## Article Info
Submitted: 24 June 2021 | Reviewed: 8 September 2021 | Accepted: 25 Januari 2022
REKONSTRUKSI HUKUM PEMISAHAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM UPAYA KEBERHASILAN PENURUNAN PREVALENSI PENGGUNA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II- A PAMEKASAN
Mas Agus Wijaya 1 , Zainuri 2 , Evi Dwi Hastri 3

## Abstract
Narcotics  is  a  very  serious  problem  so  that  it  raises  very  urgent  attention  from  the Government. The increasing increase in narcotics users is not only for users but also other narcotic inmates such as addicts, dealers, and even narcotics dealers in narcotics prisons, especially in class II-A Narcotics Prisons in Pamekasan. The purpose of the guidance is to make the prisoners or inmates aware that what they are doing is prohibited by law and by their presence in the prison to improve themselves and not to repeat the crime so that they can be accepted again by the surrounding community. Reconstruction of the law on the separation of narcotics prisoners in terms of reducing the prevalence of narcotics users can actually minimize the level of relationship between traffickers and addicts. Which if there is no  contact  between  them,  information  about  narcotics  and  even  the  doctrine  to  abuse narcotics given by dealers or dealer class convicts will be avoided. Referring to the facts on the ground, namely in the Class II-A Narcotics Prison in Pamekasan, the results are still far from what the law aspires to. Narcotics convicts in the Narcotics Correctional Institution do not worsen the condition of prisoners in which these actions can actually have an impact on the wider community in a long time.

## Keywords: prisoners; narcotics; legal reconstruction

## Abstrak
Narkotika merupakan masalah yang sangat serius sehingga hal ini menimbulkan perhatian yang sangat urgen dari Pemerintah. Peningkatan pengguna narkotika yang semakin tinggi tidak  hanya  bagi  pengguna  tetapi  juga  Narapidana  narkotika  lainnya  seperti  pecandu, pengedar,  bahkan  bandar  Narkotika  di  dalam  Lapas  narkotika  khususnya  di  Lapas Narkotika kelas II-A Pamekasan. Tujuan pembinaan bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan tersebut menyadari bahwa yang dilakukan adalah dilarang oleh hukum dan dengan adanya mereka di Lapas untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Rekonstruksi  hukum  pemisahan  narapidana  narkotika  dalam  hal  menekan  tingkat prevalensi  pengguna  narkotika  sejatinya  dapat  meminimalisir  tingkat  hubungan  antara narapidana jenis pengedar dengan narapidana jenis pemakai atau pecandu. Yang apabila diantara mereka tidak terjadi kontak maka informasi tentang narkotika bahkan doktrin untuk melakukan  penyalahgunaan  narkotika  yang  diberikan  oleh  Narapidana  kelas  pengedar atau bandar akan dapat dihindari. Merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh dari apa yang di cita-citakan hukum yang apabila  dikaitkan  dengan  berdasarkan  pada  teori  tujuan  pemidanaan  dan  teori kemanfaatan hukum maka seharusnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses  pemulihan  narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  tidak memperburuk keadaan narapidana yang mana tindakan tersebut justru dapat berdampak
1 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, masaguswijaya28@gmail.com
2 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, zainuri@wiraraja.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, evidwihastri@wiraraja.ac.id
pada masyarakat luas dalam waktu yang lama.
Kata Kunci : narapidana; narkotika; rekonstruksi hukum

## I.  Pendahuluan
Tindak pidana narkotika selalu mendapat perhatian bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Mengingat jumlah pengguna yang semakin meningkat dan  dampak  yang  di  timbulkan  dapat  merusak  generasi  muda  dan  kehidupan masyarakat.  Narkotika  merupakan  ancaman  terhadap  generasi  muda  menuju masyarakat  yang  sehat  dan  sejahtera.  Berbicara  tentang  penyalahgunaan narkotika seakan tidak ada selesainya. Hal ini menarik untuk dikaji secara hukum, apalagi dalam situasi saat ini dimana penyalahguna dan pengedar gelap narkotika semakin  tinggi  dan  marak  terjadi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) Narkotika. Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam penanganan  penyalahgunaan  narkotika  adalah  dengan  membentuk  peraturan perundang-undangan tentang narkotika.
Terdapat pernyataan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana dan juga rehabilitasi, akan tetapi  ada juga yang hanya dikenakan sanksi rehabilitasi saja baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dalam Pasal 54  Undang Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang ” Narkotika  dijelaskan  bahwa  pecandu penyalahguna  maupun  penyalahgunaan  narkotika  wajib  hukumnya  melakukan rehablitasi medis dan rehabilitasi sosial. ”
Seiring dengan berjalannya waktu kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhan perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika yang justru akan semakin memperparah kondisi mereka. ” Maka  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  secara  khusus  dalam menangani  narapidana  narkotika  seharusnya  memiliki  pola  pembinaan  yang lengkap  dan  jelas  antara  pemulihan  fisik  dan  mental  dengan  menjalani  masa pidana. ” Dalam  hal  ini  pembinaaan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  mengacu  kepada  Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  tempat  pembinaan  dan pendidikan  bagi  orang  yang  bermasalah  dengan  hukum,  khususnya  terhadap kasus-kasus narkotika perlu dilakukan dan diadakan lapas sendiri secara khusus yang  membedakan  antara  bandar  atau  orang  yang  terlibat  sindikat  peredaran gelap narkotika, pengedar, maupun hanya sebagai pemakai atau pecandu yang
tertangkap  tangan.  Diantara  mereka  yang  sebaiknya  dipisahkan  supaya  fungsi kontrol  dapat  dilakukan  secara  maksimal  terhadap  masing-  masing  kategori Narapidana  dengan  demikian  kontrol  dan  pembinaannya  akan  dapat  dilakukan secara ” kusus untuk mencapai hasil yang optimal. ”
Lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana dalam tindak pidana  narkotika  di  wilayah  Jawa  Timur  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan,  yang  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  : ” M- 04.PR.07.03 ” Tahun  2003  tanggal ” 16  april  2003  tentang  Pembentukan Lapas ” Narkotika. ”
Pembinaan Bertujuan agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tersebut menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat. Dengan  segala  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  permasalahan narkotika  masih  terus  terjadi  bahkan  semakin  meningkat,  kondisi  didalam Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  yang  merupakan objek  penelitian  ini,  dimana  para  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika disatukan  dengan  para  pengedar  gelap  dan  para  sindikat  yang  pada  akhirnya menimbulkan permasalahan baru.
Tetapi tujuan pembinaan dengan memasukkan ke lapas ini kurang efektif, banyak dari pelaku yang keluar penjara, melakukan perbuatan yang sama bahkan lebih parah. seperti yang kami wawancarai kepada seseorang narapidana :
“Di penjara sekalipun peredaran Narkotika masih bisa dilakukan melalui  jaringan  yang  ada  diluar,  bahkan  lebih  lancar  dari  hari-hari biasa pada saat saya di luar penjara. Ini terjadi karena di penjara saya bertemu dengan bandar Narkoba kelas Kakap yang memiliki banyak jaringan  dan  sindikitan  di  beberapa  kota  besar  lainnya  di  luar Kabupaten  Pamekasan.  Malah  dengan  saya  disini  semakin  banyak relasi dan kenalan saya sesama pengguna Narkoba” 4
Selain  itu ” keterbatasan  kualitas  dan  kondisi  SDM  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  yang  merupakan  salah  satu pendukung  terlaksananya  rehabilitasi  dalam  kenyataannya  masih  kurang memadai. ” Di  samping  itu  selama  ini  belum  ada  pola  pembinaan  Narapidana Narkotika  yang  diatur  secara  jelas  dalam  bentuk  Peraturan  Menkumham  atau
4 Hasil Interview dengan Narasumber salah satu Narapidana Narkotika Berinisial A pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan
dalam bentuk lainnya sehingga hal ini perlu dilakukan upaya rekonstruksi hukum dalam  pembenahan  aturan  untuk  menangani  permasalahan  narapidana Narkotika. ” Dalam  perihal  ini  yang  menjadi  permasalahan  adanya  kekosongan peraturan yang khusus mengatur tentang Lapas ” Narkotika.

## II.  Metode
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  hukum  yuridis  empiris  atau  disebut  juga penelitian sosiologis empiris. Dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum, Bambang Songgo Nomor mengatakan bahwa: “Penelitian sosiologis yaitu penelitian  berupa  studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat” 5
Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah,  dan  tujuan  penulisan  serta  menjelaskan  urgensi  penggunaan  jenis penelitian  dalam  menganalisis  data  penelitian. 6 Sehingga  pendekatan  penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dalam hal populasi yang digunakan, menurut W. Gulo dalam bukunya  yang  berjudul  Metode  Penelitian  mendefinisikan  “Populasi  adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian”. 7 Sehingga populasi pada penelitian  hukum  empiris  ini  berasal  dari  seluruh  responden  dari  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan baik yang berasal dari Unsur Pimpinan, Petugas, hingga Narapidana.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Random Sampling yang juga dapat dikatakan sebagai suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan  atau  peluang  yang  sama  untuk  diambil  kepada  setiap  populasi. peneliti  menggunakan  sampel  tidak  sama  dengan  jumlah  populasi  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  yakni  150  orang. Alasannya karena metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah Random Sampling sehingga penulis hanya perlu menetapkan beberapa sampel dari setiap unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A  Pamekasan  yakni  10%  dari  jumlah  populasi  dengan  jumlah  total  sampel adalah  15  orang  Penelitian  ini  menggunakan Random  Sampling yaitu  dengan mengambil  sampel  dari  beberapa  responden  pada  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  baik  dari  pimpinan,
5 Bambang  Songgo  Nomor, Metodologi  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997), h. 42.
6 Tim  Penyusun, Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah  Fakultas  Syariah (Malang:  UIN  Malang  Press, 2013), h. 28
7 W. Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 77.
petugas  hingga  pada  Narapidana  dalam  lapas  tersebut  untuk  diambil keterangannya dalam wawancara hingga dihasilkan suatu kesimpulan.
III. Analisis dan Pembahasan
A. Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  Untuk  Menekan  Tingkat  Prevalensi Pengguna Narkotika di Lapas Narkotika
Masalah  penyalahgunaan  narkoba  telah  mengkhawatirkan,  jika  tidak ditanggulangi  merupakan  ancaman  bagi  kesejahteraan  generasi  yang  akan datang. Penyalahgunaan obat tersebut dapat menimbulkan gangguan baik badan maupun  jiwa  seseorang,  di  ikuti  dengan  akibat  sosial  yang  tidak  di  inginkan. Masalah  penyalahgunaan  narkoba  merupakan  masalah  nasional  dan internasional  yang  tidak  pernah  henti-hentinya  dibicarakan.  Hampir  setiap  hari terdapat  berita  mengenai  masalah  penyalahgunaan  narkoba.  Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.  Sehingga  hal  ini  menjadi  polemik  yang  harus  mendapat  perhatian lebih dari pemerintah, dan melakukan upaya-upaya strategis yakni salah satunya adalah  rekonstruksi  hukum  guna  menekan  tingkat  prevalensi penyalahgunaan narkotika.
Umumnya,  masyarakat  kerapkali  memahami  hukum  sebagai  suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme  keberadaan  sanksi  sebagai  pemaksa. ” Dalam  hal  tersebut,  timbul pertanyaan  mendasar  dan  sangat  tergantung  dari  konsep  pemikiran  hukum  itu sendiri  yaitu  mengenai  apa  itu  hukum. ” Jawabannya  mungkin  akan  terus berkembang  sesuai  dengan  mazhab  dan  aliran-aliran  yang  melakukan pendekatan  secara  kualitatif  tentang  makna  hukum  tersebut. ” Bahwa tujuan  dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang akan tercapai jikalau terdapat keserasian  dan  kepastian  hukum  dengan  keseimbangan  hukum  sehingga menghasilkan suatu keadilan.
Idealnya  dalam  mewujudkan  kemanfaatan  hukum  guna  menekan  tingkat prevelensi  pengguna  narkotika  khususnya  di  Lapas  Narkotika  Kelas  II  A Pamekasan adalah dengan tercapainya tujuan hukum pemidanaan sebagaimana yang  terdapat  dalam  teori  pemidaan  yakni:  Teori  Retributif  ( Retribution  Theory ) atau  Teori  Pembalasan;  Teori  Pencegahan;  Teori  Rehabilitasi;  Teori Abolisionis; dan Teori Integratif (Teori Gabungan). Dengan berdasarkan hal tersebut maka apa yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  pelaksanaan  proses  pemulihan  narapidana narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  tidak  mengalami  kegagalan yang sangat fatal. Karena melihat pada fakta dilapangan bahwa meskipun sudah
berada  dalam  Lapas  dan  menjalani  rehabilitasi  sosial  justru  tidak  berdampak positif terhadap narapidana itu sendiri maupun keberlangsungan narkotika dalam masyarkat semakin tinggi.
Luasnya  Jaringan  Sindikat  Narkotika,  dimana  terpidana  yang  sudah didaftarkan  di  Lapas  Narkotika  secarah  yuridis  sudah  dianggap  sebagai  warga binaan  pemasyarakatan  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Segala  hak  dan kewajiban narapidana selama menjalani masa pidana tentunya sudah didapatkan. Salah  satunya  adalah  “menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau orang tertentu lainnya” 8 ; Melalui kunjunga inilah yang sering terjadi penyelundupan Narkoba ke dalam penjara. Seperti hasil dari interview dengan salah satu Kasubsi Bimbingan  Kemasyarakatan  dan Perawatan  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan Bapak Hairul Rasyid:
“Kita sudah  upayakan  yang  terbaik  dan  secara  maksimal,  penggeledahan barang bawaan, sampai pada makanan yang dibawa sudah kami periksa. Namun tetap  saja  barang  itu  dapat  lolos  masuk  kedalam.  Kita  juga  heran,  melalui  apa mereka  bisa  menyelundukannya  ke  dalam  penjara.  Kita  sudah  melakukan pengawasan terhadap siapapun yang ingin menjenguk narapidana. Dan untuk dua bulan terakhir ini kami berhasil menemukan narkoba dalam balik uang kertas yang lumayan  tebal  lembar  dua  ribuan.  Wah  ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan.  Hal semacam  ini  yang  bisa  melakukan  hanya  bandar-bandar  narkoba  yang  sudah ulung. Mereka sudah mahir bagaimana cara menyembunyikan narkoba agar tidak diketahui transaksinya” 9
Oleh sebab itulah, Narapidana yang menerima hukuman pidana merupakan suatu balasan atas perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar hukum dan hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabannya secara hukum. Setelah mendapatkan balasan berupa sanksi pidana dalam bentuk penjara atau kurungan maka,  tujuan  hukum  untuk  mencapai  kemanfaatan  sebagaimana  teori kemanfaatan  hukum  ini  menurut  teori  utilistis,  ingin  menjamin  kebahagian  yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak banyaknya. Pada hakekatnya menurut  teori  ini  bertujuan  hukum  adalah  manfaat  dalam  menghasilkan kesenangan  atau  kebahagian  yang  terbesar  bagi  jumlah  orang  yang  banyak. Dimana  aliran  ini  yang  meletakan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  hukum adapun  ukuran  kemanfaatan  hukum  yaitu  kebahagian  yang  sebesar-besarnya bagi  orang-orang.  Penilaian  baik  buruk,  adil  atau  tidaknya  hukum  tergantung apakah  hukum  mampu  memberikan  karena  utilitarianisme  meletakan kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  dari  hukum,  sehingga  diharapkan  budaya
8 Pasal 14 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomormor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
9 Hasil Interview dengan  Narasumber Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan
hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.
Minimnya  Pelaksanaan  Pembinaan  Kemasyarakatan  merupakan  aspek terakhir  yang  penulis  telah  lakukan  dalam  studi  lapangan  dan  juga  dikaitkan dengan studi kepustakaan melalui kajian perundang-undangan. Mengingat begitu besar  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  penyalahgunaan  narkoba, maka  diperlukan suatu  tindakan  yang  nyata  terhadap  penanganannya,  maka  dalam  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pengedar dan bandar haruslah dihukum penjara, sedangkan mereka yang dikategorikan sebagai pecandu  atau  penyalahguna  narkoba  dan  sudah  terbukti  dipengadilan  haruslah melakukan pemulihan dan rehabilitasi terhadap efek buruk dari narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka (14) yang dimaksud  dengan  ketergantungan  narkotika  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh dorongan  untuk menggunakan  narkotika  secara  terus  menerus  dengan  takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi  dan/  atau  dihentikan  secara  diam-diam  menimbulkan  gejala  fisik  dan psikis yang khas. 10 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  yang berinisial A mengatakan bahwa :
“Di  penjara  sekalipun  peredaran  Narkotika  masih  bisa  dilakukan  melalui jaringan yang ada diluar, bahkan lebih lancar dari hari-hari biasa pada saat saya di luar penjara. Ini terjadi karena di penjara saya bertemu dengan bandar Narkoba kelas Kakap yang memiliki banyak jaringan dan sindikitan di beberapa kota besar lainnya di luar Kabupaten Pamekasan. Malah dengan saya disini semakin banyak relasi dan kenalan saya sesama pengguna Narkoba” 11
Inilah letak keberfungsian Lembaga Pemasyarakatan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.O3.Pr.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.O4.Pr.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika "Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta,  Bandung,  Nusakamejangan,  Madiun,  Pamekasan,  Martapura,  Bangli, Maros, Dan Jayapura”.
Idealnya  dalam  mewujudkan    kemanfaatan  hukum  guna  menekan  tingkat prevelensi pengguna narkotika khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
10 Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Nomormor 35 Tahun 2009
11 Hasil Interview dengan Narasumber salah satu Narapidana Narkotika Berinisial A pada tanggal 12 September 2020 di LAPAS Narkotika Kelas IIA Pamekasan
Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  adalah  dengan  tercapainya  tujuan  hukum pemidanaan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  teori  pemidaan  yakni  :  Teori Retributif ( Retribution Theory ) atau Teori Pembalasan ; Teori Pencegahan; Teori Rehabilitasi;  Teori  Abolisionis;  dan  Teori  Integratif  (Teori  Gabungan).  Dengan berdasarkan hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika tidak  mengalami  kegagalan  yang  sangat  fatal.  Karena  melihat  pada  fakta dilapangan bahwa meskipun sudah berada dalam Lapas dan menjalani rehabilitasi sosial  justru  tidak  berdampak  positif  terhadap  narapidana  itu  sendiri  maupun keberlangsungan narkotika dalam masyarkat semakin tinggi.
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum (structure  of  law), substansi  hukum (substance  of  the  law) dan  budaya  hukum (legal  culture). Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.
Struktur berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh  dilakukan  oleh  presiden,  prosedur  ada  yang  diikuti  oleh  kepolisian  dan sebagainya.  Jadi  struktur  hukum  ( legal structure )  terdiri  dari  lembaga  hukum dimaksudkan  untuk  menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.  Aspek  lain  dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Kultur hukum menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya hukum  aparat  penegak  hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik apapun  penataan  struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
B. Rekonstruksi  Hukum  Pemisahan  Narapidana  Narkotika  Sebagai  Upaya Dalam Menekan Tingkat Penyalahgunaan Narkotika
Umumnya,  masyarakat  kerapkali  memahami  hukum  sebagai  suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan
mekanisme  keberadaan  sanksi  sebagai  pemaksa. ” Dalam  hal  tersebut,  timbul pertanyaan  mendasar  dan  sangat  tergantung  dari  konsep  pemikiran  hukum  itu sendiri  yaitu  mengenai  apa  itu  hukum. ” Jawabannya  mungkin  akan  terus berkembang  sesuai  dengan  mazhab  dan  aliran-aliran  yang  melakukan pendekatan  secara  kualitatif  tentang  makna  hukum  tersebut. ” Bahwa tujuan  dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang akan tercapai jikalau terdapat keserasian  dan  kepastian  hukum  dengan  keseimbangan  hukum  sehingga menghasilkan suatu keadilan. ”
Menurut Van  Appeldoorn sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Budio  Nomor Kusumohamidjojo, ” tujuan  hukum ” adalah  tertib  masyarakat  yang  damai  dan seimbang. ” Namun yang menjadi  permasalahan adalah  suatu tertib hukum  pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil  dari  tertib  hukum. ” Tertib  hukum  menjadi  tertib  hukum  hanya  karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. ” Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja  dipaksa  oleh  suatu  kekuatan  (misalnya  pemerintah  yang  otoriter)  yang berkepentingan  terhadap  suatu  keadaan  yang  tunduk  kepadanya,  ketimbang memberikan  keadilan  kepada  masyarakat. ” Sehingga  tidak  berlebihan  jika ditegaskan  bahwa  fungsi  utama  dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.
Berbicara tentang pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, ” maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan terlebih dahulu, ” karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. ” Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa,  Pemasyarakatan adalah  kegiatan  untuk  melakukan    pembinaan  warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana. ””
Pelaksanaan  pidana  penjara  di  Indonesia  tersebut  dilakukan  dengan sistem  pemasyarakatan,  yaitu  sebagai  arah  tujuan,  pidana  penjara  dapat  juga menjadi cara untuk membimbing ” dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak  pidana,  maka  ada  beberapa  prinsip  untuk  membimbing  dan  melakukan pembinaan bagi Narapidana.
Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Narkotika tidak  menujukkan  ketercapain  rehabilitasi  sosial  dimana  tujuan  tersebut  adalah rekonstruksi  dan  pengembangan  untuk  memungkinkan  seseorang  mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan  masyarakat  dan
agar  diterima  kembali  dalam  masyarakat  serta  tidak  mengulangi  perbuatan tersebut, secara keseluruhan masih gagal atau semua program yang telah diatur Kesejahteraan  Sosial  Pasal  7  tidak  tepat  sasaran.  Bunyi  Pasal  tersebut adalah sebagai berikut :
“Pasal 7
(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagNomorsis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.
(2)  Bentuk  Rehabilitasi  Sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. pendekatan awal;
b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
d. pemecahan masalah;
e. resosialisasi;
f. terminasi; dan
g. bimbingan lanjut.” 12
Sebagaimana  fakta  hukum  pada  obyek  penelitian  ini  yaitu  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan,  juga  mengalami  hal serupa.  Berdasarkan  obeservasi  lapangan dan  juga wawancara  pada  beberapa narasumber  penulis  berhasil  merangkum  serta  menyimpulkan  dari  keterangan narasumber  bahwa  semakin  meningkatnya  jumlah  pengguna  Narkotika  dalam lingkup  Lembaga  Pemasyarakatan  tak  lepas  dari  beberapa  aspek  yang mempengaruhi.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai suatu gejala sosial dalam  masyarakat  Indonesia  yang  juga  berimplikasi  pada  gejala  hukum  yakni adanya perbuatan hukum yang berdampak pada fenomena hukum, dimana telah menunjukkan  peningkatan  yang  memprihatinkan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari jumlah  tindak  pidana  kasus  narkoba  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Perkembangan  jumlah  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  dan  tahanan  cenderung  meningkat  secara
12 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
signifikan yang pada tahun 2019 berjumlah 96 narapidana dan di tahun 2020 naik menjadi 103 narapidana. Kondisi ini menjadi bahan pertimbangan untuk berupaya mengevaluasi  kinerja  pegawai  maupun  memperbaiki  pola  pembinaan  saat  ini maupun menciptakan alternatif lain dalam menemukan pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba sebab narapidana narkoba terbilang khusus dan berbeda dari  narapidana  lainnya.  Maksudnya  narapidana  narkoba  memiliki  masalah dengan  psikologinya  yang  diakibatkan  oleh  zat-zat  kimia  berbahaya  yang terkandung di dalam kandungan obat yang di konsumsinya sehingga merusak otak mereka  dan  terjadilah  segala  macam  kejahatan  yang  bermula  dari  pengaruh narkoba. Narapidana narkoba juga dapat dikatakan sebagai korban yang jika di lihat  dari  aspek  kesehatan  bahwasannya  mereka  sedang  sakit  fisik  maupun mentalnya.
Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak  sekedar  pada  aspek  penjeraan  belaka,  tetapi  juga  merupakan  suatu rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  telah  melahirkan  suatu  sistem  pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  dapat  dikatakan  pada  prinsipnya,  Narapidana tersebut  juga  merupakan  manusia  biasa  yang  juga  mempunyai  kekhilafan  dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang  berguna  bagi  dirinya,  keluarga,  masyarakat  dan  bahkan  Negara.  Dengan melakukan  pembinaan  atau  menggali  potensi  yang  positif  dalam  diri  seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih  produktif  untuk  berkarya  dalam  hal-hal  yang  positif  setelah  Narapidana tersebut  selesai menjalani  hukumannya  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  melalui  wawancara  ( interview )  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Narkotika  Kelas  II-A  Pamekasan  dengan beberapa narasumber, terkait aspek yang mempengaruhi terhadap dibutuhkannya untuk dilakukan rekonstruksi hukum pemisahan narapidana, maka hal yang sangat prinsip  untuk  segera  dilakukan  rekonstruksi  hukum  pemisahan  narapidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan ada  empat  hal  yaitu  sebagai  berikut:  yang  pertama,  Potensi  Semakin Meningkatnya Jumlah Prevalensi Pengguna Narkotika. Penyalahgunaan narkotika semakin  sulit  diberantas  merupakan  hal  kedua  untuk  segera  dilakukan
rekonstruksi  terhadap  hukum  pemisahan  narapidana  narkotika.  Pengaruh Penyalaghunaan Narkotika Terhadap Kehidupan Narapidana merupakan urgensi ketiga,  dimana  sejatinya  narkoba  adalah  obat  yang  biasa  digunakan  untuk menyembuhkan penyakit, sehingga tidak mungkin dapat di berantas secara tuntas. Memperburuk keberhasilan pemulihan narapidana Narkotika merupakan urgensi keempat,  dimana  banyak  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  agar  manusia  bisa jatuh dan terjerumus ke dalam dunia narkoba, secara umum adalah faktor individu, lingkungan, dan adanya narkoba itu sendiri.

## IV. Penutup
Apabila dikaitkan dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori kemanfaatan hukum jika merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh  dari  apa  yang  di  cita-citakan  hukum.  Maka  seharusnya  apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  pelaksanaan  proses  pemulihan  narapidana  narkotika  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  tidak  memperburuk  keadaan  narapidana yang  mana  tindakan  tersebut  justru  dapat  berdampak  pada  masyarakat  luas dalam  waktu  yang  lama.  Sejatinya,  rekonstruksi  hukum  pemisahan  narapidana narkotika  dalam  hal  menekan  pengguna  narkotika  yang  berpengaruh  terhadap dapat  atau  tidaknya  meminimalisir  tingkat  hubungan  antara  narapidana  jenis pengedar  dengan  narapidana  jenis  pemakai  atau  pecandu,  dan  jika  diantara mereka  tidak  terjadi  kontak  maka  akan  dapat  dihindari  untuk  mendapatkan informasi  tentang  narkotika  bahkan  doktrin  untuk  melakukan  penyalahgunaan narkotika.  Sehingga  dampaknya  tidak  semakin  memperparah  prevalensi pengguna  narkotika.  Dan  secara  otomatis  tidak menghambat  proses  pemulihan serta  tidak  memperluas  jaringan  pengedaran  narkotika  di  dalam  lapas  bahkan keluar  lapas.  Disini  terlihat  bahwa  rekonstruksi  hukum  pemisahan  narapidana narkotika  sangat  berpengaruh  dalam  hal  menekan  tingkat  prevalensi  pengguna narkotika.

## Bibliografi
Buku :
Adi  Sujatno.  2004. Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
Atmasasmita  dan  Romli.  1995. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi. Jakarta: Mandar Maju.
Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo

## Persada.
Bachtiar Agus Salim. 2003. Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya  Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia  Dewasa  ini, Pamekasan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello.
Bambang Purnomo. 1982. Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Bisri  Ilmi.  2001. Sistem  Hukum  Indonesia:    Prinsip-Prinsip  dan  Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI.
Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum. Jakarta: Grassindo.
Burhan Bungi. 2003 Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashshofa.1996. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Cooke,  David  J.,  Pamela  J.  Baldwin  dan  Jaqueline  Howison.    2008. Menyikap Dunia Gelap Penjara. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Didin Sudirman. 2007. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia. Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.
Bandung: PT. Rafika Aditama.
Emon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Grafindi
Persada.
E.Y.  Kanter,  1982. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
Farhan  Hidayat.  2005. Pemasyarakatan  Sebagai  Upaya  Perlindungan  terhadap Masyarakat. Jakarta: Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September. Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan,.
H.R Otje Salman, S. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) . Bandung: PT. Refika Aditama.
Khudzaifah  Dimyanti.  2004. Teorisasi  Hukum  Studi  tentang  Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra, Hukum  sebagai  Suatu  Sistem ,  Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
Lexy J. Moleong. 2004. Metode Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
M Solehuddin. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya. Jakarta: Raja Grafika Persada.
Mudzakkir. 1993. Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana , Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
Muhammad Erwin.2012. Filsafat Hukum . Jakarta: Raja Grafindo.
Muladi dan Barda Nawawi Arief 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana ,
Bandung: Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. Pidana Penjara Mau Kemana. Jakarta: CV. Indhill Co.
P.  Joko  Subagyo.  1997. Metode  Penelitian  dalam  Teori  Dan  Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Pramono  U.Tanthowi.  2003. NARKOBA  problem  dan  pemecahannya  dalam prespektif Islam , Jakarta: PBB.
R  Soesilo.  1991. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991.
Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta:  Aksara Baru.
Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum , Total Media, Yogyakarta, 2011,
Soekanto Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia Press, 1986
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2003 Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soubar Usman. 2010. Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya,
Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.
Sudarto.  1973. Hukum Pidana  Jilid I A. Semarang:  Badan  Penyedia  Kuliah  FH-
UNDIP.
Suharsimi  Arikunto.  1991. Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek ,
Yogyakarta. Rineka Cipta.
Sonny Keraf. 1998. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta. Kanisius. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar\
Warta  Pemasyarakatan.  “ Hantu  itu  Bernama  Narkoba,  Dari  Penegak  Hukum Menjadi Yang terhukum ”. 2011.  Dirjen Pemasyarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret.
Widiada A Gunakaya. 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: CV.
Armico.
Winarno Surakhmad. 2004. Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 1978.
Syahrani, Ridwan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Ahmad Zaenal Fanani. 2011. “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan. No. 304.
Haryanto  Dwiatmodjo.  2014.  “Community  Base  Treatment  dalam  Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Penmasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)”. Jurnal Dinamika Hukum , Vol 14(1).
Kurniasih  Bahagiati.  2020.  “Filsafat  Pemidanaan  terhadap  Penyalah  Guna Narkotika  bagi  Diri  Sendiri  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum Pidana Islam . Era Hukum , Vol. 18(1).

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2415/Menkes/Per/XII/2011  tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  Bagi  Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan (Rehabilitasi Medis).
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  nomor  9  Tahun  2017  Tentang Standar  Nasional  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Pecandu  Dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor:  56/HUK/2009  Tentang  Pelayanan  Dan Rehabilitasi  Sosial  Korban  Penyalahguna  Narkotika,  Psikotropika  Dan  Zat Adiktif Lainya (Rehabilitasi Sosial).
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.O3.Pr.O7.03  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :
M.O4.Pr.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  "Pematang  Siantar,  Lubuk  Linggau,  Bandar
Lampung,  Jakarta,  Bandung,  Nusakambangan,  Madiun,  Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, Dan Jayapura”.