## Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah
Unraveling  the Complexities of Community Land Empowerment:  Lessons from the Agrarian  Reform Task Force in Central  Bangka
Amalia Arofah Puji Sopyan, 1* Eliana Sidipurwanty 2
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No.5, Banyuraden, Yogyakarta , Indonesia
2 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia *Corresponding Author: arofahsopyan@gmail.com

## Submitted: January 10, 2024
Accepted: April 18, 2024  Publish: May 2, 2024
Abstract: Community Land  Empowerment (PTM) and the  role  of  the  Agrarian Reform Task  Force (GTRA)  are  important  to  overcome  inequality  in  land  access  in  Indonesia. However,  improving coordination between sectors is necessary to enhance the effectiveness of PTM implementation. This research aims to determine the role of GTRA in implementing PTM and various developments in access arrangements in Central Bangka Regency, as well as the problems and solutions faced. The research uses  qualitative methods by collecting  data through document reviews,  interviews, and literature studies, as well as qualitative descriptive analysis. This research produces findings about the role of GTRA in implementing PTM to support SDGs goals through partnerships. GTRA develops access with infrastructure and non-infrastructure assistance from various agencies, such as the  Department of Fisheries, Maritime Affairs, and Agriculture, as well as the Department of Housing, Settlement Areas, and Transportation, as well as capital and infrastructure assistance from the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and UMKM. The PTM model implemented includes integrated agriculture, cross- sector collaboration, and UMKM development. GTRA faces a variety of obstacles, including a lack of community participation, changes in officials, difficulties collecting initial data, unsynchronized spatial data, time constraints, and passive village officials.
Keywords: Community Land Empowerment, Access Reform, GTRA
Abstrak : Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) penting untuk mengatasi ketidaksetaraan akses tanah di Indonesia. Namun, koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran  GTRA  dalam  pelaksanaan  PTM  dan  ragam  pengembangan penataan akses  di Kabupaten Bangka Tengah serta permasalahan dan  solusi yang  dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan studi pustaka, serta  analisis  deskriptif kualitatif.  Penelitian ini  menghasilkan temuan tentang peran GTRA  dalam implementasi PTM untuk mendukung tujuan SDGs melalui kemitraan. GTRA mengembangkan akses dengan bantuan infrastruktur dan non-infrastruktur dari berbagai instansi seperti Dinas Perikanan, Kelautan, Pertanian, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, serta bantuan permodalan dan infrastruktur dari Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. Model PTM yang diterapkan mencakup pertanian terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan UMKM. Kendala yang  dihadapi  oleh  GTRA  meliputi  kurangnya partisipasi  masyarakat,  pergantian pejabat, kesulitan dalam pengumpulan data awal, ketidaksinkronan data spasial, keterbatasan waktu, dan perangkat desa yang pasif.
Kata Kunci : Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Penataan Akses, Gugus Tugas Reforma Agraria

## Pendahuluan
Reforma  Agraria  merupakan  jalan  restrukturisasi  P4T  (penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) oleh negara yang juga merupakan mandat konstitusi berdasar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA). Perjalanan Sejarah Reforma Agraria di Indonesia telah mengalami pasang surut kebijakan seiring  bertambah  usia  UUPA  yang  diawali  pada  masa  pemerintahan  Sukarno  dengan semangat revolusinya  menggaungkan supaya  Landreform segera dilaksanakan  (Salim & Utami,  2019).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai Konstitusi  telah  mengamanatkan  perihal  negara  sebagai  pemilik  wewenang  dalam penguasaan  sumber  daya  alam  termasuk  sumber  daya  agraria  untuk  dipergunakan sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat yang  tertuang  dalam  pasal  33  ayat  (3)  (Santoso, 2012). Kapasitas negara dalam tata kelola lahan menjadi penting karena badan-badan milik publik  merupakan  penanggung  jawab  atas  administrasi  pertanahan  untuk  melindungi kepemilikan tanah  pemegang hak  (Chavunduka,  Charles, Romeo  Dipura, 2021).  Agenda yang  dikenal  pula  sebagai  Pembaruan  Agraria  ini  kemudian  terus  diupayakan  untuk mengatasi permasalahan pertanahan di masyarakat seperti ketimpangan distribusi lahan, konflik  agraria,  dan  kesenjangan  sosial  dalam  memberikan  perubahan  peningkatan kesejahteraan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Alvian & Mujiburohman, 2022).
Era kepemimpinan Joko  Widodo mengambil babak baru kebijakan Reforma Agraria yang dimulai melalui program Nawacita atau sembilan agenda prioritas yang dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Pada periode RPJM 2015-2019 hingga  2019-2024,  pelaksanaan  reforma  agraria  terus  mendorong  kepemilikan  lahan dengan  target  9  juta  hektar  melalui  legalisasi  aset  dan  redistribusi  tanah  (Alvian  & Mujiburohman, 2022; Utomo, 2021). Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  sebagai payung  hukum  dan  acuan teknis  pelaksanaan  kebijakan  Reforma Agraria, antara lain meliputi:  penguatan  regulasi dan penyelesaian konflik agraria; restrukturisasi penguasaan dan kepemilikan tanah objek Reforma  Agraria  (TORA);  pengukuhan  hukum  dan  legalisasi  hak  atas  TORA;  serta pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  TORA  (Hasan  &  Rahmatullah,  2021). Dalam peraturan tersebut, Reforma Agraria diharapkan dapat memenuhi tujuan berikut:
a. Mengurangi  ketimpangan  distribusi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  untuk mencapai keadilan
b. Menangani sengketa dan konflik agraria
c. Menciptakan  sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  berbasis agraria  melalui  pengaturan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah (P4T)
d. Membuka peluang pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
e. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi
f. Memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan

## g. Meningkatkan dan menjaga kualitas hidup
Dalam aspek  yang  lebih  luas,  Reforma Agraria  dapat  dipahami  untuk  tujuan  dari aspek sosial ekonomis melalui meningkatkan penghasilan dan memberi fungsi sosial pada hak milik; sosial politis dengan mengubah sistem tuan tanah dan melaksanakan pembagian tanah yang adil; hingga mental psikologis melalui hubungan  kerja pemilik dan penggarap serta kegairahan kerja petani (Zein, 2014).
BPN (2010) dalam Arisaputra (2016) menyebutkan hanya 0,2% orang Indonesia yang menguasai sebesar 56% aset nasional, di mana 87% aset tersebut merupakan tanah dan sekitar 7,2 juta hektar tanah dikuasai oleh swasta dengan sengaja ditelantarkan. Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN (2021) melampirkan gini  ratio terkait  penguasaan  tanah  di  Indonesia  yang  mendekati  0,58 menggambarkan hanya  1%  penduduk  yang menguasai  sumber  daya  agraria, tanah dan ruang sebesar 58%, sedangkan 99% penduduk  lainnya hanya mempunyai akses atas aset sisa sumber daya sebesar 42%.  Oleh sebab itu, kurangnya akses rakyat Indonesia terhadap pengelolaan  tanah  adalah  problem  esensial  di  samping permasalahan tidak  meratanya distribusi penguasaan lahan.
Pelaksanaan  kegiatan  Reforma  Agraria  diselenggarakan  melalui  penataan  aset disertai dengan penataan akses, dengan kata lain Reforma Agraria adalah Landreform plus, yaitu upaya penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditambah  dengan access  reform (Winoto,  2007).  Redistribusi  tanah  tidak  akan  efektif dalam mengurangi ketimpangan tanpa  adanya  langkah optimalisasi pemanfaatan  tanah yang diwujudkan dengan Penataan Akses. Reforma Agraria perlu untuk menyeimbangkan kesetaraan  dalam  akses  terhadap  lahan  dengan  efisien  untuk  memanfaatkan  pasar (Boberg- Fazlić et  al., 2022) .  Limbong  (2012)  dalam  Arisaputra  (2016)  juga menjelaskan tujuan Reforma Agaria tidak hanya untuk  mengatasi persoalan lahan dengan Redistribusi lahan,  tetapi  juga  proses  yang  luas  terkait  akses  terhadap  sumber  daya  alam, keuangan/modal, teknologi, pasar dan tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik.
Access  reform diwujudkan  sebagai  kegiatan  pemberdayaan  pasca  sertifikasi (Rohman  &  Astuti,  2019).  Adapun  yang  dimaksud  a ccess reform dalam  Perpres  No.86 Tahun 2018 yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek  reforma agraria dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  yang  berbasis  pada pemanfaatan tanah, yang meliputi pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan  usaha,  peningkatan  keterampilan,  penggunaan  teknologi  tepat  guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data  dan  informasi,  serta  penyediaan  infrastruktur  pendukung.  Dalam  konteks access reform, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa usaha menumbuhkembangkan dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dengan  kegiatan peningkatan  pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat (Rohman & Astuti, 2019).
Istilah  Pemberdayaan  Tanah  Masyarakat  (PTM)  merujuk  pada  langkah  teknis kegiatan Penataan Akses ( access reform ) dalam pengertian untuk mendefinisikan kegiatan pemberian  akses  melalui  pemberdayaan  masyarakat  (subjek)  dalam  mengoptimalisasi objek  (tanah)  mereka  (Muryani  et  al.,  2023).  Dalam  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Penanganan  Akses  Reforma Agraria, PTM diartikan  sebagai aktivasi fasilitasi atas  dasar kepemilikan tanah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor  Pertanahan. PTM merujuk pada upaya fasilitasi atas dasar kepemilikan tanah, dengan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek untuk memanfaatkan tanah sebagai objek mereka (Muryani et al., 2023).
Beberapa publikasi menyebutkan pelaksanaan PTM atau access reform dinilai kurang optimal  dan  belum  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  beberapa  faktor,  salah  satunya kurang  efektifnya  koordinasi  antar  sektor.  (Rohman  &  Astuti,  2019)  menyebutkan pelaksanaan Access Reform di Desa Tahunan, Kabupaten  Jepara belum  berjalan dengan baik  salah  satunya  dikarenakan  ketiadaan  koordinasi  antar  instansi  dan  profesionalitas agen pemberdayaan. Trinanda Putra et al. (2021) juga menyebutkan pelaksanaan Reforma Agraria oleh  GTRA  di  Kabupaten  Lampung  Tengah masih  belum  maksimal dikarenakan anggaran  yang  terbatas,  adanya  ego  sektoral  dalam  kelembagaan,  dan  kurangnya komitmen dari pelaksana GTRA. Sementara itu, penelitian Ahbar (2021) menyatakan hasil implementasi akses reform di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan belum maksimal karena belum meningkatkan produktivitas usaha. Access reform di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pun dinilai belum optimal sehingga perlu penerapan strategis yang terpadu  (Anida et al., 2018). Hasil penelitian Rohman & Astuti (2019) menyatakan bahwa access reform di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah belum berjalan dengan baik karena ketidaksesuaian teori access  reform ,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  petunjuk  teknis  paska  legalisasi  aset. Wibowo et al. (2022) juga menyebutkan  bahwa  pelaksanaan acess reform di Kabupaten Lombok  Timur  belum  sejalan  dengan  amanat  Konstitusi  dan  TAP  MPR  RI  Nomor IX/MPR/2001 karena respon yang lambat dari organisasi perangkat daerah dan perbankan serta minimnya anggaran.
Sejalan  dengan  RPJMN  IV  Tahun  2020-2024  dan  Rencana  Strategis  Kementerian ATR/BPN  Tahun  2020-2024  serta  Peraturan  Presiden  Nomor  111  tahun  2022  tentang Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,  PTM  sebagai bagian dari Reforma  Agraria  melalui  Direktorat  Pemberdayaan  Tanah  Masyarakat  didesain  untuk memberikan  kontribusi  positif  dalam pembangunan  berkelanjutan  yang  bersinggungan dengan  indikator Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Salah  satu  indikatornya  pada poin  (17)  yaitu  Kemitraan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  untuk  meningkatkan keterpaduan  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  dilaksanakan  melalui  Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat hingga daerah (Dirjen Penataan  Agraria ATR/BPN, 2023).
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 205
Dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan, GTRA memiliki fungsi strategis sebagai penghubung  para  pemegang kepentingan  yang  terkait  rencana kegiatan,  kerja sama,  keterpaduan  program  pembentukan,  serta  penguatan  kelembagaan.  GTRA memegang  peranan  penting  sebagai  wadah  koordinasi  pada  tingkat  nasional  hingga regional  yang  memiliki  keanggotaan  terkait  instansi  dan  lembaga  lintas  sektor  sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor  86 Tahun 2018 tentang  Reforma Agraria (Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni, 2023). Dalam hal penataan akses, peran GTRA diwujudkan  melalui hadirnya  Satuan  Tugas  Penataan  Akses yang  bertugas  untuk melakukan penginventarisasian, identifikasi, serta pengembangan perencanaan dan kegiatan dalam pemberian  Penataan  Akses  kepada  penerima  TORA.  Selain  itu,  satuan  ini  juga berkoordinasi  dengan  berbagai  pihak,  baik  di  tingkat  internal  maupun  eksternal  yang terlibat dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
Penelitian  yang  membahas  peran  GTRA  dalam  pelaksanaan  Reforma  Agraria di beberapa daerah di antaranya peran GTRA Kabupaten  Seruyan, Kalimantan Tengah yang sukses  dalam  mewujudkan pilot  project kampung  Reforma Agraria (Resti  &  Wulansari, 2022). Di lain sisi, GTRA di Kabupaten  Lampung Tengah dinilai kurang memiliki komitmen yang kuat  sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Reforma Agraria khususnya penataan aset dan penataan akses (Trinanda Putra et al., 2021). Sejalan dengan penelitian (Salim et  al.,  2021)  yang  menyebutkan  bahwa  GTRA  harus  mampu  meminimalisir ego sektoral,  utamanya  dengan  kelembagaan  lain  yang  terkait  seperti  KLHK  dalam  hal menyelesaikan  kepentingan  Reforma Agraria di  kawasan  hutan.  Sementara  itu,  peran GTRA  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  konflik  pertanahan  di  Desa  Tambakrejo, Kabupaten  Malang  dalam rangka  untuk  mengkoordinasi  dan  memfasilitasi pihak  yang berkonflik telah dikaji oleh Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni (2023). Berkenaan dengan hal tersebut, maka urgensi penelitian ini untuk mengisi kekosongan gap penelitian peran GTRA pada kegiatan PTM pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan program PTM, yakni penataan akses melalui Reforma Agraria oleh GTRA Kabupaten Bangka Tengah sebagai pelaksana. Selain itu, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi penelitian tentang pelaksanaan Reforma Agraria yan telah ada.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Bangka Tengah yang mempunyai  wilayah kawasan  hutan  yang  masih  luas.  Tanah  yang  diredistribusikan  berasal  dari  pelepasan kawasan hutan.  Adanya potensi  pengembangan akses yang beragam dalam pelaksanaan PTM menjadikan wilayah Bangka Tengah sebagai lokasi penelitian yang menarik. Penelitian ini  membahas  peran  GTRA  dalam pelaksanaan  Reforma  Agraria di  Kabupaten  Bangka Tengah,  termasuk  ragam  pengembangan  penataan  akses  melalui  pelepasan  kawasan hutan,  serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan cara- cara penanganannya.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran GTRA dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Bangka Tengah; mengetahui pelaksanaan PTM dan Pengembangan Penataan Akses
di Kabupaten  Bangka Tengah; serta mengetahui permasalahan dan cara penyelesaian dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bangka Tengah.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data dan informasi pelaksanaan PTM melalui perspektif peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diperoleh dari data primer berupa wawancara kepada petugas GTRA  Kabupaten  Bangka  Tengah  serta  data  sekunder  dari  dokumen  tertulis  dan  jurnal penelitian  terkait.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dikategorisasi  dan  dianalisa  secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kebijakan serta teori pemberdayaan.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran GTRA dalam Pemberdayaan Tanah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs
Kelembagaan  Penyelenggara  Reforma  Agraria  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma Agraria yang  terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional,  GTRA  Pusat,  GTRA  Provinsi,  dan  GTRA  Kabupaten/Kota.  Sementara  itu, keanggotaan  GTRA  Kabupaten/Kota  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota.  Kepala  Kantor Pertanahan bertugas menetapkan  Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan GTRA Kabupaten/Kota  diketuai oleh Bupati/Walikota setempat dengan wakil ketua  Sekretaris Daerah, sedangkan  Kepala Kantor  Pertanahan  sebagai ketua  pelaksana harian.  Anggota-anggota  berasal  dari  pejabat  tinggi  pratama  perangkat  daerah Kabupaten/Kota,  pejabat  di  Kantor  Pertanahan,  tokoh  masyarakat, maupun  akademisi. Susunan  keanggotaan  GTRA  Kabupaten/Kota  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota.  Dalam melaksanakan tugasnya,  GTRA Kabupaten/Kota  dibantu  oleh tim pelaksana harian GTRA yang bekerja di bawah koordinasi pimpinan Ketua Pelaksana Harian.
Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota
Sumber: Petunjuk  Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2023
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 207
Peran  utama tim  GTRA dalam melaksanakan program Reforma Agraria di Bangka Tengah adalah menyusun  rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Kabupaten  Bangka Tengah  yang  terintegrasi  dengan  program  dan  kegiatan  dari  perangkat  daerah; mengoordinasikan  penyediaan  TORA dalam rangka Penataan Aset  di Kabupaten  Bangka Tengah; memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah yang akan ditegaskan menjadi tanah  negara  sekaligus  ditetapkan  sebagai  TORA  kepada  menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk  oleh Menteri; melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan; mewujudkan kepastian  hukum  dan  legalisasi  hak  atas  TORA;  melaksanakan  Penataan  Akses; melaksanakan  integrasi  pelaksanaan  Penataan  Aset  dan  Penataan  Akses  di  Kabupaten Bangka Tengah; memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bangka Tengah; menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Bangka Tengah kepada GTRA  Provinsi;  mengoordinasikan  dan  memfasilitasi penyelesaian  sengketa  dan  konflik agraria di Kabupaten  Bangka Tengah; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
Kehadiran  GTRA  merupakan  implementasi  pelaksanaan  PTM  dalam  mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable  Development Goals (SDGs) indikator ke- 17,  yaitu  kemitraan untuk  mencapai tujuan.  Kemitraan merupakan  salah  satu  indikator pada  konsep  pengelolaan  negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif (Waldo, 1996) sebagai kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sejajar dan  saling  memberikan  manfaat  satu  sama  lain  (Supriyadi,  1997).  (Bappeda,  2016) mengukur kemampuan kemitraan dalam mencapai tujuan SDGs dengan (1) peningkatan partisipasi  warga  dan  kelembagaan  lokal;  serta  (2)  pembentukan  lembaga  khusus. Partisipasi  didefinisikan  sebagai  keikutsertaan  suatu  kelompok  yang  membuatnya bergerak  dalam  rangka  mencapai  tujuan  serta  dapat  mempertanggungjawabkan mental/pikiran  serta  emosi/perasaan  yang  disumbangkannya  (Santoso  Saputra  dalam Ndraha, 1990)
Dalam konteks  kelembagaan Reforma Agraria, peran masyarakat atau Civil Society Organization (CSO) dibutuhkan  dalam memberi usulan  terkait  potensi  TORA, mengenai model  PTM,  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  kondisi  sosiologis  masyarakat  di lokasi TORA; membantu jalinan komunikasi antara GTRA dan masyarakat calon penerima TORA serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; juga mengusulkan penyelesaian konflik sengketa  pertanahan  bersama  Perguruan  Tinggi  dan  Akademisi  serta  Badan  Usaha. Sementara itu, kelembagaan lokal yang dimaksud yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kelompok organisasi masyarakat yang memfasilitasi antar anggotanya berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Ruttan & Hayami dalam Noor, 2010).
Peran  GTRA  pada  tingkat  pusat  hingga  daerah  bersinergi  pada  peningkatan keterpaduan  kebijakan  untuk  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  lembaga  khusus pelaksana  Reforma  Agraria.  GTRA  juga  berkontribusi  dalam  meningkatkan  kemitraan dengan berbagai pemangku  kepentingan yang memobilisasi dan  membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, dalam hal ini melalui penataan akses yang
dilaksanakan  lewat  peningkatan  keterampilan,  penggunaan  teknologi  tepat  guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung.
Pemberdayaan Tanah  Masyarakat  dari  Pelepasan  Kawasan  Hutan  melalui  Reforma Agraria dan Ragam Pengembangan Akses Reform
1. Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tengah yang Berpotensi sebagai TORA
Bangka  Tengah  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Bangka Selatan, Kabupaten  Bangka Tengah, Kabupaten  Bangka Barat,  dan  Kabupaten  Belitung  Timur  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  karena kebutuhan  pengembangan wilayah provinsi dan keinginan masyarakat dalam percepatan pembangunan  daerah  serta  pelayanan  publik  yang  lebih  efisien.  Wilayah  Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di sebelah utara, Laut Cina Selatan di sebelah timur, Kabupaten Bangka Selatan di selatan, serta Selat  Bangka di  bagian barat. Pada  awal berdirinya, Bangka Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.15.677 ha yang dikelilingi oleh 12 (dua belas) pulau-pulau kecil dengan panjang  garis  pantai  sekitar  195  km.  Saat  ini,  wilayah  administrasi  Kabupaten  Bangka Tengah  meliputi  6  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Koba,  Lubuk  Besar,  Pangkalan  Baru, Namang, Sungai Selan, dan Simpang Katis.
Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten  di Bangka Belitung yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan, terutama di wilayah Kecamatan Lubuk Besar dan Sungai  Selan.  Pada  tahun  2018,  Ibnu  Saleh  selaku  bupati  Bangka  Tengah  saat  itu menegaskan bahwa  untuk  memperjelas status  tanah  di  kawasan hutan  yang selama ini dimanfaatkan  oleh  masyarakat  melalui  program  Reforma  Agraria  diharapkan  dapat menjadi solusi untuk memperjelas status tanah masyarakat tersebut, terutama di wilayah kawasan  hutan  yang  luas.  Status  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  kawasan  hutan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka ruang investasi melalui pemberian hak tanah untuk  penggunaan lain (Ahmadi, 2023). Selain itu, terdapat danau buatan yang disebut  sebagai kolong, yaitu bekas penambang bijih timah sebanyak 175 buah,  seperti Danau Kaolin dan Danau Pading yang masih termasuk dalam kawasan hutan  dan  perlu  adanya  pemberian hak  atas  tanah  kepada  permukiman  masyarakat di sekitarnya.  Berdasarkan  hal  itu,  pengembangan  dari  penataan  akses  pemberdayaan masyarakat  dan  peningkatan  produktivitas  tanah  dalam  Reforma  Agraria  juga  perlu disinergikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agrarian (Ahmadi, 2023).
2. Peran Penting Pemerintah dalam Mendukung Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kegiatan  PTM  memiliki  tahapan  yang  terdiri  dari  (1)  Penetapan  Lokasi;  (2)
Penyuluhan;  (3) Pemetaan Sosial; (4) Penyusunan  Model; (5) Penyusunan  Data Penerima Akses Reforma Agraria; serta (6) Penyusunan  Arahan dan Program. Pada tahun 2022, GTRA
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 209
Kabupaten  Bangka Tengah melaksanakan  pendataan  potensi  TORA dan  pengembangan akses  yang  dilakukan  di  25  Desa/Kelurahan  pada  tahun  2022  dalam  rangka  tahapan Pemetaan  Sosial  yang  hasilnya  digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  kegiatan  dan rancangan Model PTM.
Pendataan  potensi  TORA adalah  proses  pengumpulan  data  dan  informasi terkait lokasi  bidang  tanah  yang  memiliki potensi  untuk  dijadikan  sebagai TORA  (tanah  objek reforma agraria) yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN maupun eksternal dari Kementerian/Lembaga  lain  seperti  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Kementerian Desa, dan PDTT, Pemerintah Desa, maupun usulan dari masyarakat/kelompok  masyarakat,  akademisi,  dan  LSM.  Data  potensi  TORA  yang dihimpun berupa data spasial dan data tabular/atribut. Potensi TORA ini dapat berasal dari sumber-sumber  tanah  berupa  tanah  transmigrasi  yang  belum  bersertipikat;  data  hasil kegiatan PTSL yang masuk dalam kategori K3 (kluster 3 atau bidang tanah yang hanya dapat dicatat  dalam daftar karena belum  memenuhi  persyaratan);  tanah  HGU  dan  HGB yang telah  habis  masa  berlakunya;  tanah  terlantar;  tanah  negara  lainnya;  serta  tanah  dari pelepasan kawasan hutan.
Tabel 1. Pendataan Potensi Penataan Akses Berdasarkan Tanah Objek Reforma Agraria
No. Potensi Penataan Akses Desa/Kelurahan Sumber Tanah 1. Bantuan budidaya kambing pada tahun 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah Kulur Ilir, Lubuk Besar Eks  HGU PT KBP 2. Bantuan  Replanting  Kebun  Kelapa  Sawit  pada tahun  2020  dari  Badan  Pengelola  Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nibung, Koba Kawasan Hutan 3. Pelatihan  Kewirausahaan  pada  tahun  2020  dari Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bangka Tengah Sungaiselan, Sungaiselan Kawasan Hutan 4. Program  Bantuan Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS)  Pada  tahun  2021  dari  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tanjung Pura, Sungaiselan Kawasan Hutan 5. Program  Bantuan Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS)  Pada  tahun  2022  dari  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Perlang  dan  Lubuk Besar Lubuk Besar Kawasan Hutan 6. Pelatihan  Fashion  Technology  pada  tahun  2022 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bangka Tengah Lampur, Sungaiselan Kawasan Hutan
Sumber : Analisis Penulis diolah dari Data GTRA, 2022-2023
Selanjutnya,  potensi  penataan  akses  tersebut  perlu  tindak  lanjut  berupa rekomendasi  Menteri  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  melalui  Bupati  Bangka  Tengah mengenai  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  perkampungan  di  kawasan  hutan,  Danau
Pading, Danau Kaolin. Pada tahun 2023, GTRA kembali melaksanakan pendataan potensi TORA Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:
1. Permukiman  di  Kawasan  Hutan  yang  akan  ditindaklanjuti  dengan  pelepasan Kawasan Hutan menjadi sumber potensi TORA di 20 lokasi
2. Tanah  Terlantar  Eks  HGU  PT  KBP  yang  ditindaklanjuti  pendayagunaan  tanah terlantar menjadi sumber potensi TORA di 1 lokasi
3. Tanah Negara yang Dikuasai Masyarakat di 49 lokasi.
Setelah GTRA melakukan survei penataan  akses dan  pengembangan akses melalui penyebaran  kuesioner  kepada masyarakat penerima bantuan  akses,  GTRA menghimpun arahan  pengembangan  akses  dalam  rangka penataan  akses  yang  disinkronkan  dengan program dan kegiatan dari Kementerian/Dinas terkait. Rencana berupa surat rekomendasi terkait pengembangan akses yaitu kebutuhan masyarakat seperti bantuan bibit, bantuan pupuk,  dan sebagainya yang direkomendasikan kepada dinas-dinas terkait. Rekomendasi Potensi  Penataan Akses  Kabupaten  Bangka Tengah berdasarkan dinas tersebut dihimpun sebagai berikut:
1. Dinas Perikanan, berupa rekomendasi penambahan bantuan bibit ikan air tawar seperti  nila,  lele,  dan  gurame;  penambahan  bantuan  sarana  dan  prasarana budidaya ikan ( box ikan, mesin genset, mesin pencacah); bantuan makanan ikan; serta bantuan perahu.
2. Dinas  Pertanian,  berupa  rekomendasi  non  infrastruktur  meliputi  bantuan penambahan bibit tanaman pangan seperti cabai, bawang merah, jagung, bibit jeruk;  bantuan  penambahan  bibit  sawi  dan  bibit  padi;  bantuan  penambahan hewan ternak bergulir; bantuan  pupuk  dan racun rumput; bantuan  pembuatan kandang untuk hewan ternak; bantuan rumah dan mesin produksi kompos; serta chopper alat  untuk  fermentasi  pangan  kambing.  Selain  itu,  rekomendasi infrastruktur berupa jalan untuk  lahan pertanian dan traktor untuk menunjang pertanian.
3. Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dan  Perhubungan,  untuk rekomendasi  penataan  akses  berupa  penambahan  unit  bantuan  rumah layak huni/BSPS.
4. Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi,  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah, untuk rekomendasi penataan akses berupa fasilitas permodalan seperti bantuan pendanaan  UMKM  dan  bantuan  peminjaman  dana,  serta  non  infrastruktur berupa  alat press untuk  kemasan  UMKM  dan  mesin  pendingin freezer atau kulkas untuk  penyimpanan produk.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  model  PTM  yang  digunakan  pada  pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria di Bangka Tengah adalah sebagai berikut:
a. Model  Pertanian  Terintegrasi ( Integrated  Farming ),  melalui sistem  pertanian terintegrasi  dengan  menggunakan  hubungan  tanaman  perkebunan/pangan hortikultura  dengan  ternak  dan  perikanan  untuk  menciptakan  agroekosistem
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 211
yang  dapat  mendorong  produksi  pertanian,  pertumbuhan  ekonomi,  dan kelestarian sumber daya alam, serta kesejahteraan  petani yang  berkelanjutan secara mandiri. Penerapan pertanian terpadu pada dasarnya mengoptimalkan potensi  sumber  daya  melalui hubungan  timbal  balik  secara  langsung  antara lingkungan biotik dan  abiotik dalam lahan pertanian. Model ini terealisasi dari bantuan  penambahan  bibit  tanaman  pangan  seperti  cabai,  bawang  merah, jagung, bibit jeruk yang disertai bantuan  penambahan  hewan  ternak, bantuan pupuk  dan  racun rumput;  bantuan  pembuatan  kandang  untuk  hewan  ternak; bantuan  rumah  dan  mesin  produksi  kompos;  serta chopper alat  untuk fermentasi pangan kambing oleh  Dinas Pertanian. Selain itu, model  pertanian yang diharapkan  dapat  ditunjang  melalui bantuan  jalan pada lahan  pertanian dan traktor sebagai infrastruktur pendukung.
b. Model  Kolaborasi  Lintas  Sektor,  merupakan  model  pemberdayaan  kemitraan lintas  sektor  antara pemerintah  daerah/OPD,  civil society  organization  (CSO), dan/atau  Badan  Usaha  dengan  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  peningkatan  kapasitas  ekonomi masyarakat sasaran pendampingan. Model ini tergambar dari kolaborasi antar dinas  serta  perangkat  daerah  yang  dikoordinasi  melalui  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bangka Tengah/BPN  sebagai penyelenggara kegiatan  Penanganan Akses  Reforma  Agraria.  Keterlibatan  dinas-dinas  terkait  dalam  pemberian bantuan sebagai pelaksana program setelah dibentuknya kelompok masyarakat oleh BPN.
c. Model  Pengembangan  UMKM  Terintegrasi  melalui  Pusat  Layanan  Usaha Terpadu (PLUT), program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi salah satu  lembaga yang memberikan pendampingan dan  pembinaan  UMKM  secara menyeluruh  dan  terintegrasi bagi  para pegiat UMKM.  Model  ini  diterapkan  pada  pelaksanaan  Penanganan  Akses  Reforma Agraria  di  Bangka  Tengah  dalam  fasilitas  permodalan  seperti  bantuan pendanaan  UMKM  dan  bantuan  peminjaman  dana,  serta  non  infrastruktur berupa  alat press untuk  kemasan  UMKM  dan  mesin  pendingin freezer atau kulkas  untuk  penyimpanan  produk  yang  diberikan  oleh  Dinas  Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Meningkatkan Pendapatan  Melalui Reforma Agraria
Rencana  pengembangan  potensi  penanganan  akses  tersebut  disusun  dengan menyesuaikan  pada  kondisi  masyarakat  yang  relevan  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  dampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  melalui pemanfaatan tanah mereka. Analisis dampak pada masing-masing jenis bantuan dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dari beberapa penelitian terkait.

## Tabel 2. Analisis Potensi Dampak Rencana Pengembangan Akses
Bantuan  Dinas Jenis  Bantuan Dampak  terhadap  Peningkatan Pendapatan Sumber Dinas  Perikanan Bantuan  bibit  ikan air tawar dan makanan  ikan Tersedianya  produksi  benih  ikan, meningkatkan kepastian jasa pemasaran dan adanya pendampingan  teknis (Ariadi  et  al., 2020) Bantuan  perahu Peningkatan pendapatan nelayan,  menambah  aset  baru (Arnawa  et  al., 2016; Karim, 2017) Dinas  Pertanian Bantuan non infrastruktur  (bibit tanaman, penambahan hewan ternak, mesin produksi kompos,  dan  alat fermentasi  pangan kambing) Meningkatkan produksi  padi, meningkatkan  produktivitas,  dan menambah  pendapatan  usaha tani; meningkatnya populasi ternak yang dihasilkan; meningkatkan  kesejahteraan (DATU, n.d.; Indriani & Syofyan,  2023; Prayoga & Sutoyo, 2017; Siwu et al., 2019) Bantuan infrastruktur  (jalan lahan  pertanian  dan traktor) Kualitas infrastruktur jalan berdampak  positif  pada  sistem pemasaran hasil pertanian; menekan biaya  angkut  dan menambah  keuntungan  petani, memudahkan pengangkutan hasil tani, meningkatkan kuantitas  dan  kontinuitas  hasil tani; tersedianya traktor menambah produksi dan kesejahteraan  petani (Dahiri, 2019; Sry & Syumanjaya, 2013;  Yanuar  et al., 2022) Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman  dan Perhubungan Penambahan unit bantuan rumah layak huni Berdampak  positif  dalam  aspek ekonomi,  sosial,  dan  kesehatan; meningkatkan stabilitas keuangan  dan mengurangi  beban pengeluaran; mempererat interaksi  sosial penerima  bantuan (Maiqfirlana  et al., 2023) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  dan Usaha Kecil  dan Menengah, Bantuan  pendanaan UMKM dan peminjaman  dana Meningkatkan pendapatan pelaku UMKM; memberikan stimulus  dalam  mengembangkan usaha; memperluas  pasar. (Liani & Prawihatmi, 2017;  Ulfah  et al., 2022; Wirawan  et  al., 2015) Bantuan infratstruktur  (alat press dan freezer ). Memberikan stimulus dalam pengembangan usaha  pelaku UMKM (Liani & Prawihatmi, 2017)
Sumber: Data Primer, Sekunder, dan Hasil-Hasil Penelitian Terkait
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 213
Pada  tahun  selanjutnya,  skema  Penanganan  Akses  Reforma  Agraria  adalah melakukan  kegiatan  yang  berfokus  pada  penguatan  kelembagaan  ekonomi  yang pembentukannya  disesuaikan  dengan sektor  ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi  pembentukan  kerja  sama  dan  pembentukan  kelompok  masyarakat  yang dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah 2023.
4. Keberhasilan Desa Namang Bangka Tengah sebagai Kampung Reforma Agraria Kampung Reforma Agraria merupakan wujud dan bentuk  keberhasilan dalam skala kecil  dari  penyelenggaraan  Reforma  Agraria yang  telah  melaksanakan  penataan  aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses (Resti & Wulansari, 2022). Pembentukan atau  pencanangan Kampung  Reforma Agraria ini  dilaksanakan  dengan  suatu  keputusan Bupati/Walikota sebagai ketua tim GTRA tingkat kabupaten/kota  yang dibiayai oleh APBN dengan membentuk minimal 1 Kampung Reforma Agraria. Berdasarkan kriteria tersebut, tim GTRA Bangka Tengah menetapkan  Desa Namang sebagai Kampung Reforma Agraria melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/570/DPUTRP/2023 tentang Pencanangan Kampung Reforma Agraria.
Desa Namang merupakan salah satu desa di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah  yang  memiliki  luas  wilayah  377.400  ha  dengan  mayoritas  penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan pekebun.  Desa Namang berada di wilayah pesisir dengan topografi daratan dan  hasil komoditas  umum pertanian dan  perkebunan.  Lahan persawahan yang dikuasai petani lokal di Desa Namang sebesar 53 ha. Selain itu, di desa ini  terdapat  kawasan  konservasi  Hutan  Lindung  Pelawan  sebagai  tempat  wisata  dan edukasi  yang memiliki bermacam jenis  fauna  dan  flora. Desa  Namang  juga  dinobatkan sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Village Network (AVN) untuk kategori “ One Village One Product” (OVOP) oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi (PDTT) pada  Juli  2023  karena produk madu dan lada yang dimilikinya.
Di desa Namang telah dilakukan kegiatan penataan aset berupa Redistribusi Tanah dan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Selain itu,  penetapan  Desa  Namang sebagai  Kampung  Reforma  Agraria juga  berdasarkan  telah  dilaksanakannya  penataan penggunaan tanah yang terdiri dari site plan (rencana badan jalan, emplasemen, fasilitas sosial,  fasilitas  umum,  dan  wilayah  tanah  usaha),  aspek  fisik,  yuridis,  serta  lingkungan hidup.
Penataan  penggunaan  tanah  di  Desa Namang berdasarkan  tata  ruangnya sebagai hutan  produksi  tetap,  hutan  lindung,  hutan  lindung  spiritual  dan  kearifan  lokal, perkebunan,  permukiman,  permukiman  pedesaan,  pertahanan  dan  keamanan, pertambangan  mineral, dan  pertanian  tanaman  pangan.  Sedangkan  program  penataan akses  yang  dapat  dilakukan  terdiri  dari  unsur  penataan  infrastruktur  berupa  jalan, emplasemen,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  demonstrasi  plot/lokasi  percontohan, maupun  unsur  non  infrastruktur  berupa  kelembagaan,  bantuan  bibit,  bantuan  modal, pelatihan, off taker, pasar off taker, pembangunan fisik, dan bentuk pemberdayaan lain.
Penataan  akses  di  Desa  Namang  berupa  bantuan  pupuk,  tambahan  bibit,  racun rumput,  bantuan  kandang ternak,  bantuan  tambahan bibit ikan air tawar, dan makanan ikan.  Dalam  rangka  pembentukan  Kampung  Reforma  Agraria,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bangka  Tengah  mengadakan  pendampingan  pelatihan  terkait  pembuatan pupuk  organik  dengan  tujuan  mendukung  pengembangan  akses  untuk  petani  Desa Namang dengan harapan dapat memberikan pengetahuan dalam pembuatan pupuk untuk tanaman hortikultura maupun tanaman lain.
Tabel 3. Penerima Subjek Penataan Akses di Desa Namang
No. Penerima Akses Jumlah (orang) Jenis Penataan Akses Pengembangan Akses 1. Gapoktan Pacir Jaya 2 70 Bantuan bibit padi Bantuan  pupuk, tambahan bibit, dan racun rumput 2. Gapoktan Harapan Baru 50 Bantuan  ternak  sapi gulir Bantuan kandang ternak 3. Individu 20 BSPS  (Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya) 4. Individu 15 Bansarpras budidaya Bantuan  tambahan  bibit  ikan air tawar dan makanan ikan 5. Individu 25

## Pelatihan

## Sumber: Pengolahan data GTRA, 2022

## Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Cara-cara Penanganannya
Keberhasilan pelaksanaan PTM Kabupaten  Bangka Tengah dalam upaya pencapaian PTM di Bangka Tengah salah satunya dibuktikan pada pembentukan kelompok masyarakat yang  selaras  dengan  potensi  pemberdayaan  yang  dimiliki.  Hal  ini  dapat  memudahkan masyarakat dalam bantuan dari dinas terkait, seperti bantuan bibit ikan dan makanan ikan dari  Dinas  Perikanan,  bantuan  bibit/benih,  pupuk,  hewan  ternak  dari  Dinas  Pertanian, maupun  permodalan  pendanaan  UMKM  dan  peminjaman  dana  Dinas  Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Hal ini berkaitan dengan persyaratan penerima bantuan dari dinas yang  mengharuskan  masyarakat  tergabung  dalam  kelompok  atau  gabungan  sesuai bidangnya.
Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, GTRA kerap menghadapi  persoalan dalam menjalankan tahapan  PTM. Permasalahan dan  kendala yang  ditemui  GTRA di  lapangan pada pelaksanaan kegiatan PTM antara lain:
1. Kurangnya keterlibatan masyarakat karena belum terlalu paham terkait kegiatan yang dilakukan.
Partisipasi  aktif masyarakat  merupakan  salah  satu  kunci  stimulus  dalam suatu program,  utamanya  pada  pemberdayaan.  Kontribusi  nyata  masyarakat  dapat memberikan pengaruh yang besar dalam memberdayakan lingkungannya  (Yasril &  Nur,  2018).  Conyers  (1982)  dalam  Askar  (2019)  juga  menyatakan  bahwa partisipasi  masyarakat  menjadi  sangat  penting  sebagai  alat  ukur  dalam
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 215
memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan kondisi program pembangunan; menambah    kepercayaan  pada  proyek;  serta  sebagai  hak  demokrasi  melalui keterlibatannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat adalah perwujudan dari suatu kompetensi  kewarganegaraan  masyarakat  dalam  menerapkan  kewajibannya (Wadu et al., 2020).
2. Terdapat  pergantian  pejabat  struktural,  baik  di  lingkungan  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah maupun organisasi perangkat desa (OPD) yang terlibat sehingga menghambat administrasi;
Pergantian pejabat  pada suatu  lembaga berpengaruh  pada  proses  administrasi yang dijalankan. Dalam situasi tersebut, proses administrasi suatu kegiatan dapat terhambat, khususnya dalam urusan surat-menyurat dan penandatanganan. Pada sisi lain, urgensi pergantian struktur  pemimpin menarik hubungan  sebab-akibat pada  lembaga tersebut,  salah  satunya  pada  peningkatan  etos  kerja karyawan maupun jalinan hubungan dan komunikasi yang dibangun (Faslah, 2023).
3. Kesulitan mendapatkan data awal untuk menunjang analisa; Data  awal  merupakan  bagian  penting  pada  suatu  proses  penelitian  maupun kegiatan  lapangan  dalam  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan.  Data  yang diperoleh untuk  proses  analisis harus memenuhi kriteria akurat, yaitu valid atau tepat, reliabel/konsisten, dan obyektif atau kesamaan pada persepsi antar orang (Hastono,  2006). Oleh karena itu, kesulitan dalam memperoleh data awal dapat menghambat  proses  analisa,  khususnya  dalam  merangkum insight dalam mengawali pekerjaan.
4. Keterbatasan  waktu  dalam survei  pendataan  TORA dikarenakan  permasalahan internal;
Hal ini terkait pada keefektifan organisasi, yakni pencapaian sasaran suatu proses pada  suatu  lembaga  yang  melaksanakan  kerja  sama  melalui  komponen- komponen  yang saling terkait untuk  meraih tujuan bersama (Al Hairi & Syafriani, 2023).  Organisasi  sebagai  kelembagaan  internal  yang  dimaksud  merupakan sarana  yang  secara  sistematis  terpimpin  dalam  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapai melalui  serangkaian kegiatan  bersama. Oleh  karenanya,  permasalahan internal  dalam  suatu  keorganisasian  dapat  memperlambat  proses,  utamanya dalam keterbatasan waktu yang dimiliki.
5. Terdapat  beberapa  data  spasial  yang  tidak  sinkron  antara  tiap  OPD  sehingga menghambat proses pengerjaan analisis;
Data  spasial/keruangan  merupakan  data  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan PTM, utamanya pada proses pemetaan sosial dalam menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta kondisi penguasaan lahan dan pemilikan lahan di wilayah tersebut.  Ketidaksinkronan  data  spasial  menyebabkan  sulitnya  analisis  pada proses pengerjaan karena terkait kebenaran informasi spasial yang dihasilkan.
6. Kendala  pada  saat  survei  pendataan  TORA  dan  pengembangan  akses  pada masyarakat yang sulit ditemui;
Hal  ini  terkait  pada  keterlibatan  aktif  masyarakat pada  program  PTM,  karena masyarakat merupakan  subjek  dan penerima manfaat yang akan dituju  melalui proses  pemberdayaan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.  Masyarakat yang  sulit  ditemui  dalam  survei  pendataan  TORA  dan  pengembangan menyebabkan kendala pada proses selanjutnya.
7. Terdapat beberapa perangkat desa  yang pasif sehingga kesulitan  mendapatkan data yang diperlukan saat survei.
Koordinasi  merupakan  salah  satu  hal  penting  dalam  upaya  pemahaman  dan persamaan  persepsi  untuk  memenuhi  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Kurangnya partisipasi  aktif dari  perangkat  desa  sebagai lembaga untuk  kerja sama dalam rangka  pemenuhan  data  dan  informasi  dapat  menyebabkan  kesulitan menjalankan program, khususnya dalam kegiatan survei.
GTRA  kemudian  merumuskan  solusi  dari  permasalahan  di  atas  sebagai  langkah lanjutan  untuk  tetap  mencapai tujuan  yang ingin dicapai. Langkah-langkah penanganan masalah tersebut yakni:
1. Menyesuaikan terkait administrasi
2. Melakukan  koordinasi  kepada  perangkat  desa  untuk  memberi  tahu  kepada masyarakat terkait pengambilan data
3. Melakukan  koordinasi  kepada  pihak  yang  bersangkutan  terkait  data  yang dibutuhkan.

## Penutup
Pelaksanaan PTM di Bangka Tengah merupakan salah satu solusi pemerintah untuk menggerakkan  perekonomian  masyarakat  dan  membuka  ruang  investasi  melalui pemberian hak tanah untuk  penggunaan lain, khususnya  di wilayah Bangka Tengah yang sebagian  besar  berupa  Kawasan  Hutan.  Kehadiran  GTRA  sebagai  implementasi pelaksanaan  PTM  dalam  mendukung  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan Sustainable Development  Goals  (SDGs) tercermin  pada indikator  ke-17,  yaitu  kemitraan  untuk mencapai tujuan. Peran GTRA sebagai pelaksana penataan akses dalam PTM menjadi kunci pada  seluruh  tahapan  dengan  bantuan  pelaksana  harian,  salah  satunya  dalam pengembangan akses yang dirancang melalui potensi penataan akses.
Penataan  akses  di Bangka  Tengah meliputi  61  desa/kelurahan  di  Bangka  Tengah. Pengembangan  akses  dilaksanakan  bersama  dinas-dinas  terkait  berupa  bantuan  non infrastruktur dan infrastruktur dari Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian; penambahan unit bantuan  rumah  layak  huni/BSPS  dari Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dan Perhubungan;  serta  fasilitas  permodalan  dan  bantuan  alat  dari  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi,  dan  UMKM.  Model  PTM  yang  digunakan  adalah  pertanian terintegrasi, kolaborasi  lintas  sektor,  serta  pengembangan  UMKM.  Pengembangan  dari
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 217
penataan  akses  pemberdayaan  masyarakat  di  Bangka  Tengah  dapat  meningkatkan produktivitas  tanah  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan  Masyarakat  yang  berbasis agraria.
Permasalahan  yang  dihadapi  GTRA  dalam  pelaksanaan  PTM  meliputi  kurangnya keterlibatan  masyarakat dan  sulit  untuk  ditemui,  adanya pergantian  pejabat  struktural, sulitnya  mendapatkan  data  awal,  tidak  sinkronnya  data  spasial,  adanya  permasalahan internal,  dan  ada  perangkat  desa  yang  pasif.  Langkah  penanganan  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  menyesuaikan  administrasinya  dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

## Rekomendasi
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku  kepentingan  yaitu ATR/BPN, dinas-dinas  terkait dalam pelaksanaan  kegiatan, GTRA, pelaksana harian dan  pihak-pihak  terkait lainnya diharapkan  dapat  bekerja sama lebih  baik  lagi  dalam  PTM,  khususnya  dalam  kegiatan  koordinasi  untuk  mencapai kelancaran  pelaksanaan.  Kerja  sama  lintas  sektor  sangat  memberikan  manfaat  secara signifikan  untuk  mencapai   tujuan  program karena  dapat  membantu  masyarakat yang membutuhkan.  Keterlibatan  aktif  masyarakat  sangat  diharapkan  dalam  pelaksanaan program untuk  keakuratan dan kelancaran seluruh  kegiatan. Volume sosialisasi program perlu ditambah dan diefektifkan agar masyarakat dapat mengerti dan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

## Daftar  Pustaka
Ahbar, F. K. (2021). Akses reform sebagai pemberdayaan masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Ahmadi. (2023). Pemerintah Kabupaten  Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengusulkan seluas 49.854 hektare kawasan hutan menjadi hak penggunaan lain (HPL) . ANTARA  BABEL. https://babel.antaranews.com/berita/338148/pemkab-bangka- tengah-usulkan-49854-hektare-kawasan-hutan-jadi-hpl
Al Hairi, M.  R., & Syafriani, Y. (2023).  Budaya Organisasi dan  Dampak Organisasi terhadap Lembaga Pendidikan. Masaliq , 3 (1), 77 – 85. https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i1.790 Alvian,  F.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era
Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tunas Agraria , 5 (2), 111 – 126. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176
Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen , 4 (2), 159 – 170. https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159
Ariadi, H.,  Wafi, A.,  Abidin,  Z., Tjahjono,  A.,  & Lestariadi, R. A.  (2020).  Dampak Kerjasama
Kemitraan  Antara  Balai  Benih  Ikan  (BBI)  Dengan  Pembenih  Ikan  Nila  (Oreochromis niloticus) di Wlingi, Kabupaten Blitar. Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan , 8 (2), 156 – 163. Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Perspektif , 21 (2), 83. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188
Arnawa, I. K., Purnama, I. B., & Arisena, G. M. K. (2016). Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Jurnal Manajemen Agribisnis , 4 (1), 47 – 55.
Askar.  (2019).  Dimensi  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Program  Pembangunan  (Suatu Tinjauan Teoritis). Sosio Sains , 5 (April), 108 – 114.
Bappeda. (2016). Sustainable  Development Goals  Kemitraan Untuk  Mencapai Tujuan .  Jogja Dataku. Diakses tanggal 28 Desember 2023 dari
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/17-kemitraan-untuk-mencapai- tujuan
Boberg- Fazlić, N., Lampe, M., Martinelli Lasheras, P., & Sharp, P. (2022). Winners and losers from  agrarian reform:  Evidence  from  Danish  land  inequality  1682 – 1895. Journal  of Development Economics , 155 (April 2020), 102813.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102813
Chavunduka,  Charles,  Romeo  Dipura,  V.  V.  (2021). Land,  investment  and  production  in agrarian transformation in Zimbabwe .
Dahiri. (2019).  Dampak Penggunaan  Alat  Mesin  Pertanian  terhadap  Kesejahteraan  Petani. Jurbal Budget , 4 (2), 178 – 198.
DATU,  D.  T.  (n.d.).  Dampak  Bantuan  Ternak  Sapi  Bibit  Terhadap  Kesejahteraan  Petani.
Repository.Ut.Ac.Id . http://repository.ut.ac.id/1312/1/41457.pdf
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN (2023, Februari). Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023.
Direktorat Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN (2023, Januari). Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023.
Faslah, D. (2023). Dampak Peralihan Kepemimpinan ( Studi Kasus  di MA YPP Jamanis Parigi Pangandaran ) . 1 (1), 94 – 98.
Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisik Komprehensifitas  Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia  (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma  Agraria)  Browse  the  Comprehensiveness  of  Agrarian  Reform  Policy  in Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum , 6 (2). https://doi.org/110.29303/jkh.v6i2.79
Hastono,  S. P.  (2006). Analisis Data .  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Indonesia. https://www.academia.edu/13131341/SUTANTO_PRIYO_HASTONO_Analisis_Data_SU TANTO_PRIYO_HASTONO
Indriani, N., & Syofyan,  A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten  Pasaman Barat terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kecamatan  Rao. Jesya , 6 (1),  961 – 971. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047
Karim, M. (2017). Analisis Dampak Bantuan Langsung Pump Perikanan Tangkap di Kabupaten
Sopyan & Sidipurwanty, Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat … 219
Sukabumi  Jawa  Barat  Tahun  2011. Risalah  Kebijakan  Pertanian  dan  Lingkungan: Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan  Lingkungan , 3 (3),  228. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i3.16256
Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni, M. M. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten  Malang. (Studi  di Kantor ATR/BPN Kantah  Kabupaten  Malang). Issn ,
29 , 6900 – 6912. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19555
Liani,  H.  H.  A.,  &  Prawihatmi,  C.  Y.  (2017).  Dampak  Pinjaman  dan  Bantuan  Modal  Kerja Terhadap  Kinerja Usaha  Studi  Kasus  UMKM  Binaan KADIN  Jawa  Tengah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis , 10 (3), 189. https://doi.org/10.26623/jreb.v10i3.789
Maiqfirlana,  A.,  Huda,  S.,  &  Utami,  A.  F.  (2023).  Dampak  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Penerima  Bantuan. Lmiah Wahana Pendidikan , 9 (20), 71 – 83.
Muryani,  A.,  Hartono,  N.  S.,  Mas’ud,  F.,  &  Antoro,  K.  S.  (2023). Pemberdayaan  tanah masyarakat: Pembelajaran Atas Proses Penataan Akses  di Kabupaten  Bantul (Tim STPN Press (ed.); Issue 5). STPN Press.
Ndraha, T. (1990). Pembangunan Masyarakat;  Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas . Rineka Cipta.
Noor, M. (2010). Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk  Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Untag , 113 – 124.
Prayoga, A., & Sutoyo, S. (2017). Produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah dampak program bantuan  alat mesin pertanian, benih dan pupuk  di Kabupaten  …. Jurnal Ilmu-
Ilmu Pertanian , 24 (1), 1 – 9. http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/228
Resti,  F.  A.,  &  Wulansari,  H.  (2022).  Peran  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Mewujudkan
Kampung Reforma Agraria. Tunas Agraria , 5 (2), 94 – 110. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178
Rohman,  M. L., &  Astuti,  P. (2019).  Access  Reform  dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus  Desa  Tahunan  Kecamatan  Tahunan  Kabupaten  Jepara. Journal  of  Politic  and Government Studies , 8 (4), 381 – 390. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067
Salim, M. N.,  & Utami, W. (2019). Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi (T. S. Press (ed.)). STPN Press.
https://www.academia.edu/49058480/Reforma_Agraria_Menyelesaikan_Mandat_Kon stitusi
Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7 (2), 149 – 162. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476
Santoso,  U.  (2012). Hukum  Agraria:  Kajian  Komprehensif (6th  ed.).  Kencana. https://fliphtml5.com/kkfcj/uqtk/Hukum_Agraria_Kajian_Komprehensif/
Siwu, A. A. R., Mandei, J. R., & Ruauw, E. . . (2019). Dampak Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Cabai di Desa Kauneran Kecamatan Sonder. Agri- Sosioekonomi , 14 (3), 347. https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.3.2018.22653
Sry, T. D., & Syumanjaya, R. (2013).  Analisis Pengaruh Kualitas Infrastruktur  Jalan Terhadap Harga-Harga  Hasil  Pertanian  di  Kecamatan  Dolok  Silau  Sry  Devi  Tarigan  Rahmat Syumanjaya. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (6) .
Supriyadi.  (1997). Pola  Kemitraan  Usaha  Kecil, Menengah,  dan  Besar di  Masa  yang  Akan Datang .
Trinanda Putra, Z., Nugroho,  A., & Nashih  Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Widya  Bhumi , 1 (1),  65 – 85. https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Ulfah,  M., Muizz,  A.,  Wadud,  A.,  Anwar,  K.,  Syekh,  I., &  Cirebon,  N.  (2022). PENDAPATAN UMKM ABSTRAK  PENDAHULUAN  Pembangunan  ekonomi merupakan  hal  yang  sangat penting dalam suatu  negara terutama dalam meningkatkan  pendapatan  ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya  . Indonesia  telah  menikmati masa  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi dala . 1 (2), 74 – 82.
Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara. Veritas et Justitia , 7 (1), 115 – 138. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935
Wadu, L. B., Gultom,  A. F., & Pantus,  F. (2020). Penyediaan  Air Bersih d an Sanitasi : Bentuk Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (2), 80. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9318 Waldo, D. (1996). Pengantar Studi Public Administration . Bumi Aksara.
Winoto,  J.  (2007). Reforma  Agraria  dan  Keadilan  Sosial (B.  P.  Nasional  (ed.)).  Badan Pertanahan Nasional.
Wirawan, I. K., Sudibia, K., & Purbadharmaja, I. B. (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal  Kerja,  Lokasi  Pemasaran  dan  Kualitas  Produk  Terhadap  Pendapatan  Pelaku Umkmsektor  Industri  di  Kota  Denpasar. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 4 (01), 01 – 21.
Yanuar, E., Hidayat,  A. M., Tauchid S, A.  M., Rusbana,  T. B., Mulyaningsih, A., & Widiati, S.
(2022).  Dampak Pengembangan Jalan Usaha  Tani  (Jut)  Pada  Peningkatan  Pendapatan Usahatani di  Kabupaten Lebak. Jurnal  Agribisnis  Terpadu , 15 (2), 127. https://doi.org/10.33512/jat.v15i2.17939
Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal Dakwah Risalah , 28 (1), 1. https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538
Zein,  S.  (2014).  Reformasi  Agraria  dari  Dulu  Hingga  Sekarang  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , 9 (2), 121 – 135. https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357