## MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA POLITIK DALAM BERDEMOKRASI
Khoirul Saleh dan Achmat Munif Universitas Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah, Indonesia khoirul.saleh63@yahoo.com - munif15@gmail.com

## Abstrak
Kejadian pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia merupakan amanah  dari  rakyat  melalui  mekanisme  pemilihan  umum.  Meski sejarah  bangsa  Indonesia  mencatat  bahwa  pegantian  Presiden  RI pertama dari Ir. Soekarno hingga presiden yang ketujuh, yaitu Jokowi, selalu terdapat kejadian tidak semestinya oleh elite “pemimpin negara” dan  hal  ini  akan  menjadi  cermin  bagi  rakyat  Indonesia  bagaimana membangun  karakter  budaya  politik.  Budaya  politik  adalah  aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Partisipasi politik adalah  keterlibatan  warga  dalam  segala  tahapan  kebijakan,  mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Demokrasi  merupakan  media  untuk  mewujudkan  masyarakat adil  dan  makmur.  Kalau  demokrasi  ditegakkan,  dengan  tingginya partisipasi rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Yang tidak kalah penting adalah membagun karakter budaya politik, sehingga kegiatan politik bukanlah  panggung  bermain  bagi  para  elite  penguasa,  tetapi  sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama.
Kata Kunci: Budaya Politik, Karakter, Demokrasi.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Abstract
BUILDING  CHARACTER  IN  POLITICAL  CULTURE IN  DEMOCRACY.  Building  Character  in  Political  Culture  in Democracy. Change of  national leadership in Indonesia is a mandate of  the people through the mechanism of  elections in accordance with the principles of  direct, general, free, secret and fair and healthy competition between pairs of  candidates for president and vice president. Political culture  is  the  political  aspect  of   the  system  of   values    that  thrive  in communities that are affected by the atmosphere of  the current era and the education level of  the community itself. Other factors that influence this is economic level of  the community, the higher the level of  economic or  prosperous  society,  the  greater  the  participation  of   the  community. Public political participation is useful for developing political culture in a  political  country.  Participation  in  the  political  context  of   this  case refers to the participation of  citizens in political processes. Democracy is only the media to realize prosperous society, if  democracy is established. The great participation of  the people in the political, economic, social and  cultural  rights,  So,  the  prosperous  society  will  appear.  Moreover, the important thing is building a character of  political culture, so the activities of  politics are not just stage played by the elite powers, but as a means of  fulfilling the basic needs of  citizens in creating a joint benefit.
Key words: Political Culture, Character, Democracy.

## Pendahuluan A.
Tahapan  terakhir  penyelenggaraan  Pemilihan  Presiden (Pilpres) 2014 baru saja dilaksanakan, yaitu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2014-2019 dalam Sidang  Paripurna  Senin  (20/10/14)  benar-benar  memberikan sebuah  pembelajaran  berharga  bagi  kehidupan  berpolitik  di Indonesia. Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014 atas nomor urut 1 (Prabowo-Hatta)  dan  nomor  urut  2  (Jokowi-JK)  memutuskan bahwa perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 62.576.444 suara atau 46,85 % dan pasangan nomor urut 2 sebesar 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah 133.574.277. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut menjelaskan KPU menetapkan
bahwa  Joko  Widodo  sebagai  Capres  terpilih  dan  Jusuf  Kalla sebagai Cawapres terpilih periode 2014-2019.
Disadari  bahwa  pilpres  yang  hanya  di  ikuti  oleh  dua kandidat terasa sangat berdampak pada hangatnya aura kompetisi politik,  di  mana  terjadi  perang  opini,  pencitraan,  hingga kampanye  hitam  ( black  campaign ),  baik  melalui  media  massa, elektronik, maupun media sosial. Hal ini berlanjut dalam Sidang Paripurna Pembahasan Tingkat II Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR dan persaingan memperebutkan pimpinan DPR-MPR RI,  antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kegaduhan politik yang timbul akibat persaingan kedua kubu ini sama sekali tidak  menguntungkan  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  menjadi budaya politik yang tidak baik dalam berdomokrasi.
Kejadian pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia merupakan  amanah  dari  rakyat  melalui  mekanisme  pemilihan umum sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, serta adanya persaingan yang sehat antar pasangan calon presiden  dan  wakil  presiden.  Meski  sejarah  bangsa  Indonesia mencatat bahwa pegantian Presiden RI Pertama dari Ir. Soekarno hingga  presiden  yang  ketujuh,  yaitu  Jokowi,  selalu  terdapat kejadian tidak tepat dan hal ini akan menjadi cermin bagi rakyat Indonesia bagaimana membangun karakter budaya politik.
Pembahasan

## B.
Konsep Budaya Politik
1. Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus  dipahami  tentang  pengertian  budaya  dan  politik.Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal, Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi.Kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Ciri-ciri  umum  dari  kebudayaan  adalah  dipelajari,  diwariskan, dan  diteruskan,  hidup  dalam  masyarakat,  dikembangkan  dan berubah, serta terintegrasi.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Beberapa  pengertian  tentang  politik  menurut  beberapa ahli: Prof. Miriam Budiardjo, politik ( a. politics ) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan  bersama  yang  harmonis.  Usaha  menggapai the good of  life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari system serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. 1
Peter Merkl bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk b. adalah  perebutan  kekuasaan,  kedudukan  dan  kekayaan untuk kepentingan diri sendiri ( politics at its worst is a selfish grab  for  power,  glory  and  riches ).  Singkatnya,  politik  adalah rebutan kuasa, harta dan takhta. 2
Andrew Heywood, “Politik adalah kegiatan suatu bangsa c. yang  bertujuan  untuk  membuat,  mempertahankan, dan  mengamademen  peraturan-peraturan  umum  yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat lepas dari gejala konflik dan kerja sama ( politics is the activity trough wihich a people make, preserve and amend the general roles under which they live and as such is inextricaly linked to the phenomenof  conflict and corporation ).
Budaya  politik  adalah  aspek  politik  dari  sistem  nilai-nilai yang  berkembang  dalam  masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat  itu  sendiri,  terutama  pelaku  politik  yang  memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara
1 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17.
2 David E. Apter, Pengantar Analisa Politik (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.
5, buku ini merupakan terjemahan dari David E. Apter, Introduction to Political Analysis (New York: Whinthrop Publisher, 1977).
akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
Perbedaan  budaya  politik  dalam  masyarakat  secara  garis besar dapat dibedakan dalam tiga budaya politik, yaitu budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif),  budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi), dan budaya politik partisipatif (aktif).  Perbedaan  budaya  politik  yang  berkembang  dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:
Tingkat  pendidikan  masyarakat  sebagai  kunci  utama
a. perkembangan budaya politik masyarakat.
Tingkat  ekonomi  masyarakat;  semakin  tinggi  tingkat b. ekonomi/sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
Reformasi  politik/ c. political  will (semangat  merevisi  dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).
Supremasi  hukum  (adanya  penegakan  hukum  yang  adil,
d. independen, dan bebas).
Media  komunikasi  yang  independen  (berfungsi  sebagai
e. kontrol sosial, bebas, dan mandiri).
Selanjutnya,  Almond  dan  Verba  mengemukakan  bahwa budaya  politik  suatu  masyarakat  dihayati  melalui  kesadaran masyarkat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada:
Orientasi  kognitif  merupakan  pengetahuan  masyarakat a. tentang  sistem  politik,  peran,  dan  segala  kewajibannya. Termasuk  di  dalamnya  adalah  pengetahuan  mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Orientasi afektif merupakan perasaan masyarakat terhadap b. sistem  politik  dan  perannya,  serta  para  pelaksana  dan penampilannya.  Perasaan  masyarakat  tersebut  bisa  saja
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
Orientasi  evaluatif  merupakan  keputusan  dan  pendapat c. masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. 3
Konsep  budaya  politik  mencakup  banyak  aspek  dalam fenomena  politik,  tradisi  politik  dan  cerita  kepahlawanan rakyat,  semangat  institusi  publik,  politik  kewargaan,  tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran  politik,  dan  sebagainya.  Namun  demikian,  konsep ini biasanya diringkas sebagai pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika hendak mengetahui sejauhmana  budaya  memainkan  perannya  dalam  membentuk perilaku  kolektif  sebuah  komunitas  politik,  apakah  perilaku kolektif  tersebut  produktif  dalam  konteks  pengembangan masyarakat secara umum, dan bagaimana budaya politik sebuah masyarakat  mengalami  transformasi  menuju  masyarakat  yang lebih terbuka, adil dan sejahtera.
Tipe-tipe Budaya Politik
2. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, dalam buku Politeia atau Politics ,  mengatakan  bahwa  manusia  adalah zoon  politicon atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Manusia saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya anggota  masyarakat  saling  terkait  sebagai  satu  kesatuan  sosial melalui  perasaan  solidaritas  yang  dikarenakan  latar  belakang sejarah, politik dan kebudayaan.
Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau
3 Taliziduhu  Ndraha,  “Teori  Budaya  Politik:  Budaya  Politik  di Indonesia”,  dalam  http://www.taliziduhu-updm.blogspot.com/2012/04/ teori-budaya-politik-budaya-politik-di.html,  diakses  pada  12  Nopember 2014.
masyarakat yang keikutsetaan hidup bernegara menjadi penting dalam  kehidupannya  sebagai  warga  negara.  Masyarakat  politik yang terdiri dari elite politik dan massa politik menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. Ciri- ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut.
Dengan  sadar  dan  sukarela  menggunakan  hak  pilihnya a. dalam pemilu, terutama hak pilih aktif.
Bersifat  kritis  terhadap  kebijakan  yang  dibuat  oleh b. pemerintah dengan sikap: menerima sebagaimana adanya,
1) menolak dengan alasan tertentu, atau
2) ada yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.
3)
Memiliki  komitmen  kuat  terhadap  partai  politik  yang
c. menjadi pilihannya.
Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dengan cara
d. dialog atau musyawarah.
Dari  realitas  budaya  politik  yang  berkembang  di  dalam masyarakat,  budaya  politik  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut.
Budaya politik parokial ( a. parochial political culture ), yaitu budaya politik  yang  tingkat  partisipasi  politiknya  sangat  rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku  Afrika  atau  masyarakat  pedalaman  di  Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus.  Kepala  suku,  kepala  kampung,  kiai,  atau  dukun, yang  biasanya  merangkum  semua  peran  yang  ada,  baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius. Budaya  politik  kaula  ( b. subyek  political  culture ),  yaitu  budaya politik  yang  masyarakat  yang  bersangkutan  sudah  relatif
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif.  Budaya  politik  suatu  masyarakat  dapat  dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek out put atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subjek  menyadari  akan  otoritas  pemerintah  dan  secara efektif  mereka  diarahkan  pada  otoritas  tersebut.  Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui  rasa  bangga  atau  malah  rasa  tidak  suka.  Intinya, dalam kebudayaan politik subjek sudah ada pengetahuan yang  memadai  tentang  sistem  politik  secara  umum  serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Budaya  politik  partisipan  ( c. participant  political  culture ),  yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat  tinggi.  Masyarakat  mampu  memberikan  opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan, juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu  budaya  politik.  Mereka  memiliki  pengetahuan yang  memadai  mengenai  sistem  politik  secara  umum, tentang  peran  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun  perasaan  dan  evaluasi  mereka  terhadap  peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan d. bahwa  terbentuknya  budaya  politik  merupakan  gabungan dari  ketiga  klasifikasi  tersebut  di  atas.  Tentang  klasifikasi budaya  politik  di  dalam  masyarakat,  lebih  lanjut  adalah sebagai berikut. 4
4 u http://www.riskynurhikmayani.blogspot.com/2012/07/budaya-
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## No. Budaya
Politik
Uraian/Keterangan
1. Parokial Frekuensi  orientasi  terhadap  sistem  sebagai a. objek  umum,  objek-objek input ,  objek-objek output ,  dan  pribadi  sebagai  partisipan  aktif mendekati nol.
Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus
b. dalam masyarakat. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-
c. harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum  parokial  tidak  mengharapkan  apapun d. dari sistem politik. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem e. tradisional  yang  lebih  sederhana  dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. Parokialisme  dalam  sistem  politik  yang f. diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2. Subjek/ Kaula
Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi a. terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek out  put dari  sistem  itu,  tetapi  frekuensi orientasi  terhadap  objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
Para  subjek  menyadari  akan  otoritas b. pemerintah. Hubungannya  terhadap  sistem  politik  secara c. umum,  dan  terhadap out  put ,  administratif secara  esensial  merupakan  hubungan  yang pasif.
Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak d. terdapat struktur input yang terdiferensiasikan. Orientasi  subjek  lebih  bersifat  afektif  dan e.
normatif daripada kognitif.
politik-di-indonesia.html, diakses pada 17 November 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
3. Partisipan Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek a. umum,  objek-objek input , output ,  dan  pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. Bentuk  kultur  di  mana  anggota-anggota b. masyarakat  cenderung  diorientasikan  secara eksplisit  terhadap  sistem  politik  secara komprehensif  dan  terhadap  struktur  dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik). Anggota  masyarakat  partisipatif  terhadap c. objek politik. Masyarakat berperan sebagai aktivis.
d.
Budaya  politik  partisipan  merupakan  kondisi  ideal  bagi masyarakat secara politik dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan memercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu  yang  aktif  dalam  masyarakat  secara  sukarela,  karena adanya  saling  percaya  ( trust )  antar  warga  negara  dan  memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Masyarakat memiliki keyakinan dapat memengaruhi  pengambilan  kebijakan  publik  dalam  beberapa tingkatan  dan  memiliki  kemauan  untuk  menyampaikan  kritik, mengorganisasikan diri dalam protes sebagai kontrol bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak memihak rakyat . Pendekatan  budaya  politik  dapat  digunakan  untuk mengkaji perkembangan sistem politik di negara Indonesia yang penuh  dengan  dinamika,  mulai  era  Demokrasi  Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, era Demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah era Reformasi.

## Era Demokrasi Parlementer (1945-1950)
a.
Budaya  politik  yang  berkembang  pada  era  demokrasi parlementer  sangat  beragam,  dengan  tingginya  partisipasi massa  dalam  menyalurkan  tuntutan  mereka,  menimbulkan
anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik  partisipan.  Anggapan  bahwa  rakyat  mengenal  hak- haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya  deviasi  penilaian  terhadap  peristiwa-peristiwa politik  yang  timbul  ketika  itu 5 Percobaan  kudeta  dan pemberontakan,  di  mana  dibelakangnya  sedikit  banyak tergambar  adanya  keterlibatan/keikutsertaan  rakyat,  dapat diberi arti bahwa kelompok rakyat yang bersangkutan memang telah sadar, atau mereka hanya terbawa-bawa oleh pola-pola aliran yang ada ketika itu.
Para elite Indonesia yang disebut penghimpun solidaritas ( solidarity  maker ) lebih  tampak  dalam  periode  demokrasi parlementer ini. Walaupun demikian, waktu itu terlihat pula munculnya  kabinet-kabinet  yang  terbentuk  dalam  suasana keselang-selingan  pergantian  kepemimpinan  yang  mana kelompok adminitrators memegang peranan. Kulminasi krisis politik  akibat  pertentangan  antar  elite  mulai  terjadi  sejak terbentuknya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan PRRI pada tahun  1958.  Selain  itu,  dengan  gaya  politik  yang  ideologis pada masing-masing partai politik menyebabkan tumbuhnya budaya paternalistik. Adanya ikatan dengan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda secara ideologis mengakibatkan fungsi aparatur negara yang semestinya melayani kepentingan umum tanpa pengecualian, menjadi cenderung melayani kepentingan golongan  menurut  ikatan  primordial.  Selain  itu,  orientasi pragmatis juga senantiasa mengiringi budaya politik pada era ini.
Era Demokrasi Terpimpin (dimulai pada 5 Juli 1959

## b. sampai 1965)
Budaya  politik  yang  berkembang  pada  era  ini  masih diwarnai  dengan  sifat  primordialisme  seperti  pada  era sebelumnya.  Ideologi  masih  tetap  mewarnai  periode  ini, walaupun  sudah  dibatasi  secara  formal  melalui  Penetapan
5 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. ke-10, hlm. 191.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959
Tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, tokoh politik memperkenalkan gagasan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Gagasan tersebut menjadi patokan bagi  partai-partai  yang  berkembang  pada  era  Demorasi Terpimpin.  Dalam  kondisi  tersebut,  tokoh  politik  dapat memelihara keseimbangan politik. 6
Selain itu, paternalisme juga bahkan dapat hidup lebih subur di kalangan elit-elit politiknya. Adanya sifat karismatik dan paternalistik yang tumbuh di kalangan elit politik dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak- pihak  yang  bertikai,  baik  dengan  sukarela  maupun  dengan paksaan.  Dengan  demikian,  muncul  dialektika  bahwa  pihak yang kurang kemampuannya, yang tidak dapat menghimpun solidaritas  di  arena  politik,  akan  tersingkir  dari  gelanggang politik. Adapun pihak yang lebih kuat akan merajai/menguasai arena politik.
Pengaturan  soal-soal  kemasyarakatan  lebih  cenderung dilakukan  secara  paksaan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  adanya teror  mental  yang  dilakukan  kepada  kelompok-kelompok atau orang-orang yang kontra revolusi ataupun kepada aliran- aliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai mutlak yang telah ditetapkan oleh penguasa.
Dari masyarakatnya sendiri, besarnya partisipasi berupa tuntutan yang diajukan kepada pemerintah juga masih melebihi kapasitas sistem yang ada. Namun, saluran input- nya dibatasi, yaitu  hanya  melalui  Front  Nasional. Input-input yang  masuk melalui  Front  Nasional  tersebut  menghasilkan out  put yang berupa out put simbolik melalui bentuk rapat-rapat raksasa yang hanya menguntungkan rezim yang sedang berkuasa. Rakyat dalam  rapat-rapat  raksasa  tidak  dapat  dianggap  memiliki budaya  politik  sebagai  partisipan,  melainkan  menujukkan tingkat budaya politik kaula, karena diciptakan atas usaha dari rezim.
6 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , hlm. 196.

## Era Demokrasi Pancasila (1966-1998) c.
Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde  Baru  sudah  mulai  ditinggalkan.  Yang  lebih  menonjol adalah  gaya  intelektual  yang  pragmatik  dalam  penyaluran tuntutan.  Pada  era  ini,  secara  material  penyaluran  tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar ( cardinal coalition ) antara Golkar dan ABRI, yang pada hakikatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah kenal teknologi modern.
Sementara itu, proses pengambilan keputusan kebijakan publik  yang  hanya  diformulasikan  dalam  lingkaran  elite birokrasi  dan  militer  yang  terbatas  sebagaimanaa  terjadi dalam  tipologi  masyarakat  birokrasi.  Akibatnya,  masyarakat hanya  menjadi  objek  mobilisasi  kebijakan  para  elite  politik karena segala sesuatu telah diputuskan di tingkat pusat dalam lingkaran elite terbatas.
Kultur ABS (asal bapak senang) juga sangat kuat dalam era ini. Sifat birokrasi yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe  birokrasi  patrimonial,  yakni  suatu  birokrasi  di  mana hubungan-hubungan yang ada, baik internal maupun eksternal adalah hubungan antar patron dan klien yang sifatnya sangat pribadi dan khas.
Dari  penjelasan  di  atas,  mengindikasikan  bahwa budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik subjek, di mana semua keputusan dibuat oleh pemerintah,  sedangkan  rakyat  hanya  bisa  tunduk  di  bawah pemerintahan otoritarianisme Soeharto. Kalaupun ada proses pengambilan keputusan hanya sebagai formalitas karena yang keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elite birokrasi dan militer.
Di  masa  Orde  Baru,  kekuasaan  patrimonialistik  telah menyebabkan  kekuasaan  tak  terkontrol  sehingga  negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat.   Contoh  budaya  politik  Neo  Patrimonialistik adalah :
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Proyek dipegang pejabat. 1.
Promosi  jabatan  tidak  melalui  prosedur  yang  berlaku 2. (surat sakti).
Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memanfaatkan
3. kekuasaan  orang  tuanya  dan  mendapatkan  perlakuan istimewa.
Anak  pejabat  memegang  posisi  strategis,  baik  di
4. pemerintahan maupun politik.

## Era Reformasi (1998 sampai sekarang)
d.
Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang  berkembang  di  kalangan  elite  politik.  Budaya  seperti itu  telah  membuat  struktur  politik  demokrasi  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Walaupun  struktur  dan  fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Menurut  Karl  D.  Jackson,  dalam  bukunya  Budi  Winarno, budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi  antara  pemimpin  dan  pengikutnya  pun  menciptakan pola  hubungan  patron-klien  (bercorak  patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elite merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus Dwiyanto,  dkk.,  dalam  Budi  Winarno,  mengenai  kinerja birokrasi di beberapa daerah, bahwa birokrasi publik masih mempersepsikan  dirinya  sebagai  penguasa  daripada  sebagai abdi  yang  bersedia  melayani  masyarakat  dengan  baik.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  perilaku  para  pejabat  dan  elite  politik yang  lebih  memperjuangkan  kepentingan  kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Dengan  menguatnya  budaya  paternalistik,  masyarakat
lebih  cenderung  mengejar  status  dibandingkan  dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan  bagi  berkembangnya  budaya  poltik  partisipan. Namun, kuatnya budaya politik patrimonial dan otoritarianisme politik yang masih berkembang di kalangan elite politik dan penyelenggara  pemerintahan  masih  senantiasa  mengiringi. Walaupun  rakyat  mulai  peduli  dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elite politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga,  budaya  politik  yang  berkembang  cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.
Menurut Ignas Kleden, terdapat lima preposisi tentang perubahan politik dan budaya politik yang berlangsung sejak reformasi  1998. 7 Pertama ,  orientasi  terhadap  kekuasaan. Misalnya, dalam partai politik, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai politik telah membuat partai- partai  politik  era  reformasi  lebih  bersifat  pragmatis. Kedua , politik  mikro  vs  politik  makro,  bahwa  politik  Indonesia sebagian besar lebih berkutat pada politik mikro yang terbatas pada  hubungan-hubungan  antara  aktor-aktor  politik,  yang terbatas  pada  tukar-menukar  kepentingan  politik.  Politik makro tidak terlalu diperhatikan, di mana merupakan tempat terjadinya  tukar-menukar  kekuatan-kekuatan  sosial  seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society , dsb. Ketiga ,  kepentingan  negara  vs  kepentingan  masyarakat, bahwa  realitas  politik  lebih  berorientasi  pada  kepentingan negara  ( state  heavy )  dibandingkan  kepentingan  masyarakat ( society oriented ). Keempat , bebas dari kemiskinan dan kebebasan beragama,  bahwa  reformasi  tahun  1998  lebih  merupakan reformasi  social-politik  dan  reformasi  sosial  budaya  bukan merupakan  reformasi  dalam  bidang  ekonomi,  dalam pandangannya. Kelima , desentralisasi politik. Pada kenyataannya yang terjadi bukanlah desentralisasi politik, melainkan lebih
7 Budi  Winarno, Sistem  Politik  Indonesia  Era  Reformasi (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 78.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan  dan  kekayaan,  bersifat  sangat  paternalistik,  dan pragmatis.

## Sosialisasi dalam Membangun Budaya Politik
3. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara mana pun, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, dan sebagainya.  Sosialisasi  politik  merupakan  proses  pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.
Keterlaksanaan  sosialisasi  politik  sangat  ditentukan  oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang. Selain  itu,  juga  ditentukan  oleh  interaksi  pengalaman- pengalaman  serta  kepribadian  seseorang.  Sosialsiasi  politik merupakan  proses  yang  berlangsung  lama  dan  rumit  yang dihasilkan dari usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu  dengan  pengalaman-pengalaman  politik  yang relevan yang memberikan bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu  membentuk  satu  layar  persepsi,  melalui  mana  individu menerima  rangsangan-rangsangan  politik  dan  tingkah  laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur.
Dengan demikian, sosialisasi politik adalah proses di mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai- nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Kondisi ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Sebab, hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang dihasilkan stagnasi.
Negara  Indonesia  yang  menganut  demokrasi  Pancasila, fungsi  kontrol  atau  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah oleh rakyat melalui lembaga legislatif yang mempunyai kewajiban untuk  menjamin  terlaksananya  perlindungan  dan  jaminan hak  asasi  manusia.  Sistem  politik  yang  diharapkan  merupakan penjabaran  dari  nilai-nilai  luhur  Pancasila  secara  keseluruhan dalam  praktik  ketatanegaraan,  mulai  dari  penyelenggaran pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatannya  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Untuk  itu, masyarakat  hendaknya  memberikan  respons  positif  terhadap perkembangan-perkembangan  budaya  politik  di  Indonesia melalui cara-cara sebagai berikut.
Mengerti dan mampu malaksanakan hak dan kewajibannya a. sebagai warga negara. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu.
b.
Melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan
c. berbagai masalah. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
d. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
e. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
f. Mewariskan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  kepada  generasi g. penerus bangsa. 8
Perkembangan budaya politik yang ada diwujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang  anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:
8 Ibid ., hlm. 5.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Sebagai  sarana  komunikasi  politik,  yaitu  menyalurkan a. pendapat  dan  aspirasi  masyarakat  dan  mengaturnya sedemikian  rupa  sehingga  kesimpangsiuran  pendapat dalam masyarakat berkurang.
Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses b. bagaimana  seseorang  memperoleh  sikap  dan  orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat tinggalnya.
Sebagai sarana rekruitmen politik, yaitu untuk mencari dan c. mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik ( political recruitment )  dan  untuk  melakukan  pengkaderan  terhadap generasi muda melalui pendidikan politik.
Sebagai sarana pengatur konflik ( d. conflict management ). Artinya, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, maka partai politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Fungsi  partai  politik  tersebut  sekarang  ini  tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat pasca dilantiknya DPR  dengan  memberikan  tontonan  bukan  tuntunan,  yaitu perseturuan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai ekses dari Pilpres 2014, KMP adalah  koalisi  parpol  pendukung  Capres-Cawapres  Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang terdiri atas Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat,  PAN,  ditambah  PPP  yang  kini  kembali  merapat. Adapun  KIH  adalah  pendukung  Jokowi-JK  yang  terdiri  atas PDIP,  Nasdem,  PKB,  dan  Hanura.  KMP  menguasai  353  atau 63%  kursi  di  parlemen,  sementara  KIH  207  atau  37%  kursi. 9
Dimulai  dari  kubu  KMP  di  DPR  melancarkan  operasi  sapu bersih semua pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Disusul keputusan sepihak mengambil semua jatah pimpinan komisi plus Mahkamah Kehormatan, Komisi V, Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Kerjasama Antar Parlemen, serta Badan Urusan Rumah Tangga.
9 Sumaryoto Padmodiningrat, “Tak Ada Kawan Lawan yang Abadi”, dalam Suara Merdeka , 12 November 2014, hlm. 6.
Terkecuali  pimpinan  Banggar  yang  penetapannya harus  menunggu  kelengkapan  penetapan  komisi-komisi  (alat kelengkapan dewan). Sementara, Kubu KIH membuat semacam DPR  tandingan  guna  mengimbangi  kubu  KMP.  Bahkan, menggelar rapat paripurna plus adegan membalikkan meja yang dilakukan anggota FPPP DPR, partai pendukung pemerintah.
Kubu  KIH  sebenarnya  hanya  ingin  mengisi  16  kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang seluruhnya berjumlah  64  kursi.  Namun,  kubu  KMP  menolak  permintaan itu karena mereka ingin menguasai mayoritas suara di semua lini kursi pimpinan DPR, sebagai obsesi pihak yang menguasai arena legislatif akibat gagal meraih kursi eksekutif setelah kalah dalam Pilpres 2014.
Meredanya ketegangan dan perseteruan antara KMP dan KIH  ini  sedikit  banyak  mencerminkan  efektifnya  komunikasi politik  dua  kubu  itu.  Komunikasi  politik  bisa  memadukan perubahan sikap KMP yang kemudian lebih membuka diri, seiring dengan perubahan sikap KIH yang jadi lebih realistis. Termasuk merelakan kekuasaan pimpinan legislatif berada di kubu KMP, dengan menerima komitmen perolehan 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.
Bisa dibayangkan apa jadinya sistem politik di Indonesia jika KIH dan KMP tidak mencapai kesepakatan politik. Kubu KMP  yang  menguasai  legislatif  akan  berada  pada  posisi berhadap-hadapan untuk mematahkan upaya KIH mendukung eksekutif. Rivalitas politik berkait peran legislatif dan eksekutif bagaimanapun berujung pada klimaks politik, yang tidak terlepas dari kepentingan politik masing-masing lembaga itu.
Drama  politik  tersebut  yang  dimainkan  oleh  elite  partai dan  anggota  DPR  yang  terhormat  sangat  jauh  dari  harapan konstituennya  tatkala  saat  masa  kampanye  yang  semuanya menyampaikan visi, misi, dan programnya dengan menjanjikan kesejahteraan  bagi  masyakat.  Slogon-slogan  kampanye  seolah sirna  ditelan  kepentingan  akan  kekuasaan  sehingga  perlu dibangun  kembali  karakter  budaya  politik  yang  sesuai  dengan
nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  dengan  mengedepankan musyawarah  mufakat  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan dan  mengedepankan  kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan pribadi dan golongan.
Peran  serta  masyarakat  perlu  didorong  dalam  kerangka turut serta mengawasi para wakilnya yang duduk dalam lembaga legislatif melalui partisipasi politik sehingga anggota DPR benar menjalankan  fungsi  dasarnya,  yaitu  legislasi  (pembuatan  UU), budgeting (penyusunan anggaran), dan pengawasan sesuai code of conduct- nya.

## Partisipasi Politik Masyarakat
4.
Partisipasi  politik  masyarakat  sangat  membantu berkembangnya  budaya  politik  dalam  suatu  negara.  Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Sebab, kalau ini yang terjadi, maka  istilah  yang  tepat  adalah  mobilisasi  politik.  Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan,  termasuk  juga  peluang  untuk  ikut  serta  dalam pelaksanaan keputusan. Dapat juga diartikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah ( public policy ). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan  suara  dalam  pemilu,  menghadiri  rapat  umum, menjadi  anggota  suatu  partai  atau  kelompok  kepentingan, mengadakan  pendekatan  atau  hubungan  ( contacting )  dengan pejabat  pemerintah  atau  anggota  parlemen,  dan  sebagainya. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:
Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam
a. pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses,
mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha memengaruhi hasil pemilu. Lobby b. , yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
Kegiatan  organisasi,  yaitu  partisipasi  individu  ke  dalam c. organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Contacting d. ,  yaitu  upaya  individu  atau  kelompok  dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka. Tindakan kekerasan ( e. violence ), yaitu tindakan individu atau kelompok  guna  memengaruhi  keputusan  pemerintah dengan  cara  menciptakan  kerugian  fisik  manusia  atau harta  benda,  termasuk  di  sini  adalah  huru-hara,  teror, kudeta,  pembutuhan  politik  ( assassination ),  revolusi  dan pemberontakan. 10
Kelima  bentuk  partisipasi  politik  menurut  Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Klasifikasi  bentuk  partisipasi  politik  Huntington  dan  Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala  subjektif  individu.  Misalnya,  menyebutkan:  (a)  opini publik,  bahwa  opini  publik  yang  kuat  dapat  saja  mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu; (b) polling adalah upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya. Melalui polling inilah partisipasi politik  warganegara  menemui  manifestasinya.  Di  dalam polling terdapat  aneka  konsep  yang  menjadi  bagian  di  dalam  dirinya,
10 k http://www.setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi- politik.html, diakses pada 14 Nopember 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
yaitu straw polls , random sampling , stratified sampling , exit polling , dan tracking polls .
Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik  dan  pemerintahan.  Misalnya,  ungkapan  pemimpin, “Saya  mengharapkan  partispasi  masyarakat  untuk  menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihng- masing.”  Sebaliknya,  jarang  kita  mendengar  ungkapan  yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan  meilhat  derajat  partisipasi  politik  warga  dalam  proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:
Rezim  otoriter;  warga  tidak  tahu-menahu  tentang  segala a. kebijakan dan keputusan politik.
Rezim  patrimonial;  warga  diberitahu  tentang  keputusan
b. politik  yang  telah  dibuat  oleh  para  pemimpin  tanpa  bisa memengaruhinya.
Rezim  partisipatif;  warga  bisa  memengaruhi  keputusan
c. yang dibuat oleh para pemimpinnya.
Rezim  demokratis;  warga  merupakan  aktor  utama d. pembuatan keputusan politik. Demokrasi  hanya  merupakan  media,  yaitu  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Kalau  demokrasi ditegakkan,  dengan  tingginya  partisipasi  rakyat  dalam  politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Paling tidak ada tiga syarat minimun yang harus dimiliki oleh sebuah rezim yang mengaku demokratis. Pertama , adanya keterwakilan rakyat secara nyata dalam berbagai proses pengambilan  keputusan  ekonomi,  politik,  dan  sosial-budaya. Selama ini, sistem keterwakilan direduksi menjadi persoalan hak rakyat  dalam  menggunkan  hak  pilihnya  untuk  memilih  wakil- wakil  rakyat  melalui  pemilu,  di  mana  kemampuan  calon-calon wakil rakyat masih jauh dari standar yang diinginkan oleh rakyat, sehingga setelah pemilu usai, dengan mengatasnamakan rakyat,
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
wakil rakyat itu (DPR) bertindak di luar kontrol rakyat. Kedua , adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini demokrasi harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, penyediaan lapangan kerja,  jaminan  penghidupan  layak,  kesehatan,  perumahan,  dll. Ketiga ,  adanya  ruang  bagi  partisipasi  rakyat  atau  menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi.

## Simpulan C.
Budaya  politik  merupakan  sistem  nilai  dan  keyakinan yang  dimiliki  bersama  oleh  masyarakat.  Namun,  setiap  unsur masyarakat  berbeda  pula  budaya  politiknya,  seperti  antara masyarakat dengan para elitenya. Perlu dibangun karakter budaya politik, sehingga kegiatan “politik” bukanlah panggung bermain bagi  para  elite-penguasa,  tetapi  sebagai  sarana  pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama ( publik good ). Masyarakat dalam struktur negara modern adalah raja yang harus dilayani oleh para pejabat atau penguasa, bukan sebaliknya, pelayan yang harus melayani segala kebutuhan penguasa seperti dalam hierarki sistem politik kuno. Amanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan anggota DPR harus diimbangi dalam bentuk pelayanan prima atas segala kebutuhan masyarakat, bukan malah dijadikan ladang menumpuk kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir elite yang bertengger di puncak piramida kekuasaan.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Apter, David E., Pengantar Analisa Politik , Jakarta: LP3ES, 1985. Budiarjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2008. http://www.setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi- politik.html, diakses pada 14 November 2014.
Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, cet. ke-10. Marijan,  Kacung, Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi Pasca Orde Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.
Mohtar,  Mas’oed  dan  Andrew  MacColin, Perbandingan  Sistem Politik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000. Ndraha,  Taliziduhu,  “Teori  Budaya  Politik,  Budaya  Politik  di Indonesia”, dalam http://www.taliziduhu-updm.blogspot. com/2012/04/teori-budaya-politik-budaya-politik-di. html, diakses pada 12 November 2014.
Padmodiningrat,  Sumaryoto,  “Tak  Ada  Kawan  Lawan  yang Abadi”, dalam Suara Merdeka , 12 November 2014.
Rahman A., H.I., Sistem Politik Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu,
2007. Rahman,  A.  Syahrial,  dkk., Sosiologi  dan  Politik ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000. Sjamsuddin, Nazaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia , Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993.
Winarno, Budi, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi , Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.