## ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN PERIODE 2011-2014
ANALYSIS  OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX LOCAL OWN-SOURCE REVENUE AT BINTAN REGENCY PERIOD IN 2011-2014
Hadli Lidya Rikayana
Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang) Email : hadori2.liedrya@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  perkembangan  (trend),  laju  pertumbuhan,  dan efektivitas  serta  kontribusi  masing-masing  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Bintan periode 2011-2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif  dengan menjelaskan  data  yang  telah  diolah.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  Pajak Daerah Kabupaten Bintan sebagian besar sudah efektif dengan rata-rata nilai efektivitas di atas 90%. Namun, ada satu Pajak Daerah yang nilai efektivitas rata-ratanya di bawah 90% yaitu Pajak Reklame.  Dan  Pajak  Daerah  yang  memberikan  kontribusi  rata-rata  terbesar  terhadap  PAD adalah  Pajak  Hotel  dan  yang  terkecil  adalah  Pajak  Parkir.  Pemerintah  daerah  diharapkan meningkatkan  kinerja  pegawai,  kegiatan  sosialisasi  pembayaran  pajak,  dan  melakukan  survei dan menilai kembali objek Pajak Daerah.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, dan Efektivitas

## ABSTRACT
This study aims to analyze the development (trend), growth rate, and effectiveness as well as the contribution of each of the Regional Taxes to the Bintan Regency Original Revenue for the period 2011-2014. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The method used in this  research  is  descriptive  method  by  explaining  processed  data.  The  results  obtained  in  this study  are  the  Regional  Tax  of  Bintan  Regency,  most  of  which  have  been  effective  with  an average value of effectiveness above 90%. However, there is one Regional Tax whose average effectiveness value is below 90%, namely Advertising Tax. And the Regional Tax that contributes the largest average to PAD is the Hotel Tax and the smallest is the Parking Tax. The regional government is expected to improve employee performance, disseminate tax payment activities, and conduct surveys and reassess the Regional Tax object.
Keywords: Local Taxes, Local Own-Source Revenue, Contributions, Effectiveness.

## PENDAHULUAN
Adanya  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  mengakibatkan  banyak  dampak  bagi daerah,  terutama  terhadap  kabupaten  dan  kota.  Salah  satu  dampak  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal  adalah kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, daerah harus mampu menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna  membiayai  operasional  pemerintahan  daerah.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  kebijakan yang  ditempuh  pemerintah  pusat  dalam  rangka  memberikan  ruang  bagi  pemerintah  daerah (Pemda) untuk mendorong pembangunan daerah setempat.
Pendapatan  daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  bersangkutan  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Pendapatan daerah  terdiri  atas:  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain  Pendapatan Daerah  yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.Sedangkan  pembiayaan  merupakan  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.  Pembiayaan  ini  terdiri  atas:  sisa  lebih  perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  daerah  yang  sangat  penting  artinya  bagi pelaksanaan  dan  peningkatan  pembagunan  daerah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  lembaga  pemungutnya  pajak  dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara  pada  umumnya. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten dan kota) dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing-masing. Selain itu, Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  digunakan  untuk  membangun  daerah  itu  sendiri.  Pajak Daerah  terdiri  dari  :  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,    Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan,    Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah, Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Tabel 1.  Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
No Jenis PAD 2011 2012 2013 2014 1 Pajak Daerah 107.697.659.311,96  108.758.174.413,70  103.498.450.682,70  146.315.996.740,77 2 Retrbusi Daerah
4.093.814.034,26 6.815.075.635,00 7.529.058.472,91 12.979.651.973,09
3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.252.730.714,00 4.666.718.216,00 7.551.057.329,00 11.240.195.772,00 4 Lain-lain PAD yang sah  19.188.721.551,00  16.003.780.356,76  17.969.357.258,92 20.574.931.876,39 136.232.925.611,22  136.243.748.620,87  136.547.923.743,53  191.110.776.362,25

## Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan
Berdasarkan  laporan  realisasi  pendapatan  daerah,  PendapatanAsli  Daerah  Kabupaten Bintan tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. PAD tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun  2011  sebesar  0,01%atau Rp. 10.823.009,65. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan
tahun 2012 yaitu sebesar 0,22% atau Rp. 304.175.122,66 dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar 39,96% atau Rp. 54.562.852.618,72. Meskipun PAD Kabupaten Bintan meningkat dari tahun ke tahun, komponen di dalam PAD cenderung berfluktuasi ini terlihat   pada penerimaan masing-masing komponen PAD.
Pendapatan  Pajak  Daerah  mengalami  fluktuasi  selama  tahun  2011-2014.  Pajak  Daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu sebesar 0,98 % atau sebesar Rp. 1.060.515.101,15, pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu sebesar 4,84% atau  sebesar  Rp.  (5.259.723.730,41).  Dan  pada  tahun  2014  mengalami  peningkatan  sebesar 41,37  %  atau  Rp.42.817.546.058,07.    Komponen  PAD  lainnya  seperti  Retribusi,  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga mengalami fluktuasi.
Selain  itu,  berdasarkan  laporan  realisasi  penerimaan  PAD  dapat  kita  ketahui  bahwa peningkatan  PAD  yang  cukup  besar  dipengaruhi    oleh  peningkatan  Pajak  Daerah,  dan  diikuti olehLain-lain PAD yang  Sah yang juga memberi sumbangan yang cukup besar. Lain-lain  PAD yang Sah diperoleh dari hasil pejualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas  keterlambatan  pelaksaan  pekerjaan,  pendapatan  denda  pajak,  pendapatan  dari pengembalian,  dan  penerimaan  lain-lain  serta  pendapatan  denda  hasil  penjualan  aset  daerah yang tidak terpisahkan. Selanjutnya PAD didukung oleh retribusi daerah dan sumbangan terkecil yang diterima PAD adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  antara  lain  1)  Bagaimana  perkembangan  (Trend)dan  laju  pertumbuhan  masing-masing Pajak  DaerahKabupaten  Bintanperiode  2011-2014?  2)  Bagaimana  efektivitas  masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan periode  2011-2014  ? 3) Bagaimana kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintanperiode 2011-2014?

## LANDASAN TEORI

## Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi adalah  suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power)  yang  biasanya  dihubungkan  dengan  pendelegasian  atau  penyerahan  wewenang  dari pemerintah pusat kepada pejabat/lembaganya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di daerah. The World Bank mendefinisikan  desentralisasi  sebagai : “ the transfer of authority and  responsbility  for  public  functions  from  the  central  government  to  intermediate  and  local government or quasi-independent government organization and/or the public sector ”. Pengertian ini sejalan dengan UU No. 33 tahun 2004 yang mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Munculnya  desentralisasi  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  :  kegagalan  sistem perencanaan  terpusat,  semakin  populernya  strategi    pertumbuhan  dengan  pemerataan, pembangunan  merupakan  sesuatu  yang  kompleks  dan  penuh  ketidakpastian  yang  tidak  dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Tujuan  dari  desentralisasi  adalah  pertama,  untuk  memperlancar  dan  memaksimalkan pelayanan  publik  demi  menjamin  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Kedua,  demi menjamin  demokrasi  dalam  hal  memaksimalkan  partisipasi  publik  dalam  setiap  jenjang
pengambil  keputusan  dan  kebijakan  publik  dan  memungkinkan  kontrol  serta pertanggungjawaban  yang  lebih  baik.  Ketiga,  mengakomodasikan  aspirasi  dan  kepentingan rakyat  setempat.  Keempat,  untuk  membuka  peluang  bagi  jaminan  kesejahteraan  dan  keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kelima, pemangkasan rentang birokrasi dan mengurangi peluang korupsi.
Otonomi  atau  autonomy  berasal  dari  bahasa  Yunani,  auto  yang  artinya  sendiri  dan nomous yang artinya hukum atau peraturan (Rosidin, 2010). Dengan demikian, otonomi berarti pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituang dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  otonomi  daerah  juga  didefinisikan  sebagai sebuah  proses  devolusi  dalam  sektor  publik  dimana  terjadi  pengalihan  wewenang  dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan Kabupaten/kota (Said, 2008).
Tujuan  dari  pemberian  otonomi  daerah  adalah    untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat  dan  daerah  dapat  meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan,  serta  potensi  dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai ketentuan/peraturan (Halim:2004). Dari pengertian tersebut diperoleh kata kunci keuangan daerah yaitu hak dan kewajiban. Hak merupakan hak  daerah untuk mencari sumber pendapatan  daerah  berupa  memungut  pajak  daerah,  retribusi  daerah  atau  sumber-sumber penerimaan  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku.  Sedangkan kewajiban  adalah  kewajiban  daerah  untuk  mengeluarkan  uang  dalam  rangka  melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.
Kemampuan  keuangan  daerah  adalah  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai urusan-urusan  rumah  tangganya,  khususnya  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah. Pendapatan  asli  daerah  sampai  saat  ini  merupakan  sektor  yang  sangat  diharapkan  dan diandalkan  oleh  pemerintah  daerah.  Upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang  terus  menerus  dan  berlanjut  agar  pendapatan  asli  daerah  tersebut  terus  meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan  dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

## Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke dalam kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  tahun  yang  bersangkutan.  Dan  pembiayaan  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu
dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.Sumber  Pendapatan  Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 adalah
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## Pajak
Menurut  Siahaan  (2005),  pajak    adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh  negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara langsung,  yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.Pajak    Daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan oleh pribadi atau badan orang kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah (PP RI Nomor  65 Tahun 2001). Menurut Siahaan (2005), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelengaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah. Sedangkan  Menurut  Mardiasmo  (2011),  teori  yang  melandasi  pemungutan  pajak    terdiri dari:Teori Daya Pikul, Teori Bakti, Teori Asas Daya Beli.

## Syarat Pemungutan Pajak dan Prinsip Pajak Daerah
Menurut  Darise (2007), syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:Syarat Keadilan, Syarat  Yuridis,  Syarat  Ekonomis,  Syarat  Finansial  dan  Syarat  Sederhana.  Sedangkan  Prinsip Pajak  Daerah  menurut  Mahmudi  (2010)  :  Prinsip  Elastisitas,  Prinsip  Keadilan,  Prinsip Kemudahan  Administrasi,  Prinsip  Keberterimaan  Politis  dan  Prinsip  Nondistorsi  Terhadap Perekonomian.

## Jenis-jenis Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Reklame,  (iv)  Pajak  Penerangan  Jalan,  (v)  Pajak  Hiburan,  (vi)  Pajak  Parkir,  (vii)  Pajak Pengambilan  dan  Pengolahan  Bahan  Galian  Golongan  C.Berdasarkan  undang-undang  yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak Daerah yang dipungut kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan,  (vii)  Pajak  Parkir,  (viii)  Pajak  Air  Tanah,  (ix)  Pajak  Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014
Taluke (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah  sangat bergantung  pada  penerimaan  pajak    dan retribusi.  Pada  tahun  2007-2011  kontribusi  pajak rata-rata  sebesar    17,58%.    Sedangkan        kontribusi    retribusi    daerah        rata-rata    sebesar 34,24%.  Penerimaan  pajak    dan  retribusi daerah mengalami penurunan di  tahun 2008-2010. Pemerintah  diharapkan  dapat  menata  penerimaan  melalui  pajak,  karena  kontribusinya  masih rendah dari potensi pajak yang ada.
Haryani,  dkk  (2013),  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pemungutan  Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen memberikan kontribusi yang kecil baik terhadap Pajak Daerah  maupun  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak  Penerangan  Jalan  bersifat  elastis terhadap  perubahan  PDRB.  Efisiensi  pemungutan  Pajak  Penerangan  Jalan  di  Kabupaten Bireuen  dari  tahun  2000  -  2010  umumnya  sangat  efisien  dengan  nilai  rata-rata  42,74  persen pertahun.  Hal  ini  dikarenakan  pengumpulan  pajaknya  yang  relatif  mudah  karena  langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Sementara tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih rendah, dimana pada tahun tertentu realisasi penerimaannya masih jauh di bawah target  yang  telah  ditentukan.  Pemerintah  Bireuen  diharapkan  mampu  meningkatkan  efektivitas penerimaan pajak setiap tahunnya dan memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan sistem administrasi pemungutan pajak. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## METODA PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Jenis    data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten  Bintan  yang  dibuat Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bintan  periode  2011-2014. Sedangkan data kualitatif yang digunakan meupakan hasil  wawancara. Dalam penelitian ini data bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten  Bintan  periode  2011- 2014 yang merupakan data sekunder.

## Metode Analisis
Berdasarkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif,  maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data  yang berbentuk  kuantitatif  (angka-angka)  dan  dinyatakan  dengan  data  kualitatif  untuk menginterprestasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data  tersebut. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya  antara  lain  ;  (1)  Membuat  tabel  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  realisasi  pendapatan daerah  Kabupaten  Bintan  dari  tahun  2011-2014,  (2)  Melakukan  analisis  trend  masing-masing Pajak  Daerah  dengan  mengamati  perkembangan  Pajak  Daerah  berdasarkan  tabel  yang  telah
dibuat  dan  melakukan  analisis  rasio  laju  pertumbuhan  Pajak  Daerah  dari  tahun  2011-2014 dengan menggunakan rumus:
100% x X X - X = G 1) - (t 1) - (t t X ........................................................................................  1)
Keterangan: Gx = Laju pertumbuhan pajak daerah X t = Realisasi pajak daerah pada tahun tertentu X (t-1)= Realisasi pajak daerah tahun sebelumnya Sumber : Halim (2004)
Analisis rasio efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus Halim (2004) :
100% x Derah Pajak Target Derah Pajak Realisasi = s Efektivita .........................................................  2) Tabel 2. Kriteria Efektivitas Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase Kriteria >100 % Sangat Efektif 90-100 % Efektif 80-90 % Cukup Efektif 60-80 % Kurang Efektif < 60 % Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900. 327
Analisis  ratio  kontribusi    pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  2011-2014 dengan menggunakan rumus Halim (2004 ) :
100% x Daerah Asli Pendapatan Realisasi Derah Pajak Realisasi
= Kontribusi .....................................  3) Tabel 3. Kriteria Kontribusi Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentasi Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10-20% Kurang 20,10-30% Sedang 30,10-40% Cukup Baik 40,10-50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Letak Geografis dan Pemerintahan Kabupaten Bintan
Daerah  Kabupaten  Bintan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Natuna  disebelah  Utara, Kabupaten Lingga disebelah Selatan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam disebelah Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur disebelah Timur. Luas wilayahnya mencapai 88.038,54 km 2 , namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 km 2 saja. Kabupaten Bintan terdiri dari 240 buah pulau besar  dan  kecil.  Hanya  39  buah  diantaranya  yang  berpenghuni  sedangkan  sisanya  belum berpenghuni.  Walaupun  belum  berpenghuni  sebagian  sudah  dimanfaatkan  untuk  kegiatan pertanian,  khususnya  usaha  perkebunan.  Kabupaten  Bintan  pada  tahun  2014  mempunyai  10 kecamatan dengan 36 Desa dan 15 Kelurahan.

## Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014
Trend  merupakan  gambaran  tentang  suatu  keadaan  keuangan,  baik  itu  naik  maupun turun.  Trend  masing-masing  pajak  daerah  digunakan  untuk  melihat  perkembangan  masing- masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2011-2014.

## Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (dalam rupiah)
No Uraian Realisasi Penerimaan Pajak 2011 2012 2013 2014 1  Pajak Hotel 47.164.357.614  53.494.577.295  54.171.115.267  62.514.778.187 2  Pajak Restoran 22.807.597.224  25.772.936.624  25.141.388.736  29.877.814.601 3  Pajak Hiburan 4.686.877.296 4.186.765.954 2.137.567.259 1.210.643.973 4  Pajak Reklame 351.704.875 368.809.143 360.933.690 282.445.708 5  Pajak Penerangan Jalan 5.088.025.103 8.541.919.327 8.090.109.544 8.661.889.579 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 17.136.926.966  14.807.865.600  11.323.564.600  11.902.419.818 7  Pajak Parkir 41.395.800 254.926.800 238.673.000 239.982.302 8  Pajak Air Tanah 0 0 0 0 9  Pajak Sarang Burung Walet 0 0 0 1.760.000 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan 0 0 0  20.322.235.579 11  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 10.420.774.434 1.330.373.670 2.035.098.586  11.302.026.994
Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan
Berdasarkan tabel  di atas, dapat kita ketahui bahwa tiga jenis pajak  yang menghasilkan rata-rata  penerimaan  Pajak  Daerah  terbesar  selama  periode  2011-2014  di  Kabupaten  Bintan adalah Pajak Hotel dengan rata-rata penerimaan adalah Rp. 54.336.207.090,85 per tahun, Pajak Restoran  dengan  rata-rata  penerimaan  adalah  Rp.  25.889.934.296,26  per  tahun,  dan  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian  Golongan C dengan rata-
rata penerimaan adalah Rp. 13.792.694.245,91 per tahun. Sedangkan pajak yang menghasilkan penerimaan  sangat  rendah  selama  periode  pengamatan  adalah  Pajak  sarang  burung  walet dengan rata-rata penerimaan adalah Rp. 440.000. Selain itu, dari tabel perkembangan pajak di atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  perkembangan  penerimaan  Pajak  Daerah  yang  baik  dan  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun  adalah  Pajak  Hotel.  Sedangkan  jenis  pajak  lainnya  sering mengalami fluktuasi.
Pajak  Daerah  Kabupaten  Bintan  terdiri  dari  11  jenis  pajak  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 5. Laju Pertumbuhan  Realisasi Penerimaan Pajak Daerah No Uraian Laju Pertumbuhan Rata-Rata Laju 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan 1  Pajak Hotel 23,95%  13,42% 1,26%  15,40% 13,51% 2  Pajak Restoran 5,28%  13,00%  -2,45%  18,84% 8,67% 3  Pajak Hiburan 32,98%  -10,67%  -48,94%  -43,36% -17,50% 4  Pajak Reklame -52,43% 4,86%  -2,14%  -21,75% -17,86% 5  Pajak Penerangan Jalan 82,44%  67,88%  -5,29% 7,07% 38,02% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C -59,22%  -13,59%  -23,53% 5,11% -22,81% 7  Pajak Parkir - 515,83%  -6,38% 0,55% 127,50% 8  Pajak Air Tanah - - - - - 9  Pajak Sarang Burung Walet - - - - - 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan - - - - - 11  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - -87,23%  52,97%  455,36% 105,27%

## Sumber : Data olahan
Berdasarkan  hasil  di  atas  pertumbuhan  setiap  jenis  Pajak  Daerah  Kabupaten  Bintan sangat  bervariatif.  Pertumbuhan  setiap  jenis  pajak  daerah  selama  periode  2011-2014  dengan nilai rata-rata dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Pajak Parkir 127,50%,  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  105,27%,  Pajak  Penerangan  Jalan  38,02 %, Pajak Hotel  13,51%,  Pajak  Restoran  8,67%,  Pajak  Hiburan  -17,50%,  Pajak  Reklame  -17,86%,  dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C -22,81%. Pajak  Parkir  memiliki  pertumbuhan  rata-rata  tertinggi  selama  4  tahun  pengamatan,  sedangkan Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan/Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan  C merupakan  pajak  yang  pertumbuhannya  kecil  bahkan  tidak  mengalami  pertumbuhan.  Pajak daerah  yang  mengalami  pertumbuhan  yang  meningkat  setiap  tahunnya  adalah  Bea  Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pajak yang mengalami pertumbuhan menurun tiap tahunnya adalah Pajak Reklame. Sedangkan Pajak lainnya selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

## Efektivitas Masing-Masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014
Tingkat  efektivitas  Pajak  Daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengumpulkan Pajak Daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas  dihitung  dengan  membandingkan  realisasi  dan  target  penerimaan  pajak.  Rasio efektivitas pajak dianggap efektif apabila melebihi 90%. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Bintan.

## Tabel 6. Efektivitas Masing-masing Pajak Daerah
No Uraian Efektivitas Pajak 2011 2012 2013 2014 1 Pajak Hotel 107,60%  109,98% 106,55%  111,52%
2 Pajak Restoran
97,12% 91,64% 102,36%  116,44% 3 Pajak Hiburan
81,69% 70,18%
94,92%  299,60% 4 Pajak Reklame
72,52% 53,41% 118,34% 83,56% 5 Pajak Penerangan Jalan
169,60%  144,78% 107,87%  111,91% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 79,30%  103,85% 75,19%  112,63% 7 Pajak Parkir - 127,46% 119,34%  119,99% 8 Pajak Air Tanah - - - - 9 Pajak Sarang Burung Walet - - - - 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan - - - 106,96% 11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 173,68% 66,52% 81,40%  281,98%

## Sumber : Data olahan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  efektivitas  diatas  terlihat  bahwa  efektivitas  Pajak  Daerah Kabupaten Bintan sangat bervariasi dari tahun 2011-2014. Sebagian besar  Pajak Daerah sudah efektif  dengan  rata-rata  nlai  efektivitas  diatas  90%.  Namun,  ada  satu  jenis  pajak  yang  masuk kategori  cukup  efektif  dengan  nilai  efektivitas    rata-rata  adalah  81,96%  yaitu  Pajak  Reklame. Pajak Daerah Kabupaten Bintan yang dari tahun ke tahun masuk dalam kategori sangat efektif adalah Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

## Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014
Kontribusi  Pajak  Daerah  dihitung  dengan  membandingkan  penerimaan  Pajak  Daerah periode tertentu dengan PAD periode tertentu. Kontribusi Pajak Daerah ini berguna untuk melihat sejauh mana Pajak Daerah  memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi setiap jenis pajak ini akan membawa pengaruh terhadap total penerimaan Pajak Daerah, dan kemudian juga  akan  membawa  pengaruh  terhadap  total  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil    perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 7. Kontribusi Masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD
No Uraian kontribusi masing2 PD terhadap PAD Rata-rata 2011 2012 2013 2014 1  Pajak Hotel 34,6204%  39,2639%  39,6719%  32,7113%  36,5669% 2  Pajak Restoran 16,7416%  18,9168%  18,4121%  15,6338%  17,4261% 3  Pajak Hiburan 3,4403% 3,0730% 1,5654% 0,6335% 2,1781% 4  Pajak Reklame 0,2582% 0,2707% 0,2643% 0,1478% 0,2352% 5  Pajak Penerangan Jalan 3,7348% 6,2696% 5,9247% 4,5324% 5,1154% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 12,5791%  10,8687% 8,2927% 6,2280% 9,4921% 7  Pajak Parkir 0,0304% 0,1871% 0,1748% 0,1256% 0,1295% 8  Pajak Air Tanah 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 9  Pajak Sarang Burung Walet 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0009% 0,0002% 10  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan 0,0000% 0,0000% 0,0000%  10,6337% 2,6584% 11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 7,6492% 0,9765% 1,4904% 5,9139% 4,0075%

## Sumber : Data olahan
Hasil  perhitungan  kontribusi  Pajak  Daerah  Kabupaten  Bintan  pada  tahun  2011-2014, selama 4 tahun terakhir ini Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar terhadap PAD adalah Pajak Hotel. Sebaliknya, Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata terkecil terhadap PAD adalah Pajak Parkir. Pajak Sarang Burung Walet memang memiliki nilai kontribusi rata-rata sangat kecil tetapi pajak ini tidak bisa disebut pajak yang memberikan kontribusi sangat kecil terhadap PAD selama periode 4 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pajak ini baru dipungut pada tahun 2014 bersamaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Kontribusi  Pajak  Daerah  terbesar  bersumber  dari  Pajak  hotel  dengan  memberikan kontribusi sebesar 36,5669% terhadap PAD. Hal ini disebabkan makin berkembangnya hotel dan banyak  pengunjung  yang  datang  ke  Kabupaten  Bintan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  jumlah penerimaan Pajak Hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, dimana pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel  bersumber dari 5 sumber pajak yaitu Pajak  Hotel Bintang Lima, Pajak  Hotel  Bintang  Empat,  Pajak  Hotel  Melati  Tiga  dan  Pajak  Hotel  Melati  Satu  serta  Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/ Hostel/Rumah Kos. Tahun 2011 sumber penerimaan pajak Hotel terbesar berasal dari Pajak Hotel Bintang Empat yaitu sebesar Rp. 23.850.852.603,00 dan yang  terkecil  berasal  dari  Pajak  Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/  Hostel/Rumah  Kos  yaitu sebesar Rp.1.492.681,00. Pada tahun 2014 penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Pajak  Hotel Bintang Lima, Pajak Hotel Bintang Empat, Pajak Hotel Bintang Dua, Pajak Hotel Melati Tiga dan Pajak Hotel Melati Satu. Pada tahun ini sumber penerimaan Pajak Hotel  terbesar berasal dari Pajak Hotel Bintang Lima yaitu sebesar Rp.36.365.750.506,00. Sedangakan sumber penerimaan Pajak  Hotel  terendah  di  tahun  ini  berasal  dari  Pajak  Hotel  Melati  Tiga  yaitu  sebesar  Rp. 146.931.700,00.
Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap  PAD  Kabupaten  Bintan  yang  terkecil  adalah  Pajak Parkir dengan memberikan kontribusi pajak terhadap PAD sebesar  0,0304% atau sebesar Rp. 41.395.800,00  di  tahun  2011  dan  di  tahun  2014  sebesar  0,1256%  atau  sebesar  Rp. 239.982.302,00.
Selain  itu,  berdasarkan  tabel  kriteria  kontribusi  pajak  daerah  Kabupaten  Bintan menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Bintan secara keseluruhan sangat baik. Tetapi apabila kita melihat kontribusi masing-masing pajak daerah langsung kepada PAD maka kontribusi pajak daerah masing masing mayoritas masih sangat kurang. Hanya Pajak hotel yang termasuk kategori cukup baik dan pajak restoran yang masih kurang baik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas  peneliti  memberikan  beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  giat  lagi  untuk  melakukan  intensifikasi  pajak  daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat  diharapkan  memiliki  kesadaran  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  dan mengawasi proses pemungutan pajak agar tidak ada pajak  yang diselewengkan sehingga dapat  meningkatkan  penerimaan  Pajak  daerah  untuk  membiayai  pembangunan  daerah setempat.

## 3. Bagi Institusi Pendidikan
Bagi  institusi  pendidikan  yang  ingin  mengembangkan  tentang  penelitian  ini,  disarankan untuk  menambah  variabel-variabel  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis    Pajak Daerah.

## Rekomendasi dan Kebijakan
Mengacu  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  diharapkan dapat memberi kebijakan sebagai berikut:
1. Kinerja  pegawai  dalam  pemungutan  Pajak  Daerah  dapat  ditingkatkan  lagi  untuk memperoleh realisasi penerimaan Pajak Daerah yang lebih optimal.
2. Melakukan sosialisasi dengan lebih giat lagi tentang pajak daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah  daerah  melakukan  survei  dan  penilaian  kembali  terhadap  objek  pajak  daerah agar tidak ada objek pajak daerah yang tidak terdata oleh pemerintah daerah dan tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Penilaian kembali perlu dilakukan khususnya terhadap nilai NJOP dan jumlah NJOP PBB P2 yang baru dipungut pada tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim.2004. Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
____ .2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
Badan Pusat Statistik.2014. Bintan Dalam Angka 2015 . Kabupaten Bintan :Badan Pusat Statistik. Badan  Pusat  Statistik.2014. Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Bintan  2011-2013 Menurut Lapangan Kerja . Kabupaten Bintan :Badan Pusat Statistik.
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan keuangan Daerah .  Indeks.
Departemen  Dalam  Negeri.  1994. Kepmendagri  No.690.900.327 .  Jakarta  :  Departemen  Dalam Negeri.
Dinas  Pendapatan  dan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bintan.2011-2013 .  Laporan  Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja . Kabupaten Bintan.
Dinas  Pendapatan  dan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bintan.2011-2014 .  Laporan  Target  dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan . Kabupaten Bintan. Dinas  Pendapatan  dan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bintan.  2011-2014. Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Kabupaten Bintan . Kabupaten Bintan.
Haryani, Said Muhammad, Sofyan Syahnur. 2013. Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireun. Pascasarjana Universitas Syah Kuala : Junal Ilmu Ekonomi Volume 1.
Mardiasmo . 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi _____  . 2011. Perpajakan . Yogyakarta : Penerbit Andi
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen Yogyakarta.
_____  , 2013. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah .  Lembaran  Negara  Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Pajak  Daerah  dan Restribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 . Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Republik Indonesia. 2011. Keputusan Makamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tentang Pajak Golf . Makamah Konstitusi : Jakarta.
Said, M. Mas’ud. 2008. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia . Malang : UMM Press.
Siahaan, Marihot P. (2005). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jakarta
Taluke, Maxwel. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat . Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado : Jurnal EMBA Volume 1.