## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGEMUDI OJEK ONLINE UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
Hanifah Sartika Putri 1* , Amalia Diamantina 2 1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Hanifahsartika.putri@gmail.com

## ABSTRACT
Transportation is a very important field of activity in the lives of Indonesian people. Motorcycle are included in the clarification of the types of private vehicles, but in Indonesia there are many motorcycle that also perform functions of public vehicles, namely transporting people and / or goods and collecting agreed fees. This online- based mode of transportation also leaves problems igniting the pros and cons in society. In the Decision of the Constitutional Court (MK) case Number 41 / PUU-XVI / 2018, that the petition for judicial review of the LLAJ Law  in  Case  Number  41  /  PUU-XVI  /  2018  is  submitted  by  online  motorcycle  taxi  drivers.  The  approach method used in this study is a normative juridical method, descriptive-analytical research specifications, data in this writing secondary data with data collection methods carried out in this study using library studies or directional  and  interview  libraries  and  data  analysis  methods  used  in  this  research  method  qualitative descriptive.  In  the  protection  of  online  motorcycle  taxis  there  is  no  specific  legislation  or  regulation  that addresses the issue of online motorcycle taxi drivers in terms of safety for their own online motorcycle taxi drivers or the rates of online motorcycle taxis or other related to online motorcycle taxis. The purpose of this study was to determine the legal protection of online motorcycle taxi drivers .The government issued a new policy  through  the  Minister  of  Transportation  Regulation  Number  12  of  2019  concerning  the  protection  of motorcycle user safety that is used for the benefit of the community.
Keywords: Legal Protection; Driver; Online Ojek; Online Motorcycle Taxi.

## ABSTRAK
Transportasi  merupakan  bidang  kegiatan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Sepeda  motor  termasuk  dalam  klarifikasi  jenis  kendaraan  pribadi,  namun  di  Indonesia  banyak  dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 41/PUU- XVI/2018, bahwa permohonan pengujian materiil UU LLAJ dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 diajukan oleh para pengemudi ojek online. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  data  dalam  penulisan  ini  data  sekunder  dengan  metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library researah dan wawancara. Dalam perlindungan ojek online belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus  yang  membahas  tentang  masalah  pengemudi  ojek online.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui perlindungan  hukum terhadap  pengemudi  ojek  online.  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pengemudi; Ojek Online.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Menyadari pentingnya  peranan  transportasi,  maka  lalu  lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi  nasional  secara  terpadu  dan  mampu mewujudkan  ketersediaan  jasa  transportasi  yang sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan pelayanan  angkutan  yang  tertib,  nyaman,  cepat, lancar  dan  berbiaya  murah  (Muhammad,  1998). Pentingnya  pengangkutan  ditunjukkan  untuk membantu  orang  dan/atau  barang  berpindah  dari satu  tempat  ke  tempat  lain.  Pengangkutan  itu merupakan perpindahan tempat, baik benda-benda maupun  orang-orang  (Adji,  Prakoso,  &  Pramono, 1991).  Dengan  menyadari  pentingnya peranan transportasi,  maka  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan harus  ditata  dalam  suatu  sistem  transportasi nasional  secara  terpadu  dan  mampu  mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan berbiaya murah.  Sepeda  motor  termasuk  dalam  klarifikasi jenis  kendaraan  pribadi,  namun  di  Indonesia banyak  dijumpai  sepeda  motor  yang  juga melakukan  fungsi  kendaraan  umum  yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang  telah  disepakati  (Suwardi,  2000). Transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek.
Kendaraan sepeda  motor mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik dan
diminati  dari  kendaraan  umum  lainnya  yang  disebut dengan door to door, bahkan kendaraan sepeda motor dapat  menempuh  jarak  waktu  yang  sangat  cepat, lincah  dan  efisien  dalam  menghindari  kemacetan  di jalan,  sehingga  masyarakat  Indonesia  banyak menggunakan  sepeda  motor  dengan  alasan  harga yang  terjangkau  murah (Salim,  2000).  Saat  ini  moda transportasi  berbasis online menjadi  populer  di masyarakat  Indonesia,  utamanya  di  kota-kota besar, keberadaannya  bertambah semarak  menghiasi keberanekaragaman  moda  transportasi  konvensional yang  selama  ini  sudah  terlebih  dahulu  ada. Transportasi  online  sudah  menjadi  sebuah  moda alternatif  yang  diinginkan  masyarakat  setelah sebelumnya  masyarakat  harus  menggunakan transportasi  konvensional  yang  menuai  beberapa masalah  seperti  minimnya  keamanan  dan kenyamanan  ketika  menggunakan  bus  umum  yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor- faktor lainnya (Wijaya, 2016). Kehadiran Go-Jek, Grab, Uber,  dan  sejenisnya  baik  roda  dua  dan  roda  empat yang berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh masyarakat,  karena  selain  mudah  memesan  dan praktis  berada  digenggamannya.  Selain  itu,  dari  segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggungjawabkan,  yang  lebih  menarik  ongkos biayanya  lebih  murah  dibandingkan  dengan  sewa moda  transportasi  konvensional  lainnya.  Perjanjian transportasi online seperti perjanjian gojek, grab, uber, dan  sebagainya  merupakan  perjanjian  jenis  baru modern  karena  perjanjian  ini  tidak  diatur  dalam KUHPerdata dan diciptakan oleh dunia modern melalui

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Perjanjian-perjanjian  ini  adalah  perjanjian  yang memberikan  banyak  manfaat  pada  masyarakat. Eksistensi  perjanjian  ini  berdasarkan  pada  prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan (Ari, 2017). Dari  sisi  keselamatan,  sepeda  motor  terbukti selama  bertahun-tahun  sebagai  alat  transportasi yang  paling  banyak  terlibat  dalam  kecelakaan. Aspek keamanan sepeda motor juga sangat rentan karena  tidak  adanya  wadah  tertutup  yang melindungi  pengendara  maupun  penumpang  dari hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Apalagi  aksi pembegalan  yang  menyasar  sepeda  motor  masih menghantui masyarakat.  Sepanjang  tidak  ada payung  hukum,  tidak  akan  ada  satu  pun perusahaan  asuransi  yang  mau  memproteksi keselamatan  pengemudi  maupun  penumpang angkutan  sepeda  motor,  lain  halnya  dengan angkutan  umum  jenis  lainnya  yang  sudah  dapat legalitas  hukum,  sehingga  bila  mendapat kecelakaan,  maka  jaminan  berupa  santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima.
Di sisi lain, moda transportasi berbasis online ini  juga  menyisakan  permasalahan  memantik  pro dan  kontra  di  masyarakat,  bagi  yang  kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tentang  lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha  yang  dipersyaratkan  sebagai  perusahaan yang  berbadan  hukum. Rusydan Fathiy  dalam artikelnya menyatakan  bahwa  kehadiran  ojek
online  merupakan  bentuk  dari  ekonomi  kreatif  di Indonesia (Fathy, 2018). Kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan  Teknologi  Informasi  yang  dilakukan perusahaan ojek online–dalam hal ini Gojek dan Grab terlihat  dan  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat  baik  pengguna,  penyedia,  dan  juga  para pedagang.  Banyak  pihak  yang  memperoleh keuntungan  dari  bisnis  ojek  online  tersebut. Uniknya pengusaha ojek online yang menerapkan sistem bagi hasil  hanya  mengambil  sedikit  persentase  dari penghasilan  para  pengemudi  dan  hal  tersebut memang berbeda dengan bidang  bisnis  lainnya  yang biasanya  pengusaha  mengambil  keuntungan  lebih banyak  dari  bisnis  yang  dijalankan  oleh perusahaannya.  Titik  awal  yang  menjadi  perdebatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU. No. 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menyatakan:  “Perusahaan  Angkutan  Umum  adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”.
Dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, bahwa permohonan pengujian  materiil  UU  LLAJ  dalam  Perkara  Nomor 41/PUU-XVI/2018  diajukan  oleh  YA,  R,  F,  EB,  ASA, AA, ABK, EY, MBBS, FZH, KH, M, N, OG, MFM, RN, MSR, MS, IS, FH, YSH, ISI. M.E., JW, SR, H, H. MYM, S.E., IM, NF, DF, NJ, Drs SH, RK, HPH, AS, STN, SA, NK, RH, MH, S.H., S, SM, AS, HI, ANT, AS, JS, SN, M.  IL,  MW,  SHA,  ER,  AS,  DJ,  HS,  S.T.  (selanjutnya disebut  Para  Pemohon).  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi pengemudi ojek online.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Teori  pelindungan  hukum  menurut  Sartjipto Raharjo bertujuan mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak (Raharjo,  2002).  Kebijakan  publik  (public  policy) menurut  William  N.  Dunn  adalah  pola ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan kolektif  yang  saling  tergantung,  termasuk keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah  (Dunn, 2000).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 47 ayat  3  kendaraan  bermotor  berdasarkan  fungsi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor  umum.  Bahwa  sepeda  motor  bukan kendaraan  bermotor  umum  yang  digunakan  untuk mengangkut  orang  atau  barang,  pada kenyataannya  sepeda  motor  digunakan  untuk mengangkut  orang  dan  atau  barang  dengan dipungut  bayaran.  Sepeda  motor  belum  memiliki payung hukum sedangkan taksi online sudah diatur adanya  perbedaan  perlakuan  kedudukan  didalam hukum  (perlakuan  diskriminatif),  dan  tidak  adanya pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  kepada  pengguna  jasa (konsumen)  ojek online yang  tidak  bisa memanfaatkan  jasa  ojek online tersebut, sedangkan  pengguna  jasa  kendaraan  bermotor
umum  tidak  dalam  trayek  yang  memanfaatkan penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi  informasi (taksi online)  diberikan  perlindungan  secara  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Berdasarkan  persoalan  yang  telah  diuraikan  di atas, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam  dan mengangkat  permasalahan  tersebut  agar  dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 41/PUU-XVI/2018.  Dan  untuk  mengetahui  kebijakan pemerintah  terhadap  pengemudi  ojek online pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  41/PUU- XVI/2018.
Penelitian  Asep  Iswahyudi  Rachman yang berjudul  Perlindungan  Hukum  Dengan  Hak-Hak Pekerja  Di  PT  Grab  Semarang,  peneltitian  bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat  di  terima  oleh  pekerja  di  PT.  Grab  Semarang, serta  bagaimana  perlindungan  hukum  dan  hak  hak yang  di  terima  oleh  pekerja  di  PT.  Grab  Semarang (Rachman,  2018).  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan pekerja  di  PT.  Grab  Semarang  mendapatkan perlindungan terutama dari asuransi kecelakaan yang menjamin  pekerja  dan  penumpang;  UU  13/2003, pekerja  dengan  hubungan  hukum  pekerjaan berdasarkan  kemitraan  tak  harus  tunduk  pada ketentuan  waktu  kerja,  tak  tunduk  pada  ketentuan istirahat  cuti,  tak  tunduk  berapa  hari  kerja  dalam seminggu  dan  tak  tunduk  sakit  berupah  dan  pekerja

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja  pada  umumnya  seperti  upah  lembur, jamsostek  maupun  pesangon  jika  hubungan kerjasama mereka berakhir.
Penelitian  Sonhaji yang  berjudul  Aspek Hukum  Layanan  Ojek Online Perspektif  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan (Sonhaji,  2018),  hasil  penelitian menemukan bahwa hubungan  hukum  yang  timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT  GO-JEK  Indonesia  dilihat  dari  bentuknya merupakan  perjanjian  kemitraan,  yaitu  bentuk umum  suatu  hubungan  hukum  antara  satu  pihak dengan  pihak  lainnya  atas  dasar  hubungan kemitraan (partnership agreement).
Sedangkan  penelitian  lainnya  dengan  judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Di PT.  Go-Jek  Yogyakarta (Darmajaya,  2013) mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama  membahas perlindungan  hukum  pada driver ojek online. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  Wayan  Andika  Darmajaya  yaitu  pada obyek  perlindungan  hukum  ojek online,  yaitu penelitian  Wayan  Andika  Darmajaya  adalah  hak para pekerja Gojek dengan Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  dan  perusahaan  Gojek, sedangakan penelitian ini pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018.
Dalam  penelitian Kadek  Januarsa  Adi Sudharma,  Agus  Putu  Abiyasa, &  Ni  Ketut  Elly Sutrisni yang  terbit  di  jurnal  internasional menyatakan bahwa pengemudi transportasi online
tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan  Indonesia  karena  mereka  tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia aplikasi  dan  status  sebagai  mitra  sesuai  dengan perjanjian  kemitraan  PT.  Gojek  Indonesia.  Undang- undang  Ketenagakerjaan  saat ini  tidak  mengatur  hak dan perlindungan pekerja dalam hubungan gaya kerja semi-informal  yang  baru,  seperti  yang  ada  dalam industri  transportasi  online (Sudharma,  Abiyasa,  & Sutrisni,  2018).  Dalam  penelitian  pemerintah  belum mengatur  tentang  hubungan  kerja antara  pengemudi dan  aplikator,  melainkan  membuat  aturan  mengenai Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Penelitian Diah Agung Esfandari mengemukakan  bahwa GoJek  di  Bandung,  Ciganitri- Bandung lebih spesifik, para pengemudi sangat takut kepada  pengemudi  ojek  di  daerah  tersebut.  Mereka juga  cenderung  bersembunyi  identitas  mereka  untuk menghindari  konflik.  Alasannya  adalah  karena pengemudi ojek didaerah cenderung lebih kejam dan kuat dalam mengejar driver GoJek (Esfandari, 2018). Dengan  demikian,  sebelum  GoJek  memperluas bisnisnya  ke  bagian  lain  negara,  pemerintah perlu melegitimasi undang-undang saat ini, dan perusahaan perlu  mendorongnya  agar  karyawannya  akan dilindungi  oleh  pelaku  kekerasan  di  jalanan.  Dalam penelitian  pemerintah  sudah  membuat  aturan  baru mengenai Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Keselamatan Pengguna  Sepeda  Motor  yang  digunakan  untuk Kepentingan  Masyarakat. Tetapi  didalamnya  belum

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
ada aturan mengenai pengemudi ojek online yang mendapat perlakuan kekerasan dijalanan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penulisan  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku  perpustakaan,  peraturan  perundang- undangan,  karya  ilmiah,  artikel-artikel,  serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.  Metode  analisa  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengemudi  Ojek

## Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 41/PUU-XVI/2018
Sebenarnya dalam perlindungan ojek online belum  ada  perundang-undangan  atau  peraturan yang  secara  khusus  yang  membahas  tentang masalah  pengemudi  ojek online ini  dari  segi keselamatan  bagi  pengemudi  ojek online sendiri ataupun  tarif  dari  ojek online ataupun  yang  lain yang  berhubungan  dengan  ojek online.  Sehingga pihak  pengemudi  ojek  online  meminta  keadilan kepada  pihak  pemerintah  untuk  memberikan
perlindungan  kepada  pengemudi  ojek online tidak hanya  perlindungan  konsumen  ojek online saja (Saputri,  2018). Jika  dilihat  pada  kenyataan  di lapangan  bahwa  ada  beberapa  konsumen  yang beritikad  tidak  baik  dengan  melakukan  order  fiktif artinya  konsumen  tidak  bisa  dihubungi  baik  melalui chat  aplikasi,  whatsapp  maupun  telepon  dan konsumen  tidak  bertanggung  jawab  atas  pesanan yang di order sehingga tidak melakukan pembayaran.
Perlindungan  hukum  terhadap  pengemudi  Go- Jek  sebagai  mitra  dari  PT  Go-Jek  Indonesia  masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT Go- Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak  yang  dimiliki  oleh  PT  Go-Jek  Indonesia  dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan  PT  Go-Jek (Harjanto,  2016).  PT  Go-Jek Indonesia  juga  mencantumkan  klausula  eksonerasi dalam  perjanjian  kemitraan  yang  dituangan  dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang  dilarang  untuk  dicantumkan  dalam  sebuah perjanjian  karena  klausul  tersebut  memuat  ketentuan yang  menyatakan  pembebasan  tanggung  jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut  perusahaan  karena  hubungan  kemitraan kepada perusahaan. Padahal seharusnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia.
Padahal  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa keberadaan  ojek online ini  ada  memiliki  manfaat  di sekitar  kita.  Mereka  beroperasi  memanfaatkan penggunaaan  aplikasi  perusahaan  Gojek,  Grab  dan dahulu  ada  Uber  sebelum diakuisisi  oleh  Grab,  guna memenuhi  permintaan  masyarakat/konsumen  akan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui online. Masyarakat pun merasakan sangat senang  dan  terbantu  dengan  beroperasinya  ojek online ini,  maka  terhadap  adanya  kenyataan  ini, maka diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan driver ojek online (Kamim, & Khandiq, 2019). Pengemudi ojek daring juga  mengalami  kesenjangan  hubungan  kerja karena  tidak  dianggap  sebagai  pegawai.  Mereka tidak  mendapatkan  hak  sebagai  pekerja  meski setiap hari berperang dengan risiko pekerjaan yang tinggi.  Pengemudi  juga  tidak  punya  kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Pengemudi merasakan  bahwa  pembuatan  kebijakan  selalu sepihak  dan  tidak  transparan  sehingga  tak  ada hubungan saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra ini.
Akibat  tidak  adanya  perlindungan  bahkan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum,  dia  menilai  akhirnya  di lapangan  sering  terjadi reaksi  demonstrasi penolakan  dari  berbagai  pihak-pihak  yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot  beserta  perkumpulannya  dan  beberapa kalangan  pejabat  pemerintah  yang  terkait  dengan hal  ini,  mereka  menganggap  ojek online ilegal (Pontoh, 2018). Saat ini banyak berita bermunculan yang  negatif  dari  ojek  konvensional  dengan  ojek online  seperti  tawuran  antara  ojek  konvensional dengan  ojek  online,  ojek  konvensional  membakar atribut  ojek  online,dan  juga  perusakan  pangkalan ojek konvensional.
Sebenarnya  ada  beberapa  pengemudi  gojek yang  tidak  mengetahui  tentang  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVI/2018.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  Bapak  Teguh  Santoso  selaku Pengemudi Ojek Online bahwa:
“Saya  tidak  mengetahui  tentang  putusan  tersebut, tapi  kalau  ditanya  setuju  atau  tidak  saya  tidak setuju,  karena  kendaraan sepeda  motor  itu bukan angkutan  umum,  tetapi  kalau  dibikin  standar angkutan  umum  pasti  nanti  kita  ada  pajak, sebenarnya kendaraan sepeda motor itu performa terbaiknya  hanya  untuk 1 orang kalau  2 orang  itu bukan performa terbaik”.
Pasca putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018 telah membuat  hak  pengendara  ojek online atas  jaminan perlindungan  hukum  serta  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  menjadi  semakin  terancam, dikarenakan  dalam  putusan  MK tersebut, majelis hakim  berpendapat  bahwa  ojek  (sepeda  motor)  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  angkutan  umum, sehingga  konsekuensinya  pemerintah  (Kementerian Perhubungan)  tidak  lagi  berwenang  mengatur  soal ojek online karena tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
Menariknya,  Menteri  Perhubungan  akhirnya melemparkan  pengaturan  soal  ojek online ini  kepada pemerintah  daerah.  Sementara  ketiadaan  payung hukum  di  atas  Peraturan  Daerah  (Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah/Peraturan  Menteri) jelas  memperbesar  potensi  kacaunya  aturan  yang dicetuskan  Pemda  karena  ketiadaan  prinsip  utama yang  bisa  diacu  (Qur’ani, 2018).  Setidaknya  ada  tiga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
pokok  masalah  yang  berpotensi  muncul  jika  ojek online tidak  memiliki  payung  hukum  di  atas Peraturan Daerah.
Pertama, pengaturan  yang  ada  di  bawah menjadi  parsial  bahkan  cenderung  bertentangan dengan  Undang-Undang  atau  aturan  di  atasnya. Kedua, Jika  hanya  diatur  lewat  Permen,  maka persoalan  yang  terbenahi  hanya  seputar  urusan yang  dinaungi  masing-masing  kementerian  yang mengatur  karena  persoalan  ojek online seringkali menyangkut urusan lintas kementerian. Wenangan menteri  sangat  terbatas  padahal  ojek online ini cakupannya  luas  antar  kementerian,  jadi  perlu koordinasi lintas sektor.
Makanya  permasalahan  ojek online ini dibahas  seharusnya  dalam  perumusan  UU, sehingga  kepentingan  lintas  kementerian  itu  bisa dibicarakan. Ketiga, Jika  pengaturan  diserahkan melalui  Perda,  maka  pengaturan  antar  daerah menjadi berbeda-beda. Namun, membuat peraturan  teknis  pada  level  Perda  tidak  menjamin persamaan  pengaturan  terkait  hak  dan  kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk  kebijakannya  yang  bersifat  regional. Padahal,  perusahaan  ojek online ini  lingkupnya nasional.
Akhirnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan aturan  ojek online sudah ditandatangani  pada  11  Maret  2019.  Aturan tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  12  tahun  2019  tentang  perlindungan keselamatan  pengguna  sepeda  motor  yang
digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang  perlindungan  keselamatan  pengguna  sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat ada empat  hal  yang  akan  diatur,  yakni  aturan, keselamatan, kemitraan, dan suspensi mitra driver ojek online.

## 2. Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pengemudi
Ojek Online Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018
Pentingnya perlindungan hukum bagi pengemudi  ojek online membuat  orang-orang  yang berkepentingan  seperti  para  pengemudi  ojek online dari  aplikasi  Grab  dan  Go-Jek  mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang  dianggap  para  Pemohon  bertentangan  dengan Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  28D  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  karena  telah  merugikan  dan melanggar  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional para  Pemohon,  yang  mana  isi  permohonan tersebut dituangkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  41/PUU-XVI/2018  perihal  pengujian  Undang- Undang  Nomor  LLAJ  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalanan  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  amar  putusan  tersebut menyatakan bahwa  menolak  permohonan  tergugat.  Mahkamah Konstitusi  juga  mempunyai  alasan  menolak permintaan  menjadikan  ojek online sebagai angkutan umum  karena  dinilai  kurang  aman  untuk  dijadikan angkutan  umum  dan  polemik  ojek online bukan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
permasalahan  konstitusional.  Meskipun  ada penolakan Menteri Perhubungan tetap memperbolehkan  ojek online tetap  beroperasi. Dalam  hal  ini  diperlukan  adanya  keputusan Pemeritah  untuk  memberikan  kebijakan  tentang perlindungan  bagi  pengemudi  ojek  online. Pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam membuat  kebijakan.  Memang,  dalam  teori pemisahan  kekuasaan  cabang  kekuasaan  negara mengenai  penegakan  hukum  dipisahkan  dalam lembaga yudikatif.
Lembaga  eksekutif  tetap  mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan  yudikatif  serta  legislatif  dalam  konteks checks and balances, dan kebutuhan pelaksanaan aturan  hukum  dalam  pelaksanaan  wewenang pemerintahan  sehari-hari.  Kedua,  tidak  hanya tanggung  jawab,  pemerintah  pun  punya kepentingan  langsung  untuk  menciptakan  kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.  Birokrasi  dan  pelayanan masyarakat  yang  berjalan  dengan  baik,  serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi  sebuah  penyederhanaan  yang  berlebihan bila  dikatakan  penegakan  hukum  hanyalah tanggung  jawab  dan  kepentingan  lembaga yudikatif.
Ketiga,  sama  sekali  tidak  bisa  dilupakan adanya  dua  institusi  penegakan  hukum  lainnya yang  berada  di  bawah  lembaga  eksekutif,  yaitu
Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Penegakan  hukum bukanlah  wewenang  Mahkamah  Agung  semata. Dalam  konteks  keamanan masyarakat dan  ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru menjadi ujung tombak  penegakan  hukum  yang  penting  karena  ia langsung  berhubungan  dengan  masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang sigifikan dalam  penegakan  hukum.  Sebab,  sampai  dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.  Karena  itu,  Pemerintah  masih  berperan penting  dalam  mutasi  dan  promosi  hakim,  serta administrasi peradilan.
Maka, dari itu Pasca putusan MK tersebut tidak berarti  bahwa  pemerintah  lepas  tangan  dan  tidak mendukung keberadaan transportasi online. Keberadaan  transportasi online yang  memberikan pengaruh  positif  bagi  ekonomi  harus  terus  dikelola dengan  tepat.  Dibutuhkan  langkah  sinergis  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keberadaan  ojek online maupun ojek pangkalan.  Hal  ini  dibutuhkan  agar  secara  bersama- sama  ojek online maupun  ojek  pangkalan  terus berkontribusi  terhadap  perekonomian  serta  mampu menyediakan  keamanan  dan  kenyaman  bagi masyarakat (Mawanda, & Muhshi, 2019). Upaya hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  mitra  dapat  dilakukan  melalui  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan  hukum  preventif  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
yang  dikeluarkan.  Dengan  berkembangnya  pola kemitraan  bagi  hasil  yang  dituangkan  dalam perjanjian  kemitraan,  seharusnya  pemerintah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak  dalam  perjanjian kemitraan  bagi  hasil  tersebut,  seperti  telah diaturnya  mengenai  pola  kemitraan  waralaba. Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  dapat dilakukan  jika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa. Dalam  Pasal  5.1.  perjanjian  kemitraan  telah tertuang  klausul  tentang  penyelesaian  sengketa, tetapi klausula dalam perjanjian kemitraan tersebut memberatkan mitra,  dikarenakan  mitra  harus memperkarakan  masalahnya  dengan  PT.  Go-Jek Indonesia di Pengadilan Jakarta Selatan.
Pada tanggal 11 Maret 2019
memastikan aturan  ojek online berupa  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  12  Tahun  2019 tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat  yang  sudah  ditandatangani  oleh Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub).  Dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  tersebut  berisi tentang  aturan,  keselamatan,  kemitraan,  dan suspensi mitra driver ojek online.

## D. SIMPULAN

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengemudi  Ojek
Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018,  tetap  belum  ada  perundang- undangan  atau  peraturan  perundangan  yang secara  khusus  yang  membahas  tentang  masalah
pengemudi ojek online ini dari segi keselamatan bagi pengemudi  ojek online sendiri  ataupun  tarif  dari  ojek online ataupun  yang  lain  yang  berhubungan  dengan ojek online. Pasca putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018 telah  membuat  hak  pengendara  ojek online atas jaminan perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  menjadi  semakin terancam,  dikarenakan  dalam  putusan  MK  tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ojek (sepeda motor) tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  angkutan  umum, sehingga  konsekuensinya  pemerintah  (Kementerian Perhubungan)  tidak  lagi  berwenang  mengatur  soal ojek online karena tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2009  Tentang  LLAJ.  Menariknya, Menteri  Perhubungan  akhirnya  melemparkan pengaturan  soal  ojek online ini  kepada  pemerintah daerah.
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengemudi Ojek Online Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Pasca putusan MK tersebut tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan dan tidak mendukung keberadaan transportasi online. Keberadaan  transportasi online yang  memberikan pengaruh  positif  bagi  ekonomi  harus  terus  dikelola dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Suwardi. (2000). Angkutan Umum. Surakarta: Fakultas Teknik UMS.
Raharjo, S. (2002). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Dunn,  Willian  N.  (2000). Pengantar  Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada.
Wijaya,  A.  (2016). Aspek  Hukum  Bisnis Transportasi  Jalan  Online.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Adji, Sution Usman., Prakoso, Djoko., & Pramono,
Hari. (1991).  Hukum  Pengangkutan  di
Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad,  A.  (1998). Hukum  Pengangkutan
Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim,  Abbas.  (2000). Managemen  Transportasi.
Jakarta: PT Raja, Grafindo

## JURNAL, PROSIDING & DISERTASI
Rachman,  Asep  I.  (2018).  Perlindungan  Hukum Dengan  Hak-Hak  Pekerja  Di  PT  Grab Semarang. Jurnal  Daulat  Hukum, Vol.  1, (No. 1), pp.229-246.
Sonhaji.  (2018).  Aspek  Hukum  Layanan  Ojek
Online  Prespektif  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Administrative  Law  &  Governance  Journal Vol.1, (Edisi 4), p.383.
Sudharma,  Kadek  Januarsa  Adi.,  Abiyasa,  Agus Putu.,  &  Sutrisni,  Ni  Ketut  Elly.  (2018). Regulation  of Protection  and  Fulfillment  of Employee  Rights  of  Go-Jek  Drivers  under Indonesian Employment Regulation.
International  Journal  of  Social  Sciences and Humanities. Vol.2, (No. 3), pp.56-62.
Esfandari,  Diah  A.  (2015).  Gojek  In  Conflict:  Curtural Prespective. Proceedings International
Conference on Transportation in Communication (ICOTIC), p.13.
Ari,  Muhammad  As.  (2018). Perlindungan  Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online . Islamic Bussiness Law Review. Vol.1, (No. 1),
p.5.
Mawanda,  M.  Kharis., &  Muhshi, Adam.  (2019). Perindungan  Hukum  Mitra  Ojek  Daring  di Indonesia. Lentera Hukum, Vol. 6, (No.1), pp. 33-52.
Kamim, Anggalih Bayu Muh., & Khandiq, M. Rusmul.
(2019).  Gojek  dan  Kerja  Digital  :  Kerentanan dan  Ilusi  Kesejahteraan  yang  Dialami  Oleh Mitra  Pengemudi  Dalam  Kerja  Berbasis Platform Digital. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 8,
(No. 1), pp. 69.
Fathiy,  R.  (2018).  Modal  Sosial  Ojek  Pangkalan: Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi  Publik. Jurnal  Masyarakat  & Budaya, Vol. 20, (No. 2), p. 192.
Darmajaya,  Wayan  A.  (2013).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak-Hak Pekerja  Di  PT.  Go-Jek Yogyakarta. Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Saputri,  Devi  T.  (2018). Perlindungan  Hukum
Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyupan  Solidaritas  Grab  Tulungagung).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)
Tulungagung.
Harjanto,  Satya  S.  (2016). Tinjauan  Yuridis
Hubungan  Hukum  Antara  Pengemudi  Go- Jek  Dengan  PT  Go-Jek  Indonesia  di
Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
Pontoh,  Irfan  R. (2018). Analisis Perilaku  Ojek
Konvensional  Terhadap  Keberadaan  Ojek Online  di  Bandar  Lampung  (Studi  kepada
driver  Ojek  Konvensional  dan  Ojek  Online di Bandar Lampung). Universitas Lampung.

## SUMBER ONLINE
Qur’ani,  Hamalatul.  (2018). Nasib  Ojek  Online Pasca  Putusan  MK, Kini  Tanggungjawab
Siapa?. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca- putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa diakses 13 April 2019.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, LN No.
196, TLN 5025.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  12  tahun
2019  tentang  perlindungan  keselamatan pengguna  sepeda  motor  yang  digunakan untuk kepentingan masyarakat

## WAWANCARA
Santoso, T. Driver Ojek Online. 19 Maret 2019