p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989

## Sistem Informasi Geografis Kumuh Kota Ketapang
Fitri Imansyah #1
Program Studi Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat 78124 fitri.imansyah@ee.untan.ac.id

## Abstrak
Perencanaan  dan  pengembangan  suatu  kawasan  khususnnya  permukiman  kumuh  tentu  memerlukan  peta gambaran  detail  dari  kawasan  yang  akan  dikembangkan.  Gambaran  detail  ini  dapat  diperoleh  dengan menerapkan Sistem Informasi Geografis. Untuk membangun SIG diperlukan data utama yaitu data spasial (peta) dan data atribut (statistik). Kedua jenis data harus tersedia secara bersama-sama untuk memberikan informasi yang  akurat.  Masalah  yang  muncul  bagaimana  mentransformasikan  kondisi  real  (real  world)  ke  domain  SIG, bagaimana  manajemen  datanya,  dan  bagaimana  membangun  aplikasi  SIG  yang  bermanfaat  sebagai  salah  satu unsur  penunjang  dalam  pengambilan  keputusan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  terinventarisasi  dan terdokumentasikannya data dan informasi pemetaan kawasan kumuh perkotaan baik secara numerik maupun spasial,  sehingga  dapat  mendukung  penetapan  strategi  penanggulangan  kawasan  kumuh  perkotaan  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Keluaran  dari  penelitian  ini  adalah  tersusunnya  data  spasial  kawasan permukiman kumuh yang dapat di-update sesuai perkembangannya serta potret arahan pemanfaatan ruang dan arahan struktur ruang wilayah pada kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini dilakukan dengan mencari nilai bobot  dari  setiap  atribut.  Kawasan  kumuh  yang  terdapat  pada  Kelurahan  Sampit  (RT  38,  41,  42,  43)  dengan luasan  kawasan  kumuh  3.288  m2  memiliki  skor  345  dan    Kelurahan  Tengah  (RT  24,  22,  27)  dengan  luasan kawasan kumuh 3.449 m2 memiliki skor 345 sehingga termasuk k ategori “Kumuh Berat” .
Kata kunci: Kumuh perkotaan, sistem informasi geografis, data spasial, data atribut.

## Ketapang City Slum Geographic Information System

## Abstract
Planning and developing a specific area of a slum settlement will necessarily require a detailed map of the area to be developed. This detailed overview can be obtained by implementing the Geographic Information System. To build a GIS, you need primary data, namely spatial data (maps) and attribute data. (statistik). Both types of data must  be  available  together  to  provide  accurate  information.  Problems  arise  as  to  how  to  transform  real-world conditions  into  SIG  domains,  how  to  manage  data,  and  how  to  build  useful  SIG  applications  as  one  of  the supporting  elements  in  decision-making.  The  aim  of  this  research  is  to  inventory  and  document  the  data  and information mapping of urban debris both numerically and spatially, so that it can support the establishment of a viable and effective strategy for dealing with urban degradation. The output of this research is a compilation of the spatial data of the slum settlements that can be updated according to its development as well as portraits of the direction of space utilization and direction of the regional structure  of space in the slums.  This  research is done by looking for the weight value of each attribute. The slum area found at the Sampit (RT 38, 41, 42, 43) with a slum surface area of 3,288 m2 has a score of 345 and the Middle (RT 24, 22, 27) with a Slum  surface of 3,449 m2 have a score 345 so tha t it belongs to the category “Heavy slum” .
Keywords: Urban fumes, geographic information systems, spatial data, attribute data.

## I. P ENDAHULUAN
Telaah  tentang  permukiman  kumuh  ( slum ),  pada umumnya  mencakup  tiga  segi,  pertama  kondisi  fisiknya, kedua  kondisi  sosial  ekonomi  budaya  komunitas  yang bermukim  di  pemukiman  tersebut,  dan  ketiga  dampak oleh  kedua  kondisi  tersebut.  Kondisi  fisik  tersebut  antara
lain  tampak  dari  kondisi  bangunannya  yang  sangat  rapat dengan  kualitas  konstruksi  rendah,  jaringan  jalan  tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Permukiman  kumuh  juga  merupakan  hasil  urbanisasi yang  secara  sporadis,  tak  teroganisir  dan  pertumbuhan hunian perkotaan yang tak terencana. [1,2,7,11,20]
Dari  permasalahan  kawasan  dan  lingkungan  kota, khususnya  yang  terjadi  pada  pusat  kota  ( inner  city ) menciptakan kantong-kantong kawasan dan lingkungan kumuh  ( sick  districts  and  neighborhoods )  yang  dapat digambarkan  sebagai  berikut:  Lingkungan  yang kumuh dan permukiman liar ( slum and squatters ); Kesemrawutan  dan  kemacetan  lalu  lintas;  Kerusakan kawasan  tepian  air  dan  bantaran  sungai;  Kekacauan ruang-ruang publik; Krisis kemampuan kota menyediakan prasarana dan sarana pendukung masyarakat;  Ketidaksinambungan  ekologi  kota  dan Ketidak seragaman morfologi dan tipologi kota. [6,10]
Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  berada dikawasan  pemukiman  kumuh  antara  lain  mencakup tingkat  pendapatan  rendah,  norma  sosial  yang  longgar, budaya kemiskinan yang  mewarnai kehidupannya  yang antara  lain  tampak dari  sikap dan  perilaku  yang  apatis. Kondisi  tersebut  sering  juga  mengakibatkan  kondisi kesehatan  yang  buruk,  sumber  pencemaran,  sumber penyebaran  penyakit  dan  perilaku  menyimpang,  yang berdampak  pada  kehidupan  kota  keseluruhannya.  Oleh karena  itu  kawasan  pemukiman  kumuh  dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi.
Pertumbuhan  penduduk  merupakan  faktor  utama yang  mendorong  pertumbuhan  permukiman,  sedang kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  kemampuan pengelola  kota  akan  menentukan  kualitas  pemukiman yang  terwujud.  Permukiman  kumuh  adalah  produk pertumbuhan  penduduk  kemiskinan  dan  kurangnya pemerintah  dalam  mengendalikan  pertumbuhan  dan menyediakan  pelayanan  kota  yang  memadai.  [9,13] Pemerintah  Kabupaten  Ketapang  telah  melakukan berbagai  langkah  terhadap  permukiman  kumuh,  antara lain  dengan  Program  Perbaikan  Kampung  (KIP).  Ada pula yang dirangsang agar masyarakat memperbaikinya sendiri  seperti  misalnya  yang  dilakukan  dengan program  bantuan  aspal,  Seng,  semen  serta  bahan bangunan  lainnya  tetapi  juga  ada  yang  cenderung dibiarkan [19].
Sebaran  lokasi  kawasan  kumuh  di  Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa hampir disetiap kecamatan  terdapat  kawasan  permukiman  kumuh,  baik yang  berstatus  kampung  kota  maupun  permukiman  liar. Sejak  krisis  moneter  telah  menyebabkan  peningkatan jumlah keluarga pra-sejahtera secara signifikan. Penataan dan  rehabilitasi  kawasan  kumuh  di  perkotaan  termasuk program  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat  khususnya Bidang Cipta Karya yang sangat diprioritaskan.
Timbulnya berbagai permasalahan sampai sekarang ini juga  merupakan  "PR"  yang  mesti  diselesaikan  oleh pemerintah misalnya tuntutan percepatan pembangunan di kawasan  tersebut  dan  memperkecil  kawasan  kumuh  di perkotaan  dan  peningkatan  penyediaan  prasarana  dan sarana  produksi  serta  distribusi.  Melihat  kenyataan  itu maka  tidaklah  mudah  untuk  menuntaskan  seluruh  "PR" tersebut  dengan  sekaligus.  Pembangunan  yang  belum sepenuhnya  menerapkan  kaidah  penataan  ruang  yang berakibat pada kerusakan lingkungan juga hal yang sangat penting untuk dicarikan jalan keluarnya.
Terkait  pada  perbaikan  Lingkungan  di  kawasan  yang kumuh    perkotaan,  sejak  awal  Pemerintah  Kabupaten Ketapang  telah  mempunyai  komitmen  berupa  program kebijakan  pembangunan  yang  mengutamakan  pada perbaikan  lingkungan  pada  kawasan  perdesaan  dan perkotaan    yang  diharapkan  kebijakan  tersebut  menjadi salah  satu  kebijakan  dalam  mengatasi  permasalahan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Namun kenyataan  menyebutkan  bahwa  kondisi  permukiman  di kota-kota Kecamatan di Kabupaten Ketapang pada saat ini masih  banyak  yang  belum  memenuhi  syarat  di  bidang kesehatan  lingkungan,  karena  banyak  di  huni  oleh masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Kondisi  permukiman yang  kumuh  ini  jika  terus  menerus  di  biarkan  maka  akan menimbulkan  permasalahan  seperti:  Tata  dan  norma kehidupan  masyarakat  yang  kurang  tertib;  Tingkat kehidupan  yang  belum  memadai;  Lingkungan  hunian yang  belum  memadai  dan  kumuh;  Lingkungan  hunian yang  belum  /  kurang  sehat  dan  Tata  guna  tanah  menjadi tidak teratur. [17,18,22]
Dengan kompleksnya permasalahan tersebut dan untuk mewujudkan  keteraturan  dan  keserasian  lingkungan  serta meningkatkan  kualitas  lingkungan  permukiman  kawasan kumuh  di  perkotaan,  maka  diperlukan  studi  perencanaan pengembangan    kawasan  kumuh.  Kegiatan  studi perencanaan  pengembangan  kawasan  kumuh  di  Kota Ketapang  ini  lebih  difokuskan  pada    daerah  perkotaan yang  memiliki  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan tingkat  hunian  yang  kumuh  serta  memiliki  potensi  untuk pengembangan kegiatan di kawasan dimaksud.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  melalui penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  jawaban bagi  proses  pengembangan  kawasan  kumuh  serta  dapat menjadi:  Wahana  informasi  dalam  menyusun  arahan  dan rambu-rambu  kebijaksanaan,  serta  rencana  pembangunan pengembangan  kawasan  kumuh  perkotaan  dalam  suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu; Arahan untuk merencanakan  penataan  perimbangan  perbaikan  dan pengembangan  kawasan  kumuh  di  perkotaan;  Sebagai sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem pengelolaan pengembangan permukiman kawasan kumuh perkotaan yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan  dapat  memberikan  keterkaitan  dengan  rencana investasi dan pengembangan prasarana dan sarana primer yang berskala kota.
Adapun program utamanya untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya meliputi, program pengembangan  dan  pengelolaan  pengairan,  pembangunan sarana  dan  prasarana  transportasi,  pengembangan  dan pengelolaan sumber-sumber air, program penataan ruang. Keterpaduan antara pengembangan permukiman kawasan  kumuh  dengan  pengembangan  berbasis komunitas  masyarakat  di  sekitar  kawasan  tersebut dapat  didekati  dengan  teknologi  Sistem  Informasi Geografis  (SIG).  Salah  satu  kemampuan  SIG  yang utama  adalah  mampu  memetakan  kondisi  dunia  nyata ( real  world )  sehingga  gambaran  suatu  kawasan  dapat diamati dengan mudah. [8,16]
Dalam  hubungannya  dengan  pengolahan  data,  Sistem Informasi Geografis merupakan pengolahan dan
pengelolaan informasi digital berbasis geografis, sehingga masukan utama SIG merupakan data keruangan ( spatial ). Sistem Informasi Geografis diperlukan dalam menyediakan  informasi  yang  akurat  baik  posisi,  luasan, maupun  informasi  gambar,  dan  grafik.  [12,21]  Sistem Informasi Geografis menyediakan informasi spasial, garis maupun  titik  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peta,  tabel dan  grafis  yang  saling  terkait  sehingga  SIG  mampu mengubah data secara cepat sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sistem Informasi Geografis dapat melakukan analisa secara spasial maupun fungsi-fungsi statistik untuk analisa numerik, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.
Peta  tematik  tersebut  bila  dilengkapi  dengan  data atribut  yang  akurat  dapat  menyajikan  informasi  yang sangat  berguna,  misalnya  menampilkan  sarana/prasarana apa  yang  akan  mengalami  kerusakan  karena  sesuatu  hal atau  menampilkan  sarana/prasarana  yang  akan  dilakukan perawatan  pada  suatu  tahun  anggaran  tertentu.  Penyajian informasi  dengan  menampilkan  peta  tentu  sangat informatif  karena  situasi  objek  yang  dianalisis  dapat teramati dengan baik. Untuk membangun sistem informasi geografis  (SIG)  diperlukan  2  (dua)  data  utama  yaitu  data spasial (peta) dan data atribut (statistik). Kedua jenis data harus  tersedia  secara  bersama-sama  untuk  memberikan informasi  yang  akurat.  Masalah  yang  muncul  bagaimana mentransformasikan  kondisi  real  ( real  world )  ke  domain SIG,  bagaimana  manajemen  datanya,  dan  bagaimana membangun  aplikasi  SIG  yang  bermanfaat  sebagai  salah satu unsur penunjang dalam pengambilan keputusan. [23]
Identifikasi  permasalahan  kawasan  kumuh  secara eksplisit  telah  meningkatkan  kompleksitas  permasalahan Kabupaten  Ketapang  diantaranya  meliputi:  Pertumbuhan kepadatan penduduk yang makin tinggi dapat menyebabkan  kondisi  fisik  yang  semakin  menurun, sedangkan  kemampuan  masyarakat  untuk  memperbaiki kualitas  lingkungan  bila  terjadi  kerusakan  adalah  kecil sekali;  Status  lahan  yang  digunakan  bangunan perumahan  merupakan  lahan  Pemerintah  dan  akan dikembangkan oleh pihak pemerintah kearah penggunaan  lahan  yang  lebih  efisien;  Keadaan  sosial ekonomi  yang  relatif  rendah  diduga  merupakan penyebab  timbulnya  berbagai  macam  penyakit  sosial yang berkembang di masyarakat; Kecilnya pengawasan dari aparat pemerintah dalam hal menangani lingkungan  permukiman  kumuh  yang  sesuai  dengan kondisi dan perubahan kota dan Kabupaten.
Maksud  kajian  ini  adalah  untuk  menghasilkan rumusan  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  menjadi landasan penanganan kawasan permukiman rumah kumuh di  Kota  Ketapang,  untuk  mewujudkan  Kabupaten Ketapang  sebagai  kota  yang  nyaman  dan  layak  untuk hidup  ( Livable )  serta  meningkatkan  dan  mengusahakan terwujudnya  suatu  lingkungan  yang  sehat  dan  layak dengan perkembangan kota yang tertib dan teratur. Selain itu,  maksud  dari  kajian  ini  sebagai  masukan  teknis  bagi Pemerintah  Kabupaten  Ketapang  dalam  mengarahkan peran  serta  seluruh  pelaku  pembangunan  (pemerintah, swasta,  masyaraat  lokal,  investor)  untuk  mewujudkan lingkungan yang dikehendaki.
Secara general tujuan kegiatan ini adalah : 1. Menemukan  isu  strategis  untuk  pembangunan perkotaan  dengan  meninjau  keterkaitan  terhadap permasalahan  ketataruangan,  marginalisasi  dan konflik.
2. Menemukan strategi penanganan isue untuk pembangunan perkotaan dengan meninjau keterkaitan  terhadap  permasalahan  ketataruangan, marginalisasi dan konflik
3. Menemukan  strategi  kebijakan  untuk  pembangunan Kabupaten  Ketapang  dengan  meninjau  keterkaitan terhadap permasalahan tata ruang, marginalisasi dan konflik.
4. Mendukung  kota  agar  dapat  berfungsi  optimal sesuai  dengan  beban  sebagai  kota  yang  bertumpu pada potensi perdagangan, jasa.
5. Merupakan  salah  satu  upaya  peningkatan  kwalitas pemukiman  dan  perumahan  kota  yang  pada muaranya diharap meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota.
Secara teknis tujuan kajian penataan rumah kumuh ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui  persebaran  rumah  kumuh/kampung kota secara keruangan di Kota Ketapang.
2. Diperolehnya  rekomendasi  dan  model  penataan rumah kumuh mendatang di Kota Ketapang.
3. Mengidentifikasi  kantong-kantong  kawasan  kumuh  di Kawasan kota Ketapang;
4. Mengetahui  strategi  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan kumuh di Kota Ketapang dengan memperhatikan  pada  masalah-masalah  dan  kendala yang dihadapi, serta solusi yang harus di tempuh;
5. Meningkatkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam pengembangan kawasan kumuh di perkotaan;
Tersusunnya  rencana  mencapai  keseimbangan  dan fungsi  ekologis  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat di lokasi hunian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Kawasan  permukiman  diartikan  sebagai  daerah tertentu  yang  didominasi  lingkungan  hunian  dengan fungsi  utama  sebagai  tempat  tinggal  yang  dilengkapi dengan  sarana,  prasarana  daerah  dan  tempat  kerja  yang memberikan  pelayanan  dan  kesempatan  kerja  guna mendukung  penghidupan,  perikehidupan  sehingga  fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna. [14]
Kawasan  kumuh  ( slums  area )  adalah  kawasan  yang secara  fisik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  sosial  politik mengalami  degradasi  dan  melekat  beberapa  masalah sehingga  daya  dukung  lahan  tidak  dapat  dimanfaatkan secara  optimal.  Maka  terdapat  kaitan  antara  kondisi ekonomi  seseorang  dengan  skala  prioritas  kebutuhan hidup dan kebutuhan perumahan. [15]
Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi  hunian  masyarakat  di  kawasan  tersebut  sangat buruk.  Rumah  maupun  sarana  dan  prasarana  yang  ada tidak  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku,  baik  standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan  sarana  air  bersih,  sanitasi  maupun  persyaratan
kelengkapan  prasarana  jalan,  ruang    terbuka,  serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. [13,14]
Terbentuknya  kampung  kumuh  erat  kaitannya dengan  masalah  kemiskinan  dan  kehidupan  sosial  yang terlihat  secara  signifikan  dikota  kota  yang  sedang berkembang sehingga dampak dari kedua aspek ini adalah timbulnya kesan kurang manusiawi atau dengan kata lain lingkungan kumuh adalah sumber degradasi.
Kawasan  permukiman  kumuh  dapat  diartikan sebagai  kawasan  yang  tidak  layak.  Layak  disini  diartikan sebagai  kawasan  dengan  lingkungan  yang  sehat,  aman, lestari dan berkelanjutan atau dapat juga diartikan sebagai suatu  kondisi  kawasan  perumahan  dan  permukiman  yang memenuhi  standar  minimal  dari  segi  kesehatan,  sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis yang dikelola secara benar  terus  menerus,  memperhatikan  sumber  daya  alam yang  ada,  memperhatikan  pola  tata  air  dan  konservasi sumberdaya  alam,  pengelolaan  dan  pemanfaatannya. Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa  kawasan  permukiman kumuh  perkotaan  sebagai  lingkup  dari  kegiatan  ini merupakan  kawasan  yang  didominasi  lingkungan  hunian sebagai  tempat  tinggal  dan  sarana  prasaranya,  memiliki aktivitas  ekonomi  utama  dalam  bidang  non  pertanian, dengan  kondisi  lingkungan  hunian  yang  tidak  memenuhi standar  minimal  kesehatan,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan teknis.
Kriteria  kumuh  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek, diantaranya:  Vitalitas  non-ekonomi,  yaitu  terdiri  atas kesesuaian  kawasan  permukiman  dengan  rencana  tata ruang, kondisi fisik bangunan serta kondisi kependudukan; Vitalitas  ekonomi,  berkaitan  dengan  fungsi  kawasan  dan mata  pencaharian  penduduk;  Status  tanah,  baik  status kepemilikan lahan maupun status sertifikat tanah yang ada; Kondisi  prasarana  dan  sarana,  yang  mempengaruhi  suatu kawasan  permukiman  menjadi  kumuh,  antara  lain  terdiri atas kondisi jalan, drainase, air bersih dan air limbah.
Indikator tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman  dikondisikan  dalam  aspek:  Kondisi  lokasi, kependudukan,  bangunan,  sarana  dan  prasarana  dasar, sosial  ekonomi.  Ciri-ciri  pemukiman  kumuh  antara  lain adalah: [3,4,5].
a). Fasilitas  umum  yang  kondisinya  kurang  atau  tidak memadai.
b). Kondisi  hunian  rumah  dan  pemukiman  serta penggunaan  ruang  mencerminkan  penghuninya  yang kurang mampu atau miskin.
c). Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi  dalam  penggunaan  ruang-ruang  yang  ada  di pemukiman  kumuh  sehingga  mencerminkan  adanya kesemrawutan  tata  ruang  dan  ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
d). Pemukiman  kumuh  merupakan  suatu  satuan-satuan komunitas  yang  hidup  secara  tersendiri  dengan  batas- batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
1). Sebuah  komunitas  tunggal,  berada  di  tanah  milik negara,  dan  karena  itu  dapat  digolongkan  sebagai hunian liar.
2). Satuan  komunitas  tunggal  yang  merupakan  bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
3). Sebuah  satuan  komunitas  tunggal  yang  terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
e). Penghuni  pemukiman  kumuh  secara  sosial  dan ekonomi  tidak  homogen,  warganya  mempunyai  mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam,  begitu  juga  asal  daerahnya.  Dalam masyarakat  pemukiman  kumuh  juga  dikenal  adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
f). Sebagian  besar  penghuni  pemukiman  kumuh  adalah mereka  yang  bekerja  di  sektor  informal  atau mempunyai  mata  pencaharian  tambahan  di  sektor informil.
Timbulnya kawasan kumuh (slum area) akibat adanya pembangunan  permukiman  yang  biasanya  dilakukan sendiri  oleh  masyarakat  secara  swadaya,  rata-rata merupakan  masyarakat  dengan  penghasilan  rendah, sehingga  tidak  mampu  membangun  rumah  yang memenuhi  kriteria  rumah  dan  lingkungan  yang  sehat. Kawasan  permukiman  kumuh  cenderung  terjadi  di  pusat kota,  yaitu  pada  kawasan  dengan  fungsi  utama perdagangan  dan  jasa,  fungsi  permukiman  dan  umumnya pada  permukiman  nelayan.  Sebagian  besar  kekumuhan terjadi  akibat  tidak  adanya  perhatian  terhadap  kondisi lingkungan hunian mereka.
Disamping  itu,  timbulnya  permukiman  kumuh disebabkan  oleh  keinginan  masyarakat  berpenghasilan rendah  untuk  dekat  dengan  lokasi  bekerja,  berbanding terbalik  dengan  tingginya  harga  lahan  di  perkotaan. Kebutuhan  tempat  tinggal  yang  sangat  tinggi  dan terbatasnya lahan, ditambah dengan kurang terjangkaunya harga  tempat  tinggal  yang  disediakan  oleh  pengembang baik  pemerintah  maupun  swasta  juga  menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh.
Faktor  utama  pemicu  berkembangnya  permukiman informal  di  perkotaan  yaitu  faktor  manajemen  kawasan dan  faktor  penarik  ekonomi.  Lokasi  yang  berpotensi berkembang  sebagai  permukiman  informal  adalah  lahan- lahan  pemerintah  dimana  manajemen/  pengelolaan kawasan  tidak  terdefinisi  dengan  jelas,  misalnya  pada bantaran  sungai  yang  menjadi  otoritas  kewenangan pengelolaan pusat, propinsi atau daerah.
Salah  satu  cara  yang  bisa  ditawarkan  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  lingkungan  tanpa  menggusur  atau pemusnahan  tempat  tinggal  adalah  dengan squatter settlements  up-grading atau  disebut on-site  up-grading yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang  tinggal  di  daerah  yang  tidak  tertata  dengan  baik untuk  tetap  tinggal  di  lingkungannya  dengan  cara memperkenalkan  atau  membangun  jaringan  jalan  dan jaringan  air  bersih  secara  sederhana,  meningkatkan fasilitas  sanitasi,  dan  berusaha  mendorong  masyarakat untuk melakukan pekerjaannya sendiri.

## Pedoman Penilaian Tingkat Kekumuhan [3,4]. Indikator
Dalam  melakukan  penilaian  tingkat  kekumuhan digunakan beberapa indikator diantaranya:

## a. Lokasi
Indikator  lokasi  ini  terdiri  dari  legalitas  tanah,  status penguasaan  bangunan,  frekuensi  bencana  kebakaran, frekuensi  bencana  banjir  dan  frekuensi  bencana  tanah longsor.

## b. Kependudukan
Indikator  yang  menjelaskan  kependudukan  ini  terdiri dari  tingkat  kepadatan  penduduk,  rata-rata  anggota rumah  tangga,  jumlah  KK  per  rumah,  tingkat pertumbuhan  penduduk,  angka  kematian  kasar,  status gizi  balita,  angka  kesakitan  malaria,  angka  kesakitan diare dan angka kesakitan demam berdarah.
c. Kondisi Bangunan
Indikator kondisi bangunan terdiri dari tingkat kualitas bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan,  tingkat kelayakan  bangunan  dan  tingkat  penggunaan  luas lantai.
d. Kondisi Sarana dan Prasarana
Indikator  kondisi  sarana  dan  prasarana  ini  terdiri  dari tingkat  pelayanan  air  bersih,  kondisi  sanitasi lingkungan,  kondisi  persampahan,  kondisi  saluran  air hujan, kondisi jalan dan besarnya ruang terbuka.
e. Kondisi Sosial Ekonomi
Indikator  sosial  ekonomi  ini  terdiri  dari  Tingkat kemiskinan,  tingkat  pendapatan,  tingkat  pendidikan dan tingkat kerawanan keamanan.

## Skala Prioritas
Adapun  ranking  skala  prioritas  jika  dilihat  dari indikator-indikator  tersebut  berdasarkan  pedoman  teknis yaitu: [3,4,5]
a). Prioritas I : Kondisi sarana dan prasarana
b). Prioritas II : Kondisi bangunan
c). Prioritas III  : Kondisi lokasi
d). Prioritas IV  : Kondisi kependudukan
e). Prioritas V : Kondisi sosial ekonomi

## Kriteria Dasar
Berikut ini diberikan penjelasan serta definisi tingkat kekumuhan berdasarkan pedoman teknis.
Tabel 1 Indikator Tingkat Kekumuhan Kode Indikator Definisi Indikator Ind-1 Legalitas Tanah Perbandingan  jumlah  rumah  yang dibangun  di  atas  tanah/  lahan  yang diperuntukkan bukan sebagai perumahan  dibandingkan  dengan yang  dibangun  pada  tanah  yang diperuntukkan bagi perumahan sesuai RUTR. Ind-2 Status Penguasaan Bangunan Status kepemilikan dan penggunaan bangunan. Ind-3 Frekuensi Bencana Kebakaran Banyaknya kejadian kebakaran pada suatu permukiman per tahun. Ind-4 Frekuensi Bencana Banjir Banyaknya  kejadian  bencana  banjir pada  suatu  permukiman  dalam  satu tahun  yang  disebabkan  oleh  kurang terpeliharanya prasarana drainase. Ind-5 Frekuensi Bencana Tanah Longsor Banyaknya  kejadian  tanah  longsor pada  suatu  permukiman  akibat penempatan  bangunan  pada  daerah patahan/ labil atau daerah longsoran. Ind-6 Tingkat Perbandingan  jumlah  penduduk
Kepadatan Penduduk dengan  luas  wilayah  dalam  satuan hektar  (Ha)  pada  batas  wilayah administratif tertentu. Ind-7 Rata-rata Anggota Rumah Tangga Rata-rata banyaknya anggota keluarga  pada  tiap-tiap  kepala keluarga (KK). Ind-8 Jumlah  KK per Rumah Perbandingan  antara  jumlah  KK pada  suatu  wilayah  dengan  jumlah bangunan rumah. Ind-9 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Pertambahan  penduduk  tiap  tahun pada suatu wilayah yang dilihat dari jumlah  penduduk  pada  awal  dan akhir tahun tiap 100 penduduk. Ind-10 Angka Kematian Kasar Jumlah kematian pada tahun tertentu  tiap  1000  penduduk  pada suatu wilayah. Ind-11 Status Gizi Balita Keadaan yang menggambarkan baik-buruknya  gizi  anak  balita  di satu wilayah. Ind-12 Angka Kesakitan Malaria Jumlah  penduduk  yang  menderita penyakit malaria pada suatu wilayah dalam satu tahun. Ind-13 Angka Kesakitan Diare Jumlah  penduduk  yang  menderita penyakit  diare  pada  suatu  wilayah dalam satu tahun. Ind-14 Angka Kesakitan Demam Berdarah Jumlah  penduduk  yang  menderita penyakit  demam  berdarah  pada suatu wilayah dalam satu tahun. Ind-15 Tingkat Kualitas Bangunan Prosentase  banyaknya  bangunan rumah  yang  tidak  permanen  dalam suatu lingkungan permukiman. Ind-16 Tingkat Kepadatan Bangunan Jumlah  unit  bangunan  per  satuan luas  (Ha)  dalam  suatu  lingkungan permukiman. Ind-17 Tingkat Kelayakan Bangunan Prosentase jumlah rumah yang tidak layak/ sehat dalam konteks penggunaan material untuk dinding, lantai atau plafon. Ind-18 Tingkat Penggunaan Luas Lantai Luas  ruang  yang  dipergunakan untuk  melakukan  aktivitas  sosial, ekonomi dan budaya setiap orang. Ind-19 Tingkat Pelayanan Air Bersih Prosentase  jumlah  KK  yang  tidak mendapat  pelayanan  PDAM,  baik yang  berasal  dari  kran  rumah tangga  maupun  kran  umum  dalam suatu wilayah. Ind-20 Kondisi Sanitasi Lingkungan Prosentase  jumlah  KK  yang  tidak menggunakan fasilitas jamban keluarga  atau  jamban  umum  yang memenuhi  syarat  teknik  on  site sanitation dalam suatu wilayah. Ind-21 Kondisi Persampahan Prosentase  jumlah  KK  yang  tidak mendapat  pelayanan  pengangkutan sampah  oleh  pemerintah  daerah, swasta  atau  swadaya  (terkoordinir) sehiggga  masyarakat  membuang sampah ke sembarang tempat dalam suatu wilayah. Ind-22 Kondisi Saluran  Air Hujan Prosentase derajat kelancaran saluran  air/  drainase  dalam  suatu wilayah. Ind-23 Kondisi Jalan Prosentase  panjang  jalan  dalam kategori  sedang,  rusak  atau  rusak berat. Ind-24 Besarnya Ruang Terbuka Prosentase  ruang  terbuka  dalam suatu wilayah. Ind-25 Tingkat Kemiskinan
Prosentase  jumlah  keluarga  miskin dalam  kategori  Pra  Sejahtera  dan Keluarga  Sejahtera  I  (KS  I)  karena alasan ekonomi dalam suatu lingkungan permukiman.
Ind-26 Tingkat Pendapatan Besarnya pendapatan  penduduk
yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu lingkungan permukiman. Ind-27 Tingkat Pendidikan Prosentase jumlah penduduk berdasarkan  pendidikan  terakhir yang ditempuh. Ind-28 Tingkat Kerawanan Keamanan Jumlah  kejadian  tindak  kriminal dalam suatu lingkungan permukiman  yang  terjadi  dalam kurun waktu satu tahun.
Penilaian dan Pembobotan [3,4,5] a. Penilaian
Tabel  2  menunjukkan  nilai  pada  setiap  indikator tingkat  kekumuhan,  yang  dibagi  menjadi  sangat kumuh.  kumuh  berat,  kumuh  sedang,  kumuh  ringan dan tidak kumuh.
b. Pembobotan
Berikut  ini  dapat  dilihat  bobot  masing-masing indikator  kekumuhan,  yang  dibagi  menjadi  aspek indikator  lokasi,  kependudukan,  kondisi  bangunan, kondisi prasarana dan sarana dasar serta kondisi sosial ekonomi.
Tabel 2 Bobot Indikator Kekumuhan Aspek Indikator Bobot (%) Indikator Bobot (%) Lokasi 20 Legalitas Tanah 30 Status Penguasaan Bangunan 25 Frekuensi Bencana Kebakaran 20 Frekuensi Bencana Banjir 15 Frekuensi Bencana Tanah Longsor 10 Kependudukan 15 Tingkat Kepadatan Penduduk 20 Rata-rata Anggota Rumah Tangga 10 Jumlah KK per Rumah 15 Tingkat  Pertumbuhan Penduduk 5 Angka Kematian Kasar 5 Status Gizi Balita 15 Angka Kesakitan Malaria 10 Angka Kesakitan Diare 10 Angka Kesakitan Demam Berdarah 10 Kondisi Bangunan 25 Tingkat Kualitas Bangunan 35 Tingkat Kepadatan Bangunan 30 Tingkat Kelayakan Bangunan 25 Tingkat  Penggunaan Luas Lantai 10 Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar 30 Tingkat Pelayanan Air Bersih 25 Kondisi Sanitasi Lingkungan 25 Kondisi Persampahan 20 Kondisi  Saluran  Air Hujan 10 Kondisi Jalan 10 Besarnya Ruang 10
Terbuka Kondisi Sosial Ekonomi 10 Tingkat Kemiskinan 40 Tingkat Pendapatan 35 Tingkat Pendidikan 15 Tingkat Kerawanan Keamanan 10 Jumlah 100 500 a). 421 – 500 : Sangat Kumuh (SK) b). 341 – 420 : Kumuh Berat (KB) c). 261 – 340 : Kumuh Sedang (KS) d). 181 – 260 : Kumuh Ringan (KR) e). 100 – 180 : Tidak Kumuh (TK)
Diagram  untuk  mengidentifikasi  lokasi  kawasan permukiman kumuh sebagai berikut:
Gambar 1. Langkah-Langkah Identifikasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

## III. METODE PENELITIAN
Dari paparan yang telah dijelaskan untuk implementasi  keseluruhan  sistem  rencana  penataan Kawasan  Kumuh  Kota  Ketapang  digambarkan  dalam bentuk Gambar 2 berikut ini:
Gambar 2. Proses Pengolahan Data SIG

## Review  Skala  Prioritas  Penanganan  Permukiman Lingkungan Kumuh
Berdasarkan  hasil review analisis  pada  bab sebelumnya,  diketahui  bahwa  masing-masing  lokasi kumuh tersebut memiliki permasalahan yang hampir sama. Namun,  jika  melihat  hasil  skoring  Kelurahan  Sampit  dan Kelurahan  Tengah,  keduanya  memiliki  jumlah  skor dengan  nilai  sama.  Dengan  demikian  urutan  prioritas selanjutnya  akan  dinilai berdasarkan  visualisasi  dari  hasil survei  lapangan.  Dengan  demikian,  program  penanganan kawasan kumuh prioritas adalah kondisi bangunan dengan Indikator  yang  terdiri  dari  Tingkat  Kualitas  Bangunan, Tingkat  Kepadatan  Bangunan,  Tingkat  Kelayakan Bangunan,  dan  Tingkat  Penggunaan  Luas  Lantai selanjutnya prioritas kedua yaitu sarana dan prasarana. Rencana Penanganan Permukiman Lingkungan Kumuh
Melihat  kondisi  permukiman kumuh  yang  ada  suatu tempat  akan  berbeda  pula  karakteristik  permasalahannya dengan  di  tempat  lainnya.  Ini  dapat  disebabkan  oleh banyak  hal  yang  cukup  kompleks.  Dari  hasil  kajian  yang telah  ada  sebelumnya,  beberapa  karekter  non  fisik  yang muncul pada kawasan permukiman kumuh ini antara lain adalah  bahwa  suatu  lokasi  tersebut  berada  pada  tanah milik  atau  tanah  negara,  adanya  kesesuaian  atau ketidaksesuaian  terhadap  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan,  nilai  strategis  lahan  yang  dilihat  secara ekonomis,  dan  juga  adanya  kerawanan  terhadap kemiskinan.

## Peningkatan Kondisi Bangunan
Diketahui  bahwa  prioritas  penanganan  difokuskan pada  peningkatan  kondisi  bangunan  dengan  memberikan kesempatan kepada masyarakat tetap tinggal di lingkungannya  yaitu  dengan  cara  penyedian  dan peningkatan  kualitas  bangunan  rumah.  Dari  hasil visualisasi  dan  analisis,  pada  lokasi  kawasan  kumuh Kelurahan  Sampit  dan  Kelurahan  Tengah  dibutuhkan penyedian  rumah  susun.  Penyedian  rumah  susun  ini dikarenakan  lokasi  tempat  tinggal  yang  berada  pada bantaran  sungai  dan  kualitas  bangunan  dan  lingkungan yang sangat kumuh.
Pembangunan  rumah  susun  merupakan  respon terhadap kebutuhan rumah bagi masyarakat. Rumah susun menjadi alternatif pilihan untuk penyediaan hunian karena merupakan  pilihan  yang  ideal  bagi  negara-negara berkembang.  Daerah  yang  mempunyai  tingkat  kepadatan penduduk  yang  tinggi  memiliki  permasalahan  pada kurangnya  ketersediaan  hunian,  ketidaklayakan  hunian dan  keterbatasan  lahan.  Hal  ini  membutuhkan  suatu konsep  perencanaan  dan  pembangunan  yang  tepat  agar permasalahan hunian dapat terselesaikan.
Sedangkan  untuk  kawasan  kumuh  desa  Sukabangun dalam  dan  Desa  Paya  kumang  dilakukan  dengan peningkatan kualitas permukiman yaitu dengan melakukan  rehabilitasi  rumah  dan  penyedian  prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan.

## Peningkatan Kualitas Kondisi Jalan dan Saluran Air Hujan
Diketahui bahwa prioritas keduan dalam penanganan difokuskan  pada  peningkatan  kualitas  lingkungan  dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat tetap tinggal di  lingkungannya  dengan  cara  membangun  jaringan  jalan beserta saluran air hujan. Pada tabel ini diketahui panjang jalan  di  kecamatan  delta  Pawan  masing-masing  lokasi penanganan  beserta  kebutuhan  masing-masing  lebar saluran air hujan.
Desa Rencana Penanganan Jalan Saluran (2 sisi) Panjang (m) Lebar (m) Lebar (m) Sampit Jalan dan Saluran 377,00 6 0,5 Tengah 417,00 6 0,5 Sukabangun Dalam 132,00 3,00 0,5 Paya Kumang 322,00 3,00 0,5
Dari  program  diatas  memiliki  target  indikator  benefit sebagai berikut:
a. Prasarana  perekonomian  masyarakat    dapat  berjalan dengan lancar
b. Menunjang  kesehatan  sehingga  terjaganya  lingkungan bersih dan sehat
c. Memperlancar sirkulasi air kotor yang melintas jalan d. Menunjang  cara  hidup  sehat    bagi  masyarakat  yang lebih terarah

## Peningkatan Kualitas Kondisi Sanitasi Lingkungan
Pembangunan  Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  dapat dibangun  pada  lokasi-lokasi  tertentu,  baik  secara  tunggal maupun komunal (bersama), dengan dibuat dengan model dan bentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Pembuatan  MCK  ini  dilengkapi  oleh  penyediaan  air bersih,  pembuatan  saluran-saluran  pembuangan, septic tank , dan peresapan.
Menurut  persyaratan  teknis  dalam  Pedoman  Teknis Pelaksanaan  Pembangunan  Komponen  Prasarana  dan Sarana  Dasar  (PSD)  untuk  Kawasan  Terpilih  Pusat Pengambangan  Desa  (KTP2D),  yang  diterbitkan  oleh Departemen Pekerjaan Umum, 1 (satu) jamban/ unit dan 1 (satu)  kamar  mandi/  unit  dapat  melayani  12  Kepala Keluarga  atau  60  orang.  Sedangkan  kebutuhan  unit  MCk untuk  1  kampung  diperkirakan  adalah  3-5  unit.  Adapun pembangunan  MCK  ini  di  programkan  untuk  semua daerah kumuh Kota Ketapang.

## Peningkatan Fasilitas Persampahan
Prasarana  persampahan  harus  dikelola  dengan  baik, sehingga  dapat  mendukung  aktivitas  di  Kota  Ketapang. Standar  sistem  pembuangan  sampah  yang  ada  dibagi menjai dua, yaitu: Sistem pembuangan on site ; merupakan sistem pembuangan sampah dengan cara dibuang di lokasi sekitar tempat tinggal. Biasanya dilakukan dengan dibakar (anorganik)  atau  ditimbun  (organik)  dan  Sistem pembuangan  off  site;  merupakan  sistem  pembuangan sampah melalui sistem dan proses tertentu.
Sedangkan  sistem  persampahan  di  Kawasan  kumuh kota  ketapang  masih  diolah  dengan  cara  dibakar  atau ditimbun  dalam  satu  tempat  skala  rumah  tangga.  Belum
ada  operasional  kegiatan  pengolahan  sampah  secara komunal.  Maka  perlu  penyedian  tempat  pembuangan sampah dan pengelolaannya.
Perancangan  Sistem  Informasi  Geografis  Kawasan Kumuh Kota Ketapang
SIG  hingga  saat  ini,  merupakan  sistem  yang  sangat menarik.  Sistem  yang  cenderung  selalu  di  buat  untuk interaktif,  ini  dapat  mengintegrasikan  data  spatial  (peta vektor  dan  citra  digital),  atribut  (tabel  sistem  basisdata), dan properties penting lainnya. Konsekuensi dari integrasi ini,  sistem  informasi  tersebut  memiliki  fungsionalitas  - fungsionalitas yang teradopsi dari (yang dianggap) native, sistem perangkat lunak dimana data-data tersebut berasal.
Fungsionalitas  milik  perangkat  lunak  SIG  (yang paling  utama)  setelah  kemampuan  dasarnya  sebagai perangkat  lunak  mapping  system  dengan  kemampuan kartografinya adalah kemampuannya dalam menjawab hal -  hal  terkait  analisis  spasial,  atribut  dan  kombinasinya. Dengan  demikian,  dengan  memanfaatkan  SIG,  setiap pengguna  dapat  mengotomasikan  proses  -  proses  analisis dan pembuatan peta (kartografis) dijital yang sebelumnya dilakukan secara manual atau semi otomatis, secara cepat, akurat dan dapat diulang secara cermat.
Dalam  pengelolaan  SIG  yang  perlu  mendapat perhatian  tidak  hanya  sekedar  aspek  peta  digital, meskipun  hal  ini  yang  paling  utama.  Hal  lain  yang  tidak kalah  penting  adalah  aspek  pengelolaan  database  yang dikandungnya yang merupakan atribut peta.
SIG  dapat  menyerap  dan  mengolah  data  dari bermacam sumber yang memiliki skala dan struktur yang berbeda. Selain itu SIG juga dapat melakukan operasi data - data keruangan yang bersifat kompleks.
Dalam  hal  implementasi,  teknologi  SIG  dapat  juga digunakan  untuk  investigasi  ilmiah,  pengelolaan  sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Berdasarkan sejarah perkembangannya, SIG  dengan  cepat  menjadi  peralatan  utama  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  SIG  banyak  digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menunjukkan bermacam-macam pilihan
dalam perencanaan pembangunan dan konservasi.
Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan  dan  pembiayaan  sistem  infrastruktur  kota untuk  pembangunan  perekonomian,  kesejahteraan  rakyat, lingkungan  hidup,  tatapraja  dan  aparatur,  Sesuainya perencanaan  SKPD  fungsi  sarana  prasarana  kota  dengan arah  kebijakan  dan  indikator  kinerja  RPJMD  dan Meningkatnya  efektifitas  perencanaan,  monitoring  dan evaluasi pembangunan sarana prasarana kota.
Hasil Perancangan Sistem

## Metode Perancangan
Dalam  melakukan  perancangan  sistem,  terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses perancangan yaitu: 1. Perancangan Basis Data Tahapan perancangan basis data terdiri dari perancangan Entity  Relationship  Diagram (ERD), spesifikasi  tabel  basis  data  dan  diagram  hubungan antartabel.
2. Perancangan Diagram Arus Data
Tahapan  perancangan  Diagram  Arus  Data  terdiri  dari perancangan  diagram  konteks  sistem,  diagram overview sistem dan diagram rinci sistem. 3. Perancangan Antarmuka Sistem
Tahapan perancangan antarmuka sistem yaitu perancangan antarmuka untuk administrator.
Perancangan Basis Data
1. Perancangan Entity  Relationship  Diagram (ERD), berisikan hubungan entitas-entitas dalam sistem, yaitu foto,  imdikator  kawasan  kumuh  dan  tingkat kekumuhan.
2. Pembuatan  spesifikasi  tabel  basis  data,  berisikan spesifikasi  dari  tabel-tabel  yang  dipergunakan  dalam perancangan sistem.
Pembuatan  diagram  hubungan  antartabel,  merupakan gambaran hubungan antar tabel  yang dipergunakan dalam sistem.

## IV. H ASIL DAN ANALISIS

## Desain Antar Muka
1. Peta Utama
Secara default pada saat aplikasi dijalankan peta yang ditampilkan  adalah  semua  peta  tematik  yang  telah dihasilkan  dan  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Aplikasi akan  menampilkan  peta  yang  di  zoom  in  pada  layer tematik Area kawasan kumuh yang merupakan bagian dari  Desa  Sukabangun  Dalam,  Desa  Paya  Kumang, Kelurahan Sampit dan Kelurahan Tengah.
2. Tombol Navigasi
3. Koordinat Geografis
Pada saat user/pengguna mengarahkan pointer mouse di  atas  peta  utama  maka  akan  terlihat  koordinat geografis  dimana  pointer  mouse  itu  berada.  Dengan fitur ini maka pengguna dapat mengetahui letak suatu object di peta utama berdasarkan koordinat geografis (latitude dan longitude).
4. Inset Peta
Inset  Peta  berfungsi  untuk  menjelaskan  posisi  dan orientasi  dari  peta  utama.  Inset  Peta  menampilkan peta  secara  utuh  (full  extent)  dari  peta  utama.  Selain itu  Peta  Index  dapat  digunakan  untuk  navigasi. Seperti  pada  contoh  gambar  di  bawah  ini,  pengguna dapat  menggeser  kotak  berwarna  merah  pada  peta index  sesuai  yang  diinginkan  ( drag  and  drop ). Pergeseran pada Peta Index akan mengakibatkan peta utama  juga  akan  berubah  sesuai  dengan  area  yang
dilingkupi  kotak  berwarna  merah  yang  menandakan area terpilih ( selected area ).

## Contoh Penggunaan
a. Jalankan aplikasi dengan klik ganda pada icon Untuk  masuk  ke  program  aplikasi  SIG  Kawasan Kumuh,  anda  diminta  memilih  salah  satu  dari  3 pilihan  yang  tersedia  pada  tampilan  index/utama, yaitu: Pengguna Umum; Operator dan keluar aplikasi.
b. Lakukan  zoom  select  pada  area  tertentu,  misalnya pada  daerah  kawasan  kumuh  Desa  Paya  Kumang sebagaimana diperlihatkan gambar berikut.
Untuk  Informasi  data  spatial  dari  layer  kumuh  di  bagi dalam  4  kategori  data  spatial  yaitu:  Informasi  Klasifikasi Kawasan  Kumuh;  Informasi  Scor  Kawasan  Kumuh; Informasi Visualisasi dan Multimedia.
Perhatikan gambar form Identifikasi data spatial dari layer Kawasan  Kumuh.  Menampilkan  informasi  Kawasan Kumuh dari hasil seleksi.
Informasi Tombol
1. Tombol Edit Data 2. Tombol Simpan Data 3. Tombol Batal 4. Tombol Perbesaran Peta 5. Tombol Perkecilan Pate 6. Tombol menampilkan peta secara full extent 7. Tombol men y embunyikan Form informasi
dapat  juga  mencetak  informasi  berdasarkan  jalan  yang terpilih.  Untuk  mencetak  informasi  sistem  telah  memilah informasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun point – point tersebut adalah :
Contoh gambar Cetak Peta Beserta Visualisasi
Contoh gambar Cetak Informasi Kawasan Kumuh
Sistem  juga  bisa  melakukan  mencetak  /  merekap  semua informasi  tanpa  terkecuali  berdasarkan  kebutuhan  user. Lihat  contoh  hasil  rekap.  Untuk  melakukan  tehnik  ini pada menu anda pilih Cetak Data . Maka sederetan menu cetak  akan  ditampilkan.  Anda  tinggal  memilih  sesuai dengan kebutuhan anda dalam merekap data.
Sistem  ini  juga  memberikan  beberapa  model  untuk merekap  data.  Adapun  rekap data  yang  dimaksud  adalah, Berupa  informasi  saja  yang  disajikan  dan  berupa informasi  beserta  visualisasinya.  Sehingga  anda  tinggal memilih  sesuai  dengan  kebutuhan  anda.  Disamping  itu juga,  sistem  memberikan  fasilitas  eksport  rekap  data  ke file  lain,  maksudnya,  hasil  rekap  data  yang  sudah  anda
tentukan  dapat  di  eksport  ke  Microsoft  Excel,  PDF, HTML,  Notepad  dan  Microsoft  office  yang  berformat RTF.  Perhatikan  contoh  gambar  rekap  data  Kawasan Kumuh. Contoh gambar Rekap Data Kawasan Kumuh.
Representasi  spasial  seperti  uraian  di  atas  merupakan dukungan  bagi  pengambil  pemerintah  (decision  maker) untuk  melakukan  pengambilan  keputusan  (decision making) dalam upaya melaksanakan program penanganan kawasan  kumuh  di  Kota  Ketapang.  Unsur  pemerintah terbawah  (lurah/kepala  desa)  dapat  berperan  aktif  untuk melakukan  pendataan  (collecting)  dan  pembaruan  data (updating).
SIG  Kawasan  Kumuh  menyediakan  eksport  data  ke Microsoft Excel, PDF, HTML, NOTEPAD dan RTF atau Microsoft  Office.  Perhatikan  pada  saat  mempreview  data yang  akan  dicetak,  diatas  ada  menu  tambahan.  Menu menu  tersebut  berfungsi  untuk  mengeksport  data berdasarkan pilihan.
Contoh gambar eksport ke Microsoft Excel

## Contoh gambar eksport ke PDF

## V. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian, maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Salah  satu  pendekatan  alternatif  untuk  penanganan kawasan  kumuh  adalah  pendekatan  spasial  yang berbasis  pada  data  pemetaan  kebumian.  Dengan pendekatan ini data lokasi kawasan kumuh direpresentasi  dengan  area  ( polygon  feature )  dan direlasikan  dengan  data  atribut  atau  data  deskriptif sehingga  pengelolaan  dan  akurasi  data  menjadi  lebih baik.
2. Analisis  spasial  dilakukan  pada  wilayah  administrasi yang  kecil  yaitu  wilayah  zonasi  untuk  mendapatkan profil  kawasan  kumuh  pada  wilayah  tersebut  sehingga rekomendasi  program  penanganan  kawasan  kumuh dapat diberikan berdasarkan karakteristik pada wilayah yang  dianalisis.  Keputusan  yang  diambil  berdasarkan dukungan  analisis  spasial  dan  indikator  derajat kekumuhan .
3. Secara umum lokasi kawasan kumuh di Kota Ketapang berada di pinggiran/bantaran Sungai Pawan.
4. Berdasarkan  perhitungan  skoring  di  atas,  dapat diketahui bahwa:
a. Kawasan  kumuh  yang  terdapat  pada  Desa Sukabangun Dalam (RT 14, 15, 16) dengan luasan kawasan  kumuh  4.342  m 2 memiliki  skor  321,75 sehingga  termasuk  kategori  “Kumuh  Sedang”. Penanganan  yang  di  rekomendasikan  berdasarkan waktu adalah sebagai berikut:
- Jangka Pendek: Penyediaan prasarana sarana dan utilitas  perumahan  seperti  perbaikan  jalan, perbaikan  MCK,  saluran  pembuangan  dan persampahan serta rehabilitasi kondisi bangunan.
- Jangka Menengah: Penyediaan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- jangka  panjang:  Peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat, pemeliharaan kondisi sarana prasarana kawasan.
b. Kawasan  kumuh  yang  terdapat  pada  Desa  Paya Kumang  (RT  16,  20)  dengan  luasan  kawasan kumuh  3.345  m 2 memiliki  skor  318  sehingga termasuk  kategori  “Kumuh  Sedang”. Penanganan yang di rekomendasikan berdasarkan waktu adalah sebagai berikut:
- Jangka Pendek: Penyediaan prasarana sarana dan utilitas  perumahan  seperti  perbaikan  jalan, perbaikan  MCK,  saluran  pembuangan  dan persampahan serta rehabilitasi kondisi bangunan.
- Jangka Menengah: Penyediaan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- jangka  panjang:  Peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat, pemeliharaan kondisi sarana prasarana kawasan.
c. Kawasan  kumuh  yang  terdapat  pada  Kelurahan Sampit (RT 38, 41, 42, 43) dengan luasan kawasan kumuh  3.288  m 2 memiliki  skor  345  sehingga termasuk  kategori  “Kumuh  Berat”.  Penanganan yang di rekomendasikan berdasarkan waktu adalah sebagai berikut:
- Jangka Pendek: Penyediaan prasarana sarana dan utilitas  perumahan  seperti  perbaikan  jalan, perbaikan  MCK,  saluran  pembuangan  dan persampahan serta rehabilitasi kondisi
bangunan.
- Jangka Menengah: peningkatan kondisi bangunan baik maupun kelayakan bangunan.
- jangka  panjang:  Penyediaan  rumah  susun  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  bantaran sungai  pawan  yang  termasuk  dalam  zonasi kawasan  kumuh,  Peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat, pemeliharaan kondisi sarana prasarana kawasan.
d. Kawasan  kumuh  yang  terdapat  pada  Kelurahan Tengah  (RT  24,  22,  27)  dengan  luasan  kawasan kumuh  3.449  m 2 memiliki  skor  345  sehingga termasuk kategori “Kumuh Berat”.
- Jangka Pendek: Penyediaan prasarana sarana dan utilitas  perumahan  seperti  perbaikan  jalan, perbaikan  MCK,  saluran  pembuangan  dan persampahan serta rehabilitasi kondisi
bangunan. - Jangka Menengah: peningkatan kondisi bangunan baik maupun kelayakan bangunan.
- jangka  panjang:  Penyediaan  rumah  susun  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  bantaran sungai  pawan  yang  termasuk  dalam  zonasi kawasan  kumuh,  Peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat, pemeliharaan kondisi sarana prasarana kawasan.
5. Perangkat  lunak  aplikasi  yang  dikembangkan  dalam pekerjaan  ini  ditujukan  untuk  kemudahan  pengelolaan data  kawasan  kumuh.  Penanganan  data  historis  yang terdapat  pada  aplikasi    berguna  untuk  melakukan analisis  berdasarkan  tahun  sehingga  keberhasilan  atau kegagalan  program penanganan  kawasan kumuh  dapat diketahui.  Manajemen  data  atribut  (data  deskriptif)
dilengkapi  dengan  foto  untuk  menyajikan  informasi kawasan kumuh secara lebih detil.
6. Proses  perbaharuan  ( updating )  data  kawasan  kumuh dapat  dilakukan  berdasarkan  wilayah  masing-masing. Proses updating dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan  atau  jika  terjadi  perubahan  terhadap  data. Dengan skenario ini biaya untuk  proses updating data kawasan  kumuh  dapat  diefisienkan  dan  tingkat keakuratan  data  menjadi  lebih  baik  karena  proses updating dilakukan oleh petugas di kelurahan/desa.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Afif  Bizrie  Mardhanie,  Penelitian  Pemetaan  Kawasan  Kumuh Permukiman  Kecamatan  Tanjung  Selor  Kabupaten  Bulungan. Jurnal Inersia Vol. V No. 1. 2013
[2] Dini  Solehati,  Mirza  Irwansyah,  Irin  Caisarina;  Identifikasi Karakteristik  Permukiman  Kumuh  Gampong  Telaga  Tujuh,  Kota Langsa, Aceh Volume 1 Special Issue, Nomor 2, Desember, 2017, jurnal  Ekonomi  Transportasi,  Manajemen  Konstruksi  dan Perencanaan Wilayah.
[3] Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Pemukiman.  2016.  Panduan Pendampingan  Penyusunan  Raperda  tentang  Pencegahan  dan Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
[4] Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Pemukiman.  2016.  Panduan Penyusunan  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP).  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
[5] Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Permukiman  2016,  Panduan Penyusunan  RP2KPKP,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
[6] Hazaddin.  2013.  Panduan  Program  Penanganan  Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan. Jakarta
[7] Ilmy,  H.,  2016.  Identifikasi  Kawasan  Permukiman  Kumuh Menggunakan  Metode  AHP  (Analytical  Hierarcy  Process)  (Studi Kasus:  Kecamatan  Klojen,  Kota  Malang).  Jurusan  Teknik Geomatika.  Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
[8] Indarto.  2013.  Sistem  Informasi  Geografis.  Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
[9] Koestoer,  Raldi  Hendro,  dkk.2011.  Dimensi  Keruangan  Kota Teori Dan Kasus. Jakarta : Universitas Indonesia.
[10] Kuswartojo,  2010.  Mengusik  Tata  Penyelenggaraan  Lingkungan Hidup  dan  Permukiman.  Bandung  :  Kelompok  Keahlian Perumahan  Permukiman  Sekolah  Arsitektur  Perencanaan  dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
[11] Lia  Andriana,  Asnawi  Manaf,  Relevansi  Aspek  Kemiskinan  dan Fisik  Lingkungan  Kumuh  Pada  Penentuan  Lokasi  Penerima Program  KOTAKU  (Studi  Kasus  Kecamatan  Pamekasan Kabupaten  Pamekasan),  Jurnal  Pengembangan  Kota  (2017) Volume 5 No. 2 (131-139).
[12] Liu,  Y.,  Liu,  J.,  &  Zhou,  Y.  (2017).  Spatio-temporal  Patterns  of Rural  Poverty  in  China  and  Targeted  Poverty  Alleviation Strategies. Journal of Rural Studies, 52, 66-75.
[13] Marwasta,  Djaka.  2001.  Perkembangan  Permukiman  Kumuh  di Kota Yogyakarta Tahun 1970-2000. Tesis. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM
[14] Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat  Indonesia  Nomor  02/Prt/M/2016  Tentang  Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiaman Kumuh.
[15] Pekerjaan  Umum.  2016.  Dokumen  Permukiman  Kumuh  Kota Langsa. Bidang Cipta Karya; Kota Langsa.
[16] Prahasta,  Eddy,  (2002),  Konsep-konsep  Dasar  Informasi Geografis, Informatika, Bandung.
[17] Prayitno,  B.  2016.  Skema  Inovasi  Penanganan  Permukiman Kumuh. Gadjah Mada Universitas Press; Yogyakarta.
[18] Rindarjono, Mohammad Gamal 2012, SLUM: Kajian Permukiman  Kumuh  Dalam  Perspektif  Spasial,  Yuma  Pustakadi, Surakarta.
[19] Rizki  Setiawan,  Ernawati,  Rusdi  Efendi;  Klasifikasi  Kawasan Permukiman  Tingkat  Kelurahan  Untuk  Pembangunan  Sistem Berbasis Data Kualitas Permukiman  (Studi Kasus: 67 Kelurahan Di  Kota  Bengkulu),  Jurnal  Pseudocode,  Volume  V  Nomor  1, Februari 2018, ISSN 2355-5920.
[20] Singh,  K.  (2014).  Mapping  Poverty  to  Reach  the  Urban  Poor. Social Change, 44(4), 579-591. doi:10.1177/0049085714548542
[21] Singh,  R.  (2016).  Monitoring  Development  through  GIS Visualisation. Social Change, 46(1), 2745. doi:10.1177/0049085715618557 [22] Turok,  I.,  & Borel-Saladin,  J.  (2016).  The Theory  and Reality of Urban  Slums:  Pathways-out-of  Poverty  or  Cul-De-Sacs?  Urban Studies, 55(4), 767-789. doi:10.1177/0042098016671109.
[23] Tedi Dilian, Iksal Yanuarsyah, Eko Hadi Purwanto ,
Analisis Identifikasi Permukiman Kumuh Dengan Citra Landsat 8 Berbasis  WEB  GIS  (Studi Kasus di Kecamatan Bogor  Barat  dan Kecamatan  Bogor  Tengah  Kota  Bogor),  Seminar  Nasional Teknologi Informasi Universitas Ibn Khaldun Bogor 2018.