## E-MONEY DITINJAU DARI DIMENSI MAQĀṢ ID AL- SYARĪ’AH
Muhammad Noor Sayuti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya Email: m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id

## Abstract
The increasing popularity of technology-based pasyment system substanstially changes conventional payment system design from cash payment system to non-cash payment system. Gradually, the expansion is impressive enough to change paradigm of economist in micro- transaction settlement, as well as becoming the root of Less Cash Society spirit creation.One of the instruments of non-cash payment which has been a trend today is E-money.It is an electronic-based non-cash payment. Some studies showed that there was a positif impact to monetery policy earned from this trend, its influence in the level of velocity of money and the effort to reduce the use of cash payment as an effort to hold inflation flow. The purpose of this study is to find out maqāṣ id al- syarī’ah dimension, which is a philosophical study about the real purpose of Syariat Islam. In this study, the data was analyzied by Qualitative-normative approach using inductive-analysis method. Maqāṣ id al- syarī’ah dimension was observed using the theory of ma ṣlahah principle as a tool of analysis. It aimed to find out the advantage of e- money either in conventional economic concept or Islam concept, which is the aspect of utility and ma ṣlahah . Ma ṣlahah has become part of integration in studying Maqāṣ id al- syarī’ah . It's due to the real meaning of ma ṣlahah is implement the purpose of syara’ as an effort in developing human life generally for now and hereafter. By observing ma ṣlahah principle toward e-money products including its derivative products which have become a trend these days, so it shows that the products of e-money only benefits the secular dimension. Precision in considering ma ṣ - lahah is indeed essential as extracting the ukhrawi dimension which has the same purpose with syariah principles, considering it e-money has the potential to completeness choice of product for sharia financial institution.
Keywords: e- money, maqāṣ id al- syarī’ah, maṣlahah, non tunai

## PENDAHULUAN
Dalam perekonomian modern  sentuhan teknologi membawa arus perubahan  yang demikian cepat pada  lalu lintas pertukaran barang dan jasa, sehingga memerlukan dukungan tersedianya instrumen pembayaran yang multipurpose yang  memungkinkan digunakan untuk berbagai macam pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal. Seiring dengan itu, berkembang pula sistem pembayaran global  yang  membawa  dampak  pergeseran  paradigma pada  setelmen transaksi, sehingga mengakibatkan  transformasidesain sistem pembayaran konvensional dari pola pembayaran tunai berangsur beralih menuju sistem pembayaran non tunai.
Perkembangan  telekomunikasi dan transportasi  juga memberi impresi  terhadap  per- kembangan transaksi keuangan. Kondisi terakhir menunjukan adanya interlinkage antarindustri yakni telekomunikasi, transportasi dan jasa keuangan,  dimana diantara ketiga  industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara  industri tersebut.
Ja n Fe b M ar Ap r M ei Ju n Jul Ag us Se pt Volume 58 58 62 55 60 51 68 62 67 Nominal 66 81 74 63 87 1, 1, 79 81 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 N om in al Dalam R p Ju ta Vo lu m e Dalam S at uan T ran sak si Transaksi Uang Elektronik Periode 2017 20 13 20 14 20 15 20 16 Volume 137,900 203,369 535,579 683,133 Nominal 2,907,4 3,319,5 5,283,0 7,063,6 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 N om ina l D al am R p J uta Vo lu m e D al am S at uan T ran sak si Transaksi Uang Elektronik Periode 2013-2016
Konvergensiantar berbagai industry  merupakan langkah awal yang akan menjadi pemicu munculnya instrumen pembayarannon tunai di masyarakat. 1
Pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran di Indonesia secara umum sudah mengarah ke sistem pembayaran non tunai. Perkembangannya mampu menciptakan trend less cash  society (LCS), yaitu suatu  perilaku masyarakat yang menggunakan  transaksi non tunai. Gerakan yang pada mulanya bertujuan penunjang sosialisasiredenominasi uang rupiah, namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Non  Tunai (GNNT).
Gerakan less  cash  society merupakan trend yang tidak dapat dihindari, hal itu ditandai hadirnya lembaga-lembaga swasta penerbit e-money dan merchant yang menerima pembayaran non tunai. Bank Indonesia sendiri telah bekerjasama dengan bank-bank umum nasional dalam mengeluarkan kartu uang elektronik berikut segala operasionalitasnya, produk uang elektronik tersebut pada dasarnya merupakan pilot project untuk mengampanyekan e-money sebagai alat transaksi ekonomi yang valid.
Sejalan dengan pemahaman masyarakat terhadap instrumen  pembayaran nontunai, jumlah uang elektronik dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal maupun transaksi volume. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, pada akhir tahun 2016 Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik yang beredar mencapai Rp.7,06 Triliun atau terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada periode 2013 nilai transaksi uang elektronik hanya sebesar Rp.2.90 Triliun.  Perkembangan peredaran uang elektronik dalam Lima tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut:

## (Sumber: Data diolah dari publikasi tahunan Bank Indonesia)
Sejak awal 2017 sampai dengan September 2017 nilai uang elektronik juga terus mengalami peningkatan, tercatat Per September 2017 sebesar Rp.817,3 miliar, di mana pada Januari 2017 hanya sebesar Rp. 665,7 miliar. Berbanding lurus dengan nilai transaksi, volume transaksi uang elektronik juga mengalami peningkatan. jika dibandingkan jumlah volume Pada Januari 2017, volume transaksi Per Juli 2017 mengalami eskalasi 117%, tercatat pada januari sebanyak 58,4  juta transaksi, dan Juli  2017 sebanyak 68,6  juta transaksi  dengan total nilai transaksi sebesar Rp.1.14 trililun.
1 Ahmad Hidayat et al., “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money,” Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 3.
Dari penyajian data di atas, secara kuantitatif dapat dilihat adanya tren positif terhadap pertumbuhan nilai dan volume transaksi e-money .  Dalam arti lain,  potensi pengembangan instrumen e-money yang relatif tinggi dapat  membawa dampak  positif terhadap efektivitas kebijakan moneter.  Beberapa studi menunjukkan adanya dampak positif terhadap kebijakan moneter yang diperoleh dari trend less cash society (LCS) atau trend e-money. Hasil studi yang dilakukan  oleh Bank Sentral Belgia dan Belanda sebagaimana diungkapkan  Prof. Dr. Leo van Hove. Bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan instrumen non- cash adalah cost efficient. 2 Dalam hal mengelola uang tunai Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan Dana Rp3 triliun  dari mulai mencetak, menyimpan, mendistribusikan hingga memusnahkannya.  Bahkan menurut laporan Departemen Pengelolaan Uang BI Jumlah uang rupiah kertas tidak layak edar yang dimusnahkan Bank Indonesia selama tahun 2012 mencapai Rp3.82 miliar lembar dalam berbagai pecahan. 3
Dari penjelasan tersebut,  bahwa  semakin meningkatnya perkembangan e-money dapat memberikan manfaat  pada perekonomian nasional. Penggunaan uang elektronik merupakan bagian  dari upaya  pengendalian inflasi.  Namun,  apakah manfaat  tersebut  berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya ma ṣlahah dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari’at.  Hal ini kemudian menjadi animo  bagi penulis untuk melakukan kajian ekonomi Islam mengenai sistem pembayaran elektronik dalam cakupan yang lebih luas tidak sebatas sektor perbankan saja.
Di  samping itu, saat ini e-money belum berkembang secara signifikan dalam produk perbankan syarī’ah sejak diterbitkannya fatwa DSN MUI sebagai pedoman serta payung hukum bagi penyelenggara, baik penerbit ataupun pihak terkait tentang e-money berbasis  syarī’ah. Meskipun beberapa lembaga keuangan dan Bank Syarī’ah sudah melu ncurkan e-money sebagai produk teranyar, diantaranya BSM E-Money, dan True  Money dari PT Witami Tunai Mandiri (Witami). Akan tetapi hanya True Money yang telah berhasil merilis uang elektronik pertama yang mengantongi sertifikat e-money syarī’ah  dari  Majel is Ulama Indonesia (MUI).  Melihat fenomena tersebut, penulis kemudian mencoba menganalisisnya lebih lanjut dengan meninjau kembalibagaimana manfaat e-money ditinjau dari asas ma ṣlahah .

## METODE
Langkah berikutnya konsep ini ( ma ṣlahah ) dijadikan ground theory dalam menganalisa data, dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang terintegrasi dengan etika dan Norma-norma agama, serta mengutamakan kepentingan umum ( ma ṣlahah ). Ma ṣlahah dilakukan sebagai tujuan hidup manusia ( maqāṣ id al- syarī’ah ) untuk mencapai falah. Dalam proses pengamatan dimensi maqāṣ id al- syari’ah pada produk e-money maka maqāṣ id al- syarī’ah dibedah melalui model (teori) asas ma ṣlahah sebagai pisau analisis, yakni mencermati manfaat yang ada padanya, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam, yaitu aspek asas manfaat ( utilitas ) dan ma ṣlahah , yaitu dengan melihat manfaat dari e-money , baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam yaitu utilitas dan ma ṣlahah .  Namun demikian, aspek utilitas tidak dapat diterima begitu saja oleh ajaran Islam, hal itu dikarenakan utilitas hanya menampakkan aspek keduniawian saja, maka dengan meninjau asas ma ṣlahah dalam model penelitian dapat memperluas makna utilitas kepada
2 Puji Atmoko, Sukarelawati Permana, and Pipih D. Purusitawati, “Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia,” in Toward a Less C ash  Society  in  Indonesia (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 20.
3 Departemen Pengelolaan Uang, “Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang 2012” (Jakarta, 2012).
ma ṣlahah , sehingga asas manfaat dalam produk e-money benar-benar mewujudkan tujuan syarī’ah . Untuk mendapatkan signifikansi keterkaitan logis yang komprehensif, permasalahan dikaji melalui pendekatan kualitatif-normatif dengan jenis penelitian library  research , yakni pemecahan masalah dengan cara penghimpunan data dari Bank Indonesia,  serta buku-buku pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan. Lalu kemudian diolah menjadi satu- kesatuan dan dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan masalah.

## PEMBAHASAN Uang Elektronik (E-Money)
E-money menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( electronic money ) adalah alat pembayaran yang memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan  secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip , digunakan sebagai alat pembayaran  kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit  uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 4 E-money yang dimaksudkan disini  adalah “ prepaid products ”  berbeda dengan alat pembayaran  elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debet yang merupakan “ access products ”.  Perbedaanya yaitu  nilai uang yang  tercatat dalam instrumen e- money ( stored value ) memiliki batas maksimum saldo Rp1.000.000 dan saldo ini tidak berbunga, e-money tidak dijamin oleh lembaga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) layaknya tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.
Manfaat E-Money dari Sisi Pengguna ( Card Holder )
Secara rasional seseorang  cenderung  akan  menggunakan cara termudah dan termurah dalam mencapai tujuannya,  begitu pula untuk memilih cara pembayaran suatu transaksi. Kelebihan e-money dibandingkan dengan pembayaran tunai dalam setelmennya adalah dari segi kemudahan dan keamanan bertransaksi, penggunaan e-money lebih nyaman untuk transaksi bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir dan transportasi lainnya, karena konsumen tidak perlu direpotkan dengan uang kembalian karena tidak ada uang pas, sehingga kesalahan dalam menghitung dapat dihindari, penggunaan e-money juga dapat terhindar dari penipuan uang palsu.
Adapun manfaat  atau kelebihan lainnya dari  penggunaan e-money adalah transaksi e- money dapat  bersifat off-line cukup dilakukan pada level  merchant ( point of sale ), tidak perlu melakukan tanda tangan maupun memasukan PIN karena e-money tanpa registrasi data diri, sehingga penggunaanya akan lebih efisien dari segi waktu, karena  sifatnya offline maka biaya komunikasi dapat dikurangi. 5 Di  samping itu e-money memiliki kemudahan untuk  dapat diisi ulang melalui berbagai sarana, sehingga e-money dapat menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses  kepada perbankan ( unbanked ) untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai.
4 Bank Indonesia, Uang Elektronik (Electronic Money) (Indonesia, 2009).
5 Hidayat et al., “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money,” 4.

## Manfaat E-Money dari Sisi Produsen
Dari sisi produsen, efisiensi biayatransaksi  akan diiringi  peningkatan konsumsi, hal itu secara otomatis akan  meningkatkan profit bagi produsen yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan eskpansi usaha. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penggunaan alat pembayaran non tunai berpotensi mendorong permintaan masyarakat terhadap digital money guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau penerbit, hal ini kembali berpotensi meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Fenomena ini disebut sebagai dual effect dari penggunaan alat pembayaran non tunai. Dual effect dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan produsen tersebut pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dampak E-Money terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter Karena  penggunaannya yang lebih cepat dan efisien,  otomatis  penggunaan e-money sebagai instrumen pembayaran dapat mempercepat perputaran uang. Kemudahan yang dirasa- kan masyarakat dalam bertransaksi mengakibatkan peningkatan konsumsi yang berdampak terhadap peningkatan Output Riil dan pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi M dan P konstan). Semakin meningkatnya volume penggunaan uang elektronik, secara otomatis mengurangi rata- rata jumlah uang tunai yang beredar, yang berdampak langsung terhadap laju inflasi dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perputaran uang ( velocity of money ). Sebagaimana teori kuantitas uang ( quantity  theory  of  money )  komponen penentu inflasi maupun kestabilan harga maupun produktivitas sektor riil adalah money -nya atau velocity -nya. Secara sederhana Irving Fisher merumuskan MV = PT. Analisis perekonomian jangka pendek menjelaskan bahwa nilai jumlah uang yang beredar (M) dan kecepatan sirkulasi uang (V) akan mempengaruhi tingkat harga (P) dan Transaksi output riil (T) dimana terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum ( inflasi ) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi. 6 Perubahan  jumlah uang (M) memberi arah pengaruh yang sama  dengan perubahan cepatnya peredaran uang (V) terhadap nilai uang dan harga  barang. Bertambah cepatnya peredaran uang berarti berkurangnya permintaan terhadap uang, sebaliknya semakin lambat- nya peredaran uang berarti naiknya permintaan terhadap uang (MD) . Di luar dari dampak positifnya (potensi), dampak negatif (risiko) penggunaan e-money terhadap perekonomian juga patut untuk diperhitungkan. Dalam penyelenggaraan e-money , faktor utama yang mempengaruhi tingkat risiko keamanan ( security risk ) penggunaannya terletak pada instrument ( hardware ) yang digunakan oleh konsumen, maupun aplikasi ( software ) yang digunakan oleh merchant. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hidayati  dkk potential security risk yang terdapat dalam penyelenggaraan e-money adalah sebagai berikut: 7  Duplication of Devices . Yaitu membuat duplikasi dari kartu yang asli, dengan memanfaatkan kelemahan sistem security pada operating system atau melalui ‘ physical attacks ’ terhadap chip itu sendiri.
 Alteration  or  duplication  of  data/software . Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu yang asli.
6 Irving Fisher dalamAdiwarman Azwar Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 86.
7 Siti Hidayati et al., “Operasional E-Money” (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 12–13.
 Alteration of message . Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya untuk melakukan perubahan/intervensi ketika data elektronis/ message dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.
 Pencurian . Bentuk kejahatan e-money yang paling sederhana adalah dengan mencuri kartu e- money milik orang lain.
 Penyangkalan transaksi ( repudiation ). Penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan e-money . Dengan penyangkalan ini, merchant maupun issuer dapat dirugikan.
 Malfunction . Risiko malfunction dapat berupa data corrupt atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman message .
Konsep MaqāṢ id Al- Syarī’ah dan Mas lahah
Maqāṣ id al- Syarī’ah  sebagai  perangkat  dalam  berijtihad,  pada  hakikatnya  telah menunjukkan embrionya sejak periode awal Islam secara sistematis. Akan tetapi belum dikenal dengan  terma  Maqāṣ id asy Syarī’ah  secara  jelas.  Namun,  prakteknya  ia  telah  tumbuh  dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya ushul fiqh sebagai perangkat ijtihad. Model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus adalah teori perumusan (isti nbāṭ ) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini  tema  utamanya  adalah  maslahat.  Konsepsi  maqāṣ id al- Syarī’ah  tentang  teori  tiga  prioritas kebutuhan (kemaslahatan); ḍarūriyyah, hājiyyah, dan taḥsīniyyah sec ara sistematis diprakarsai oleh al-Sya ṭibī.  Konsep  Maqāṣid  alSyarī’ah  yang  dikembangkan  al - Syāṭibī,  secara  simpe l menggambarkan sebuah hukum dengan lebih memfokuskan pada substansi (maqāṣ id) sebuah teks (al- Syarī’ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebu ah kasus dan realita. Melalui  pendekatan  Maqāṣ id al- syarī’ah,  para  ahli  ekonom  Islam  berupaya  untuk mengembangkan model ijtihad yang tidak hanya tunduk dan patuh terhadap tuntutan redaksional teks ( mainstreem ).  Hadirnya  maqāṣ id al- syarī’ah  memposisikan  Isl am sebagai model for reality yang bersifat universal dan menunjukkan wajah hukum Islam  menjadikan agama kehidupan untuk kemashlahatan riil bagi umat manusia. serta menggeser paradigma penafian terhadap upaya pembentukan kerja Ijtihad Isthiqra’I, yang berarti membiarkan kaum muslimin berada dalam posisi delematis antara ancaman menentang dalil nash dengan menerima dampak negatif dalam kehidupannya.
Dalam kerangka inilah maqāṣ id al- syarī’ah mesti dikembangkan dari yang hanya difahami sebagai “konsep nilai“ menuju sebuah pendekatan Ijtihad yang aplikatif. Kontruski ini mereka dibangun sedemikian rupa, sehingga memberikan keyakinan akan validitas dan obyektivitas pelacakan Ma ṣ lahahnya.
Dalam kata pengantarnya M. Syafi’I Antoino (2014) menjelaskan bahwa kajian ma qāṣ id al- syarī’ah dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi trend dalam  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan  Islam  seperti  realisasi  Maqāṣ id index dalam menguji performa bank-bank Islam. 8
Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam sejatinya sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (maqâshid al- syarî’ah) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu prinsip ma ṣ lahah dalam aplikasi hukum Islam, khususnya bidang muamalah mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan umum. acuan kemaslahatan ini
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Maqashid Syari’ah Dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: Smart WR, 2014).
merupakan prinsip umum yang diinduksikan dari berbagai sumber asasi syari’at, yaitu Al- Qur’an dan Hadits.
Pembahasan tentang maqâshid al-syarî’ah memunculkan pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Jawaban pertanyaan ini sekaligus akan menjadi jawaban untuk menjelaskan istilah maqâshid al-syarî’ah. Menurut Ibnu Mandzur maqâshid al-syarî’ah ( ﺔﻌﯾﴩﻟا  ﺪﺻﺎﻘﻣ ) terdiri atas dua kata, yaitu, pertama, maqâshid dan kedua syarî’ah. maqâshid merupakan kata jamak (plural) dari maqshud ( ﺪﺼﻘﻣ ), derivasi kata dari qashada ( ﺪﺼﻗ ), yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud- maqāṣ id dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut maf’ul, yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan “tujuan” atau “beberapa tujuan.” P8F 9 P Sedangkan menurut Mawardi makna lain dari qasada dapat ditemukan dalam Al-Qur’an antara lain “mudah” P9F 10 P seperti kalimat dalam surat at-Taubah [9]:42
...  ا ٗﺪ ِﺻﺎَﻗ اٗﺮَﻔ َﺳَو ﺎٗﺒﯾِﺮَﻗ ﺎ ٗﺿَﺮَﻋ  َن َﰷ  ۡﻮَﻟ
Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh.
Bisa juga bermakna pertengahan, seimbang atau tengah-tengah diantara dua ujung dengan makna lain sederhana, sebagaimana yang tersirat dalam surat Luqman [31]:19.
ِﻤَﺤۡﻟٱأ  ُتۡﻮ َﺼَﻟ  ِت�َﻮ ۡﺻ� ۡ� ٱأ  َﺮَﻜن�أ �ن � ا  َۚﻚِﺗۡﻮ َﺻ ﻦِﻣ  ۡﺾ ُﻀۡﻏٱأَو  َﻚِﯿ ۡ�ﺸَﻣ  ِﰲ  ۡﺪ ِﺼۡﻗٱأَو ِﲑ
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Sementara asy- Syarī’ah  merupakan  bentuk  subyek  dari  akar  kata  syara’a  yang  artinya adalah “jalan menuju sumber air.” Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.
Abû Zahrah mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. 11 Dalam konteks ekonomi, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pada dasarnya maqâshid al-syarî’ah mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falâh dan hayâtan thayyibah dalam batas-batas syariat. 12 Terkait  dengan  maqāṣ id al- syarī’ah,  al -Syâthibî (n.d., 54) menggunakan kata yang bervariasi yaitu al-syariah, al- maqāṣ id al-syar’iyyah fi al- syarī’ah, dan  maqāṣ id min syar’I al- hukm. Walaupun term yang digunakan berbeda, namun, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Al-Syâthibî bahwa yang menjadi tujuan dari maqâshid al-syarî’ah adalah kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan (jalb almashâlih) dan menolak keburukan (daf’ al-mafâsid). 13 Maqāṣ id Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syâthibî  terbagi kepada tiga tingkatan maqâshid berdasarkan pada skala prioritasnya, dari yang primer (dharûriyyah), skunder (hâjiyyah), dan tertier (tahsîniyyah. 14
Maqâshid al-dharûriyyah dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur tersebut yaitu: menjaga agama (hif ẓ al- dīn),  menjaga  jiwa  (hifẓ al-nafs), menjaga akal (hif ẓ al-‘aql), menjaga
9 Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, Lisan Al-Arab , 7th ed., vol. 8 (Lebanon: Dar Sader, 2011), 175.
10 Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas, Fiqh ’Aqliyat Dan Evolusi Maqashid Al - Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan (Jogjakarta: Lkis, 2010), 179.
11 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl Al - Fiqh (Mesir: Dâr al-Fikr al- ‘Arabî, 1958), 366.
12 M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Te Islamic Foundation, 1992), 7.
13 Abu Ishaq As-Syatibi, Al MuwâFaqat Fî Ushûl Al Syariat (Dâr al Kitab al-Ilmiyat, n.d.), 54.
14 Ibid., 324.
keturunan (hif ẓ al-nasl) dan menjaga harta (hif ẓ al- māl). 15 Para ulama’ klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan al-kulliyah al-khamsah (panca prinsip) yang menurut mereka  dianggap  sebagai  usūl  al - syariah  (pokok  syarī’ah)  dan  merupakan  tujuan  umum  dari pembuatan syariah tersebut. Adapun Maqâshid al-hâjiyyah dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan  usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik. Sedangkan maqâshid al-tahsîniyyah dimaksudkan agar dapat dilakukan yang terbaik untuk penyempurna- an pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. 16 Demikianlah tingkatan maqâshid berdasarkan pada skala prioritas, dari yang primer (dharûriyyah), skunder (hâjiyyah), dan tertier (tahsîniyyah).
Berikut Chapra menjelaskan masing-masing dari kelima unsur pokok di atas, khsususnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Pertama, iman (dîn). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman (dîn) diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia ( worldview ) yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera (preferensi) dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan maupun sumber daya ( resources ). Ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Sebagai konsekuensi- nya, diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkat- nya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya anomie (ketiadaan standar moral). Ini juga sekaligus akan menjadi saringan moral (moral flter) dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan. 17
Berkaitan dengan  kelima unsur pokok di atas, Chapra  mengatakan bahwa istilah pemeliharaan (alhifzh) tidaklah bermakna pelestarian (status quo), melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan (enrichment) secara terus menerus. Di samping itu, juga menyebutkan bahwa meletakkan iman (dîn) pada urutan pertama dan harta (mâl) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Ini secara radikal berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang tidak memberikan tempat kepada iman (dîn), jiwa (nafs), akal (‘aql) dan keturunan (nasl) sebagai variabel eksogen, dan sebaliknya menempatkan harta (mâl) pada posisi tertinggi.Walaupun demikian, harus dipahami bahwa urutan tersebut tidak selamanya menunjukkan bahwa yang pertama lebih penting dari yang terakhir atau sebaliknya. Kelima unsur pokok itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, dimana yang satu merupakan bagian integral dari yang lainnya. 18
Efisiensi dan ekuitas tidak dapat didefinisikan tanpa adanya  suatu filter moral.  seperti halnya yang dikatakan oleh Frank Knight dalam prinsip ilmu fisika yang paling penting, bahwa materi tidak dapat dimusnahkan. Karea itu, total output selalu sama dengan total input dalam terminologi fisika. Karena itu maka definsi yang benar tentang efisiensi adalah rasio, bukan antara total “ output ” dan total “input” tetapi antara output yang berguna dan total output atau input. Ini berarti bahwa suatu ukuran kegunaan diperlukan untuk mengukur efisiensi. 19
Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir, hal ini bukan karena disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri. Imam Ghazali  meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu media, meskipun sangat penting, untuk
15 Abu Hamid Al-Ghazali, Al- Mustasfā (Beirut: Dār al -Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 174.
16 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al -Syatibi (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 71–72.
17 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam , trans. Ikhwan Abidin, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.
18 Chapra, Islam and the Economic Challenge , 119.
19 Ibid., 7.
merealisasikan kebahagiaan manusia. 20 Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Apabila harta benda itu yang menjadi obsesi utama manusia, maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidak seimbangan, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan utama syari’at  yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat, Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang parsial dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ke- Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam maqâshid al-syarî’ah.
Oleh karena itu syari’at menempatkan tujuan harta di belakang tiga tujuan pokok sebelumnya (kehidupan, akal, dan keturunan) hal itu mengisyaratkan penegasan moral yang dapat membantu adanya alokasi dan distribusi secara merata. Harta bukanlah menjadi tujuan utama bagi manusia, dalam hal ini apabila adanya kontradiksi antara beberapa tujuan syari’at dalam menjalani kehidupan maka skala prioritasnya sesuai gradasi. Oleh karenanya, kemaslahatan utama yang perlu dicapai pada produk e-money adalah bagaimana dampak penggunaannya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas, serta implementasi prinsip- prinsip syarī’ah sebagai manifestasi unsur keimanan (dîn) yang didasarkan kepada ke - Tuhan-an dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dalam pengembanan produk e- money.
Berbicara mengenai ma ṣ lahat dalam konteks Maqāṣid Syarī’ah, Syāṭibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang- undang (Syāri’) adalah taḥqīq maṣ alih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara Maqāṣ id syar’iyah . Dengan demikian pembahasan Maqāṣ id syar’iyah tidak terlepas pada pembahasan ma ṣ lahah. 21
Kata ma ṣ lahah atau al-ma ṣ lahah  ( ﺔ�ﻠﺼﳌا )sendiri merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari al-mashâlih ( ﱀﺎﺼﳌا )  Al-Ma ṣ lahah secara bahasa berarti al-shalâh ( حﻼﺼﻟا )  mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Mengutip salah satu pengertian yang disebutkan oleh al- Tûfî , sebagaimana dinukilkan oleh Musthafâ Zayd, bahwa maslahat adalah ungkapan dari sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) al- Syâri’ , baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun adat (muamalat). P21F 22
Ma ṣ lahah  dalam pandangan Al-Buthi  adalah manfaat yang ditetapkan shâri’ untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan lima unsur pokok tujuan syara’ yaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu, karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan shara’, yaitu kemaslahatan umum. 23 Sementara itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia ma ṣ lahah/maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan diterjemahkan dengan kegunaan (utilitas), kebaikan, manfaat atau kepentingan.
20 Al-Ghazali, Al-M ustasfā , 176.
21 Mas’ud and Muhammad Khalid, Shatibi’s of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 151.
22 Musthafâ Zayd, Al- Mashlahah Fî Tasyrî’ Al - Islâm Wa Nazm Al -Dîn Al- Tûfî (Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964), 211.
23 Said Ramadhan Al-Bhuti, DhawâBit Al - Mashlahah Fi Al - ShâRi’ah IslâMiyyah (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1977), 119.
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ma ṣ lahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dengan demikian, ma ṣ lahah mengandung dua hal, yaitu: (1) Menarik atau mendatangkan kemaslahatan ( ﺔ�ﻠﺼﳌا ﺐﻠ� ) dan (2) Menolak mafsadah atau menghindarkan kemudaratan ( ةﺪﺴﻔﳌا ءرد ). Apabila ditinjau dari segi ada atau tidakya ketentuan nas yang mejelaskan tentang suatu maslahat, baik dalam bentuk afrmasi maupun negasi, maka maslahat dapat dibagi kepada maslahat mu’tabarah, maslahat mulghâh dan maslahat mursalah. P23F 24
Singkatnya Berdasarkan pengertian tersebut, hemat penulis ma ṣ lahah itu merupakan variabel bebas mengenai manfaat yang nilai-nilainya terikat oleh keuniversalan wahyu. Ma ṣ lahah dalam konteks ekonomi dapat dimaknai semua aktivitas dan perilaku ekonomi yang acuannya adalah kemaslahatan.  Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan  dianjurkan  oleh  syarī’ah.  Sebaliknya  jika  di  sana  ada  mudharat  dan  mafsadah,  maka prakteknya tidak dibenarkan. Demikian pula dalam membicarakan perilaku konsumen dalam kaitannya dengan utility . Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utility , sedangkan dalam ekonomi Islam untuk memaksikumkan ma ṣ lahah. Utility adalah sebuah konsep yang kepuasaan (manfaatnya) bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan ma ṣ lahah adalah utility yang mengandung unsur-unsur akhirat, bersifat spiritual dan transendental.
Disparitas Antara Konsep Utilitas dan Ma ṣ lahah
Dalam dunia Barat konsep asas manfaat disebut dengan asas utilitas yang diintroduksi oleh Jeremy Bentham 25 . Konsep dasarnya ialah individualisme utilitarian , berfungsi untuk memper- tegas eksistensi darihukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensiitu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum utilitarianism yang kemudian melahirkan asas utilitas . Konsep utilitas itu sendiri pada dasarnya sangatlah sederhana yaitu dibangun atas dasar logika “suka” dan “duka” yaitu suatu tindakan yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya menghasilkan kebaikan terbesar. Dalam arti lain bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabiladapat  memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliruapabila menurunkan tingkat kebahagiaan. Inti dari doktrin Bentham itu ialah bermuara kepada semua tindakan  manusia terkait dengan hasratnya dalam meraih kebahagiaan dan menjauhkan diri dari penderitaan.
Sekilas konsep ini mirp dengan konsep ma ṣlahah sebagaimana dijelaskan di atas, namun hakikat dari ma ṣlahah adalah“ al- muhāfadzotu  ‘alā  maqsudi  al - syar’ī ” yang diartikan dengan memelihara tujuan syara ’. Ma ṣlahah tidak hanya menyentuh aspek duniawi melainkan juga aspek ukhrawi.Dalam  konteks menganalisis prilaku ekonomi,  pendekatan ma ṣlahah lebih objektif daripada konsep utility . Ma ṣlahah lebih objektif, karena bertolak dari pemenuhan need , karena need ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif, maka akan terdapat suatu kriteria yang objektif  tentang apakah suatu benda ekonomi memiliki ma ṣlahah atau tidak. Sedangkan dalam  utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif, karena itu dapat  berbeda  antara satu orang dengan orang lain.  Lebih konkritnya suatu perkara dapat dikatakan terdapat ma ṣlahah apabila sesuai dengan maqāṣ id al- syarī’ah, manfaat dan mudaratnya dapat diukur secara akurat, serta manfaatnya berdampak kepada masyarakat luas, bukan pada sebaian kecilnya.
24 Abd Karîm Al-Zaydan, Al- Wajîz Fî Ushûl Al - Fiqh (Cairo: Dâr al-Tawzî’ wa al-Nasyr, 1993), 236–37.
25 Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah) (Bandung: Reflika Aditama, 2012), 44.
Telah dijelaskan di atas konsep utilitas dan ma ṣlahah secara rinci di atas, namun secara sederhananya kedua aspek tersebut memiliki visi yang berbeda, hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut.
Utilitas Ma ṣlahah 1. Berdasarkan pandangan subjektifitas. 1. Berdasarkan pandangan objektifitas. 2. Bersifat individualisme utilitarian. 2. Bersifat individu-sosial. 3. Logika pemikirannya berangkat dari suka dan duka. 3. Logika pemikirannya berangkat. darimendatangkan manfaat dan menjauhkan mudhorat. 4. Asumsi tujuannya ialah kebahagiaan dan kebenaran suatu tindakan.
4. Tujuannya ialah menjaga lima unsur pokok tujuan syara’ .
5. Ukurannya adalah hasrat manusia mencapai kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan. 5. Ukurannya adalah meyakinkan berdasarkan pengamatan yang akurat. 6. Outputnya berorientasi pada kenikmatan dunia. 6. Outputya adalah tawazun, yaitu keseimbang- an antara dunia dan akhirat.
Dimensi MaqāṢ id Al- Syarī’ah dalam Produk E-Money
Ditinjau dari konsep utilitas.  Dapat dikatakan  produk e-money  sinkron dengan  asas manfaat ( utilitas ) dalam upaya merespon kemaslahatan duniawi. Namun apabila disinkronisasi- kan  antara  produk  e-money dengan maqāṣ id al- syarī’ah menurut asas ma ṣlahah , maka dapat dibuat indikatornya sebagai berikut.

##  Tercapainya Kemaslahatan dan Kesejahteraan ( Welfare )
Sebagaimana  penjelasan terdahulu, bahwasanya terdapat  manfaat atau kelebihan dari penggunaan e-money maupun manfaatnya  bagi perekonomian dan kebijakan moneter, yaitu tingkat velocity of circulation of money (kecepatan uang beredar) diharapkan mampu mencipta- kan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Islam sangat mendorong antar Muslim velocity of money berjalan dengan cepat dan merata. Secara implisit perintah itu terdapat dalam al-Quran Surat Al-Hasyr [58]:7
... ﻢُﻜﻨِﻣ ِءٓﺎَﯿِﻨ ۡﻏَ ۡﻷٱ  َﻦۡﯿَﺑ َۢﺔَﻟوُد  َنﻮُﻜَﯾ  َﻻ  ۡﻲَﻛ ... ۷
... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang -or ang kaya saja di antara kamu...
Dampak penggunaan e-money berimplikasi pada berkurangnya money demand ( MD ). Dengan lebih stabilnya money demand di dalam perekonomian Islam akan menciptakan tingkat stabilitas yang lebih baik bagi velociy of circulation of money.
 Sesuai dengan Fungsi Uang dalam Konsep Islam
Titik temu antara dimensi maqāṣ id al- syarī’ah dengan produk e-money adalah Money as Flow Concept , dimanauangibarat  air yang terus mengalir untuk proses produksi ( sektor riil ) sehingga pada gilirannya akan mendatangkan kemakmuran bagi  ekonomi rakyat.  Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi ditentukan oleh kecepatan velocity of money.
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 26 pada hakikatnya fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebagai satuan nilai atau sandar harga ( unit of account ) dan alat tukar ( medium of exchange ) harus diputar terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.  Sementara tertahannya uang  ( stockconcept )  akan menyebabkan kemacetan roda perekonomian.
Islam sebenarnya mendorong investasi dalam keadaan harga-harga barang stabil. Seperti yang  diungkapkan  Utsman Syabir 27 menginvestasikan uang atau menyimpannya lebih meng- untungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun realitasnya inflasi terus menggerogoti nilai uang, maka dalam keadaan seperti ini menyimpan kekayaan dalam bentuk properti atau emas lebih menguntungkan. Dalam keadaan seperti ini, berarti uang bukanlah alat menyimpan kekayaan, lebih tepatnya berfungsi sebagai medium of exchange dan unit of account .
 Substansi E-Money sebagai  Produk  yang  Bebas Maysir,  Gharar,  Riba, (MAGRIB) serta Tidak Memakan Harta Orang lain dengan Cara yang Bathil
Pada tataran implementasinya, e-money harus memenuhi kriteria dan ketetentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas maysir , gharar dan riba (MAGRIB). Dalam prakteknya ketiga unsur ini belum terpenuhi sepenuhnya, hal itu apabila dikaitkan dengan implementasi akad pada produk e-money , ketidaktegasan akad berimplikasi pada munculnya tiga unsur di atas yang menyebabkan keharaman produk e-money . Meskipun  saldo yang terdapat pada e-money tidak berbunga, bukan berarti produk e- money terbebas dari praktek riba, permasalahn riba tidak hanya dilihat dari adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal. Kemunculan riba pada transaksi e-money juga bisa diakibatkan dari jenis akad yang diimplementasikan, apabila scheme e-money menggunakan akad sharf atau akad tukar menukar mata uang maka disyaratkan nilainya harus sama ( al- tamathul ) dan secara tunai ( al- taqabudh ). Terpenuhinya dimensi hifẓ al- māl pada produk e-money terletak pada ketentuan Redeemability yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik electronic value , baik pemegang kartu maupun merchant bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan ( redeem atau refund ) electronic value tersebut ke  dalam bentuk monetary value baik berupa uang tunai ( cash ) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
 Konsep Akad dan Implementasinya
Ketercapaian parameter ini adalah sesuatu yang sakral bagi perbankan syarī’ah ataupun lembaga keuangan syarī’ah non perbankan selaku penerbit guna tercapainya dimensi maqāṣ id al- syarī’ah dari unsur hifẓ al- dīn dan hifẓ al- māl. E-money ditinjau dari fungsinya dapat dianalogi- kan dengan uang karena fungsinya sebagai alat pembayaran. Implementasi akad syarī’ah pada produk e-money dapat mengadaptasi ( takyif ) varian akad yang telah dilegalisasi oleh DSN MUI melalui fatwa-fatwa DSN sebagai pedoman pelaksanaanya, diantaranya adalah:
- Akad Sharf . Akad ini diimplementasikan pada e-money dalam hal terjadi pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik yang meliputi transaksi penerbitan, isi ulang dan redeem . - Akad ijārah . Dapat diimplementasikanuntuk  memperoleh keuntungan dari pelayanan jasa yang diberikan oleh penerbit.
26 Taqiyuddin An-Nabhani, An- Nidzom Al - Iqtishadi Fil Islam (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 270.
27 Muhammad Utsman Syabir, Al-Muamalat Al- Maliyah Al - Mu’ashirah , VI (Amman: Dar An-Nafa’is, 2007), 181.
- Akad Wakālah . Implementasinya  dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang/agen penerbit, dalam hubungan tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan atau jasa perwakilan yang dilakukan.
 Etika Konsumsi Berdasarkan Konsep Islam
Batasan maksimum nominal e-money selain bermanfaat sebagai bentuk preventif tindak penyalahgunaan dan tindak kejahatan pencucian uang ( money launde ring) , juga bermanfaat dari sisi konsumen terhindar dari israf (konsumerisme). Karena betapapun dampak positif less cash society apabila tidak dikontrol dengan baik maka secara masif akan menjadi pemicu munculnya new consumerism class, pada akhirnya less cash society (LCS) berubah menjadi The Consumption Society (TCS).
Gerakan tersebut perlahan melahirkan paradigma  baru pada pola prilaku masyarakat, yaitu konsumerisme gaya baru yang ditandai dengan kemunculan berbagai pusat perbelanjaan modern. Selain faktor aksesibilitas dan status yang ingin dikejar dalam berkonsumsi, pola lain yang ingin ditemui adalah pencarian adanya leisure & pleasure .
Dtitinjau dari dimensi maqāṣ id al- syarī’ah yang tujuanya adalah kemaslahatan, maka kebutuhan manusia memiliki gradasi yang harus diprioritaskan, yaitu; ḍarūriyyah , hājiyyah , dan ta ḥsīniyyah . Dalam praktek  konsumsi, terkadang sulit dibedakan antara kebutuhan ( need/ hajjah ) dengan keinginan ( want/raghbah ). Konsumsi dalam Islam untuk memaksimalkan ma ṣlahah bukan kepuasan semata.
Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utility , sedangkan dalam ekonomi Islam untuk memaksimalkan ma ṣlahah . Konsep Utility pola yang ingin dikejar adalah pleasure bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan ma ṣlahah adalah utility yang bersifat spiritual dan transendental yang memuat unsur-unsur akhirat. Dalam artian bahwa motif konsumen tidak hanya terpaku pada kepuasan individu semata.
 Risiko dan Kendala serta Upaya Kontrol dan Pengawasan
Sebagaimana alat pembayaran berbasis elektronik lainnya, e-money juga  memiliki potential security risk . Pada tataran ini dimensi maqāṣ id al- syarī’ah ( Hif ẓ al- māl ) pada produk e- money belum sepenuhnya terpenuhi. Hif ẓ al- māl berperan  sebagai alat sosial kontrol, karena produk ini tidak disertai dengan proteksi dana ( no value protect ). Dalam hal kehilangan kartu, maka pemilik kartu tidak dapat mengklaim Dana yang tersimpan pada kartu yang hilang tersebut. Selain itu tidak adanya pengawasan dari aspek transaksi, karena bank/penerbit tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank,  sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang- barang haram.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil sinkroniasi antara produk e-money dengan dimensi maqāṣ id al- syarī’ah , terdapat nilai-nilai ma ṣlahah yang merupakan bentuk pengejawantahan unsur h if ẓ al- māl pada produk e-money,antara lain;tercapainya kemaslahatan umumbagi perekonomian dan kebijakan moneter, keserasian  fungsi  uang  dengan konsep Islam, tidak menganut sistem bunga  karena sifatnya yang prabayar, pembatasan maksimum saldo  sebagai  wujud preventif israf (konsumerisme)  seta ketentuan redeem atau refund agar terhindar dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil .
Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan utama syari’at. Oleh karena itu, kemaslahatan utama yang perlu dicapai pada produk e-money adalah bagaimana dampak penggunaannya dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun dapat menciptakankemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material yang mengantarkan manusia pada kebahagiaandi dunia dan akhirat,serta implementasi prinsip- prinsip  syarī’ah sebagai manifestasi unsur keimanan ( dîn ) yang didasarkan kepada ke-Tuhan-an dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dalam pengembangan produk e-money .  Pada titik inilah nampak jelas“ Maqāṣ id al- syarī’ah ” sebagai basic landasan istinbāṭ hukum ekonomi dan keuangan islam yang memperhatikan kemaslahatan ukhrawi .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bhuti, Said Ramadhan. DhawâBit Al - Mashlahah Fi Al - ShâRi’ah IslâMiyyah . Beirut: Muasasah al- Risalah, 1977.
Al-Ghazali, Abu Hamid. Al- Mustasfā . Beirut: Dār al -Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
Al-Zaydan, Abd Karîm. Al- Wajîz Fî Ushûl Al - Fiqh . Cairo: Dâr al-Tawzî’ wa al-Nasyr, 1993.
An-Nabhani, Taqiyuddin. An- Nidzom Al - Iqtishadi Fil Islam . Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Maqashid  Syari’ah  Dalam  Ekonomi  Islam . Yogyakarta: Smart WR, 2014.
As-Syatibi, Abu Ishaq. Al MuwâFaqat Fî Ushûl Al Syariat . Dâr al Kitab al-Ilmiyat, n.d.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al -Syatibi . Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
Bank Indonesia. Uang Elektronik (Electronic Money) . Indonesia, 2009.
Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge . Leicester: Te Islamic Foundation, 1992.
Chapra, Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam . Translated by Ikhwan Abidin. Terjemah. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Departemen Pengelolaan Uang. “Laporan  Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang 2012.” Jakarta, 2012.
Hidayat, Ahmad, A. Donanto HW, Agus Firmansyah, Agus Ponco Cahyono, and Aulia Fadly. “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E- Money.” Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai . Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, and Isnu Yuwana Darmawan. “Operasional E-Money.” Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Makro Isla m . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Mandzur, Muhammad bin Mukarram ibn. Lisan Al-Arab . 7th ed. Vol. 8. Lebanon: Dar Sader, 2011.
Mas’ud, and Muhammad Khalid. Shatibi’s of Islamic Law . Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
Mawardi, Ahmad Imam. F iqih  Minoritas,  Fiqh  ’Aqliyat  Dan  Evolusi  Maqashid  Al - Shariah  Dari Konsep Ke Pendekatan . Jogjakarta: Lkis, 2010.
Puji Atmoko, Sukarelawati Permana, and Pipih D. Purusitawati. “Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia.” In Toward a  Less  Cash  Society  in  Indonesia . Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.
Salman, Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah) . Bandung: Reflika Aditama, 2012.
Syabir, Muhammad Utsman. Al-Muamalat Al- Maliyah Al - Mu’ashirah . VI. Amman: Dar An-Nafa’is, 2007.
Zahrah, Muhammad Abû. Ushûl Al - Fiqh . Mesir: Dâr al-Fikr al- ‘Arabî, 1958.
Zayd, Musthafâ. Al- Mashlahah Fî Tasyrî’ Al - Islâm Wa Nazm Al -Dîn Al- Tûfî . Dâr al-Fikr al-‘Arabî,
1964.