PERTAUTAN ANTARA READER, TEXT, DAN AUTHOR DALAM MEMAHAMI NASH
(Studi Hermeneutika Khaled M. Aboe El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women)
Imam Nurhakim IAINU Kebumen hakim_yes43@yahoo.co.id , HP. 081325765999

## Abstrak
Dalam  proses  pemahamam  nash  agama, reader (pembaca), text (teks),  dan author (pengarang) merupakan  ketiga  unsur  yang  satu  sama  lain  tidak  terpisahkan  dan  atau  saling  berkaitan. Memisahkan diantara ketiganya dapat menimbulkan sikap ototriarianisme dalam memahami makna nash. Sikap otoritarianisme adalah tindakan kesewenang-wenangan dalam memahami makna nash sehingga  tidak  jarang  menganggap  pemahamannya  yang  paling  benar.  Untuk  mnghindarkan  sikap otoritarianisme  tersebut,  menurut  Khaled  hendaknya  dibangun  proses  negosiasi (negotiating prosses) antara  ketiganya (reader,  text, dan author) sehinggamasing-masing  tidak  saling mendominasi dalam proses penetapan makna nash.Dengan kata lain, penetapan makna berasal dari proses  yang  kompleks,  interaktif,  dinamis  dan  dialektis  antara  ketiga  unsur  tersebut (text,  author, dan reader). Selain  itu,  untuk  membendung,  mencegah  dan  menghindarkan  diri,  kelompok,  dan organisasi-organisasi  keagamaan  dari  sikap  otoritarianisme  dalam  penetapan  makna nash agama, Khaled  juga  mengajukan  lima  prasayat,  yaitu  kejujuran,  pengendalian  diri,  kesungguhan, kemenyeluruhan, dan rasionalitas.
In the process of understanding the religious text, the reader, text, and author are the three elements that each other are inseparable and / or interrelated. Separating the three can lead to an attitude of authoritarianism in understanding the meaning of texts. The attitude of authoritarianism is an act of arbitrariness  in  understanding  the  meaning  of  texts  so  it  is  not  uncommon  to  assume  the  correct understanding.To avoid such authoritarianism, according to Khaled, negotiations between the three (reader,  text,  and  author)  should  be  established,  so  that  each  does  not  dominate  each  other  in  the process of determining the meaning of texts. In other words, the determination of meaning comes from  a  complex,  interactive,  dynamic  and  dialectical  process  between  the  three  elements  (text, author, and the reader). In addition, to stem, prevent and refrain, groups, and religious organizations from  authoritarianism  in  determining  the  meaning  of  religious  texts,  Khaled  also  proposed  five precepts: honesty, self-control, sincerity, whole, and rationality.
Kata Kunci: Reader, text, Author, Makna, dan Otoritarianisme

## A. P ENDAHULUAN
haled  M.  Aboe  Al-Fadl  (yang selanjutnya  disebut  Khaled)  melalui bukunya yang berjudul “ Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority,  and  Women, yang  kemudian diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia
“Atas  Nama  Tuhan;  dari  Fikih  Otoriter  ke Fikih Otoritatif” menampilkan kajian antropologis  atau  sosiologis  tentang  praktik hukum Islam pada zaman modern ini. Khaled
menyajikan  sebuah  kerangka  konseptual untuk  membangun  gagasan  tentang  otoritas dan mengidentifikasi penyalahgunaan otoritas dalam  hukum  Islam.  Fokus  kajiannya  adalah pada  gagasan  tentang  pemegang  otoritas dalam  hukum  Islam,  yang  dibedakan  dengan otoritarianisme.  Lebih  luas,  melalui  bukunya ini  Khaled  berusaha  menggali  gagasan tentang  bagaimana  orang  mewakili  suara Tuhan  tanpa  menganggap  dirinya  sebagai
K
Tuhan atau setidaknya, tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan.
Dalam  pendahuluannya,  pada  Bab “Menyelami  Persoalan”,Khaled  memulainya dengan  menunjukan  ayat  al-Qur’an  yang berbunyi: “Tidak  ada  yang  mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia Sendiri” (wa maa  ya’lamu  junuuda  rabbika  illa  huwa).
Bagi Khaled, ayat ini menyodorkan persoalan menarik  seputar  penafsiran.  Menurutnya, apakah  masuk  akal  bila  pertanyaan  ini dimunculkan  kepada  pembaca  jika  memang hanya  Tuhan  yang  mengetahui  para  tentara- Nya? Apa yang harus dipahami pembaca dari pernyataan  ini?  Apakah  yang  dimaksud adalah  bahwa  Tuhan  mengetahui  apa  yang tidak  diketahui  manusia?  Bahwa  pembaca tidak  boleh  mencoba  menyelidiki  dan mengidentifikasi  para  pembacanya,  atau bahwa  pembaca  tidak  boleh  merasa  menjadi tentara Tuhan 1 Demikian beberapa pertanyaan yang diajukan Khaled.
Memahamai  ayat  di  atas,  Khaled berpendapat  bahwa,ayat  tersebut  sebagai sebuah penafian terhadap bentuk otoritarianisme – ayat tersebut menolak klaim manusia sebagai tentara Tuhan yang memegang  otoritas-Nya.  Pemahaman  ini menimbulkan  persoalan  serius  menyangkut hubungan  antara  pembaca (reader), teks (text), dan penulis teks/pengarang (author). 2 Inilah  fokus  kajian  yang  akan diteliti  lebih  dalam,  sebagaimana  dikatakan Amin  Abdullah,  bagaimana  sesungguhnya hubungan antara teks, penulis atau pengarang, dan  pembaca  dalam  dinamika  pergumulan hukum  Islam  pada  khsusunya  dan  pemikiran Islam pada umumnya. Lebih khusus, bagaimana sesungguhnya mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  baik  oleh pribadi-pribadi,  tokoh-tokoh  masyarakat,  dan
1 Khaled  M.  Aboe  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan:  Dari Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif, (Jakarta:  PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 10-11.
2 Ibid…, hlm. 14.
lebih-lebih  lembaga-lembaga  dan  organisasi keagamaan pada umumnya. 3
Sebagaimana  yang  terurai  dalam  buku ini, “Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih  Otoritatif”,Khaled  mengungkapkan kegelisahannya  terkait  dengan  fatwa-fatwa, khususnya  tentang  persoalan  wanita,  yang dikeluarkan oleh CRLO (Council for Scientific  Research  and  Legal  Opinions), sebuah  lembaga  resmi  di  Arab  Saudi  yang diberikan  kepercayaan  untuk  mengeluarkan fatwa.  Fatwa-fatwa  keagamaan  Islam  tentang wanita yang dianggap Khaled sangat problematis  dan merendahkan  derajat  wanita, antara  lain  terkait  dengan  penetapan  tentang pelarangan ihktilath (berbaurnya  perempuan dan  laki-laki  dalam  satu  tempat),  perempuan yang bekerja di luar rumah, jilbab, penetapan yang  menyatakan  bahwa  status  spiritual perempuan  bergantung  pada  sejauh  mana ketaatannya kepada suaminya, wanita mengeraskan  suara  dalam  berdo’a,  wanita harus  didampingi  seorang  pria  mahramnya, wanita  harus  menyerahkan  seluruh  jiwa- badannya  kepada  suaminya  kapan  pun  suami menhendakinya, dan lain sebagainya.
Persoalan-persoalan  tersebut  menjadi perhatian  serius  Khaled,  dan  menjadikannya sebagai  pijakan  dalam  memahami  bagaimana sesungguhnya mekanisme yang harus dilakukan  kaitannya  dengan  pengambilan kesimpulan  dan  keputusan  tentang  fatwa- fatwa keagamaan Islam. Dalam menelaah ini,
Khaled menggunakan pendekatan hermeneutic, 4 untuk mengungkap dan
3 M. Amin  Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan:  Proses  Negosiasi Komunitas  Pencari  Makna  Teks,  Pengarang,  dan Pembaca”,Kata  Pengantar  dalam  Buku  Khaled  M. Aboe El Fadl, Atas Naman Tuhan… hlm. viii 4 Pendekatan  yang  tidak  begitu  popular  di  kalangan umat  Islam,  dan  untuk  kalangan  tertentu  justru cenderung  dihindari.  Bahkan  diantara  sebagaian  umat mendengar  istilah  hermeneutik  pun  sudah  antipasti. Paling  tidak  ada  dua  konotasi  yang  sering  dikaitkan dengannya, pertama predikat relativisme atau pendangkalan  akidah, kedua sebaian  lain  dikaitkan dengan pengaruh kajian Biblical Studies di lingkungan
menguraikan  bagaimana  idealnya  hubungan antara  pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader). Dalam  kenyataannya, terutama dalam konteks modern sekarang ini, sebagaimana  dikemukakan  Amin  Abdullah, ada kecenderungan yang kuat yang dilakukan oleh  umat  beragama,  khususnya  Islam,  untuk mengambilalih begitu saja kekuasaan (otoritas)  Pengarang (Author) dalam  hal  ini adalah otoritas Ketuhanan, untuk membenarkan  tindakan  sewenang-wenang yang  absolut (despotism) yang  dilakukan  oleh pembaca (reader) teks-teks  keagamaan.  Di sini  lalu  terjadi  proses  perubahan  yaitu metamorphosis  atau  menyatunya  pembaca dan  pengarang,  dengan  kata  lain  pembaca tanpa peduli dengan keterbatasan- keterbatasan  yang  melekat  dalam  dirinya menjadi  Tuhan (Author) yang  tidak  terbatas. Penggantian,  atau  pengambilahan  otoritas Tuahn (Authar) oleh  pembaca (reader) merupakan tindakan despotisme dan sekaligus bentuk  penyelewengan (corruption) dari logika  hukum  Islam  yang  tidak  bisa dibenarkan. 5
Melalui bukunya inilah Khaled berupaya  menjawab  kegelisahan-kegelisahan tersebut.  Menurutnya,  sebagaimana  yang sering dikatakan orang, hukum Islam merupakan  poros  dan  inti  agama  Islam,  dan Khaled  juga  mengakui  bahwa  hukum  Islam adalah  salah  satu  puncak  prestasi  peradaban Islam.  Hukum  Islam  merupakan  gudang- khazanah-intelektual  yang  cerdas,  kompleks, dan sangat kaya. Namun, Khaled sendiri tidak percaya  bahwa  kekayan  intelektual  tersebut sebagian besar mampu bertahan dari kolonialisme dan modernitas, di satu sisi, dan maraknya  otoritarianisme  yang  sangat  parah
Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian al-Qur’an di  lingkungan  Islam.  Lihat  M.  Amin  Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa
Keagamaan....hlm. vii-viii.
5 Ibid… hlm. xi.
dalam  diskursus  hukum  Islam  kontemporer, di sisi lain. 6
Epistemologi dan premis-premis normatif  yang  mengarahkan  perkembangan dan  pengembangan  tradisi  hukum  klasik  kini sudah  tidak  ada  lagi.  Padahal,  tradisi  hukum Islam  klasik  menjunjung  premis-premis pembentukan hukum yang antiotoritariansime, yang premis-premis serupa  tidak  lagi  diberlakukan  dalam  tradisi hukum Islam belakangan ini. Oleh karenanya, di tengah-tengah kegelisahan tersebut, Khaled hendak  “menghidupkan  kembali”  tradisi hukum Islam klasik yang cukup dinamis, dan memiliki basis epistemologis yang toleran dan pluralistik. Mengutip pendapatnya Supriatmoko, jika Muhammad Arkoun mengklaim  bahwa  di  dalam  pemikiran  Islam masih terdapat sesuatu “yang tak terlupakan”
(I’impensel/unthought) dan “yang tak terpikirkan” (I’impensable/unthinkable), maka Khaled menginginkan penggagasan dan perumusan kembali dalam khazanah pemikiran  Islam  yaitu  “sesuatu  yang  telah terlupakan”. 7
Pembahasan seputar tafsir atau pemahaman  teks  agama  merupakan  satu bidang  kajian  yang  cukup  penting  dalam upaya  memahami  ajaran  agama  itu  sendiri. Teks  atau  nash  merupakan  representasi  yang mengandung  “maksud”  atau  “keinginan”
Pengarang (Tuhan) terhadap para pembacanya(mahluk-Nya).  Oleh  karenanya, kajian  ini  berupaya  menggali  dan  meneusuri bagaimana  proses  yang  dapat  dilakukan dalam pemahaman teks agama sehingga tidak terjadi keseweng-wenangan, mencederai makna teks, dan apalagi mengambil alih peran Tuhan di dalam penetapan makna teks agama. Untuk  mengupas  seputar  persoalan  tersebut penulis  akan  memfokuskan  kajiannya  pada
6 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan… hlm. 1.
7 Supriatmoko,  “Konstruksi  Otoritarianisme  Khaled  M Aboe  El  Fadl”,dalam  buku Hermeneutika  Al-Qur’an dan  Hadis, Dr.  Phil.  Syahiron  Syamsuddin,  (Ed), (Yogyakarta: Elsao Press, 2010), hlm. 266.
gagasan  hermenutika  Khaled  M.  Aboe  El Fadl,  yaitu  terutama  seputar  hubungan  yang harus dibangun antara reader (pembaca), text (teks), dan author (pengarang).

## B. B IOGRAFI K HALED M. A BOE E L F ADL
Khaled  termasuk  salah  satu  dari  tokoh Islam  abad  XXI  yang  aktif  menyuarakan Islam moderat dan sangat menentang terhadap faham-faham  ekstrim.  Khaled  dilahirkan  di Kuwait  pada  tahun  1963,  kemudian  tumbuh dan  besar  di  Kuwait  dan  Mesir.  Sejak  dini  ia telah  ditempa  dengan  pendidikan  dasar keislaman. Al-Qur’an, hadis tafsir, tata bahasa Arab,  tasawuf  dan  filsafat  merupakan  suatu yang  sudah  akrab  sejak  ia  di  bangku madrasah. 8 Pada  masa  remaja,  Khaled termasuk  anggota  dalam  gerakan  puritan Wahabi  yang  memang  tumbuh  subur  di lingkungannya.  Akan  tetapi,  keluarga  Khaled termasuk terbuka terhadap pemikiran. Mereka menawarkan  berbagai  khazanah  keilmuan Islam dari berbagai aliran kepada Khaled. 9
Beruntunglah Khaled memiliki orangtua yang  saleh  terpelajar  dan  berwawasan  cukup luas.  Mereka  menawarkan  dan  memberikan kesempatan  berbagai  khazanah  keilimuan Islam  dari  berbagai  aliran  kepada  Khaled. Perlu  diketahui,  saat  itu  Wahabisme  yang menjadi  madzhab  Negara  (Kuwait)  telah menyensor sekaligus menyortir semua bacaan yang  harus  dan  boleh  dibaca  oleh  warga masyarakatnya.  Dengan  bekal  bacaan  yang luas  mengenai  tradisi  Islam  dan  dukungan keluarga,  Khaled  mulai  menyadari  adanya kontradiksi  dan  persoalan  akut  di  dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi. 10
8 Zuhairi Misrawi, Khaled Aboe El Fadl Melawan atas Nama Tuhan” Perspektif Progresif, Edisi Perdana, Juli- Agustus 2005, hlm. 14-15.
9 Hasan  Basri  Marwah, ‘Khaled  Aboe  El  Fadl:  Fikih Otoritatif untuk
Kemanusiaan”,
dalam http://www.serambi.co.id , diakses 18 Maret 2016.
10 Tolhatul  Choir,  Ahwan  Fanani  (Ed), Islam  dalam berbagai  Pembacaan  Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.
Jejak  rekam  pendidikan  tingginya terlihat  dengan  meraih  gelar  B.A.  dari Universitas Yale pada tahun 1985. Setelah itu ia  pindah  ke  Universitas  Pensilvania  dan meraih gelar  J.D. pada  tahun 1989. Kemudian,  ia  mengikuti  studi  doktoralnya  di Universitas  Princeton  dan  mendapat  gelar Ph.D dalam bidang studi Islam. Dalam waktu yang  bersamaan,  Aboe  El  Fadl  juga mengambil  studi  hukum  di  Universitas California  Los  Angeles  (UCLA).  Universitas yang disebut terakhir kelak dipilihnya sebagai tempat membangun karir akademisnya. Dewasa  ini  Aboe  El  Fadl  ditunjuk  sebagai guru  besar  hukum  Islam  di  UCLA  dengan mengampu  sejumlah  matakuliah,  seperti hukum  Islam,  imigrasi,  HAM,  dan  hukum keamanan nasional dan internasional. 11
Selain di UCLA,  Khaled juga mengajar hukum  Islam  di  Universitas  Texas  dan sejumlah  Universitas  Yale.  Selain  aktif mengajar, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang  advokasi  dan  pembelaan  HAM,  hak- hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM  di  Amerika.  Dalam  rentang  waktu 2003-2005,  ia  diangkat  oleh  George  Walker Bush, Presiden Amerika saat itu, sebagi salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (International Religious Freedom). Kecuali  itu,  Khaled  kerap  juga  diundang sebagai  narasumber  di  radio  dan  televise, seperti CNN, NBC,  PBS, NPR, dan VOA.  Ia sering  diundang  menghadiri  dan  mengisi seminar dan forum diskusi di berbagai tempat. Otoritas,  terorisme,  HAM,  jender,  dan  tentu saja hukum Islam yang merupakan spesialisasi
keilmuannya, merupakan konsennya. 12
11 Yusriyandi, “Hermenutika Hadis Khaled M. Aboe El Fadl”,  dalam  buku Hermeneutika  Al-Qur’an  dan Hadis… hlm. 414.
12 Yusriandi, Hermeneutika Hadis …, hlm. 414.

## C. O TORITAS DAN O TORITARIANISME :

## K ONSEPTUAL T EORITIK
Khaled  membagi  istilah  otoritas  ke dalam dua bentuk, yaitu otoritas yang bersifat koersif  dan  otoritas  yang  bersifat  persuasif. Otoritas  koersif  merupakan  kemampuan untuk  mengarahkan  perilaku  orang  lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan,  mengancam,  atau  menghukum, sehingga  orang  yang  berakal  sehat  akan berkesimpulan  bahwa  untuk  tujuan  praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya.  Otoritas  persuasif  melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan  kemampuan  untuk  mengarahkan keyakinan  atau  perilaku  seseorang  atas  dasar kepercayaan. Dengan mengutip R.B. Friedman, Khaled membedakan antara “memangku otoritas’ (being in authority) dan “memegang  otoritas” (being  an  authority). “Memangku  otoritas”  artinya  menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya  kekuasaan  untuk  mengeluarkan perintah  atau  arahan. Seseorang yang “memangku  otoritas”  dipatuhi  orang  lain dengan  cara  menunjukan  simbol-simbol otoritas  yang  memberi  pesan  kepada  orang lain  bahwa  mereka  berhak  mengeluarkan perintah  atau  arahan.  Berbeda  dengan “pemegang  otoritas”,  di  sini  seseorang meninggalkan  pendapat  pribadinya  karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik. 13
Dalam hal ketundukan terhadap otoritas, dengan mengutip Friedman, Aboe El Fadl menegaskan bahwa:
“…ketundukan  pada  otoritas  berarti penyerahan  atau  pengalihan  keputusan dan  penalaran  individu.  Orang  yang menyerahkan keputusannya kepada orang  lain  berarti  telah  melepaskan kesempatannya  untuk  menguji  dan mengkaji  nilai  sesuatu  yang  harus  ia
13 Khaled  M  Aboe  El  Fadl, Atas Nama Tuhan…, hlm. 37.
yakini atau jalankan. Ketundukan semacam  itu  mengandung  arti  bahwa seseorang menyerahkan nalarnya kepada  kehendak  dan  keputusan  orang lain,  yang  dibedakan  dengan  upaya memahami nilai substantif dari perintah pemangku  otoritas  yang  harus  diyakini dan dijalankan. 14
Tentang  otoritas  persuasif,  lebih  jauh Khaled  menjelaskan  bahwa  dalam  batas minimal  melibatkan  penggunaan  pengaruh dan  kekuasaan  normatif  atas  seseorang. Otoritas  persuasif  memengaruhi  orang  lain untuk percaya, bertindak, atau tidak bertindak sesuatu  hal,  dengan  cara  membujuk  mereka bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sudah seharusnya.  Istilah  “penalaran  eksklusif”, yang  digagas  Joseph  Raz,  sebagaimana  yang dikutip Khaled, bisa digunakan dalam konteks ini. Sebuah penalaran ekslusif akan menciptakan  beberapa  pembenaran  untuk memilih  suatu  alasan  tertentu  atau  deretan alasan dan meninggalkan semua alasan lain. 15
Selanjutnya,  berbicara  tentang  istilah otoritas  dalam  Islam,  Khaled  menjelaskan bahwa,  al-Qur’an  sebagai  dokumen  tertinggi Islam,  tidak  memberikan  ketentuan  tegas tentang  persoalan  otoritas  dalam  Islam.  Al- Qur’an  menyebut  dirinya  dan  Tuhan  sebagai pemegang  otoritas  atas  semua  persoalan,  tapi al-Qur’an  tidak  menjelaskan  dengan  jelas dinamika  hubungan  dan  keseimbangan  yang setepatnya  antara  Tuhan,  teks,  masyarakat, dan individu. Para ahli hukum Islam, menurut Khaled, tidak memahami diskursus al-Qur’an dalam  perspektif  semacam  ini.  Mereka berpendapat  bahwa  tidak  diragukan  lagi tanggung  jawab  dan  pertanggungjawaban  di akhirat  kelak  bersifat  pribadi  dan  individual, dan bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada  dirinya  sendiri  dalam  memahami  dan menerapkan  hukum  Tuhan.  Hukum  Tuhan mewakili  gagasan  yang  abstark  tentang
14 Ibid…, hlm. 39.
15 Ibid…, hlm. 44.
Kehendak Tuhan, tapi karakteristik dan tujuan Kehendak  tersebut  menjadi  persoalan  yang diperdebatkan. Hukum Tuhan disebut dengan Syariah (Kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal) , sementara pemahaman dan pelaksanaan  konkret  Kehendak  Tuhan  ini disebut  dengan Fiqh (hasil  dari  upaya manusia memahami Kehendak Tuhan) . 16
Adanya  perbedaan  konseptual,  antara Syari’ah dan Fiqh, menurut Khaled, lahir dari pengakuan  atas  kegagalan  upaya  manusia dalam  memahami  tujuan  dan  maksud  Tuhan. Para ahli hukum Islam sepenuhnya menyadari bahwa pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan  untuk  memahami  Kebijaksanaan Tuhan.  Oleh  karenanya  semua  bentuk pemahaman  atau  pelaksanaan  Kehendak Tuhan pasti tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sebagai bentuk  kesadaran  atas  kemampuannya  (yang terbatas) para ahli hukum Islam selalu di akhir kesimpulan  diskusi  menulis  ungkapan ”wa Allah  a’lam” (Dan  Allah  yang  lebih  tahu yang terbaik). 17
Tentang  “otoritarianisme”, 18 dalam konteks Islam, Khaled menjelaskan:
Dalam  konteks  Islam,  saya  yakin bahwa  otoritarianisme  adalah  sebuah perilaku  yang  sama  sekali  tidak berpegang pada prasyarat
pengendalian  diri  dan  melibatkan klaim  palsu  yang  dampaknya  adalah penyalahgunaan  Kehendak  Tuhan.
16 Ibid…, hlm. 61.
17 Ibid…, hlm. 62.
18 Istilah  “otoritarianisme  menurut M. Amin  Abdullah, lebih  tepat  disebut  “menggunakan  kekuasaan  Tuhan” (Author) untuk  membenarkan  tindakan  sewenang- wenang  pembaca (reader) dalam  memahami  dan meninterpretasikan  teks (tex), dan  ditindaklanjuti dengan  keinginan  untuk  mengimplementasikannya dalam  kehidupan  publik  dengan  menapikan  begitu saja-untuk tidak menyebut menyingkirkan-jenis pemahaman  dan  interpretasi  yang  dikemukakan  pihak lain. Lihat M. Amin Absullah, Pendekatan Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa-fatwa  Keagamaan; Proses  Negosiasi  Komunitas  Pencari  Makna  Teks, Pengarang,  dan  Pembaca, Pengatar  dalam  Buku ‘Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Naman Tuhan…, hlm. viii.
Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan  oleh  wakil  Tuhan  sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada
dirinya sendiri.Dalam  pergerakan  sosok  yang otoriter,  perbedaan  antara  wakil  dan Tuannya  menjadi  tidak  jelas  dan kabur.  Pernyataan  seorang  wakil  dan Kehendak  Tuannya  menjadi  satu  dan serupa, karena seorang wakil mencangkokkan penetapannya ke dalam  perintah  Tuannya.  Karena Tuannya  diwakili  oleh  petunjuk- petunjuk  tekstual  dan  nontekstual, dalam  sebuah  proses  yang  otoriter, seorang  wakil,  untuk  kepentingan yang  praktis,  menafikan  otonomi petunjuk-petunjuk tersebut dan menjadikan  bunyi  isyarat  tersebut sepenuhnya bergantung pada penetapannya sendiri. Dinamika sosok yang
otoritermenolak integritas petunjuk  teks  dengan  mengungkap dirinya  sendiri,  dan  menghalangi perkembangan  dan  evolusi  makna komunitas interpretasi. 19
Pernyataan  Khaled  tersebut  semakin menegaskan  bahwa  sikap  otoritariansme merupakan  sikap  yang,  boleh  disebut, “arogansi” atau “egoisme” seseorang, kelompok,  atau  organisasi  keagamaan  dalam memhami Kehendak Tuhan, seolah kemudian menganggap dirinya “yang paling tahu”  akan Kehendak Tuhan dan menapikan
perkembangan  dan  evolusi  makna  yang dikembangkan komunitas interpretasi lainnya, dan menolak integritas teks.

## D. K OMPETENSI , P ENETAPAN M AKNA , DAN

## P ERWAKILAN
Dengan  menggunakan  teori  otoritas, Khaled  mencoba  mengkonstruksi  gagasan tentang  pemegang  otoritas  dalam  diskursus ke-Islam-an.  Dalam  kontsruksinya  konsep
19 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Naman Tuhan…, hlm. 204-205.
otoritas sebagai wujud menjembatani kehendak Tuhan, Khaled memperhatikan tiga hal; Pertama berkaitan  dengan  “kompetensi” (autentisitas), kedua berkaitan dengan “penetapan makna, dan; ketiga berkaitan dengan  “perwakilan”.  Tiga  pokok  persoalan inilah  menurut  Khaled  memainkan  peranan penting  dalam  membentuk  “pemegang otoritas” dalam diskursus ke-Islam-an.
1. Kompetensi
Terkait  dengan  kompetensi,  Khaled menjelaskan:
Kompetensi terkait dengan kualifikasi sumber rujukan.
Dalam  teologi  Islam,  diyakini bahwa  otoritas  tertinggi  untuk melakukan semua penetapan berada  di  tangan  Tuhan.  Tuhan dipandang sebagai otoritas tertinggi  dalam  pengertian  bahwa jika  Dia  menginginkan  sesuatu dan  bukan  yang  lainnya,  maka siapapun yang mengingnkan yang lainnya  berarti  telah  menentang Tuhan.  Lebih  kongkrit,  Tuhan dipandang sebagai otoritas tertinggi  dalam  pengertian  bahwa
Dia  memiliki  kekuasaan  untuk menetapkan  penalaran  eksklusif yang harus diikuti. 20
Menempatkan  otoritas  tertinggi berada  pada  Tuhan,  menurut  Khaled merupakan  persoalan  keimanan  dan keyakinan, yang ia sebut sebagai asumsi- berbasis-iman. Setelah meletakan asumsi- berbasis-iman  tersebut,  masih  harus dipahami  tentang  apa  yang  Tuhan inginkan berikut sarana untuk memahaminya.  Al-Qur’an  dan  Sunnah merupakan sarana yang paling meyakinkan  bagi  seorang  Muslim  dalam mengetahui  kehendak  Tuhan,  karena dalam  budaya  hukum  Islam  keduanya menduduki posisi tertinggi sebagai sarana
20 Ibid…, hlm. 127.
untuk  menemukan  Kehendak  Tuhan.  Di samping  itu  juga  ada  sarana  lain,  seperti akal,  intuisi,  kajian  sejarah  dan  alam, fakta empiris yang bisa diamati, konsensus  orang-orang  saleh,  maupun doa dan permohonan.
Sebagaimana  yang  dipahami,  al- Qur’an  dan  sunnah  adalah  teks  dalam pengertian bahwa keduanya tersusun dari simbol-simbol  (huruf  dan  kata)  yang melahirkan  makna  ketika  dibaca  oleh seorang  pembaca.  Teks-teks  ini  ada pengarangnya  dan  menggunakan  simbol- simbol  bahasa  untuk  mengungkapkan maknanya.  Terkait  dengan  hal  ini,  maka persoalan  pertama  yang  harus  dibahas ketika  mempertimbangkan  sebuah  teks yang  mengkalim  berisi  sesuatu  tentang Kehendak  Tuhan  adalah  melakukan  uji kulaifikasi atas teks tersebut.
Menurut  Khaled,  uji  kualifikasi yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah otoritas  teks  untuk  mewakili  atas  nama atau  tentang  Tuhan.  Misalnya,  jika terbukti  bersumber  dari  Tuhan  (Tuhan sebagai  pengarangnya)  atau  dari  Nabi, maka  sebuah  teks  sangat  memenuhi syarat  untuk  mewakili  atas  nama  atau tentang  Tuhan.  Begitupun  jika  sebuah teks terbukti berasal dari seorang Sahabat Nabi,  maka  juga  harus  dipertanyakan sejauh mana teks itu dapat mewakili atas nama  Nabi,  dan  akhirnya  atas  nama Tuhan.  Di  sinilah,  menurut  Khaled,  kita mempertanyakan;  kompetensi  macam apakah  yang  dimiliki  sumber  tersebut untuk  mewakili  atas  nama  atau  tentang Tuhan?  Pertanyaan  ini  terkait  dengan autentisitas  media  yang  menyampaikan perintah-perintah otoritatif Tuhan
tersebut. 21
Kembali  perlu  ditegaskan  bahwa, dalam hal menganalisis persoalan kompetensi  (uji  kulaifikasi  teks),  Khaled
21 Ibid…, hlm. 128.
mendasarkannya  pada  asumsi-berdasar- iman  bahwa  al-Qur’an  adalah  firman Tuhan  yang  abadi  dan  terpelihara kemurniannya;  Tuhan  adalah  pengarang al-Qur’an  dan  bahwa  kompetensi  al- Qur’an  tidak  dapat  digugat.  Sepanjang
mengenai al-Qur’an, satu-satunya
persoalan yang relevan adalah bagaimana menemukan maknannya. Sementara, sunah  dan  bahan-bahan  historis  lainnya yang  relevan,  menghadapi  tantangan yang sangat berbeda.
Terkait dengan sunah, oleh karena menghadapi  tantangan  yang  berbeda dengan al-Qur’an, menurut Khaled sangat penting  dilakukan  analisis  kompetensi. Sebagaimana yang dikemukakannya:
Apa  yang  kita  ketahui tentang Nabi dan para Sahabatnya, atau perkataan
mereka,  bisa  kita  ketahui  karena seseorang  telah  mengabarkannya kepada  kita.  Informasi  mengenai Nabi  dan  para  Sahabatnya  ada juga  yang disampaikan al-Qur’an, tapi kebanyakan diriwayatkan melalui  riwayat-riwayat  historis karya  manusia.  Riwayat-riwayat tersebut  memunculkan  sebuah persoalan menarik berupa kemungkinan  adanya  beragam sumber mengenai riwayat tertentu. 22 Meskipun sebetulnya Khaled juga mengakui  bahwa  untuk  menguji  dan menilai autentisitas riwayat-riwayat hadis,  seperti  yang  dilakukan  oleh  para ahli  hadis  melalui “ilm  al-rijal”; sebuah ilmu  yang  menyelidiki  keadaan  dan kredibilitas  masing-masing  perawi,  dan Khaled  sama  sekali  tidak  menolak metode  uji  keaslian  tersebut,  tapi  yang menurutnya  perlu  ditegaskan  adalah bahwa  metode-metode  tersebut  perlu lebih menyentuh realitas sejarah.
22 Ibid…, hlm. 129.
Persoalannya  bukan  tentang  apakah seorang  perawi  itu  statusnya  “bisa dipercaya”  atau  “tidak  bisa  dipercaya”. Hal ini mengingat kehidupan setiap orang meruapakan sesuatu yang sangat kompleks  dan  kentekstual.  Bukan  juga persoalannya  tentang  apakah  Nabi  telah mengatakan atau tidak  mengatakan sesuatu,  tapi  peran  apa  yang  dimainkan Nabi dalam sebuah riwayat tertentu.
Di  sisi  lain,  juga  disadari  selain
adanya kemungkinan pemalsuan (terhadap  hadis),  ada  juga  persoalan tentang  daya  ingat  dan  seleksi  kreatif. Objektivitas  dan  subjektivitas  seorang Sahabat  (perawi)  sangat  mempengaruhi terhadap  proses  periwayatan  hadis.  Oleh karenanya,  menurut  Khaled,  karakter pribadi seorang penyampai riwayat menancap  kuat  dalam  riwayat  yang  ia sampaikan. Di sinilah pentingnya analisis kompetensi,  oleh  karena  adanya  proses kepengarangan  ini  memaksa  seseorang untuk  memahami  hadis  Nabi  bukan sekedar  sebagai  sunah,  tapi  juga  sebagai sejarah.
23 Sehingga aspek
proporsionalitas 24 penting diperhatikan.
Sebagai sebuah teks, hadis menurut  Khaled  mempunyai  banyak pengarang. Pengarang-pengarang tersebut memiliki  peran  dan  fungsinya  masing- masing  berkaitan  dengan  interaksinya dengan  sebuah  teks.  Sebelum  sampai pada  kita,  sebagai  pembaca,  misalnya, sebuah  teks  telah  mengalami  berbagai perubahan  dan  distorsi.  Apalagi  teks tersebut  berasl  dari  masa  lalu  yang  jauh dari  masa  kita,  bisa  dimungkinkan mengalami  perubahan  dan  distorsi  baik disadari atau tidak disadari.
23 Ibid…, hlm. 127.
24 Menghubungkan  keterpercayaan  sebuah  riwayat dengan dampak  hukumnya. Atau dalam  lain perkataan Khaled  menyebutnya  berkaitan  dengan  peran  Nabi dalam proses kepengarangan hadis dan dampak hukum dari  riwayat  tersebut.  Lihat  Khaled  M.  Aboe  El  Fadl, Atas Nama Tuhan…, hlm. 131 dan 132.
Bila  dikaitkan  dengan  proses epistemology keilmuan, ada proses panjang  yang  bersifat  historis  dalam pembukuan  hadis.  Proses  ini  sering dilupakan  oleh  umat  Islam  disebabkan oleh niat baik untuk segera mengamalkan apa  yang  dibaca  dan  melaksanakan  apa yang  didengar,  sehingga  proses  asal-usul hadis  sering  terabaikan.  Kondisi  ini  kian memprihatinkan  bila  pesatnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan  semakin lamurnya  sekat-sekat  geografis-kultural tidak direspon dengan sikap dan pemaknaan yang lebih baru. 25
Dalam konteks ini, pada dasarnya Khaled  mengakui  bahwa  keberwenangan Nabi  harus  diterima  sebagai  sebuah asumsi-berbasis-iman.  Tetapi,  menurut Khaled,  kita  juga  berpikir  ada  alasan historis  untuk  “curiga”  bahwa  pengaruh- pengaruh sampingan lain yang juga telah memainkan
peranannya dalam membentuk riwayat tertentu. Oleh karenanya,  ketika  menganalisis  proses kepengarangan  hadis  secara  keseluruhan, kita  berusaha  menganalisis  pran  Nabi dalam  riwayat-riwyat  tersebut.  Dengan demikian,  semakin  kita  yakin  akan  sifat dan  cakupan  peran  nabi  dalam  proses kepengarangan  hadis,  semakin  akan memperoleh pembenaran untuk bersandar pada  sebuah  riwayat  ketika  menyusun sebuah penetapan hukum. Penting
ditegaskan  bahwa  riwayat-riwayat  yang memiliki  dampak  moral,  hukum,  dan sosial  yang  luas  harus  diletakan  pada otoritas tertinggi. Semakin besar dampaknya, semakin ketat penyelidikannya dan semakin berat beban pembuktian  yang  harus  dipenuhi,  juga semakin tinggi bukti keberwenangan atau
25 M.  Amin  Abdullah,  “ Ide  Pembaharuan  dalam Filsafat  Islam” dalam Islamic  Studies  di  Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 141.
kekuatan  yang  dituntut  dari  sebuah riwayat. 26
2. Penetapan Makna
Penetapan merupakan sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah  teks.  Selama  perintah-perintah Tuhan  itu  bersandar  pada  sebuah  teks, maka  perintah-perintah  tersebut  juga bersandar  pada  sebuah  media  bahasa. Bahasa  adalah  sebuah  wahana  yang  bisa menyesatkan.  Huruf,  kata,  frase,  dan simbol-simbol  tersebut  melahirkan  ide, gambaran,  dan  emosi  khusus  dalam  diri seorang  pembaca  yang  bisa  berubah sepanjang  waktu.  Pada  batas  tertentu, bahasa  memiliki  sebuah  realitas  objektif karena  maknanya  tidak  dapat  ditentukan secara  terpisah  oleh  pengarang  atau pembaca saja. 27
Bahasa  juga  memiliki  makna  dan penggunaan  kosa  kata  yang  telah disepakati, tapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi.  Pada  batas  tertentu,  ketika seorang  pengarang  menggunakan  media bahasa dengan semua aturan dan batasannya,  ia  menyerahkan  maksudnya pada  teks.  Misalnya,  seorang  pengarang mungkin  ingin  mengungkapkan    X,  tapi bahasa  yang  digunakan  mungkin  saja menyampaikan XY, XZ, XT atau bahkab W  kepada  pembaca  teks.  Teks  hanyalah perkiraan yang paling mendekati maksud pengarang,  terutama  karena  bahasa  itu sendiri tidak tetap dan berubah selamanya. Bahasa bersifat semi otonom, menambahkan  aturan  dan  batasannya sendiri, dan membentuk serta
menyalurkan makna. 28 Dalam konteks tersebut, pertanyaanya  yang  kemudian  muncul adalah,  bagaimana  dengan  pembaca?
26 Khaled  M.  Aboe  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan…, hlm. 132.
27 Ibid…, hlm. 133. 28 Ibid…, hlm. 134.
Seorang  pembaca  memiliki  kemampuan untuk  memaksakan  makna  apa  pun  yang ia  kehendaki  atas  sebuah  teks.  Namun demikian, menurut Khaled, secara normatif  pembaca  harus  menangani sebuah  teks  secara  rasional.  Penafsiran yang  tidak  rasional  dipandang  sebagai tindakan  yang  tidak  adil  terhadap pengarang dan teks itu sendiri.
Lalu,  apa  ukuran  atau  yang menentukan rasionalitas tersebut?
Meneurut  Khaled,  parameter  rasionalitas pada  praktiknya  telah  ditetapkan  oleh komunitas interpretasi. Berbagai komunitas  pembaca  mengembangkan cara-cara  pembacaan  dan  pemahaman teks. Komunitas-komunitas ini mengembangkan  kaidah  pembacaan  dan sekumpulan ketetapan yang telah ditentukan  bersama  yang  dipandang dapat  dipahami  oleh  orang  lain.  Sebuah pembacaan  teks  yang  hanya  diketahui dan  dipahami  oleh  orang-orang  tertentu saja, bila dikembangkan dalam komunitas maknanya sendiri, tidaklah dapat dikomunikasikan  dan  dipahami  oleh orang  lain.  Oleh  karenanya,  Khaled  di sini  menegaskan  bahwa,  makna  harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, atau yang disebutnya  sebagai proses  negosiasi antara ketiga pihak, salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan  makna. 29 Untuk  memperjelas maksudnya,  tentang  proses  negosiasi tersebut,  penulis  mencoba  membuat bagan sebagai berikut:
Dari bagan tersebut dapat dipahami  bahwa,  hermeneutika  yang digagas  Khaled  bertolak  pada  prinsip “negosiasi” kreatif antar pengarang, teks, dan  pembaca,  dengan  menjadikan  teks sebagi  titik  pusat  dan  bersifat  terbuka. Pasalnya,  ketika  sebuah  pemikiran  lepas dari  pengarang  dan  telah  diwujudkan dalam bentuk tes tertulis, teks mengalami otonomi  relative  rangkap  tiga:  otonomi dari penggagas, dari makna awal dan dari audiens  awal.  Kendati  demikian,  pesan penggagas  masih  tersimpan  dalam  teks, sehingga  pesan  itu  masih  dapat  dilacak melalui pembacaan yang bersifat negosiasi  antara  pengarang,  teks,  dan pembaca. Menambahkan penjelasan
tersebut, tentang gagasan (proses negosiasi  atau  perimbangan  kekuatan antara  pengarang,  teks,  dan  pembaca dalam menetapkan makna), perlu kiranya di  sini  juga  dikemukakan  gagasan  Nashr Hamid  Aboe  Zayd  tentang  perbedaan “makna  statis”  dan  “makna  progresif”. Nashr Hamid membedakan “arti histrois- orisinil”  teks  yang  disebut ma’na (pengertian)  dan  “arti  realitas-modern” teks yang disebut maghza (signifikansi).
Menurut  Nashr  Hamid  Aboe Zayd,  perbedaan  makna  dan  signifikansi terletak  pada  dua  aspek. Pertama,
“makna”  adalah  pemahaman  terhadap teks  yang  berasal  dari  konteks  internal bahasa  dan  konteks  eksternal  sosio- kultural ekstern. Sedangkan “signifikansi” adalah pemahaman terhadap  teks  sesuai  dengan  kondisi kekinian  melalui  perspektif  pembaca.
Hubungan  antara  makna  dan  signifikansi seperti  dua  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisah.  Bahkan  signifikansi  lahir  dari pemahaman  kita  terhadap  makna  asal teks-teks  tersebut. Kedua, “makna” bersifat  statis-relatif (al-tsabit  al-nisbi), bersifat statis karena ia merupakan makna
TEKS READER AUTHOR Interaksi Dinamis Negotiating Proses
asli  (otonom)  teks  sehingga  terus menerus  menyertai  teks  tersebut,  dan relatif  karena  ia  memiliki  “keterbatasan”
ruang dan waktu. Sedangkan
“signifikansi”  terus  bergerak  mengikuti perputaran  dan  perubahan  cakrawal pembaca. 30
Selain persoalan penetapan makna tersebut, Khaled juga memaparkan persoalan  penting  lain  yaitu  persoalan pembuktian yang mendasari pengambilan kesimpulan  hukum.  Pembuktian  itu terkait  dengan “asumsi  dasar” dalam komunitas penafsiran. Ada empat asumsi dasar  yang  berfungsi  sebagai  landasan untuk membangun analisis hukum. Yaitu asumsi  berbasis  nilai,  asumsi  berbasis metodologis,  asumsi  berbasis  iman,  dan asumsi berbasis akal. 31
Asumsi berbasis nilai dibangun di atas  nilai-nilai  normatif  yang  dpiandang penting atau mendasar oleh sebuah sistem hukum. Misalnya nilai-nilai dalam perbedaan dharuriyat, hajiyat, dan tahsinat. Sedangkan asumsi metodologisterkait  dengan  sarana  atau langkah  yang  diperlukan  untuk  tujuan normatif  hukum.  Perbedaan  madzhab
hukum dipandang sangat bersifat metodologis.  Sedangkan  asumsi  berbasis akal  berdasar  pada  potongan-potongan bukti  yang  bersifat  kumulatif,  sebagai hasil dari proses objektif dalam
mempertimbangkan berbagai bukti secara rasional,  bukan  hasil  dari  pengalaman etis,  eksistensial,  atau  metafisik  yang bersifat pribadi. Sedangkan asumsi berbasis iman, bukan dari klaim diperoleh  dari  perintah  Tuhan,  tapi dinamika  antara  manusia  (wakil)  dan Tuhan.  Asumsi  berbasis  iman  dibangun
30 Aksin  Wijaya, Arah  Baru  Studi  Ulum  al-Qur’an; Memburu  Pesan  Tuhan  di  Balik  Fenomena  Budaya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 200-201.
31 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan…, hlm. 227.
di  atas  pemahaman-pemahaman  pokok atau mendasar tentang karakteristik pesan Tuhan dan tujuannya. 32

## 3. Perwakilan
Dalam  istilah  perwakilan,  Khaled menyebut  ada  wakil  khusus  dan  wakil umum.  Tentang  wakil  khusus,  kaitannya dalam  memhami Kehendak Tuhan, Khaled menjelaskan:
Perlu saya tegaskan di sini bahwa keberwenangan  wakil  khusus  ini diakui  hanya  selama  ia  bersandar pada  perintah  Tuannya.  Tapi,
perintah-perintah tersebut bukanlah satu-satunya kemungkinan  hubungan  dengan Tuhan. Misalnya, seorang mungkin saja dapat mengembangkan sebuah hubungan  yang  akrab  dan  mesra dengan Tuhan. Tantangannya adalah bahwa hubungan akrab dan pribadi  semacam  itu  tidak  bisa diakses  oleh  orang  lain.  Orang lain  bisa  menganalisis  bukti-bukti tekstual,  tapi  mereka  mungkin tidak bisa memberitahu saya hasil perjumpaan mereka dengan Tuhan yang  bersifat  langsung,  personal, dan kontekstual. 33
Pertanyaan  selanjutnya  adalah, sejauh  mana  wakil  khusus  tersebut  dapat mengatakan  kepada  orang  lain  bahwa ketentuan  tentang  Kehendak  Tuhan, sebagai  hasil  kedekatan  dan  perjumpaan wakil  khusus  dengan  Tuhan,  itu  bersifat otoritatif?  Di  sini  Khaled  menegaskan bahwa  hal  tersebut  bersifat  otoritatif hanya jika orang lain percaya pengalaman  pribadi  itu  memang  benar- benar  menyampaikan  Kehendak  Tuhan. Dan,  Khaled  juga  menambahkan  bahwa wakil  khusus  dan  orang-orang  yang mengikutinya, wakil umum, harus menyelidi  perintah  teks  Tuhan  sebagai
32 Ibid…, hlm. 227-231.
33 Ibid…, hlm. 137.
pengendali  realitas.  Demikan  karena tidak  dapat  dinafikan  kemungkinan bahwa  apa  yang  dipikirkan  wakil  khusus sebagai  perintah  langsung  dan  pribadi tidak lebih dari sebuah delusi yang hanya mementingkan pribadi wakil khusus.

## E. M EMBENDUNG O TORITARIANISME  DAN

## M ENEMUKAN P ESAN M ORAL
Dalam  proses  interpretasi,  ada  sebuah kecenderungan yang pasti ke arah otoritarianisme, yang ditandai dengan munculnya  penetapan  yang  bersifat  tetap  dan tidak bisa berubah. Demikian, karena menurut Khaled, pemegang otoritas biasanya cenderung mengarah bersikap otoriter kecuali jika  ada  upaya  sadar  dan  aktif  untuk membendung  kecenderungan  tersebut  dari wakil  yang  melakukan  interpretasi  dan  yang menerima  interpretasi  tersebut.  Menurut Khaled,  ketika  seorang  pembaca  bergelut dengan teks, dan menarik sebuah hukum dari teks,  resiko  yang  dihadapinya  adalah  bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau penetapan pembaca akan menjadi perwujudan ekslusif  teks  tersebut.  Akibatnya,  teks  dan konstruksi  pembaca  akan  menjadi  satu  dan serupa.  Dalam  konteks  ini,  teks  itu  tunduk kepada  pembaca  dan  secara  efektif  pembaca menjadi pengganti teks. Jika seorang pembaca memilih  sebuah  cara  baca  tertentu  atas  teks dan  mengkalim  bahwa  tidak  ada  lagi pembacaan  lain,  teks  tersebut  larut  ke  dalam karakter  pembaca.  Jika  pembaca  melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah bahwa pembaca akan menjadi tidak  efektif,  tidak  tersentuh,  melangit,  dan otoriter. 34
Sejatinya, menurut Khaled, metodologi  hukum  Islam  memiliki  cirri  yang terbuka  dan  anti  otoritarianisme.  Inti  dari karkteristiknya itu adalah proses penjelajahan, penyelidikan,  dan  penetapan  hukum  yang terus berkembang dan, sesuai dengan
34 Ibid…, hlm. 206.
logikanya  sendiri,  menentang  kepastian  dan kemapanan.  Demikian,  karena  hukum  Islam terdiri dari seperangkat pendekatan metodologis,  prinsip  normatif,  dan  hukum positif yang selalu berkembang. Untuk  membendung,  mencegah  dan menghindarkan diri, kelompok, dan organisasi-organisasi  keagamaan  dari  sikap otoritarianisme,  Khaled  mengajukan  lima prasayat,  yaitu  (1)  kejujuran,  pengendalian diri,  kesungguhan,  kemenyeluruhan,  dan rasionalitas. 35
1. Kejujuran (honesty), yaitu  sikap  tidak berpura-pura memahami apa yang sebenarnya  tidak  ia  ketahui  dan  bersikap terus  terang  sejauh  mana  ilmu  dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan.
2. Kesungguhan (diligence), yaitu  upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan  dengan  hak  orang  lain. Harus  dihindari  sikap  yang  dapat merugikan hak orang lain. Semakin besar pelanggaran terhadap orang lain, semakin besar  pula  pertanggungjawaban  di  sisi Tuhan.
3. Keseluruhan (comprehensiveness), yaitu upaya untuk menyelidiki kehendak
Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan  semua nashah yang relevan.
4. Rasionalitas (reasonableness), yaitu upaya  penafsiran  dan  analisis  terhadap nashsh secara rasional.
5. Pengendalian  diri (self-restraint), yaitu tingkat  kerendahhatian  dan  pengendalian diri  yang  layak  dalam  menjelaskan kehendak Tuhan.
Atas  dasar  lima  prinsip  moral  itu, Khaled kemudian mengaskan bahwa otoritarianisme  adalah  suatu  perilaku  yang sama  sekali  tidak  berpegang  pada  kelima prinsip moral itu termasuk prinsip pengendalian  diri,  kendati  tidak  semua
35 Ibid…, hlm. 2
pelanggaran  itu  kemudian  disebut  tindakan otoriter.  Namun,  setiap  tindakan  otoriter selalu mengabaikan salah satunya. Karena itu, kecenderungan otoritarianisme itu bisa dibatasi dengan mengacu pada kelima prinsip moral tersebut.
Di sisi lain, Khaled juga mengemukakan gagasannya tentang apa yang ia  sebut  dengan  “jeda-ketelitian”.  Jeda- ketelitian  ini  diperlukan  jika  seseorang mengalami  konflik  yang  sangat  mendasar antara keyakinan yang berlandaskan ketelitian dan  penetapan  tekstual.  Maksud  dari  jeda  di sini  bukan  sekedar  untuk menampik  teks  dan menolak  penetapan  tersebut,  tapi  untuk merenungkan  dan  menyelidiki  lebih  dalam lagi.  Ini  serupa  dengan  menggarisbawahi sebuah persoalan untuk kemudian mengkajinya lebih lanjut, dan menangguhkan keputusan hingga kajian tersebut rampung.
Apabila seseorang telah menggunakan semua  cara-cara yang  mungkin  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut,  pada  akhir penyelidikannya, ajaran teologi Islam menuntut  agar  orang  tersebut  mengikuti  kata hatinya.  Keberatan  berbasis  iman  terhadap sebuah penetapan tertentu mungkin diperlukan.  Keberatan  semacam  itu  tertanam dalam  keimanan  seseorang  (yakin  dan percaya  kepada  Tuhan),  dan  menurut  Khaled setelah  mengupayakn  semua  cara,  pendirian inilah  yang  harus  diikuti.  Tapi,  keasadaran berbasis  iman  yang  tidak  diketahui  oleh penyelidikan sungguh-sungguh dan maksimal hanya  akan  terjerumus  pada  sikap  menuruti kehendak pribadi. 36
Penyelidikan  yang  sungguh-sungguh dan  maksimal  terhadap  “perintah  Tuhan” dipandang  sebagai  inti  perintah  itu  sendiri  – apapun  hasilnya,  menyelidiki  perintah-Nya dinilai  sebagai  sebuah  kebijakan  moral. Semua  ini  bukan  perintah-perintah  tersebut tidak bermakna, tapi karena perintah-perintah tersebut  harus  berenergi,  memiliki  dinamika,
36 Ibid…, hlm. 141.
terbuka dan relevan. Khaled juga menegaskan bahwa  seorang  manusia  tidak  mungkin mewakili kebenaran Tuhan – seorang manusia hanya  mewakili  upayanya  sendiri  dalam mencari  kebenaran.  Nilai  tertinggi  yang mencirikan hubungan manusia dengan Tuhan disimpulkan  dalam  ungkapan,  “Dan  Tuhan tahu yang terbaik”.

## F. S IMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas dapat dipahami bahwa sikap otoriter- otoritarianisme  dalam  menetapkan  makna teks  atau  mengambil  keputusan  suatu  hukum merupakan sikap kelalaian dan sikap egoisme. Otoritariansme merupakan pengabaian terhadap  realitas  ontologis  Tuhan  dan pengambilalihan  Kehendak  Tuhan.  Bagi Khaled,  menyumbat  proses  penafsiran  adalah sebentuk  kelaliman.  Jika  seorang  pembaca berusaha  “mengunci”  teks  dalam  sebuah makna  tertentu,  maka  tindakan  itu  akan merusak  integritas  pengarang  dan  teks tersebut.
Sebagai upaya menghindari dan mencegah
otoritariansme,
Khaled
mengajukan  gagasannya  dengan  apa  yang  ia sebut negotiating  proses ;  proses  negosiasi yang harus ada antara maksud teks, pengarang dan  pembaca.  Dengan  kata  lain,  penetapan makna  berasal  dari  proses  yang  kompleks, interaktif,  dinamis  dan  dialektis  antara  ketiga unsure (text,  author, dan reader). Kemudian, seorang  pembaca  atau  penafsir  dalam membaca teks agar tidak terjadi penyelewengan  otoritas  harus  memenuhi “lima syarat keberwenangan” sebagai prinsip- prinsip penafsiran yang “bertanggung jawab”, yaitu: kejujuran, kesungguhan,
kemenyeluruhan, rasionalitas, dan
pengendalian diri.
Ketika  seseorang  dihadapkan  pada sebuah  “konflik”  antara  keyakinanya  yang telah dibangun berlandaskan pada ketelitiannya  dengan  penetapan  teks  (teks yang  tampak  bertentangan  dengan  semua
yang  ia  yakini  tentang  Tuhan),  Khaled mengajukan  apa  yang  ia  sebut  dengan  “jeda- ketelitian”; diam sejenak, maksudnya merenungkan,  mengkaji  dan  menyelidikinya lebih  dalam  lagi.  Di  akhir  setiap  proses pencarian  yang  sadar  dan  sungguh-sungguh, dan  untuk  menutupnya,  kata  Khaled,  kita perlu  mengucapkan Wa  Allah  a’lam  bi  al-
Shawab.

## D AFTAR P USTAKA
Aksin  Wijaya, Arah  Baru  Studi  Ulum  al- Qur’an;  Memburu  Pesan  Tuhan  di
Balik Fenomena  Budaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hasan  Basri Marwah, ‘Khaled Aboe El Fadl: Fikih  Otoritatif  untuk  Kemanusiaan”, dalam http://www.serambi.co.id. Khaled  M.  Aboe  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu  Semesta, 2004.
M.  Amin  Abdullah,-    “ Ide  Pembaharuan dalam  Filsafat  Islam” dalam Islamic Studies di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 -    “Pendekatan  Hermeneutik  dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses  Negosiasi  Komunitas  Pencari Makna Teks, Pengarang, dan
Pembaca”,Kata Pengantar dalam Buku Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Naman
Tuhan;  Dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih
Otoritatif, Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu Semesta, 2004. Supriatmoko,  “Konstruksi  Otoritarianisme

## Khaled  M  Aboe  El  Fadl”,dalam  buku
Hermeneutika  Al-Qur’an  dan  Hadis, Dr.  Phil.  Syahiron  Syamsuddin,  (Ed), Yogyakarta: Elsao Press, 2010. Tolhatul  Choir,  Ahwan  Fanani  (Ed), Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Yusriyandi,  “Hermenutika  Hadis  Khaled  M.
Aboe El Fadl”, dalam buku Hermeneutika  Al-Qur’an  dan  Hadi, Dr.  Phil.  Syahiron  Syamsuddin,  (Ed), Yogyakarta: Elsao Press, 2010
Zuhairi  Misrawi, Khaled  Aboe  El  Fadl Melawan atas Nama Tuhan”
Perspektif  Progresif,  Edisi  Perdana, Juli-Agustus 2005.