(Studi Kasus di Kota Makassar)

## EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar)

## Awaluddin Sallatu Universitas Muslim Indonesia Makassar
Abstract
The  Juvenile  Court  has  included  the  rights  of  the  child,  the implementation of the obligations of parents, society and the government and the State,  but the  protection  of  children's  rights  still  requires  serious  handling  when there are things that are specific relating to legal protection for themselves. and if this can be overcome then every child will be able to assume their responsibilities as a child in the future so that the child is still given the broadest opportunity to grow  and  develop  optimally,  both  physically,  mentally  and  socially,  with  noble character,  it  is  necessary  to  protect  and  to  realize  the  welfare  of  children  by providing guarantees for the fulfillment of their rights and the treatment without discrimination.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  effectiveness  of fulfilling  children's  rights  after  divorce  as  well  as  factors  that  are  inhibiting  the fulfillment of children's rights after divorce.
Keywords: Children's Rights, Fulfillment Effectiveness, After Divorce.

## Abstrak
Pengadilan  Anak  telah  mencantumkan  hak-hak  anak,  pelaksanaan kewajiban  orang  tua,  masyarakat  dan  pemerintah  serta  Negara,  namun perlindungan  terhadap  hak-hak  anak masih  memerlukan  penanganan  yang  serius manakala ada hal-hal yang sifatnya  spesifik  yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu  memikul  tanggung  jawabnya  sebagai  anak  dikemudian  hari  sehingga dengan  demikian  anak  tetap  diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosoial, berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta  adanyaperlakuan  tanpa  diskrimansi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.
Kata Kunci :Efektivitas Pemenuhan, Hak Anak, Setelah Perceraian.
(Studi Kasus di Kota Makassar)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  telah mencantumkan  hak-hak  anak,  pelaksanaan  kewajiban  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah  serta  Negara,  namun  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik, mental  maupun  sosoial,  berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta  adanyaperlakuan  tanpa  diskrimansi. Seorang anak yang belum dewasa adalah berada dalam pengawasan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik si anak.
Di  Indonesia  pelaksanaan  perlindungan  hak-hak  anak  sebagaimana tersebut  dalam  deklarasi  PBB  tersebut  dituangkan  dalam  UU  No.4  tahun  1979 tentang kesejahteraan anak.Pasal 1 UU tersebut menentukan; Kesejahteraan anak adalah  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang  dapat  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangannya  deengan  wajar,  baik  secara  rohani,  jasmani maupun  social.Usaha  kesejahteraan  anak adalah  usaha  kesejahteraan  social  yang ditunjukan  untuk  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  social  yang  ditujukan untuk  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  anak  terutama  terpenuhinya kebutuhan pokok anak.( Maidini Gultom 2008:47)
Menyebutkan  perkawinan  tidak  lagi  hanya  dilihat  sebagai  hubungan jasmani  saja  tetapi  juga  merupakan  hubungan  batin.Pergeseran  ini  mengesahkan perkawinan  yang  selama  ini  hanya  sebatas  ikatan  jasmani  temyata  juga mengandung  aspek  yang  lebih  substansial  dan  berdimensi  jangka  panjang.lkatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan  ikatan  batin  itu  Iebih  jauh.Dimensi  masa  dalam  definisi  tersebut dieksplisitkan  dengan  katakata  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. (Nurudin Amir dan Akmal Tarigan Azhari 2004:45-46)
Walapun pengertian dan tujuan perkawinan adalah seperti yang disebutkan diatas  namun  pada  kenyataannya  pemenuhan  hak-hak  anak  kadang  terabaikan terutama bagi keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian.
(Studi Kasus di Kota Makassar)
Sekalipun  perceraian  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dan  damai oleh orang tuanya, namun tetap saja menimbulkan reaksi dan masalah bagi anak- anak mereka.
Memperhatikan  fenomena  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lenjut mengenai  permasalahan  “Efektifitas  Pemenuhan  Hak  Anak  Setelah  Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)
Reaksi  anak  berbeda-beda  terhadap  perceraian  orangtuanya.  Semua tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian.
Setiap  anak  menanggung  penderitaan  dan  kesusahan  dengan  kadar  yang berbeda-beda.  Anak-anak  yang  orang  tuanya  bercerai,  terutama  yang  sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap akibat buruk yang akan menimpa mereka.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yang  bersifat empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat ketentuan-ketentuan  hukum  secara  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:
1.  Data  primer,  yakni  data  yang  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  yang diperoleh  dilapangan  melalui  wawancara  dan  kuisioner  dengan  pihak-pihak terkait yaitu anakyang orangtuanya telah melakukan perceraian danhakim serta panitera pada Pengadilan AgamaKota Makassar.
2.  Data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  data  yang  ada,  bukan  hanya karena  dikumpulkan  oleh  pihak  lain.  Data  ini  berasal  dari  data putusan,dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Dalam  Pasal  41,  Undang-Undang  no.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mencantumkan :
“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik  lbu  atau  Bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
(Studi Kasus di Kota Makassar)
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyatannya tidak  dapat  memenuhi  keinginan  tersebut  Pengadilan  dapat  menentukan bahwa lbu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.
Dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  terhadap  anak,  hakim Pengadilan  Agama  terlebih  dahulu  telah  mengetahui  penghasilan  orangtua  laki- laki  (ayah)  kemudian  menetapkan  jumlah  pemberian  nominal  kebutuhan  nafkah untuk perbulannya kepada anak sesuai dengan tingkat kemampuan orangtua untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga kehidupan sehari-hari anak tetap  terpenuhi  dan  terjamin  setelah  perceraian  orangtuanya.  Dan    pemenuhan nafkah tersebut harus rutin dan sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama.

## 2. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
Pendidikan  sangat  penting  dalam  kelangsungan  hidup  anak  setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena  itu  kelangsungan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  orangtua  yang dibebankan  oleh  pengadilan.  Orangtua  harus  mengawasi  dan  menjamin pendidikan  anak  agar  tidak  terlantar  baik  dari  segi  pembiayaan  pendidikan, kebutuhan  pakain  sekolah,  serta  kebutuhan  alat  sekolah  yang  semestinya dipenuhi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan :
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  dan  bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak  berhak  atas  perlindungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar

## 3. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan
Kesehatan anak menjadi salah satu unsur penting sehingga pemenuhan hak anak  setelah  perceraian  tidak  dikatakan  terabaiakan.  Orangtua  harus  seringkali
(Studi Kasus di Kota Makassar)
mengawasi kesehatan anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya.
Dari  hasil  konvensi  tentang  hak  -  hak  anak  dihasilkan  beberapa  hak-hak anak,yakni:
1. Hak untuk mendapatkan pelindungan ( Protection Rights );
2. Hak mempertahankan eksistensi kehidupan ( Survival Rights );
3. Hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis ( Development Rights ) ; 4. Hak atas partisipasi( Participation Rights ).
Seperti  yang  telah  banyak  terjadi,  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  kesehatan orangtua  seringkali  melalaikan  dan  kurang  memerhatikan  kesehatan  anak,  fisik, psikis,  serta  bilogisnya,  sehingga  berdampak  besar  terhadap  pertembuhan  dan kelangsungan kehidupan anak.

## 4. Pengawasan Lingkungan
Orangtua harus tetap menjadi control social yang pertama bagi anak agar anak  tetap  merasakan  perhatian  dan  terawasi  dari  orangtua  nya,  agar  anak  tidak berada  dilingkungan  yang  kriminal  ataupun  perbuatan-perbuatan  lainnya  yang melanggar hukum ataupun berdampak buruk untuk kehidupan anak.
Ketika suami istri bercerai maka hak pengasuhan dan pengawasan anak itu lebih dominan  diberikan  kepada  ibunya,  terutama  ketika  si  anak  masih  belum  berusia tamyiz. Karena pada usia tersebut anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dan ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh wanita.
Namun  ketika  si  wanita  ini  telah  menikah  maka  hak  pengasuhan  dan pengawasan  anak  lebih  dominan  kepada  ayahnya,  Nabi  shalallahu  ‘alaihi  wa sallam  bersabda  kepada  seorang  wanita  yang  bertanya  hak  asuh  anak  kepada beliau :
َن ْتْ أَ َ أ  ِ ِ م ْ َْ ْ  َ َ ْحأي
“Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum menikah lagi.” (HR Ahmad : 6707, Abu Dawud : 2276, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Silsilah Ahadits Ash-Shahihah : 1/710).
Selain  Pengadilan  Agama  Makassar,  peneliti  juga  membuat  kuisioner  dan wawancara langsung di Komunitas Forum Anak Makassar pada tanggal 20 April sampai dengan 6 Mei 2019.
Dari  wawancara  tersebut  peneliti  menanyakan  kepada  para  anak  yang orangtua nya telah bercerai mengenai pemenuhan hak anak sesuai dengan putusan pengadilan  dan  membuat  kuisioner  terhadap  40  orang  anak.  Dari  hasil  kuisioner tersebut  dapat  diketahui  dan  disumpulkan  mengenai  pemenuhan    hak  anak  dan faktor-faktor  yang  membuat  terhambatnya  pemenuhan  hak  anak  setelah perceraian.
(Studi Kasus di Kota Makassar)
Adapun  mengenai  efektivitas  pemenuhan  hak  anak  setelah  perceraian mengenai  dibebankannya  pihak  tergugat  untuk  melaksanakan  pemenuhan  hak anak, dari 40 anak yang menjadi responden tersebut dapat dijelaskan tingkat dan kategori  pemenuhan  hak  anak  sehingga  dikatakan  terpenuhi,  kurang  terpenuhi, dan tidak terpenuhi:
1.  Terpenuhi:  Artinya  orangtua  laki-laki  (ayah)  rutin  dalam  melaksanakan pemenuhan  hak  anak  atau  pemberian  nafkah  dari  segi  kebutuhan  ekonomi, pertumbuhaan, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikannya.
2.  Kurang  terpenuhi:  Artinya  orangtua  laki-laki  (ayah)  bertanggung  jawab  atas pemenuhan  hak  anak  tetapi  tidak  rutin  dan  jumlahnya  juga  tidak  menetap  dari pemenuhan  ekonomi,serta  tidak  menjamin  sepenuhnya  unsur-unsur  lainnya  baik dari segi kesehatan,lingkungan,serta pendidikan.
3.  Tidak  terpenuhi:  Artinya  orangtua  laki-laki  (ayah)  yang  dibebankan  atas pemenuhan  hak  anak  setelah  perceraian  melupakan  tanggung  jawab  tersebut dengan  tidak  pernah  sama  sekali  melakukan  pemenuhan  hak  anak  setelah perceraian sehingga tanggung jawab tersebut menjadi terabaiakan.
Berikut  hasil  dari  kuisionaer  dan  wawancara  terhadap  responden  dari  segi pemenuhan hak anak setelah perceraian
Tabel 1 . Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian
No. Pelaksanaan Frekuensi Persentase 1 Terpenuhi 10 25% 2 Kurang terpenuhi 10 25% 3 Tidak terpenuhi 20 50% Jumlah 40 100%
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  40  responden  mengenai pemenuhan  hak    anak,  sebanyak  10  responden  menyatakan  haknya  telah terpenuhi, 10 responden kurang terpenuhi, dan sebanyak 20 respondenpemenuhan haknya tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi sesuai putusan pengadilan.
(Studi Kasus di Kota Makassar)
Pemenuhan  hak anak  setelah  perceraian diatas  sesungguhnya  rendah  atau kurang efektif karena persentase kategori tidak terpenuhi atau tidak terlaksananya pemenuhan  hak  anak  oleh  orangtua  laki-laki  (ayah)  mencapai  50%  dari  40 responden.  Artinya  tidak  perpenuhinya  hak  anak  berarti  tidak  menjamin kebutuhan  ekonomi,kesejahteraan  kesehatan,  pendidikan,  serta  pertumbuhan  dan perkembangan psikis dan lingkungan anak.
Dari hasil wawancara hakim di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 April 2019,  Drs.  H.  Muhammad  Anwar  Saleh,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa  banyak wali  atau  orangtua  anak  yang  datang  melapor  ke  Pengadilan  Agama  Makassar mengenai  jika  hak  anak  nya  tidak  dipenuhi  oleh  orangtua  yang  dibebankan pemenuhan  hak  anak  setelah  perceraian,  tetapi  mereka  hanya  sekedar  melapor tanpa  ingin  melalui  prosedur  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  dengan  berbagai pertimbangan dan alasan sehingga laporan-laporan seperti itu tidak dapat ditindak lanjuti atau diproses oleh pihak Pengadilan Agama.
Mengenai  pemberian  nafkah  terhadap  anak  merupakan  suatu  kewajiban dari  orangtua  kepada  anak,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, ditegaskan  kekuasaan  orang  tua  dinyatakan  sebagai  kekuasaan  yang  berada  pada kedua  orang  tua  dalam  kedudukannya  yang  seimbang.  Ketentuan  tersebut  pada dasarnya  menyebutkan  kekuasaan  orang  tua  berada  pada  kedua  orang  tua  dan mereka  wajib  untuk  memelihara  serta  mendidik  anak-anaknya  dengan  sebaik- baiknya.  Kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak  didasarkan  Pasal  45  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  kewajiban  bagi  orang  tua dalam  menjalankan  kekuasaannya  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka  dengan  sebaik-baiknya,  dimana  kewajiban  tersebut  tidak  akan  berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.
Kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak tidak  akan  berakhir  dengan  putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan apabila terjadi perceraian antara kedua orang  tua,  maka  seluruh  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  akan  menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut,  makapengadilan  dapat  memutuskan  agar  ibu  yang  melaksanakan tanggung  jawab  tersebut.  Kewajiban  ini  akan  terus  berlangsung  sampai  si  anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan, biaya pemeliharaan anak pasca  perceraian  ditanggung  oleh  si  bapak/ayah.  Semua  biaya  hadhanah  dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah.
(Studi Kasus di Kota Makassar)

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  wilayan  Pengadilan  Agama Makassar dan Forum Anak Makassar, dan sebagai dasar pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah sebagai berikut:
1.  Sebagian  besar  putusan  pembebanan  nafkah  anak  di  Pengadilan  Agama Makassar  yang  memberikan  pembebanan  nafkah  anak  kepada  orangtua  untuk pemenuhan nafkah anak kepada anak.
2.  Bahwa  komunitas  Forum  Anak  Makassar  yang  memang  komunitas  ini  adalah forum  anak  yang  memang  orangtua  nya  sudah  melakukan  perceraian  dan  ada beberapa yang pemenuhan haknya tidak dipenuhi dengan baik sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

## Faktor-Faktor  Penyebab  Terhambatnya  Pemenuhan  Hak  Anak  Setelah Perceraian
Orangtua  pada  dasarnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh, memelihara,  dan  mendidik,  tetapi  cenderung  tidak  didapatkan  anak  secara maksimal  setelah  orangtuanya  bercerai.  Meskipun  terjadi  perceraian,  maka  anak tetap  menjadi  tanggung  jawab  orangtua  ,  dan  orangtua  laki-laki  (ayah)  adalah pihak yang harus memenuhi nafkah anak.
Menurut  Undang-Undang  No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak pada Bab II mengenai Hak Anak, diantaranya Pasal 2, menyebutkan :
1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan kehidupa sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  pelindungan,  baik  semasa  dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Banyak  orangtua  yang  pada  kenyataannya  setelah  perceraian  tidak  lagi menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  pemenuhan  hak  ana, persitiwa  sebenarnya  dapat  diajukan  gugatan  terkait  kelalaian  orangtua  laki-laki (ayah),  akan  tetapi  banyak  juga  ibu  atau  wali  dari  anak  yang  menerima  dengan lapang  dada  dikarenakan  tidak  mau  lagi  berurusan  dengan  orangtua  laki-laki (ayah).
Dari  permasalahan  diatas  dapat  ditemui  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  sehingga  pemenuhan  hak  anak  oleh  orangtua  laki-laki  (ayah)
(Studi Kasus di Kota Makassar)
menjadi  terabaikan,  dari  hasil  kuisioner  dan  wawancara  peneliti    terhadap responden,peneliti menemukan jawaban-jawaban yang paling dominan, yaitu: 1. Faktor Ekonomi
2. Orangtua Menikah Lagi Setelah Perceraian
3. Orangtua Laki-laki (ayah) Tidak diketahui dan Berpindah Tempat Tinggal

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1.  Pemenuhan  hak  anak  setelah  perceraian  di  Kota  Makassar  kurang  efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab  oleh  orangtua  yang  dibebankan  sesuai  dengan  putusan  pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.
2.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terhambatnya  pemenuhan  hak  anak setelah  perceraian  berdasarkan  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Kota Makassar  dan  Forum  Anak  Makassar  ialah  faktor  ekonomi,  orangtua menikah  lagi  setelah  perceraian,  dan  keberadaan  orangtua  tidak  diketaui atau berpindah tempat tinggal.

## B. Saran
1. Diperlukan adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas serta pengawasan terhadap  orangtua  yang  melalaikan  tanggung  jawabnya  dalam  pemenuhan hak anak setelah perceraian, sehingga pemenuhan hak anak berjalan efektif sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.
2.  Perlu  adanya  bimbingan  ataupun  sosialisasi  oleh  pihak  Pengadilan  Agama terhadap  anak  ataupun  walinya  mengenai  tuntutan  sesuai  dengan  prosedur Pengadilan Agama jika pemenuhan hak anak tidak terpenuhi oleh orangtua yang dibebankan, sehingga kehidupan anak setelah perceraian orangtua nya tidak  terabaikan.  Bimbingan  ataupun  sosialisasi  juga  perlu  dilakukan  oleh pihak  Pengadilan  Agama  terhadap  orangtua  yang  dibebankan  pemenuhan hak anak mengenai pentingnya tanggung jawab dan kesadaran hukum dalam melaksanakan  pemenuhan  hak  anak  sesuai  dengan  putusan  Pengadilan Agama.
(Studi Kasus di Kota Makassar)

## DAFTAR PUSTAKA

## Al Qur’an Al Karim
Maidi Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Nurdin  Amiur  dan  Akmar  Tarigan,  Azhar. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia Stufi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI , Jakarta: Pernada Media, 2004. https://www.neliti.com/id/publications/121479/pemenuhan-hak-istri-dan-anak- akibat-putusnya-perkawinan-karena-perceraian-studi Ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietis/article/view/7914 https://bimbinganislam.com/tentang-hak-asuh-anak-setelah-perceraian/ Undang-Undang No.3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No.39 Tahun !999, tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan