## PENDAHULUAN
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di- antaranya adalah pajak dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melak- sanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Untuk mendu- kung penyelenggaraan otonomi melalui sumber- sumber pembiayaan berdasarkan disentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu, perlu diatur perimbangan keuangan antara  pemerintah pusat dan daerah  berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan pertanggungjawaban yang jelas antar tingkat pemerintahan.
Untuk membawa daerah pada derajat oto- nomi yang berarti dan mengarah pada keman- dirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. Da-
lam rangka menghadapi otonomi daerah yang lebih luas itu, dituntut kemampuan daerah untuk menggali dan memberdayakan sumber daya daerah untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pe- merintah Kota Dumai memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pendanaan untuk ope- rasionalisasi pemerintahan di daerah tersebut. Agar operasionalisasi pemerintahan daerah da- pat dilaksanakan secara maksimal, maka perlu didukung sumber dana yang memadai yang ter- utama diharapkan bersumber dari daerah itu sendiri.
Salah satu upaya Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan PAD-nya dengan melalui retribusi daerah, dilihat dari potensi yang dimiliki, retribusi parkir tepi jalan umum memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbangkan pene- rimaan bagi daerah. Untuk mengatur mengenai retribusi parkir tepi jalan umum, Pemerintah Kota Dumai telah membuat sebuah kebijakan dalam

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN

## Indra Safawi, Sujianto, dan Zaili Rusli
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293 e-mail : radiansafawi@gmail.com
Abstract: Policy Implementation Roadside Parking Levy. This study aims to determine the implementation of the policy and the factors that influence Roadside Parking Levy in Dumai City. This study classified into descriptive analysis bahasannya where development is directed to how efforts to address the factors that affect the implementation of the policy. The results indicate the implementation of curbside parking charges policy can not be implemented in accordance with the desired goal, which is to create order in a parking curb and generate revenue that can contribute a large Revenue. It is influenced by the resource, disposition, birokrasim structure and content of the policy.
Abstrak: Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Retribusi Parkir Tepi Jalan di Kota Dumai. Penelitian ini tergolong kedalam analisis deskriptif dimana pem- bahasannya diarahkan kepada bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang inginkan, yakni untuk menciptakan keteraturan dalam perparkiran tepi jalan dan menghasilkan penerimaan yang dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sumberdaya, disposisi, struktur birokrasim dan isi kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, retribusi parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
bentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Meskipun sudah ada Pera- turan Daerah yang mengatur tentang retribusi parkir tepi jalan umum, penerimaan dari sektor parkir tepi jalan tetap tidak memberikan kontri- busi yang besar dan seringkali jauh di bawah target yang diberikan.
Wahab (2002) menegaskan bahwa imple- mentasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Meter dan Horn (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebija- kan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.
Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan ( intended ) mau- pun dampak yang tidak diharapkan ( spillover / negatif effects ).
Peter Bridgman dan Glyn Davis menawar- kan sebuah checklists yang meliputi dua tahapan perkembangan implementasi kebijakan ( policy development ), yaitu tujuan kebijakan dan me- ngelola siklus kebijakan (Badjuri dan Yuwono, 2002). Berdasarkan checklist mengenai imple- mentasi kebijakan tersebut, maka dapat disusun indikator dari implementasi kebijakan adalah se- bagai berikut:
1. Apakah pencapaian tujuan-tujuan dan hasil yang diharapkan dari implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaaan parkir tepi jalan umum sudah tercapai.
2. Apakah proses implementasi Peraturan Dae- rah dilapangan terjadi kesesuaian dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Apakah sumber daya tersedia secara efektif dapat digunakan untuk melaksanakan Pera- turan Daerah.
4. Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat ditegakan di lapangan ( enfor- ceable ).
Selanjutnya Edward III dalam Sujianto (2008) dielaborasikan dengan teori dari Grindlle yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebi- jakan, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Dis- posisi, Struktur birokrasi, dan Isi Kebijakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dan faktor-faktor apa yang mempenga- ruhinya di Kota Dumai.

## METODE
Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana upaya untuk me- ngatasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sementara itu informasi penelitian ini adalah informan yang paham akan upaya me- ngatasi implementasi kebijakan retribusi parkir dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan
Implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan ternyata belum seluruhnya dapat dilakukan dengan melihat indikator tujuan, proses imple- mentasi, dan pelaksanaan peraturan daerah.

## Tujuan-tujuan
Tujuan-tujuan dalam Peraturan Daerah adalah apakah sesuatu yang diharapkan dari Pe- raturan Daerah tentang pengelolaaan parkir tepi jalan umum sudah tercapai, karena untuk melihat apakah kebijakan tersebut sudah dapat diimple- mentasikan dengan baik dapat dilihat apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan
tersebut dapat dicapai dan berjalan sesuai de- ngan isi kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari kebijakan retribusi parkir itu sendiri adalah ter- ciptanya ketertiban perparkiran dan dapat meningkatkan hasil dari retribusi parkir tersebut, karena dengan adanya kebijakan, maka penari- kan retribusi parkir akan dapat lebih teratur.
Selain itu tercapainya tujuan dari kebijakan retribusi parkir juga dapat dilihat dari pening- katkan perolehan retribusi dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelak- sanaan tarif retribusi parkir, apakah telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Untuk melihat apakah target retribusi parkir dapat tercapai juga dapat dilihat dari masing-masing juru parkir apakah selalu melakukan penyetoran perolehan parkirnya kepada dinas yang berwenang. Dilihat dari tujuan dari kebijakan retribusi parkir tepi jalan, yaitu untuk menertibkan perparkiran tepi jalan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari segi retribusi parkir. Tujuan ini belum dapat dicapai dimana target yang diberikan belum dapat di capai.

## Proses implementasi
Proses implementasi adalah kesesuaian pelaksanaan dilapangan dengan rencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Adanya rencana yang telah ditetapkan tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di- tetapkan sehingga kebijakan retribusi parkir tepi jalan dapat berjalan dengan baik dan me- nyumbangkan PAD yang cukup banyak bagi Kota Dumai, karena dilihat dari potensi retribusi parkir, bukan tidak mungkin dari retribusi parkir tepi jalan umum dapat menyumbangkan PAD yang lebih besar. Proses implementasi ini artinya ada- lah dalam melaksanakan peraturan daerah agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai, maka prosesnya haruslah mengikuti peraturan yang telah dibuat.
Proses implementasi kebijakan retribusi parkir juga belum dapat dilaksanakan, juru parkir tidak menggunakan karcis parkir sebagai tanda pembayaran retribusi parkir, selain itu tidak ada- nya pengawas yang bertugas mengawasi juru parkir juga menandakan bahwa proses imple- mentasi tidak berjalan dengan baik.

## Pelaksanaan Peraturan Daerah
Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Dumai masih belum sesuai dengan Pera- turan Daerah yang sudah dibuat, mengenai pe- ngenaan tarif retribusi parkir, penggunaan karcis parkir sebagai bukti parkir dan yang menjadi pelaksana kebijakan retribusi parkir. Pengenaan tarif retribusi parkir pada kendaraan roda dua tidak sesuai dengan tarif yang ada didalam pe- raturan daerah yang sudah dibuat, kendaraan roda dua dikenakan tarif sekali parkir sebanyak lima ratus rupiah, sedangkan dilapangan, tarif parkir yang dipakai adalah seribu rupiah untuk sekali parkir.
Penggunaan karcis parkir tidak dapat dilak- sanakan, dikarenakan juru parkir telah diberikan target setiap bulannya, jadi juru parkir hanya perlu memenuhi target tersebut tanpa harus meng- gunakan karcis parkir. Padahal apabila karcis parkir digunakan oleh juru parkir dan target tidak diberikan, maka hasil dari retribusi parkir diyakini akan lebih besar. Hal ini seharusnya menjadi bahan yang harus dicermati oleh Dinas Perhubu- ngan, karena besarnya potensi dari parkir tepi jalan, sudah seharusnya Dinas Perhubungan memberikan target yang lebih besar. Pada pelak- sanaan peraturan daerah yang dilihat dari tarif retribusi parkir juga belum dapat dilaksanakan, tarif yang digunakan oleh juru parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di dalam kebijakan.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imple- mentasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Sumberdaya
Keberadaan lembaga atau instansi bagi setiap pelaksanaan kebijakan  sangatlah penting, karena dengan instansi inilah nantinya akan dibebankan tanggung jawab, wewenang, dan pembagian kerja yang jelas. Dengan adanya pembebanan tanggung jawab, wewenang dan beban kerja diharapkan organisasi atau lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah dibebankan kepada instansi pelaksana, tentunya sangat membutuhkan manusia-manusia yang ber- kualitas baik teknis ataupun praktis. Karena
dengan adanya SDM yang berkualitas dan ung- gul akan memberikan kemudahan bagi organisasi pelaksana untuk bisa mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang ingin dicapai.
Selain sumberdaya manusia yang berkuali- tas, organisasi pelaksana juga harus bisa menye- diakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam ke- bijakan, sehingga dengan adanya fasilitas pendukung ini maka setiap SDM yang ada dapat memanfaatkannya dalam mendukung pelaksa- naan tugas yang telah dibebankan. Apabila orga- nisasi pelaksana kebijakan telah memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang mendukung, langkah berikutnya adalah membagi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap SDM terse- but dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap SDM yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tang- gung jawab juga akan memberikan penekanan pada setiap SDM untuk bisa menyelesaikan be- ban kerja yang telah diberikan organisasi.
Sumberdaya manusia dari Dinas Perhu- bungan belum mampu untuk mengambil tindakan tegas terhadap koordinator-koordinator yang menjadi perantara penyetoran hasil retribusi dari juru parkir kepada Dinas Perhubungan, karena berdasarkan pernyataan dari juru parkir mereka selalu menyerahkan hasil retribusi parkir sesuai dengan target yang dibebankan kepada mereka.

## Disposisi/Sikap Pelaksana
Faktor yang juga menjadi penghambat kebi- jakan retribusi parkir adalah faktor disposisi atau sikap dari pelaksana. Faktor sikap pelaksana merupakan kemauan atau niat yang dimiliki oleh pelaksana baik itu implementor maupun sasaran kebijakan. Niat dan kemauan ini muncul dari lingkungan internal yaitu pelaksana kebijakan dari pihak Dinas Perhubungan dan lingkungan eksternal, yaitu penerima kebijakan yang terdiri dari masyarakat. Karena dengan adanya kemauan dan niat yang kuat untuk bisa mengimple- mentasikan kebijakan retribusi parkir sesuai dengan amanah yang diberikan tentunya akan lebih mudah mewujudkan kebijakan yang ditetapkan.
Penjelasan mengenai pengaruh disposisi atau sikap pelaksana dapat dilihat dari tiga sub dimensi yaitu respon atau kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, keterlibatan masyarakat dan duku- ngan elit politik dalam implementasi kebijakan retribusi parkri. Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar keterliba- tan masyarakat, dan dukungan dari elit politik yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta daya tanggap dari pelaksana kebijakan itu sendiri.
Faktor disposisi/sikap pelaksana, mempe- ngaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir karena sikap dari Dinas perhubungan yang tidak tegas dalam mengatasi permasalahan koordi- nator, demikian juga dengan juru parkir dan koordinator yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Dumai

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur kelembagaan yang mendukung terlak- sananya kebijakan sehingga tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang berjalan dengan baik merupakan syarat mutlak untuk kebijakan pemerintah yang efektif. Struktur adalah pengaturan elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing- masing, sehingga efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Struktur merupakan upaya untuk menata atau memanajemen sebuah pekerjaan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sturktur birokrasi sangatlah berpe- ngaruh didalam terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana image/penilaian dari suatu organisasi sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari indikator struktur birok- rasi yaitu dukungan birokrasi, penerapan standar operasional dan pembagian pelaksanaan ke- bijakan.

## Isi kebijakan
Kebijakan mengenai retribusi parkir yang tertuang didalam Peraturan Daerah mengatur mengenai ketentuan retribusi parkir tepi jalan umum, baik dari segi pelaksana, penentuan lokasi parkir maupun tarif retribusi parkir, di dalam peraturan dijelaskan bahwa untuk tarif retribusi parkir roda dua dikenakan tarif lima ratus rupiah sedangkan untuk kendaraan roda empat dike- nakan tarif seribu rupiah. Berdasarkan penga- matan dan hasil wawancara dilapangan, ternyata untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif seribu rupiah, seharusnya dengan melihat kondisi di lapangan, dimana masyarakat sudah terbiasa untuk membayar retribusi parkir untuk kenda- raan roda dua sebanyak seribu rupiah, seha- rusnya pemerintah sudah harus meresmikan tarif baru untuk kendaraan bermotor, karena dengan peresmian tarif yang baru tersebut, pemerintah dapat meningkatkan target dari retribusi parkir sehingga retribusi parkir dapat memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap PAD.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Dumai belum dapat dilak- sanakan sesuai dengan tujuan yang inginkan, adapun tujuan dari kebijakan retribusi parkir
adalah untuk menciptakan keteraturan dalam perparkiran tepi jalan dan menghasilkan pene- rimaan yang dapat menyumbangkan PAD yang besar, namun kebijakan belum seluruhnya dapat dilaksanakan, hal ini di pengaruhi oleh faktor sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan isi kebijakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh,
Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi , Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang, 2002.
Bintoro, Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Oronomi , Philosophy press, Yogyakarta, 1992
Budiman Nashir, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) , Penerbit Rajawali, Jakarta,
2001
Grindle Merile S, Policy Content and Context in Implementation Princeton , University Press., New Jersey, 1986. Lilik, Ekowati Mas Roro, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program , Pustaka Cakra, Surakarta, 2005 Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses , Med Press, Yogyakarta, 2002
Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan (Indra Safawi, dkk)