## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di
Indonesia
* Farina Gandryani, Fikri Hadi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya
* Email: farina.gdr@gmail.com
Abstract: COVID-19  Pandemic  has  made  many  impacts  such  as  public  health  impacts  and  social  – economic  impacts  across  the  globe.  It  is  need  international  cooperation  to  overcome  these  problems. Indonesia should participate in multilateral cooperation in overcoming the COVID-19 pandemic, one of them  is  regarding  on  National  Economic  Recovery.  The  cooperation  of  course  thorugh  the  diplomacy, which one of them is economic diplomacy. Diplomacy is conducted not only by the government, but also (one  of  them)  by The People's  Representative Council  (DPR)  as  parliament in  Indonesia. Whereas  the parliamentary  diplomacy  is  a  new  function  in  parliamentary  theory,  this  paper  will  explain  how  the parliamentary diplomacy on constitutional system of Indonesia and the model of diplomacy which can be conducted to overcoming the impacts of COVID-19 pandemic. The argument in this paper is written as a legal argument  by  having  perspective on  the  doctrinal-legal approach. It  will  use  conceptual  approach, legal and statutes approach.This paper ends up with the conclusion that as normative, the parliamentary diplomacy  has  been  regulated  on  several  laws  in  Indonesia  such  as  The  Law  Number  37  of  1999  on Foreign Relations and The Law Number 17 of 2014 on the People’s Consultative Assembly (MPR), The People's  Representative  Council  (DPR),  the  Regional  House  of  Representatives  (DPRD),  and  the Regional  Representatives  Council  (DPD).  Regarding  on  National  Economic  Recovery,  DPR  is  able  to doing  the  diplomacy  function  through  the  economic  diplomacy  economic  diplomacy  in  the  form  of bilateral,  multilateral,  or  through  existing  parliamentary  forums  such  as  lnter-Parliamentary UniondanAsia Pacific Parliamentary Forum. This paper also give the model of economic diplomacy can be conducted by DPR in National Economic Recovery as a diplomacy to make an international agreement and a diplomacy to aimed at fostering good relations with other countries, both of which are useful in the context of economic recovery after the impact of COVID-19 both regionally and in Indonesia.
Keywords: COVID-19; The Parliametary Diplomacy; Economic Diplomacy; National Economic Recovery
Abstrak: Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara dunia mengalami berbagai dampak  baik  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial. Untuk mengatasi  hal  tersebut, dibutuhkan kerjasama  oleh seluruh  negara.  Indonesia  seyogyanya  turut  serta  dalam  kerjasama  multilateral  dalam  rangka penanganan  COVID-19,  salah  satunya  terkait  dengan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.Kerjasama  yang dilakukan  tentu  melalui  diplomasi.  Salah  satu  cabang  diplomasi  adalah  diplomasi  ekonomi.  Diplomasi tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah,  melainkan  juga  salah  satunya  adalah  DPR  sebagai parlemen  di  Indonesia.  Mengingat  fungsi  diplomasi  parlemen  tersebut  tergolong  baru  dalam  teori mengenai  parlemen,  maka  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  kedudukan  diplomasi  parlemen  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan model diplomasi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan dampak  COVID-19.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  tipe  penelitian  doktrinal. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Hasil penelitian  menunjukkanbahwadiplomasi  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan,  yang  mana
diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, melainkan juga oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Bahkan secara normatif, diplomasi parlemen sudah diatur dalam  sejumlah undang-undang di Indonesia seperti UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 tentang  MPR,  DPR,  DPRD  dan  DPD.  Terkait  dengan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  DPR-RI  dapat melakukan fungsi diplomasi melalui wujud diplomasi ekonomi baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun  melalui  forum  parlemen  yang  ada  seperti  lnter-Parliamentary  UniondanAsia  Pacific Parliamentary Forum.Pada penelitian ini terdapat model diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI dalam rangka PEN baik diplomasi yang ditujukan untuk membuat perjanjian internasional dan diplomasi  yang  ditujukan  untuk  pembinaan  hubungan  baik  dengan  negara  lain  yang  kedua-duanya bermanfaat  dalam  rangka  pemulihan  ekonomipasca  COVID-19  baik  secara  regional  maupun  di Indonesia.
Kata Kunci: COVID-19; Diplomasi Parlemen; Diplomasi Ekonomi; Pemulihan Ekonomi Nasional

## A. Pendahuluan
Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 menimbulkan kedaruratan pada berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.  Presiden  Joko  Widodo  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19),  menetapkan  status  kedaruratan  kesehatan,  yang  juga  diikuti  dengan terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan  /  atau  dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  COVID-19  tidak  hanya  berdampak  pada kedaruratan  sektor  kesehatan  saja,  melainkan  juga  kedaruratan  ekonomi,  psikologis, sosial termasuk kedaruratan penyelenggaraan pendidikan. Sejumlah negara maju seperti Singapura  dan  Korea  Selatan  mengalami  resesi  ekonomi. 1 Sejumlah  negara  maupun organisasi  dunia  menghimbau  agar  seluruh  dunia  bekerja  sama  secara  global  dengan pendekatan  multilateralisme untuk  mengatasi dampak adanya COVID-19 tersebut baik dari segi kesehatan maupun segi lainnya.
Indonesia  pada  penanganan  COVID-19  dewasa  ini  tengah  berusaha  untuk menyeimbangkan  antara  pemulihan  darurat  kesehatan  dengan  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN).  Berbagai  lembaga  negara  kini  fokus  pada  penanganan  COVID-19 walaupun  sebenarnya  bukan  merupakan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Seperti  Badan Intelijen Negara yang rutin menggelar Rapid Test, BUMN yang membuat Rumah Sakit Darurat  ataupun  Menteri  Pertahanan  yang  ditunjuk  untuk  menangani  proyek  lumbung pangan  di  Kalimantan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  salah  satu  lembaga negara  utama  di  Indonesia  diharapkan  juga  mampu  berkontribusi  dalam  penanganan dampak COVID-19. Salah satunya adalah melalui diplomasi parlemen.
Istilah  diplomasi  parlemen  sendiri  belum  begitu  dikenal  di  Indonesia  dan  dapat dikatakan  sebagai  fungsi  baru  DPR.  Publik  bahkan  termasuk  akademisi  banyak  yang belum  mengetahui  hal  tersebut  secara  detail  tentang  fungsi  diplomasi  parlemen.  Pada perkembangannya, DPR sangat aktif dalam melakukan fungsi baru tersebut, diantaranya aktif dalam forum parlemen seperti International Parliament Union (IPU), Indonesia – Pacific  Parliamentary  Partnership (IPPP),  dan  sebagainya.  Keberadaan  fungsi
1 Detik Finance (2020), Singapura dan Korsel Resesi, RI Perlu Waspada , https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5105870/singapura-dan-korsel-resesi-ri-perlu-waspada ,[Accessed November 13. 2021].
diplomasi parlemen tersebut juga diharapkan agar diperkuat dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia.
Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  sendiri  bertujuan  untuk melindungi,  mempertahankan dan  meningkatkan kemampuan para pelaku usaha  dalam rangka  menjalankan  usahanya  selama  pandemi  COVID-19.  Selain  itu,  program  PEN turut  membantu  dalam  rangka  peningkatan  daya  beli  masyarakat  serta  memulihkan perekonomian  Indonesia  secara  keseluruhan.  Program  PEN  menyasar  sektor  rumah tangga  masyarakat  yang  paling  rentan  serta  sektor  usaha  (UMKM,  Korporasi,  dan BUMN).  Dengan  adanya  program  PEN  diharapkan  roda  perekonomian  dapat  berputar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pasca COVID-19. 2
Mengingat  PEN  membutuhkan  peran  serta  tidak  hanya  dari  Pemerintah, melainkan  seluruh  aspek  bangsa,  termasuk  DPR  dalam  peningkatan  fungsi  diplomasi parlemen  serta  diplomasi  parlemen  merupakan  hal  yang  baru  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  maka  artikel  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  kedudukan DPR-RI dalam menjalankan fungsi diplomasi pada perspektif ketatanegaraan Indonesia serta  bagaimana  fungsi  diplomasi  tersebut  dilaksanakan  kaitannya  dengan  pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang 2020 hingga 2021.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  diplomasi  parlemen  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana  model diplomasi parlemen di Indonesia dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe doctrinal research , yakni Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments 3 , atau  bila  diterjemahkan  adalah  riset  yang  menghasilkan  sebuah  penjelasan  sistematis mengenai  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  peraturan  hukum  tertentu,  analisis hubungan  antara  aturan-aturan  dan  mungkin  memprediksi  perkembangan  kedepan. Penelitian  ini  juga  merupakan  penelitian  terhadap  sistematika  hukum  serta  penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. 4
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conseptual  approach) serta  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute approach). 5 Kedua  pendekatan  tersebut  diolah  berdasarkanketerkaitan  dengan  konsep
2 M.  Zainul  Abidin  2021, Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Analisis Produktivitas  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian .  Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik,  Volume  6  Nomor  (2)  Tahun  2021,  Hal.  120. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292 .
3 Terry C. Hutchinson, Developing legal research skills : expanding the paradigm , Melbourne University Law Review, Melbourne, 2008, Hal. 1065.
4 Ahmad  Zuhdi  Muhdlor  2012, Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2012, Hal. 197-198.  DOI: 10.25216/JHP.1.2.2012.189-206 .
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenadanamedia Group, Jakarta, 2017, Hal.133.
keparlemenan  di  Indonesia  serta  kaitannya  dengan  teori  hukum  dan  politik  hubungan luar negeri.
Pengumpulan  bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang- undangan beserta risalahnya) maupun bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel,  dan sejenisnya)  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Semua  bahan  hukum  yang  ada diseleksi,  diuraikan  dan  dianalisis  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  selanjutnya  dirumuskan  secara  sistematis  sesuai  dengan  masing-masing pokok  bahasan.  Setelah  seluruh  bahan  hukum  diorganisir  dan  diklasifikasikan kemudikan  dilakukan  metode  penafsiran  atau  interprestasi  untuk  mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

## D. Pembahasan
Parlemen  merupakan  salah  satu  posisi  penting  dalam  berjalannya  suatu  roda pemerintahan.  Parlemen  merupakan  salah  satu  cabang  kekuasaan  dalam  suatu  sistem politik demokrasi. Istilah  ‘Parlemen’  berasal dari  Bahasa Prancis,  yakni  ‘ Parler’ yang berarti  berbicara  ( to  speak ). 6 Dalam  politik,  parlemen  ( parliament )  memiliki  beberapa sebutan  lain  seperti  majelis  ( assembly ),  legislatif  ( legislative )  atau  legislator ( legislature ),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ( People’s  Representative  Body ). 7 Parlemen pada  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dikenal  sebagai  3  (tiga)  lembaga  yakni  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  mana  anggotanya  berasal  dari  Partai  Politik,  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  mana  anggotanya  berasal  dari  non-partai  politik  dan perseorangan, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga yang berisikan gabungan dari anggota DPR dan DPD.
Secara teori, parlemen memiliki sejumlah fungsi. Rod Hague dan Martin Harrop menyebutkan  ada  setidaknya  6  (enam)  fungsi  parlemen,  yakni Representation (perwakilan) ,  Delibration (pertimbangan  dengan  penyebaran  informasi  melalui  diskusi publik) ,  Legislation (pembentuk  undang-undang) ,  Authorizing  Expenditure (fungsi berkaitan  dengan  anggaran) ,  Making  Government (membentuk  pemerintahan)  dan Scrunity (pengawasan). 8 Sedangkan  Miriam  Budiardjo  berpendapat  bahwa  ada  dua fungsi  pokok  dari  lembaga  legislatif.  Pertama,  menentukan  kebijakan  dan  membuat perundang-undangan (fungsi legislasi), dan yang kedua, mengontrol lembaga eksekutif. 9 Pada  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  secara  khusus  terhadap  DPR  disebutkan fungsinya dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang  menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dewasa  ini,  perkembangan  sistem  ketatanegaraan post-modern mengalami sejumlah  pergeseran.  Salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  fungsi  yang  berkaitan dengan hubungan luar negeri atau berkaitan dengan diplomasi. Secara etiomlogi, istilah diploma  berasal  dari  bahasa  Latin  dan  Yunani  yang  dapat  diartikan  sebagai  surat kepercayaan.  Perkataan  diplomasi  kemudian  menjelma  menjadi  istilah  diplomati, diplomasi, dan diplomatik. 10 Diplomasi dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai “ The  science  which  treats  of  the  relations  and  interests  of  nations  with  nations;
6 Andrew Heywood, Politic , Palgrave Macmillan, 4 th Edition, London, 2013, Hal. 310.
7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 315.
8 Rod  Hague  dan  Martin  Harrop, Comparative  Government  and  Politics , An  Introduction ,  Palgrave Macmillan, 6 th edition, London, 2004, Hal. 253.
9 Miriam Budiardjo, Op.Cit , Hal. 322-323.
10 C.S.T. Kansil, Modul Hukum Internasional , Djambatan, Jakarta, 2002, Hal. 71.
Negotiation  or  intercourse  between  nations  through  their  representatives” . 11 Kegiatan diplomasi  berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  suatu  negara  dalam hubunganya  dengan  negara  lain  karena  diplomasi  merupakan  suatu  tahapan  dalam menjalankan politk luar negeri suatu negara.
Secara umum, diplomasi terbagi  menjadi 2 (dua), yakni diplomasi  bilateral dan diplomasi  multilateral.  Diplomasi  bilateral  adalah  diplomasi  yang  hanya  dilaksanakan oleh dua belah pihak atau negara pada satu waktu serta dengan misi yang diakui secara resmi.  Diplomasi  ini  merupakan  diplomasi  yang  paling  sederhana  serta  tertua  yang pernah dilakukan. Sedangkan diplomasi  multilateral adalah  diplomasi  yang  melibatkan banyak  aktor  atau  lebih  dari  dua  aktor  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama. 12 Pada perkembangannya,  juga  terdapat  istilah  ‘diplomasi  regional’,  yakni  diplomasi multilateral  berlangsung antara negara-negara  yang  letak geografisnya  berdekatan atau dalam satu wilayah atau region seperti misalnya kerjasama di tingkat Uni Eropa.
Diplomasi erat kaitannya dengan power . Power merupakan sebuah kemampuan untuk  mengubah  orang  lain  ataupun  negara  lain  agar  melakukan  hal-hal  yang  menjadi keinginan dari suatu negara. Dalam  mencapai  suatu  kepentingan dengan  menggunakan power ,  dapat  dilakukan  baik  melalui Soft  Power dengan  penggunaan  cara-cara  damai atau  bahkan  dengan  menggunakan Hard  Power yang  lebih  kepada  penekanan  atau paksaan  dengan  menggunakan  kekuatan  persenjataan  atau  kekuatan  diplomasi bersenjata dari suatu negara pada tingkat  internasional. 13 Dari kaitannya dengan power, maka  diplomasi  terbagi  dua,  yaitu:  1.) Soft  Diplomacy yakni  diplomasi  dalam  bentuk penyelesaian  secara  damai  dalam  bidang  kebudayaan,  bahasa,  persahabatan  dan ekonomi, dan; 2.) Hard Diplomacy yakni diplomasi dalam  bentuk perang,  yaitu agresi militer dan politik. Lazimnya, diplomasi bilateral dan multilateral erat kaitanya dengan soft  power, yakni  kekuatan  negara  dalam  membentuk  sebuah  paradigma  yang  akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan luar negeri.
Pada teori awal masa modern (abad XVIII-awal abad XX), terdapat sejumlah teori pembagian  kekuasaan  negara.  John  Locke  mengemukakan  tiga  organ  negara  yang menjalankan fungsi negara yaitu: a.) Organ Legislatif, menjalankan fungsi pembentukan undang-undang,  b.)  Organ  Eksekutif,  menjalankan  fungsi  pelaksanaan  undang-undang dan  fungsi  peradilan,  dan  c.)  Organ  Federatif,  menjalankan  fungsi  hubungan  luar negeri. 14 Sedangkan  teori  lain  dari  Montesquieu  membagi  fungsi  kekuasaan  negara kedalam  tiga  organ  negara,  yakni:  a.)  Organ  Legislatif,  b.)  Organ  Eksekutif,  dan  c.) Organ  Yudisial  (kekuasaan  kehakiman).  Perbedaan  antara  keduanya  adalah  terletak pada  Fungsi  Federatif  dan  Yudisial.  Menurut  Locke,  yang  terpenting  adalah  Fungsi Federatif  sehingga  Fungsi  Yudisial  cukup  dimasukkan  ke  dalam  Fungsi  Eksekutif. Sedangkan  menurut  Montesquieu  mengutamakan  Fungsi  Yudisial  sehingga
11 Henry Black Campbell, Black’s Law Dictionary , West publishing Company, 4 th edition , St. Paul, Minn, 1968, Hal.545-546.
12 Astella  Claudiana  Hengkey  2021, Diplomasi  Amerika  Serikat  Tentang  Perjanjian  Nuklir  Dalam Pembentukan  Joint  Comprehensive  Plan  Of  Action  Dengan  Iran  Tahun  2013-2015 ,  Journal  Hubungan Internasional, Vol. 9  No. 1, Tahun 2021, Hal. 110.
13 Rendi  Prayuda  dan  Rio  Sundari  2019, Diplomasi  dan  Power:  Sebuah  Kajian  Analisis ,  Journal  of Diplomacy and International Studies, Vol. 2 No. 01, 2019. Hal 91. DOI https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429
14 I  Dewa  Gede  Atmadja, Ilmu Negara,  Sejarah,  Konsep  Negara  dan  Kajian Kenegaraan, Setara  Press, Malang, 2012, Hal. 100.
memasukkan Fungsi Federatif ke dalam Fungsi Eksekutif. 15 Pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Organ Yudisial diposisikan sebagai kekuasaan yang  merdeka  dan  terpisah  dengan  Organ  Eksekutif. 16 Pada  praktik  ketatanegaraan  di mayoritas berbagai negara, teori Montesquieu-lah tersebut yang banyak digunakan.
Gambar 1 : Bentuk pembagian kekuasaan negara berdasarkan teori John Locke
Gambar 2 : Bentuk pembagian kekuasaan negara berdasarkan teori Montesquieu
Gambar 3 : Pembagian kekuasaan negara di Indonesia (sumber: kreasi penulis) 17
Sedangkan  pada  sistem  ketatanegaraan post-modern seperti  dewasa  ini,  terjadi pergeseran kaitannya dengan aktor diplomasi. Pada sistem ketatanegaraan post-modern, berkaitan  dengan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  diplomasi  tidak  hanya    dilakukan  oleh Pemerintah  dalam  arti  eksekutif  saja.  Lembaga  lain  seperti  Parlemen  dan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut Non-Governmental Organization 18 pun sering  terlibat  dalam  hubungan  luar  negeri.  Pada  era  globalisasi,  peran  aktor  negara ( non-state  actor )  dalam  diplomasi  publik  semakin  mengemuka. 19 Sehingga,  fungsi diplomasi  saat  ini  dapat  dilakukan  baik  oleh  lembaga  Pemerintah,  lembaga  non Pemerintah bahkan lembaga non-state actor .
15 A.  Sakti  Ramdhon  Syah, Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara ,  CV.  Social  Politic  Genius,  Makassar, 2019,  Hal. 97.
16 Vide Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
17 Indonesia  tidak  menganut  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power )  secara  murni.  Sebagai  contoh dalam  proses  pembentukan  UU,  harus  mendapatkan  persetujuan  Presiden  (Pasal  20  UUD  NRI  1945). Bahkan Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai  pengganti  undang-undang  (Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan bahwa  Indonesia  menganut separation  of  power dengan  prinsip checks  and  balances .  Baca  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 60.
18 Andrew Heywood, Global Politic, Palgrave Macmillan,1 st Edition,London, 2011, Hal. 6.
19 H.A.  Saefudin  2008, Diplomasi  Publik  Organisasi  Non  Pemerintah  dalam  Membangun  Citra Indonesia: Studi Kegiatan Koalisi Kebebasan Informasi , Jurnal Mediator, Vol. 9, Nomor 1 Tahun 2008 , Hal. 86.
Di  Indonesia,  khususnya  Pasca  Reformasi,  penyelenggara  hubungan  luar  negeri tidak  hanya  dari  Pemerintah,  melainkan  juga  dari  non  Pemerintah  sebagaimana  yang disebut  pada  Pasal  5  ayat  (2)  UU  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri.  Berkaitan  dengan  diplomasi  parlemen,  DPR  RI  yang  merupakan  parlemen  di Indonesia  melalui  Badan  Kerja  Sama  Antar  Parlemen  DPR-RI  menyampaikan  sebagai berikut:
“DPR  memiliki  fungsi  diplomasi  untuk  mendukung  upaya  pemerintah  dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri.  Diterangkan  dalam  Pasal  tersebut, bahwasannya  penyelenggara  Hubungan  Luar  Negeri  terdiri  dari  pemerintah  dan non-pemerintah.  Non-pemerintah yang  dimaksud  termasuk  pula  DPR sebagaimana  eksplisit  dalam  penjelasan.  Selain  itu,  peran  diplomasi  DPR  diatur juga  dalam  Pasal  69  ayat  2  UU  No  17  Tahun  2014,  di  mana  fungsi  DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam  melaksanakan  politik  luar  negeri.  Begitu  pun  Pasal  116  UU  MD3  yang memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam  pelaksanaan  diplomasi  parlemen  yang  mencakup  aktivitas  internasional DPR baik secara bilateral, maupun multilateral.” 20
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  perkembangan  sistem  pada  hubungan  internasional pasca-modern yang  mana dewasa  ini telah  lahir sejumlah  lembaga  internasional untuk mengakomodasi  hubungan  antar  parlemen  di  negara-negara  internasional.  Contohnya seperti lnter-Parliamentary  Union (lPU), Asia  Pacific  Parliamentary  Forum (APPF), Asian  Parliamentary  Assembly (APA),  dan Parliamentary  Union  of  the  OIC  Member States (PUIC)  adalah  forum-forum  antarparlemen  yang  ada  di  dunia  internasional  saat ini.
DPR  sebagai  bagian  dari  parlemen-parlemen  dunia  juga  telah  mengikuti perkembangan dalam hubungan internasional dewasa ini. Salah satunya adalah aktifnya diplomasi  yang  dilakukan  oleh  DPR  pada  berbagai  forum  parlemen  untuk memperjuangkan isu Palestina. Beberapa kali DPR  melibatkan diri untuk menyuarakan isu  Palestina  pada  sejumlah  forum  seperti  beberapa  sidang  di  IPU,  APPF,  dan  APA yang hasilnya melahirkan sejumlah resolusi terkait isu Palestina. 21
Berkaitan  dengan  penanganan  COVID-19  di  Indonesia,  maka  seyogyanya  DPR juga  mengambil  peran  sentral  dalam  penanganan  hal  tersebut.  Salah  satunya  adalah berkaitan  dengan  diplomasi  dalam  dunia  internasional  terkait  COVID-19.  Sebagai contoh adalah bantuan berupa 625 ribu masker KF94 senilai kurang lebih USD 500 ribu yang  berasal dari  Korea Selatan  setelah sebelumnya telah  mengirim 50.000 reagen tes PCD dan  300 sprayer  disinfectant senilai  kurang  lebih  USD  500.000. 22 Hal  ini merupakan  buah  dari  hasil  pembicaraan  telepon  antara  Presiden  Korea  Selatan,  Moon Jae-in dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 April 2020.
DPR dalam penanganan COVID-19, dapat melakukan diplomasi parlemen dengan parlemen  atau  pihak  di  negara  lain.  Diplomasi  tersebut  dapat  berupa  diplomasi
20 BKSAP  DPR-RI, Tentang  Diplomasi  Parlemen  Indonesia, dikutip  dari  situs  resmi  BKSAP https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi , [Accessed November 15.2021]
21 Simela Victor Muhamad, 2014, DPR RI Dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen , Jurnal Kajian Vol. 79, No. 7, Tahun 2014. Hal. 74-81,  DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v19i1.549 .
22 Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (2020), Wujud  Kepedulian  terhadap  Indonesia,  Korea Selatan Serahkan Dukungan Tahap Kedua Penangangan COVID-19 , https://kemlu.go.id/portal/id/read/1477/berita/wujud-kepedulian-terhadap-indonesia-korea-selatan- serahkan-dukungan-tahap-kedua-penangangan-covid-19 , [Accessed November 15.2021]
parlemen  secara  bilateral  ataupun  multilateral.  Mengingat  COVID-19  dialami  oleh seluruh  negara  di  berbagai  belahan  dunia,  maka  diplomasi  multilateral  sangat dianjurkan  untuk  dilakukan.  Freeman  Jr  menyebutkan  bahwa  diplomasi  multilateral adalah  interaksi  antara  tiga  negara  atau  lebih  yang  memiliki  kepentingan  sama. 23 Kepentingan sama yang dimaksud tersebut bila dikaitkan dengan kondisi dunia saat ini adalah  berkaitan  dengan  penanganan  COVID-19  baik  dari  sisi  kesehatan,  sosial- psikologis maupun dampak ekonomi akibat COVID-19. Diplomasi multilateral tersebut dapat  berkembang  menjadi  diplomasi  asosiasi,  yakni  suatu  pola  diplomasi  yang terbentuk  karena  adanya  kesamaan  kepentingan  nasional  di  antara  negara-negara  yang menjalin  hubungan  diplomasi  bersama. 24 Contohnya  seperti  ASEAN  yang  mewadahi negara-negara di Asia Tenggara.
Dewasa  ini,  Pemerintah  juga  tengah  berjuang  keras  untuk  melaksanakan Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN).  Target  PEN  akan  sulit  tercapai  bila  seluruh elemen  bangsa  tidak  dilibatkan,  termasuk  halnya  DPR.  Pada  PEN  inilah,  diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR sangat dibutuhkan.
Bila dikaitkan dengan teori diplomasi yang telah disebutkan di awal, bahwa salah satu pembagian diplomasi adalah soft diplomacy yang terkait dengan persahabatan dan ekonomi. Pada teori mengenai diplomasi, juga terdapat istilah diplomasi ekonomi  yang mempunyai  kajian  tersendiri  pada  kajian  diplomasi  secara  umum.  Rashid mendefinisikan  bahwa  diplomasi  ekonomi  sebagai  proses  formulasi  serta  negosiasi kebijakan  terkait  dengan  kegiatan  produksi,  pertukaran  barang,  jasa,  tenaga  kerja  dan investasi  di  negara  lain.  Odell  mendefinisikan  diplomasi  ekonomi  secara  lebih  luas dengan  memasukkan  elemen  lain  yakni   adanya policy terkait dengan pertukaran uang serta informasi termasuk halnya bantuan luar negeri atau official developmentassistance . 25 Lebih  lanjut,  van  Bergeijk  &  Moons  menyebutkan  bahwa diplomasi  ekonomi  mengandung  tiga  pilar,  yakni:  (a)  penggunaan  pengaruh  atau hubungan  politik  dalam  rangka  mempromosikan  dan/atau  mempengaruhi  perdagangan dan  investasi,  (b)  pemanfaatan  aset-aset  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan  biaya konflik  serta  memperkuat  hubungan  yang  saling  menguntungkan,  (c)  upaya  untuk mengkonsolidasikan  iklim  politik  serta  lingkungan  internasional  dalam  rangka mencapai  tujuan-tujuan  diplomasi  ekonomi. 26 Diplomasi  ekonomi  mempunyai  tingkat kompleksivitas  tersendiri.  Hal  ini  dikarenakan  diplomasi  ekonomi  tidak  hanya melibatkan  antar  pemerintahan  pada  negara  yang  berbeda  saja,  melainkan  juga melibatkan  sektor  privat  pada  proses  negosiasi  serta  formulasi  kebijakannya.  Bahkan sektor  privat  tersebut  mempunyai  peran  yang  cukup  besar.  Di  samping  itu,  diplomasi ekonomi juga harus berhadapan dengan kekuatan pasar.
Di sinilah peran DPR dalam menjalankan fungsi diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi  dibutuhkan.  DPR  dengan  pengaruh  atau  hubungan  politiknya  baik  dalam negeri  maupun  tingkat  regional,  bahkan  internasional  akan  mempengaruhi  negara- negara  lain  agar  melakukan  hal-hal  yang  dapat  menguntungkan  perekonomian Indonesia,  semisal  bidang  investasi.  Konsolidasi  iklim  politik  global  juga  dapat
23 Chas W. Freeman Jr. The Diplomat’s Dictionary , Institute of Peace Press,Washington D.C., 2010. Hal. 44.
24 Djelantik Sukawarsini, Diplomasi antara Teori dan Praktik , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, Hal 29.
25 P.M.  Erza  Killian  2012, Paradigma  dan  Problematika  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia ,  Global  & Strategis, Edisi Juli-Desember Vol 6, No. 2, Tahun 2012.  Hal.172.
26 Peter  A.G.  van  Bergeijk  and  Selwyn  Moons,  2009. “Economic  Diplomacy  and  Eco-nomic  Security”, Journal Instituto Superior de Ciéncias Sociais e Politicas, Hal. 51-52.
dilakukan oleh DPR dalam menjalankan fungsi diplomasi. DPR membantu Pemerintah dalam memberikan arahan dan pengawasan untuk  mengkonsolidasi kondisi internal di Indonesia. Selain itu, DPR juga menjalin hubungan baik dengan stakeholders dari pihak luar  negeri  serta  membantu  Pemerintah  mempromosikan  terkait  kebijakan  ataupun investasi di Indonesia.
Pada  penanganan  COVID-19  secara  umum,  diplomasi  parlemen  mempunyai keunggulan, yakni:
a) Diplomasi  parlemen  lebih  fleksibel  dibandingkan  dengan  diplomasi  eksekutif. Sejumlah pernyataan baik dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian maupun dari  tim  Gugus  COVID-19  menyatakan  bahwa  seluruh  negara  didunia  saat  ini tengah  bersaing  untuk  memperebutkan  alat-alat  medis  terkait  dengan  penanganan COVID-19. Sebelum Indonesia dapat memproduksi beberapa alat medis tersendiri, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan bantuan alat medis dari  negara  yang  telah  berhasil  memproduksi  alat  medis  untuk  COVID-19. Diplomasi ini bilamana hanya dilakukan melalui diplomasi eksekutif (dalam hal ini Pemerintah), maka diplomasi tersebut akan cenderung kaku karena  bersifat sangat formal  dan  terikat  protokoler  kenegaraan.  Berbeda  halnya  dengan  diplomasi parlemen  yang  cenderung  lebih  fleksibel  dan soft .Salah  satu  contohnya  adalah diplomasi  yang  dilakukan  DPR  di  forum Indonesia  –  Pacific  Parliamentary Partnership (IPPP)  dengan  parlemen  di  negara-negara  Pasifik.  Salah  satu diplomasinya  adalah  agar  parlemen  negara-negara  Pasifik  tidak  terpengaruh  oleh propaganda  kelompok  separatis  Papua.  Diplomasi  ini  dilakukan  ketika  diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan. 27
b) Parlemen dalam  sejumlah  sistem dalam  suatu negara mempunyai kedudukan  yang kuat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa parlemen mempunyai sejumlah  fungsi.  Fungsi  tersebut  sangat  vital  dalam  proses  jalannya  suatu pemerintahan. Pada pemerintahan Presidensiil dengan prinsip check and balances , parlemen  menjalankan  fungsi scrunity (pengawasan)  terhadap  jalannya pemerintahan. 28 Sedangkan pada pemerintahan parlementer, selain fungsi scrunity, juga  terdapat  fungsi Making  Government (membentuk  pemerintahan).  Di Indonesia, pada konteks hubungan internasional, parlemen selain dapat melakukan diplomasi,  juga  mempunyai  hak  untuk  mengevaluasi  hasil  suatu  perjanjian internasional.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional,  Pasal  9  menyatakan  bahwa  pengesahan  perjanjian internasional  dilakukan  dengan  undang-undang  atau  keputusan  presiden.  Secara konstitusional  jelas  bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang 29 . Sedangkan keputusan presiden yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional  harus  disampaikan  salinannya  kepada  DPR  untuk  dievaluasi berdasarkan Pasal 11 ayat (2).
Dari  penjelasan  diatas,  maka  jelas  bahwa  diplomasi  parlemen  sangat  dibutuhkan dalam  rangka  penanganan  COVID-19,  termasuk  diantaranya  pada  bidang  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  Diplomasi  parlemen  diperlukan  untuk  memperkuat diplomasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan diplomasi parlemen
27 BKSAP  DPR-RI, Tentang  Diplomasi  Parlemen  Indonesia, dikutip  dari  situs  resmi  BKSAP https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi , [Accessed November 15.2021]
28 Pada  sistem Checks  and  Balances, baik  Parlemen  maupun  Pemerintah  sama-sama  saling  mengawasi satu sama lain.
29 Vide Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945.
pada  konteks  PEN  tersebut  sangat  dibutuhkan  apabila  diplomasi  yang  telah  dilakukan oleh Pemerintah  mengalami kebuntuan.  Pada konteksdiplomasi ekonomi dalam rangka PEN pasca COVID-19 di Indonesia dewasa ini, diplomasi parlemen secara umum dapat terbagi  menjadi  2  (dua),  yakni:  a.)  diplomasi  yang  melahirkan  suatu  perjanjian internasional,  lazimnya  dilakukan  antara  Pemerintah  atau  Lembaga  Negara  dengan Pemerintah  atau  lembaga  negara  diluar  Indonesia  atau  asosiasi  internasional  dan;  b.) diplomasi  yang  bukan  ditujukan  untuk  menciptakan  perjanjian  internasional,  namun menguntungkan bagi Indonesia, seperti diplomasi yang mengakibatkan trust dari negara lain  sehingga  berdampak  positif  terhadap  hubungan  antar  negara  bahkan  dapat menghasilkan  seperti  penanaman  investasi.  Contoh  model  diplomasi  tersebut  adalah sebagai berikut:
Gambar 4: Contoh Model diplomasi parlemen yang melahirkan perjanjian internasional Pada  gambar  4  memberikan  contoh  model  secara  umum  diplomasi  multilateral yang dilakukan Pemerintah ataupun  Parlemen Indonesia dengan negara-negara di  Asia Tenggara.  Hasil  diplomasi  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  mengadakan kesepakatan  antara  para  pihak  terkait  suatu  hal  dalam  pemulihan  ekonomi  akibat pandemi COVID-19 di Asia Tenggara. Hasil kesepakatan tersebut diratifikasi di negara masing-masing  sesuai  kaidah  wilayah  masing-masing.  Dengan  adanya  perjanjian tersebut,  maka  pemulihan  ekonomi  pasca  COVID-19  di  Asia  Tenggara  akan  lebih mudah  dikarenakan  negara  yang  terlibat  akan  saling  bekerja  sama  dalam  mengatasi dampak ekonomi COVID-19 di Asia Tenggara.
Gambar 5: Contoh Model diplomasi parlemen yang bukan dalam rangka melahirkan perjanjian internasional
Pada gambar 5,  memberikan contoh model secara umum diplomasi  multilateral yang dilakukan Pemerintah ataupun Parlemen Indonesia dengan negara lain. Diplomasi tersebut  memberikan  kepercayaan  negara  lain  terhadap  situasi  di  Indonesia.  Akibat adanya  diplomasi  tersebut,  maka  investor  di  negara  yang  ditemui  oleh  Indonesia bersedia  untuk  menanamkan  investasi  di  Indonesia  yang  tentunya  akan  sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi nasional dan bagi masyarakat.
Model diplomasi tersebut diatas tidak hanya untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu hal  yang tampak  luput dari penanganan dampak COVID-19 adalah dampak pada  bidang  pendidikan.  Melalui  diplomasi  parlemen,  dampak  tersebut  bisa  lebih mudah  teratasi  seperti  diplomasi  dengan  para  pihak  terkait  dengan  penyedia  layanan platform digital,  tutor  yang  berpengalaman  dalam  bidang  daring  bahkan  termasuk penyedia alat komunikasi untuk penyelenggaraan pendidikan darurat ditengah Pandemi.
Model tersebut diatas merupakan gambaran secara umum dan ringkas mengenai proses beserta dampak diplomasi parlemen terhadap penanganan dampak COVID-19 di Indonesia  maupun di tingkat  regional. Pada praktiknya dapat dimungkinkan sama atau dengan  alur  yang  lebih  panjang.  Akan  tetapi  pada  prinsipnya,  model  tersebut menunjukkan bahwa diplomasi parlemen dapat memberikan hasil terhadap penanganan dampak COVID-19.
Pandemi  COVID-19  telah  mengubah  banyak  aspek  dalam  perkehidupan  umat manusia.  Termasuk  halnya  di  bidang  hukum.  Pada  kajian  Hukum  Tata  Negara  juga terjadi pergeseran dengan adanya konsep Hukum Tata Negara Darurat di era COVID-19 di Indonesia yang banyak mengubah paradigma Hukum Tata Negara di Indonesia. 30 Hal ini  juga  menimbulkan  perubahan  kedudukan  dan  kewenangan  terhadap  berbagai lembaga  negara  di  Indonesia,  semisal  Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  yang  gencar melaksanakan  vaksinasi  COVID-19  di  tengah  masyarakat  (yang  mana  vaksinasi  pada mulanya  dilakukan  oleh  lembaga  kesehatan  ataupun  oleh  Kementerian  Kesehatan) dengan tujuan agar Indonesia dapat mencapai herd immunity (kekebalan kelompok atau komunitas) dengan cakupan 70-80% penduduk harus sudah divaksin COVID-19. 31
Untuk  mengatasi  dampak  pandemi  dibutuhkan  suatu  politik  hukum,  yaitu hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Kaitannya dengan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah tujuan negara dalam aspek  memajukan kesejahteraan umum, khususnya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Bila merujuk pada pembagian politik hukum yang terdiri atas politik hukum yang bersifat permanen dan politik hukum yang bersifat  temporer 32 ,  bentuk  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  DPR  merupakan langkah  dan  gebrakan  pada  bidang  ketatangeraan  Indonesia  yang  dilakukan  untuk membantu  Pemerintah  dalam  melaksanakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Hal  ini sejalan dengan konsep politik hukum yang bersifat temporer yang mana politik hukum ini  dimaksudkan  sebagai  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  dari  waktu  ke  waktu  sesuai
30 Rizki  Bagus  Prasetio  2021, Pandemi  Covid-19:  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat  dan Perlindungan  HAM ,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  Vol. 15  No. 21, Tahun 2021.  Hal  334-343,  DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346
31 Farina  Gandryani,  Fikri  Hadi  2021, Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia:  Hak  Atau Kewajiban  Warga  Negara ,  Jurnal  Rechtsvinding,  Vol.  10  Nomor  1  Tahun  2021 , Hal  23-38.  DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622
32 Purwanto  2020, Arti  Penting  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4 Nomor 2, Tahun 2020. Hal 112-113, DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1435 .
dengan  kebutuhan,  dalam  konteks  ini  adalah  pada  situasi  kedaruratan  akibat  pandemi COVID-19.
DPR  sebagai  lembaga  parlemen  di  Indonesia  juga  harus  melakukan  penyesuaian kedudukannya  untuk  terlibat  dalam  penanganan  COVID-19  di  Indonesia  sepanjang masih  berada  dalam  koridor  hukum  yang  berlaku.  Salah  satunya  adalah  aktif  dalam melakukan diplomasi parlemen dengan negara lain untuk sama-sama mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia.

## E. Penutup
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran pada  sistem  ketatanegaraan post-modern seperti  dewasa  ini,  yang  mana  terjadi pergeseran kaitannya dengan aktor diplomasi. Pada sistem ketatanegaraan post-modern, berkaitan  dengan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  diplomasi  tidak  hanya    dilakukan  oleh Pemerintah  dalam  arti  eksekutif  saja.  Lembaga  lain  seperti  Parlemen  dan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut Non-Governmental Organization. Pada sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dewasa  ini,  telah  mengadopsi  perkembangan  aktor diplomasi post-modern ,  yang  mana  terdapat  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  DPR sebagai  lembaga  parlemen  di  Indonesia.  Diplomasi  parlemen  sudah  diatur  secara normatif dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 (UU MD3).
Adapun  diplomasi  parlemen  pada  konteks  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  adalah merujuk kepada konsep pada diplomasi ekonomi. Bila dikaitkan dengan teori tiga pilar dalam diplomasi ekonomi,  maka DPR dapat  meningkatkan pengaruh  hubungan politik dengan negara tujuan yang akan menjadi tempat promosi perekonomian Indonesia serta mengkonsolidasi iklim politik baik dalam maupun luar negeri. Diplomasi tersebut dapat dilakukan baik dalam bentuk diplomasi parlemen bilateral, multilateral ataupun melalui asosiasi  parlemen  internasional  yang  sudah  ada  seperti lnter-Parliamentary  Union (lPU), Asia  Pacific  Parliamentary  Forum (APPF), Asian  Parliamentary  Assembly (ASA),  dan  asosiasi  lainnya.  Sehingga  terkait  dengan  penanganan  dampak  COVID-19 pada bidang ekonomi, diplomasi DPR dapat berupa 2 (dua) bentuk, yakni1.) diplomasi yang melahirkan perjanjian internasional  yang mana DPR melakukan diplomasi dengan parlemen  ataupun  Pemerintah  negara  tujuan  untuk  selanjutnya  direalisasikan  dengan lahirnya  perjanjian  yang  disetujui  oleh  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  negara tujuan  serta,  2.)  diplomasi  dalam  rangka  memperkuat  hubungan  antara  Indonesia dengan berbagai negara, dengan contoh DPR menjalin hubungan baik dengan parlemen, Pemerintah  atau  bahkan non-governmental  organization dan  calon  investordi  negara lain  sehingga  hubungan  baik  tersebut  berdampak  positif  serta  menimbulkan keberlanjutan  bagi  Indonesia,  seperti  diantaranya  dengan  adanya  penanaman  investasi, kerjasama ekspor-impor dan sebagainya.
Saran kedepannya, agar fungsi diplomasi parlemen semakin diperkuat khususnya diplomasi multilateral mengingat seluruh dunia tengah menghadapi kondisi yang sama. Sehingga,  apabila  diplomasi  yang  dijalankan  oleh  lembaga  eksekutif  (Pemerintah melalui  Kementerian  Luar  Negeri)  mengalami  kebuntuan,  maka  diplomasi  parlemen dapat menjadi salah satu solusi agar hal yang ingin Pemerintah Indonesia negosiasikan dengan  negara  lain  dapat  tercapai.  Selain  itu,  perlu  adanya  sosialisasi  dan  kajian mengenai  diplomasi  parlemen  kepada  publik,  mengingat  selama  ini  publik  hanya mengenal diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.,  2011, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar Grafika
Atmadja,  I  Dewa  Gede.,  2012, Ilmu  Negara,  Sejarah,  Konsep  Negara  dan  Kajian Kenegaraan, Malang, Setara Press Budiardjo, Miriam., 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta,Gramedia Pustaka Utama Campbell, Henry Black.,1968, Black’s Law Dictionary , St. Paul, Minn,4 th edition , West publishing Company
Freeman  Jr.,  Chas  W.,  2010, The  Diplomat’s  Dictionary ,  Washington  DC,Institute  of Peace Press
Hague,  Rod  dan  Martin  Harrop.,  2004, Comparative  Government  and  Politics , An Introduction , London,6 th edition, Palgrave Macmillan Heywood, Andrew., 2011, Global Politic, London,1 st Edition, Palgrave Macmillan Heywood, Andrew., 2013, Politic, London,4 th Edition, Palgrave Macmillan Hutchinson, Terry C., 2008, Developing legal research skills : expanding the paradigm ,
Melbourne, Melbourne University Law Review
Kansil, C.S.T., 2002, Modul Hukum Internasional , Jakarta, Djambatan;
Marzuki,  Peter  Mahmud.,  2017, Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Kencana  Prenadanamedia Group
Sukawarsini, Djelantik., 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik , Yogyakarta, Graha Ilmu
Syah,  A.  Sakti  Ramdhon.,  2019, Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara ,  Makassar,  CV. Social Politic Genius.

## Jurnal:
Abidin, M. Zainul. 2021, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19:
Analisis  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian". Indonesian  Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6(2), 120. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292
Gandryani, Farina dan Fikri Hadi 2021, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak  Atau  Kewajiban  Warga  Negara”, Jurnal  Rechtsvinding, 10(1),  23-38.  DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622
Hengkey,  Astella  Claudiana  2021,  Diplomasi  Amerika  Serikat  Tentang  Perjanjian Nuklir  Dalam  Pembentukan  Joint  Comprehensive  Plan  Of  Action  Dengan  Iran Tahun 2013-2015, Journal Hubungan Internasional , 9 (1), 110
Killian,  P.M.  Erza  2012,  Paradigma  dan  Problematika  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia,
Global & Strategis , 6(2), 172
Muhamad, Simela Victor 2014,  DPR RI Dan Isu Palestina:  Diplomasi  Antarparlemen,
Jurnal Kajian 79 (7),74-81,  DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v19i1.549 Muhdlor,  Ahmad Zuhdi, 2012, “Perkembangan  Metodologi Penelitian Hukum” Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2),197-198.  DOI: 10.25216/JHP.1.2.2012.189-206 Prasetio,  Rizki  Bagus  2021,  “Pandemi  Covid-19:  Perspektif  Hukum  Tata  Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (21), 334- 343, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346 ;
Prayuda,  Rendi dan Rio Sundari 2019, Diplomasi  dan Power:  Sebuah  Kajian  Analisis,
Journal of Diplomacy and International Studies , 2(01), 91. DOI https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429 ; Purwanto  2020,  Arti  Penting  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4(2),112-113, DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1435 ;
Saefudin, H.A.  2008, Diplomasi Publik Organisasi Non Pemerintah dalam Membangun Citra Indonesia: Studi Kegiatan Koalisi Kebebasan Informasi, Jurnal Mediator, 9 (1), 86
Van  Bergeijk,  Peter  A.G.  dan  Selwyn  Moons,  2009. “Economic  Diplomacy  and  Eco- nomic  Security” , Journal  Instituto  Superior  de  Ciéncias  Sociais  e  Politicas ,  51- 52.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568;
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19)  dan  /  atau  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020  Nomor  87,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (TLNRI) Nomor 6485;
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.
Website: BKSAP DPR-RI, (2021) Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia ,
https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi , [ Accessed November 15.2021] Detik  Finance,  Singapura  dan  Korsel  Resesi,  RI  Perlu  Waspada,  (2020) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5105870/singapura-dan-korsel- resesi-ri-perlu-waspada , [ Accessed November 13.2021]
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Wujud  Kepedulian  terhadap  Indonesia,
Korea  Selatan  Serahkan  Dukungan  Tahap  Kedua  Penangangan  COVID-19, https://kemlu.go.id/portal/id/read/1477/berita/wujud-kepedulian-terhadap indonesia-korea-selatan-serahkan-dukungan-tahap-kedua-penangangan-covid-19 , [ Accessed November 15.2021]