## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

## Etty Mulyati
Universitas Padjajaran, Bandung

## Ettymulyati@gmail. com
Abstrak
Kredit yang dikeluarkan oieh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara ekstemal.Imlementasi prinsip kehati-hatian secara internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bank adalah dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko. Permasalahannya adalah  bagaimana  penerapan  manajemen  risiko  dalam  pemberian  kredit  perbankan  serta  kendala dalam menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada pemberian kredit mencakup pengawasan  aktif  Direksi  dan  Dewan  Komisaris,  kecukupan  kebijakan  dan  prosedur  Manajemen Risiko  serta  penetapan  limit  Risiko  dan  kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan, pengendalian  Risiko,  serta  sistem  informasi Manajemen  Risiko  dan sistem  pengendalian intern  yang menyeluruh.  Penyaluran  kredit  merupakan  sumber  timbulnya  risiko  kredit  yang  paling  besar,  risiko terkait  dengan  penyaluran  kredit  yaitu  risiko  kredit,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  dan  risiko reputasi. Kendala dalam penerapan manajemen risiko Perbankan, antara lain SDM yang terlibat dalam pemantauan penerapan manajemen risiko masih relatif kurang siap.
Kata kunci: bank, kredit, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian.

## Abstract
Loans incurred by the bank carry risks so that in the implementation of each bank lending must pay  attention  to  prudential  principles  and  sound  banking  principles,  both  internally  and  externally . Implementation  ofprudential  principles  internally  for  the  Bank's  Human  Resources  is  to  apply  Risk Management Principles. The problem is how the implementation of risk management in the provision of bank credit and obstacles in applying risk management. The implementation of risk management in lending involves the active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the adequacy  of  Risk  Management  policies  and  procedures  and  the  determination  of  the  Risk  and Adequacy  Risk  Monitoring  process,  risk  measurement,  monitoring,  and  risk  management  as  well  as Risk Management information system and comprehensive internal control system. Loan disbursement is the largest source of credit risk, the risks associated with lending are credit risk, operational risk, legal  risk,  and  reputation  risk.  Constraints  in  the  application  of  risk  management  Banking,  among others,  human  resources  involved  in  monitoring  the  implementation  of  risk  management  is  still relatively poorly prepared.
Keywords: bank, credit, prudential principles, risk management

## Pendahuluan
Pembangunan  Nasional  sebagai  rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas mewujudkan  tujuan  nasional  yang  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional dalam pembangunan di bidang  ekonomi  merupakan  suatu  langkah  yang  baik,  mengingat  pembangunan  memerlukan adanya  ketersediaan  dana  dalam  jumlah  besar  yang  menuntut  adanya  peran  serta  segenap komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga memunculkan suatu  mekanisme  perputaran  dana  dari  dan  untuk  masyarakat  yang  dikelola  oleh  suatu  lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan bank.
Bank  merupakan  bagian  dari  lembaga  keuangan  yang  memiliki  fungsi  intermediasi  yang menjembatani  kepentingan  pihak  yang  kelebihan  dana  (kreditur)  dan  pihak  yang  membutuhkan dana (debitur). Berdasarkan fungsinya ini bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara.  Disamping  mempunyai  fungsi  umum  tersebut  juga  mempunyai  fungsi  khusus  yaitu diarahkan  sebagai  agen  pembangunan (agent  of  development ),  yaitu  sebagai  lembaga  yang bertujuan  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak  (Hermansyah,  2007:41).  Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan  pihak  yang  kelebihan  dana  (kreditur)  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana  (debitur). Berdasarkan fungsinya ini bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara.
Bank  dalam menyalurkan dananya  antara  lain  melalui  pemberian  kredit adalah merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan, karena berputarnya roda dunia usaha sangat tergantung kepada kredit yang dikeluarkan oleh bank yang akan dipergunakan sebagai modal untuk berusaha, hal  ini  terbukti  ketika  beberapa  tahun  belakangan  ini  dunia  perbankan  dilanda  keterpurukan sehingga menimbulkan dampak banyaknya pengusaha yang mengalami kesulitan ekonomi.
Kredit  yang  dikeluarkan  oleh  bank  mengandung  resiko  sehingga  dalam  pelaksanaannya bank  harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat,  diantaranya  yaitu  (Muhamad Djuhamna, 2000:392):
a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan menimbulkan kerugian.
c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli saham atau

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.
Setiap  pemberian  kredit  bank  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  asas perbankan  yang  sehat,  baik  secara  internal  maupun  secara  eksternal.  Secara  eksternal  sebelum dibuat perjanjian kredit bank selalu melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menerapkan ketentuan  Pasal  8  dan  penjelasannya  dalam  Undang-undang  Perbankan,  bank  wajib  mempunyai keyakinan  akan  kemampuan  debitur  untuk  mengembalikan  kredit  pada  waktunya,  seperti  yang telah diperjanjikan, ketentuan tentang jaminan ini secara materiil lebih mengarah kepada jaminan secara  ekonomis.  Praktik  perbankan  biasanya  melakukan  penilaian  terhadap  lima  aspek  kepada debitur  (analisis the  five C’s)  yaitu:  watak  ( character ),  modal  ( Capital ),  kemampuan  ( capacity ), kondisi ekonomi ( condition of economic) dan jaminan ( collateral ).
Implementasi prinsip kehati-hatian secara internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bank adalah  dengan  menerapkan  Prinsip  Manajemen  Risiko  Perbankan.  Perbankan  Indonesia  terus mengalami  perubahan  bentuk  dan  karakter  secara  signifikan.  Kebijakan-kebijakan  otoritas perbankan,  tekanan  kompetisi  dalam  pasar  perbankan  dan  keuangan  serta  tuntutan  kinerja  dan efisiensi  bisnis  dari  para stakeholders yang  semakin  dinamis  menyebabkan  bank  harus  dikelola secara proaktif terhadap kondisi dan potensi bisnis.
Esensi  dari  penerapan  manajemen  risiko  adalah  kecukupan  prosedur  dan  metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima  serta  menguntungkan  bank.  Namun  demikian  mengingat  perbedaan  kondisi  pasar  dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang  universal  untuk  seluruh  bank  sehingga  setiap  bank  harus  membangun  sistem  manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.
Pengaturan  prinsip  manajemen  risiko  perbankan  di  Indonesia,  melalui  Bank  Indonesia sebagai  regulator  perbankan  Indonesia  telah  memberikan  arahan  mengenai  komitmen  untuk pengelolaan  risiko  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No  2/27/PBI/2000,  tgl  15  Desember 2000,  yang  diantaranya  menetapkan  kewajiban  bagi  bank-bank  untuk  memiliki  pedoman manajemen  risiko,  petunjuk  yang  lebih  jelas  mengenai  kerangka  kerja  manajemen  risiko  yang dimaksud baru disampaikan beberapa tahun kemudian melalui PBI No 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah  dengan  PBI  No.  11/25/PBI/2009  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  di  Bank  Umum (selanjutnya disebut PBI tentang Manajemen Risiko). Selama kurun ٦ vaktu tersebut perbankan di Indonesia mengembangkan prinsip dan sistem manajemen risiko dengan berpedoman kepada best practice internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko  bagi  Bank  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  53, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5861).  Dalam  pertimbangannya  bahwa situasi  lingkungan  eksternal  dan  internal  perbankan  mengalami  perkembangan  pesat  yang  akan diikuti  oleh  semakin  kompleksnya  risiko  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  tersebut  semakin kompleksnya  risiko  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  alcan  meningkatkan  kebutuhan  praktik  tata kelola  yang  baik (good  governance )  serta  fungsi  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian  risiko  bank.  Peningkatan  fungsi  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian  risiko  dimaksudkan  agar  aktivitas  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank  tidak menimbulkan  kerugian  yang  melebihi  kemampuan  bank  atau  yang  dapat  mengganggu kelangsungan  usaha  bank.  Pengelolaan  setiap  aktivitas  fungsional  bank  harus  sedapat  mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
Dalam  rangka  menciptakan  prakondisi  dan  infrastruktur  pengelolaan  risiko,  bank  wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya, transparansi merupakan salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengendalian risiko  yang  dihadapi  bank.  Dengan demikian peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.
Keberadaan  Manajemen  Risiko  sangatlah  penting  dalam  dunia  perbankan.  Terdapat kegagalan-kegagalan  yang  terjadi  pada  dunia  perbankan  di  Indonesia  akibat  kegagalan  dalam menerapkan manajemen  risiko, seperti risiko yang pernah terjadi  pada  krisis  moneter  tahun 1997 ketika itu beberapa mengalami kegagalan usaha yang pada akhirnya dilikuidasi.
Ketidak  mampuan  bank  dalam  membayar  kewajibannya  yang  dapat  menghancurkan  tidak saja pemegang saham bank, tetapi juga menghancurkan pihak ketiga yang menempatkan dana pada bank tersebut, hal ini merupakan risiko insolvensi yang bersumber dari terjadinya penuiunan drastis nilai asset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank yang tidak mampu meng-offset-nya (Masyud  Ali,  2004:28).  Oleh  karena  itu  diperlukan  keseriusan  dan  konsisten  dalam  melakukan manajemen  risiko  bagi  perbankan  di  Indonesia.  Keseriusan  terhadap  hal  tersebutlah  yang mendasari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi bank,  menetapkan  produk-produk  hukum  berkaitan  dengan  manajemen  risiko  (Ferry  N.  Idroes, 2006:52-53).  Kegiatan  usaha  Bank  selalu  dihadapkan  pada  risiko-risiko,  terutama  risiko  dalam pemberian kredit yang mempunyai dampak cukup besar bagi kelangsungan usaha bank.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, permasalahnya adalah :
a. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pemberian kredit Perbankan sebagai prinsip kehati-hatian bank?
b. Bagaimana kendala dalam penerapan manajemen risiko Perbankan?
C. Tujuan
a. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada pemberian kredit Perbankan sebagai prinsip kehati-hatian bank.
b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan manajemen risiko Perbankan

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007

## Tinjauan Pustaka

## A. Prinsip Kehati-hatian Bank terhadap Perjanjian Kredit Perbankan.
Perbankan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  suatu  lembaga  keuangan pemberi  kredit,  kredit  merupakan  kegiatan  usaha  bank  yang  paling  utama.  Istilah  kredit  sendiri berasal  dari  bahasa  Romawi credere yang  berarti  percaya  atau credo atau creditum yang  berarti saya percaya. Jadi seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan  dari  kreditur  (Mariam  Darns  Badrulzaman,  1983:21).  Berdasarkan  ketentuan  umum Pasal  1  ayat  11  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  di  ubah  dengan  Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah: “Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”.  Intisari  dari  pemberian  kredit  oleh  bank  adalah  karena  adanya  kepercayaan  setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta  kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dip eijanj ikannya.
Pemberian  Kredit  berarti memberikan kepercayaan kepada  debitur  oleh  kreditur meskipun kepercayaan  tersebut  mengandung  risiko  yang  tinggi,  dari  uraian  diatas  dapat  ditemukan  unsur- unsur yang terdapat didalam kredit, yakni (Hasanuddin Rahman, 1995:107):
a. Kepercayaan,  yaitu  keyakinan  pemberi  kredit  bahwa  kredit  yang  akan  diterima  kembali jangka waktu yang diperjanjikan.
b. Waktu,  yaitu  jangka  waktu  antara  masa  pemberian  kredit  dan  masa  pengembalian  kredit, terkandung  arti  bahwa  nilai  uang  pada  waktu  pemberian  kredit  adalah  lebih  tinggi  daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.
c. Degree  of  Risk ,  yaitu  adanya  tingkat  risiko  yang  akan  dihadapi  sebagai  jangka  waktu  yang memisahkan  antara  pemberian  kredit  dan  pengembalian  kredit  berarti  makin  tinggi  pula tingkat  risikonya,  karena  ada  unsur  risiko  ini  maka  suatu  perjanjian  kredit  perlu  suatu jaminan.
d. Prestasi  yang  diberikan  adalah  suatu  prestasi  yang  dapat  berupa  barang-barang  jasa  atau uang.  Dalam  perkembangan  perkreditan  di  alam  modem  maka  yang  dimaksud  dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.
Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Melalui perberlakuan prinsip kehati- hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.
Kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  khususnya  dalam  pemberian  kredit tercantum  dalam  Pasal  8  (1)  Undang-Undang  Perbankan  yaitu:  “Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib
mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”, Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) adalah: “Kredit atau pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  diberikan  oleh  bank  mengandung  risiko,  sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  sehat.  Untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  jaminan  pemberian  kredit  atau

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan Nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank.Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut,  sebelum memberikan  kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur ”
Sebagaimana  Pasal  8  Undang-Undang  Perbankan  menyebutkan  bahwa  sebelum  memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah  bukan  dana  dari  bank  itu  sendiri,  tetapi  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  sehingga  perlu menerapkan  prinsip  kehati-hatian melalui  analisa  yang  akurat  dan  mendalam,  penyaluran  yang tepat sasaran  dan  memenuhi  syarat  hukum,  pengikatan  jaminan  yang  secara  yuridis  formal  sesuai  dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian  yang  sah  dan  dokumentasi  perkreditan  yang  teratur  dan  lengkap.  Semuanya  itu  bertujuan agar  kredit  yang  disalurkan  tersebut  dapat  kembali  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan  perjanjian kredit meliputi pinjaman pokok dan bunga.
Dasar  pemberian  kredit  yang  sehat,  dalam  praktik  setiap  pemberian  kredit  bank  wajib melakukan  penilaian  dari  berbagai  aspek,  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-  hatian  yang  dikenal prudential banking principles yang implementasinya dengan The Five C’s of Credit Analysis (prinsip 5 C), berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang- undang Perbankan antara lain meliputi:
1. Watak debitur (characte r), watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam  pemberian  kredit,  yang  dimaksudkan  dengan  watak  adalah  pribadi  yang  baik  dari calon  debitur,  yaitu  mereka  yang  selalu  menepati  janjinya  dan  berupaya  mencegah perbuatan yang tercela, Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang dipeijanjikan. Kemampuan calon debitur ( capacity), dalam mengelola usahanya harus diketahui  secara  pasti  oleh  pihak  bank  dari  kemampuan  manajemennya  dan  sumber  daya manusianya,  apakah  ia  mampu  berproduksi  dengan  baik  yang  dapat  dilihat  dari  kapasitas produksinya.
2. Modal  debitur  ( Capital ),  untuk  memperoleh  kredit  calon  debitur  harus  memiliki  modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat  rasio  dan  solvabilitasnya.Bank  tidak  dapat  memberikan  kredit  kepada  pengusaha tanpa  modal  sama  sekali.  Permodalan  dan  kemampuan  keuangan  dari  debitur  akan mempunyai  korelasi  langsung  dengan  tingkat  kemampuan  membayar  kredit  (Mahmoedin, 1995).

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
3. Jaminan ('collateral )  Jaminan  dalam  istilah  perbankan  disebut  objek  jaminan.  Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitor yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit  senantiasa  dibayangi  oleh  risiko,  untuk  berjaga-jaga  timbulnya  risiko  ini  diperlukan benteng  untuk  menyelamatkan  yaitu  jaminan  sebagai  sarana  pengaman  atas  risiko  yang mungkin timbul atas cidera janjinya nasabah dikemudian hari.
4. Kondisi  ekonomi  ( condition  of  economic), kondisi  atau  situasi  yang  memberikan  dampak positif  kepada  usaha  calon  debitur  atau  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  8 Undang-undang Perbankan yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi  ekonomi  secara  umum  serta  kondisi  pada  sektor  usaha  si  pememohon  kredit  perlu mendapat  perhatian  dari  pihak  bank  untuk  memperkecil  risiko  yang  mungkin  timbul  akibat kondisi ekonomi.
5. Karakter  yang  baik  dari  seseorang  yang  jujur  secara  moril  bisa  dipercaya  dan  mampu mengolah  perusahaan  yang  dapat  dilihat  dari  dari  kemampuan  manajemennya,  apakah  ia mampu berproduksi dengan dengan baik dilihat dri kapasitas produksinya. Penilaian kapasitas seseorang  disasarkan  pada  pengalaman  dalam  dunia  bisnis  yang  dihubungkan  dengan pendidikan  serta  kekuatan  perusahaan  dan  kemampuan  penyesuaian  diri  dengan perkembangan  teknologi.  Permodalan  dan  kemampuan  keuangan  dari  debitor  mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar.
Di samping analisa 5 C sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah dengan prinsip 7P, meliputi (Kasmir, 2000):
1. Personality ,  yaitu  penilaian  nasabah  dari  segi  kepribadiannya  atau  tingkah  laku  sehari-hari maupun  masa  lalunya. Personality juga  mencakup  sikap,  emosi,  tingkah  laku  dan  tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Para  pihak (party), yaitu  mengklasifikasikan  nasabah  kedalam  klasifikasi  tertentu  atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat  digolongkan  kegolongan  tertentu  dan  akan  mendapatkan  fasilitas  yang  berbeda  dari bank.
3. Tujuan  ( purpose ),  maksudnya  analisis  tentang  tujuan  penggunaan  kredit  yang  telah disampaikan  oleh  calon  debitur.  Tujuan  pengambilan  kredit  dapat  bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja atau investasi, dan lain sebagainya.
4. Prospek (prospect ),  yaitu  untuk  menilai  usaha  nasabah  dimasa  yang  akan  datang menguntungkan  atau  tidak,  dengan  kata  lain  mempunyai  prospek  atau  sebaliknya  hal  ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai  tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabahnya juga.
5. Pembayaran (payment ),  artinya  sumber  pembayaran  dari  calon  debitur,  hal  ini  merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikian kredit yang telah diambil atau dari sumber mana  saja  dana  untuk  pengembalian  kredit.  Semakin  banyak  sumber  penghasilan  debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
6. Perolehan laba ( profitability ), yaitu penilaian, terhadap kemampuan calon debitui' untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya. Profitability di likur dari pei'iode apakah akan tetap  sama  atau  semakin  meningkat,  apalagi  dengan  tambahan  kredit  yang  akan diperolehnya.
7. Pei'lindungan.  ( protectiori )  merupakan  analisis  terhadap  sarana  perlindungan  terhadap kreditur.  Tujuannya  adalah  bagaimana  menjaga  agar,  usaha  dan  jaminan  mendapatkan perlindungan,  perlindimgan  dapat  berupa  jaminan,  barang  atau  orang  atau  jaminan asuransi.
B. Pengaturan Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Manajemen  risiko  merupakan  proses  antisipasi  terhadap  risiko  agar  kerugian  tidak  terjadi, BI  telah  menegaskan  komitmennya  untuk  mengeluarkan  ketentuan-ketentuan  yarrg  didorong penerapan  manajemen  risiko  perbankan  yan.g  sesuai  dengan bestpractice  internasional ¥؛ ةة \ memauk. ه ' ة \ كءة؟مل ١ iieukv  Bankfor  International  Settlenrents  mdli  Basle  Conunittee  on Banking Super ١ dsion.
Bank  Indonesia  (BI)  menetapkan  kewajiban  bagi  bank-bank  untuk  memiliki  pedoman manajemen  risiko,  pelunjuk  yan.g  le'bih  jelas  mengenai  kerangka  kerja  manajemen  risiko  yang dimaksud baru disampaikan beberapa talrun kemudian melalui PBI No 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah  dengan  PBI  No.  ll/25/PBI/2009  tentang  Perrerapan  Manajemen  Risiko  di  Bank  Umum (selanjutnya disebut PBI terrtang Manajemen Risiko). Selama kurun waktu tersebut perbankan di Irrdorresia  mengembangkan  prinsip  dan  sistem  manajemen,  risiko  dengan  berpedoman  kepada best  practice  internasional yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  barrk.  Prinsip- prinsip  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  standar  bagi  dunia  perbankan  urrhrk  dapat  beroperasi secara  lebih  berhati-hati  dalam  .tuang  lingkup  perkembangan  kegiatan  usaha  darr  operasional perbankan yang pesat dewasa ini.
Setelah  pengaturan  dan  pengawasan  bank  beralih  kepada  Otoritas Jasa  Keuangan  sejak  31 Desember  2013,  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Pengaturan  dan  pengawasan  bank  dilakukan  OJK,  dengan  demikian  BI  akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Dalam meningkatkan frrngsi pengawasan terhadap  perbankan  OJK  merencanakan  untuk  melakukan  penaatan  manajemen  risiko,  yang kemudian  terbitlah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nonror  18  /POJK.03/2016  Tentang Peirerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dengan berlakunya POJK ini maka PBI tentang Manajamen risiko tidak berlaku lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan Manajemen Risi.ko Pasal 1  angka  3  POJK  tentang  Manajemen  Risi.ko  adalah  serangkaian  prosedur,  dan  nretodologi  yang digunakan  rrntuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul dari kegiatan usaha bank.
Da'lam dunia bisnis risiko selalu ada, tidak ada bisnis yang tidak ada risiko, selringga setiap saat  harus  bisa  menanggung  risiko,  dengan  cara  meminimalisir-  risiko.  Risiko  tidak  cukup dihindari  tapi  harus  dihadapi  dengan  cara-cara  yang  dapat  memperkecil  kemungkinan  terjadinya suatu  kerugian.  Bank  yang  memiliki  ukuran  dan  kompleksitas  usalra  tinggi  wajib  manerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh 8
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018 e-ISSN : 2621-7007
kategori  risiko  yaitu  Risiko  Kredit,  Risiko  Pasar,  Risiko  Likuiditas,  Risiko  Operasional,  Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik.
Pada dasarnya jenis risiko yang dihadapi bank dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (Kasmir, 2000):
1. Risiko Finansial
Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko  yang  terjadi,  risoko  tersebut  antara  lain  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko pasar.
2. Risiko Non Finansial
Risiko  non  financial terkait  kerugian  yang tidak  dapat  dikalkulasikan  secara  jelas  jumlah uang  yang  hilang.  Dampak  financial  dari  risiko  non  Financial  tidak  langsung  dapat dirasakan  dan  tidak  langsung  dapat  membuat  bank  menjadi  mgi,  namun  pada  gilirannya risiko  non  financial  beipotensi  untuk  menimbulkan  kerugian  financial,  risiko  tersebut antara lain risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko stratejik.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Bank
Kegiatan  usaha  Bank  selalu  dihadapkan  pada  risiko-risiko  yang  berkaitan  erat  dengan fungsinya sebagai lembaga  intermediary  keuangan,  terutama risiko  dalam  pemberian  kredit  yang mempunyai  dampak  cukup  besar  bagi  kelangsungan  usaha  bank.  Pesatnya  perkembangan lingkungan  eksternal  dan  internal  perbankan  juga  menyebabkan  semakin  kompleksnya  risiko kegiatan  usaha  perbankan.  Oleh  karena  itu,  agar  mampu  beradaptasi  dalam  lingkungan  bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko.
Melalui  penerapan  Manajemen  Risiko,  Bank  diharapkan  dapat  mengukur  dan mengendalikan  Risiko  yang  dihadapi  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dengan  lebih  baik. Selanjutnya, penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka  pengawasan  Bank  berbasis  Risiko  yang  dilakukan  oleh  Otoritas Jasa Keuangan.  Upaya penerapan Manajemen Risiko dimaksud tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi  kepentingan  nasabah.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  melindungi  kepentingan  nasabah  dan dalam  rangka  pengendalian  Risiko  adalah  transparansi  informasi  terkait  produk  atau  aktivitas Bank.
Penerapan  Manajemen  Risiko  dapat  bervariasi  antara  satu  Bank  dengan  Bank  lain  sesuai dengan  tujuan,  kebijakan  usaha,  ukuran  dan  kompleksitas  usaha,  kemampuan  keuangan, infrastruktur  pendukung  serta  kemampuan  sumber  daya  manusia.  Otoritas  Jasa  Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam  menerapkan  Manajemen  Risiko.  Dengan  ketentuan  ini,  Bank  diharapkan  mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif, khususnya dalam
kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana melalui kredit.
Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  nasabah  karena  adanya  kepercayaan  setelah  dilakukan analisis  yang  mendalam  dan  seksama terhadap  itikad  baik  dan  kemampuan serta  kesanggupan  calon debitur  untuk  melunasi  utangnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikannya.  Pemberian  Kredit  berarti

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
memberikan  kepercayaan  kepada  debitur  oleh  bank  meskipun  kepercayaan  tersebut  mengandung risiko yang tinggi. Setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal sebelum dibuat perjanjian kredit bank selalu melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menerapkan ketentuan Pasal 8 dan penjelasannya dalam Undang-undang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan.
Praktik  perbankan  sebelum  menyalurkan  kredit  melakukan  penilaian  terhadap  lima  aspek kepada debitur atau yang kenal dengan The Five C ’s of Credit Analysis (analisa 5C) yaitu: character, watak  atau  kepribadian  debitur  merupakan  suatu  unsur  penting  dalam  pemberian  kredit,  yang dimaksudkan dengan watak adalah sifat pribadi yang baik, jujur dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu  menepati  janjinya  dan  berupaya  mencegah  perbuatan  yang  tercela,  dan  mempunyai  rasa tanggung  jawab.  Dalam  hal  ini  perlu  ketelitian  dan  kecermatan  analisa  kredit  untuk  meneliti  daftar riwayat  hidup  calon  debitur,  bagaimana  reputasi  dilingkungan  usahanya. Capacity ,  titik  sasaran penilaian debitur adalah kemampuan mengendalikan usaha pada waktu ekonomi mengalami kelesuan. Prospek usaha di masa depan, produksi dan pemasaran, juga bahan baku, peralatan kerja, administrasi keuangan,  bahkan  kemampuan  merebut  pasar  ikut  di  nilai  bank.  Aspek  selanjutnya  adalah Capital , untuk  memperoleh  kredit  calon  debitur  harus  memiliki  modal  terlebih  dahulu,  jumlah  dan  struktur modal  calon  debitur  harus  dapat  diteliti  dan  diketahui  tingkat  rasio  dan  solvabilitasnya.  Bank  tidak dapat  memberikan  kredit  kepada  pengusaha  tanpa  modal  sama  sekali. Collateral, jaminan  biasanya diartikan dengan harta benda milik debitor yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Mengingat kredit selalu  dibayangi  oleh  risiko,  untuk  antisipasi timbulnya  risiko  ini  diperlukan jaminan  sebagai  sarana pengaman  atas  risiko  yang  mungkin  timbul  atas  cidera  janjinya  nasabah  dikemudian  hari.  Dan Condition  of  economic, kondisi  atau  situasi  yang  memberikan  dampak  positif  kepada  usaha  calon debitur  atau  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  8  Undang-undang  Perbankan  yaitu hubungan  faktor  ekonomi  makro  terhadap  risiko  produknya.  Kondisi  ekonomi  secara  umum  serta kondisi  pada  sektor  usaha  si  pememohon  kredit  perlu  mendapat  perhatian  dari  pihak  bank  untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan teijadi pada waktu mendatang.
Secara  internal  imlementasi  prinsip  kehati-hatian  bagi  bank  adalah  Sumber  Daya  Manusia (SDM) bank adalah dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko Perbankan. Perbankan Indonesia terus  mengalami  pembahan  bentuk  dan  karakter  secara  signifikan.  Kebijakan-kebijakan  otoritas perbankan, tekanan kompetisi dalam pasar perbankan dan keuangan serta tuntutan kinerja dan efisiensi bisnis dari para stakeholders yang semakin dinamis menyebabkan bank harus dikelola secara proaktif terhadap kondisi dan potensi bisnis.
Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun  untuk  Bank  secara  konsolidasi  dengan  perusahaan  anak.  Bank  Umum  Konvensional menerapkan  Manajemen  Risiko  yang  mencakup  8  risiko,  yaitu  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  risiko  stratejik,  dan  risiko  kepatuhan. Sementara  itu,  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  tidak  terlepas  dari  risiko  yang  dapat  mengganggu kelangsungan bank, dan untuk mengelola risiko tersebut wajib menerapkan manajemen risiko secara individu  dan  secara  konsolidasi  sesuai  dengan  kegiatan  usaha  perbankan  syariah.  Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan Syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018 e-ISSN : 2621-7007
/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha Syariah, mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko  Reputasi,  Risiko  Stratejik,  Risiko  Kepatuhan,  Risiko  Imbal  Hasil  ( Rate  of  Return  Risk) dan Risiko Investasi ( Equity Investment Risk).
Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup, antara lain pengawasan aktif  Direksi  dan  Dewan  Komisaris,  yang  merupakan  garis  pertahanan  utama  untuk  mendapat kepastian  bahwa  bank  yang  di  pimpinnya  tersebut  berjalan  secara  sehat  dan  mematuhi  semua ketentuan  hukum  maupun  regulasi  yang  berlaku.  Dalam  rangka  melaksanakan  wewenang  dan tanggung  jawab  Direksi  harus  memiliki  pemahaman  yang  memadai  mengenai  Risiko  yang  melekat pada  seluruh  aktivitas  fungsional  Bank  dan  mampu  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  sesuai dengan profil Risiko Bank.
Selanjutnya  kecukupan  kebijakan  dan  prosedur  Manajemen  Risiko  serta  penetapan  limit Risiko, paling sedikit memuat, penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko, penentuan limit dan  penetapan  toleransi  Risiko,  penetapan  penilaian  peringkat  Risiko,  penyusunan  rencana  darurat ( contingency plan) dalam kondisi terburuk ( worst case scenario )  ؛dan penetapan sistem pengendalian intern  dalam  penerapan  Manajemen  Risiko.  Sedangkan  prosedur  Manajemen  Risiko  dan  penetapan limit  Risiko  wajib  disesuaikan  dengan  tingkat  Risiko  yang  akan  diambil (risk  appetite) terhadap Risiko Bank.
Dalam memenuhi kecukupan proses identifikasi, bank perlu mneumpulkan dan mengakumulasi data  mengenai  peristiwa,  termasuk  kerugian  yang  pernah  terjadi  di  masa  lalu,  dengan  kata  lain  di dasarkan  pada  pengalaman  kerugian  bank  yang  pernah  terjadi.  Pengukuran  dan  pemantauan  risiko bank perlu menetapkan obot risiko yang di lihat dari tingkat kemungkinan terjadi dan dampak risiko yang  dinilai.  Limit  risiko  pemantauan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  transaksi  yang  melampaui  limit atau  kegiatan  yang  menyimpang  dari  garis  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Sistem  informasi Manajemen Risiko dan pengendalian Risiko intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, dan mampu secara tepat

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
Kategori risiko terkait dengan penyaluran dana melalui kredit antara lain adalah risiko kredit. Potensi  peminjam  atau  nasabah  debitur  akan  gagal  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk  memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam peijanjian kredit. Risiko ini disebabkan debitur gagal melaksanakan  isi  perjajian  kredit,  gagal  memilih  calon  debitur  dalam  proses  bemberian  kredit  SDM bank  terkecoh  dengan  penampilan  calon  debitur,  dalam  hal  ini  pentingnya  menerapkan  prinsip  5  C. Untuk sebagian besar bank, penyaluran kredit merupakan sumber timbulnya risiko kredit yang paling besar, tinggi rendahnya risiko kredit di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi kredit, counterparty credit risk , dan settlement risk. Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat  terkonsentrasinya  penyediaan  dana  kepada  1  (satu)  pihak  atau  sekelompok  pihak,  industri, sektor,  dan/atau  area  geografis  tertentu  yang  berpotensi  menimbulkan  kerugian  cukup  besar  yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat  teijadinya  kegagalan  pihak  lawan  dalam  memenuhi  kewajibannya  dan  timbul  dari  jenis transaksi  yang  memiliki  karakteristik  tertentu,  misalnya  transaksi  yang  dipengaruhi  oleh  pergerakan nilai  wajar  atau  nilai  pasar. Settlement  risk merupakan  Risiko  yang  timbul  akibat  kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian ( settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
Faktor lainnya adalah kualitas analis kredit serta proses pemutusannya biasanya ada keterkaitan dengan  orang  dalam,  pemantauan  atas  penggunaan  kredit  oleh  debitur,  kualitas  pengikatan  jaminan serta kondisi perekonomian secara keseluruhan. Risiko ini harus dimengerti, di ukur dan diidentifikasi sebelum suatu fasilitas di berikan kepada nasabah debitur. Untuk itu perlu dilakukan penilaian kepada calon nasabah debitur atas hal-hal sebagai berikut: karakter dan reputasi debitur di pasar, kepemilikan dan  pengelolaan  manajemen  yang  baik,  colateral  yang  di  berikan  debitur  memenuhi  perdyaratan pengikatan  jamina  serta  kondisi  ekonomi  yang  terjadi  pada  saat  diberikannya  fasilitas  seperti persaingan, jenis produk yang dikelola nasabah debitur.
Risiko lain terkait dengan penyaluran dana melalui kredit adalah Risiko Hukum, eksposur yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, perubahan undang-undang dan peraturan ekstern  yang  berakibat  negatif  pada  kemampuan  operasional.  Kelemahan  perikatan  seperti  tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu peijanjian atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko  berikutnya  terkait  dengan  penyaluran  dana  melalui  kredit  Risiko  Operasional,  yaitu Risiko yang timbul akibat adanya ketidakeukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan atau kecurangan manusia, kegagalan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu, kegagalan dalam mematuhi ketentuan intern maupun regulasi yang  berlaku,  problem  ektemal  seperti  perubahan  regulasi  atau  adanya  kejadian-kejadian  eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Selanjutnya Risiko Reputasi, timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau publikasi dan rumor mengenai kegiatan usaha
Bank  yang  bersifat  negatif,  serta  adanya  strategi  komunikasi  Bank  yang  kurang  efektif.  Opini negatif  publik  terhadap  operasional  bank,  sehingga  mengakibatkan  menurunnya  jumlah  nasabah bank  tersebut  atau  menimbulkan  biaya  besar  karena  gugatan  pengadilan  atau  merosotnya pendapatan bank.

## B. Kendala Dalam Penerapan Manajemen Risiko Perbankan
Risiko  selalu  ada  dunia  bisnis,  tidak  ada  bisnis  yang  tidak  ada  risiko,  dalam  menjalankan
kegiatan  usaha  setiap  saat  harus  bisa  menanggung  risiko,  sehingga  perlu  di  cari  cara  bagaimana meminimalisir  suatu  risiko.  Khususnya  perbankan  di  Indonesia  yang  susaha  yang  dilakukan oleh bank  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  melebihi  kemampuan  bank  atau  tidak  mengganggu kelangsungan usaha bank.
Keberadaan  Manajemen  Risiko  sangatlah  penting  dalam  dunia  perbankan.  Esensi  dari penerapan  manajemen  risiko  adalah  kecukupan  prosedur  dan  metodologi  pengelolaan  risiko sehingga  kegiatan  usaha  bank  tetap  dapat  terkendali  pada  batas/limit  yang  dapat  diterima  serta menguntungkan bank. Mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga  setiap  bank  harus  membangun  sistem  manajemen  risiko  sesuai  dengan  fungsi  dan organisasi manajemen risiko pada bank.
Upaya  peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  tidak  hanya  ditujukan  bagi kepentingan  Bank  tetapi  juga  bagi  kepentingan  nasabah.  Salah  satu  aspek  penting  dalam melindungi  kepentingan  nasabah  dan  dalam  rangka  pengendalian  risiko  adalah  transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.
Bank  dituntut  untuk  menerapkan  manajemen  risiko  agar  mampu  beradaptasi  dengan lingkungan  bisnis  perbankan.  Pengaturan  manajemen  risiko  berdasarkan  POJK  No.  18 /POJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  merupakan  standar minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  perbankan  Indonesia  dalam  menerapkan  manajemen  risiko, pedoman  untuk  dapat  beroperasi  secara  lebih  berhati-  hati  dalam  ruang  lingkup  perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.
Penerapan  Manajemen  Risiko  dapat  bervariasi  antara  satu  Bank  dengan  Bank  lain  sesuai dengan  tujuan,  kebijakan  usaha,  ukuran  dan  kompleksitas  usaha,  kemampuan  keuangan, infrastruktur pendukung serta kemampuan sumber daya manusia. Namun masih terdapat beberapa hambatan  dalam  penerapan  manajemen  risiko,  antara  lain  pada  masa  transisi  bagi  bank  belum melakukan  penyesuaian  kebijakan  manajemen  risiko  agar  dapat  sepenuhnya  sejalan  dengan ketentuan tentang penerapan manajemen risiko. Disamping itu sumber daya manusia yang terlibat dalam pemantauan penerapan manajemen risiko masih relatif kurang siap. Kualifikasi SDM yang belum jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, belum adanya kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko,  sehingga  proses  pengawasan  internal  yang  ada  di  bank  belum  sesuai  dengan  pedoman penerapan manajemen risiko perbankan.
Bagi  perbankan  nasional  memang  berat  dalam  menerapkan  Basel  II,  tetapi  hal  tersebut merupakan  suatu  keharusan  bagi  perbankan  nasional  dalam  mengikuti  peraturan  internasional. Mengingat fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary dan mempunyai fungsi khusus sebagai lembaga kepercayaan merupakan suatu bisnis yang paling riskan, adanya permasalahan pada satu bank dapat mengakibatkan risiko yang sistemik yang dapat meruntuhkan perbankan lain sehingga secara otomatis akan menurunkan kegiatan perekonomian. Untuk mencegah hal buruk teijadi pada industri perbankan nasional diperlukan penanganan yang sangat spesifik dan dengan menerapkan prinsip  kehati-hatian.  Perlunya  penguatan  permodalan  bagi  perbankan  nasional,  juga mempersiapkan diri terhadap pemenuhan teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia yang

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
baik.

## Kesimpulan Dan Saran

## A. Kesimpulan
1. Penerapan  manajemen  risiko  pada  pemberian  kredit  Perbankan  sebagai  prinsip  kehati-hatian bank adalah mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan dan  prosedur  Manajemen  Risiko  serta  penetapan  limit  Risiko;  kecukupan  proses  identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan  sistem  pengendalian  intem  yang  menyeluruh.  Penyaluran  kredit  merupakan  sumber timbulnya  risiko  kredit  yang  paling  besar,  tinggi  rendahnya  risiko  kredit  di  pengaruhi  oleh beberapa  faktor  antara  lain  konsentrasi  kredit, counterparty  credit  risk, dan settlement  risk. Risiko  terkait  dengan  penyaluran  kredit  yaitu  risiko  kredit,  risiko  operasional,  risiko  hukum, dan risiko reputasi.
2. Kendala  dalam penerapan manajemen  risiko  Perbankan,  antara  lain  SDM  yang terlibat  dalam pemantauan  penerapan  manajemen  risiko  masih  relatif  kurang  siap.  Kualifikasi  SDM  yang belum jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

## B. Saran
Bank  menerapkan  Manajemen  Risiko  sesuai  dengan  tujuan,  kebijakan  usaha,  ukuran  dan kompleksitas  usaha,  serta  kemampuan  Bank.  Perlunya  pengembangan,  dan  pelatihan  pegawai termasuk  rencana  suksesi  manajerial  serta  remunerasi  yang  memadai  untuk  memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko,  kerangka Manajemen Risiko  yang  telah  ditetapkan  Direksi  kemudian  disetujui  oleh  Dewan  Komisaris  serta  dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan , Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
H.A.S. Mahmoedidn, 100 Penyebab Kredit Macet , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta, Prenada Media Group, 2007.
Kasidi, Manajemen Risiko, Bogor, PT.Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 2014.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000. Mariam Daras Badralzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Alumni, 1983.
Masyud Ali, Manajemen Risiko , Jakarta, Rajawali Pers, 2004.
Muhamad Djuhamna, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
Phillipe Jorion, Value At Risk, The New Benchmark For Controlling Market Risk, Chicago, Irwin, 1997.
Vaughan, 1978 dalam Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /Seojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.