P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN PADA DIGITAL ASET SEBAGAI OBJEK JAMINAN
Oleh :
Irham Rahman, S.H.,M.H. Hery Lilik Sudarmanto, S.H.,M.Hum Satriyani Cahyo Widayati, S.H.,M.H.

## irhamrahman@unik-kediri.ac.id Falkultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  memberikan  banyak  manfaat  dalam perekonomian  khususnya  terkait  dengan  transaksi  binsni  dan  digital  aset.  Tetapi digital  aset  belum  memiliki  kepastian  hukum  dalam  aktivitas  bisnis  yang  menjadi objek  jaminan  mengingat  dalam  hukum  positif  objek  jaminan  terkait  dengan  digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Adapun metode atau tipe penelitian  yang  digunakan  untuk  menyusun  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  hukum  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Hukum  jaminan  yang  bersifat accessoir dari  perjanjian  pokok  belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut,  digital  aset  masih  berupa  komoditi  yang  belum  dapat  dikases  secara  umum untuk  mendapatkan  nilai  ekonomis.  Kemudian  digital  aset  belum  ada  lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia.
Kata Kunci : Jaminan, Kebendaan, Digital Aset, Objek Jaminan

## PENDAHULUAN
Era  revolusi  industri  4.0  yang  di  dorong  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  semakin  mutakhir  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi kebutuhan  ekonomi.  Bebagai  aspek  aktivitas  bisnis  menggunakan  tekonologi informasi  dan  komonikasi  yang  lebih  mudah,  cepat  dan  efisien.  Sehingga  aktivitas bisnis  dapat  dilakukan  dimanapun  dan  kapanpun  dengan  menggunakan  smartphon

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
atau  gadget  dan  computer.  Eksistensi  internet  memberikan  peranan  yang  besar  bagi pelaku  bisnis  untuk  memudahkan  aktivitas  ekonomi  misalkan  dari  kemudahan bertransaksi atau alat marketing. Namun perkembangan teknologi yang baru tersebut mempunyai  persoalan-  persoalan  yang  belum  memberikan  kepastian  bisnis  dan penyelesainnya.  Persoalan  ini  lah  yang  menjadi  peran  hukum  untuk  memberikan kepastian  hukum  dalam  berbisnis.  Hukum  sebagai  bingkai  ekonomi  harus  mampu mengakomodir  perkembagan  aktivitas  ekonomi  masyarakat  agar  terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan.
Teknologi dan informasi dengan sarana internet yang dapat terhubung secara global  dapat  memberikan  banyak  manfaat  dalam  perekonomian.  Keunggulan  dari teknologi  tersebut  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  perdagangan  ataupun investasi.  Perkembangan  teknologi  informasi  juga  telah  mendorong  berkembangnya alat  pembayaran  yang  mulanya  menggunakan cash  based  instruments (alat pembayaran  tunai),  lalu  bertambah  alat  pembayaran  baru  yang  dikenal non  cash based instruments (alat  pembayaran non tunai)  yang dikembangkan juga menjadi e- money dalam  bertransaksi  jual  beli  sehingga  tidal  lagi  berbasis  pada  kertas  atau paperless .  Salah  satu  alat  pembayaran paperless yang  berkembang  akhir-  akhir  ini adalah uang virtual yang sebagai alat pembayaran transaksi masyarakat berupa uang kripto.  Selain  itu  ada  bitcoin  yang  merupakan  produk  digital  yang  dapat  juga digunakan dalam transaksi elektronik yang dikembangkan oleh programmer. Bitcoin tidak  mempunyai  bentuk  fisik  dan  hanya  terdapat  didalam  suatu  akun  elektronik berupa  dompet  elektronik  ( e-wallet ).  Bank  Indonesia  sebagai  pengendali  sistem moneter di Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, bahwa Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  Bitcoin  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat pembayaran  di  Indonesia.  Namun  himbauan  tersebut  tidak  mempengaruhi  para penggunanya  untuk  meninggalkan  Bitcoin,  sampai  pada  saat  ini  anggota  yang terdaftar pada situs exchanger terbesar di Indonesia yakni pada website PT. Indodax Nasional Indonesia telah mencapai 1.625.889 pengguna. Hal ini membuktikan bahwa masyarkat Indonesia tertarik dengan produk digital tersebut.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
Jaminan kebendaan yang telah diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek (BW) tentang  benda  bersifat  tertutup.  Sifat  tertutup  dalam  buku  II  BW  tersebut  berarti konsep  kebendaan  yang  dimaksud  hanya  sebatas  yang  ada  dalam  BW  atau  Kitab Undang-  undang  Hukum  Perdata  saja.  Disisi  lain  kebutuhan  bisnis  mengikuti perkembangan  teknologi  dan  informasi  baik  dari  transaksi  maupun  benda  sebagai objek  bisnis  terus  berkembang  mengikuti  kebutuhan  masyarakat.  Di  era  digital kebutuhan masyarakat secara umum banyak menggunakan digital dalam bertransaksi ekonomi yang dirasa lebih mudah dan efisien. Munculnya kripto atau bitcoin sebagai produk  digital  sebagai  alat  transaksi  digital  belum  secara  resmi  diatur  di  Indonesia, hanya saja untuk aset kripto diakui sebagai komoditi. Komoditi adalah semua barang, jasa,  hak  dan  kepentingan  lainnya,  dan  setiap  derivatif  dari  Komoditi,  yang  dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Deriviatif Syariah, dan/atau  Kontrak  Derivatif  lainnya 1 .  Legalitas  dari  aset  kripto  diatur  dalam  Pasal  1 Angka  7  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset )  Di  Bursa  Berjangka  bahwa  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset )  yang  selanjutnya disebut  Aset  Kripto  adalah  Komoditi  tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital  aset, menggunakan  kriptografi,  jaringan peer-to-peer ,  dan  buku  besar  yang  terdistribusi, untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru,  memverifikasi  transaksi,  dan  mengamankan transaksi  tanpa  campur  tangan  pihak  lain.  Konsep  digital  aset  sebagai  suatu  benda yang  mempunyai  nilai  dalam  bisnis  dan  sudah  mempunyai  legalitas  serta dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum,  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dijadikan suatu jaminan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  digital  aset  belum  memiliki  kepastian  hukum dalam  aktivitas  bisnis  yang  menjadi  objek  jaminan  mengingat  dalam  hukum  positif objek  jaminan  terkait  dengan  digital  aset  sebagai  jaminan  belum  ada  aturan  yang mengaturnya.  Tetapi  sebagian  masyarakat  menggunakan  digital  aset  tersebut  dalam
1 Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
kegiatan  bisnisnya.  Persoalan  hukum  tersebut  perlu  adanya  kajian  hukum  untuk mengimplemantasi  peran dan tujuan hukum, maka dari itu penulis tertarik mengkaji kajian yuridis jaminan kebendaan pada digital aset sebagai objek jaminan.

## RUMUSAN MASALAH
Adapaun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah  apakah digital aset dapat dijadikan sebagai obyek jaminan di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Jaminan Kebendaan
Pada  dasarnya  jaminan  ada  2  macam  yakni  jaminan  umum  adan  jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 BW untuk melindungi setiap orang yang  melakukan  perikatan.  Namun  jaminan  umum  masih  memiliki  banyak kelemahan,  maka  pembentuk  undang-undang  juga  menyiapkan  alternatif  jaminan yang  lebih  mantap  yaitu  jaminan  khusus  yang  objeknya  adalah  benda.  Jaminan kebendaan  mempunyai  khararteristik  “kebendaan”  dalam  arti  memberikan  hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahulu  atas  benda-benda  tertentu,  tetapi  hanyalah  dijamin  oleh  harta  kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hak jaminan  kebendaan  Adalah  hak  yang  memberikan  kepada  seorang  kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:
a. kreditur  didahulukan  dan  dimudahkan  dalam  mengambil  pelunasan  atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
b. Ada  benda  tertentu  milik  debitur  yang  dipegang  oleh  kreditur  atau terikatkepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannyadengan baik terhadap kreditur. Di sini adanya semacam tekanan psikologiskepada  debitur  untuk  melunasi  utang-utangnya  karena  benda  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat  manusia  untuk  berusaha  mempertahankan  apa  yang  berharga  dan  telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan 2 . Benda  menurut  Hukum  Perdata  yang  pada  umumnya  macam-macam  benda yang dikenal dalam Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut:
1) Benda  berujud  dan  benda  tidak  berujud  ( lichamelijke  zaken-onlichamelijke zaken ,
Pasal 503):
2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak ( roerende zaken- onroerendezaken ,Pasal
504);
3) Benda  habis  pakaidan  benda  tidak  habis  pakai  ( verbruikbare  zaken- onverbruikbare zaken , Pasal 505);
4) Benda  dalam  perdagangan  dan  benda  di  luar  perdagangan  ( zaken  in  de handelzaken buiten de handel , Pasal 1332);
5) Benda  yang  sudah  ada  dan  benda  yang  masih  akan  ada toekomstige zakentegenwoordige zaken, Pasal 1334;
6) Bendayang  dapat  dibagi  dan  benda  tidak  dapat  dibagi  ( deeibare  zaken- ondeelbarezaken , Pasal 1163).
7) Benda  yang  dapat  diganti  dan  benda  yang  tidak  dapat  diganti  ( ven/angbare zakenonven/angbare zaken , Pasal 1694).
2. Digital aset
Digital  aset  adalah  suatu  barang  atau  benda  yang  ada  pada  sistem  elektronik yang  mempunyai  nilai  yang  dapat  dimiliki  dan  dikuasai  baik  perseorangan  maupun badan  hukum.  Digital  aset  adalah  salah  satu  bentuk  perkembangan  dari  konsep  aset yang  pada  awalnya  hanya  terdapat  dalam  dunia  riil  namun  berkembang  kedalam
2 J. Satrio , Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan , Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 12

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
dunia  digital.  Selain  itu  digital  aset  merupakan  benda  yang  kepemilikannya  tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya 3 .
Teknologi  Kripto  adalah  inovasi  teknologi  untuk  mengamankan  komunikasi antar  kedua  belah  pihak  agar  pihak  ketiga  tidak  dapat  mengganggu  kerahasian  dan integritas dari data yang dikirim. Teknologi Kripto kemudian disempurnakan dengan Teknologi Blockchain yang  menghubungkan  antar  server  secara  terdesentralisasi secara peer  to  peer membentuk  sebuah  buku  besar  transaksi  ( ledger )  dengan menggunakan  teknologi  kripto  sebagai  cara  memverfikasi.  Setelah  transaksi  dicatat, ledger  tidak  akan  dapat  diubah  tanpa  persetujuan  mayoritas  server  dalam  jaringan. Blockchain terdiri  dari Blockchain  Public dan Blockchain Private,  sebagaimana halnya Internet dan Intranet.
Menurut  Goldman  Sachs  Bitycoin  dapat  disebut  sebagai  currency,  aset keuangan,  atau  komoditi.  Sedangakan  Srokosz  dan  Kopyscianski  berpendapat perlakuan hukum bagi bitcoin di setiap negara ditentukan dengan sistem hukum yang dianut (common law atau civil law). Di Amerika Serikat, Bitcoin dipandang sebagai mata  uang  publik  dalam  satu  kelompok  sehingga  diklasifikasikan  sebagai  alat pembayaran  yang  sah.    Lalu  kemudian  di  Eropa  yang  menggunakan  sistem  hukum civil  law,  bitcoin  diklasifikasikan  sebagai  hak  milik  pribadi  seperti  surat  berharga, sehingga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah 4 .
a. Objek Jaminan Kebendaan
Benda  yang  dapat  menjadi  objek  perjanjian  jamian  adalah  benda  dalam perdagangan  sebagaimana  di  atur  pada  Pasal  1332  BW,  sedangkan  benda  di  luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian jaminan. 5 Syarat benda yang dapat
3 Pedro Franco, Understanding Bitcoin : Cryptography, E ngineering, and Economics (UK: TJ International Ltd, Great Britian UK, 2015)
4 Srokosz, Witold, and Tomasz Kopyscianski (2015) Legal and Economic Analysis of the Cryptocurrencies Impact on the Financial System Stability, Journal of Teaching and Education, 4 (2), 619-627
5 Trisadini  Prasastinah  U.,  dan  Leonora  Bakarbesy ,  Buku  Preferensi  Hukum  Perbankan (Hukum Jaminan) , Revka Petra Media, 2014, Hlm. 21

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
dijadikan  sebagai  objek  jaminan  adalah  benda  tersebut  dapat  dialihkan  dan mempunyai nilai ekonomis. Syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  atau  tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyusun penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  teknik  atau  prosedur  telaah dengan  berpedoman  pada  beberapa  asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  maupun prinsip-prinsip  hukum  yang  berkaitan  dengan  substansi  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  umum  dan  khusus.  Dengan  menggunakan  bahan  hukum primer dan sekunder untuk melakukan kajian hukum sehingga dapat merumuskan dan menjawab isu hukum yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  hukum  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti 6 .  Sedangkan pendekatan  konseptual  merupakan  penekatan  yang  dilakukan  dengan  berpedoman pada aturan hukum yang ada dan men

## PEMBAHASAN
Adanya jaminan pasti disertai dengan perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang  atau  pinjam  meminjam.  Perjanjian  utang  piutang  sebagai  perjanjian  utama/ pokok  dan  jaminan  sebagai  perjanjian  tambahan/ accessoir .  Sehingga  ada  dan tidaknya  jaminan  tergantung  dari  perjanjian  pokok,  serta  jaminan  tidak  boleh melebihi  atau  kurang  dari  apa  yang  telah  diperjanjikan  di  perjanjian  pokok.  Pada prinsipnya  jaminan  bersumber  dari  pasal  1131  dan  1132  BW  yang  menjamin  akan kepastian  hukum  kreditur  mendapatkan  haknya  dari  debitur.  Disamping  itu  pasal tersebut  membagi  jaminan  menjadi  dua  macam  yakni  jaminan  umum  dan  jaminan khusus.  Jaminan  umum  merupakan  jaminan  yang  diberikan  kepada  semua  kreditur
6 Peter Mahmud Marzuki, Penlitian Hukum (edisi revisi), Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
atas  semua  harta  kekayaan  debitur 7 .  Jaminan  tersebut  meskipun  tidak  disebutkan secara  eksplisit  di  klausula  perjanjian,  kreditur  tetap  mendapatkan  haknya berdasarkan  undang-  undang  yakni  pasal  1131  BW.  Tetapi  tidak  ada  kreditur  yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul  dikarenakan  adanya  perjanjian  yang  khusus  diadakan  antara  debitur  dan kreditur yang menunjuk benda- benda tertentu sebagai jaminan atas perjanjian pokok, contohnya  jaminan  gadai,  jaminan  fidusia,  jaminan  hak  tanggungan.  Berkaitan dengan  jaminan  khusus  dibedakan  menjadi  jaminan  kebendaan  dan  jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mengikuti sifat dan karakter benda yang dijaminkan.
Objek  jaminan  kebendaan  adalah  benda  yang  mempunyai  sifat  kebendaan sebagaimana diatur dalam  pasal  528 BW bahwa pasal tersebut  menjelaskan ada dua siafat  kebendaan.  Pertama,  sifat  kebendaan  absolut  yakni  dapat  dipertahankan  pada setiap orang, dan yang kedua, Droit de suite yaitu hak kebendaan tersebut mengikuti pada  siapapun  dia  berada.  Benda  yang  menjadi  objek  jaminan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-  undangan  adalah  benda  yang  bergerak  dan  benda  yang  tidak bergerak.  Untuk  benda  bergerak  ada  dua  jenis  jaminan  yakni  jaminan  gadai  dan jaminan  fidusi,  sedangkan  benda  tidak  bergerak  termasuk  hak  tanggungan  dan jaminan  hipotek.  Keempat  jaminan  tersebut  sudah  mempunyai  lembaga  jaminannya masing-  masing.  Berdasarkan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  telah disampaikan di latar belakang bahwa transaksi utang- piutang dapat dilakukan dengan online yang dalam  pengawasan Otoritas  Jasa Keuangan, selain  itu hadir juga digital aset yang menjadi investasi di era digital.
Digital  aset  dilihat  dari  perspektif  hukum  kebendaan  adalah  benda  yang bergerak  tetapi  tidak  berwujud,  melihat  karakter  dan  sifatnya  yang  mudah dimengikuti kehendak pemiliknya atau mudah dipindah tangankan melalui digital dan internet. Digital aset dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server dan juga dapat  dipindahkan  antara  satu  dompet  ke  dompet  yang  lain  dengan  menggunakan
7 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, 2005, hlm.8

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
jaringan elektronik dan internet, Bitcoin juga dapat dipindahkan dari cold storage ke mobile  wallet  sesuai  keinginan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  digital  aset  dapat memenuhi sebagai syarat- syarat suatu benda. Maka dapat disimpulkan bahwa digital aset  adalah suatu  benda  bergerak yang dapat  berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik  satu  ke  pemiliki  yang  lainnya  dan  merupakan  benda  tidak  berwujud  karena berbentuk  digital  melalui  elektronik  dengan  jaringan  internet.  Namun  dalam  hukum jaminan belum ada peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Dan menurut penulis  keberadaan  digital  aset  seharusnya  dapat  melalui  lembaga  jaminan  fidusi melihat  kharakter  objek  jaminannya  hampir  sama.  Tetapi  hal  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan mengingat belum ada peraturan yang mengaturnya.

## PENUTUP
Digital  aset  merupakan  benda  yang  tidak  berwujud  sebagai  objek  jaminan belum  secara  khusus  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pada  prinsipnya legalitas  dalam  sistem  hukum civil  law yang  dianut  di  Indonesia  sangat  diperlukan demi  menjamin  kepastian  hukum.  Hukum  jaminan  yang  bersifat accessoir dari perjanjian  pokok  belum  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  yang  mana  ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat  dikases  secara  umum  untuk  mendapatkan  nilai  ekonomis.  Kemudian  digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia. Maka dari itu Sehingga pera pembuat peraturan perundang-undangan agar mengupayakan  legalitas  digitas  aset  khsususnya  sebagai  objek  jaminan  agar mendapatkan  kepastian  hukum  mengingat  kebutuhan  masyarakat  terhadap  teknologi dan digital sangat dibutuhkan.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Faye  Fangfei,  Wang, Domain  Names  Management  and  Legal  Protection, International Journal of Information Management 26 , UK, 2006
Hidayat,  Wahyu, Kamus  Teknologi  Komputer:  Komputer-Internet ,  Sarana  ilmu, Surabaya, 2000
Husni,  Frieda  Hasbullah, Hukum  Kebendaan  Perdata,  Hak-Hak  Yang  Memberikan Jaminan (jilid 2 ), Jakarta:Indo Hill-Co, 2005
J.  Satrio  , Hukum  Jaminan,  Hak-hak  Jaminan  Kebendaan ,  Citra  Aditya,  Bandung, 2002
Mahmud  Marzuki,  Peter, Penlitian  Hukum  (edisi  revisi) ,  Kencana  Predana  Media Group, Jakarta, 2014.
Mertokusumo,  Sudikno,  Eksekusi  Obyek  Hak  Tanggungan  ,  Permasalahan  dan Hambatan  ,  Makalah  pada  Penataran  Dosen  Hukum  Perdata  Se-  Indonesia Yogyakarta,Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Pedro  Franco, Understanding  Bitcoin :  Cryptography,  Engineering,  and  Economics (UK: TJ International Ltd , Great Britian UK, 2015)
Trisadini Prasastinah U., dan Leonora Bakarbesy , Buku Preferensi Hukum Perbankan (Hukum Jaminan) , Revka Petra Media, 2014
Srokosz,  Witold,  and  Tomasz  Kopyscianski, Legal  and  Economic  Analysis  of  the Cryptocurrencies  Impact  on  the  Financial  System  Stability ,  Journal  of Teaching and Education, 2015