Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 706-711 DOI: https://doi.org/10.29210/30032083000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling
Ifdil Ifdil 1*) , Rima Pratiwi Fadli 2 , Nilma Zola 3 , Yola Eka Putri 1 , Berru Amalianita 1 1 Indonesian Institute for Counseling Education and Therapy, Padang, Indonesia
2 Institut Agama Islam Sumatera Barat, Indonesia
3 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info Abstrak
Article history:
Received Sept 19 th , 2021 Revised Oct 22 th , 2021 Accepted Nov 24 th , 2021 Bimbingan  dan  konseling  dewasa  ini  memiliki  kontribusi  yang  besar  untuk tercapainya  tugas-tugas  perkembangan  individu.  Fenomena  yang  ditemukan dewasa  ini  khususnya  peserta  didik  ditemukan  fenomena  tentang  kekerasan seksual,  bullying,  bolos  disekolah  dan  perilaku  yang  berpotensi  untuk terciderai  hak-hak  klien.  Layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  dapat melindungi  dan  mengembalikan  hak  klien  yaitu  layanan  advokasi.  Adanya layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling dapat menunjukkan adanya keprofesionalan dari profesi untuk melindungi hak-hak klien. Adanya layanan advokasi  dalam  bimbingan  dan  konseling  dapat  menjadi  jembatan  bagi individu  untuk  mengembalikan  hak-haknya  yang  terciderai.  Melalui  layanan advokasi, klien kembali berhasil  menikmati haknya, yaitu klien memiliki hak mereka  lagi  dan  begitu  juga  klien  mereka  kembali  ke  posisi  pengembangan diri.  Guru  BK/konselor  menjadi  profesional  yang  memiliki  tanggungjawab untuk  membuat  lingkungan  yang  kondusif.  Adapun  dalam  layanan  advokasi klien  konselor  atau  guru  BK  menggarap  materi  untuk  mengarahkannya terselesaikan maslah klien. Sehingga diperlukan sumber daya profesional yang memiliki peran advokasi yang etis dan efektif.
Keyword: Layanan advokasi Bimbingan dan konseling © 2021 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Ifdil, I., Indonesian Institute for Counseling Education and Therapy, Padang, Indonesia Email: ifdil@konselor.org

## Pendahuluan
Layanan  advokasi  menjadi  salah  satu    layanan  bimbingan  dan  konseling  dimana  membantu  peserta  didik memperoleh pembelaan atas  hak  dan  atau  kepentingan  klien  yang  kurang  mendapat  perhatian  (Harahap  & Harahap,  2019;  Setiawan  &  Ahmad,  2021;  Syafuro,  2019).  Adapun  peserta  didik  memerlukan  layanan advokasi sebagai bentuk pengembangan potensi siswa secara optimal. Salah satu jenis layanan bimbingan dan nasihat  adalah  layanan  advokasi.  Ini  membantu  siswa  mendapatkan  kembali  hak-hak  mereka  yang  tidak berhak  diakui  dan/atau  salah  penanganan  sesuai  kebutuhan.  Layanan  ini  harus  dilakukan  oleh  seorang konselor atau guru BK untuk mengatasi berbagai kondisi yang berkaitan dengan konflik hak mahasiswa dalam kaitannya dengan pihak lain yang berwenang untuk mengembalikan hak mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini terlihat pada desain dasar layanan advokasi BK (Syafuro, 2019).
Advokasi  sebagai  sebuah  gerakan  dimana  memberikan  bantuan  terhadap  klien  mencapai  layanan  yang mereka  inginkan  dimana  klien  mengalami  penolakan  sebelumnya  dan  menawarkan  perpanjangan  untuk banyak orang (Komalasari, Fitri, & Fazny, 2017). Fungsi layanan advokasi untuk membela hak individu yang tercederai  (Nasution,  2019;  Prayitno,  2012).  Fenomena  yang  ditemukan  berkaitan  dengan  adanya  perlu pembelaan hak-hak klien yaitu berkaitan dengan kasus kekerasan seksual (Komalasari et al., 2017). Fenomena
Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling ....
kekerasan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (Komalasari et al., 2017). Apabila kondisi ini tidak  diatasi  maka  dapat  berpotensi  menimbulkan  gangguan  psikologis  secara  luas  dikalangan  siswa. Sealanjutnya, korban dari pelecehan seksual mengalami “blame victim” dari lingkungan.
Fenomena  lain  yang  berkaitan  dengan  layanan  advokasi  yaitu  perilaku  bolos  dari  siswa.    Ada  banyak faktor    yang  menyebabkan  pembolosan  sekolah  terkenal  terdengar  di    sekolah,  hal  ini  dibuktikan  dengan faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  eksternal  yang  menyebabkan  seringnya  bolos  sekolah.  tetapi  faktanya banyak  siswa  yang  tidak  masuk  sekolah  disebabkan  oleh  ketidakpedulian  orang  tua  terhadap  anak-anak mereka. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan tidak memperhatikan dunia sekolah anak, hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang dihadapi siswa lebih sedikit (Syafuro, 2019). Oleh karena itu, para siswa ini sering tidak  masuk  sekolah.  Selanjutnya,  fenomena  yang  terjadi  dimana  seperti  bullying  membutuhkan  layanan advokasi  (Badiah,  2017).  Adapun  dalam  beberapa  penelitian  layanan  advokasi  juga  menekankan  pada pendekatan  proaktif  untuk  membantu  siswa  membangun  keterampilan  dan  untuk  meningkatkan  kapasitas pembangunan  aset  lingkungan  sekolah  (Galassi  &  Akos,  2004).  Selanjutnya,  penelitian  lain  juga menyampaikan  bahwa  konselor  dalam  rangka  membangun  “masyarakat  yang  tercerahkan”  perlu  untuk memiliki  keterampilan  termasuk  kesabaran,  kepedulian, penetapan  tujuan,  dan  bekerja  dengan  baik  dengan orang  lain  dimana  hal  demikian  mencerminkan  rasa  tanggungjawab  sosial  untuk  millenium  baru  (Smith, Reynolds, & Rovnak, 2009).
Advokasi dalam profesi konseling dan melakukan promosi akan perannya konselor sangat penting untuk memastikan praktik profesional yang berkualitas tinggi yang mendukung semua klien (Brat, O’Hara, McGhee, & Chang, 2016;  Myers  & Sweeney, 2004; Myers, Sweeney, & White, 2002). Penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan advokasi untuk mengatasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah mengintegrasikan prinsip-prinsip BK ke dalam jenis layanan dan menggunakan komponen, teknik, dan strategi advokasi yang penting  dalam  kegiatan  yang  mendukung  layanan  BK  menunjukkan  bahwa  Dalam  praktiknya,  guru  BK memiliki  keterbatasan  kewenangan  yang  membingkai  kegiatan  layanan  advokasi  untuk  mengatasi  dugaan kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  sekolah,  seperti  keterbatasan  kewenangan  berbasis  pengetahuan  dan penyediaan layanan konseling di sekolah (Korompot, 2015). Sekolah dapat menyediakan dapat mengadopsi strategi  baru  dalam  advokasi  untuk  memenuhi  beragam  kebutuhan  siswa  (Galassi  &  Akos,  2004).  Apabila kondisi ini tidak diatasi maka hak-hak klien yang terciderai akan terabaikan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengembalikan hak-hak klien yaitu layanan advokasi. Berdasarkan pemaparan di atas  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  berkaitan  dengan  layanan  advokasi  dalam  bimbingan  dan konseling. Artitel sebelumnya belum menganalisis dan membahas secara khusus tentang kajian ini. Sehingga hal ini penting dilakukan dalam rangka menyajikan naskah ilmiah dalam kaitnya untuk melindungi hak-hak klien dan membangun profesi bimbingan dan konseling di masa depan.

## Metode
Sebuah  strategi  penelitian  perpustakaan  digunakan  untuk  menulis  artikel  ini.  Studi  kepustakaan  dilakukan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas atau diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti buku ilmiah,  artikel  penelitian,  laporan  hasil  riset,  karangan  ilmiah,  tesis,  disertasi,  peraturan,  ketetapan, ensiklopedia, buku tahunan baik cetak maupun elektronik (Azizah, 2017; Syafitri & Nuryono, 2020). Penulis meninjau 26 naskah ilmiah  dari berbagai artikel dari dalam negeri dan jurnal asing saat penulis menyusun naskah  ini.  Publikasi  yang  sedang  dipertimbangkan  mencakup  layanan  advokasi  dalam  bimbingan  dan konseling. Teknik memilih naskah yaitu dengan menggunakan kata kunci yang relevan yang terkait dengan layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling untuk mendapatkan naskah terkait. Untuk setiap kemajuan yang  dicapai,  artikel  ilmiah  yang  dipilih  kemudian  dibaca  dan  dianalisis  serta  dideskripiskan.  Penulis kemudian  menarik  kesimpulan  dari  setiap  penelitian  deskripsi  artikel  tentang  pentingnya  layanan  advokasi dalam bimbingan dan konseling

## Hasil and Pembahasan
Teori  layanan advokasi  dalam  layanan  bimbingan  dan  konseling  dikembangkan  oleh  (Toporek,  1999)  yaitu advokasi terdiri dari beberapa aspek yang berkaitan dengan memberdayakan individu atau kelompok dengan mendukung, mengenali dan mengatasi hambatan sosial politik menuju kesejahteraan dalam bentuk aksi sosial. Selanjutnya,  peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  nomor  111  tahun  2014 menyampaikan bahwa layanan advokasi merupakan salah satu layanan yang dikategorikan dilaksanakan di luar kelas.
Terkait  dengan  advokasi  yang  dimaksud  dalam  bimbingan  dan  konseling  dimana  advokasi  adalah keyakinan  individu  atu  tindakan  kolektif  yang  harus  diambil  untuk  memperbaiki  ketidakadilan  atau  untuk meningkatkan kondisi untuk kepentingan individu atau kelompok (House & Martin, 1998). Layanan advokasi merupakan  perluasan  dari  empat  komponen  layanan  bimbingan  dan  konseling:  layanan  dasar,  layanan spesialisasi  dan  perencanaan  individu,  layanan  respons,  dan  dukungan  sistem.  layanan  advokasi  dapat dilaksanakan di salah satu dari empat komponen layanan bimbingan dan konseling (Komalasari et al., 2017). Selanjutnya dalam permendikbud nomor 111 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2014 dimana  layanan  advokasi  adalah  layanan  yang  membantu  siswa  atau  orang  yang  mencari  nasihat  yang mengalami  perlakuan  tidak  berpendidikan,  diskriminatif,  kasar,  kekerasan,  melecehkan,  dan  kriminal.  Ini adalah layanan yang membantu melindungi hak-hak orang yang didiskriminasi dengan melakukannya.
Layanan advokasi didefinisikan sebagai layanan yang membantu individu atau siswa untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak mendapatkan perhatian atau mendapatkan perlakuan salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji (Prayitno, Wibowo, Marjohan, Mugiharso, & Ifdil, 2014). Hal demikian sejalan dengan yang disampaikan dalam Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan  konseling  dimana  advokasi  adalah  layanan  bimbingan  dan  konseling  dimaksudkan  untuk  memberikan pendampingan  peserta  didik/konseli  yang  mengalami  perlakuan  tidak  mendidik,  diskriminatif,  malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal (Nugraha, 2017).
Pengembangan layanan advokasi BK ini melibatkan penelitian  (Cigrand, Havlik, Malott, & Jones, 2015) dimana  berinteraksi  dengan  pembangunan  manusia  melalui  keterlibatan  manusia  dalam  empat  sistem  yang saling  berhubungan  yang  disebut  mikrosistem,  mesosistem,  eksosistem,  dan  makrosistem.  Kami  telah mengembangkan  model  sistem  advokasi  konselor  sekolah    yang  memberi.  Kajian  ini  secara  khusus  akan mengembangkan  bidang  teknologi  mikrosistem  untuk  mendalami  implementasi  layanan  advokasi  BK berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. Model Cigrand diintegrasikan dengan teori (Gysbers & Henderson, 2014)  tentang  pengembangan  program  bimbingan  komprehensif  di  sekolah.  Secara  singkat,  tahapan pengembangan  bimbingan  di  sekolah  meliputi  (1)  isi,  (2)  kerangka    organisasi,  (3)  sumber  daya,  dan  (4) pengembangan, pengelolaan dan akuntabilitas.
Kerangka    advokasi    sekolah  yang  dikembangkan  oleh  (House  &  Martin,  1998)  menyatakan  bahwa kerangka  advokasi sekolah dibagi menjadi tiga bagian: bekerja dengan siswa, bekerja dengan sistem sekolah, dan bekerja dengan masyarakat. Fungsi advokasi dalam konseling adalah meminta bantuan (konsultan) hak atas  keberadaan,  kehidupan  atau  perkembangan  seseorang  (Siregar,  2019),  atau  jika  pihak  atau  klien mendapatkan kembali haknya  penyitaan, pencegahan, halangan, pembatasan atau campur tangan. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  ini  adalah  layanan  advokasi  dimana  mengadvokasi  hak-hak  siswa  yang  terluka, atau untuk memaksimalkan potensi siswa.
Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  orang  memiliki  berbagai  hak  yang  secara  umumdirumuskan  di  dalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia). Berlandaskan HAM itu setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaanya,  kehidupannya  dan  perkembangan  dirinya.  Fungsi  advokasi  dalam  konseling  berupaya memberikan  bantuan  (oleh  konselor)  agar  hak-hak  keberadaan,  kehidupan  dan  perkembangan  orang  atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal (Prayitno, 2012).
Layanan  advokasi  dalam  konseling  dimaksudkan  untuk  meyakinkan  klien  suasana  yang  membanjiri  dia untuk  hak-hak  yang  ingin  dia  gunakan.  Penyandang  cacat  dan  dibatasi  sedemikian  rupa  sehingga  terputus keberadaan,  kehidupan,  dan  perkembangannya,  khususnya  dalam  bidang  pendidikan.  Melalui  layanan advokasi,  klien  kembali  berhasil    menikmati  haknya,  yaitu  klien  memiliki  hak  mereka  lagi  dan  begitu  juga klien mereka kembali ke posisi pengembangan diri (yaitu  pribadi, sosial,   studi, pekerjaan, keluarga, agama dan/atau sosial) aktif dan progresif (Prayitno, 2012).
Selanjutnya,  untuk  tujuan  khusus  dari  layanan  advokasi  dalam  bimbingan  dan  konseling  yaitu  supaya klien  dapat  terbebas  dari  pengaruh  atau  cengkraman  pihak  tertentu  yang  membatasi  atau  bahkan menghilangkan  hak  klien  supaya  masalah  klien  dapat  teratasi  (Mulyono,  2021).  Adapun  layanan  advokasi dapat  dilaksanakan  oleh  konselor  apabila  permasalahan  klien  masih  berada  dalam  kewenangan  konselor dalam menanganinya (Prayitno, 2012).
Layanan advokasi terdiri atas beberapa komponen baik itu berkaitan dengan individu yang menanganinya maupun kondisi dan keluasan materinya. Adapun komponen dalam layanan advokasi yaitu sebagai berikut: 1)  konselor:  konselor  sebagai  individu  yang  melaksanakan  layanan  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan untuk berkomunikasi, melakukan lobi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak  terkait  serta  dapat  mengolah  kondisi  dan  materi  secara  optimal.  Adapun  dalam  memberikan
Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling ....
pelayanan terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dengan pihak-pihak terkait maka konselor harus memiliki WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang luas (Syafuro, 2019).
Selanjutnya,  yang  2)  korban  pelanggaran  hak  dimana  dalam  hal  ini  korban  yang  hak-haknya  dilanggar atau  klien  yang  menjadi  bintang  dalam  layanan  advokasi    diupayakan  agar  keputusan  atau  kondisi  yang menimpa  klien  tidak  terjadi  pada  dirinya  lagi.  Hak-hak  klien  yang  dilanggar  dikembalikan  kepada  klien, dipenuhi  lagi,  dibersihkan  sejelas-jelasnya.  Adapun  dari  kondisi  awal  klien  yang  bermasalah  hingga kembalinya  hak-hak  klien.  Sehingga  klien  dapat  menjadi  individu  yang  menikmati  kesempatan  dirinya. Kemudian  yang  3)  pihak-pihak  terkait  dimana  individu  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang memiliki kewenangan dapat dikategorikan dalam kadar bervariasi, memiki pengaruh cukup ringan atau berat dan bersifat final (Syafuro, 2019).
Dalam penanganan klien menggunakan layanan advokasi fokusnya terhadap klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak tertentu dan hal demikian merugikan klien. Materi yang diberikan disesuaikan dengan hak- hak  klien  mana  saja  yang  terciderai.  Misalnya  materi  yang  terkait  dengan  guru  BK  sikap  dan  label  yang diberikan kepada siswa; materi terkait dengan guru adalah tugas untuk siswa yang dinilai terlalu berat, materi yang terkait dengan orangtua adalah beban orangtua terkait keputusan kepala sekolah. Adapun dalam layanan advokasi klien konselor atau guru BK menggarap materi untuk mengarahkannya terselesaikan maslah klien.
Asas yang digunakan dalam layanan advokasi yaitu asas kesukarelaan dan keterbukaan diperlukan untuk penggalian informasi, adanya kesediaan untuk mengubah ataupun memperbaiki konsep/pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional, berdasar pada moral dan progresif serta memiliki keinganan positif secara  bersama-sama  untuk  memuliakan  harkat  dan  martabat  manusia  (HMM).  HMM  yang  ada  pada  diri klien  dapat  dikembangkan  melalui  teraktualisasikannya  kedua  asas  tersebut  (Syafuro,  2019).  Selanjutnya, untuk asas kegiatan pada klien tidak banyak dituntut dari klien. Hal demikian sebagai korban klien tidak dapat berbuat  banyak  dan  menunggu  hasil  akhir  dari  layanan  advokasi.  Untuk  asas  kerahasiaan  juga  diterapkan dalam  layanan  ini  tidak  terlalu  ditonjolkan  karena  dapat  memiliki  pengaruh  yang  negatif  bagi  pihak  yang terkait dan berpotensi menghambat terlaksananya program melalui layanan advokasi (Prayitno, 2012).
Format yang digunakan dalam layanan  advokasi yaitu dalam bentuk format kolaboratif. Konselor dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk menggali informasi, kesempatan dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal  positif  lainnya  demi  mengembalikan  hak  klien  yang  kurang  atau  tidak  dinikmati  oleh  klien. Selanjutnya  hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  konselor  menjadi  profesional  yang  memiliki  tanggungjawab untuk membuat lingkungan yang kondusif. Sehingga diperlukan sumber daya profesional yang memiliki peran advokasi yang etis dan efektif (Toporek, Lewis, & Crethar, 2009). Sebagaimana disampaikan bahwa konselor menjadi agen perubahan dan advokat (Kiselica & Robinson, 2001; Lewis & Bradley, 2000).
Operasional  layanan advokasi  (layanan  ADVO)  cukup  kompleks  dengan  pihak-pihak  terkait  dan  materi pembahasannya  yang  bervariasi  dan  dapat  berkembang  ke  berbagai  arah.  Oleh  karenanya,  pelaksanaan layanan akan lebih memakan pemikiran, upaya dan kerjasama semua pihak agar tercapai hasil yang optimal (Prayitno, 2012). Operasional dalam layanan ADVO yaitu: 1) perencanaan, SATLAN layanan ADVO, selain berisi  identifikasi  klien  secara  lengkap  beserta  masalah  dan  kondisi  awal  dirinya,  juga  secara  komprehensif memuat  materi  dasar  dan  pengembangannya  dalam  hubungannya  dengan  pihak-pihak  terkait.  Rencana layanan ini juga membuka keyakinan diselenggarakannya berbagai “sub-layanan” sebagaimana dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil; 2) pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, setelah rencana  yang  bersifat  terbuka  dan  komprehensif  dipersiapkan,  sebelum  layanan  ADVO  secara  nyata diwujudkan di lapangan terlebih dahulu diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak- pihak  terkait  dan  urusan  administrasinya,  waktu  dan  tempat,  serta  aspek  terkait  operasional  lainnya  secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Pengaturan dan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan dan dibangun kembali sesuai dengan kemajuan, hasil, dan keperluan objektif pada tahap kemajuan layanan.
Selanjutnya,  3)  pelaksanaan  layanan,  rencana dan  sarana awalnya  yang  telah  disipkan  itu  dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan berlangsung pengorganisasian dan pengaturan kembali segala sesuatunya dapat dilakukan. Kemudian, 4) penilaian, penilaian terhadap hasil dan  proses  layanan  dilakukan  sesuai  dengan  tahap-tahap  pelaksanaan.  Penilaian  ini  bersifat  progresif  tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang  ditangani  melalui  layanan  ADVO  dapat  dikembalikan  secara  penuh  kepada  klien.  Yang  terakhir,  5) tindak lanjut dan laporan, tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demkian pula laporan yang dibuat, dapat dibuat berupa laporan per tahap kegiatan dan/atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan, sesuai dengan keperluannya.

## Simpulan
Layanan  advokasi  dalam  bimbingan  dan  konseling  sangat  diperlukan.  Layanan  advokasi  penting  untuk membantu  klien  mendapatkan  hak-haknya  kembali  dan  konselor  mendapatkan  pembelaan  dalam  rangka mengembangkan  potensi  peserta  didik  serta  kliennya  secara  optimal.  Pada  layanan  ini  konselor  dapat membantu klien mengatasi hambatan berkaitannya eksternal dan institusional untuk kesejahteraan klien.

## Referensi
Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. State University of Surabaya.
Badiah, L. I. (2017). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Bullying terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional, Jawa Timur. Brat, M., O’Hara, C., McGhee, C. M., & Chang, C. Y. (2016). Promoting professional counselor advocacy through professional identity development efforts in counselor education. Journal of Counselor Leadership and Advocacy, 3 (1), 62-70.
Cigrand, D. L., Havlik, S. G., Malott, K. M., & Jones, S. G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. Journal of School Counseling, 13 (8), n8.
Galassi, J. P., & Akos, P. (2004). Developmental advocacy: Twenty ‐ first century school counseling. Journal of Counseling & Development, 82 (2), 146-157. Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2014). Developing and managing your school guidance and counseling program : John Wiley & Sons.
Harahap, A. C. P., & Harahap, S. R. (2019). Implikasi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku body shaming. Paper presented at the International seminar and conference guidance and counseling collaboration departement guidance and counseling islamic (fitk-uinsu medan) with academy of tarbiyah science al ittihadiyah, Medan.
House, R. M., & Martin, P. J. (1998). Advocating for better futures for all students: A new vision for school counselors. Education, 119 (2), 284-285.
Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing advocacy counseling to life: The history, issues, and human dramas of social justice work in counseling. Journal of Counseling & Development, 79 (4), 387-397. Komalasari, G., Fitri, S., & Fazny, B. Y. (2017). Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok Mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling, 6 (1), 8-26. Korompot, S. (2015). Analisis Layanan Advokasi pada Bidang Bimbingan dan Konseling untuk Menangani Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah (Studi Fenomenologi Pelibatan Guru Bimbingan dan Konseling pada Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di SMA “X” di Provinsi Gorontalo) (S-1), Universitas Negeri Makassar, Makassar.
Lewis, J., & Bradley, L. (2000). Advocacy in Counseling: Counselors, Clients, & Community . Greensboro, North Carolina: Educational Resources Information Center Counseling and Student Services Clearinghouse.
Mulyono, E. S. (2021). Bimbingan dan konseling bagi remaja korban pelecahan seksual di women crisis center (wcc) kota bengkulu. UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2004). Advocacy for the counseling profession: Results of a national survey.
Journal of Counseling & Development, 82 (4), 466-471.
Myers, J. E., Sweeney, T. J., & White, V. E. (2002). Advocacy for counseling and counselors: A professional imperative. Journal of Counseling & Development, 80 (4), 394-402. Nasution, W. Y. (2019). Pelayanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Identitas Diri Siswa MAL UINSU TA 2017/2018. (S-1), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
Nugraha, A. (2017). Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk Pengembangan Sikap Kepemimpinan Siswa. Paper presented at the Seminar Nasional Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Prayitno, P. (2012). Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling . Padang: Universitas Negeri Padang.
Prayitno, P., Wibowo, M., Marjohan, M., Mugiharso, H., & Ifdil, I. (2014). Pembelajaran melalui pelayanan BK di satuan pendidikan . Jakarta: FIP UNP. Setiawan, M. A., & Ahmad, K. I. (2021). Layanan-Layanan Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Mempertemukan Urutan Surah Pada Juz 28-Juz 30 Al Qur'an : Deepublish.
Siregar, V. Y. (2019). Studi Tentang Persepsi dan Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Meminimalisir Perilaku Konsumtif Siswa MAL UIN SU. (S-1), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Smith, S. D., Reynolds, C. A., & Rovnak, A. (2009). A critical analysis of the social advocacy movement in counseling. Journal of Counseling & Development, 87 (4), 483-491.
Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy. Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya, 11 , 53-59.
Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling ....
Syafuro, N. A. (2019). Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Yang Berperilaku Membolos Melalui Layanan Advokasi Di SMK Setia Budi Binjai. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
Toporek, R. L. (1999). Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling: University of North Carolina.
Toporek, R. L., Lewis, J. A., & Crethar, H. C. (2009). Promoting systemic change through the ACA advocacy competencies. Journal of Counseling & Development, 87 (3), 260-268.