## Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura
Yohanes C Seralurin Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih Jayapura. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggdewi Malang joecores@yahoo.co.id
Johanis Nifanngeljau Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih Jayapura. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggdewi Malang jhonnifan05@gmail.com )
Maksalmina Universitas Serambi mekkah,Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi maksalmina@serambimekkah.ac.id

## Article’s History:
Received 20 Juni 2023; Received in revised form 7 Juli 2023; Accepted 12 Juli 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Seralurin, Y. C., Nifanngeljau, J., & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (4). 1616-1628. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398

## Abstrak
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpjakan, tarif pajak serta sanksi pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  UMKM  yangberada  di  Kabupaten  Jayapura.dalam  penelitian  ini  metode  yag  akan digunakan  ialah  metode  kuantitattif.  Teknikpengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam  riset  ini  ialah  menggunakan kuesioner  yang  dalam  bentuk  tertutup.  Jumlah  populasi  yang  aka  digunakan  dalam  riset  ini  ialah  berjumlah  62.  Dalam penentuan  sampel  pada  riset  ini  ialahmenggunakan  total  sampling,  yang  mana  keseluruahan  dari  populasi  yang  akan dijadikan sampel. Oleh sebab itu jumlah sampel yang akan digunakan dalam riset ini berjumlah 62 responden Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Jayapura. Pada riset ini juga teknik analisa data yang akan digunakan ialah analisa  regresi  linier  berganda,  yang  mana  akan  dibantu  dengan  memnggunak software SPSS 26.  Adapun  hasil  yang ditemukan dalam riset ini ialah pemahaman perpajakan dapat berpengaruh sigbnifikan terhadap kepatuhan WP, sedangkan tarif  pajak  dan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  yang  ada  pada  pelaku  UMKM  di Kabupaten Jayapura.
Keywords Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Sistem dalam pajak dapat didefenisikansebagai sebuah iuran yang bersumber dari lapisan masyarakat yang  akan  diterima  oleh  negara  sebagaimana  dengan  tujuan  ialah  dilakukan  pembangunan,  hal  tersebut disebabkan karena sistem dalam perpajakan begitu meningkat yang signifikan untuk dapat membiayai sebuah pengeluaran  untuk  negara.  Oleh  sebab  itu  istem  dalamperpajakan  secara  langsung  akan  dapat  mendorong terhadap  WP  terhadap  negara  yang  mana  sistem  dalam  pemungutannya  dapat  dipaksakan.  Hal  inilah  dapat maka secara langsung pajak akan dapat diambilatau dipungut sebagaimana berlandasakan pada UU. Pajak juga secara  langsug  akan  bertujuan  untuk  dapat  menyelaraskan  sistem  perekonomian  pada  negara  ini,  sehingga sistem  dalam  sebuah pembangunan dapat  berjalan secara  baik,  sehingga  sistem  penerimaan  yang  dilakukan oleh negarapun akan mengalami peningkatan yangsignifikan. Tinggihnya pajak juga secara langsung akan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap sistem penerimaan pada negara RI.
Dapat diketahui bahwa pada jumlah dalam penerimaan pajak secara langsung tidak juga akan terlepasa dari sebuah peran dan WP sebagaimana dapat melaksanakan sebuau kewajiban dalam mebayar pajak. Dalam melaksanakan sistem kewajiban pajak yang ada paa NKRI akan dapat ditopang oleh assesment  system yang mana  dalam pelaksanaan  atas  pajaka  secara  langsung  akan  dapat memberikan  sebuahtkataats  kepercayaan terhadap  WJ  dalam  menjalankan  WP  dengan  beberpa  mekanisme,  antara  lain  :  melaporkan  kewajiban  atas pajak,  membayar  serta  menghitung.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan  sebuah  tindakan  atas  kebenaran  dalam melakukan sistem pembayaran pajak terhadap kepatuhan WP yang ada di NKRI. Apabila WP secara langsung melanggar  atas  kepatuhan  WP  maka,  secara  langsungjuga  akan  dapatmenimbulkan  sebuah  kerugian  dalan melaksanakan sebuah tindakan pengelekan terhadap WP.
Adapun ditemukan sebuah fenomena pada ke[atuhan WP dijadikan sebuah problem yang terus menerus berkembang  pada  aspek  perpajakan/.  Pada  NKRI  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP  dapat  digolongkan  masih minim atau masih lebih rendah. Minimnya terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaka dikatakan masih  rendah  dibandingkan  dangan  tingkat  pertumbuhan  usia  di  NKRI  ini.  Tingkat  pertumbuhan  pada lapisanUMKM secara langsung akan mengalami kemjuan disetiap periode, akan tetapi terhadap jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menjalankan kepatuhan WP. Di Kabupaten Jayapura pada pariode 2022 ialah lapisan  pemerintah  berhasil  menciptakan  anggaran  Otsus  mencapai  Rp  3  Miliar,  dan  dapat  dikelompokan menjadi  beberpa  hal,  antara  lain  :  pada  bagian  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Terhadap kepengurusan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  memiliki  anggaran  mencapai  Rp  1.750.000  serta  terhadap lapiranunit usaha dalam hal ini koperasi memiliki anggaran mencapai Rp 1.250.000 (Admin IKP, 2022) . Minimnya pada tingkat kepatuhan WP yang ada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan  sebuah  tindakan  untuk  membantu  pihak  pemerintah  dalam  mengeluarkan  sebuah  peraturan diperuiode 2018 yang baru, yang mana berkaitandenga PPh (Pajak Penghasilan) yang sudah final pada lapisan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  mana  menggapai  0,05%.  Tentunya  sistem  ini  akan  dapat menekan padatarif pajak menjadi sebuah tindakan keadilan pada WP dan akan dapat mengakibatkan pada sisi kerugian terhadap WP yang mana mempunyai penghasilan relatif kecil, yang seharusnya aan dapat mengacu terhadap  kepatuhan  WP.  Adapun  tarif  pajak  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  tingkat  presentase  yang  akan dilakukan sebagai landasan dalam melakukan sebuah tindakan pperhitungan pada pajak yang akan dibayar oleh pihak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  penuruna  terhadap  tarif  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM) ialah  1%  menjadi  0,05% yang mana dengan  tujuan  untuk  dapat  menggenjot  penghasilan yang apada kalangan UMKM.
Adapun bebrpa hal, antara lain ialah pada aspek pemahaman pada perpajakan. Terdapat lapisan Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  baru  ada,  maka  secara langsung akan  dapat  menimbulkan  sebuah faktor pemahaman yang berkaitan dengan pajakyang masih dalam level rendah. Dampat tersebut akan menjadi sebuah  faktor  yang  menjadikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  pada  lapisan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) ang mana akan dapat melakukan kewajiban atas perpajakan. Tentunya WP yang ada pada lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tingkat pemahaman yang baik, dalam hal iniialah yang berkaitan  dengan peraturan  pajak  serta  pada  sisi pemahaman  perpajakan.  Adapun  sanksi  pajaka  dapat diartikan  sebagai  sebuah  hal  yang  dapat  memberikan  pengaruh  juga  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapatdikatakan sebagai sebuah tindakan penjaminan terhadap kepatuhan UU atas perpajakan yangakan dijalani. Adapun sanksi yang  akan  diberikan,  maka  secara  langsung  akan  dapat  meningkatkan  pada  sisi  kesadaran  WP  dalam memenuhi kepatuhan WP. Adapun beberapa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada setiap bulan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang yang  ada,  maka  dalam  riset  ini  judul  riset  yang  akan  diangkat  ialah  pengaruh  tarif  pajak,  pemahaman perpajakan,dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Apabila  orang  akan  memahami  sebuah  pajak  merupakan  sebuah  tindakan  untuk  dijadikan  sumber penghasilan  pada  sebuah  negara,  dalam  hal  ini  ialah  NKRI.  Sebuah  riset  yang  dilakukan  oleh  (Fitria  Dan Supriyono,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  keadilan  perpajakan  tidak  dapat  memberikan  sebuah
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Adapun sebagaimana yangdiungkapkan oleh (Lovihan, 2014) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran dalam membayar pajak serta pengetahuan dalam membayar pajak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP,  (Masruroh,  2013),  menyatakan  bahwa  adaa pengaruh  yang  signifikan  diantara  tingkat  pemehaman  tperaturan  perpajakan  pada  kepatuhan  WP.  Adapun sebuah riset yang dilakukan oleh  (Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara positif pada pemahaman pertauran perpajakan terhadap WP, (Achmad, Kertahadi, 2016) menyatakan hal yang sama ialah adanya  pemngaruh  yang  signifikan  pada  sisi  pemahaman  perpajakan  terhadap  kepatuhan  WP. Berdasarkanpada hasi temuan yang dilakukan, maka dalam riset ini perumusan hipotesis ialah : H 1 : Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada PP Tahun 2013 Bo 46 yang menyatakan bahwa terhadap tarif pajak dalam memberdayakan terif pajak sudah sampai pada final ialah sebesar 1%. Sedangkan pada PP Tahun 2008, Nomor 36 (PPh) padaPasal 31 huruf E yang sebelumnya tarif pajak dlam negara ini mencapai rp 50 Miliar atau setara 50% dari tarif yang sudahdituangkan dalam UU pajak penghasilan ayat (2) Undang-Undang dengan pajak dari bagian bruto yang mencapai  Rp  4,8  Miliar.  Berdasarkanpada  hasi  temuan  yang  dilakukan,  maka  dalam  riset  ini  perumusan hipotesis ialah :
H 2 : Tarif Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Adapun  tingkat  kesadaran  pada  WP  dapat  memberikansebuah  pengaruh  yag  signifikan  terhadap kepatuhan WP pada lapisan Usaha Mikri Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat. Adapun hasil riset yang  dilakukan  oleh  (Yunia,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  pemahaman  pada  PP  perpajakan  serta kualita pelayanan pada perpajakan dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Disisi lain terhadap sanksi pajak, kesadara WP dan terif Peraturan Pemerintah di tahun 2018 No 23 seara langsung juga tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Disamping itu juga preferensi  resiko  secara  langsung  tidak  dapat  memberikan  mediasi  antara  sanksi  perpajakan,  hal  ini  yang diungkapkan oleh (Wardani dan Rumiyatun, 2017), (Yuliyanti, 2018), (Rahajeng, 2019), (Maghriby dan Ramdani, 2020), seta (Utami, 2020) yang mana mengatakan bahwa ditemukan adanya  sebuah pengaruh keadaran WP yangsignifikan  terhadap  kepatuhan  WP.  Berdasarkanpada  hasi  temuan  yang  dilakukan,  maka  dalam  riset  ini perumusan hipotesis ialah :
H 3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pemikiran yang dapat dituangkan dalam riset ini ialah untuk dapat ditrmukan dari hasil riset yang mana berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun kerangka berpikir ini dapat disajikan pada gambar sebagai berikut :
H 1
H 2
H 3
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dengan “ demikian, maka dapat dijelaskan bahwa: ” 1. H 1 : “ Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 2. H 2 : “ Tarif Pajak Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 3. H 3 : “ Sanksi Pajak Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku METODOLOGI
Pemahaman Perpajakan
(X 1 ) “ , Tarif Pajak ” (X 2 ) Kepatuhan Wajib Pajak ” (Y) “ Sanksi Pajak ” (X 3 )
Adapu jenis riset yang akan digunakan ialah deskritif kuantitatif. Lokasi yang menjadi fikus riset ini ialah di di  Sentai  Kota  Jayapura.  Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dipergunakan  dalam  riset  ini  dibagi  menjadi beberapa  bagian  antara  lain  :  dokumentasi,  observasi,  kuesioner  serta interview .  Jumlah  populasi  yang  akan digunakan  dalam  riset  ini  ialah  berjumlah  62  UMKM  yang  berada  di  Kabupaten  Jayapura,  sedangkan  teknik penarikan  sampel menggunakan total  sampling ,  oleh karena  itu  jumlah  populasi  yang akan  dijadikan  sampel. Adapun jenis data yang akan digunanakan dalam riset ini data sekunder serta primer. Teknik analisa data yang akan  digunakan  dalam  riset  ini  ialah  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  yang  mana  akan  dapat dibantu oleh software SPSS 26. ”

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Uji Validitas Dan Reliabelitas
Adapun uji kevailtan data dapat digunakan untuk dapat mengetahui mengkotelasikan skor terhadap skor pada  setiap  item  pertanyaan  terhadap  total  skor.  Dalam  melakukan  sebuah  pengujian  kevalitan  data  dapat dilihtat dari sebuah perbandingan diantara nilai rhitung dengan nilai rtabel, apabila pada nilai nilai rhitung jauh lebih besar dinandingkan dengan nilai rtabel maka dapat diseimpulkan bahwa data yang digunakan dalam riset ini dinyatakan valid sebagaimana dapat dilihat dari nilai krisi krisis (α = 0,05), itupun sebaliknya. Dalam pengujian kevalitan data dapat disajikan pada tabel antara lain : ”
Tabel 4.1 Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel
Pemahaman Perpajakan
(X 1 ) Item Koefisien Korelasi r tabel Probabilitas Keterangan X 1 .1 0 ,725 0.246 0,000 Valid X 1 .2 0 ,712 0,001 Valid X 1 .3 0 ,810 0,000 Valid X 1 .4 0 ,777 0,000 Valid X 1 .5 0 ,712 0,000 Valid Cronbach's Alpha 0 ,712 Reliabel
Sumber: Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada variabel pemahaman perpajakan (X 1 ) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada diabawa 0,5, sedangkan pada nilai koefesien korelasi jauh libih tinggi apabila dibandingkan dengan r tabe l sebesar 0.246 sehingga angket  pada  variabel  tersebut  dapat  dikatakan  valid.  Sedangkan  pada  hasil  pengujian  reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha ialah 0,712 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.
Tabel 4.2

## Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel
Tarif Pajak
(X 2 ) Item Koefisien Korelasi r tabel Prob abilitas Keterangan X 2 .1 0 ,461 0.246 0,000 Valid X 2 .2 0 ,461 0,000 Valid X 2 .3 0 ,633 0,001 Valid X 2 .4 0 ,837 0,000 Valid X 2 .5 0 ,624 0,000 Valid Cronbach's Alpha 0 ,702 Reliabel

## Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada variabel tarif pajak (X 2 ) yang mana terdiri dari  lima  (5)  item  pertanyaan  mempunyai nilai  propability  berada  diabawa  0,5,  sedangkan pada  nilai koefesien korelasi jauh libih tinggi apabila dibandingkan dengan r tabe l sebesar 0.246 sehingga angket pada  variabel  tersebut  dapat  dikatakan  valid.  Sedangkan  pada  hasil  pengujian  reliabelitas  tersebut dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha ialah 0,702 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.
Tabel 4.3

## Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel
Sanksi Pajak (X 3 ) Item Koefisien Korelasi r tabel Prob abilitas Keterangan X 3 .1 0 ,854 0.246 0,000 Valid X 3 .2 0 ,854 0,000 Valid X 3 .3 0 ,586 0,001 Valid X 3 .4 0 ,686 0,000 Valid X 3 .5 0 ,496 0,000 Valid Cronbach's Alpha 0 ,724 Reliabel
Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada  tabel  yang  ada,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  pada  variabel  sanksi  pajak  (X 3 )  yang  mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada diabawa 0,5, sedangkan pada nilai  koefesien  korelasi  jauh  libih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  r tabe l  sebesar  0.246  sehingga angket  pada  variabel  tersebut  dapat  dikatakan  valid.  Sedangkan  pada  hasil  pengujian  reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha ialah 0,724 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.
Tabel 4.4 Uji “ Validitas Dan Reabilitas Variabel ” Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Item Koefisien Korelasi r tabel Probabilitas Keterangan Y.1 0 ,814 0.246 0,000 Valid Y.2 0 ,640 0,000 Valid Y.3 0 ,829 0,000 Valid Y.4 0 ,814 0,003 Valid Y.5 0, 814 0,000 Valid Cronbach's Alpha 0 ,789 Reliabel
Sumber : Data Diolah 2023
Kepatuhan WP (Y) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada  diabawa  0,5,  sedangkan  pada  nilai  koefesien  korelasi  jauh  libih  tinggi  apabila  dibandingkan dengan rtabel sebesar 0.288 sehingga angket pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada hasil pengujian reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha ialah 0,789 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.
Uji Asumsi Klasik

## Normalitas
Pertama-tama, “ uji asumai yang diproses adalah uji normalitas, yakni untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ” ini :
Tabel 4.5
“ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ”
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 62 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,89882763 Most Extreme Differences Absolute ,129 Positive ,129 Negative -,092 Test Statistic ,129 Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 c

## Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam riset ini dinyatakan normal,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  berdasarkan  pada  tingkat  signifikan  jauh  lebih  besar  dari  0,05 (0,059 > 0,05). ”

## Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Dengan Koefisien Kurtosis Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang  ditemukan  dapat  dilihat  dari  hasil  analisa  yang  ditemukan  pada  gambar  yang  ada, sehingga dapat diketahui bahwa sistem pengujian koefisien kurtosis diketahui bahwa pada dasarnya kurva yang
ada  sama  sekali  tidak  memiliki  runcing  yang  begitu  rendah  maupun  tinggi,  oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam riset ini ialah normal.

## Gambar 3
Hasil Uji Normalitas Sumber : Data Diolah 2023
“ Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada gambar yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa dalam penyebaran titik-titik atau data terletak diantara garis diagonal atau dapat pula dikatakan bahwa dapat pula mengikuti pada sebuah arah garis diagonal, oleh karena itu dapat dosimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam riset ini ialah normal. ”

## Ujia Asumsi Multikoliniearitas
Uji “ multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi  hubungan  linier  yang  sempurna  atau  dapat  pula  dikatakan  bahwa  antar  variabel  bebas  tidak  saling berkaitan.  Cara  pengujiannya  adalah  dengan  membandingkan  nilai  Tolerance  yang  didapat  dari  perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi ” multikolinearitas.

## Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Bebas Collinearity Statistics Tolerance VIF Pemahaman Perpajakan (X 1 ) 0,520 1,922 Tarif Pajak (X 2 ) 0,436 2,293 Sanksi Pajak (X 3 ) 0,293 3,414 Sumber : Data Diolah 2023
Adapun pengujian multikolinearitas dalam riset ini dan hasil yang diinterpretasikan ialah :
1. Pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai tolerance ialah 0,520 Pada  hasil  perhitungan  yang  ditemukan  pada  tabel  tersebut,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa semua  nilai  tolerance  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,1  (tolerance  <  0,1).  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinearitas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah perbandingan  diantara  nilai  VIF  jauh  lebih  besar  dari    angka  10  (VIF  >  10),  pada  variabel  pemahaman perpajakan  memiliki  niilai  sebesar  1,922.  Oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  riset  ini  tidak terjadinya multikolinearitas.
2. Pada variabel tarif pajak memiliki nilai tolerance ialah 0,436 Pada  hasil  perhitungan  yang  ditemukan  pada  tabel  tersebut,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa semua  nilai  tolerance  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,1  (tolerance  <  0,1).  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinearitas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah perbandingan diantara nilai VIF jauh lebih besar dari  angka 10 (VIF > 10), pada variabel tarif pajak memiliki niilai  sebesar  2,293.  Oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  riset  ini  tidak  terjadinya multikolinearitas. ”
3. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance ialah 0,293
Pada  hasil  perhitungan  yang  ditemukan  pada  tabel  tersebut,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa semua  nilai  tolerance  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,1  (tolerance  <  0,1).  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinearitas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah
perbandingan  diantara  nilai  VIF  jauh  lebih  besar  dari    angka  10  (VIF  >  10),  pada  variabel  sanksi  pajak memiliki  niilai  sebesar  3,414.  Oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  riset  ini  tidak  terjadinya multikolinearitas. ”
Ujia Asumsi Heteroskedastisitas Salah “ satu uji prasyarat dalam analisis regresi adalah uji heteroskedastisitas, yakni  melalui  uji Glejser dengan  cara  meregresikan  antara  variabel  independen  dan  nilai  absolut  residualnya  dengan  kriteria  sebagai berikut: ” a. Jika “ nilai  signifikansi  antara variabel  independen  dengan absolut  residualnya  lebih  besar  dari  0,05,  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. ” b. Jika “ nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas. ”
Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,739 1,173 3,187 ,002 Pemahaman Perpajakan (X 1 ) -,040 ,076 -,093 -,527 ,600 Tarif Pajak (X 2 ) -,023 ,096 -,047 -,242 ,810 Sanksi Pajak (X 3 ) -,053 ,109 -,115 -,488 ,628
Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana  yang  ditemukan  dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  yang  ditemukan  pada  tabel  yang  ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada setiap variabel bebas terhadap sebuah permasalahan heteroskedastisitas, oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  sebuah  perbandingan  diantara  nilai  signifikan  terhadap varioabel bebas yang mana memiliki tingkat signifikan sebesar 0,05.

## Gambar 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Diolah 2023
Secara “ singkat,  sajian  hasil  analisis  pada  Gambar  4  memperlihatkan  bahwa  titik-titik  yang  membentuk pola yang  jelas (titik-titik menyebar di atas dan di bawa angka 0 pada sumbu Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi di studi ini. ”

## Uji Koefisien Determinasi
Nilai “ koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (R2). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan oleh variabel bebeas terhadap variabel terikan. Tabel 4.7 menjelaskan perolehan koefisien determinasi. ”
Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,815 a ,664 ,647 2,97285 1,265 Sumber : Data Diolah 2023
Berdasar    dari    hasil    analisis  pada  tabel  tersebut,  sehingga    diketahui    bahwa    nilai    R    square termodifikasi  adalah  0,664  (664%).  Akibatnya, variabel dependen  dipengaruhi  sebesar  66,4%  oleh  variabel independen    yaitu literasi keuangan  dan  kecerdasan  spiritual.  Sedangkan  faktor  terkait  penelitian  lainnya memberikan kontribusi sisanya sebesar 33,6%.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tujuan  dari  sebuah  analisa  regres  ialah  untuk  dapat  mengetahui  apak  adanya  sebuah  pengaruh  dari variabel bebas terhadap variabel terikat, oleh sebab itu dalam analisa regresi linier berganda ini dapat disajikan pada tabel antara lain :

## Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1  (Constant) 2,702 1,599 1,690 ,096 Pemahaman Perpajakan (X 1 ) ,715 ,104 ,728 6,897 ,000 Tarif Pajak (X 2 ) -,007 ,130 -,006 -,056 ,956 Sanksi Pajak (X 3 ) ,131 ,148 ,124 ,882 ,381 Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan pada hasil analisis pada tabel yang ada, sehingga persamaan regresi yang akan digunakan ialah :
Y= β 1 X 1 + β 2 X 2 + e Y= 3,191+ 0,393 + 0,460
β = Dapat dikatakan sebagai salah satu variabel dependen yang mana secara langsung akan dapat diprediksi oleh  variabel independen.  Pada  riset  ini  yang  menjadi  variabel  dependen  kepatuhan  WP  (Y)  sedangkan variabel bebas ialah (X 1 ) pemahaman perpajakan, tarif pajak (X 2 ) dan sanksi pajak (X 3 ) β 1 =  Nilai koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan (X 1 ) memiliki nilai sebesar 0,715 yang mana variabel tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel pemhaman pajak (X 1 )  ini  mempunyai  t hitung jauh  lebih  besar  dari  nilai  t tabel (t hitung 6,897  >  t tabel 2.001)  dan  tingkat  signifikan 0,000 < 0,05.
β 2 =  Nilai  koefisien  regresi  pada  variabel  tarif  pajak  (X 2 )  memiliki  nilai  sebesar  0,-007  yang  mana  variabel tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan
WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel tarif pajak (X 2 ) ini mempunyai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 0,-715 <  t tabel 2.001) dan tingkat signifikan 0,956 > 0,05. β 3 = Nilai  koefisien  regresi  pada  variabel  sanksi  pajak  (X 3 )  memiliki  nilai  sebesar  0,131yang  mana  variabel tersebut  tidak  dapat  memberikan  sebuah  pengaruh  yang  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak (X 3 ) ini mempunyai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 0,882 < t tabel 2.001) dan tingkat signifikan 0,382 > 0,05.
Uji T-Parsial Merujuk apda sajian Tabel 4.8, diketahui  bahwa  nilai  R  square  termodifikasi  adalah  0,790  (79,0%). ”
Tabel 4.10
Hasil Uji T-Parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1  (Constant) 2,702 1,599 1,690 ,096 Pemahaman Perpajakan (X 1 ) ,715 ,104 ,728 6,897 ,000 Tarif Pajak (X 2 ) -,007 ,130 -,006 -,056 ,956 Sanksi Pajak (X 3 ) ,131 ,148 ,124 ,882 ,381 Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diinterpretasi antara lain :
1. Pada  variabel  pemahaman  perpajakan  memiliki  nilai  sebesar  0,715  yang  mana  variabel  tersebut  dapat memberikan  sebuah  pengaruh  yang  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP  di Kabupaten Jayapura.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  pada variabel  pemhaman  pajak  ini mempunyai  t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 6,897 > t tabel 2.001) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H 1 diterima.
2. Pada variabel tarif pajak memiliki nilai sebesar 0,-007 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel tarif pajak ini mempunyai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 0,-715  <    t tabel 2.001)  dan  tingkat  signifikan  0,956  >  0,05.  Oleh  karena  itu  dalam  pengujian  hipotesisi  ini dapat dikatakan bahwa H 2 ditolak.
3. Pada  variabel  sanksi  pajak  memiliki  nilai  sebesar  0,131yang  mana  variabel  tersebut  tidak  dapat memberikan  sebuah  pengaruh  yang  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP  di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 0,882 < t tabel 2.001) dan tingkat signifikan 0,382 > 0,05. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H 2 ditolak.

## Uji F-Simultan
Adapun  dalam  pengujian  secara  simultan  atau  dikenal  dengan  nama  uji  F  ini  ialah  untuk  dapat mengetahui  variabel  independen  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  variabel  dependen  yang  secara bersama-sama. Dalam pengujian secara simultan ini dapat disajikan pada tabel antara lain :

## Tabel 4.11

## Hasil Uji F-Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 1013,147 3 337,716 38,212 ,000 b
Residual 512,595 58 8,838 Total 1525,742 61 Sumber : Data Diolah 2023
Sebagaimana  yang  ditemukan  dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  yang  ditemukan  pada  tabel  yang  ada, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada variabel independen dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, hal tersebut dapat dibuktikan dari pada nilai f hitung jauh lebi tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel (38,212 > 3,209) serta tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Oleh karena itu dapat  dikatakan  bahwa  variabel  pemahaman  perpjakan.  Tarif  pajak  dan  sanksi  pajak  dapat  memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan WP UMKM (Y) di Kabupaten Jayapura secara bersama-sama (simultan).

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pemhaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura
Sebagaimana telah dibahas pada hasil  pengujian hipotesis  yang ada, sehingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sebesar 0,715 yang mana variabel tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel pemhaman pajak ini mempunyai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel (t hitung 6,897 > t tabel 2.001) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Oleh karena itu dalam pengujian  hipotesisi  ini  dapat  dikatakan  bahwa  H 1 diterima.  Artinya    semakin    tinggi  pemahaman  perpajakan, maka  hal  tersebut  juga  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib  pajak UMKM  di  Kabupaten  Jayapura dalam    memenuhi    kewajiban    perpajakannya.  Penelitian    ini    sejalan    dengan  (Sari  &  Wirakusuma,  2018), (Cahyani & Noviari, 2019), (Adnyana & Jati, 2018), (Rahayu, 2017), (Sari, 2017), (Ermawati & Afifi, 2018), dan (Indrawan & Binekas, 2018)yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan  signifikan terhadap  kepatuhan wajib  pajak. Sedangkan bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian (Arisandy, 2017), dan (Markhumah  et  al,  2019)  yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura Sebagaimana telah dibahas pada hasil  pengujian hipotesis  yang ada, sehingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,131yang mana variabel tersebut tidak dapat  memberikan  sebuah  pengaruh  yang  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP  di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t hitung jauh lebih besar  dari  nilai  t tabel (t hitung 0,882  <  t tabel 2.001)  dan  tingkat  signifikan  0,382  >  0,05.  Oleh  karena  itu  dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H 2 ditolak. Yang artinya, dalam persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua tarif yang  sudah  ditetapkan  pemerintah  tersebut  membuat  mereka  patuh membayar    pajak  karena  sebelumya  tarif  pajaknya  adalah  1%.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Muhamad, 2019),  (Cahyani,  2019),  dan  (Ananda,  2015)  yang  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Tarif  Pajak berpengaruh  positif  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan.  Dapat  dikatakan  bahwa  semakin rendah    tarif    pajak    maka    akan    membuat    Kepatuhan    Wajib    Pajak    semakin    meningkat  dikarenakan meringankan  beban  bagi  Wajib  Pajak.  Menurut  peneliti,  sebagian  besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura
Sebagaimana telah dibahas pada pengujian hipotesis yang ada, f//          hingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,131yang mana variabel tersebut tidak dapat  memberikan  sebuah  pengaruh  yang  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  WP  di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t hitung jauh lebih besar  dari  nilai  t tabel (t hitung 0,882  <  t tabel 2.001)  dan  tingkat  signifikan  0,382  >  0,05.  Oleh  karena  itu  dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H 2 ditolak. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Cahyani, 2019), (Gusrefika, 2018), (Siamena, 2017), dan (Tologana, 2015) yang dalam penelitiannya  menunjukkan bahwa Tarif
Pajak  berpengaruh  positif  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Usahawan.  Dapat  dikatakan bahwa semakin  tinggi  sanksi  pajak  akan  membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran  yang  telah  dibuat  oleh  Wajib  Pajak  membuat  Wajib Pajak jera maka mendorong  Wajib  Pajak  untuk  lebih  patuh.  Menurut  peneliti,  sebagian  besar  responden  setuju   bahwa sanksi pajak  mempunyai    peran    yang    penting    dalam    penerimaan    negara  dan  sanksi    yang  ditetapkan  oleh pemerintah sudah jelas dan tegas.

## KESIMPULAN
Brdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan, sehingga pada riset ini kesimpulanyang akan diangkat diambil ialah :
1. Pemahaman  perpajakan  berpengaruh  sigbnifikan  terhadap  kepatuhan  WP  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura
2. Tarif  pajak  tidak  berpengaruh  sigbnifikan  terhadap  kepatuhan  WP  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura
3. Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  sigbnifikan  terhadap  kepatuhan  WP  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura

## Referensi
Achmad,  Kertahadi,    dan  M. (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Persepsi  Tarif  Pajak,  Dan Keadilan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Econbank:  Journal  of  Economics  and  Banking , 1 (1), 47 – 54. Admin  IKP.  (2022). Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Jayapura  Kecipratan  Dana  Otsus  3  Miliar . https://jayapurakab.go.id/tahun-2022-dinas-koperasi-dan-umkm-kabupaten-jayapura-kecipratan-dana- otsus-3-miliar.html
Adnyana & Jati. (2018). Adnyana, I. G. A., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi , 25 (3), 2129 – 2154.
Ananda.  (2015).  International  Expert  Opinion  On  The  Management  Of  Infection  Caused  By  Azole-Resistant Aspergillus fumigatus. Drug Resistance Updates , 21 , 30 – 40.
Arisandy.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 14 (1), 62 – 71.
Cahyani.  (2019).  Pengaruh  tarif  pajak,  pemahaman  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 26 (3), 885 – 1911.
Cahyani  &  Noviari.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan, dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 26 (1885). Ermawati  &  Afifi.  (2018). Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi . Fitria Dan Supriyono. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Econbank: Journal of Economics and Banking , 1 (1), 47-54. ISSN 2685-3698.
Gusrefika.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Motivasi  Membayar  Pajak  Dan  Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi , 1 (1), 1 – 15. Indrawan & Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Urnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6 (3), 419 – 428. Lovihan. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak . Maghriby  dan  Ramdani.  (2020).  Pengaruh  Penurunan  Tarif  Pajak  UMKM  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta .
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Penerbit Andi.
Markhumah  et  al.  (2019).  Hubungan  Antara  Kontrol  Diri  Dengan  Impulsive  Buying  Pada  Mahasiswi  Fakultas Psikologi  Di  Perguruan  Tinggi  Wilayah  Palembang  Yang  Melakukan  Belanja  Online. Prosiding  SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi) , 3 (1), 31 – 39. Masruroh.  (2013).  Pengaruh  Kemanfaaatan  Npwp,  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada  WP  OP  di  Kabupaten  Tegal). Diponegoro Journal of Accounting , 435 – 449.
Muhamad.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 14 (1).
Rahajeng.  (2019).  Efficient  Golgi  Forward  Trafficking  Requires  GOLPH3-driven,  PI4P-Dependent  Membrane Curvature. Developmental Cell , 50 (5), 573 – 585.
Rahayu.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  Dan  Tax  Amnesty  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15 – 30.
Rahmawati.  (2017).  Pengaruh  profitabilitas,  solvabilitas,  ukuran  perusahaan,  dan  ukuran  KAP  terhadap  audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 6 (2), 108 – 124.
Sari.  (2017).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Persediaan  Barang  Berbasis  Web  Dengan  Metode  Fast (Framework For The Applications). Jurnal PILAR Nusa Mandiri , 13 (2), 261 – 266. Sari & Wirakusuma. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. Studi Kasus Inovasi Ekonomi . 2 (02), 45 – 52. https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513
Siamena. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Tologana.  (2015).  Pengaruh  sanksi,  motivasi  dan  tingkat  pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Manado). Accountability , 4 (1), 1 – 11.
Utami.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Sanata Darma, Yogyakarta .
Wardani  dan  Rumiyatun.  (2017).  Analisis  Dampak  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Preferensi  Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM) , 2019 (1), 3.
Yuliyanti.  (2018).  Pengaruh  Kemanfaatan  NPWP,  Pemahaman  Wajib  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Studi  Kasus  UMKM  Di  Kota  Surakarta. Skripsi.  Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta . Yunia,  S.  D.  M.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. JURNAL KHARISMA , 3 (1), 601-1166. E-ISSN 2716-2710.