## ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EKOWISATA DI INDONESIA

## (The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia)
R. H ENDRIK N ASUTION 1) , R ICKY A VENZORA 2) DAN T UTUT S UNARMINTO 3)
1) Analis Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB
Emai l: hendbook31@gmail.com

## Diterima 15 Januari 2018 / Disetujui 15 Maret 2018

## ABSTRACT
This study aimed to analyze the chain posture, substantial content and time span of ecotourism laws and policies in Indonesia. The instrument used in this research was closed ended questionare, which was then analyzed using One Score One Criteria System. In various criteria, the subtantial content of all ecotourism laws and policies in Indonesia showed a score of 5 or a rather good meaning. This non-optimal value can be said to have no clarity of  comprehensive and  structured objectives  so that  the dynamics  of  the  substantial content in  the law is  still partial.  Above that, it  must  be understood  that  ecotourism  should  not  be  interpreted  as  a  journey  to  the  natural  in  remote  area  only,  but  it  must  be  enforced   in  every  space  of tourism destinations. Based on the research results on the legislation documents including (Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Presidential Decrees, Ministerial Regulations) it was found that between mandatory rules and implementing regulations were not set within a period of  about  2  years  accordingly.  Therefore,  it  is  necessary  for  the  integration  of  stakeholders  to  revise  the  various  ecotourism  laws  and  policies  in Indonesia comprehensively, systematically and objectively so that in the dynamics of its implementation can optimize the seven pillars of ecotourism development.
Keywords: analysis, criteria, law and policy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  postur  rantai,  isi  substansi  dan  rentang  waktu  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan ekowisata di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah closed ended questionare, yang kemudian dianalisis menggunakan One Score One Criteria System. Dalam berbagai kriteria, isi substansi materi seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan ekowisata di Indonesia menunjukan skor 5 atau bermakna agak baik. Nilai yang belum optimal tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kejelasan tujuan yang komprehensif dan terstruktur sehingga dinamika substansi yang terkandung dan/atau tertuang dalam  Undang-Undang tersebut masih bersifat parsial. Atas hal itu, maka  harus  dipahami  bahwa  ekowisata  sesungguhnya  bukan  harus  dimaknai  sebagai  kegiatan  perjalanan  menuju natural / remote  area saja, melainkan  harus  ditegakan  di  setiap  ruang  destinasi  pariwisata.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  terhadap  dokumen  peraturan  perundang-undangan meliputi  (UU,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Menteri)  ditemukan  bahwa  antara  peraturan  yang mengamanatkan dengan peraturan pelaksananya tidak ditetapkan dalam jangka waktu ± 2 tahun sebagaimana mestinya. Atas hal itu, maka diperlukan integrasi parapihak untuk merevisi berbagai peraturan dan kebijakan perundang-undangan ekowisata di Indonesia secara komprehensif, sistematis dan obyektif agar dalam dinamika pelaksanaannya mampu mengoptimasi tujuh pilar pembangunan ekowisata.
Kata kunci: analisis, kriteria, peraturan perundang-undangan dan kebijakan

## PENDAHULUAN
United  Nation  World  Tourism  Organizations (UNWTO)  mengakui  bahwa  sektor  pariwisata  adalah sektor  unggulan (tourism  is  a  leading  sector) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Data  UNWTO  (2013),  menunjukkan  bahwa  kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 9%, 1 dari 11  pekerjaan  diciptakan  oleh  sektor  pariwisata, kontribusi  terhadap  nilai  ekspor  dunia  sebesar  USD  1,4 trilliun  atau  setara  dengan  5%  ekspor  yang  terjadi  di dunia.
Kemenpar (2014) dalam laporannya menyampaikan pada Tahun
2008,
kepariwisataan Indonesia berkontribusi  terhadap  PDB  sebesar  Rp.  153,25  trilyun
atau  3,09%  dari  total  PDB  Indonesia.  Kemudian  pada tahun  2009,  kontribusi  pariwisata  meningkat  dari  3,09% menjadi  3,25%.  Periode  tahun  2010-2014,  kontribusi pariwisata  antara  lain  4%  terhadap  PDB  Nasional (peringkat  4  nasional  penghasil  devisa  setelah  minyak dan  gas,  batubara,  kelapa  sawit),  dengan  penyerapan 10,13  juta tenaga  kerja,   menghasilkan   devisa nasional sebesar  10  milyar  USD.  Hal  tersebut  karena  sektor Pariwisata  mampu  menarik  kunjungan  wisatawan mancanegara sebanyak 9,4 juta orang dan menggerakkan 250  juta  perjalanan  wisatawan  nusantara  dengan perbelanjaan sebesar 177 triliun rupiah.
Berdasarkan  data  tersebut,  bukan  tidak  mungkin kepariwisataan  di  Indonesia  menjadi  yang  terbaik  di dunia.  Berdasarkan WEF ( 2009) ,  daya  saing  pariwisata
Indonesia tercatat pada peringkat ke-81 dari 133 negara. Hal  ini  karena  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar  di  dunia.  Dengan  didukung  budaya  serta kakayaan  alam  berupa  keanekaragaman  yang  sangat tinggi baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem, maka sektor pariwisata di Indonesia menjadi patut untuk diprioritaskan dalam pembangunan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  (RPJPN)  Tahun  2005-2025,  semua sektor  pembangunan  di  Indonesia  harus  menerapkan prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam konteks pariwisata, paradigma pembangunan kepariwisataan  telah  mengalami  evolusi,  dari  bentuk mass  tourism menjadi sustainable  tourism .  Berdasarkan Deklarasi  Quebec,  secara  spesifik  menyebutkan  bahwa ekowisata  hakikatnya  merupakan  bentuk  wisata  yang mengadopsi  prinsip-prinsip  pariwisata  berkelanjutan. Berdasarkan  analisis  TIES  (2000)  pertumbuhan  pasar ekowisata  berkisar  antara  10-30  persen  per  tahun sedangkan  pertumbuhan  wisatawan  secara  keseluruhan hanya  4  persen.  Tahun  1998,  WTO  memperkirakan pertumbuhan  ekowisata  sekitar  20%.  Di  kawasan  Asia Pasifik  sendiri  angka  pertumbuhan  tadi  berkisar  antara 10-25% pada pertengahan tahun 1990an.
Dalam pengembangan ekowisata nasional, sesungguhnya  aspek  regulasi  dan  kebijakan  menjadi sangat  penting  untuk  dikaji  sebagai  dasar  orientasi  para pihak dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata di berbagai daerah. Kegagalan pengembangan ekowisata  terjadi  karena  terjadinya  tumpang  tindih pengelolaan,  disharmoni  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  dan  ego  sektoral  pada  setiap kementerian  selaku  penanggungjawab  pembangunan ekowisata.  Dalam  pengembangan  ekowisata,  terdapat empat  instansi  yang  memiliki  wewenang  dalam pengelolaan  dan  membuat  kebijakan  dan  perundang- undangan  tentang  ekowisata.  Kementerian  tersebut, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian,  dalam  dinamika  regulasi  kepariwisataan  dan ekowisata  di  Indonesia,  dapat  dikatakan  belum  mampu mengedepankan  ruang  objektivitas  ilmu  dan  penerapan visi yang terarah. Selain itu, adanya indikasi aspek politis dalam  perumusan  konsep-implementasi  pembangunan ekowisata  juga  menjadi  hal  penting  yang  perlu  ditelaah secara  kompeherensif.  Easton  (1965)  dalam  Avenzora (2008)  menekankan  pentingnya  dinamika  dan  proses yang  terjadi  dalam  suatu  sistem  politik  serta  lingkup kebijakan yang dihasilkan. Avenzora (2008) memaparkan  bahwa  hambatan  dalam  pelaksanaan regulasi  untuk  menciptakan  ekowisata  efektif  tersebut karena:  1)  belum  tercipta  prakondisi  yang  diperlukan agar  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif;  2) pengambilan  keputusan  umumnya  belum  dirumuskan secara  komprehensif,  misalnya  kurang  memperhatikan konsep  ekonomi  dan  institusi  sebagai  dasar  perumusan kebijakan  serta  melakukan  dikotomi  antara  fakta  dan
nilai  dalam  pengambilan  keputusan;  3)  masih  lemahnya upaya  penegakan  hukum (law  enforcement) ;  4) perumusan  substansi  kebijakan  yang  kurang  sesuai dengan permasalahan kawasan konservasi yang dihadapi; dan 5) substansi kebijakan yang masih cenderung berupa pengaturan,  komando  dan  kontrol  atau  petunjuk  teknis semata.
Atas  berbagai  dinamika  yang  telah  dipaparkan, maka  menjadi  sangat  esensial  untuk  menganalisis kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait ekowisata demi terwujudnya pembangunan kepariwisataan  berkelanjutan.  Tujuan  dalam  penelitian ini  yaitu:  1)  menganalisis  postur  rantai  kebijakan  dan peraturan  perundang-undangan  serta  harmonisasi  antar peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ekowisata;  2) melakukan  analisis  isi  substansi  materi  perundang- undangan ditinjau dari landasan  yuridis dalam  kaitannya dengan  tujuan  ekowisata;  3)  melakukan  analisis  rentang waktu  ditetapkannya  undang-undang  dan  peraturan pelaksanaannya  sehingga  pembangunan  ekowisata  dapat berjalan efektif dan efisien dan analisis isi kebijakan dan peraturan perundang-undangan ekowisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  November  2016 hingga  Juni  2017.  Teknik  sampling  yang  digunakan adalah purposive sampling , dengan pertimbangan bahwa responden  merupakan  subyek  yang  memiliki  kapasitas dan  relevansi  terkait  pengembangan  ekowisata.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  studi literature  berbagai  kebijakan  dan  perundang-undangan ekowisata  di  Indonesia  dan  kuesioner  tertutup  yang diberikan kepada empat institusi (Kementerian Pariwisata,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  serta  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan)  dan  lingkungan  Akademisi (Pakar  Pariwisata-Ekowisata)  dengan  masing-masing institusi adalah 30 orang. Menurut Roscoe (1982), dalam Sugiyono  (2010),  bila  sampel  dibagi  dalam  bentuk kategori,  maka  jumlah  anggota  sampel  setiap  kategori minimal  30  responden,  sehingga  total  responden berjumlah 150 orang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi  (Altinay  &  Paraskevas  2008).  Instrumen penelitian  yang  digunakan  adalah  kuesioner  tertutup dengan  panduan  S kala  Likert rentang  skala  1-7 (modifikasi dari S kala Likert 1-5). Dalam proses analisis data  terdapat  empat  komponen  yang  akan  dianalisis yaitu:  (1)  analisis  kelengkapan  rantai  aturan  kebijakan dan  peraturan  perundang-undangan  kepariwisataan;  (2) analisis  terhadap  konsistensi  rantai  aturan  kebijakan  dan peraturan  kepariwisataan;  (3)  analisis  rentang  waktu penetapan  rantai  aturan  dan  kebijakan  kepariwisataan; dan  (4)  analisis  persepsi stakeholders mengenai efektivitas  kebijakan  dan  peraturan  perundangan- undangan terkait pengembangan ekowisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Postur Rantai Kebijkan dan Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan Ekowisata
Berdasarkan    hasil  penelusuran  terhadap  ketentuan yang mengatur pembangunan ekowisata, telah ditetapkan undang-undang,  yaitu:  1)  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2) Undang- Undang Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Keaneka- ragaman  Hayati  dan  Ekosistemnya;  3)  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan;  4)  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil;  dan  5)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
a.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010  tentang Kepariwisataan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010, terdapat amanat ketentuan peraturan perundang- undangan yang harus dibuat oleh Pemerintah dalam jenis dan hirakkinya, yaitu:  a)  dua  Peraturan  Pemerintah;  b) empat  Peraturan  Presiden;  c) satu  Keputusan Menteri; dan    d)  tiga    Peraturan    Menteri.    Berdasarkan penelusuran    dokumen  peraturan    yang  telah  ada, Pemerintah    telah    menetapkan    amanat    dari    Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  yang  terdiri  dari Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri.
Dari amanat pengaturan tersebut masih terdapat tiga peraturan  perundang-undangan  yang  sampai  saat  ini belum ditetapkan, yaitu: dua Peraturan Presiden dan satu Peraturan    Menteri.  Peraturan    Presiden    dimaksud merupakan amanat dari Pasal 31 dan Pasal 60, sedangkan Peraturan Menteri tersebut merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kepariwisataan.
b.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Hasil  identifikasi  terkait  kelengkapan  postur kebijakan dan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya,  terdapat  tujuh  Peraturan Pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  dari amanat  undang-undang,  terdapat  empat  Peraturan Pemerintah yang belum ditetapkan. Peraturan Pemerintah yang belum ditetapkan, yaitu terkait perlindungan sistem penyangga  kehidupan;  cagar  biosfer;  peran  serta  rakyat dan  penyerahan  sebagian  urusan  dan  tugas  pembantuan pelaksanaan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya.
c.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007,  terdapat  amanat dibentuk  empat  Peraturan  Pemerintah,  enam  Peraturan Presiden,  sepuluh  Peraturan  Menteri,  dan  satu  Peraturan
Daerah.  Pemerintah  telah  menetapkan  dua  Peraturan Pemerintah  sebagai  amanat  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007.  Sedangkan  masih    terdapat  lima  Peraturan Pemerintah    yang  diamanatkan  belum  ditetapkan  oleh Pemerintah.  Dari  empat  Peraturan  Pemerintah  tersebut terdapat  satu  Peraturan  Pemerintah,  Pasal  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  tahun 2007 jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tersebut telah dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  menyatakan bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  50  yang mengatur  Pemerintah  untuk  menetapkan  Peraturan Pemerintah  tentang  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir dinyatakan  melanggar  UUD  1945  sehingga  dinyatakan tidak berlaku.
d.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah    Daerah  merupakan  peraturan  perundang- undangan yang menggantikan Undang-Undang Pemerintah  Daerah  yang  lama  No.  32  Tahun  2004. Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 pengaturan terkait Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 1 angka 15, Undang- Undang  No  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  urusan pemerintahan  pilihan  adalah  urusan  pemerintahan  yang wajib    diselenggarakan    oleh    Daerah    sesuai    dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk urusan kepariwisataan,  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014 menjadikan  urusan  pemerintahan  pilihan.  Urusan pemerintah pilihan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: a) wajib;  dan  b)  pilihan.  Urusan  pemerintahan  pilihan  ini menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah.  Pembagian urusan  konkuren  tersebut  meliputi sub urusan:  destinasi wisata,  pemasaran  pariwisata,  pengembangan  ekonomi kreatif  melalui  pemanfaatan  dan  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  Pengembangan  sumber  daya manusia  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif.  Dalam  urusan pemerintahan  pilihan  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  No  23  Tahun  2014,  tidak  diamanatkan  secara tegas  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  ataupun peraturan  pelaksana  yang  lain.  Undang-Undang  No  23 Tahun 2014 tidak secara tegas mencabut pelaksana yang melaksanakan  penyelenggaraan  pariwisata,  sehingga dasar pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan  ekowisata  masih  memakai  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  33  Tahun  2009  tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
2. Analisis Isi Substansi Materi Perundang- Undangan  Ditinjau  dari  Landasan  Yudiris  dalam Kaitannya dengan Tujuan Ekowisata
Secara  umum,  berbagai  regulasi  dan  kebijakan tentang  kepariwisataan    masih  terdapat  disharmoni  antar peraturan  perundang-undangan,  baik  tujuan  maupun kewenangan  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Kejelasan tujuan  dan  ruang  lingkup  dalam  pengaturan  perundang-
undangan ekowisata perlu dilakukan secara kompeherensif  dan  terstruktur  sehingga  dinamika substansi  yang  terkandung  dan/atau  tertuang  dalam undang-undang tersebut tidak bersifat parsial. Selain itu, harus  dipahami  bahwa  ekowisata  sesungguhnya  bukan harus dimaknai sebagai kegiatan perjalanan menuju alam liar/ remote  area saja,  melainkan  harus  ditegakan  di setiap ruang atau destinasi pariwisata.
Berdasarkan  analisis  isi  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  untuk  pengembangan  ekowisata masih  banyak  terjadi  disharmonisasi  antara  UU  No  10 Tahun  2009  selaku  Undang-Undang  yang  mengatur kepariwisataan  dengan  Undang-Undang  sektoral  yang juga mengatur wisata terbatas (baik wisata hutan, wisata bahari,  wisata  budaya)  serta  kewenangan  pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan terkait pengelolaan  pariwisata  khususnya  ekowisata  (Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

## 3. Analisis  Rentang  Waktu  Penetapan  Rantai Aturan dan Kebijakan Ekowisata
Berdasarkan  hasil  penelusuran  terhadap  dokumen peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Menteri)  diketemukan  bahwa  antara  peraturan yang  mengamanatkan  dengan  peraturan  pelaksananya ditetapkan  jangka  waktu  ±  2  tahun.  Terdapat  beberapa jenis peraturan pelaksana yang sampai dengan penelitian dilakukan  belum  terdapat  peraturan  pelaksananya, sehingga  dengan  adanya  kekosongan  dari  peraturan pelaksananya  maka  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan tanpa dasar pelaksananya.
4. Analisis  Persepsi Stakeholders atas  Dinamika Kebijakan dan Perundang-undangan Pem- bangunan Ekowisata di Indonesia
Dalam  pembangunan  pariwisata,  kebijakan  dan peraturan  perundang-undangan  ekowisata  di  Indonesia menjadi  sangat  penting  untuk  dikaji  dan  dianalisis sebagai bentuk kesempurnaan regulasi menuju implementasi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.  Adapun  kebijakan  dan  perundang- undangan ekowisata  yang dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  disajikan  pada  Tabel 1.
Dalam  berbagai  kriteria,  hasil  studi  menunjukan nilai  rata-rata  yang  diperoleh  atas  berbagai  regulasi Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  adalah menghasilkan skor 5 (agak baik). Hal ini dapat dimaknai antara  lain:  1)  rendahnya  kinerja  institusi  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dalam  menyusun  regulasi  terkait kepariwisataan karena dasar/ basic keilmuan yang diduga kuat  tidak  pada  bidang  yang  linier;  2)  rendahnya integralitas  regulasi  yang  diduga  kuat  tingginya
kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan  PAD  melalui  restribusi  pajak  yang disodorkan  melalui  berbagai  bentuk  pengusahaan  hutan, khususnya  di  kawasan  hutan  produksi;  3)  rendahnya kesadaran dan konsistensi pemerintah dalam mengoptimalisasi  berbagai  manfaat  hutan  sebagaimana mulianya  dalam  PP  No.  6  Tahun  2007  dan  PP  No.  3 Tahun  2008.  Darusman et  al. (2013)  menyatakan  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  selama  ini  pemerintah  cq. Kementerian Kehutanan telah melaksanakan kewajibannya dalam beberapa aspek, namun kinerja yang dicapai  sangat  jauh  dari  kondisi  optimal  yang dibutuhkan,  sedangkan  efisiensi  dan  efektifitasnya  pun masih  perlu  dipertanyakan.  Di  satu  sisi  harus  dikatakan benar jika negara cq. Pemerintah mempunyai kepentingan  untuk  memperoleh  pendapatan  negara melalui berbagai pajak dan restribusi dari suatu kegiatan pengusahaan  hutan,  namun  demikian  kebutuhan  akan pengumpulan  pendapatan  negara  melalui  pajak  dan restribusi  tersebut  tentunya  tidak  lah  harus  menjadi penghalang  bagi  terwujudnya  suatu  pengusahaan  hutan yang terintegrasi sesuai dengan sifat dan karakter ekologi suatu  hutan  yang  tak  terpisahkan  satu  sama  lain (Darusman et al . 2013).
Lebih  lanjut,  walaupun  hampir  setengah  abad lamanya  Kementerian  Pariwisata  tengah  eksis  di Indonesia  yang  disertai  dinamika  regulasinya,  namun berbagai  regulasi  dan  kebijakannya  masih  dalam  dapat dikatakan  belum  menghasilkan  kondisi  yang  optimal. Sebagai  bentuk  evaluasi,  berbagai  kebijakan  yang dirumuskan  oleh  Kementerian  Pariwisata  disajikan  pada Tabel 2.
Secara  umum,  nilai  yang  diperoleh  atas  kebijakan dan  perundang-undangan  ekowisata  yang  disusun  oleh Kementerian  Pariwisata  adalah  berada  pada  ranah  agak baik (skor 5). Hal ini  mengindikasikan bahwa: 1) belum kompehernsifnya pengetahuan seluruh jajaran pemerintahan di Kementerian Pariwisata dalam menyusun  berbagai  regulasi  terkait  ekowisata;  2)  dapat dikatakan  bahwa  para  pembuat  regulasi  tentang ekowisata  di  Kementerian  Pariwisata  adalah  orang  yang bukan  pada  bidang  keilmuan  murni  ekowisata;  3) tingginya  egosentrisme  para  ahli  dengan  basic non tourism study sehingga menimbulkan orientasi pembangunan ekowisata yang bersifat parsial; sebagaimana  banyaknya miss  understanding konsep ekowisata  yang  selama  ini  hanya  dipandang  sebagai bentuk  perjalanan  wisata  ke  alam  dan/atau back  to nature ;  sehingga  dalam  implementasinya  seringkali mengalami  hal  “pahit”  yang  cenderung  merusak tatanan satu-kesatuan sistem ekologi dan sosial budaya. Muwardi (1998)  mensinyalir  pada  beberapa  daerah  muncul anggapan  bahwa  SDM  yang  ditempatkan  di  Dinas Pariwisata  merupakan  pegawai  buangan.  Avenzora (2008)  menyatakan  bahwa  diduga  kuat  pola  yang  sama terjadi  pada  berbagai  institusi  yang  membawahi  sektor pariwisata  alam  (dan  yang  terkait)  di  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  d.h  Kementerian
Kehutanan.  Namun  demikian,  lontaran  kritis  yang diungkapkan  oleh  Muwardi  tersebut  bukan  lah  semata- mata  harus  elak  dan  dihindari  begitu  saja,  melainkan harus  dijadikan  dorongan  dan  motivasi  yang  kuat  untuk
diarahkan  menuju  “pembelajaran  pahit”  sebagaimana pepetah  “berakit-rakit  dahulu  dan  bersenang-senang kemudian.”
Tabel  1.  Penilaian  Kebijakan  dan  Perundang-undangan  Ekowisata  yang  dirumuskan  oleh  Kementerian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Jenis regulasi No  Rincian Regulasi K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7 Rata- rata Undang-undang 1 UUD 1945 5,4  5,6  5,6  5,7  5,7  5,8  5,8 5,7 2 UU No. 5 Tahun 1990 5,0  5,1  4,9  5,1  5,1  5,4  5,0 5,1 3 UU No. 41 Tahun 1999 5,0  4,9  5,1  5,2  5,1  5,2  5,3 5,1 Peraturan Pemerintah 4 PP No. 36 Tahun 2010 5,0  5,1  5,2  5,1  5,0  5,1  5,4 5,1 5 PP No. 28 Tahun 2011 5,1  5,1  5,0  5,2  5,4  5,1  5,3 5,2 6 PP No. 6 Tahun 2007 4,9  5,2  5,2  5,2  4,9  5,1  4,9 5,0 7 PP No. 12 Tahun 2014 4,9  5,0  5,0  5,1  5,1  4,8  5,3 5,0 Peraturan Menteri 8 Permenhut No. P22/Menhut-II/2012 4,9  4,8  4,9  5,0  5,0  5,4  5,2 5,0 9 Permenhut tentang Pembagian Rayon 5,0  5,2  4,9  5,0  5,1  5,2  5,6 5,1 10 Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 5,5  5,3  4,9  5,0  5,3  5,4  5,5 5,3 11 Permenhut No. P.49/Menhut-II/2014 4,6  4,8  4,9  5,1  5,0  5,0  5,2 4,9 12 Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014 5,1  5,1  5,1  5,0  5,1  4,9  5,2 5,1 13 Permenhut No. P.48/Menhut-II/2014 4,9  4,9  4,9  5,1  5,1  5,3  5,4 5,1 14 Permenhut No. P.81/Menhut-II/2014 4,7  5,0  5,2  5,1  5,2  5,4  5,4 5,1 15 PermenLHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015 5,1  4,8  4,9  5,2  5,4  5,4  5,3 5,2 16 PermenLHK No.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 4,9  4,9  5,1  5,4  5,1  5,4  5,6 5,2 Peraturan Dirjen 17 Perdirjen PHKA No. P.5 Tahun 2015 4,8  5,2  5,1  5,0  5,0  4,9  5,4 5,1 18 Perdirjen PHKA No. P.6 Tahun 2012 4,9  5,0  4,8  5,1  5,1  5,1  5,2 5,0 19 Perdirjen PHKA No. P.2 Tahun 2012 5,0  5,1  4,9  5,0  5,1  5,1  5,3 5,1 20 Perdirjen PHKA No. P.1 Tahun 2012 4,9  5,0  4,8  5,0  5,0  5,0  4,9 5,0 21 Perdirjen PHKA No. P.1 Tahun 2011 4,8  4,8  5,0  5,1  5,2  5,2  5,2 5,0 22 Perdirjen PHKA No. P.12 Tahun 2011 5,2  5,0  4,7  4,9  5,1  5,1  5,0 5,0 23 Perdirjen PHKA No. P.11 Tahun 2011 4,9  4,9  5,0  5,3  5,1  5,1  5,0 5,0 24 Perdirjen PHKA No. P.11 Tahun 2012 4,7  5,1  4,7  5,1  4,8  5,0  5,0 4,9 25 Perdirjen PHKA No. P.3 Tahun 2011 5,0  5,1  4,8  4,9  5,4  5,2  5,3 5,1 26 Perdirjen PHKA No. P.2 Tahun 2011 5,1  5,0  4,8  5,2  5,0  5,3  5,2 5,1 27 Perdirjen PHKA No. P.11 Tahun 2016 4,8  5,0  5,0  5,2  5,1  5,4  5,4 5,1 28 Perdirjen PHKA No. P.12 Tahun 2016 4,8  5,1  4,8  4,8  5,1  5,1  4,8 4,9 29 Perdirjen PHKA No. P.10 Tahun 2016 4,9  5,1  5,0  5,1  5,0  5,2  5,2 5,1 Rata-rata 4,9  5,0  5,0  5,1  5,1  5,2  5,3 5,1

## Keterangan:
A)  Kriteria: K1  = Komprehensifitas definisi  materi  hukum;  K2  = Komprehensifitas  keterlibatan  hak dan kewajiban  pemangku  kepentingan;  K3  = Komprehensifitas  komponen  dan/atau  elemen  yang  diperhitungkan  secara  obyektif  untuk  mengetahui  eksistensi  pencapaian  visi  dan  materi hukum;  K4  =  Kelogisan  dan  keharmonisan  pemaknaan  serta  penetapan  fungsi  dan  tanggungjawab  materi  hukum  dalam  menunjang terselenggaranya  sistem  kehidupan  secara  berkelanjutan;  K5  =  Efisiensi  dan  efektifitas  implementasi  aturan  tentang  materi  hukum;  K6  = Manfaat  sosial,  ekonomi,  ekologi  dan  budaya  yang  bisa  didapatkan  dari  pengaturan  atas  materi  hukum;  K7  =  Dampak  implementasi  substasi kebijakan materi hukum.
B) Skala Penilaian: 1 = Sangat buruk, 2 = Buruk, 3 = Agak buruk, 4 = Sedang, 5 = Agak baik, 6 = Baik, 7 = Sangat baik
Tabel 2. Penilaian Kebijakan dan Perundang-undangan Ekowisata yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata.
Jenis regulasi No Rincian regulasi K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Rata-rata Undang-undang 1 UU No. 10 Tahun 2009 5,0 5,1 5,0 5,2 5,5 5,6 5,2 5,2 Peraturan Pemerintah 2 PP No. 50 Tahun 2011 5,0 5,2 5,3 5,1 5,5 5,5 5,3 5,3 3 PP No. 52 Tahun 2012 5,2 5,1 5,3 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 Peraturan Presiden 4 Perpres No. 6 Tahun 2014 4,7 4,9 5,0 5,3 5,4 5,4 5,3 5,1 5 Perpres No. 64 Tahun 2014 4,9 5,0 5,2 5,0 4,5 4,9 5,2 5,0 Keputusan Presiden 6 Kepres No. 22 Tahun 2011 5,0 4,7 4,7 5,1 4,9 5,2 4,7 4,9 Peraturan Menteri 7 Permenparekraf Tentang TCPUP 4,8 4,9 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 8 Permen  Budpar  No.  PM. 69/HK.001/MKP/2010 5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 5,1 5,2 5,0 9 Permenparekraf Tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi 4,8 4,9 4,8 5,2 5,1 5,3 5,0 5,0 10 Permenpar  Tentang  Standar Usaha Pariwisata 4,9 4,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 11 Permenpar No. 1 Tahun 2016 5,0 4,9 4,8 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 Rata-rata 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1

## Keterangan:
A)  Kriteria: K1  = Komprehensifitas definisi  materi  hukum;  K2  = Komprehensifitas  keterlibatan  hak dan kewajiban  pemangku  kepentingan;  K3  = Komprehensifitas  komponen  dan/atau  elemen  yang  diperhitungkan  secara  obyektif  untuk  mengetahui  eksistensi  pencapaian  visi  dan  materi hukum;  K4  =  Kelogisan  dan  keharmonisan  pemaknaan  serta  penetapan  fungsi  dan  tanggungjawab  materi  hukum  dalam  menunjang terselenggaranya  sistem  kehidupan  secara  berkelanjutan;  K5  =  Efisiensi  dan  efektifitas  implementasi  aturan  tentang  materi  hukum;  K6  = Manfaat  sosial,  ekonomi,  ekologi  dan  budaya  yang  bisa  didapatkan  dari  pengaturan  atas  materi  hukum;  K7  =  Dampak  implementasi  substasi kebijakan materi hukum.
B) Skala Penilaian: 1 = Sangat buruk, 2 = Buruk, 3 = Agak buruk, 4 = Sedang, 5 = Agak baik, 6 = Baik, 7 = Sangat baik
Selanjutnya  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan  dalam  pengembangan  ekowisata  dilakukan oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Dalam analisis  terkait  peraturan  perundang-undangan  di  bidang kelautan  dan  perikanan,  telah  ditetapkan  UU  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Kelautan dan UU Nomor 27 Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor  1  Tahun  2014.  Peraturan  perundang-undangan terkait dengan ekowisata laut dan bahari disajikan dalam Tabel 3.
Hasil  studi  menunjukan  bahwa  seluruh  regulasi yang  disusun  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan terkait ekowisata hanya menghasilkan skor 4 (biasa saja). Nilai  yang  jauh  dari  optimal  tersebut  mengindikasikan: 1)  rendahnya  motivasi  dan political  will seluruh  jajaran Kementerian  terkait  dalam  menyusun  segala  jenis regulasi  tentang  ekowisata  secara  kompeherensif;  2) substansi  esensial  regulasi  tentang  kepariwisataan- ekowisata  laut  masih  tumpang  tindih  dengan  materi muatan  UU  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservsi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Dengan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, maka diduga  kuat  akan  terjadi  tumpang  tindih  atau  tarik
menarik  kepentingan  dalam  pengembangan  ekowisata laut  atau  bahari.  Tumpang  tindih  peraturan  perundang- undangan  terjadi  karena  sumber  daya  manusia  di Kementerian  Kelautan  dan  Perairan  belum  sepenuhnya memahami  bahwa  bentuk  pembangunan  ekowisata adalah  bersifat  multi  disiplin  ilmu  dan  multi  sektoral sehingga  dalam  konsep-impelementasinya  harus  dimuat secara  obyektif  dan  mendetail.  Atas  hal  itu  maka  perlu dilakukan integrated based management dalam menyusun regulasi ekowisata di Indonesia.
Untuk analisis terkait peraturan perundang- undangan  di  Kementerian  Dalam  Negeri,  maka  telah ditetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dalam pengembangan  ekowisata.  Peraturan  ini  dibuat  karena ada  kebutuhan  dalam  pengembangan  ekowisata  di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  ini merupakan sebagai acuan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota  dalam  perumusan  kebijakan  terkait pengembangan  ekowisata  di  daerah.  Rincian  berbagai regulasi  dan  kebijakan  tentang  kepariwisataan  yang disusun oleh Kemendagri dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel  3.  Penilaian  Kebijakan  dan  Perundang-Undangan  Ekowisata  yang  dirumuskan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. Jenis regulasi No Rincian regulasi K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Rata-rata Undang-undang 1 UU No. 31 Tahun 2004 4,9 4,9 5,3 5,4 4,7 5,0 4,9 5,0 2 UU No. 27 Tahun 2007 5,0 5,0 5,0 5,2 5,3 5,2 4,9 5,1 Peraturan Pemerintah 3 PP No. 60 Tahun 2007 4,9 4,7 4,7 5,1 5,1 5,4 4,9 5,0 4 PP No. 62 Tahun 2010 4,7 4,9 5,2 5,3 4,9 5,0 5,1 5,0 5 PP No. 75 Tahun 2015 4,6 4,9 5,1 4,7 5,0 4,9 4,9 4,9 Peraturan Menteri 6 Permenkelpe No. 34/PERMEN-KP/2014 4,9 4,9 5,3 4, 4,7 4,9 5,4 5,0 7 Permenkelpe No. PER.20/MEN/2008 4,9 5,1 5,1 5,1 4,8 5,5 5,3 5,1 8 Permenkelpe No. 12/PERMEN-KP/2012 5,0 4,7 4,9 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 9 Permenkelpe No. PER.17/MEN/2008 4,8 4,8 4,7 5,0 5,1 5,2 3,9 4,8 10 Permenkelpe  tentang  tata cara penerbitan dan pencabutan  izin  pariwisata perairan 4,7 4,6 3,6 3,8 4,1 3,9 3,9 4,1 11 Permenkelpe No. PER.8/MEN/2009 3,5 3,5 4,1 4,0 3,8 3,9 3,7 3,8 12 Permenkelpe No. 12/PERMEN-KP/2013 4,0 3,9 3,7 3,9 3,6 3,9 4,0 3,9 13 Permenkelpe No. PER.16/MEN/2008 4,0 4,0 3,7 3,9 3,4 3,9 3,9 3,8 14 Permenkelpe tentang kegiatan konservasi ekosistem 3,7 4,0 3,9 3,6 3,8 4,1 4,1 3,9 15 Permenkelpe tentang konservasi perairan 3,6 4,0 4,0 3,8 4,1 3,8 3,9 3,9 16 Permenkelpe No. PER.02/MEN/2009 3,7 3,6 4,0 3,9 3,7 4,0 3,8 3,8 17 Permenkelpe-rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi periaran,  pesisir  dan  pulau- pulau kecil 3,7 3,7 3,8 3,6 3,6 4,0 3,8 3,7 18 Permenkelpe-tata  cara  izin pariwisata alam perairan 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,9 3,7 19 Permenkelpe No. 13/PERMEN-KP/2014 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 4,2 3,7 Keputusan Dirjen 20 Kep. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. Kep.44/KP3K/2012 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 Rata-rata 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3

## Keterangan:
A)  Kriteria: K1  = Komprehensifitas definisi  materi  hukum;  K2  = Komprehensifitas  keterlibatan  hak dan kewajiban  pemangku  kepentingan;  K3  = Komprehensifitas  komponen  dan/atau  elemen  yang  diperhitungkan  secara  obyektif  untuk  mengetahui  eksistensi  pencapaian  visi  dan  materi hukum;  K4  =  Kelogisan  dan  keharmonisan  pemaknaan  serta  penetapan  fungsi  dan  tanggungjawab  materi  hukum  dalam  menunjang terselenggaranya  sistem  kehidupan  secara  berkelanjutan;  K5  =  Efisiensi  dan  efektifitas  implementasi  aturan  tentang  materi  hukum;  K6  = Manfaat  sosial,  ekonomi,  ekologi  dan  budaya  yang  bisa  didapatkan  dari  pengaturan  atas  materi  hukum;  K7  =  Dampak  implementasi  substasi kebijakan materi hukum.
B) Skala Penilaian: 1 = Sangat buruk, 2 = Buruk, 3 = Agak buruk, 4 = Sedang, 5 = Agak baik, 6 = Baik, 7 = Sangat baik
Tabel 4. Penilaian Kebijakan dan Perundang-Undangan Ekowisata yang dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri
Jenis regulasi  No  Rincian regulasi K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7 Rata- rata Undang- undang 1 UU No. 28 Tahun 2009 4,9  5,1  5,2  5,0  5,0  4,9  5,0 5,0 2 UU No. 24 Tahun 2014 5,0  4,9  4,9  5,1  5,2  5,3  5,1 5,1 Peraturan Menteri 3 Permendagri No. 33 Tahun 2009 4,8  4,7  5,1  5,1  5,2  5,2  5,1 5,0 4 Keputusan  bersama  Kemenpar,  Kemenpenbud dan Kemendagri No. 1 Tahun 1999 4,9  5,0  5,0  5,1  4,9  5,2  5,1 5,0 Rata-rata 4,9  4,9  5,1  5,1  5,1  5,2  5,1 5,0

## Keterangan:
A)  Kriteria: K1  = Komprehensifitas definisi  materi  hukum;  K2  = Komprehensifitas  keterlibatan  hak dan kewajiban  pemangku  kepentingan;  K3  = Komprehensifitas  komponen  dan/atau  elemen  yang  diperhitungkan  secara  obyektif  untuk  mengetahui  eksistensi  pencapaian  visi  dan  materi hukum;  K4  =  Kelogisan  dan  keharmonisan  pemaknaan  serta  penetapan  fungsi  dan  tanggungjawab  materi  hukum  dalam  menunjang terselenggaranya  sistem  kehidupan  secara  berkelanjutan;  K5  =  Efisiensi  dan  efektifitas  implementasi  aturan  tentang  materi  hukum;  K6  = Manfaat  sosial,  ekonomi,  ekologi  dan  budaya  yang  bisa  didapatkan  dari  pengaturan  atas  materi  hukum;  K7  =  Dampak  implementasi  substasi kebijakan materi hukum.
B) Skala Penilaian: 1 = Sangat buruk, 2 = Buruk, 3 = Agak buruk, 4 = Sedang, 5 = Agak baik, 6 = Baik, 7 = Sangat baik
Dalam berbagai kriteria, hasil penelitian menunjukan  bahwa  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  atas kebijakan perundang-undangan ekowisata di Kemendagri hanya  mampu  menghasilkan  skor  5  atau  bermakna  agak baik. Hal ini tersirat makna bahwa: 1) belum optimalnya pemerintah  dalam  memahami  hakikat  konsep  ekowisata sehingga  dalam  penyusunan  regulasinya  terdapat ambiguitas konsep dan makna; 2) adanya kecenderungan pembangunan  ekowisata  dengan  orientasi political approach ;  3) rendahnya obyektifitas jajaran Kemendagri dalam  menyusun  tatanan  regulasi  terkait  pembangunan ekowisata  di  wilayah  perairan  yang  diduga  kuat  belum menjunjung  tinggi  substansi  keadilan  yang  hakiki sebagaimana banyaknya intervensi dari berbagai institusi bisnis.  Darusman et  al. (2013)  mengingatkan  kiranya perlu  untuk  disadari  semua  pihak  bahwa  ada  perbedaan yang  signifikan  antara  cara  kerja  yang  dilakukan kelompok praktisi, pemerintah dan kelompok akademisi. Lebih  lanjut,  secara  general  dikatakan  bahwa  proses perencanaan yang dilakukan para akademisi (wissenschaftliches plannung) akan mengelaborasi berbagai  tujuan  melalui  proses  yang  terstruktur,  adapun pemerintah  punya  kecendrungan  untu  melakukan perencanaan  atas  dasar  kepentingan  politik (political approach) ;  sedangkan  praktisi  cenderung  meletakan prioritas persoalan mereka atas dasar institusi bisnis yang mereka miliki (leitsbild plannung) .

## SIMPULAN
Secara  umum,  hasil  studi  menunjukan  bahwa kelengkapan  postur  kebijakan  dan  peraturan  dalam peraturan  perundang-undangan  ekowisata,  khususnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  terdapat  tujuh Peraturan  Pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Dalam amanat  undang-undang,  sedangkan  saat  ini  amanat peraturan  tersebut  baru  ditetapkan  empat  Peraturan Pemerintah. Dalam berbagai kriteria, isi substansi materi seluruh  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan ekowisata  di  Indonesia  menunjukan  skor  5  atau bermakna  agak  baik.  Nilai  yang  belum  optimal  tersebut
dapat  dikatakan  tidak  memiliki  kejelasan  tujuan  yang kompeherensif  dan  terstruktur  sehingga  dinamika susbtansi  yang  terkandung  dan/  atau  tertuang  dalam undang-undang tersebut masih bersifat parsial.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  terhadap  dokumen peraturan  perundang-undangan  meliputi  (UU,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Menteri)  ditemukan  bahwa  antara  peraturan yang  mengamanatkan  dengan  peraturan  pelaksananya tidak  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  ±  2  tahun sebagaimana mestinya atau belum dilakukan perencanaan  dalam  penyusunan  tindak  lanjut  dalam amanat peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Altinay  L,  Paraskevas  A.  2008. Planning  Research  in Hospitality and Tourism. Burlington (US): Butterworth-Heinemann.
Avenzora R. 2008. Penilaian potensi objek wisata: aspek dan  indikator  penilaian.  Di  dalam:  Avenzora  R, editor. Ekoturisme  - Teori dan Praktek . Aceh (ID): BRR NAD-Nias.
[Bappenas]  Badan  Perencanaan  Pembangun  Nasional. 2005. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025 . Jakarta (ID): Bappenas Darusman  D,  Avenzora  R,  Nitibaskara  U  Tb.  2013. Optimalisasi  manfaat  hutan  produksi  melalui ekowisata.  Di  dalam:  Darusman  D  dan  Avenzora, editor.  P embangunan  Ekowisata  pada  Kawasan Hutan  Produksi:  Potensi  dan  Pemikiran .  Bogor (ID):  Program  Studi  Pasca  Sarjana  Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
[Kemenpar]  Kementerian  Pariwisata  .  2014. Rencana
Strategis 2012-2014 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia . Jakarta (ID): Kemenpar Muwardi W. 1998. Kualifikasi Sumber Daya Manusia di Sektor Publik. Prosiding Lokakarya .
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D) .  Bandung  (ID): Alfabeta.
[TIES]  The  International  Ecotourism  Society.  2000. Ecotourism  Statistical  Fact  Sheet .  Washington (USA): The International Ecotourism Society.
[WEF]  World  Economic  Forum.  2009. The  Travel  and Tourism  Competitiveness  Report  2009  (Managing in  a  Time  Turbulance). Geneva  (SWZ):  World Economic Forum.
[WTO]  World  Tourism  Organization.  2013. Sustainable Tourism  for  Development  Guidebook .  Madrid (Spain). Capitán Haya.