mudarabah  saat  ini,  nasabah  yang  menarik  dananya sebelum  akhir  jangka  waktu  kontrak  kehilangan bagiannya  atas  apapun  keuntungan  yang  diperoleh tetapi  tidak  diumumkan  untuk  periode  hingga penarikan  dan  juga  tidak  akan  dapat  menarik  setiap bagian  dari  cadangan  pemerataan  keuntungan  dan
cadangan  risiko  investasi  yang  terkait  dengan investasinya.  Sedangkan  dalam  formula  reksa  dana, kepemilikan  dibagi  menjadi  unit-unit  yang  dapat dipindahtangankan sama besar, yaitu saat ini nilai unit ini dapat disimpulkan dari nilai aset bersih. Jadi, nilai ini  mencerminkan  kinerja  reksa  dana.  Selanjutnya, menggunakan  nilai  saat  ini  dalam  akuntansi  dan keuangan pelaporan meningkatkan penyajian laporan keuangan yang wajar

## 4. KESIMPULAN
Salah  satu  akad  pembiayaan  yang  paling dominan  dimanfaatkan  oleh  bank  syariah  untuk memobilisasi  dana  adalah  Kontrak  mudharabah, dimana bank bertindak sebagai mudharib (pengusaha atau pengelola aset) dan nasabah sebagai sohibul mal (investor).  Kontrak  ini  menggantikan  deposito berbunga  di  konvensional  bank.  Dalam  praktiknya, komplikasi  parah  muncul  dari  penggunaan  kontrak Mudharabah  dengan  biaya  tinggi.  Komplikasi  ini menempatkan  penerapan  penggunaan  Mudarabah oleh  bank  syariah  di  bawah  pertanyaan  dan  data menunjukkan  bahwa  kontrak  ini  kurang  sesuail  dari konteksnya.  Secara  tradisional,  Mudarabah  adalah kontrak  satu  proyek,  terbatas  waktu,  pihak  dan pembagian keuntungan Mudarabah ditentukan ketika proyek-proyek  yang  dibiayai  oleh  Mudarabah  telah dilikuidasi.  Namun,  dalam  prakteknya  bank  syariah melaksanakan  Mudarabah  dengan;  menggabungkan mudharabah,  Mudarabah  yang  tidak  terbatas, bercampur  dan  terus  menerus.  Jenis  mudharabah  ini memberlakukan beberapa tantangan mengenai penentuan  total  keuntungan  yang  dihasilkan  dari Mudharabah. Selanjutnya bagaimana mengalokasikan keuntungan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam mudharabah dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut  dapat  memberikan  atau  menarik  uang  pada waktu  yang  berbeda  yang  mungkin  tidak  sesuai dengan  awal atau  likuidasi  proyek.  Kritik  lain  untuk Mudarabah  yang  ada  adalah  cadangan.  Cadangan dirancang  untuk  memenuhi  kerugian  masa  depan untuk  nasabah  dan  untuk  menstabilkan  pendapatan yang  dikaitkan  dengan  mereka.  Secara  substansi, cadangan  merusak  konsep  bagi  hasil  dan  dapat digunakan  untuk  mencapai  perataan  laba,  sehingga mempengaruhi  transparansi  dan  keandalan  laporan keuangan.  Aset  investasi  dibiayai  oleh  dana Mudarabah  disajikan  dalam  neraca  di  bawah  satu kategori, diman aset dapat dibiayai baik oleh nasabah atau  pemegang  saham.  Aset  ini  harus  direklasifikasi
menjadi:  dua  subkategori:  aset  yang  diatribusikan kepada pemegang saham dan aset yang diatribusikan kepada nasabah. Tata kelola perusahaan menimbulkan masalah  besar  dalam  akad  mudharabah.  Nasabah terkena  risiko  ekuitas  investor,  tetapi  tidak  memiliki hak tata kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, termasuk DPS  atau  auditor  eksternal.  Nasabah  tidak  dapat mempengaruhi praktik manajemen laba atau mempengaruhi  provisi  dan  cadangan  dipotong  dari bagian  keuntungan  mereka.  Dari  kelemahan  terus- menerus  di  atas  dalam  kontrak  Mudarabah,  model baru untuk investasi Nasabah adalah diusulkan, yaitu reksa dana. Dalam formula ini, pemegang saham dan pemegang rekening investasi akan menjadi disamakan,  dan  semua  masalah  akuntansi  dan  tata kelola perusahaan  akan  dihilangkan.  Penelitian  lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan model reksa  dana  yang  sesuai  Prinsip-prinsip  Syariah,  agar dapat digunakan untuk membiayai proyek.

## 5. REFERENCES
AAOIFI.  (2008).  Statute  2008  Accounting  and Auditing  Organization  For  Islamic  Financial Institutions. Accounting and
Auditing
Organization For Islamic Financial Institutions . http://www.aaoifi.com/media/document/AAOIF I Statute 2008 (English).pdf
Abbas,  A.,  &  Arizah,  A.  (2019).  Marketability, profitability,  and  profit-loss  sharing:  evidence from sharia banking in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research , 4 (2), 315–326. https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065 Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space , 12 (2), 39–46. http://journalarticle.ukm.my/9811/1/4x.geografi a-si-feb16-aisyah-edam.pdf
Anwar, S., Romansyah, D., Pramono, S., & Watanabe, K.  (2012).  Treating  return  of  mudharabah  time deposit as investment instrument: A utilization of artificial neural networks (ANNs). Humanomics ,
26 (4),
296–309.
https://doi.org/10.1108/08288661011090893 Arshad, N. C., & Business, C. (2011). Regulation on the  Paramaterized  of  Mudharabah  Contract:  a Critical  Analysis. International  Journal  of Economics and Research , 02 (03), 157–189.
Atmeh, M. A., & Hadi Ramadan, A. (2012). A critique on  accounting  for  the  mudarabah  contract. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business
Research , 3 (1), 7–19.
https://doi.org/10.1108/17590811211216032
Birton, M. N. A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., &  Rahman,  A.  F.  (2015).  Theory  of Shariahization on Conceptual Accounting Framework:  A  Substantive  Theory. Procedia  - Social  and  Behavioral  Sciences , 211 ,  723–730. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.093 Choi,  P.  (2017).  Constructing  a  balanced  view  of profit  structure  in  grocery  retailing:  A  field illustration  using  accounting  profits  and  anchor category profits. Management Research Review , 40 (7),  726–744.  https://doi.org/10.1108/MRR- 04-2016-0089
Cordery, C. (2015). Accounting history and religion:
A  review  of  studies  and  a  research  agenda.
Accounting History , 20 (4), 430–463.
https://doi.org/10.1177/1032373215610590 Diaw, A., & Mbow, A. (2012). A comparative study of  the  returns  on  Mudhārabah  deposit  and  on equity  in  Islamic  banks. Humanomics , 27 (4), 229–242. https://doi.org/10.1108/08288661111181288 Hidayah,  N.  N.,  Lowe,  A.,  &  Woods,  M.  (2019).
Accounting  and  pseudo  spirituality  in  Islamic financial  institutions. Critical  Perspectives  on
Accounting , 61 , 22–37.
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002 IFSB.  (2010). IFSB:  GUIDANCE  NOTE  ON  THE PRACTICE  OF  SMOOTHING  THE  PROFITS PAYOUT TO INVESTMENT ACCOUNT
HOLDERS (Issue December).
Kayed,  R.  N.  (2012).  The  entrepreneurial  role  of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and  practice. International  Journal  of  Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 5 (3),
203–228. https://doi.org/10.1108/17538391211255205
Khoirotul  Inzani,  Moh.Halim,  E.  F.  (2020).
AKUNTANSI
PEMBIAYAAN
MUDHARABAH  BERDASARKAN  PSAK NO.  105. BUDGETING :  Journal  of  Business, Management  and  Accounting , 2 (1),  110–124. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/budgetin g.v2i1.804
Lowe,  A.,  Nama,  Y.,  Bryer,  A.,  Chabrak,  N., Dambrin,  C.,  Jeacle,  I.,  Lind,  J.,  Lorino,  P., Robson, K., Bottausci, C., Spence, C., Carter, C., & Svetlova, E. (2020). Problematizing profit and profitability:  discussions. Accounting,  Auditing and  Accountability  Journal , 33 (4),  753–793. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2019-4223
Magalhães,  R.,  &  Al-Saad,  S.  (2013).  Corporate governance in Islamic financial institutions: The issues  surrounding  unrestricted  investment account holders. Corporate Governance (Bingley) , 13 (1), 39–57. https://doi.org/10.1108/14720701311302404
Muneeza,  A.  (2020).  Short-term  Sharīʿah-compliant Islamic  liquidity  management  instruments  to sustain  Islamic  banking:  The  case  of  Maldives. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 11 (2), 428–439.
https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2018-0055 Pertiwi, P. A. (2017). Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan  akuntansi  Pembiayaan  mudharabah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (105), 1–16.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jir a/article/download/1353/1369
Putra,  D.  A.,  &  Arfan,  M.  (2020).  Analisis Implementasi  Psak  105  Akuntansi  Pembiayaan Mudharabah  Pada  Bank  Muamalat  Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi , 5 (3), 451–459.
https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061
Risa  Rukmana,  N.  (2021).  PROBLEMATIKA
PENERAPAN  AKUNTANSI  PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA
PERBANKAN SYARIAH. Journal  of  Economic,  Public,  and Accounting (JEPA) , 3 (2), 126–138.
https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/v iew/949 Sapuan,  N.  M.  (2016).  An  Evolution  of  Mudarabah
Contract:  A  Viewpoint  From  Classical  and Contemporary Islamic Scholars. Procedia Economics and Finance , 35 (October 2015), 349–
358. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(16)00043-5
Setiawan,  M.  A.  (2019).  Standar  Akuntansi
Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan Urgensinya  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah. Jurnal Masharif Al- Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah ISSN: , 4 (2), 107–124. http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/3047