## HARMONISASI REGULASI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## REGULATION OF HARMONIZATION CIVIL SERVANT (INVESTIGATORS) IN YOGYAKARTA REGION

## Gunawan
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta e-mail: gunplay18@yahoo.co.id, wawangunawan678@gmail.com Diterima: 18 Oktober 2013; direvisi: 22 Oktober 2013; disetujui: 18 November 2013

## Abstrak
Regulasi  yang  ada  tentang  Pengaturan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  melibatkan  beberapa  kelembagaan atau  institusi  seperti  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  serta Kepolisian  Republik  Indonesia  masing-masing  memiliki  kewenangan  sebagai  pembina  umum  dan  teknis maupun taktis namun apa yang terjadi dengan peraturan yang diterbitkan kelembagaan dan institusi tersebut semakin bingung dalam pelaksanaan PPNS di daerah.
Kata Kunci : Regulasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kemendagri, Kemenkumham, Kepolisian RI.

## Abstract
Existing  regulations  of  Civil  Servant  Investigators  settings  involving  multiple  institutions  or  institutions such as the Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice and Human Rights and the Indonesian National Police each have the authority as a general builder and technical and tactical, but what happens with the regulations  issued  by  the  institutional  and  institutions  increasingly  confused  in  the  implementation  of investigators in the area.
Keywords :  Regulation,  Civil  Servant,  Ministry  Of  Home  Affairs,  Ministry  Of  Human  Rights  Law,  The National Police.

## PENDAHULUAN
Kajian  ini  akan  menggambarkan  betapa pentingnya keselarasan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah yang dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dan  pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab PPNS melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  sesuai dengan  norma-norma  yang  berlaku,  peraturan  dan kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  bersifat mengikat dan harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  berbadan  hukum maupun    masyarakat  termasuk  didalamnya  adalah PPNS.
Sesuai  dengan  Peraturan  dan  kebijakan  yang ada PPNS merupakan pejabat  yang ditugaskan oleh pemerintah  untuk  melakukan  penyidikan  dan penyelidikan  yang  diduga  melakukan  pelanggaran, Sebagai  PPNS  yang  ditugasi  oleh  pemerintah  dalam menegakan  dan  mengawal  kebijakan  pemerintah, namun  ketika  PPNS  dalam  melaksanakan  dan menyelenggarakan  penegakan  peraturan  terbentur dan  terkendala  dengan  peraturan-peraturan  dan kebijakan  yang  mengatur  tentang  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil, seperti dalam penerbitan dan penetapan legalitas Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil
atau  bisa  juga  disebut  dengan  Kartu  Tanda  Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Kartu  Tanda  Penyidikan  terdapat  beberapa peraturan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  hal  ini  betapa  pentingnya  Kartu  Tanda Penyidik  (KTP)  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Permendagri 7  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Operasional Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dalam Penegakan Peraturan Daerah pada lampiran petunjuk pelaksanaan pedoman operasional Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Daerah  disebutkan  bahwa dalam  pelaksanaan  penyidikan  apabila  diduga  kuat telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  suatu  Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh  PPNS  adalah  menunujukkan  Surat  Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP PPNS) yang masih berlaku.
Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor
M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dijelaskan
pada  bab  IV  pasal  8  (1)  Pegawai  Negeri  Sipil  yang telah  diangkat  menjadi  pejabat  PPNS  diberi  kartu tanda  pengenal  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  atau kepada  Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum  sebagai  pejabat  yang  ditunjuk.  Pada  ayat  (2) Kartu  Tanda  Pengenal  pejabat  PPNS  merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  juga mengatur  tentang  KTP  PPNS  dalam    Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu  Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat KTP PPNS merupakan persyaratan penting bagi seorang pejabat PPNS harus dilengkapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi PPNS dalam  memiliki  KTP  PPNS  tersebut  yaitu  masih banyak  PPNS  di  daerah  yang  belum  memiliki  KTP PPNS  walaupun  yang  bersangkutan  telah  mengikuti Pendidikan  dan  Pelatihan    Penyidikan  yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, KTP  PPNS  belum  terorganisir  dengan  baik mengingat  terdapat  beberapa  PPNS  yang  telah berpindah  tugas  tidak  melaporkan  ke  Kementerian Hukum  dan  Ham  melalui    Kementerian  Dalam Negeri,  proses  penerbitan  KTP  PPNS  sangat  lama, PPNS memiliki nilai kebanggaan bila memiliki KTP PPNS  yang  diterbitkan  Kepolisian  serta  legalitas KTP  PPNS  disebabkan  oleh  adanya  3  (tiga) kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintah  tentang penerbitan KTP PPNS  yaitu yang pertama Peraturan kementerian  Hukum  dan  Hak  Asazsi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH.01.AH.09.01 Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemberhentian,  Mutasi,  Dan  Pengambilan  Sumpah Atau  Janji  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna,  Format,  Serta Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal  Pejabat  Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan yang kedua Permendagri 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dalam  Penegakan Peraturan Daerah serta yang ketiga Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penerbitan  Kartu Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan  Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Masing-masing  kebijakan  mengatur  tentang penerbitan  KTP  PPNS.  Selain  regulasi  tentang  KTP PPNS  masih  terdapat  persyaratan  untuk  menjadi PPNS  juga  ketiga  Lembaga  ini  mengatur  dengan masing-masing  kewenangan  dan  kepentingannya, masih  ada  lagi  tentang  perijinan  yang  dikeluarkan pemerintah  baik  itu  Kementerian  Kehutanan, Kementerian  ESDM  dan  Kementerian  Pertanian masing-masing  memiliki  tata  ruang  yang  saling berbenturan,  dengan  kajian  ini  semoga  dapat membuka  wawasan  baik  dari  diri  sendiri  maupun bagi  pemerintah  untuk  dapat  menselaraskan  dan
mengharmonisasikan  setiap  peraturan  dan  kebijakan sebagai  pedoman  bagi  lembaga  dan  masyarakat, seperti  di  Kabupaten  Banyumas  ada  23  Peraturan Daerah yang diharmonisasikan salah satu diantaranya yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  dan  Ketertiban  Umum  dan  10  Perda Kabupaten  pada  Tahun  2013  sedang  dalam  kajian dan harmonisasikan sebagian besar tentang perijinan.
Melihat  pada  permasalahan  tersebut  maka Pusat  Pemerintahan  Umum  dan  Kependudukan melakukan  Pengembangan  kebijakan  dengan  tema “Harmonisasi Dan Regulasi Tentang Penyidik Pegaai Negeri  Sipil”  dengan  pokok  permasalahannya  pada ruang  lingkup  regulasi  yang  mengatur  tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil melibatkan kelembagaan  dan  institusi  Kementerian  Dalam Negeri selaku Pembina Umum di Daerah, Kementerian  Hukum  dan  Ham  dan  Kepolisian Republik  Indonesia  selaku  Pembina  Teknis  dan Taktis  namun  regulasi  yang  ada  tidak  saling mendukung  dan  melengkapi  sehingga  tugas  pokok Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  tidak optimal, berdasarkan permasalahan tersebut bermaksud untuk Mengidentifikasi regulasi Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  serta  Peraturan  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  berkaitan  dengan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Menemukan permasalahan dan  hambatan  yang  dihadapi  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  penegakan  hukum,  serta sasaran  yang  dituju  adalah  sasaran  dari  kegiatan pengembangan  kebijakan  ini  membuat policy  brief adanya  harmoniasi  regulasi  tentang  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  sehingga  dapat meningkatkan  profesionlisme  tugas  dan  fungsinya dalam melakukan penyidikan terhadap kejadian yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan.
Kegiatan pengembangan kebijakan ini dimaksudkan  untuk  menggali  informasi  sedalam- dalamnya  mengenai  peraturan  dan  kebijakan  yang mengatur  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) yang satu  sama lainnya saling bertentangan. dengan  tinjauan  pustaka  dapat  diuraikan  dan mendalami  pengembangan  mengenai  harmonisasi regulasi  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS),  kiranya  perlu  diketahui  terlebih  dahulu pelbagai  literatur,  peraturan/kebijakan  yang  pernah ada,  maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  apa  arti dan  definisi  harmonisasi,  kata  harmonis  dapat diartikan  dengan  adanya  sebuah  perpaduan  dari berbagai bunyi alat musik terdiri dari gitar, drum, bas dan  organ  yang  masing-masing  alat  musik  tersebut memiliki suara yang berbeda-beda sehingga melahirkan  suara  yang  indah  satu  sama  lainnya saling mengisi begitu juga dalam kehidupan keluarga berkeluarga  yang  terdiri  dari  bapak,  ibu,  dan  anak dalam  menjalankan kehidupannya berjalan harmonis tanpa  adanya  kekacauan  dan  keributan  dalam menjalani  proses  kehidupan  rumah  tangganya  selalu
berjalan  damai  dan  tentram,  begitu  juga  dengan  arti harmonisasi kebijakan atau hukum menurut harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem hukum  dan  asas-asas  hukum  dengan  tujuan peningkatan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum,  tanpa  mengaburkan  dan  mengorbankan pluralisme  hukum 1 L.M. Gandhi, 1996/1997. Selanjutnya  menurut  Harmonisasi  hukum, adalah  upaya  atau  proses  yang  hendak  mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan  dan  kejanggalan  dalam  hukum.  Suatu Upaya  atau  proses  untuk  merealisasi  keselarasan, kesesuaian,  keserasian,  kecocokan,  keseimbangan  di antara  norma-norma  hukum  di  dalam  peraturan perundang-undangan  sebagai  sistem  hukum  dalam satu  kesatuan  kerangka  sistem  hukum  nasional 2 Dr. Kusnu  Goesniadhie  S,  dari  beberapa  pendapat tersebut  dapat  diartikan  bahwa  harmonisasi  hukum adalah  suatu  upaya  untuk  menyelaraskan  beberapa produk  hukum  agar  berjalan  seirama  dan  saling mendukung.
Untuk itu yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah  adanya  suatu  aturan  dan  kebijakan  yang mengatur  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil berjalan  dan  seirama  sehingga  melahirkan  suatu kebijakan satu sama lainnya saling mendukung.
Sebagaimana  diketahui  banyak  aturan  dan kebijakan  yang  dibuat  untuk  mengatur    Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  baik  yang  dipusat  maupun yang  berada  di  daerah,  sehingga  banyak  melibatkan unsur  dan  kelembagaan  dengan  masing-masing memiliki  kewenangan  selaku  pembina  umum  dan pembina  teknis  dan  taktis,  seperti  Kementerian Dalam  Negeri  mengeluarkan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  dalam  hal  Pedoman  Prosedur  PPNS Daerah Dalam Penegakan Perda, Pedoman Pembinaan  Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil  Di Lingkungan    Pemerintah    Daerah,  Kode  Etik  PPNS, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PPNS  Daerah,  selanjutnya  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  juga  menerbitkan  kebijakan tentang PPNS yaitu tentang tata  cara  pengangkatan,  pemberhentian,  mutasi, danpengambilan  sumpah  atau  janji  pejabat  penyidik pegawai  negeri  sipil,  dan  bentuk,  ukuran,  warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik  pegawai  negeri  sipil  sedangkan  Kepolisian juga  mengeluarkan  atau  menerbitkan  aturannya melalui  Peraturan  Kepala  Kepolisian  tentang manajemen penyidikan oleh PPNS, Tentang
1 L.M.  Gandhi,  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  Yang Responsif”, Makalah , yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  FH-UI,  1995,   dalam  Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997,  Op, Cit, hal. 28-29.
2 Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan (Lex  Specialis  Suatu  Masalah)  Surabaya:  Penerbit  Jpbooks, 2006 Isbn: 979-3487-70-4 Dr. Kusnu Goesniadhie S., Sh.Mhum
Pedoman  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penyidik,  Tanda Kewenangan,  Dan  Lencana  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  yang  dikeluarkan  atas gagasan dari kelembagaan seperti Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Polisi Pamong  Praja  yang  didalammnya  mengatur  juga tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  serta Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Tentang Kitab Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2012    Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan  Teknis  Terhadap  Kepolisian  Khusus, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Serta adanya peraturan yang lebih  tinggi  dari  semua  paraturan  yang  ada  tentang PPNS  adalah  Undang-Undang  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  secara  implisit diatur  dalam  bab  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan  sebagai  Penyidik,  yaitu  pejabat  polisi negara  Republik  Indonesia  dan  pejabat  pegawai negeri  sipil 3 (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana).
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan jabatan  struktural  hal  tersebut  dipertegas  dengan uraian  dalam  batang  tubuh  terdapat  101  jabatan Fungsional  Dasar  Hukum  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2000  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2002  tentang  Kenaikan  Pangkat Pegawai  Negeri  Sipil 4 ,  yang  melekat  pada  suatu institusi  di  pusat  dan  daerah  yang  berkoordinasi langsung  dibawah  pengawasan  Kepolisian  Republik Indonesia,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang  selanjutnya  disebut  pejabat  PPNS  adalah pegawai  negeri  sipil  tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam  KUHAP,  baik  yang  berada  di  pusat  maupun daerah  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang 5 ,  selanjutnya  pada  pasal  2  Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan  pula  yang  dimaksud  dengan  Penyidik
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
adalah:  pertama  penyidik  adalah  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia;  dan  kedua  penyidik adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil. 6 .  yang  bertugas melaksanakan menyelenggarakan penegakan supremasi hukum dengan berprilaku sebagai pelindung  dan  pelayan  masyarakat  yang  harus dipertanggung  jawabkan  menurut  norma  hukum, norma agama, norma moral dan norma sosial.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  menurut Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan  Oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil yang  selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya berada  di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan Penyidik Polri 7 , dengan demikian jelas bahwa PPNS dibawah  koordinasi  dan  pengawasan  Kepolisian Republik  Indonesia.  Selanjutnya  juga  di  jelaskan pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11 Tahun  2009  yaitu  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  yang  selanjutnya  disebut  PPNS  Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan  Daerah 8 ,  tentunya  juga  sebagai  Penyidik Pegaai  Negeri  Sipil  Daerah  (PPNSD)  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya    perlu ada  pedoman  PPNSD,  untuk  itulah  lahir  Peraturan Meneteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang  Kode  Etik  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  dengan  memiliki  karakteristik  pada  Kode Etik  Profesi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah yaitu  norma  yang  digunakan  sebagai  pedoman  yang harus  ditaati  oleh  PPNSD  dalam  melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan  perundang-undangan,  dan  Perda  PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta prinsip-prinsip yang mendasarinya  yaitu:  Integritas,  yaitu  memiliki kepribadian  yang  dilandasi  oleh  unsur  jujur,  berani, bijaksana  dan  bertanggungjawab,  Kompetensi,  yaitu memiliki  pengetahuan,  keahlian,  pengalaman,  dan keterampilan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tugasnya,  Obyektifitas  yaitu  menjunjung  tinggi ketidakperpihakan  dalam  melaksanakan  tugasnya;
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
7 Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan  Independensi,  yaitu  tidak  terpengaruh  adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun. 9
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  bertugas m elakukan  Penyidikan  dan  Penyelidikan  kejahatan dan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  yang  melibatkan  aparatur  Pemerintahan dan  masyarakat.  Penyidik  mempunyai  peranan penting  dan  merupakan  ujung  tombak  dalam  proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana,  selanjutnya  fungsi  PPNS  antara  lain menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang mengenai  adanya  kejahatan  dan  pelanggaran  atas Peraturan  Daerah,  melakukan  peningkatan  kualitas PPNS, membuat Berita Acara Pemeriksanaan (BAP) setiap  tindakan  pelangaran  dari  aparat  Pemerintah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPNS dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten  / Kota,  mengkoordinasikan  peningkatan  kapasitas PPNS  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  dan Kabupaten / Kota, memberi petunjuk dan memotifasi bawahan  dalam  penyelesaian  tugas,  menyusun program  kegiatan  laporan  kegiatan  pada  Subbag Pembinaan PPNS. 10
Peran  dan  tugas  pokok  PPNS  Satpol  PP merupakan  tugas  tindak  lanjutan  yang  diserahkan oleh  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  penertiban umum,  ketenteraman  masyarakat  dan  melindungi masyarakat  yang  menimbulkan  perkara  hukum, sebagaimana  telah  dipertegas  pada  Peraturan Pemerintah  Nomo  6  Tahun  2010  Tentang  Kesatuan Polisi  Pamong  Praja  pada  pasal  8  ayat  e,  dalam setiap  menjalankan  dan  melaksanakan  peran  dan tugasnya,  Polisi  Pamong  Praja  wajib,  menjunjung tinggi  norma  hukum,  norma  agama,  hak  asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin pegawai negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi  Pamong  Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat  yang  dapat  mengganggu  ketertiban umum  dan  ketenteraman  masyarakat,  melaporkan kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atas ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana,  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah  atas  ditemukannya  atau  patut diduga  adanya  pelanggaran  terhadap  Perda  dan/atau peraturan kepala daerah 11 . Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun 2010 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  pasal  2A menjelaskan  bahwa  ayat  1  Untuk  dapat  diangkat
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Ibid,
10 http://birohukum.gorontalofamily.org/biro-hukum.html, diunduh tanggal 14 Pebruari 2012
11 Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja
sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:sebagai berikut: berpangkat paling rendah  Inspektur  Dua  Polisi  dan  berpendidikan paling  rendah  sarjana  strata  satu  atau  yang  setara, bertugas  di  bidang  fungsi  penyidikan  paling  singkat 2  (dua)  tahun,  mengikuti  dan  lulus  pendidikan pengembangan  spesialisasi  fungsi  reserse  criminal, sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan surat  keterangan  dokter,  dan  memiliki  kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
Kemudian pada ayat 2 Penyidik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  diangkat  oleh  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Ayat  3 Wewenang  pengangkatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  dapat  dilimpahkan  kepada  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 12 .  Selanjutnya pada Peraturan yang sama juga  diatur  pada  pasal  3A  dipertegas  dengan persyaratan untuk  menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut pada ayat 1 Untuk dapat diangkat  sebagai  pejabat  PPNS,  calon  harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  masa  kerja sebagai  pegawai  negeri  sipil  paling  singkat  2  (dua) tahun, berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan  III/a,  berpendidikan  paling  rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hokum, sehat jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan  dokter  pada  rumah  sakit  pemerintah, setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun  terakhir,  dan  mengikuti  dan  lulus  pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
Pada ayat 2 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau  lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dan  ayat  3  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  huruf  g  diselenggarakan  oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan instansi  terkait.  selain  telah  memenuhi  persyaratan seperti  pada  butir  diatas  calon  pejabat  PPNS  juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia.  Pertimbangan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak permohonan  pertimbangan  diajukan.  apabila  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.  calon  pejabat  PPNS  yang  telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3A  ayat  (1)  dan  Pasal  3C,  diangkat  oleh Menteri  atas  usul  dari  pimpinan  kementerian  atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, Wewenang  pengangkatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk  oleh  Menteri. 13 ,  selain  persyaratan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga  ada  yang  diatur  dalam  Peraturan    Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegaai Negeri Sipil  dalam  menentukan  dan  menseleksi  kriteria pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini pada pasal 14  Untuk  pelaksanaan  pengorganisasian  personel PPNS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi  di  lingkungan  instansi  PPNS,  dengan kriteria:  mempunyai  moral  baik,  integritas,  dedikasi dan  professional,  menyesuaikan  jumlah  personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi, mempunyai  pola  kerja  sama  antar  PPNS  dalam pelaksanaan  penyidikan,  membentuk  team  supervisi atau  asistensi  yang  dapat  mengawasi  proses penyidikan, dan menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka. 14
Fungsi  pengawasan  dan  koordinasi  menurut Luther  Gullick  terdapat  7  fungsi  manajemen  yaitu terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Controlling 15 , dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap  PPNS  yang  berada  pada  setiap  instansi dengan  maksud:  untuk  menjadikan  pelaksanaan  dan hasil  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  dan  tujuan, untuk  memecahkan  masalah,  untuk  mengurangi resiko  kegagalan  suatu  rencana,  untuk  membuat perubahan-perubahan  maupun  perbaikan-perbaikan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksaannya. 16
Sebagai  unsur  pengawasan  dan  memberikan fasilitasi koordinatif bagi  PPNS tentunya Kepolisian Republik  Indonesia  mempunyai  mekanisme  dan aturan  jalannya  pelaksanaan  tugas  dan  pokok  PPNS sebagaimana  disebut  pada  bab  II  Pengawasan, Pengamatan dan Penelitian serta pemeriksaan pasal 5
13 Ibid.
14 Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil
15 http://www.manajemenn.web.id/2011/04/bentuk-bentuk- pengawasan.html, diunduh tgl 12 Pebruari 2012
16 ibid
menyebutkan  pengawasan,  pengamatan,  penelitian atau pemeriksaan ayat (1) Dilaksanakan atas dasar: a. hasil  temuan  dari  petugas;  dan/atau  dan  b. laporan/pengaduan  masyarakat,  yang  dapat  diajukan secara tertulis maupun lisan. (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  kepada  pelapor diberikan  surat  tanda  penerimaan  laporan.  (3)  Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), apabila  ditemukan  tindak  pidana,  dituangkan  dalam laporan kejadian. 17
Seperti  telah  dikemukakan  diatas  bahwa tindakan  yang  dilakukan  PPNS  pada  Unit  Satuan Polisi  Pamong  Praja  adalah  tindakan  lanjutan  yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk laporan hasil temuan petugas ketika melaksanakan dan menyelenggarakan  ketertiban  umum,  Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya  dijelaskan  kembali  pada  pasal  6  yang berisikan bahwa:
(1)  Laporan  kejadian  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (3)  dilaporkan  kepada  Atasan PPNS  dan  dicatat  dalam  registrasi  penerimaan laporan  kejadian.  (2)  Laporan  kejadian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (3),  berisikan  uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya  pelanggaran  pidana.  (3)  Atasan  PPNS setelah  menerima  laporan  kejadian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  menerbitkan  surat  perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan. 18 Atasan  langsung  PPNS  pada  Unit  Satuan Polisi  Pamong  Praja  adalah  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Kasatpol  PP),  sesuai  dengan  amanat Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi atasan PPNS  adalah  PPNS  atau  Pimpinan  pada  instansi. Ketika dalam melakukan penyidikan seorang Pejabat PPNS  dalam  melakukan  penyidikan  dapat  meminta bantuan  terahadap  penyidik  Kepolisian  sebagaimana tertuang  dalam  Keputusan    Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada  pasal  8  ayat  2  menjelaskan  dalam  pelaksanaan pengamanan,  penanganan,  dan  pengolahan  TKP sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  disesuaikan dengan  karakter  dan  bidang  tugas  PPNS  masing- masing.  (3)  Dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membutuhkan tindakan  taktis  dan  teknis  di  TKP,  PPNS  dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.
Tugas  dan  fungsi  PPNS  dalam  melakukan penyidikan  maupun  penyelidikan  sampai  kepada proses  persidangan  harus  mengikutinya,  Metode
17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil
18 Ibid, pasal 6
dalam  pengkajian  ini  mengunakan  pedekatan normatif  dengan  menitik  beratkan  pada  upaya  dan mengkaji  norma-norma  yang  berkaitan  dengan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dengan memperhatikan  3  (tiga)  dimensi  yang  akan  diukur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan tiga cara, yaitu: 1) Kuisioner/wawancara 2) observasi dan  3)  Literatur.  Sifat  data  yang  diambil  yaitu  data kualitatif. unit analisis adalah unit yang ingin diteliti. Sesuai  dengan  tujuan  kajian  ini  maka  yang  menjadi unit analisis dengan mengkaji beberapa peraturan/kebijakan  yang  berkaitan  dengan  PPNS serta pejabat
PPNS
di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.  menggunakan purposive sampling .  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan beberapa Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  berasal  dari  dua  sumber,  yaitu:  data Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  lapangan  yang  langsung  berkaitan  dengan obyek  penelitian,  data  Sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  melalui  beberapa  dukumen,  laporan, literature,  Produk  hukum,  kebijakan  Bupati  atau Walikota  atau  pesan  lain  yang  sifatnya  mendukung kegiatan  penelitian  dan  melengkapi  data  primer, Untuk  memperoleh  data  yang  dinginkan  dalam penelitian  ini,  menggunakan  teknik  pengumpulan data sebagai berikut: studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan  data  dengan  mempelajari  dokumen yang  berkaitan  dengan  satuan  polisi  pamong  praja Pengelola Program Pembangunan Program pengentasan  kemiskinan  dengan  tujuan  untuk memperoleh  data  yang  akurat  dan  dianggap  perlu dalam melaksanakan penelitian, kuesioner (Open and closed  anded  Quistion)  yaitu  teknik  pengumpulan data  dengan  membuat  daftar  pertanyaan  dalam hubungan  dengan  penelitian  ini.  Daftar  pertanyaan yang  digunakan  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa  alternatif  saja  atau  satu  jawaban  saja, wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  membantu kekurangan  dalam  menganaliis  pada  kusioner terbuka  dan  tertutup,  Sebagaimana  dikemukakan sebelumnya  bahwa  desain  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  setelah data dan informasi  yang berhubungan dengan obyek penelitian  dikumpulkan,  baik  yang  berupa  data melalui  kepustakaan,  data  informasi  dari  lapangan yang  diperoleh  melalui  wawancara,  maka  akan dipisah-pisahkan menurut kategori. Dengan demikian,  akan  diketahui  dan  diinterpretasikan kecenderungan  dari  pertanyaan  masing-masing indikator berupa jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, maka semua data itu akan dianalisis  secara  kuanlitatif  dengan  dilengkapi analisis  kualitatif  dengan  menarasikan open  ended question atau wawancara mendalam.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Pada  pasal  1  ayat  11.  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  ditunjuk  selaku  penyidik  dan  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana  dalam  lingkup  undang-undang  yang  menjadi dasar  hukumnya  masing-masing  pada  pasal  2  ayat  1 Pengemban  fungsi  kepolisian  adalah  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh:  a. kepolisian  khusus;  b.  penyidik  pegawai  negeri  sipil; dan/atau  c.  bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa. Kemudian  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (Kuhap)  Nomor  8  Tahun  1981  Pasal  6  pada ayat  (1)  Penyidik  Adalah:  A.  Pejabat  Polisi  Negara Republik Indonesia; B. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang.  Selain  kedua  Undang-undang  tersebut  ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  14  huruf  c  :  salah satu  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat.  dan pasal 27 huruf c dan e : (kewajiban kepala daerah) c. memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat, e.  mentaati  dan  menegakkan  seluruh  peraturan perundang-undangan serta pasal 148: untuk membantu  kepala  daerah  dalam  menegakkan  perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat  dibentuk  satuan  polisi pamong praja dan tentunya tidak lepas juga Undang- Undang  yang  bertikal  yang  dikawal  oleh  PPNS Perhubungan, Pertanian, Kehutanan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  pada  Pasal  8 dalam  melaksanakan  tugasnya,  Polisi  Pamong  Praja wajib:  pada  huruf  c.  membantu  menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;  dan  huruf  e.  menyerahkan  kepada Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah  atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. dan pada  Pasal  9  (1)  Polisi  Pamong  Praja  yang memenuhi  syarat  dapat  ditetapkan  menjadi  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  dan  ayat  (2)  Polisi Pamong  Praja  yang  ditetapkan  sebagai  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  langsung  mengadakan  penyidikan terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum,  selain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ada juga Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Pada  pasal  1  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya disebut  pejabat  PPNS  adalah  pegawai  negeri  sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang  berada  di  pusat  maupun  daerah  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang,  dan  pada Pasal  2  Penyidik  adalah:  a.  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia;  dan  b.  pejabat  pegawai negeri  sipil.  Dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan  Teknis  Terhadap  Kepolisian  Khusus, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk-Bentuk Pengamanan  Swakarsa  pada  pasal  1  Pengawasan adalah  proses  pengamatan  terhadap  pelaksanaan fungsi  kepolisian  terbatas  yang  dilakukan  Polsus, PPNS,  dan  Pam  Swakarsa  oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi  Polsus,  PPNS,  dan  Pam  Swakarsa selanjutnya  pada    Pasal  3 Pengemban  Fungsi Kepolisian  adalah  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  dibantu  oleh:  a.  Polsus;  b.  PPNS; dan/atau  dan  pasal  5  PPNS  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  b,  melaksanakan  tugas  dan fungsi  penyidikan  tindak  pidana  yang  termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar hukum masing-masing.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil    Daerah  Dalam  Penegakan Peraturan  Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun  2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil  Di    Lingkungan Pemerintah    Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor      19      Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan  Peralatan  Operasional  Satuan  Polisi  Pamong Praja,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8 Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pendidikan  Dan  Pelatihan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Daerah, Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu  Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan Lencana  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Peraturan kementerian  Hukum  dan  Hak  Asazsi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH.01.AH.09.01 Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemberhentian,  Mutasi,  Dan  Pengambilan  Sumpah Atau  Janji  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,
Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna,  Format,  Serta Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal  Pejabat  Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kelembagaan  yang  selama  ini  terjadi  sesuai dengan  regulasi  yang  ada  meliputi  pelbagai kelembagaan  yang  mengaturnya,  selaku  pembina umum  yang  berwenang  mengaturnya  berada  pada Kementerian  Dalam  Negeri,  pembina  umum  disini dapat  diartikan  kerena  Kementerian  Dalam  Negeri yang memberikan pembinaan secara umum di daerah baik  itu  Provinsi,  maupun  Kabupaten  dan  Kota, membina  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang berada  di  daerah  dalam  bentuk  kelembagaan  dinas maupun dalam bentuk kantor dan unit teknis vertikal yang  didalam  unsur  unit  teknis,  dinas  dan  kantor terdapat  pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  yang  ditugasi  melakukan  pengawasan  dan penyelidikan  dan  penyidikan  untuk  semata-mata menegakan  kebijakan  kepala  daerah  dan  peraturan daerah.
Tugas  dan  Fungsi  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  yang nota  bene  adalah  merupakan  tindakan  yang  semata- mata  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  serta pengamatan terhadap sesuatu yang diduga melakukan  pelanggaran  terahadap  peraturan  daeah dan  kebijakan  kepala  daerah,  hal  yang  sama  dengan unsur  pengawasan  berada  pada  Inspektorat  ada jabatan  fungsional  yang  disebut  dengan  P2  UPD 19 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah)  yang  ditugasi  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan diluar keuangan. 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun  1999  disebutkan,  tugas  pokok  Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan  teknis  urusan  pemerintahan  di daerah  di  luar  pengawasan  keuangan,  yang  meliputi pengawasan  atas  pembinaan  urusan  pemerintahan, pengawasan  atas  pelaksanaan  urusan  pemerintahan, pengawasan  atas  peraturan  daerah  dan  peraturan kepala  daerah,  pengawasan  atas  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan,  pengawasan  untuk  tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pengawasan yang dilakukan Pengawas Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  Di  Daerah (P2UPD)  sejatinya  mirip  dengan  tugas  pokok  yang dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yaitu pada  pengawasan  atas  peraturan  daerah  dan  kepala daerah  hal  yang  sama  juga  dilakukan  PPNS melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  setiap pelanggaran perda.
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan kebijakan  dan  peraturan  yang  menyangkut  dengan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  baik  itu  dalam
19 Peraturan Prtesiden Nomor 70 Tahun 2013, yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY pada 11 November 2013.
20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 1999
bentuk Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri)  dan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Nageri (SE Mendagri), pelbagai aturan dan kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  yang  menyangkut  tentang  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yaitu  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2003 Tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil    Daerah  Dalam  Penegakan  Peraturan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor   6 Tahun  2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil Di   Lingkungan  Pemerintah Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor      19      Tahun      2013  Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan  Operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan  Pelatihan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah, Kepmendagri 11 Tahun 2009 Tentang Kode etik
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor    15    Tahun    2009  Tentang Pedoman  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penyidik,  Tanda Kewenangan,  Dan  Lencana  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil.  Dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang Maha  Esa  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2010  Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Permasalahan  yang  dihadapai  PPNS  Provinsi yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  penegakan hukum  di  Provinsi  DI  Yogyakarta,  perlu  diketahui bahwa  PPNS  di  daerah  Provinsi  DI  Yogyakarta melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Keberadaan  jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  keseluruhan  sebanyak  187  termasuk yang  berada  di  SKPD-SKPD Kabupaten  Kota  untuk di  Provinsi  sendiri  hanya  20  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di SKPD Provinsi dan  Pol  PP  Provinsi  sedangkan  yang  berada  di  Pol PP  Provinsi  hanya  8  (delapan)  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  aktif  hanya  5  orang sedangkan yang lain berada di bidang di Tata Usaha dan di Kepegawaian atau bergerak pada administrasi bukan pada penegakan Perda. Selebihnya ke 5 (lima) orang tersebut mendapat promosi dari pimpinannya.
Kesekretariatan  PPNS  di  Pol  PP  Provinsi  DI Yogyakarta  sudah  terbentuk  dan  sudah  ada wadahnya,  namun  terbentuknya  sekretariat  PPNS  di Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hanya  bersifat  seremoni saja  hanya  sekedar  melengkapi  keinginan  harapan memenuhi  Surat  Edaran  Kementeran  Dalam  Negeri. Aktifitas  sekretariat  PPNS  belum  dapat  diwujudkan
secara  maksimal  terlihat  alat  pendukung  belum memenuhi  harapan  yang  diinginkan,  dengan  ukuran luas ruang hanya 3 (tiga) meter kali 4 (empat) meter.
PPNS  Satpol  PP  bekerjasama  dengan  PPNS yang berada pada SKPD berkaitan dengan operasional  seperti  SKPD  Dinas  Kesehatan  dan PPNS  yang  berada  pada  Kabupaten/Kota  khususnya minuman  keras  dan  operasi  pelacaruan  bekerjasama dengan Polisi Daerah dan TNI sering kali operasi itu gagal,  artinya  ketika  petugas  operasi  sampai  kepada lokasi  yang  dituju  tidak  menemukan  jejak  atau barang  bukti.  Kemudian  ketika  PPNS  Satpol  PP Provinsi  bekerjasama  dengan  PPNS  yang  berada  di SKPD  Dinas  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi terhambat  ketika  melakukan  penegakan  perda  yang berkaitan  dengan  Perda  15  Tahun  2010    tentang Upah Ketenaga Kerjaan, PPNS yang berada di Dinas Tenaga  Kerja  ketika  diajak  kerjasama  melakukan operasi  ke  Pabrik-Pabrik  yang  berkaitan  dengan Perda  sering  kali  menghindar  bahkan  ketika  PPNS Satpol  PP  turun  langsung  ke  Pabrik-Pabrik  PPNS yang  berada  di  SKPD  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Tranmigrasi  terlihat  kurang  koordinatif,  kemudian Perda  tentang  P4GN  (Narkotika)  berkaitan  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika/Psikotropika berkaitan dengan penyuluhan narkotika.
Perda  Nomor  6  Tahun  2011  berkaitan langsung  dengan  Undang-Undang  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Anak,  PPNS  di  Dinas  Sosial memiliki  2  (dua)  beban  yang  harus  jaga  yaitu mengawal  Undang-Undang  dan  Mengawal  Undang- Undang sering acap kali dalam melakukan kerjasama dengan  Kepolisian  dalam  hal  melakukan  pembinaan rumah singgah “Avara”.
Jabatan yang menempel pada PPNS merupakan  jabatan  tidak  diminati  dilihat  dari  faktor promosi  dan  keuangan  belum  dapat  menjanjikan, masih  banyak  PNS  yang  berpendidikan  S1    di Provinsi tidak mau untuk ikut menjadi PPNS, seperti di  Satpol  PP  ada  seorang  PNS  berkedudukan  di bidang  penyidikan  tetapi  tidak  berminat  menjadi PPNS.
Menanggapi permasalahan yang terjadi berkaitan  dengan  adanya  regulasi  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  penegakan  hukum  di Provinsi  DI  Yogyakarta,  perlu  diketahui  bahwa PPNS  di  daerah  Provinsi  DI  Yogyakarta  melekat pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah.
Keberadaan  jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  keseluruhan  sebanyak  187  termasuk yang  berada  di  SKPD-SKPD Kabupaten  Kota  untuk di  Provinsi  sendiri  hanya  27  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  mengawal  Perda  dengan sanksi  kurungan  6  (enam)  bulan  yang  tersebar  di SKPD Provinsi dan Pol PP Provinsi sedangkan yang berada  di  Pol  PP  Provinsi  hanya  8  (delapan) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  aktif hanya 5 orang sedangkan yang lain berada di bidang
di  Tata  Usaha  dan  di  Kepegawaian  atau  bergerak pada  administrasi  bukan  pada  penegakan  hukum. Selebihnya  ke  5  (lima)  orang  tersebut  mendapat promosi  dari  pimpinannya  ke  unit  lain.  Selanjutnya dari  jumlah  187  pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  hanya  50%  saja  yang  memiliki  Kartu Tanda  Penyidikan  dikarena  yang  lain  dalam  proses perpanjangan  yang  disebabkan  oleh  kadaluarsa waktu dan bidang yang kawal.
Kesekretariatan  PPNS  di  PolPP  Provinsi  DI Yogyakarta  sudah  terbentuk  dan  sudah  ada wadahnya,  namun  terbentuknya  sekretariat  PPNS  di Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hanya  bersifat  seremoni saja  hanya  sekedar  melengkapi  keinginan  harapan memenuhi  Surat  Edaran  Kementeran  Dalam  Negeri. Aktifitas  sekretariat  PPNS  belum  dapat  diwujudkan secara  maksimal  terlihat  alat  pendukung  belum memenuhi  harapan  yang  diinginkan,  dengan  ukuran luas ruang hanya 3 (tiga) meter kali 4 (empat) meter. sampai  saat  ini  keberadaan  sekretariat  PPNS  Satpol PP  belum  efektif  dikarenakan  untuk  mendukung penyelenggaraan  kegiatan  PPNS  di  Provinsi  DI Yogyakarta  belum  didukung  dengan  anggaran sebagai  persayaratan  utama  adanya  kegiatan  karena tanpa adanya anggaran mustahil kegiatan itu berjalan dengan  baik,  seperti  diketahui  operasional  PPNS  ini melekat  pada  SKPD-SKPD  sehingga  sulit  sekali melakukan  koordinasi  sesama  PPNS  selain  itu  juga ruangan  untuk  menampung  jumlah  PPNS  sebanyak 187  pejabat  PPNS  di  Provinsi  secara  serempak kelihatannya  tidak  mungkin.  Untuk  itu  sebagai langkah  awalnya  pejabat  PPNS  di  kumpulkan  atau diundang  ketika  ada  kejadian  yang  perlu  ditangani lebih  cepat.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Satpol PP  dalam  membentuk  sekretariat  ada beberapa  yang harus dipertimbangkan antara lain susunan keanggotaan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur,  selain  didukung  dengan  ruangan  yang cukup  luas  dan  peralatan  kantor  yang  lengkap sebagai bahan analisis.
Penyertaan  kapasitas  PPNS  belum  maksimal terlihat  kemampuan  dan  keahlian  PPNS  belum percaya  diri  dalam  membuat  berkas  perkara  dalam kata  lain  tidak  berani  membuat  berita  acara  pidana (BAP),  hal  ini  disebabkan  kurangnya  kemampuan dalam  membuat  BAP  disebabkan  karena  jarang sekali  PPNS  melakukan  penyidikan  sehingga  tidak terlatih dalam membuat berkas perkara.
Penelaahan  terhadap  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2003  Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah  Dalam  Penegakan  Peraturan    Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor    6 Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Pembinaan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil Di   Lingkungan  Pemerintah Daerah,  Peraturan  kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik
Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu  Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan Lencana  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Berkaitan dengan Kartu Tanda Penyidik legalitas penandatanganan  terhadap  KTP  menurut  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2003 Tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil    Daerah  ditanda  tangani  oleh  Kepala Daerah sedangkan diatur pula pada Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penerbitan  Kartu Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan  Lencana Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  bahwa  keabsahan berlakunya KTP PPNS bila disahkan oleh Kapolri/Kapolda/Kapolresta di  daerah masing- masing  sedangkan  Peraturan  kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  pula bahwa legalitas KTP PPNS bila dibubuhi tandatangan Kementerian Hukum dan Ham, mengingat  tentang  legalitas  KTP  ini  banyak  yang berwenang  sehingga  akan  semakin  sulit  peran  gerak PPNS  sebenarnya  peraturan  yang  mana  yang  musti diikuti.
Kemudian  ada  lagi  yang  terdapat  di  Perda Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Provinsi  Daerah  Istimwa  Yogyakarta pada  bab  5  pasal  12  ayat  1  PPNS  dilantik  oleh Gubernur  atau  pejabat  yang  ditunjuk  asumsinya pejabat  yang  ditunjuk  disini  adalah  pejabat  pada lingkungan  pemda,  sedangkan  dalam  Peraturan kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH.01.AH.09.01 Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemberhentian,  Mutasi,  Dan  Pengambilan  Sumpah Atau  Janji  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna,  Format,  Serta Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelantikan  di PPNS di Daerah adalah Kemenkumhan. Jika melihat dari tata urutan produk hukum Perda Nomor 5 Tahun 2010  Tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta sangat bertentangan  dengan  Peraturan  kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  karena
melihat  dari  tingkat  jenjang  produk  hukum  posisi Perda dibawah Permen sehingga secara hukum Perda Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Provinsi  Daerah  Istimwa  Yogyakarta harus  direvisi  walaupun  Perda  tersebut  baru  seumur jagung  baru  kurang  lebih  2  (dua)  sampai  3  (tiga) Tahun.

## PENUTUP
Terdapat perbedaan penafsiran antara Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil    Daerah,  dan  Peraturan kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH.01.AH.09.01 Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemberhentian,  Mutasi,  Dan  Pengambilan  Sumpah Atau  Janji  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna,  Format,  Serta Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  serta    dan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penerbitan  Kartu Tanda  Penyidik,  Tanda  Kewenangan,  dan  Lencana Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  mengenai  legalitas KTP,  masing  masing  Peraturan  memiliki  kekuatan dan kewenangan yang sama untuk mengatur PPNS.
Masih  dijumpai  adanya  Peraturan  Daerah  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  Perda Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Provinsi  Daerah  Istimwa  Yogyakarta dibuat dan diterbitkan pada Tahun 2010 bertentangan dengan  Peraturan  kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Peraturan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang diterbitkan pada Tahun 2011

## Saran
Pemerintah Pusat baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  kiranya  perlu merestrukturisasi    kebijakan  yang  mengatur  tentang PPNS  satu  saja  yang  dapat  digunakan  PPNS  secara menyeluruh  dapat  berupa  Keputusan  Presiden  atau Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Provinsi  Daerah  Istimwa Yogyakarta    perlu  merevisi  Perdanya  karena  sudah tidak sesuai dengan Peraturan kemenkumham.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Aerah  Dan  Retribusi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58 Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor      6  Tahun 2003  tentang    Pedoman  Pembinaan  Penyidik Pegawai    Negeri    Sipil  Di    Lingkungan Pemerintah  Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 1999 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kode  Etik  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Daerah. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor    15    Tahun    2009  tentang Pedoman  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penyidik, Tanda  Kewenangan,  dan  Lencana  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31    Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan  dan  Pelatihan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Manajemen  Penyidikan  oleh  Penyidik  Pegawai
Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh.01.  Ah.09.01 Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah  atau  Janji  Pejabat  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil,  dan  Bentuk,  Ukuran,  Warna, Format,  Serta  Penerbitan  Kartu  Tanda  Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Buku:
Kusnu  Goesniadhie,  Harmonisasi  Hukum  dalam Perspektif  Perundang-Undangan  (Lex  Specialis Suatu  Masalah)  Surabaya:  Penerbit  Jpbooks, 2006 Isbn: 979-3487-70-4
L.M.  Gandhi,  Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum yang  Responsif,  Makalah,  yang  disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar  Tetap  FH- UI,  1995,    dalam  Moh.  Hasan  Wargakusumah, dkk, 1996/1997,  Op, Cit, hal. 28-29.
L.M.  Gandhi,  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum yang  Responsif”,Makalah,  yang  disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar  Tetap  FH- UI,  1995,    dalam  Moh.  Hasan  Wargakusumah, dkk, 1996/1997,  Op, Cit, hal. 28-29.
Moedji Rahardjo,  Makalah FGD Tanggal 5 Juli 2012 di Gandok  Kiwo  Kompleks  Kepatihan  Danurejan, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Penegakan Hukum  di  Provinsi  DIY,  Biro  Hukum  Setda Provinsi Diy, 2012.
Sukamto, Makalah FGD Tanggal 5 Juli 2012 di Gandok Kiwo  Kompleks  Kepatihan  Danurejan,  5  Juli 2012,  Gandok  Kiwo  Kompleks  Kepatihan Danurejan  Peran  Satpol  PP  dalam  Pembinaan PPPNS, 2012.
http://Polisijaya.Blogspot.Com/P/Ppns.Html, diunduh Tanggal 19 Juni 2013.
http://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis- pidana.html, diunduh Tanggal 1 Juli 2013. http://www.manajemenn.web.id/2011/04/bentuk- bentuk-pengawasan.html, diunduh tgl 12 Februari 2012. http://birohukum.gorontalofamily.org/biro-hukum.html, diunduh tanggal 14 Februari 2012.