## ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH ULAYAT *
Aulia Ade Putra Fakultas Hukum, Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia e-mail: auliaade.putra90@gmail.com

## Abstract
The settlement of agricultural land plot disputes over communal ulayat often culminates in the settlement in the realm of the Court. The judge's ruling is based on Law Number 56 Prp of 1960 and  there  are  decisions  based  on  Minangkabau  Traditional  Law.  The  problem  was  how  the consideration of the panel of judges on the settlement of agricultural land disputes  over ulayat of the people in the decision of Review of number 394 PK/PD/2011 and How the position of the land buyer in the settlement of agricultural land disputes disputes over ulayat people after the release of judgment review number 394 PK/PDT/2011. The method used to solve the problem was normative juridical,  meaning  that by using  the  approach of legislation  and relevant theory  will  illustrate  the legal certainty relating to the problems that have been formulated. The result of the research which was  derived  from  the  problem  formulation  was  obtained  the  result,  the  settlement  of  agricultural land disputes over the ulayat of the people in the court should be based on the National Legislation and the Minangkabau Adat Law provisions, the two legal bases are contradicted and in the decision of  Review  Number  394  PK/PDT/2011,  the  Panel  of  Judges  of  Judicial  Review  did  not  base  the judgment of the Review on the National Law and Minangkabau Customary Law and the possession of the object was submitted to the purchaser of the object of such pledge. The judge's opinion on this Review  was  false,  unfounded  and  not  fair  because  it  was  inconsistent  with  the  National  Law  and Minangkabau Law.
Keywords : Agricultural Land Pest; Disputes; Review; Ulayat Community.

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  gadai  tanah  pertanian  atas  ulayat  kaum  seringkali  berujung  pada penyelesaian  di  ranah  Pengadilan.  Putusan  Hakim  ada  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan ada putusan didasarkan pada ketentuan Hukum Adat Minangkabau. Permasalahannya  Bagaimana  pertimbangan  majelis  hakim  terhadap  penyelesaian  sengketa  gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 394 PK/ PDT/ 2011 dan  Bagaimana  kedudukan  pembeli  tanah  perkara  dalam  penyelesaian  sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  setelah  keluarnya  putusan  peninjauan  kembali  nomor  394  PK/  PDT/ 2011.  Metode  yang  digunakan  memecahkan  permasalahan  adalah  yuridis  normatif,  dengan menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  teori  yang  relevan  akan menggambarkan  kepastian  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan.  Hasil penelitian  beranjak  dari  rumusan  masalah  diperoleh  hasil,  penyelesaian  sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  di  pengadilan  seharusnya  didasarkan  pada  Perundang-Undangan Nasional dan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, dasar hukum tersebut mengalami pertentangan. Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/PDT/2011, Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak  mendasarkan  putusan  Peninjauan  Kembali  pada  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Adat Minangkabau  dan  penguasaan  objek  perkara  diserahkan  kepada  pembeli  objek  gadai.  Pendapat hakim  Peninjauan  Kembali  sangatlah  keliru,  tidak  berdasar  dan  jauh  dari  keadilan  karena  tidak sesuai dengan Hukum Nasional dan Hukum Adat Minangkabau.
Kata Kunci : Gadai Tanah Pertanian; Peninjauan Kembali; Sengketa; Ulayat Kaum.
* Naskah diterima: 16 Oktober 2018, direvisi: 07 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 19 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.101

## PENDAHULUAN
Hal-hal  mendasar  berkaitan  dengan hubungan  manusia  dengan  tanah  dapat berupa  faktor  manusia  yang  bersifat individu maupun kelompok, dalam bentuk badan  usaha,  instansi  pemerintah,  dan negara. Dari masing-masing profil manusia  tersebut  memiliki  ideologi  dan kepentingan yang berbeda dalam
memandang  tanah  yang  dipengaruhi  oleh ruang  dan  waktu.  Pada  sekelompok masyarakat  tradisional  (contohnya  dalam bentuk masyarakat adat) memiliki konsep hubungan  dengan  tanah  yang  amat sederhana,  dalam  arti  mereka  memiliki hubungan  tanah  dalam  kaitan  dengan kehidupan  sehari-hari,  dalam  kaitan pangan  (makanan),  sandang  (pakaian), dan  papan  (tempat  tinggal).  Sementara pada  jenis  kelompok  manusia  lainnya dalam  bentuk  badan  usaha,  memandang tanah  dan  memaknai  hubungan  mereka dengan  tanah  sebagai  faktor  produksi yang  menjadi  target  eksploitasi  menurut hukum-hukum  ekonomi  yang  mereka jalankan, seperti prinsip umum “pengorbanan yang sekecil-kecilnya namun  memperoleh  keuntungan  yang sebesar-besarnya  (Suparjo  Sujadi,  2004:
365).
Gadai  tanah  atas  ulayat  kaum  masih banyak  dilakukan  di  tengah  Masyarakat Hukum Adat Minangkabau karena sifatnya  cepat  dan  mudah.  Permasalahan kembali  ke  pemilik  tanpa  tebusan  untuk gadai  tanah  pertanian  ini  di  Sumatera Barat  yang  sebagian  besar  tunduk  pada Hukum
Adat Minangkabau
juga menimbulkan persoalan tersendiri.
Gadai tanah adalah merupakan pranata  yang  muncul  dari  realisasi kehidupan  sosial  yang  mengandung  nilai hukum  dan  akan  tetapi  berada  dalam kehidupan manusia yang menggunakannya  (Muhammad  Yamin,
2004: 66). Menurut  Iman  Sudiyat  gadai  tanah adalah “Penyerahan tanah untuk menerima  pembayaran  sejumlah  uang secara  tunai  dengan  ketentuan:  sipenjual tetap  berhak  atas  pengembalian  tanahnya dengan  jalan  menebusnya  kembali  (Iman Sudiyat, 2012: 28).
Menurut  Boedi  Harsono  gadai  tanah adalah “Hubungan hukum antara seseorang  dengan  tanah  kepunyaan  orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya.  Selama  uang  gadai  belum dikembalikan,  tanah  tersebut  dikuasai oleh  “Pemegang  Gadai”.  Selama  itu  hak tanah  seluruhnya  menjadi  hak  pemegang gadai.  Pengembalian  uang  gadai  atau yang lazim disebut “Penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai  puluhan  tahun  karena  pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan (Boedi Harsono, 2007: 394).
Dalam  hukum  adat  Minangkabau dikenal  pepatah  “ Gadai  ditabuih,  jua dipalalui ”  (gadai  harus  ditebus,  jual dibiarkan  lepas).  Gadai  di  Minangkabau selalu  ditebusi,  tanpa  terikat  pada  suatu jangka  waktu  tertentu.  Gadai  harus ditebus  kembali  sedangkan  dalam  jual beli  lepas  begitu  saja  tidak  ada  batas
waktunya.  Dalam  hal  ini  pengembalian gadai yang tanpa tebusan tentu menimbulkan persoalan hukum.
Sengketa  adalah  pertentangan  antara dua  pihak  atau  lebih  yang  berawal  dari persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Takdir Rahmadi, 2010: 1) Sehubungan dengan sengketa
berkenaan  dengan  pengembalian  gadai tanpa  tebusan  ini  putusan  Pengadilan sendiri  terhadap  kasus  ini  tidaklah  sama. Di  beberapa  Pengadilan  tidak  selalu menerapkan  ketentuan  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yakni mengakomodir  ketentuan  bahwa  setelah lewat  jangka  waktu  7  tahun  gadai  tanah pertanian  harus  dikembalikan  kepada sipemilik  oleh  Pemegang  Gadai  tanpa menerima uang tebusan. Namun  ada juga kasus  yang  putusan  Pengadilan  justru bertentangan  dengan  ketentuan  hukum positif  ini  dan  mengakomodir  ketentuan
Hukum Adat Minangkabau bahwa pengembalian gadai harus melalui penyerahan  uang  tebusan  oleh  pemilik kepada Pemegang Gadai.
Dalam  kasus  sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  ini,  putusan pada setiap tingkat  Pengadilan diterapkan berbeda-beda,  ada  yang  menerapkan implementasi  ketentuan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  dan ada  juga  menerapkan  ketentuan  hukum adat  minangkabau  yang  akan  diuraikan sebagai berikut:
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  atas perkara Nomor : 05/Pdt.G/2003/PN.SLK tanggal 20
April  2004,  yang  memutuskan  perkara berdasarkan atau sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960  bahwa  gadai  tanah  pertanian dikembalikan  setelah  lewat  jangka waktu  7  tahun  tanpa  uang  tebusan. Namun putusan ini dibatalkan ditingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi.
2. Putusan pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 108/PDT/2004/PT.PDG  tanggal 08 Oktober 2004 yang memutuskan perkara  tidak  mengikuti  ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun  1960  bahwa  gadai  tanah pertanian  dikembalikan  setelah  lewat jangka  waktu  7  (tujuh)  tahun  tanpa uang  tebusan.  Dimana  dalam  putusan ini  pengembalian  tanah  gadai  tetap harus  dilakukan  dengan  uang  tebusan dan  Putusan  ini  dibatalkan  di  tingkat upaya  hukum  Kasasi  oleh  Mahkamah Agung.
3. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 1540 K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006 yang memutus perkara dengan menerima  gugatan  penggugat  terhadap objek perkara berupa sawah yang telah tergadai lebih dari 7 tahun dan dikuasai kembali oleh penggugat tanpa tebusan. Artinya Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengakomodir ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  56  Prp  Tahun  1960  bahwa gadai  tanah  pertanian  dikembalikan setelah  lewat  jangka  waktu  7  tahun tanpa  uang  tebusan.  Namun  pada
tingkat upaya hukum Peninjauan
Kembali putusan ini dibatalkan.
Dari putusan-putusan ini dapat dilihat adanya persoalan hukum seputar pengembalian  gadai  tanpa  tebusan  yang merujuk  pada  ketentuan  pasal  7  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960. Ketentuan  ini  tidak  disikapi  sama  pada setiap  tingkat  Peradilan  dengan  putusan yang tidak selalu sama dalam kasus  yang sama.
Dari putusan ini bisa dilihat Pengadilan  Negeri  Solok  dan  upaya hukum  Kasasi  di  Mahkamah  Agung  lah yang  konsisten  terhadap  Undang-Undang Nomor  56  Prp  Tahun  1960.  pada  tingkat Pengadilan  Tinggi  lebih  mengacu  kepada ketentuan  Hukum  Adat  Minangkabau bahwa  dalam  pelaksanaan  gadai  tanah pertanian  berpedoman  kepada  Hukum Adat  Minangkabau  yang  dikenal  dengan pepatah  “ Gadai  ditabuih,  jua  dipalalui ”,
(gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas), artinya  Pengadilan  Tinggi  menerapkan bahwa  setiap  gadai  tanah  pertanian  baru akan  berakhir  dengan  adanya  penebusan. Tiada  gadai  yang  bisa  selesai  tanpa ditebus.  Sedangkan  sikap  Mahkamah Agung melalui putusan Kasasinya menerapkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 gadai kembali tanpa tebusan,
Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan
hukum  tetap  tersebut  ( Inkracht  Van
Gewijsde )  tidaklah  konsisten,  putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkmah Agung sendiri melalui Putusan Hakim Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor: 394
PK/PDT/2011
yang dalam amar putusannya menyatakan walaupun Hukum  Adat  Minangkabau  mengenal konsep  “ gadai  batabuih ”  yang  artinya tanah yang  digadaikan  baru  dapat dikuasai kembali oleh si pemilik membayar  utangnya    kepada  pemegang gadai,  namun  Hukum  Nasional  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun 1960 telah tegas menyatakan tanah gadai  harus dikembalikan kepada pemilik asal  setelah  7  (tujuh)  tahun  perjanjian gadai.
Dari  beberapa  putusan  ini  dapat dilihat  bahwa  ketentuan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia  karena  belum  pernah  dicabut pemberlakuannya, namun dalam penerapannya terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan  oleh  ketentuan  tersebut  oleh hakim  di  setiap  tingkat  pengadilan berbeda-beda atau tidaklah sama.
Menurut  ajaran  adat  Minangkabau pengertian  antara  tanah  dan  ulayat dipisahkan.  Dalam  konsep  hukum  adat, tanah  adalah  empunya  manusia  dan manusia  adalah  empunya  bumi/tanah, karena  hubungan  antara  manusia  dengan tanah/bumi  mempunyai  hubungan  yang tidak  dapat  dipisahkan,  keduanya  adalah tunggal  dan  bersifat  abadi  (Dominikus Rato, 2016: 5).
Dalam  praktik  gadai  tanah  ulayat kaum Masyarakat Minangkabau tidak bisa dihindarkan  dari  benturan  sengketa  tanah ulayat,  dimana  perselisihan  hukum  atas tanah  ulayat  antara  dua  pihak  yang
bersengketa  yaitu  penguasa  dan  atau pemilik  tanah  ulayat  dengan  pihak  lain. Azas  utama  tanah  ulayat  bersifat  tetap berdasarkan  filosofi  adat  Minangkabau “ jua  indak  di  makan  bali,  gadai  indak
dimakan sando ”.
Hukum adat
Minangkabau  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  tanah  ulayat  dengan maksud melindungi tanah ulayat sekaligus masyarakat
hukum adat dapat memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang terdapat  di dalamnya dan tanah ulayat  ini diharapkan  dapat  menjadi  penopang kelangsungan  hidup secara berkelanjutan dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  dan tidak  terputus  antar  generasi  dalam masyarakat hukum adat.
Tanah  ulayat  di  Minangkabau  lazim dikenal  dengan  istilah  Pusako  Tinggi karena  kepemilikan  asal  tanah  ini  sudah sulit  ditelusuri  historisnya  atau  dengan arti kata sudah tidak dikenal lagi. Menurut adat  untuk  memanfaatkan  tanah  pusako tinggi  berlaku  4  asas  yaitu:  (Musyair Zainuddin, 2014: 92)
1. Asas terpisah;
2. Asas komunal;
3. Asas keutamaan;
4. Asas unilateral.
Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor:  16  Tahun  2008  tentang  Tanah Ulayat  Dan  Pemanfaatannya  “sengketa tanah  ulayat  di  Nagari  diselesaikan  oleh KAN  menurut  ketentuan  sepanjang  adat yang  berlaku  “ bajanjang  naiak  batanggo turun ”  dan  diusahakan  dengan  jalan perdamaian  melalui  musyawarah  dan mufakat dalam bentuk keputusan
perdamaian.  Selanjutnya  pada  ayat  (2) menyebutkan “apabila keputusan perdamaian  tidak  diterima  oleh  pihak yang  bersengketa  dapat  mengajukan perkaranya  ke  Pengadilan  Negeri”. Khusus untuk sengketa tanah ulayat antar Nagari  juga  telah  diatur  dalam  peraturan ini,  dimana  diselesaikan  oleh  KAN  antar Nagari yang bersengketa.
Kelembagaan  peradilan  adat  yang dimaksud  bukanlah  peradilan  adat  seperti yang  berlangsung  pada  masa  penjajahan Belanda,  tetapi  penyelesaian  sengketa adat di luar peradilan litigasi. Keberadaan peradilan  adat  ini  walaupun  tidak  diakui dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman, namun secara hukum penyelesaian  sengketa  seperti  ini  juga telah  mendapat  penguatan  dari  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) tentang
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  yakinnya  penyelesaian  melalui peradilan  adat  dijalankan  oleh  Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun penyelesaian ini  juga  dilakukan  bertingkat  mulai  dari penyelesaian  dari  “ kerapatan  jurai ”,
“ Kerapatan  Kaum ”,  “ Kerapatan  Suku ” hingga  akhirnya  sampai  pada  Kerapatan Adat  Nagari  (Kurnia  Warman,  2009: 299).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  56 Prp  Tahun  1960  (Lembaran  Negara Tahun  1960  Nomor  174720)  tentang penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  dalam Pasal  7  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa gadai  tanah  pertanian  adalah  hubungan seseorang  dengan  tanah  kepunyaan  orang
lain  yang  mempunyai  utang  kepadanya. Selama  utang  tersebut  belum  dibayar lunas,  maka  tanah  tersebut  tetap  berada dalam  penguasaan  yang  meminjamkan uang  (pemegang  gadai).  Namun  apabila telah  lewat  jangka  waktu  7  (tujuh)  tahun maka  pengembalian  tanah  tersebut  tanpa uang tebusan. Dalam hal ini khusus untuk tanah pertanian. Hal ini karena selama itu hasil tanah seluruh panennya menjadi hak pemegang  gadai,  yang  dengan  demikian merupakan  bunga  dari  utang  tersebut (Aermadepa, 2018 : 4).
Menurut  ketentuan  adat  harta  pusaka tinggi harus dipelihara, dan tidak mungkin dilakukan transaksi pelepasan hak kepemilikan  bersama  oleh  siapapun. Pelepasan  hak  atas  tanah  pusaka  hanya dapat  ditempuh  dalam  keadaan  yang sangat mendesak dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang  berhak  terhadap  harta  pusaka  itu, sebagaimana  dinyatakan  dalam  pepatah adat sebagai berikut; (Erwin, 2006: 145)
1. Rumah gadang katirisan (Rumah besar kebocoran)  maksudnya  gadai  dapat dilakukan  untuk  memperbaiki  rumah yang telah bocor atau rusak.
(Memperbaiki rumah gadang);
2. Gadih  gadang  indak  balaki (Gadis yang  sudah  dewasa  yang  belum bersuami  atau  janda  yang  mendapat malu)  maksudnya  untuk  mengawinkan kemenakan  yang  telah  dewasa  atau janda. (Biaya perkawinan anak perempuan);
3. Mayat  tabujuah di  ateh  rumah (Mayat terbujur  di  tengah  rumah)  maksudnya gadai dapat dilakukan untuk
menyelenggarakan  penguburan  mayat anggota kaum  yang meninggal.  (Biaya penguburan);
4. Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam) maksudnya  gadai  dapat  dilakukan untuk  menutup  malu  keluarga  atau kaum. (Biaya pengangkatan penghulu).
Kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali  tidak  boleh  sawah  ladang digadaikan atau dijual. Sekali-sekali tidak boleh sawah ladang itu dijadikan perdagangan.  Kalau  terjadi  pegang  gadai itu  adalah  sifat  sosial  (tolong-menolong) untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  yang tersebut  diatas,  sehingga  di  sini  tidak  ada unsur  pemerasan.  Gadai  di  Minangkabau selalu  ditebusi,  tanpa  terikat  pada  suatu jangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  adat  yang  berbunyi “ Gadai  ditabui,  jua  dipalalui ” (gadai ditebus,  jual  dibiarkan  berlalu)  yang “artinya  gadai  harus  ditebus  kembali sedangkan  dalam  jual  beli  lepas  begitu saja tidak ada batas waktunya”. Jadi dapat terlihat gadai tanah di Minangkabau tidak selalu  terkait  dengan  perbuatan  hukum utang  piutang  yang  diikuti  dengan pemberian jaminan.
Pelaksanaan gadai tanah yang didasarkan  pada  hukum  adat  seringkali berujung pada sengketa yang penyelesaiannya  pada  ranah  Pengadilan dan  pada  proses  penyelesaian  tingkat
Pengadilan
Negeri
seringkali menimbulkan  dua  pandangan  terkait dengan  gadai  tanah  pertanian  atas  ulayat kaum  ini,  pandangan  yang  pertama mengacu  pada  Pasal  7  Undang-Undang
Nomor  56  Prp  Tahun  1960  (Lembaran Negara  Tahun  1960  Nomor  174720), dapat  diartikan  “gadai  tanah  pertanian apabila  sudah  berlangsung  7  tahun  atau lebih wajib mengembalikan tanah tersebut kepada  pemiliknya  dalam  waktu  sebulan setelah  tanam  yang  ada  selesai  dipanen, dengan  tidak  ada  hak  untuk  menuntut pembayaran uang tebusan” dan pandangan kedua mengacu kepada ketentuan  Hukum  Adat  Minangkabau dimana pengembalian gadai harus melalui penyerahan  uang  tebusan  dan  terhadap pandangan  kedua  ini  tanah  objek  gadai yang dikuasai pemegang gadai baru dapat dikembalikan  kepada  pemberi  gadai setelah adanya upaya penyerahan sejumlah uang (penebusan).
Dari  2  (dua)  pandangan  tersebut putusan-putusan  penyelesaian  sengketa gadai  tanah  atas  ulayat  kaum  melalui
Pengadilan Negeri menimbulkan
persoalan hukum yang berakibat ketidakpastian hukum yang harus
dicarikan  solusinya,  dimana  terhadap kasus  yang  sama,  putusan  Pengadilan Negeri dapat berbeda-beda, bisa mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960  atau  ketentuan  hukum  adat Minangkabau  dan  terhadap  ketentuan Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas Tanah  Pertanian  tersebut  sampai  saat sekarang  ini  masih  tetap  berlaku  dan belum pernah diganti ataupun dicabut.
Penyelesaian  sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  menurut  adat Minangkabau  tidak  akan  terlepas  dari peran  pemerintahan  Nagari  yang  sudah
ada  sejak  dahulu  atau  bisa  disebut  juga penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan melalui  jalur  adat.  Penyelesaian  sengketa melalui  jalur  adat  tidaklah  serta  merta diakui  oleh  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang  berlaku  pada  saat sekarang  ini,  namun  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa telah mengakomodir Penyelesaian Sengketa  Secara  Adat  yaitu  melewati Lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari).
Berdasarkan  pasal  1  angka  10  dan alinea  ke  9  (sembilan)  dari  penjelasan Umum  Undang-undang  No  30  Tahun 1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  dikatakan  bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian  sengketa.  Dalam  lingkup hukum perdata penyelesaian suatu sengketa  dapat diselesaikan  melalui litigasi  (pengadilan) dan  non litigasi  (luar pengadilan).
Di  Indonesia  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat  dapat  dilihat  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Pasal  18  B  ayat  (2)  yang menyebutkan:
“Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia  yang diatur dalam undang- undang”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 menyebutkan:
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan  dengan  kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa, dengan  sosialisme  Indonesia  serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum  dalam  Undang-Undang  ini dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Dalam realita yang terjadi di lapangan  justru  sebaliknya,  hak-hak masyarakat  atas  tanah  ulayat  justru  tidak mendapat  keadilan  dari  negara  sebagai pemegang  kekuasaan  dan  justru  ini menyudutkan  masyarakat  hukum  adat. Dapat  diartikan  hak-hak  atas  tanah berdasarkan hukum adat diakui sepanjang masih  hidup  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan dan  hukum  nasional  lebih  dominan penerapannya dibanding hukum adat yang berkaitan  dengan  tanah.  Maka  dari permasalahannya  adalah:  1)  Bagaimana pertimbangan  majelis  hakim  terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor: 394 PK/PDT/2011?, 2) Bagaimana kedudukan pembeli tanah perkara dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum setelah keluarnya putusan
peninjauan kembali nomor 394
PK/PDT/2011?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjenis  penelitian hukum  normatif  ( Yuridis  Normative ). penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji dan  meneliti  materi-materi  hukum  yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama analisa  dalam  penelitian  adalah  peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan yang dibahas.
Dalam  penyusunan  Penelitian  ini, dibutuhkan bahan atau data  yang konkrit, yang  berasal  dari  bahan  kepustakaan. Pada  penelitian  hukum  normatif,  bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagai data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi,  buku-buku  harian,  buku-buku, sampai  pada  dokumen-dokumen  resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Gadai Tanah Pertanian Atas Ulayat  Kaum  Dalam  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor:  394 PK/PDT/2011
Dalam  Putusan  PK  (Peninjauan Kembali)  nomor  394  PK/PDT/2011  yang menjadi  pokok  perkara  adalah  harta pusako  tinggi.  Harta  yang  disengketakan merupakan  sebidang  tanah  dan  parak seluas  10.775  M²  yang  terletak  di  Sarang Unggeh, Dusun Pasir Kenagarian
Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.
Pada  tahun  1926  terjadi pagang gadai antara  Mamak  Penggugat  yang bernama  Ayah  Kea  dengan  Nenek Tergugat  yang  bernama  Bugih  dan  yang menjadi  objek  gadai  adalah  sebahagian dari  objek  perkara  yaitu  berbentuk  sawah dan  sawah  lain  di  luar  objek  perkara sebanyak  ongkos  naik  haji  (±  100  Mas). Sementara  objek  perkara  yang  berupa parak  dikuasai  oleh  Tergugat  A  secara melawan  hukum  tanpa  hak  dan  pada tahun 2002 tanpa seizin dan
sepengetahuan Penggugat. Penggugat dalam  perkara  ini  adalah  Rapius  dan Gusnellidar Binti Syamsinar yang merupakan  cucu  dari  Pemberi  Gadai dahulunya  dan  yang  menjadi  Tergugat
dalam  perkara  ini  adalah  Cucu  Penerima
Gadai dahulunya yang bernama
Burhanuddin GLR Sutan Pangeran (Tergugat  A)  dan  Asril  Latif  (Tergugat
B1),  Darlis  Darwis  S.E.,  M.M  (Tergugat B2)  dan  Sudasril  Darwis  (Tergugat  B3) selaku  dari  pembeli  objek  perkara  atau pembeli objek gadai tersebut.
Pada  tahun  1996/1997  berdasarkan saksi  Penggugat  yang  bernama  Latifah Harun,
Burhanuddin GLR Sutan Pangeran  pada  tahun  tersebut  telah mengakui objek perkara tersebut dahulunya adalah tanah yang tergadai dan beliau  meminta  bukti  kepada  Penggugat (Gusnellidar),  bahwa  Penggugat  adalah keturunan  pemberi  gadai  dahulunya dengan meminta bukti ranji dan Burhanuddin  GLR  Sutan  Pangeran  juga
menyatakan  surat  gadainya  masih  beliau pegang.
Pada  tahun  2002  tanpa  seizin Pemberi Gadai (Penggugat), Burhanuddin GLR  Sutan  Pangeran  (Tergugat  A) mengajukan  permohonan  Sertifikat  Hak Milik  atas  objek  perkara.  Burhanuddin GLR  Sutan  Pangeran  (Tergugat  A) mengajukan permohonan penerbitan
Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  atas  objek perkara kepada Badan Pertanahan
Nasional  Kabupaten  Solok.  Sebelum Sertifikat Hak Milik terbit, atas sepengetahuan  BPN  Kabupaten  Solok, objek  perkara  dijual  oleh  Burhanuddin GLR  Sutan  Pangeran  kepada  Asril  Latif (Tergugat  B1),  Darlis  Darwis  S.E.,  M.M (Tergugat  B2)  dan  Sudasril  Darwis (Tergugat B3).
Berdasarkan jual beli tersebut, Tergugat  C  menerbitkan  Sertifikat  Hak Milik  atas  nama  Asril  Latif  (Tergugat B1),  Darlis  Darwis  S.E.,  M.M  (Tergugat B2)  dan  Sudasril  Darwis  (Tergugat  B3) dengan  nomor  Sertifikat  Hak  Milik  C.57, Surat Ukur tertanggal 30 September 2002 seluas  10.775  M²  dan  sejak  terbit Serttipikat  Hak  Milik  tersebut  objek perkara  dikuasai  oleh  pembeli  objek perkara tersebut.
Perbuatan dari
Burhanuddin GLR Sutan Pangeran
(Tergugat A) mensertipikatkan dan menjual objek perkara kepada Tergugat B merupakan  perbuatan  melawan  hukum dan  tanpa  hak  dan  Sertifikat  Hak  Milik Nomor C.57  yang diterbitkan oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Solok adalah  cacat  hukum  dan  batal  demi hukum  karena  permohonan  diajukan  oleh
orang yang tidak berhak yaitu
Burhanuddin GLR Sutan Pangeran
(Tergugat A).
Perbuatan  pengalihan  objek  gadai/ objek  perkara  inilah  yang  menjadi  dasar oleh Penggugat/Pemberi Gadai mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Solok karena tanah yang dialihkan oleh Tergugat A kepada tergugat B adalah perbuatan  melawan  hukum  karena  objek gadai tersebut adalah milik kaum Penggugat yang sedang tergadai.
Sebelum  persoalan  ini  diajukan  ke Pengadilan  Negeri  Solok,  Perkara  ini telah  diusahakan  penyelesaian  secara kekeluargaan baik melalui KAN
Singkarak  maupun  melalui    ke  2  (dua) wali  nagari,  Wali  Nagari  Singkarak  dan Wali  Nagari  Tikalak,  namun  tidak  ada penyelesaian atau titik temu.
Pada  putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  05/Pdt.G/2003/PN.SLK,  Majelis Hakim  mengabulkan  sebagian  gugatan penggugat,  salah  satu  amar  putusannya adalah  menyatakan  objek  perkara  adalah harta  pusaka  tinggi  kaum  penggugat  dan menyatakan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor C  57  yang  telah  didaftarkan  oleh
Burhanuddin GLR Sutan Pangeran (Tergugat  A)  adalah  cacat  hukum  dan tidak berkekuatan hukum, untuk perjanjian pagang  gadai atas  sebagian objek  perkara  yang  berupa  sawah  putus dan berakhir. Dari amar putusan ini dapat dilihat  objek  perkara  kembali  dikuasai kepada pemberi gadai.
Dari  putusan  tingkat  I  (Pertama) tersebut,  Tergugat  mengajukan  Banding
ke  Pengadilan  Tinggi  di  Padang,  namun berbeda halnya dengan Putusan Pengadilan  Tinggi  ini  dengan  nomor putusan  108/PDT/2004/PT.PDG  tanggal 08  Oktober  2004,  dimana  majelis  hakim berpendapat  menolak  gugatan  penggugat seluruhnya  dan  menolak  eksepsi  dari Tergugat A dan Tergugat B.
Pada  Putusan  Kasasi  Nomor:  1540 K/PDT/2005  tanggal  19  Juni  2006, dimana  Majelis  Hakim  pada  tingkat Mahkamah  Agung  ini  berpendapat  sama dengan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim  mengabulkan  permohonan  Kasasi dari  Pemohon  Kasasi  yaitu,  Rapius  dan Gusnellidar binti Syamsinar dan membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi nomor 108/PDT/2004/PT.PDG.
Asril ST. Mangkuto  yang merupakan ahli  waris  dari  alm.  Burhanuddin  Sutan Pangeran, mengajukan permohonan peninjauan  kembali  terhadap  putusan Kasasi Nomor: 1540 K/PDT/2005 tanggal 19  Juni  2006  yang  telah Inkracht dan telah  dilakukan  eksekusi  dan  pada Putusan  Peninjauan  Kembali  tersebut, Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali memutuskan  Asril  ST.  Mangkuto  adalah pemilik objek perkara.
Dalam  proses  penyelesaian  suatu perkara  melalui  pengadilan  yakni  para pihak  yang  bersengketa  menghendaki adanya  putusan  yang  adil  dan  dapat dilaksanakan.  Berdasarkan  putusan  itu, ditentukan  dengan  pasti  hak  maupun hubungan  hukum  para  pihak  dengan objek yang disengketakan (Yahya Harahap, 2005: 797).
Pada Peninjauan Kembali Tergugat A atau  Pemohon  Peninjauan  Kembali, mengajukan  11  (sebelas)  alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut:
1. Putusan  KAN  secara  legal  formal hanyalah  dijadikan  pedoman  dalam memutus perkara perdata, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Juni 1977 Nomor 1128 K/
Sip/  1977.  Maksud  dari  pedoman tersebut  bukan  berarti  putusan  KAN tersebut  yang  menjadi  dasar  dan acuan dalam mengambil putusan oleh Pengadilan.
2. Menurut hukum adat di Minangkabau, KAN
bukanlah berwenang  memutus  perkara  tetapi adalah suatu lembaga yang salah satu fungsinya  menyelesaikan  persoalan adat  dan  jika  dalam  penyelesaiannya persoalan Adat tersebut ternyata tidak ada  terdapat  suatu  perdamaian,  maka KAN  disarankan  untuk  melanjutkan persoalan tersebut ke Pengadilan.
3. Putusan  Nagari  Singkarak  bukan putusan perkara Adat antara Penggugat  dengan  Tergugat  tetapi adalah persidangan sepihak saja.
4. Tergugat mengajukan eksepsi diantaranya batas-batas objek perkara yang  tidak  sesuai  antara  yang  tertera dalam  surat  gugatan  dengan  objek yang diperkarakan.
5. Dalam
perkara ini Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali  ini  tidak  ada  menampilkan seorangpun saksi sepadan.
6. Dalam mempertimbangkan harta pusaka  tinggi  kaum  penggugat  dan
dalam mempertimbangkan harta perkara  dahulunya  digadaikan  oleh ayah  Kea  kepada  Bugih  orang tikalak, Hakim Kasasi yang mengambil  alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Solok berdasarkan kepada  kesaksian  dari  saksi  yang bukan saksi sepadan.
7. Pertimbangan  Hakim  Kasasi  yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Solok  halaman 64 dan halaman 65 yang pada pokoknya disebabkan karena para saksi Tergugat A/saksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menjelaskan penguasaan tanah
perkara  sebelum  tahun  1926  maka kesaksiannya harusnya ditolak.
8. Tidak seorangpun yang bisa menghubungkan  dengan ranji orang yang  bernama  Ayah  Kea,  karena nama Kea hanyalah ditemukan dalam Ranji Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. 9. Majelis Hakim Kasasi tidak sedikitpun  mempertimbangkan  mana sawah  yang  tergadai  dan  mana  pula tanah  yang dikuasai  secara tanpa hak oleh Tergugat A.
10. Jika tanah sebelah ke utara dan timur dari  tanah  yang  pemohon  peninjauan kembali  jual  kepada  Tergugat  B dikuasai  oleh  Jamin  dan  Andi Suhairi, maka orang tersebut haruslah di gugat dalam perkara in casue .
11. Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali tidak  mempertimbangkan  sedikitpun itikad baik dari pada si pembeli tanah perkara (Tergugat B).
Dari  11  (sebelas)  alasan  diajukan permohonan  peninjauan  kembali  oleh Tergugat A tersebut diatas, majelis hakim Peninjauan  Kembali  berpendapat  bahwa alasan  tersebut  dapat  dibenarkan  oleh karena  dalam  putusan  yang  dimohonkan Peninjauan  Kembali  terdapat  khilafan hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang  nyata dari  hakim  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
1. Bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari)  tidak  berwenang  memutus kepemilikan tanah sengketa.
2. Bahwa  Tergugat  B  adalah  pembeli beritikad baik harus dilindungi dan ia sudah  menguasai  objek  sengketa selama  kurang  lebih  77  tahun sehingga Tergugat B sebagai pembeli yang  beritikad  baik  adalah  pemilik objek sengketa.
3. Bahwa  putusan  KAN  tidak  dapat dipakai  sebagai  acuan  karena  yang bersengketa  adalah  dari  Kenagarian yang berbeda yaitu Penggugat/
Rapius  dari  Kenagarian  Singkarak sedang  Tergugat  A  dan  B  dari Kenagarian Tikalak.
Penyelesaian  sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  menurut  adat Minangkabau  tidak  akan  terlepas  dari peran  pemerintahan  Nagari  yang  sudah ada  sejak  dahulu  atau  bisa  disebut  juga penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan melalui  jalur  adat.  Penyelesaian  sengketa melalui  jalur  adat  tidaklah  serta-merta diakui  oleh  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang  berlaku  pada  saat sekarang  ini,  namun  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase
dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa telah mengakomodir Penyelesaian Sengketa  Secara  Adat  yaitu  melewati Lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari).
Penyelesaian silang sangketo
(Persengketaan) antara masyarakat komunal  di  Minangkabau  diperlukan suatu lembaga adat yang disebut
Kerapatan
Adat Nagari, dimana penyelesaian  melalui  lembaga  KAN merupakan  penyelesaian  sengketa  non litigasi  (diluar  pengadilan)  yang  dapat melalui mediasi, negosiasi, konsultasi dan konsiliasi.  Terkadang  banyak  sengketa yang dibawa ke jalur litigasi (pengadilan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Kedudukan Pembeli Tanah Perkara Dalam Penyelesaian
Sengketa  Gadai  Tanah  Pertanian Atas Ulayat Kaum (Dalam Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  394 PK/PDT/ 2011)
Di dalam Putusan Peninjauan
Kembali  Nomor  394  PK/PDT/2011, Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa alasan  tersebut  dapat  dibenarkan  oleh karena  dalam  putusan  yang  dimohonkan Peninjauan  Kembali  terdapat  khilafan hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang  nyata dari  hakim  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
a. Bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari)  tidak  berwenang  memutus kepemilikan tanah sengketa.
b. Bahwa  Tergugat  B  adalah  pembeli beritikad baik harus dilindungi dan ia sudah  menguasai  objek  sengketa selama  kurang  lebih  77  tahun
sehingga Tergugat B sebagai pembeli yang  beritikad  baik  adalah  pemilik objek sengketa.
c. Bahwa  putusan  KAN  tidak  dapat dipakai  sebagai  acuan  karena  yang bersengketa  adalah  dari  Kenagarian yang berbeda yaitu Penggugat/
Rapius  dari  Kenagarian  Singkarak sedang  Tergugat  A  dan  B  dari Kenagarian Tikalak.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disebutkan diatas,  Mahkamah  Agung  berpendapat tidak  perlu  mempertimbangkan  alasan- alasan Peninjauan Kembali lainnya karena menurut  Mahkamah  Agung  terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan  Peninjauan  Kembali  yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali.  Asril  ST  Mangkuto adalah  ahli waris  dari  almarhum.  Burhanuddin  Sutan Pangeran  dan  membatalkan  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1540  K/  Pdt/ 2005  tanggal  19  Juni  2006  serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali  perkara  ini.  Mahkamah  Agung mengeluarkan  amar  putusan  sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan
Peninjauan Kembali dari para Pemohon  Peninjauan  Kembali  Asril ST.  Mangkuto  adalah  ahli  waris  dari almarhum. Burhanuddin Sutan Pangeran tersebut.
b. Membatalkan  putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  1540  K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006.
c. Dalam Mengadili Kembali, Mahkamah Agung menerima
permohonan banding dari Tergugat A
dan  Tergugat  B/Pembanding  dan Membatalkan  putusan  Pengadilan Negeri  Solok  tanggal  20  April  2004 Nomor: 05/Pdt.G/2003/PN.SLK. d. Dan  dengan  mengadili  sendiri  dalam eksepsi, menolak eksepsi dari Tergugat A dan Tergugat B
seluruhnya
e. Dalam  Pokok  Perkara,  menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
f. Bahwa  karena  Termohon  Peninjauan Kembali  adalah  pihak  yang  kalah, maka  dihukum  untuk  membayar biaya  perkara  dalam  semua  tingkat peradilan  dan  dalam  Peninjauan Kembali.
Amar  putusan  Mahkamah  Agung menyiratkan bahwa, dikabulkannya Peninjauan  Kembali  Pemohon,  keadaan ini  memberikan  dampak  bahwa  tanah seluas  10.777  M2  akan  menjadi  milik Tergugat  B  dengan  pertimbangan  hakim, Tergugat  B  pembeli  beritikad  baik  harus dilindungi  dan  ia  sudah  menguasai  objek sengketa  selama  kurang  lebih  77  tahun. Pertimbangan  KAN  dan  bukti-bukti  pada tingkat Pengadilan Negeri dikesampingkan  oleh  Majelis  Hakim Peninjauan Kembali ini, tentu ini menjadi masalah di tengah masyarakat Minangkabau apabila terdapat permasalahan yang sama, karena Mahkamah  Agung  tidak  melihat  nilai- nilai  adat  yang  ada  di  tengah  masyarakat Minangkabau antara tanah dengan pemiliknya, khususnya dalam ranah gadai tanah pertanian atas ulayat kaum ini.
Di  Minangkabau  ada  rasa  malu  pada saat  gadai  tidak  ditebus,  apalagi  kalau
sampai  objek  gadai  di  eksekusi.  Hal  ini juga sejalan dengan pepatah adat Minangkabau  “ utang  lansai  dek  babayia, ketek  utang  dek  angsuran ”  (utang  wajib dibayar  dan  akan  bertambah  kecil  kalau diangsur  membayar).  Rasa  malu  yang diperkuat oleh pepatah adat “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai ” (adat
berdasarkan agama dan agama
berdasarkan  kitab  Allah  SWT),  falsafah ini  akan  selalu  menjadi  pegangan  oleh masyarakat  hukum  adat.  Gadai  harus ditebus  karena  di  samping  malu,  maka agama  juga  menjadi  pedoman  adat dimana  agama  tidak  menghalalkan  utang yang tidak dibayar.
Tanah  adat  tentu  merupakan  milik bersama  masyarakat  hukum  adat  suatu kaum,  dimana  sifat  gotong  royong  dan saling peduli masih dijunjung tinggi tentu saja  tidak  akan  membiarkan  tanah  adat mereka  beralih  karena  gadai  yang  tidak ditebus.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pepatah adat  Minangkabau  “ Limbago  urang badunsanak,  Hanyuik  samo  dipinteh; Tabanam samo disalami, Tarandam samo basah;  Tahampai  samo  kariang,  Hilang samo  dicari;  Luko  samo  manyiuik,  Sakik samo  maaduah,  Tuah  samo  sakato ”
(lembaga orang berkeluarga, Hanyut sama ditelusuri, terbenam sama diselami, terendam  sama  basah,  dijemur  sama kering,  hilang  sama  dicari,  luka  sama meniup, sakit sama mengaduh, tuah sama sekata).
Pada prinsipnya gadai tanah pertanian secara
adat di Minangkabau
dikonstruksikan  seperti  bentuk  “Jual  beli
dengan  hak  membeli  kembali”.  Gadai tanah  pertanian  di  Minangkabau  lebih kepada  faktor  sosial  yang  lebih  berperan. Nilai  gadai  di  Minangkabau  sebagaian besar  sudah  mendekati  nilai  jual  tanah pertanian  tersebut  dan  diantaranya  sudah diatas  harga  jual  tanah,  hal  ini  tidak terlepas  dari  kebiasaan  “ tukuak  tambah ” (pemberi  gadai  meminta  tambahan  nilai gadai  kepada  pemegang  gadai)  dan  ini bisa  dilakukan  berkali-kali.  Apabila sipemegang gadai tidak sanggup menambah  nilai  gadai  sesuai  dengan keinginan  pemberi  gadai,  maka  biasanya pemberi gadai akan melakukan alih gadai kepada  pihak  lain,  hingga  bisa  sampai melampaui  nilai  jual  tanah  objek  gadai tersebut.
Ada  beberapa  syarat  dalam  gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai yaitu:
a. Gadai  baru sah apabila disetujui  oleh segenap  ahli  waris,  satu  orang  saja tidak  menyetujui  gadai,  maka  gadai menjadi batal demi hukum;
b. Gadai tidak ada kadaluarsanya;
c. Pihak  penggadai  punya  hak  pertama untuk  menggarap  tanah  gadaian, kecuali  jika  dia  mau  menyerahkan garapan pada orang lain;
d. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya  pada  orang  lain  tanpa seizin pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum barat pemegang gadai  boleh  menggadaikannya  lagi ( herverpanding ) pada pihak lain;
e. Selama  gadai  berjalan  pemilik  tanah gadai  boleh  minta  tambahan  uang
gadai  pada  pemegang  gadai  tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.
Di  Minangkabau  gadai  itu  haruslah ditebus  sebagaimana  pepatah  minang “ Gadai  ditabuih,  jua  dipalalui ”  (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Gadai di  Minangkabau  selalu  ditebusi,  tanpa terikat  pada  suatu  jangka  waktu  tertentu. Hal  ini  sudah  berjalan  dari  dahulunya terkait  dengan  gadai  tanah  pertanian, dimana  pemberi  gadai  meminta  atau mengambil kembali tanah yang digadaikannya  selalu  dengan  tebusan, walau sebagian masyarakat sudah mengetahui  ketentuan  Pasal  7  ayat (2) Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960,  dimana  setelah  jangka  waktu  7 tahun  tanah  pertanian  yang  digadaikan kembali  ke  pemilik  tanpa  tebusan.  Pada prakteknya  dari  dahulu  sampai  dengan sekarang ini, masyarakat tidak berani atau tidak  punya  keinginan  untuk  menerapkan ketentuan  pengembalian  gadai  tanpa tebusan ini.
Ketentuan  hukum  adat  Minangkabau “ Gadai  ditabuih,  jua  dipalalui ”  (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas) masih mengakar  kuat,  malu  bagi  Masyarakat hukum  adat  Minangkabau  mengambil atau meminta kembali tanah yang mereka gadaikan  tanpa  membayar  uang  (nilai) gadai  yang  sudah  mereka  terima  dari penerima gadai. Ketentuan ini merupakan norma yang sudah dipedomani
masyarakat  Minangkabau  sejak  zaman dahulu  dan  tidak  berkeinginan  untuk merubahnya.
Selain dengan pagang gadai ada juga dikenal  istilah pagang  susuik/ampang , kalau pagang  gadai harus  ditebus  namun pagang  susuik menganut  pola  yang berbeda. Pagang  susuik diperhitungkan dari  hasil  yang  diterima  oleh  pemegang gadai/ penerima gadai, dimana hasil tanah pertanian berupa sawah dianggap sekaligus  sebagai  cicilan  atas  pinjaman pemilik tanah atau pemberi  gadai,  namun hal ini biasanya untuk pinjaman kecil dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Terhadap  gadai  tanah  pertanian secara  adat  tidaklah  diatur  secara  khusus di  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Di  salah  satu Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  56 Prp  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas Tanah  Pertanian  yaitu  dalam  pasal  7  ayat (2)  menyebutkan  bahwa  gadai  tanah pertanian  adalah  hubungan  seseorang dengan  tanah  kepunyaan  orang  lain  yang mempunyai  hutang  kepadanya,  selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan  yang  meminjamkan  uang (pemegang  gadai).  Namun  apabila  telah lewat  jangka  waktu  7  (tujuh)  tahun  maka pengembalian  tanah  tersebut  tanpa  uang tebusan.
Undang-undang  ini  hanya  mengatur tentang  pengembalian  tanpa  tebusan setelah  jangka  waktu  gadai  7  tahun tersebut  saja,  tanpa  mengatur  hal-hal  lain tentang gadai tanah pertanian ini.
Semenjak  diundangkan  hingga  saat  ini yaitu  sudah  57  tahun  Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 ini secara legalitas formal  masih  tetap  berlaku  dan  belum
pernah  dirubah  ataupun  dicabut,  namun dalam pelaksanaannya terutama di Minangkabau  khususnya  ketentuan  Pasal 7 ayat (2) nyaris tidaklah punya kekuatan mengikat.  Berdasarkan  banyak  penelitian tentang gadai tanah pertanian di
Minangkabau dapat
disimpulkan, masyarakat  hukum  adat  Minangkabau sudah  mengetahui  ketentuan  ini,  namun dalam  pelaksanaannya  masyarakat  masih tunduk  dan  mentaati  ketentuan  hukum adat  ketimbang  ketentuan  perundang- undangan nasional ini.
Pendapat  hakim  pada  peninjauan kembali  ini  sangatlah  keliru,  tidak berdasar  dan  jauh  dari  keadilan,  karena pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  dalam pokok  perkara  menyatakan  “Perbuatan tergugat  A  mengajukan  permohonan sertifikat  hak  milik  atas  harta  sengketa/ objek  perkara  adalah  perbuatan  yang melawan hukum dan menyatakan jual beli objek  perkara  antara  Tergugat  A  dan Tergugat  B  adalah  cacat  hukum  dan karenanya batal demi hukum dan menyatakan  sertifikat  hak  milik  nomor  C 57  surat  ukur  30  September  tahun  2002 atas  nama  Tergugat  B  yang  diterbitkan oleh  Tergugat  C  adalah  cacat  hukum  dan tidak berkekuatan hukum.
Putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut sudah  diperkuat  kembali  dengan  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1540 K/PDT/2005  tanggal  19  Juni  2006. Apabila  putusan  PK  tersebut  dikaitkan dengan  ketentuan  hukum  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  maupun Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960  tentang  penetapan  luas  tanah
pertanian,  maka  kedua  aturan  hukum tersebut tidak bisa melandasi dari keputusan  tersebut  oleh  sebab  itu  penulis berpendapat, putusan tersebut tidak berdasarkan  hukum  karana  gadai  di Minangkabau  harus  ditebus  dan  tidak memiliki  jangka  waktu  dan  bila  yang dipakai  adalah  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960,  dimana  setelah  jangka  waktu  7 tahun  tanah  pertanian  yang  digadaikan kembali ke pemilik tanpa tebusan.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada pemeriksaan di Persidangan di Pengadilan
Negeri, Tergugat A telah terbukti mengakui  bahwa  objek  sengketa  adalah tanah  gadai  yang  ia  dapat  secara  turun temurun  dan  Tergugat  A  juga  meminta Penggugat  segera  mengurus  surat-surat ranji untuk membuktikan bahwa Penggugat  adalah  keturunan  pemberi gadai dahulunya.
Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa,  “keadilan  sebuah  putusan  hukum yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan  sesuatu  kepada  yang  berhak menerimanya.  Sebuah  Putusan  Hakim harus mengandung beberapa aspek (Ahmad Ali MD, 2012: 132):
a. Putusan  hakim  merupakan  gambaran proses  kehidupan  sosial  sebagai bagian dari proses kontrol sosial;
b. Putusan Hakim merupakan penjelmaan dari hukum  yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap
orang  maupun  kelompok  dan  juga negara;
c. Putusan Hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan
hukum dengan kenyataan di lapangan;
d. Putusan Hakim merupakan gambaran kesadaran  yang  ideal  antara  hukum dan perubahan sosial;
e. Putusan  Hakim  harus  bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara;
f. Putusan  Hakim  merupakan  tidak menimbulkan  konflik  baru  bagi  para pihak yang berperkara dan masyarakat.
Mochtar Kusumaatmadja
juga menyatakan  dalam  mencapai  ketertiban dalam  masyarakat  diperlukan  adanya kepastian hukum, namun antara kepastian hukum selalu terjadi benturan antara lain :
1. Kepastian hukum dengan
kemanfaatan
2. Keadilan dengan kepastian hukum,
3. Keadilan dengan kemanfaatan.
Hukum  harus  dapat  dilihat  dalam Perundang-undangan,  hal  ini  didasarkan pada  aliran  Positivisme  hukum,  dalam aliran  ini  hukum  tertulis  diatas  segalanya dengan kata lain hukum tertulis merupakan  suatu  keharusan,  dengan inilah ketentuan hukum dapat diidentifikasi, sehingga aliran ini beranggapan  bahwa  tidak  ada  norma hukum di luar hukum positif (Muhammad Erwin, 2013: 155).
Dari  sisi  kepastian  hukum  adanya putusan  yang  saling  tidak  sama  atau bertentangan untuk kasus yang sama tentu
juga  menjadi  persoalan,  di  satu  sisi keberadaan  Hukum  Adat  diakui  oleh Konstitusi  dan  UUPA,  namun  pada  sisi lain  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang muncul berkaitan dengan tanah adat  yang masih  tunduk  pada  hukum  adat  justru putusan  pengadilan  tidak  memberikan kepastian hukum.
Menurut  Gustav  Radbruch,  kepastian hukum  dalam  hukum  tercapai  apabila hukum  tersebut  sebanyak-banyaknya  ada dalam undang-undang. Mochtar Kusumaatmadja  juga  menyatakan  bahwa untuk  mencapai  ketertiban  diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia  di  masyarakat.  Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antara kepastian  hukum  terjadi  benturan  dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian  hukum,  antara  keadilan  terjadi benturan  dengan  kemanfaatan  (Mochtar Kusumaatmadja, 2000: 3).
Penegakan Hukum tidak terlepas dari unsur  keadilan,  unsur  kepastian  hukum dan unsur kemanfaatan. Dalam menegakkan tidak bisa menjalankan salah satu  dari  3  (tiga)  unsur  diatas,  apabila salah satu unsur ditegakkan dan yang lain tidak,  maka  akan  ada  unsur-unsur  lain yang  akan  dikorbankan.  Misal  unsur keadilan diutamakan, maka unsur kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  akan menjadi korban dan inilah yang menyebabkan  unsur  ini  tidak  dapat dipisahkan  namun  saling  bertentangan satu dengan yang lainnya.
Jadi  dalam  melaksanakan  ketiga unsur  diatas  yang  tujuan  akhirnya  adalah penegakan  hukum  harus  ada  kesepakatan
antara  ketiga  unsur  tersebut,  namun  pada prakteknya,  merupakan  pekerjaan  yang tidak  mudah  menyeimbangkan  antara ketiga  unsur  tersebut.  Tidak  boleh memisah  ketiganya,  akan  tetapi  jika  ada pertentangan  di  antara  ketiga,  harus didahulukan  mana  yang  akan  memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

## SIMPULAN
1. Pada  putusan  Peninjauan  Kembali tersebut  majelis  hakim  menyebutkan bahwa  “terdapat  khilafan  hakim  atau suatu  kekeliruan  yang  nyata  dari hakim”,  kekhilafan yang  dimaksud disini adalah pertama, KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak berwenang  memutus  kepemilikan tanah  sengketa  dan  keputusan  KAN tidak  dapat  dipakai  sebagai  acuan, karena  yang  bersengketa  adalah kenagarian  yang  berbeda,  alasan inilah  yang  menjadikan  Peninjauan Kembali  dari  pemohon  diterima  oleh Majelis  Hakim.  Dari  hal  tersebut diatas  Penulis  melihat  bahwa  pada pemeriksaan  di  Tingkat  Pengadilan
Negeri, Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan  keputusan  KAN karena  putusan  Kerapatan  Adat
Nagari  dapat  dijadikan  alat  bukti  di dalam proses persidangan dan menurut  hemat  penulis,  keterangan KAN  pada  pemeriksaan  di  tingkat Pengadilan  Negeri  sudah  relevan. Untuk  kedudukan  KAN  sebagai  alat bukti  dalam  proses  hukum  acara perdata  khusunya  sengketa  tanah ulayat kaum, sudah banyak dilakukan
penelitian  di  beberapa  Pengadilan Negeri  di  Sumatera  Barat.  Karena KAN lah yang bersinggungan langsung  dengan  masyarakat  hukum adat  di  Nagari  tersebut.  Mengingat perkara  ini  adalah  perkara  yang berkaitan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat  adalah  masalah  yang  sangat sensitif  bagi  masyarakat  hukum  adat. Bisa  dibayangkan  apa  yang  akan terjadi  jika  masyarakat  suatu  kaum kehilangan  hak  atas  tanah  ulayatnya. Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Mahkamah
Agung, memberikan wewenang kepada
Mahkamah  Agung,  dalam  hal  ini Majelis  Peninjauan  Kembali  untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan  dan  majelis  hakim  bisa meminta  keterangan  kembali  kepada pengadilan  tingkat  pertama  untuk memeriksa kembali mengenai kedudukan  KAN.  Berdasarkan  Pasal 18  B  Undang-Undang  Dasar  1945, Negara  masih  mengakui  kesatuan masyarakat hukum adat dan Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1) Peraturan  Daerah  Propinsi  Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya “ sengketa  tanah  ulayat  di  Nagari diselesaikan  oleh  KAN  menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku  “ Bajanjang  Naiak  Batanggo Turun ”  dan  diusahakan  dengan  jalan perdamaian  melalui  musyawarah  dan mufakat  dalam  bentuk  keputusan perdamaian.  Khusus  untuk  sengketa tanah  ulayat  antar  Nagari  juga  telah
diatur  dalam  peraturan  ini,  dimana diselesaikan  oleh  KAN  antar  Nagari yang bersengketa. Jadi majelis hakim peninjauan  kembali  harusnya  lebih menggali  nilai-nilai  hukum  yang hidup di tengah masyarakat minangkabau yang sudah berlangsung sebelum Indonesia
merdeka.
2. Pendapat  hakim  pada  Peninjauan Kembali  ini  sangatlah  keliru,  tidak berdasar  dan  jauh  dari  keadilan, karena  pada  Putusan  Pengadilan Negeri dalam pokok perkara menyatakan  “Perbuatan  tergugat  A mengajukan  permohonan  sertifikat hak  milik  atas  harta  sengketa/  objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum dan menyatakan jual beli  objek  perkara  antara Tergugat  A dan  Tergugat  B  adalah  cacat  hukum dan karenanya batal demi hukum dan menyatakan  sertifikat  hak  milik nomor C 57 surat ukur 30 September tahun  2002  atas  nama  Tergugat  B yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  C adalah  cacat  hukum  dan  tidak berkekuatan hukum.
Putusan
Pengadilan  Negeri  tersebut  sudah diperkuat  kembali  dengan  Putusan
Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1540
K/  PDT/  2005  tanggal  19  Juni  2006.
Apabila putusan PK tersebut dikaitkan  dengan  ketentuan  hukum gadai  tanah  pertanian  atas  ulayat
kaum maupun Undang-Undang Nomor  56  Prp  Tahun  1960  tentang penetapan luas tanah pertanian, maka kedua  aturan  hukum  tersebut  tidak bisa melandasi dari keputusan
tersebut  oleh  sebab  itu  penulis berpendapat,  putusan  tersebut  tidak berdasarkan  hukum  karna  gadai  di Minangkabau harus ditebus dan tidak memiliki jangka waktu dan bila yang dipakai adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960,  dimana  setelah  jangka waktu  7  tahun  tanah  pertanian  yang digadaikan  kembali  ke  pemilik  tanpa tebusan.

## SARAN
1. Penyelesaian    sengketa  gadai  tanah pertanian  atas  ulayat  kaum  ini hendaknya  jangan  sampai  masuk dalam  ranah  Pengadilan,  di  samping memakan biaya yang besar penyelesaian perkara melalui jalur ini memakan  waktu  yang  lama.  Baiknya penyelesaian  permasalahan  gadai  ini mendapat  titik  temu/  kesepakatan melalui cara kekeluargaan atau melaui  lembaga  adat.  Dan  untuk mencapai perdamaian hendaknya para  pihak  saling    jujur  dalam menyelesaikan masalah ini. Terhadap ketentuan  Undang-Undang  nomor  56 Prp Tahun 1960
perihal pengembalian  gadai  tanah  pertanian setelah  lewat  jangka  7  tahun  tanpa tebusan  agar  dilakukan  perubahan atau  pembaharuan,  karena  nilai-nilai yang hidup di masyarakat Minangkabau gadai harus ditebus dan jual dibiarkan lepas.
2. Proses  pemeriksaan  PK  seharusnya memberikan  tugas  bagi  hakim  agung untuk  turun  langsung  ke  tengah masyarakat,  agar  hakim  lebih  peka
terhadap  perasaan  hukum  dan  rasa
keadilan yang berguna dalam masyarakat dan Penggugat
hendaknya  kembali  menelusuri  asal harta  pusaka  tingginya.  Sehingga tidak  ada  lagi  harta  pusaka  tinggi yang berada dalam penguasaan orang lain  yang  dalam  hal  ini  merupakan tugas  dari  seorang  mamak  kepala waris dan apabila terdapat harta tanah kaum  yang  masih  tergadai,  maka segera dilakukan penyelesaian dengan  jalan  penebusan.  Mamak
Kepala Waris yang bertugas menjaga keutuhan  kaum  dan  menjaga  tanah pusako tinggi hendaknya melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya untuk menjaga tanah pusako tinggi menurut ketentuan adat yang  berlaku  sehingga  dikemudian hari tidak terdapat lagi sengketa yang demikian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Ahmad  Ali  MD,  2012, Keadilan  Hukum Bagi  Orang  Miskin ,  Jurnal  Mimbar
Hukum  dan  Keadilan,  Edisi  I,
Jogyakarta.
Aermadepa, 2018, Gadai Tanah Pertanian  Secara  Adat  Sebagai Jaminan  Utang  Pada  Masyarakat Hukum  Adat  Di  Sumatera  Barat , Disertasi, Universitas Andalas, Padang.
Bambang  Sunggono,  2010, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers, Jakarta.
Boedi  Harsono,  2007, Hukum  Agraria
Indonesia , Djambatan, Jakarta.
Dominikus  Rato,  2016, Hukum  Benda dan Harta Kekayaan Adat, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. Erwin, 2006, Tanah Komunal Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau ,  Andalas  University Press, Padang.
Gustav  Radbruch  dalam  Shidarta,  2010,
Putusan  Hakim:  Antara  Keadilan, Kepastian Hukum,
dan Kemanfaatan, Reformasi  Peradilan dan  Tanggung  Jawab  Negara ,
Komisi Yudisial, Jakarta.
Iman  Sudiyat,  2012, Hukum  Adat  Sketsa Asas , Liberty, Yogyakarta.
Kurnia Warman, 2009, Pengaturan Sumberdaya  Agraria  Pada  Era
Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera  Barat  (Interaksi  Hukum Adat  dan  Hukum  Negara  Dalam Perspektif  Keanekaragaman  Dalam Kesatuan Hukum) , Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Muhammad Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhammad  Yamin,  2004, Gadai  Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil , Pustaka Bangsa Press, Medan..
Musyair  Zainuddin, 2014, Ranah Minang dan  Lingkungan  Hidup, Ombak, Yogyakarta.
Mochtar Kusumaatmadja,  2000, Pengantar  Ilmu  Hukum , Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum ,
Alumni, Bandung.
Suparjo  Sujadi,  2004, Analisis  dan Prediksi  Permasalahan  Pertanahan di  Masa  Mendatang - Hukum  dan
Pembangunan 4 , Jakarta. Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta.
Yahya  Harahap,  2005, Hukum  Acara
Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan :

## Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang  No.  56  Prp  Tahun  1960
Tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1  Tahun 2008 Tentang Mediasi.
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor:  16  Tahun  2008  Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.