## INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING
Revised : April 09, 2022 Accepted : May 21, 2022 Published  : May 25, 2022 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License

## Sosialisasi  Aplikasi  Akad-Akad  Pembiayaan  Syariah  pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN
A.  Hubur 1* ,  Rizqullah  Thohuri 2 ,  Jakaria 3 ,  Acep  R.  Jayaprawira 4 ,  Muammar  Kadafi 5 , Syakif Ahmad 6 1,2,3,4,5,6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia *Corresponding author : hubur424@gmail.com

## Abstrak
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakah  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  Islam  terutama  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah  dimana lokasinya  biasanya  ada  di  pinggiran  kota  dan  pedesaan  yang  belum  terjangkau  secara  maksimal  oleh  layanan bank Umum. Diantara permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya melakukan penyesuaian antara teori dan praktek  dilapangan  terkait  akad-akad  pembiayaan  syariahnya,  sehingga  dipandang  perlu  peningkatan  kualitas sumber  daya  insani  agar  akad-akad  syariah  terimplementasi  dengan  baik  dan  bukan  hanya  slogan  semata. Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM)  ini  untuk  meningkatkan  pemahaman  yang  lebih mendalam  dan  aplikatif  tentang  akad-akad  pembiayaan  syariah  pada  sumber  daya  insani  Bank  Pembiayaan Rakyat  (BPR)  Syariah  (KOMPARTEMEN  BPRS  ASBISINDO)  se  JABODETABEKTEN.  Metode  yang digunakan adalah ceramah dan diskusi melalui webinar dengan para peneliti sebagai narasumber dan perwakilan dari masing-masing BPRS yang berjumlah 150 orang menjadi pesertanya. Hasil dari kegiatan ini adalah sumber daya insani BPR Syariah memiliki  pemahaman yang komprehensif dan  integral serta mampu mengaplikasikan akad-akad syariah di tempat mereka bekerja yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan maqhasid syariah.
Kata Kunci: BPRS, Aplikatif, Akad, Pembiayaan Syariah, Sumber Daya Insani

## Abstract
Sharia People's Financing Bank (BPRS)  is one of the financial institutions that aims to improve the welfare of the Islamic economy, especially the lower middle class economic community where its location is usually on the outskirts  of  towns  and  villages  that  have  not  been  fully  reached  by  commercial  bank  services.  Among  the problems that often occur is the difficulty of making adjustments between theory and practice in the field related to  sharia  financing  contracts,  so  it  is  deemed  necessary  to  improve  the  quality  of  human  resources  so  that sharia contracts are implemented properly and not just slogans. The purpose of this community service activity (PKM)  is  to  increase  a  deeper  and  applicable  understanding  of  sharia  financing  contracts  in  the  human resources  of  Sharia  People's  Financing  Banks  (KOMPARTEMEN  BPRS  ASBISINDO)  throughout JABODETABEKTEN.  The  method  used  is  lectures  and  discussions  through  webinars  with  researchers  as resource  persons  and  representatives  from  each  BPRS,  totaling  150  people  as  participants.  The  result  of  this activity is that BPR Syariah human resources have a comprehensive and integral understanding and are able to apply sharia contracts in their place of work in accordance with sharia banking and maqhasid regulations.
Keywords: BPRS, Applicative, Akad, Sharia Financing, Human Resources

## 1. PENDAHULUAN
Masa awal Islam, belum dikenal bank dalam bentuk lembaga/  institusi, namun fungsi bank  secara  individu  sudah  biasa  dilakukan (Armis  &  Agustin,  2022) .  Satu  individu melakukan satu fungsi. Praktek-praktek perbankan yang dilakukan secara individu saat itu, di antaranya adalah: menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan untuk  keperluan  bisnis  serta  pengiriman  uang (Muhith,  2017;  Pratama,  2018) .  Sebagai contoh, Rasul SAW biasa menerima titipan barang. Ada juga sahabat Zubair bin al-Awwam
Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN
memilih  tidak  menerima  titipan  harta  tapi  menerimanya  dalam  bentuk  pinjaman (Agustin, 2021;  Olimov  et  al.,  2017) .  Dalam  suatu  riwayat  Ibnu  Abbas  juga  pernah  melakukan pengiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman dari Makkah ke adiknya  Mis’ab  bin  Zubair  yang  tinggal  di  Irak (Hairuddin,  2020;  Rangkuti,  2017) .  Di samping itu pemberian modal kerja berbasis bagi  hasil juga sudah dikenal  sejak awal  Islam antara  kaum  Muhajirin  dengan  kaum  Anshar,  seperti  mudharabah,  musyarakah  dan murabahah. Secara umum fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  yang  defisit.  Fungsi  ini  disebut intermediary.  Di  samping  fungsi  pokoknya  bank  juga  menyediakan  layanan  atau  jasa tambahan bagi nasabah.
Pada  awal  periode  1980-an,  di  Indonesia  pertama  kali  diadakan  diskusi  mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam (Komarudin & Hidayatullah, 2021; Novimaimory, 2018) . Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam  Rahardjo,  A.M.  Saefuddin,  M.  Amin  Azis,  dan  lain  lain.  Beberapa  uji  coba  pada skala  yang  relative  terbatas  telah  diwujudkan (Pradesyah,  2020;  Surya  &  Asiyah,  2020) . Diantaranya adalah Baetu Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta  juga  dibentuk  lembaga  serupa  dalam  bentuk  koperasi,  yakni  koperasi  Ridha  Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada  tahun  1990.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18-20  Agustus  1990 menyelenggarakan  Lokakarya  Bunga  Bank  dan  perbankan  di  Cisarua  Bogor,  Jawa  Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung  di  Hotel  Sahid  Jayakarta,  22-25  Agustus  1990.  Berdasarkan  amanat  Munas  IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dan pada tanggal 1  November  1991  akhirnya  PT  bank  Muamalat  Indonesia  resmi  berdiri.  Pada  saat  itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar.
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  perbankan  syariah  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat  dan  menghadapi  tantangan  yang  makin  kompleks  ( Syairozi,  2017) . Tantangan  tersebut  antara  lain  harus  bisa  memenuhi  kebutuhan  bisnis  yang  selalu  berubah cepat  dengan  menyajikan  produk-produk  inovatif  dan  lebih  variatif  serta  pelayanan  yang memuaskan  berdasrkan  panduan  syariah (Abdillah,  2017;  Amri,  2018;  Aryanti,  2017) . Tantangan  ini  menuntut  para  praktisi,  regulator,  konsultan,  dewan  pengawas  syariah  dan akademisi  bidang  keuangan  syariah  untuk  senantiasa  aktif  dan  kreatif  dalam  memberikan respon  terhadap  perkembangan  tersebut.  Praktisi  yang  melakukan  inovasi  produk;  regulator yang  membuat  aturan  yang  kondusif,  akademisi  yang  menciptakan  produk  baru  melalui penelitian, semuanya harus berada dalam koridor syariah dan sinaran maqhasid syariah.
Dewan Syariah Nasional Majlis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sekitar 138  fatwa  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  sampai  akhir  tahun  2020 (Asrun  et  al.,  2020;  Nurwulan  et  al.,  2021) .  Fatwa  tersebut  meliputi  sektor  bisnis  syariah, kelembagaan  keuangan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah  dan  yang  tak  kalah penting  yaitu  fatwa-fatwa  terkait  perbankan  Syariah (Hafizd,  2020) .  Dalam  aplikasi  akad- akad  muamalah  dilapangan  tidak  jarang  ditemukan  berbagai  kesulitan,  meskipun  sudah  ada fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dan  perarturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya, karena terkadang dalam teorinya menuntut agar yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, sementara dilapangan adakalanya perlu  penyesuaian-penyesuaian  yang  terkadang  perlu  memeras  otak  untuk  menyikapinya (Roficoh & Ghozali, 2018) .
Produk  bagi  hasil  dalam  perbankan  syariah  belum  menjadi  produk  utama,  padahal secara  teoritis  produk  pembiayaan  dengan  skema  bagi  hasil  dapat  lebih  mensejahterakan ekonomi  masyarakat (Ahmad,  2020;  Suretno,  2019) .  Dianatara  problemnya  juga  dalam aplikasinya  terkadang  para  nasabah  selalu  membandingkan  anatara  nisbah  yang  diberikan
oleh bank syariah dan bunga yang diberikan oleh bank konvensional, sehingga hal ini perlu penyikapan  yang  lebih  bija  dari  pihak  perbankan.  Hasil  penelitian  terdahulu  menyatakan bahwa  bank  syariah  memiliki  resiko  yang  cukup  besar  dalam  mengaplikasikan  akad mudharabah,  baik  karena  kurang  pahamnya  dari  pihak  nasabah  ataupun  pihak  bank  yang kurang komprehensif dalam penjelasannya (Ardiana et al., 2021; Yarmunida, 2017) . Karena itu  maka  perlu  adanya  sosialisasi  dan  pelatihan  dalam  rangka  untuk  penguatan  pemahaman bagi para praktisi perbankan syariah agar mereka memahami betul setiap akad syariah yang ada  secara  komprehensif  dan  universal  serta  mampu  mengaplikasikannya  sesuai  dengan ketentuan syariah.

## 2. METODE
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan  dengan  metode  webinar.  Kegiatan  pengabdian  dilakukan  dengan  membangun kerjasama  anatara    Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Trisakti  dengan  Bank Pembiayaan  Rakyat  (BPR)  Syariah  (BPRS-ASBISINDO)  se  JABODETABEKTEN.  Para peneliti menjadi narasumber dan peserta Webinar adalah para perwakilan pegawai dari BPRS ASBISINDO  Se-JABODETABEKTEN  yang  berjumlah  150  orang.  Para  pembicara memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait  akad-akad  pembiayaan  syari’ah  dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah. Kemudian dilakukan tanya jawab kepada audience agar para audience menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh para pembicara yaitu mengenai aplikasi akad-akad pembiayaan syariah.
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  dalam  4  tahapan  yang  tediri  dari  tahap  persiapan, pelaksanaan,  evaluasi,  dan  pembuatan  laporan.  Pada  tahap  persiapan,  pihak  kampus universitas  trisakti  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  mitra  yaitu  ASBISINDO  untuk membuat  MOU  kerjasama,  kemudian  menyusun  dan  membuat  jadwal  kegiatan,  selanjutnya mencari  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  BPRS-BPRS  ASBISINDO  di JABODETABEKTEN  untuk  dicarikan  solusinya.  Selanjutnya  pada  tahap  pelaksanaan  para peneliti melakukan webinar dengan menjadi narasumber sesuai dengan tema masing masing yang  sudah  dipersiapkan.  Pada  tahap  evaluasi,  dilakukan  evaluasi  atas  hasil  yang  telah dicapai oleh peserta melalui tanya jawab. Tahap akhir penelitian ini yakni pembuatan laporan dan penerbitan jurnal penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  terselenggara  atas  kerjasama  antara Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Trisakti  dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  (BPR) Syariah  (BPRS-ASBISINDO)  se-JABODETABEKTEN.  ASBISINDO  (Asosiasi  Bank Syariah  Indonesia)  berdiri  pada  tanggal  31  Maret  1992  atau  17  Ramadhan  1412  H  di Bandung. Anggota pertama Asbisindo sebanya 5 BPRS. Pada Musyawarah Nasional (Munas) tahun  ke-tiga,  keanggotaan  Asbisindo  mulai  terbuka  untuk  seluruh  bank  syariah:  Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BRS). Adapun  Visi  Asbisindo  adalah  “Mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  diantara  para anggotanya  dalam  rangka  mengembangkan  usaha  bank  syariah  sehingga  dapat dicapaikemajuan  dan  guna  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  sejahtera  dan  merata yang  diridhoi  Allah  SWT  dalam  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia”.  Adapun  untuk mencapai Visi tersebut, Asbisindo memiliki tiga cara. Pertama,  menghimpun semua potensi bank  syariah  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  syiar  ekonomi  syariah  sebagai  dakwah bilhaldalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua, Asbisindo membina dan mengembangkan  bank  syariah  sehingga  menjadi  bank  yang  sehat,  berkembang,  dan
Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN
memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Ketiga,  Asbisindo  menjadi  mitra  utama  bagi pemerintah dan regulator dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  Islam  terutama  masyarakat ekonomi menengah kebawah dimana lokasinya biasanya ada di pinggiran kota dan pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank Umum (A’yun & Latifah, 2017) . BPRS  berdiri  berdasarkan  Undang-undang  No  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  dan peraturan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 mengenai  Bank berdasarkan prinsip  bagi hasil. Sampai juni 2021 sudah ada 167 BPRS yang terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Azizah  &  Widyananto,  2022) .  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah, Implementasi  produk-produk  yang  sesuai  prinsif  syariah  tentunya  sangat  diharapkan  dapat terlaksana  dengan  baik  agar  tujuan  dari  maqhasid  syariah  bisa  tercapai (Supandi,  2019; Susanto & Siswanto, 2020) . Adapun secara fungsi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu,  penghimpunan,  penyaluran  dan  Jasa,  yang  mana  masing  masing  dari  fungsi  tadi memiliki penjabaran tersendiri.
Kegiatan lembaga keuangan yang berbasis  syariah, dalam melaksanakan aktifitasnya tentu tidak akan terlepas dari perasn serta Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  yang  merupakan  Otoritas  resmi  di  Indonesia  dalam  urusannya  dengan  produk- produk  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Proses  pembuatan  fatwa-fatwa  Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disajikan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Proses Awal Sebuah Fatwa
Gambar  1 .  mengilustrasikan  bagaimana  proses  awal  sebuah  fatwa  sampai  bisa dilahirkan.  Pada  gambar  panah  pertama  bagaimana  sebuah  lembaga  keuangan/  Otoritas Keuangan menyampaikan tentang suatu permasalahan untuk dimintai fatwanya kepada DSN- MUI. Selanjutnya DSN-MUI (Bagian pendaftaran dan pengaduan) menerimanya lalu Badan Pengurus  Harian  (BPH)  DSN  MUI  mendalami  masalah  dan  merumuskan  fatwanya.  Dalam hal ini BPH melakukan kajian yang intensif dengan melibatkan para praktisi/pakar dibidang terkait  dan  melakukan  penggalian  dalil  dari  kitab-kitab  fikih  baik  klasik  maupun kontemporer. Langkah berikutnya dibuatkan draft lalu dibawa ke rapat pleno DSN-MUI. Jika dalam rapat pleno tersebut disetujui maka keluarlah fatwanya. Diantara akad-akad muamalah yang sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah: Pertama, Akad Tabarru ( non profit oriented ). Akad tabarru’ adalah jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak beroriantasi bisnis Yang termasuk akad  tabarru’ adalah: Qaradh (hutang  piutang), Rahn (gadai), Hawalah (alih  hutang), Wakalah (perwakilan), Wadi’ah (titipan), Kafalah (tanggungan),    dan hibah (pemberian) (Azizs,  2016;  Ichsan,  2016;  Rafsanjani,  2016) . Kedua, Akad  tijarah/Muawadhah ( pofit
oriented ). Akad  tijari adalah  jenis  akad  dalam  transaksi  dalam  perjanjian  antara  dua  orang atau lebih yang berorientasi bisnis. Adapun yang termasuk kedalam akad ini diantaranya: Al- Bai’u (jual-beli), istisna (pesanan), Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), Musyarakah . Pada proses  pelaksanaannya  bank  Syariah  memiliki  tiga  fungsi  yakni  penghimpunan  dana, penyaluran  dana  dan  pelayanan  jasa.  Adapun  gambaran  mengenai  fungsi  bank  Syariah disajikan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Fungsi Bank Syariah
Gambar  2 menunjukkan  bahwa  akad-akad  pebiyaan  syariah  yang  sering  digunakan pada  perbankan  syariah  adalah,  Murabahah,  Isthisna,  Salam,  Ijarah,  Mudharabah  dan Musyarakah.  Adapun  aplikasi  dari  akad-akad  pembiayaan  syariah  pada  perbankan  syariah adalah  Aplikasi  Akad  Murabahah,  Aplikasi  Akad  Isthisna,  Aplikasi  Akad  Salam,  Aplikasi Akad  Ijarah,  Aplikasi  Akad  Mudharabah,  dan  Aplikasi  Akad  Musyarakah.  Gambaran mengenai masing masing aplikasi akad disajikan pada Gambar 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 .
Gambar 3. Murabahah Setelah Wakalah
Gambar 4. Mekanisme Pembiayaan Isthisn
Gambar 5. Mekanisme Pembiayaan Salam
Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN
Gambar 6. Mekanisme Pembiayaan Ijarah
Gambar 7. Mekanisme Akad Mudharabah
Gambar 8. Mekanisme Pembiayaan Salam Mudharabah
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  perbankan  syariah  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat  dan  menghadapi  tantangan  yang  makin  kompleks (Syairozi,  2017) . Tantangan  tersebut  antara  lain  harus  bisa  memenuhi  kebutuhan  bisnis  yang  selalu  berubah cepat  dengan  menyajikan  produk-produk  inovatif  dan  lebih  variatif  serta  pelayanan  yang memuaskan  berdasrkan  panduan  syariah (Abdillah,  2017;  Amri,  2018;  Aryanti,  2017) . Tantangan  ini  menuntut  para  praktisi,  regulator,  konsultan,  dewan  pengawas  syariah  dan akademisi  bidang  keuangan  syariah  untuk  senantiasa  aktif  dan  kreatif  dalam  memberikan respon  terhadap  perkembangan  tersebut.  Praktisi  yang  melakukan  inovasi  produk;  regulator yang  membuat  aturan  yang  kondusif,  akademisi  yang  menciptakan  produk  baru  melalui penelitian, semuanya harus berada dalam koridor syariah dan sinaran maqhasid syariah.
Dewan Syariah Nasional Majlis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sekitar 138  fatwa  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  sampai  akhir  tahun  2020 (Asrun  et  al.,  2020;  Nurwulan  et  al.,  2021) .  Fatwa  tersebut  meliputi  sektor  bisnis  syariah, kelembagaan  keuangan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah  dan  yang  tak  kalah penting  yaitu  fatwa-fatwa  terkait  perbankan  Syariah (Hafizd,  2020) .  Dalam  aplikasi  akad- akad  muamalah  dilapangan  tidak  jarang  ditemukan  berbagai  kesulitan,  meskipun  sudah  ada fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dan  perarturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya, karena terkadang dalam teorinya menuntut agar yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, sementara dilapangan adakalanya perlu  penyesuaian-penyesuaian  yang  terkadang  perlu  memeras  otak  untuk  menyikapinya (Roficoh & Ghozali, 2018) .
Produk  bagi  hasil  dalam  perbankan  syariah  belum  menjadi  produk  utama,  padahal secara  teoritis  produk  pembiayaan  dengan  skema  bagi  hasil  dapat  lebih  mensejahterakan
ekonomi  masyarakat (Ahmad,  2020;  Suretno,  2019) .  Dianatara  problemnya  juga  dalam aplikasinya  terkadang  para  nasabah  selalu  membandingkan  anatara  nisbah  yang  diberikan oleh bank syariah dan bunga yang diberikan oleh bank konvensional, sehingga hal ini perlu penyikapan  yang  lebih  bija  dari  pihak  perbankan.  Hasil  penelitian  terdahulu  menyatakan bahwa  bank  syariah  memiliki  resiko  yang  cukup  besar  dalam  mengaplikasikan  akad mudharabah,  baik  karena  kurang  pahamnya  dari  pihak  nasabah  ataupun  pihak  bank  yang kurang komprehensif dalam penjelasannya (Ardiana et al., 2021; Yarmunida, 2017) . Karena itu  maka  perlu  adanya  sosialisasi  dan  pelatihan  dalam  rangka  untuk  penguatan  pemahaman bagi para praktisi perbankan syariah agar mereka memahami betul setiap akad syariah yang ada  secara  komprehensif  dan  universal  serta  mampu  mengaplikasikannya  sesuai  dengan ketentuan syariah.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  beroperasi  dengan  mengikuti  ketentuan- ketentuan  syariah  termasuk  dalam  penggunaan  akad-akad  pembiayaannya.  Sosialisasi  akad- akad  pembiayaan  syariah  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  (ASBISINDO) merupakan  kegiatan  pendalaman  pemahaman  bagi  sumberdaya  insani  melalui  program webinar  akan  akad-akad  syariah  tersebut.  Materi  Sosialisasi  meliputi  Akad-akad  yang dominan  yang  lebih  sering  digunakan  dalam  transaksi,  diantaranya  Muraabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna, dan Ijarah. Hasil dari kegiatan ini adalah sumber daya insani BPR Syariah memiliki pemahaman yang komprehensif dan integral serta mampu mengaplikasikan akad-akad syariah di tempat mereka bekerja yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan maqhasid syariah. Selain itu setelah mengikuti Webinar pendalaman akad ini para  peserta  mengaku  lebih  memahami  dan  menguasai  serta  siap  dalam  mengaplikasikan setiap akad pembiayaan yang ada di masing-masing tempat mereka bekerja.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
A’yun, Q. A. N., & Latifah, F. N. (2017). Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Menghadapi Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 2 (2). https://doi.org/ 10.30651/jms.v2i1.968.
Abdillah,  H.  H.  (2017).  Murabahah  Li  Al-Amir  Bi  Al-Syiraand  Its  Implementation  In Concept  Of  Financing  At  Sharia  Financial  Institutions  In  Indonesia. Journal  of Economicate Studies , 1 (1), 9–22. https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.4.
Agustin,  H.  (2021).  Teori  Bank  Syariah. JPS  (Jurnal  Perbankan  Syariah) , 2 (1),  67–83. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279.
Ahmad, F. R. (2020). Analisis Kritis Atas Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT  di  Jepara. Tawazun :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 3 (2),  141. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8418.
Amri,  A.  (2018).  IMBT  Antara  DSN  dengan  Bank  Syari’ah. Jurnal  Ekonomi  Syariah, Akuntansi Dan Perbankan , 2 (1), 54–63.
https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape /article/view/357.
Ardiana,  W.  R.,  Alamsyah,  L.,  &  Mukhlisuddin,  A.  (2021).  Pengaruh  Literasi  Keuangan, Pembiayaan  Murabahah  dan  Mudharabah  Terhadap  Pengembangan  Keunggulan Kompetitif  Sektor  UMKM  di  Mojokerto:  Studi  Kasus  pada  Bank  Syariah  Mandiri KCP Mojokerto. Journal of Islamic Banking , 2 (2), 199–230. https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index .php/JIB/article/view/265.
Armis, & Agustin, H. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 5 (1), 230–244. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420
Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN
Aryanti, Y. (2017). Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah.
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 16 (2), 149–157. https://doi.org/10.31958/juris. v16i2.968.
Asrun,  A.  M.,  Rosyadi,  A.  R.,  Satory,  A.,  Milono,  Y.  K.,  &  Malik,  R.  (2020).  Keunggulan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  “Amanah  Ummah”  Dalam  Penerapan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Mizan:  Journal  of Islamic Law , 4 (1), 17. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594.
Azizah, R. N., & Widyananto, A. (2022). Analisis Keuangan Bprs Al-Salaam Amal Salman Dengan  Model  Sharia  Conformity  And  Profitability  (SCnP)  Dan  Teknik  Dupont System. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) , 13 (1), 87–104. https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.4455.
Azizs,  A.  (2016).  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Syariah  Pada  Perbankan. JPED  (Jurnal Perspektif  Ekonomi  Darussalam)(Darussalam  Journal  of  Economic  Perspectives) , 2 (1), 15–31. https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6645.
Hafizd,  J.  Z.  (2020).  Peran  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  Bagi  Perekonomian  Indonesia  Di Masa Pandemi Covid-19. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah , 5 (2), 138. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402.
Hairuddin,  H.  (2020).  Preserving  Arabic  Punctuation  in  the  History  of  Qur’an  Writing. Langkawi:  Journal  of  The  Association  for  Arabic  and  English , 6 (1),  71–86. https://doi.org/10.31332/lkw.v6i1.1739.
Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 50 (2), 399–423. https://doi.org/10.14421/ajish.2016.50.2.399-423.
Komarudin,  P.,  &  Hidayatullah,  M.  S.  (2021).  Alur  Legislasi  dan  Transformasi  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Mizan:  Journal  of  Islamic  Law , 5 (1),  133–144. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868.
Muhith,  A.  (2017).  Sejarah  Perbankan  Syariah. Attanwir:  Jurnal  Kajian  Keislaman  Dan Pendidikan ,
6 (1). http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/ 3108.
Novimaimory,  A.  A.  (2018).  Sejarah  Lahirnya  Bank  Syariah  Serta  Praktek  di  Dunia Perbankan. Jurnal Pahlawan , 1 (2), 15–21. https://doi.org/10.31004/jp.v1i2.559. Nurwulan,  S.,  Pratama,  G.,  &  Haida,  N.  (2021).  Strategi  Penanganan  Pembiayaan Bermasalah  Pada  Produk  Bank  Syariah. Ecobankers :  Journal  of  Economy  and Banking , 2 (2), 101. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483. Olimov, S., Hamid, A., & Mufraini, M. A. (2017). Performance of Depositor Fund: A Lesson from  Indonesian  Islamic  Banking  System. Jurnal  Etikonomi , 16 (1),  53–70. https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.4871.
Pradesyah,  R.  (2020).  Pengaruh  Promosi  Dan  Pengetahuan  Terhadap  Minat  Masyarakat Melakukan  Transaksi  Di  Bank  Syariah  (Studi  Kasus  Di  Desa  Rahuning). Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam , 1 (2). https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.65.
Pratama,  R.  (2018).  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Perbankan  Syariah  (Studi  Kasus Pada Bank  Muamalat  & Bank Syariah Mandiri  Cabang Kota Ternate). Jurnal  Mitra Manajemen , 2 (6), 597–609. https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162. Rafsanjani, H.  (2016). Akad Tabarru’Dalam Transaksi  Bisnis. Jurnal  Masharif  Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 1 (1). https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758. Rangkuti, S. S. (2017). Muatan Pendidikan Karakter Dalam  Kitab Fathu  Ar-Rabbani  Karya Abdul  Qadir  Al-Jailani. Al-Idarah:  Jurnal  Kependidikan  Islam , 7 (2),  175–189. https://doi.org/10.24042/alidarah.v7i2.2287.
Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736.
Supandi,  A.  F.  (2019).  Optimalisasi  Akad  Mudharabah  Dalam  Perbankan  Syariah. Jurnal Istiqro , 5 (1), 72–78. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.343.
Suretno,  S.  (2019).  Instrumen  Bunga  dan  Bagi  Hasil  dalam  Dunia  Perbanka. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 3 (2), 161–176.
https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555.
Surya, Y.  A., &  Asiyah, B. N.  (2020).  Analisis  Perbandingan  Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah  Dan  Bank  Syariah  Mandiri  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi  & Perbankan Syariah , 7 (2), 170–187. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3672.
Susanto, E., & Siswanto, A. (2020). Pengenalan Produk Keuangan Syariah Di Desa Trikarya Kecamatan  Belitang  III  Kabupaten  OKU  Timur. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat ,
1 (2), 285–306.
https://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/mengabdi/article/view/66.
Syairozi,  M.  I.  (2017).  Prospek  Pengembangan  Ilmu  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  dalam Prespektif  Filsafat  Ilmu  (Sebuah  Kajian  Epistemik). JPIM  (Jurnal  Penelitian  Ilmu Manajemen) , 2 (1), 16. https://doi.org/10.30736%2Fjpim.v2i1.43.
Yarmunida,  M.  (2017).  Pemahaman  Nasabah  Terhadap  Akad  Asuransi  Prudential  Syari’ah Di  Kota  Bengkulu. Manhaj:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyaraka , 6 (2). https://doi.org/10.1161/.v5i2.750.g667.