Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 2, July 2024, Page : 135 - 163 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i2.72176 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 28 October 2023 | Reviewed: 29 December 2023 | Accepted: 22 July 2024

## IMPLIKASI YURISPRUDENSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI SISTEM HUKUM BELANDA DAN HUKUM INDONESIA
Pawestri Nindyatami 1 , Rachmadinsa Dwininditha 2 , Fadhel Azzahran Razzak Salim 3

## Abstract
Both Indonesia and the Netherlands have a civil law system, with Dutch law serving as the foundation for Indonesian law. However, the role of jurisprudence differs significantly between the two countries, which impacts legal certainty. The author employs a normative juridical method and a comparative law perspective to examine the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, as well as its usage and influence on court decisions. This study aims to understand and analyze the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, the quality and quantity of the use of jurisprudence in both countries, and the influence of jurisprudence on the formation of court decisions based on the principle of legal certainty. The author finds that the influence of jurisprudence in Indonesia is minimal because the country adheres strictly to civil law, and jurisprudence is not a recognized source of law. In contrast, the Netherlands integrates jurisprudence into its legal system, as seen in the Zwolsman case, where jurisprudence influenced law-making. This approach ensures legal certainty in the Netherlands. Nonetheless, in Indonesia, judges act only as enforcers of the law, and the criminal law system does not yet support the use of jurisprudence.

## Keywords: civil law; legal certainty; precedent

## Abstrak
Indonesia dan Belanda merupakan pengguna konsep civil law serta hukum Belanda merupakan induk dari hukum Indonesia. Namun, peran yurisprudensi di kedua negara tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan ini menjadi penting karena peran yurisprudensi berkaitan dengan kepastian hukum. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deduktif dengan pendekatan komparasi hukum, penerapan hukum oleh hakim,
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: fadhelazzahran@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 082133019052.
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: dwininditha@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 08119222250.
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: pawestri.n@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 087828046659.
dan analisis putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peran yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, kualitas kuantitas penggunaan yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, dan pengaruh yurisprudensi dalam pembentukan putusan pengadilan berdasarkan asas kepastian hukum. Penulis menemukan bahwa pengaruh peran yurisprudensi Indonesia masihlah minim karena Indonesia masih menerapkan civil law secara murni dan yurisprudensi bukanlah sumber hukum. Selain itu, di Belanda pengaruh peran yurisprudensi sudah sangat kentara. Pengaruh peran tersebut terlihat di kasus Zwolsman. Pemerintah Belanda membuat hukum yang bersumber dari kasus Zwolsman. Belanda pun sudah tidak lagi menerapkan civil law secara murni. Hal tersebut menjadikan kepastian hukum sudah terjamin di Belanda. Sayangnya, hal tersebut masih belum dapat direalisasikan di Indonesia karena hakim indonesia hanya berperan sebagai corong undang-undang. Meskipun sudah terdapat bunyi peraturan yang mengatur eksistensi yurisprudensi, tetapi sistem hukum pidana Indonesia dan sumber hukum Indonesia masih belum mendukung penggunaan yurisprudensi.
Kata Kunci: civil law; kepastian hukum; yurisprudensi

## I. Pendahuluan
Civil law merupakan sistem hukum yang diadopsi oleh banyak negara, bermula sejak zaman Romawi di mana hukum dikodifikasi dalam Corpus Juris Civilis. Dalam konsep civil law , penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, peraturan tertulis, serta norma yang bersifat general. Sedangkan common law merupakan sistem yang berkembang di Inggris sejak abad ke-11 dan kini menjadi fondasi penegakan hukum di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Berbeda dengan civil law , sistem common law memperhatikan detail dan menjadikan yurisprudensi sebagai dasar hukum. 4
Dalam penerapan kedua sistem, terdapat perbedaan kontras terhadap peran yurisprudensi. Yurisprudensi didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang dijadikan sumber hukum bagi hakim-hakim setelahnya pada kasus yang serupa. 5 Yurisprudensi tidak memiliki peran apapun pada sistem civil law tradisional. Hakim akan memberi putusan berdasarkan hukum yang dikodifikasi dan tidak akan menggunakan putusan terdahulu meskipun terdapat aspek-aspek yang serupa di kedua kasus. Sementara itu, dalam common law , sistem hukum ini didasari pada tujuan utamanya yaitu fokus pada penyelesaian sengketa
5 Gunawan, T. dan Bhakti, I. (2020) ‘Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, Journal of Public Administration and Local Governance , 4(1): 23-37.
4 Tetley, W. (2000) ‘Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified)’, Louisiana Law Review , 60(3): 678-737.
daripada berfokus pada prinsip-prinsip dan peraturan yang ada, hukum berkembang berdasarkan putusan hakim pada kasus-kasus terdahulu dan putusan tersebut dijadikan sumber bagi hukum untuk memutuskan suatu perkara. Namun, dalam sistem civil law modern, terdapat unsur common law yang diadopsi, di mana kini, yurisprudensi telah dijadikan dasar hukum dengan alasan konsistensi dalam penerapan hukum. 6
Meskipun hukum Indonesia tergambar dari penggunaan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht sebagai dasar hukum perdata dan pidana yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, akan tetapi terdapat kontras di antara kedua negara dalam penggunaan yurisprudensi. Indonesia sendiri mengadopsi sistem civil law tradisional dan tidak memberi peran bagi yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara selain sebagai pendukung dasar hukum lainnya sebab tidak ada ketetapan terkait penggunaan yurisprudensi dalam putusan. 7 Ini berbeda dari Belanda yang telah menerapkan civil law modern di mana yurisprudensi berperan penting dalam menjadi sumber hukum sebuah putusan, tergambar dari salah satu penerapan yurisprudensi kasus Samir, di mana yurisprudensi tersebut terus digunakan sebagai dasar hukum bahwa tahap persiapan tindakan kriminal dianggap sebagai tindak kriminal itu sendiri, bahkan meskipun tindakan kriminal yang dipersiapkan tidak terlaksana atau gagal untuk dilaksanakan. 8 Fakta bahwa perbedaan tersebut ada meskipun hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda inilah yang mendasari perbandingan penerapan yurisprudensi pada kedua negara tersebut pada penelitian ini.
Penggunaan yurisprudensi dalam putusan erat kaitannya dengan kepastian hukum dalam suatu sistem mengingat menciptakan kepastian hukum merupakan salah satu fungsi yurisprudensi. 9 Kepastian hukum merupakan sebuah konsep yang menjadi tujuan utama keberadaan hukum itu sendiri, tergambar dengan adanya kalimat “tidak ada hukum selain hukum itu sendiri.” 10 Keberadaan
10 Abduh, R. dan Hanifah, I. (2020) ‘Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System’, Randwick International of Social Science Journal , 1(2): 120–125.
9 Simanjuntak, E. (2019) ‘Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia’, Jurnal Konstitusi , 16(1): 9.
8 Putusan Hoge Raad ECLI:NL:HR:2007:AZ0213.
7 Permana, A. (2021) ‘Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia’, Khazanah Multidisiplin , 2(2): 70–84.
6 O’Connor, V. (2012) ‘Common Law and Civil Law Traditions’, SSRN Electronic Journals .
yurisprudensi yang mengikat mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan putusan sebelumnya, menghasilkan konsistensi dalam implementasi hukum pada kasus spesifik, dan konsistensi ini berujung pada terciptanya kepastian hukum.
Dalam jurnal yang dituliskan oleh Praise Juinta W. S. Siregar dengan judul Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum , dijelaskan permasalahan utama mengenai bagaimana perbandingan sistem hukum di Indonesia dan negara lain, yaitu Belanda dan Australia dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum, di mana dalam penulisan tersebut penulis juga membahas mengenai perbandingan sistem hukum antara civil law dan common law di negara Indonesia, Belanda, dan Australia itu sendiri. 11 Berbeda dengan penelitian ini, Penulis akan membahas lebih khusus terkait sistem hukum civil law yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam menerapkan yurisprudensi berkaitan dengan kepastian hukumnya.
Meskipun Indonesia dan Belanda memiliki akar sejarah hukum yang sama, namun di Indonesia masih terdapat beberapa putusan pengadilan yang minim kepastian hukum. Kasus yang nilai kerugiannya tidak seberapa, diputus oleh hakim dengan putusan yang tidak senilai dengan nilai kerugiannya. Hal tersebut tercermin dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit (“ Kasus Nenek Asyani ”) di mana dia didakwa telah mengambil 7 (tujuh) batang kayu jati milik Perhutani. Atas perbuatan tersebut dia divonis selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Berbeda dengan sistem hukum Belanda yang yurisprudensinya memiliki peran yang signifikan, seperti pada kasus Zwolsman. 12 Hakim Belanda menggunakan kasus Zwolsman sebagai referensi untuk memutus perkara yang serupa. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk Penulis analisis terkait bagaimana pengaruh peran yurisprudensi pada sistem hukum Indonesia dan Belanda yang notabene memiliki embrio sistem hukum yang sama.
12 Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H. (2011) ‘Determining Authority of Dutch Case Law’, Legal Knowledge and Information Systems , 235: 103-112.
11 Siregar, P. (2022) ‘Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum’, Dharmasisya , 2(37): 1027–1036.

## II. Metode
Penelitian ini menganalisis pengaruh perbedaan peran yurisprudensi pada sistem hukum Indonesia dan Belanda ini terhadap kepastian hukum di masing-masing negara. Sehingga dalam hal ini, penulis menjelaskan bagaimana pengaruh yurisprudensi dalam sistem civil law Belanda dan Indonesia terhadap kepastian hukum pada kedua sistem hukum tersebut. Dalam menjelaskan pengaruh tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan: suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 13 Penelitian ini berfokus pada peran yurisprudensi terhadap asas kepastian hukum di Belanda dan Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan berupa penerapan hukum oleh hakim, perbandingan hukum, dan analisis putusan pengadilan. Kontekstualisasi pendekatan ini melihat pola hakim dalam menggunakan yurisprudensi untuk memutus suatu perkara. Perbandingan hukum dikonstruksikan dengan membandingkan putusan pengadilan di Belanda dan Indonesia dengan data penelitian yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut diolah dan dipaparkan menggunakan teknik deskriptif analitik sehingga data kualitatif yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk uraian yang bersifat deduktif.

## III. Analisis dan Pembahasan
A. Peran Yurisprudensi Belanda dan Indonesia
Menurut Kamus Fockema Andreae, yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung (MA) dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. 14 Kendatipun, menurut R. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap/konstan. 15 Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
15 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992) Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
14 Simanjuntak, E., Loc.cit. 13 Muhaimin. (2020) Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press.
139 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
agar suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi perlu dipakai oleh beberapa hakim untuk memutus suatu perkara dan referensi putusan tersebut berasal dari MA. Ditambah, MA telah membuat persyaratan agar suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. 16 Persyaratan tersebut mengandung lima unsur, pertama , putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam UU. Kedua , putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (atau in kracht ). Ketiga , telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat , putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima , putusan tersebut dibenarkan oleh MA.
Sebab, apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, suatu pembaruan putusan hanya dapat disebut sebagai landmark decision . Landmark decision adalah suatu putusan yang mengandung terobosan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi putusan tersebut masih baru dan belum pernah ada yang mengikuti. Menguatkan definisi di atas, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa landmark decision adalah putusan yang dibuat oleh precedent karena tidak ditampung oleh peraturan yang ada atau putusan yang menyimpang dari undang-undang karena diperlukan demi keadilan dan putusan itu diterima oleh publik dalam penerapan hukum. 17
Selanjutnya, terdapat dua jenis yurisprudensi, yakni yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. 18 Yurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang-kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. 19 Putusan yang mana merupakan standaar daaresten yakni keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. 20 Sedangkan yurisprudensi tidak tetap merupakan yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap karena tidak selalu diikuti oleh hakim. 21
21 Ibid. 20 Ibid. 19 Ibid .
18 Suhariyanto, B. (2018) ‘Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia’, Jurnal Hukum dan Peradilan , 7(3): 459.
17 Disampaikan oleh Moh. Mahfud MD pada Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor, pada tanggal 1 November 2017.
16 Pujiningrum, W. (2020) Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi. Tersedia di: https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurispr udensi (Diakses 28 Oktober 2023).
Peranan Yurisprudensi sangat relevan dengan sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara. Peran yurisprudensi sangat kentara di negara yang memakai sistem hukum common law atau anglo-saxon, seperti Inggris. Suatu putusan pengadilan Inggris berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara saja, melainkan juga berlaku umum untuk kasus yang serupa. 22 Ditambah, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer), seperti undang-undang pada sistem civil law . 23 Hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk menggunakan diskresinya. Namun, menariknya, dalam common law, istilah yurisprudensi tidak dikenal. Hal tersebut disebabkan oleh seluruh hukum tidak tertulis terjalin melalui putusan pengadilan, yakni melalui judge made law . 24
Sementara itu, pada negara yang menganut civil law , peranan yurisprudensi kurang kentara. Hakim-hakim di negara yang menganut civil law cenderung memakai peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (primer) untuk memutus suatu perkara. Dalam civil law, hakim cenderung positivistik dalam melakukan pendekatan terhadap suatu penyelesaian kasus. Pendekatan ini mengibaratkan hukum dengan undang-undang. 25 Pendekatan ini juga memiliki benang merah dengan asas kepastian hukum. Benang merah tersebut dari kesamaan tujuan yang hendak dicapai, yakni memberikan kejelasan mengenai hukum positif. 26
Dengan civil law yang menganggap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, positivistik yang mengibaratkan hukum dengan undang-undang, dan asas kepastian hukum bertujuan supaya orang dapat mengetahui hukumnya tanpa perlu berspekulasi secara subjektif, maka dapat dikatakan bahwa civil law merupakan kristalisasi dari asas kepastian hukum dan positivisme hukum, sedangkan asas kepastian hukum merupakan anak dan turunan dari positivisme hukum. 27 Indonesia serta Belanda menggunakan sistem hukum tersebut. Pun, sudah barang tentu Indonesia dan Belanda memiliki
27 Ibid .
26 Julyano, M. dan Sulistyawan, A. (2019) ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, CREPIDO , 1(1): 13–22.
25 Ainamo, N. (2019) Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum . Jakarta: Jala Permata Aksara.
24 Simarmata, E. (2010) Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan . Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
23 Simanjuntak, E., Loc.cit.
22 Siregar, P. Loc.cit.
kesamaan dalam penggunaan sistem hukum karena Indonesia mendapat pengaruh sangat besar dari Belanda atas penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga kini pun beberapa hukum buatan Belanda (peninggalan kolonial) masih dipakai oleh Indonesia, seperti Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV/Hukum Acara Perdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum dipakainya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dapat terjadi sebab diundangkannya pasal 2 Aturan Peralihan.
Sistem hukum yang dipakai oleh Indonesia, yakni civil law . Hal tersebut dapat dilihat melalui ciri-ciri sistem hukum Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri civil law, antara lain: 28
1. Adanya kodifikasi
Kodifikasi merupakan menyatukan beberapa peraturan/hukum untuk dijadikan kitab undang-undang. Hal tersebut ditujukan supaya terdapat kepastian hukum dan keseragaman hukum di tengah beragamnya hukum. Di Indonesia, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hakim tidak terikat preseden
Dalam memutus suatu perkara dan mencari dasar hukum, seorang hakim Indonesia langsung mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia mengenal istilah yurisprudensi dan memasukkannya ke dalam sumber hukum, tetapi peranannya tidak sebagai referensi utama.
3. Menganut sistem inkuisitorial
Hakim memiliki peranan besar dalam proses persidangan. Hakim mengarahkan dan berperan aktif dalam mencari fakta hukum serta alat bukti suatu kasus. Hal ini relevan dengan asas hakim aktif, yakni hakim boleh menghukum melebihi tuntutan, hakim diwajibkan mencari nilai hukum dalam
28 Oktavira, B. (2023) Civil law dan common law, temukan bedanya di sini. Tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/icivil-law-i-dan-icommon-law-i-temukan-bedanya-di-sini-lt5 8f8174750e97/ (Diakses 28 Oktober 2023).
masyarakat, serta dalam mencari kebenaran hukum formal.
Menurut Algra, sumber hukum terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum materiel dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiel adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. 29 Sumber hukum materiel merupakan asal mula isi hukum dapat terwujud. Sumber hukum materiel dapat ditemukan melalui hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara suatu peraturan dapat berlaku. 30
Menurut Hartono Hadisoeprapto, yang menjadi sumber hukum formil antara lain, undang-undang, traktat, kebiasaan, dan yurisprudensi. 31 Menurut Buys, undang-undang dapat diartikan sumber hukum formil dan sumber hukum materiel. Diartikan sebagai sumber hukum formil adalah karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. 32 Undang-Undang sebagai sumber hukum materiel ialah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum (setiap orang). 33 Lebih lanjut, Undang-Undang sebagai sumber hukum materiel condong dilihat dari segi isinya. Namun, di lain sisi, Undang-Undang sebagai sumber hukum formiil lebih condong sebab dilihat dari segi pembentukannya. 34 Sejalan dengan itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun menerangkan sumber hukum utama Indonesia adalah Pancasila dan menurut Pasal 3 Undang-Undang a quo, hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945. Atas hal itu, semakin menasbihkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di Indonesia dan memiliki peranan yang besar bagi hukum Indonesia.
34 Mertokusumo, S. Loc.cit.
33 Ibid . 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1).
31 Hadisoeprapto, H. (2011) Pengantar Tata Hukum Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
30 Ibid.
29 Mertokusumo, S. (1986) Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
Yurisprudensi merupakan produk yudikatif yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak yang bersangkutan (bersifat konkrit/khusus). 35 Yurisprudensi bersifat khusus, hanya mengikat pihak yang bersangkutan/berperkara, tidak seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk seluruh subjek hukum yang masih berada dalam yurisdiksi suatu peraturan. Perbedaan tersebut semakin diperjelas melalui pasal 21 AB yang melarang hakim untuk membuat peraturan yang bersifat umum, sebab yang berwenang membuat peraturan yang bersifat umum adalah lembaga legislatif. Sifat khusus yurisprudensi juga berlaku bagi hakim. Hakim lain tidak terikat oleh yurisprudensi atau suatu putusan pengadilan sehingga apabila seorang hakim akan memutus suatu perkara, tidak perlu mengikuti putusan terdahulu yang serupa.
Jika hakim akan memutus suatu perkara dan ternyata tidak ada hukumnya, maka seorang hakim akan melakukan metode penemuan hukum. Metode ini semakin memperkecil peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Sebab, penemuan hukum di sistem hukum kontinental berwujud penemuan hukum heteronom dengan unsur otonom. Disebut penemuan hukum heteronom yang berunsur otonom sebab hakim terikat pada undang-undang dan hakim dipaksa menginterpretasi sendiri bunyi suatu undang-undang. Wujud ini berbanding terbalik dengan penemuan hukum pada anglo-saxon, otonom sepanjang penemuan hukum dilakukan oleh hakim dan heteronom sepanjang hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu. 36 Melalui wujud penemuan hukum tersebut, semakin menampakkan minimnya peran yurisprudensi di Indonesia.
Meskipun Indonesia menganut sistem civil law, tetapi dalam perkembangannya Indonesia sudah tidak lagi menganut civil law secara murni, terdapat beberapa unsur common law yang sudah diterapkan Indonesia termasuk yurisprudensi. Seperti pada kasus Dorce Gamalama yang meminta permohonan status jenis kelamin. Pada amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan Dorce untuk mengubah status jenis kelaminnya dengan pertimbangan mengacu kasus serupa, yakni Vivian pada 24 Oktober 1988. 37
37 Harruma, I. (2022) Apa Itu Yurisprudensi?. Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/04450051/apa-itu-yurisprudensi- (Diakses 28
36 Ibid .
35 Ibid .
Namun, penggunaan yurisprudensi di Indonesia belum konsisten. Sebab, terdapat kasus yang serupa, tetapi memiliki amar putusan yang sangat timpang, seperti pada kasus Nenek Asyani. Dengan melihat contoh kasus-kasus di atas, tujuan dari kepastian hukum masih belum dapat dicapai. Padahal, peranan yurisprudensi sangatlah diperlukan untuk menunjang kepastian hukum.
Sudah semestinya Belanda yang notabene induk dari sistem hukum Indonesia memakai civil law sebagai sistem hukum negaranya. Secara sumber hukum dan bentuk pengaturannya pun mirip. Namun secara aspek hukum materiel, hukum Belanda sudah lebih progresif daripada hukum Indonesia. Terdapat satu hal krusial yang semakin memperlihatkan perbedaan hukum Indonesia dengan hukum Belanda, yakni yurisprudensi di Belanda lebih berperan besar ketika hakim memutus suatu perkara. Peranan ini pun berubah sesuai dengan perkembangan peraturan di Belanda. Pertama, yurisprudensi berperan besar dalam memutus perkara serupa. Di Belanda, terdapat kasus Zwolsman. Kasus ini mengenai metode penyelidikan kepolisian yang merupakan hukum acara kepolisian Belanda untuk menyelidiki suatu kasus. Kasus tersebut menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa dengan kasus Zwolsman. Sebab, pada masa tersebut belum ada hukum tertulis yang mengatur mengenai kasus Zwolsman. Alhasil, kasus Zwolsman kerap disitasi oleh hakim untuk memutus perkara serupa. Sejak 1965-2007, terdapat total 106.559 yang mensitasi kasus Zwolsman. 38
Sebenarnya terdapat beberapa kasus lain yang merujuk kasus serupa di masa lampau, tetapi kasus Zwolsman lah yang memiliki jumlah sitasi paling banyak. Namun, apabila secara umum, jumlah sitasi paling banyak di putusan pengadilan Belanda mengenai hukum acaranya. Kedua, yurisprudensi menjadi sumber hukum. Setelah kasus Zwolsman kerap disitasi oleh hakim, badan legislatif Belanda membuat hukum untuk menutup kekosongan hukum tersebut. Akibatnya, jumlah sitasi terhadap kasus Zwolsman menurun drastis yang berjumlah 7 sitasi saja. 39 Sumber dari pembentukan hukum tersebut adalah putusan pengadilan kasus Zwolsman.
Atas hal yang sudah penulis sampaikan di paragraf atas, dapat penulis
39 Ibid.
38 Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H., Loc.cit.
Oktober 2023).
145 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
simpulkan bahwa peran yurisprudensi di Belanda amatlah besar. Hal tersebut berimplikasi pada kepastian hukum di Belanda semakin terjamin. Sebab, apabila terdapat kasus yang serupa dengan kasus di masa lampau, maka putusan pengadilannya tidak akan jauh berbeda dengan putusan pengadilan terkait kasus di masa lampau. Hal ini relevan dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan bahwa akan terasa janggal apabila terdapat dua perkara yang serupa diputus berbeda. Bahkan, sudah menjadi sifat pembawaan peradilan bahwa dua perkara yang serupa diputus serupa pula. Melihat peran yurisprudensi yang sangat besar di sistem hukum Belanda, maka tidak heran terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi menggunakan civil law murni dan melalui pendapat tersebut pun dapat disimpulkan bahwa angka kepastian hukum di Belanda sudah cukup tinggi serta terjamin.
Fenomena ini semakin menasbihkan bahwa perkembangan sistem hukum di dunia sangatlah dinamis. Kini, tidak dapat mengkotak-kotakkan suatu negara dengan menggunakan satu sistem hukum saja. Sebab, sebenarnya pun Indonesia sudah tidak lagi murni civil law , meskipun peran yurisprudensi masih kurang signifikan dan kepastian hukum masih belum dapat dijamin, tetapi setidaknya terdapat satu kasus yang menggunakan yurisprudensi untuk memutus kasus yang serupa. Sedangkan Belanda sudah kerap kali menggunakan yurisprudensi untuk memutus suatu perkara yang serupa sehingga memang sudah jelas bahwa sistem hukumnya tidak lagi civil law murni dan asas kepastian hukumnya sudah cukup terjamin.

## B. Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Yurisprudensi di Belanda &

## Indonesia
Meskipun mengadopsi sistem hukum civil law sebagaimana Belanda dan seringkali disebut-sebut bahwa memiliki ciri khas yang sama dengan hukum Belanda, peran yurisprudensi di hukum acara Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan di hukum acara Belanda yang telah diulas pada bab sebelumnya. Peran yurisprudensi di hukum acara Indonesia bukanlah sebagai sumber hukum dan hakim tidak memiliki kewajiban atau keterikatan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dan meskipun Indonesia
pada Direktori Mahkamah Agung mempublikasikan sebagian dari putusan pengadilan, publikasi putusan ini dianggap tidak esensial. 40 Bahkan, interpretasi dari undang-undang atau peraturan lainnya dilakukan melalui Surat Edaran dan surat edaran ini memiliki pengaruh yang lebih besar di pengadilan daripada putusan hakim sebelumnya/yurisprudensi. 41
Memang, pada praktiknya, di pengadilan perdata dan Mahkamah Konstitusi, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum empiris dan/atau penguat ratio decidendi putusan meskipun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang sumber hukum tidak menyebut sama sekali yurisprudensi berkekuatan sebagai sumber hukum. 42 Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya tertera bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau tindak lanjut atasnya adalah salah satu bahan penyusunan substansi suatu undang-undang atau peraturan. 43 Namun, peradilan pidana Indonesia, yang menjadi fokus tulisan ini, tidak menggunakan yurisprudensi, bahkan pada 10 kasus pidana korupsi tingkat kasasi. 44
Jika berbicara tentang data atau statistik yang mengilustrasikan seberapa signifikan penggunaan yurisprudensi pada peradilan pidana Indonesia, memang cukup sulit untuk bahkan menyajikan angka. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa yurisprudensi belum mendapatkan perhatian yang cukup bahkan dalam praktik hukum Indonesia dikarenakan di antaranya: 1) pengajaran hukum di Indonesia masih berfokus pada penguasaan teori general yang abstrak, 2) sistem hukum masih menempatkan asas dan kaidah hukum yang diatur pada undang-undang sebagai kerangka utama dan cenderung tidak memperhatikan penafsiran baru atas undang-undang tersebut yang sebenarnya dapat dilakukan melalui yurisprudensi, dan 3) publikasi yurisprudensi yang sangat terbatas (ini pun didukung dengan fakta yang penulis alami, ketika dalam penulisan jurnal ini, banyak mengalami kesulitan dalam menemukan putusan pengadilan meskipun
44 Daulat, P., Loc.cit.
43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 angka (1) huruf (d).
42 Daulat, P. (2022) ‘Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana’, MAGISTRA Law Review , 3(1): 40.
41 Ibid .
40 The University of Melbourne. (2024) Southeast Asian Region Countries Law: Case Law. Tersedia di https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721977 (Diakses 28 Oktober 2023).
sudah memiliki nomor putusan spesifik namun ternyata putusan yang berkaitan tidak dipublikasi pada Direktori Mahkamah Agung). 45 Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perkembangan yang telah Mahkamah Agung lakukan belakangan ini hanyalah menerbitkan surat-surat edaran dan memang dibutuhkan penegasan kedudukan yurisprudensi dalam praktik dan teori ilmu hukum. 46
Keterbatasannya, jika tidak bisa dibilang tidak adanya, penggunaan yurisprudensi pada putusan hakim di peradilan pidana Indonesia menimbulkan polemik dan ketidakkonsistenan terhadap kasus-kasus pidana di Indonesia. Pada bab ini, penulis akan mengangkat sebuah kasus yang telah diulas oleh media massa dan membentuk opini publik bahwa adanya kejanggalan dalam putusan hakim, di mana vonis selain tidak sepadan dengan tindakan, namun juga tidak mencerminkan asas kepastian hukum di antara dua kasus yang beririsan. Kasus tersebut adalah kasus tentang Nenek Asyani yang mencuri kayu jati dari lahan Perhutani. 47
Perlu diingat bahwa meskipun fokus dari penulisan ini bukanlah terkait kasus Nenek Asyani, kasus ini berperan sebagai penguat bahwa tidak digunakannya putusan-putusan terdahulu oleh hakim sebagai bahan pertimbangan memutus sebuah kasus akan berpotensi untuk membuat hukum menjadi runcing ke pihak yang dapat dikatakan tidak cukup kuat untuk membela dirinya sendiri.
1. Kasus Nenek Asyani (Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit)
a. Fakta Kasus dan Dakwaan
Pada tahun 2014, dilaporkan ke polisi hutan territorial bahwa terjadi kehilangan dua pohon kayu jati di kawasan hutan produksi petak 43 F di Dusun Kristal Desa Jatibenteng, Kecamatan Jatibenteng, Kabupaten Situbondo. 48 Polisi hutan menemukan 38 lembaran kayu jati di rumah Bapak Cipto, yang mengklaim
48 Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. (2022) ‘Analisis Putusan No.39/pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana pembalakan liar Ditinjau dari Aspek Keadilan’, Indonesia Law Reform Journal , 2(2): 206–221.
47 Nugroho, R. (2020) Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia. Tersedia
di
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-huk um-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all (Diakses 28 October 2023).
46 Ibid .
45 Simanjuntak, E., Loc.cit.
kayu tersebut milik Nenek Asyani. Setelah dikonfirmasi, kayu tersebut memang berasal dari hutan Perhutani yang mengalami kerugian Rp4.323.000. Nenek Asyani, bernama asli Bu Muaris binti Nukdin, didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), dan Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU yang sama karena tidak memiliki surat keterangan sah hasil hutan.
b. Pertimbangan Hakim ( Ratio Decidendi )
Hakim mempertimbangkan bahwa Nenek Asyani memenuhi unsur "orang-perseorangan" dan "dengan sengaja memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin". Ia menyadari perbuatannya dan meminta izin lisan dari Kepala Desa Jatibenteng. Nenek Asyani tidak memiliki dokumen sah hasil hutan seperti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Surat Angkutan Lelang (SAL), dan nota/faktur perusahaan pemilik kayu olahan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-11/2009.
c. Putusan Akhir
Nenek Asyani dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 18 bulan, dan denda Rp500.000.000 yang dapat digantikan dengan 1 hari kurungan, sesuai Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013.

## d. Kejanggalan Putusan
Hakim melakukan penafsiran otentik pada kasus ini, namun luput mempertimbangkan fakta-fakta lain diluar persidangan, di antaranya bahwa kayu milik perhutani merupakan kayu basah, menandakan bahwa kayu pohon Perhutani baru ditebang, sedangkan kayu Nenek Asyani dalam keadaan kering, menandakan sudah dipotongnya kayu bertahun-tahun yang lalu.
Selain itu, hakim menyebutkan bahwa perusakan hutan secara orang-perorangan di kasus ini dilakukan secara terorganisasi. Arti terorganisasi merupakan kegiatan berkelompok yang terstruktur, dilakukan oleh dua atau lebih orang, secara bersama-sama dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang berkediaman di dalam atau sekitar kawasan hutan dan melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan
149 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
penebangan kayu untuk keperluan pribadi. 49 Ini jelas tidak sesuai dengan kondisi Nenek Asyani yang tinggal disekitar hutan, tidak melakukan perusakan hutan dalam kelompok yang terstruktur, dan penebangan dilakukan hanyalah untuk keperluan pribadi yaitu membuat furnitur kayu dan tidak diperdagangkan.
Selanjutnya, hakim juga gagal mempertimbangkan bahwa kawasan hutan pada kasus ini bertempatan di sekitar tempat tinggal masyarakat di mana masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan hutan demi kemakmurannya. Hakim memutus bahwa kawasan hutan adalah milik Negara, namun faktanya kayu tersebut ditebang di lahan milik Nenek Asyani sendiri tanpa memerlukan izin perhutani maupun pemerintah.

## 2. Perbandingan dengan Belanda: Kasus Zwolsman Sebagai Bukti Pentingnya Peran Yurisprudensi Dalam Membentuk Norma Hukum
Kasus Nenek Asyani hanyalah salah satu ilustrasi dari terproduksinya putusan yang menimbulkan tanda tanya serta kejanggalan. Hakim beranggapan bahwa perbuatan beliau merupakan “terorganisasi” dan kayu yang diambil merupakan milik lahan Perhutani yang tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, sedangkan pada faktanya, kayu yang Nenek Asyani miliki sudah kering, tidak sama dengan kayu Perhutani, dan ada pendapat bahwa lahan tersebut boleh saja dimanfaatkan penduduk setempat untuk kepentingan pribadi. 50 Bahkan, kuasa hukum Nenek Asyani mengklaim bahwa lahan tersebut dulunya milik Nenek Asyani dan pohon yang ditebang merupakan peninggalan suami beliau. 51 Ketidakpastian ini seharusnya dapat dipecahkan apabila hakim menggunakan yurisprudensi atas kasus-kasus terdahulu dalam membuat putusan, seperti dalam menentukan batas pemanfaatan hutan Perhutani dan definisi “terorganisasi” dalam tindak perusakan hutan.
Dengan metode penafsiran hakim yang semata mengikuti kata per kata tertera dalam peraturan, opini yang terbentuk di benak publik adalah apakah memang hukum Indonesia sedemikian “kaku” nya terhadap apa yang tertulis di
51 Ningtyas, I. (2015) Sidang Kasus Pencurian Jati, Nenek Asyani Menangis Histeris. Tersedia di: https://nasional.tempo.co/read/649417/sidang-kasus-pencurian-jati-nenek-asyani-menangis-histe ris (Diakses 28 Oktober 2023).
50 Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. Loc.cit.
49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 6.
undang-undang, dan jika memang iya, apa kabarnya dengan kasus-kasus korupsi yang seringkali dibiarkan begitu saja? Apakah memang ke”kaku”-an ini semata-mata digunakan di kasus-kasus tertentu dan untuk menguntungkan satu pihak tertentu? Esensi dari menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum adalah untuk menjaga kepastian hukum, namun ternyata, dalam kasus Nenek Asyani, masih banyak ditemukan kejanggalan yang jauh dari kata pasti. Dampak penggunaan yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia, terhadap kepastian hukum akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.
Sedangkan untuk penggunaan yurisprudensi di hukum acara Belanda oleh Hoge Raad (setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia), University of Amsterdam telah melakukan studi terkait analisis data penggunaan yurisprudensi. 52 Hoge Raad menggunakan sitasi dalam putusannya memang di tahun 1965 masih dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu hanya 1 putusan saja, namun angka ini makin meningkat dan pada 2007, kira ada dua sitasi yang digunakan. Untuk kasus-kasus yang sering dijadikan landmark decision , peringkat pertama diduduki oleh Zwolsman 1996/249 (sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya). Zwolsman adalah kasus peradilan pidana, di mana sejalan dengan fokus penulisan ini. Peringkat kedua sampai kelima diduduki oleh kasus-kasus peradilan perdata, namun di peringkat keenam diduduki oleh Enka/Dupont 1986/242 yang juga merupakan kasus peradilan pidana. Kasus Zwolsman telah dikutip oleh Hoge Raad, Attorney General dan annotators berkali-kali, dengan angka paling tinggi di tahun 1999, total 23 kali kutipan.
Angka dengan kasus Zwolsman menandakan betapa Hoge Raad menggunakan yurisprudensi, bahkan dalam jumlah puluhan di tahun 1999, untuk menciptakan dan mengisi kekosongan hukum. Adanya penurunan tiba-tiba dari penggunaan sitasi atas kasus-kasus ini terjadi setelah puncak tersebut, terjadi dikarenakan telah adanya kodifikasi atas norma yang ditetapkan oleh kasus-kasus tersebut. Data-data di atas menggambarkan sebuah kontras bahwa meskipun Indonesia dan Belanda keduanya mengadopsi sistem hukum civil law , di Belanda, yurisprudensi tetaplah berperan penting dalam membentuk norma hukum; sedangkan di Indonesia, hukum yang tertera hanya diterjemahkan dan
52 Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H., Loc.cit .
151 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
diterapkan seusai kata per kata yang tertera di undang-undang.
Ini juga membuktikan bahwa yurisprudensi pun menjadi bahan konsiderasi dalam menentukan substansi undang-undang dan/atau peraturan, sebagaimana yang telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sayangnya, di Indonesia, hal ini masih terbatas pada MK, sedangkan di Belanda bahkan di ranah pidana pun yurisprudensi sudah mempengaruhi substansi hukum itu sendiri.
Perbandingan antara kualitas dan kuantitas penggunaan yurisprudensi di peradilan pidana Indonesia dan Belanda tersebut di atas menunjukkan perbedaan signifikan. Peradilan pidana Indonesia tampaknya masih cukup anti dalam menggunakan yurisprudensi dalam membuat putusan, meskipun di area lain seperti perdata dan konstitusi, yurisprudensi mulai memiliki kedudukan. Hal ini menimbulkan munculnya putusan-putusan yang janggal dan menimbulkan tanda tanya, seperti putusan pada kasus Nenek Asyani. Sedangkan pada peradilan pidana Belanda, yurisprudensi telah berkedudukan vital dan dikutip dengan angka yang besar dalam membuat putusan. Dapat dikatakan bahwa kualitas dari penggunaan yurisprudensi ini tinggi, tak hanya menang di kuantitas saja, mengingat bahwa yurisprudensi bahkan mempengaruhi secara substansi atas lahirnya peraturan baru.

## C. Absennya Pengaruh Yurisprudensi dalam Pembentukan Putusan berdasarkan Asas Kepastian Hukum
“ Law is above anything and nobody above it .” Kekuasaan tertinggi adalah milik hukum, bukan penguasa maupun kumpulan elite politik. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa kepastian hukum haruslah dibangun untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan, sebagaimana selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum . 53 Dalam hal ini, keadilan selalu dapat tercermin dan dipenuhi oleh hukum-hukum tertulis, sehingga “etika” menjadi sumber isi dan dasar dari adanya penegakan hukum. Sistem hukum civil law memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem hukum
53 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
Indonesia, khususnya pada lembaga peradilan. Hakim di pengadilan mengandalkan prinsip” pembuat hukum sendiri” dengan melihat kepada kasus maupun fakta yang ada sebelumnya. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 54
Berdasarkan Pasal 22 AB, yurisprudensi dalam praktek peradilan Indonesia dikonsepsikan sebagai keputusan hakim yang isinya peraturan sendiri 55 sehingga dasar keputusan hakim Yurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini. 56 Dalam ranah konstitusi sebelum perubahan, juga terlihat pengaruh kuat dari tradisi Eropa Kontinental pada penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machstaat) ". Rumusan kata “hukum ( rechtsstaat )” yang berorientasi pada supremasi hukum dalam bingkai kepastian hukum, menjadi bukti betapa kuat pengaruh ajaran legalisme, sehingga dalam praktek peradilan asas kepastian hukum dan legalitas menjadi “nafas” utama para hakim.
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lebih lanjut, Hans Kelsen juga menegaskan bahwa konsep penerapan hukum perlu dilakukan melalui pendekatan metode normatif-yuridis yang bersih dari
56 Agustine, O. (2018) ‘Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi , 15(3): 642. Lihat juga misalnya Kautsar, R. (2017) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia , makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas “Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 31 Mei 2017. Kompilasi yurisprudensi putusan MK di bidang hukum acara dapat dilihat pada Subiyanto, A. (ed.). (2014) Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi . Malang: Setara Press.
55 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Pasal 22.
54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).
anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum merupakan sebuah hukum positif yang tertulis, 57 konsep tersebut menegaskan bahwa hukum dalam kenyataan (das sollen) dan bukan hukum yang seharusnya atau yang dicita-ciakan (das sein). Dengan demikian, meskipun hukum itu dikategorikan sebagai suatu keharusan yang ideal dan bukan hukum yang dicita citakan, namun hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur manusia sebagai makhluk yang rasional. 58
Dalam hal ini, yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Oleh sebab itu, asas kepastian hukum wajib ada dalam setiap helaan nafas produk hukum negara. Dalam hukum positif, asas kepastian hukum sejatinya berorientasi pada tujuan yakni untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah menghasilkan keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kebergunaan. Oleh karena itu, melalui rumusan pasal dalam UUD 1945, diharapkan hukum dapat berjalan dengan rel yang lurus, di mana kepastian hukum dimaknai sebagai entitas yang saling berkelindan dengan nilai keadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum ditegakkan dengan esensi keadilan dalam setiap helaan nafasnya.
Selain itu, para yuris pun banyak mengacu pada diversifikasi keadilan menurut Aristoteles, yang membagi keadilan menjadi dua kategori, keadilan distributif dan keadilan normatif. Keadilan distributif mengacu pada kesetaraan yang proporsional dan terkait dengan teori penghargaan yang adil dan sesuai dengan jasa penerimanya, sedangkan keadilan komutatif dijatuhkan pada hakim dalam hal-hal seperti kontrak atau hukum pidana, di mana semua orang akan diperlakukan dengan cara yang sama. 59
Pasal 36 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa, “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.” 60 Hal ini selaras dengan pendapat Immanuel Kant, “ if justice is gone, there is no reason for a man to live longer on earth ”. Ungkapan yang
60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 Ayat (4).
59 Mishra, P. (2016) ‘The Changing Concept of Justice: From Plato To Rawls’, International Journal of Applied Social Science, 3(3-4): 99.
58 Ibid. , hlm. 79.
57 Siregar, M. (2008). Modul Perkuliahan Teori Hukum: Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum . Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 78.
disampaikan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga di sini hukum kerap kali dianggap bertujuan untuk mencari keadilan.
Putusan konkret pengadilan haruslah dimulai dengan peraturan abstrak (undang-undang), kemudian diterapkan dalam situasi konkret tertentu. Hukum positif diletakkan dalam asas tertinggi dan putusan hakim haruslah berpedoman kepada hukum positif. Selain itu, peran hakim dalam hal ini adalah menjadi corong undang-undang dan penyambung lidah karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang. Artinya, hakim tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat pula menambah maupun mengurangi isinya. Selaras dengan hal tersebut, Montesquieu berpendapat bahwa undang-undang menjadi satu-satunya sumber hukum positif, sehingga demi terciptanya kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus tetap berada di bawah undang-undang dan pengadilan tidak lebih hanyalah bentuk silogisme.
Sayangnya, sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, meskipun Indonesia mengadopsi sistem hukum yang sama dengan Belanda, namun perbedaan peran yurisprudensi antara Indonesia dan Belanda menjadi bukti bahwa kekhasan sistem hukum antara kedua negara tersebut tidak bisa serta-merta menjadi satu-satunya faktor dalam penggunaan yurisprudensi.
Menurut Adriaan Bedner, di Indonesia masih ada hakim yang menganggap permintaan mengikuti putusan hakim terdahulu tidak perlu karena hakim bersifat mandiri dan bebas dari intervensi. 61 Faktor historis inilah menjadi salah satu faktor keengganan hakim dalam menggunakan yurisprudensi. Selain itu, alasan kemandirian hakim ini juga disinggung oleh H. M. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa independensi hakim dalam memutus sebuah perkara telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 62
62 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka (1).
61 Hasil wawancara di Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) 2018.
Pun juga peran yurisprudensi dalam hukum acara di Indonesia bukan menjadi sumber hukum, sehingga hakim pun tidak memiliki kewajiban atau keterikatan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. 63 Putusan hakim dianggap tidak esensial, pun juga interpretasi dari undang-undang maupun peraturan lain telah dilakukan melalui surat edaran yang kekuatan hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan yurisprudensi itu sendiri. 64 Menguatkan argumentasi sebelumnya, Pasal 10(1) d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun hanya menegaskan di dalamnya bahwa yang menjadi bahan penyusunan substansi suatu undang-undang maupun peraturan terkait berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, 65 bukan putusan mengenai peradilan pidana yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga telah menjelaskan pada sub pembahasan sebelumnya bahwasanya meskipun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang sumber hukum tidak menyebut sama sekali yurisprudensi berkekuatan sebagai sumber hukum, namun dalam praktik di Indonesia, hanya pengadilan perdata dan Mahkamah Konstitusi sajalah yang hakimnya menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan/atau penguat ratio decidendi putusan.
Apabila merujuk pada Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit, terlihat bahwa kasus yang terjadi pada Nenek Asyani tersebut menghasilkan suatu ketidakpastian hukum mengenai batasan penggunaan hutan sebagaimana terdapat konflik pendapat di mana ada yang berpendapat bahwa lahan tersebut boleh saja dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk kepentingan pribadi, namun ada pula yang justru melarangnya. 66
Sehingga dalam hal ini, apabila seandainya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan didasari pada yurisprudensi, pengaturan mengenai batasan penggunaan hutan dalam kasus a quo akan lebih mudah dan clear untuk diselesaikan. Selain itu, pertanyaan “apakah hutan tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau justru tidak sama sekali?” dapat
66 Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. Loc.cit.
65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 angka (1) huruf (d).
64 Ibid.
63 The University of Melbourne, Loc.cit .
terjawab melalui kasus-kasus terdahulu yang relevan, sehingga nantinya dapat pula ditentukan batas pemanfaatan hutan Perhutani.
Ranah peradilan pidana di Indonesia ini masih cukup anti dalam menjadikan yurisprudensi sebagai dasar dalam membuat putusan. Oleh sebab itu, banyak putusan-putusan yang menjadi janggal dan menimbulkan tanda tanya, seperti putusan hakim dalam kasus Nenek Asyani ini. Sedangkan di Belanda, peran yurisprudensi telah berkedudukan vital dan dikutip dengan angka yang besar dalam membuat putusan. Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kualitas dari penggunaan yurisprudensi ini tinggi, tak hanya menang di kuantitas saja, mengingat bahwa yurisprudensi bahkan mempengaruhi secara substansi atas lahirnya peraturan baru.
Penguatan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum juga telah disampaikan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dengan mempertimbangkan fakta, hukum dan yurisprudensi, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”
Sebelumnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo , telah ditegaskan pula bahwa Pengadilan dalam hal ini dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 67 Seyogya dengan hal tersebut, diperlukan seorang hakim yang bisa menjunjung tinggi responsif dan progresif dalam memeriksa dan mengadili suatu peristiwa hukum. Hal ini disebabkan dengan sistem peradilan pidana yang tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan/atau penguatan pertimbangan putusan hakim nantinya akan menjadi masalah peradilan pidana ke masa depan, diiringi dengan perubahan dunia secara revolusioner, di mana hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) tidak dapat mengimbangi perubahan masyarakat tersebut. Lebih lanjut, cara berhukum yang hanya mengandalkan positive law dengan rule and logic hanya akan memberikan muara kebuntuan dalam pencarian keadilan yang substantif, sehingga kepastian hukum nantinya akan sulit tercipta.
67 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).
157 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Untuk mempertegas serta menutup argumen kami, wawancara kami lakukan dengan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Hakim Enan Sugiarto Beliau menegaskan bahwa memang penggunaan yurisprudensi untuk kasus yang serupa akan mempertebal kepastian hukum. 68 Beliau menegaskan bahwa penggunaan yurisprudensi dalam kasus-kasus serupa dapat meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa penerapan yurisprudensi di Indonesia harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang mendukung kepastian hukum, seperti konsistensi dan transparansi. Dalam konteks ini, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan, maka pengadilan dapat secara konsisten merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang relevan, yang mencegah disparitas putusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, terkait dengan transparansi, putusan pengadilan harus mudah diakses oleh publik dan praktisi hukum untuk menciptakan konsistensi yang mendukung kepastian hukum. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memungkinkan semua pihak untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum.

## IV. Penutup
Kedudukan yurisprudensi dalam suatu sistem hukum bergantung pada jenis sistem yang diadopsi, apakah civil law atau common law . Negara dengan sistem common law melihat yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Menariknya, beberapa negara civil law seperti Belanda juga menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim, terbukti dari penggunaan kasus Zwolsman dalam peradilan pidana. Kasus ini digunakan secara konsisten, sehingga pemerintah Belanda merasa perlu mengodifikasi isu yang diatur dalam kasus ini ke dalam hukum tertulis. Berbeda dengan Belanda, Indonesia, yang juga mengadopsi sistem civil law , tidak memposisikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dominan dalam peradilan pidana. Satu-satunya kasus terkenal yang menggunakan yurisprudensi adalah kasus penggantian jenis kelamin Dorce pada tahun 1988. Selain kasus ini, belum ada putusan lain yang tercatat menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum.
68 Hasil Wawancara Bersama Bapak Enan Sugiarto, Ketua Pengadilan Negeri Bangil.
Padahal, penggunaan yurisprudensi dapat meminimalisir adanya putusan-putusan hakim yang menimbulkan tanda tanya publik, seperti dalam kasus Nenek Asyani. Dalam kasus ini, putusan hakim yang menyatakan Nenek Asyani bersalah berdasarkan Pasal 12 huruf d jo . Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dianggap janggal karena kayu yang dimiliki Nenek Asyani adalah kering, yang telah lama ditebang, berbeda dengan kayu milik Perhutani yang basah. Selain itu, hakim berpendapat bahwa wilayah milik Perhutani tidak boleh dimanfaatkan masyarakat. Padahal, kuasa hukum Nenek Asyani menyatakan bahwa hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar asalkan bukan untuk kepentingan komersial, dan pohon yang Nenek Asyani tebang merupakan peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal.
Kepastian hukum harus ditegakkan oleh sistem hukum. Penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang konsisten, seperti dalam kasus Zwolsman di Belanda, dapat mengisi kekosongan hukum dan menegakkan kepastian hukum. Di Indonesia, peran yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peradilan pidana perlu diperkuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk meningkatkan kepastian hukum, yurisprudensi harus mendukung prinsip konsistensi dan transparansi. Pengadilan harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dan transparansi putusan harus ditingkatkan agar mudah diakses publik. Pembaruan substansi hukum melalui UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 48 Tahun 2009, serta peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan untuk memperkuat kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum.

## Bibliografi
Buku:
Ainamo, N. (2019) Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum . Jakarta: Jala Permata Aksara.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992) Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Hadisoeprapto, H. (2011) Pengantar Tata Hukum Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
159 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Mertokusumo, S. (1986) Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta:
Liberty.
Muhaimin. (2020) Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.
Simarmata, E. (2010) Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan . Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Siregar, M. (2008). Modul Perkuliahan Teori Hukum: Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum . Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Subiyanto, A. (ed.). (2014) Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi . Malang: Setara Press.

## Artikel Jurnal:
Abduh, R. dan Hanifah, I. (2020) ‘Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System’, Randwick International of Social Science Journal , 1(2). DOI: https://doi.org/10.47175/rissj.v1i2.52.
Agustine, O. (2018) ‘Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi , 15(3). DOI: https://doi.org/10.31078/jk1539.
Daulat, P. (2022) ‘Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana’,
MAGISTRA Law Review , 3(1). DOI:
https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806.
Gunawan, T. dan Bhakti, I. (2020) ‘Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, Journal of Public Administration and Local Governance , 4(1). DOI: http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v4i1.2366.
Julyano, M. dan Sulistyawan, A. (2019) ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, CREPIDO , 1(1): 13–22. DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Mishra, P. (2016) ‘The Changing Concept of Justice: From Plato To Rawls’,
International Journal of Applied Social Science , 3(3-4).
Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. (2022) ‘Analisis Putusan No.39/pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana pembalakan liar Ditinjau dari Aspek Keadilan’, Indonesia Law Reform Journal, 2(2). DOI: https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262.
O’Connor, V. (2012) ‘Common Law and Civil Law Traditions’, SSRN Electronic Journals .
Permana, A. (2021) ‘Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia’, Khazanah Multidisiplin , 2(2). DOI:
https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166.
Simanjuntak, E. (2019) ‘Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia’,
Jurnal Konstitusi , 16(1). DOI: https://doi.org/10.31078/jk1615.
Siregar, P. (2022) ‘Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum’, Dharmasisya , 2(37).
Suhariyanto, B. (2018) ‘Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia’, Jurnal Hukum dan Peradilan , 7(3). DOI: https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.459-482. Tetley, W. (2000) ‘Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified)’, Louisiana Law Review , 60(3). DOI:
https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol60/iss3/2.
Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H. (2011) ‘Determining Authority of Dutch Case Law’, Legal Knowledge and Information Systems , 235.

## Dokumen Hukum:
Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4358).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).
161 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara No. 130 Tahun 2013,
Tambahan Lembaran Negara No. 5432).

## Putusan Pengadilan:
Putusan Hoge Raad ECLI:NL:HR:2007:AZ0213.
Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit Tahun 2015.

## Makalah/Presentasi:
Kautsar, R. (2017) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia, makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas “Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 31 Mei 2017.
Internet: Harruma, I. (2022) Apa Itu Yurisprudensi?. Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/04450051/apa-itu-yurisprude nsi- (Diakses 28 Oktober 2023). Ningtyas, I. (2015) Sidang Kasus Pencurian Jati, Nenek Asyani Menangis Histeris.
Tersedia
di: https://nasional.tempo.co/read/649417/sidang-kasus-pencurian-jati-nenek-a syani-menangis-histeris (Diakses 28 Oktober 2023). Nugroho, R. (2020) Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia. Tersedia di di https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-sa mirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all (Diakses 28 October 2023).
Oktavira, B. (2023) Civil law dan common law, temukan bedanya di sini. Tersedia di:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/icivil-law-i-dan-icommon-law-i-temuk an-bedanya-di-sini-lt58f8174750e97/ (Diakses 28 Oktober 2023).
Pujiningrum, W. (2020) Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi.
Tersedia
di: https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-p
erdata-melalui-yurisprudensi (Diakses 28 Oktober 2023).
The University of Melbourne. (2024) Southeast Asian Region Countries Law:
Case Law. Tersedia di https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721977 (Diakses 28
Oktober 2023).