REFORMASI PERATURAN AGRARIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI

## Rindi Afriadi
Mahasiswa Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Abstrak
Terbatasnya  ketersediaan  tanah  mengakibatkan  bonus  demografi  mengalami  kendala  karena  usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Reformasi agraria menjadi  solusi  yang  diberikan  pemerintah,  dimana  tanah  terlantar  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat baik untuk program pertanian maupun  non pertanian. Eratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan  pertanian  menyebabkan  upaya  perbaikan  kesejahteraan  petani  tidak  cukup  hanya  melalui perubahan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.  Lahan  pertanian  yang  cenderung  makin  terbatas  karena  harus  berkompetisi  untuk berbagai  penggunaan,  sementara  orang  yang  bekerja  di  pertanian  secara  absolut  terus  bertambah sehingga  menyebabkan  rata-rata  pemilikan  dan  penguasaan  lahan  semakin  sempit.  Kondisi  ini merupakan  akibat  dari  akumulasi  kesalahan  di  dalam  penerapan  kebijaksanaan  pembangunan  yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan  investor  untuk  mendapatkan  lahan,  salah  satunya  lahan  pertanian.  Upaya  reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai  peraturan/perundangan  yang  ada.  Dalam  bentuk  membatasi  investasi  jika  berhubugan dengan  lahan  pertanian  masyarakat  indonesia,  membentuk  kebijakan  untuk  tanah  kosong  yang bergitu lama, dan dukungan pemerintah dalam peminjaman modal untuk produksi para petani.
Kata Kunci: Agraria, Reformasi Peraturan, Bonus Demografi.

## Pendahuluan
Menyimak  pernyataan  Haryono  Suyono, mantan  Menko  kesra  dan  Ketua  Yayasan Damandiri  dalam  dialog  interaktif  di  Radio  D-FM Jakarta,  menyambut  Konferensi  Tingkat  Tinggi tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York, Amerika Serikat, 12-14 Oktober 2009, yang menya-takan, bonus demografi yaitu melimpahnya  jumlah  penduduk  produktif  usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 60 persen  atau  mencapai  160-180  juta  jiwa  pada 2020,  sedang  30  persen  penduduk  yang  tidak produktif  (usia  14  tahun  ke  bawah  dan  usia  di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi, sebut
Haryono,suatu  fenomena  dimana  struktur penduduk  sangat  menguntungkan  dari  sisi pembangu-nan  Menyimak  pernyataan  karena jumlah  penduduk  usia  produktif  sangat  besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan  proporsi  usia  lanjut  belum  banyak.Oleh karena  itu,  bonus  demografi  dapat  menjadi anugerah  bagi  bangsa  Indonesia,  dengan syarat  pemerintah  harus  menyiapkan  generasi muda yang ber-kualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan,  pelatihan,  kesehatan,  penyediaan lapangan kerja dan investasi . 1
Akan  tetapi  ada  pertanyaan  krusialnya dari sisi ekonomi untuk negara indonesia yaitu
bagaimana  memanfaatkan  penduduk  produktif yang  banyak  ini.  Jika  kondisi  agraria  sebagai salah  satu  penyedia  lapangan  kerja  untuk peduduk  indonesia  berkurang  bahkan  sudah tidak  ada  yang  bisa  di  manfaatkan.  Maka,  jika penduduk  yang  produktif  ini  tidak  berkerja  itu sama  saja  dengan  penduduk  non-produktif. Saat  yang  tepat  sebenarnya  bagi  pemerintah untuk  menciptakan  lapangan  kerja  yang  luas agar  penduduk  yang  produktif ini tidak sia-sia. Selain  itu,  konsep  bonus  demografi  adalah konsep makro pembangunan. Karena itu, untuk memanfaatkan  bonus  ini  maka  pengambil kebijakan perlu memikirkan tataran mikro yaitu individu  penduduk  pada  usia  produktif  ini. Agraria  atau  tanah  merupakan  salah  satu modal  dasar  pembangunan  nasional  sehingga memegang  peranan  strategis.  Agraria  atau Tanah  adalah  permukaan  bumi  di  daratan maupun  dibawah  air,  termasuk  ruang  diatas maupun  dibawahnya  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya,  yang  mempunyai batas  batas  tertentu,  baik  batas  alam,  batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatannya, sebagai  matriks  utama  ruang  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  sistem spasial  kemasyarakatan  dan  kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
BPN, 2007, Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Kebijakan umum penanganan  bidang  pertanahan  tertera  dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945,
yang  menyatakan  bahwa  “bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perkataan “dikuasai”  oleh  negara,  yang  dimaksud  bukanlah berarti  “dimiliki”  negara,  tetapi  pengertiannya adalah  memberi  wewenang  kepada  negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi antara lain untuk  mengatur  peruntukan  dan  penggunaan tanah,  termasuk  hak-hak  yang  dapat  dimiliki masyarakat.  Hubungan  antara  rakyat  dengan bangsa  Indonesia  dengan  bumi,  air,  serta  ruang angkasa  adalah  hubungan  yang  bersifat  Abadi  ( pasal 1  ayat (2) dan ( 3) Undang Undang Pokok Agraria  ).  Menurut  Anwar  (1996:1)  kelangkaan (scarcity)  sumber  daya  tanah  disebabkan  karena persediaannya  secara  fisik  terbatas.  Masalah sumber  daya  tanah  disebabkan  oleh  kebutuhan (needs)  akan  sumber  daya  tanah  yang  semakin meningkat,  sedangkan  potensi  dan  luas  tanah yang  tersedia  terbatas.  Peranan  tanah  menjadi begitu  penting  karena  semakin  kompleksnya aktivitas  manusia  sejalan  dengan  pertambahan jumlah  penduduk  yang  pada  gilirannya  akan menimbulkan  tekanan  pada  permintaan  tanah. Pembangunan  yang  terus  meningkat  membawa dampak  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah  membawa  konsekuensi  semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian.
Oleh karna itu dengan kondisi keterbatasan tanah  di  indonesi  penting  pemerintah  indonesia untuk  melakukan  reformasi  agraria  dengan tujuaan  memikirkan  tataran  mikro  yaitu  individu penduduk  pada  usia  produktif  ini  dan  untuk menciptakan lapangan
kerja  yang  luas  agar  penduduk  yang  produktif ini  tidak  sia-sia  dan  menjadi  penduduk  non- produktif.
Dalam  hal  ini  Reformasi  Agraria  dapat diartikan  sebagai  suatu  upaya  sistematik, terencana,  dan  dilakukan  secara  relatif  cepat, dalam  jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial serta  menjadi  pembuka  jalan  bagi  pembentukan masyarakat „baru‟ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan  tanah  dan  kekayaan  alam  lainnya,
kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya
dan perekonomian rakyat pada umumnya. 2
Dalam dokumen “Petisi Cisarua” sejumlah pakar  dan  aktivis  pembaruan  agraria  telah mengingatkan  bahwa  jika  hendak  menjalankan reforma  agraria  di  Indonesia  jangan  lah “setengah-setengah”,  tetapi  jadikan  reforma agraria  sebagai  dasar  bagi  pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru. 3
Oleh  sebab  itu  karena  indonesi  akan mengahadapi  masa  bonus  demografi  artinya orang  yang  bekerja  di  pertanian  secara  absolut terus  bertambah  harus  berhadapan  dengan kurannya  lahan  pertanian  yang  ada  di  Indonesia. Kondisi  ini  merupakan  akibat  dari  akumulasi kesalahan  di  dalam  penerapan  kebijaksanaan ekonomi pembagunan yang kurang berpihak pada pertanian,  dengan  tidak  dibuatnya  berbagai undang-undang  dan  peraturan  yang  tidak  lagi memudahkan  investor  untuk  mendapatkan  lahan, termasuk  lahan  pertanian  dan  hak  masyarakat dan  tidak  adanya  peraturan  yang  mempermudah dan mendukung petani.
Upaya  reformasi  agraria,  dengan  sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan  yang  ada.  Agar  tidak ada  lagi  kejadian-kejadian  yang  tidak  berpihak kepada  petani  jika  dilakukan  reformasi  agraria di  Indonesia.  Agar  tidak  adalagi  kemudahan bagi  investor  untuk  mendapatkan  lahan  petani yang seharusnya di dapatkan oleh petani. Agar upaya  ini  dapat  terlaksana  dibutuhkan  political comitment  dan  pemerintah  dan  pihak  legislatif tentang pentingnya reformasi peraturan sebelum  dilakukan  reformasi  agraria  untuk menghadapi bonus demografi.
Reformasi berbagai peraturan/
perundangan  yang  kurang  berpihak  pada pertanian. Membuat undang-undang dan peraturan yang tidak memudahkan investor untuk mendapatkan lahan. Tantagan reformasi peraturan  agraria  untuk  menghadapi  bonus demografi  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang menjadi  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan ini adalah ingin melihat lebih lanjut betapa pentingnya Reformasi berbagai peraturan/perundangan  yang  kurang  berpihak pada  pertanian  dan  butuhkah  political comitment  dan  pemerintah  dan  pihak  legislatif tentang pentingnya Menghapus berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor  untuk  mendapatkan  lahan.  Hal  ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lajut karena pada  saat  sekarang  banyak  masalah-masalah yang membuat petani di rugikan dan  agrari  tidak menguntungkan petani.

## Mereformasi Peraturan Agraria Sebagai
Penyebab Konflik Agraria
1. Agraria
Menurut  budi  harsono  dalam  bukunya
yang  berjudul  Hukum  Agraria  Indonesia menyatakan,  bahwa  pengertian  agraria  dalam UUPA  menganut  arti  luas  yaitu,  bumi,air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut dalam
UUPA
bermakna bahwa pengaturan/hukum mengenai agraria dan tidak hanya  mengatur  satu  bidang  hukum  saja,  tapi merupakan  kelompok  berbagai  bidang  hukum, yang  masing-masingnya  berkaitan  dengan penguasaan  Sumber  Daya  Alam.  Diantaranya mencakup  tanah,  kehutanan,  perkebunan,  air dan sumber daya alam lainnya. 4 Agraria merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional  sehingga  memegang  peranan  strategis. Ditengah euforia tentang reformasi akhir-akhir ini ungkapan tentang reformasi agraria semakin hari semakin banyak dikumandangkan berbagai pihak. Dalam  berbagai  pertemuan  yang  menyangkut tanah,  rasanya  tidak  lengkap  bila  reformasi agraria  tidak  dibahas  minimal  disinggung. Walaupun  demikian  batasan  tentang  reformasi agraria itu sendiri belum secara jelas didefinisikan. Malahan  untuk  istilah  saja  ada  perbedaan penyebutan, Tjondronegoro (1999) dan Bachriadi (1999) menyebutnya Pembaruan Agraria, sementara  itu  Putera  (1999)  menyebut  Reforma Agraria  dan  Nasoetion  (1999)  menulisnya Transformasi  Agraria.  Mereka  juga  tidak  secara eksplisit mengungkapkan batasan tentang Reformasi Agraria atau Pembaruan Agraria. Wiradi (2000)  mengungkapkan  istilah  reformasi  agraria berasal  dari  bahasa  Spanyol  yang  dalam  bahasa Inggrisnya  disebut  agrarian  reform,  dan  dalam pengertian  itu  agraria  reform  adalah  landreform plus. Artinya reformasi agraria adalah landreform yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program
pasca reformasi. Secara sederhana hakikat dari reformasi agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan  lahan  untuk  kepentingan  rakyat banyak.  Dengan  batasan  seperti  di  atas, pengertian  reformasi  agraria  jauh  lebih  luas dari  landreform.  Dalam  tulisan  ini  batasan tentang  reformasi  agraria  adalah  perubahan yang  mendasar  dalam  pengaturan  pola hubungan  masyarakat  dengan  lahan,  yang memungkinkan  terjadinya  perbaikan  struktur agraria di masyarakat. Pengertian agraria di sini tidak  hanya  berarti  lahan,  tetapi  termasuk semua  yang  ada  di  atasnya  Reformasi  Agraria dilakasanakan  agar  terwujud  dalam  bentuk penguasaan  dan  pengelolaan  atas  Sumber Daya Alam.
Karena  sumber  Daya  Alam  memiliki peranan strategis bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikandungnya.
Berdasarkan  penfasiran  umum,  bahwa  segala sesuatu  yang  memiliki  nilai  eknomis  umumnya jumlah  ketersediaanya  akan  terbatas.  Sama halnya  dengan  Sumber  Daya  Alam/SDA.  Pada saat  Sumber  Daya  Alam  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia,  mengelolanya untuk  mendapatkan  uang/memenuhi  kebutuhan ekonomi, maka resiko-resiko timbulnya
persaingan akan semakin besar. Setiap orang akan berusaha
menguasai dan memanfaatkannya, apalagi jumlahnya terbatas. kecendrungan  mereka  akan  bersaing  untuk mendapatkannya.
Dari  masalah  ini  maka  akan  dapat menimbulkan pertentangan. Saling klaim mengklaim  diantara  mereka.  Dan  pada  saat masalah  ini  sudah  masuk  ke  tataran  sosial  yang luas maka akan menimbulkan konflik. Atau yang
lebih dikenal dengan istilah konflik agraria.

## 2. Konflik Agraria
Penafsiran tersebut di atas, senada dengan apa  yang  menjadi  buah  pemikiran  Gunawan Wiradi.  Ia  berpendapat  bahwa,  semua  jenis konflik  agraria  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya ketidakserasian/  kesenjangan  terkait  sumber- sumber agraria yang tidak lain adalah SDA. Dalam memahami  konflik  agraria  ia  menawarkan  bahwa kunci  utamanya  adalah  kesadaran  kita  bahwa tanah/SDA  merupakan  hal  yang  vital  yang melandasi semua aspek kehidupan manusia.dalam pandangannya  secara  komprehensif  mengenai konflik agraria. 5
Ia  juga  mencoba  meng-indentifikasikan bahwa  ada  beberapa  bentuk  kesenjangan diantaranya;  kesenjangan  dalam  penguasaan, konsep penguasaan, hukum dan kebijakan yang saling  bertentangan.  Bila  kita  merunut  pada identifikasi  timbulnya  konflik  karena  adanya kesenjangan  penguasaan/pemanfaatan  akibat adanya  kebijakan/hukum  yang  diskriminatif dalam  mengatur  hungan-hubungan  pengusaan dan  pengelolaan  SDA.  Maka  identifikasi  ini sangat relevan bila kita kaitkan pada penyebab maraknya berbagai konflik agraria yang banyak terjadi  di  Indonesia.  Menurut  Usep  Setiawan, aktivis KPA menyatakan bahwa lahirnya konflik sosial dibidang kehutanan/SDA, lebih disebabkan  salah  urus  dalam  pelaksanaan kebijakan,  dan  ketimpangan  akibat  adanya ketimpangan  dalam  penguasaan  tanah,  dan kekayaan alam lainnya. Pada hakikatnya konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya  rasa  keadilan  bagi  kelompok masyarakat  yang  mengandalkan  hidupnya  dari tanah  dan  kekayaan  alam  kaum  tani  pada umum-nya. Ketidak adilan ini muncul sebagai
akibat  adanya  penerapan  konsep  hak  menguasai negara atas sumber daya alam yang salah.

## 3. Teori Konflik
Berbicara mengenai penyebab muculnya konflik karena adanya bentuk-bentuk perlawanan  rakyat  sebagai  akibat  adanya kondisi  ekslusi.  Identifikasi  akar  masalah  ini, sama halnya bila kita merunut pendapat tokoh sosialis Karl Mark. Menurut teori Marxis, bahwa, konflik  agraria  terjadi  akibat  perkembangan ekonomi kapitalis, yang mengakibatkan penduduk  terlempar  dari  tanahnya.  Konflik agraria  dilihat  sebagai  perlawanan  penduduk yang tidak punya tanah, atau tanahnya yang dirampas oleh kapitalis/mereka yang mempunyai modal .
Teori  konflik  Kral  Mark  merupakan  teori yang  mulanya  diperkenalkan  pada  perhatiannya terhadap masalah-masalah perbedaan kelas sosial yang saat itu berkembang di perancis. Perbedaan kelas  tersebut,  menciptakan  adanya  kelompok masyarakat  Borjuis  dan  Proletar.  Masyarakat Borjuis  merupakan  kelas  masyarakat  pemilik modal,  mereka  mempunyai  kekuasaan  dan kekuatan uang, memilik ilmu dan keahlian khusus, sementara  masyarakat  kelas  proletar  adalah mereka  yang  relatif  minim  memiliki  sumber- sumber daya modal, unskill dan banyak sebagai pekerja miskin. Kehidupannya bergantung  pada  sumber-sumber  penghidupan yang  disediakan/diberikan  dari  masyarakat borjuis/pemilik modal.
Dengan demikian kelas masyarakat borjuis, merupakan  kelas  masyarakat  yang  kuat  dan  di negara  indonesia  kelas  borjuis  di  bantu  dan  di dukung oleh pemerintah indonesia sendiri dengan membuat peraturan yang memudahkan
kaum borjuis untuk mendapatkan lahan dengan dalih  pembagunan  negara  dan  kemakmuran bangsa.  Sementara  kelas  proletar  merupakan kelas  masyarakat  yang  lemah  di  indonesia adalah  pera  petani-petani  di  Indonesia  sering terjadi  perebutan  lahan  dan  timbul  konflik berkepanjagan  dan  selanjutnya  eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar.
Semakin  lama  gap/kesenjangan  antara kelas  masyarakat  borjuis  dengan  masyarakat proletar  semakin  lebar.  Kesenjangan  yang  di akibatkan  dari  bantuan  pemerintah  terhadap kegiatan  pengambilan  lahan  oleh  kelas  borjuis Akibat  berbagai  tersebut  mendorong  kesadaran dari  kelas  masyarakat  proletar,  yang  memang selama  ini  berada  di  bawah  kelas  borjuis, melakukan  pembrontakan  yang  lebih  dikenal sebuah  gerakan  sosial  (revolusi),  masuyarakat kelas proletar mengharapkan bahwa dari gerakan ini  akan  mendapatkan  kesetaraan  dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Dan mengakhiri  kesenjangan  dan  praktik-  praktik eksploitasi  terhadap  diri  mereka.  Kemudian  dari proses  perjuangan  tersebut  maka  muncullah  apa yang  dikatakan  konflik.  Konflik  yang  lebih disebabkan,  karena  adanya  ketimpangan  akses untuk  memperoleh/menguasai  sumber-sumber ekonomi.
Pemikiran  tentang  perlunya  upaya perbaikan struktur pemilikan lahan di masyarakat sudah berkembang, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
dicanangkan pada  tahun 1960. Menurut Tjondro- negoro,  para  pemikir  negara  ini  setelah  masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya memperbaiki  struktur  pemilikan  lahan  di masyarakat,  selain  berkaitan  dengan  hak  untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, upaya
ini  merupakan  dasar  untuk  mengubah  struktur ekonomi  agraris  dan  menyelesakan  masalah- masalah agraria di Indonesia.
Untuk mencapai itu, hanya mungkin bila pertanian  sudah  menjadi  basis  ekonomi  yang kuat,  masalahnya  sekarang  apa  yang dicanangkan  para  pemikir  ini  tidak  secara konsisten  dijalankan  oleh  pelaksana  dan perencana  pembangunan  sesudahnya.  Pada awal  pemerintahan  Orde  Baru  sampai  dengan tahun  1974,  pemerintah  Orde  Baru  masih konsisten dengan semangat untuk memperkuat sektor  pertanian  di  pedesaan,  dan  sayangnya upaya  ini  tidak  disertai  dengan  perbaikan struktur keagrariaan di masyarakat.
Malahan  sejak  tahun  1975  terjadi perubahan  yang  mendasar  dalam  kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan lebih mengedepankan upaya pemacuan pertumbuhan.  Hal  itu  terlihat  dengan dikeluarkannya  Permendagri  No.  15/1975 tentang  "Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Tata Cara  Pembebasan  Tanah",  yang  pada  intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh  lahan.  Berawal  dari  kebijakan  ini dan  kebijakan  lain  yang  senada  sesudahnya, mulailah  era  dimana  lahan  menjadi  komoditi yang mudah untuk di beli dan dikuasai investor. Secara  umum  kebijakan  ini  menyebabkan  tiga hal, yaitu: (1) Makin rentannya lahan pertanian dan  lahan  ulayat  milik  masyarakat  adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha, (2) Maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal, (3)
Berkembangnya  penguasaan  lahan  untuk kegiatan spekulasi.
Konflik  berkaitan  dengan  lahan  terjadi hampir  di  semua  wilayah  Indonesia,  menurut Bachriadi  (1999)  selama  tahun  1978-1999  terjadi 1.679  kasus  sengketa  lahan  yang  melibatkan 227.316  kepala  keluarga.  Sengketa  lahan  ini cenderung  merugikan  petani  pemilik  lahan  atas masyarakat  kecil,  karena  dari  penyelesaian  yang dilakukan  hanya  4,3  persen  yang  dimenangkan rakyat  kecil.  Akibat  akumulasi  berbagai  persoalan sekitar  lahan  selama  ini,  radikalisme  petani cenderung  bergerak  ke  puncak  dan  berpotensi untuk  eksplosif.  Konflik  yang  terjadi  umumnya karena  pengam-bilalihan  lahan  pertanian  atau lahan  hak  milik  masyarakat  oleh  investor.  Dalam proses  pengam-bilalihan  ini  seringkali  lahan  milik masyarakat dihargai sangat rendah, dan ini terkait juga  dengan  persoalan  rent  dari  lahan.  Menurut Nasoetion  dan  Winoto  (1996),  bila  diserahkan pada  mekanisme  pasar  maka  nilai  lahan  yang dihitung dari nilai land rent-nya, hanya 1/500 dan 1/622  dari  penggunaan  untuk  industri  dan perumahan. Ini berarti bila tidak ada perlindungan dan  hanya  mengandalkan  pada  ekonomi  pasar, maka  lahan  pertanian  rentan  sekali  terhadap  alih fungsi  kepada  penggunaan  lain.  Hasil  penelitian PATANAS  (2000)  seperti  yang  dikutip  Prakoso (2000)  mengungkapkan  bahwa  di  Jawa  sekitar 88,0  persen  rumah  tangga  petani  menguasai lahan sawah kurang dari 0,50 hektar, dan sekitar 76,0  persen  menguasai  lahan  sawah  kurang  dari 0,25 hektar.

## 4. Reformasi Peraturan Agraria
Pentingnya  me-Reformasi  Peraturan  Yang Telah  Menyebabkan  Konflik  Agraria  sebelum pelaksanaan  reformasi  agraria.  Wiradi  (2000), secara  umum  menyebutkan  bahwa  untuk terlaksananya reformasi agraria diperlukan:
(a) Kemauan politik dari pemerintah;
(b) Data yang lengkap dan teliti mengenai keagrariaan;
(c) Organisasi rakyat/tani yang kuat; dan
(d) Elit penguasa/birolcrasi yang terpisah dari elit bisnis.
Keempat  hal  di  atas  merupakan  syarat keharusan  bagi  terlaksananya  suatu  reformasi agraria  dan  ditambah  dengan  suatu  syarat kecukupan yaitu: adanya suatu lembaga khusus yang  menangani  masalah  ini,  menurut  Wiradi (2000)  semacam  Badan  Otorita.  Pengalaman dari negara-negara yang berhasil melaksanakan reformasi  agraria  ternyata  pengelolaannya ditangani oleh suatu badan khusus. Selain  hal- hal di atas secara teknis, pelaksanaan reformasi agraria perlu didukung oleh:
(a) Adanya tenaga pelaksana yang jujur,
(b) Tersedianya data penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, serta
(c) Dukungan dana yang terus-menerus.
Menurut  Silalahi  (2000),  keberhasilan Jepang dalam melaksanakan refor-masi agraria didukung oleh semua hal di atas. Sementara itu di  banyak  negara  lain  terutama  Amerika  Latin, reformasi agraria tidak berhasil dilaksanakan karena tidak konsistennya dukungan pemerintah,  dana  yang  tersedia  tidak  jelas serta  data/peta  penguasaan/pemilikan  lahan yang  tidak  lengkap,  disamping  besarnya tantangan  dari  para  tuan  tanah.  Reformasi agraria dari awal perlu juga dilakukan reformasi peraturan  agar  tidak  ada  lagi  terjadi  konflik sebab gap/kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin  lebar.  Kesenjangan  yang  di  akibatkan dari  bantuan  pemerintah  terhadap  kegiatan pengambilan  lahan  oleh  kelas  borjuis  Akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari
kelas  masyarakat  proletar,  yang  memang selama  ini  berada  di  bawah  kelas  borjuis, melakukan  pembrontakan  yang  lebih  dikenal sebuah  gerakan  sosial  (revolusi),  masyarakat kelas  proletar  mengharapkan  bahwa  dari gerakan  ini  akan  mendapatkan  kesetaraan dalam  pembagian  sumber-sumber  ekonomi. Serta  mengakhiri  kesenjangan  dan  praktik- praktik  eksploitasi  terhadap  diri  mereka. Kemudian  dari  proses  perjuangan  tersebut maka  muncul  lah  apa  yang  dikatakan  konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh/menguasai sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya  untuk  memulai  reformasi  peraturan agar  tidak  ada  lagi  peraturan-peraturan  yang memberikan  kemudahan  kepada  investor  dalam memperoleh lahan berawal dari kebijakan ini dan kebijakan lain yang senada  sesudahnya, mulailah era  dimana  lahan  menjadi  komoditi  yang  mudah untuk  di  beli  dan  dikuasai  investor  sehingga menyusahkan petani dan menimbukan masalah pertanian maka pemerintah harus segera me-reformasi peraturan dengan cara.
Pertama,  dengan  membentuk  peraturan yang menutup keran investasi atau membatasi investasi dari ivistor jika berkaitan dengan lahar peratanian masyarakat.
Kedua,  pemerintah  harus  membuat peraturan terkait kebijakan untuk tanah kosong selama  sepuluh  tahun,  artinya  jika  tanah kosong  selama  sepuluh  tahun  maka  tanah  itu harus  di  ambil  alih  oleh  negara  dan  negara wajib  memberikan  kepada  orang  yang  mampu mengelolah  sehingga  membantu  pertumbuhan perekonomian negara.
Ketiga,  pemerintah  harus  mendukung peminjaman modal untuk produksi para petani, sehingga  tidak  terjadi  kesulitan  dalam  proses produksi.

## Daftar Pustaka
Adhitama,  Toeti  Prahas.  2012. “Memaknai Bonus Demografi” ,  Media  Indonesia,  20 Juli, hlm.9 Anwar, Effendi.1996.  Bahan  Kuliah  Ekonomi Sumber  Daya  Lahan.  Program  Studi  PPW. Bogor : Program Pascasarjana, IPB. Artikel “Publik Administration in the 21-st Century” , diterbitkan oleh Asian Development Bank
Reksohadiprodjo  dan  Pradono.  2009. Ekonomi Sumber  Daya  Alam  dan  Energi edisi  2. Yogyakarta: BPFE.
Afrizal  .  2006. Sosiologi  Konflik  Agraria  Protes- protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer , Andalas University Press Padang.
Alting  Husen .  Konflik  Penguasaan  Tanah  di Maluku Utara Rakyat Versus Penguasan dan Pengusaha. Jurnal dinamika Hukum. Vol 13 no. 2 Mei 2013
Limbong Bernard.  2012. Konflik  Pertanahan .
Pustaka Margaretha. Jakarta
SekilasBadan Pertanahan Nasional;
http://www.bpn.go.id/Tentang- Kami/Sekilas diakses 22 September 2017 Selamatkan batu karut; http://www.portalkbr.com/berita/saga/2 677282_5535.html diakses 23 September 2017. Tugas Pokok dan Fungsi, http://www.bogorkab.go.id/ wp-content/ uploads/  2013/  04/  Kepala-Dinas- Pertanian-dan-Kehutanan.jpg; diakses 22 september 2017