Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 95-102| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3100.95-102

## PENOMORAN DAN PENANGGALAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR
530/PDT. G/2016/PN. DPS.)
Istadevi Utami Rahardika, I Nyoman Gede Sugiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia istadevi04@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com ayuwesna@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan Negeri Denpasar (PN) dalam putusannya Nomor 530/ Pdt.G/2016/PN.Dps menyatakan menghukum Notaris untuk segera memberi nomor dan tanggal pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa. Hal tersebut  menarik  dan  penting  untuk  dikaji  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  dasar  kewenangan  dan  cara pemberian nomor dan tanggal akta yang telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris setelah putusan PN  Denpasar.  Penelitian  hukum  normatif  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  isi  dari  tataran  hukum  positif,  tentang Penomoran  dan  Penanggalan  Akta  Notaris,  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier, sementara  itu  metode  analisis  menggunakan  cara  interpretasi  gramatikal,  dan  sistematis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan PN Denpasar memutuskan sengketa tentang Penomoran dan Penanggalan akta Notaris yakni Pasal 130 HIR/154 Rbg, Pasal 1851 KUH.Perdata, UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dan asas ius curia novit. Sehubungan dengan penomoran dan penanggalan terhadap akta Notaris dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UUJNP dan merujuk pada putusan PN Denpasar.
Kata Kunci : Penomoran dan Penanggalan, Notaris, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Putusan Pengadilan.

## Abstract
The Denpasar District Court (PN) in its decision Number 530 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps stated that it has punished the Notary to immediately give the number and date to the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Power of Attorney. This is interesting and important to examine in this research in relation to the basis of authority and the method of assigning the number and date of the deed signed by the parties before the notary after the Denpasar District Court decision. This normative legal research aims to examine the contents of a positive legal level,  concerning  the  Numbering  and  Dating  of  Notary  Deeds,  using  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials, while the analysis method uses grammatical and systematic interpretation. The results showed that the basic authority of the Denpasar District Court to decide disputes regarding the numbering and dating of notary deeds, namely Article 130 HIR / 154 Rbg, Article 1851 of the Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009, Perma RI Number 1 of 2016, and the principle of ius curia novit. In connection with the numbering and dating of the Notary deed, it can be done based on the provisions of the UUJNP and refers to the Denpasar District Court decision.
Keywords: Numbering and Dating, Notary, Deed of Sale and Purchase Agreement, Court Decision.

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  kewenangan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  adalah  berwenang  membuat  akta  autentik. Sementara itu, menurut Laksana & Griadhi (2019) akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN- P  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  akta  terdiri  atas  (a)  awal  akta,  (b)  badan  akta  dan  (c)  akhir  atau penutup akta.
Akta Notaris mesti memenuhi syarat formal dalam pembentukannya, akibat hukumnya jika syarat formal  tidak  dipenuhi,  baik  sebagian  atau  seluruhnya  sebagaimana  disyaratkan  Pasal  38  UUJN-P, adalah akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan, jika ditandatangani  oleh  para  pihak  sebagaimana  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  1869 KUH Perdata. Dengan mengacu pada istilah Sjaifurrachman dalam satu tulisannya menyebut akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan  di  bawah  tangan  disebut  dengan  istilah degradasi akta (Sjaifurrachman, 2011) .
Pasal 38 (1) huruf a UUJN-P menyebutkan bahwa setiap awal Akta atau kepala Akta memuat a. judul Akta, b. nomor Akta, c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;  dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Salah satu aspek penting dari awal akta Notaris yakni mesti mencantumkan nomor akta yang dibuat dengan angka arab, ditulis setelah penulisan judul akta dilanjutkan dengan penomoran dan penanggalan akta. Penomoran dan penanggalan akta dikatakan penting karena pada satu sisi terkait dengan  otentisitas  akta  Notaris,  dan  pada  sisi  yang lain  bersifat administratif  karena  terkait  dengan kewajiban Notaris untuk setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.
Bentuk dan sifat akta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 UUJN-P mesti mendapat  perhatian yang serius dari Notaris dalam pembuatan akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik. Oleh karena itu, ketika akta dibuat harus dapat menjamin adanya kepastian waktu sebagai salah satu syaratnya.  Kepastian  waktu  pembuatan  akta  merupakan  hal  yang  mendasar  bagi  para  pihak  untuk menetapkan atau menentukan kapan suatu perjanjian atau perbuatan hukum itu dibuat dan disepakati di antara  para  pihak  pembuatnya.  Kepastian  waktu  akan  semakin  jelas,  jika  pada  saat  itu  akta  Notaris tersebut  juga  disertai  dengan  penomoran  atau  dengan  kata  lain  penundaan  penomoran  akta  akan berimplikasi pada pemunduran waktu atau tanggal dibuatnya akta tersebut.
Penomoran dan Penanggalan Akta Notaris, menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena ada satu  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  sebagaimana  tertuang  dalam  putusan  Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps.,  tertanggal  12  Oktober  2016 yang secara garis besar telah memeriksa dan mengadili dalam perkara Perdata, dengan tergugatnya  adalah seorang  Notaris dan PPAT di Kabupaten Badung, Wilayah Jabatan Provinsi  Bali. Dari proses pemeriksaan perkara  perdata tersebut, Tergugat bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk sebagai mediator.
Isi  putusan  perdamaian  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  penggugat  dan Notaris selaku tergugat, yaitu:  Pihak  kedua  sebagai  Pejabat  Notaris  yang  ditunjuk  setuju  dan  bersedia  untuk  segera menyelesaikan proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa atas bidang-bidang tanah obyek  sengketa  yang telah  ditandatangani  oleh Pihak  Pertama  dengan  masing-masing  pemilik tanah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku bedasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan  atas  UU No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris dengan  segera memberi nomor  dan tanggal  pada  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  dan  Akta  Kuasa,  sehingga  Salinan  akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Salinan Akta Kuasa atas masing-masing bidang tanah dapat segera diterbitkan.
Ihwal diatas menunjukkan bahwa penomoran dan penanggalan akta Notaris bisa terjadi karena 2 (dua) hal yaitu, menurut ketentuan UUJN-P, dan kedua, karena Putusan Pengadilan. Sehubungan dengan hal  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  di dalam  memutuskan  sengketa  terkait  penomoran  dan  penanggalan  terhadap  akta  Notaris  yang  telah ditandatangani para pihak dihadapan Notaris sebagaimana Putusan Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps dan mengetahui  penomoran  dan  penanggalan  terhadap  akta  yang  telah  ditandatangani  oleh  para  pihak dihadapan  Notaris  setelah  ditetapkannya  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  atau  penelitian  ilmu  hukum  dogmatik  karena mengkhususkan  pada  aturan-aturan  hukum  positif  tertentu  dan  asas-asas  hukum.  Menurut Hadjon (1994) ,  lebih  jauh  disebutkan  bahwa  karakter  penelitian  ini  tergolong  pada  penelitian  ilmu  hukum dogmatik.  Sifat  dogmatik  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  isi  dari  tataran  hukum  positif  yang berkaitan dengan Penomoran dan Penanggalan Akta Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan.
Sesuai  dengan  karakter  penelitian ini  yang  bersifat  normatif,  maka pendekatan yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( the  statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  hukum Penelitian  ini  didukung  oleh  kasus  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  sehingga  tipe penelitiannya tergolong case study design (studi kasus). Ini berarti pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus  ( case  approach )  terkait  dengan ratio  decidendi, ( conceptual approach ) (Marzuki, 2013) .
Bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum  primer  merupakan bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  berupa  norma-norma,  peraturan  perundang- undangan  nasional,  dan  putusan  pengadilan,  bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang
memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  berupa  jurnal  hukum,  buku  hukum  yang berkaitan  dengan  pembahasan  ini,  dan  pendapat  para  pakar  hukum  atau  doktrin,  dan  bahan  hukum tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  kamus  besar  bahasa Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2001) .
Sementara  itu  untuk  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode  bola  salju ( snowball  method ),  artinya  bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  beberapa  literatur  kemudian  dari beberapa  literatur  tersebut  diambil  sejumlah  sumber  yang  mendukung  literatur  tersebut.  Adapun analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  interpretasi  berupa  interpretasi gramatikal,  dan  interpretasi  sistematis.  Interpretasi  gramatikal  adalah  menafsirkan  kata–kata  atau interpretasi menurut arti perkataan dalam perspektif kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa yang berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan  termasuk  putusan  pengadilan  yang  relevan  untuk mengkaji  permasalahan  dalam  penelitian  skripsi  ini.  Sedangkan  interpretasi  sistematis  memandang aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya saling berkaitan, dan senantiasa terhubung sebagai suatu sistem yang tidak dapat ditafsirkan seakan–akan berdiri sendiri.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  terkait  dengan  Putusan  Perkara Perdata Nomor 530/Pdt. G/2016/PN. Dps
Pengaturan kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan UU  Nomor  8  Tahun  2004 (LNRI  Tahun  2004  Nomor  34,  TLN  RI  4379)  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  2  Tahun  1986 tentang Peradilan Umum dan perubahan berikutnya dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI 5007) tentang Perubahan Kedua Atas  UU Nomor  2 Tahun 1986 tentang Peradilan  Umum,  yang  dilatar  belakangi  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006.
Kompetensi absolut Pengadilan Negeri yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat  pertama.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, maka  pengadilan  dilarang  menolak untuk  memeriksa, mengadili,  dan memutus  suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, namun tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Dalam doktrin hukum acara perdata disebut asas ius curia novit. Sementara itu Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan  bahwa ius  curia  novit artinya  hakim  dianggap  mengetahui  semua  hukum  sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (Harahap, 2016) . Menggunakan  interpretasi  sistematis,  pengaturan  perdamaian  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  130 HIR / 154 Rbg sebagai sumber hukum acara perdata dan Pasal 1851 KUH Perdata. Hakikat Pasal 130 HIR / 154 Rbg menetapkan jika pada hari sidang yang telah di tetapkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Kehadiran hakim pada saat inilah berperan secara  aktif  dan  dalam  kerangka  memberikan  kesempatan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk keperluan tercapainya  upaya  perdamaian,  lazim  dilakukan  oleh  hakim  adalah  mengundurkan  jadwal  sidang tersebut.
Secara prosedural penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Pasal 1851 KUH Perdata, mesti memenuhi persyaratan yakni (1) adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, (2) putusan perdamaian didasarkan pada sengketa yang telah ada, (3) persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan putusan perdamaian ( dading ) mengakhiri sengketa yang timbul. Ada beberapa kriteria untuk dapat melaksanakan upaya perdamaian ( dading )  di  depan  persidangan,  ada  beberapa  syarat  yang  harus  diperhatikan  oleh  para  pihak  yang sedang bersengketa yaitu (1) harus ada kesepakatan diantara para pihak yang sedang bersengketa, (2) perdamaian dituangkan dalam putusan hakim untuk mengakhiri sengketa para pihak, (3) perdamaian yang disepakati oleh para pihak terhadap sengketa yang sedang terjadi, (4) isi perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak wajib dibuat dalam bentuk tertulis.
Kesepakatan  di  antara  para  pihak  yang  sedang  bersengketa,  mesti  tunduk  pada  kaidah-kaidah keabsahan hukum perjanjian sebagaimana di maksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan dilakukan dengan iktikad baik, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Perdamaian  dituangkan dalam putusan  hakim dengan  maksud  untuk mengakhiri sengketa para pihak  secara  menyeluruh  dan  tuntas,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  1858  KUH  Perdata,  yang menegaskan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan  hukum  tetap,  kecuali  perdamaian  itu  dilakukan  dengan  cara  penipuan,  paksaan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1859 KUH Perdata.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lahirnya  Peraturan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mendorong Para Pihak menempuh proses perdamaian melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Dengan  berlakunya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai dengan ketentuan  yang diatur pada Pasal 38 menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua sengketa perdata yang diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara  perlawanan  ( verzet )  atas  putusan verstek dan  perlawanan pihak berperkara ( partij verzet ) maupun pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi kecuali terhadap sengketa perdata sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  530/Pdt.G/2016/PN.  Dps.  tertanggal  2  Agustus 2016,  dengan  jalan  perdamaian  melalui  proses  mediasi  terkait  dengan  dokumen  transaksi  jual  beli berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB) dan Akta Kuasa yang dibuat dihadapan  WAYAN  DARMA  WINATA  selaku  Notaris  di  Kabupaten  Badung,  karena  tidak terlaksananya  kelanjutan proses  jual  beli  dan  proses peralihan hak atas bidang- bidang tanah obyek sengketa  yang  telah  dibeli  dan  dibayarkan  lunas  oleh  Pihak Pertama.
Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai Notaris dan PPAT yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk melanjutkan  proses  jual  beli  dan  proses  peralihan  hak  menjadi  atas  nama  Pihak  Pertama,  telah melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  yaitu  tidak  dengan  segera memberikan nomor dan tanggal pada Akta PPJB maupun Akta Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama sebagai pembeli dengan masing-masing pemilik tanah.
Amar  putusan Pengadilan Negeri  Denpasar juga ditegaskan bahwa Pihak Pertama / Penggugat telah  melakukan  pembayaran  pelunasan,  sehingga  dengan  telah  terpenuhi  seluruh  hak-hak  penjual maka proses peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa sudah seharusnya segera dilakukan proses peralihan haknya menjadi atas nama pembeli. Ini berarti bahwa Pihak Pertama telah memenuhi janji-janji  yang  disebutkan  di  dalam  PPJB,  namun  Pihak  Kedua  dipandang  lalai  karena  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  diatur  secara  hukum  sebagai  Notaris/PPAT  dan tindakan Pihak Kedua dipandang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama.
Suatu  Tindakan  dipandang  bertentangan  dengan  hukum,  lazim  disebut  sebagai  perbuatan melanggar  hukum,  artinya  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian,  dan  secara  normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun mengenai bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan ( liability based fault ) (Sjaifurrachman, 2011) .
Upaya penyelesaian sengketa perdata antara Pihak Pertama / Penggugat dengan Pihak Kedua / Tergugat menghasilkan kesepakatan dan saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan permasalahan hukum  secara musyawarah  dan  mufakat  untuk perdamaian, sejalan dengan rumusan ketentuan Pasal 130  HIR/154  Rbg,  yang  secara  garis  besar  menentukan  bahwa  jika  pada  hari  sidang  yang  telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara No. 530/Pdt.G/2016/PN.Dps.,  secara  musyawarah  dan  mufakat  untuk  perdamaian  dimaksudkan  untuk mengakhiri  perkara  pada  tingkat  pertama  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  antara  Pihak  Pertama  / Penggugat  dengan  Pihak  Kedua  /  Tergugat.  Kesepakatan  perdamaian  tersebut  dinyatakan  dalam bentuk putusan hakim yang jika dilihat dari amar putusannya dapat dikualifikasi sebagai putusan akhir yang bersifat menghukum ( condemnatoir ) (Rifai, 2010) . Namun, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan pokok perkara No. 530/Pdt.G/2016/PN.Dps., menurut penulis dimaksudkan untuk  mengembalikan  kepada  dasar  pertimbangan  dibuatnya  UUJN-P  yaitu  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara melalui alat bukti tertulis yang bersifat
autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.
Penomoran  dan  penanggalan  kembali  Akta  PPJB  dan  Akta  Kuasa  Menjual  dengan  putusan Pengadilan  Negeri  Denpasar  tersebut  juga  akan  meniadakan  sifat  melawan  hukum  dari  Notaris  di dalam  membuat  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  (Pihak  Kedua  /  Tergugat)  dan termasuk dalam kerangka memberikan kepastian tanggal pembuatan akta sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Ini berarti penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk  mempertahankan norma-norma  hukum tertulis dari hukum positif  yang  ada  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  dan  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
Peniadaan sifat melawan hukum yang dimaksud menurut pandangan penulis adalah peniadaan sifat melawan  hukum  secara  keperdataan  dan  sifat  melawan  hukum  secara  pidana.  Ini  berarti  dengan putusan  pengadilan  tersebut,  Akta  PPJB  dan  Akta  Kuasa  Menjual  menjadi  tidak  kehilangan otentisitasnya. Otentisitas Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual sebagai bagian dari akta notaris terkait dengan tata cara pembuatannya memenuhi prosedur dan persyaratannya sesuai ketentuan UUJN.
Terpenuhinya  autentisitas  khususnya  aspek  penomoran  dan  penanggalan  Akta  PPJB  dan  Akta Kuasa  Menjual  maka  Notaris  (Pihak  Kedua/Tergugat)  dapat  mengeluarkan  salinan  Akta  Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan salinan Akta Kuasa untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah menjadi  atas  nama  Pihak  Pertama/Penggugat  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  kewajiban perpajakannya dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas masing-masing tanah obyek sengketa sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku di hadapan pejabat PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sesuai dengan wilayah hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa, yang ditandatangani  oleh  dan  antara  Pihak  Pertama  sebagai  Pembeli  dan  sekaligus  sebagai  Penjual berdasarkan  salinan  Akta  Kuasa  masing-masing  bidang  tanah  untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  2 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan pokok perkara No. 530/Pdt.G/2016/PN.Dps., tertanggal 20 Oktober 2016.
2. Cara  Penomoran  dan  Penanggalan  Kembali  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli dan Kuasa setelah berlakunya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN. Dps
Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau disebut juga dengan perjanjian timbal balik dilihat dari aspek sifat dan akibat hukumnya, dan pada sisi lain disebut sebagai perjanjian bantuan (Budiono, 2018) . Sebagai perjanjian bantuan maka fungsinya adalah untuk mempersiapkan  para  pihak  pada  perjanjian  utama,  yang  tujuan  akhirnya  adalah  pada  perjanjian pokoknya, yakni perjanjian jual beli. Sejalan dengan hal tersebut Herlien Boediono menjelaskan bahwa perjanjian bantuan sifatnya memperkuat perjanjian pokok dan keberadaannya pun hanya mungkin jika perjanjian pokoknya ada (Budiono, 2011) .
Dikaji dari aspek sumber wewenang maka Notaris dalam menjalankan jabatannya mendapatkan kewenangan yang bersumber dari undang-undang maka kewenangan Notaris tersebut bersifat atributif, artinya  pemberian  wewenang  oleh  pembuat  undang-undang  kepada  Notaris  sebagai  salah  satu pelaksana urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  perdata.  Penggunaan  wewenang  Notaris  dalam membuat  akta  autentik  harus  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal  38 UUJN-P,  yang terdiri dari (a) awal Akta atau kepala Akta, (b) badan Akta dan (c) akhir atau penutup Akta.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  wajib  mencantumkan  pada  awal  akta  atau  kepala akta tentang kebenaran  dilaksanakannya  pembuatan  akta  notaris  yang  secara  kronologis  logis  merupakan  fakta hukum  dan  diuraikan  sebagaimana  diharuskan  di  dalam  Pasal  38  ayat  (2)  UUJN-P.  Pencantuman uraian  fakta  di  dalam  kepala  akta,  dengan  cara  mengonstatir  fakta  dan menuliskannya  pada  bagian awal  akta  untuk  memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN-P. Jika tidak demikian maka akibat hukumnya adalah  akta  Notaris  akan  kehilangan  autentisitasnya  dan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.
Pasal  38  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  UUJN-P  mewajibkan  setiap  akta  Notaris  diberi  nomor pengeluarannya atau penerbitannya oleh Notaris yang membuatnya. Pasal tersebut dan di pasal-pasal lainnya tidak ada ketentuan mengenai penomoran akta Notaris, hanya ada beberapa kebiasaan Notaris yang bisa dijadikan pedoman, yaitu (1) Akta notaris wajib diberi nomor secara berurut dimulai dari nomor satu dan seterusnya untuk setiap bulan, selanjutnya pada bulan berikutnya diulang Kembali dari
nomor satu. Penulisan nomor akta dengan numerik latin yang dimulai dari satu digit, namun ada juga yang menggunakan dua digit.
Pencantuman  jam/pukul  pada  akta  merupakan  waktu  atau  momentum  para  pihak menghadap Notaris, dan harus disesuaikan dengan pembagian wilayah waktu di Indonesia serta tempat kedudukan Notaris. Sementara itu, menarik yang disampaikan  Herlien  Budiono,  dalam  salah  satu  tulisannya yang  menyebutkan bahwa di Nederland, notaris tidak berkewajiban untuk mencantumkan jam ( tijdstip ) dilaksanakannya pembuatan akta, khususnya pada waktu pembacaan penandatanganan akta notaris, kecuali untuk pembuat yang diharuskan untuk didaftarkan di dalam register umum ( openbare register ) (Budiono, 2011) . Selanjutnya Notaris harus menjamin tanggal dari akta, artinya bahwa tanggal yang disebut dalam akta adalah tanggal diresmikannya akta, yaitu dibuatnya akta, dibacakannya oleh Notaris dan ditandatanganinya oleh para penghadap saksi-saksi dan Notaris. Karena itu tanggal ini tidak boleh berlainan dengan tanggal diresmikannya akta, jadi tidak boleh diadakan apa yang disebut anti dateren'', ialah  memberi  tanggal  yang  lain  daripada  tanggal  peresmian  ( verlijden )  akta (Notodisoejo,  1982) . Kepastian tentang tanggal ini kadang-kadang besar sekali artinya, umpamanya untuk suatu perjanjian dimana  diikatkan  suatu  jangka  waktu  tertentu,  terutama  apabila  jangka  waktu  itu  dihitung  mulai daripada tanggal akta yang bersangkutan.
Deskripsi  tersebut  maka  penomoran  dan  penanggalan  akta  Notaris  menurut  ketentuan  UUJNP yang dilakukan oleh Notaris dengan maksud untuk menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para  pihak  menghadap  dan  menandatangani  akta  pada  hari,  tanggal,  bulan,  tahun  dan  pukul  yang tersebut dalam akta dan semua prosedur pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, masalah penomoran dan penanggalan akta merupakan bagian dari anatomi akta secara keseluruhan  sehingga  hal  tersebut  mesti  ditafsirkan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  bagian  yang lainnya atau anatomi akta tersebut merupakan satu sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  530/Pdt.G/2016/PN.  Dps.,  amarnya  bersifat menghukum Notaris untuk segera menyelesaikan proses akta PPJB dan akta kuasa atas bidang-bidang tanah obyek sengketa yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan masing-masing pemilik tanah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan segera memberi nomor dan tanggal pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa. Dengan amar putusan seperti itu menunjukkan bahwa kedua akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dihadapan Notaris (Tergugat) belum diberi nomor dan tanggal akta.
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebutkan segera memberikan nomor dan tanggal akta pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa  dapat  ditafsirkan  bahwa  penomoran  dan penanggalan  akta  tersebut  oleh  Notaris menunjuk pada jangka waktu tertentu mesti tidak secara eksplisit ditentukan jangka waktunya. Dengan demikian pada saat Notaris mengeluarkan salinan Akta Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  seharusnya  tidak  mengeluarkan  salinan  seperti  salinan  akta  pada umumnya. Hal ini disebabkan, secara faktual pemberian nomor dan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli  dan  Kuasa  tidak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  tetapi  atas  perintah  putusan Pengadilan Negeri Denpasar kepada Notaris.
Pemberian Nomor dan tanggal pada Akta Perjanjian pengikatan Jual beli dan Akta Kuasa yang telah ditandatangani sebelumnya, maka untuk adanya karakteristik salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa yang dikeluarkan Notaris atas dasar Putusan Pengadilan seharusnya salinan akta  yang  dikeluarkan  ditegaskan  pada  bagian  Akhir/Penutup  Akta  dengan  formulasi  kalimat  yang menyebutkan DEMIKIANLAH AKTA INI , dibuat dan diresmikan  pada  hari  dan  tanggal  seperti tersebut  pada  awal  akta  ini,  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.
Konstruksi kalimat yang menyebutkan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada  awal akta ini, adalah menunjuk bagian awal / kepala Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa yang sudah ditandatangani sebelumnya tetapi belum diberi nomor dan tanggal akta oleh Notaris. Untuk rumusan kalimat pada awal / kepala akta tersebut dapat dibuat sebagai berikut ---------------------------- Pada jam -----------  Waktu  Indonesia  Bagian  Tengah  (WITA),  hari  ini,  Kamis,  tanggal  dua  puluh  Oktober duaribu enambelas (20 -10 – 2016).
Pemberian nomor dan tanggal pada awal / kepala akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, dibuat sama dengan tanggal dibacakannya putusan Pengadilan  Negeri  Denpasar  karena  kata  segera
pada diktum putusannya ditafsirkan saat itu juga diberi nomor dan tanggal. Dan putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial setelah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan bagi para pihak yang bersengketa tidak dapat menggunakan upaya hukum banding maupun kasasi.
Namun  demikian,  jika  tidak  bisa  dilakukan  bersamaan  dengan  tanggal  dibacakannya  putusan pengadilan,  maka  pemberian  nomor  dan  tanggal  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa setidak-tidaknya  berdekatan  dengan  tanggal  Putusan  Pengadilan,  atau  paling  lambat  sama  dengan tanggal diterimanya salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Notaris yang bersangkutan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN. Dps., bisa menjadi precedent baru  dalam  praktik  hukum  kenotariatan  karena  masalah  penomoran  dan  penanggalan  akta,  tidak sepenuhnya menjadi wewenang Notaris melainkan bisa disepakati atau diperjanjikan kembali oleh para penghadap dengan Notaris jika pada saat penandatanganan akta dihadapan Notaris tidak serta merta diberikan nomor dan tanggal akta.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Mengenai dasar kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan sengketa terkait dengan Penomoran  dan  Penanggalan  akta  Notaris  yang  telah  ditandatangani  para  pihak  dihadapan  Notaris sebagaimana  Putusan  Nomor  530/Pdt.G/2016/PN.Dps,  secara  normatif  mengacu  pada  berbagai ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Pasal 130 HIR / 154 Rbg, Pasal 1851 KUH Perdata, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan juga bersumber pada salah satu asas yang dikenal dalam hukum acara perdata yakni asas ius curia novit yang dinormakan ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, mengenai  penomoran  dan  penanggalan  terhadap  akta  Notaris  dapat  dilakukan  menurut  ketentuan UUJNP dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps.  Untuk  penomoran  Akta  notaris  menurut  ketentuan  UUJN-P  merupakan satu  kewajiban  yang  dibuat  secara  berurut  dimulai  dari  nomor  satu  dan  seterusnya  untuk setiap bulan, sedangkan penanggalan Akta Notaris yang disebut dalam akta adalah tanggal diresmikannya akta,  yaitu  dibuatnya  akta,  dibacakannya  oleh  Notaris  dan  ditandatanganinya  oleh  para  penghadap saksi-saksi dan Notaris, sehingga pemberian nomor dan tanggal akta merupakan satu kesatuan untuk menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan sekaligus  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Sementara  itu  penomoran  dan  penanggalan  Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.  mesti  dilakukan  pada  saat  itu  juga  atau  sama  dengan  hari  dan  tanggal dibacakannya putusan pengadilan, atau setidak-tidaknya berdekatan dengan hari dan tanggal Putusan Pengadilan, atau jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka pemberian nomor dan tanggal aktanya paling lambat sama dengan tanggal diterimanya salinan resmi Putusan Pengadilan  Negeri Denpasar oleh Notaris yang bersangkutan.

## 2. Saran
Profesi  Notaris  merupakan  profesi  luhur  ( oficium  nobile ),  dan  jabatan  Notaris  adalah  jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara untuk melayani kepentingan masyarakat, sehingga Notaris dalam  menjalankan  kewenangannya mesti  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  senantiasa memegang teguh sumpah/janji jabatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUJN jo UUJN- P, dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hendaknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Protokol  Notaris  secara  berkala, sebaiknya  pada  saat  melakukan  fungsi  pengawasan  tersebut  lebih  bersifat  substantif  misalnya dilakukan  uji  petik  akta  dengan  maksud  apakah  akta  yang  telah  dibuat  memenuhi  standar  yang ditetapkan  dalam  UUJN  jo  UUJN-P,  sehingga  pemeriksaannya  tidak  hanya  bersifat  teknis administratif. Dan pada sisi lain masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya oleh Notaris untuk melaporkan tindakannya tersebut kepada MPD, karena pelaksanaan fungsi eksternalnya tidak dapat dilakukan  jika  tidak  ada  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN jo UUJN-P.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, H. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Budiono,  H.  (2018). Demikian  Akta  Ini  Tanya  Jawab  Mengenai  Pembuatan  Akta  Notaris  Di  Dalam  Praktik . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadjon, P. M. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Yuridika No. 6 Tahun IX , 8 (1). Harahap, Y. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Laksana, I. P. G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. G. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Membuat Akta dalam Bidang
Pertanahan. Kertha Negara , 7 (11). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55031/32619
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Notodisoejo, R. S. (1982). Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan . Jakarta: CV. Rajawali. Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika. Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.