Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah) 1

## Muh. Isnanto
Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: mas_nanto@yahoo.com
Abstrak. Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari  ekses  negatif  globalisasi.  Tetapi  yang  terpenting  adalah  bagaimana  nilai-nilai  moral  yang  telah ditanamkan  pendidikan  Islam  mampu  berperan  sebagai  kekuatan  pembebas  (liberating  force)  dari himpitan  kemiskinan,  kebodohan,  keterbelakangan  sosial  budaya  dan  ekonomi  (Syafi’i  Ma’arif).  Ada kegelisahan terhadap pengkaderan ulama di kalangan pengasuh dan pendidik sehingga  muncul pertanyaan "akan dibawa kemana pemikiran kaderisasi ulama  ini?" atau "bagaimana sistem pengkaderannya?". Ghiroh pengkaderan  adalah  mencetak  ulama  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berkeadaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Muhammadiyah memang sedang terjadi krisis ulama, bahkan ada  yang  lebih  ekstrim  lagi  krisis  da’i,  yaitu  kiris  ulama  yang  intelektual  dan  intelektual  yang  ulama. Kedua,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  ada  2  yaitu  faktor  internal  bersifat  kelembagaan.  Kurang berfungsinya  struktur  kelembagaan  di  persyarikatan  Muhammadiyah  menyebabkan  tidak  berfungsinya lembaga-lembaga yang ada mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat ranting. Sedangkan faktor eksternalnya adalah  pembentukan  pola  pikir  yang  ditinggalkan  pemerintah  kolonial,  menguatnya  tarikan  dan kepentingan  politik  yang  masuk  ke  lingkungan  Persyarikatan  serta  standar  ulama  di  Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini. Ketiga, problem solving untuk mengatasi terjadinya  krisis  Ulama  di  Muhammdiyah  melalui  kelembagaan  maupun  sosial.  Secara  kelembagaan, adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pengkaderan ulama, dan secara sosial adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama.
Kata kunci: Gagasan, pemikiran dan kaderisasi ulama.

## A. Pendahuluan
Pada dua bulan terakhir ini masyarakat Indonesia dipertontonkan peristiwa-peristiwa keagamaan. Kasus  dugaan  penodaan  agama  yang  dilakukan  oleh  Basuki  Tjahya  Permana  Gubernur  DKI  Jakarta menjadi  isu  terhangat  terhadap  peristiwa  keagamaan  dimaksud.  Rentetan  peristiwa  demonstrasi  yang dilakukan oleh umat Muslim pada bulan 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212) merupakan bentuk  kepedulian  umat  Muslim  dalam  menjaga  kesucian  al  Qur’an.  Pada  2  (dua)  peristiwa  besar  itu sebagaimana dilihat pada berita yang direlease media cetak maupun elektronik menunjukkan demo yang damai, membuktikan bahwa Islam itu rahmatan  lil  ‘alamin sangat menonjol. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari peran alim ulama dalam mengawal umat muslim melakukan aksi. Sehingga aksi yang digelar pada peristiwa tersebut bisa berjalan lancar dan damai.
1 Artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Balai Penelitian Keagamaan Semarang dan sudah diseminarkan di Hotel Hotel Kosambi pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2016
Membahas  tentang  peran  ulama  dalam  keberlangsungan  Negara  Kesatuan  Indonesia  sudah  tidak diragukan lagi. Bahkan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dalam sebuah acara ILC di TV One pada tanggal  8 November 2016 menyampaikan bahkan  kekuatan umat Islam adalah sebagai benteng terakhir untuk  penegakan  NKRI,  menjaga  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  menjaga  kebhinekaan.  Dari  statemen Panglima TNI ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran ulama dalam mempersatukan umat di saat umat Muslim mendapat dan atau mengalami penindasan. Peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya mempunyai andil yang sangat besar dalam menyejukkan umatnya.
Dengan  penting  dan  dibutuhkannya  ulama  dalam menjaga  ukhuwah  dan  ketentraman  umatnya, Persyarikatan  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  keagamaan  terbesar  menganggap  kebutuhan  ulama menjadi skala utama. Hal ini sebagai akibat dari adanya anggapan bahwa di Muhammadiyah telah terjadi krisis  ulama.    Menurut  Prof.  Yunahar  Ilyas,  sebenarnya  krisis  ulama  di  Muhammadiyah  sudah  mulai dirasakan  sejak  Muktamar  Muhammadiyah  di  Surakarta  tahun  1985.  Hal  ini  menjadi  keprihatinan pemikiran di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah.
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  pendidikan Islam  bukan  sekedar  proses  penanaman  nilai- nilai  moral  untuk  membentengi  diri  dari  ekses  negatif  globalisasi.  Tetapi  yang  paling  urgen  adalah bagaimana  nilai-nilai  moral  yang  telah ditanamkan pendidikan  Islam  tersebut  mampu  berperan  sebagai kekuatan pembebas ( liberating force ) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Syafi’i Ma’arif). Kandungan materi pelajaran dalam pendidikan Islam yang masih berkutat pada tujuan yang lebih bersifat ortodoksi diakibatkan adanya kesalahan dalam memahami konsep-konsep pendidikan  yang  masih  bersifat  dikotomis;  yakni  pemilahan  antara  pendidikan  agama  dan  pendidikan umum  ( sekuler ),  bahkan  mendudukkan  keduanya  secara  diametral.  Dari  pendidikan  Islam  yang  masih cenderung  bersifat  dikotomis  yang  selama  ini  terpisah  secara  diametral,  yakni  pendidikan  yang  hanya menekankan dimensi transendensi tanpa memberi ruang gerak pada aspek humanisasi dan liberasi dan atau sebaliknya  pendidikan  Islam  yang  hanya  menekankan  dimensi humanisasi dan liberasi dengan mengabaikan  aspek transendensi. Dalam  teori  sosialnya  Kuntowijoyo (alm)  dikenal  dengan  Ilmu  Sosial Profetik.
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka  pengkaderan ulama di kalangan pengasuh dan pendidik ada kegelisahan sehingga  muncul pertanyaan tentang "akan dibawa kemana pemikiran kaderisasi ulama  ini?" atau "bagaimana sistem pengkaderannya?" .oleh karena itu Ghiroh pengkaderan ulama adalah mencetak ulama sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadaban, tentunya misi dan tugas utamanya adalah melanjutkan kepemimpinan para Nabi, yakni menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, maka  ulama  harus  memenuhi  kualifikasi:  mampu  memimpin  perjuangan  menegakkan  misi  kenabian tersebut.
Dua kualifikasi unggulan yang wajib dimiliki ulama adalah kualifikasi ilmu dan akhlak. Untuk itu, seorang  ulama  harus  memahami  misi  kenabian  dengan  baik;  paham  ulumuddin  dengan  baik;  paham pemikiran Islam; paham pemikiran-pemikiran kontemporer; dan paham strategi serta taktik perjuangan di zamannya. Sebagaimana para nabi, ulama sepatutnya mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga dia bukan hanya paham ilmu-ilmu keislaman dengan baik, tetapi dia juga bisa menerapkannya dengan penuh hikmah.
Maka, kualifikasi akhlak yang wajib dimiliki ulama adalah sikapnya yang hanya takut kepada Allah, tidak hubbud-dunya , apalagi sampai gila jabatan dan gila hormat. Aneh kalau ulama sampai punya ambisi pribadi  untuk  menjadi  pemimpin  umat  atau  organisasi,  padahal  ia  tahu,  betapa  beratnya pertanggungjawaban dia di akhirat nanti. Memang, al-Quran surat al-Ahzab ayat 72 menggambarkan sifat kebanyakan  manusia  yang  zhalim  dan  bodoh,  terkait  dengan  kemauan  manusia  untuk  mengemban amanah.  Logika  sehat  kita  mengatakan  betapa  bodohnya  manusia  yang  memaksakan  diri  mengemban amanah yang sangat berat, padahal, ia tahu ada orang lain yang lebih baik dan lebih mampu memimpin dibandingkan dirinya.
Oleh  sebab  itu  pendidikan  kader  ulama  menjadi  sebuah  keniscayaan  di  Muhammadiyah  dengan memadukan  ilmu  umum  dan  agama  secara  umum  di  lingkungan  masyarakat.  Kalau  merunut  sejarah memang sangat sulit melacak kapan secara persis mulai terjadinya penyebaran literatur keagamaan (kitab agama Islam) di Indonesia. Historiografi tradisional mencatat berbagai catatan lokal maupun asing tentang penyebaran literatur tersebut, walaupun secara persis tiak mencatumkan judul-judulnya. Hikayat raja-raja Pasai,  Sejarah  Melayu dan  kitab  undang-undang  di  beberapa  kesultanan  mencatumkan  hal-hal  yang berkaitan dengan masalah-masalah syari'ah atau fikhiyah yang diambil dari madhab Imam Syafi'i walaupun tidak mencatumkan rujukannya. (Azra, 2002: 112)
Lain  dari  pada  itu  penyebaran  literatur  keagamaan  klasik  selanjutnya  diteruskan  oleh  para  ulama melalui pengajian di rumah atau lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, manasah, suraui, rangkang dan lainnya. Di tempat-tempat tersebut kitab-kitab klasik terus dipelajari dan dikembangkan dalam rangka mencerdaskan  masyarakat dan  menyebarkan ajaran Islam di nusantara. Dan  untuk  itu  tidak  aneh kalau hubungan literatur klasik (kitab kuning) dengan pesantren tidak bisa dipisahkan, bahkan sampai saat ini masih tertanam anggapan masyarakat bahwa pesantren identik dengan kitab kuning.
Menteri Agama dr. Tarmizi Tahir pernah mengatakan tentang kitab kuning "Pedoman Umat Islam adalah Al-Qur'an dan  Hadis, namun  kupasan dan  tafsir para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning  akan  memperluas  wawasan  dan  memperkaya  alternatif  bagi  umat  Islam  untuk  memahami  dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitab kuning seringkali mewarnai praktek keagamaan umat baik yang menyangkut peribadatan, sosial, perekonomian maupun hukum Islam. (Mustofa, 2001: 186-187)
Oleh karena itu, berdasar uraian  di atas maka peran Muhammadiyah salah yang satu  diantaranya adalah  sebagai  agen  pencetak  umat  yang  berakhlak  mulia  dalam  menghadapi  perubahan  sosial,  maka elemen-elemen yang ada didalam termasuk dalam hal ini yang terkait dengan lembaga pengkaderan ulama dituntut  untuk  mampu  memainkan  perannya  secara  dinamis  dan  proaktif.  Kehadirannya  diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan ummat Islam, baik pada dataran intelektual teoritis maupun praktis.
Berdasar  pada  latar  belakang  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bagaimana  madrasah  Mu’allimin mensikapi kehidupan keagamaan. Oleh karena itu pada kesempatan penelitian ini dengan berlatar ragam di atas, kami mencoba untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama  (Studi Kasus Tentang Krisis Ulama Di Muhammadiyah)
Berdasar pada uraian di atas, disadari atau tidak bahwa perkembangan kehidupan keagamaan dengan segala  problemanya  menuntut  adanya  tokoh-tokoh  ulama  yang  bisa  menjadi  teladan  bagi  umatnya, sehingga pengkaderan ulama dirasa perlu. Oleh Karen itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana  pemikiran  tokoh-tokoh  Muhammadiyah  tentang  krisis  Ulama  yang  ada  di Muhammadiyah?.
2. Apa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  adanya  anggapan  terjadi  krisis  Ulama    di  Muhammadiyah, mengapa?
3. Bagaimana problem solving untuk mengatasi terjadinya krisis Ulama di Muhammdiyah tersebut?
Kemudian tujuan dan manfaat penelitian ini dengan berdasar pada permasalahan tersebut di atas maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pemikiran  tokoh  Muhammadiyah  terkait dengan krisis ulama, apa faktor penyebabnya dan bagaimana pemecahannya. Penelitian ini diharapkan pula dapat  menggambarkan  secara  utuh  penyelesaiannya  sehingga bisa dijadikan  model bentuk  pengkaderan ulama.  Sedangkan  manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  instrument pengambilan kebijakan dalam rangka membina, mengembangkan dan kaderisasi ulama.
Untuk dapat memotret dan menganalisis kasus ini maka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bagaimana  mensikapi  kondisi  kehidupan  keagamaan  dengan  realitas  instrumen  pendukungnya dalam  hal  ini  ketersediaan  ulama.  Jika  melihat  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  peran  ulama  bisa membawa  kepada  kesejukan  hubungan  antar  umat,  kerukunan  dan  juga  kedamaian.  Pengembangan kerukunan  hidup  beragama  bisa    menjadi  coreng  moreng  akibat  konflik  sosial  yang  sedikit  banyak melibatkan  agama,  seperti  penodaan  agama,  gagasan  tentang  “membangun  inklusivisme  dalam  dialog antara agama”, “beragama yang tidak anarkis”,  “beragama yang toleran dan humanis”, “dialog antar agama dalam figura humanisme” dan sebagainya. Penelitian ini mendasarkan studinya atas kerangka kerja yang bertumpu pada pendekatan kearifan organisasi keagamaan. Pilihan terhadap perspektif ini didasarkan pada kendala  penelitian  mengenai pengembangan  atau pemberdayaan  masyarakat secara luas yang selama  ini diterapkan, pada umumnya cenderung lebih dilihat  dari perspektif peneliti, yakni bersifat etik ; sementara -tidak  menutup  kemungkinan  kendala  itu  justeru  muncul  dari  kondisi  obyektif  yang  terdapat  dalam internal  masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  memungkinkan  untuk  dilihat  dari  perspektif  masyarakat  yang diteliti, yakni bersifat emik, yaitu menggunakan cara-cara pelukisan menurut pandangan atau makna yang diberikan  oleh  masyarakat  pendukung  kebudayaan,  bukan  perspektif etik menggunakan  cara-cara pelukisan yang secara universal dipakai dalam dunia antropologi (Ahimsa-Putra, 1986: th).
Oleh karena didasarkan pada perspektif peneliti, maka seringkali program-program yang ditawarkan kepada masyarakat hanya efektif pada saat peneliti berada di lapangan. Program-program itu, selanjutnya, akan  sirna  ditelan  waktu  bersamaan  dengan  berakhirnya  masa  pelaksanaan  penelitian  tersebut.  Hal  itu disebabkan karena program-program tersebut dianggap bukan bagian dari milik masyarakat setempat yang sejatinya harus menyentuh kesadaran kognitif mereka. Kapasitas peran peneliti dalam model pendekatan ini hanya sebatas sebagai mediator atau pendamping. Disamping itu, pilihan terhadap perspektif ini juga dilandasi oleh cakupan analisisnya yang bersifat konprehensif, sehingga memungkinkan permasalahan yang diamati melibatkan berbagai perspektif ilmu, di antaranya  Soemarwoto (1994: 56).
Secara  definitif,  pendidikan  profetik  dapat  dipahami  sebagai  seperangkat  teori  yang  tidak  hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik.  Kuntowijoyo  sendiri  memang  mengakuinya,  terutama  dalam  sejarahnya  Islamisasi  Ilmu  itu  - dalam rumusan Kunto- seperti hendak memasukan sesuatu dari luar atau menolak sama sekali ilmu yang ada 2 .  Dia  mengatakan:  “saya  kira  keduanya  tidak  realistik  dan  akan  membuat  jiwa  kita  terbelah  antara idealitas dan realitas, terutama bagi mereka yang belajar ilmu sosial barat. Bagaimana nasib ilmu yang belum di  Islamkan?  Bagaimana  nasib  Islam  tanpa  Ilmu?. Dengan  ungkapan  seperti  ini,  Kuntowijoyo  tidak bermaksud menolak Islamisasi ilmu , tapi selain membedakan antara ilmu sosal profetik dengan Islamisasi Ilmu itu sendiri, juga bermaksud menghindarkan pandangan yang bersifat dikotomis dalam melihat ilmu- ilmu Islam dan bukan Islam.
Secara normatif-konseptual, paradigma profetik versi Kuntowijoyo (alm) didasarkan pada Surar Ali- Imran ayat 110 yang artinya : “Engkau adalah ummat terbaik yang diturunkan/dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran dan beriman kepada Allah”.
Terdapat tiga pilar utama dalam ilmu sosial profetik yaitu; amar ma’ruf ( humanisasi ) mengandung pengertian  memanusiakan  manusia.  nahi  munkar  ( liberasi )  mengandung  pengertian  pembebasan.  dan tu’minuna bilah ( transendensi ), dimensi keimanan manusia. Selain itu dalam ayat tersebut juga terdapat empat konsep; Pertama, konsep tentang ummat terbaik ( The Chosen People ), ummat Islam sebagai ummat terbaik  dengan  syarat  mengerjakan  tiga  hal  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  tersebut.  Ummat  Islam tidak secara otomatis menjadi The Chosen People , karena ummat Islam dalam konsep The Chosen People ada  sebuah  tantangan  untuk  bekerja  lebih  keras  dan  ber- fastabiqul  khairat . Kedua, aktivisme  atau praksisme  gerakan  sejarah.  Bekerja  keras  dan  ber- fastabiqul  khairat ditengah-tengah  ummat  manusia ( ukhrijat Linnas ) berarti bahwa yang ideal bagi Islam adalah keterlibatan ummat dalam percaturan sejarah.
Pengasingan diri secara ekstrim dan kerahiban tidak dibenarkan dalam Islam. Para intelektual yang hanya bekerja untuk ilmu atau kecerdasan an sich tanpa menyapa dan bergelut dengan realitas sosial juga tidak dibenarkan. Ketiga , pentingnya kesadaran. Nilai-nilai profetik harus selalu menjadi landasan rasionalitas nilai bagi setiap praksisme gerakan dan membangun kesadaran ummat, terutama ummat Islam. Keempat, etika profetik, ayat tersebut mengandung etika yang berlaku umum atau untuk siapa saja baik itu individu (mahasiswa, intelektual, aktivis dan sebagainya) maupun organisasi (gerakan mahasiswa, universitas, ormas, dan  orsospol),  maupun  kolektifitas  (jama’ah,  ummat,  kelompok/paguyuban).  Point  yang  terakhir  ini merupakan konsekuensi logis dari tiga kesadaran yang telah dibangun sebelumnya. (Moh. Shofan, tt: 365)
Kemudian  terkait dengan faktor,  secara umum faktor yang menyebabkan  perubahan  ada 2 yaitu, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri yang  disebut dengan pertama, internal  factor atau yang sering disebut dengan endogen, yaitu aspirasi dan pikiran manusia sebagai anggota kelompok, selalau berkembang.    Dorongan  utama  perubahan  kebudayaan  timbul  karena  adanya  penemuan  baru (innovation).  Penemuan  baru  akan  diterima  jika  masyarakat  yang  bersangkutan  menganggapnya  dapat dengan  resmi diintegrasikan  ke dalam kebudayaannya.  Tapi  tidak    semuanya dapat  diterima  oleh  suatu kelompok masyarakat, bahkan kadang-kadang akan ditolak secara sengit jika dianggap bertentangan dengan tat nilai budaya mereka yang mapan.
Kedua ,  faktor-faktor  yang  berasal  dari  luar  masyarakat  yang  disebut  dengan external  factor atau faktor eksogen, yaitu faktor-faktor dari luar kelompok yang besar pengaruhnya terhadap perubahan sosial, misal lingkungan alam/fisik di sekitar manusia, terjadinya bencana alam seperti letusan gunung Merapi di Yogyakarta,  terjadinya  perang  dan  pengaruh  budaya  bangsa  lain.  Jadi  pada  dasarnya,  proses  perubahan sosial berlangsung kompleks. Akan sangat sulit mengatakan bahwa salah satu aspek seperti agama, memiliki peranan dan respon yang paling berpengaruh dalam perubahan itu. Untuk kepentingan ini, agama sering kali disebut sebagai faktor pendorong tetapi juga penahan terhadap perubahan. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu, agama secara simultas bereaksi sebagai pendorong dan penahan sekaligus.
Pengembangan  konsep  operasional  melalui  pemanfaatan  mekanisme  sosial  budaya  unit  gerakan pembangunan,  juga  perlu  dikaji  substansi  institusi  sosialnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam pemanfaatannya  memperoleh  institusi  yang  efisien  dan  efektif  serta  tidak  menimbulkan  gejolak  dalam proses perubahan dan transformasi sosialnya. Sistem interaksi sosial di masyarakat dapat ditinjau sekurang- kurangnya dari tiga perspektif yang berbeda : pertama , hubungan antara orang  dalam dengan orang luar, kedua, hubungan antara orang dalam yang memiliki kedudukan berbeda dan yang ketiga, hubungan antara orang-orang dalam yang memiliki kedudukan yang sama (Horton dan Hunt, 1996 : 340).
Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua  jenis  kecenderungan  bertindak.  Demi  kelanjutan  hidupnya,  manusia  harus  bertindak  terhadap lingkungan,  baik  dengan  cara  menyesuaikan  diri  pada  lingkungan  itu  atau  menguasai  dan mengendalikannya. Masyarakat manusia, beserta kebudayaan yang merupakan sarana survival manusia dan masyarakat,  sering  membutuhkan  kematian  sebagian  anggota  demi  kelanjutan  hidup  mereka.  Sejarah kemanusiaan  menunjukkan  bahwa  kemampuan  manusia  untuk  mengendalikan  lingkungan  dan mempengaruhi kondisi lingkungannya selalu meningkat. Tetapi manusia bukan hanya pembuat benda dan memanipulator kondisi  lingkungan. Kegiatan manusia bukan hanya  kegiatan  yang bersifat penyesuaian dan  manipulasi.  Manusia  juga  mengungkapkan  perasaan,  bertindak  melaksanakan  kebutuhan  yang dirasakan, menanggapi orang dan benda dengan cara yang non utilitarian dan terlibat dalam hubungan – hubungan.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  sosiolog  Amerika  George  C.  Homans,  manusia  tidak  pernah mencurahkan dirinya pada “ kegiatan, interaksi dan sentimen “ yang perlu bagi kelnjutan hidup kelompok, tetapi  menyempurnakan  unsur  –  unsur  ini  jauh  melampaui  berbagai  kebutuhan  kelangsungan  hidup. Manusia  juga  mempunyai  kebutuhan  mengungkapkan,  dan  dalam  tugas  –  tugas  mencari  penyelesaian masalah, ia menjalankan hubungan di antara sesama dan dengan situasi.  Sebenarnya psikolog modern telah
menunjukkan,  yang  ternyata  kita  jumpai  dalam  rekaman  sejarah  manusia,  sifat  penting  kebutuhan pengungkapan itu (O’dea, 1996: 7).
Teori  fungsional  juga  menumbuhkan  perhatian  kita  pada  sumbangan  fungsional  agama  yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatannya pada sesuatu yang berada diluar jangkauan dan  keyakinannya  bahwa  manusia  berkepentingan  pada  sesuatu  yang  diluar  jangkauan  itu  telah memberikan suatu pandangan realitas supra – empiris menyeluruh yang lebih luas. Konteks realitas ini, kekecewaan  dan  frustasi  yang  dibebankan  oleh  ketidakpastian  dan  ketidakmungkinan dan  oleh  tatanan masyarakat manusia yang telah terlembaga, akan terlihat dalam berbagai pengertian yang ultima sebagai bermakna  dan  ini  memungkinkan  penerimaan  dan  penyesuaian  dengannya.  Apalagi  dengan memperlihatkan norma dan peraturan masyarakat sebagai bagian dari tatana etis supra – empiris yang lebih besar, telah ditetapkan dan disucikan oleh kepercayaan dan praktek beragama, maka agama dalam hal ini telah mendorong penguatan pelaksanaannya, bila ternyata tindakan umat bertentangan dengan keinginan atau kepentingan undang – undang atau norma tersebut. Dengan demikian yang teratasi tidak saja frustasi kognitif,  yang  memang  terkait  dalam  permasalahan  makna  ini,  tetapi  juga  memperlancar  penyesuaian emosional terhadap frustasi dan deprivasi yang melekat dalam hidup dan masyarakat manusia. (O’dea, 1996: 12).
Lebih lanjut, menurut pandangan struktur fungsional, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang  lain.  Teori  ini  berasumsi  bahwa  setiap  elemen  (struktur)  dalam  sistem  sosial  adalah  fungsional terhadap yang lain. Teori ini dimantapkan oleh Parsons, sebelumnya dipengaruhi Durkheim, Comte dan Louis De Bonald.(Soelaiman, 1998: 63)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  kasus  ini  dilakukan  di  Yogyakarta  dengan  pertimbangan  bahwa  pertama,  Yogyakarta sebagai  tempat  lahir,  pusat  berdiri  dan  berkembangnya  Muhammadiyah;  Kedua,  banyak  tokoh-tokoh Muhammadiyah  yang  tinggal  di  Yogyakarta,  dan  Ketiga,  adanya  lembaga  kader  yang  letaknya  sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh peneliti.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualititatif  dengan  pendekatan deskripti  analitik, yaitu mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat (warga Muhammadiyah)  dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap,opini, serta proses yang tengah berlangsung dan  pengaruhnya  terhadap  fenomena  tertentu  dalam  masyarakat.  Maka  penelitian  ini    akan  mencatat seluruh kajian yang terkait dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan para tokoh yang dijadikan informan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, sesuai dengan sifat dan kelompok data : a). Wawancara Mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik unstructured atau focused interview, yaitu wawancara yang difokuskan pada suatu pokok persoalan tertentu terhadap informan yang terdiri dari tokoh Muhammadiyah, pimpinan lembaga, dan warga Muhammadiyah. b). dokumentasi, c). Observasi. Untuk melengkapi cara dan teknik pengambilan data di atas, observasi dilakukan dalam rangka mengamati interaksi sosial yang terjadi di lingkungan pesantren sebagai lembaga kader.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pemikiran Tokoh tentang Ulama Muhammadiyah
a) Krisis Ulama menurut Tokoh Muhammadiyah
Bangsa  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  belum  dapat  menuntaskan  persoalan-persoalan  sebagai amanat reformasi, seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan   lain-lain karena warga dan para pejabat publik
serta pemimpinnya kehilangan kejujuran dan amanah, Oleh karena itu  umat Islam Indonesia diharapkan dapat meneladani sikap Nabi Muhammad dalam hal jujur dan amanah.
Merujuk pada persoalan itu maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran dan amanah pada dasarnya harus menjadi kesadaran bersama bangsa Indonesia sehingga menciptakan budaya kolektif. Nabi  Muhammad  SAW  harus  dijadikan uswah  hasanah atau  teladan  yang  baik  dalam  membangun peradaban. Muslim Indonesia pada umumnya dan para ulama pada khususnya harus dapat menjadikan Islam  sebagai din  al-hadlarah atau  menjadi  agama  peradaban  berkemajuan.  Umat  Islam  tidak  boleh menjadi umat yang lemah dan tertinggal, namun harus menjadi khayra ummah atau umat unggulan. Jika ingin merebut peradaban maka umat Islam harus  berkemajuan. Sehingga sintesis antara umat atau bangsa berkarakter mulia dan berkemajuan menjadi kepentingan utama umat Islam dan bangsa Indonesia dalam meneladani Nabi akhir zaman.
Itulah kiranya yang menjadi pemantik kesadaran para tokoh Muhammadiyah melihat bahwa telah terjadi  krisis  ulama.  Krisis  ulama  di  persyarikatan  Muhammadiyah  menjadi  perhatian  yang  serius  di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah meski  pendapat terhadap krisis ulama ini sangat beragam, sebagian tokoh  menyatakan  krisis  tapi  ada  juga  yang  menyatakan  tidak  sampai  ke  level  krisis.  kekurangan  ulama Muhammadiyah  bisa  saja,  akan  tetapi  tidak  sampai  pada  level  krisis.  Hanya  saja,  saat  ini  kebutuhan persyarikatan  akan  ulama  atau  fakih  jauh  lebih  meningkat,  terutama  ulama  kharismatik  yang  memiliki kedalaman  ilmu  syariat,  memahami  dan  menghargai  paham  fikih  Muhammadiyah,  dan  memiliki pemahaman yang baik pada persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungannya.
Fenomena akan realita kekurangan ulama di kalangan Muhammadiyah ini mau tidak mau berimbas terhadap  kurangnya  pembinaan  anggota  Muhammadiyah,  terlebih  pada  tingkat  ranting.  Menurut  Ust. Wahyudi Abdurrahim yang juga merupakan mantan Ketua PCIM Mesir, menyebutkan bahwa salah satu alasan kosongnya pengajian di tingkat ranting, bukanlah karena tidak ada jamaah, melainkan karena tidak adanya ustadz/da’i pengampu. Jika ustadz/da’i pengampu saja tidak ada, maka bisa dipastikan alim ulama juga tidak ada.
Hal di atas diperkuat kondisi riil yang terjadi di daerah Prambanan Kabupaten Sleman tepatnya di desa Bokoharjo kecamatan Prambanan bahwa sebagian warga Bokoharjo banyak warga yang tubuhnya bisa jadi  Muhammadiyah,  tapi  ruhnya  bisa  jadi  telah  pudar.  Hal  ini  menjadi  keprihatinan  Ustadz  Nashir, menurutnya  perilaku  warga  Muhammadiyah  yang  demikian  itu  bisa  terjadi  karena  tidak  adanya komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Ustadz/da’i setempat dengan warga. Bentuk keprihatinan ustadz Nashir itu pada akhirnya memantik kepedulian dengan  melakukan sedikit demi sedikit sebuah gerakan dakwah dengan penuh kesabaran dan ketekunan terhadap warga Muhammadiyah yang tidak tahu harus melakukan apa dan kemana, maka gerakan dakwah yang dirintis oleh Ustazd Nashir menghasilkan sebuah tatanan  kehidupan  bagi  warga  Bokoharjo,  dimana  sebagaimana  beliau  sampaikan  bahwa  100  %  warga Muhammadiyah  di  wilayah  tersebut  pada  saat  ini  tidak  ada  yang  meninggalkan  persyarikatan Muhammadiyah. Beliau bilang rumusnya sangat sederhana, yaitu warga bawah butuh komunikasi dakwah dan perhatian dari pusat. Dalam mempertegas kondisi ini Ustadz Nashir manyampaikan bahwa:
“Warga  Muhammadiyah  desa  Bokoharjo  dulu  banyak  yang  tidak  perhatian  terhadap  persyarikatan Muhammadiyah,banyak warga yang ikut pengajian-pengajian di kelompok keagamaan lain. Tapi setelah saya terketuk hati untuk memberikan sedikit ilmu saya dengan mengajak warga mengadakan Majlis ta’lim belajar bersama dengan warga, warga merasa senang dan apresiatif. Meski pada awal merintis yang mengikuti sedikit dan itupun tidak diadakan di satu tempat, saya tetap melakukan dakwah meski sampai ke ujung kampung, Alhamdulillah hasilnya dapat dirasakan sekarang, 100% warga Muhammadiyah sudah kembali ke habitatnya, yang sebelumnya di kelompok–kelompok lain”. ( hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2016 )
Berdasar pada pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa jika masing-masing majlis ataupun lembaga pengembangan dapat melakukan fungsinya dengan baik sebagai akibatnya adalah warga Muhammadiyah di  tingkat  bawah  merasa  diperhatikan  dan  merasa  dimiliki,  dan  sebaliknya  jika  lembaga  tidak
memperhatikan dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik akibatnya warga merasa  kurang mendapat perhatian  dari  pusat dan akhirnya mudah terpengaruh dengan dakwah yang lain.  Dengan  kondisi yang demikian ini, maka warga Muhammadiyah dimanfaatkan oleh kelompok lain yang notabene baru dengan memberi  perhatian  dan  kemudian  mengambil  hati  warga  Muhammadiyah  untuk  menjadi  bagian  dari kelompoknya. Kondisi yang seperti inilah yang menjadi keprihatinan para tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah demikian sama sebagaimana disampaikan di atas banyak warga yang tubuhnya bisa jadi Muhammadiyah, tapi ruhnya bisa jadi telah pudar.
Realitas  tersebut  di  atas  mengisyaratkan  meskipun  sulit  diterima,  hal  itu  mengandung  sebuah kenyataaan bahwa dalam tubuh Muhamadiyah dapat dibilang disamping terjadi krisis ulama, juga terjadi krisis  da'i.  Jikalau  memang  adanya  seperti  itu,  kondisi  yang  demikian  itu  sangat  memprihatinkan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf-nahi munkar, dengan gaung motto kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Jangankan berbicara pada level kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, atau amar  ma’ruf  nahi  mungkar  yang  jelas-jelas  membutuhkan  praktek  lapangan  dengan  ulama  yang  sangat mumpuni.  Bicara  dakwah  Islamnya  saja,  Muhammadiyah  masih  kekurangan  da’i.  Meskipun  begitu, memang harus diakui kurangnya da’i ini sebenarnya juga dikarenakan ladang dakwah Muhammadiyah dan jumlah jamaahnya yang begitu banyak. Kurang lebih 50 juta orang, dan akan terus bertambah. Hal ini tentu sangat membanggakan, tapi sekaligus mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan jika Muhammadiyah sendiri sampai  tidak  bisa  mengkader,  meregenerasi,  men- supply kader  ulama  atau  bahkan  da’i  hingga  tingkat ranting.

## b) Konsep Ulama yang Ideal menurut Tokoh Muhammadiyah
Ada  beberapa  pendapat  terkait  dengan  ulama  yang  ideal  menurut  tokoh  Muhammadiyah.  Ust. Fahmi, ulama Muhammadiyah yang ideal itu mereka yang memenuhi kriteria berikut:
a. Menguasai ilmu-ilmu syariah;
b. Khasyatullah (takut kepada Allah);
c. Aktif membimbing dan memperjuangkan kepentingan umat;
d. Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah.
Sedangkan  menurut  Asep,  beliau  menjelaskan  bahwa  ulama  Muhammadiyah  yang  ideal  adalah ulama yang mampu membaca kitab kuning dan kitab putih. Hal ini juga diamini oleh Prof. Syamsul Anwar yang  merupakan  Ketua  Majelis  Tarjih  PP  Muhammadiyah.  Yang  dimaksud  dengan  kitab  putih  adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu alam. Artinya, ulama Muhammadiyah itu seyogyanya tidak hanya berbicara tentang fikih, ushul fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga berbicara tentang sosiologi, politik dan sebagainya.
Kemudian  konsep  ulama  menurut  Muhammadiyah  menurut  Ustadz  Nashir  bahwa  selama  ini pengertian ulama menurut Muhammadiyah adalah Tajdid, purifikasi dan dinamis. Beliau menambahkan konsep ulama ideal di Muhammadiyah tidak cukup hanya itu. Akan tetapi ulama ideal Muhammadiyah harus menjadi ulama Intelektual dan intelektual ulama. Yang dimaksud dengan ulama inetelktual adalah seorang ulama yang tidak hanya cukup ahli dalam bidang agama, akan tetapi juga harus ahli dalam bidang ilmu umum (alam). Sedangkan yang dimaksud dengan intelektual ulama adalah seorang tidak hanya cukup ahli dalam bidang ilmu umum (alam) akan tetapi juga harus ahli dalam bidang agama. Sebagai representasi tokoh saat ini yang dapat dicontohkan sebagai ulama intelektual salah satunya adalah Prof. Dr. Yunahar Ilyas,  sedangkan  yang  dicontohkan  sebagai  intelektual  Ulama  adalah  Prof.  Dr.  Amin  Rais.  Dengan demikian menurut para tokoh Muhammadiyah pada prinsipnya keahlian pengetahuan agama dan umum, mengunggulkan keduanya dan tanpa mengabaikan salah satunya menjadi satu keharusan..
Menindaklanjuti  uraian  di  atas  terkait  dengan  figur  ulama  Muhammadiyah,  Ustadz  Fahmi  Salim mengatakan bahwa beliau merindukan figur ulama seperti Kiai Dahlan, Kiai Mas Mansur, Buya Hamka, Kiai AR Fachrudin, Kiai Azhar Basyir, dan profil-profil lainnya, yang mumpuni dan disegani di kancah
nasional maupun internasional. Karakter ilmu dan integritas moral keulamaan mereka lah yang dibutuhkan untuk memajukan dan menjunjung martabat Muhammadiyah di masa depan, tentunya dengan sentuhan medan  jihad  yang  lebih  modern  dan  menantang.  Di  samping  itu,  Muhammadiyah  merupakan  gerakan Islam dengan jargon kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, dan itu hanya bisa digawangi oleh para ulama yang mengerti al-Qur'an dan sunnah dengan banyak perangkat.
Jadi kalau memang ulama menurut Muhammadiyah seperti itu dalam kondisi saat ini memang benar kalau dianggap krisis. yaitu ulama yang menjadi uswah, ulama yang menjadi keteladanan telah mengalami krisis.  Bahkan  kalau  ditarik  ke  kehidupan  social  secara  luas  itu  tidak  hanya  terjadi  di  persyarikatan Muhammadiyah. Fenomena gerakan  411 dan 212 yang dilakukan oleh umat Islam menunjukkan bahwa secara umum - nasional bisa terjadi demikian adanya, kondisi sosial masyarakat saat ini sangat memerlukan perhatian yang khusus dari para ulama.  Dalam gerakan 411 dan 212 ibarat panggung orchestra ulama yang mempertontonkan  peran  dalam  orchresta  musik  sesuai  dengan  iramanya  masing-masing.  Hal    ini disebabkan  karena  ulama  saat  ini  kalau  membicarakan  sesuatu  melebihi  kapasitasnya.  Ulama  yang semestinya tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui secara keilmuan tetap menyampaikan.
2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Krisis Ulama  di Muhammadiyah
Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis ulama di Muhammadiyah ada 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah faktor kelembagaan, faktor ini penjelasannya sebagai berikut:
Pertama , selama  ini Muhammadiyah terlalu fokus pada sekolah dan perguruan tinggi, namun belum mengimbangi secara maksimal dengan di-genjot-nya pendidikan keagamaan. Mungkin demikian, karena dengan  banyaknya  lembaga  pendidikan,  sekolah  dan  universitas  Muhammadiyah,  ternyata  belum berbanding lurus dengan kaderisasi da’i yang bisa membimbing umat. Jangankan pengiriman da’i ke daerah terpencil, di perkotaan saja mencari da’i Muhammadiyah sudah sangat sulit.
Kedua adalah sikap pragmatisme warga Muhammadiyah. Menurut ustadz Nashir sikap pragmatisme umat,  dimana  kehidupan  umat  dalam  kesehariannya  mempunyai  konsep  hidup  itu  yang  dekat  dan dihadapi itu apa, tidak melihat bagaimana yang akan datang.  Kondisi  seperti ini sudah berlangsung lama, . dalam pendidikan misalnya, lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat disetiap tempat dapat dipastikan menjadi lembaga pendidikan yang favorit,  mulai pendidikan dasar hingga perguruan  Tinggi. Karena sudah mendapatkan label itu akhirnya melupakan output yang diharapkan.
Ketiga ,  mudahnya  sebagian  anggota  yang  tertarik  pada  paham  gerakanlain  tanpa  memahami Muhammmadiyah secara lebih mendalam;
Keempat ,  melemahnya  spirit,  militansi,  karakter/identitas,  dan  visi  gerakan  pada  sebagian anggota/kalangan  di  lingkungan  Persyarikatan  seperti  rendahnya  kiprah  dalam  menggerakkan Muhammadiyah;
Kelima ,  gejala  menurunnya  ketaatan  dan  komitmen  pada  misi,  pemikiran,  kebijakan,  dan kepentingan  Muhammadiyah  baik  yang  menyangkut  urusan  paham  agama  maupun  yang  menyangkut pengabdian dan kiprah dalam menggerakkan/ membesarkan Muhammadiyah;
Keenam ,  melemahnya ikatan  atau  solidaritas  kolektif    yang  ditandai  oleh  kurang  berkembangnya ukhuwah, silaturahim, dan sinergi antar anggota maupun antar institusi dalam Persyarikatan;
Ketujuh ,  Kecenderungan  sebagian  anggota  Muhammadiyah  termasuk  yang  berada  di  amal  usaha yang  lebih  mengutamakan  kiprahnya  untuk  membesarkan  organisasi,  usaha,  dan  kegiatan  lain  di  luar Muhammadiyah, bahkan dengan cara memanfaatkan fasilitas milik Persyarikatan.
Dari faktor internal tersebut menunjukan bahwa terjadi longgarnya penjagaan identitas dan ideologi gerakan, sehingga lemah dalam ikatan organisasi dan kolektivitas,   lemahnya dinamika organisasi, mulai dirasakan kekurangan kader potensi untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan,  dan terjadi perpindahan aktivitas-warga-kader persyarikatan ke jamaah lain
Sedangkan faktor eksternalnya lebih disebabkan kondisi sosial adalah sebagai berikut:
1. Adanya pola pikir masyarakat dalam pengembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh peninggalan kolonial.
2. Menguatnya  tarikan  dan  kepentingan  politik  yang  masuk  ke  lingkungan  Persyarikatan,  termasuk dalam amal usaha, melalui para aktivis atau kegiatan partai politik;
3. Semakin  banyaknya  berbagai  paham  pemikiran  dari  luar  yang  berbeda  dengan  paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke dalam Muhammadiyah
4. Standar ulama di Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini.
5. Kultur bahwa ulama itu harus bergelar kiai atau memakai simbol-simbol ulama seperti serban, peci putih, jubbah, dan sebagainya. Padahal kultur itu relatif tidak ada di Muhammadiyah. Tetapi harus diakui,  sejak  dulu,  sarjana  yang  menguasai  ilmu  syariah  di  Muhammadiyah  lebih  sedikit dibandingkan sarjana yang menguasai ilmu kauniyah (alam).
3. Problem Solving Mengatasi terjadinya Krisis Ulama di Muhammadiyah
Dengan  melihat  faktor-faktor  tersebut  di  atas,  Muhammadiyah  sudah  waktunya  secara  masif bergerak  menanggulangi  krisis  da’i  dan  memperbanyak  ulama.  Jika  hal  itu  tidak  segera  dilakukan,  ruh Muhammadiyah  di berbagai cabang,  ranting,  serta  Amal  Usaha  Muhammadiyah  bisa  sirna,  karena  bisa ‘diambil alih’ oleh kader non-Muhammadiyah, itu dapat terjadi karena kader Muhammadiyah sendiri tidak ada atau tidak mampu mengelola. Dan seandainya itu betul-betul dibiarkan maka secara pelan-pelan, sadar atau tidak, ruh Muhammadiyah akan terlepas. Tubuhnya bisa jadi Muhammadiyah, tapi ruhnya bisa jadi telah pudar.
Selama  ini  usaha  Muhammmadiyah  telah  banyak  melakukan  usaha-usaha  untuk  membesarkan persyariakatan.  Berbagai  ragam  revitalisasi  baik  itu  revitalisasi  kelembagaan  maupun  ideologi  telah dilakukan.
1. Revitalisasi Teologis, menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan (keislaman) dalam muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama islam, dunia, ibadah sabilullah dan ijtihad.
2. Revitalisasi  Ideologis,  menyangkut  penyusunan  ulang  dan  penguatan  system  paham  disertai langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan muhammadiyah.
3. Revitalisasi Pemikiran, menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran muhammadiyah sebagai gerakan islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan  kehidupan  tingkat  local,  nasional,  dan  global.  Dikotomi  yang  keras  tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan , ekslusif versus inklusif,  organisasi  versus  alam  pikiran,  structural  versus  cultural  menggambarkan  masih terperangkapnya  sebagian  kalangan  dalam  muhammadiyah  mengenai  orientasi  pemikiran  pada wilayah orientasi atau paradigm yang sempit atau terbatas.
4. Revitalisasi  Organisasi,  berkaitan  dengan  perbaikan-perbaikan  system  pengelolaan  kelembagaan persyarikatan  seperti  menyangkut  penataan  struktur  dan  fungsi  organisasi,  birokrasi,  pengelolaan dan  pelayanan  administrasi,  hingga  pengembangan  organisasi  yang  mengarah  pada  peningkatan kualitas, efisiesnsi-efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrument gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah.
5. Revitalisasi  Kepemimpinan,  merupakan  langkah  penguatan  kualitas  fungsi  efektivitas  pimpinan persyarikatan diseluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakan muhammadiyah.
6. Revitalisasi amal usaha, menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah diberbagai bidang  yang  dapat  tumbuh  diatas  misi  dan  visi  gerakan  sekaligus  dapat  memenuhi  hajat  hidup masyarakat.  Amal  usaha  Muhammadiyah  bukan  lading  mencari  nafkah  bagi  para  penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi Persyarikatan.
7. Revitalisasi  Aksi,  menyangkut  pengembangan  model-model  kegiatan  atau  aktivitas  gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marjinal dan tertindas, memperkuat, potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik  gerakan  anti  kekerasan,  gerakan  anti  korupsi,  kegiatan-kegiatan  pembinaan  umat  yang bercorak partisipatif, dan aktivitas social masyarakat lainnya semangat etos Al-Ma’un
Dari langkah-langkah yang telah dilakukan nampaknya pengembangan kader masih belum menjadi fokus perhatian. Focus kaderisasi ulama belum mendapatkan perhatian secara khususu. Dan inilah yang pada  akhirnya  para  tokoh  Muhammadiyah  muncul  kesadarannya  untuk  mencari  solusi  penyelesaian masalah terkait dengan kirisi ulama ini.
Pada  tiga  warsa  terakhir  terhitung  sejak  dasawarsa  70-80an  dan  dilanjutkan    era  90an, Muhammadiyah  dengan  ghirohnya  menggenjot  kualitas  pendidikan  umum  untuk  memajukan persyarikatan.  Kondisi  ketika  itu  stok  ulama  Muhammadiyah  masih  cukup  banyak.  Namun  dalam perjalanannya  tampak  kondisi  sekarang  sudah  tidak  seimbang  lagi.  Sarjana  umum  sudah  kelebihan persediaan, sementara stok ulama menipis. Sehingga wajar para tokoh Muhammadiyah gelisah, dan pada Muktamar  Muhammadiyah  tahun  ini  mencuat  kebutuhan  untuk  mengembalikan equilibrium SDM agama dan umum seperti di awal 90an. Dalam rangka menyelesaikan persoalan ulama di Muhammadiyah ini, ada beberapa langkah yang menjadi gagasan dan pemikiran para tokoh Muhammadiyah. Paling tidak terdapat  2  langkah  sebagai  solusinya  yaitu  secara  Kelembagaan  dan  secara  sosial.  Secara  kelembagaan, Muhammadiyah adanya kesadaran bersama akan pentingnya pengkaderan ulama. Dan secara sosial, adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama
Pertama, secara kelembagaan, saat ini Muhammadiyah semakin menyebar dan berkembang, bukan saja  di  perkotaan,  tetapi  juga  sampai  ke  pelosok  pedesaan.  Untuk  itu,  tersebarnya  gerakan  dakwah Muhammadiyah  harus  diikuti  oleh  penyebaran  kader,  da’i  dan  ulama  Muhammadiyah.  Untuk mengantisipasi  kekurangan  kader  da’i  dan  ulama  ini,  menurut  Prof.  Syamsul  Anwar,  Muhammadiyah perlu  menggunakan  dan  memperkuat  dua  langkah,  yaitu  langkah  struktural  dan  pendidikan.  Langkah structural,  yaitu  dengan  memasukkan  orang-orang  berpotensi  ke  dalam  struktur  Muhammadiyah.  Di Majelis Tarjih sendiri, menurut beliau terdapat empat ring:
1) Umur 80 Tahun ke atas.
2) 2. Generasi 60-70
3) 3. Generasi 40-50
4) 4. Generasi 20-40
Jadi anggota Majelis Tarjih ada yang masih muda, namun juga ada yang sudah senior. Ini merupakan upaya Majelis Tarjih dalam rangka kaderisasi ulama.
Kemudian  langkah  pendidikan,  Muhammadiyah  banyak  mendirikan  sekolah  kader  ulama  seperti PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) dan pondok pesantren Muhammadiyah. Jika dilihat dari fungsinya, anggota PCIM Mesir sedikit banyak juga masuk ke dalam langkah ini, karena mayoritas kadernya menjalani kuliah agama di Universitas al-Azhar.
Kaderisasi  ulama  yang  dilakukan  dengan  pengelolaan  modern  saat  ini  melalui  Pondok  Pesantren Muhammadiyah  Boarding  School  (PP.  MBS).  Untuk  kaderisasi  ulama  model  yang  diselenggarakan  PP MBS ini sangat tepat. Didirikan pertama kali pada tahun 2008 dan saat ini santri yang terdaftar sebanyak 1750. Lembaga MBS ini terdiri dari SMP dan SMA yang dikelola dengan sistem Pesantren.
Penggabungan dua kurikulum, umum (Diknas) dan agama (pesantren) di hari dan jam efektif belajar, merupakan bentuk usaha MBS mencetak ulama intelektual dan intelektual ulama. Dengan cara itu, santri terpahamkan akan pentingnya pelajaran agama dan umum dalam satu waktu. Mengunggulkan keduanya dan tanpa mengabaikan salah satunya.
Sebagai pencetak ulama intelektual dan intelektual ulama, MBS selalu mendorong dan memotivasi para  santri  untuk  terus  mendalami  ilmu  agama  sebagai  modal  meniti  kehidupan  akherat.  Namun disamping  itu  MBS  tetap  menekankan  para  santri  untuk  berprestasi  dalam  ilmu-ilmu  non  agama  di berbagai  bidangnya  sebagai  bentuk  persiapan  menghadapi  tantangan  hidup  dunia  yang  global.  Hal  ini sesuai dengan pemahaman firman Allah SWT dalam Qur’an surat al Qhashash ayat 77 yang artinya sebagai berikut:
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kami  melupakan    bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS, al Qashash: 77)
Jadi apa yang dilakukan MBS dengan memberikan materi yang seimbang adalah merupakan upaya untuk  memahamkan  para  santri  bahwa  agama dan  dunia  adalah  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Dan menempatkan  keduanya  pada  tempat  yang  tepat  merupakan  sebuah  keharusan.  Memahami  keduanya, agama dan dunia, semua membutuhkan ilmu yang menunjang. Imam as Sayfii pernah menuturkan :”Siapa saja yang  menginginkan kehidupan dunia, maka dia perlu ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akherat, maka diapun membutuhkan ilmu. Dan siapa pun yang menginginkan keduanya, maka dia pun perlu ilmu.
Semangat  MBS  sebagai  lembaga  pencetak  ulama  intelektual  dan  intelektual  ulama  sangat  erat kaitannya dengan nasihat K.H. Ahmad Dahlan yang sangat popular yang berbunyi: “Muhammadiyah pada masa  sekarang  ini berbeda  dengan  Muhammadiyah pada  masa  mendatang,  karena  itu  hendaklah  warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan sertamenuntut ilmu pengetahuan  (dan  teknologi)  di  mana  dan  ke  ma  saja.  Menjadilah  dokter  setelah  itu  kembalilah  ke Muhammadiyah.  Jadilah  Master,  Insinyur  dan  (professional)  lalu  kembalilah  kepada  Muhammadiyah sesudah itu”
Dengan lahirnya ulama intelektual dan intelektual ulama, MBS berkeyakinan Muhammadiyah akan mempunyai kader yang lebih dinamis, inovatif, kreatif dan  tanggap terhadap perubahan, mempunyai visi masa depan, bekerja dengan  cerdas, berani dan lincah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan. Di samping itu, tetap istiqomah dan teguh dalam memegang prinsip  perjuangan Muhammadiyah
Kedua, secara sosial, adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama. Pada awalnya Meski Muhammadiyah sudah mempunyai sekolah kader ulama, seperti Muallimin, Muallimat, PUTM akan tetapi peminat dan sekolahnya masih sedikit, jika dibandingkan dengan keperluan kader da’i yang ada. Perlu adanya gerakan untuk mengajak kader Muhammadiyah bersekolah di ponpes dan sekolah kader ulama lainnya.
Seorang  tokoh  Muhammadiyah    mengungkapkan  bahwa  peran  lembaga-lembaga  pencetak  kader ulama ini amat sangat signifikan, setidaknya untuk memenuhi kader da’i dan ulama Muhammadiyah di berbagai  pelosok  nusantara.  Tentunya  pengelolaan  lembaga-lembaga  ini  harus  ditingkatkan,  sehingga dapat menghasilkan ulama-ulama muda Muhammadiyah yang benar-benar memiliki wawasan keislaman yang mendalam, paham problematika kekinian dan loyal pada cita-cita Muhammadiyah. Salah satu yang perlu ditingkatkan dari lembaga-lembaga tersebut adalah sisi kurikulum, baik substansi materi keislaman maupun  kemampuan  penguasaan  bahasa  asing.  Selain  itu,  mereka  harus  diarahkan  supaya  memiliki jaringan yang kuat, baik di lingkungan persyarikatan maupun di luar persyarikatan.
Berdasarkan hal tersebut maka menggerakkan kembali Ranting dan jama’ah sebagai basis gerakan Muhammadiyah  menjadi  penting.  Disamping  itu  Menggerakkan  kembali  pengajian  persyarikatan  yang terstruktur (terprogram), kurikulum jelas dan tersedia nara sumber yang kompeten. Optimalisasi masjid wakaf  muhammadiyah  sebagai  basis  pembinaan  warga  persyarikatan.  Dan  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  menggerakkan  seluruh  potensi  angkatan  muda  dan  organisasi  otonom  Muhammadiyah  sebagai basis kader dan pimpinan Persyarikatan. Dan terakhir adalah pendataan kebutuhan kader (termasuk kader pengelola)  cross  cek  dengan  ketersediaan/potensi  yang  ada  serta  meningkatkan  kwantitas  dan  kwalitas kegiatan pengkaderan formal.

## D. Simpulan
Berdasar  pada  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  satu  benang  merah  yang  dapat  dikemas  dalam bentuk simpulan sebagai berikut:
Pertama Pemikiran tokoh-tokoh  Muhammadiyah beranggapan bahwa di Muhammadiyah memang terjadi terjadi krisis ulama, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi krisis da’i. Ulama yang dianggap krisis ini adalah ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama.
Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan adanya anggapan terjadi krisis Ulama di Muhammadiyah dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal dimaksud adalah sifatnya kelembagaan. Kurang  berfungsinya struktur kelembagaan di persyarikatan Muhammadiyah menyebabkan tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat ranting. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pembentukan pola pikir yang ditinggalkan pemerintah colonial, menguatnya tarikan  dan  kepentingan  politik  yang  masuk  ke  lingkungan  Persyarikatan  serta  standar  ulama  di Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini
Ketiga , problem  solving untuk  mengatasi  terjadinya  krisis  Ulama  di  Muhammdiyah  melalui kelembagaan maupun sosial. Secara kelembagaan, adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pengkaderan ulama.  Dan  secara  sosial,  adanya  kesadaran  warga  Muhammadiyah  akan  pendidikan  kader  ulama. Peneguhan    kembali  gerakan  Muhammadiyah  dan  pada  akhirnya  perlu  mendinamisasi  kepemimpinan Persyarikatan  di  semua  tingkatan  (Wilayah,  Daerah,  Cabang,  dan  Ranting).  Meningkatkan  bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah, juga menggerakkan kembali ranting dan jama’ah sebagai basis gerakan Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Bandung. Mizan. 2004.
Azra, Azumardi. Pendidikan Islam Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta.Logos Wacana Ilmu. 2002.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta : LP3ES, 1982.
Djunaedi, Mabhub. Nahdatul Ulma : Sejarah dan Politik. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993. Kartodirdjo, Sartono. Protest Movement in Rural Java. Kualalumpur: Oxford, University Press, 1978.
Kuntowidjoyo. Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi. Bandung. Mizan. 1991.
Marzuki Wahid. Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan & Transparansi Pesantren. Bandung. Pustaka Hidayah. 1999.
Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta : INIS, 1994.
Mudzhar, Atho. Pendekatan Studi Islam. Yogyakarta Pustaka Pelajar : Cetakan IV, 2002.
Mustofa Ya’kub, Ali, Islam Masa Kini, , Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001
Madjid, Nurcholis. Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta : Paramadina, 1997.
Raharjo, Dawam. Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta : LP3ES, 1980.
Wahid, Abdurrahman. Menggerakan Tradisi: Esei-esai Pesantren. Yogyakarta. LKiS. 2001.
Yaqub, Ali Mustafa. Islam Masa Kini. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2001.
Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Hasil  Penelitia  Pengkajian  Pergeseran  Literatur  Pondok  Pesantren Salafiyah. Puslitbang Lektur Keagamaan, 2004.
Profil Pondok Pesantren MBS Prambanan Kalasan.