## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Oleh : Nur Oloan, SH, M.Kn. Dosen UMTS, Padang Sidempuan NIDN : 0123118102

## Abstrak
Tujuan  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  fungsi  dan  peranan Pendaftaran  Tanah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  Sertifikat Hak Atas Tanah. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ).  Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dilindungi  dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang sertifikat hak atas tanah, karena dengan dilakukannya  pendaftaran  tanah  berarti  akan  tercipta  kepastian  hukum,  kepastian  hak serta  tertib administrasi  pertanahan sehingga semua  pihak  terlidungi  dengan  baik,  baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara.
Kata kunci : perlindungan hukum dan sertifikat tanah

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.
Bagi  Negara  Republik  Indonesia,  yang  susunan  perekonomiannya  dan  corak kehidupannya  masih  bersifat  agraris  maka  tanah  mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang mencakup berbagai aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek ekonomis belaka tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang non ekonomis, apalagi tanah merupakan segala-galanya bagi masyarakat yang peranannya bukan hanya sekedar faktor produksi  melainkan  pula  mempunyai  nilai  untuk  mendukung  martabatnya  sebagai manusia.
Berbagai  pengalaman  historis  telah  membuktikan  bahwa  tanah  sangat  lengket dengan perilaku masyarakat bahkan tanah dapat menimbulkan masalah bila sendi-sendi perubahan  tidak  memiliki norma  sama  sekali.  Betapa  pentingnya tanah  sebagai sumber daya hidup, maka tidak ada sekelompok masyarakatpun di dunia ini yang tidak memiliki aturan-aturan  atau  norma-norma  tertentu  dalam  masalah  pertanahan  ini,  penduduk bertambah,  pemikiran  manusia  berkembang,  dan  berkembang  pulalah  sistem,  pola, struktur dan tata cara manusia menetukan sikapnya terhadap tanah.
Seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  pola  pikir,  pola  hidup  dan kehidupan manusia maka dalam soal pertanahanpun terjadi perubahan, terutama dalam hal pemilikan dan penguasaannya dalam hal ini tentang kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang sedang atau yang akan dimilikinya.
Dengan  adanya  persoalan-persoalan,  baik  mengenai  pertambahan  penduduk maupun  perkembangan  ekonomi,  maka  kebutuhan  terhadap  tanah  dalam  kegiatan
pembangunan  akan  meningkat.  Berdasarkan  kenyataan  ini,  tanah  bagi  penduduk Indonesia  dewasa  ini  merupakan  harta  kekayaan  yang  paling  tinggi  nilainya  dan  juga merupakan  sumber  kehidupan,  maka  dari  itu  jengkal  tanah  dibela  sampai  titik  darah penghabisan apabila hak tanahnya ada yang mengganggu. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu diadakan pendaftaran tanah.
Sadar  akan  tugas  dan  kewajibannya  itu  maka  pemerintah  telah  menetapkannya pada  pasal  19  UUPA  yang  pada  ayat  (1)  nya  menyatakan  bahwa  : “ Untuk  menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  degan  Peraturan Pemerintah ” . Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi : a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
Sebagai  implementasi  dari  pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  ini  maka  dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah di bidang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah. Dan pendaftaran tanah dimaksud dijejaskan oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  pada  pasal  2  ayat  (1)  nya  yaitu  harus dilakukann desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu. Dengan melihat konsepsi pasal 19 ayat (1 dan 2 ) UUPA serta pasal 2 ayat (1)  PP Nomor 10 tahun 1961 tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa pendaftaran tanah adalah perlu demi terciptanya  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Dalam  pelaksanaan pendaftaran ini, pemerintah akan melaksanakan secara sederhana dan mudah dimengerti dan secara berangsur-angsur. Konsepsi logis dari semua itu adalah ayat 2 c pasal 19 UUPA yaitu “ akan diberikan tanda bukti hak/surat bukti hak , di mana surat -surat bukti hak tersebut akan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi pokok sebenarnya dari pendaftaran tanah.
Jadi  jelaslah  sebenarnya  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran Tanah adalah tugas dan beban pemerintah akan tetapi untuk mensukseskannya/ keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi aktif / peranan masyarakat terutama pemegang hak. Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah Sistem Negatif. Sistem  ini  disempurnakan  atau  dikembangkan  oleh  PP.  No.  24  Tahun  1997  adalah  asas negatif  mengandung  unsur  positif,  menghasilkan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Jadi kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu kepastian baik mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat di atasnya termasuk dalam hal ini  peralihan  hak  atas  tanah.  Hanya  saja  Kantor  Pertanahan  harus  lebih  aktif  lagi mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah baik mengenai tata cara, prosedur maupun biayanya  serta  pentingnya  pendaftaran  tanah  ini  bagi  pemegang  hak  .  Dan  yang  lebih penting lagi kantor Pertanahan harus senantiasa melakukan pemutakhiran data tanah agar tidak terjadi overlapping dalam pemberian haknya atau pendaftaran haknya yang dapat menimbulkan  masalah  hukum  yaitu  sengketa/perkara  yang  disebabkan  oleh  adalanya sertifikat  ganda  atau  sertifikat  palsu.  Kantor  Pertanahan  haruslah  senantiasa memutakhirkan datanya terutama buku tanah sebagai bank data.
Dalam realitas kehidupan kita ditengah-tengah masyarakat terdapat fakta bahwa masih banyak persoalan /sengketa tanah yang berawal dari belum terciptanya kepastian hukum atas sebidang tanah seperti masih adanya sengketa /perkara dibidang pertanahan sebagai akibat baik karena belum terdaftarnya hak atas tanah maupun setelah terdaftarnya hak  atas  tanah,  dalam  artian  setelah  tanah  itu  bersertifikat.  Sehubungan  dengan pendaftaran tanah, pertanyaan yang dapat timbul adalah siapakah yang sebenarnya yang ingin  dilindungi  oleh  hukum  dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah  ini.  Maka  untuk menjawab  pertanyaan  ini,  penulismemilih  judul  /topic  dari  makalah  ini  adalah  : PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG  SERTIFIKAT  HAK  ATAS TANAH.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Tujuan  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  fungsi  dan  peranan Pendaftaran  Tanah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  Sertifikat Hak Atas Tanah.

## 1.3. Metode Penulisan
Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan

## 2.1. Pendaftaran Tanah
Prof.  Dr.  Maria  S.W.  Sumardjono,  SH.,  MCL.,  MPA  (2001  :  37)  mengutarakan, bahwa  Hukum  menghendaki  kepastian.  Hukum  Pertanahan  Indonesia  menginginkan kepastian  siapa  pemegang  hak  milik  atau  hak-hak  lain  atas  sebidang  tanah.  Di  dalam realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah belum merasa aman akan kepastian haknya, bahkan  sikap  keragu-raguan  yang  seringkali  muncul  dengan  banyaknya  gugatan  yang menuntut pembatalan sertifikat tanah melalui pengadilan.
Sedangkan menurut DR. Muchtar Wahid, (2008 : 9) sertifikat tanah sebagai produk pendaftaran yang memenuhi aturan hukum normatif, belum menjamin kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi hukum. Yang dimaksud oleh beliau kepastian hukum dari sudut  pandang  sosiologi  hukum  itu  adalah  realitas  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Dengan  memperhatikan  kemampuan  pemerintah,  maka  pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah awal dilakukan pengukuran desa-demi desa untuk memenuhi ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang memuat titik-titik dasar tehnik  dan  unsur-unsur  geografis  serta  batas  fiksik  bidang-bidang  tanah.  Pada  wilayah yang belum dilakukan secara sistematik, peta dasar pendaftraan tanah sangat diperlukan untuk  mengidentifikasi  dan  menentapkan  letak  tanah  yang  akan  didaftarkan  secara sporadik, dan selanjutnya menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.
Sehubungan  dengan  pemberian  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah, baik  mengenai  subjek  maupun  objeknya,  maka  pemerintah  mengharuskan  dilakukan pengumuman mengenai hak-hak atas tanah, yang meliputi :
1.   Pengumuman  mengenai  subjek  yang  menjadi  pemegang  hak  yang  dikenal  dengan sebagai asas publisitas dengan maksud agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang subjek dan objek atas satu bidang tanah . Adapun implementasi dari asas publisitas ini adalah dengan mengadakan pendaftaran tanah.
2.   Penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang-bidang tanah yang dipunyai seseorang  atas  sesuatu  hak  atas  tanah,  dikenal  sebagai  asas  spesialitas  daan implementasinya adalah dengan mengadakan Kadaster.
Dengan  demikian  ,maka  seseorang  yang  hendak  membeli  suatu  hak  atas  tanah tidak  perlu  melakukan  penyelidikan  sendiri,  karena  keterangan  mengenai  subyek  dan objek atas suaru bidang tanah dapat diperoleh dengan mudah pada instansi pemerintah yang ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  yang  diatur  oleh  PP.  No.  10  tahun 1961  belum  berjalan  efektif,  hal  ini  selain  sasaran  utamanya/daerah  yang  diutamakan adalah daerah-daerah perkotaan, juga menyangkut tata cara, administrasi dan biaya yang harus  ditanggung  oleh  masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  sangatlah  berat  dirasakan oleh masayarakat pemegang hak atas tanah serta sosialisasi terhadap pelaksanaan PP itu sendiri belum maksimal. Dengan kondisi tersebut maka tujuan pendaftaran tanah belum tercapai.
Akselerasi  dalam  pembangunan  nasional  sangat  memerlukan  dukungan  jaminan kepastian  hukum  di  bidang  pendaftaran  tanah  dan  oleh  karena  PP.  No.  10  Tahun  1961 dipandang  tidak  lagi  sepenuhnya  mendukung  tercapainya  hasil  yang  lebih  nyata  pada pembangunan  nasional  sehingga  perlu  dilakukan  penyempurnaan.  Dengan  menimbang hal-hal tersebut, maka pemerintah memandang perlu membuat suatu aturan yang lengkap mengenai pendaftaran tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk adanya jaminan  kepastian  hukum  dan  akhirnya  pada  tanggal  8  Juli  1997,  Pemerintah  telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan berlakunya PP. No. 24 Tahun 1997 tidak serta merta menghapuskan keberlakuan PP. No. 10 Tahun 1961, akan tetapi  PP.  No.  10  tahun  1961  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  atau diubah atau diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (Pasal 64 ayat 1 PP. No. 24 Tahun 1997).
Objek pendaftaran tanah ini bila dikaitkan dengan sistem pendaftaran tanah maka menggunakan  sistem  pendaftaran  tanah  bukan  pendaftaran  akta,  karena  sistem pendaftaran  tanah  ditandai/dibuktikan  dengan  adanya  dokumen  Buku  Tanah  sebagai dokumen  yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  yang  dihimpun  dan  disajikan  serta diterbitkannya  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang  didaftar,  sedangkan pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya, melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hokum mengenai hak tersebut kemudian.
Dengan adanya PP. Nomor 24 tahun 1997 ini, kelihatanya program atau kegiatan pendaftaran tanah mulai menggeliat, saat ini pendaftaran tanah sudah berjalan , namun perlu  ditingkatkan  terus  dan  mencari  solusi  yang  efektif  agar  tujuan  hakiki  dari pendaftaran tanah terutama bagi tanah yang akan didaftar secara sistematis dan sporadik dapat tercapai.
Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah Sistem Negatif. Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. No. 24 Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif, menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Pemerintah harus terus mencari cara dan sistem dalam rangka optimalisasi tujuan pendaftaran  tanah  terutama  mengenai  asas  sederhana,  aman  dan  terjangkau,  sehingga golongan  ekonomi  lemahpun  dapat  termotifasi untuk  mendaftarkan  tanahnya  terutama secara sistematis dan sporadik, walaupun saat ini sudah ada program Larasita yang lebih mendekatkan pada pelayanan dan bantuan biaya.
Jadi kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu kepastian baik
mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat diatasnya termasuk dalam hal ini  peralihan  hak  atas  tanah.  Hanya  saja  Kantor  Pertanahan  harus  lebih  aktif  lagi mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah baik mengenai tata cara, prosedur maupun biayanya  serta  pentingnya  pendaftaran  tanah  ini  bagi  pemegang  hak  .  Dan  yang  lebih penting lagi kantor Pertanahan harus senantiasa melakukan pemutakhiran data tanah agar tidak terjadi overlapping dalam pemberian haknya atau pendaftaran haknya yang dapat menimbulkan  masalah  hukum  yaitu  sengketa/perkara  yang  disebabkan  oleh  adalanya sertifikat  ganda  atau  sertifikat  palsu.  Kantor  Pertanahan  haruslah  senantiasa memutakhirkan datanya terutama buku tanah sebagai bank data.
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP no.
24 tahun 1997, yaitu :
1.   Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
2.   Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan  gugatan  kepengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat.
Ketentuan  pasal  ayat  (1)  Peraturan  pemerintah  no.24  tahun  1997  merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif,yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain  yang  membuktikan  sebaliknya.  Dengan  demikian,  pengadilanlah  yang  berwenang memutuskan  alat  bukti  mana  yang  benar  dan  apabila  terbukti  sertifikat  tersebut  tidak benar, maka diadakan perubahan dan penbetulan sebagaiamana mestinya.
Ketentuan pasal 32 ayat (1) peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 mempunyai kelemahan,  yaitu  Negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-sewaktu akan  mendapatkan  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan  atas  diterbitkannya sertifikat.
Untuk  menutupi  kelemahan  dalam  ketentuan  pasal  32  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.24  Tahun  1997  dan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti  yang  bersifat  mutlak.  Maka  dibuatlah  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif,yaitu :
1.   Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum
2.   Tanah diperoleh dengan itikad baik
3.   Tanah dikuasai secara nyata
4.   Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  kepala  kantor  pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itutelah  tidak  mengajukan  keberatan  secara tertulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertipikat tersebut.
Menurut Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi, (2002 : 186) menyatakan bahwa ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertipikat tanah tak bisa digugat , disatu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tetapi disisi lain kebijakan tersebut juga riskandan tak memberikan perlindungan hukum kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum. Pengumuman penerbitan sertipikat tanah di kantor kepala desa/kelurahan atau  media  massa  tidak  menjamin  masyarakat  dapat  mengetahui  atas  adanya pengumuman sehubungan dengan penerbitan sertipikat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum  terbiasa  membaca  pengumuman  di  kelurahan  atau  media  massa. Elyana (sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Irwan Soerdjo , 2002 : 187), menyatakan bahwa : Pembatasan 5 (lima) tahun saja hak untuk menggugat tanah yang telah bersertipikat harus disambut  dengan  rasa  gembira  karena  akan  memberikan  kepastian  hukum  dan ketentraman  pada  orang  yang  telah  memperoleh  sertipikat  tanah  dengan  itikad  baik. Pengalaman  menunjukkan  bahwa  sering  terjadi  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  telah berumur  lebih  dari  20  tahun  pun  (karena  sertipikat  tersebut  telah  diperpanjang  sampai dengan 20 tahun lagi) masih juga dipersoalkan dengan mengajukan gugatan. Bahkan baik di  Pengadilan  Negeri  maupun  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  pihak  tergugat umumnya  tidak  berhasil  dengan  mengajukan  eksepsi  kedaluwarsaan  baik  akusatif maupun extingtip karena Hakim menganggap Hukum Tanah Nasional kita berpijak pada hukum adat yang tidak mengenal lembaga verjaring. Dengan adanya pembatasan 5 tahun dalam pasal 32 ayat 2 maka setiap Tergugat dalam kasus tanah yang sertipikatnya telah berumur 5 tahun dapat mengajukan eksepsi lewat waktu. Ketentuan pasal 32 ayat 2 ini dapat dipastikan akan banyak mengurangi kasus/sengketa tanah.
Lebih  lanjut  Dr.  Irawan  Soerodjo,  SH.,  MSi,  (2002  :  187)  menyatakan  bahwa sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima)  tahun  setelah  diterbitkan  ;  maka  sertipikat  tanah tak dapat  digugat  lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Menurut penulis, ketentuan ini pada prinsipnya menganut sistem publikasi positif, karena dengan adanya pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun tidak dapat digugat lagi oleh orang yang merasa berhak atas tanah termaksud. Dengan ketentuan bahwa proses permohonan dan pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasai oleh itikad baik  atau  kebenaran  serta  berpegang  teguh  pada  asas  Nemo  Plus  Yuris. Dengan menerapkan kedua asas ini yaitu asas itikad baik/kebenaran dan asas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlidungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah,
tentunya penerapan kedua asas ini harus dikuti pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah termaksud,karena dengan menguasai secara fisik dan tanpa ada keberatan dari pihak lain  ,  itu  berarti  masyarakat  atau  siapapun  orangnya  telah  mengakui  kepemilikan seseorang atas tanah yang dikuasainya itu. Dengan mebguasai terus menerus atas tanah termaksud  berarti  secara  tidak  langsung  pemilik  tanah  itu  menolak  atau  terhindar  dari prinsip rechtsverwerking. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang merasa mempunyai hak  atas  tanah  harus  mempertahankan  haknya  akan  tetapi  kalau  pemilik  tanah  tidak memelihara  atau  mempertahankan  haknya  atas  tanah  termaksud  berarti  dia  telah melepaskan
haknya.
Di dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak  mengakibatkan  bahwa  orang  yang  seharusanya  berhak  atas  nama  itu  akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku  tanah  sebagai  orang  yang  berhak.  Jadi,  cara  pendaftaran  hak  yang  diatur  dalam peraturan  pemerintah  ini  tidaklah positif,  tetapi negatif. Demikian  penjelasan  peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961.

## 2.2. Sistem Pendaftaran Tanah
Pengertian sistem pendaftaran tanah yang positif mencakup ketentuan bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin kebenaran data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itu  pemerintah  meniliti  kebenaran  dan  sahnya  tiap  warkah  yang  diajukan  untuk didaftarkan sebelum hal itu dimaksukkan dama daftar-daftar.
Dalam  sistem  positif,  Negara  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan,  sistem positif mengandung ketentuan- ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan “title by  registration”  (dengan  pendaftaran  diciptakan  hak),  pendaftaran  menciptakan  suatu “indefeasible title” (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan “the register is everything” (untuk  memutuskan  adanya  suatu  hak  dan  pemegang  haknya  cukup  diliat  buku tanahnya). Sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan. Jika pendaftaran terjadi karena kesalahan pejabat pendaftaran dia hanya dapat menuntut pemberian ganti rugi atau kompensasi berupa uang. Untuk itu Negara menyediakan apa yang disebut sebagai suatu “ assurance fund ”.
Ketentuan-ketentuan  yang  merupakan  perwujudan-perwujudan  ungkapan- ungkapan  demikian  tidak  terdapat  dalam  UUPA.  Dalam  sistim  publikasi  negative  juga dalam  sistem  negative,  kita  yang  mengandung  unsure  positif,  Negara  tidak  dapat menjamin kebenaran data yang disajikan. Penggunaannya adalah atas risiko pihak yang menggunakan  sendiri.  Di  dalam  asas  Nemo  plus  yuris,  perlindungan  diberikan  pada pemegang atas hak sebenarnya maka dengan asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya.
Terlepas dari kemungkinan kalah atau menangnya, tergugat yaitu pemegang hak terdaftar, maka hal ini berarti bahwa daftar umum yang diselenggarakan disuatu Negara dengan  prinsip  pemilik  terdaftar  tidak  dilindungi  hukum,  tidak  mempunyai  kekuatan bukti. Ini berarti bahwa terdaftarnya seseorang di dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu seebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Jadi pemerintah tidak menjamin kebenaran dari sisi daftar-daftar umum yang diadakan dalam pendaftaran hak dan tidak pula dinyatakan dalam Undang-Undang.
Sebagai contoh lihat UUPA Pasal 23, 32 dan 38 yang isinya menyatakan pula dalam peralihan hak-hak (Hak milik, HGU, dan HGB) harus didaftar dan pendaftaran dimaksud
merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  sahnya  peralihan  hak  tersebut.  Kuat tidak  berarti  mutlak,  namun  lebih  dari  yang  lemah  sehingga  pendaftaran  berarti  lebih menguatkan  pembuktian  pemilikan,  akan  tetapi  tidak  mutlak  yang  berarti  pemilik terdaftar  tidak  dilindungi  hukum  dan  bisa  digugat  sebagai  mana  dimaksud  didalam penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1961.
Hal pokok yang penting diluar perlindungan masalah hukum dan kekuatan bukti dari daftar-daftar umum ialah masalah arti hukum dari suatu pendaftaran hak ataupun pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Pasal 1 angka (20)
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2  huruf (c)  UUPA. Untuk  hak  atas tanah, hak pengelolaan, tanah  wakaf,  hak  milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Pasal 4
1.   Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepda pemegang hak yang bersangkutan diberikan SERTIFIKAT ATAS TANAH.
2.   Untuk  melaksanakan  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  huruf  b  data fisik,  data  yuridis  dari  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  sudah  terdaftar terbuka untuk umum.
3.   Untuk  mencapai  tertib  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalma  pasal  3  huruf  c, setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk  peralihan,  pembebanan  dan hapusnya hak atas bidang tanah atas satuan rumah susun wajib didaftar. Dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam sistem publiaksi, yaitu :
1.   Sistem publiaksi positif yaitu apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Artinya pihak  ketiga  bertindak  atas  bukti-bukti  tersebut  diatas,  mendapatkan  perlindungan yang  mutlak,  biarpun  dikemudian  hari  ternyata  keterangan  yang  tercantum didalamnya tidak benar. Bagi mereka yang dirugiakn akan mendapat kompensasi ganti rugi
Dlam sistem publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam sistem ini, Negara sebagai pendaftar menjamin  bahwa  pendaftaran  yang  sudah  dilakukan  adalah  benar.  Ciri-ciri  sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah adalah :
a.   Sistem  pendaftaran  tanah  menggunakan  sistem  pendaftaran  hak  (registration  of titles).
b.  Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalamsertifikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah.
c.   Negara  sebagai  pendaftar  menjamin  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam pendafataran tanah adalah benar.
d.   Pihak  ketiga  yang  memperoleh  tanah  dengan  itikad  baik  mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.
e.   Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain.
f.   Dalam pelaksanaan pendaftraan tanah membutuhkan waktu yang lama, petugas pendaftaran  tanah  melaksanakan  tugasnya  dengan  sangat  teliti,  dan  biaya  yang relative lebih besar.
Boedi Harsono (2003 : 81-82) mengemukakan, dalam sistem positif, pendaftaran tanah menagnut sikap bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin mencerminkan keadaan yang  sebenarnya,  baik  tentang  subyek  hak  maupun  obyek  haknya.  Pemerintah menjamin  kebenaran  data  yang  telah  terdaftar  dan  untuk  keperluan  tersebut pemerintah  telah  meneliti  kebenaran  dan  sahnya  tiap  berkas  yang  diajukan  untuk didaftarkan  sebelum  dimasukan  kedalam  daftar-daftar  tanah.  Dengan  demikian subyekhak yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah merupakan pemegang hak yang  sah  menurut  hukum  dan  tidak  bisa  diganggu  gugat  dengan  dasar  atau  alasan apapun juga. Orang yang namannya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang disebut suatu indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat). Dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak ,maka orang lain  yang  sebenarnya  berhak  menjadi  kehilangan  haknya.  Ia  tidak  dapat  menuntut pembatalan  perbuatan  hukum  yang  memindahkan  hak  yang  bersangkutan  kepada pembeli.  Dalam  keadaan  tertentu  ia  hanya  bisa  menuntut  ganti  kerugian  kepada Negara.  Untuk  menghadapi  tuntutan  ganti  kerugian  tersebut,  Negara  menyediakan suatu dana khusus.
2.   Sisitem publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah  yang  kuat,  artinya  semua  keterangan  yang  terdapat  dalam  sertifikat mempunyaik kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya alat pembuktian yang lain. Lebih lanjut Boedi Harsono mengatakan bahwa pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif, Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem ini  bukan  pendaftaran  tetapi  sahnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak membikan orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru Dalam  sistem  publikasi  negatif,  jaminan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pada pihak ketiga tidak bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Piahk ketiga masih selalu berhati-hati  dan  tidak  mutlak  percaya  pada  apa  yang  tercantum  dalam  buku pendaftaran tanah atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkannya.
Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas nemo plus juris, artinya orang tidak dapat menyerahkan  atau  memindahkan  hak  melebihi  apa  yang  dia  sendiri  dia  punyai. Seseorang  yang  tidak  berhak  atas  bidang  tanah  tertentu  dengan  sendidirnya  tidak dapat  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  mendaftarkan  tanah  tersebut,  apalagi mengalihkannya pada pihak lain. Asas nemo plus juris ini dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemilik  tanah  yang  sebenarnya,  yang  tanahnya disertifikatkan pada orang lain.
Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu :
a.   Sistem  pendaftaran  tanah  menggunakan  sistem  pendaftaran  akta  ( registration  of deed ).
b.   Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertifikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak dibuktikan  sebaliknya  oleh  alat  bukti  yang  lain.  Sertifikat  bukan  sebagai  satu satunya tanda bukti hak.
c.   Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.
d.  Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga kedaluwarsa.
e.   Pihak  lain  yang  dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat  dapat  mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun  gugatan  ke  pengadilan  untuk  meminta  agar  sertifikat  dinyatakan  tidak sah.
f.   Petugas pendaftaran bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah.
Apabila ditelaah dan dianalisis cara kerja sistem publikasi negatif ini, maka penulis menyimpulkan  bahwa  dengan  sistem  ini  pada  dasarnya  tidak  dapat  menciptakan kepastian  hukum  apalagi  memberikan  perlindungan  hukum,  karena  masih  ada kemungkinan pihak lain mengganggu kepemilikan pihak yang telah memegang sertifikat hak atas tanah sebagai bukti bahwa dia telah mematuhi perintah hukum dan atau aturan perundang-undangan, apalagi Negara kita hanya mengenal sistem hukum positif . , tidak ada sistem hukum negatif.
DR. Muchtar Wahid (2008 : 75-76) menyatakan bahwa sistem negatif murni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan yang mendasar mengenai sistem negatif adalah pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  hak  serta  pemilikannya  adalah  sahnya  perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karena itu, biarpun sudah didaftar dalam  buku  tanah  dan  diterbitkan  sertifikat  masih  selalu  dihadapi  kemungkinan pemegang hak yang terdaftar kehilangan hak tanah yang dikuasainya karena digugat oleh pihak yang berhak sebenarnya.
Penulis  sependapat  dengan  pendapat  DR.  Muchtar  Wahid  dan  Boedi  Harsono, memang seharusnyalah kelemahan dari sistem negatif ini ditutupi dan pendaftaran tanah kita  kedepannya  haruslah  memilih  sistem  positif,  agar  tercipta  kepastian  hukum  yang dapat  melindungi  kepentingan  para  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah..,  tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil maupun materil) dan Nemo Plus Juris. Dan kedua asas ini dimiliki oleh manusia sebagai mahkluk  Allah  SWT.,  dan  adalah  sangat  wajar  untuk  di  realisasikan  dan  diwujudkan dalam tingkah laku dan tindak tanduk kehidupan sehari-hari.

## 3. Kesimpulan
1.   Bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
2.   Sertifikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya.
3.  Sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  negatif  yang bertendensi  positif.  Sistem  ini  pada  dasarnya  kurang  memberikan  kepastian  hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertifikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah.
4.   Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebaiknya UUPA kita atau hukum tanah kita menganut sistem publikasi positif.
5.   Yang dilindungi dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang sertifikat hak atas  tanah,  karena  dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah  berarti  akan  tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan sehingga semua pihak  terlidungi  dengan  baik,  baik  pemegang  sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah  , pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  maupun  pemerintah  sebagai penyelenggara Negara.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya, Sinar Grafika, Jakarta.
Boedi  Harsono,  2003,  Hukum  Agraria  Indonesia,  (Edisi  Revisi),  Penerbit  Djambatan, Jakarta.
Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya.
Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Jakarta.
Muchtar  Wahid,  2008,  Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah,  Republika Penerbit, Jakarta.
Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group , Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.