## PENGARUH POLITICAL EFFICACY DAN SOCIAL IDENTITY
TERHADAP CIVIC DUTY TO VOTE
Firman Firdaus
Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana firmanbsd@yahoo.co.id
Abstrak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh political efficacy dan social identity terhadap civic duty to vote. Sampel penelitian ini berjumlah 360 partisipan. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran Civic Duty to Vote pada penelitian ini didasarkan oleh  pengukuran  dikembangkan  oleh  Blais  dan  Galais  (2016). Sedangkan  untuk  pengukuran  Political  Efficacy  berdasarkan  dari Craig,  Niemi,  &  Silver  (1990)  melalui  dua  dimensi  yaitu  dimensi internal  dan  eksternal.  Terakhir,  untuk  pengukuran  social  identity menggunakan  pengukuran  Cameron  (2004)  dengan  nama  Three Dimensional Strength of Group Identification Scale. Analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  teknik  analisis  regresi berganda menggunakan software SPSS 20.00. Kesimpulan penelitian ini  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  political  efficacy  dan  social identity terhadap Civic Duty to Vote.
Kata  kunci:  Civic  Duty  to  Vote,  Political  Efficacy  dan  Social
Identity

## PENDAHULUAN
Partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  umum  selalu  menarik perhatian  di  Negara  demokrasi.  Para peneliti khawatir tentang menurunnya jumlah pemilih dalam setiap pemilihan,  baik  Pemilihan  Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  maupun  Pemilihan  Daerah. Menurut  Carlsson  dan  Johansson-
Stenman  (2009)  hasil  pemungutan suara sangat penting untuk pembangunan  ekonomi  dan  sosial. Sehingga kesadaran masyarakat dalam pemilihan menjadi perhatian utama.
Menurut  Chapman  (2015)  hasil pemilihan harus menjadi fokus perhatian  moral  dalam  pemilihan. Sedangkan hal ini bertentangan dengan  pandangan  pilihan  rasional
klasik yang menyatakan bahwa pemilih  hanya  harus  peduli  dalam menentukan  hasil  pemilihan,  upaya- upaya  ini  merupakan  hal  yang  paling umum untuk menjelaskan civic duty to vote.  Goldman  (1999)  dan  Beerbohm (2012)  berpendapat  bahwa  seseorang harus  peduli  tentang  hasil  pemilihan dan  tentang  hubungannya  dengan hasil tersebut. Blais (2000) mengemukakan bahwa Seseorang yang  memiliki  rasa  civic  duty  to  vote maka akan selalu aktif dalam memberikan suara di setiap pemilihan.

## CIVIC DUTY TO VOTE
Menurut  Goldman  (1999)  civic duty  to  vote  hanya  sebagai  salah  satu tugas umum untuk berkontribusi pada hasil  pemilihan  yang  bernilai  secara moral dalam dunia demokrasi.
Sedangkan Beerbohm (2012) berpendapat  civic  duty  to  vote  hanya berorientasi  pada  hasil  pemilihan, tetapi pemilihan yang didasarkan pada moral  pada  dari  sistem  perwakilan yang jujur dan adil. Menurut Goldman (1999) dan Beerbohm (2012)
menegaskan  bahwa  seseorang  harus peduli  tentang  hubungannya  dengan hasil  pemilihan.  Pemungutan  suara sebagai hal yang sangat penting karena fakta kewarganegaraan yang demokratis telah membangun hubungan  antara  masyarakat  dan tindakan pemerintah.
Karena demokrasi menegaskan dan memungkinkan warga negara bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh pemerintah.
Menurut Blais dan Galais (2016) jika seseorang memiliki civic duty to vote dalam  setiap  pemilihan,  menurut definisi  orang  tersebut  merasakan kewajiban moral. Terkadang, kewajiban  itu  menyenangkan,  tetapi seringkali tidak. Orang yang diwajibkan berpartisipasi dalam pemilihan  menjadikan  itu  sebagai kesenangan  pribadi.  Beberapa  warga negara  mungkin  memiliki  perasaan civic  duty  to  vote.  Orang  lain  mungkin memiliki  perasaan  civic  duty  to  vote dengan  cara  memilih  sesuai  aturan tetapi sebagian tidak merasa
berkewajiban untuk melakukan
pemilihan  sesuai  aturan.  Civic  duty  to vote  memerlukan  perasaan  kewajiban bagi  setiap  warga  negara  (Chapman, 2015).
Demikian  juga,  warga  negara yang  memiliki  civic  duty  to  vote  akan mendukung  demokrasi  suatu,  karena warga  meyakini  bahwa  demokrasi yang  hidup  membutuhkan  partisipasi tinggi  warga  negara.  Semua  warga negara yang percaya bahwa demokrasi adalah  hal  yang  baik  harus  bersedia memilih  dalam  setiap  pemilihan pemilihan  (Fowler  &  Kam,  2007). Warga negara yang memiliki rasa civic duty  to  vote  kemungkinan  akan  lebih besar untuk memilih (Campbell, Gurin &  Miller,  1954).  Bahkan,  civic  duty  to vote ini menyebabkan seseorang berpikir secara berbeda tentang tindakan memilih dalam suatu pemilihan (Blais & Achen, 2010).

## POLITICAL EFFICACY
Definisi  klasik  political  efficacy menurut  Campbell,  Gurin,  dan  Miller (1954)  digambarkan  sebagai  perasaan bahwa  individu  memiliki  tindakan
politik,  hal  ini  merupakan  dampak pada  proses  politik.  Individu  dapat melakukan tugas kemasyarakatan dalam mewujudkan perubahan- perubahan.  Political  efficacy  adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial  dapat  terjadi  serta  masyarakat dapat  berperan  dalam  membawa perubahan tersebut.
Political  efficacy  mempengaruhi prospek keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sipil dan politik (Kahne & Westheimer, 2006). Oleh karena itu, Beaumont (2010) mendefinisikan political  efficacy  sebagai  keyakinan individu  dalam  variasi  politik  yang mungkin memiliki kapasitas membawa  perubahan  yang  berarti dalam  masyarakat  melalui  keputusan memilih dalam pemilihan. Hylmö dan Wennerhag (2012) menjelaskan perilaku  pemilih  berkaitan  dengan keyakinan
politik
individu, ketidakberhasilan  pemerintah  dalam menyelesaikan masalah krisis ekonomi tidak hanya akan menciptakan ketidakpercayaan  publik  tetapi  juga turut  melemahkan  keterlibatan  publik
dalam  pemilu  yang  diselenggarakan Negara-negara  yang  menggunakan sistem demokrasi.
Sementara  Ognyanova  &  Ball- Rokeach  (2015)  menginvestigasi  lebih lanjut  menunjukkan  bahwa  political efficacy  terdiri  dari  dua  komponen  hal yang  saling  terkait.  Efikasi  internal menggambarkan  keyakinan  bahwa individu  dapat  memahami  kehidupan politik dan berpartisipasi secara efektif di dalamnya, sementara efikasi eksternal  mengacu  pada  persepsi bahwa para aktor politik dan lembaga yang  cenderung  responsif  terhadap tuntutan  masyarakat  (Niemi,  Craig,  & Mattei, 1991).

## SOCIAL IDENTITY
Social identity telah didefinisikan dalam  psikologi  sosial  sebagai  bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam kelompok sosial (Tajfel, 1978). Teori social identity menunjukkan  bahwa  diri  seseorang ditentukan  oleh  keanggotaan  dalam kategori atau kelompok sosial, termasuk kebangsaan, kelompok
politik,  atau  afiliasi  agama  (Tajfel, Turner,  Austin,  &  Worchel,  1979). Sedangkan menurut Turner dan Oakes (1986)  social  identity  adalah  bahwa seseorang  termotivasi  untuk  mencari identitas  sosial  yang  positif  dengan membandingkan  antara  kelompok yang  disukai  di  luar  kelompoknya. Seseorang  memperoleh  nilai  dan signifikansi emosional dari identifikasi anggota dengan merasakan rasa kesatuan  dengan  anggota  lain  dalam kelompok  tersebut  (Dutton,  Dukerich,
& Harquail, 1994).
Identifikasi  kelompok  dapat digambarkan sebagai hubungan timbal balik  sehingga  individu  memperoleh makna, memiliki, dan kekhasan positif yang mendefinisikan dan meningkatkan  konsep  diri  individu (Whetten  &  Mackey,  2002),  sementara keanggotaan individu mendukung dan memperkuat  kelompok  (Ashforth  & Mael,  1989).  Orang  dengan  identitas sosial yang kuat berupaya memaksimalkan  perbedaan  antara didalam kelompok dan diluar kelompok (Greene, 2002). Pada intinya,
teori  identitas  sosial  adalah  cerita tentang perilaku antarkelompok.
Termotivasi  oleh  kebutuhan  akan identitas  sosial  yang  positif  ini,  orang akan menyukai orang lain yang mereka anggap berada dalam kelompok sosial yang sama.

## POLITICAL  EFFICACY  TERHADAP CIVIC DUTY TO VOTE
Para  peneliti  telah  mencatat bahwa  political  efficacy  adalah  penentu penting dari partisipasi pemilih (Aldrich, 1993) serta partisipasi politik secara  lebih  luas  (Verba  et  al.,  1995). Menurut  Ahmadu,  Don  &  Hamzat (2016), seseorang menganggap potensi dirinya  sebagai  sesuatu  yang  sangat mendasar  untuk  berpartisipasi  dalam pemilihan.  Seseorang  yang  merasa mempunyai  political  efficacy  dalam siklus  Pemilihan  Umum  sebelumnya lebih  cenderung  aktif  berpartisipasi dalam  pemungutan  suara  (Valentino, Gregorowicz,  &  Groenendyk,  2009; Manganelli, Lucidi, & Alivernini, 2014).
Penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Ahmadu,  Don  & Hamzat (2016) berjudul The Influence of
Citizenship  Norms,  Efficacy  Belief,  and Parents’  Participation  on  Students’  Civic Engagement  in  Nigerian  Universities: Data Screening and Preliminary Analysis bertujuan untuk membuat konsep dan memvalidasi model menggunakan PLS dalam  konteks  penelitian  keterlibatan sipil.  Studi  ini  menyajikan  hasil penelitian  keterlibatan  sipil  yang memanfaatkan PLS-SEM untuk menganalisis bagaimana political efficacy  dan  norma  kewarganegaraan mempengaruhi  keterlibatan  siswa. Political  efficacy  mempunyai  peranan kunci untuk menambah rasa kewarganegaraan  pada  setiap  warga negara.

## SOCIAL IDENTITY TERHADAP

## CIVIC DUTY TO VOTE
Beberapa penelitian menunjukkan  bahwa  civic  duty  to  vote berasal  dari  kelompok  (Graham  et  al. 2011).  Bahkan  jika  seseorang  sudah tahu  bahwa  sumbangan  suara  tidak akan  mengubah  hasil  pemilihan, masyarakat  termotivasi  secara  moral untuk  menjadi  bagian  dari  kelompok yang  memberikan  kontribusi  dalam
menghasilkan  hasil  pemilihan  yang baik  (Goldman,  1999;  Tuck,  2008). Menurut Foster (2018) bahwa civic duty to  vote  ini  berasal  dari  pengaruh identitas kelompok, dan tekanan sosial yang dihasilkan oleh identitas tersebut. Civic duty to vote adalah cerminan dari tekanan  sosial  yang  dihasilkan  dari pengidentifikasian dengan suatu kelompok, dan tekanan ini bermanifestasi sebagai kewajiban untuk memilih. Melalui tugas kewarganegaraan, identitas memberikan  efek  sosial  independen pada perilaku partisipasi masyarakat.
Knack  (1992)  mengidentifikasi bagaimana tekanan sosial dapat memanifestasikan dirinya sebagai rasa kewajiban  yang  dihasilkan  melalui loyalitas  kelompok.  Oleh  karena  itu, perasaan  bahwa  seseorang  memiliki kewajiban moral untuk memilih dapat berasal dari keterikatan pada komunitas atau penghormatan terhadap pihak berwenang. Green dan Gerber  (2015)  menggunakan  civic  duty to vote sebagai efek dari tekanan sosial dan  menemukan  bahwa  untuk  tugas
memilih secara langsung mempengaruhi kemungkinan pemungutan  suara.  Penerimaan  yang meluas  dari  civic  duty  to  vote  bahkan dapat  memotivasi  warga  yang  belum menginternalisasi  rasa  tugas  karena norma  dapat  ditegakkan  melalui tekanan  sosial  eksternal  dan  ancaman sanksi  sosial  (Gerber,  Green,  dan Larimer 2008).
Penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Foster  (2018)  berjudul Identity,  Civic  Duty  and  Electoral Participation:  Causes  of  Variation  in Electoral  Participation bertujuan  untuk Civic  Duty  dapat  menangkap  variasi yang  tidak  dapat  diprediksi  oleh  para pemilih  biasa.  Civic  Duty  dapat menjelaskan  variasi  dalam  partisipasi pemilih  yang  tinggi  dan  rendah,  serta membedakan mengapa beberapa kelompok memilih dalam satu pemilihan dan kelompok lain memilih di  yang  lain.  Kapasitas  Civic  Duty untuk  menangkap  variasi  seperti  itu berasal  dari  sensitivitas  Civic  Duty terhadap  arti  penting  identitas  dan kepentingan  kelompok  yang  bersaing
yang
dihasilkan. Civic Duty memotivasi  seseorang  untuk  memilih karena rasa kewajiban yang dihasilkan oleh identitas kelompok ganda, dengan identitas-identitas ini saling melengkapi  satu  sama  lain  dan meningkatkan  rasa  kewajiban  warga negara  atau  bertentangan  satu  sama lain dan mengurangi perasaan semacam itu.

## Metode Penelitian

## Partisipan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan 380  partisipan.  Partisipan  merupakan warga  Tangerang  Selatan.  Partisipan mengisi  kueisioner  secara  online dengan menggunakan google form.

## TEKNIK ANALISIS
Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  teknik analisi regresi berganda menggunakan software SPSS versi 20.00. Civic Duty to Vote  pada  penelitian  ini  didasarkan oleh  pengukuran  dikembangkan  oleh Blais  dan  Galais  (2016).  Sedangkan untuk  pengukuran  Political  Efficacy berdasarkan dari Craig, Niemi, & Silver (1990)  melalui  dua  dimensi  yaitu
dimensi internal dan eksternal. Terakhir,  untuk  pengukuran  social identity  menggunakan  pengukuran Cameron  (2004)  dengan  nama  Three Dimensional Strength of Group Identification Scale.

## HASIL PENELITIAN
Peneliti  melihat  skala  R  square untuk  mengetahui  persentase  varian sebagai  partisipasi  politik  sebagai variabel  dependen,  political  efficacy sebagai variabel independen, dan socal identity  sebagai  variabel  independen kedua.
Tabel 1. Model summary Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .726 a .527 .524 6.89727
a. Dependent Variable: Civic duty to vote
b. Predictors: (Constant), Political efficacy, Socal identity.
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa  nilai  R²  sebesar  0,527,  atau 52,7%.  Hal  ini  mengandung  makna bahwa proporsi varians dari Civic duty to  vote  yang  dijelaskan  oleh  political efficacy dan socal identity sebesar 52,7%, sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Selanjutnya, peneliti ingin
melihat  pengaruh  dari  keseluruhan independent variable terhadap partisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dalam  hasil  uji  F  pada  Tabel  2. Berdasarkan  tabel  2  dapat  dilihat signifikansi dari keseluruhan independent  variable  (IV)  terhadap partisipasi politik.
Tabel 2. ANOVA a
Sum of Squares  df Mean Square F Sig. Regression 18916.678 2 9458.339 198.820 .000 a Residual 16983.322 357 47.572 Total 35900.000 359
a. Dependent Variable: Civic duty to vote b. Predictors: (Constant), Political efficacy, Socal identity.
Langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis pengaruh semua variabel independen terhadap partisipasi politik. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 198, diperoleh nilai F 198,820, yang  berarti  bahwa  rasio  nilai  regresi  adalah 198 kali lebih besar dari residual. Maka nilai-p adalah  0,000  (sig.  <0,05).  Dengan  demikian hipotesis  utama  yang  berbunyi  ada  efek political efficacy dan socal identity terhadap Civic duty to vote.

## DISKUSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  pengaruh  faktor  internal  yaitu political efficacy dan faktor eksternal yaitu
socal  identity  terhadap  civic  duty  to  vote. Faktor  internal  mempunyai  dampak yang  signifikan  terhadap  civic  duty  to vote  sedangkan  faktor  ekternal  tidak memiliki  dampak  yang  signifikan.  Hal ini membuktikan bahwa civic duty to vote bersifat  kesadaran  diri  akan  kewajiban warga  negara  dalam  memilih  di  suatu pemilihan.
Political efficacy mempunyai peranan  penting  dalam  membangun kesadaran  warga  negara  dalam  suatu pemilihan.  Beberapa  literatur  tentang sistem  pemilihan  demokratis  dan jumlah pemilih telah menghubungkan antara  political  efficacy  dan  jumlah pemilih  dalam  pemilihan  (Karp  & Banducci,  2008).  Menurut  Bowler, Lanoue,  dan  Savoie  (1994)  rendahnya political  efficacy  kemungkinan  akan menghasilkan tingkat  civic duty to vote yang lebih rendah.
Faktor  socal  identity  dalam  civic duty to vote menekankan bahwa hal ini harus  menginternalisasi  eksternalitas yang  berarti  berhubungan  dengan kelompoknya. Schram dan Sonnemans (1996)  dan  baru-baru  ini  Groβer  dan
Schram  (2006)  dan  Fowler  dan  Kam
(2007) mengeksplorasi pengaruh kelompok  sosial  terhadap  jumlah pemilih,  semuanya  menemukan  bukti yang mendukung pentingnya identifikasi kelompok. Namun, hampir tidak ada bukti empiris sampai saat ini tentang  pentingnya  kelompok  untuk partisipasi  pemilih  (Ben-Bassat  & Dahan, 2012).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadu, T. S., Don, Y. B., & Hamzat, I.
H.  (2016).  The  Influence  of Citizenship  Norms,  Efficacy Belief, and Parents’ Participation
on  Students’  Civic  Engagement in  Nigerian  Universities:  Data Screening and Preliminary Analysis. Journal  of  Educational and Social Research, 6(2), 81.
Aldrich,  J.  H.  (1993).  Rational  choice and  turnout. American  journal  of political science, 246-278.
Ashforth,  B.  E.,  &  Mael,  F.  A.  1989.
Social  identity  theory  and  the organization. Academy of
Management Review, 14: 20–39.
Blais, A. (2000). To vote or not to vote?:
The merits and limits of rational choice  theory.  University  of

## Pittsburgh Press.
Blais, A., & Achen, C. H. (2010). Taking civic  duty  seriously:  Political theory
and voter turnout. Unpublished manuscript.
Blais, A., & Galais, C. (2016). Measuring the  civic  duty  to  vote:  A proposal. Electoral Studies, 41,
60-69.
Beerbohm,  E.  (2012). In  our  name:  The ethics  of  democracy.  Princeton
University Press.
Ben-Bassat,  A.,  &  Dahan,  M.  (2012).
Social  identity  and  voting behavior. Public  Choice, 151(1-2),
193-214.
Bowler,  S.,  Lanoue,  D.  J.,  &  Savoie,  P.
(1994).  Electoral  systems,  party competition,  and  strength  of partisan  attachment:  evidence from three countries. The Journal of Politics, 56(4), 991-1007.
Cameron,  J.  E.  (2004).  A  three-factor model of social identity. Self and identity, 3(3), 239-262.
Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E.
(1954). The voter
decides. Evanston, IL: Row,
Peterson and Company.
Chapman, E. B. (2015). There is a Duty to
Vote: Grounds for the ‘Folk Theory of Voting Ethics’. Working Paper.
Carlsson, F., & Johansson-Stenman, O.
(2009).  Voting  motives,  group identity, and social
norms. rapport nr.: Working

## Papers in Economics 366.
Craig,  S.C,  Niemi,  R.  and  Silver,  G.E.
(1990).  Political  Efficacy  and Trust: A Report on the NES Pilot Study  Items.  Political  Behavior Vol. 12, No. 3, 289-314.
Dutton,  J.  E.,  Dukerich,  J.  M.,  &
Harquail, C.
V. 1994.
Organizational images and member
identification.
Administrative  Science  Quarterly,

## 39: 239–263.
Foster, M. F. (2018). Identity, Civic Duty
and Electoral Participation: Causes of Variation in Electoral Participation (Doctoral dissertation University
of
Colorado at Boulder). Fowler,  J.  H.,  &  Kam,  C.  D.  (2007). Beyond the self:  Social  identity, altruism,
and political
participation. The Journal of
politics, 69(3), 813-827. Groβer,  J.  &  Schram,  A.  (2006). Neighborhood information exchange and voter participation:  An  experimental study.  American  Political  Science Review. 100(2): 235248.
Goldman,  A.  I.  (1999).  Why  citizens should vote: A causal
responsibility  approach. Social
philosophy  and  policy, 16(2),  201- 217.
Gerber, A. S., Green, D. P., & Larimer,
C. W. (2008). Social pressure and voter  turnout:  Evidence  from  a large-scale
field
experiment. American political
Science review, 102(1), 33-48.
Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer,
R.,  Koleva,  S.,  &  Ditto,  P.  H.
(2011).  Mapping  the  moral domain. Journal of personality and social psychology, 101(2), 366.
Green, D. P., & Gerber, A. S. (2019). Get out the vote: How to increase voter turnout.  Brookings  Institution
Press.
Greene,  Steven.  2002.  “The  Social-
Psychological  Measurement  of
Partisanship.”  Political  Behavior 24(3):171-197.
Hylmö,  A.,  &  Wennerhag,  M.  (2012).
Does  class  matter  in  protests? Social  class,  attitudes  towards inequality, and political trust in European  demonstrations  in  a time  of  economic  crisis.  In 2012 SISP Conference.
Karp,  J.  A.,  &  Banducci,  S.  A.  (2008).
Political efficacy and participation  in  twenty-seven democracies: How electoral systems shape political behaviour. British journal of
political science, 311-334.
Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The limits  of  political  efficacy: Educating citizens for a democratic  society.  Ps-Political Science  and  Politics.  39(2),289- 296.
Knack,  S.  (1992).  Civic  norms,  social
sanctions, and voter turnout. Rationality and society, 4(2), 133-156.
Niemi, R. G., Craig, S. C., & Mattei, F.
(1991). Measuring internal political  efficacy  in  the  1988 National Election
Study. American  Political  Science Review, 85(4), 1407-1413.
Ognyanova,  K.,  &  Ball-Rokeach,  S.  J.
(2015).  Political  efficacy  on  the internet: A media system
dependency approach. In Communication and Information Technologies Annual (pp. 3-27). Emerald
Group Publishing Limited.
Schram,  A.  &  Sonnemans,  J.  (1996). Why people vote: Experimental evidence.  Journal  of  Economic Psychology. 17: 417-442
Tuck,  Richard.  2008.  Free  Riding.
Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Tajfel, H. (1978). Differentiation between social groups. London: Academic
Press.
Tajfel, H., Turner,  J. C., Austin, W. G., &  Worchel,  S.  (1979).  An integrative theory of intergroup conflict. Organizational  identity:
A reader, 56-65.
Turner, J. C., & Oakes, P. J. (1986). The significance of the social identity concept  for  social  psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. British Journal of Social Psychology, 25(3), 237-252.
Valentino,  N.A.,  Gregorowicz,  K.,  and Groenenendyk,  E.W.  (2009).
Efficacy,  Emotions,  and  the Habit  of  Participation.  Political
Behaviour Vol. 31, pp 307-330.
Verba, S., Schlozman, K.L., Brady, H.E., 1995.  Voice  and  Equality:  Civic Voluntarism  in  American  Politics.
Harvard University Press,
Cambridge .
Whetten, D. A., & Mackey, A. 2002. A social actor conception of
organizational  identity  and  its implications  for  the  study  of organizational reputation.
Business & Society, 41: 393–414.