## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO
1 Nur Lailatul Musyafa’ah, 2 Moch. Luthfir Rahman, 3 Nurul Izzah Yan Bachtiar, 4 Andi Alfarisi, 5 Aprilia Susanti, 6 Lianal Khuluq Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ¹nurlailatul@uinsby.ac.id, 2 lutfi.arrahman10@gmail.com, 3 nizzahyb@gmail.com,
4 harumaroma25@gmai.com , 5 apriliasusanti490@gmail.com, 6 Lianalchuluq@gmail.com Abstract:
This article aims to determine the effectiveness of the Marriage Guidance program in KUA, Gedangan  District,  Sidoarjo.  This  research  is  qualitative  field  research  with  inductive  data analysis. The result of this research is that the implementation of Marriage Guidance at KUA Gedangan  Sidoarjo  is  in  line  with  the  Decree  of  the  Director-General  of  Islamic  Community Guidance  Number  379  of  2018  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  Prenuptial Marriage  Guidance  for  Prospective  Brides.  The  program  of  Marriage  Guidance  at  the  KUA, Gedangan District, which has only been implemented for the last two years, has been ineffective because there are several inhibiting factors, including funding, facilities, and infrastructure, and implementation time. After all, the bride and groom cannot attend due to work and the lack of desire for the prospective bride to participate in Marriage Guidance. Therefore, the KUA emphasizes the process of rafa ‘both’ administrative rafa’ and rafa’ of the future bride and groom’s readiness, with the hope of reducing the number of divorces that occur in Gedangan Sidoarjo.
Keywords: marriage guidance, KUA, Gedangan
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hasil  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  Bimwin  di    KUA  Gedangan  Sidoarjo  sudah sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Program Bimwin di KUA Kecamatan Gedangan yang baru terlaksana 2 tahun terakhir ini, pelaksanaannya kurang efektif karena ada beberapa faktor penghambat di  antaranya  faktor  dana,  sarana  dan  prasarana,  waktu  pelaksanaan  karena  calon pengantin berhalangan hadir karena bekerja dan kurangnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin. Oleh karena itu dari pihak KUA lebih menekankan di proses rafa’ baik itu rafa’ administrasi maupun rafa’ kesiapan calon mempelai, dengan harapan dapat menurunkan angka perceraian yang terjadi di Gedangan Sidoarjo.
Kata Kunci: bimbingan perkawinan, KUA, Gedangan.
A. Pendahuluan 1.  Latar Belakang Masalah Pernikahan berasal dari kata an-nikah dan al-tazwij yang  memiliki  arti  melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama,  atau  bersetubuh.  Dasar hukum perkawinan dalam Islam terdapat
pada al-Qur’an surat an-Nisa: 1 dan surat ar-Rum: 21:
َقَلَخَو ٍةَدِحاَو  ٍسفَن نِم مُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّتا  ُساَّنلااَهَّي اي يِذَّلا َهللااوُقَّتاَو ًءا َسِنَو اًيرِثَك  ًلاَجِر  َمُهنِم  َّثَبَو اَهَجوَز اَهنِم اًبيِقَر مُكيَلَع َناَك َهللا َّنِإ َماَحرلأاَو ِهِب َنوُلَءآ َسَت
“Wahai  manusia  bertakwalah  kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya  Allah  memperkembangbiakkan laki–laki  dan  wanita  yang  banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An– Nisa: 1) 1
اَهيَلِإ اوُنُكسَتِل اًجاَوزَأ مُكِسُفنأ نِم مُكَل  َقَلَخ نَأ  ِهِتَيآ نِمَو َنوُرَّكَفَتَي ِموَقِل  ٍتَي َل  َكِلاَذ  ِف َّنِإ ًةَمحَرَو َةَّدَوَم مُكَنيَب  َلَعَجَو “Dan di antara tanda–tanda (kebesaran)Nya ialah  Dia  menciptakan  pasangan–pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian itu  benar–benar  terdapat  tanda–tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar–Rum: 21) 2
Menurut    Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  asas Ketuhanan yang Maha Esa.” 3
Di Indonesia ada beberapa prosedur perkawinan  yang  harus  dipenuhi  agar perkawinan  dianggap  sah  ataupun legal  menurut  hukum  perkawinan  yang berlaku.  Sah  atau  tidaknya  perkawinan tergantung pada rukun dan syarat yang telah diregulasikan di Indonesia. Adapun syarat dan rukun perkawinan yang telah
1 Kementrian  Agama,  Waqaf,  Da’wah  dan Bimbingan  Islam, Al-Qur’an  Al-Karim  dan  Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia, (Riyadh: Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam, t.t.). H. 114.
2 Kementrian  Agama,  Waqaf,  Da’wah  dan Bimbingan Islam , A l-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia. H. 644.
3 Pasal 1, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).
berlaku di Indonesia khususnya bagi orang yang beragama Islam terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV tentang  Rukun  dan  Syarat  Perkawinan yang berbunyi:
Untuk  melaksanakan  perkawinan harus ada:
a.  Calon suami; b.  Calon Isteri;
c.  Wali Nikah;
d.  Dua orang saksi dan; e.  Ijab dan Kabul. 4
Setelah itu jika rukun dan syarat sudah terpenuhi maka proses prosedur selanjutnya ialah:
a.  Pemberitahuan kehendak nikah;
b.  Pemeriksaan nikah;
c.  Pengumuman kehendak nikah;
d.  Akad nikah;
e.  Penandatanganan kehendak nikah;
f.  Pembuatan kutipan akta nikah;
Langkah  pertama  yang  dilakukan para  mempelai  ialah  datang  ke  RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk  dibawa  ke  kelurahan.  Setelah  itu mendatangi kelurahan untuk mengurus surat  pengantar  nikah  untuk  dibawa  ke Kantor Urusan Agama kecamatan. Jika perkawinan  dilakukan  di  luar  Kantor Urusan Agama maka KUA kecamatan mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa  ke  KUA  kecamatan  tempat  akad nikah, kemudian menuju ke Kantor Camat guna mohon izin menikah jika kurang dari 10 hari kerja. 5
Setiap insan yang akan melaksanakan perkawinan,  pasti  menginginkan  ter- ciptanya suatu keluarga yang bahagia dan  sejahtera  lahir  maupun  batin,  serta
4 Pasal  14  Bab  IV,  “Kompilasi  Hukum  Islam,” Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  Ditjen Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama (2001).
5 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: UINSA Press, 2014). H. 45.
memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan  penting  dalam  mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6 Keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Karenanya keluarga diikat oleh  beberapa  peraturan  agama,  adat dan  tradisi.  Manakala  keluarga  menjadi penopang  masyarakat,  maka  pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk  mewujudkan  keluarga  berkualitas, melalui bimbingan pranikah maupun pasca nikah. 7 Pada  tahun  2005  sampai  dengan tahun 2010 para calon pengantin setelah mendaftarkan  ke  KUA  biasanya  mereka akan  mendapatkan  undangan  Bimbingan Pra-Nikah  atau  disebut  dengan  Kursus Calon  Pengantin  disingkat  dengan yang  Suscatin. Suscatin diatur dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/491 Tahun 2009. Dalam periode ini Suscatin tidak dapat berjalan dengan baik karena program yang diberikan oleh pemerintah tidak  disertakan  dengan  anggaran.  Pada tahun  2010  sampai  tahun  2016,  nama Suscatin diubah menjadi Bimbingan Calon
6 Siti  Rugaya,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Kursus Calon  Pengantin  (Studi  Pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Biringkanaya  Kota  Makassar)”, Skripsi (Makassar,:Universitas Negeri Makassar, 2015).
7 Siti  Rugaya  dan  Muhammad  Sudirman, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Biringkanaya Kota  Makassar),” Tomalebbi Vol.3,  No.  4  (Desember, 2016). H. 160.
Pengantin  (Bimcatin)  dengan  Peraturan Dirjen  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ. II  /542  Tahun  2013  tentang  Pedoman penyelenggaraan  Kursus  Pra-nikah.  Baru pada  tahun  2018  Bimcatin  beralih  nama menjadi  Bimbingan  Perkawinan  Calon Pengantin  (Bimwin)  didasarkan  pada Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pranikah  bagi  Calon Pengantin. 8
Terciptanya peraturan tentang bimbingan  perkawinan  calon  pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal  dan  wawasan  seputar  keluarga dan  rumah  tangga,  sehingga  para  calon pengantin  dapat  mewujudkan  keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah . 9 Adanya program  Bimwin  pada  tahun  2018  telah disertakan anggaran oleh pemerintah sehingga Bimwin mulai dilaksanakan akan tetapi tidak semua calon pengantin dapat mengikuti  Bimwin  dikarenakan  berbagai faktor. 10
Program  Bimwin  merupakan  suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian. 11
8 “Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin” (2018).
9 Abd. Basit Misbachul Fitri, “Polemik Sertifikasi Pra-Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” Jurnal Samawa Vol 4, No. 1 (Januari 2020). H 16.
10 Khaidar,  Kasi  Bimas  Islam  Kemenag,  Sidoarjo, Wawancara , 9 November 2019.
11 Abdur Ro’uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis  Maqāṣid  Al-Syari‘ah  dan  Maslahah  Mursalah
Sejatinya jika dalam keluarga ingin tercipta sebuah kerukunan baik di dunia maupun di akhirat maka perlu kesiapan dan kematangan dari kedua mempelai dari  segi  reproduksi  maupun  mental, sebagaimana batas usia minimal nikah yang  terdapat  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang menyebutkan bahwa:
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan belas) tahun”
Salah satu isi dari perubahan UU tentang  perkawinan  adalah  dalam  pasal 7  ayat  (1)  yang  membatasi  minimal  usia nikah bagi wanita adalah 16 tahun, dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  maka  batas  minimal  usia nikah bagi wanita adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya. 12 Batas usia yang dimaksud dinilai  adalah  telah  matang  jiwa  dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan  agar  dapat  mewujudkan perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. 13 Masyarakat  Kecamatan  Gedangan Sidoarjo merupakan masyarakat yang menjunjung  nilai  perkawinan.  Meskipun demikian,  perceraian  yang  terjadi  masih banyak dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami
terhadap  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No  379  Tahun 2018,” Mahakim Vol 4, No. 1 (Januari 2020). H.  27.
12 Muhammad  Andri,  “Implementasi  Bimbingan Perkawinan  Sebagai  Bagian  dari  Upaya  Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,” Adil Indonesia Jurnal Vol. 2, No. 2 (Juli 2020). H. 3.
13 “Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (2019).
hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan  dan  tujuannya.  Mayoritas perkawinan  terjadi  didasarkan  pada perasaan saling suka di antara kedua belah pihak, tanpa harus mengetahui makna dan tujuan  dari  perkawinan  tersebut,  yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah . Untuk meminimalisir perceraian, KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan,  menjaga  keharmonisan rumah  tangga  dan  hak  kewajiban suami istri melalui proses bimbingan perkawinan.
Bimwin merupakan Program Kegiatan Nasional (Proknas) yang pada tahun 2020 akan  dijadikan  sebuah  program  wajib dalam memenuhi rangkaian administrasi perkawinan.  Terdapat  sebuah  sertifikat yang didapatkan bagi calon pengantin yang  sudah  mengikuti  Bimwin  secara penuh, akan tetapi faktanya banyak para calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada izin dari tempat calon pengantin bekerja. Selain itu anggaran Bimwin yang masih belum dapat dipastikan, menyebabkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di waktu  dekat  tidak  bisa  melangsungkan pernikahannya dikarenakan belum mengikuti Bimwin. Hal ini masih menjadi problematika dalam rencana tindak lanjut adanya program Bimwin.
Bimwin  merupakan  sebuah  kegiatan pembekalan  secara  instan,  yaitu  16  jam pelajaran atau setara dengan dua hari aktif jam pelajaran. 14 Bimbingan  Perkawinan ini merupakan bimbingan pra nikah yang meliputi sarana belajar mengajar: silabus,  modul,  dan  bahan  ajar  lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran.
14 “Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).
Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra nikah. Materi  Bimwin  terdiri  dari  kelompok dasar,  kelompok  inti,  dan  kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode  ceramah,  diskusi,  tanya  jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Di  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  angka perceraian tiap tahun semakin meningkat, yang pada akhir bulan November 2019 tercatat  5.269  perkara  yang  masuk, dengan rata-rata dalam kisaran satu hari terdapat 30 perkara yang diputus di  Pengadilan  Agama  Sidoarjo. 15 Hal ini kontradiktif dengan harapan diadakannya Bimwin  di  wilayah  Gedangan  Sidoarjo untuk bisa menekan angka perceraian. Oleh  sebab  itu,  peneliti  tertarik  untuk menulis tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Wilayah Gedangan Sidoarjo”.

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:
a.  Bagaimana  pelaksanaan  bimbing- an  perkawinan  di  Kantor  Urusan Agama wilayah Gedangan
Sidoarjo? b.  Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan  perkawinan  di  Kantor Urusan Agama wilayah Gedangan Sidoarjo?
3.  Teori Penelitian
Pernikahan  adalah  suatu  sarana untuk  mengekspresikan  sifat-sifat  dasar
15 Suparno,  “Jelang  Akhir  Tahun  Perceraian  di Sidoarjo  Meningkat,  Didominasi  Faktor  Ekonomi,” detikNews.com/berita , https://news.detik.com/berita- jawa-timur/d-4801053/jelang-akhir-tahun-perceraian- di-sidoarjo-meningkat-didominasi-faktor-ekonomi. Diakes 28 November 2019., 10.00 WIB.
kemanusiaan,  yang  setiap  manusia mempunyai kecenderungan terhadap lawan  jenisnya. 16 Allah  swt  telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan, 17 seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14:
ِير ِطاَنَقْلاَو  َينِنَبْلاَو  ِءا َسِّنلا  َنِم   ِتاَوَهَّشلا   ُّبُح   ِساَّنلِل  َنِّيُز ِماَعْنَ ْلأاَو  ِةَمَّو َسُمْلا  ِلْيَخْلاَو  ِة َّضِفْلاَو   ِبَهَّذلا  َنِم  ِةَرَطْنَقُمْلا ِب َمْلا ُن ْسُح ُهَدْنِع ُهَّللاَو ۖ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَم  َكِلَٰذ ۗ ِثْرَحْلاَو “Dijadikan  indah  pada  (pandangan) manusia  kecintaan  kepada  apa–apa  yang diingini,  yaitu:  wanita-wanita,  anak-anak, harta  yang  banyak  dari  jenis  emas,  perak, kuda  pilihan,  binatang-binatang  ternak  dan sawah  ladang.  Itulah  kesenangan  hidup  di dunia,  dan  di  sisi  Allah-lah  tempat  kembali yang baik (surga).” 18
Perkawinan  menurut  hukum  Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 19 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah  dan  rahmah. 20 Maka  dari  itu untuk mencapai tujuan perkawinan maka diharapkan adanya pemahaman penuh tentang perkawinan bagi pasangan calon suami istri tersebut.
Islam  mengajarkan  bahwa  keluarga adalah salah satu sarana menjaga
16 Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam  No.  DJ.  II/491  Tahun  2009  Tentang  Suscatin  Di KUA  Kecamatan  Sidorejo  Salatiga  Dalam  Membangun Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Wa  Rahmah”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2009).
17 Pius  Partanto  and  Dahlan  Barry, Kamus  Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 2001). H. 111. 18 Kementrian  Agama,  Waqaf,  Da’wah  dan Bimbingan Islam, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia . H. 77.
19 Pasal  2  Bab  II  “Kompilasi  Hukum  Islam,” Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  Ditjen Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama (2001).
20 Pasal 3 Bab II , “ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama  Islam  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam Departemen Agama"  (2001).
martabat dan kehormatan manusia. 21
Islam menolak praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab  pra-Islam,  misalnya  mengubur  bayi perempuan  hidup–hidup,  menjadikan perempuan  sebagai  hadiah,  jaminan hutang,  jamuan  tamu,  mewariskan  istri pada  kerabat  laki–laki  suami,  mengawini ibu,  anak,  saudara  perempuan  kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti  budak  termasuk  budak  seksual, perilaku kekerasan dalam rmah tangga (KDRT),  mengawinkan  anak  perempuan sebelum  mengalami  haid,  memaksa anak  kawin,  dan  merampas  mahar  dari perempuan. Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Islam membatasi jumlah istri dalam poligami dari yang tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami, dan masih banyak lagi. 22 Calon  pasangan  suami  istri  perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini  meliputi  perencanaan  yang  matang, tujuan  yang  jelas,  dan  bekal  yang  cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah. 23 Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pra-nikah, konseling  edukatif  pranikah  dan
21 Fitriani  Setyowati,  “Hak  dan  Kewajiban  Istri yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmindo Cileunyi Bandung. " Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018). 22 Wardah Nuroniyah, “Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah  untuk  Memahami  Posisi  Perempuan  dalam Sistem  Perkawinan  Islam,” YinYang Vol.  14,  No.  2 (Desember, 2019). H. 181
23 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri  Calon  Pengantin) ,  (Jakarta:  Ditjen  Bimas  Islam Kemenag RI, 2015). H 2.
terapi pranikah. Konseling pra-nikah ( premarital  counseling )  ialah  upaya  untuk membantu calon suami dan istri oleh seorang  konselor  profesional,  sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui  cara-cara  yang  menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh  pengertian,  sehingga  tercapai motivasi keluarga, perkembangan,
kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Asas–asas konseling pra-nikah:
1)  Asas kebahagiaan dunia akhirat Perkawinan  bukan  saja  merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.
2)  Asas sakinah mawaddah wa rahmah
Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.
3)  Asas komunikasi dan musyawarah Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya  masalah  yang  muncul sering kali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Karenanya dalam melakukan komunikasi dalam musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi.
4)  Asas sabar dan tawakkal Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. 24 Bimwin  adalah  pemberian  bekal pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 25 Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas  perkawinan  yang  sah  dan  mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai– nilai  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan  keluarga  yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan,  peningkatan  pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
Ada beberapa prinsip dalam membangun keluarga yang sakinah diantaranya: 26
24 Hamzan  Wadi,  “Konseling  Pra-Nikah  dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur’an Dalam  Meminimalisir  Perceraian,” Al-Irsyad:  Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 2,  No. 1  (April, 2020).  H. 120.
25 Pasal 1 Ayat (1), “ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang  pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah” (2013) .
26 Machrus, Fondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan Mandiri Calon Pengantin) . H. 9.
1.  Saling  Ridho,  yaitu  dalam  suatu perkawinan  suami  dan  istri  haruslah ada sifat saling ridho dalam segala hal yang terkait rumah tangganya.
2.  Berusaha menciptakan kondisi keluarga  yang  baik,  yaitu  seorang suami sebagai pemimpin harusnya sebagai contoh dalam keluarganya dan menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman dan aman.
3.  Musyawarah,  yakni  dalam  keluarga pastilah  terjadi suatu permasalahan baik menyangkut hubungan suami istri atau dalam kerabat atau keluarga besar,  dalam  penyelesaiannya  pun sebaiknya dilakukan musyawarah.
Tujuan dibentuknya lembaga Bimwin adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga  dalam  mewujudkan keluarga sakinah,  mawaddah  wa  rahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga. 27

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  ( field  research )  dan  bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, diantaranya  wawancara  dengan  Khaidar selaku  Kasi  Bimas  Sidoarjo,  Taufiq  selaku Sekretaris Bimas Sidoarjo, dan Sururi selaku petugas  administrasi  KUA  Gedangan.  Selain itu,  penelitian  ini  didukung  sumber  data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau arsip. Setelah  data  yang  dihimpun  terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta
27 Pasal 2 Bab II, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013).
atau kenyataan dari hasil penelitian di KUA Gedangan  Sidoarjo  tentang  pelaksananaan Bimwin  kemudian  dianalisis  keefektivan pelaksanaan  Bimwin  tersebut  terhadap pengurangan angka perceraian di Sidoarjo.

## C. Pembahasan

## 1.  Penyelenggaraan Bimbingan Perkawin- an dalam Peraturan Perundang– Undangan
Sarana penyelenggaraan Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra-nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti,  dan  kelompok  penunjang.  Materi dapat  diberikan  dengan  metode  ceramah, diskusi,  tanya  jawab,  studi  kasus  (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 28 Di dalam penyelenggaraan kursus pra- nikah, terdapat narasumber yang terdiri dari konsultan  keluarga,  tokoh  agama,  psikolog, dan  profesional  di  bidangnya.  Pembiayaan Bimwin  sesuai  ketentuan  pasal  5  Peraturan Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor DJ.  II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  dapat bersumber dari dana APBN dan APBD. 29 Pada Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  bagi  Calon  Pengantin pada pasal IV dijelaskan bahwa biaya Bimwin berasal  dari  APBN  dan  PNBP  NR.  Biayanya adalah Rp. 200.000,- perorang atau Rp.400.000,- perorang. 30
28 Machrus, Fondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan Mandiri Calon Pengantin). H. 14.
29 “Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013).
30 “Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang
Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.  II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelengara Bimwin adalah  badan  penasehatan,  pembinaan, pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/ organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai Bimwin  yang  telah  mendapat  akreditasi dari Kementerian agama. 31 Pada  BAB  II Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  bagi  Calon  Pengantin tertuang bahwa penyelenggara Bimwin adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama. 32 Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pranikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai legulator, pembina, dan pengawas.
Berbeda  pelaksanaannya  dengan  kursus calon pengantin yang pelaksanaannya langsung  oleh  KUA  atau  BP4  kecamatan. Penyelenggaraan Bimwin sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).
31 “Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013).
32 “Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).
Kementerian Agama sebagai regulator dan  pengawas  bertanggung  jawab  untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi  keagamaan  Islam penyelengara Bimwin agar pembekalan dapat terarah,  tepat  sasaran,  dan  berhasil  sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 33
Mengenai materi bimbingan perkawinan ini meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun  hubungan  dalam  keluarga, memenuhi  kebutuhan  keluarga,  menjaga kesehatan  reproduksi,  mempersiapkan generasi berkualitas. 34

## 2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Wilayah Gedangan Sidoarjo
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan  adalah  salah  satu  Kantor  Urusan Agama  di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo,  yang terletak  di  Jl.  Rajawali  No.  184  Pandewatan, Punggul,  Kecamatan  Gedangan,  Kabupaten Sidoarjo,  Jawa  Timur,  dengan  luas  tanah sebesar 240 M2.
No. Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Ganting 2.145 2.084 4.229 2 Karangbong 3.648 3.577 7.225 3 Tebel 6.933 6.821 13.754 4 Kragan 1.185 1.162 2.347 5 Gemurung 2.323 2.346 4.669 6 Punggul 3.608 3.478 7.086 7 Sruni 4.375 3.832 8.207 8 Keboananom 4.584 4.572 9.156
33 “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  bagi  Calon  Pengantin" (2018).
34 Maulidiyah  Wati,  Ahmad  Subekti,  dan  Jazari, Ibnu,  “Analisis  Program  Bimbingan  Perkawinan  dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Studi  Kasus  di  KUA Lowokwaru Kota Malang,” Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 2 (2019). H. 115.
9 Keboansikep 5.580 5.409 10.989 10 Gedangan 5.071 5.076 10.147 11 Ketajen 4.192 3.725 7.917 12 Wedi 2.628 2.533 5.161 13 Semambung 3.506 3.572 7.078 14 Sawotratap 7.240 7.208 14.448 15 Bangah 3.424 3.434 6.858 Jumlah 60.442 58.829 119.271 Tabel 1. Jumlah Penduduk Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo 35
Secara definisi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  517 Tahun  2001  tentang  Pencatatan  Nikah 36 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004  tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 37 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama  Islam  dalam  wilayah  Kecamatan. Oleh  karena  itu,  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis  pada  Kementerian  Agama, berada  dibawah  dan  bertanggungjawab kepada  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama  Kabupaten/Kota. 38 Berpijak  pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA  Gedangan  Sidoarjo  berkedudukan dalam wilayah Kecamatan masing–masing dan menjalankan tugas di bidang Urusan Agama Islam. 39
35 KUA, “Jumlah Penduduk Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo” (KUA Gedangan, 2019).
36 “Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  517  Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2001).
37 “Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  477  Tahun 2004  tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2004).
38 Pasal  1  Ayat  (1),  “PMA  No.  34  Tahun  2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).
39 Pasal 1 Ayat (2), “PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Berkaitan  dengan  tugas  Kepala  KUA, terdapat salah satu tugas yang berkaitan dengan  Bimwin  yaitu  melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah,  rujuk  dan  keluarga sakinah . 40 Bimwin  juga  merupakan  bagian  dari fungsi  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan yaitu memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 41

## 3. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gedangan
Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  bagi Calon Pengantin merupakan bentuk hasil revisi dari peraturan yang lama yaitu peraturan  DJ.II/542  Tahun  2013  Tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Kursus
Pranikah.  Lahirnya  peraturan  tentang kursus  pra  nikah  tersebut,  merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus  KDRT  bagi  masyarakat  tersebut. Mayoritas  perceraian  di  Indonesia  saat ini  banyak  terjadi  pada  usia  perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  di  lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.
Karena itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan  Bimbingan  Perkawinan. Pasangan  calon  pengantin  sebelum  ke jenjang  pernikahan  mengikuti  Bimwin dengan materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah
Kecamatan” (2016).
40 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. H. 40. 41 Pasal  3,  “PMA  No.  34  Tahun  2016  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan” (2016).
tangga. KUA sebagai penyelenggara memasukkan  Bimwin  sebagai  salah  satu syarat prosedur pendaftaran perkawinan. Bimbingan  Perkawinan  atau  yang lebih  dikenal  dengan  Bimwin,  dibagi menjadi 2 tahapan:
a.  Bimbingan Pra Nikah Sarana  penyelenggaraan  Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar,  kelompok  inti,  dan  kelompok penunjang.  Materi  dapat  diberikan dengan  metode  ceramah,  diskusi, tanya  jawab,  studi  kasus  (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
b.  Bimbingan Pasca Nikah Sedangkan program kursus pasca nikah ini diantaranya penyelenggaraan praktik–praktik program pra nikah itu sendiri atau bisa juga berupa media controlling dari program-program bimbingan pra nikah. 42
Kepala  KUA  Kecamatan  Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwasanya:
“ Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama adalah  untuk  membuat  keluarga  sakinah maka  dilakukannya  bimbingan  perkawinan itu  ada  2:  pranikah  dan  pasca  nikah.  Yang paling  ditekankan  adalah  yang  pranikah, bimbingan pranikah ini dilakukan oleh calon pengantin  yang  akan  menikah  dan  sudah terdaftar. Pada saat program ini dilaunching oleh Kementerian Agama targetnya ini adalah untuk  mengurangi  angka  perceraian.  Pada tahun  2017  data  perceraian  di  Pengadilan Agama Sidoarjo angkanya mencapai 4800 dan di tahun 2018 angka perceraiannya mencapai
42 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
5100,  sehingga  dengan  adanya  bimbingan pranikah ini belum bisa dikoneksikan dengan peristiwa  perceraian  dalam  rumah  tangga, jadi yang perlu ditekankan adalah bagaimana mencegah  daripada  terjadinya  perceraian. Mencegah  ini  sudah  dilakukan  oleh  KUA apa  itu?  Rafa’,  pada  saat  rafa’  ada  2,  yaitu kesiapan  administrasi  dan  kesiapan  calon pengantin. Pada saat rafa’ itu lebih diberikan pengetahuan
bagaimana membentuk keluarga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah.
Tidak  hanya  bagi  pengantin  yang  pernah nikah terus cerai lalu nikah lagi, namun apa yang terjadi sekarang kan laju di IT medsos tingkat pengaruhnya itu ternyata lebih tinggi tingkatan  pengaruhnya  daripada  bimbingan perkawinan.  Bimbingan  yang  dilakukan pemerintah itu cuma dua hari, jadi tidak 100% artinya  katakanlah  di  Gedangan  ini  ada  800 peristiwa nikah dalam setahun, mestinya ada 800 pengantin faktanya tidak 800 tapi hanya ada dua angkatan dalam satu tahun. Dalam satu  angkatan  itu  50  orang  yang  artinya  25 pasangan  sehingga  apa  yang  terjadi  dengan sistem sampling seperti ini? Tidak bisa untuk dijadikan ukuran, makanya tadi saya bilang tidak  korelasi  signifikan  antara  perceraian dengan  Bimwin.  Jadi  sifatnya  pemerintah memang berupaya untuk mengurangi dengan cara seperti ini kan barangkali anggarannya ditingkatkan  atau  bagaimana  atau  polanya yang  dirubah  karena  ternyata  sekarang ini  jumlahnya  tambah  naik,  dan  sekarang ini  2019  perceraian  terjadi  5400  ini  belum ditutup tahun. Bagaimana ini kita itu bingung sebagai  orang  yang  paham  agama  bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu yang halal tapi  yang  dibenci  Allah,  dan  disinilah  tugas beratnya KUA dan Pengadilan Agama dengan keterbatasan  tenaga  dengan  peristiwa  yang begitu  banyaknya,  maka  mau  nggak  mau harus  mempunyai  kemampuan  yang  lebih. Maka langkah yang kami tempuh selama ini adalah  optimalisasi  pada  rafa’  ini  niatnya harus serius, yaitu ibadah.” 43 Maka  dari  itu  beliau  berinisiatif sebagai berikut:
43 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
“Semua  produk  pernikahan  yang  telah  ter- Bimwin  belum  bisa  diketahui  dengan  jelas karena masih belum ada isyarat tentang sudah dilakukan  Bimwin  terhadap  pasangan  atau tidak, maka dari itu kami Bimas Islam Kemenag Kabupaten  Sidoarjo  menginisiatifkan  bahwa akan  diberikan  stempel  pada  surat  nikah di  bagian  belakang  (status)  atau  langsung diketik supaya jika terdapat perceraian dapat diketahui  bahwasannya  apakah  banyaknya angka perceraian merupakan presentase dari pasangan produk Bimwin atau tidak.”
Dalam  melakukan  Bimwin  biasanya di  KUA  wilayah  Kecamatan  Gedangan Sidoarjo melakukannya dalam satu angkatan yang jumlahnya per-angkatan adalah 25 pasangan  dan dalam 1 tahun harus  ada  yang  ter-Bimwin  sekitar  30 angkatan. Dalam dana yang dikelola oleh Bimas  Islam  dalam  pelaksanaan  Bimwin masih  menunggu  dari  MP  (Minimal Pencairan)  yang  diberikan  oleh  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  yang disetorkan oleh calon pengantin yang menikah di luar KUA dengan uang sejumlah Rp. 600.000,- dan yang menikah di KUA secara gratis. Bimwin dilaksanakan dalam  16  JPL  dengan  dipandu  oleh  tutor yang  sudah  mendapatkan  sertifikat TOT (Trainer of Training).
Materi  yang  disampaikan  dalam Bimwin  diantaranya  tentang  cara mengarungi kehidupan suami istri di masa yang akan datang dan diajarkan tentang pilar-pilar pernikahan yang sudah tertulis  dalam  modul  Bimwin.  Kendala yang  didapatkan  selama  adanya  Bimwin adalah angka kehadiran dari peserta Bimwin.  Ada  yang  hanya  mengikuti  hari pertama dan ada yang hanya menghadiri hari terakhirnya saja maka materi yang didapatkan  oleh  peserta  Bimwin  kurang maksimal. Bimwin ini merupakan Pronas (Program  Nasional)  dan  masih  belum menjadi program wajib. 44
44 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.

## 4. Kendala dan Hambatan Program Bimwin di KUA Gedangan
Kendala Implementasi Bimwin
DJ.II/  542  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah  yang ada di KUA diantaranya: 45

## 1. Dana
Bimwin  bisa  terlaksana  ketika anggaran dari Pemerintah turun, dan apabila anggarannya belum cair maka BIMWIN  pun  tidak  akan  terealisasi. Hal ini merupakan masalah utama dari  berjalan  atau  tidaknya  Bimwin, karena biaya tersebut menyangkut berbagai aspek kegiatan Bimwin mulai dari  administrasi,  silabus  materi, konsumsi,  dan  akomodasi  pemateri dan lain–lain.
2.  Sarana Prasarana Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, dikarenakan tidak memungkinkan kegiatan kursus calon pengantin diselenggarakan di  KUA,  karena  mengingat  kondisi kantor yang kecil dengan beberapa ruang yang salah satunya digunakan sebagai  ruang  kepala,  ruang  staf, ruang pelaksanaan nikah dan lain– lain. Hal ini menyebabkan kegiatan Bimwin  calon  pengantin  tidak  dapat diselenggarakan  di  KUA  Gedangan Sidoarjo.
3.  Keinginan masyarakat rendah Hal ini disebabkan banyak masyarakat Sidoarjo yang terikat terhadap pekerjaan mereka dikarenakan mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah buruh  pabrik,  sedangkan  dalam keterangan Keputusan Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  bagi  Calon
45 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
Pengantin  yang  menyatakan  bahwa materi kursus calon pengantin diberikan  sekurang-kurangya  16  JPL (jam  pelajaran)  oleh  karena  itu  tak jarang mayoritas masyarakat Sidoarjo yang enggan mengikuti kegiatan Bimwin ini.
4.  Waktu Pelaksanaan Waktu  pelaksanaan  kegiatan  Bimwin ini menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas  peserta  Bimwin  memiliki aktivitas atau pekerjaan yang terikat. Sehingga  ketika  kegiatan  Bimwin diselenggarakan tidak jarang peserta calon pengantin memilih untuk tidak  menghadiri  kegiatan  Bimwin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau  aktivitasnya  seperti  biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan  Bimwin.  Karena  kegiatan tersebut juga belum berakibat pada persyaratan pendaftaran perkawinan.
Data  orang  yang  mengikuti  Bimwin terhitung mulai angkatan 21 dan 22 KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo pada tahun 2019  sebanyak  50  pasangan.  Bimwin terlaksana 1 bulan sebelum pernikahan terjadi,  yang  mana  di  KUA  Kecamatan Gedangan lebih menekankan kepada rafa’ karena seperti apa yang dikatakan oleh Sururi bahwasanya dalam Bimwin sendiri itu dananya tidak mencukupi dan itu terlaksana selama 2 hari.
Dari  Pemerintahan  Pusat  itu  sendiri ketika dana turun, maka dana itu terbagi ke  beberapa  Provinsi,  dari  Provinsi itu dibagi lagi ke beberapa Kecamatan sedangkan  yang  mendaftar  nikah  itu bisa  dibilang  tidak  sedikit,  maka  dari  itu pelaksanaan BIMWIN tidak optimal dalam pelaksanaannya,  maka  dari  itu  pasangan yang  tidak  kebagian  Bimwin  ditekankan wajib mengikuti rafa’ . Karena dalam rafa’ setiap pasangan diberi penekanan bahwa
pernikahan itu adalah ibadah, dan setiap pasangan diberi semacam les privat tentang apa yang mesti harus dilakukan dalam rumah tangga selama 15 menit rafa’ administrasi seperti surat–surat, dan rafa’ kesiapan dari masing-masing calon pengantin. 46

## 5. Analisis terhadap Pelaksanaan Bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo
Bimbingan  Perkawinan  diadakan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan,  peningkatan  pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah,  mawaddah,  wa rahmah .  Bimbingan  perkawinan  ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.
Bimbingan  perkawinan  ini  akan terealisasi  secara  baik,  jika  pasangan suami istri mempunyai dasar agama yang kuat dan mempunyai bekal dalam berumah  tangga.  Oleh  karena  itu  ketika akan menikah, perlu persiapan sejak dini memiliki pengetahuan tentang pengertian pernikahan,  tujuan  dan  mengetahui peran masing–masing antara suami istri,  sehingga  dibutuhkan  bimbingan pranikah. Dalam bimbingan pranikah dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan  sebaliknya  kewajiban  istri  terhadap suami.  Kewajiban  suami  sebagai  kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuan, dan kewajiban istri melayani suami,  menerima  dan  menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan  nafkan  yang  diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. 47
46 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
47 Okta Hapipah, “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon  Pengantin  Di  Kantir  Urusan  Agama  Kecamatan
Sarana  penyelenggaraan  Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul,  dan  bahan  ajar  lainnya  yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara  Bimwin.  Materi  Bimwin terdiri  dari  kelompok  dasar,  kelompok inti,  dan  kelompok  penunjang.  Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 48
Di  dalam  penyelenggaraan  Bimwin, terdapat narasumber yang terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog dan profesional di bidangnya. Pembiayaan Bimwin  sesuai  ketentuan  pasal  IV  dapat bersumber dari dana APBN dan PNBP NR. Dana pemerintah berupa APBN atau PNBP NR  bisa  diberikan  kepada  penyelenggara dalam bentuk bantuan kepada badan atau lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,  pemerintah  dapat  membantu badan  atau  lembaga  swasta  dari  dana APBN atau PNBP NR.
Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan  diadakannya  Bimwin  ialah untuk  mengantisipasi,  menghindari  dan mengatasi terjadinya perselisihan dan percekcokan antara suami istri di dalam sebuah rumah tangga dan menjadikan kehidupan perkawinan yang sejati. Bimwin juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan
Ciputat  Kota  Tangerang  Selatan”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).
48 Khaidar,  Kasi  Bimas  Islam  Kemenag,  Sidoarjo, Wawancara. , 9 November 2019.
rumah tangga dan keluarga serta dapat  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian  dan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).
Dalam  praktiknya,  adanya  Bimwin tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Hal itu disebabkan prognas ini hanya menurunkan anggaran tentang program pra pernikahan sedangkan program pasca pernikahan tidak mendapatkan anggaran. 49 Sebagaimana yang disampaikan Khaidar:
Program  ini  sebenarnya  kurang  membawa dampak yang besar dalam mengurangi tingkat perceraian  khususnya  di  masyarakat  Kota Sidoarjo.  Hal  itu  dikarenakan  pembekalan perkawinan hanya dilakukan di awal sebelum melangsungkan  perkawinan    tanpa  adanya tindak lanjut dari program Bimwin itu sendiri, sehingga  kurang  menunjang  keefektifan dan  harapan  yang  dicita-citakan  dari kegiatan tersebut yaitu berkurangnya angka perceraian di wilayah Sidoarjo . 50
Para  staf  Bimas  Islam  Kemenag Sidoarjo yang diketuai oleh Khaidar membuat sebuah program pasca-menikah yang diharapkan dapat benar–benar mengurangi angka perceraian yang bernama Pusaka Sakinah. Dalam program ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis oleh para calon pengantin diantaranya:
Aman Berkah Kompak Sakinah.
Banyaknya  perceraian  yang  terjadi di  wilayah  Sidoarjo  disebabkan  oleh berbagai  aspek,  bisa  disebabkan  oleh faktor  ekonomi,  faktor  perselingkuhan, atau faktor salah seorang pasangan yang terlalu dominan mengatur urusan rumah
49 Sururi,  Kepala  KUA  Gedangan, Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
50 Khaidar,  Kasi  Bimas  Islam  Kemenag,  Sidoarjo, Wawancara. , 9 November 2019.
tangga. Di antara perceraian tersebut bisa terjadi juga pada pasangan yang sudah mengikuti Bimwin sebelum menikah. 51 Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Bimwin  di  KUA  Kecamatan  Gedangan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik  walaupun  dari  pihak  KUA  sudah berupaya untuk mengimplementasikan program  Bimwin  ke  calon  pengantin  di wilayah Gedangan. Pada tahun 2019, tidak semua calon pengantin bisa mengikuti Bimwin,  karena  baru  ada  satu  angkatan yang  diundang  mengikuti  Bimwin.  Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya  dana,  sarana  dan  prasarana, rendahnya keinginan calon pengantin untuk  mengikuti  Bimwin  dan  waktu pelaksanaan.
Bimbingan  perkawinan  (Bimwin) merupakan proses pemberian bekal terhadap calon pasangan suami istri guna memberikan pengetahuan tentang hak  dan  kewajiban  per-individu  dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Bimwin  merupakan  program  kerja nasional yang diinstruksikan oleh presiden untuk mengurangi tingkat perceraian di berbagai penjuru Indonesia khususnya masyarakat Islam, akan tetapi program tersebut tidak terlaksana secara menyeluruh dikarenakan anggaran yang turun dari pemerintah hanya anggaran program Bimbingan Pra–Nikah, sedangkan program pasca pernikahan belum terlaksana karena tidak adanya anggaran dari pemerintah padahal  program bimbingan setelah pernikahan merupakan program yang paling urgen dan sangat menentukan terhadap kelangsungan dan keharmonisan kedalam rumah tangga. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  bagi
51 Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag,  Sidoarjo, Wawancara. , 9 November 2019.
Calon  Pengantin,  dalam  peraturan  ini hanya mengatur tentang bimbingan pra–nikah sedangkan peraturan tentang pasca pernikahan belum diatur padahal kegiatan pasca-nikah merupakan kegiatan yang sangat penting. Karena program pasca nikah bisa dikatakan sebagai program tindak lanjut dari bimbingan pra–nikah,  dengan  program  pasca  nikah kita bisa mengetahui keharmonisan dan perkembangan keluarga yang telah melakukan bimbingan pra–nikah. Untuk program pasca nikah sendiri sebenarnya sudah ada programnya akan tetapi belum terlaksana karena lagi-lagi terkendala di anggaran.
Pada pelaksanaan di lapangan bahwa program  Bimwin  ini  masih  terlaksana sekitar 2 tahun belakangan ini di KUA  Gedangan  sehingga  masih  belum dipastikan tentang seberapa banyak tingkat perceraian yang terjadi pada pengantin yang melaksanakan program ini,  juga  ada  hambatan    pada  program ini yakni tentang anggaran yang turun sehingga tidak semua orang yang akan menikah  melakukan  Bimwin,  karena Bimwin juga masih  belum diwajibkan oleh pemerintah.
Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi adanya tingkat perceraian maka dari pihak KUA lebih menekankan pada proses rafa’ , yang mana dalam proses rafa’ ini ada 2 kategori yakni yang pertama adalah rafa’ administrasi dan yang kedua yakni rafa’ persiapan  calon  mempelai,  dalam  proses rafa’  ini  calon  mempelai  benar-benar dibimbing dan juga diberi pengetahan tentang kehidupan berumah tangga.

## D. Kesimpulan
Bimwin  adalah  pemberian  bekal pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keluarga
sakinah adalah keluarga yang dibina atas  perkawinan  yang  sah  dan  mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak  mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pelaksanaan di lapangan bahwa program  Bimwin  ini  masih  terlaksana sekitar 2 tahun belakangan ini di KUA Gedangan  belum  berjalan  secara  efektif karena beberapa hal di antaranya berkaitan dengan dana, sarana dan prasarana, waktu dan keinginan yang rendah dari calon pengantin untuk mengikuti Bimwin.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri, Muhammad. “Implementasi
Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari  Upaya  Membangun  Keluarga Muslim  yang  Ideal.” Adil  Indonesia Jurnal 2, no. 2. Juli 2020).
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun 2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. (2018).
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.  II/542 Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah (2013).
Fitri,  Abd.  Basit  Misbachul.  “Polemik Sertifikasi  Pra-Nikah  bagi  Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam  dan  Hukum  Positif.” Jurnal Samawa Vol. 4, No. 1. Januari, 2020.
Hapipah,  Okta.  “Peran  Bimbingan Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  di Kantir Urusan Agama Kecamatan
Ciputat  Kota  Tangerang  Selatan.” Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
Hasbullah  Rouf,  Abdur.  “Sertifikat Perkawinan  Analisis  Maqāṣid  Al- Syari‘ah  dan  Maslahah  Mursalah terhadap  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam  No  379  Tahun  2018.” Mahakim Vol. 4, No. 1. Januari 2020.
Istiani, Erni. “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo  Salatiga  Dalam  Membangun Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Wa Rahmah.” Skripsi . Salatiga: IAIN Salatiga, 2009.
Kementrian  Agama,  Waqaf,  Da’wah  dan Bimbingan  Islam. Al-Qur’an  Al-Karim dan  Terjemahnya  ke  dalam  Bahasa Indonesia . Riyadh: Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam,
t.t.
Khaidar,  Kasi  Bimas  Islam  Kemenag, Sidoarjo. Wawancara ,  9  November 2019.
Pasal  2  Bab  II.  Kompilasi  Hukum  Islam. Direktorat  Pembinaan  Peradilan Agama  Islam  Ditjen  Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama  (2001).
KUA  Sidoajo.  Jumlah  Penduduk  Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo. Sidoarjo: KUA Gedangan, 2019.
Machrus,  Adib. Fondasi  Keluarga  Sakinah (Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin) . Jakarta:  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag RI, 2015.
Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  477 Tahun  2004    tentang  Penataan Organisasi  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan (2004).
Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  517 Tahun  2001  tentang  Penataan
Organisasi  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan (2001).
Musarrofa,  Ita. Pencatatan  Perkawinan  di Indonesia . Surabaya: UINSA Press, 2014.
Nuroniyah,  Wardah.  “Perempuan  Arabia dalam  Lingkaran  Perkawinan  di  Era Pra-Islam:  Sebuah  Kajian  Sejarah untuk  Memahami  Posisi  Perempuan dalam  Sistem  Perkawinan  Islam.”
YinYang Vol. 14, No. 2. Desember, 2019. Partanto,  Pius,  dan  Dahlan  Barry. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arloka, 2001. Rugaya,  Siti.  “Efektifitas  Pelaksanaan
Kursus  Calon  Pengantin  (Studi  Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kot Makassar).” Skripsi .  Makassar:  Universitas  Negeri Makassar, 2015.
Rugaya,  Siti,  dan  Muhammad  Sudirman. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar).” Tomalebbi Vo.  3,  No.  4. Desember 2016.
Setyowati,  Fitriani.  “Hak  dan  Kewajiban Istri yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus pada Karyawan CV.  Suho  Garmindo  Cileunyi Bandung.” Tesis . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
Suparno. “Jelang Akhir Tahun Perceraian di  Sidoarjo  Meningkat,  Didominasi Faktor  Ekonomi.” detikNews . com/ berita.. https://news.detik.com/
berita-jawa-timur/d-4801053/jelang- akhir-tahun-perceraian-di-sidoarjo- meningkat-didominasi-faktor- ekonomi. Diakses 28 November 2019. 10.00 WIB.
Sururi, Kepala KUA Gedangan. Wawancara , Sidoarjo, 7 November 2019.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (2019).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan (1974).
Wadi,  Hamzan.  “Konseling  Pra-Nikah dengan  Pendekatan  Islami  Bagi Remaja  Menggunakan  Al-Qur’an Dalam Meminimalisir Perceraian.” Al-
Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 2, No. 1. Juni, 2020.
Wati,  Maulidiyah,  Ahmad  Subekti,  dan
Jazari,  Ibnu.  “Analisis  Program Bimbingan
Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi  Kasus  di  KUA  Lowokwaru  Kota Malang.” Hikmatina:  Jurnal  Ilmiah
Hukum Keluarga Islam 1, No. 2. 2019.
-