## PERTANGGUNGJAWABAN KHPM DALAM PROSES IPO JIKA TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAP 1

## Hendrawan Agusta
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta hagusta@yahoo.com

## Abstract
Initial Public Offering (IPO) is an activity to offer and sell securities to public for the first time as one of the way for a company to obtain capital injection. IPO involving Capital Market Legal Consultant  (CMLC)  who  has  important  role  and  influence  to  Investors’  decision.  CMLC  make legal  audit  and  legal  opinion  which  will  be  merged  in  Prospectus  by  applying  Disclosure. Problem  arising  out  if  CMLC  fail  to  deliver  accurate  Material  Fact  in  its  legal  opinion.  By normative research method, this journal will elaborate the responsibility of CMLC if there is an undisclosed Material Fact in Prospectus, relevant authority which competent to state that CMLC is violate regulation, as well as whether the regulation and Professional Standard of CMLC has properly regulated indemnity procedures to Investor when such CMLC fails to deliver accurate Material Fact in IPO.
Keywords: IPO; Capital Market Legal Consultant; Disclosure; Material Fact

## Abstrak
Initial  Public  Offering  (IPO)  adalah  kegiatan  penawaran  dan  penjualan  saham  perdana  kepada masyarakat sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Proses IPO melibatkan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap keputusan Investor. KHPM melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan membuat  pendapat  hukum  yang  tercantum  dalam  Prospektus  dengan  menerapkan  Prinsip Keterbukaan.  Muncul  masalah  jika  KHPM  tidak  mengungkap  Fakta  Material  dalam  pendapat hukumnya. Dengan metode penelitian normatif, jurnal ini akan membahas pertanggungjawaban KHPM dalam hal terdapat Fakta Material yang tidak diungkap dalam Prospektus, lembaga mana yang  berwenang  untuk  menyatakan  KHPM  telah  melanggar  peraturan  hukum,  dan  apakah peraturan hukum  yang ada dan Standar Profesi  KHPM telah cukup mengatur proses pemberian ganti rugi kepada Investor dalam hal KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam IPO.
Kata Kunci: IPO; Konsultan Hukum Pasar Modal; Prinsip Keterbukaan; Fakta Material
1 Artikel Hasil Penelitian.

## A. Pendahuluan
Suatu  perusahaan  yang  melakukan  IPO akan  memperoleh  keuntungan,  antara  lain mendapatkan  tambahan  modal  daripada harus  melalui  kredit  pembiayaan  ( debt financing )  dan  dapat  melakukan  penawaran efek di pasar sekunder (Nasarudin & Surya, 2004). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  7/POJK.04/2017  tentang  Dokumen Pernyataan  Pendaftaran  dalam  Rangka Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas, Efek  Bersifat  Utang,  Dan/Atau  Sukuk (POJK  No.  7/2017)  mengatur  bahwa sebelum melakukan IPO, sebuah perusahaan wajib membuat dokumen Pernyataan Pendaftaran yang terdiri dari Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran,
Prospektus,  Prospektus  Ringkas,  Propsektus Awal (jika ada) serta dokumen lainnya yang harus  disampaikan. Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  8/POJK.04/2017  tentang Bentuk  dan  Isi  Prospektus  dan  Prospektus Ringkas  dalam  Rangka  Penawaran  Umum Efek  Bersifat  Ekuitas  (POJK  No.  8/2017) mengatur  bahwa  Prospektus  adalah  setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran  umum  dengan  tujuan  agar  pihak lain membeli Efek.
KHPM  melakukan  uji  tuntas  atas berbagai aspek hukum ( Legal Due Diligence )  terhadap  Emiten  maupun  entitas anak  perusahaan  Emiten  sesuai  aturan hukum  dan  Standar  Profesi  Himpunan Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  (HKHPM). Due  Diligence dapat  dimaknakan  sebagai suatu  penelitian  yang  mendalam,  yang dilakukan  oleh  Konsultan  hukum  pasar modal  dalam  proses  penawaran  umum  oleh Emiten  (Rohendi,  2017).  Hasil  uji  tuntas tersebut  kemudian  dituangkan  ke  dalam Pendapat  Hukum  sebagai  bagian  dari Prospektus.  Pendapat  hukum  ini  menjadi salah  satu  acuan  bagi  Investor  di  pasar modal  untuk  menentukan  keputusannya berinvestasi.  Pasar  modal  memiliki  fungsi sebagai sarana pembiayaan yang mempertemukan  investor  sebagai  pihak yang  memiliki  dana  lebih  dengan  Emiten yakni  pihak  yang  sedang  memerlukan  dana (Sujatmiko & Suryanti, 2017).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun  1995),  KHPM  wajib  menerapkan Prinsip  Keterbukaan  ( Disclosure ),  yaitu pedoman  umum  untuk  menginformasikan masyarakat  dalam  waktu  yang  tepat  seluruh informasi  material  mengenai  usahanya  atau efeknya  yang  dapat  berpengaruh  terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau  harga  dari  Efek  yang  dimaksud. Prinsip  Keterbukaan  juga  didefenisikan sebagai  pengungkapan  data  perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data  keuangan,  pengurus  dan  sebagainya dengan  tujuan  agar  diketahui  secara  luas oleh masyarakat umum (Haidar, 2015).
Pemeriksaan hukum oleh KHPM mengungkapkan  secara  jelas  dan  terbuka ( Disclosure ) dokumen-dokumen yang diperiksa  dalam  rangka  penawaran  hokum (Purba,  1995).  Prinsip  ini  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  pembeli  saham  atau investor  (Balfas,  1994).  Fakta  Material adalah  informasi  atau  fakta  penting  dan relevan  mengenai  peristiwa,  kejadian,  atau fakta  yang  dapat  mempengaruhi  harga  Efek pada  Bursa  Efek  dan  atau  keputusan pemodal,  calon  pemodal,  atau  pihak  lain yang  berkepentingan  atas  informasi  atau fakta tersebut. Fakta Material tersebut harus diungkap  secara  terbuka  kepada  investor. Teori  mengenai  Prinsip  Keterbukaan  di bidang pasar modal ( Disclosure ) inilah yang menjadi pisau analisa dalam penelitian ini.
Mengenai  Prinsip  Keterbukaan  di  pasar modal  kaitannya  dengan  tanggung  jawab KHPM, telah ada beberapa penelitian berupa jurnal  ilmiah  yang  membahasnya.  Pada umumnya membahas tanggung jawab KHPM  dalam  proses  IPO  yang  wajib melaksanakan  Prinsip  Keterbukaan.  Dalam penelitian  sebelumnya,  para  penulis  lebih berfokus  kepada  akibat  hukum  apabila Prinsip  Keterbukaan  tersebut  dilanggar  oleh KHPM,  mulai  dari  sanksi  administratif sampai  risiko  adanya  gugatan  perdata terhadap KHPM. Namun penelitian  tersebut belum ada yang membahas dan menganalisa lembaga  mana  yang  berwenang  untuk menentukan  ada  atau  tidaknya  pelanggaran
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 48-60
Prinsip  Keterbukaan  oleh  KHPM  jika ditemukan  Fakta  Material  yang  tidak diungkap.
Dalam penelitian ini, penulis menambahkan hal baru berupa contoh kasus kewenangan  mengadili  sengketa  pasar modal  antara  Investor  dan  Emiten  yang belum  pernah  dibahas  oleh  penelitian sebelumnya.  Contoh  kasus  tersebut  penulis jadikan  sebagai  pengantar  untuk  kemudian dianalisa menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Dalam sejarah pasar modal di Indonesia tercatat  pernah  ada  Gugatan  Perbuatan Melawan  Hukum  dan  Ganti  Rugi  yang diajukan Abdul Malik Jan (Penggugat) yang salah  satunya  ditujukan  kepada  KHPM, sebagaimana Perkara No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. pada
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Gugatan ini  diajukan  oleh  Penggugat  selaku  pemilik 32.500  lembar  saham  PT.  Media  Nusantara Citra,  Tbk  (MNC)  sehubungan  dengan  IPO MNC  di  bulan  Juni  2007.  Pokok  perkara Gugatan  adalah  Penggugat  menemukan fakta  pada  bulan  Juni  2010  hingga  bulan Desember  2010  terdapat  berita  sengketa kepemilikan  saham  pada  PT  Cipta  Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara MNC dan Siti  Hardiyanti  Rukmana.  Somasi  kepada MNC  dari  Siti  Hardiyanti  Rukmana  telah berkali-kali  dilayangkan  sejak  tahun  2005. Namun,  hal  tersebut  tidak  diungkap  dalam Prospektus.  Selain  itu,  dalam  Prospektus dicantumkan  TPI  adalah  anak  perusahaan sah MNC dan berkontribusi cukup signifikan  atas  pendapatan  MNC  sebesar 21.9%. Padahal, apabila sengketa kepemilikan saham TPI
tersebut dicantumkan dalam Prospektus MNC, harga saham  IPO  MNC  belum  tentu  mencapai angka  Rp  900,-  (sembilan  ratus  rupiah)  per lembar  saham.  Penggugat  yang  sudah terlanjur  membeli  saham  MNC  merasa  hak keperdataanya dirugikan, sehingga menuntut ganti  rugi,  salah  satunya  kepada  KHPM dengan  dasar Pasal  80  ayat  (1)  dan  ayat  (2) jo. Pasal 80 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995. Namun,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat menyatakan  tidak  dapat  menerima  gugatan
tersebut,  dengan  pertimbangan  bahwa  ada atau  tidaknya  pelanggaran  di  bidang  pasar modal  harus  diperiksa  dahulu  melalui Bapepam-LK  (saat  Putusan  dikeluarkan, belum dibentuk OJK).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut, berikut ini adalah rumusan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam Jurnal ini : (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban KHPM yang
melakukan  kesalahan  dalam  melakukan  uji tuntas  segi  hukum  dalam  rangka  IPO?;  (2) Pihak  mana  yang  berwenang  menyatakan bahwa  KHPM  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran  dalam  uji  tuntas  segi  hukum dalam  rangka  IPO?;  (3)  Apakah  peraturan perundang-undangan maupun Standar Profesi  HKHPM  yang  ada  saat  ini  telah cukup mengatur mengenai
pertanggungjawaban KHPM khususnya dalam bentuk ganti kerugian terkait kesalahan yang dilakukannya?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum doktrinal, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan  hukum  yang  lain  (Soekanto  & Mamudji,  2004).  Penelitian  doktrinal  terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas- asas  dan  falsafah  (dogma  atau  doktrin) hukum  positif,  dan  penemuan  hukum in concreto yang  layak  diterapkan  untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu (Wiradipradja,  2016).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif,  dimaksudkan  untuk  memberikan data  yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya  terutama  untuk  mempertegas hipotesa-hipotesa,  agar  dapat  membantu  di dalam memperkuat teori-teori lama (Soekanto, 2015). Dalam penelitian ini yang akan  dielaborasi  adalah  Teori  mengenai Prinsip  Keterbukaan  ( Disclosure )  di  bidang pasar modal.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 48-60
Jenis  dan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer  merupakan  bahan  hukum  yang bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai otoritas  (Marzuki,  2014).  Bahan-bahan hukum  primer  terdiri  dari  perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hukum  (Marzuki,  2014). Adapun  bahan-bahan  sekunder  berupa semua publikasi  tentang hukum  yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, berupa  publikasi  tentang  hukum,  meliputi buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas  putusan  pengadilan.  Setelah  penulis mengumpulkan  sumber  bahan  hukum, dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani  (Marzuki, 2014). Meskipun dalam Pendahuluan penulis
mencantumkan perkara di
pengadilan, namun penulis tidak menggunakan pendekatan kasus ( case approach )  oleh  karena  hal  tersebut  hanya sebagai  pengantar  agar  Jurnal  ini  lebih mudah dipahami pembahasannya. Penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, sehingga metodenya analisa datanya bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka (Wiradipradja, 2016).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  KHPM  dalam melakukan Uji Tuntas Pada IPO
Peran  KHPM  bagi  Emiten  dalam  IPO diperlukan  untuk  memeriksa  dokumen hukum  ( Legal  Audit )  dan  memberikan pendapat  dari  segi  hukum  ( Legal  Opinion ) mengenai keadaan Emiten melalui proses uji tuntas  (Sutedi,  2009). Legal  Opinion adalah dokumen  yang  dipersiapkan  oleh  seorang konsultan  hukum  untuk  kliennya,  yang berisi  pemahamannya  dari  sudut  hukum yang  berlaku  terhadap  suatu  fakta  yang
disampaikan  kepadanya  untuk  itu  (Purba, 1990).  B erdasarkan Peraturan  OJK  Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, KHPM  harus  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  ahli  hukum  yang dapat  memberikan  pendapat  hukum  kepada pihak  lain yang  melakukan  kegiatan dibidang  pasar  modal.  Perusahaan  Publik atau  Emiten  yang  ingin  sahamnya  dibeli oleh  para  investor  dan  dapat  masuk  dalam standard  internasional,  haruslah  berusaha untuk  membuka  diri  dan  menerapkan Keterbukaan Informasi dengan kualitas yang terjaga  dalam  hal  akurasi,  kelengkapan, ketepatan  waktu  dan  ketepatan  informasi (Ratna,  2006).  KHPM  dapat  mengalami tantangan  dalam  menjalankan  kewajiban  uji tuntas  untuk  membuat  pendapat  hukum mengenai  keadaan  Emiten  apabila  terjadi pertentangan dalam penerapan Prinsip Keterbukaan  dari  Emiten  kepada  Investor sebagai  berikut:  (a)  Investor  menginginkan keterbukaan  informasi  secara  menyeluruh mengenai  Emiten,  sedangkan  Emiten  hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu; (b) Investor
menginginkan informasi yang update , sementara Emiten berusaha menahan informasi  tertentu  untuk  beberapa  waktu dengan alasan pengurangan biaya penerbitan laporan; (c) Investor menginginkan memperoleh  data  yang  rinci  dan  akurat, sementara Emiten hanya bersedia memberikan  informasi  secara  garis  besar. (Nasarudin & Surya, 2004)
Meskipun  terdapat  tantangan,  KHPM wajib  menerapkan  Prinsip  Keterbukaan terhadap  kepatuhan  Emiten  yang  menjadi klien  mereka  untuk  selalu  membuka  Fakta Material. Legal  Audit dipakai  oleh  seorang KHPM  sebagai  landasan  untuk  membuat Legal Opinion , serta Legal Opinion ini akan dimuat  dalam  Prospektus  Emiten  karena informasi  dalam  Prospektus  seharusnya memberikan  pengetahuan  yang  cukup  dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam  membuat  keputusan untuk  membeli  saham  dan  bermanfaat sebagai  salah  satu  cara  melindungi  Investor
dari  penjualan  yang  curang  atau fraudulent sales (Nasution,  2011).  Keterbukaan  ini penting  sehingga  masyarakat  memperoleh gambaran  yang  lengkap  dan  tepat  tentang perusahaan  sebelum  mengambil  keputusan untuk ikut menanamkan uangnya (Nasarudin,  2017).  Berdasarkan  Standar Profesi  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar Modal  (Lampiran  Keputusan  HKHPM  No. Kep.  01/HKHPM/2005),  KHPM  melakukan uji tuntas dengan cara: (a) Pemeriksaan  atas dokumen  dilakukan  dengan  meneliti  dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu  dan  material  sehubungan  dengan transaksi yang akan dilakukan; (b) Pemeriksaan  yang  dilakukan  melalui  tanya jawab  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara wawancara  dengan  pihak  manajemen  dan pihak  yang  ditunjuk  oleh  manajemen,  serta pihak  terkait  lainnya  yang  berhubungan dengan  obyek  transaksi;  (c)  Turut  serta dalam  pertemuan  uji  tuntas  ( Due  Diligence Meeting )  yang  dilakukan  bersama-sama dengan  profesi  dan  lembaga  penunjang pasar  modal  lainnya;  (d)  Kunjungan  ke lokasi  ( Site  Visit )  apabila  diperlukan berdasarkan  pertimbangan  profesionalnya sehubungan  dengan  obyek  transaksi;  (e) Konfirmasi ( Cross Checking ) dengan profesi atau  lembaga  penunjang  pasar  modal lainnya wajib dilakukan KHPM atas hasil uji tuntasnya  dengan  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  profesi  atau  lembaga  penunjang pasar modal lainnya; (f) Permintaan informasi, konfirmasi, dan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait apabila diperlukan atas pertimbangan
profesionalnya  terkait  dengan  perusahaan atau  obyek  transaksi  untuk  memastikan kebenaran material.
Dalam  rangka  memperoleh  informasi atau Fakta Material, KHPM dapat diwajibkan  untuk  menambah  materi  uji tuntas  yang  tidak  terdapat  dalam  standar profesinya berdasarkan pertimbangan profesionalnya terhadap  penambahan materi uji tuntas tersebut sepatutnya atau seharusnya  dilakukan  (Nasution,  2011). Adapun  hal  yang  perlu  mendapat  penelitian dan pernyataan dari KHPM adalah
mengenai : (a) Akta pendirian atau anggaran dasar Emiten beserta perubahan- perubahannya, dalam hal ini penelitian lebih ditekankan  atas  keaslian,  keabsahan,  dan kebenaran  dokumen  atau  akta  tersebut;  (b) Izin  usaha  Emiten  menurut  ketentuan  yang berlaku  (setiap  Emiten  harus  mempunyai izin usaha dan beroperasi sesuai dengan izin usahanya);  (c)  Bukti  kepemilikan  atau penguasaan harta kekayaan Emiten, terutama  aktiva  tetap  perlu  diketahui  status kepemilikannya, seperti bukti semua kepemilikan  harta  Emiten  atau  ada  yang disewa  atau  atas  nama  pihak  lain;  (d) Perikatan  Emiten  dengan  pihak  ketiga, seperti  kerja  sama,  pinjam  meminjam,  dan lain-lain  untuk  memastikan  pembuatannya sah  atau  mengikat  secara  hukum;  (e) Penyetoran  modal  oleh  pemegang  saham sebelum IPOharus diteliti kebenarannya atas setoran  modal  seperti  yang  telah  ditentukan dalam  anggaran  dasar;  (f)  Perkara  baik perdata maupun pidana menyangkut  Emiten atau  pengurusnya  (untuk  kepentingan  IPO, informasi  masalah  perkara  penting  untuk diungkapkan  oleh  KHPM  karena  informasi ini  sangat  penting  bagi  calon  investor sebagai salah satu unsur dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan); (g) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris  yang  sedang  menjabat,  KHPM wajib  memperoleh  surat  pernyataan  dari masing-masing  anggota  Direksi  dan  Dewan Komisaris  Perusahaan  mengenai  apakah masing-masing  dari  mereka  terlibat  atau tidak  dalam  perkara  pidana,  perdata, kepailitan,  pajak,  perburuhan,  arbitrase  dan perkara lainnya); (h) Keadaan ketenagakerjaan  perusahaan,  seperti  bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan, peraturan  perusahaan,  penggunaan  tenaga asing, BPJS, pemenuhan UMR dan lain-lain;
(i) Keadaan asuransi yang dimiliki perusahaan,  seperti  jenis  asuransi,obyek yang  diasuransikan,  dan  lain-lain  (KHPM wajib  memperoleh  pernyataan  dari  direksi mengenai  apakah  seluruh  aset  material Perusahaan  telah  diasuransikan  dan  apakah jumlah  pertanggungannya    memadai  untuk mengganti  objek  yang  diasuransikan);  (j)
Laporan  Keuangan  dan management  letter sebagai  sumber  informasi  tambahan  bagi KHPM  mempelajari  laporan  keuangan Perusahaan  yang  telah  diaudit  beserta management  letter yang  telah  dikeluarkan oleh  auditor  terkait  untuk  5  (lima)  tahun (Sitompul, 1999).
Dalam hal Emiten melakukan kesalahan karena  dokumen  atau  laporan  yuridis  yang disampaikan  tidak  tepat,  tidak  benar,  dan tidak  lengkap,  maka  KHPM  dapat  turut dimintai  pertanggungjawabannya  bersama- sama  Emiten  (Nasution,  2011).  Apabila pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran  umum  tidak  memuat  informasi tentang  Fakta  Material,  maka  setiap  pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran,  baik  Emiten  maupun  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  wajib  bertanggung jawab,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  atas  kerugian  yang  timbul akibat perbuatan dimaksud. Profesi penunjang  pasar  modal  dapat  diberikan sanksi  administratif  dari  badan  berwenang yang  memberikan  izin,  persetujuan  atau pendaftaran  terhadapnya.  Sebagaimana  kita ketahui  sebelumnya  bahwa  KHPM  harus terdaftar  di  OJK,  maka  OJK  berwenang untuk  memberikan  sanksi  administratif tersebut  berupa:  (i)  peringatan  tertulis;  (ii) denda  yaitu  kewajiban  untuk  membayar sejumlah  uang  tertentu;  (iii)  pembatasan kegiatan  usaha;  (iv)  pembekuan  kegiatan usaha;  (v)  pencabutan  izin  usaha;  (vi) pembatalan  persetujuan;  dan/atau  (vii) pembatalan  pendaftaran.  Pada  umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran  Prinsip  Keterbukaan  di  pasar modal  Indonesia  adalah  sanksi  administratif (Putralie & Zul, 2011).
KHPM dapat pula dikenai sanksi pidana berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  No.  8 Tahun  1995  apabila  terbukti  membuat pernyataan  tidak  benar  mengenai  Fakta Material  dengan  ancaman  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  15.000.000.000,00  (lima belas  miliar  rupiah).  Kemudian,  UU  No.  8 Tahun  1995  secara  implisit  juga  membuka peluang kepada setiap pihak yang menderita
kerugian  untuk  menuntut  ganti  rugi  secara perdata (perbuatan melawan hukum), khususnya  investor.  Hal  itu  sebagai  akibat dari  tindakan  pelanggaran  atas  UU  No.  8 Tahun  1995  dan  peraturan  pelaksanaannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk KHPM.
KHPM tetap dapat melakukan pembelaan  terhadap  apa  yang  telah  dia lakukan  karena  KHPM  hanya  bertanggung jawab  atas  pendapat  atau  keterangan  yang diberikan  selama  ia  bertindak  secara profesional  untuk  bertindak  secara  cermat, seksama  dan  hati-hati  serta  jujur  dan transparan  mengungkapkan  kebenaran  atas informasi atau fakta material yang diperoleh, diketahui, atau sepatutnya diketahui sehingga  informasi  yang  disajikan  tidak menyesatkan.
2. Pihak  yang  Berwenang  Menentukan Pelanggaran KHPM dalam
melakukan  Uji  Tuntas  pada  proses IPO
Uji  tuntas  ( Legal  Due  Diligence )  yang dilakukan  oleh  KHPM  terhadap  dokumen- dokumen yang diberikan oleh Emiten, harus dilakukan  secara  cermat  dan  hati-hati, sehingga  hasil  dari  uji  tuntas  yang dituangkan  dalam  suatu  pendapat  hukum ( Legal  Opinion )  benar-benar  telah  sesuai dengan  Prinsip  Keterbukaan dalam  pasar modal, yaitu memuat seluruh Fakta Material yang dapat mempengaruhi keputusan investor  untuk  membeli  atau  tidak  membeli saham  Emiten  di  pasar  perdana.  Terkait dengan  permasalahan  di  atas,  terdapat  tiga analisa sebagai berikut:
a. Analisa Pertama: OJK sebagai otoritas yang berwenang menyatakan KHPM  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran  dalam  uji  tuntas  dalam rangka IPO.
Sebelum  terbitnya  Undang-Undang No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  (UU  No.  21  Tahun 2011),  terdapat  sebuah  badan  bernama Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 48-60
yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  8
Tahun  1995  dan  bertugas  melakukan pembinaan,
pengaturan, serta pengawasan  sehari-hari  kegiatan  Pasar Modal.  Adapun  sejak  berdirinya  OJK, tugas  dan  wewenang  pengaturan  serta pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor Pasar Modal beralih dari
Bapepam ke OJK dan UU No. 8 Tahun 1995 masih tetap berlaku. Terkait tugas dan wewenang tersebut, OJK berwenang  antara  lain  untuk:  (1) Menetapkan  persyaratan  dan  tata  cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; (2) Mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran  terhadap  UU  No.  8  Tahun 1995 dan/atau peraturan pelaksanaannya; (3) Mengadakan pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap setiap  Pihak  dalam  hal  terjadi  peristiwa yang  diduga  merupakan  pelanggaran terhadap  Undang-undang  ini  dan  atau peraturan pelaksanaannya; (4)
Mengenakan  sanksi  administratif  atas pelanggaran  UU  No.  8  Tahun  1995 dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan  oleh  setiap  Pihak  yang memperoleh  izin,  persetujuan,  atau pendaftaran dari OJK (dahulu Bapepam-LK). Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh
OJK berupa : (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah  uang  tertentu;  (c)  pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha;  (e)  pencabutan  izin  usaha;  (f) pembatalan persetujuan; (g) pembatalan pendaftaran;  (5)  Menetapkan  syarat dan/atau mengizinan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran  terhadap  UU  No.  8  Tahun 1995 dan/atau peraturan
pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka  penyelesaian  kerugian  yang timbul.
UU  No.  8  Tahun  1995  mengatur pihak-pihak  yang  dapat  dijatuhi  sanksi administratif,  salah  satunya  KHPM. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal (PP No. 46 Tahun  1995)  diatur  antara  lain  :  (1) Tujuan pemeriksaan adalah
membuktikan  ada  atau  tidak  adanya pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  pasar  modal;  (2) Pemeriksaan  tersebut  dapat  dilakukan dalam hal: (a) Adanya laporan, pemberitahuan  atau  pengaduan  tentang adanya  pelanggaran  atas  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pasar modal; (b) Tidak dipenuhinya kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh KHPM  yang  memperoleh  perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari OJK.
Sehubungan  dengan  kewenangan OJK yang dapat mengadakan pemeriksaan  terhadap  KHPM  yang diduga  melanggar  UU  No.  8  Tahun 1995 dan/atau peraturan pelaksanaanya, maka  OJK  diberi  wewenang  untuk:  (1) Meminta keterangan dan atau konfirmasi  dari  KHPM  yang  diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran;  (2)  Mewajibkan  KHPM yang  diduga  melakukan  atau  terlibat dalam  pelanggaran  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  kegiatan  tertentu;
(3)  Memeriksa  dan  atau  membuat salinan  terhadap  catatan,  pembukuan, dan  atau  dokumen  lain,  baik  milik KHPM  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  pelanggaran  maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan/atau  (4)  Menetapkan  syarat  dan atau  mengizinkan  KHPM  yang  diduga melakukan pelanggaran untuk melakukan  tindakan  tertentu yang diperlukan  dalam  rangka  penyelesaian kerugian yang timbul. Adapun penyelesaian  dimaksud  antara  lain berupa penyelesaian secara perdata. Semua kewenangan tersebut termasuk  ke  dalam  fungsi  pemeriksa yang dimiliki oleh OJK berdasarkan UU
No. 8 Tahun 1995 jo. UU No. 21 Tahun 2011 (Rokmatussa’dyah  &  Suratman, 2010).  Berdasarkan  uraian  di  atas terdapat  poin-poin  penting  sehubungan dengan  kewenangan  pemeriksaan  OJK di bidang pasar modal dikaitkan dengan ada  atau  tidaknya  kesalahan  atau pelanggaran  KHPM  dalam  uji  tuntas dalam  rangka  IPO,  yaitu:  (1)  Dalam menjalankan fungsi  pemeriksa,  UU No.
8 Tahun 1995 telah memberi memberikan kewenangan Extra Judicial kepada OJK untuk memeriksa kesalahan  atau  pelanggaran  dalam  uji tuntas dalam rangka IPO. Dalam sistem hukum  di  Indonesia,  selain  pengadilan negara  yang  berada  dalam  lingkungan kekuasaan  kehakiman  yang  digariskan amandemen oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945  dan  Pasal  2  jo.  Pasal  10  ayat  (2) Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa  berdasarkan  yurisdiksi  khusus ( Specific  Jurisdiction )  yang  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.  Sistem  dan  badan  yang bertindak  melaukan  penyelesaian  itu disebut  peradilan  semu  atau Extra Judicial , dimana kedudukan dan organisasinya  berada  di  luar  kekuasaan kehakiman  (Harahap,  2008);  (2)  Dalam hal terbukti adanya pelanggaran KHPM dalam  uji  tuntas  dalam  rangka  IPO, maka  OJK  dapat  menjatuhkan  sanksi administratif  terhadap  KHPM  tersebut, salah  satunya  sampai  dengan  tahap pencabutan  Surat  Tanda  Terdaftar (“STTD”)  sebagai  KHPM;  (3)  OJK dapat menetapkan syarat dan/atau mengizinkan  KHPM  yang  melakukan pelanggaran  dan/atau  kesalahan  untuk mengambil  tindakan  tertentu  dalam rangka  penyelesaian  kerugian  secara perdata.
b. Analisa  Kedua:  Pengadilan  Negeri juga  berwenang  menyatakan  KHPM melakukan kesalahan atau pelanggaran  dalam  uji  tuntas  dalam rangka IPO. Dalam  Undang-Undang  No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman  diatur  tentang  lingkungan peradilan  yang  terdiri  dari:  Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Pengadilan Agama,  Pengadilan  Militer,  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dan  Mahkamah Konstitusi.  Dalam  UU  No.  8  Tahun 1995  diatur  bahwa  jika  Pernyataan Pendaftaran  dalam  rangka  Penawaran Umum  memuat  informasi  yang  tidak benar  tentang  Fakta  Material  atau  tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud  menyesatkan,  maka  :  (1) Setiap  Pihak  yang  menandatangani Pernyataan  Pendaftaran;  (2)  Direktur dan  komisaris  Emiten  pada  waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan (4)  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal (salah  satunya  KHPM)  atau  Pihak  lain yang memberikan pendapat atau keterangan  dan  atas  persetujuannya dimuat  dalam  Pernyataan  Pendaftaran, wajib  bertanggung  jawab,  baik  sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama,  atas kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan dimaksud.  Di  dalam  UU  No.  8  Tahun 1995  sama  sekali  tidak  mengatur larangan  bagi  pihak  yang  merasa dirugikan  oleh  KHPM  untuk  langsung mengajukan tuntutan keperdataannya ke Pengadilan  Negeri.  Dengan  dibukanya kesempatan menuntut ganti rugi (secara perdata)  oleh  UU  No.  8  Tahun  1995, maka  sebenarnya  banyak  segi  dari pelanggarakan  hukum  pasar  modal dapat dimintakan tanggungjawab perdata  secara  bayaran  ganti  rugi, terutama  dengan  adanya  pasal  “ Cath All ”  yakni  Pasal  111  UU  No.  8  Tahun 1995  (Fuady,  1996).  Namun  demikian, Pasal  111  UU  No.  8  Tahun  1995 bukanlah  “benteng  terakhir”  dari tuntutan  perdata  atas  pelanggaran  di bidang  pasar  modal,  sebab  jika  karena apapun Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 48-60
tidak  dapat  diterapkan,  masih  ada  ” the last  resort ”  yang  lain  untuk  dapat menjaring  si  pelanggar  hukum  pasar modal untuk dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya, yaitu lewat perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan di dalam Pasal  111  UUPM  tersebut  merupakan pengaturan  yang  sejalan  dengan  apa yang dikenal dengan perbuatan
melanggar melawan hukum  yang diatur di  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata (Rahmawati & Abubakar, 2019).
Untuk menentukan
kesalahan dan/atau  pelanggaran  dalam  uji  tuntas oleh KHPM dalam rangka IPO dapatlah diajukan juga melalui Pengadilan Negeri  dengan  alasan-alasan  sebagai berikut : (1) Pasal 111 UU No. 8 Tahun
1995 telah memberikan landasan hukum bagi  setiap  Pihak  yang  menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UU No. 8 Tahun 1995 dan/atau peraturan
pelaksanaannya dapat menuntut  ganti rugi, baik sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  dengan
Pihak lain  yang memiliki tuntutan  yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran  tersebut;  (2)  Gugatan perbuatan  melawan  hukum  dan  ganti rugi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dalam pembuktiannya
salah satunya harus ada unsur kesalahan,  sehingga  ada  atau  tidak adanya  pelanggaran  dan/atau  kesalahan KHPM  dalam  uji  tuntas  dalam  rangka IPO  dapat  sekaligus  diperiksa  oleh Pengadilan  Negeri;  (3)  Pengadilan
Negeri selaku lembaga yudikatif
berwenang untuk memeriksa dan mengadili  gugatan  perdata  (perbuatan melawan  hukum  dan  ganti  rugi);  (4)
OJK  hanya  berwenang  memberi  sanksi administratif, sedangkan pemberian hukuman  ganti  rugi  dalam  konteks gugatan  perdata  adalah  wewenang
Pengadilan  Negeri  karena  Pengadilan Negeri berwenang menjatuhkan Putusan Condemnatoir (bersifat  menghukum)
dan  sita  jaminan  atas  harta  kekayaan KHPM,  sedangkan  wewenang  atas Putusan Condemnatoir dan sita jaminan tersebut  tidak  dimiliki  oleh  OJK,  baik berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1995 dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun UU No. 21 Tahun 2011 sendiri.
Hal  ini  mengingat  Pengadilan  Negeri termasuk Lembaga Yudikatif, sedangkan  OJK  termasuk  Lembaga Eksekutif  yang  tidak  pernah  ada sejarahnya hasil pemeriksaannya diberikan  irah-irah  Putusan  “Demi Keadian  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  seperti  layaknya  Putusan Pengadilan;  (5)  UU  No.  8  Tahun  1995 sendiri  memberikan  liabilitas  yuridis khusus  terhadap  pihak  tertentu  (salah satunya  KHPM),  yang  mana  sistem pertanggungjawaban  khusus  ini  berlaku terhadap pelanggaran terhadap informasi  yang misleading (Fuadi,
1996)
c. Analisa Ketiga: kewenangan berjenjang  dimulai  dari  pemeriksaan oleh OJK, kemudian dapat dilanjutkan ke Pengadilan.
Dalam  hal  ada  dugaan  pelanggaran yang dilakukan KHPM dalam uji tuntas dalam  rangka  IPO,  maka  pertama- pertama harus ditempuh terlebih mekanisme pemeriksaan di OJK sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  46 Tahun 1995. Setelah ditemukan pelanggaran,  investor  dapat  memilih apakah akan mengajukan gugatan
Perbuatan  Melawan  dan  Ganti  Rugi  ke Pengadilan atau menyerahkannya sebagai laporan mengenai dugaan tindak  pidana  di  pasar  modal  kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
3. Efektifitas Peraturan Perundang- Undangan  di  Bidang  Pasar  Modal dan  Standar  Profesi  HKHPM  dalam Mengatur
mengenai
Pertanggungjawaban  KHPM  atas
Kesalahan yang Dilakukannya
a. KHPM  dalam  Peraturan  Perundang- undangan
KHPM tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  dalam  hal  pihak yang  bersangkutan  telah  bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah  yang  cukup  untuk memastikan bahwa: 1) pernyataan  yang dimuat  dalam  pernyataan  pendaftaran adalah  benar;  2)  tidak  ada  Fakta Material  yang  diketahuinya  yang  tidak dimuat  dalam  pernyataan  pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. Adapun  tuntutan  ganti  rugi  maksimal diajukan  dalam  jangka  waktu  5  (lima) tahun  sejak  pernyataan  pendaftaran efektif.
b. KHPM dalam Standar Profesi
HKHPM Keberadaan  pendapat  hukum  sangat berguna bagi pemodal dalam mempertimbangkan rencana
investasinya.  Dalam  melaksanakan  uji tuntas,  terdapat  2  (dua)  prinsip  utama yang harus dipegang oleh KHPM yaitu: (1)  Prinsip  Keterbukaan,  Uji  Tuntas dilakukan  untuk  memenuhi  Prinsip Keterbukaan  di  pasar  modal  agar kepentingan  publik  terlindungi.  Dalam konteks  ini,  Konsultan  Hukum  harus mengungkapkan  adanya  pelanggaran, kelalaian,  ketentuan-ketentuan yang tidak  lazim  dalam  dokumenkorporasi, informasi  atau  fakta  material  lainnya yang  dapat  menimbulkan  risiko  bagi
Perusahaan; (2) Prinsip Materialitas, Uji Tuntas
dilakukan
dengan
memperhatikan prinsip  materialitas,
yaitu informasi atau fakta material yang relevan  mengenai  peristiwa,  kejadian, atau  fakta  yang  dapat  mempengaruhi
harga  Efek  pada  Bursa  Efek  atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak  lain  yang  berkepentingan  atas informasi atau fakta tersebut.
Peran  KHPM  dalam  memberikan dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban serta kepastian hukum menjadi  vital  bagi  penyelenggaraan kegiatan  pasar  modal  mengingat  sektor keuangan  ini  sangat  rentan  dengan berbagai  risiko  investasi.  Selain  itu, sektor pasar modal juga rentan terhadap terjadinya suatu tindakan oleh salah satu pihak  yang  berakibat  pada  timbulnya kerugian  pada  pihak  lain  (Rahadiyan, 2014).  Dalam  menjalankan  profesinya, KHPM wajib menunjukkan integritasnya,  yaitu  secara  jujur  dan transparan  mengungkapkan  kebenaran atas informasi atau Fakta Material  yang diperoleh,  diketahui,  atau  sepatutnya diketahui  sehingga  informasi  yang disajikan tidak menyesatkan.
Dahulu,  pada  tahun  2005  KHPM diharuskan  untuk  memperoleh  surat keterangan  mengenai  perkara  dari pengadilan,  pengadilan  niaga,  arbitrase, pajak  dan  sengketa  lainnya.  Namun, dengan  adanya  peningkatan  secara signifikan  kegiatan  penawaran  umum dan banyaknya perusahaan yang terlibat dalam  IPO,  ketentuan  tersebut  dapat menimbulkan  beban  administrasi  yang besar  bagi  lembaga-lembaga  diatas, padahal kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam menangani tugas utamanya  masih  cukup  terbatas.  Oleh karenanya,  pada  tahun  2012,  KHPM hanya cukup mendapatkan surat pernyataan  dari  Direksi  saja  bahwa perusahaan  bebas  dari  perkara  di  muka pengadilan,  pengadilan  niaga,  arbitrase, pajak  atau  sengketa  lainnya  atau  klaim yang  mungkin  timbul,  yang  secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.
Sehingga,  yang  sering  terjadi  adalah Direksi  tidak  terus  terang  kepada KHPM  mengenai  perkara  apa  yang pernah, sedang dan/atau mungkin
muncul dikemudian hari dalam perusahaan.    KHPM  sebenarnya  dapat melakukan pemeriksaan tentang
kemungkinan  timbulnya  gugatan  dari pihak  lain  terhadap  perusahaan.  Hal  ini dapat dilakukan dengan meneliti korespondensi yang ada, yang mengindikasikan  adanya  kemungkinan gugatan tersebut (Balfas, 2012).
c. Pengaturan  Standar  Profesi  KHPM dikaitkan dengan Praktik
Pemeriksaan  hukum  juga  dapat menjangkau hal-hal lain seperti sengketa  atau  kemungkinan  sengketa yang  akan dihadapi  perusahaan, baik  di lembaga-lembaga peradilan atau
lembaga  penyelesaian  sengketa  dan perselisihan  lainnya.  Dengan  cakupan yang sedemikian luas sebenarnya
pemeriksaan  hukum  tidak  jauh  berbeda dengan dengan apa yang dilakukan oleh akuntan  ketika  melakukan  pemeriksaan (audit)  atas  pembukuan  dan  keuangan perusahaan.  Namun  demikian,  terlepas dari  pentingnya  peranan  pemeriksaan hukum  dan  pendapat  hukum  misalnya dalam  suatu  penawaran  umum  efek, OJK  sendiri  sebagai  otoritas  di  pasar modal  sama  sekali  tidak  melakukan pengaturan  secara  khusus  atas  masalah ini.
Peran  KHPM  sangat  penting  dan perlu diatur dengan lebih rinci mengenai  sistem  penyelesaian  sengketa dan  tuntutan  ganti  rugi  atas  suatu kondisi  dimana  terjadi  kekeliruan  oleh KHPM  dalam  melakukan  uji  tuntas yang  menyebabkan  informasi  yang sampai  ke  publik  menjadi  keliru  dan merugikan pemodal. Sejauh ini,
peraturan perundang-undangan memungkinkan  adanya  ganti  rugi  yang dituntut kepada KHPM atas
kekeliruannya  yang  dapat  dibuktikan merugikan  Investor.  Namun,  tidak terdapat  kejelasan  mengenai  prosedur dan  langkah  yang  harus  diambil  bagi Investor  untuk  dapat  menuntut  ganti kerugian dan tindak lanjut atas
perdagangan  atas  saham  perusahaan Emiten  yang  merugikan  tersebut.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  uraian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan  ganti  kerugian  bagi  KHPM yang  melakukan  kekeliruan  dalam laporan uji tuntas dan pendapat dari segi hukum khususnya pada saat IPO sangat diperlukan. Bahwa agar upaya
optimalisasi  pengawasan  pasar  modal khususnya  berkaitan  dengan  penegakan hukum dapat senantiasa dilakukan maka diperlukan  suatu  pedoman  yang  jelas mengenai  standar  pelaksanaan  dan target tindak lanjut atas dugaan terjadinya kejahatan atau pelanggaran di bidang pasar modal (Rahadiyan, 2014).

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian  hukum  ini,  maka  dapat  ditarik simpulan  sebagai  berikut:  (1)  Keberadaan KHPM sebagai salah satu profesi penunjang dalam  pasar  modal  sangat  diperlukan  calon Emiten  di  setiap  proses  IPO.  Dengan peranannya melakukan pemeriksaan
dokumen hukum ( Legal Audit ) dan memberikan  pendapat  dari  segi  hukum ( Legal  Opinion )  mengenai  keadaan  Emiten melalui  proses  uji  tuntas,  KHPM  dianggap ikut  bertanggungjawab minimal untuk bidang  pekerjaan  yang  dilakukannya  untuk Emiten.  Namun  demikian,  KHPM  tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita  oleh  Investor  apabila  KHPM  telah melakukan  penilaian  atau  memberikan pendapatnya  secara  profesional  berdasarkan Prinsip  Keterbukaan  ( Disclosure )  di  bidang pasar  modal;  (2)  Terdapat  2  (dua)  otoritas yang  memiliki  kewenangan  menentukan adanya  pelanggaran  atau  kesalahan  uji tuntas  yang  dilakukan  oleh  KHPM  pada proses  IPO,  yaitu  pertamaa,  OJK  sebagai otoritas  pengawas  dalam  konteks  penerapan hukum  administratif  di  bidang  pasar  modal dan  Pengadilan  Negeri    sebagai  perangkat peradilan  tingkat  pertama  dalam  konteks hukum  perdata  yang  memproses  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan  Ganti Rugi
terkait  transaksi  atau  kegiatan  dalam  pasar modal;  (3)  Pada  dasarnya  UU  No.  8  Tahun
1995 mengatur
mengenai adanya kemungkinan  menuntut  ganti  rugi  kepada KHPM  atas  kekeliruan  yang  dibuat  dalam pendapat  hukumnya.  Namun  demikian,  UU No.  8  Tahun  1995  tidak  mengatur  secara rinci  dan  spesifik  mengenai  mekanisme perhitungan  ganti  rugi.  Sejauh  ini  belum terdapat  ketentuan  yang  spesifik  mengenai pembuktian adanya kerugian yang berkaitan langsung dengan adanya kekeliruan Pendapat Hukum dari KHPM.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam kesempatan kali  ini  patut  disampaikan  saran,  yaitu:  (1) OJK  perlu  membuat  suatu  peraturan  yang mengatur bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran di bidang pasar modal oleh KHPM karena tidak mengungkap Fakta Material  dapat  langsung  diajukan  ke Pengadilan Negeri, dengan syarat mengikutsertakan  pihak  OJK,  baik  sebagai Tergugat  mupun  Turut  Tergugat.  Hal  ini semata-mata  agar  Investor  yang  mencari keadilan  dapat  mempunyai  tahapan  yang lebih  singkat  daripada  harus  melalui  OJK dahulu  baru  kemudian  diajukan  Gugatan  ke Pengadilan  Negeri.  Selain  itu,  Putusan Pengadilan  Negeri  mempunyai  kekuatan eksekusi  yang  lebih  pasti;  (2)  OJK  perlu mengatur  besarnya  ganti  rugi  yang  harus dibayarkan  KHPM  kepada  Investor  dalam hal KHPM terbukti tidak mengungkap Fakta Material  dalam  Prospektus.  Hal  ini  agar terdapat  kepastian  hukum  terkait  nilai  ganti rugi,  baik  bagi  KHPM  maupun  Investor  itu sendiri,  jangan  sampai  ada  ganti  rugi  yang terlalu  kecil  dan/atau  terlalu  besar  yang merugikan kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Balfas,  M.  H.  (1994).  Kejahatan  di  Pasar Modal:  Sebuah  Perkenalan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 24 (3), 205– 223.
Balfas,  M.  H.  (2012). Hukum  Pasar  Modal Indonesia . Jakarta: Tatanusa.
Fuadi,  M.  (1996). Pasar  Modal  Modern . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady,  M.  (1996). Pasar  Modal  Modern . Bandung: PT Citra Adiyta Bakti.
Haidar,  F.  (2015).  Perlindungan  Hukum
Bagi Investor Terhadap Praktik
Kejahatan  Insider  Trading  Pada  Pasar Modal  di  Indonesia. Jurnal  Cita Hukum , 3 (1), 134–152.
Harahap,  M.  Y.  (2008). Hukum  Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki,  P.  M.  (2014). Penelitian  Hukum .
Jakarta: Prenada Media Group.
Nasarudin,  I.,  &  Surya,  I.  (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kencana.
Nasarudin,  M.  I.  (2017).  Keterbukaan Informasi  Oleh  Perusahaan  Publik. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan , 18 (3), 248–253.
Nasarudin,  M.  I.,  &  Surya,  I.  (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kencana.
Nasution,  B.  (2011). Keterbukaan  Dalam Pasar  Modal .  Jakarta:  FHUI-Program Pasca Sarjana.
Purba,  A.  Z.  U.  (1990).  Pokok-Pokok Pikiran  Mengenai  Keterbukaan  Melalui Pendapat  Hukum. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 20 (2), 115–120.
Purba,  A.  Z.  U.  (1995).  Tanggungjawab Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  di Indonesia. Jurnal Hukum Dan
Pembangunan , 25 (2), 114–127.
Putralie,  E.  M.,  &  Zul,  M.  (2011).
Mercatoria. Mercatoria , 4 (1), 12–22.
Rahadiyan,  I.  (2014). Hukum  Pasar  Modal Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Rahmawati,  E. ;  Abubakar,  L.  (2019). Peranan  Penyelesaian  Sengketa  Pasar Modal:  Suatu  Tinjauan  Atas  Perkara Perdata  Terkait  Transaksi  Repo. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (1), 130–149.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Ratna.  (2006).  Tinjauan  Hukum  Terhadap Keterbukaan  Informasi  Hubungannya Dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi Investor. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 36 (4), 404–419.
Rohendi,  A.  (2017).  Kewajiban  Dan Tanggung  Jawab  Konsultan  Hukum
Sebagai Profesi Penunjang Pasar
Modal. Jurnal Ecodemica , 1 (1), 59–71.
Rokmatussa’dyah,  A.,  &  Suratman.  (2010).
Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal . Jakarta: Sinar Grafika.
Sitompul,  A.  (1999). Due  Diligence  dan Tanggungjawab Lembaga-lembaga
Penunjang  Pada  Proses  Penawaran
Umum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Soekanto,  S.  (2015). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2004).
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sujatmiko,  B. ;  Suryanti,  N.  (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor Pada  Perusahaan  Terbuka  Yang  Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1), 15–25.
Sutedi,  A.  (2009). Segi-Segi  Hukum  Pasar Modal . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wiradipradja,  E.  S.  (2016). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan
Penulisan Karya Ilmiah . Bandung: Keni Media.