MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Ahmad Fahroni IAIN Kediri Email. Ahmadfahroni300789@gmail.com
Abstract : The implementation of regional autonomy requires the division of governmental functions between the center and the regions, one of the aspects which is a matter between the center and the regions is education. Madrasah as a formal educational institution should receive attention from the government, both the Central Government and local governments, but the problem is that madrasah are institutions under the auspices of the Ministry of Religion, while in the context of autonomy there is a matter that becomes the authority of the central  government,  namely  religious  aspects  .  So  that  in  the  course  of madrasah are often identified with religious issues, whereas when viewed from the other side of the madrasah is still an educational institution.
Keywords : Regional Autonomy, Madrasah.
Abstrak: Pelaksanaan  otonomi  daerah  menuntut  adanya  pembagian  urusan kepemerintahan antara pusat dan daerah, salah satu aspek yang menjadi urusan antara pusat dan daerah adalah pendidikan. Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal sudah selayaknya  mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik  Pemerintah  Pusat  maupun  pemerintah  daerah,  akan  tetapi permasalahannya adalah madrasah  merupakan institusi yang berada di bawah naungan  Kementrian  Agama,  sementara  dalam  konteks  otonomi  ada  urusan yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat,  yaitu  aspek  agama.  Sehingga dalam  perjalanannya  madrasah  sering  diidentikkan  dengan  masalah  agama, padahal jika dilihat dari sisi lain madrasah tetaplah sebuah lembaga pendidikan.
Kata kunci : Otonomi Daerah, Madrasah.

## Pendahuluan
Undang-undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  seluruh    masyarakat Indonesia  memiliki  hak  untuk  mengenyam  pendidikan.  Undang-undang tersebut  juga  disebutkan  bahwa  pendidikan  dasar  dibiayai  pemerintah.  Lebih
lanjut, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendanaan terhadap pendidikan. 1
Lembaga  pendidikan  formal  merupakan  salah  satu  tempat  untuk melaksanakan  proses  pendidikan,  adapun  yang  dimaksud  dengan  pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2
Salah  satu  yang  menjadi  bagian  lembaga  pendidikan  formal  adalah lembaga pendidikan madrasah. Madrasah adalah satuan  pendidikan formal di bawah  pembinaan  Kementrian  Agama  mulai  dari  jenjang  RA,  Madrasah  MI, MTs, MA dan MAK. 3
Sampai tahun 2012, jumlah madrasah di Indonesia dari berbagai jenjang tidak kurang dari 44.979 dengan jumlah siswa mencapai  7.005.295 4 . Menurut penelitian  Balitbang  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah terhadap madrasah masih sangat rendah. 5
Pada era otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  potensi  daerah  masing- masing, salah satu aspek yang bisa di otonomikan adalah sektor pendidikan. 6
Hal  ini  berarti  pemerintah  daerah  diharapkan  bisa  memberikan kebijakan-kebijakan  publik  bidang  pendidikan  untuk  kemajuan  pendidikan  di daerah guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Abd. Halim Soebadar, dia berpendapat  bahwa  implikasi  dari  penerapan  otonomi  daerah  terhadap pendidikan adalah adanya penguatan peran dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola pendidikan. 7
Akan  tetapi  dengan  penerapan  otonomi  daerah  ternyata  belum  bisa memberikan  dampak  positif  bagi  madrasah.  Hal  ini  dikarenakan  adanya pemahaman  bahwa  madrasah  merupakan  bagian  dari  permasalahan  agama yang tidak bisa didesentralisasikan. Anggapan tersebut merujuk pada lembaga
1 Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945
2 Pasal  1  Undang-Undang  Republik    Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
3 Pasal  1  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  90  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah
4 Bagian  Perencanaan  dan  Sistem  Informasi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam, Buku  Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011/2012 , 2.
5 Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia (Jakarta: ACDP Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013),
6 Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 105.
7 Abd. Halim Soebadar, Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru Sampai UU Sisdiknas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 123.
madrasah  yang  secara  administrasi  berada  di  bawah  naungan  kementrian agama. 8
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  sebenarnya  yang  menjadi  akar permasalahan  adalah  keberadaan  madrasah.  Satu  sisi  madrasah  sebagai lembaga  pendidikan,  di  mana  urusan  pendidikan  adalah  urusan  yang  bisa diotonomikan  berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sementara    di  sisi  lain  madrasah  merupakan lembaga  yang  secara  administratif  berada  di  bawah  naungan  Kementrian Agama.  Undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah  nomor  23  tahun  2014 menjelaskan  bahwa  salah  satu  urusan  yang  tidak  bisa  diotonomikan  adalah urusan agama.
Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan, penulis ingin  mengetahui  beberapa  hal  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu:  Bagaimanakah kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  konteks  otonomi  daerah? Bagaimanakah  posisi  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional? Bagaimanakah partisipasi pemerintah daerah terhadap madrasah?
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah library  research ,  yaitu  kajian yang  menampilkan  argumentasi  penalaran  keilmuan  yang  memaparkan  hasil telaah terhadap literatur terkait mengenai suatu masalah. 9

## OTONOMI DAERAH Pengertian Otonomi Daerah
Dalam kacamata etimologi, otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri,  dan  kata nomos yang  berarti  undang-undang,  sehingga  dalam  konteks ini otonomi dimaknai membuat  undang-undang sendiri ( zelfwet geving ). Namun dalam  perkembangannya,  otonomi  juga  meliputi  pembentukan  pemerintah sendiri ( zelfwet zelfbestuur ).
Pengertian  otonomi  dalam  kacamata  terminologi  adalah  tatanan  yang bersangkutan  dengan  cara-cara  membagi  wewenang,  tugas,  tanggung  jawab, aturan dan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 10
Otonomi  juga  dapat  diartikan  dengan  kemandirian  daerah  untuk membuat dan mengambil kebijakan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. 11 Adapun  definisi    otonomi  daerah  dalam  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2014  adalah  hak,    wewenang,    dan    kewajiban  daerah  otonom  untuk
8 Ibid.
9 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah Program Pascasarjana (t.t.: t.p., t.t.), 56.
10 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2012), 83-84.
11 A. Ubaidillah, dkk, Demokrasi , Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 170-171.
mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12
Sementara  desentralisasi  diartikan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  dengan  pelimpahan  wewenang  pemerintah  pusat  dengan  cara dekonsentrasi,  seperti  pendelegasian  kepada  pejabat  di  bawahnya  ataupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan yang ada di daerah. 13
Undang-undang  juga  memberikan  definisi  tentang  desentralisasi,  di mana  desentralisasi  diartikan  dengan  “penyerahan  wewenang  pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 14
Dari  pengertian  di  atas  nampak  perbedaan  antara  otonomi  daerah dengan  desentralisasi,  sebagai  penegasan  saja  bahwa  otonomi  terkait  dengan hak  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  karena  adanya  pembagian  kekuasaan dengan pemerintah pusat (desentralisasi).

## Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
1. Periode Pemerintahan Hindia Belanda.
Sebelum  tahun  1903,  Pemerintah  Hindia  Belanda  membagi  wilayah Hindia  Belanda  menjadi  wilayah-wilayah  administratif,  kecuali  desa  dan swapraja, di mana keduanya merupakan produk asli Indonesia.
Pada  tanggal  23  Juli  tahun  1903,  dikeluarkanlah  kebijakan Desentralisatiwet ,  yaitu  Undang-undang  tentang  pembentukan  daerah otonom, 15 dan dikuatkan dengan Desentralisatiebesluit (S 137/1905) dan Locale Radenordonanntie (S  181/1905) . 16 Pemerintah  Hindia  Belanda  kembali membuat kebijakan baru tentang otonomi daerah, yaitu Bestuuringwormingswet pada tahun 1922.
2. Periode Pendudukan Bala Tentara Jepang.
Pemerintah  Jepang  mengeluarkan  kebijakan  baru  terkait  pembagian daerah,  yaitu  Undang-undang  nomor  27  tahun  2602 17 yang  membagi wilayah  Jawa  dengan syuu (karesidenan) ,  si  (staatsgemeenten),  ken  (regenschap), gun (district), son (onder district), ku (desa) , dan, kooti (voertenlanden). Pada masa
12 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
13 A. Ubaidillah, dkk, Demokrasi , Hak Asasi Manusia, ... , 170.
14 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
15 Ibid., 322.
16 Syaukani, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 50.
17 Tahun 2602 merupakan perhitungan berdasarkan kalender Jepang yang pada waktu itu bertepatan pada tahun 1942.
ini  pula,  Pemerintahan  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  bagian  besar,  yaitu: Sumatra, Jawa, dan kepulauan lain. 18
Pada  masa  ini,  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemerintahan  pada  masa Kolonial  Belanda,  di  mana  pemerintah  daerah  hampir  sama  sekali  tidak memiliki  kewenangan.  Bahkan  tekanan  yang  diberikan  jauh  lebih  besar, daerah otonom hanya menjadi sebutan saja dan bersifat misleading . 19
3. Periode UUD 1945 Periode I.
Pada  tahun  1945  disusun  undang-undang  yang  menekankan  pada cita-cita  kedaulatan  rakyat  melalui  Badan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang terbagi  dalam  tiga  daerah  otonom. 20 Dan  pada  tahun  1948  dikeluarkan kebijakan  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  daerah,  yaitu  Undang- undang Nomor 22.  Dalam Undang-undang tersebut telah ada pembagian tugas  dan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  di mana ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian tugas tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat. 21
4. Periode Konstitusi RIS.
Dalam  periode  ini,  ciri  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dapat ditunjukkan dengan:
a. Pengaturan  pemerintahan  di  daerah  menjadi  wewenang  masing-masing negara bagian.
b. Negara Republik Indonesia yang  ada di Yogyakarta hanya sebagai salah satu negara bagian.
c. Sebagian  besar  negara  bagian  belum  memiliki  aturan-aturan  tentang pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Sedangkan  untuk  Negara  Indonesia timur menggunakan Undang-undang NIT nomor 44 tahun 1950.
5. Periode UUDS.
UUDS 1950 memberi  hak pada daerah mengurus rumah tangganya sendiri  (otonomi),  di  mana  kepala  daerah  diberi  otonomi  seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 22
Pada tahun 1957, dibuatlah Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan.  Dalam  undang- undang  ini  daerah  diberikan  otonomi  seluas-luasnya.  Dengan
18 B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Yogyakarta:  Universitas  Atmajaya,  2013), 323-324.
19 Syaukani, dkk, Otonomi Daerah ..., 55. 20 A. Ubaidillah, dkk, Demokrasi , Hak Asasi Manusia, ... , 186.
21 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., 325-328.
22 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., 328-329.
diberlakukannya  undang-undang  ini  perkembangan  demokrasi  dari  bawah semakin besar, hal ini dikarenakan daerah memiliki kewenangan yang luas. 23
Pada tahun 1959, pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang yang  mengatur  pelimpahan  tugas  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.
6. Periode Pasca Dekrit Presiden 1959.
a. Penetapan Presiden
Pola  pemerintahan  yang  sebelumnya  berbentuk  desentralistik dengan  berpijak  pada  Undang-undang  nomor  1  tahun  1957,  berubah menjadi sentralistik, hal ini terjadi setelah presiden mengeluarkan penpres tahun  1959  dan  1960.  Pola  ini  merupakan  keinginan  dari  Presiden Soekarno yang ingin menerapkan demokrasi terpimpin. 24
b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1965  menjelaskan  bahwa pengaturan  pemerintah  daerah  bersifat  otonom  dengan  asas desentralisasi yang dilakukan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi.
7. Periode Orde Baru.
Pada  periode  ini,  penyelenggaraan  pemerintahan  lokal  lebih cenderung  bersifat  sentralistik,  sehingga  dalam  kurun  32  tahun  belum  ada daerah  yang  melaksanakan  otonomi  dengan  sempurna.  Justru kecenderungan pemerintah pusat dalam mengintervensi pemerintah daerah semakin kentara. 25
8. Periode UUD 1945 Pasca Amandemen
Pasca reformasi, terdapat tiga Undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan  daerah.  Menurut  Wasistiono,  perubahan  penting  dari  UU tahun 1999 menjadi UU tahun 2004 adalah kembalinya dominasi eksekutif dan dominasi pengaturan tentang pemilihan kepala daerah. 26
Undang-undang  yang  baru  ini  merupakan  koreksi  atas  Undang- undang  sebelumnya  yang  bersifat  sentralistik.  Undang-undang  tersebut mengatur tentang pemisahan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 27
23 Syaukani, dkk, Otonomi Daerah ..., 92.
24 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., 331-332.
25 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., 335.
26 A. Ubaidillah, dkk, Demokrasi , Hak Asasi Manusia, ... , 188.
27 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., 337.

## Hakikat Otonomi Daerah
Dalam konteks NKRI, yang memiliki otonomi bukanlah negara bagian, melainkan daerah-daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang.
Secara yuridis, pelaksanaan otonomi daerah dalam NKRI dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 28
Pelaksanaan  desentralisasi  dalam  konteks  negara  kesatuan  juga berimplikasi terhadap keanekaragaman dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan  keanekaragaman  kultur masyarakat sehingga mewujudkan  variasi  struktur  dan  politik  untuk  menyalurkan  aspirasi setempat. 29 Dengan  demikian  pelaksanaan  sistem  desentralisasi  sejatinya merupakan penguatan bagi pelaksanaan ke-Bineka Tunggal Ika-an.
Di  samping  itu,  pelaksanaan  otonomi  sebagai  representasi  dari desentralisasi  mampu  menjangkau  daerah-daerah  yang  sebelumnya  belum terjangkau pembangunan, sehingga terjadilah pemerataan dalam pembangunan.

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  daerah  memiliki  cakupan  kerja  yang berkaitan dengan kewenangannya untuk mengembangkan daerah.
1. Pembagian urusan kepemerintahan
a. Urusan Absolut
Urusan absolut adalah urusan kepemerintahan yang secara penuh menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat, 30 meliputi:  Politik  luar  negeri,
Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, Agama. 31
b. Urusan konkuren
Urusan  konkuren  adalah  urusan  kepemerintahan  yang  dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. 32 Urusan ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 33
1) urusan wajib
a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:  Pendidikan,  Kesehatan,  Pekerjaan  umum  dan  penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
28 Pasal 18 Uudang-undang Dasar Tahun 1945
29 Ni’matul Huda, Hukum Pemrintahan Daerah ..., 13.
30 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 31 Ibid., Pasal10.
32 Ibid., Pasal 9.
33 Ibid., Pasal 11.
Penenteraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan  masyarakat, Sosial. 34
b) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  pangan;  pertanahan;  lingkungan  hidup;  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa;  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana; perhubungan;  komunikasi  dan  informatika;koperasi,  usaha  kecil, dan  menengah;  penanaman  modal;  kepemudaan  dan  olah  raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. 35
2) urusan  pilihan,  meliputi:  Kelautan  dan  perikanan,  Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan,
Perindustrian, Transmigrasi. 36
c. Urusan umum Urusan  pemerintahan  umum  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 37

## 2. Pembagian hak
Pemerintah  pusat  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan standarisasi serta kewenangan pengawasan.
Adapun  hak  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  adalah  penetapan kebijakan  daerah  untuk  membangun,  mengembangkan  dan  memajukan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Pelaksanaan urusan kepemerintahan
a. Pemerintah pusat Penyelenggaraan  urusan  konkuren  yang  menjadi  tanggung  jawab
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 38

## b. Pemerintah daerah
1) Pemerintah provinsi
Urusan  kepemerintahan  pemerintah  provinsi  diselenggarakan sendiri  oleh  pemerintah  provinsi,  namun  demikian  pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi bisa langsung menugaskan pemerintah desa/kelurahan. 39
2) Pemerintah kabupaten/kota
34 Ibid., Pasal 12.
35 Ibid., Pasal 12.
36 Ibid., Pasal 12.
37 Ibid., Pasal 9.
38 Ibid., Pasal 19.
39 Ibid., Pasal 20.
Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menugaskan desa/kelurahan  untuk  melaksanakan  urusan  kepemerintahan konkuren kabupaten/kota. Atau pemerintah kabupaten/kota tersebut melaksanakan  sendiri  urusan-urusan  konkuren  yang  menjadi wewenangnya dalam rangka menyelenggarakan urusan tersebut. 40

## POSISI MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pengertian Madrasah
Secara etimologi, kata madrasah merupakan bentuk سْا مَ مَ سْا  مُ سْ مِ (kata benda yang  menunjukkan  tempat)  dari  kata مَ مَ مَ , sehingga  madrasah  berarti  tempat belajar. 41 Jika  dilihat  dari  sisi  ini,  sebenarnya  penyebutan  madrasah  tidak memiliki  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam  secara  khusus, karena kata madrasah dalam Bahasa Arab digunakan untuk menyebut lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.
Sementara  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  madrasah  diartikan dengan sekolah atau perguruan (identik dengan agama Islam). 42 Di Indonesia sendiri, setiap lembaga pendidikan yang menamakan dirinya dengan madrasah, bisa  dipastikan  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam.  Namun  demikian  perlu dibedakan  antara  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  dan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum.
1. Madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan
Yang  dimaksud  dengan  pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan yang  dilakukan  dalam  rangka  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  dalam bidang agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan  ajaran agamanya. 43
2. Madrasah sebagai lembaga pendidikan umum
Pengakuan  bahwa  madrasah  merupakan  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional  dimulai  pada  tahun  1989,  hal  tersebut  didasari  oleh Undang-undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  nomor  2  tahun 1989 44 , yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
40 Ibid., Pasal 20.
41 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),
398.
42 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 694. 43 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 44 Nur Ahid, Problematika Madrasah di Indonesia (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 24.
Pasca  ditetapkannya  kebijakan  tersebut,  madrasah  bertransformasi menjadi  sekolah  umum  yang  bercirikan  agama  Islam  yang  terdiri  dari Madrasah  Ibtida’iyah  (MI),  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah Aliyah  (MA).  Dengan  predikat  tersebut,  madrasah  dituntut  untuk melaksanakan  seluruh  pelajaran  umum  muatan  nasional  secara  penuh, dengan  ditambahkan  mata  pelajaran  agama,  yang  kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan kurikulum 1994. 45

## Sejarah Madrasah
Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan mulai dikenal sejak abad ke 11-12 M, atau sekitar abad ke 5 H. Hal tersebut didasarkan pada pendirian madrasah Nidzamiyah yang berada di Kota Baghdad di bawah kepemerintahan Nizam al-Mulk yang menjabat sebagai Wazir Bani Saljuk. 46
Di  Indonesia  sendiri,  kemunculan  madrasah  tidak  bisa  dilepaskan  dari sejarah  pembaharuan  Islam  di  Indonesia  yang  terjadi  pada  awal  abad  20, Menurut  Karel  A  Steenbrink,  setidaknya  ada  empat  alasan  yang  mendorong munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu: Adanya keinginan untuk  kembali  kepada  Al-Qur’an  dan  Hadis,  Faktor  semangat  nasionalisme melawan  penjajah,  Keinginan  untuk  memperkuat  basis  gerakan  sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik,  Keinginan  untuk  melakukan  pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia
Sementara  itu,  kemunculan  madrasah  di  Indonesia  pada  awal  abad  20, setidaknya dapat dilihat dari dua sisi:
a. Madrasah sebagai bentuk perkembangan dari pesantren.
Dalam  konteks  ini,  dapat  kita  lihat  dari  adanya  beberapa  pesantren yang beradaptasi dengan perkembangan pada saat itu.
b. Madrasah lahir dari luar pesantren.
Dalam konteks ini kemunculan madrasah bukan merupakan respons
pesantren  melainkan  berdiri  sendiri.  Madrasah-madrasah  yang  muncul  ini biasanya diprakarsai oleh organisasi sosial keagamaan atau organisasi sosial politik,  seperti  Madrasah  Mu’alimun  Mu’alimat  yang  digagas  oleh Muhammadiyah. 47
Pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda,  pihak  pemerintah  sudah mulai  mengakui  keberadaan  madrasah,  meskipun  pengakuan  itu  masih
45 Abd. Halim Soebadar, Kebijakan Pendidikan Islam ... , 121.
46 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), 79.
47 Abdur Rahman Assegaf, dkk., Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi ; Buah Pikiran Seputar Filsafat, Politik, Sosial, Ekonomi dan Budaya (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 92.
setengah-setengah.  Pada  masa  itu,  keberadaan  madrasah  sudah  bisa mengakomodir  kebutuhan  sebagian  masyarakat  untuk  mengenyam pendidikan. 48
Pada  masa  penjajahan  Jepang,  pemerintah  memberikan  ruang  lebih jika  dibandingkan  dengan  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda,  setidaknya bisa  terlihat  dari  adanya  kebijakan  yang  menawarkan  bantuan  dana  bagi sekolah dan madrasah. 49
Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  perkembangan  madrasah  tidak  lepas dari peran Departemen Agama (sekarang menjadi Kementrian Agama) yang secara  resmi  berdiri  tahun  1946.  Lembaga  inilah  yang  memperjuangkan politik pendidikan secara intensif. 50
Sedangkan pada masa orde baru, secara umum kebijakan pemerintah terhadap madrasah bisa dikatakan positif dan  konstruktif. Hal ini berdasar pada pandangan pemerintahan orde baru yang ingin mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Upaya ini terus dilanjutkembangkan  oleh  pemerintahan  pasca  orde  baru,  keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. 51

## Kebijakan tentang Madrasah
1. Madrasah Sebelum UUSPN Tahun 2003
Sebelum  dibentuknya  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional tahun  2003,  sebenarnya  Indonesia  telah  memiliki  kebijakan  tentang pendidikan,  baik  yang  berupa  TAP  MPR 52 ,  Undang-undang 53 ,  Peraturan Pemerintah 54 ,  Peraturan  Presiden/  Keputusan  Presiden 55 ,  maupun Peraturan Menteri 56 .
48 Maksum, Madrasah Sejarah ..., 117.
49 Ibid., 118. 50 Ibid., 123. 51 Nur Ahid, Problematika Madrasah ..., 60. 52 Salah  satu  TAP  MPR  yang  membahas  tentang  madrasah  adalah  TAP  MPR  tahun  1983,  dalam ketetapan tersebut juga menjelaskan tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya  kebutuhan  pembangunan  di  segala  bidang,  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan  perbaikan  kurikulum  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memperbaiki  penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah umum maupun di madrasah.
53 Salah  satu  Undang-undang  yang  berbicara  tentang  madrasah  sebelum  UU  Sisdiknas  tahun  2003 adalah  UU  Sisdiknas  tahun  1989,  dalam  undang-undang  ini  sudah  mulai  ada  perhatian  yang  lebih terhadap madrasah, di mana madrasah dikatakan sebagai sekolah umum yang bercirikan agama.
54 Peraturan Pemerintah yang membahas tentang madrasah sebelum UU Sisdiknas tahun 2003 antara lain PP Nomor 28 tahun 1990 yang merupakan salah satu peraturan turunan dari UU Sisdiknas 1989. Dalam  PP  tersebut  menjelaskan  tentang  pendidikan  dasar,  yang  memasukkan  MI  dan  MTs  dalam lembaga pendidikan dasar.

## Ahmad Fahroni
Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi madrasah sebagai bagian dari  Sistem  Pendidikan  Nasional,  telah  diakui  oleh  negara  sejak  sebelum dibentuknya  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang nomor 2 tahun 1989 sebagai mana dikutip Nur Ahid menjelaskan  bahwa  jenis  pendidikan  yang  termasuk  jalur  pendidikan sekolah  juga  memasukkan  pendidikan  keagamaan,  di  mana  pendidikan keagamaan  didefinisikan  dengan  pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta didik agar dapat menjalankan, menguasai, dan mengetahui secara mendalam tentang ajaran agama.
Lebih  jauh  dia  menjelaskan  bahwa  Madrasah  Aliyah  adalah  sekolah menengah  umum  berciri  khas  agama  Islam  yang  diselenggarakan  oleh Departemen  Agama.  Hal  tersebut  menuntut  adanya  perubahan  struktur kurikulum  madrasah.  dalam  SKB  tiga  menteri  dijelaskan  bahwa  mata pelajaran  yang  disajikan  di  madrasah  terdiri  mata  pelajaran  agama  Islam sebagai mata pelajaran dasar, dan ditunjang dengan pelajaran umum dengan prosentase minimal 30 %. 57

## 2. Madrasah Pasca UUSPN Tahun 2003
Sejatinya  legalitas  institusi  madrasah  tidak  berbeda  dengan  institusi sekolah,  sebab  keduanya  sama-sama  sebagai  lembaga  pendidikan.  Jika dicermati,  setiap  ada  kata  Sekolah  Dasar  (SD)  dalam  Undang-undang Sisdiknas  2003  beserta  peraturan  turunannya  pasti  selalu  diiringi  dengan kata Madrasah Ibtida’iyah (MI) yang diselingi dengan garis miring (/), begitu juga  setiap  menyebutkan  kata  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  akan diiringi  dengan  kata  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  serta  kata  Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diiringi dengan kata Madrasah Aliyah (MA).
Menurut  Halim  Soebadar  hal  tersebut  berarti  bahwa  tidak  ada perbedaan hak dan kewajiban antara madrasah dan sekolah, kedua institusi pendidikan  ini  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum,  sehingga keduanya harus mendapatkan perlakuan yang sama dari negara, tidak boleh ada  perlakuan  berbeda  dari  negara  untuk  keduanya  apalagi  sampai  ada diskriminasi. Adapun perbedaan nomenklatur di antara keduanya hanyalah
55 Di antara Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden yang menunjang keberlangsungan madrasah adalah Keppres Nomor 34 tahun 1972, serta Inpres Nomor 15 tahun 1974. Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar atas dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 1975.
56 Sedangkan  untuk  kebijakan  yang  dikeluarkan  Menteri  yang  berkaitan  dengan  madrasah  sebelum diundangkannya UU Sisdiknas tahun 2003 adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3  Menteri tahun 1975,  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  dalam  SKB  tersebut  lulusan  madrasah  memiliki kesetaraan dengan lulusan sekolah umum yang setingkat.
57 Nur Ahid, Problematika Madrasah ... , 62.
untuk mengapresiasi khazanah sejarah pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. 58
Bertitik  tolak  dari  pandangan  tersebut,  maka  setiap  kebijakan  yang membahas tentang sekolah, maka secara otomatis madrasah akan include di dalamnya,  termasuk  dalam  hal  peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah terhadap pendidikan.
Berkaitan dengan pendanaan, dijelaskan pula sumber pendanaan bagi pendidikan,  di  mana  sumbernya  adalah:  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, dan Masyarakat 59
Undang-undang  tersebut  menunjukkan  ada  tanggung  jawab  bagi pemerintah terhadap pendidikan. Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun secara eksplisit tidak menjelaskan tentang pendanaan madrasah, akan tetapi dapat  dipahami  bahwa  madrasah  merupakan  bagian  dari  pendidikan, sehingga  secara  otomatis  tanggung  jawab  sebagaimana  disebutkan  juga merambat dalam institusi madrasah.
Argumentasi  lain  yang  bisa  diajukan  sebagai  dalil  bahwa madrasah  memiliki  posisi  yang  sama  dengan  sekolah  adalah  bahwa dalam  mengembangkan  madrasah,  Kementrian  Agama  harus berpedoman  pada  kebijakan  nasional  pendidikan  yang  juga  menjadi pedoman  bagi  seluruh  lembaga  pendidikan  baik  yang  berada  di bawah  naungan  Kementrian  Pendidikan  ataupun  Kementrian Agama. 60
Pasal  lain  juga  menjelaskan  bahwa  pemerintah  harus memfasilitasi  setiap  satuan  pendidikan  untuk  memenuhi  standar nasional pendidikan. 61
Merujuk  pada  penjelasan  di  atas,  setiap  satuan  pendidikan harus  memenuhi  ke  delapan  standar  tersebut,  tak  terkecuali madrasah.  Hal  ini  berarti  secara  jelas  posisi  madrasah  di  depan hukum  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  sekolah.  Ketika  madrasah dituntut  untuk  memenuhi  SNP,  maka  sudah  seharusnya  madrasah  juga melaksanakan hal yang sama dalam aspek standar pembiayaan, termasuk di
58 Abd. Halim Soebadar, Kebijakan Pendidikan Islam ... , 123.
59 Pasal  47  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
60 Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
61 Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan

## Ahmad Fahroni
dalamnya sumber pendanaan bagi madrasah yang seharusnya sama dengan sumber pendanaan sekolah.
Sedangkan  penjelasan  Menteri  Agama  melalui  Peraturan  Menteri Agama  nomor  90  tahun  2013  yang  berkaitan  dengan  sumber  pendanaan pendidikan  madrasah  adalah:  pemerintah,  pemerintah daerah, penyelenggara madrasah, masyarakat, dan sumber   lain  yang  sah 62
Jika kita bandingkan tentang penjelasan sumber pendanaan dari kedua  kebijakan  tersebut,  baik  penjelasan  dalam  Sisdiknas  2003 maupun  PMA  nomor  90  tahun  2013  terdapat  kesamaan  bahwa pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  pendanaan.  Meskipun  redaksi dalam  Sisdiknas  masih  secara  global  dengan  menggunakan  kata pendanaan  pendidikan,  terbukti  dalam  aturan  turunan  sebagaimana PMA  nomor  90  tahun  2013  secara  tegas  menjelaskan  bahwa  salah satu sumber pendanaan madrasah adalah pemerintah daerah. Hal ini mempertegas bahwa memang madrasah bagian dari pendidikan yang dimaksudkan dalam Sisdiknas.

## PARTISIPASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MADRASAH Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan
Dalam UUD dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  di  mana  pendanaan  tersebut dialokasikan  minimal  20%  dari  APBN  dan  APBD. 63 Peraturan  tersebut kemudian  dijelaskan  dalam  perundang-undangan  di  bawahnya,  ada  banyak klausal  yang  menjelaskan  tentang  keterkaitan  pemerintah  daerah  dengan pendidikan, di antaranya:
1. Hak pemerintah daerah
a. Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan
b. Membimbing penyelenggaraan pendidikan
c. Membantu penyelenggaraan pendidikan
d. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan. 64
62 Pasal  62  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  90  tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah
63 Undang-undang Dasar Tahun 1945 , pasal  31. Penjelasan tentang 20% dana APBN maupun APBD yang  diperutukkan  bagi  dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan, sedangkan untuk gaji tenaga pendidik dan kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN, dan untuk gaji tenaga pendidik dan kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah dialokasikan  dari  APBD.  Di  mana  dana  pendidikan  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  untuk satuan pendidikan, serta  dana pendidikan dari pemerintah untuk pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah. Lihat UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 49.
64 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,Pasal 10.

## 2. Kewajiban pemerintah daerah
Berkaitan  dengan  kewajiban  pemerintah  daerah  dijelaskan  dalam pasal  11,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  memberikan  layanan  dan kemudahan,  serta  menjamin  proses  pembelajaran  dengan  tanpa  ada diskriminasi  dan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  dana pendidikan. 65
3. Pendanaan Pendidikan
Dari  penjelasan  PP  tentang  SNP  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pendanaan pendidikan.  Pertanyaannya  adalah  apakah  pendanaan  madrasah  masuk  ke dalam  penjelasan  di  atas,  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki  tanggung jawab terhadap pendanaan madrasah.
Dalam  UU  tentang  Otonomi  Daerah  disebutkan  bahwa  salah  satu aspek yang tidak dapat diotonomikan adalah masalah agama. 66 Akan tetapi penjelasan dari pasal 10 UU tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa pemerintah  dapat  memberikan  dana  hibah  pendidikan  untuk pengembangan madrasah.
Sementara  itu,  Undang-undang  Sisdiknas  mengatakan  bahwa  dana yang  berasal  dari  APBN  maupun  APBD  yang  diberikan  untuk  satuan pendidikan  harus  berbentuk  dana  hibah. 67 Merujuk  pada  penjelasan  UU Sisdiknas pasal 46 diketahui bahwa dana yang diberikan pemerintah daerah kepada madrasah maupun sekolah mestinya sama.
Surat  edaran  Menteri  Dalam  Negeri  tertanggal  28  Desember  tahun 2012  yang  ditujukan  pada  gubernur,  bupati  dan  walikota,  menegaskan bahwa  partisipasi  pemerintah  daerah  terhadap  madrasah  dalam  hal pendanaan hanya terbatas pada bantuan yang sifatnya tidak mengikat.
Surat  edaran  tersebut  mengacu  pada  Permendagri  nomor  32  tahun 2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber  dari  APBD,  yang  diperbarui  dengan  permendagri  nomor  39 tahun 2012. 68
Berdasarkan pada pasal 4 ayat 4 huruf b, sebenarnya masih terdapat celah  untuk  madrasah  dapat  dibiayai  oleh  pemerintah  daerah  secara  terus
65 Pasal  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
66 Pasal  10  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
67 Pasal  46  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
68 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
menerus  setiap  tahun  anggaran,  asalkan  saja  ada  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Peraturan tersebut bisa saja melalui  perda,  jika  demikian  maka  yang  memegang  peranan  sebenarnya adalah pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Sementara klausal yang disebutkan dalam PMA nomor 90 tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah  pasal  62  sebagai  salah  satu peraturan  turunan  dari  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional tersebut, mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan madrasah adalah pemerintah  daerah. 69
Jika  dilihat  dari  klausal  PMA  di  atas  tidak  ada  perbedaan  dengan klausal yag ada dalam nomor 19 tahun  2005 tentang SNP yang diperbarui dengan PP nomor 32 tahun 2013.
Dari  penjelasan  PMA  tersebut  yang  nota  bene  peraturan  khusus tentang  penyelenggaraan  pendidikan  madrasah,  menjadi  penjelas  dari  PP tentang  SNP,  di  mana  klausal  yang  menjelaskan  tentang  pembiayaan memiliki  kesamaan,  terlebih  pada  klausal  yang  menjelaskan  tentang  biaya investasi dan biaya personal yang redaksinya sama persis, sedangkan untuk redaksi  yang  menjelaskan  tentang  biaya  operasional  terdapat  perbedaan redaksi,  tetapi  memiliki  substansi  yang  sama.  Hal  ini  berarti  bahwa  posisi madrasah dan sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga seluruh kebijakan  yang  terdapat  dalam  PP  tentang  SNP  sebagai  kepanjangan  dari UU  Sisdiknas  yang  menggunakan  redaksi  pendidikan  juga  berlaku  bagi madrasah.

## Bentuk Partisipasi Pemerintah Daerah Terhadap Madrasah
Madrasah  yang  secara  administratif  merupakan  instansi  vertikal  yang berada  di  bawah  Kementrian  Agama,  dalam  konteks  ini,  bentuk  partisipasi pemerintah  daerah  terhadap  madrasah  dalam  hal  pendanaan  berbentuk  dana hibah.  Pandangan  tersebut  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 70
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  madrasah  merupakan  satuan  kerja dari  Kementrian  Agama.  Oleh  karenanya  pasal  tersebut  dijadikan  sebagai landasan  hukum  bagi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pendanaan  bagi
69 Pasal  62  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  90  tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah
70 Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
madrasah,  sehingga  berkonsekuensi  pada  pendanaan  yang  bersifat  tidak mengikat. Namun keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan mestinya mendapatkan  perhatian  yang  lebih,  sebab  urusan  pendidikan  merupakan kebutuhan  dasar  bagi  setiap  warga  negara  dan  masuk  ke  dalam  urusan  wajib kepemerintahan daerah.
Besar  kecilnya  partisipasi  pemerintah  daerah  terhadap  madrasah kaitannya dengan masalah pendanaan tergantung pada keseriusan pemerintah daerah,  jika  pemerintah  tersebut  memang  memiliki  keinginan  untuk membangun  dan  mengembangkan  pendidikan  madrasah  semestinya  mereka siap  membuat  regulasi  tentang  pendanaan  pada  madrasah.  Akan  tetapi  jika pemerintah  tersebut  tidak  memiliki  perhatian  terhadap  pendidikan  madrasah maka  mereka  akan  tetap  diam,  sehingga  tidak  ada  tanggung  jawab  yang mengikat bagi pemerintah daerah terhadap madrasah.
Jika  melihat  realita  bahwa  masih  minimnya  tingkat  partisipasi pemerintah  daerah  terhadap  madrasah,  utamanya  dalam  masalah  pendanaan. Maka  pemerintah  juga  perlu  membuat  kebijakan  yang  bisa  mendorong pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  partisipasinya  terhadap  madrasah melalui peraturan perundang-undangan.
Dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011 dikatakan bahwa  pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib 71 . Padahal madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan,  yang  seharusnya  menjadi  prioritas pemerintah daerah dalam menganggarkan keuangan daerah.
Hal tersebut mendorong perlunya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan  madrasah,  sebab  bagaimanapun  juga  secara  operasional  madrasah masuk  ke  dalam  wilayah  pemerintah  daerah  meskipun  secara  struktural madrasah  berada  di  bawah  Kementrian  Agama. 72 Artinya  bahwa  madrasah sebagai lembaga pendidikan, maka jika berdasar pada Undang-undang tentang Otonomi  Daerah  masuk  ke  dalam  urusan  konkuren,  di  mana  urusan pemerintahan konkuren dalam  penyelenggaraannya  bisa menjadi  kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Jika  melihat  realita  bahwa  madrasah  sebagai  institusi  pendidikan  maka akan berdampak bagi kemajuan sebuah daerah, baik secara  langsung ataupun tidak langsung. Hal ini terbukti bahwa salah satu indikator keberhasilan sebuah daerah dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, jika angka  partisipasi  terhadap  pendidikan  rendah  berarti  tingkat  keberhasilan pemerintah  daerah  juga  dinilai  rendah,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  angka
71 Ibid., Pasal 4
72 Abd. Halim Soebadar, Kebijakan Pendidikan Islam ... , 124.
partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan  tinggi,  maka  dapat  dikatakan daerah  tersebut  mendapat  predikat  berhasil  dalam  aspek  pendidikan. 73 Sehingga terkesan sangat janggal ketika salah satu indikator keberhasilan suatu kepemerintahan  daerah  melibatkan  madrasah,  akan  tetapi  dalam  waktu  yang bersamaan pemerintahan tersebut tidak terlibat dalam pengembangan institusi madrasah.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk membuat kebijakan  tentang  pendidikan. 74 Sedangkan  ketentuan  mengenai  pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 28, di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:  Bupati  maupun  walikota  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengelola sistem  pendidikan  nasional  di  daerah,  merumuskan  serta  menetapkan kebijakan bidang pendidikan sesuai kewenangannya. 75
Sehingga  dengan  tendensi  yang  disampaikan  atas  pemerintah  daerah dirasa  perlu  untuk  membuat  peraturan  daerah  yang  mendorong  kemajuan madrasah,  sebagai legal  drafting partisipasi  pemerintah  daerah  terhadap madrasaah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Madrasah  Di  Era  Otonomi  Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  potensi  daerah mengalami  peningkatan,  terlebih  sejak  runtuhnya  rezim  orde  baru  yang
73 Sebagai  contoh  bahwa  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Kediri  dalam  mencapai  sasaran urusan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  dalam  RPJMD  Kota  Kediri  Tahun  2010-2014,  dimana Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan perluasan pendidikan, melalui  program-program  yang  dilaksanakan  dalam  urusan  pendidikan  meliputi  :  (a)  Program Pelayanan  Administrasi  Perkantoran;  (b)  Program  Peningkatan  sarana  dan  prasarana  aparatur;  (c) Program  Pendidikan  anak  usia  dini;  (d)  Program  Wajib  belajar  pendidikan  9  tahun;  (e)  Program Pendidikan  menengah;  (f)  Program  Peningkatan  mutu  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  dan  (g) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. (h) Program Pendidikan non formal.
Salah  satu  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  program-program  tersebut  dijelaskan  melalui capaian  kinerja  6  (enam)  sasaran  yang  diukur  melalui  indikator-indikator  kinerja,  diantaranya  adalah meningkatnya  aksesibilitas  masyarakat  terhadap  pelayanan  pendidikan,    dengan  7  (tujuh)  indikator sasaran  yang  meliputi:  Angka  Partisipasi  Murni,  Angka  Partisipasi  Kasar,  Rata-Rata  Nilai  UAN  dan UAS,  Rasio  Pelajar  yang  Mendapat  Subsidi  Pendidikan.  Angka  Melek  Huruf,  Tingkat  Penyelesaian Sekolah, Persentase Anak tidak mampu yang bersekolah (SMA) yang dibantu. Lihat LKPJ Walikota Kediri 2013.
74 Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  junto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 17.
75 Ibid.,  Pasal 28.
dibarengi  dengan  reformasi  di  Indonesia.  Tercatat  telah  ada  3  Undang- undang  tentang  Otonomi  Daerah  yang  dibentuk  pasca  reformasi  dalam rangka memperkuat posisi pemerintah daerah, dalam perundang-undangan tersebut  dijelaskan  pula  tentang  pembagian  urusan  kepemerintahan  antara pusat dan daerah, adapun urusan tersebut terdiri dari:
a. Urusan  absolut  yaitu  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pusat  yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
b. Urusan konkuren yaitu urusan yang kewenangannya dibagi antara pusat dan  daerah,  meliputi  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan    wajib terdiri  dari  urusan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar  seperti pendidikan  dan  kesehatan  serta  urusan  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  seperti  tenaga  kerja  dan  pertanahan.  Sedangkan  urusan pilihan  meliputi:  kelautan  dan  perikanan,  pariwisata,  pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
c. Urusan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
2. Posisi  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional  memiliki  posisi  yang sama  dengan  sekolah,  di  mana  keduanya  merupakan  institusi  pendidikan formal yang berada dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Aturan- aturan  turunan  dari  Undang-undang  Sisdiknas  juga  mengarah  pada kesimpulan  bahwa  madrasah  dan  sekolah  sejatinya  memiliki  kedudukan yang sama di depan hukum.
3. Partisipasi pemerintah daerah terhadap  madrasah seharusnya sama dengan partisipasi pemerintah daerah yang diberikan pada sekolah. Sebab madrasah merupakan  sekolah  umum  yang  bercirikan  Agama  Islam,  hal  tersebut berimplikasi  pada  persamaan  hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh madrasah  dan  sekolah.  Termasuk  di  dalamnya  perlakuan  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah  daerah,  sehingga  ketika  pemerintah turut  serta  dalam  pengembangan  sekolah  baik  pengembangan  dengan mengalokasikan  dana  APBD  untuk  sekolah  maka  sudah  seharusnya pemerintah daerah juga mengalokasikan dana pendidikan untuk madrasah. Di  samping  itu,  pemerintah  daerah  perlu  membuat  perda  sebagai legal drafting partisipasi pemerintah daerah.

## Ahmad Fahroni

## Saran
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian  tentang    partisipasi  pemerintah daerah terhadap madrasah di era otonomi daerah, dan sebagaimana rumusan yang peneliti paparkan, maka peneliti menandang perlu adanya masukan untuk bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah, yaitu:
1. Perlu  adanya  sosialisasi  dari  kementrian  terkait  untuk  menjelaskan  tentang keberadaan madrasah dalam sistem pendidikan nasional kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provisi maupun pemerintah daerah kota.
2. Perlu  adanya  perundang-undangan  yang  lebih  detail  dalam  mendudukkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap institusi madrasah.
3. Pemerintah  daerah  perlu  membuat  perda  terkait  dengan  pendidikan madrasah  sebagai  landasan  operasional  dalam  melaksanakan  perundang- undangan yang sudah ada, sehingga akan muncullah partisipasi pemerintah daerah terhadap madrasah.
Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut  terkait  dengan  bentuk  partisipasi pemerintah  daerah  terhadap  madrasah,  sebab  menurut  peneliti  masih  banyak sisi  yang  belum  mampu  dikaji  dan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki.

## Daftar Pustaka
Ahid,  Nur. Problematika  Madrasah  Di  Indonesia. Kediri:  STAIN  Kediri  Press. 2009. Assegaf, Abdur Rahman, dkk. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi ; Buah Pikiran  Seputar  Filsafat,  Politik,  Sosial,  Ekonomi  dan  Budaya. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2004.
Bagian  Perencanaan  dan  Sistem  Informasi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam, Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011/2012 Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia. Jakarta: ACDP Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.
Departemen Pendidikan Nasional,. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2013.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemrintahan Daerah, Bandung: Nusa Media. 2012. Maksum, Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
1992.
Munadi,  Muhammad  dan  Barnawi, Kebijakan  Publik  Di  Bidang  Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruz Media. 2011.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al  Munawwir  kamus  Arab  Indonesia ,  Surabaya: Pustaka Progresi. 2002.
Soebadar, Abd Halim. Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU Sisdiknas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013. Syaukani,  dkk, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2005.
Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah Program Pascasarjana. t.t.:
t.p., t.t. Ubaidillah,  A.  Dkk. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat  Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2006.
Inpres Nomor 15 tahun 1974 Keppres Nomor 34 tahun 1972 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  90  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  32  tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  junto  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2013  junto  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional