## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  DUA DESA DI KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG
(Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa Tirtayasa dan Desa Sujung)
Nofia Laser 1
Rahmat Yuliadi Universitas Serang Raya

## ABSTRACT
In  conducting  this  study,  the  authors  use  the  method  of  comparative  research  is  a method  of  collecting,  presenting  and  comparing  two  or  more  samples  so  that  the resulting picture of the land and building tax on Tirtayasa District District of attack, so this study focused on land and building tax revenue contained in the Village Tirtayasa and Village Sujung, so knowing there a difference in land and building tax revenue. It can  be  influenced  by  the  low  level  of  public  awareness  that  will  tax,  education  level, income level, and high levels of welfare. Thus weakening the level of awareness of the importance  of  the  tax  would  prove  to  the  tax  rate  that  can  be  described  through  the acceptance  and  realization  of  the  Tax  Years  2007  through  2011  are  still  far  from increasing.
Acceptance  of  Land  and  Building  Tax  (PBB)  in  the  Village  and  Village  Sujung Tirtayasa obvious the difference between tax assessment and realization, acceptance of land and building tax (PBB) Ds. Tirtayasa reached 100% while the Ds. Sujung not meet the target.
The  government  should  hold  frequent  socialization  Land  and  Building  Tax  (PBB)  on society.
Keywords : Land and Building Tax, The government, Revenue

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan,  terencana,  menyeluruh,  terpadu,  terarah  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  merata  materil  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pembangunan  seharusnya  dilaksanakan  merata diseluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau  Negara    dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Awalnya  Negara  Indonesia  mengandalkan  hasil  dari  minyak  dan  gas,  tetapi  karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka di galihlah sumber-sumber pajak. Pajak sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  Negara  untuk  membiayai  pembangunan. Pemerintah  menempatkan  sektor  perpajakan  sebagai  wujud  untuk  meningkatkan  daya dukung rakyat dalam pembangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak  yang ada di  Indonesia. PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek berupa tanah atau bangunan dari seseorang  (Wajib  Pajak)  yang  memiliki,  memanfaatkan,  atau  menguasai  tanah  dan bangunan  (Undang-Undang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Nomor  12  tahun  1985 Pasal 1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.
Pertimbangan  yang  mendasari  pengenaan  Pajak  terhadap  Bumi  dan  Bangunan  yaitu Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari  Bumi  dan  Bangunan.  Oleh  karena  itu,  wajar  jika  mereka  diwajibkan  memberikan sebagian  manfaat  atau  kenikmatan  yang  diperolehnya  kepada  Negara  melalui  pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan bagi mereka yang memperoleh manfaat  dari bumi dan kekayaan alam  yang terkandung di  dalamnya karena mendapat sesuatu hak dari pemerintah.
Pajak  Bumi  dan  bangunan  (PBB)  termasuk  pajak  pusat,  yang  pengenaannya  diatur dengan undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun demikian, sebagian besar hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada  pemerintah  daerah,  yaitu  sebesar  80%.  Melalui  pertimbangan  bahwa  dana tersebut  akan  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  yang  bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat  terdorong untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mencerminkan asas kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH, (2011 ; 1) ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut  S.I.  Djajadiningrat,  (2011  :  1)  dalam  Perpajakan  Teori  dan  Kasus,  “Pajak sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  Negara  yang disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara  langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Berdasarkan  pengertian  yang  terdapat  dalam  pedoman  Ketentuan  Umum  Perpajakan (KUP)  Undang-undang  nomor  28  tahun  2007  pasal  1,  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat memahaminya melalui penjelasan berikut .
 Kontribusi  wajib,  berarti  tidak  mendasarkan  pada  hak  tertentu  atau  tidak mengecualikan dan harus dipenuhi
 Bersifat memaksa, berarti jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
 Berdasarkan undang-undang, artinya tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung,  yaitu  undang-undang  sebagai  Negara  hukum,  sekaligus mengemban amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap pungutan pajak untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
 Tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  artinya  dibedakan  dari  retribusi atau pungutan lain.
Pengertian  pajak  yang  dianut  Undang-Undang  Perpajakan  Indonesia      mengalami evolusi  dan  menunjukan  sebuah  arah  menuju  kesetaraan  antara  pemerintah  dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dengan dimunculkannya definisi “Apa itu Pajak” secara  resmi  pada  Undang-Undang  No.28  tahun  2007,  yaitu  24  tahun  sejak  reformasi
perpajakan  tahun  1983.  Ikhtiar  untuk  menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban  ini  secara eksplisit  tampak  pada  penjelasan  umum  undang-undang  No.28  tahun  2007  Romawi  I angka 4hurup (d).

## Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menurut  Undang-Undang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Nomor  12  tahun  1994. adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi di definisikan sebagai permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya.  Sementara  bangunan  adalah kontruksi  tekhnik  yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan  atau perairan.  Termasuk  dalam  pengertian  adalah:  a)  Jalan lingkungan dalam  satu  kesatuan dengan  komplek  bangunan.b)  Jalan  tol.  c).  Kolam  renang.  d)  Pagar  mewah  e)  Tempat olahraga f) Galangan kapal g) Taman mewah  h) Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas pipa minyak i)Fasilitas lain yang memberikan manfaat
Dasar  hukum  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  Undang-undang  No.12  tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994.

## Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tarif Pajak
Tarif  pajak  yang  dikenakan  atas  objek  pajak  adalah  sebesar  0,5  %  (lima  per  sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak
1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
2. Besarnya  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  ditetapkan  setiap  tiga  tahun  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  Direktorat  setiap  tiga  tahun  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur atau Bupati atau walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar  penghitungan  pajak  adalah  yang  ditetapkan  serendah-rendahnya  20  %  dan setinggi-tingginya 100 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial.
Pada  dasarnya  penetapan  Nilai Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  adalah  3  (tiga)  tahun  sekali. Namun  demikian  untuk  daerah  tertentu  yang  karena  perkembangan  pembangunan mengakibatkan  kenaikan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang  cukup  besar,  maka penetapan  nilai  jual  ditetapkan  setahun  sekali.  Dalam  menetapkan  Nilai  Jual,  Kepala
Kantor  Wlayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  atas  nama  Menteri    Keuangan  dengan mempertimbangkan  pendapat  Gubernua  atau  Bupati  atau  Walikota  (Pemerintah Daerah)  setempat,  serta  memperhatikan  Self  Assesment  yang  dimaksud  (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya

## Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, Nilai Jual  Beli Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga  dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Yang dimaksud dengan :
 Perbandingan  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis,  adalah  suatu  pendekatan  atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek  pajak  lain  yang  sejenis,  yang  letaknya  berdekatan  dan  fungsinya  sama  dan telah diketahui harga jualnya.
 Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek  dengan  cara  menghitung  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh objek  tersebut  pada  saat  penilaian  dilakukan,  yang  dikurangi  dengan  penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
 Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :
1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 2. Objek Pajak Sektor Perkebunan.
3.  Objek  Pajak  Sektor  Kehutanan  atas  Hak  Pengusaha  Hutan,  Hak  pengusaha  hasil hutan,  Izin  Pemanfaatan  Kayu  serta  Izin  sah  lainnya  selain  hak  pengusaha  hutan tanaman industry. 3. Objek pajak sector Kehutanan atas Hak pengusaha hutan tanaman industri.  4.  Objek  Pajak  Sektor  Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi.  5.  Objek  Pajak Sektor  Pertambangan  Energi  Panas  Bumi.  6.  Objek  Pajak  Sektor  Pertambangan  Non Migas  selain  Pertambangan  Energi  Panas  Bumi  dan  Galian  C.  7.  Objek  Pajak  Sektor Pertambangan Non Migas Galian C. 8. Objek Pajak sector Pertambangan yang dikelola berdasarkan  Kontrak  Karya  atau  Kontrak  Kerjasama.  9.  Objek  Pajak  Usaha  bidang
perikanan  laut.  10.    Objek  Pajak  Usaha  bidang  perikanan  darat.  11.  Objek  Pajak  yang bersifat khusus
Dari  urain  diatas  maka  di  betuklah  Hipotesis  :  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara penerimaan pajak Desa Tirtayasa dengan Desa Sujung.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  komparatif. Menurut Moh. Nazir, Ph.D, ( 2009 : 58 ) penelitian komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif  yang  ingin  mencari  jawaban  secara  mendasar  tentang  sebab-akibat,  dengan menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya    ataupun  munculnya  suatu  fenomena tertentu. sehingga timbul gambaran tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

## Operasional Variabel
Operasional Keterangan Indikator Skala Variabel X1 : Penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan Pada Desa Tirtayasa  Jumlah objek pajak,  luas  tanah, dan Jumlah Bangunan  Laporan Penerimaan yang telah terrealisasi
 Target Penerimaan
 Tahun 2007-2011
Ratio
Variabel X2 :
Penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan pada Desa Sujung  Jumlah objek pajak,  luas  tanah, dan Jumlah Bangunan  Laporan
Penerimaan yang telah terrealisasi
 Target Penerimaan
 Tahun 2007-2011
Ratio

## Analisis Statistik Deskriptif
Menurut  Prof.  DR.  Sugiyono.,  (2009  :  29)  Statistik  Deskriptif  adalah  Statistik  yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang  diteliti melalui  data  sampel  atau  populasi  sebagaimana  adanya,  tanpa  melakukan  analisis  dan membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum.  Pada  Statistik  Deskriptif  ini,  akan dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi; grafik  garis  maupun  batang;  diagram  lingkaran;  pictogram;  penjelasan  kelompok melalui  modus,  median,  mean,  dan  variasi  kelompok  melalui  rentang  dan  simpangan baku.
a. Modus
Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang popular  (yang  sedang  menjadi  model)  atau  nilai  yang  sering  muncul  dalam  kelompok tersebut.
b. Median
Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari  kelompok  data  yang  telah  disusun  urutannya  dari  yang  terkecil  sampai  yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil.
c. Mean
Mean  merupakan  teknik  penjelasan  kelompok  yang  didasarkan  atas  nilai  rata-rata  dari kelompok  tersebut.  Rata-rata  (mean)  ini  didapat  dengan  menjumlahkan  data  seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu  yang ada pada kelompok tersebut. Hal ini dirumuskan sebagai berikut :
Me = x 1 n
Dimana :
Me = Mean (rata-rata)
∑   = Epsilon (baca jumlah)
X i = Nilai x ke I sampai n
N   = Jumlah

## Analisis Statistik Parametris
Menurut  Prof.  DR.  Sugiyono.,  (2009  :  95),  Statistik  Parametris  digunakan  untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio.

## Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif, Menurut Prof. DR. Sugiyono, (2009  :  88)  hipotesis  komparatif  adalah  pernyataan  yang  menunjukan  dugaan  nilai dalam satu variable atau lebih pada sampel yang berbeda. Dalam penelitian ini memakai dua sampel independen. Menurut Prof. DR. Sugiyono, (2009 : 137) Sampel independen adalah  menguji  kemampuan  generalisasi  rata-rata  data  dua  sampel  yang  tidak berkorelasi,  dalam  hal  ini  yang  menjadi  perbandingan  adalah  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  di  Desa  Tirtayasa  dan  Desa  Sujung  Kecamatan  Tirtayasa  Kabupaten Serang.
Statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  Komparatif  dua  sampel  ini,  penulis menggunakan sampel yang tidak berkorelasi.

## Analisis Non Korelasi
Menurut  Prof.  DR.  Sugiyono,  (2009  :  137)  menguji  hipotesis  dua  sampel  independen adalah  menguji  kemampuan  generalisasi  rata-rata  data  dua  sampel  yang  tidak berkorelasi.
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  terdapat  perbedaan  antar  dua  sampel  dan untuk melihat apakah beda mean tersebut benar-benar signifikan. Salah satu cara untuk menguji beda antara dua mean adalah dengan menggunakan Uji t-tes.
Terdapat  dua  rumus  t-test  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  Komparatif dua sampel independen yaitu :
a. Separated Varians
X 1 − X 2
S1 n 1 2 + S2 2 n 2
(Sumber : Prof. DR. Sugiyono Statistika untuk Penelitian)
b. Polled Varians
t = X 1 − X 2 n 1 − n 2 S 1 2 +  n 1 − n 2 S 2 2 n 1 + n 2 − 2 1 n 1 + 1 n 2
(Sumber : Prof. DR. Sugiyono Statistika untuk Penelitian)
c. rumus t-test yaitu :
Untuk  menggunakan  rumus  t-test,  akan  dipilih  untuk  pengujian hipotesis,  maka  perlu  diuji  dulu  varians  ke  dua  sampel  homogen  atau tidak.  Pengujian  homogenitas  varians  digunakan  uji  F  dengan  rumus berikut :
F= Varians  besar
Varians  kecil
(Sumber : Prof. DR. Sugiyono Statistika untuk Penelitian)
Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F tabel.

## Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tirtayasa
Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tirtayasa tahun 2007 – 2012
No  Tahun Ketetapan Realisasi Persen OP Rp OP Rp 1 2007 554 8.377.797 554 8.377.797 100% 2 2008 575 10.598.564 575 10.598.564 100% 3 2009 1.415 20.211.113 1.415 20.211.113 100% 4 2010 1.415 20.211.113 1.415 20.211.113 100% 5 2011 1.415 20.211.113 1.415 20.211.113 100%
Sumber : Desa Tirtayasa Tahun 2012
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sujung
Jumlah Objek dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Sujung tahun 2007 – 2011 No  Tahun Ketetapan Realisasi Persen OP Rp OP Rp 1 2007 905 9.650.908 517 5.650.908 59% 2 2008 1.050 28.581.913 563 7.581.913 27% 3 2009 1.052 28.698.501 585 7.998.501 28% 4 2010 1.043 25.737.971 653 9.737.971 38% 5 2011 1.026 15.152.647 926 13.052.647 86%
Sumber : Desa Sujung Tahun 2012

## Uji Hipotesis (t-test)
t hitung lebih besar dari t tabel    (4,06 > 2,776). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi  kesimpulannya terdapat  perbedaan secara signifikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtayasa dan Desa Sujung.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh sebagai berikut :
Perbandingan uji F tabel dengan F hitung  yaitu (2,97 ≤ 6,39) artinya Ho diterima dan Ha  ditolak.  Ho  diterima  berarti  adanya  perbedaan  yang  signifikan  (varians  homogen). Perbandingan  t  hitung  dengan  t  tabl  yaitu  (4,06  >  2,776),  t  hitung  lebih  besar  dari  t tabel, artinya Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtayasa dan Desa Sujung

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, Prof. Dr. (2011), Perpajakan , Jogjakarta Andi
Nazir, Moh, (2005), Metode Penelitian, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia

## Pedoman Penulisan Skripsi UNSERA
Resmi Siti, (2011), Perpajakan Teori dan Kasus , Edisi 6, Jakarta, Penerbit        Salemba Empat
Sugiyono, Prof. Dr. (2009), Statistika Untuk Penelitian , Alfabeta Bandung
Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 12 tahun   1985 Pasal 1 Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 12 tahun 1994 www. Pajak.go. id