Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565

## Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban
1) Faiz Abdillah Junedi
1) UIN Salatiga, Indonesia Email Corresponding: faiz.abdillah95@gmail.com , junedi1388@gmail.com*

## I. PENDAHULUAN
Agama  Islam adalah agama yang sempurna. Agama  yang  mengatur setiap lini kehidupan umatnya. Mengatur pula hubungan sosial yang biasa disebut dengan muamalah. Hubungan dengan sesama itulah yang melahirkan  salah  satu  cabang  ilmu  dalam  Islam  yang  dikenal  dengan  sebutan  Fiqih muamalah .  Aspek kajiannya  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan muamalah atau  hubungan  sosial  antara  satu  dengan  yang lainnya Semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. (Mursal, 2017).

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
Maqashid
Syariah Pengharaman Jual Beli Talaqqi Rukban
Selalu ada hikmah di balik aturan Syariah, baik hikmah tersebut dapat diketahui ataupun belum dapat  diketahui.  Hal  ini  adalah  yang  dimaksud  dengan  maqashid  syariah.  Di  antara  hal  yang dilarang  dalam  sistem  jual  beli  adalah  larangan  jual  beli  dengan  cara  talaqqi  rukban.  Yaitu membeli suatu barang sebelum sang pembeli sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga di pasar.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  maqashid  syariah  dibalik  pengharaman  jual  beli dengan cara talaqqi rukban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan fokus riset perpustakaan. Data dari bahan kepustakaan dikumpulkan kemudian dipilih dan dikomparasikan  sesuai  dengan  sub  pembahasan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kelima unsur pokok maqashid syariah sejalan dengan hukum pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban,  Yaitu  1.  hifdz  al-din  karena  adanya  kapatuhan  terhadap  syariah.  2.  hifdz  al-nafs menunjukkan  perhatian  syariah  terhadap  persaudaraan  antar  sesama  manusia  karena  adanya unsur  penipuan.  3.  hifdz  al-‘aql  yang  bertujuan  untuk  membatasi  penggunaan  akal  agar  tidak menimbulkan  kemadharatan.  4.  hifdz  al-nasl  untuk  dapat  menghasilkan  keturunan  dan  keluarga yang  berkualitas  dengan  keberkahan  nafkah  yang  didapatkan.  5.  hifdz  al-mal  karena  ada  unsur kedzaliman, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar.

## A B S T R A C T
Keywords: Maqashid Syariah Prohibition Buying and Selling Talaqqi Rukban There  is  always  wisdom  behind  Sharia  rules,  whether  the  wisdom  can  be  known  or  not.  This  is what is meant by maqashid sharia. Among the things that are prohibited in the buying and selling system is the prohibition of buying and selling by means of talaqqi rukban. That is buying an item before the buyer arrives at the market and before knowing the price in the market. This paper aims to find out the maqashid sharia behind the prohibition of buying and selling by means of  talaqqi rukban.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  a  focus  on  library research. Data from library materials were collected and then selected and compared according to  the  sub-discussion.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  five  main  elements  of  maqashid sharia are in line with the prohibition of buying and selling by means of talaqqi rukban, Namely 1. hifdz al-din because of adherence to sharia. 2. hifdz al-nafs shows sharia concern for brotherhood among human beings because of an element of deception. 3. hifdz al-'aql which aims to limit the use of reason so as not to cause harm. 4. hifdz al-nasl to be able to produce quality offspring and families  with  the  blessings  of  subsistence  that  are  obtained.  5.  hifdz  al-mal  because  there  is  an element of tyranny, namely taking other people's property in a vanity or incorrect way.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Dalam  Al-Qur‟an,  banyak  disebutkan  tentang  paradigma  pemberdayaan  ekonomi,  baik  itu  yang sifatnya  dalam  bentuk  ibadah  sosial  seperti  zakat  yang  diwajibkan  oleh  syariat  sebagai  sikap  kepedulian Islam  terhadap  orang  yang  secara  sosio-ekonomi  relatif  tak  berdaya  atau  yang  sifatnya  mendorong  umat Islam untuk bekerja memenuhi diri dan keluarganya.
Di  antara  hal  yang  diatur  dalam  Islam  adalah  adanya  aturan  tentang  perniagaan  atau  jual  beli. Aturan-aturan tersebut diatur dalam Al-Quran dan hadits-hadits nabi yang sangat banyak. Adanya beberapa akad  yang  dilarang  dalam  jual  beli  oleh  agama  adalah  bukti  perhatian  Islam  terhadap  kehidupan  umatnya. Selalu  ada  hikmah  di  balik  larangan-larangan  yang  Allah  subhanahu  wa  ta‟ala  dan  Rasulullah  shallallahu alaihi wa sallam sebutkan dalam Al quran dan hadits, baik hikmah tersebut kita ketahui ataupun belum kita ketahui.
Pada  dasarnya,  ekonomi  Islam  sudah  dipraktekkan  sejak  14  abad  yang  lalu  oleh  Nabi  Muhammad shallalhu  alaihi  wa  sallam.  Praktek  tersebut  mencakup  larangan  bai‟  najasy,  talaqqi  rukban,  dan  masih banyak lagi kebijakan-kebijakan ekonomi Islam pada saat itu.(Zatadini & Ghozali, 2018) Namun yang akan menjadi topik inti pembahasan dalam artikel ini adalah larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban. Yaitu membeli suatu barang sebelum sang pembeli sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga di pasar.
Larangan  Rasulullah    shallalhu  alaihi  wa  sallam  terhadap  praktik  talaqqi  rukban  dan  berbagai kegiatan curang dalam rangka manipulasi harga dan ketimpangan pasar tidaklah tanpa sebab. Karena praktek ketimpangan  pasar  tersebut  akan  mengganggu  keseimbangan  harga  dan  pada  akhirnya  mengganggu  hak rakyat  secara  umum.(Abdullah,  2019)  Dari  titik  inilah  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut guna mengetahui kenapa jual beli  talaqqi rukban dilarang dalam Islam dan hikmah di balik larangan tersebut sesuai dengan pendapat para ulama.
Para peneliti terdahulu sudah banyak yang membahas tentang hal ini. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh (2016) dan Faizin (2019) yang menyebutkan bahwa Jual beli barang dengan cara  talaqqi  rukban  sangatlah  dilarang  karena  bisa  merugikan  orang  baik  desa  maupun  kota.  Pelarangan tersebut bersifat umum dan tidak terkhusus pada penduduk tertentu baik penduduk kota maupun penduduk desa.  Beberapa  dari  penelitian terdahulu  menyebutkan  alasan dari  adanya  larangan  tersebut.  Namun  belum menyebutkan  secara  spesifik  tentang  kaitan  larangan  tersebut  dengan  maqashid  syariah.  Pada  artikel  ini, penulis  ingin  mencari  sebuah  hikmah  dari  adanya  larangan  jual  beli  dengan  cara  talaqqqi  rukban  dan mengaitkannya dengan maqashid syariah atau tujuan dari adanya syariah itu sendiri.
Salah  satu  keunggulan  ekonomi  Islam  adalah  kemaslahatan  yang  inheren  di  dalam  bangunan keilmuannya.  Sebagai  bagian  dari  sistem  ajaran  Islam,  maka  ekonomi  Islam  sejatinya  harus  membawa kemaslahatan yang menjadi tujuan dari disyariat kan Islam (maqashid syariah).(Yafiz, 2019) Dalam banyak kasus tertentu beberapa cara jual beli yang dilarang terkadang jauh lebih baik daripada teknik jual beli biasa yang diperbolehkan oleh syariah. Inilah suatu realitas yang banyak terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini yang seharusnya mendapatkan pencerahan kenapa hal tersebut harus dilarang. Sebuah solusi hukum yang benar-benar  realistis  terlebih  dalam  masalah  ekonomi  yang  berkaitan  langsung  dengan  taraf  hidup masyarakat.  Namun  karena  adanya  fatwa-fatwa  tentang  pelarangan  suatu  akad  yang  tidak  bersifat  solutif, membuat masyarakat enggan melaksanakan perintah agama tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, yaitu: 1. Bagaimana Al Quran dan Hadits melarang Talaqqi Rukban?  2. Apa kaitan larangan talaqqi rukban ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

## Pengertian dan Hukum Talaqqi Rukban
Secara  etimologi  atau  bahasa, Talaqqi  Rukban atau  dalam  bahasa  arab  )نابكر  يقلت(  terdiri  dari  dua kata,  yaitu: Talaqqi dan Rukban . Talaqqi berasal  dari  kata laqiya yang  berarti  menemui  dan melihatnya.(Ya‟qub, 2005) Adapun Rukban berasal dari kata rakbun yang berarti segerombolan penunggang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban
kuda  atau  unta  yang  berjumlah  sepuluh  atau  lebih,  yang  dimaksud rukban dalam  konteks  ini  adalah rombongan  kafilah  dagang.  Jika  digabungkan  maka talaqqi  rukban berarti  menemui  rombongan  pedagang yang akan menuju pasar kota atau negara. (Nawawi, 1991)
Adapun  secara  terminologi  atau  secara  istilah,  talaqqi  rukban  adalah  pembelian  barang  dagangan dengan  cara  mencegat  para  pedagang  dari  desa, sebelum  mereka  sampai  di  pasar  dan  sebelum  mengetahui harga  sebenarnya.  (Nawawi,  1991)  Para  ulama  menjelaskan  dengan  lebih  rinci  tentang  praktik  ini,  yaitu: orang-orang  yang  ada  di  suatu  kota  keluar  dan  mencegat  para  pedagang  yang  datang  dari  desa  sebelum sampai  ke  pasar.  Para  pedagang  desa  ini  belum  tahu  harga  asli  di  pasar,  kemudian  memberi  tahu  para pedagang yang akan  menuju pasar di kota bahwa barang dagangan  yang  mereka bawa adalah barang yang sudah  tidak  laku  di  pasar.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  menipu.  Maka,  dibelilah  barang-barang dagangan tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.
Praktik  jual  beli  seperi  ini  sering  dilakukan  di  Indonesia.  Biasanya,  orang-orang  dari  perkotaan mencegat rombongan para pedagang yang datang dari pedesaan atau pedalaman. Atau bahkan banyak juga yang  langsung  mendatangi  perkebunan  tempat  mereka  memanen  sayur-sayuran,  buah-buahan  dan  atau beberapa  jenis  dagangan  lainnya.  Kemudian,  ditawarlah  hasil  panen  tersebut  dengan  harga  murah,  dengan iming-iming bahwa barang tersebut tidak laku di pasaran atau modus lain.
Lalu  bagaimana  hukum  jual  beli  dengan  cara  tersebut?  pada  dasarnya,  semua  hal  tentang  masalah keduniaan  adalah  mubah  atau  boleh  saja  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang  melarangnya,  sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqih yang berbunyi: “Asal muasal dari suatu hal keduaniaan adalah mubah, kecuali ada  dalil  yang  menerangkan  bahwasannya  hal  tersebut  adalah  haram.”  Maka,  berdasarkan  kaedah  tersebut, seluruh praktek jual beli adalah mubah. Para ulama sepakat bahwa jual beli dan ijtihad telah dibenarkan sejak zaman  dahulu  hingga  sekarang.  Namun  dalam  perkembangannya  mengalami  beberapa  perubahan  bentuk atau model jual beli yang memerlukan pemikiran dan ijtihad di kalangan ulama. (N. Nawawi, 2020)
Beberapa  hadits  menjelaskan  adanya  praktik-praktik  jual  beli  yang  haram.  Di  antaranya  adalah praktik talaqqi rukban yang kita bahas saat ini. Mari kita Bersama-sama menelaah dan memahami beberapa hadits berikut:
Di antaranya adalah hadits dariAbu Hurairah beliau berkata: Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai ke pasar.” HR Baihaqi (Al Baihaqi, 2002) Abu Hurairah juga pernah berkata, “Bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi  wa  sallam  melarang  mencegat  barang  dagangan  sebelum  sampai  di  pasar.  dan  janganlah  orang  kota membeli buat orang desa” HR Bukhari (Al-Bukhary, 2001) Beliau radliallahu 'anhu juga menyatakan bahwa Rasulullah  shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai  di  pasar)  dan  jangan  pula  sebagian  kalian  membeli  barang  yang  dibeli  orang  lain  (sedang  ditawar) dan  janganlah  kalian  melebihkan  harga  tawaran  barang  (yang  sedang  ditawar  orang  lain,  dengan  maksud menipu  pembeli)  dan  janganlah  orang  kota  membeli  buat  orang  desa.  Janganlah  kalian  menahan  susu  dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.” HR Muslim
Ketiga  Hadits  di  atas  menjelaskan  bahwa  praktik  jual  beli  semacam  ini  adalah  sebuah  larangan langsung  dari  nabi  Muhammad  shallallahu  'alaihi  wasallam  agar  ummat-Nya  tidak  terjerumus  dalam larangan  tersebut.  Sedangkan  dalam  kaedah  fiqih,  sesuatu  yang  dilarang  dalam  Al  quran  atau  hadits menunjukkan keharaman hal tersebut. Maka hukum praktik jual beli talaqqi rukban adalah haram. Terlebih jika  hal  ini  menyangkut  etika  seorang  muslim  dalam  berbisnis,  tentu  hal  semacam  ini  sudah  sangat menyalahi etika yang ada di masyarakat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Muncul pertanyaan, yaitu pada titik ketika praktik tersebut telah terlaksana. Apakah jual belinya sah? Apakah akadnya rusak? Apakah ada kewajiban khiyar? Menurut Al Baihaqi, bahwa hukum praktik jual beli semacam ini adalah haram karena ada unsur penipuan di dalamnya, tapi akadnya tetap sah. Namun si pemilik barang  atau  penjualnya,  setelah  sampai  di  pasar  dan  setelah  mengetahui  harga  yang  sebenarnya, mendapatkan  hak  khiyar,  memilih  antara  melanjutkan  jual-beli  atau  membatalkannya.  Sebagaimana disebutkan  dalam  hadits:  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  radhiyallahu  „anhu  meriwatkan, “Bahwasannya  Nabi  shallallahu  alaihi  wa  sallam  melarang  mencegat  barang  dagangan  sebelum  sampai  di pasar, Maka barang siapa yang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar makan si pemilik barang berhak intuk memilih ketika sudah sampai di pasar.”
Disebutkan juga  dalam  hadits  lain,  bahwa  Nabi Muhammad  shallallahu  alaihi wa  sallam  bersabda, “Tidak  halal  mengambil  harta  seorang  muslim  kecuali  dengan  kerelaan  dirinya.”  Sedangkan  orang  yang tertipu  hatinya  pasti  tidak  rela.(Al-Fauzan,  n.d.)  Hadits  ini  menegaskan  bahwa  barang  yang  diperoleh  oleh pembeli  ketika  berhasil  menipu  penjual  dan  mendapatkan  barang  dengan  cara  ini  adalah  tidak  halal.  Dan untuk  menghalalkannya  adalah  dengan  mengembalikan  barang  tersebut  kepada  pemiliknya  yaitu  penjual. Dan  penjual  juga  harus  mengembalikan  uang  yang  sudah  diperoleh  kepada  pembeli  ketika  memang  tidak ridho.
Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa „illah atau alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara talaqqi  rukban  adalah  adanya  unsur  gharar  dan  penipuan  di  dalamnya.  Hal  ini  bisa  teridentifikasi  dengan adanya khiyar setelah transaksi dilakukan dan setelah penjual mengetahui harga sebenarnya setelah transaksi. Ini mengindikasikan bahwa ketidaktahuan penjual akan harga adalah kata kunci utama dalam permasalahan ini.  Karena  jika  penjual  mengetahui  harga  pasar  yang  seharusnya  dan  tetap  mau  menjualnya  maka  unsur penipuan hilang karena keduanya saling ridho satu sama lain (taradin).

## Pengertian dan Pokok Maqashid Syariah
Dilihat dari tata bahasa Arab, kata “maqasahid syariah” terdiri dari dua kata, yakni “Maqashid” dan “syariah” yang masing-masing dari kedua kata tersebut punya makna tersendiri. Kata ”maqashid” merupakan bentuk jama‟ dan kata “maqshad”. Sedangkan asal katanya berasal dari kata kerja “qashada”, yang berarti bertujuan;  menuju;  berkesengajaan  dan  berkeinginan.  Sedangkan  pengertian  “syariah”  secara  harfiah  yaitu sumber kehidupan atau sumber mata air. Kata “syariah” yang mempunyai jamak “syara‟i” berarti segala hal yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta‟ala kepada hamba-Nya, di antara hal tersebut berupa aturan- aturan hukum Islam. Kata “syariah” yang berarti peraturan, dapat dijumpai dalam Al Quran surat al-Jatsiyah ayat  18,  yang  artinya:  “Kemudian  kami  menjadikan  kamu  berada  di  atas  syariat  (peraturan  atau  undang- undang) dari urusan (agama) tersebut, maka ikutilah (syariat atau peraturan) itu ".
Dengan  demikian,  maqasahid  syariah  berarti  tujuan  Allah  subhanahu  wa  ta‟ala  dalam  menetapkan suatu  hukum  terhadap  hamba-Nya,  yang  inti  dari  penerapan  hukum  itu  berorientasi  agar  mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.
Sesuai  dengan  makna  bahasa  di  atas,  Imam  Ghazali  menyebutkan  dala  buku  karangan  beliau  yang terkenal yakni Al-Mustashfa tentang maqashid syariah ini.  Beliau berkata, “Dan maksud atau tujuan syariah terhadap  ciptaan-Nya  ada  lima,  yaitu:  agar  menjaga  agama  mereka,  jiwa  mereka,  akal  mereka,  keturunan mereka,  dan  harta  mereka.  Maka  setiap  hal  yang  berlandaskan  kelima  hal  tersebut  adalah  sebuah kemaslahatan,  dan  setiap  hal  yang  terlewat  dari  kelima  landasan  tersebut  adalah  sebuah  kerusakan,  maka menghindari kerusakan adalah suatu kemaslahatan.” (Al-Ghazali, 1993)
Maka dari pernyataan Al-Ghazali di atas menunjukkan bahwa maqashid syariah ada lima hal, yaitu sebagai berikut:
1. hifdz al-din (menjaga agama)
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
2. hifdz al-nafs (menjaga jiwa)
3. hifdz al-‘aql (menjaga akal)
4. hifdz al-nasl (menjaga keturunan)
5. hifdz al-mal (menjaga harta benda)
Kemudian  beliau  melanjutkan  bahwa  maksud  dari  segala  bentuk  hukum  syariah  yang  disyariatkan Allah SWT bertujuan agar mendatangkan kemaslahatan dan agar dapat menghindarkan kemudharatan, baik hal itu di dunia maupun di akhirat.(Khatib, 2018) Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa maqashid syariah dapat  dicapai  dengan  terpenuhinya  kelima  pokok  dasar  tersebut.  Begitu  juga  dalam  sistem  perekonomian yang  hendak  dibangun.  Sistem  ekonomi  dapat  dikatakan  sukses  berjalan  apabila  bisa  mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi.(Febriadi, 2017)

## II. MASALAH
Adapun  pokok-pokok  permasalahan  yang  akan  peneliti  jawab  yaitu:  1.  Bagaimana  Al  Quran  dan Hadits melarang Talaqqi Rukban?  2. Apa kaitan larangan talaqqi rukban ditinjau dari perspektif maqashid syariah?
Gambar 1. Lokasi pasar wiradesa
Gambar 2. Lokasi kecamatan Wiradesa

## III. METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu penulis akan memaparkan dan menganalisis tentang maksud,  hukum,  bentuk  dan  hikmah  tentang  talaqqi  rukban.  Penelitian  ini  sepenuhnya  adalah  riset perpustakaan  ( Library  research ).  Yaitu  Penelitian  yang  difokuskan  pada  bahan-bahan  pustaka,  dengan melakukan pendekatan studi literatur. Berdasarkan referensi terkait.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum utama dan bahan hukum  pendukung.  Adapun  sumber  hukum  utama  adalah  Kitab-kitab  fiqih  yang  sering  dijadikan  rujukan Madzhab Syafi‟i, di antaranya adalah buku Raudhatu Thalibin, karya Imam Nawawi, Buku Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Begitupula buku-buku yang memuat tentang hadits-hadits yang berisikan hadits-hadits tentang  larangan  talaqqi  rukban  seperti  Shahih  Bukhari,  Shahih  Muslim  dan  lainnya.  Sedangkan  Bahan hukum pendukung, yaitu bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah berbagai jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu. yang berhubungan dengan masalah yang dikaji Di antaranya:  Jurnal yang ditulis oleh Siti Masyitoh, yang berjudul “Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi  Rukban  Dan  Ba„I  Hadir  Li  Bad  (Kajian  Ma„Ani  Al-Hadith  Dalam  Sunan  Al-Nasa‟i  No.  Indeks 4507)” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016. Juga jurnal yang  ditulis  oleh  Muhamad  Faizin  pada  tahun  2019  dengan  judul  “Praktek  Jual  Beli  Nyegat  Prapatan Perspektif Hukum Islam” dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang menunjang objek penelitian.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, yang berisi pemikiran para fuqaha tentang talaqqi rukban dan maqashid syariah yang dapat dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
1. Mengumpulkan  bahan  pustaka  yang  akan  dipilih  sebagai  sumber  data,  yang  memuat  pemikiran  fuqaha yang berkaitan dengan talaqqi rukban dan maqashid syariah sebagai fokus penelitian.
2. Memilih  bahan  pustaka  yang  akan  dijadikan  sebagai  subjek  penelitian.  Yaitu  bahan  Pustaka  yang dilengkapi oleh sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer.
3. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lainnya, dan menelaah isi salah satu bahan Pustaka, lalu dicek dan dikomparasi dengan bahan pustaka yang lainnya.
4. Memilih  mana  tulisan  yang  akan  digunakan  sebagai  referensi  dan  mana  yang  tidak.  Kemudian,  mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.
Adapun  teknik  analisa  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  mencari  dan mengumpulkan  data  dari  buku–buku,  jurnal-jurnal,  dan  karya  ilmiah  lainnya.  Kemudian  data-data  tersebut dianalisa  dengan  mencari  dalil  dan  sumber  yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih menggunakan  pendekatan  konseptual  mengingat  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah menghasilkan satu konsep pemikiran hukum Islam tentang talaqqi rukban yang tidak terikat oleh pandangan- pandangan  atau  teori-teori  yang  telah  ada,  tetapi  benar-benar  merujuk  kepada  tujuan-tujuan  syariat  Islam sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis  akan  menerangkan  kaitan  pelarangan  jual  beli  dengan  cara  talaqqi  rukban  dengan  kelima unsur  pokok  dari  masing-masing  unsur  maqashid  syariah.  Pertama,  iman  (dîn).  Pemeliharaan  dan pengembangan terhadap agama dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, meliputi perilaku, gaya hidup, selera    dan  sikapnya,  baik  terhadap  sesama  manusia,  terhadap  lingkungan  maupun  sumber  daya.  Ini  juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta bagaimana cara mendapatkannya. Oleh karena itu, unsur keimanan yang didasarkan kepada ketuhanan, hari  akhir  dan  amal  saleh  harus  dijadikan  titik  tolak  pemikiran  dan  tindakan  ekonomi.  Konsekeunsi  dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah melalui cara yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuk-Nya.
Seorang  yang  taat  kepada  syariah  selalu  memprioritaskan  syariah  dan  hukum  Allah  subhanahu  wa taala di atas segalanya. Karena baginya, kehidupan di Akherat lebih berarti dan lebih penting dari kehidupan yang ada di dunia. Maka ketika Syariah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti bertujuan untuk menyelamatkan  akhirat  umatnya.  Tidak  terkecuali  larangan  jual  beli  dengan  cara  talaqqi  rukban.  ketika larangan  ini  dilanggar,  maka  pasti  akan  berpengaruh  terhadap  kehidupan  Akhirat  sang  pelanggar  tersebut. Sehingga  maksud  dari  adanya  larangan  talaqqi  rukban  pada  poin  ini,  yakni  hifdz  al-din  (menjaga  agama), dengan mematuhinya berarti ia telah menyelamatkan dirinya sendiri untuk kehidupan akhirat.‟
Kedua,  jiwa  (nafs).  Hal  ini  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk  menjamin  keberlangsungan  jiwa  dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human broterhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah  fitrah  dari  setiap  manusia  yang  mempunyai  kecenderungan  alami  untuk  dihargai  dan  diperlakukan sama tanpa diskriminasi.
Adanya  larangan  talaqqi  rukban  dalam  syariah  menunjukkan  perhatian  syariah  terhadap persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa  „illah atau alasan dari dilarangnya  jual  beli  dengan  cara  talaqqi  rukban  adalah  adanya  unsur  gharar  dan  penipuan  di  dalamnya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Maka tidak ada seorangpun dengan fitrah yang lurus, menerima dengan adanya penipuan atau tidak mungkin ada orang yang suka atau bangga karena sudah ditipu.
Ketiga,  akal  (‟aql).  Akal  adalah  karakteristik  yang  membedakan  setiap  manusia  dan  perlu  untuk dikembangkan  secara  berkesinambungan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  baik  pribadi  maupun masyarakat.  Pemeliharaan  dan  pengembangan  akal  memberikan  konsekuensi  bahwa  kegiatan  ekonomi  itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan.
Ketika  seorang  pelaku  ekonomi  yang  tidak  jujur  dan  menginginkan  keuntungan  yang  lebih  besar, maka  ia  akan  melakukan  segala  cara  untuk  mendapatkannya.  Tidak  peduli  apakah  cara  yang  dilakukan  itu sesuai  syariah  atau  tidak,  sesuai  moral  yang  ada  atau  tidak,  ia  tidak  peduli  akan  hal  tersebut.  Yang  ia pedulikan hanya satu, yaitu cara tersebut efektif dan rasional menurut dirinya untuk bisa melipat gandakan keuntungan yang akan ia dapatkan. Namun, penggunaan akal yang seperti ini adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat. Pelarangan jual beli dengan cara talaqqi rukban bertujuan untuk dapat membatasi penggunaan akal yang menyalahi aturan syariah dan membatasi penggunanya untuk tidak menimbulkan kemadharatan.
Keempat,  keturunan  (nasl).  Tidak  ada  peradaban  yang  dapat  bertahan  apabila  generasi  penerusnya mempunyai  kualitas  yang  rendah,  baik  secara  spritual,  fisik  maupun  mental.  Untuk  terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan  bahwa  diantara  faktor-faktor  tersebut  adalah  pernikahan  dan  keluarga  yang  berintegritas. (Yafiz, 2019)
Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik  dan  halal.  Makanan  dan  minuman  yang  tdak  baik  sering  kali  mendatangkan  kemadharatan.  Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencangkup kefua hal ini, yakni: 1. Tidak baik untuk kesehatan jasmani,  2.  Tidak  baik  dalam  artian  tidak  halal  atau  makanan  dan  minuman  yang  haram.  Yang  pertama berbahaya  untuk  kesehatan  dan  keproduktifan  kinerja  jasmani.  Adapun  yang  kedua  dapat  menghilangkan barakah  dari  kehidupan  yang  dijalani.  Sehingga  membuat  kehidupan  penuh  dengan  musibah  dan  lainnya. Ketika  seseorang  memperoleh  harta  dengan  cara  yang  diharamkan  oleh  syariah,  kemudian  menafkahi keluarganya  dengan  menggunakan  hasil  yang  haram  tersebut,  maka  secara  tidak  langsung  ia  sedang menghilangkan  keberkahan  yang  ada  di  keluarga  dan  keturunannya.  Dan  jika  keberkahan  hilang,  maka generasi penerusnya akan diberikan kualitas yang rendah oleh Allah SWT, baik secara spritual, fisik maupun mental. Hal ini sejalan dengan makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Jika kalian berjual beli dengan cara „inah (salah satu transaksi riba), mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok  tanam  (maksudnya:  sibuk  dengan  pertanian)  dan  meninggalkan  jihad  (yang  saat  itu  fardhu  „ain), maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.”
Dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, bukan hanya berdampak kepada keturunan pelaku seorang. Bahkan, ketika hal ini sudah merajalela di antara kaum muslimin bisa membuat kemunduran agama Islam.
Kelima,  harta  (mal).  Ada  beberapa  konsekuensi  dari  perlindungan  dan  pengembangan  harta. Konsekuensi  ekonominya  adalah:  bahwa  manusia  memiliki  hak  untuk  memperkaya  sumber  daya  ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu  kepada  orang  lain  atau  masyarakat  keseluruhan.  Dengan  demikian  upaya  untuk  memajukan  ekonomi, memproduksi  barang  dan  jasa  dalam  kegiatan  produksi  dan  mengonsumsi  hasil-hasil  produksi  serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama. Memperoleh keuntungan dengan cara penipuan adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat karena ada unsur kedzaliman di situ, yakni memakan harta orang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
lain dengan cara yang batil. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran surat Annisa ayat 29 yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.”
Dalam  akad  jual  beli  harus  ada  unsur  taradin.  Taradin  pada  akad  jual  beli  relevan  dengan  konsep maslahah  atau  maqashid  syariah  sebagaimana,  terkait  masalah  menjaga  agama,  jiwa  manusia,  akal, keturunan  dan  menjaga  harta  material.  Untuk  konsep  taradin  ini  lebih  dekat  kepada  yang  terakhir  yaitu menjaga kekayaan atau harta material.(Rohman, 2016)

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  uraian  yang  ada,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kelima  unsur  pokok maqashid  syariah  sejalan  dengan  hukum  pengharaman  talaqqi  rukban.  Yaitu  dengan  penjelasan  singkat sebagai berikut: 1. hifdz al-din (menjaga agama) karena adanya kapatuhan terhadap syariah. 2. hifdz al-nafs (menjaga jiwa) menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia karena adanya unsur penipuan. 3. hifdz al-‘aql (menjaga akal) yang bertujuan untuk membatasi penggunaan akal agar tidak menimbulkan kemadharatan. 4. hifdz al-nasl (menjaga keturunan) untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas dengan keberkahan nafkah yang didapatkan. 5. hifdz al-mal (menjaga harta benda) karena ada unsur kedzaliman, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.  (2019).  Maslahah  dalam  Pelegalan  Tas‟ir  menurut  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah. Al  Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2), 62–75. Al-Bukhary, M. bin I. (2001). Shahih Bukhari . Dar Tuqin Najah. Al-Fauzan, M. (n.d.). Al Mulakhas Al Fiqhi . Darul Ashimah. Al-Ghazali. (1993). Al Mustashfa (M. A. Salam (ed.)). Dar Kutub Ilmiyyah. AL-Mawardi. (1999). Al Hawil Kabir fi Fiqhi Madzhabil Imamis Syafi’i . Dar Kutub Ilmiyyah.
Al-Syirazi. (n.d.). At Tanbih fil Fiqhil Imam al-Syafi’i . Dar Kutub Ilmiyyah. Al Baihaqi, A. bin S. (2002). As Sunan Al Kubro . Dar Kutub Ilmiyyah. Faizin,  M.  (2019). PRAKTEK  JUAL  BELI  NYEGAT  PRAPATAN  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (  STUDI KASUS DI DESA SOMOROTO KABUPATEN PONOROGO ) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid  Syariah  Dalam  Bidang  Perbankan  Syariah. Amwaluna:  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 231–245. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585 Husain, A. (2000). Al bayan fi Mad  ab l   a   al-Syafi’i . Darul Minhaj.
Khatib,  S.  (2018).  Konsep  Maqashid  Al-Syari`Ah:  Perbandingan  Antara  Pemikiran  Al-Ghazali  Dan  Al-
Syathibi. Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan , 5 (1),  47–62. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436 Masyitoh,  S.  (2016). Larangan  Jual  Beli  Barang  dengan  Cara  Talaqqi  Rukban  dan  Ba‘I  Hadir  Li  Bad (Kajian Ma‘ani al-Hadith dalam Sunan al-Nasa’i no. Indeks 4507) . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
Mursal,  M.  (2017).  IMPLEMENTASI  PRINSIP-PRINSIP  EKONOMI  SYARIAH:  Alternatif  Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (1), 75–84. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521 Muslim, I. H. (2003). Shahih Muslim (M. Fuad (ed.)). Dar Ihyait Turats Al‟araby. Mustofa, dkk, K. (1992). Al Fiqhul Manhaji ‘Ala Madzhabil Imamis Syafi’I . Darul Qalam. Nahdliyah,  L.  (2010). Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Kasus  Transaksi  Talaqqi  Rukban  (Entry  Barrier)
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.1 Maret 2023  557-565
Yang Berpengaruh Pada Ekuilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang . IAIN Sunan Ampel.
Nawawi,  N.  (2020).  Talaqqi  Rukban  and  Ihtikar  in  the  Traditional  Market  At  Makassar  in  Perspective  of
Islamic Economic Laws. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 18 (1), 50–62.
https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.1074 Nawawi, Y. bin S. (1991). Al Majmu Syarhul Muhadzab . Darul Fikar.
Rohman,  A.  (2016).  abdur  Rohman,  “Menyoal  Filosofi  „An  Taradin  Pada  Akad  Jual  Beli  (Kajian  Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli). Et-Tijarie , 3 (2), 34–50. Ya‟qub, M. (2005). Al Qamus Al Muhith (1st ed.). Muassasah Risalah.
Yafiz,  M.  (2019).  Internalisasi  Maqashid  al-Syariah  dalam  Ekonomi  Menurut  M.  Umer  Chapra. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah , 15 (1), 103–110. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853 Zatadini,  N.,  &  Ghozali,  M.  (2018).  Analisis  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Imam  Abu  Hanifah. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics , 3 (1), 29. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404