Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 221-232. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.221-232
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Pengembangan  metode  penilaian  ganti  rugi  usaha  pariwisata  bahari  akibat insiden pencemaran minyak di laut
Development of compensation valuation method for marine tourism businesses due to oil spill incident at the sea
Gatot Yulianto ab , Ali Mashar ab , Sugeng H. Wisudo bc , Luluk D. W. Handayani a , Irza A. Nur a , Luisa F. Amalo a , Prita A. Permatasari a , Vidya N. Trissanti a , Marfian D. Putra a , Yusli Wardiatno ab , Hefni Effendi ab
a Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 251-8624360 ] c Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 03 - 04 - 2021 Accepted: 03 - 06 - 2021
Keywords: Compensation valuation, Karawang coast, oil spill, tourism businesses

## Corresponding Author:
Gatot Yulianto Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor; Tel. +62-251-8624360 Email: gyo@apps.ipb.ac.id
Abstract . One of the coastal ecosystem functions is to produce environmental services  that  can  be used  for  marine  tourism.  Oil pollution  incidents at  sea have caused a decline in the quality of marine tourism objects, thus reducing the number of visitors arriving. It has implications for decreasing the income of  the  people  who  do  business  in  tourist  areas.  The  community's  claim  for immediate compensation payments requires a faster calculation method. This research aims to develop a method of assessing the economic compensation for marine tourism businesses affected by oil pollution incidents at sea. The type of this research is descriptive research. The data consists of primary data and secondary data. The steps required in calculating compensation are (1) identifying  tourism  businesses,  (2)  building  a  theoretical  concept  of compensation, (3) determining the legal basis for calculating compensation, and  (4)  Designing  a  compensation  formula.  The  application  of  the  five compensation calculation formulas requires 18 variables. By taking the case of an oil spill incident in the North Sea of Karawang, which has an impact on Tanjung  Pakis  beach  tourism,  an  estimate  of  the  value  of  compensation (Rp/day) is obtained for the buoy rental service business is Rp 111 323.08, for bathroom  services  business  is  Rp  69  504.62,  for  food/beverage  trading business  on  a  small  scale  is  Rp  71  510.77  and  for  food/beverage  trading business  on  a  large  scale  is  Rp  188  569.23.  For  the  next  stage,  the implementation  of  compensation  needs  to  be  verified  against  the  impacted community and the payment mechanism to be right on target.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Yulianto G, Mashar A, Wisudo SH, Handayani LDW, Nur IA, Amalo LF, Permatasari PA, Trissanti VN, Putra MD, Wardiatno Y, Effendi  H. 2021.  Pengembangan  metode  penilaian  ganti  rugi  usaha  pariwisata  bahari  akibat  insiden  pencemaran minyak di laut . JPSL 11 (2): 221-232. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.221-232.

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri et al., 2008). Di wilayah pesisir tersebut terdapat ekosistem penting yang merupakan natural capital dan berpotensi untuk pengembangan ekowisata, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem estuari dan ekosistem pantai berpasir. Dalam ekosistem pesisir terdapat berbagai jasad hidup (biotik) dan lingkungan fisik (abiotik) yang merupakan satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  saling  terkait,  dan  saling  berinteraksi  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya (Dahuri et al., 2008) serta merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam  serta  saling  berinteraksi  antara  habitat  tersebut  (Djunaedi,  2011).  Ekosistem  pesisir  memproduksi jasa-jasa lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Ekosistem memproduksi jasa-jasa lingkungan dan jasa- jasa tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kesejahteraannya, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang penting (Costanza et al., 2014) dan perlu dihitung nilainya (Liu et al., 2010). Perhatian terhadap jasa-jasa ekosistem semakin meningkat sejak adanya Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005). Dalam suatu  ekosistem,  terdapat  struktur  dan  fungsi-fungsi  ekosistem  yang  merupakan  prasyarat  bagi  tumbuhnya jasa-jasa  eksosistem  ( ecosystem  services) yang  berfungsi  sebagai provisioning  services,  regulating  services dan culture  services (Vihervaara et  al., 2010).  Sebagai  penyedia  jasa  kultural,  ekosistem  pesisir  dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam yang merupakan natural capital dengan jenis wisata adalah wisata rekreasi.
Jasa-jasa  ekosistem  merupakan  konsep  dan tool yang  digunakan  dalam  MEA  ( Millennium  Ecosystem Assessment) dan suatu perubahan dalam ekosistem (termasuk ekosistem laut) akan mempunyai konsekuensi terhadap human well-being (MEA, 2005). Salah satu yang menyebakan perubahan ekosistem adalah perusakan lingkungan  hidup.  Kualitas  eksosistem  pesisir  dapat  menurun  ataupun  rusak  yang  disebabkan  adanya pencemaran laut. Pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat  yang  merugikan  baik  terhadap  sumber  daya  alam  hayati,  kesehatan  manusia,  gangguan  terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi (Mukhtasor, 2007). Salah satu penyebab pencemaran  laut  adalah  kejadian  pencemaran  minyak  ‘ oil  spill ’  baik  karena  insiden  kebocoran  kegiatan pemboran lepas pantai ( drillin g) ataupun kecelakaan kapal tanker serta kebocoran pipa penyalur. Dilihat dari sumber pencemar, penyebab pencemaran minyak di laut tersebut dikategorikan sebagai point sources (sumber titik) mengingat sumber pencemaran dapat diketahui dengan jelas lokasi dan kegiatannya.
Dengan  kejelasan point  sources, sebab  terjadinya  pencemaran  dan  dampak  yang  ditimbulkannya  baik terhadap lingkungan pesisir maupun masyarakat, maka pelaku pencemar harus bertanggung jawab terhadap tindakannya mencemari laut, antara lain melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan serta memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada masyarakat terdampak yang terganggu mata pencahariannya.  Hal ini sesuai dengan polluter pay principle sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  berbunyi: Setiap  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup  wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu . Wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari bentang laut ( sea scape ) maupun bentang darat pantai ( coastal landscape ) (Fandeli, 1996).  Dari  pengertian  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  aktivitas  wisata  dapat  dilakukan  di  darat  (pantai) antara lain berjalan-jalan di pantai berpasir, berjemur dan menikmati pemandangan dan juga dilakukan di laut antara  lain  mandi,  berenang  dan  memancing.  Aktivitas  wisata  yang  dilakukan  tergantung  dari  potensi  dan kualitas objek wisata baik pantai daratan maupun perairannya. Salah satu dampak pencemaran minyak adalah menurunnya  kualitas  objek  wisata,  antara  lain  perairan  tercemar,  sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk aktivitas wisata ‘mandi’ di laut, pasir tercemar dan kotor serta timbulnya kebauan (bau minyak). Dalam kondisi
pantai  tercemar  berat  dan  dapat  membahayakan  kesehatan  pengunjung  wisata,  maka  objek  wisata  menjadi ‘ closed area’ . Kondisi demikian berdampak terhadap menurunnya jumlah kunjungan wisata dan pada akhirnya berpengaruh  terhadap  berbagai  jenis  usaha  pariwisata  dan  pendapatan  masyarakat  yang  mengandalkan pengunjung  wisata.  Variabel  jumlah  pengunjung  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pendapatan masyarakat (Firdaus dan Juliansyah, 2019). Untuk mempertahankan pada tingkat pendapatan semula, pelaku usaha perlu diberikan ganti rugi dan karenanya perlu dilakukan metode perhitungan yang relatif lebih cepat untuk mengantisipasi klaim/tuntutan dan konflik sosial.
Penilaian ganti rugi terhadap usaha pariwisata bahari yang terdampak akibat pencemaran minyak di laut merupakan  penilaian post-ante ,  sehingga  perlu  metode  perhitungan  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik usahanya  yang  bergantung  pada  kualitas  dan amenity objek  wisata,  jumlah  kunjungan  yang  tidak  menentu serta mempertimbangkan landasan hukum penilaian ganti rugi. Dibandingkan dengan perhitungan ganti rugi dengan  pendekatan  analisis  usaha  (analisis  finansial)  akan  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  untuk memperoleh data dan analisisnya, mengingat pendekatan ini perlu menguraikan komponen-komponen input dan output usaha. Tujuan paper ini adalah mengembangkan metode penilaian ganti rugi ekonomi (kompensasi) usaha  pariwisata  bahari  yang  terdampak  akibat  insiden  pencemaran  minyak  di  laut.  Metode  penilaian  dan formula  yang  dihasilkan  akan  memberikan  informasi  awal  besaran  nilai  ganti  rugi  bagi polluter sebelum direalisasikannya pemberian ganti rugi.

## METODE

## Lokasi Studi Kasus dan Waktu Penelitian
Lokasi studi kasus untuk penerapan formula kompensasi dilakukan terhadap Objek Wisata Pantai Tanjung Pakis, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang pada bulan September 2019.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas  data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara berpedoman pada kuesioner dengan responden pelaku usaha pariwisata yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk mengungkap fakta dan gambaran tentang  menurunnya jumlah pengunjung wisata, terdampak  tidaknya  usaha  yang  dilakukan,  besaran  kompensasi  yang  diharapkan,  lama  dampak  yang dirasakan.  Oleh  karena  itu,  variabel  yang  digunakan  dalam  membangun  formula  perhitungan  kompensasi hanya  berdasarkan  pengakuan  responden.  Untuk  menghindari  bias  jawaban  nilai  kompensasi  yang  dilebih- lebihkan),  peneliti  menyatakan  kepada  responden  bukan  sebagai  pihak  yang  akan  membayar  kompensasi. Selain  itu  dilakukan  diskusi  mendalam  ( in-depth  interview )  dengan  tokoh  masyarakat  dan  pengelola  objek wisata. Data sekunder bersumber dari referensi dan instansi terkait.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  mengombinasikan  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis kualitatif dengan mengolah data hasil pengamatan, wawancara dan data literatur untuk mengungkap gambaran dan fenomena terjadinya pencemaran minyak yang berdampak kepada usaha pariwisata. Analisis kuantitatif dengan membangun formula ganti rugi yang disesuikan dengan kajian teoritis, peraturan yang berlaku serta karakteristik  usaha  pariwisata  yang  perolehan  pendapatannya  bergantung  pada  jumlah  pengunjung  dengan kedatangan yang tidak menentu. Metode perhitungan ganti rugi usaha pariwisata bahari yang terdampak akibat insiden pencemaran minyak di laut berdasarkan tahapan sebagai berikut:

## Melakukan Identifikasi Usaha-Usaha Pariwisata
Klasifikasi usaha pariwisata, termasuk usaha pariwisata bahari dalam kajian ini mengacu pada Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Usaha  pariwisata  bahari  adalah  usaha  yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan  dan penyelenggaraan wisata dengan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Usaha pariwisata bahari meliputi usaha (mengacu pada pengertian usaha pariwisata pasal 14):
a. daya  tarik  wisata  bahari  adalah  usaha  yang  kegiatannya  mengelola  daya  tarik  wisata  alam  (lingkungan pantai  dan  laut),  daya  tarik  wisata  budaya,  dan  daya  tarik  wisata  buatan/binaan  manusia,  seperti  fasiltas jalur tracking mangrove.
b. kawasan pariwisata bahari adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan pantai dan laut dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
c. jasa  transportasi  wisata  bahari  adalah  usaha  khusus  yang  menyediakan  angkutan  untuk  kebutuhan  dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
d. jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan  wisata  meliputi  usaha  penyediaan  jasa  perencanaan  perjalanan  dan/atau  jasa  pelayanan  dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
e. jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum yang ditujukan untuk kebutuhan pengunjung wisata bahari.
f. penyediaan  akomodasi  adalah  usaha  yang  menyediakan  pelayanan  penginapan  yang  dapat  dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya bagi pengunjung wisata bahari. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata bahari.
g. penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi  usaha  penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi merupakan  usaha  yang  ruang  lingkup  kegiatannya  berupa  usaha  seni  pertunjukan,  arena  permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata bahari.
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai  imbalan  atas  prestasinya,  serta  menyelenggarakan  pameran  dalam  rangka  menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
i. jasa  informasi  pariwisata  adalah  usaha  yang  menyediakan  data  berita, feature ,  foto,  video,  dan  hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
j. jasa  konsultan  pariwisata  adalah  usaha  yang  menyediakan  saran  dan  rekomendasi  mengenai  studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
k. jasa  pramuwisata  adalah  usaha  yang  menyediakan  dan/atau  mengoordinasikan  tenaga  pemandu  wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
l. wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana  serta  jasa  lainnya  yang  dikelola  secara  komersial  di  perairan  laut,  pantai,  sungai,  danau,  dan waduk.
m. spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,  rempah-rempah,  layanan  makanan/minuman  sehat,  dan  olah  aktivitas  fisik  dengan  tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

## Membangun Konsep Teoritik Kampensasi Usaha Pariwisata Terdampak

## Pendapatan usaha pariwisata
Untuk  menghitung  rataan  pendapatan  bersih  yang  diperoleh  dari  suatu  jenis  usaha  pariwisata  tidaklah mudah  mengingat  usaha  pariwisata  tergantung  dari  jumlah  pengunjung  wisata  yang  kedatangannya  terkait dengan  hari  libur  dan  waktu  senggang  ( leisure  time ).  Oleh  karenan  itu,  dikenal  adanya low  season (seperti libur  akhir  pekan  pada  hari  Sabtu  atau  Minggu), high  season (seperti long  weekend )  ataupun peak  season (musim puncak, musim liburan). Selain pada hari hari-hari libur tersebut, pada hari-hari biasa terdapat juga pengunjung  yang  berkunjung  ke  objek  wisata.  Dengan  demikian,  pendapatan  yang  diperoleh  pelaku  usaha pariwisata terbagi ke dalam pendapatan yang diperoleh pada hari-hari biasa dan pendapatan yang diperoleh pada hari libur. Perbedaan pendapatan mengacu pada hasil penelitian Fauzan (2018) yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Data pendapatan kotor perorangan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo
pada tahun 2016 Lokasi Wisata Hari Biasa (Ribuan Rupiah) Akhir Pekan/ Hari Libur (Ribuan Rupiah) Rasio Antara Pendapatan Hari Libur dan Hari Biasa Kalianget 1 000 1 500 1.5 Telaga Warna 400 1 000 2.5 DPT 400 1 000 2.5 Sikunir 500 1 000 2 Rataan 575 1 125 2.13 Sumber: Fauzan (2018) dan diolah
Dari Tabel 1, terlihat bahwa pendapatan kotor (omset) pelaku usaha wisata pada hari libur 2 kali lipat dari pendapatan kotor yang diperoleh pada hari-hari biasa. Para pelaku usaha pariwisata di objek wisata Kabupaten Wonosobo  pada  umumnya  memperoleh  pendapatan  bersih  sebesar  10%  dari  pendapatan  kotor  harian  yang diperoleh (Fauzan, 2018).
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  perhitungan  pendapatan  usaha  pariwisata  yang  dilakukan  masyarakat perlu memperhitungkan jumlah pengunjung yang berkunjung ke objek wisata menurut hari-hari biasa dan hari libur.

## Pendekatan perhitungan ganti rugi
Penghitungan  terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  ‘pelaku’  usaha  pariwisata  akibat pencemaran minyak didasarkan pada komponen  yang disebut  sebagai compensable damage atau kerusakan yang  dapat  dikompensasi.  Perhitungan  berdasarkan  pendekatan  pendapatan  ( income  approach )  dengan penilaian semua komponen penyusun pendapatan  dihitung menurut harga pasar ( actual market price ). Secara grafis konsep kompensasi atau ganti rugi diperlihatkan pada Gambar 1 dan 2. Gambar 1 memperlihatkan ketika objek wisata dalam kondisi closed area akibat insiden pencemaran minyak sejak saat mulai terpapar sampai dengan waktu berhentinya dampak dengan diterbitkannya surat keterangan/pernyataan dari instansi berwenang (antara  lain  KLHK)  yang  menyatakan  bahwa  pencemaran  sudah  tidak  ada.  Sebelum  terjadinya  insiden pencemaran,  pendapatan  usaha  masyarakat  sebesar  OP,  namun  setelah  terjadinya  insiden  pencemaran masyarakat  tidak  memperoleh  pendapatan,  karena  tidak  ada  pengunjung  yang  datang  ke  objek  wisata. Besarnya kompensasi yang diberikan sebesar ABCD. Gambar 2 memperlihatkan ketika  objek wisata dalam kondisi terkena dampak namun tidak dalam kondisi closed area dan pengunjung masih tetap datang meskipun jumlahnya berkurang. Pada kondisi ini (sepanjang periode terdampak, AC) masyarakat tetap berusaha dengan asumsi  bahwa  penerimaan  (omset)  lebih  besar  dari  biaya  operasional  dan  pendapatan  adalah flat (rata-rata)
sepanjang periode pencemaran sebesar AB yang lebih kecil dari dari pendapatan sebelum pencemaran (OP). Besarnya kompensasi yang diberikan sebesar bidang ABCD.

## EFGD  =
Gambar 1 Ilustrasi nilai kompensasi kasus tercemarnya objek wisata pantai dalam kondisi closed area
Gambar 2 Ilustrasi pemberian kompensasi kasus tercemarnya objek wisata pantai, namun masyarakat masih tetap menjalankan usahanya sepanjang periode terdampak

## Menentukan Dasar Hukum Perhitungan Kompensasi
Acuan yang dijadikan dasar hukum untuk penghitungan estimasi kerugian masyarakat akibat pencemaran minyak  adalah  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  7  tahun  2014  tentang  Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, bahwa kompensasi atau ganti rugi akibat dampak cemaran adalah penggantian pendapatan masyarakat yang berkurang atau hilang sebagai akibat  tercemarnya  dan/atau  rusaknya  lingkungan  selama  periode  terdampak.  Pendapatan  masyarakat  yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari penerimaan usaha dikurangi biaya produksi dan bukan merupakan omset serta tidak termasuk aset yang rusak akibat dampak pencemaran.

## Menentukan Formula Ganti Rugi Usaha Pariwisata Terdampak
Pedekatan  yang  digunakan  dalam  perhitungan  ganti  rugi  adalah  pendapatan  yang  hilang  ( forgone earnings )  yaitu  nilai  ekonomi  dari  pendapatan  masyarakat  yang  berkurang  atau  hilang  sebagai  akibat
Baseline (before) Rp/hari Waktu berhentinya dampak Lama dampak A C B D Waktu mulai dampak terjadi ABCD = nilai kompensasi Waktu Baseline (before) Waktu berhentinya dampak Lama dampak A C B D Waktu mulai dampak terjadi ABCD = nilai kompensasi Waktu O P B Rp/hari O P
tercemarnya  dan/atau  rusak  lingkungan.  Formula  kompensasi/ganti  rugi  mengacu  pada  konsepsi  bahwa perubahan (penurunan) pendapatan layak diberi ganti rugi yang dapat ditulis sebagai berikut:

## Nilai kompensasi = pendapatan sebelum pencemaran – pendapatan setelah pencemaran
Pada  dasarnya  penilaian  kerugian  berdasarkan  pengakuan  dan  penghitungan  masyarakat  itu  sendiri, menurut jumlah kerugian per satuan waktu atau siklus usaha (Rp/hari) dan lamanya dampak terjadi (hari) yang dimulai  saat  dampak  terjadi  sampai  dengan  berhentinya  pencemaran.  Pendapatan  usaha  pariwisata  yang dilakukan  oleh  masyarakat  diperoleh  secara  harian  (Rp/hari).  Dengan  demikian,  dari  konsep  kompensasi diturunkan formula sebagai berikut:

## Formula 1:
TCV 1 =  (I bp – I ap ) L d =  [{(β b I bpB + ρ b I bpL )/ (β b +ρ b ) } - [{(β a I apB + ρ a I apL )/ (β a +ρ a )}] L d (1)
dimana:
TVC  = Total Nilai kompensasi (Rp) I bp
= Rataan pendapatan bersih (keuntungan) sebelum pencemaran (Rp/hari)
I ap = Rataan pendapatan bersih (keuntungan) setelah pencemaran (Rp/hari) I bpB
= pendapatan bersih (keuntungan) pada hari-hari biasa sebelum pencemaran (Rp/hari) I bpL = pendapatan bersih (keuntungan) pada hari-hari libur sebelum pencemaran (Rp/hari)
I apB
= pendapatan bersih (keuntungan) pada hari-hari biasa sesudah pencemaran (Rp/hari) I apL = pendapatan bersih (keuntungan) pada hari-hari libur sesudah pencemaran (Rp/hari) β b = jumlah hari-hari biasa dalam sebulan dengan membuka usaha sebelum pencemaran (hari) ρ b = jumlah hari-hari libur dalam sebulan dengan membuka usaha sebelum pencemaran (hari) β a = jumlah hari-hari biasa dalam sebulan dengan membuka usaha setelah pencemaran (hari) ρ a = jumlah hari-hari libur dalam sebulan dengan membuka usaha setelah pencemaran (hari) L d = Lama dampak (hari)
Formula 2:
TCV 2 =  r (TR bp – TR ap ) L d =  r [{(β b TR bpB + ρ b TR bpL )/ (β b +ρ b )} - [{(β a TR apB + ρ a TR apL )/ (β a +ρ a )}] L d (2)
dimana :
TR bp = rataan pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha sebelum pencemaran (Rp/hari) TR ap = rataan pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha setelah pencemaran (Rp/hari) TR bpB = pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha pada hari-hari biasa sebelum pencemaran (Rp/hari) TR bpL = pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha pada hari-hari libur sebelum pencemaran (Rp/hari) TR apB = pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha pada hari-hari biasa setelah pencemaran (Rp/hari) TR apL = pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha pada hari-hari libur setelah pencemaran (Rp/hari) r = Persentase keuntungan dari pendapatan kotor/omset/penerimaan usaha (%)
Formula 3:
TCV 3 = I bp Re L d
= [(β b I bpB + ρ b I bpL )/ (β b +ρ b ) ] Re L d (3)
dimana :
Re =   Persentase penurunan pendapatan akibat  pencemaran minyak (% per hari)
Formula 4:
TCV 4 = r (TR bp Re) L d = [r{(β b TR bpB + ρ b TR bpL )/ (β b +ρ b )} Re] L d
(4)
Formula 5:
TCV 5 = r [( Ṽ bp - Ṽ ap ) P] L d = r [{(β b V bpB + ρ b V bpL )/ (β b +ρ b )}P - {(β a V apB + ρ a V apL )/ (β a +ρ a )}P] L d (5)
dimana :
Ṽ bp = Rata-rata jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata sebelum pencemaran (orang/hari)
Ṽ ap = Rata-rata jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata setelah pencemaran (orang/hari)
V bpB = jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata pada hari-hari biasa sebelum pencemaran (orang/hari)
V bpL = jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata pada hari-hari libur sebelum pencemaran (orang/hari)
V apB = jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata pada hari-hari biasa setelah pencemaran (orang/hari)
V zpL = jumlah pengunjung wisata; pembeli produk/jasa wisata; penyewa fasilitas wisata pada hari-hari libur sebelum pencemaran (orang/hari)
P = harga produk/tarif sewa fasilitas wisata (Rp/unit), biaya/pengeluaran rata-rata pengunjung untuk membeli produk di area wisata (Rp/pengunjung)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Daya Tarik Objek Wisata dan Akitivitas Pengunjung Wisata
Objek  wisata  Tanjung  Pakis  mengandalkan  panorama  alam  pantai (panoramic  views), pantai  berpasir, perairan yang jernih dan dapat untuk berenang mandi, menikmati cahaya matahari ( sunny day ) ataupun sekedar jalan-jalan di pantai. Selain itu, pengunjung dapat menikmati beragam makanan minuman ‘kuliner’, melihat aktivitas  nelayan dan membeli  cendera mata. Objek dan daya tarik wisata pantai  Tanjung  Pakis bersifat  ‘ in situ’ yang hanya dapat dinikmati di lokasi.  Pada umumnya wisatawan kurang puas apabila tidak mendapatkan sesuatu objek secara utuh dan apa adanya, hal ini sesuai dengan pendapat Yoeti (2008) bahwa keputusan untuk memilih daerah tujuan wisata lebih banyak ditentukan oleh daya tarik wisata.

## Deskripsi Usaha-Usaha Pariwisata Terdampak
Desain formula ganti rugi (persamaan 1 sampai dengan 5) perlu penerapan studi kasus usaha pariwisata. Di bawah ini diuraikan usaha pariwisata yang terdampak.

## Penyedia Jasa Pelampung Sewaan
Salah satu aktivitas pengunjung di objek wisata pantai Tanjung Pakis, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang adalah mandi dan berenang di perairan pantai dengan menyewa pelampung. Aktivitas ini dalam bahasa setempat dikenal  dengan nama nggebur . Setelah beberapa minggu sejak  insiden pencemaran minyak di laut akhir bulan Juli 2019, Pantai Tanjung Pakis relatif sepi pengunjung akibat adanya larangan berenang dan kekhawatiran pengunjung untuk mandi dan berenang, karena adanya gumpalan minyak
di pantai yang menimbulkan bau dan air tercemar. Dalam sebulan rata-rata 26 hari untuk bekerja dan setiap hari akhir pekan selalu berusaha karena pada saat tersebut pengunjung berwisata. Harga sewa ban pelampung seharga  Rp  20  000  untuk  ban  yang  kecil  dan  Rp  25  000  untuk  ban  yang  besar.  Sebelum  terjadi  tumpahan minyak,  pada  saat  hari  libur  pemilik  usaha  penyewaan  ban  pelampung  dapat  menyewakan  ban  sebanyak  8 sampai dengan 15 unit per hari dan pada saat hari libur atau akhir pekan bisa mencapai 20 hingga 30 unit per hari.  Penyedia  jasa  sewa  pelampung  memiliki  pendapatan  rata-rata  sebesar  Rp  150  000  dengan  rata-rata pendapatan pada hari biasa Rp 100 000, sedangkan pada hari libur Rp 625 000. Keuntungan bersih sekitar 70% dari pendapatan (omset). Penurunan pendapatan akibat insiden kebocoran minyak sebesar 85 hingga  100%. Dengan  demikian,  ganti  rugi  yang  diberikan  adalah  sejumlah  penurunan  pendapatan  berdasarkan  turunnya pengunjung wisata yang menyewa pelampung tersebut. Pendapatan dengan lama terdampak selama 60 hari.

## Penyedia Jasa  Kamar Mandi Bilas
Setelah  pengunjung  wisata  berenang/mandi  di  pantai  kemudian  mandi  kembali  (membilas)  untuk membersihkan  badan  dan  juga  untuk  buang  air  besar/kecil.  Masyarakat  setempat  menyediakan  jasa  kamar mandi  bilas,  baik  yang  memliki  4  kamar  ataupun  6  kamar.  Dengan  adanya  insiden  pencemaran  minyak, pengunjung wisata Pantai Tanjung Pakis menurun. Pada beberapa minggu awal terjadinya insiden pencemaran, Pantai  Tanjung  Pakis  sangat  sepi  pengunjung  akibat  diberlakukannya  larangan  mandi  dan  berenang. Pengunjung pun khawatir dengan adanya limbah di perairan. Pada akhir bulan Agustus, pengunjung berangsur- angsur  mulai  datang  kembali.  Pada  awal  bulan  Agustus,  pendapatan  pelaku  usaha  wisata  hampir  nihil, kemudian pada akhir bulan Agustus mereka mulai memiliki pendapatan sampai 15% dari pendapatan normal, sehingga  penurunan  akibat  insiden  pencemaran  minyak  sebesar  85  hingga  100%.  Penyedia  kamar  bilas memiliki pendapatan normal Rp 125 000 per hari dengan rata-rata pendapatan di hari biasa sekitar Rp 50 000 per hari dan pada hari libur Rp 300 000 per hari. Keuntungan bersih sekitar 70% dari pendapatan kotor (omset) setelah  dipotong  dengan  biaya  kebersihan,  perawatan,  pengadaan  air.  Setelah  terjadi  insiden  kebocoran minyak,  pendapatan  menjadi  nihil.  Dengan  demikian  ganti  rugi  yang  diberikan  adalah  sejumlah  penurunan pendapatan berdasarkan turunnya pengunjung wisata.

## Pedagang Makanan dan Minuman
Masyarakat berjualan makanan dan minuman (warung kecil) di objek wisata, antara lain seperti kopi, es kelapa,  minuman  kemasan,  makanan  kecil  ( snack ),  gorengan,  mie  rebus  dan  lain-lain.  Omset  penjualan  Rp 180 000 pada hari biasa dan Rp 400 000 pada hari libur. Untuk warung besar yang menyediakan ikan bakar dan  berbagai  jenis  makanan  dan  minuman  lainnya,  mendapatkani  omset  penjualan  yang  lebih  besar  yakni sekitar  Rp  300 000  pada  hari  biasa  dan  Rp  1  000  000  sampai  dengan  Rp  1 500  000 pada  hari  libur.  Sejak adanya  insiden  pencemaran  minyak,  omset  turun  sebesar  85%  karena  berkurangnya  pengunjung  wisata  ke objek  wisata,  sehingga  berimplikasi  pada  turunnya  jumlah  pembeli.  Dengan  demikian  kompensasi  yang diberikan  adalah  sejumlah  penurunan  pendapatan  berdasarkan  turunnya  pengunjung  wisata.  Lama  dampak yang diungkapkan responden sekitar 50 hari.

## Nilai Ganti Rugi Usaha Pariwisata Terdampak Pencemaran Minyak
Daya  tarik  wisata  akan  menciptakan  permintaan  wisata  yang  dicerminkan  dengan  meningkatnya pengunjung  wisata.  Motif  pengunjung  wisata  di  Pantai  Tanjung  Pakis  sebagian  besar  adalah  rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan yang menyenangkan yang dimaksudkan untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, ingin menyegarkan dari keletihan dan  kelelahan (Spillane, 1987; Soekadijo, 2000). Pengunjung sekedar melapas lelah dan menjauhkan dari kesibukan rutinitas dengan aktivitas sekedar berjalan-jalan santai di pantai ( sight seeing ), mandi di laut dan menikmati kuliner. Dengan adanya insiden pencemaran minyak di Laut Utara Karawang, menjadikan kualitas pantai menurun. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan  jumlah kunjungan  wisata.  Tentu  saja  usaha-usaha  pariwisata  yang  dikelola  masyarakat  terkena  dampaknya.
Berdasarkan polluter  pay  principle, maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  pihak  pencemar  untuk  membayar kompensasi.  Namun  dengan  beragamnya  jenis  usaha  pariwisata  diperlukan  metode  perhitungan  agar  pihak pencemar secara cepat memperkirakan besarnya ganti rugi.
Terdapat 5 formula untuk menghitung ganti rugi. Pada dasarnya kelima formula tersebut digunakan untuk saling  melengkapi  mengingat  keterbatasaan  waktu,  keterbatasan  data  dan  pengetahuan  pelaku  usaha  dalam memberikan  informasi.  Hampir  setiap  pertanyaan  yang  terkait  dengan  ganti  rugi  ( willingness  to  accept ) penilaian cenderung bersifat overvalue . Untuk mengaplikasikan kelima formula dibutuhkan 18 variabel yang datanya  diperoleh  dengan  cara  melakukan  wawancara  terhadap  pelaku  usaha  terdampak.  Selanjutnya,  18 variabel dan nilainya untuk 4 contoh kasus usaha pariwisata di objek wisata pantai Tanjung Pakis dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Nilai variabel yang digunakan dalam perhitungan ganti rugi No. Variabel Satuan Usaha 1 Usaha 2 Usaha 3 Usaha 4 1 β b dan β a hari 22 24 22 22 2 ρ b dan ρ a hari 4 4 4 4 3 I bpB Rp/hari 70 000 40 000 60 000 200 000 4 I bpL Rp/hari 350 000 200 000 250 000 600 000 5 I apB Rp/hari 0 10 000 20 000 60 000 6 I apB Rp/hari 0 20 000 30 000 80 000 7 TR bpB Rp/hari 100 000 80 000 180 000 350 000 8 TR bpL Rp/hari 600 000 350 000 400 000 1 400 000 9 TR apB Rp/hari 0 10 000 30 000 60 000 10 TR apL Rp/hari 0 20 000 60 000 200 000 11 r % 60 70 30 30 12 Re % 100 90 85 85 13 V bpB orang 8 20 15 15 14 V bpL orang 20 50 40 30 15 V apB orang 0 5 5 3 16 V apL orang 0 10 15 5 17 P Rp/unit 20 000 50 00 10 000 30 000 18 Ld hari 60 50 50 50
Keterangan: Usaha (1) penyedia jasa pelampung sewaan; usaha (2) penyedia jasa kamar  mandi bilas; usaha (3) pedagang makanan dan minuman (skala kecil); usaha (3) pedagang makanan  dan minuman (skala besar)
Tabel 3 Penurunan pendapatan (Rp/hari) dan nilai ganti rugi usaha pariwisata selama periode terdampak
(Rp) akibat pencemaran minyak di laut per satu jenis usaha Formula Usaha 1 Usaha 2 Usaha 3 Usaha 4 Formula 1 113 076.92 55 384.62 67 692.31 198 461.54 Formula 2 106 153.85 80 769.23 75 153.85 180 153.85 Formula 3 113 076.92 60 923.08 75 846.15 222 307.69 Formula 4 106 153.85 80 446.15 72 707.69 173 923.08 Formula 5 118 153.85 70 000.00 66 153.85 168 000.00 Rataan 111 323.08 69 504.62 71 510.77 188 569.23 Nilai ganti rugi 6 679 384.62 3 475 230.77 3 575 538.46 9 428 461.54
Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  kelima  formula  diperoleh  nilai  ganti  rugi  yang  bervariasi untuk  setiap jenis  usaha, namun nilai penurunan pendapatan dari kelima  formula relatif tidak berbeda jauh. Insiden pencemaran minyak telah menyebabkan penurunan pendapatan. Selama periode terdampak sekitar 60 hari diperoleh nilai total ganti rugi yang merupakan hasil perkalian dari lama dampak dengan nilai pendapatan yang  turun.  Selanjutnya,  nilai  pendapatan  yang  turun  dan  nilai  ganti  rugi  selama  periode  terdampak  dapat dilihat  pada  Tabel  3.  Hasil  perhitungan  yang  diperoleh  untuk  keempat  jenis  usaha  masing-masing  di  objek wisata  Pantai  Tanjung  Pakis  hanya  untuk  satu  orang  pelaku  usaha.  Untuk  mendapatkan  nilai  ganti  rugi keseluruhan, usaha-usaha pariwisata memerlukan informasi jumlah pelaku usaha di lokasi objek wisata.
Perhitungan estimasi nilai ganti rugi dengan menggunakan nilai rataan dari kelima formulasi dilakukan untuk meminimalisasi overvalue, mengingat setiap orang cenderung menginginkan nilai ganti rugi yang lebih besar. Selain itu, pendapatan dari  usaha pariwisata sangat bergantung pada jumlah pengunjung  wisata yang kedatangannya  dipengaruhi  oleh  hari  libur  dan  hari-hari  biasa.  Pendapatan  yang  diperoleh  pada  hari  libur sekitar 4 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Selanjutnya, hasil perhitungan dengan menggunakan formula  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  pengambil  keputusan  secara  lebih  awal menyangkut estimasi besaran nilai ganti rugi. Setelah diketahui besaran ganti rugi, tentunya diperlukan tahapan selanjutnya  antara  lain  verifikasi  data  masyarakat  terdampak  dan  mekanisme  pembayaran  mengingat pembayaran ganti rugi berpegang pada prinsip by name dan by address agar tepat sasaran.

## SIMPULAN
Pengembangan metode penilaian ganti rugi ekonomi akibat insiden pencemaran minyak di laut dilakukan melalui  tahapan  (1)  melakukan  identifikasi  usaha-usaha  pariwisata,  (2)  membangun  konsep  teoritik kampensasi,  (3)  menentukan  dasar  hukum  perhitungan  kompensasi,  dan  (4)  mendesain  formula  ganti  rugi. Penerapan lima formula perhitungan ganti rugi membutuhkan 18 variabel. Estimasi nilai ganti rugi diperoleh dengan  cara  merata-ratakan  nilai  kelima  formula.  Untuk  studi  kasus  kegiatan  pariwisata  bahari  di  Pantai Tanjung  Pakis,  diperoleh  estimasi  nilai  ganti  rugi  (Rp/hari)  untuk  usaha  penyedia  jasa  pelampung  sewaan Rp  111  323.08,  penyedia  jasa  kamar  mandi  bilas  Rp  69  504.62,  pedagang  makanan/minuman  kecil Rp 71 510.77, dan pedagang makanan/minuman besar Rp 188 569.23.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada PHE ONWJ dan PPLH IPB dengan memberikan kesempatan melakukan survei lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
[MEA] Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis . Washington DC (US): World Resources Institute.
[Kemen LH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Jakarta (ID): Kemen LH.
Costanza  R,  Groot  RD , Sutton  P,  Ploeg  SVD,  Anderson  SJ,  Kubiszewski  I,  Farber  S,  Turner  RK.  2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. 26: 152-158. Dahuri  R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu . Jakarta (ID): Pradya Paramita.
Djunaedi  OS.  2011. Sumberdaya  Perairan.  Potensi,  Masalah  dan  Pengelolaan .  Bandung  (ID):  Widya Pandjadjaran.
Fandeli. 1996. Pengusahaan Ekowisata . Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
Fauzan RA. 2018. Analisis pendapatan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo [skrpisi]. Semarang (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Firdaus M, Juliansyah H. 2019. Pengaruh objek wisata waduk terhadap pendapatan pedagang Desa Jeulikat Kecamatan Blang Mangatkota Lhokseumawe. Jurnal Ekonomika Indonesia . VIII(2): 57-64.
Liu S, Costanza R, Farber S, Troy A. 2010. Valuing ecosystem services. Theory, practice, and the need for a transdisciplinary synthesis. Ann NY Acad Sci . 1185: 54-78.
Mukhtasor. 2007. Pencemaran Pesisir dan Laut . Cetakan Pertama. Jakarta (ID): Pradnya Paramita. Pemerintah  Indonesia. 2009.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta (ID):
Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Soekadijo  RG.  2000. Anatomi  Pariwisata  -  Memahami  Pariwisata  sebagai  “Systemic  Linkage”. Cetakan Ketiga. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
Spillane JJ. 1987. Ekonomi Pariwisata . Sejarah dan Prospeknya. Jakarta (ID): Kanasius. Vihervaara P ,  Kumpula  T,  Tanskanen  A,  Burkhard  B.  2010.  Ecosystem  services–A  tool  for  sustainable management  of  human–environment  systems.  Case  study  Finnish  Forest  Lapland. Ecological Complexity. 7: 410-420.
Yoeti OA. 2008. Ekonomi Pariwisata. Introduksi, Informasi dan Implementasi . Jakarta (ID): Kompas Media Nusantara.