## SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM
Ridha Maulana 1
Oka Dian Kurniawati 2 Dwi Pragasa Ananda 3 Arsudian Putra 4
Miswardi 5
1 2 3 4 5 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia
E-mail: ridha13@mhs.unsyiah.ac.id
Diterima: 15/11/2019; Disetujui: 28/11/2019

## ABSTRAK
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memilki  beberapa  sistem  hukum.  Provinsi Aceh  dipandang  sebagai  provinsi  yang  memiliki  status  otonomi  khusus  bercorak  multikultural, karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh disebabkan karena adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam setiap  sendi  kehidupan  masyarakat  Aceh,  terutama  di  bidang  penegakan  hukum.  Keberagaman (Pluralisme)  sistem  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  di  Aceh  mendapat  kekuatan  hukum  dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (state law), secara de facto  di  Aceh  juga  berlaku  sistem  hukum  adat  (adat  law),  dan  sistem  hukum  agama/hukum  Islam (religious law/ Islamic law).
Keywords : : Sistem Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Pluralisme Hukum
SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM Ridha Maulana , O.D Kurniawati, D. P Ananda, Arsudian Putra, Miswardi

## ABSTRACT
Aceh is one of the provinces in Indonesia which has several legal systems. The Province of Aceh is seen as a province that has a special autonomy status  that is multicultural, due to the plurality of legal  systems  in  its  society.  Pluralism  in  the  legal  system  in  Aceh  is  due  to  the  diversity  of  ethnic groups  and  the  application  of  Islamic  values  in  every  aspect  of  the  life  of  the  people  in  Aceh, especially  in  the field  of  law  enforcement.  Diversity  (pluralism)  of  the  legal  system  that  lives  and applies in Aceh gets legal force and recognition from the Indonesian government with the enactment of Law Number 11 of 2006 concerning to the Government of Aceh, So that in addition to the enactment of the state legal system, Aceh also applies the customary legal system (adat law), and Islamic legal system (islamic law).
Keywords :Legal System, Customary (adat) Law, Islamic Law, Legal Pluralism.

## PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  Propinsi  paling  Barat Republik  Indonesia  terletak  di  ujung  Pulau Sumatera,  diapit  oleh  Lautan  Hindia  dan  Selat Malaka.  Letaknya  amat  strategis  sebagai  pintu masuk ke Nusantara dan sebagian Negara Asia. Propinsi Aceh memiliki luas area + 55.390 KM persegi,  dan  didiami  oleh  beberapa  sub-suku yakni,  suku  Aceh  sebagai  mayoritas  yang mendiami  sebagian  besar  kawasan  Aceh,  suku Gayo mendiami Aceh Tengah dan sebagian Aceh Tenggara, suku Alas  mendiami  Aceh Tenggara, suku Tamiang  mendiami sebagian  Aceh Timur, suku Kluet mendiami sebagian Aceh Selatan dan suku  Aneuk  Jamee  juga  mendiami  sebagian Aceh Selatan. Hampir seluruh Masyarakat Aceh merupakan penganut Agama Islam yang taat, hal ini  terlihat  dari  banyaknya  Sarana  peribadatan seperti  Mesjid  dan  menasah  yang  terdapat  di seluruh pelosok Aceh.
Adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai  Agama Islam dalam setiap sendi  kehidupan  masyarakat  Aceh  berdampak kepada sistem hukum yang berlaku di Aceh. Hal tersebut  dikarenakan  adanya  hukum  yang  tidak tertulis  yang  hidup  dan  diakui  oleh  masyarakat Aceh  itu  sendiri,  yang  dikenal  dengan  hukum adat  dan  hukum  Islam.  Kedua  hukum  ini merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan masyarakat  Aceh  dalam  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat, disamping  juga  diakui  adanya  hukum  negara ( state law ).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  yuridis  empiris, dengan melakukan wawancara dengan responden  dan  informan.  Data  dianalisis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Pluralisme Hukum
Kajian  mengenai  hukum  dapat  ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat  oleh  negara,  maupun  dalam  konteks sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik.  Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya  undang-undang  (law  in  the  book).
Para  Antropolog  menangkap  hukum  sebagai suatu acuan normative yang luas dan terus hidup dan  berkembang  secara  dinamis  (living  law), meliputi  tidak  hanya  hukum  negara,  tetapi  juga sistem norma di luar negara (Irianto, 2009: 13).
Pertemuan  atau  interaksi  antara  suatu hukum  atau  bahkan  sistem  hukum  yang  satu dengan  yang  lainnya  merupakan  suatu  kajian tersendiri  yang  menarik  di  dalam  ilmu  hukum yang  sering  disebut  dengan  kajian  pluralisme hukum.  Pluralisme  hukum  telah  menjadi  salah satu  istilah  yang  paling  menarik  dan  paling kontroversial  dalam  literature  teori  hukum, antropologi  hukum  dan  sosiologi  hukum. Tammanaha  ( Simarmata,  2005:  3), bahkan menyatakan selama ini istilah pluralisme hukum (legal pluralism) telah dianggap  sebagai konsep kunci  dalam  kajian-kajian  hukum  post-modern. Pluralisme hukum sangat membantu memberikan  penjelasan  terhadap  kenyataan adanya  keteraturan  hukum  ( legal  order )  yang diproduksi  negara.  Menurut  Griffiths  ( Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015: 135) , situasi pluralisme  hukum  berkembang  pesat  seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.
Dalam  konteks  ini,  pluralisme  hukum merupakan  konsep  yang  menujukkan  kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku  bersamaan  atau  berinteraksi  dalam mengatur  berbagai  aktivitas  dan  hubungan manusia di suatu tempat. Berbagai sistem hukum yang  di  dalam  suatu  wilayah,  bukan  hanya sekedar  hidup  berdampingan  tanpa  melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup  berdampingan  lebih  dari  satu  sistem hukum  namun  tidak  saling  melakukan  interaksi maka keadaan tersebut dinamai plurality of law (pluralitas  hukum) .  Namun  bila  antar  sistem hukum  tersebut  melakukan  interaksi,  maka keadaan tersebut dinamai dengan legal pluralism (pluralisme  hukum) (Bakti,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, 65, April 2015).
Bagi  Griffiths,  bentuk  dari  pluralisme hukum  itu  dibagi  2  macam,  yaitu strong  legal
SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM Ridha Maulana , O.D Kurniawati, D. P Ananda, Arsudian Putra, Miswardi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), pp. 323 - 331.
pluralism dan weak  legal  pluralism .  Suatu kondisi  dapat  dikatakan strong  legal  pluralism jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu  otonom  dan  eksistensinya  tidak  tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme  hukum  itu  bergantung  kepada pengakuan  dari  hukum  negara  maka  kondisi seperti itu disebut dengan weak legal pluralism . Dengan  kata  lain,  pluralisme  hukum  yang  kuat karena  ada  situasi  ketika  antar  berbagai  sistem hukum  melangsungkan  interaksi  yang  saling tidak mendominasi alias sederajat. Individu atau kelompok  yang  hidup  dalam  lapangan  atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum  dan  bebas  untuk  mengkombinasikan berbagai  sistem  hukum  dalam  melangsungkan aktivitas  keseharian  atau  untuk  menyelesaikan sengketa. Pluralisme  hukum  yang  lemah adalah salah  satu  sistem  hukuim  memiliki  posisi superior  di  hadapan  dengan  sistem  hukum lainnya.  Individu  atau  kelompok  lebih  sering menggunakan  salah  satu  sistem  hukum  karena tekanan  (Bakti,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  65, April 2015: 136).

## B. Pluralisme Sistem Hukum di Aceh
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  memilki  pluralisme  sistem hukum.  Provinsi  Aceh  dipandang  sebagai provinsi  yang  memiliki  status  otonomi  khusus bercorak  multikultural,  karena  kemajemukan sistem  hukum  dalam  masyarakatnya.  Dasar berlakunya  pluralisme  hukum  di  Aceh  adalah ketentuan  Pasal  18b  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  “ negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintah  daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur  dengan  undang-undang ” ketentuan pasal tersebut  kemudian  diperkuat  dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menegaskan, bahwa  status  keistimewaan  Aceh  terletak  pada, “ Kewenangan  khusus  untuk  menyelenggarakan kehidupan  beragama,  adat,  pendidikan,  dan ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah ”. Pemerintah  pusat  mengesahkan  undang-undang ini  sebagai  bagian  dari  akomodasi  terhadap tuntuntan  masyarakat  Aceh  yang  merasa
diperlakukan  tidak  adil  pada  masa  rezim sebelumnya (Abidin, 2011: 6).
Lalu pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman  Wahid  kembali  memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus”  melalui  pengesahan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Melalui  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  inilah  Aceh diperkenankan  menerapakan  Syariah  Islam sebagai  sistem  hukum  formal,  membentuk pengadilan  Syariah,  dan  mengartikulasikan aturan-aturan  ke  dalam  bentuk  qanun.  Pasal  1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan gamblang menyatakan, “ Qanun Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus .”  Kemudian  undang-undang  ini  diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  karena  dianggap sudah  tidak  lagi  menampung  aspirasi  dan kesepakatan  yang  lahir  dari  Perjanjian  Helsinki yang  mengakhiri  konflik  di  Aceh  pada  tahun 2005.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 mengatur  secara  lebih  komprehensif  tentang keistimewaan  atau  kekhususan  Aceh,  layaknya seperti  konstitusi  sebuah  negara.  Materi  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi  oleh  isi  Perjanjian  Helsinki  antara Pemerintah  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM),  yang  lebih  jauh  memberikan penguatan  terhadap  status  keistimewaan  Aceh, serta  kekhususan  dan  otonomi  seluas-luasnya bagi  Aceh  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Abidin, 2011: 6-7).
Ketentuan  Pasal  18B  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  kemudian  diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah  Aceh,  dan  akhirnya  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  menjadikan  dalam perbelakukan  sistem  hukum,  selain  berlakunya sistem hukum negara ( state law ), secara de facto di  Aceh  juga  berlaku  sistem  hukum  adat  ( adat
law ), hukum agama/hukum Islam ( religious law/ Islamic law )
C. Sistem Hukum Adat di Aceh
Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh mengakui  keberadaan lembaga-lembaga  adat  dan  aturan-aturannya. Bahkan  secara  khusus  telah  memberikan kewenangan  kepemimpinan  adat  pada  lembaga yang disebut Wali Nanggroe. Pasal 96 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  menyebutkan  bahwa:  Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa  dan  berwenang  membina  dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga  adat,  adat  istiadat,  dan pemberian  gelar/derajat  dan  upacara-upacara adat  lainnya.  Selanjutnya  dalam  Pasal  98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  disebut bahwa  lembaga  adat  berfungsi  dan  berperan sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban  masyarakat  Kemudian  lembaga  adat yang dimaksud di antaranya adalah Majelis Adat Aceh (MAA) (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65, April 2015: 144).
Demikian juga dengan adanya pengakuan Pemerintah  Aceh  terhadap  aturan  hukum  adat dalam penyelesaian kasus antara warga masyarakat. Bahkan penyelesaiannya diserahkan ditangani  oleh  lembaga  adat  di  wilayah terjadinya  sengketa  atau  masalah.  ketentuan tersebut  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor    9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan  Adat  Istiadat,  yang  di  dalamnya  mengatur juga  keberlakuan  hukum  adat  di  Aceh.  Hukum adat  diartikan  sebagai  seperangkat  ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh,  yang  memiliki sanksi apabila dilanggar dan penerapannya tetap memperhatikan nilai-nilai Islami.
Penyelesaian  sengketa/perselisihan  adat dan adat istiadat dilakukan secara bertahap yaitu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu,  jika  gagal,  maka  akan  dibawa  pada penyelesaian secara adat di Gampong atau nama
lain,  penyelesaian  secara  adat  di  Mukim  dan penyelesaian  secara  adat  di  Laot  sesuai  dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) Qanun  Aceh  Nomor    9  Tahun  2008  tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Yang termasuk dalam sengketa/perselisihan  adat  dan  adat  istiadat dalam  Pasal  Pasal  13  ayat  (1)  Qanun  Aceh Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebagai berikut:
a.    Perselisihan dalam rumah tangga;
b.    Sengketa  antara  keluarga  yang  berkaitan dengan faraidh;
c.    Perselisihan antar warga;
d.    Khalwat/mesum;
e.    Perselisihan tentang hak milik;
f.    Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g.    Perselisihan harta sehareukat;
h.    Pencurian ringan;
i.    Pencurian ternak peliharaan;
j.      Pelanggaran  adat  tentang  ternak,  pertanian dan hutan;
k.    Persengketaan di laut;
l.      Persengketaan di pasar;
m.  Penganiayaan ringan;
n.    Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o.        Pelecehan,  fitnah,  hasut  dan  pencemaran nama baik;
p.    Pencemaran lingkungan (skala ringan); q.        Ancam  mengancam  (tegantung  dari  jenis ancaman); dan
r.          Perselisihan-perselisihan  lain  yang melanggar adat dan adat istiadat.
Adapun sanksi adat yang dapat ditetapkan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran adat dan adat istiadat tersebut berdasarkan Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yakni a.    Nasehat; b.    Teguran; c.    Pernyataan maaf;
d. Sayam
(perdamaian persengketaan/ perselisihan  yang  mengakibatkan  keluar darah  [ roe  darah ]  yang  diformulasikan sebagai wujud ganti rugi berupa penyembelihan  hewan  ternak  dalam  sebuah acara adat);
SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM Ridha Maulana , O.D Kurniawati, D. P Ananda, Arsudian Putra, Miswardi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), pp. 323 - 331.
e.    Diyat;
f.     Denda;
g.    Ganti kerugian;
h.    Dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;
i.     Dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;
j.     Pencabutan gelar adat; dan
k.        Bentuk  sanksi  lainnya  sesuai  dengan  adat setempat.
Adapun  ketentuan  mengenai  peradilan Adat  di  tegaskan  dalam  Surat  Keputusan Bersama  Gubernur  Aceh,  Kapolda  Aceh,  dan Ketua Majelis Adat Aceh No: 198/677/2011/No: 1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012  tentang Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim atau nama lain di Aceh, isi keputusannya diantaranya  (Tim  Peneliti  PKPM  Aceh,  2016: 66-67) :
a. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong  dan  mukim  yang  bersifat  ringan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13,  14,  15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih  dahulu  melalui  Peradilan  Adat Gampong dan Mukim;
b. Aparat  kepolisian  memberikan  kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan
sebagaimana  dimaksud  pada  poin  ke  satu untuk  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
c. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan  Peradilan  adat  Gampong dan Mukim;
d. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya  dapat  memberi  putusan berdasarkan  pada  norma  hukum  adat  dan adat  istiadat  yang  berlaku  di  daerah setempat;
e. Persidangan  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan  terbuka  untuk  umum,  kecuali  untuk kasus-kasus tertentu yang hmenurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum;
f. Putusan  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim  bersifat  final  dan  mengikat  serta tidak  dapat  diajukan  lagi  pada  peradilan umum atau peradilan lainnya;
g. Setiap  peradilan  adat  gamping  dan  mukim dibuat  secara  tertulis,  ditandatangani  oleh
ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak  yang  bersengketa  dan  tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan;
h. Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong dan  Mukim  dalam  memberikan  keputusan, tapi  dilarang  menjatuhkan  sanksi  badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air  kotor,  mencukur  rambut,  menggunting pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami;
i. Perkara  yang  diselesaikan  ditingkat  mukim adalah  perkara  yang  tidak  selesai  ditingkat gampong;
j. Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota  membina  dan  mengawasi pelaksanaan  peradilan  adat  gampong  dan mukim di Aceh;
k. Kapolda  dan  Ketua  MAA  beserta  seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan,  pembinaan,  pengembangan  dan pengawasan  materi  Hukum  Adat  dan Administrasi  Peradilan  adat  sesuai  dengan tatanan  dan  asas-asas  Hukum  Adat  yang berlaku pada masyarakat setempat;
l. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong dan Mukim;
m. Majelis  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun  Aceh  No.  9  Tahun  2008  dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

## D. Sistem Hukum Islam di Aceh
Penerapan  Sistem  Hukum  Islam  secara formal  di  Aceh  dimulai  sejak  bergulirnya Reformasi. Dimulai dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-Undang ini menegaskan,  bahwa  status  keistimewaan  Aceh terletak  pada,  “ Kewenangan  khusus  untuk menyelenggarakan  kehidupan  beragama,  adat, pendidikan,  dan  ulama  dalam  penetapan
kebijakan  daerah ”.  Lalu  pada  tahun  2001, keistimewaan  Aceh  kembali  diperkuat  dengan hadirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui undang-undang inilah Aceh diperkenankan  menerapakan  hukum  Syariah/ hukum  Islam  sebagai  sistem  hukum  formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan  aturan-aturan  ke  dalam bentuk  qanun.  Pasal  1  angka  8  dalam  undang- undang ini menyatakan bahwa, “Qanun Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  Peraturan Daerah  sebagai  pelaksanaan  undang-undang  di wilayah  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini    kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh. Undang- undang ini mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan  Aceh.  Materi  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  banyak dipengaruhi  oleh  isi  Perjanjian  Helsinki  antara Pemerintah  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM),  yang  lebih  jauh  memberikan penguatan  terhadap  status  keistimewaan  Aceh, serta  kekhususan  dan  otonomi  seluas-luasnya bagi  Aceh  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 125 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  misalnya menyebutkan,  Syariat  Islam  yang  dilaksanakan di  Aceh  meliputi  akidah,  syariah  dan  ahlak. Inilah  dasar  yang  menjadi  landasan  bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut  paham  keislaman  yang  berkembang  di sana.  Dengan  dasar  tersebut,  formalisasi penerapan  hukum  Islam  di  Aceh  bukan  saja legal,  tapi  juga  menjadi  tuntutan  pelaksanaan undang-undang.  terdapat  36  butir  ketentuan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 yang  harus  didelegasikan  pengaturannya  ke dalam  Qanun.  Terutama  mengenai  ketentuan lebih  lanjut  pelaksanaan  Syari’at  Islam,  yang meliputi  aqidah,  syar’iyah  dan  akhlak,  dan; ketentuan lebih lanjut mengenai hukum di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana)  (Abidin,  2011:  7).  Ketentuan  tersebut
kemudian  melahirkan  beberapa  Qanun  dalam pelaksanaan  hukum  Islam  di  Aceh,  diantaranya (Bakti, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 55, Desember 2011: 91) :
a. Qanun  No.  10  Tahun  2002  tentang  peradilan syariat Islam.
b. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan  syariat  Islam  bidang  akidah, ibadah dan syiar Islam.
c. Qanun  No.  12  Tahun  2003  tentang  minuman haram dan sejenisnya.
d. Qanun  No.  13  Tahun  2003  tentang  maisir (perjudian).
e. Qanun  No.  14  Tahun  2003  tentang  khalwath (mesum).
f. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
g. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang fungsional kepolisian daerah Nanggroe Aceh
Darussalam.
Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan  Mahkamah  Syariah  di  Aceh  untuk memeriksa, menghadiri, memutuskan dan meyelesaikan perkara ahwal Syahksiyah (hukum keluarga),  muamalah  (hukum  perdata)  dan jinayah  (hukum  pidana)  yang  didasarkan  atas syariat  Islam  berdasarkan  Pasal  128  Undang- Undang  Pemerintah  Aceh.  Demikian  pula dengan kepolisian dan kejaksaan Aceh, berwenang  untuk  menyidik  dan  menuntut perkara  jinayah  ke  Mahkamah  Syariah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Kemudian  pada  tahun  2014,  Pemerintah Aceh kembali mengesahkan sebuah Qanun yang menjadi dasar dalam penegakan hukum Islam di Aceh  di  bidang  hukum  pidana  (jinayah)  yakni Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayah. Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh  menyebutkan  bahwa  Qanun  ini  mengatur 10  jenis  jarîmah  (delik)  yakni:  khamr,  maisir, khalwat,  ikhtilâth,  zina;  pelecehan  seksual, pemerkosaan,  qadzaf,  liwath,  dan  musâhaqah. Khalwat,  pelecehan  seksual,  (khamr)  minuman keras,  (maisir)  judi,  dan  pemerkosaan  memiliki kesamaan  dengan  KUHP,  Perbedaannya  lebih kepada  jenis  dan  bentuk  sanksi  saja.  Sementara zina  berbeda secara definisi (perbuatannya) dan hukumannya.  Adapun  sanksi  terhadap  perilaku
SISTEM HUKUM DI ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM Ridha Maulana , O.D Kurniawati, D. P Ananda, Arsudian Putra, Miswardi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), pp. 323 - 331.
jarimah-jarimah  tersebut  dalam  Qanun  Jinayah dibagi  menjadi  2  kategori  yakni Pertama , Hudûd. Hudûd berbentuk cambuk dan merupakan  hukuman  pokok.  Hudûd  dalam Qanun  Jinayat  Aceh  dan  ilmu  hukum  pidana Islam  (fiqh  jinâyat)  dipandang  sebagai  sanksi terberat  dan  serius. Kedua ,  Ta‘zîr.  Pemahaman tentang ‘uqûbât ta‘zîr dibagi dua,  yaitu ‘uqûbât ta‘zîr utama dan ‘uqûbât ta‘zîr tambahan. Untuk ‘uqûbât ta’zîr utama terdiri dari cambuk, denda, penjara,  dan  restitusi.  Sedangkan‘uqûbât  ta’zîr tambahan  terdiri  dari  pembinaan  oleh  negara, restitusi  oleh  orang  tua/wali,  pengembalian kepada  orang  tua/wali,  pemutusan  perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja social.

## E. Analisis  Sistem  Hukum  di  Aceh Dikaitkan Dengan Pluralisme Hukum
Pluralisme  sistem  hukum  di  Aceh berawal  dari  sebuah  realitas masyarakat majemuk  dan  saling  berinteraksi  satu  sama  lain sesuai  dengan  identitas  yang  dimiliki.  Setiap masyarakat  bukanlah  lahir  dari  sistem  nilai tunggal ( monovalue ), melainkan terdapat beragam  sistem  nilai  dalam  bentuk  agama, budaya,  adat,  suku  maupun  ras.  Keragaman  ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau  dipaksakan  dalam  satu  “wadah”  hukum yang  dikenal  dengan  hukum  sentralistik  ( legal centralism ).
Adanya  lebih  dari  satu  sistem  hukum yang berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur  berbagai  aktivitas  dan  hubungan masyarakat di Aceh telah mendapat legalitas dan pengakuan  negara  melalui  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Sehingga  baik Sistem  Hukum  Negara  ( state  law ),  Sistem Hukum  Adat  ( adat  law ),  dan  Sistem  Hukum Islam ( religious law/  Islamic law )  yang berlaku di  Aceh  dapat  berjalan  beriringan  dengan memberlakukannya  dalam  ranah  kewenangan
masing-masing.  Unsur  terpenting menjadi karakteristik  dalam  pluralisme  hukum  adalah bekerjanya  semua  sistem  hukum  secara  utuh, bukan  parsial.  Hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  didasarkan  pada  sebuah  kenyataan sosial  masyarakat  memiliki  keragaman  sistem hukum, sebagai wujud dari identitas Agama dan adat masyarakat Aceh.
Dalam  konteks  penegakan  Syari’at  Islam  dan kehidupan  masyarakat  adat  di  Provinsi  Aceh, Negara bukan hanya menjamin masyarakat Aceh memeluk  Agama  Islam  dan  menjalankan  adat istiadatnya,  tetapi  juga  memberi  kewenangan kepada  pemerintah  Provinsi  Aceh  untuk menkonversikan  hukum  Islam  dan  hukum  Adat yang  tidak  tertulis  menjadi  hukum  tertulis  atau hukum  positif  (hukum  materiil),  merumuskan Hukum  Acaranya,  dan  membentuk  lembaga hukum untuk menjalankannya. Semua kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh.

## SIMPULAN
Aceh  dipandang  sebagai  sebagai  salah  satu provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  status otonomi  khusus  bercorak  multikultural,  karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh disebabkan karena adanya keberagaman  suku  dan  penerapan  nilai-nilai Agama  Islam  dalam  setiap  sendi  kehidupan masyarakat Aceh, terutama di bidang penegakan hukum. Keberagaman  (Pluralisme)  sistem hukum  yang  hidup  dan  berlaku  di  Aceh mendapat  kekuatan  hukum  dan  pengakuan  dari pemerintah    Indonesia  dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Sehingga selain berlakunya sistem hukum negara ( state law ), secara de facto di  Aceh  juga  berlaku  sistem  hukum  adat  ( adat law ),  dan  sistem  hukum  agama/hukum  Islam ( religious law/ Islamic law )..

## DAFTAR PUSTAKA
Aharis Mabrur, “ Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam ,” Kanun Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, April, 2017.
Bakti, Kedudukan Syari’at Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55/Th. XIII/Desember 2011.
_____, Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65/Th. XVII/April 2015.
Rikardo Simarmata, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin , Jakarta: Tim HuMa, 2005 .
Sulistyowati Irianto, Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Tim Peneliti PKPM Aceh, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh , Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, 2016.
Zainal Abidin, Et.al., Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia , Jakarta: Demos, 2011.