## IMPLIKASI GADAI SYARI’AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PRAYA (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya)

## Abdul Muttalib

## Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Abstrak; Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui  prosedur  pelaksanaan  Gadai  Syari’ah  di Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Praya,  dan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  Pegadaian Syari’ah Cabang Praya  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Praya. Metode     yang digunakan    adalah  metode penelitian   kualitatif.   Data   yang   digunakan   adalah   data   primer dan      data      sekunder.  Data  primer        diperoleh      dengan        cara    pengamatan            langsung        di lapangan   dan  melakukan wawancara   langsung     yang   terkait   dengan   permasalahan   yang diteliti.   Data   sekunder diperoleh   dari  kantor    pegadaian syari’ah di Kota Praya, dan sumber- sumber lainnya. Analisis data yang digunakan adalah  karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode  analisa  yang  digunakan  adalah  analisa  induktif  yaitu  analisa  data  yang  berangkat  dari gejala      atau      peristiwa      yang      bersifat      khusus      kemudian      mengambil      kesimpulan      yang bersifat  umum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Praya sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  gadai  syari’ah  yang  diterapkan  oleh  Qur’an  dan  Hadis.  Yaitu tidak adanya paraktik bunga yang diterapkan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Praya. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik Pegadaian Syari’ah bagi kehidupan perekonomian masyarakat kota Praya dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu,dampak  positif  dan  dampak  negative.  Dampak  positifnya adalah  bagi  masyarakat  yang  menjadikan  barangnya  sebagai marhun di  Pegadaian  Syari’ah  Cab. Praya  dengan  tujuan  sebagai  modal  pengembangan  usaha  bagi  masyarakat  ekonomi  menengah kebawah.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  bagi  masyarakat  yang  menjadikan  barangnya sebagai marhun dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan komsumsi semata.
Kata Kunci: Pegadaian Syari’ah, Kesejahteraan Masyarakat .

## Pendahuluan
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa  terlepas  dari  hubungan  dengan  manusia lain.  Islam  juga  mengajarkan  agar  dalam hidup  bermasyarakat  dapat  ditegakkan  nilai- nilai  keadilan  dan  dihindarkan  dari  praktik- praktik  penindasan  dan  pemerasan.  Tolong- menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah.  Bentuk  tolong-menolong  ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.
Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman,
Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada  jaminan barang  dari  debitur  atas  pinjaman  yang diberikan  oleh  kreditur.  Sehingga  apabila debitur  tidak  mampu  melunasi  pinjamannya, barang  jaminan  itu  dapat  dijual  sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai. 1
1 1 Heri Soedarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi,
Gadai  merupakan  salah  satu  kategori  dari perjanjian  utang-piutang,  yang  mana  untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang,  maka  orang  yang  berhutang menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan terhadap  utangnya  itu.  Barang  jaminan  tetap milik  orang  yang  menggadaikan  (orang  yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).
Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui  kajian  panjang,  akhirnya  disusunlah suatu  konsep  pendirian  unit  Layanan  Gadai Syariah   sebagai  langkah  awal  pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.
Meski  didirikan  dengan  landasan  syariah Islam, pegadaian syariah tidak secara eksklusif  diperuntukkan  untuk  masyarakat yang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan  pegadaian  syariah  dapat  menjadi
Ekonisia, 2004, hal. 156.
alternatif  utama  bagi  masyarakat  yang  ingin memperoleh  dana  segar  secara  aman  dan cepat  serta  memberi  berkah  bagi  keseluruhan ummat.  Implementasi  operasi  pegadaian syariah  hampir  bermiripan  dengan  pegadaian konvensional,salah satunya adalah unit cabang  Pegadaian  Syari’ah    yang  membuka cabangya di Nusa Tenggara Barat (NTB) atau lebih spesifiknya lagi di kota Praya
Tingkat kesejahteraan masyarakat kota Praya  bisa  diukur  dari  tingkat  pemerataan ekonomi  dan  tingkat  pengangguran.  Dari kedua  aspek  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  kota  Praya  masih  belum bisa  digolongkan  masyarakat  yang  sejahtera. Oleh  karena  itu  dengan  kehadiran  Pegadaian Syrai’ah  Cab.  Praya  diharapkan  mampu menjawab  solusi  perekonomian  khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah.
Dari  pemaparan  diatas  maka  peneliti tertarik  untuk  meneliti  mengenai  ”Implikasi Gadai  Syari’ah  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya A. Kerangka Teori
1. Gadai Syari’ah
Pengertian  gadai  yang  ada  dalam
syari’at Islam agak berbeda dengan pengertian  gadai  dalam  hukum  positif Indonesia,  sebab  pengertian  gadai  dalam hokum  positif  cenderung  kepada  pengertian yang  ada  dalam  KUH.  Perdata  pasal  1150 yaitu:
“Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh seorang  berpiutang  atas  suatu  barang bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya oleh  seseorang  yang  berutang  atau  oleh orang  lain  atas  namanya  dan  yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil
pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan  daripada  orang-orang  yang berpiutang  lainnya,  dengan  kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu
digadaikan,  biaya-biaya  mana  harus didahulukan”. 2
2 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam , Sinar Grafika cet II,1996, hal. 140
Selain  berbeda  dengan  KUH  Perdata, pengertian  gadai  menurut  syariat  Islam  juga berbeda  dengan  pengertian  gadai  menurut ketentuan  hukum  adat.  Adapun  pengertian gadai  menurut  hukum  adat  yaitu  meyerahkan tanah  untuk  menerima  pembayaran  uang secara  tunai,  dengan  ketentuan:  si  penjual (penggadai)  tetap  berhak  atas  pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. 3
Dari  kedua  pengertian  tersebut,  maka dapat  dikemukakan  bahwa  gadai  menurut ketentuan syari’at Islam merupakan kombinasi  pengertian  gadai  yang  terdapat dalam  KUH.  Perdata  dan  Hukum  Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari’at Islam, gadai meliputi semua barang  yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak. 4
Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan rahn dan  dapat  juga  dinamai  dengan al-hasbu .  Secara  etimologis rahn berarti “tetap atau lestari” sedangkan al-hasbu berarti “penahanan”. 5
Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah  menjadikan  suat  benda  bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 6
Berdasarkan  definisi-definisi  di  atas, terdapat  kesamaan  yaitu  sebagai  jaminan hutang.  Ada  penekanan  bahwa  tidak  dapat berbentuk  manfaat  karena  suatu  manfaat bisa hilang  dan  sukar  memberi  nilai  yang  pasti sehingga  tidak  dapat  dijadikan  jaminan hutang.  Hal  ini  tentu  sedikit  berbeda  dengan apa  yang  digagas  oleh  Malikiyah  yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi Landasan Hukum Gadai Syari’ah
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 : Artinya :
3 Ibid . , h. 139.
4 Ibid. , h 140
5 Rachmat Syafe’i , Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 159
6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 105.
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180]  (oleh  yang  berpiutang).  akan tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka  Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 7
Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan  “barang  tanggungan  yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang)”.  Dalam dunia  finansial,  barang  tanggungan  biasa dikenal  sebagai  jaminan (collateral) atau objek pegadaian.
Rukun Gadai Syari’ah Dalam menjalankan pegadaian syariah,  pegadaian  harus  memenuhi  rukun gadai  syariah.  Rukun  gadai  tersebut  antara lain 8 : a. Ar-Rahin (yang  menggadaikan)  Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya,  dan  memiliki  barang  yang digadaikan.
b. Al-Murtahin (yang  menerima  gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk  mendapatkan  modal dengan jaminan barang (gadai).
c. Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan) Barang  yang  digunakan rahin untuk dijadikan  jaminan  dalam  mendapatkan utang.
d. Al-Marhun  bih (Utang)  Sejumlah  dana yang  diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
e. Sighat,  Ijab  dan  Qabul Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya , CV Toha Putra , Semarang, 1989, hal. 71
8 Ibid , h. 157
Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini  telah  berlaku,  yang  pada  dasarnya  adalah perjanjian  hutang  piutang,  dimungkinkan terjadi riba yang  dilarang  oleh  syara’. Riba terjadi  apabila  dalam  perjanjian  gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan  sejumlah  uang  atau  prosentase tertentu  dari  pokok  hutang,  pada  waktu membayar  hutang  atau  pada  waktu  lain  yang telah  ditentukan  oleh murtahin .  Hal  ini  lebih sering  disebut  dengan  bunga  gadai  dan perbuatan  yang  dilarang  syara’.  Karena  itu aktivitas  perjanjian  gadai  dalam  Islam  tidak membenarkan  adanya  praktik  pemungutan bunga karena larangan syara’, dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya  dan  tertekan,  karena  selain  harus mengembalikan  hutangnya,  dia  juga  masih berkewajiban untuk membayar bunganya. 9

## Hak Penerima Gadai
Hak  penerima  gadai  adalah  menahan barang gadaian sampai orang yang menggadaikan  melunasi  kewajibannya.  Jika tidak  melaksanakan  kewajibannya  itu  pada waktunya, maka penerima gadai bisa melaporkan  kepada  penguasa  kemudian penguasa  menjual  barang  gadai  kepadanya dan  jika  orang  yang  menggadaikan  itu menguasakan  kepada  penerima  gadai  untuk menjual  barang  gadai  pada  saat  telah  tiba waktunya, maka itu dibolehkan. 10
Adapun  hukum  mengenai  mengambil manfaat  barang  gadaian  oleh  si  pemegang gadai,  lebih  dahulu  patut  diketahui  bahwa gadai itu bukan akad penyerahan total berupa milik  suatu  benda  dan  juga  manfaatnya menurut sebagian ulama’. Yang timbul akibat adanya  akad  ialah  hak  menahan  atau  hak mengkhususkan. Untuk itu terjadilah kesepakatan  bahwa  benda  dan  jasa  barang gadaian adalah milik orang yang menggadaikan  barang  dan  yang  memegang barang  tidak  memiliki  hak  sedikitpun  selam yang menggadaikan tidak mengizinkan.
Dalam  kitab-kitab  ulama’  hanafiyah, bahwa  izin  orang  yang  menggadaikan  itu membolehkan untuk pemegang barang memanfaatkan  barang  gadaian,  baik  itu disyaratkan  atau  tidak.  Tidak  ada  yang
9 Muhammad Sholikhul Hadi , Pegadaian Syariah , Salemba Diniyah.2003, hal. 3.
10 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid ,hlm 358-359
mengatakan  tidak  halal  dimanfaatkan  kalau itu  disyaratkan  dalam  akad,  karena  itu merupakan  akad  utang  dengan  imbalan manfaat. 11

## Metode
Pendekatan  penelitian  yang  peneliti gunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kulaitatif  adalah  proses  penelitian  yang menghasilkan deskripsi yang berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau perilaku yang peneliti amati. 12
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan studi deskriptif adalah studi untuk menemukan  fakta  dengan  interpretasi  yang tepat.  Dan  studi  analitis  adalah  analisa  yang ditujukan  untuk  menguji  interpretasi  yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. 13
Dengan  pendekatan  kualitatif  ini mendorong  penulis  lebih  kreatif  dan  aktif dalam  mengumpulkan  data  dari  informasi  di lapangan
karena
penulis dapat
mengembangkan latar belakang yang mendukung  keabsahan  data  yang  diperoleh dari lokasi penelitian.
Sejalan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka uji validitas dilakukan dengan triangulasi. Teknik trianggulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Teknik  trianggulasi  dengan memanfaatkan  penggunaan  sumber  yaitu membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Analisis data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara induktif  yaitu  analisis  yang  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan verifikasi data.

## Tekhnik Analisa Data
Analisa  data  merupakan  bagian  yang sangat  penting  dalam  metode  ilmiah,  karena dengan  analisis,  data  dapat  diberi  arti  dan makna  yang  berguna  dalam  memecahkan masalah penelitian.
11 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam ,hlm.51
12 Bodgan dan Tylor dalam Lexy J. Moleong,
Metodologi Penelitian Kulaitatif , (Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya,2001), hlm.3.
13 Moh. Nazir, Metode Penelitian , Jakarta:Rineka Cipta, 1988, hlm.105
Analisa  data  merupakan  salah  satu langkah  dalam  rangka  memperoleh  temuan hasil  penelitian,  hal  ini  akan  menyebabkan data  akan  menentukan  arah  temuan  ilmiah apabila  di  analisis  dengan  cara-cara  atau tekhnik-tekhnik yang tepat. Data mentah yang telah  dikumpulkan  oleh  peneliti  tidak  akan ada gunanya jika tidak di analisis dan analisa tersebut  dilakukan  secara  teliti  dan  cermat sehingga  dapat  menemukan  kesimpulan  yang obyektif dari penelitian tersebut.
Karena  data    dalam  penelitian  ini bersifat  kualitatif,  maka  alat  analisa  yang digunakan  adalah  analisa  induktif  yaitu analisa  data  yang  berangkat  dari  gejala  atau peristiwa  yang  bersifat  khusus  kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
Ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh dalam analisa data :
a. Reduksi  data,  yaitu  kegiatan  memilih  data dan penyederhanaannya dari data kasarnya dan  memberikan  kode  pada  data  yang  di analisa
b. Penyajian  data,  yaitu  setelah  mereduksi data  kemudian  hasilnya  disajikan  dalam bentuk  kata-kata  atau  kalimat  yang  dapat dimengerti. Pada kegiatan ini peneliti akan memilih data yang kira-kira dapat mewakili  dan  data  lain  yang  tidak menunjang akan dihapus.
c. Verifikasi data, yaitu memberikan kesimpulan  berupa  pembenaran  terhadap data yang telah di analisis
Jadi dengan menggunakan ketiga jenis langkah  analisa  data  ini,  peneliti  mudah menganalisa  data  dalam  rangka  mendapatkan hasil penelitian yang valid dan benar Hasil dan Pembahasan
Secara  umum  praktik  Pegadaian Syari’ah  cukup  mengambil  peranan  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota Praya karena ada sebagian masyrakat yang memanfaatkan  jasa  Pegadaian  Syari’ah  cab.
Praya sebagai tempat untuk menambah modal usaha  selain  sebagai  tempat  berhutang  untuk kebutuhan sehari-harinya dengan
menyerahkan  barangnya  sebagai  barang jaminannya.
Jadi,  dampak  yang  ditimbulkan  oleh Pegadaian  Syari’ah  Cab.  Praya    dapat dikatakan  memiliki  dampak  positive  dan dampak  negative  bagi  tingkat  perekonomian
masyarakat  kota  praya  pada  umumnya.
Dampak positiv bagi perekonomian
masyarakat  adalah  adanya  suntikan  modal secara cepat bagi pedagang yang membutuhkan tambahan modal buat usahanya,walaupun  dengan  menggadaikan sebagian barang mereka. Dan dampak negativ yang  ditimbulkan  adalah  bagi  perekonomian masyarakat adalah yang menggadaikan barangnya  hanya  untuk  memenuhikebutuhan sehari-hari yang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang cendrung menerapkan pola hidup konsumtif.
Ada beberapa dampak yang ditimbulkan  Pegadaian  Syari’ah  Cab.  Praya terhadap efektivitas
peningkatan kesejahteraan  masyarakat  kota  Praya  antara lain adalah sebagai berikut :
1. Dampak Positif Dampak positif dari Pegadaian Syari’ah  Cab.  Praya  terhadap  sistem perekonomian  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  kota  Praya  adalah bahwa  masyarakat  menggadaikan  sebagian dari  hartanya  yang  bisa  dijadikan  sebagai barang jaminan hutang adalah untuk kepentingan  penambahan  moda  buat  jualan atau  usaha  pertanian  lainnya.  Dalam  artian bahwa  barang  atau  emas  yang  dijadikan jaminan  digadaikan  sementara  menunnggu hasil dari usaha yang dilakukan.
2. Dampak Negatif
Bagi  masyarakat  kota  Praya  yang mempunyai  pola  hidup  konsumerisme  dan menjadikan  sebagian  harta  yang  mereka punya  hanya  sebagai  barang  jaminan  hutang merupakan  hal  yang  negatif  dan  hanya menjadi beban dalam kehidupan ini.
Secara  garis  besar  bahwa  dampak Pegdaian  Syari’ah  Cab.  Praya  terhadap kesejahteraan  masyarakat  kota  Praya  adalah sangat  bagus  karena  dari  pegadaian  ini masyarakat  memperoleh  modal  tambahan sebagai modal tambahan setelah menggadaikan  barangnya  dipegadaian  maka secara otomatis apabila masyarakat mempunyai  keuntungan  dari  hasil  penjualan dan  pertaniannya  akan  mampu  memenuhi kebutuhan  primer  dan  ditambah  dengan kebutuhan skundernya yang dengan sendirinya  apabila  kebutuhan  itu  sudah terpenuhi maka masyarakat itu bisa
digolongkan kedalam masyarakat yang sejahtera.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  penulis  dapat mengambil  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagai berikut :
1. Praktik  Pegadaian  Syari’ah  Cab.  Praya sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  gadai syari’ah  yang diterapkan oleh Qur’an dan Hadis.  Yaitu  tidak  adanya  paraktik  bunga yang  diterapkan  oleh  Pegadaian  Syari’ah Cab. Praya.
2. Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  praktik Pegadaian  Syari’ah  bagi  kehidupan perekonomian  masyarakat  kota  Praya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu,dampak positif dan dampak negative.  Dampak  positifnya  adalah  bagi masyarakat  yang  menjadikan  barangnya sebagai marhun di  Pegadaian  Syari’ah Cab.  Praya  dengan  tujuan  sebagai  modal pengembangan  usaha  bagi  masyarakat ekonomi  menengah  kebawah.  Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi masyarakat  yang  menjadikan  barangnya sebagai marhun dengan  tujuan  untuk pemenuhan kebutuhan komsumsi semata DAFTAR PUSTAKA
1. Soedarsono  Heri, Bank  &  Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan
Ilustrasi, Ekonisia, 2004
2. Hadi  Muhammad  Sholikhul, Pegadaian Syariah , Salemba Diniyah, 2003. Chairuman Pasaribu
Chairuman,
Suhrawardi  K  Lubis, Hukum  Perjanjian dalam Islam , Sinar Grafika cet II,1996
3. Syafe’I Rachmat , Fiqh Muama
4. lah, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
5. Hendi  Suhendi  Hendi, Fiqih  Muamalah , PT Raja Grafindo Persada, 2002.
6. Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al  Qur’an  dan  Terjemahannya ,  CV  Toha Putra , Semarang, 1989.
7. Authar  Nailul, Jilid  4,  PT  Bina  Ilmu, Surabaya.
8. Rusyd  Ibn, Bidayatul  Mujtahid .  Rasyid Sulaiman, Fiqih Islam .
9. Moleong  Lexy  J, Metodologi  Penelitian Kulaitatif , PT. Remaj Rosdakarya,Bandung 2001. Nazir Moh, Metode Penelitian ,Rineka Cipta,Jakarta 1988.
10. Arikunto Suharsimi, Prosedur
Penelitian ,Bina Aksara,Jakarta 1998.
11. Subagyo, Metode  Penelitian  dalam  Teori dan Praktik ,Rineka Cipta,Jakarta 1997.
12. Hadi  Sutrisno, Metodelogi Research ,Andi Offset,Yogyakarta,1987.
13. Soeranto, Metodologi Penelitian Ekonomi dan  Bisnis ,Unit  penerbit  dan  Percetakan
(UUP) AMP,YKPN, Yoyakarta,1998.