Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Gatot Subroto No.10 Widya Graha, Lt. 3 & 11 Jakarta 12710 Email: moulizadonna@gmail.com.

## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.179-198

## Partai Islam, Tafsir Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan
Mouliza K.D. Sweinstani Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Recieved: 5 Maret 2019 Revised: 2 September 2019 Accepted: 19 Oktober 2019
Keywords: affirmative action, legislative women candidates, PPP, the Islamic Party, women representative

## Pendahuluan
esadaran  mengenai  jaminan  atas  hak,  status  serta  keterlibatan perempuan  di  ruang  publik  termasuk  dalam  bidang  politik  telah menjadi perbincangan masyarakat global sejak kurang lebih 40 tahun terakhir. Dimulai dengan adanya Konferensi Dunia Pertama Tentang Perempuan pada Tahun 1975, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada tahun 1979, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (BPFA) pada tahun 1995, hingga konsensus 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Deklarasi  Milenium  yang  sepakat  untuk  melaksanakan Millenium  Development  Goals
K

## Abstract:
Some studies about women’s participation in Islamic Political Parties are still limited in political recruitment without considering the “Islamic Values” within in. This paper aims to analyze how the Islamic Party in Indonesia supports and works for women's representation in the national legislature in 2014 amid some “mainstream-malestream” religion interpretation of a leader. By conducting in-depth  interviews  with  the  Chairman  of  the  PPP,  the  most  senior  Islamic Party  in  2014  Election,  the  authors  found  that  since  2003,  as  stipulated  in Muktamar V PPP, the party has noticed the participation and role of women in politics. It shows us that in terms of giving attention to the role of women in Politics, PPP has done it before the government launched an affirmative action policy in 2004. Unfortunately, the openness of the participation of women that have been designed by the PPP has not been followed by its efforts to change the unequal structure and gender relations. Women candidates must compete in the prevailing market mechanism which is still gender-neutral.
(MDGs) yang saat ini telah dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimulai  sejak  akhir  tahun  2015  (Luhulima,  2014).  Berdasarkan  pada  beberapa kesepakatan internasional tersebut, dunia internasional bersama—sama sepakat bahwa: 1) perempuan harus dapat memainkan peran yang sama dan setara dalam bidang politik, 2)  tindakan  khusus  sementara,  seperti  kuota,  merupakan  cara  yang  efektif  untuk meningkatkan  peran  politik  perempuan;  dan  3)  undang-undang  tentang  kuota  tidak mencukupi untuk mencapai partisipasi penuh dan setara atas perempuan dalam politik (Markham, 2013).
Secara  umum,  setidaknya  terdapat  empat  peran  yang  dapat  dimainkan  oleh perempuan dalam dunia politik, yaitu: sebagai pemilih, sebagai anggota partai politik, sebagai kandidat dan pegawai, serta sebagai anggota dari masyarakat. Sayangnya, dari keempat  peran  tersebut,  peran  perempuan  dalam  dunia  politik  masih  lebih  sering diidentikkan  dengan  peran  yang  terakhir,  yaitu  sebagai  anggota  dari  masyarakat. Perempuan hanya dipandang sebagai pemilih dan pendongkrak suara partai politik pada saat pemilu. Partisipasi perempuan masih dipandang sebagai sebuah partisipasi pasif yang hanya digunakan untuk kepentingan sebagian pihak saja untuk memenangkan pemilu. Sebaliknya,  partisipasi  aktif  perempuan  dalam  politik  sebagai  anggota  dan  pengurus partai, kandidat, hingga pejabat publik masih sangat terbatas.
Akibat  dari  masih  rendahnya  partisipasi  aktif  perempuan,  keterwakilan perempuan  di  berbagai  belahan  dunia  pada  hampir  seluruh  tingkatan  sosio-kultural masih  rendah  (under-represented)  (Shvedova,  2005).  Stereotip  terhadap  perempuan dalam  politik  yang  didasarkan  pada  budaya  patriarkhi  di  tengah  masyarakat  menjadi salah  satu  hambatan  bagi  perempuan  dalam  bidang  ini.  Stereotipe  tersebut  seringkali berujung pada asumsi bahwa politik bukanlah dunia perempuan karena politik sendiri bersifat maskulin, sementara maskulinitas tabu untuk dianggap sebagai ciri ideal seorang perempuan  (Hussein,  2014;  Partini,  2014).  Stereotipe  yang  demikian  praktis mengalienasikan perempuan dalam politik dan sering kali menggiring publik pada asumsi bahwa  hanya  pekerjaan  domestiklah  yang  tepat  dan  merupakan  satu-satu  peran  yang dapat dimainkan oleh perempuan (Hussein, 2014; Mosse, 1993).
Kondisi selanjutnya yang juga dapat berpengaruh pada keterwakilan perempuan adalah  tafsir  mainstream  dari  ajaran  agama  yang  sering  kali  digunakan  untuk mempertajam  hambatan  bagi  perempuan  untuk  dapat  berkarir  dalam  politik.  Dalam artikel ini, penulis akan membahas tafsir mainstream ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  pihak  mengintepretasikan  bahwa  menurut ajaran agama Islam pemimpin adalah laki-laki. Istilah “pemimpin” dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai pemimpin dalam konteks agama dan keluarga (privat) namun juga ditarik keluar kepada ruang publik termasuk politik. Universitas Al-Azhar dan Said
al  Afghani  dalam  Aisyah  wa  al  Siyasah  bahkan  menyatakan  bahwa  politik  bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan (Hussein, 2014). Interpretasi ajaran agama yang demikian praktis telah mendegradasi sejarah partisipasi politik perempuan dan secara masif mereduksi status perempuan dalam tatanan sosial.
Tafsir ajaran agama yang demikian memperkuat beberapa alasan yang melatar belakangi  alienasi  perempuan  dalam  politik  adalah  anggapan  tentang  keterbatasan kecerdasan  perempuan  dan  asumsi  tentang  “perempuan  sebagai  sumber  fitnah” (Hussein, 2014). Pandangan tersebut muncul karena pembacaan sumber ajaran agama yang  dilakukan  secara  skriptual  dan  stagnan.  Kriteria  perempuan  ideal  yang  penurut, pendiam dan tidak bebas yang merupakan hasil dari konstruksi budaya patriarkhi dalam Islam yang tumbuh pada abad pertengahan di Timur Tengah juga turut andil dalam konstruksi tafsir yang justru tidak memberikan keadilan bagi perempuan (Fakih, 2013). Lantas bagaimana dengan partai politik Islam mengartikulasikan tafsir yang demikian? Apakah  sebagai  pihak  yang  memiliki  peran  sentral  melakukan  penjaringan  dan pencalonan  elit  politik  juga  memaknai  partisipasi  politik  perempuan  secara  skriptual seperti tafsir arus utama yang masih hanya mengutamakan peran laki-laki ( male-stream )? Studi  terdahulu  tentang  partisipasi  perempuan  dalam  partai  politik  Islam  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  perempuan  mulai  masif  berpartisipasi  dalam  Partai Politik Islam sejak tahun 1920-an melalui berbagai organisasi sayap partai, divisi, maupun cabang partai (Blackburn, 2008). Sementara itu, pada era liberalisasi politik saat ini, studi- studi  kontemporer  tentang  perempuan  dalam  partai  politik  Islam  telah  banyak  yang menitikberatkan pada bagaimana partai politik merekognisi identitas perempuan dalam rekrutmen dan kandidasi yang dilakukan. Namun, beberapa studi tentang rekrutmen dan kandidasi  perempuan  dalam  partai  politik  Islam  di  Indonesia  sebagian  besar  masih menitik beratkan pada bagaimana mekanisme rekrutmen dan kandidasi serta hambatan, baik secara kultural, struktural, dan institusional, yang harus dihadapi perempuan dalam mekanisme rekrutmen dalam partai politik Islam (Anggraini, Sutarso, & Santosa, 2014; Ardiansa, 2017; Kurniaty, Hidayat, Efendy, & Sinaga, 2016; Ndibau, 2010). Studi-studi tersebut  tidak  menitikberatkan  pada  “unsur  Islam”  pada  partai  yang  menjadi  unit analisisnya. Oleh karena itu, beberapa studi tersebut menghasilkan simpulan yang tidak jauh  berbeda  dengan  studi  tentang  mekanisme  rekrutmen  perempuan  dalam  partai politik (nasionalis) lainnya. Dengan kata lain, beberapa studi tersebut belum membedakan dan  menjelaskan  bagaimana  perbedaan  dinamika  rekrutmen  politik  bagi  perempuan yang dilakukan oleh partai politik nasionalis dan partai politik Islam di mana dalam partai politik  Islam,  tafsir  ajaran  agama  sedikit  banyak  dapat  memengaruhi  keputusan  yang diambil oleh para gatekeeper dalam merekrut seseorang.
Melihat  kekosongan  akademik  di  atas,  secara  spesifik  studi  ini  akan  melihat bagaimana  partai  yang  berasaskan  pada  nilai-nilai  Islam  membuka  peluang  bagi perempuan  untuk  berkarir  dalam  politik  di  era  transformasi  sosial  saat  ini.  Apakah implementasi kebijakan internal partai Islam dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif  (caleg)  dan  kaderisasi  perempuan  terganjal  oleh  tafsir  arus  utama  tentang pemimpin?  Dengan  mengambil  studi  kasus  pada  rekrutmen  dan  kaderisasi  yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu DPR-RI 2014, studi ini  akan  melihat  bagaimana  strategi  gender  partai  Islam  dalam  menemuhi  amanat kebijakan afirmasi politik bagi perempuan.
Sebagai partai politik Islam yang “paling senior” di antara Partai Politik Islam lainnya  yang  berhasil  menduduki  kursi  DPR  pada  tahun  2014  dan  secara  eksplisit mendasarkan  gerakan  partainya  pada  nilai-nilai  Islam,  PPP  ternyata  menjadi  partai politik  dengan  persentase  keterwakilan  perempuan  tertinggi  di  DPR  RI  hasil  Pemilu Legislatif 2014. Sebagai partai politik yang kental dengan nilai dan kultur Islam bahkan mendasarkan gerakannya pada Islam, capaian PPP dalam menghadirkan perempuan di DPR  pada  Pemilu  2014  tersebut  menjadi  menarik  untuk  dipahami  lebih  lanjut dikarenakan  capaian  ini  seolah  bertolak  belakang  dengan  tafsir  mainstream  yang malestream tentang kepemimpinan dan politik dalam Islam yang sejauh ini terbangun dalam masyarakat.
Oleh  karena  itu,  dengan  menambahkan  perspektif  intepretasi  nilai  Islam  yang dianut  oleh  partai  politik  dalam  melakukan  rekrutmen  politik  terhadap  perempuan pertanyaan  yang  diajukan  dalam  studi  ini  adalah  “Bagaimana  strategi  PPP  dalam menjalankan  fungsi  rekrutmen  politik  dan  kaderisasi  caleg  Perempuan  ditengah  tafsir mainstream pemimpin perempuan menurut Islam?” Metode penelitian yang digunakan untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  di  atas  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis eksplanatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua umum PPP dan  melakukan  studi  dokumentasi  terhadap  beberapa  dokumen  tentang  keterwakilan perempuan di PPP dan sumber lain yang relevan.

## Strategi Gender dalam Telaah Teoritik
Isu-isu  gender  seperti  perdagangan  perempuan  dan  anak,  tingginya  angka kematian  ibu  saat  melahirkan,  pelayanan  kesehatan  yang  kurang  memadai,  prostitusi, buruh  migran  perempuan  dan  sebagainya,  kesemuanya  menjadi  keprihatinan  para feminis di dunia. Banyak sarjana dan feminis sepakat bahwa guna menyelesaikan segala permasalahan  terkait  perempuan  seperti  di  atas,  kehadiran  perempuan  sebagai  pihak yang membawa pesan sekaligus pesan itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang terus diperjuangkan.
Dalam bukunya yang berjudul The Politics of Presence, The political Representation of Gender,  Enthnicity  and  Race ,  Anne  Phillips  mengemukakan  dua  bentuk  representasi  yang dapat digunakan untuk meningkatkan peranan aktif perempuan dalam arus demokrasi di suatu negara, yakni (1) politics of idea (politik ide) dan (2) politics of presence (politik kehadiran). Anne Phillips menyatakan bahwa keterwakilan politik saat ini secara umum merupakan wujud dari konsep politik ide. Maksud dari politik ide adalah situasi di mana wakil politik membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilkannya. Akibat dari bentuk keterwakilan ini adalah para wakil tersebut sering kali tidak menyuarakan seluruh ide dan aspirasi dari pemilihnya, tetapi lebih mengutamakan ide dari komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, seperti jenis kelamin, ras, dan etnis.
Hal  di  atas  tentu  saja  merugikan  kelompok-kelompok  minoritas,  termasuk kelompok  perempuan  yang  memiliki  wakil  berjumlah  sedikit  di  partai  politik  dan parlemen  (Phillips,  1995).  Keterwakilan  ide  ini  seringkali  tidak  mampu  membaca kebutuhan-kebutuhan  spesifik  kelompok  yang  diwakili,  khususnya  perempuan,  karena wakil  rakyat  ini  hanya  berperan  sebagai  pembawa  pesan  kebutuhan  kelompok  yang diwakili. Oleh karena itu, Anne Phillips juga mengemukakan bentuk keterwakilan yang kedua, yaitu keterwakilan kehadiran ( Politics of Presence ) yang memungkinkan perempuan dan kelompok minoritas lainnya dalam politik untuk menjadi pembawa pesan dan pesan itu  sendiri  dalam  parlemen.  Dengan  menggunakan  bentuk  keterwakilan  ini,  maka diharapkan kebutuhan spesifik beberapa kelompok minoritas dalam politik, khususnya perempuan,  dapat  diaspirasikan  dan  kemudian  dapat  melahirkan  kebijakan-kebijakan mengakomodasi kebutuhannya tersebut.
Mewujudkan  keterwakilan  kehadiran  seperti  apa  yang  diharapkan  agar  dapat menjadi  jalan  keluar  segala  permasalahan  berkaitan  dengan  perempuan,  memerlukan strategi-strategi khusus untuk mendorong keterwakilan perempuan yang pada akhirnya dapat  mendorong  terciptanya  keadilan  gender.  Ada  tiga  strategi  gender  yang  dapat dilakukan untuk mencapai keadilan gender di arena politik menurut Squires, yaitu kuota, Pengarus Utamaan Gender (PUG), dan Pembentukan Gender Focal Point , yang dalam hal ini  dimaknai  sebagai Women  Focal  Point di  berbagai  institusi  pengambilan  keputusan (Squires, 1999).
Jika  kuota  perempuan  menekankan  pada  jumlah  (kehadiran),  maka  PUG mengarah  pada  tujuan  untuk  memastikan  proses  yang  berjalan  di  arena  pengambilan keputusan mengintegrasikan prinsip keadilan gender. Dibandingkan dengan kuota, PUG lebih dapat dikatakan sebagai partisipasi yang substantif di arena pengambilan keputusan. Selain  itu,  perbedaan  lain  antara  kuota  dan  PUG  adalah  jika  kuota  berfokus  pada distribusi kekuasaan yang bersifat vertikal di partai atau parlemen, maka PUG menyasar dan  berfokus  pada  tataran  horizontal  dalam  partai,  parlemen,  dan  birokrasi  baik  di
tingkat  nasional  maupun  lokal.  Sementara  itu Women  Focal  Point ,  seperti  juga  PUG, melihat visi politik secara komprehensif dalam tataran formal dan informal, demokrasi langsung-demokrasi representatif serta mengarah pada kepentingan praktis gender dan strategis gender (Molyneux, 1985). Sebaliknya kuota, melihat visi politik secara terbatas dalam politik yang lebih formal, yaitu partai dan parlemen.
Ketiga strategi tersebut sebetulnya saling melengkapi dan komprehensif di tataran idealnya  dengan  tujuan  agar  gerakan  perempuan  mampu  mengelola  hubungan  baik dengan  negara.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka  ketiga  strategi  tersebut  akan penulis  lihat  di  dalam  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Selanjutnya,  dengan  ketiga strategi ini, penulis akan melihat bagaimana ketiga hal ini diterapkan dalam PPP sehingga dapat mendorong keterwakilan perempuan PPP dalam parlemen. Kesemuanya ini tidak lepas  dari  salah  satu  fungsi  yang  dimainkan  oleh  PPP  sebagai  sebuah  partai,  yaitu rekrutmen  politik  untuk  memilih  pejabat  publik  yang  dapat  mengartikulasikan  dan mengagregasikan kepentingan konstituennya.

## Keterwakilan Perempuan dalam Partai Islam
Sebagai  salah  satu  negara  yang  turut  meratifikasi  beragam  instrumen internasional  tentang  jaminan  hak  bagi  perempuan,  Indonesia  memiliki  beragam kebijakan untuk menjamin hak-hak perempuan. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah kebijakan  afirmasi  bagi  partisipasi  politik  perempuan  yang  sudah  diimplementasikan sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Tujuan dari diimplementasikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui kebijakan  yang  berorientasi  pada  proses  kaderisasi  dalam  sebuah  penyelenggaraan pemilu.
Pada fase pertama kebijakan afirmasi politik bagi perempuan, kebijakan afirmasi masih bersifat himbauan kepada partai politik untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam fungsi rekrutmennya dan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam  daftar  calon  pemilu  legislatif.  Menjelang  Pemilu  2009,  kebijakan  ini disempurnakan dengan menuntut partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik dan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar  calon.  Implementasi  sistem  zipper  dalam  sistem  proporsional  yang  dinilai  oleh Tremblay  (2016)  lebih  menguntungkan  perempuan,  juga  diterapkan  pada  perubahan kedua ini di mana setiap tiga nomor calon, maka partai harus menempatkan minimal satu  perempuan  dalam  tiga  nomor  tersebut.  Sementara  itu,  menjelang  Pemilu  2014, inisiatif  KPU  untuk  menyempurnakan  kebijakan  afrimasi  melalui  Peraturan  KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 perlu diapresiasi. Dalam PKPU tersebut diatur bahwa persyaratan minimal 30% perempuan dalam daftar calon bukan dihitung berdasarkan
agregat nasional namun berdasarkan daerah pemilihan. Dengan demikian, partai politik di setiap daerah pemilihan memiliki kewajiban untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi partai, maka partai tersebut tidak dapat mengikuti pemilu di daerah pemilihan itu (lihat Gambar 8).
Gambar 8: Tabel Kebijakan Afirmasi Bagi Perempuan di Indonesia dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik pada Pemilu 2004-2014 No  Isu Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 UU Partai Politik 1 Kebijakan dalam rekrutmen Memperhatikan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Pasal 7 Huruf e) Memperhatikan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Pasal 11 ayat (1) Huruf e) Mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Pasal 29 Huruf 1a) 2 Kepengurusan  Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di setiap tingkatan (Pasal 13 ayat (3)) Menyertakan sedikitnya 30% perempuan di tingkat Pusat (Pasal 2 ayat (5))
Memperhatikan
keterwakilan perempuan paling rendah 30% di tingkat provinsi dan kabupaten kota (Pasal 20)
Menyertakan Sedikitnya 30% Perempuan di tingkat Pusat (Pasal 2 ayat (5)) UU Pemilu 1 Metode Pencalonan Memperhatikan keterwakilan perempuan di setiap dapil minimal 30% dalam daftar calon (bersifat himbauan) (Pasal 65) Daftar calon memuat 30% calon perempuan (agregat) (pasal 53)
Zipper System,
setiap 3 orang bakal calon terdapat
sekurang-
Daftar calon memuat 30% calon
perempuan (tiap dapil) (Pasal 55 + PKPU 7/2013)
Zipper System, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (Pasal 55 ayat (2))
Konsekuensi bila tidak memenuhi : dapat direvisi kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (pasal 56 ayat (2))
Konsekuensi bila tidak memenuhi : tidak dapat ikut pemilu di dapil tersebut, namun sebelumnya dapat direvisi 2 Sistem Pemilu  Proporsional Daftar Tertutup Proporsional Daftar Terbuka; memilih partai atau calon Proporsional Daftar Terbuka; memilih partai saja/calon saja/ partai dan calon dari partai yang sama 3 Formula Calon Terpilih 100% BPP+Nomor Urut Suara Terbanyak (Keputusan MK) Suara Terbanyak
Sumber :  Disarikan  dari  Undang-Undang  Partai  Politik  dan  Undang  Pemilu:  UU  No. 31/2002  dan  UU  No.12/2003  untuk  Pemilu  2004;  UU  No.  2/2008  dan  UU  No. 10/2008 untuk Pemilu 2009; UU No. 2/2011 dan UU No.8/2012 untuk Pemilu 2014.
Sekalipun  kebijakan  afirmasi  politik  bagi  perempuan  selalu  berkembang  dan diperbarui-walau  tidak  signifikan-pada  setiap  penyelenggaraan  pemilu,  kondisi keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  di  Indonesia  hingga  satu  dekade implementasi kebijakan ini nyatanya belum mampu mencapai ambang batas kritis 30%. Pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 11,28%. Sementara itu, pada tahun 2009 dan 2014, persentase keterwakilan perempuan masing-masing sebesar 18% dan 17,32%. Persentase ini menjadi lebih rendah ketika kita melihat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat lokal (Puskapol UI, 2015). Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi studi Markham (2013) dan Puskapol UI (2015) yang menyatakan bahwa di tingkat lokal keterwakilan perempuan menjadi semakin lebih rendah. Hingga tahun 2013, keterwakilan perempuan di tingkat lokal masih rendah. Bahkan pada tahun 2013, hanya  terdapat  16.89%  perempuan  yang  duduk  di  seluruh  kursi  DPRD  Provinsi  di
Indonesia. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota hanya terdapat 12% anggota legislatif perempuan di seluruh Indonesia. 1
Gambar 9: Tabel Anggota DPR RI Terpilih pada Setiap Fraksi Periode 2014-
2019 Partai Jumlah Kursi Jenis Kelamin Laki-Laki % Perempuan  % Nasdem 35 31 88,57 4 11,43 PKB 47 37 78,72 10 21,28 PKS 40 39 97,50 1 2,50 PDI Perjuangan 109 88 80,73 21 19,27 Golkar 91 75 82,42 16 17,58 Gerindra 73 62 84,93 11 15,07 Demokrat 61 48 78,69 13 21,31 PAN 49 40 81,63 9 18,37 PPP 39 29 74,36 10 25,64 Hanura 16 14 87,50 2 12,50 Total 560 463 82,68 97 17,32
Sumber : Statistik Indonesia 2015 & KPU Gambar 10: Tabel Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Tingkat Pusat dan Daerah Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 P L Total Kursi P L Total Kursi P L Total Kursi DPR RI 11,82 % (65) 88,18 % (485) 550 18 % (103) 82 % (457) 560 17,32 % (97) 82,67 % (463) 560 DPRD Provinsi 10% (188) 90% (1.662 ) 1.850  16 % (321) 84% (1.584 ) 2.005  15,85 % (335) 84,5% (1.779 ) 2.114 DPRD Kab/Kota 8% (1.090 ) 92% (12.03 5) 13.12 5 12% (1.857 ) 88% (13.90 1) 15.75 8 14,2% (2.406 ) 85,8% (12.36 0 14.41 0
DPD RI 21,1% (27) 78,9% (101) 128 26,5% (35) 73,5% (97) 132 25,8% (34) 74,2% (98 132
Keterangan: P: Perempuan; L: Laki-laki
Sumber : Ekawati (2017); Wardani et al. (2010)
Dari  tren  capaian  keterwakilan  perempuan  di  atas,  pada  tahun  2014  terdapat empat  Partai  Politik  Islam-baik  dilihat  dari  nilai-nilai  yang  menjadi  asas  dari  partai tersebut  maupun  dilihat  dari  kedekatan  massa-yang  berhasil  mendapatkan  kursi parlemen.  Keempat  partai  yang  dimaksud  adalah  PKS,  PAN,  PKB,  dan  PPP. Berdasarkan pada hasil perolehan suara nasional pada pemilu 2014, partai-partai Islam memiliki keunikan tersendiri karena dua dari empat partai tersebut berada pada dua aras yang berbeda sama sekali; partai dengan persentase keterwakilan perempuan terendah dalam  DPR  RI,  yaitu  PKS,  dan  partai  dengan  persentase  keterwakilan  perempuan tertinggi, yaitu PPP. Berdasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2014, PKS hanya berhasil mendudukkan  satu  perempuan  dalam  kursi  DPR-RI,  atau  setara  dengan  2.5% Sementara itu, PPP yang dikenal sebagai partai politik Islam “paling senior” di antara ketiga partai Islam di atas, berhasil menempatkan 25.64% perempuan di kursi DPR-RI.
Gambar 11: Grafik Trend Persentase Keterwakilan Perempuan dalam PPP, PKS, PAN, dan PKB pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014
Sumber : KPU RI dan BPS, diolah kembali oleh penulis
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2004 2009 2014 PPP
PKS PAN PKB
Jika dilihat dari trend keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dari sudut pandang  Partai  Islam,  tidak  ada  pola  khusus  yang  berkaitan  dengan  keterwakilan perempuan dalam partai-partai ini. Sama halnya dengan keterwakilan perempuan dari partai-partai dengan platform gerakan nasionalis, keterwakilan perempuan dalam partai- partai Islam juga cukup fluktuatif. Tidak adanya perbedaan pola keterwakilan perempuan antara  dari  partai  Islam  maupun  partai  nasionalis  antara  lain  dapat  disebabkan  oleh semangat  gerakan  (Islam  maupun  Nasionalis)  yang  menjadi  dasar  dari  masing-masing partai  bukan  diartikulasikan  sebagai  ideologi  yang  akan  memberikan  cara  pandang masing-masing bagi partai. Beberapa studi yang dilakukan di negara demokrasi maju baik di Eropa maupun di Amerika, menunjukkan bahwa ideologi partai politik masih relevan dalam  menghadirkan  dan  membaca  kepentingan  perempuan.  Ideologi  partai  bahkan dapat pula mendorong keterwakilan substantif perempuan dalam politik karena ideologi yang  dianut  mampu  memberikan  keleluasaan  bagi  perempuan  untuk  dapat memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum dalam agenda-agenda politik yang diusulkan (Caul, 1999; Erzeel & Celis, 2016).
Sekalipun tidak ada perbedaan pola tertentu dalam keterwakilan perempuan di partai politik Islam, di antara keempat partai Islam yang duduk di DPR hasil pemilu 2014, PPP secara konsisten berhasil memberikan peningkatan bagi representasi perempuan di lembaga  legislatif.  Di  tingkat  nasional  partai  ini  mampu  meningkatkan  keterwakilan perempuan  di  DPR  hingga  hampir  15%  dari  capaiannya  pada  Pemilu  tahun  2009. Capaian ini tentunya cukup membanggakan karena sebagai partai yang diketegorikan sebagai Partai Islam Tradisionalis menurut Buehler (2009), PPP justru berhasil keluar dari bayang-bayang  stereotip  peran  perempuan  dalam  jabatan  publik  yang  selama terkonstruksi  dalam  beberapa  tafsir  mainstream  dan  malestream  dalam  ajaran  agama Islam.

## Menanggapi Tafsir Male-stream Ajaran Agama Islam
Justifikasi PPP sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai ini. Dalam Pasal 2 AD/ART PPP, secara eksplisit disebutkan bahwa partai ini berasaskan Islam dengan bercirikan  Ahlussunnah  Wal  Jama’ah.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  pada  studi  yang dilakukan  oleh  Michael  Buehler  (2009)  tentang  kategorisasi  partai  Islam  di  Indonesia dalam pemilu 2009, PPP digolongkan ke dalam Partai Islam Tradisional seperti halnya Partai  Persatuan  Nahdatul  Ulama  (PPNU)  dan  Partai  Bintang  Reformasi  (PBR), sekalipun jika dibandingkan dengan kedua partai lainnya tersebut, memang hanya PPP yang secara tegas menyatakan bahwa dirinya berasaskan Islam. Selain dapat dilihat dari asas partai, karakter menarik dari PPP sebagai partai Islam juga dapat dilihat dari unsur
pembentuk partai ini. Diketahui bahwa PPP merupakan salah satu dari dua partai politik hasil kebijakan fusi partai pada tahun 1973 yang diberlakukan pada era Orde Baru. PPP merupakan gabungan dari empat partai Islam yang sebelumnya menjadi peserta pemilu tahun 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (Perti)  dan  Parmusi  (Litbang  Kompas,  2016).  Dengan komposisi asal usul partai yang demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keislaman menjadi sangat kental dalam PPP.
Berkaitan dengan sikap PPP terhadap tafsir mainstream yang berkaitan dengan peran perempuan dalam jabatan publik, asas Islam yang menjadi dasar pergerakan dan perjuangan partai ini dianggap tidak menjadi suatu penghambat yang berarti bagi PPP untuk tidak mendukung kebijakan afirmasi. Dalam menjalankan fungsi rekrutmennya, PPP membuka peluang bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat bergabung ke dalam partai ini termasuk untuk menjadi anggota DPR. 2 Tafsir mainstream tentang pembatasan peran perempuan dalam ruang dan jabatan publik dinilai tidak tepat karena  hanya  akan  menempatkan  perempuan  pada  sector  domestic  yang  secara  tidak langsung  akan  mensubordinasi  perempuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Pembatasan ini tidak sesuai dengan fakta masa lalu yang menunjukkan bahwa terdapat banyak perempuan muslim-bahkan sejak zaman kenabian yang juga turut aktif dalam dunia  politik.  Beberapa  di  antara  bahkan  terbukti  memiliki  kecakapan  kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, sekalipun PPP mendasarkan diri pada nilai- nilai  Islam,  PPP  justru  memposisikan  diri  untuk  tidak  sependapat  dengan  tafsir mainstream yang mengekslusikan perempuan dalam dunia politik. PPP membuka diri baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk dapat duduk menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen,  bahkan  membuka  kemungkinan  bagi  perempuan  untuk  dapat  menduduki posisi-posisi strategis dalam suatu lembaga.
Salah  satu  bentuk  keterbukaan  PPP  untuk  mengakomodasi  peran  perempuan dalam  dunia  politik  dapat  dilihat  dari  upaya  partai  ini  memenuhi  persyaratan  kuota minimal perempuan baik dalam kepengurusan partai maupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT)  seperti  yang  amanatkan  dalam  undang-undang.  Berdasarkan  pada  dokumen partai serta data yang berkaitan dengan DCT Pemilu 2014, PPP telah mampu memenuhi kuota minimal perempuan yang disyaratkan dengan menyertakan 197 atau setara dengan 37.9% caleg perempuan. Jumlah tersebut jelas menunjukkan bahwa kuota minimal 30% dalam  daftar  calon  telah  dapat  dipenuhi  oleh  PPP.  Jika  dibandingkan  dengan  partai- partai Islam lainnya, maka persentase caleg perempuan PPP tersebut adalah yang paling tinggi  diantara  caleg  perempuan  yang  diusulkan  oleh  partai  lainnya.  Sementara  itu, dilihat dari kebijakan internal partai, dalam AD/ART PPP diketahui telah ada upaya PPP  untuk  menerapkan  apa  yang  disebut  dengan  voluntary  kuota  dari  partai  politik
dengan mencantumkan secara eksplisit perlunya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam  struktur  kepengurusan,  tidak  hanya  di  tingkat  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP), namun  juga  hingga  di  tingkat  Pengurus  Ranting  (PR)  yang  berkedudukan  di desa/keluharan dan Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN). 3 Di tingkat DPP, dari 146 pengurus harian, 44 atau setara dengan 30% diantaranya adalah perempuan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan strategi keadilan gender yang dikemukakan oleh Squires, maka strategi kuota yang telah diamanatkan oleh paket kebijakan pemilu telah berhasil diupayakan oleh PPP dalam fungsi rekrutmen politik yang dilakukan. Partai politik ini bahkan memanisfestasikan kebijakan afirmasi tersebut dalam kebijakan internal partai dengan menerapkan party voluntary quota kota yang berlaku di tingkat pusat hingga akar rumput  kepengurusan  partai.  Lantas,  bagaimana  keterkaitan  keterbukaan  akomodasi peran perempuan dengan tafsir agama yang menjadi dasar gerakan PPP?
Berdasarkan informasi yang penulis peroleh langsung dari Ketua Umum PPP, Ir. H. M. Romahurmuziy, MT, memperhatikan kehadiran peran perempuan dalam dunia politik bukan merupakan hal baru bagi PPP, sekalipun partai ini adalah partai Islam yang dekat  dengan  tafsir-tafsir  mainstream  tentang  peran  perempuan  dalam  ruang  publik. Kesadaran PPP untuk memberikan akses kepada perempuan dalam dunia politik dimulai hampir beririsan waktu dengan penerapan kebijakan afirmasi politik bagi perempuan. Komitmen menghadirkan kepentingan dan sosok perempuan dalam politik di PPP untuk pertama kalinya dapat dilacak dalam hasil Muktamar V tahun 2003. 4 Dalam muktamar tersebut  dibahas  agenda  besar  PPP  untuk  melakukan  amandemen  AD/ART  partai dengan  salah  satu  perubahan  yang  dikehendaki  adalah  adanya  akomodasi  terhadap keterwakilan perempuan. Sekalipun diwarnai dengan perdebatan Panjang, Muktamar V PPP pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakan agar partai ini harus memperhatikan kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  seluruh  jenjang  kepemimpinan  PPP.  Kebijakan internal  PPP  tentang  akomodasi  kehadiran  perempuan  dalam  politik  selanjutnya disempurnakan  dalam  Muktamar  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2007.  Dalam muktamar  tahun  2007  ini,  klausul  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sudah ditambah dengan menyebutkan jumlah berapa perempuan yang harus duduk di setiap tingkatan  kepemimpinan.  Stretagi  ini  menjadi  strategi  awal  PPP  mengakomodasi perempuan  dalam  politik,  karena  jika  aturan  langsung  mengharuskan  partai menyertakan minimal 30% perempuan, maka PPP sendiri akan sulit untuk memenuhi aturan itu sendiri mengingat adanya kesulitan untuk mendapatkan perempuan yang siap untuk duduk dalam posisi strategis dalam partai. Namun melalui musyawarah nasional organisasi perempuan sayap partai-Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), persentase critical mass 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai didesakkan agar dapat dicantumkan dalam AD/ART PPP.
Jika dianalisa lebih jauh, sekalipun memulai kesadaran untuk memberikan porsi bagi  peran  perempuan  politik  pada  waktu  yang  hampir  beririsan  dengan  kebijakan afirmasi politik di Indonesia, dalam perkembangan lebih lanjut PPP mampu mengambil satu langkah inisiatif lebih maju dari kebijakan afirmasi yang berlaku nasional. Hal ini dapat  dilihat  dari  keberanian  PPP  pada  tahun  2007  yang  mensyaratkan  perempuan untuk hadir dalam kepengurusan partai politik di semua tingkatan dalam jumlah tertentu sementara kebijakan nasional yang berlaku masih bersifat himbauan bagi partai politik untuk  sekadar  memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Klausul “memperhatikan” dalam kebijakan afirmasi politik bagi perempuan untuk pemilu 2004 masih membuka lebar kesempatan partai politik untuk tidak mengindahkan himbauan ini. Kebijakan afirmasi baru secara tegas mendesak partai politik untuk menghadirkan perempuan dalam jumlah atau persentase tertentu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2009.  Oleh  karena  itu,  keberanian  PPP  untuk  secara  tegas  mencantumkan  besaran jumlah  perempuan  yang  harus  duduk  dalam  kepengurusan  partai  yang  dimulai  sejak tahun 2007 patut untuk diapresiasi.
Tindakan  sensitif  gender  yang  dilakukan  PPP  untuk  menyertakan  perempuan dalam  dunia  politik,  tidak  saja  dapat  dilihat  dari  inisiasinya  untuk  menyertakan perempuan dalam kepengurusan partai yang sudah di mulai sejak tahun 2003. Bentuk keadilan gender lain yang juga ditunjukkan oleh PPP adalah dengan memilih seorang perempuan sebagai Ketua Fraksi PPP DPR RI pada tahun 2016. Seorang ketua fraksi perempuan bagi partai ini merupakan suatu hal yang sama sekali baru, dimana hal ini merupakan kali pertama Fraksi PPP dipimpin oleh seorang perempuan selama 43 tahun PPP  berdiri  (Prasetyo,  2016).  Hal  ini  diakui  oleh  Ketua  umum  PPP  sebagai  bentuk keadilan  gender  yang  diberikan  partai  kepada  siapa  saja  baik  laki-laki  maupun perempuan yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi ketua fraksi. Keseluruhan bentuk keadilan gender ini dapat terwujud tidak lain karena adanya dorongan kuat dari semangat perempuan dalam internal PPP yang tergabung dalam WPP yang mampu bersikap aktif tidak hanya di dalam partai namun juga di luar partai  seperti  Kaukus  Perempuan  Politik  Indonesia  (KPPI)  dan  organisasi  pergerakan perempuan lainnya.

## Proses Rekrutmen dan Kaderisasi: Sebuah Paradox
Sekalipun  di  beberapa  aspek  PPP  berhasil  untuk  meningkatkan  keterwakilan perempuan  baik  dalam  kepengurusan  maupun  dalam  lembaga  perwakilan,  konsep integrasionis yang mengizinkan siapapun untuk turut serta dalam kompetisi politik baik dalam  internal  partai  maupun  dalam  pemilu  sangat  berpotensi  untuk  kembali meminggirkan  perempuan  dari  dunia  ini.  Hal  ini  dikarenakan  kepentingan  pragmatis
jangka  pendek  kerap  kali  masih  menjadi  latar  belakang  akomodasi  kepentingan perempuan oleh partai politik secara umum, tidak hanya dalam PPP. Terdapat beberapa alasan yang sering kali melatarbelakangi partai politik bersedia membuka diri menerima perempuan di era liberalisasi politik saat ini, misalnya, menjadikan kandidat perempuan sebagai  salah  satu  mesin  elektoral  partai  hingga  menjadi  alat  penyeimbang  gesekan kekuatan internal partai. Berkaitan dengan alasan yang terakhir, fraksionalisasi PPP yang berlangsung  belakang  membuat  beberapa  nama  perempuan  yang  juga  duduk  sebagai petinggi  dalam  fraksi  ini  dipilih  untuk  menyeimbangkan  kekuataan  kedua  kubu  yang berkonflik.
Rekrutmen dan akomodasi peran serta kepentingan perempuan yang di dasarkan pada pertimbangan demikian tentunya bukan menjadi tujuan utama dari keterbukaan akses  bagi  perempuan  dalam  politik.  Demikian  juga  dengan  perlakuan  netral  gender dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sesungguhnya bukan apa yang diharapkan dari kebijakan afirmasi politik bagi partisipasi perempuan yang sudah dikenal selama satu dekade belakangan. Asumsi dunia politik yang masih berorientasi pada laki- laki membuat perempuan sulit untuk berkompetisi di dalamnya. Apalagi dengan situasi kompetisi  politik  yang  liberal  seperti  dalam  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  yang terapkan  di  Indonesia  saat  ini  yang  diperkuat  dengan  masih  terlembaganya  budaya patriakhi dalam beberapa masyarakat membuat tantangan bagi perempuan untuk dapat berkarir di politik menjadi semakin berat.
Kondisi yang masih male centris yang ditambah dengan tidak adanya perlakuan khusus terhadap perempuan dalam kontestasi politik tersebut juga dapat dilihat dalam proses  rekrutmen  dan  kaderisasi  perempuan  dalam  PPP.  Sekalipun  telah  membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk turut serta dalam politik, kesadaran bahwa sesungguhnya terdapat ketimpangan peran politik antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya disadari oleh PPP, pada khususnya dan oleh partai politik lain pada umumnya. Dalam proses rekrutmen caleg, kaderisasi serta promosi caleg, PPP melakukan penjaringan  caleg  dengan  dua  mekanisme,  yaitu  mekanisme  tertutup  dan  terbuka. Dengan  mekanisme  tertutup,  PPP  membuka  peluang  seluas-luasnya  bagi  kader  partai dan anggota dari organisasi-organisasi yang menjadi unsur pembentuk PPP, baik laki-laki maupun  perempuan,  untuk  dapat  menjadi  caleg  dari  partai  ini.  Selain  itu,  untuk memenuhi  kebutuhan  konstituen,  PPP  juga  membuka  mekanisme  rekrutmen  terbuka yang memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai kandidat dari partai ini. Hanya saja, terdapat beberapa faktor tertentu yang menjadi pertimbangan partai dalam melakukan rekrutmen untuk caleg dari partai ini. Jika seseorang memiliki latar belakang atau kedekatan emosional dengan ideologi atau organisasi-organisasi unsur pembentuk PPP, tentunya mereka akan lebih diutamakan.
Begitu pula dalam proses kaderisasi dan promosi caleg oleh PPP, tidak ditemukan treatment khusus yang diberikan bagi caleg perempuan. Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PPP diakui sesuai dengan prosedur yang berlaku yang biasanya proses kaderisasi ini telah  dilakukan  dengan  matang  pada  organisasi-organisasi  yang  menjadi  unsur pembentuk PPP. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena dalam proses inilah seorang kader dapat dibentuk untuk memiliki kecakapan politik yang mumpuni. Kaderisasi partai politik  yang  baik  bagi  perempuan  juga  dapat  menjadi  jalan  keluar  atas  asumsi  yang menyalahkan  bahwa  kapasitas  politik  politisi  perempuan  yang  masih  terbatas.  Guna mengetahui lebih jelas bagaimana akomodasi kepentingan dan peran perempuan dalam PPP,  berikut  penulis  sajikan  model  rekrutmen  dan  kaderisasi  serta  promosi  caleg perempuan yang dilakukan oleh PPP.
Gambar 12: Tabel Rekrutmen, Kaderisasi, & Promosi PPP Rekrutmen caleg Kaderisasi Promosi caleg 1. Rekrutmen tertutup yang dilakukan dengan
cara memilih kader-
kader terbaik dari keempat unsur pembentuk PPP.
2. Rekrutmen terbuka, yang memungkinkan
siapa saja dapat bergabung dalam ppp. Tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dengan pemilih (pola ini akan dilakukan kemudian kepengurusan ppp yang baru).
1. Secara umum proses kaderisasi sudah dilakukan dalam organisasi-organisasi yang menjadi unsur pembentuk PPP. 2. Bagi anggota yang bukan berasal dari PPP, akan pengenalan dan penanaman ke-PPP-an. 3. Peningkatan keterampilan politik melalui kaderisasi
berjenjang: (1) LKKD oleh DPC, (2) LKKM oleh DPW,
(3) LKKU oleh DPP
1. Didahului survey.
2. Ada bidang
pemenangan pemilu
3. Promosi tidak dibedakan dengan caleg laki-laki.

## Sumber : Hasil wawancara penulis (2016)
Sikap terbuka dan netral yang ditunjukkan PPP ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai politik lainnya.  Siapa saja yang siap berkompetisi
dalam arena ini, maka ia akan menjadi sistem pendukung partai untuk menjadi mesin elektoral  yang  tujuan  akhirnya  adalah  memenangkan  pemilu. 5 Keyakinan  tersebut tentunya  tidak  sepenuhnya  dapat  disalahkan.  Namun,  mengingat  bahwa  pengalaman historis perempuan dalam politik tertinggal dari laki-laki, maka perlakukan khusus bagi perempuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  akses  terhadap  kekuasaan  perlu dilakukan.  Bagi  sebagian  pihak,  perlakuan  khusus  ini  mungkin  dinilai  mendegradasi prinsip  keadilan  dalam  demokrasi.  Namun  dalam  konteks  studi  gender  dan  politik, kebijakan afirmatif tidak sama-sebangun dengan pemberian preferensi, apalagi hak-hak istimewa,  kepada  kaum  perempuan.  Kebijakan  afirmatif  juga  tak  berarti  memberi peluang kelompok kelas dua untuk menempati posisi tertentu atas nama keterwakilan. Insiatif kebijakan afirmasi internal partai politik seperti yang telah dilakukan oleh PPP perlu  untuk  didorong  dengan  menambahkan  beragam  upaya  untuk  meningkatkan kapasitas dan kualitas politik perempuan. Jika tidak dilakukan, maka absennya semangat meningkatkan  kapasitas  perempuan  melalui  beragam  kebijakan  khusus  partai menunjukkan  bahwa  belum  ada  kesadaran  dari  partai  untuk  memperbaki ketidakseimbangan relasi gender yang ada dalam kompetisi politik.

## Penutup
Sebagai  sebuah  partai  yang  sangat  identik  dengan  nilai-nilai  keislaman,  PPP merupakan  salah  satu  partai  yang  membuka  diri  dan  responsif  terhadap  keterwakilan perempuan.  Tafsir-tafsir  mainstream  keagamaan  yang  berusaha  memarjinalkan perempuan dalam dunia politik justru ditolak oleh partai yang digolongkan sebagai partai islam  tradisional  ini.  Dikotomi  publik  dan  privat  yang  pada  akhirnya  mengekslusikan perempuan  dalam  politik  dianggap  sudah  selesai.  Yang  paling  penting  saat  ini  adalah bagaimana seorang anggota partai dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat berkompetisi dalam politik dan kemudian memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk kemenangan partai. Tidak tergantung pada siapa dia dan apa jenis kelaminnya.
Perihal  di  atas  di  satu  sisi  memang  menjadi  kabar  baik  bagi  perempuan  dan feminis  pada  umumnya  karena  partai  Islam  ini  telah  mampu  keluar  dari  kungkungan tafsir  mainstream  tentang  perempuan  dalam  bidang  politik  yang  sangat  merugikan perempuan.  Namun,  sesungguhnya  jika  dianalisis  lebih  mendalam,  tujuan  elektoral seperti yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa perempuan harus bersaing dalam situasi yang netral gender dimana situasi yang demikian kemudian menjadi bias gender dan lagi-lagi dapat dengan mudah meminggirkan perempuan yang tidak mampu bersaing di dalamnya.
Padahal ketidakmampuan ini belum tentu dikarenakan ketiadaaan kapasitas dan kapabilitas perempuan itu sendiri. Seringkali, ketidakmampuan ini justru timbul karena
kondisi  persaingan  yang  sangat  patriakhis  yang  menyulitkan  perempuan.  Apalagi  jika tidak  ada  perlakuan  khusus  untuk  mengangkat  keterwakilan  perempuan  baik  dalam proses rekrutmen caleg, kaderisasi, maupun promosi caleg, atau jika adanya pemahaman bahwa  bentuk  responsif  gender  yang  ditunjukkan  adalah  cukup  dengan  pemberian kesempatan  yang  sama  karena  perlakuan  yang  berbeda  justru  akan  menyebabkan ketidakadilan  gender  pada  laki-laki,  maka  hal  tersebut  akan  semakin  menyulitkan perempuan. Jika ini dibiarkan maka perempuan-perempuan yang dapat muncul sebagai aktor utama dalam politik biasa adalah mereka yang berasal dari “dinasti politik” tertentu atau memiliki kedekatan dengan elit laki-laki seperti yang telah dikonfirmasi dalam studi- studi terdahulu salah satunya oleh Susan Markham.
Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  peran  partai  yang  demikian,  nampak  bahwa partai masih jauh dari sikap mampu menerima gagasan feminis. Ketika partisipasi dan keterwakilan perempuan dipenuhi hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang dengan tetap mempertahankan karakternya yang mengedepankan pada persaingan pasar yang  sangat  liberal,  maka  partai  politik  yang  demikian  sesungguhnya  hanya  berusaha untuk  menjinakkan  kepentingan  gender  dan  perempuan  tanpa  mempertimbangkan secara serius relasi gender yang ada di dalamnya serta kebutuhan apa yang mendorong keterwakilan perempuan tersebut. Ironisnya, hal yang demikian masih terjadi hampir di seluruh partai politik di Indonesia, tidak saja yang berasaskan keagamaan tertentu namun juga yang berasaskan pada semangat nasionalisme atau pancasila.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  seluruh  informan  yang  telah  berkenan  penulis  wawancarai, terutama dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Catatan
1) Jumlah tersebut tidak termasuk anggota legislatif tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta  karena  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pemilihan  legislatif  hanya  sampai  pada  tataran DPRD Provinsi.
2) Berdasarkan  pada  keterangan  Ketua  Umum  PPP  pada  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis.
3) Lihat AD/ART PPP Hasil Muktamar VIII/2016 Pasal 18 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 53 ayat (3).
4) Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, Mei 2016
5) Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Umum PPP, Mei 2016

## Daftar Pustaka
Anggraini,  C.  E.,  Sutarso,  J.,  &  Santosa,  B.  (2014).  Analisis  Komparatif  Rekruitmen Perempuan  Dalam  Partai  Politik  Studi  Kasus  PDIP  dan  PKS  Kota  Surakarta.
KomuniTi , VI(2), 132–141.
Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Jurnal Politik, 2(1), 71. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82
Blackburn,  S.  (2008).  Indonesian  women  and  political  Islam. Journal  of  Southeast  Asian Studies, 39(1), 83–105. https://doi.org/10.1017/S0022463408000040
Buehler,  M.  (2009).  Islam  and  democracy  in  Indonesia. Insight  Turkey, 11(4),  51–63. https://doi.org/10.1080/14683840500119494
Caul,  M.  (1999).  Women’s  Representation  in  Parliament. Party  Politics, 5(1),  79–98. https://doi.org/10.1177/1354068899005001005
Ekawati,  E.  (2017).  Keterwakilan  Perempuan  Pada  Pemilu  Pasca  Orde  Baru. Musãwa Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam ,  16(1),  67–80.  https://doi.org/10.14421/ MUSAWA.2017.%X
Erzeel, S., & Celis, K. (2016). Political parties, ideology and the substantive representation of  women. Party  Politics, 22(5),  576–586.  https://doi.org/10.1177/ 1354068816655561
Fakih,  M.  (2013).  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial  (15th  ed.).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hussein, M. (2014). Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam, Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, dan Al Adalah. Jurnal Perempuan , 19(3), 34– 43.
Kurniaty, E. Y., Hidayat, B., Efendy, S., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Wanita Persatuan Pembangunan dalam Rekrutmen  Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan. Governance:  Ju rnal  Ilmiah  Kajian  Politik  Lokal  dan  Pembangunan ,  3(2). https://doi.org/10.31219/OSF.IO/G83PB
Luhulima, A. (2014). CEDAW. Menegakkan Hak Asasi Perempuan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Markham,  S.  (2013).  Women  as  Agents  of  Change:  Having  Voice  in  Society  and Influencing Policy. Women ’ s Voice, Agency, & Participation Research Series 2013 No . 5 Gender  Equality  and  Development,  series  201(5),  1–20.  https://doi.org/ 10.1039/b803607a
Molyneux, M. (1985). Mobilization without Emancipation? Women’s Interests, the State, and  Revolution  in  Nicaragua. Feminist  Studies ,  11(2),  227.  https://doi.org/ 10.2307/3177922
Mosse, J. C. (1993). Half the World, Half a Chance . UK and Ireland: Oxfam Publishing. https://doi.org/10.3362/9780855987633
Ndibau,  P.  (2010).  P roses  rekrutmen  calon  anggota  legislatif  perempuan  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2009 di D.I. Yogyakarta : Studi di Tingkat DPW dan Lima DPC Kabupaten-Kota . Universitas Gadjah Mada. Retrieved from
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitia nDetail&act=view&typ=html&buku_id=45281
Partini.  (2014).  Partisipasi  Politik  Perempuan  dalam  Praktik  Kewarganegaraan. Jurnal Perempuan, 19(2).
Phillips,  A.  (1995).  The  Politics  of  Presence  (Vol.  1998).  https://doi.org/10.1093/ 0198294158.001.0001
Prasetyo, W. (2016). Ini Struktur Pimpinan Fraksi PPP di DPR yang Baru, Tidak Ada Nama  Dimyati.  Retrieved  September  2,  2019,  from  https://news.detik.com/ berita/3219114/ini-struktur-pimpinan-fraksi-ppp-di-dpr-yang-baru-tidak-ada- nama-dimyati
Puskapol  UI.  (2015). Potret  Keterpilihan  Anggota  Legislatif  Hasil  Pemilu  2014 .  Depok,  Jawa Barat: Puskapol UI.
Shvedova, N. (2005). Obstacles to Women ’ s Participation in Parliament. In Women in Parliament: Beyond Numbers (pp. 33–50).
Squires, J. (1999). Gender in Political Theory . Gender in Political Theory.
Tremblay, M. (2016). Women and legislative representation: Electoral systems, political parties, and sex quotas. Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and Sex Quotas. https://doi.org/10.1057/9780230610378
Wardani,  S.  B.  E.,  Soetjipto,  A.,  Panjaitan,  Y.,  Ichwanuddin,  W.,  Supriyanto,  D., Ardiansa,  D.,  &  Novitasari,  M.  (2010). Naskah  Rekomendasi  Kebijakan.  Representasi Perempuan  dalam  Regulasi  Partai  Politik  dan  Pemilu .  Retrieved  from http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Naskah- Rekomendasi-Kebijakan.pdf

## Tentang Penulis
Mouliza K.D Sweinstani adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memiliki minat kajian pada studi demokrasi dan politik gender.