## Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## Yusdianto*

## Abstrak
Hubungan  antara  kewenangan  pusat  dan  daerah  di  Indonesia  mengalami  pasang  surut sesuai  rezim  penyelenggaraan  negara.  Sejak  reformasi,  terdapat  beberapa  perubahan format otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai  landasan  kons tusi  dan  dasar  instrumen  pemerintahan  daerah  dalam pelaksanaannya  selalu  dak  konsisten  mengenai  dekonsentrasi,  desentralisasi,  dan medebewind . Melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  diketahui  beberapa  pokok  diantaranya: pertama ,  perumus  dan pelaksana  undang-undang  berusaha  menyeimbangkan  kontekstualitas  dan  eksistensi pemerintah  daerah  agar  lebih prudent atau  sebaliknya  kembali  pada  skema shadow sentralisasi. Hal ini didukung oleh Pasal 9 yang menyebutkan urusan pemerintahan dibagi menjadi  3  ( ga)  yang  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut,  konkuren,  dan  umum. Bentuk  negara  kesatuan  ( unitary  state )  diar kan  sebagai  penyeragaman  daripada perbedaan; kedua, pengutamaan  konsep  otonomi  daerah  melalui  sistem  rumah  tangga materiil  daripada  sistem    formal  dan  nyata  (riil),  sehingga  melalui  dekonsentrasi  suatu sistem pemerintah memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan isu strategis di daerah; ke ga, pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota atau  kabupaten.  Provinsi  yang  sebelumnya  memiliki  daya  tawar  lemah  dan  terbatas, diperkuat  dengan  penambahan  fungsi  dan  kewenangan  kepada  gubernur; keempat, eﬁsiensi dan efek ﬁtas lebih diutamakan dengan menggerus otonomi daerah yang luas, nyata  dan  bertanggung  jawab.  Prinsip-prinsip  demokrasi,  peran-serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan,  serta  memperha kan  potensi  dan  keanekaragaman  daerah terabaikan.
Kata  Kunci: pemerintahan  daerah,  desentralisasi,  otonomi,  hubungan  pusat-daerah, kewenangan pusat-daerah.

## The Rela on of Central and Local Authority According to The Law Number 23 of 2014 Concerning Local Government

## Abstract
The  rela onship  of  central  and  local  authori es  in  Indonesia  have  ups  and  downs  in accordance regime implementa on of the State. Since the reform, has many  mes changed the format of regional autonomy. Ar cle 18 of the Cons tu on as the basis and instrument of local government in the implementa on is not always consistent between deconcentra on,
2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN
]
* ,  Jalan  Sumantri  Brojonegoro  No.  1,  Bandar  Lampung, Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung yusdianto@gmail.com Univ Lampung , S.H., M.H. ( ersitas )
decentraliza on, and medebewind. The results of studying the Law Number 23 of 2014, can be seen as: Firstly, the dra ing and implementa on of legisla on a empted to balance the contextuality  and  the  existence  of  local  government  to  be  more  prudent,  or  otherwise returned in the shadow centraliza on scheme. According to Ar cle 9, government aﬀairs divided into three (3) government aﬀairs which are, absolute, concurrent, and the public. An unitary state (unitary state) deﬁned as harmoniza on instead of diﬀerence. Secondly, using the concept of local autonomy through a material household system rather than formal  and real  system.  Thus,  through  deconcentra on  the  government  has  a  broad  authority  to implement the strategic issues in the regions. Third, the central and provincial governments were  given  substan al  authority  to  oversee  the  district  or  municipality.  Provinces  that previously weak and limited is reinforced by the addi on of func ons and powers to the governor. Fourth, eﬃciency and eﬀec veness are preferred to grind the regional autonomy which is broad, real, and responsible. The principles of democracy, community par cipa on, equity and jus ce, as well as considering the poten al and diversity Regions neglected.
Keywords: regional  government,  decentraliza on,  autonomy,  central-local  rela onship, central-local authority.

## A.  Pendahuluan
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹ Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai  pemerintah  pusat.  Kemudian,  pemerintah  pusat  membentuk  daerah- daerah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kedaulatan  hanya berada di pemerintah pusat ( absolu sme ) . Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan  oleh  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan  krea vitas  daerah  yang  diharapkan  mampu  mendukung  pencapaian  tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selalu  mengalami  pasang  surut, ditandai dengan berbagai prolema ka otonomi dan hubungan kerja kelembagaan antara  pusat  dengan  daerah  yang  kurang  harmonis.  Kehadiran  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) ternyata belum  mampu  menyelesaikan  problema ka  tersebut,  namun  justru  menambah rumit  hubungan  kewenangan  pusat  dengan  daerah.  Hal  ini  dak  sesuai  dengan harapan  dari  tujuan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  untuk menciptakan keter ban dan legi masi yang memper mbangkan kompetensi.²
Apabila  mencerma   substansi  UU  Pemda  2014,  hal  yang  paling  mendasar adalah hilangnya prinsip otonomi yang menyebabkan daerah otonom kehilangan
¹  Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. ²  Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 37.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
dasar pandangan hukum. Namun demikian, dari UU Pemda 2014 terdapat hal yang sangat  kontras  dengan  adanya  pengaturan  mengenai  urusan  konkuren  sebagai dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  melalui  penentuan  secara  rinci  atau  rigid. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
Dasar  dari  lahirnya  UU  Pemda  2014  adalah  mengoreksi  permasalahan  yang terjadi  dalam  penyelengaraan  pemerintahan  daerah  (pemda)  selama  sepuluh tahun  terakhir  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  sebelumya,  yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004). Adapun materi muatan revisi mencakup 22 isu strategis,³ sebagai berikut:
1.  Masalah pembentukan dan penataan daerah otonom;
2.  Masalah pembagian urusan pemerintahan;
3.  Masalah daerah berciri kepulauan;
4.  Masalah pemilihan kepala daerah;
5.  Masalah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6.  Masalah musyawarah pimpinan daerah;
7.  Masalah perangkat daerah;
8.  Masalah kecamatan;
9.  Masalah aparatur daerah;
10.  Masalah peraturan daerah (perda);
11.  Masalah pembangunan daerah;
12.  Masalah keuangan daerah;
13.  Masalah pelayanan publik;
14.  Masalah par sipasi masyarakat;
15.  Masalah kawasan perkotaan;
16.  Masalah kawasan khusus;
17.  Masalah kerjasama antar daerah;
18.  Masalah desa;
19.  Masalah pembinaan dan pengawasan;
20.  Masalah tindakan hukum terhadap aparatur pemerintah daerah;
21.  Masalah inovasi daerah; dan
22.  Masalah dewan per mbangan otonomi daerah.
Berbagai permasalahan tersebut menandakan bahwa pemerintah menyadari terdapat banyak kekurangan dalam UU Pemda 2004 yang sering kali mul  tafsir antar  pemangku  kepen ngan,  yang  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  sumber konﬂik dalam struktural pemerintahan. Misalnya terkait dengan pembagian urusan,
³  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, lm. 54. h
ke dakjelasan antara susunan pemerintahan yang masih merupakan masalah yang secara  serius  dihadapi  dalam  pelaksanaan  desentralisasi,  terutama  urusan pemerintahan yang berbasis ekologis.
Otonomi  luas  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  31  urusan  menimbulkan keterbatasan pembiayaan urusan yang menyebabkan banyak daerah mengalami kesulitan.  Keadaan  tersebut  semakin  rumit  dengan  adanya  tendensi  daerah membuat  struktur  organisasi  yang  'gemuk'  akibat  tekanan  birokrasi  melalui tambahan  jabatan  yang  memicu  meningkatnya  kebutuhan  pegawai  yang menyebabkan  meningkatnya  biaya  aparatur  atau overhead  cost .  Sementara, pengalaman  menunjukkan  hampir  di  semua  daerah  persentase  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) rela f kecil.⁴
Di  samping  itu,  dinamika  desentralisasi  selama  satu  dekade  terakhir menunjukan  adanya  kebutuhan  pengaturan  tentang  pelayanan  publik  dan par sipasi masyarakat. Tidak adanya pengaturan tersebut membuat daerah kurang peduli  untuk  melakukan  peningkatan  pelayanan  publik.  Padahal,  per mbangan pelaksanaan desentralisasi adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan warganya dan dapat dijangkau dengan  mudah.  Par sipasi  masyarakat  menjadi  salah  satu  kunci  sukses  dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
Salah  satu  tujuan  desentralisasi  adalah  agar  masyarakat  dan  pemangku kepen ngan dapat lebih mudah berpar sipasi dalam proses kebijakan di daerah. Nyatanya, pengaturan par sipasi masyarakat dalam UU Pemda 2004 masih sangat lemah,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  banyaknya  jumlah  daerah  yang  mengabaikan par sipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Padahal, par sipasi merupakan hak se ap  warga  yang  harus  dilindungi  oleh  negara.  Dengan  menjamin  hak  warga negara, maka tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah benar-benar menjamin kepen ngan warga negara. UU Pemda 2004 merupakan hasil dari review UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) yang menganut otonomi luas. UU Pemda 2004 membatasi urusan pemerintahan di  ngkat pusat dan provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan mengalihkan sisanya kepada kota atau kabupaten melalui mekanisme pengakuan.
Mekanisme  pembagian  urusan  pemerintahan  mengiku   konsep  urusan  sisa ( residual  func ons )  yang  diserahkan  ke  ngkat  kota  atau  kabupaten  sedangkan urusan  pemerintahan  di  ngkat  pusat  dan  provinsi  ditentukan  secara  jelas  dan spesiﬁk.  Mengingat scope urusan  sisa  yang  diserahkan  ke  kota  atau  kabupaten sangat  luas,  hal  ini  menimbulkan  kesan  bahwa  kota  atau  kabupaten  mengacu kepada prinsip otonomi luas ( general competence) sedangkan otonomi terbatasnya ( ultra vires ) ada di  ngkat provinsi.
⁴  Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Daerah Di Indonesia , Jakarta: PT. Rajagraﬁndo Persada, 2008, hlm. 3.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Melalui UU Pemda 2004 dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka permasalahan tersebut berakhir. Pembagian urusan antara pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kota  atau  kabupaten  dirumuskan  dengan  pola keseimbangan antar  ngkatan pemerintahan (pusat-provinsi-kota atau kabupaten) dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi  luas  ( general  competence ).  Pembagian  urusan  pemerintahan mempergunakan  prinsip concurrence  func on ,  ar nya  diterapkannya  prinsip konkurensi  dari  se ap  urusan  pemerintahan.  Pekerjaan  dari  pemerintah  pusat, menjadi  kewenangan  provinsi  dan  kewenangan  kota  atau  kabupaten,  hanya skalanya yang berbeda. Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja.
Hal  yang  sama  berlaku  untuk  kedudukan  dan  hubungan  antara  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah. Kepala daerah  dak lagi dipilih  oleh  DPRD,  melainkan  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Hal  itu  yang membuat  kepala  daerah  memiliki  basis  legi masi  yang  kuat.  Kedudukan  DPRD setara  dan  menjadi  mitra  bagi  kepala  daerah  yang  berperan  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD  dak lagi memiliki kewenangan untuk m e l a ku ka n   p e m a k z u l a n   te r h a d a p   ke p a l a   d a e ra h   a p a b i l a   l a p o ra n pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD.
Pada akhir tahun 2014, pemerintah mengeluarkan UU Pemda 2014. Kehadiran undang-undang  ini  justru  mengabaikan  kehendak  otonomi  daerah  dan  lebih mengedepankan  semangat  eﬁsiensi  dan  efek vitas  penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan lebih memperha kan aspek-aspek hubungan antara pusat-daerah  dan  antar  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Di  sini  terlihat  karakter  desentralisasi  dengan  balutan otonomi  daerah  telah  tergan kan  dengan  sentralisasi  dengan  balutan dekonsentrasi.  Pembuat  undang-undang  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  dan pelaksana  undang-undang  (pemerintah  pusat)  berusaha  dengan  sengaja menstabilkankan  kontekstualitas  dan  eksistensi  pemerintah  daerah  yang  lebih prudent antara pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten, atau sebaliknya kembali dalam skema shadow sentralisasi.
Pengaturan  hubungan  pusat  dengan  daerah  sebagian  besar  mereduksi kewenangan  bupa   atau  walikota  untuk  membangun  daerah  dan  melayani rakyatnya. Kewenangan tersebut ditarik dan diberikan kepada gubernur, bahkan umtuk  beberapa  kewenangan  dikembalikan  kepada  pemerintah  pusat.  Hal  ini memiliki  tendensi  upaya  resentralisasi  kewenangan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  sangat  berlawanan  dengan  semangat  amendemen Pasal 18 UUD 1945. Akhirnya, perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah
tergantung  pada  arah  poli k  hukum  pemerintahan  yaitu  arah  yang  hendak membatasi kebebasan gerak unit pemerintahan di  ngkat bawah dan memberikan kebebasan gerak pada unit pemerintahan diatasnya.
Pola penyeragaman kewenangan antar  ngkatan pemerintahan negara antara (pusat-provinsi-kota  atau  kabupaten)  mengindikasikan  pandangan  ﬁlosoﬁs otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  secara  nyata,  luas  dan  bertanggungjawab  di daerah  otonom  menjadi  kabur.  Inilah  yang  kemudian  mendorong  penulis  untuk membuat tulisan ini.

## B.  Bentuk Pemerintahan Daerah di Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan⁵ dan negara hukum.⁶ Ketentuan kons tusional ini memberikan pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara  federasi.  Oleh  karena  itu,  pemerintahan  di  Indonesia  menganut  sistem desentralisasi  yang  dijalankan  atas  dasar  otonomi  yang  seluas-luasnya.⁷  Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan  makmur.⁸  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).⁹  Presiden  memegang  kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.¹⁰
Wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kota atau kabupaten. Tiap- ap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹¹ Pemerintahan daerah  dak memiliki kedaulatan  secara  sendiri-sendiri  dan  terlepas  dari  kedaulatan  negara  kesatuan, kedudukan  pemerintahan  daerah  merupakan  bagian  dari  sistem  hierarki pemerintah negara kesatuan yang¹² berar  segala organ pemerintahan mulai dari pusat  sampai  daerah  berada  di  bawah  kendali  pemerintah  pusat.  Keberadaan
⁵  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 . ⁶  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 .
⁷  M. Laica Marzuki, “Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia” , Jurnal Kons tusi Majalah Kons tusi RI , Vol. 4, No. 1, Maret 2007, hlm. 3.
⁸  Soehino, Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 148.
⁹  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
¹⁰  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .
¹¹  Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .
¹²  Mohammad Ha a,
Jakarta  Mu ara  1977  hlm 7. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18
Uraian Pancasila, : , ,
Agustus 1945 merupakann hasil rancangan BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juni 1945. Diundangkan dalam berita Republik Tahun II No. 7, Percetakan Republik Indonesia, tanggal 15 Februari 1946. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang Demokra s dan Berbentuk Federasi. Pasal 1 ayat (1) UUD Sementara 1950 menegaskan, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokra s dan berbentuk kesatuan”. Sebagaimana diku p oleh Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Kajian Poli k dan Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, , . 2007  hlm  5.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
pemerintah daerah hanya sebagai sub-divisi pemerintahan nasional.¹³ Secara  teore s,  negara  kesatuan  menempatkan  rakyat  sebagai  sumber kekuasaan  dan  kedaulatan  negara.  Oleh  sebab  itu,  rakyat  senan asa  konsisten sebagai  pihak  yang  mempercayakan  kepen ngannya  kepada  penguasa  sebagai penyelenggara  negara  yang  menempatkan  persepsi  pada  diktum  kedaulatan  di tangan  rakyat.¹⁴  Kekuasaan  yang  berada  pada  satu  tangan  akan  bertentangan dengan  prinsip  demokrasi,  hal  ini  membuka  peluang  terjadinya  kesewenang- wenangan  dan  memperbesar  kemungkinan  ndakan  korupsi.  Lord  Acton mengatakan “power  tends  to  corrupt, absolute  power  corrupts absolutely” yang bermakna  kekuasaan  cenderung  buruk  dan  pemegang  kekuasaan  absolut cenderung mudah menyelewengkan kekuasan secara absolut.¹⁵
Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁶ “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang  dak bersifat sentralis s. Kekuasaan negara dibagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan”. Paham negara kesatuan memikul beban yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat  wilayah  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  dan heterogenitas  sosial  budaya  penduduknya  sangat  nggi,  maka  pilihan menggunakan  desentralisasi  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Bagir  Manan mengemukakan, “Republik Indonesia (RI) adalah negara kesatuan yang disertai asas desentralisasi  (UUD  1945  Pasal  1  Ayat  1  dan  Pasl  18).  Dengan  demikian,  secara teore s  persoalan-persoalan  hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  negara kesatuan desentralis k terdapat pula di Negara RI”.¹⁸ Serupa dengan C.F. Strong yang mendeskripsikan negara kesatuan adalah negara yang diorganisasi di bawah satu pemerintahan pusat.¹⁹ Ar nya kekuasaan apapun yang dimiliki oleh berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat  harus  diselenggarakan  menurut  kebijakan  pemerintah.  Agussalim  Andi Gadjong²⁰  mengatakan  bahwa  ciri  yang  melekat  dalam  bentuk  negara  kesatuan
¹³  Hanif  Nurcholis, ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana Teori  dan  prak k  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah Indonesia  2005  hlm  60
, , . . ¹⁴  Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain. Bandung: Nusamedia, 2007,  lm. 41. h ¹⁵ , Mahfud M.D. Membangun Poli k Hukum Menegakkan Kons tusi, Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada Pers, 2010, hlm. 215.
¹⁶  Philipus M. Hadjon, Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara), Volume 14, No. 6, Surabaya: Yuridika, 1999, hlm. 5.
¹⁷  J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 69.
¹⁸  Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945 , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 19. ¹⁹  CF.  Strong, Kons tusi-Kons tusi  Poli k  Modern:  Studi  Perbandingan  tentang  Sejarah  dan  Bentuk-bentuk Kons tusi Dunia, Cetakan Kedua, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm 87. ²⁰  Agussalim Andi Gadjong, Loc . cit . hlm. 78.
bersifat esensial. P ertama ,  adanya  supremasi  dari  parlemen  atau  lembaga  perwakilan  rakyat pusat; dan kedua, dak ada badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan (the absence of subsidiary soveriegn bodies). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat,  namun  kewenangan (authority) pemerintah  pusat  ditentukan  batas- batasnya dalam UUD 1945 dan UU, sedangkan kewenangan yang  dak disebutkan dalam  UUD  1945  dan  UU  ditentukan  sebagai  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemda.²¹ Berdasarkan pengaturan kons tusional tersebut, dapat dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme federal arrangement atau  pengaturan  yang  bersifat  federalis s . ²²  Negara  kesatuan kewenangan dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan  atau  dilimpahkan  kepada  daerah.  Penyerahan  atau  pelimpahan kewenangan  di  negara  kesatuan  biasanya  dibuat  secara  eksplisit (ultra  vires) .²³ Dengan  kata  lain,  daerah  memiliki  kewenangan  atau  kekuasaan  terbatas  atau limita f. ²⁴
Asas  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.²⁵ Pemda yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Kewenangan  ini  mengandung  ga  hal  utama  di dalamnya,²⁶ yaitu: pertama , pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu  kewenangan  yang  sudah  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah; kedua , pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisia f dan menetapkan  sendiri  cara-cara  penyelesaian  tugas  tersebut;  dan ke ga, dalam upaya  memikirkan,  mengambil  inisia f  dan  mengambil  keputusan  tersebut mengikutsertakan masyarakat, baik secara langsung maupun DPRD.
Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten diatur dengan UU dengan memperha kan kekhususan dan keberagaman  daerah.²⁷  Hal  yang  dimaksud  kekhususan  daerah  adalah keis mewaan yang terdapat di masing-masing daerah, sedangkan yang dimaksud dengan keberagaman daerah adalah keberagaman antar daerah yang satu dengan yang lain masing-masing berbeda-berbeda.²⁸ Hubungan antara pemerintah pusat
²¹  Jimli Asshiddiqie,
Jakarta: The Habibie Center 2001  hlm 28
Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI, , , .
²² Ibid. ²³  Agusalim Andi Gadjong, Loc.cit. hlm 70.
²⁴ Ibid.
²⁵  Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). ²⁶  Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1. ²⁷  Pasal 18A ayat (1) UUD 1945.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
dengan provinsi dan/atau kota atau kabupaten adalah subordinat dan dependent .²⁹ Pemberian  otonomi  seluas-luasnya  kepada  daerah  dilaksanakan  menggunakan prinsip  negara  kesatuan.  Karena  seluas  apapun  otonomi  yang  diberikan  kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat.
Pembagian  kekuasaan  atau  kewenangan  negara  kesatuan  dapat  diuraikan menjadi  ga hal. Pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya diperoleh dari  pemerintah  pusat,  sedangkan  daerah  diberikan  hak  dan  kewajiban  dari pemerintah pusat dengan cara dilimpahkan atau diserahkan. Jadi, terjadi proses penyerahan  atau  pelimpahan  kewenangan. Kedua, pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  tetap  memiliki  garis  komando  dan  hubungan  hierarkis. Pemerintah daerah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan yang dilakukan  dak untuk mengintervensi dan mendikte pemda dalam berbagai hal. Ke ga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, dengan kondisi daerah  dak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan.³⁰
Menurut UU Pemda 2014, kewenangan absolute pemerintah pusat melipu lima bidang, yaitu: 1) poli k luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) jus si; 5) moneter  dan  fiskal  nasional;  dan  6)  agama.³¹  Kewenangan  tercantum  lainnya menyangkut pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan krea vitas, meningkatkan  peran  dan  fungsi  DPRD  dan  lain-lain.  Daerah  otonom  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepen ngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

## C.  Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pada  Pasal  18  UUD  telah  diberikan  petunjuk  mengenai  diadakannya  otonomi daerah dan daerah otonom. Menurut Yuswanto, otonomi daerah berkaitan dengan poli k dan pemerintahan, maka otonomi daerah berar self government atau, “ the condi on of living under one's own laws”. Ar nya daerah yang memiliki legal self
²⁸  Yuswanto,  “Otonomi  Daerah  dalam  Kons tusi”, Kuliah  Otonomi  Daerah ,  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, hlm. 8.
²⁹  Hanif Nurcholis, Op.cit.
³⁰  Agussalim Andi Gadjong, O p cit., hlm. 71 – 72.
³¹  Pasal 10 ayat (1) Bagian Kedua Urusan Pemerintahan UU Pemda 2014.
³²  Pasal 1 Ayat 12 UU No. 32 Tahun 2014.
³³  Yuswanto, Hukum dan Otonomi Daerah, Bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Pasca Sarjana FH Unila, 2010, hlm. 11.
³⁴ Ibid., hlm. 10.
suﬃciency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh hukum sendiri (own laws) .³⁵
Otonomi daerah lebih meni kberatkan aspirasi dan kondisi daerah, oleh sebab itu otonomi mencakup empat ak vitas. Pertama, membentuk perundangan sendiri (zelf wet'geving). Kedua, melaksanakan sediri (zelf uit'voering). Ke ga, melakukan peradilan sendiri (zelf recht'spraak). Keempat, melakukan tugas kepolisian sendiri (zelf poli' e) .³⁵ Yuswanto³⁶ mengatakan makna otonomi daerah adalah: pertama, hak mengurus rumah tangganya sendiri; kedua, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  sendiri  tersebut,  daerah  dak  dapat menjalankan  hak  dan  otonominya  di  luar  batas-batas  wilayah  daerah  yang bersangkutan; ke ga, daerah  dak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah  tangga  daerah  lain  sesuai  dengan  wewenang  pangkal  dan  urusan  yang diserahkan  kepadanya;  dan keempat, otonomi  dak  membawahi  daerah  lain dengan  penger an  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  dak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  ada  dua  macam  pemencaran  kekuasaan,  yaitu pemencaran  secara  horizontal  dan  ver kal.  Pemencaran  horizontal  adalah pemencaran kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberikan fungsi dan disertai check and balances , yaitu pemencaran kekuasaan  kedalam  lembaga  legisla f,  ekseku f,  dan  yudika f.  Sedangkan, pemencaran  kekuasaan  secara  ver kal  melahirkan  bentuk  negara  yaitu  negara kesatuan dan negara federal.³⁷
Penyerahan  wewenang  dimaksudkan  agar  masyarakat  ikut  serta  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya  di  daerah.  Kebijakan  desentralisasi selalu  dihubungkan  dengan  keadaan  masyarakat,  terutama  kematangan  dalam berpoli k,  sehingga  dalam  pemerintahan  akan  tumbuh  dan  berkembang  sesuai poli k  hukum  masyarakat.  Kewenangan  pemerintahan  daerah  melipu kewenangan  membuat  berbagai  perda (zelf  wetgeving) dan  penyelenggaraan pemerintahan (zel estuur) yang diemban secara demokra s.³⁸ Jadi, pelaksanaan pemda  dak dapat lepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.

## 1.   Desentralisasi
Sesuai kehendak Pasal 18 UUD 1945, pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi.³⁹ Kata desentralisasi berasal dari bahasa la n yaitu de yang ar nya lepas dan centrum ar nya pusat. Berar , desentralisasi adalah melepaskan diri dari
³⁵ Ibid., hlm. 11. ³⁶ Ibid., hlm. 16. ³⁷ Ibid., hlm. 215.
³⁸  M. Laica Marzuki, Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom, Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas, 1999, hlm. 12.
³⁹  Hanif Nurcholis , Op.cit ., hlm. 7.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
pusat. Desentralisasi⁴⁰ adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah  atau  penyerahan  sebagian  wewenang pimpinan  kepada  bawahan  (atau  pusat  kepada  cabang  dan  sebagainya). Sarundajang⁴¹ mengatakan bahwa:
“Desentralisasi  adalah  suatu  sistem  yang  dipakai  dalam  bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi  kewenangan  pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, dipusatkan  dalam  tangan  pemerintah  pusat.  Pejabat-pejabat  di  daerah hanya  melaksanakan  kehendak  pemerintah  pusat.  Dalam  sistem desentralisasi,  sebagian  kewenangan  pemerintah  pusat  dilimpahkan kepada  pihak  lain  untuk  dilaksanakan  pelimpahan  kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut dentralisasi.” Menurut  Sarundajang,⁴²  terdapat  empat  bentuk  desentralisasi: pertama, desentralisasi  menyeluruh (comprehensive  local  government  system), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (mul   purpose  local  authori es);  kedua, sistem  kemitraan (partnership  system), adalah  beberapa  jenis  pelayanan  dilaksanakan  langsung  oleh  aparat  pusat,  dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; ke ga, sistem ganda (dual system), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga  aparat  di  daerah;  dan keempat, sistem  administrasi  terpadu (integrated administra ve  system) adalah  aparat  pusat  melakukan  pelayanan  teknis  secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.
The Liang Gie⁴³ mengatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah  pusat  kepada  satuan-satuan  organisasi  pemerintahan  untuk menyelenggarakan segenap kepen ngan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami  suatu  wilayah.  Bayu  Surianingrat⁴⁴  mengatakan  desentralisasi  dibagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional . Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  (otonomi),  batas  pengaturan  termaksud  adalah  daerah.  Desentralisasi fungsional  adalah  pelimpahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  fungsi tertentu.
⁴⁰  Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 227.
⁴¹  Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta: Sinar Harapan, 1999. hlm 45.
⁴² Ibid.
⁴³  The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II dan III), Yogyakarta:
Penerbit Liberty, 1993, hlm. 21.
⁴⁴  Bayu Surianingrat, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analis, Jilid I, Jakarta: Penerbit Dewaruci Press, 1981, hlm. 42.
R.D.H. Koesemahatmadja menguraikan bahwa desentralisasi terbagi dua, yaitu ambtelijke  decentralisa /deconsentra e (dekonsentrasi)  dan staatkundige decentralisa e (desentralisasi  ketatanegaraan).⁴⁵  Amrah  Muslimin,⁴⁶ berpandangan lain bahwa ada  ga bentuk desentralisasi adalah sebagai berikut:
“Desentralisasi  poli k  adalah  pengakuan  adanya  hak  mengurus kepen ngan  rumah  tangga  sendiri  pada  badan-badan  poli k  di  daerah- daerah  yang  di  pilih  oleh  rakyat  dalam  daerah-daerah  tertentu. Desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada golongan- golongan  mengurus  satu  macam  atau  golongan  kepen ngan  dalam masyarakat,  baik  serikat  atau  dak  pada  suatu  daerah  tertentu. Desentralisasi  jabatan (amb'telijk  decentralisa' e) dan  desentralisasi kenegaraan (staat'kundige decentralisa' e) .“
Menurut  Bagir  Manan,⁴⁷  desentralisasi  merupakan  bentuk  atau  ndakan memencarkan  kekuasaan  atau  wewenang  dari  suatu  organisasi,  jabatan,  atau pejabat.  Desentralisasi  bukan  merupakan  asas  peneyelenggaraan  pemerintahan daerah, melainkan suatu proses.⁴⁸ Dalam kaitan dengan pemerintahan otonomi, desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan di bidang ekonomi.⁴⁹ Bagir Manan⁵⁰  mengatakan  dalam  penger an  desentralisasi  terdapat  dua  hal  utama, yaitu: pertama, desentralisasi diar kan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan perkataan lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi.  Tugas  pembantuan (medebewind) dak  dimasukkan  sebagai  bentuk desentralisasi; kedua, otonomi  hanya  ada  kalau  ada  penyerahan (o'verdragen) urusan pemerintahan kepada daerah,  dak terdapat aspek o'verlaten. Daerah  dak dimungkinkan berinisia f (eigen ini a ef') mengatur dan mengurus urusan yang menurut per mbangan mereka pen ng bagi daerah atau penduduk daerahnya.
Menurut  UU  Pemda  2014,⁵¹  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  asas otonomi. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  kepada  daerah  tertentu  dalam  rangka  pendanaan pelaksanaan  desentralisasi  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasioanal.⁵²
⁴⁵  RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Bandung: Binacipta, 1979, hlm. 15.
⁴⁶  Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 4.
⁴⁷  Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 10.
⁴⁸ Ibid. , hlm. 11. ⁴⁹ Ibid. , hlm. 10. ⁵⁰  Bagir Manan, Hubungan…, Op.cit., hlm. 229.
⁵¹  Pasal 1 ayat 8 UU No. 23 Tahun 2014.
⁵²  Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Jakarta: Sinar Graﬁka Oﬀset, 2008 , hlm. 79.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Dari  beberapa  penger an  desentralisasi  tersebut  dapat  disimpulkan desentralisasi  adalah  proses  penyerahan  sejumlah  urusan  pemerintahan  dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah  ngkat yang lebih  nggi kepada yang lebih  rendah  sehingga  menjadi  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Pemrakarsa, wewenang, dan tanggung jawab atas urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri untuk mengatur mengenai poli k, kebijakan  perencanaan,  perangkat  dan  pelaksanaanya  maupun  segi-segi pembiayaannya.⁵³ 2.   Otonomi Daerah Secara e mologis otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Outos ar nya sendiri  dan nomos yang  berar   hukum  atau  peraturan.  Jadi,  otonomi  adalah kewenangan  membuat  hukum  atau  peraturan  sendiri.  Pemerintahan  sendiri melipu  pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga peradilan dan kepolisian sendiri.
Van  Vollenhoven,  membagi  otonomi  menjadi zelf'  wet'geving (membuat undang-undang sendiri), zelf' uitvoe'ring (melaksanakan sendiri), zelf' rechtspraak (mengadili  sendiri),  dan zelf'  poli e (menindaki  sendiri).⁵⁴ Moch.  Mahfud  M.D. mengatakan otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga  sediri  tanpa  mengabaikan  kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  aparat pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan  urusan-urusan  yang  ditugaskan kepadanya.⁵⁵  Kemudian  menurut  UU  Pemda  2014,  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepen ngan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  bagi  daerah  untuk  mengembangkan daerahnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat  lokal.  Dengan  adanya otonomi diharapkan ak vitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik.

## D.  Hubungan Pusat dan Daerah
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  prinsip  dasar  negara  demokrasi, menuntut  dan  mengharuskan  adanya  pembagian  kekuasaan  melalui  lembaga ekseku f, legisla f, dan yudika f. Di sinilah dikehendaki adanya hubungan pusat dan daerah.
⁵³  Lihat Sarundajang, Op.cit., hlm. 33. ⁵⁴  Mahfud MD, Poli k Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, hlm. 93. ⁵⁵  Pasal 1 ayat (6) UU Pemda 2014.
Bagir Manan mengatakan bentuk dan corak hubungan pusat dan daerah dalam kerangka  desentralisasi  tergantung  kepada  berbagai  faktor.  Faktor  yang  utama adalah  dasar-dasar  dari  desentralisasi  itu  sendiri,  karena  bentuk  dan  corak hubungan  pusat  dan  daerah  tergantung  dengan  dasar-dasar  desentralisasi  yang termuat dalam kons tusi.⁵⁶ Jimly Asshiddiqie⁵⁷ menjelaskan, “kekhususan daerah” adalah  kekhususan  atau  keis mewaan  yang  terdapat  di  masing-masing  daerah. 'Keragaman daerah' adalah keragaman antar daerah yang satu dengan daerah lain, yang  masing-masing  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Kemudian  Bagir  Manan⁵⁸ mengatakan  bentuk  dan  isi  otonomi  daerah  dak  harus  seragam  ( uniformitas ), sehingga ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman se ap daerah. Perubahan dalam UUD 1945 adalah  dak ditemukannya is lah desentralisasi yang dijadikan landasan hubungan pusat dan daerah.
Dalam  Pasal  18  ayat  (2)  telah  ditentukan  bahwa  pemda  provinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu, menurut Bagir Manan bentuk desentralisasi seper  itu sama dengan yang dikemukakan oleh Van Der Pot, yakni  membedakan  antara  otonomi  dan  tugas  pembantuan.⁵⁹ Bagir  Manan menegaskan  desentralisasi  bukan  asas  melainkan  suatu  proses,  karena  yang merupakan asas adalah otonomi dan tugas pembantuan.⁶⁰
Pertanyaan yang  mbul adalah hal apa yang menjadi dasar dari hubungan pusat dan  daerah  dalam  kerangka  desentralisasi?  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa berdasarkan  Pasal  18  UUD  1945,  terdapat  dua  dasar  pokok  desentralisasi  yang melandasi  hubungan  pusat  dan  daerah,  yakni  dasar  permusyawaratan  dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat is mewa.⁶¹ Akan tetapi, secara keseluruhan terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni ke-bhinneka-an dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi pen ng untuk dicerma , melipu  hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan,  dan  pengawasan. Pertama, pembagian  kewenangan  untuk menyelenggarakan  urusan-urusan  pemerintahan  tersebut  akan  sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat melipu  pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini
⁵⁶  Bagir Manan, Hubungan Antara…, Op.cit., hlm. 67. ⁵⁷  Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata
Negara Universitas Indonesia, 2002, hlm. 23.
⁵⁸  Bagir Manan, Menyongsong,…..Op.cit., hlm. 12.
⁵⁹ Ibid., hlm. 10. ⁶⁰ Ibid. , hlm. 11. ⁶¹  Bagir Manan, Hubungan Antara…, Op.cit., hlm. 68.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
yang  menjadi  objek  yang  diurusi  adalah  sama,  namun  kewenangannya  yang berbeda. Kedua , pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan,  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Ke ga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan keha - ha an  mengenai  besaran  kelembagaan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan  konsekuensi  yang  muncul  dari pemberian kewenangan,  agar  terjaga keutuhan negara kesatuan.⁶²
Pengaturan  yang  demikian  menunjukkan  bahwa  tarik  menarik  hubungan kemudian  memunculkan  apa  yang  oleh  Bagir  Manan  disebut  dengan spanning antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.⁶³  Mengenai  tatanan  yang berkaitan  dengan  cara-cara  membagi  wewenang,  tugas,  dan  tanggung  jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah adalah dengan  sistem  rumah  tangga  daerah.⁶⁴  Secara  teori  terdapat  ga  sistem  rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formil, materil, dan riil.⁶⁵
Dalam sistem rumah tangga formil, urusan pemeritahan pusat dan daerah  dak dibagi secara rinci karena berpangkal tolak dari asumsi bahwa secara prinsip  dak terdapat  perbedaan  antara  urusan  pusat  dan  daerah.  Secara  teori,  sistem  ini memberikan  kebebasan  seluas-luasnya  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus urusan rumah tangganya, dan satu-satunya pembatasan adalah daerah dak  dapat  mengatur  dan  mengurus  suatu  urusan  yang  telah  diatur  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  nggi.⁶⁶  Sedangkan,  sistem  rumah tangga materil berangkat dari perbedaan secara mendasar antara urusan pusat dan daerah.  Dengan  demikian,  urusan  pemerintahan  dapat  dipisah-pisah  dan  dapat ditetapkan secara pas .⁶⁷
Sedangkan  sistem  rumah  tangga  nyata (riil) didasarkan  pada  keadaan  dan faktor yang nyata. Sistem rumah tangga riil merupakan jalan tengah antara sistem formal dengan material, sistem rumah tangga nyata memiliki ciri-ciri, yaitu:
1)  Adanya  urusan  pangkal  yang  ditetapkan  pada  saat  pembentukan  daerah otonom;
2)  Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan-urusan lain sepanjang urusan itu belum diatur dan diurus oleh pusat dan daerah  ngkat lebih atas; dan
⁶²  Dewan Perwakilan Daerah, Kerangka Acuan Peneli an Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, hlm. 6. ⁶³  Bagir Manan, Hubungan…, Op.cit. hlm. 22-23. ⁶⁴ Ibid., hlm. 26.
⁶⁵ Ibid ., hlm. 26-23. ⁶⁶  Dewan  Perwakilan  Daerah, Pola  Hubungan  Pusat  Dan  Daerah, Kerjasama  antara  Pusat  Studi  Kajian  Negara Fakultas Hukum Unpad Bandung dengan DPD RI, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, hlm. 37.
⁶⁷  Bagir Manan, Hubungan… , Op.cit. , hlm 27.
3)  Didasarkan  pada  faktor-faktor  nyata  suatu  daerah.  Dengan  demikian,  dapat terjadi perbedaan isi rumah tangga daerah sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  terdapat  empat  hal  pokok  sebagai  patokan hubungan pusat dan daerah menurut desentralisasi berdasarkan UUD 1945, yaitu : Pertama , bentuk hubungan antara pusat dan daerah,  dak boleh mengurangi hak- hak rakyat daerah untuk turut secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan  atau  dasar  permusyawaratan  dalam  sistem pemerintahan  negara  yang  harus  terselenggara  hingga  ke  ngkat  pemerintahan daerah (termasuk desa) ; Kedua, bentuk hubungan antara pusat dan daerah,  dak boleh  mengurangi  hak-hak  rakyat  daerah  untuk  berinisia f  atau  berprakarsa mengatur  dan  mengurus  urusan-urusan  yang  dianggap  pen ng ;  Ke ga, bentuk hubungan  antara  pusat  dan  daerah  yang  satu  dengan  yang  lain  sesuai  dengan keadaan khusus masing-masing daerah; Keempat, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

## E.  Telaah Hukum UU Pemda 2014
Pada  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  UUD  1945  dinyatakan  pemerintahan  daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jimly Asshiddiqie⁶⁹ mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas  ga  ngkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Akibatnya, agar sistem pemerintahan  yang  efek f  dapat  bekerja,  namun  menjadi  sulit  terkonsolidasi karena  masing-masing  unit  organisasi  pemerintahan  di  se ap  ngkatan  bersifat otonom.⁷⁰
Tujuan  peletakkan  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah adalah  untuk  mendorong  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan dan  keadilan,  demokra sasi  dan  penghormatan  terhadap  budaya  lokal  serta memperha kan  potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Konsekuensi  yang  mbul dari  hubungan  hukum  ( rechtsbetrekking) antara  pemerintah  pusat  dan  daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi mencakup  ga hal: 1)   pembagian kewenangan;
2)   pembagian pendapatan; dan
⁶⁸ Ibid., hlm. 30.
⁶⁹  Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2013, hlm. 57.
⁷⁰ Ibid., hlm. 58.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
3)  pembagian administrasi pemerintahan daerah.⁷¹ Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari:
a)   mempunyai aparatur pemerintahan sendiri;
b)   mempunyai urusan/wewenang tertentu;
c)   mempunyai wewenangan mengelola sumber keuangan sendiri, dan d)   mempunyai wewenangan membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.⁷²
Secara umum, UU Pemda 2014 terdiri atas 411 pasal. Jika dibandingan dengan ga UU sebelumnya (UU Pemda 1974, UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004), UU ini jauh  lebih  komprehensif,  rinci,  dan  memiliki  terobosan  baru  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, hal yang sangat signiﬁkan perubahan terlihat pada:
a)   Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; b)   Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c)   Urusan Pemerintahan;
d)   Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; e)   Penataan Daerah;
f)   Perangkat Daerah; g)   Keuangan Daerah; h)   Perda; dan i)   Inovasi Daerah.
Dalam  konteks  ini,  difokuskan  membahas  hubungan  kewenangan  antara pemerintah pusat dan daerah menurut UU Pemda 2014.
Esensi dari penyelenggaraan pemda diatur berdasarkan distribusi kewenangan tersebut  adalah  untuk  merealisasikan  fungsi-fungsi  pemerintahan  di  bidang pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan, dan keamanan. Pelaksanaan fungsi  itu  membutuhkan  kejelasan  kewenangan  yang  memadai  dan  dukungan anggaran yang maksimal. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya distribusi kewenangan  membawa  konsekuensi  dak  hanya  menyangkut  sumber pendanaannya  tetapi  juga  terkait  dengan  sumber  pemasukan  bagi  pendapatan daerah. Penyerahan kewenangan yang  dak menghasilkan sumber PAD maka harus dibebankan kepada pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya melalui pendanaan  APBD.  Sebaliknya,  kewenangan  yang  mempunyai  dampak  terhadap sumber pendapatan PAD akan memberi kontribusi bagi peningkatan APBD.
Dalam UU Pemda 2014, ada beberapa urusan yang selama ini dikelola oleh kota atau  kabupaten  seper   pertambangan,  pendidikan  menengah,  dan  kehutanan sekarang  menjadi  urusan  pemerintah  provinsi.  Pengambil-alihan  kewenangan
⁷¹  M. Arief Nasu on, dkk, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 78.
⁷² Ibid. , hlm. 79.
tersebut akan memberi dampak yang  dak menguntungkan bagi pemerintah kota atau kabupaten, seper  berkurangnya PAD.
Pasal  9  ayat  (1)  mengatakan  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.  Urusan  pemerintahan  absolut.⁷³  Urusan  pemerintahan  umum  adalah urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  presiden  sebagai  kepala pemerintahan.⁷⁴  Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁷⁵ Urusan  pemerintahan  wajib  adalah  urusan  pemerintahan  yang  wajib diselenggarakan  oleh  semua  daerah.  Sedangkan  urusan  pemerintahan  pilihan adalah  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  daerah  sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh  pemerintah  daerah  terbagi  menjadi  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang  dak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁷⁶
Dalam  rangka  mewujudkan  pembagian  kewenangan  yang concurrent penyelenggara negara secara proporsional telah menyusun secara rinci/rigid antara pemerintah, daerah provinsi, dan daerah kota atau kabupaten berdasarkan prinsip akuntabilitas,  eﬁsiensi,  dan  eksternalitas,  serta  kepen ngan  strategis  nasional.⁷⁷ Melalui  tugas  fungsi  dan  wewenang  dari  hubungan  antara  pemerintah  pusat dengan daerah, dapat diketahui bahwa:
a.  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  penganut  konsepsi  kesejahteraan  akan kesulitan  melaksanakan  urusan  yang  berada  di  luar  kompetensi  negara terutama persoalan yang bersifat lokalitas (local wisdom) yang membutuhkan penanganan serius dan berbeda-beda antar daerah satu dengan yang lainnya; b.  Terdapat ke dakkonsistenan pengaturan hubungan kewenangan antara pusat dan  daerah.  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  menghendaki  pemerintahan  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  lain  yang  ditentukan sebagai  urusan  pemerintah  pusat.  Sedangkan  Pasal  9  UU  Pemda  2014 melakukan penyeragaman secara rinci menurut sistem rumah tangga material urusan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota;
c.  Menurut teori perundangan, bila membandingkan substansi yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945 dan UU Pemda 2014, maka dapat dikatakan telah terjadi pertentangan antara substansi pengaturan baik yang dikehendaki oleh undang- undang  dasar  dengan  undang-undang  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  dapat berpotensi memicu gugatan ke Mahkamah Kon tusi;
⁷³  Pasal 10 ayat (1) UU Pemda 2014. ⁷⁴  Pasal 9 ayat (5) UU Pemda 2014. ⁷⁵  Pasal 11 ayat (1) UU Pemda 2014. ⁷⁶  Pasal 11 ayat (2) UU Pemda 2014.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
d.  Pembagian kewenangan pusat dan daerah menurut UU Pemda 2014   dengan pola penyeragaman kewenangan. Padahal, pasal 18A UUD 1945 menghendaki agar memperha kan kekhususan daerah atau keis mewaan yang terdapat di masing-masing daerah dan keragaman antardaerah yang satu dengan daerah lain.  Disinilah  pemerintah  menggunakan  asas  sentralisasi  dengan  wajah dekonsentrasi, sehingga pemerintah memiliki kewenangan luas melaksanakan isu  strategis  nasional  di  daerah.  Akhirnya,  sistem  rumah  tanggal  formal  dan nyata (riil) pun ditanggalkan;
e.  Hubungan  pusat  dan  daerah  dak  memperha kan:  a)  hak-hak  masyarakat daerah untuk turut secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan dasar kerakyatan sebagaimana sila keempat Pancasila; b) Hak- hak rakyat daerah untuk berinisia f atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap pen ng; c) memperha kan local wisdom ; dan d) mengurangi keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah;
f.  Dari aspek manajemen pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya sebatas pada tercapainya eﬁsiensi atau efek vitas pemerintahan, tetapi juga harus mengedepankan aspek pemerataan pembangunan. Penumpukan anggaran di pusat dan distribusi anggarannya harus dievaluasi dan diarahkan pada pencapaian pemerataan pembangunan.
g.  Pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota atau kabupaten. Provinsi yang sebelumnya lemah dan terbatas diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Hal inilah yang kemudian  memicu  ke dakberdayaan  kota  atau  kabupaten.  Seharusnya, pemerintah provinsi diarahkan pada peran, koordinasi, fasilita f, insen f, dan pemberdayaan  bukan  melakukan  peran  secara  langsung  khususnya  dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan, kecuali untuk yang sifatnya lintas kota atau kabupaten.

## F.  Penutup
DPR sebagai pemegang fungsi legislasi dan pemerintah pusat sebagai pelaksana undang-undang  berusaha  menyeimbangkan  kontekstualitas  dan  eksistensi pemerintah daerah yang lebih prudent antara pusat, provinsi, kota atau kabupaten, atau  sebaliknya  kembali  dalam  skema  sentralisasi  bayangan.  Bentuk  negara kesatuan (unitary state) oleh perencana, pembuat dan pelaksana negara diar kan sebagai penyeragaman daripada perbedaan. Kehendak efek f dan eﬁsien menurut UU  Pemda  2014,  akan  berubah  menjadi  ke dakadilan  terlebih  menjadi “pembiaran”  karena  ke dakmampuan  pemerintah  sendiri.  Untuk  itu,  perlu pemurnian hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah yang sesuai dengan kehendak UUD 1945, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bukan sentralisasi yang berbalut dekonsentrasi.
Eﬁsiensi dan efek vitas akan menggerus otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan  dan  keadilan,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  menjadi terabaikan.  Pemerintah  pusat  dan  provinsi  diberikan  kewenangan  besar  untuk mengawasi  kota  atau  kabupaten  madya.  Provinsi  yang  sebelumnya  lemah  dan terbatas diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Desentralisasi  mengutamakan  dasar  permusyawaratan  dalam  pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat is mewa. Dasar hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum.

## Da ar Pustaka Buku
Agusalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Kajian Poli k dan Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Ahmad  Yani, Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  pusat  Dan  Daerah  Di Indonesia , PT. Rajagraﬁndo Persada, Jakarta, 2008.
Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum otonomi Daerah, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
__________, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah, Pusat  Studi  Hukum  Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
Bayu  Surianingrat, Desentralisasi  dan  Dekonsentrasi  Pemerintahan  di  Indonesia Suatu Analis Jilid I, Penerbit Dewaruci Press, Jakarta, 1981. CF.  Strong, Kons tusi-Kons tusi  Poli k  Modern:  Studi  Perbandingan  tentang Sejarah  dan Bentuk-bentuk  Kons tusi  Dunia,  Cetakan  Kedua,  Nusamedia, Bandung, 2008.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997. Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah  di  Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan  Negara-negara  Lain , Nusamedia, Bandung, 2007. Hanif Nurcholis, Teori dan prak k Pemerintahan dan Otonomi Daerah , PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah , Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Jenning, Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR 1974 , Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1978. Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Pemikiran  UUD  Negara  Kesatuan  RI, The  Habibie Center, Jakarta, 2001.
_____________, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat , Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
_____________, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945, Sinar Graﬁka, Jakarta, 2013.
M. Arief Nasu on, dkk, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Madju, Bandung, 2000.
M. Laica Marzuki, Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom , Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas, Makassar, 1999.
Mahfud MD, Membangun Poli k Hukum, Menegakkan Kons tusi , PT. Raja Graﬁndo
Persada Pers, Jakarta, 2010.
__________, Poli k Hukum di Indonesia, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998.
Mohammad Ha a, Uraian Pancasila, Mu ara, Jakarta, 1977. RDH  Koesoemahatmadja, Pengantar  Ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia , Binacipta, Bandung, 1979. Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Kantor Menteri Negara Otonomi daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2000. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Sinar Graﬁka Oﬀset, Jakarta, 2008 . Soehino, Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, 2005. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid
I, II dan  III), Penerbit Liberty, Yogyakarta. Yuswanto, Otonomi daerah dalam Kons tusi, disampaikan dalam kuliah otonomi daerah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.

## Dokumen Lain
Dewan Perwakilan Daerah , “Kerangka Acuan Peneli an Studi Hubungan Pusat Dan Daerah  Kerjasama  DPD  RI  Dengan  Perguruan  Tinggi  Di  Daerah”, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia , Jakarta, 2009. _____________________ , “ Pola Hubungan Pusat Dan Daerah” , Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum Unpad Bandung dengan DPD RI , Jakarta, 2009.
M. Laica Marzuki, “Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia ”, Jurnal Kons tusi , Majalah Kons tusi RI, Volume 4, Nomor 1, Maret,
2007.
Philipus  M.  Hadjon,  “Sistem  Pembagian  kekuasaan  Negara  (Analisis  Hukum  Tata Negara)” , Yuridika , Volume 14, No. 6, Surabaya, 1999.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.

## Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah