## MONOPOLI ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI TERMINAL FERRY INTERNASIONAL TELUK SENIMBA
Harry Maivi Azwar ∗
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau

## Abstract
The purpose of this research is to analyze clearly the agreement regarding the establishment of Accident Insurance Travellers / Passengers in the International Port of Senimba Gulf that are undertaken by the KPU by virtue of Law No. 5 of 1999  due to  the problems of concluding  personal accident insurance for passengers at the International Port of  Senimba  Gulf. The data collection was obtained by  interviews and study  of  documents, legislation and the KPPU decisions. The research used a socio-legal method. The research results showed that legal protection should align  with the legislation that aims to achieve the welfare of community. All the activities carried out by government and society or corporate body should be in accordance with the legislation. and  principle. In practice they prohibit a monopoly and unfair competition. The Batam Authority is authorized to directly manage industrial development of Batam through the Presidential Decision.  The Decision permits the Batam Authority, PT. Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja and PT Asuransi Jasaraharja Putera to conclude insurance  agreement  for travelers/ passengers in the International Port of Senimba  Gulf.  This results in  monopoly of market share services and discrimination  against other insurance companies. Hence, the KPPU  indicates that the Batam Authority has violated  Law No.  5 of 1999  on the Ban of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition .
Keywords : Accident Insurance Monopoly, Senimba Gulf, Batam City

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan secara jelas tentang perjanjian yang dilakukan untuk penetapan Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan/Penumpang di Pelabuhan Inernasional Teluk Senimba, implikasi yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap permasalahan penutupan asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang di Pelabuhan Internasional Teluk Senimba. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, peraturan perundang- undangan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Sosiologis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum sangat penting dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  Semua kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun
∗ Alamat korespondensi : harrymaivi.140588@gmail.com
masyarakat atau badan usaha harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan, prinsipnya, dalam hal ini melarang suatu praktik Monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Otorita Batam yang diberi wewenang langsung mengelolah pengembangan industri Kota Batam yang melalui putusan presiden memberikan fasilitas Otorita Batam, PT. Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja dan juga PT Asuransi Jasaraharja Putera yang melakukan perjanjian Penutupan Jasa Asuransi Kecelakaan Wisatawan/Penumpang di Pelabuhan Internasional Teluk Senimba. Hal ini mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar jasa dan diskriminasi terhadap perusahaan asuransi lain. Oleh karena itu,  KPPU mengindikasikan adanya pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci : Monopoli Asuransi Kecelakaan, Teluk Senimba, Kota Batam

## A. Latar Belakang Masalah
Dengan meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi pada transportasi laut maka dari itu BP Batam mengatur kebijakan pembelian jasa asuransi kecelakaan bagi penumpang Ferry dengan tujuan Batam-Singapuran atau Malaysia dan juga sebaliknya.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Ada beberapa palabuhan yang menerapan kebijakan ini salah satunya palabuhan Teluk Senimba yang merupakan salah satu pelabuhan khusus yang berada di wilayah Kota Batama, yang mengelolah pelabuhan ini adalah PT Senimba Bay Resort yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi PT.Jasa Raharja(Persero) danPT Asuransi Jasaraharja Putera, yang difasilitasi oleh BP Batam dalam rangka mengcover kerugian akibat kecelakaan dan melaksanakan aturan wajib asuransi bagi penumpang Ferry. Namun disini KPPU menilai telah terjadinya praktek monopoli yaitu melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  dikarenakan masih banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang juga dapat mengcover asuransi kecelakaa jiwa di Kota Batam yang tidak dapat ikut serta untuk asuransi yang dilaksanakan di pelabuhan Internasional.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian adalah, Pertama, Menganalisis dan menguraikan  praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba. Kedua , Analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba. Ketiga, Menganalisis  Implikasi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba.

## B. Perumusan Masalah
1. Mengapa terjadi praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba ?
2. Bagaimana Analisa Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba ?
3. Bagaimana Implikasi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba?

## C. Metode Penelitian
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan. 1
Penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.Yuridis Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) , dan wawancara (Interview). 2
Pendekatan yuridis Sosiologis disini bahwa peneliti ingin melihat penerapan hukum (Das Sain) , yaitu dalam hal ini UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum ini dikarenakan peneliti melihat adanya kesenjangan dan pelanggaran aturan hukum yang dikehendaki ( Das Sollen ) dengan realita yang terjadi ( Das Sain) diseputar pelaksanaan penjualan jasa asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan Ferry di Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba Kota Batam.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data skunder dari bahan- bahan hukum primer dan skunder, yaitu : 3
Data Primer,  Penelitian dilakukan di Kota Batam dengan menggunakan sampel secara purposive sampling , 4 yaitu wawancara dilaksanakan di KPPU
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 43
2 Amiruddin, Pengantar Metode Penlitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal 34.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 1996, Hal 52.
4 Pruposive Sumpling adalah teknik pengembilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
63
Kota Batam, BP Batam, Pelabuhan Ferry Teluk Senimba Kota Batam, Jasa Raharja (Persero), dan juga Asuransi Jasa  Raharja Putera Kota Batam. Data Sekunder, yang meliputi Pertama ,  Bahan Hukum PrimerYaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat,  Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-L/2009, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan penumpang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Keputusan Menteri Nomor 337.KMK.011.1981 tentang Penunjukan perseroan (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.101/2008 tentang Besar Santunan dan  Iuran  Wajib Dana Pertanggungan Umum. Kedua, Bahan Hukum SekunderYaitu bahan- bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah, surat kabar, majalah dan media Internet yang berkaitan dengan penulisan hukum, buku-buku mengenai Persaingan usaha, buku-buku mengenai hukum, Ketiga, Bahan Hukum TersierYaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Umum.
Teknik Pengumpulan Data yaitu  Untuk  memperoleh data-data yang akan memecahkan masalah di dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan, pengumpulan data yang digunakan adalah (a).Wawancara,  Dilakukan dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan metode wawancara tidak terstruktur yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu KPPU, BP Batam, Jasa Asuransi, dan juga Pelabuhan Teluk Senimba yang berada di  Kota Batam dan pihak-pihak terkait dengan maksud mengautkan data dan memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang ada dilapangan.  (b).Studi DokumenPeniliti melakkan studi dokumen terhadap buku-buku dan linteratur-linteratur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landsan Teori yang dapat menganalisis masalah praktek monopoli penguasaan pasar asuransi kecelakaan yang berada di Terminal Ferry InternasionalTeluk Senimba.
Metode Analisis DataAnalisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku
menjelajahi obyek situasi yang sedang diteliti, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R & D, Bandung : Alfabea, 2008, Hal 218.
referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubunga dengan masalah yang akan diteliti. 5
Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dilapangan yakni mengenai penjualan jasa asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan ferry di Pelabuhan Ferry Teluk Senimba Kota Batam, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah analisis selesai, hasilnya akan disajikan secara narasi deskriftif, yaitu dengan cara menguraikan temuan dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Praktek Monopoli Penguasaan Pasar Jasa Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba
Dalam  merumuskan  praktek  monopoli  penguasaan  pasar  jasa  asurnasi kecelakaan  diri  penumpang  di  Terminal  Ferry  Teluk  Senimba,  harus berlandasan pancasila sebagai Statsfundamentalnorm. Posisi ini mengharuskan  pembentukan  hukum  positif  ( ius  constitutum) yaitu  untuk mencapai  ide-ide  dalam  pancasila.Dimana  arti  dari  monopoli  itu  adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh sutu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 6 Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan dapat merugikan kepentingan umum. 7
Hal  ini  sejalan  dengan  tiori  Perlindungan  hukum  yang  dikemukakan oleh  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  hukum berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap warga Negara sesuai dengan pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan  pancasila  berarti  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  akan harkat  dan  martabat  manusia  atas  dasar  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan,  persatuan,  permusyawaratan,  serta  keadilan  sosial.  Nila-nilai tersebut  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam
5 Amiruddin, Op,Cit hal 28.,
6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 (a).
7 Ibid., Pasal 1 (b)
65
wadah  Negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan dalam  mencapai  kesejahteraan  bersama. 8 Prinsip  perlindungan  hukum  di Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila.Prinsip  perlindungan hukum  terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 9
Untuk  mewajudkan  masyarakat  pancasila,  diperlukannya  suatu  hukum yang  berisi norma-norma,  aturan-aturan  atau  ketentan-ketentuan  yang harus dilaksanakan  dan  ditaati  oleh  setiap  warga  negera  Indonesia.Hukum  yang dimaksud  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai hukum dasar tertulis di Negara kita. 10
Masalah  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang melakukan persaingan untuk merebut tender berupa barang ataupun jasa tertentu, Monopoli berdasarkan etimologi adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan  jasa  tertentu. 11 Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar ( market structure ) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 12
1. Satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu pasar yang terdiri-dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar;
2. Kurangnya produk substitusi, yaitu tidak adanya produk substitusiyang dekat dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli (elastisitas silang permintaan/ cross elasticity demand adalah nol);
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu hambatan-hambatan untuk masuk ( barrier to entry ) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan (pasar persaingan sehat), baik rintangan alamiah maupun rintangan dari pemerintah ( policy-generated barriers to competition )
Melalui  Keputusan  Presiden  No.  41  Tahun  1973  (dirubah dengan Keppres No. 113/2000) Pemerintah Republik Indonesia menetapkan seluruh wilayah  PulauBatam  menjadi  kawasan  pengembangan  industri  dibawah suatu  lembaga  otorita,  yaitu  Otorita  Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau (OPDIP) Batam atau Otorita Batam.Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau
88 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987 , Hal 84.
9 Philipus M. Hadjon, Ibid, Hal 38. 10 Firdaus, Pancasila, Pekanbaru : Pers, 2010, Hal 1.
11 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta,Sinar Grafika, 2009, Hlm 6.
12 Hermansyah Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,Hal 39.
66
di  sekitarnya  dikembangkan  menjadi  daerah  industri,  perdagangan,  alih kapal  dan  pariwisata  pertumbuhanwilayah  terus  meningkat  terutama pengembangan  sektor perindustrian.Pelabuhan yang melayani penumpang yang keluar dan masuk Pulau Batam jika dikelompokkan dari segi penyelenggaraannya ada dua,
1. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum seperti pelabuhan Internasional Batam Centre dan pelabuhan Internasional Sekupang.
2. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna melakukan kegiatan tertentu. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 55 Tahun 2002). Pelabuhan khusus di sini termasuk pelabuhan Harbour Bay, Nongsa Pura dan Teluk Senimba serta pelabuhan-pelabuhan pada kawasan industry tertentu di Batam.
Dalam wawancara dengan bagian humas BP Batam yang menyatakan dengan dibentuknya BTPB (Batam Touris Promotion Board) yang merupakan badan Promosi Pariwisata Batam dalam rangka memperlancar usaha pengembangan kepariwisataan Daerah Industri Kepulauan Riau, 13 dengan menerbitkan surat keputusan nomor 050/UM-KPTS/V/1989 pada tanggal 24 Mei 1989 oleh ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Semenjak dibentuknya BTPB, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam membuat jaminan asuransi kecelakaan diri wisatawan, yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Badan Pelaksanaan Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 yang berisi mengenai penetapan yang mewajibkan semua biro perjalanan yang beroperasi di Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan. Maka dengan adanya surat keputusan  tersebut pada tanggal 19 Juli 1990 semua Biro Perjalanan Umum (BPU) dan Cabang Biro Perjalanan Umum (CBPU) yang tergabung dalam ASITA Komda Batam untuk sepakat melaksanakan asuransi kecelakaan diri wisatawan yang efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 1990.
Otorita Batam juga mengirimkan surat ke PT. Asuransi Jasa Raharja Putra nomor B/301/KA/V/1997 dengan menyatakan penetapan premi sebasar Sin $ 1 setiap penumpang/wisatawan (Penduduk Indonesia) dengan tujuan Batam -  singapura/malaysia selama kunjungan 7 hari. Dan juga Otorita Batam menjelaskan besarnya jaminan tanggungan yang tertuang di dalam perjanjian dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan nomor 19/SPJ/KA/X/1992/NomorP/07/SPP/X/1992, Kesepakatan ini dilakukan untuk menambah daya tarik bagi wisatawan dan juga
13 Wawancara dengan BP Batam
meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman kepada wisatawan yang berkunjung keBatam dengan menggunakan transportasi laut. Dimana dalam hal ini BP Batam menghimbau dan menyarankan bahwa perlu mengadakan perlindungan asuransi bagi wisatawan yang menuju dan berangkat dari pelabuhan yang ada di Kota Batam.
Kami melihat masih banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang ada di Kota Batam, peneliti melihat ada beberapa perusahaan asuransi yang ada di Kota Batam sejak  tahun 2003 s/d sekarang adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Perusahaan Asuransi di Kota Batam
No Nama PT Asuransi Alamat 1 Wahana Tata PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Kompl Indah Permai Centre 15, Jl Raden Patah Kabupaten/Kota: Batam 2 Bina Dana Arta PT Tbk Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Sultan Abdul Rahman Ruko Juyanah Plaza Bl A/3, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja Kabupaten/Kota: Batam 3 Wana Artha Life PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Kompl Regency Park Bl II/23, Kampung Pelita, Lubuk Baja Kabupaten/Kota: Batam 4 PT Pru Damai Agency Batam Alamat lengkap: Ruko Rafflesia Bl A-2B/567 Kabupaten/Kota: Batam 5 PT Kurnia Insurance Indonesia Batam Alamat lengkap: Jl Sultan Abdul Rahman 1 Graha Sulaiman Lt 2 Bl B/ 10-11, Nongsa(Batu Ampar) Kabupaten/Kota: Batam 6 Bakrie PT Asuransi Jiwa Batam Alamat lengkap: Kompl Tanjung Pantun Bl N/7, Sungai Jodoh, Batu Ampar Kabupaten/Kota: Batam 7 Sinarmas PT Asuransi Jiwa Batam Alamat lengkap: Jl Mangga Dua Raya Wisma Eka Jiwa Lt 8 Kabupaten/Kota: Batam 8 Bina Sentra Purna PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Sriwijaya Kompl Regency Park Lot 29 Kabupaten/Kota: Batam 9 Jamsostek PT Persero Batam Alamat lengkap: Jl Imam Bonjol 3, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja Kabupaten/Kota: Batam JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 68
10  MSIG Indonesia PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Rasamala 1 Wisma Batamindo Lt 3 Suite 06, Sungai Beduk, Sungai Beduk Kabupaten/Kota: Batam 11  PT Kelison Citra Mandiri Batam Alamat lengkap: Citra Supermal Bl C-8/7 Kabupaten/Kota: Batam 12  Berdikari PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Raja Ali Haji Jodoh Square Bl A/12, Sungai Jodoh, Batu Ampar Kabupaten/Kota: Batam 13  Jiwasraya PT Persero Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Raden Patah Kompl Libra Centre Bl A/5, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja Kabupaten/Kota: Batam 14  Jasaraharja Putera PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Jl Raden Patah Kompl Libra Centre Bl A/4, Baloi, Nongsa Kabupaten/Kota: Batam 15  Jasa Raharja PT Persero Batam Alamat lengkap: Jl Ir Sutami 1, Patam Lestari, Sekupang Kabupaten/Kota: Batam 16 QBE Pool Indonesia PT Asuransi Batam Alamat lengkap: Kompl Tanjung Pantun Bl R/5, Sungai Jodoh, Batu Ampar Kabupaten/Kota: Batam 17 Bringin Jiwa Sejahtera PT Asuransi Jiwa Batam Alamat lengkap: Jl Laks Bintan Kompl Bangun Sukses Prakarsa Bl B / 2 Kabupaten/Kota: Batam 18 Takaful Keluarga PT Asuransi Jiwa Batam Alamat lengkap: Jl ST Abdul Rahman 1 Kompl Sulaiman Juyanah Plaza, Bukit Senyum, Batu Ampar Kabupaten/Kota: Batam
Sumber : http://www.sistertech.com/phones/batam-asuransi/ (diakses 24/6/2016)
Dapat dilihat yang telah dilakukan oleh Otorita Batam (BP Batam) dengan mengeluarkan surat keputusan yang di awali dengan 3 surat keputusan :
1. SK 10/SKEP/KA/IV/90 tentang jaminan asuransi kecelakaan diri yang isinya ”mewajibkan semua biro Perjalanan Umum/Cabang yang beroperasi di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan”.
2. Kepala satuan pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yaitu pada tanggal 9 Mei 1997 dalam suratnya B/301/KAV/V/1997 tentang penerapan premi asuransi kecelakaan diri di laut bagi wisatawan.
3. Otorita Batam membuat perjanjian kerjasama pertanggungan asuransi kecelakaan diri NO.19/SPJ/KA/X/1992/NomorP/07/SPP/X/1992 yang membahas tentang besarnya jaminan pertanggungan asuransi bagi korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang.
Dalam permasalahan yang akan di bahas peneliti adalah pelabuhan khusus yang ada di Pelabuhan Ferry Teluk Senimba. Dimana PT. Senimba Bay Resort (PT. Marina City Development) sebagai terlapor VII di dalam Putusan Perkara KPPU yang bekerja sama denga BP Batam dan Jasa Asuransi yaitu  PT. Jasa Asuransi (Persero) dan PT.Asuransi Jasaraharja Putera, di duga melakukan tindakan peraktik monopolo dan persaingan usaha tidak sehat.
Pada akhir tahun 2009, KPPU mendapat laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kasus jasa asuransi kecelakaan penumpang wisatawan dari Batam  –  Singapura atau Malaysia. KPPU menduga bahwa Otorita Batam (BP Batam), PT Senimba Bay Resort dan PT pemberi jasa perasuransian yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasa Raharja Putra, telah melanggar Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 huruf (d).
a. Pasal 9 :Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehdapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Pasal 15 ayat (2) :Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
c. Pasal 17 ayat (1) : Pelaku  usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
d. Pasal 19 huruf d : melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Dalam permasalahan ini ada beberapa poin yang akan menjelaskan prilaku para pelaku yang di bahas di dalam putusan perkaran nomor 32/KPPU-L/2009 yaitu :
1. Penetapan Harga Asuransi Kecelakaan Bagi Penumpang/Wisatawan, Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan, yang menjelaskan “Mewajibkan semua biro umum/cabang yang beroprasi di otorita pengembangan daerah industry pulau batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan”. Pada tanggal 9 Mei 1997 Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengirim surat Nomor B/301/KA/V/1997 kepada pimpinan
PT.Asuransi Jasa Raharja Putra, ysng isinya sebagai berikut :  Premi Asuransi Kecelakaan Diri di laut di tanggung oleh setiap penumpang/wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 (satu dolar Singapura) untuk penumpang tujuan luar negeri, Setiap penumpang (penduduk Indonesai) dengan tujuan Singapura/Malaysia juga diberikan pertanggungan asuransi apabila terjadi kecelakaan selama kunjungan 7 hari, dan nilai premi yang akan diperoleh sesuai dengan orang asing yang melakukan kunjungan di Wlayah Propinsi Kepulauan Riau.
Berdasrkan surat inilah pihak pengelola Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba membuat perjanjian dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera untuk mentapkan premi sebesar Sin $ 1 per penumpang.
2. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan, Dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan di Pelabuhan InternasionalTeluk Senimba, terdapat kesepakatan antara PT. Jasa Rajarja (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan PT. Senimba Bay Resort tentang pemungutan premi, dengan surat perjanjian Nomor P/KS.012/XI/2003, Nomor P/KS/11/XI/2003, dan Nomor 216/MCD-Ex/XI/2003 yang berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2012.
Di dalam surat perjanjian tersebut menjelaskan besarnya premi Sin $ 1 per penumpang/wisatawan untuk perjalanan dengan masa pertanggungan 7 hari. Pertanggungan penumpang/wisatawan adalah sebagai berikut : a. Meninggal Dunia : Sin $ 20.000 b. Cacat Tetap (maksimum) : Sin $ 20.000 c. Biaya Perawatan (maksimum) : Sin $ 6.000
d. Biaya Pemulangan Jenaza (maksimum)  : Sin $ 3.000
3. Fakta lain berupa perjanjian pertanggungan asuransi kecelakaan diri, Otorita Batam berpendapat karena belum di covernya asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, maka dari itu Otorita Batam bekerjasama dengan PT. (persero)
Asuransi Kerugian Jasa Raharja melakukan Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Asuransi Kecalakaan Diri Nomor 19/SPJ/KA/X/1992/NomorP/07/SPP/X/1992 tanggal 21 Oktober 1992. Yang intinya berisi tentang :Setiap wisatawan asing/warga Negara asing yang masuk kepalabuhan, Setiap warga Negara asing yang memiliki izin menetap sementara di Pulau Batam dan masuk Kepulaua Batam melalui pelabuhan yang ada di Kota Batam, paling lama 7 hari sejak kedatangannya di Pulau Batam dan terdaftar pada pihak Imigrasi Pulau Batam, Setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari Pulau Batam dengan tujuan Singapura dan Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut/Ferry atau Pesawat Udara
Dalam pertanggungan asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan yang menilai besarnya pertanggungan bagi korba atau ahli waris yaitu:
a. Meninggal dunia : Sin $ 10.000 b. Cacat tetap (maksimum) : Sin $ 10.000 c. Biaya Perawatan Dokter/Rumah Sakit : Sin $ 3.000
Dengan ini peneliti menyimpulkan, dimana  Otorita Batam sebagai pemilik wilayah yang membuat perjanjian dengan Pelabuhan PT. Senimba Bay Resort sebagai pelabuhan khusus Internasional dan PT. Jasa  Raharja (persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putra yang akan memberikan asuransi kecelakaan kepada setiap penumpang/wisatawan tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ini merupakan hukum positif yang berdasarkan pancasila yang mengatur untuk perlindungan hukum bagi perusahan-perusahaan yang menjalankan produksi barang dan atau jasa. Dimana pada saat itu masih banyaknya terdapat perusahaan-perusahaan jasa yang ada di batam.
2. Analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Kasus Praktek Monopoli Penguasaan Pasar Jasa Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan Persaingan Usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 14 Berdasarkan tugas KPPU sebagai Badan atau Komisi yang melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh KPPU untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009. Dimana disini peneliti hanya membahas Pelabuhan Ferry Teluk Senimba  sebagai salah satu Pelabuhan Khusus Internasional.
Pelabuhan Teluk Senimba yang dulunya bernama PT. Marina City Development yang berganti nama menjadi PT.Senimba Bay Resort sebagai pengelolah pelabuhan yaitu pada tahun 2007. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelolah untuk kepentingan sendiri guna melakukan kegiatan tertentu, dimana disini yang dimaksud dengan kepentingan sendiri yaitu terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya. Yang mengeluarkan izin pelabuhan khusus ini adalah
14 UU No. 5 tahun 1999, Op.Cit Pasal 1 Huruf f
langsung dari Menteri Perhubungan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.SK.43.AL.003/PHB-99.
Ada beberapa hal yang peneliti simpulakan dalam analisis Putusan KPPU dalam perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 yaitu :
A. Pasar Bersangkutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 angka (10) yang mejelaskan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku  usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substansi dari barang dan atau jasa tersebut. 15
Dalam perkara ini geographical market adalah Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, sedangkan product market merupakan jasa asuransi kecelakaan  diri bagi penumpang/wisatawan. Jadi pasar bersangkutan di dalam perkara ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Jasa Asuransi Kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan Ferry di terminal Teluk Senimba.
B. Tentang Ketentuan mengenai Asuransi Kecelakaan Penumpang, Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tentang jaminan asuransi, yang isinya sebagai berikut :“Mewajibkan semua biro umum/cabang yang beroprasi di otorita pengembangan daerah industry pulau batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan”
Semenjak telah di keluarkannya putusan tersebut Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengeluarkan juga mengenai penentuan nilai premi di dalam surat nomor B/301/KA/V/1997 tertanggal 9 mei 1997 kepada pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putera yang isinya sebagai beriku :
1. Premi asuransi kecelakaan diri di laut oleh setiap penumpang /wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 (satu dolar Singapura) untuk penumpang tujuan luar negeri.
2. Setiap penumpang (penduduk Indonesia) Diberi tanggungan asuransi selama kunjungan lebih kurang 7 hari  mendapatkan nilai premi yang sama.
Dengan keluarnya surat ini Pengelolah Terminal FerryTeluk Senimba dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera juga menetapkan jumlah premi sebesar Sin $ 1 pada setiap  penumpang.Jika kita lihat dari peraturan yang bersangkutan dengan Asuransi Kecelakaan penumpang yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib  Kecelakaan Penumpang,
15 UU No.5 Tahun 1999 Op.Cit Pasal 1 huruf j
Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (persero) Ansuransi Kerugian Jasa Raharja dan juga Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara.Tidak mejelaskan untuk rute internasional, adapun analisis dari Tim Pemeriksa juga tidak menemukan ketentuan bahwa PT. Jasa Raharja (persero) merupakan perusahaan yang wajib menyelenggarakan jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan perusahaan perkapalan/pelayaran dengan rute Internasional.Disni peneliti melihat kurangnya peraturan perUndang-Undangan kita dalam menjelaskan tentang jasa asuransi yang berlaku untuk rute Internasional.
C. Penetapan harga asuransi kecelakaan bagi penumpang/wisatawan, Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 dan kesepakatan ASITA tenteng penerapan nilai premi sebesar Sin $ 1 (satu dolar Singapura) seharusnya tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan premi. Peneliti juga melihat di dalam surat B/58/KA/II/1992 Kepada PT Jasa Raharja dan surat B/301/KA/V/1997 kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera yang ditunjuk langsung oleh BP Batam untuk pelaksanaan penutuan asuranasi kecelakaan wisatawan dengan premi Sin $ 1. Namun disini tim pemeriksa tidak menggap hal tersebut sebagai asurasni wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 maupun Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/1981.
D. Pembagian Wilayah,  Pada pembagian wilayah yang dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang isinya :“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persingan tidak sehat”Di dalam penjelasan Pasal 9 diatas, tim pemeriksa tidak menemukan bukti adanya perjanjian mengenai pembagian wilayah yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera yang difasilitasi oleh Otorita Batam dalam membagi wilayah pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi penumpan/wisatawan di palabuhan Teluk Senimba.
E. Perjanjian Tertutup,  Di dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 menjelasakan,  Pasal 15 Ayat (2) : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia memberi barang dan atau jasa lain dari pelau usaha pemasok.Dilihat dari perjanjian yang dibuat oleh PT. Senimba Bay Resort dengan PT. Jasa
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
74
Raharja (perseor) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera di pelabuhan Internasional Teluk Senimba bukan perjanjian yang sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999, dikarenakan bukan asuransi kecelakaan yang terdiri dari asuransi wajib (selama dikapal dan perjalanan) + asuransi tidak wajib (selama berada diluar kapal dan berlaku selama 7 hari).
F. Perjanjian Pengelolaan Pelabuhan dengan Perusahaan Asuransi,  Dalam pemeriksaan perjanjian yang dibuat oleh PT. Senimba Bay Resort dengan PT. Jasa Raharja (persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang berisi tentang besaran premi asuransi wajib Sin $ 1 per penumpang, perjanjian ini dibuat atas peraturan yang dibuat Kasatlak Otorita Batam yaitu B/301/KA/V/1997. Maka dari peraturan inilah di setiap pelabuhan di terdapat kesamaan premi dan pertanggungan.Maka menurut Tim Pemeriksa dengan kesamaan nilai pertanggungan tersebut menunjukan tidak adanya persaingan diantara perusahaan jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang ferry di akibat dari ditetepkannya premi asuransi sebesar Sin $ 1 oleh Otorita Batam.
G. Tentang Pengelolahan Pelabuhan,  Dimana  peneliti disini hanya membahas Pelabuhan Internasional Teluk Senimba yang merupakan pelabuhan khusus di dalam Perkara ini, dapat dilihat meskipun Teluk Senimba merupakan pelabuhan khusus, namun disini PT Senimba Bay Resort tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Otorita Batam mengenai jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan.Dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Senimba Bay Resort dengan PT. Jasa Asuransi (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera tentang pengutuan premi sebesar Sin $ 1 selama 7 hari. Tim Pemeriksa menduga semua pihak bersama-sama menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatwan ferry di Terminal Internasional Teluk Senimba, dan juga terdapat diskriminasi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk masuk kepasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan ferry Internasional Teluk Senimba.
Adapun terlapor dalam Penjualan Jasa Asuransi kecelakaan diri pada wisatwan/penumpang Ferry di Terminal Ferry Teluk Senimba adalah sebagai berikut:
a. Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 01, Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut BP Batam;
b. Terlapor II: PT Jasa Raharja (Persero) Batam, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 01, Komp. Perkantoran Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya, disebut PT Jasa Raharja (Persero);
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
c. Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam, berkedudukan di Jalan Raden Patah, Komp. Libra Center Blok A Nomor 04, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PT Asuransi Jasaraharja Putera
d. Terlapor VII: PT Senimba Bay Resort, berkedudukan di Jalan K.H. Akhmad Dahlan, Komplek Waterfont City Nomor 01, Sei Temiang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PT Senimba Bay Resort.
Berdasarkan anslisis diatas Tim Pemeriksa di dalam Putusan Perkara
Nomor 32/KPPU-L/2009 berkesimpulan tidak adanya pelanggaran Pasal 9, Pasal 5 ayat (2) tetapi terdapat pelanggran Pasal 17 ayat (1) serta Pasal  19 huruf d. Kasus praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam) yang telah dipaparkan sebelumnya telah bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka sejalan dengan mengukuhkan tiori Welfare State/ Negara Kesejahteraan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg menyetakan  bahwa negera harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan masyarakat (dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki pasar jasa yang sama yaitu penutupan asuranasi kecelakaan diri wisatawan/penumpang  di Pelabuhan Internasional Teluk Senimba) secara merata dan seimbang.
Dalam perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 dimana BP Batam yang mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan surat putusan dan melakukan perjanjian terhadap PT. Senimba Bay Resort yang merupakan  pengelolah dari Pelabuhan Khusus Internasional yang ada di Kota Batam, dan juga PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk melakukan penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan/Penumpang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana terdapat pelanggran Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 19 huruf d dimana semua pihak bersama-sama menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan ferry di Terminal InternasionalTeluk Senimba, dan juga terdapat diskriminasi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk masuk kepasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan ferry InternasionalTeluk Senimba yang mengakibatkan ketidak adilan dan kesejahteraan pada pelaku usaha lain.
Dalam hal ini negera harus berperan aktif untuk mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh perusahaan- perusahaan lain yang tidak dapat masuk dalam penutupan asuranasi kecelakaan diri di Teluk Senimba, KPPU sebagai suatu badan atau  komisi yang dibentuk yang mejalankan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dalam perkara ini KPPU telah
melakukan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
3. Implikasi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Praktek Monopoli Penguasaan Pasar Jasa Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Di Terminal FerryInternasionalTeluk Senimba
Dalam implikasi putusan KPPU terhadap perkara Nomor 32/KPPU- L.2009 komisi menerbitkan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 97/KPPU/PEN/V/2010 tentang sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 dengan jangka waktu 30 hari. Dan juga mentapkan keputusan komisi Nomor 175/KPPU/KEP/V/2010 sebagai Majelis Komisi dalam  sidang Majelis Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009.  Implikasi dari putusan KPPU terhadap praktek monopoli penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang di Terminal Ferry Teluk Senimba Kota Batam, peneliti melihat dari wawancara dan análisis dari putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009 adalah sebagai berikut :
A. Kasus Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Bahwa pelaku usahan yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini adalah BP. Batam, PT.Jasa Raharha (persero), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera. Perjanjian yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Perero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan difasilitasi oleh BP Batam bukan merupakan perjanjian membagi wilayah pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan di pelabuhan Internasional Teluk Senimba.
Dimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mejelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 16
1. Dimana dalam penjelasan PT. Jasa Raharja (persero) tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha persainganya dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran, tetapi hanya semata- mata untuk menjalankan program asuransi wajib yang diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan SK Mentri Keuangan
RI dengan memberikan perlindungan dasar bagi pera penumpang selama dalam perjalanan saat naik di tempat keberangkatan sampai di tempat tujuan. 2. Penjelasan PT. Asuransi Jasa Rahara Putera dalam melaksanakannya melakukan pengajuan proposal penawaran asuransi dan tidak pernah membuat kesepakatan dalam bentu
16 UU Nomor 5 Tahun 1999 Op.Cit, Pasal 9
apapun tentang pembagian wilayah. Dalam melakukan kerjasamanya menggunakan mekanisme yang berlaku umum di dalam asuransi yang di dahului proses offer & acceptance
(penawaran dan penerimaan) yang memenuhi unsur : a. Concideration (Kesepakatan), bahwa pihak pengelolah pelabuhan berjanji akan membayar premi asuransi sebagai bukti pengalihan resiko dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera sebagai pihak yang menerima pengalihan resiko akan memenuhi kewajiban untuk membayar klaim; b. Cartainty (kepastian), dalam arti jelas apa yang diperjanjikan, dapat diidentifikasi dan dapat diukur, yakni adanya pengalihan resiko kecelakaan sesuai Term & Condition;
c. Intention (maksud), perjanjian yang jelas bagi kedua belah pihak, yaitu pengalihan resiko, pemberian kepastian jaminan, peningkatan pelayanan kepada pemakai jasa dan mendukung berkembangnya sektor pariwisata di Batam;
d. Memenuhi ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. PT.Asuransi Jasaraharja Putera melakukan program asuransi ini sejak lama dengan dimikian kepastian perusahaannya telah teruji untuk menutup program asuransi tersebut, dan juga mampu  memberikan jaminan yang lebih dibanding pesaing lain.
Bahwa sesui pendapat atau pembelaan diri para terlapor yang tertuang di LHPL yang dilakukan Tim Pemeriksa, yang menyatakan tidak ditemukannya bukti adanya perjanjian pembagian wilayah pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan dipelabuhan Intenasional Teluk Senimba. Pelanggaran Pasal 9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa BP Batam, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort tidak terbukti melanggar peraturan tersebut.
B. Kasus Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku usaha yang dimaksud dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999  ini adalah PT. Senimba Bay Resort selaku pengelolah pelabuhan.Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usha pemasok.
Dapat peneliti simpulkan dari wawancara dan putusan KPPU adalah sebagai berikut :
1. Penjelasan dari PT. Jasa Raharja (pesero), pada masa perjanjian yang dilakukan dalam perkara 32/KPPU-L/2009 semata-mata JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 78
hanya untuk memenuhi permintaan dan pengusaha pelabuhan untuk memberikan perlindungan dasar bagi para penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP Nomor 17 Tahun 1965 dan SK Menteri RI, dan tidak pernah mempersyaratkan kepada pihak lain untuk menerima dan bersedia mengasuransikan wisatawan kepada perusahaan asuransi lain yang ditunjuk. 2. Penjelasan PT. Asuransi Jasaraharja Putera, berdasarkan perjanjian antara pengelolah pelabuhan dengan Otorita Batam resiko timbulnya kerugian atas asset dan penumpang/wisatawan menjadi liability dari pengelolah, yang untuk selanjutnya dialihkan kepada
PT. Asuransi Jasaraharja Putera melalui mekanisme asuransi yang ada. Program asuransi dibatam walaupun berkaitan dengan asset dan kecelakaan diri, tetapi mempunyai spesifikasi tersendiri karena membayar premi tidak dilakukan di muka dan tingkat resiko yang tinggi dan tidak terdapat di tempat lain, kondisi inilah yang menyebabkan terbatasnya perusahaan asuransi yang dapat menutup program tersebut 3. PT. Senimba Bay Resort, dalam penjelasan yang diberikan bahwa terdapat Surat Keputuan dari Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tanggal 10 April 1990 kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat nomor B/58/KA/II/1992 tangal 20 Februari 1992 prihal  jaminan asuransi bagi wisatawan manca Negara. Dalam surat terakir tersebut menjelaskan bahwa meminta seluruh pimpinan/pengusaha ferry/kapal penumpang dan PT.Jasa Asurasni (persero) untuk melakukan penutupan asuransi kecelakaan diri wisatawan. Pada tanggal 9 Mei 1997 Otorita Batam mengeluarkan surat nomor B/301/KA/V/1997 tentang asuransi Jasa Raharja yang ditunjuk kapada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, yang ditetapkan mengenai premi asuransi kecelakaan diri yang ditanggung setiap penumpang ialah : a. Penumpang tujuan luar negeri sebesar Sin $ 1 per orang b. Penumpang tujuan luar negeri sebesar Rp. 250.000 per orang c. Setiap penumpang dengan (penduduk Indonesia) dengan tujuan Singapura/Malaysia pertanggungan asuransi juga diberikan apabila terjadi kecelakaan selama kunjungan 7 hari dan jumlah premi yang akan diberikan sama dengan orang asing.
Pada tanggal 1 November 2007 PT. Senimba Bay Resort menandatangani kesepakatan bersama PT. Jasa Raharja (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera tentang pemungutan Premi asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan yang disebut dengan kesepakatan bersama. Bahwa PT.Senimba Bay Resor tidak pernah
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
79
merumuskan, menentukan atau memutuskan besarnya premi asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan tetapi hanya untuk melaksanakan kebijakan dari Otorita Batam.
Bahwa dengan penjelasan dari para terlapor mrupakan unsur perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terbukti.Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa BP Batam, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort tidak terbukti melanggar peraturan tersebut.
C. Kasus Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,  Pelaku yang dimaksud dalam dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999  ini adalah BP Batam, PT Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT. Senimba Bay Resort. Di dalam penjelasan Pasal 17 ini.terdapat 2 (dua) bukti yang melanggar dalam Praktik Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat.Pasal 17 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan Bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
PT. Senimba Bay Resort, PT. Jasa Raharja (persero), dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan difasilitasi oleh BP Batam dianggap telah melakukan penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri penumpang/ wisatawan di Terminal Teluk Senimba  yang merupakan pelabuhan khusus di dalam perkara Nomor 32/KPPU-L/2009.
1. Dalam penjelasa BP Batam, menyatakan bahwa penunjukan perusahaan asuransi yang boleh melakukan pemungutan asuransi diserahkan sepenuhnya pada pengelolah pelabuhan, BP Batam hanya memberikan kritik dan saran kepada pengelolah pelabuhan semata-mata untuk menjalankan fungsi sebagai pengawas dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pengelolahaan pelabuhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam penjelasan Oleh PT. Jasa Raharja (persero), dengan adanya permintaan dari pengelolah pelabuhan berdasarkan hasil penawaran dari masing-masing perusahaan asuransi maka terbentuklah suatu kesepakatan bersama antara pihak pengelolah pelabuhan dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Perjanjian ini dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort untuk melaksanakan perlindungan asuransi bagi penumpang/wisatawan yang dating dan berangkat dari palibuhan teluk Teluk Senimba dengan kesepakatan bersama Nomor P/KS/012/XI/2003, Nomor P/KS/II/XI/2003 dan Nomor 216/MCD-Ex/XI/2003 tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 80
31 Otober 2007 dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2012.
3. Penejelasan diambil dari PT. Senimba Bay Resort yang menyetakan bahwa harus diberikannya perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan yang berkunjung ataupun keluar Kota Batam selama 7 hari, dijelaskan oleh surat keputusan Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tanggal 10 April 1990, Surat
Nomor B/58/KA/II/1992 tanggal 20 Februari 1992 dan surat Nomor B/301/KA/V/1997 tentang Asuaransi Jasa Raharja tanggal 9 Mei 1997. Maka dengan terbitnya surat ini kemudian pada tanggal 1 November 2007 PT. Senimba Bay  Resort menandatangani kesepakatan bersama dengan PT. Jasa Raharha (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Purtera dengan surat perjanjian Nomor P/PK/012/XI/2003, Nomor P/KS/II/XI/2003 dan Nomor 216.MCD- Ex/XI/03 tentang pungutan premiasuransi kecelakaan diri penumpang ferry, yang disebut dengan kesepakatan bersama. Dengan penjelasan para terlapor diatas dapatpeneliti simpulkan bahwa, penguasaan pasar jasa kecelakaan diri penumpang/wisatawan di Pelabuhan Terminal Teluk Senimba  yang di kelolah oleh PT. Senimba Bay Resort, melakukan perjanjian dengan dengan PT. Jasa Raharja dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan difasilitasi oleh BP Batam, hal ini merupakan penunjukan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam  pasar tersebut.Pelanggaran PasalUndang-Undang Nomor 17 ayat (1) Tahun 1999 bahwa BP Batam, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort terbukti secara sah melanggar peraturan tersebut.
D. Kasus Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah BP Batam, PT. Jasa Raharja (persero), PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort.Pasal 19 Huruf d menjelaskan pelaku usaha Pelaku usaha dilarang melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Menurut peneliti ada beberpa poin yang menyebabkan diskriminasi pesaing dalam pasar asuransi kecelakaan diri penumpang di Pelabuhan Teluk Senimba  :
1. BP Batam, BP Batam mengeluarkan surat putusan Nomor
10/SKEP/KA/IV/90 mengenai mewajibkan semua biro perjalanan umum/cabang yang beroperasi di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelabuhan yang berada di  Pulau Batam termasuk juga Pelabuhan InternasionalTeluk Senimba yang merupakan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 81
pelabuhan khusus. Selanjutnya BP Batam melakukan tidak lanjut dalam putusan sebelumnya untuk memberlakukan nilai premi Sin $ 1 (Satu Dolar Singapura) selama kunjungan 7 hari dalam suratnya nomor B/301/KA/1997 langsung kepada Pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Maka disinilah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi penguasaan pasar asuransi. Dimana peneliti melihat peraturan tentang penunjukan perusahaan perseroan (persero) asuransi kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang tertuang pada Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/1981 tidak untuk rute Internasional.
Peneliti juga melihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tidak ada menjelaskan tentang Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang asuransi kecelakaan untuk rute Internasional. dengan tidak adanya aturan yang mejelaskan seharunya BP. Batam tidak langsung membuat perjanjian kerjasama dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan perjanjian Nomor 19/SPJ/KA/X/1992/Nomor P/07/SPP/X/1992 yang berisi setiap warga Negara asing yang masuk atau memiliki izin menetap sementara di Pulau Batam melalui pelabuhan yang ada di Batam dan terdaftar pada Pihak Imigrasi atau setiap warga Negara Indonesia yang mealakukan perjalanan tujuan Singapura atau Malaysia dari Pulau Batam mendapat jaminan pertanggungan asuransi yaitu (meninggal dunia Sin $ 10.000, Cacat Tetap (maksimum) Sin $ 10.000, biaya perawatan (maksimum) Sin $ 3.000) dan besaran premi Sin $ 1 selama 7 hari 2. PT. Jasa Asuransi (persero), dengan pembetukan Batam Tourist Promotion Board (BTPB) dalam surat keputusan Nomor 050/UM-
KPTS/V/1989 dalam rangka mempelancar usaha pengembangan kepariwisataan daerah industry Pulau Batam, maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan dan rasa aman kepada wisatawan yang berkunjung di Pulau Batam, Otorita Batam mewajibkan setiap penumpang/wisatawan mendapat perlindungan asuransi. Menurut PT Jasa Raharja (persero) pada dasarnya perlindungan asuransi tersebut untuk perlindungan bagi para penumpang hanyalah PT. Jasa Raharja selaku pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Selanjutnya terdapat permintaan dari para pengelolah pelabuhan dengan perusahaan asuransi lain terbentuklah kesepakatan bersama antara PT. Jasa Rahraja (persero), PT.Asuransi Jasaraharja Putera dengan PT. Senimba Bay Resort tentang pungutan premi dan pertanggungan asuransi dalam surat perjanjian nomor P/KS/012/XI/2003, Nomor P/KS/II/XI/2003 dan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
82
Nomor 216/MCD-Ex/XI/2003. Maka dari perjanjian inilah yang menyebabkan diskriminasi pelaku usaha asuransi lain untuk masuk ke pasar kecelakaan diri penumpang/wisatawan, dimana pelaksanaan perjanjian yang ditunjuk langsung pengelolah pelabuhan mengadakan perjanjian bersama berdasarkan Putusan BP. Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 pada setiap  pelabuhan, maka dari itu perusahaan asuransi lain yang tidak mengetahui informasi secara publik atau terbuka mengenai lelang ataupun tender tentang asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatwan dengan rute Internasional. 3. PT. Senimba Bay Resort, dengan dikeluarkannya surat putusan nomor 10/KEP/KA/IV/1990 pada tanggal 10 April 1990 tetang jaminan asuransi diri, surat nomor B/58/KA/II/1992, dan surat Nomor B/30I/KA/V/1997 tentang Asuransi Jasa Raharja bagi yang berkunjung ke Pulau Batam merupakan dasar hukum dalam melakukan perjanjian dengan PT. Jasa Raharja (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera.
Pelanggaran Pasal 19 Huruf dUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa BP Batam, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan PT. Senimba Bay Resort terbukti secara sah melanggar peraturan tersebut.
E. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan perkara Nomor 32/KPPU-L/2009, Melihat fakta yang terjadi dilapangan dengan penjelasan dari terlapor atas kasus pemberian asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan dengan rute Internasional yang bertujuan ke Pulau Batam maupun ke Singapura atau Malaysia. Peneliti menyimpulkan dari Pertimbangan yang diberikan oleh KPPU sebagai Tim Pemeriksa yang mejalankan tugas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan :
1. Pasal 35 huruf e : memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 17
2. Pasal50 : dikecualikan dari ketentuan ini.
Dimana dalam penjelasan ini bahwa perkara yang dilakukan oleh terlapor tidak termasuk dalam pengecualian dalam Pasal ini, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah :
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk
17 UU Nomor 5 Ibid, Pasal 35 huruf e
industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan;
e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau tau berbaikan standar hidup masyarakat luas;
f. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia;
g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspos yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. 3. Dengan pertimbangan diatas mengingat Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan “ komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
KPPU memutuskan dengan pertimbangan yang diberika oleh terlapor dan juga peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dari hasil pemeriksaan pendahulauan sampai dengan pemeriksaan lanjutan tentang perkara ini yang ditetapkan melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 dan dibuka untuk umum pada hari Rabu 23 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang isi hukumannya adalah sebagai berikut :
1. Terlapor I yang merupakan Otorita Batam (BP. Batam), menghukum dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu meliyar rupiah) yang harus disetorke kas Negara sebagai setoran pendapatan dendan pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (pendapatan denda pelanggaran Pesaingn Usaha) 2. Terlapor II yang merupakan PT. Jasa Raharja (persero), menghukum dengan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-  (satu meliyar lima ratus juta rupiah) harus disetorke kas Negara sebagai setoran pendapatan dendan pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 84
Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (pendapatan denda pelanggaran Pesaingn Usaha)
3. Terlapor III yang merupakan PT. Asuransi Jasaraharja Putera, menghukum dengan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-  (satu meliyar lima ratus juta rupiah) harus disetorke kas Negara sebagai setoran  pendapatan dendan pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (pendapatan denda pelanggaran Pesaingn Usaha) 4. Terlapor IV yang merupakan PT. Senimba Bay Resort, menghukum dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,-  (dua ratur lima puluh juta rupiah) harus disetorke kas Negara sebagai setoran pendapatan dendan pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (pendapatan denda pelanggaran Pesaingn Usaha). Implikasi dari KPPU di dalam Putusan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana hal ini sesuai dengan tiori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukumnya sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Fakor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Faktor hukumnya sendiri, Untuk mengawasi persaingan usaha yang ada di Indonesia telah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana menurut penyelidikan dan bukti yang di hasilkan KPPU dalam  perkara ini, dimana BP Batam, PT. Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 19 huruf d b. Faktor Penegak Hukum,  Dimana dalam perkara ini yang merupakan penegak hukum adalah KPPU sebagai suatu badan atau komisi yang mejalankan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan. Dimana KPPU telah membentuk tim pemeriksa untuk meyelesaikan perkara tersebut, Dalam perkara ini KPPU telah melakukan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang- undang Nomor 5 tahun 1999. Dimana KPPU telah melihat dari dokumen-dokumen dan saksi para terlapor dimana analisi
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 85
KPPU melihat BP. Batam menunjuk langsung dengan cara mengeluarkan surat putusan Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 yang mewajibkan semua biro umum/cabang yang beroprasi di otorita pengembangan daerah industri pulau batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan wisatawan, salah satunya yaitu Pelabuhan Teluk Senimba,  dan BP Batam juga mengeluarkan perjanjian kepada PT Jasa Raharja dan PT
Asuransi Jasaraharja Putera secara langsung untuk melakukan penutupan asuransi kecelakaan diri wisatawan.
c. Sarana  dan fasilitas,  Sarana dalam menjalankan Undang- undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam, dan baiaya untuk pelaksanaannya sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber- sumber lain yang diperbolehkanoleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.
d. Masyarakat,  Penegakan  hukum yang berasal dari masyarakat, dimana dalam hal ini KPPU mendapatkan Informasi tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan BP.
Batam, PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja, dan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang melakukan penutupan asuransi kecelekaan diri wisatawan/penumpang di Pelabuhan Teluk Senimba Kota Batam dengan Rute Internasional. dengan itu KPPU menyelidi dan menegakkan Undang-Undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. e. Faktor Kebudayaan,  Budaya  persaingan usaha di Kota Batam dimana perusahaan yang mempunyai kekuatan yang besar, fasilitas yang baik, SDM yang memadai, dan modal yang besarlah yang akan mendapatkan tempat yang mendominasi dalam suatu pasar bersangkutan asuransi tertentu.

## E.   Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil oleh peneliti pada kasus asuransi kecelakaan diri penumpang atau wisatawan di Pelabuhan Teluk Senimba . Dengan di buatnya keputusan oleh Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tetang jaminan asuransi, yang mana intinya mewajibkan seluruh biro perjalanan termasuk juga pelabuhan Teluk Senimba yang merupakan pelabuhan khusus memberika jaminan asuransi kecelakaan wisatawan. Dengan menindaklanjuti surat tersebut Otorita Batam mengirim surat Nomor B/301/KA/V/1997 kepada pimpinan PT Asuransi Jasaraharja Putera
dalam hal premi asuransi kecelakaan diri yang di tanggung penumpang/wusatawan sebesar Sin $ 1. Dan juga perjanjian kerjasama pertanggungan kecelakaan diri Nomor 19/SPJ/KA/X/1992/Nomor P/07/SPP/X/1992 yang membahas tentang besarnya jaminan pertanggungan asuransi bagi korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang. Berdasarkan aturan tersebutlah pengelolah Pelabuhan Teluk Senimba Membuat kesepakatan bersama, yaitu antara PT. Senimba Bay Resort dengan PT Jasa Raharja (persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang difasilitasi oleh BP Batam.
Dilihat dari analisis yang dilakukan oleh KPPU, oleh Tim Pemeriksa ditemukannya pelanggaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 huruf d. dengan menganalisis, peneliti melihat dari peraturan yang terkait dengan permasalahan mengenai asuransi kecelakaan diri penumpang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, Undang-Undang 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksana dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, kepmen Nomor 337.KMK.011/1981 Penunjukan Perusahaan Perseroan (persero) Asuransi Kegiatan Jasa Raharja, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum. Serta dilihat dari  kenyetaan yang terjadi dan pembelaan para terlapor dengan  ini Tim Pemeriksa melakukan sidang dengan surat Nomor 97/KPPU/PEN/V/2010 yang mengelaurkan bahwa pelanggran yang dilakukan oleh para terlapor yaitu pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d.
Implikasi analisi yang akan diputusakan oleh KPPU, dimana telah terjadinya monopoli kekuasaan di pelabuhan Teluk Senimba yang dilakukan oleh Otorita Batam dengan mengeluarkan surat keputusan untuk para pelabuhan Internasional yang ada di batam melakukan asuransi kecelakaan diri, dan juga penunjukan langsung kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera yang menjadi pedoman perjanjian bersama oleh PT. Senimba Bay Risort, PT.Jasa Raharja (persero) dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Hal inilah yang mejadi diskriminasi pelaku usaha, dan juga terjadinya penguasaan pasar asuransi.hukuman yang diberika kepada setiap terlapor berupa penggantian rugi degan membayar denda yang dimasukkan ke Kas Negara sesuai dengan putusan KPPU pada setiap terlapor.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Amaruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Firdaus, Pancasila, Pekanbaru : Pers, 2010. Hadjon M. Philipus, Perlindngan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Pruposive Sumpling adalah teknik pengembilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek situasi yang sedang diteliti, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R & D, Bandung : Alfabea, 2008. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 1981. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta,Sinar Grafika, 2009,
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

## Internet
http://www.sistertech.com/phones/batam-asuransi/ (diakses 24/6/2016)

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 32/KPPU-L/2009.