## UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 MENDATANG
1 Julkifli, 2 Surya Wibawa
Dosen STKIP Budidaya
1 Julkifli.ap.b1@gmail.com
2 Suryawibawa733@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat pada  pemilihan  umum  dan  Pemilihan  kepala  daerah  2024  mendatang .  Metode  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi  kepustakaan  dengan  mencari  literatur  yang  terkait dengan fokus apa yang akan dilteliti atau menggunakan data Skunder. Adapun hasil penelitian ini  yaitu strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat  pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu: (1) Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang. tahapan ini    sudah  menunjukan  ada  kejelasan    rencana  sosialisasi  yang  ditetapkan  oleh  Komisi Pemilihan Umum; (2) Tahap pemilihan tindakan. Pada tahapan ini Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya  disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju; (3) Tahap pengalokasian sumber daya. Tahapan ini menunjukan  sudah  dilaksanakannya  kegiatan  peningkatan  sumber  daya,  berupa  bimbingan teknis kepada seluruh panitia Adhoc  yang akan melakukan sosialisasi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mendatang.
Kata Kunci : Pemilu, Pilkada, Partisipasi Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang demokratis, yang menjunjung tinggi persamaan  hak  dan  kewajiban  warga negaranya.  Demokrasi  merupakan  sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan  rakyat.  Demokrasi  adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahanya mengakui kedaulatan berada  di  tangan  rakyat,  serta  kekuasaan
tertinggi  berada  dalam  keputusan  bersama rakyat  berkuasa.  Demokrasi  dalam  wujud kekuasaan,  mengakui  bahwa  kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat  (sebagaimana  pendapat  Abraham Lincoln  tentang  konsep  demokrasi).  Ruh demokrasi adalah rakyat, karena sebenarnya rakyatlah yang menentukan dan memberi  arah  serta  meyelenggarakan kehidupan kenegaraan.
Sebagai  dasar  hidup  bernegara,  demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat merasakan langsung manfaat  dari  demokrasi  yang  dijalankan. Rakyat  berhak  menikmati  buah  dari demokrasi, sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan menjadi lebih baik, lebih adil dalam aspek kehidupan.
Indonesia  merupakan  Negara  yang setuju  dengan  konsep  demokrasi.  Itu sebabnya dalam setiap momentum, Negara ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berekspresi dan menggunakan  haknya  dengan  sebaik- baiknya. Kebebasan dalam pemilih pemimpin pilihan dalam pemilihan umum, adalah  bukti  kongkrit  bahwa  Indonesia berkomitmen  dengan  paham  demokrasi. Tiap-tiap warga Negara yang memiliki hak dalam  memilih,  diberi  kebebasan  untuk memilih  presiden  dan  wakil  presiden pilihannya.  Mereka  juga  bebas  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD  Provinsi)  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  (DPRD Kab/Kota). Merujuk pada Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  mengatur  mengenai  hak memilih  seperti  yang  tercantum  dalam Pasal  43  yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan  hak  dipilih  dan  memilih
dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Jaminan  kebebasan yang diberikan inilah diharapkan masyarakat menjadi aktif dan ikut berperan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Bukan hanya pada saat pemungutan  dan  perhitungan  suara,  tetapi juga pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 1, yang telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.  Dengan  mempertimbangkan bahwa partisipasi masyarakat boleh dilakukan jika tidak ada unsur keberpihakan  yang  menguntungkan  atau bahkan  merugikan  peserta  pemilu  dan pilkada.  Begitu  juga  partisipasi  dilakukan dengan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu (Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2022 ayat  1  dan  3  ).  Maka  dengan  beberapa ketentuan  yang  menjadi  rujukan,  komisi pemilihan  umum  memiliki  kewenangan untuk menyelenggarakan sosialisasi pemilihan  umum.  Maka  dapat  simpulkan bahwa  dalam  melakukan  tugas  dan
fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi  pada  peningkatan  partisipasi politik  masyarakat  dengan  memanfaatkan sumber  daya  sesuai  dengan  kearifan  lokal yang  ada  di  daerah  tersebut.  Disisi  lain Komisi  Pemilihan  Umum  harus  bertindak profesional  dengan  menentukan  Langkah- langkah  yang  strategis  yang  mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat  untuk  sadar  dengan  hak  dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu  tugasnya  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi  untuk  mendorong  partisipasi politik  masyarakat  pada  pemilihan  umum. Tugas-tugas tersebut secarah hirarki dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/ Kota  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  (yang  telah diubah menjadi Perpu nomor 1 tahun 2022) Tentang Komisi Pemilihan Umum.
Sehingga  dalam  lingkup  Kabupaten/Kota, maka  tugas  untuk  membangun  kesadaran politik  masyarakat  dilaksanakan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/
Kota.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi literatur  tentang upaya  meningkatkan
partisipasi  masyarakat  pada  pemilu  2024 mendatang yang bertujuan mengidentifikasi upaya peningkatkan partisipasi  masyarakat  pada  pemilu  2024 nanti . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa yang akan dilteliti atau menggunakan data skunder.

## III. HASIL PENELITIAN
Upaya  yang  dilakukan  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada pemilu  2024  mendatang  adalah  dengan menerapkan  strategi.    Strategi  merupakan sebuah  langkah  yang  dilakukan  oleh individu  atau  organisasi  dalam  proses pencapaian  tujuannya  dengan  mengambil langkah-langkah  seperti  menetukan  tujuan dan  sasaran  jangka  panjang,  pengunaan serangkaian  tindakan,  serta  pengalokasian sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015:64). Dengan demikian, Komisi Pemilihan  Umum dapat menerapkan strategi atau mengupayakan beberapa hal di bawah ini:

## 1. Menetapakan Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang
Formulasi  dan  sasaran  jangka panjang  merupakan  sebuah  upaya  yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan
mempertimbangkan  beberapa  aspek penting  antara  lain  yaitu  mengenai kondisi  lingkungan  serta  identifikasi ancaman  dan  peluang,  perhitungan mengenai  kekuatan  dan  kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai- nilau  organisasi  yang  hendak  dicapai, serta  syarat    strategi  tersebut  dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Ansof  dkk  (dalam  salusu  2015:69). Selain  itu  pada  tahapan  formulasi  ini juga sudah menunjukan adanya kejelasan dalam perencanaan, hal tersebut  dapat  dilihat  dari  penentuan tujuan  pelaksanaan  sosialisasi,  sasaran pelaksanaan  sosialisasi  serta  metode yang  digunakan    dalam  pelaksanaan sosialisasi.  Dari  tujuan  pelaksanaan sosialisasi,  Komisi  Pemilihan  Umum menetukan tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi tentang tahapan,  jadwal,  dan  program  pemilu kepada masyarakat, serta untuk
meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu. Selain penetapan tujuan dan sasaran sosialisasi, Komisi Pemilihan
Umum juga menetapkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, metode tersebut berupa tatap muka  dan  pemanfaatan  media  massa. Pemilihan kedua metode tersebut berdasarkan  pertimbangan  mengenai
kemampuan sumber daya  yang dimiliki oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  serta pertimbangan mengenai kondisi masyarakat,  metode  ini  dengan  tujuan supaya informasi yang akan disampaikan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  dapat  tersampaikan  kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari proses perencanan  strategi  sosialisasi  yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum  tersebut  selain    menunjukan sudah  adanya  kejelasaan  rencana  serta memenuhi  beberapa  aspek  penting dalam  formulasi  strategi,  pada  tahapan formulasi    ini  juga  menunjukan    sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati  dan  wakil  bupati,  walikota  dan wakil walikota).

## 2. Pemilihan Tindakan
Untuk mencapai visi, misi serta tujuan  suatu  organisasi  maka  selain dibutuhkan  suatu  perencanaan  strategi yang  matang,  hal  yang  sangat  penting juga  yaitu  pada  saat  pelaksanaanya, karena  pelaksanaan  strategi  tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal, maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil  capaian  yang  akan  diperoleh.
Selain  itu  menurut  Hitt  dkk  (dalam Salusuh  2015:167)  mengatakan  bahwa pada  tahapan  pemilihan  tindakan  harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya  yang  dimiliki  sehingga  dapat tercapai  misi  utama organisasi  tersebut. Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat  pada  pemilu  Tahun  2024 dapat dilihat sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  Sosialisasi  Pemilu dan Pilkada
Sosialisasi pemilukada merupakan sebuah proses penyampaian  informasi  tentang tahapan,  jadwal,  dan  program penyelenggaraan  pemilihan  serta menjalin  hubungan  sosial  dengan masyarakat  sehingga  masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi  pada  pelaksanaan pemilukada. Komisi Pemiliha Umum dalam upaya meningkatakan partisipasi  politik  masyarakat  pada pemilukada  Tahun  2024,  tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi  dengan  target  sasaran yaitu  kepada  delapan  segmen pemilih.  Untuk  mengetahui  sejauh mana  pelaksanaan  sosialisasi  yang dilakukan oleh KPU tersebut maka dapat dilihat dari materi sosialisasi, sasaran  sosialisasi,  serta  metode
sosialisasi  yang  digunakan  oleh
KPU dengan pedoman pelaksananaan sosialisasi pemilukada yaitu berupa
pertatuaran KPU tahun 2024 Tentang  Sosialisasi  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Metode  sosialisasi yang digunakan  KPU  pada  segmen  ini yaitu  berupa  tatap  muka  dengan pola pelaksanaanya seperti ceramah,  dialog,  simulasi  tentang tata  cara  pencoblosan  yang  benar serta pembagian alat peraga sosialisasi.  Metode  ini  dilakukan dengan tujuan supaya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran  kepada  masyarakat  adat tentang  pentingnya  partisipasinya pada  pelaksanaan  pemilu  dan pilkada,  serta  untuk  mencegah terjadinya  kesalahan  pada  saat pencoblosan yang akan menyebabkan  suara  tidak  sah, metode  ini  juga  dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap kegiatan  masyarakat  adat.  Dari strategi  sosialisasi  yang  sudah dilakukan oleh KPU kepada segmen masyarakat adat ini bila dilihat dari
muatan  materi  sosialisasi,  sasaran sosialisasi,  serta  metode  sosialisasi yang digunakan menunjukan sudah sesuai  dengan  karateristik  segmen yang  dituju,  serta  sudah  sejalan dengan peraturan yang ada.

## 3. Alokasi Sumber Daya
Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan  suatu  kegiatan  sehingga dengan  sumber  daya  yang  ada  dapat dimanfaatkan  untuk  dapat  mencapai  visi, misi  seta  tujuan  yang  sudah  ditetapkan. Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  upaya meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara  pemilu  dan  pilkada  yaitu dengan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan  kepada  pagawai    KPU  serta seluruh  penyelenggara  adhoc  Kegiatan tersebut  berupa  pelaksanaan  bimbingan teknis  kepada  seluruh  panitia  pelaksana pemilukada  dengan  materi-materi  yang disampaikan  berupa  kewajiban  setiap penyelenggara  pemilukada  untuk  berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan  yang  telah  dan  akan  dikerjakan, intruksi kepada pegawai KPU dan penyelenggara  adhoc  agar  memanfaatkan segala  moment  yang  melibatkan  orang banyak  untuk  dapat  digunakan  sebagai
sarana sosialisasi, himbauan untuk mensosialisasikan lagi kegiatan pemilukada di lingkungan kerjanya masing-masing,  serta  menekankan  tentang pentingnya  panitia  ad  hoc  berperan  aktif dalam kegiatan sosialisasi.
Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis yang dilakukan  oleh  KPU  tersebut  merupakan upaya  yang  sangat  bagus  karena  dapat meningkatkan profesionalime kerja penyelenggara  pemilukada  yang  bertugas untuk  melakukan  sosialisasi.  Selain  itu upaya  tersebut  juga  menunjukan  sudah sejalan  dengan  peraturan  yang  ada  yaitu Peraturan  KPU  Tahun  2022  Tentang Sosialisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Selain  itu  sumber  daya  manusia  seperti merekrut  para  calon  wakil  rakyat  dari golongan  selebriti  dan  influencer  sedang digalakkan  pada  pemilu  2024  yang  akan dating  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  sudah banyak para partai politik yang melakukan ajang  promosi  melalui  media  televisi  atau sosial  media  yang  menampilkan  wajah- wajah  selebriti  dan  influencer,  para  partai politik tersebut menyunting mereka dikarenakan  mampu  memikat  masyarakat banyak  untuk  memilih  calon  dari  parpol
mereka  memang  elektabilitas  mereka sebvagai artis dan influencer memang baik. Hal ini tentunya menjadi bahan kajian bagi KPU  untuk  menseleksi  para  calon-calon wakil  rakyat  tersebut  yang  memamng berkompeten untuk duduk dikursi pemerintahan  nantimya.  Hendaklah  dalam pemiloihan calon parpol tidak hanya karena tenar  dan  kaya  semata  melainkan  mereka memang  layak  untuk  dipilih  karena memang  mereka  mampu  untuk  mewakili masyarakat  dalam  pemerintahan  sehingga partisipasi suara masyarakat tidak terbuang sia-sia  dan  mereka  merasa  dikecewakan nantinya.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  diatas,    maka peneliti    dapat  menyimpulkan  bahwa:
Strategi  KPU  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada  dilihat  dari  tiga  indikator pelaksanaan  strategi  yaitu  (1).  Tahap formulasi  dan  sasaran  jangka  panjang, tahapan  ini    sudah  menunjukan  ada kejelasan    rencana  sosialisasi  yang ditetapkan oleh KPU. (2). Tahap pemilihan tindakan,  tahapan  ini  KPU  melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan  pola  pelaksanaannya    disesuaikan dengan  karakteristik  segmen  yang  dituju.
(3).  Tahap  pengalokasian  sumber  daya, tahapan ini menunjukan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber  daya  berupa  bimbingan  teknis kepada  seluluh  panitia  ad  hoc    yang  akan melakukan sosialisasi pemilukada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardipandanto,  A.  (2019).  Permasalahan
Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Ilmu
Pemerintahan , 11 (11), 25-30.
Arianto,  B.  (2011).  Analisis  penyebab masyarakat  tidak  memilih  dalam pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 51-60.
Gleko,  P.,  Suprojo,  A.,  &  Lestari,  A.  W.
(2017). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) , 6 (1).
Lestari,  D.  S.,  Azikin,  R.,  &  Rahim,  S. (2020).  Strategi  Komisi  Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula Pada Pemilihan   Bupati  dan  Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif  Dan  Kualitatif.  Alfabeta. Bandung
Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Upaya meningkatkan partisipasi politik
perempuan dalam  pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia , 1 (1), 106-116.