## PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Rudiyansyah
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Email : rudyansyah488@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui Patologi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif yang  menggambarkan  pada  realitas  perilaku/penyakit  pegawai  negri  sipil  dalam  pelayanan public  yang  disebut  (Patologi  Birokrasi).  Obyek  penelitian  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, dengan waktu 3 bulan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelayanan public yang dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah,  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat untuk meningkatkan segala aktifitas dilakukan untuk mencapai tujuan. Dari hasil penelitian, bahwa patologi birokrasi dalam pelayanan publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak numfor masih sering terjadi. Yang dapat dilihat dari 3 indikator  yang  penulis  gunakan  untuk  membuktikan  berbagai  patologi  yang  muncul  dalam pelayanan  publik  yang  pertama  yaitu  pengaburan  masalah,  diskriminasi,  dan  cara  kerja berbelit-belit.  Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  berbagai patologi  birokrasi  Di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Biak numfor berdasarkan hasil penelitian dan wawanara penulis dengan informan, yaitu pertama, regulasi (hukum) yang tepat dan tegas. Kedua, menciptakan kondisi sosial dan spiritual yang baik.  Ketiga,  penjelasan-penjelasan  yang  logis,  dan  keempat  penyederhanaan  kerja  (flat organization).
Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pelayanan Public.

## PENDAHULUAN
Patologi
birokrasi (Bureau
pathology) adalah  himpunan  dari  perilaku- perilaku  birokrat  yang  disfungsional. Red tape merupakan  awal  kemunculan  dari sebuah patologi dalampelayanan publik. Red tape disebabkan  adanya  kecenderungan alami  yang  terjadi  didalam  tubuh  dan  para birokrat yang tercetak dari rutinitas kegiatan mereka  sendiri.  Birokrasi  yang  semestinya dapat lebih efesien dalam proses pelayanan public  justru  semakin  berbelit-belit  karena para  birokrat  dalam  melakukan  tugasnya sebagai  pelayan  publik  terkesan  setengah
hati.  Dari  sifat  inilah  kemudian  lahir berbagai patologi birokrasi seperti nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi  dan  berbagai  penyakit  birokrasi yang  menyebabkan  aparat  birokrasi  di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.
Kecenderungan birokrasi dalam pelayanan  pada  masyarakat  modern  benar- benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan  adanya  ramalan  mengenai makin  menggejalanya  dan  berkembangnya praktek-praktek  birokrasi  yang  paling rasionalpun tidak bisa lagi dianggap sebagai
kabar  menggembirakan,  melainkan  justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana  baru  yang  menakutkan  (Blau  dan Meyer, 2000: 3). Menurut Islamy (1998: 8), birokrasi dikebanyakan negara berkembang termasuk  Indonesia  cenderung  bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif ( over  consuming  and  under  producing ), tidak  obyektif,  menjadi  pemarah  ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen  penguasa  dan  sering  tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.  Meskipun  sudah  menjadi  gejala yang  sangat  umum,  ternyata  pada  setiap konteks  sistem  budaya  masyarakat,  secara empirik  birokrasi  dan  birokratisasi  terlihat dalam pola perilaku yang beragam.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  merupakan  salah  satu instrumen daerah yang sangat vital fungsinya yang tugas pokoknya melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah berdasarkan  azas  otonomi  dan  tugas pembantuan  di  bidang  kependudukan  dan pencatatansipil. Sebagai salah satu intrumen birokrasi yang banyak bersentuhan/ berhubungan  langsung  dengan  masyarakat, harusnya  mampu  memberikan  pelayanan yang  berdaya  guna  serta  pelayanan  yang efektif dan efesien.
Serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai dan dikeluhkan masyarakat dalam hal pelayanan publik  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  biak  Numfor yang  relatif  sama  dengan  pendapat  yang dikemukakan  Siagian  (  1994:  40-117  ) mengenai  patologi  birokrasi  khususnya pelayanan publik yaitu pengaburan masalah, tidak  adil,  menerima  sogok,  tidak  sopan,
sikap  tidak  acuh  dan  cara  kerja  yang berbelit-belit.
Dalam  konteks  perkembangan  ilmu pengetahuan, pemahaman tentang pengetahuan birokrasi mulai dikenal seiring dengan perkembangan konsep  negara modern. Menurut Taliziduhu Ndraha, istilah birokrasi  berasal  dari  dua  akar  kata,  yaitu bureau ( burra , kainkasar penutu pmeja), dan crazy,  ruler .  Keduanya  membentuk  kata breau-crazy .  Selanjutnya,  pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi  pihak  yang  diperintah  (M. Crozier dalam Riggs, 1971; 76).
Konsep sibirokrasi dalam ilmu sosial merupakan  usaha-usaha  modern  untuk mendorong  kearah  proliferasi  konsep  lebih lanjut. Untuk menjaga perspektif perkembangan  konsep  birokrasit  ersebut, penulisan  tentang  birokrasi  modern  akan ditelaah berdasarkan konsep yang telah biasa digunakan,  mengacu  pada  berbagai  afiliasi bidang  ilmu,  kecenderungan  teoritik  dan strategi-strategi  konsep  tual  atau  elaborasi dari  pengertian-pengertian  birokrasi  yang telah baku.
1. Birokrasi Sebagai Organisasi Rasional
Gagasan birokrasi yang memandang birokrasi  sebagai  suatu  mekanisme  sosial yang  memaksimumkan  efisiensi  dan  juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas merupakan hubungan antara  atribut-atribut  suatu  lembaga  sosial dan  akibat-akibatnya,  kemudian  diarahkan pada pendefinisian birokrasi sebagai organisasi  yang  memaksimumkan  efisiensi dalam administrasi yang selanjutnyadigunakan  secara  netral  untuk mengacu  kepada  aspek-aspek  administrasif dari organisasi-organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Blau (Albrow, 1989 : 83).
2. Birokrasi Sebagai Inefisiensi

## Organisasional
Konsep  birokrasi  sebagai  organisasi rasional  merupakan  kajian  yang  senantiasa ditelaah  oleh  para  akademisi.  Tetapi  untuk mengembangkan  konsep  birokrasi  sebagai organisasi yang tidak efisien tidak membutuhkan  banyak  tradisi  akademis. Victor  Thompson  mengatakan  bahwa birokrasi tidak mengenal belas kasihan tidak pula  mengenal  cinta  kasih  dikatakan selanjutnya  bahwa  birokrasi  itu  bersifat “impersonalitas”  (Miftah  Thoha,  2002  : 102),
M. De Gournay memandang bahwa birokrasi merupakan sesuatu yang biasanya dikeluhkan, para pejabat, para juru tulis, para sekretaris, para inspektur dan para intendan (manajer)  yang  diangkat  bukannya  untuk menguntungkan kepentingan umum (Albrow, 1989 : 1).
Munculnya patologi birokrasi ( Bureaupathology )  dikenal  sejak  hadirnya rutinitas  kegiatan  yang  menyibukkan  para birokrat itu sendiri dan menciptakan aktifitas yang  berbelit-belit.  Kemudian  kondisi  ini dikenal dengan istilah Red Tape (pita merah) yakni birokrasi yang berbelit-belit sehingga menciptakan perilaku birokrasi yang sangat bertentangan dengan tujuan mulia kehadiran birokrasi  itu  sendiri  di  tengah-tengah masyarakat. Kajian dan eksprimen terhadap patologi birokrasipun kian berkembang dan menghasilkan  banyak  pandangan  atau  teori tentang patologi birokrasi. Pada kenyataannya  negara  berkembang  telah menjadi  ‘ruang  dan  tempat’  tumbuh suburnya patologi birokrasi.
Seperti  Indonesia  sebagai  negara berkembang  masih  dalam  selimut  patologi birokrasi, mulai dari birokrasi pusat hingga birokrasi  di  daerah.  Bahwa  ternyata desentralisasi  atau  otonomi  daerah  yang
sedang  dan  terus  dijalani  bangsa  ini  belum mampu  menyingkirkan  patologi  birokrasi, bahkan dibeberapa daerah kita menyaksikan semakin mengukuhkan patologi birokrasi   itu  sendiri,  citra  buruk  tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul  kepermukaan,  yang  berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik,  yakni  korupsi  dengan  beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah ( red-tape ).
Kondisi yang mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya patologi birokrasi  adalah  akibat  pembiaran  terhadap lahir  dan  tumbuhnya  benih-benih  gejala patologi  birokrasi  itu  sendiri.  Seperti  kita ketahui, arti patologi dalam ilmu kedokteran adalah  ilmu  tentang  penyakit.  Berbagai penyakit yang mungkin sudah “di deritanya” atau mengancam akan “menyerangnya” perlu didefinisikan untuk kemudian di carikan terapi pengobatan yang paling efektif.  Harus diakui bahwa  tidak  ada  birokrasi  yang  sama  sekali bebas  dari  berbagai  patologi  birokrasi, sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua “penyakit” birokrasi.
Analogi itulah yang diterapkan oleh Siagian ( 1989: 310 ) yang diberlakukan bagi suatu  birokrasi.  Artinya,  agar  seluruh birokrasi  pemerintahan  negara  mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin  timbul,  baik  yang  sifatnya  politis, ekonomi,  sosial-kultural  dan  teknologikal, berbagai  “penyakit”  yang  mungkin  sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasikan untuk kemudian  dicarikan  terapi  pengobatannya yang  paling  efektif.  Harus  diakui  bahwa tidak  ada  birokrasi  yang  sama  sekali  bebas dari berbagai patologi birokrasi. Sebaliknya
tidak  ada  birokrasi  yang  menderita  semua “penyakit” birokrasi.

## Jenis-jenis Patologi Birokrasi
Menurut  Siagian  (1994:  310-1410), Patologi birokrasi dapat dikategorikan pada lima kelompok, yaitu :
➢ Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya  manajerial  para  birokrat.  Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
➢ Patologi yang disebabkan karena
kurangnya pengetahuan dan
keterampilan  para  petugas  pelaksana birokrasi.  Diantara  patologi  jenis  ini antara lain, ketidak telitian dan ketidakcekatan, ketidak mampuan menjabarkan  kebijakan  pimpinan,  rasa puasdiri,  bertindak  tanpa      pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
➢ Patologi  yang  timbul  karena  tindakan para  birokrat  yang  melanggar  norma hukum dan peraturan perundang- undangan.  Diantara  patologi  jenis  ini antara  lain,  menerima  suap,  korupsi, ketidakjujuran,  kleptokrasi,  dan mark up anggaran.
➢ Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam perilaku  para  birokrat  yang  bersifat disfungsional. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidakdisiplin.
➢ Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan,  motivasi  tidak  tepat,  beban kerja  berlebihan,  dan  kondisi  kerja kurang kondusif.
Serangkaian  contoh  penyakit  (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai dan dikeluhkan  masyarakat  dalam  pelayanan publik  sejalan  dengan  identifikasi  yang dilakukan  oleh  Siagian  (1994:  40-117), yaitu:

## 1. Pengaburan masalah
Merupakan  kenyataan  bahwa  dalam kehidupan  setiap  organisasi  pasti  akan timbul berbagai permasalahan. Faktor-faktor penyebabnya berbeda-beda ada yang bersifat  politis,  ekonomi,  hukum,  budaya, administratif,  ataupun  teknikal.  Dengan adanya  pengaburan  masalah  ini  akan membuat  interpretasi  sedemikian  rupa, sehingga  permasalahan  yang  sebenarnya sederhana,  dibuat  menjadi  sangat  rumit. Akibatnya,  tindakan  penyelesaian  menjadi berbelit-belit  dan  menyita  tenaga,  waktu, pikiran dan perasaan ( inefesiensi ) dalam hal pelayanan.

## 2. Diskriminasi
Sebagai penyakit birokrasi, tindakan diskriminatif  dapat  menghinggapi  bukan hanya  para  pejabat  pimpinan,  akan  tetapi juga  para  pelaksana  kegiatan  operasional. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengurusan  KTP, akte kelahiran maupun KK di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan adanya  perlakuan  diskriminatif  dalam pelayanannya. Bagi mereka yang  memiliki keluarga  atau  orang  dekat  yang  bekerja  di instansi tersebut akan diutamakan pelayanannya berbeda dengan mereka yang tidak memiliki  keluarga atau orang dekat di instansi  itu.  Begitu  pula  jika  yang  datang mengurus  adalah  orang  yang  penting (pemimpin)    maka  akan  diutamakan pelayanannya  berbeda  dengan  masyarakat biasa, yang biasanya akan lamban pengurusannya.

## 3. Tidak Sopan
Hal  yang  selalu  ditekankan  dalam pembahasan  tentang  patologi  birokrasi adalah  bahwa  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara, para  anggota  birokrasi  hendaknya  jangan berorientasi pada kekuasaan melainkan pada pengabdian dan pelayanan. Orientasi kekuassaan  bertolak  belakang  dengan peranannnya  selaku  abdi  negara  dan  abdi masyarakat. Padahal dalam suatu masyarakat  yang  beradab,  sikap  sopan merupakan bagian tata krama sosial.
4. Cara kerja yang berbelit-belit
Dengan  alasan  faktual  atau  tidak, birokrasi  pemerintah  sering  dilempari tuduhan  yang  seolah-olah  salah  satu  ciri birokrasi  adalah  membuat  suatu  pekerjaan yang  sesungguhnya  sederhana  menjadi rumit.  Dengan  kata  lain  cara  kerja  yang berbelit-belit.  Buktinya,  demikian  tuduhan tersebut sesuatu pekerjaan yang semestinya dapat  terselesaikan  dalam  waktu  singkat, baru dapat tuntas setelah makan waktu yang relatif lama. Sering ditambahkan pula bahwa berbelit-belit  berarti  suatu  pekerjaan  yang sesungguhnya  dapat  diselesaikan  oleh seseorang  dalam  kenyataannya  melibatkan beberapa  meja  yang  tentunya  berakibat kepada  ”mata  rantai  penyelesaian  yang panjang”.
Inilah serangkaian patologi birokrasi dalam  pelayanan  publik  yang  terjadi dihampir  seluruh  intansi  yang  bersentuhan/ berhubugan  langsung  dengan  masyarakat disetiap  daerah  tanpa  terkecuali  Di  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Biak Numfor. Meskipun sesungguhnya  langkah-langkah  perbaikan mutu  dan  pelayanan  terus  diupayakan pemerintah agar dapat memberikan keamanan,  kenyamanan,  kelancaran  dan
kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Pengertian Pelayanan Publik
Di  Indonesia  penggunaan  istilah pelayanan publik dianggap memiliki kesamaan  arti  dengan  istilah  pelayanan umum atau pelayanan masyarakat (Yogi dan Ikhsan,  2006:  222).  Sebab  ketiga  istilah tersebut dipergunakan secara “ interchangeable ”  dan  dianggap  tidak memilki perbedaan mendasar. Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dinyatakan pengertian  pelayanan  bahwa  pelayanana dalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan  orang  lain.  Pelayanan  berfungsi sebagai  sebuah  sistem  yang  menyediakan apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Sementara  istilah  publik  yang  berasal  dari bahasa Inggris terdapat beberapa pengertian yang  memiliki  variasi  arti  dalam  bahasa Indonesia  yaitu  umum,  masyarakat,  dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah public  offering (penawaranumum), public ownership (milikumum),  dan public  utility (perusahaanumum) dan lain-lain.
Rendahnya  produktifitas  kerja  dan mutu  pelayanan  yang  diberikan  oleh  para aparat  birokrasi  pemerintahan  kepada masyarakat  merupakan  wujud  dari  patologi birokrasi, yang mana salah satu penyebabnya  adalah  tindakan  dan  perilaku aparat  yang  disfungsional  atau  negatif. Masalah  perilaku  aparat  akan  menjadi semakin  rumit,  apabila  dalam  birokrasi tidak  terdapat  suatu  usaha  yang  bertujuan untuk  menyadarkan  para  aparat  birokrasi agar  tidak  lagi  melakukan  hal-hal  yang disfungsional  yang  akan membuat  kinerja kerja,  produktifitas  kerja  dan  mutu pelayanan  akan  menjadi  rendah  karena
para  pegawai  yang  sering  melakukan penyimpangan dalam hal pelayanan.
Berangkat  dari  konsep  tersebut, maka  skema  penulisan  dapat  digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dimana  dengan  tipe  penelitian  studi  kasus, penelitian  berfokus  pada  patologi  birokrasi dan pelayanan publik di dinas kependudukan dan  catatan  sipil.  Data  penelitian  diperoleh melalui  sumber  primer  yaitu  penelitian dilapangan  dengan  melalui  wawancara SKPD  dan  masyarakat  terkait  patologi birokasi  dalam  pelayanan  publik,  selain  itu intervew  dari  beberapa  informan  dan  data sekunder diperoleh dari dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk-Bentuk Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Berbagai  bentuk  patologi  birokrasi yang  sering  kita  temui  dan  dikeluhkan masyarakat dalam pelayanan publik sejalan dengan pemikiran Siagian ( 1994 : 310 -1410 )  yang  mengkategorikan  patologi  birokrasi timbul dari lima hal yaitu pertama patologi yang  timbul  karena  persepsi  dan  gaya
manajerial  para  birokrat, kedua patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana  birokrasi, ketiga patologi  yang timbul  karena  tindakan  para  birokrat  yang melanggar  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan, keempat patologi yang  dimanifestasikan  dalam  perilaku  para birokrat  yang  bersifat  disfungsional,  dan yang kelima adalah patologi yang merupakan  akibat  situasi  dalam  berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. 1. Pengaburan masalah Merupakan kenyataan dalam
kehidupan  setiap  organisasi  yang  membuat interpretasi  sedemikian  rupa,  sehingga permasalahan  yang  sebenarnya  sederhana dibuat  menjadi  sangat  rumit.  Kadang- kadang terjadi bahwa para pejabat pimpinan mengaburkan bentuk dan sifat permasalahan, karena dengan adanya pengaburan  itu,  penyelesaiannya  dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga menguntungkan  pejabat  yang  bersangkutan dalam  arti  kedudukannya.  Akibatnya, tindakan penyelesaian menjadi berbelit-belit dan  menyita  tenaga,  waktu,  pikiran  dan perasaan ( inefesiensi ) dalam hal pelayanan. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  patologi birokrasi  seperti  yang  telah  dibahas  di  atas dalam hal pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kab. Biak  Numfor,  maka  dapat  diketahui menggunakan indikator, yaitu :
➢ Memperumit pelayanan Merupakan  suatu  tindakan dengan  membuat  palayanan  yang sebenarnya  mudah  dan  sederhana menjadi  rumit  dan  berbelit-belit  yang berimplikasi  terhadap  pelayanan  yang tidak  efesien.  Masalah  ini  sering ditemukan  aparatur  pemerintah  dalam
proses  pelayanan,  khususnya  secara administrasi,  sehingga  yang  terjadi kebosanan masyarakat dan rasa enggan untuk mengurus Ktp, Kk, Akte lahir dll, seperti  yang  di  ungkap H.Y. Dalam pelayanan,
Bahwa  proses  pelayanan disbudcapil  sangat  membosankan, akibatnya  pelayanan  yang  rumit, antrian yang lama dan ruangan yang tak  mendukung  dalam  pengurusan (Wawancara 16/10/2019).

## 2. Diskriminasi
Salah  satu  prinsip  kepemimpinan yang telah diakui kebenarannya adalah sikap objektif dan rasional dalam memperlakukan para bawahan yang didasarkan pada kriteria yang jelas. Prinsip ini berlaku dalam seluruh proses  manajemen  sumber  daya  manusia, termasuk salam pemberian penghargaan dan pengenaan  sanksi  administratif.  Tidak  ada tempat  untuk  bertindak  atas  dasar  pilih kasih,  karena  pertimbangan-pertimbangan yang  tidak  rasional  seperti  nepotisme,  dan primordialisme.
Sesungguhnya,  prinsip  yang  sama berlaku  pula  dalam  pemberian  pelayanan kepada para masyarakat. Semua masyarakat harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama tanpa adanya diskriminasi, sepanjang masyarakat  tersebut  sama-sama  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan  untuk menerima  pelayanan  yang  diinginkannya. Pertimbangan-pertimbangan  yang  irasional, sepertinepotisme  dan  primordialisme  yang tidak  seharusnya  digunakan  dalam  setiap pemberian  pelayanan  kemasyarakat.  Untuk mengetahui ada tidaknya tindakan diskriminasi  sebagai  patologi  birokrasi dalam hal pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kab.
Biak,  maka dapat diketahui dengan menggunakan dua indikator  yaitu :
➢ Sikap pilih kasih Tindakan diskriminatif dalam memberikan  pelayanan  dengan  cara memberikan  pelayanan  yang  tidak  adil terhadap masyarakat dengan mengutamakan  yang  memiliki  keluarga di instansi atau mereka yang memangku jabatan.  Seperti  yang  di  ungkap  B.W,
dalam pelayana; Bahwa didalam pengurusan Ktp maupun Kk
biasanya  lama  jika  tidak  memiliki kerabat  di  dalamnya,  sehingga kepengurusan  biasa  selesai  dalam waktu  3  hari  kini  menjadi  7-10 hari.(Wawancara 17/10/2019).
➢ Sikap tidak adil Perlakuan diskriminatif dalam pemberian  pelayanan  yang  berbeda antara  orang    yang  satu  dengan  orang yang  lainnya,  atas  dasar  pertimbangan- pertimbangan  tidak  rasional  (  nepotisme dan primordialisme ).
Hal  ini  sering  ditemukan  sikap diskriminatif  yang  dilakukan  sebagaian pegawai yang bertugas dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, seperti adanya keluarga atau kerabat yang ada di dalam kantor.
3. Tindakan Tidak Sopan
Aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya  sebagai  pelayan  masyarakat  dan abdi negara, hendaknya jangan  berorientasi pada kekuasaan melainkan pada pengabdian dan pelayanan. Orientasi kekuasaan bertolak belakang  dengan  peranannya  selaku  abdi negara dan abdi masyarakat. Padahal dalam suatu masyarakat yang beradab, sikap sopan merupakan bagian tata krama sosial. Untuk mengetahui  sikap  yang  ditunjukkan  oleh
aparatur birokrasi di Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  maka penulis mengambil dua indikator, yaitu:
➢ Sikap tidak peduli ( acuh ) Sikap  tidak  acuh  merupakan  salah
satu  akibat  oriantasi  kekuasaan  yang dianut  anggota  birokrasi.  Orientasi demikian menjelma dalam bentuk menonjolkan  pandangan  bahwa  dialah yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  yang berimplikasi  terhadap  sikap  tidak  acuh yang dimunculkan oleh birokrat terhadap masyarakat.
Anggota birokrasi
seringkali ditemukan di beberpa kantor baik tingkat kelurahan,  kecamatan,  maupun  di  dinas kependudukan dan catatan sipil memiliki sifat  acuh  dalam  pelayanan  terhadap masyrakat sehingga menimbulkan kerugian  terhada  publik.  Dimana  pada sikap  acuh  itu  seperti,  tidak  menyapa, cuek, sombong, dan bertingkah laku yang tak baik. Seperti yang diungkapkan D.Y, pelayanan sikap tak acuh;
Bahwa di dinas
kependudukan  dan  catatan  sipil masih  ada  beberapa  orang  (kecil) birokrat yang bertingkah laku seperti itu  (acuh),  sehingga  menimbulka ketidak nyamanan (Wawancara 17/10/2019).
➢ Sikap tidak ramah
Merupakan  sikap  yang  ditonjolkan
oleh aparat dalam memberikan pelayanan,  hal  ini  akibat  dari  orientasi anggota  birokrasi  pada  kekuasaan,  ada kalanya bertindak dengan cara tidak atau kurang  ramah  seperti  penggunaan  kata- kata  yang  menyinggung  perasaan  orang lain dalam hal ini masyarakat.
Sikap  yang  di  tampakkan  oleh anggota birokrasi dapat melanggar nilai- nilai  pelayanan  publik,  seolah  merasa
bahwa masyarakatlah yang butuh dengan kehadiran para birokrasi di pemerintahan. Seperti  diungkapkan  R.D,  pelayanan yang tidak ramah;
Bahwa sebagai sikap pegawai  dinas  kependudukan  dan catatan  sipil  bertingkah  laku  yang tidak  semestinya,  seperti  diam,  dan cuek  sehingga  masyarakat  merasa tidak  penting  di  hadapan  mereka (Wawancara 17/10/2019).
4. Cara kerja yang berbelit-belit Birokrasi pemerintah sering dilempari tuduhan yang seolah-olah salah satu ciri birokrasi adalah membuat suatu pekerjaan  yang  sesungguhnya  sederhana menjadi rumit. Pekerjaan yang semestinya  dapat  terselesaikan  dalam waktu  singkat,  baru  dapat  tuntas  setelah makan waktu yang relatif lama. Hal inilah yang  kemudian  memunculkan  wacana mengenai  kinerja  birokrasi  yang  lamban dalam  menyelesaikan  tugas-tugasnya dalam hal ini adalah pelayanan terhadap masyarakat.  Untuk  mengetahui  patologi atau  permasalahan  birokrasi  terhadap kelambanan atau inefesiensi yang timbul di  Kantor  dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil maka penulis mengambil dua indikator, yaitu :
➢ Prosedur yang panjang Merupakan  mekanisme  pengurusan yang  memiliki  prosedur  yang  panjang.
Hal  inilah  berimplikasi  terhadap  kinerja aparat yang berbelit-belit ( tidak efesien ).
Seperti  yang  terjadi  di  dinas kependudukan  dan  catatan  sipil  dalam pengurusan Ktp atau Kk harus melengkapi  prosedur  yang  panjang, seperti pengantar
dari kelurahan/kampung,  Kecamatan/distrik. Hal  seperti  tentunya  dapat  memakan
waktu yang panjang, apalagi masyarakat yang  memiliki  tempat  tinggal  yang  jauh tentu dapat melakukan pengurusan dalam waktu berminggu-minggu.
➢ Dokumen - dokumen yang banyak Merupakan  pengunaan  dokumen- dokumen yang banyak dalam melakukan setiap  pengurusan  yang  berarti  menyita waktu,  tenaga  dan  pikiran  masyarakat lebih banyak.
Salah  satu  yang  penting  dalam pengurusan  KK  atau  KTP  dengan melengkapi dokumen yang rumit seperti adanya  surat  pengantar  dari  kelurahan, distrik  baru  bisa  sampai  ke  dinas kependudukan dan catatan sipil, sebagaimana  diungkapkan  oleh B.P . Selaku  masyarakat  yang  mengurus  akte kelahiran
Dalam kepengurusan Akte kelahiran  sangatlah  rumit  sehingga rela  berbolak  balik  antara  kantor satu  dengan  yang  lainnya,  dimulai dari kantor dinas kependudukan dan catatan sipil turun ke kelurahan dan kecamatan dalam melengkapi dokumen  dan  kembali  ke  dinas (Wawancara 17/10/2019).

## Upaya-Upaya  Meminimalisir  Patologi Birokrasi
Seperti  yang  telahdi  ketahui,  arti patologi dalam ilmu kedokteran adalah ilmu tentang penyakit. Pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin  diderita  oleh  manusia,  meskipun sekaligus  dimaklumi  bahwa  tidak  ada manusia  yang  menderita  semua  jenis penyakit.  Paling  sedikit  tidak  pada  waktu yang bersamaan.
Analogi  itulah  yang  berlaku  pula  bagi suatu  birokrasi.  Artinya,  agar  seluruh
birokrasi pemerintah negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin  timbul,  baik  yang  sifatnya  politis, ekonomi,  sosio  kultural  dan  teknologikal, berbagai  “penyakit”  yang  mungkin  sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya  perlu  diidentifikasi  untuk kemudian  dicarikan  terapi  pengobatannya yang  paling  efektif.  Harus  diakui  bahwa tidak  ada  birokrasi  yang  sekali  bebas  dari bebagai patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada  birokrasi  yang  menderita  semua “penyakit”  birokrasi  sekaligus.  Adapun upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meminimalisir  berbagai  patologi  birokrasi yang terjadi Di Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kab.  Biak  Numfor, yaitu :
1. Regulasi (hukum) yang tepat dan tegas Penerapan  aturan-aturan  yang jelas dan tegas dapat menindak lanjuti aparatur  yang  melakukan  pelanggaran didalam  proses  pelayanan  publik, sehingga  masyarakat  hal  ini  yang mendapat  pelayanan  dapat  melaukan aktifitas dengan baik.
2. Penciptaan kondisi sosial dan spiritual yang baik
Untuk meminimalisir berbagai patologi  birokrasi  yang  sering  muncul dalam  hal  pelayanan  maka  penciptaan kondisi  sosial  dan  spiritual  yang  baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuat kesan sopan dan tidak kaku.  Hal  ini  diharapkan  mampu membuat  suatu  hubunngan  yang  baik antara  aparat  dengan  masyarakat. Sebagaimana  diungkapkan  oleh M.S selaku  kepala  Dinas  Kependudukan dan  catatan  sipil  dengan  mengatakan bahwa :
” Dengan membangun kerja sama supaya tetap ada hubungan yang
tercipta  baik  dengan  aparat maupun dengan masyarakat,
kondisi seperti inilah yang sangat kami  harapkan  dapat  terjadi mengingat instansi kami merupakan  salah  satu  instansi yang  paling  banyak  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat banyak” (Wawancara
18/010/2019)
Hal yang sama pula diungkapkan oleh
B.S selaku  kepala  bagian  pencatatan sipil, dengan mengatakan bahwa:
”penciptaan  hubungan  yang harmonis dengan jajaran maupun dengan  masyarakat  dengan  baik sehingga tidak ada jarak komunikasi antara aparat dengan masyarakat, hal tersebut dilakukan  semata-mata  untuk mempererat hubungan tali silaturahmi  kami  baik  di  dalam kantor  maupun  di  luar  kantor, baik  antara  aparat  maupun dengan masyarakat ”
(Wawancara 18/010/2019)
Berdasarkan dari kedua informan  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  untuk  menghilangkan  kesan yang tidak sopan dan kaku pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil salah satuupaya yang dapat dilakukana dalah  menciptakan  kondisi  sosial  dan spiritual  yang  baik  dengan  cara membangun kerjasama yang baik dan harmonisasi  hubungan,  baik  antara aparat maupun dengan masyarakat.
3. Penjelasan-penjelasan yang logis Pemberian penjelasan-penjelasan yang logis kepada pihak yang memerlukan pelayanan, hal ini dimaksudkan agar aparat tidak terkesan cuek  atau  tidak  peduli  terhadap
masyarakat yang memerlukan pelayanan.  Upaya  ini  dapat  dilakukan oleh pimpinan atau pegawai operasional  untuk  menyampaikan  hal- hal mengenai halangan-halangan yang mungkin  terjadi  yang  menyebabkan adanya  keterlambatan  penyelesaian dalam  berbagai  pengurusan  karena berbagaihal  yang urgen secara  logis kemasyarakat.  Hal  ini  lebih  dapat diterima  oleh  masyarakat  ketimbang harus  menunggu  berhari-hari  tampa adanya kepastian dan kejelasan penyelesaian  yang  mereka  urus  di instansi  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai dengan  yang  diungkapakan  oleh M.S selaku kepala Dinas kependudukan dan catatansipil yang mengatakanbahwa :
“Diusahakan  petugas  lebih  dari satu,  sehingga ada petugas cadangan  atau  petugas  yang memahami  tugas-tugas  lainnya dengan maksud tidak ada peyelesaian  yang  tertunda  atau terlambat. Akan tetapi jika terjadi keterlambatan penyelesaian maka kami berusaha memberikan penjelasan yang logis dan santun agar masyarakat dapat memahami dan menerimanya”. (Wawancara 18/10/2019)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh B.S selaku kepala bidang  pencatatan  sipil  dengan mengatakan bahwa :
"kalaum  asalah  pegawai,  kami selalu mempunyai petugas cadangan  jadi  pelayanan  tetap dilaksanakan, namun jika
pegawai sibuk sehingga beberapa masyarakat mempertanyakan penyelesaian  apa  yang  mereka
urus,  maka  kami  selaku  aparat memberikan  mereka  penjelasan- penjelasan  yang  logis  agar merekapaham  dan  menerimanya, tapi  tak  dapat  dipungkiri  bahwa beberapa masyarakat juga biasanya  tidak  menerima  apa yang kami sampaikan”. (Wawancara 18/10/2019) Berdasarkan dari kedua
informan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  penjelasan-penjelasan  yang logis  lebih  dapat  diterima  oleh masyarakat,  meskipun  tidak  dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa  masyarakat  yang  kurang menerima  hal  tersebut,  dengan alasan  bahwa  mereka  telah  m engurus  berminggu-minggu  bahkan berbulan-bulan akan tetapi apa yang mereka urus belum selesai. Sehingga aparat harus bekerja lebih ekstra lagi dalam menyampaikan berbagai masalah  pada  masyarakat  sehingga penjelesan-penjelasan  mereka  dapat diterima  oleh  masyarakat.  Karena penjelesan-penjelasan  yang  logis merupakan  salah  satu  alternative yang dapat digunakan untuk meminimalisir  patologi  birokrasi dalam hal pelayanan yang selama ini diderita oleh birokrasi yang terkesan acuh tak acuh terhadap masyarakat.
4. Penyederhanaan kerja ( flat organization )
Cara  kerja  berbelit-belit  yang
selama  ini  ditunjukkan  birokrasi  dapat dihilangkan dengan cara
penyederhanaan  kerja  yang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh istansi yang  bersangkutan,  sasarannya  antara lain  memangkas  rantai  penyelesaian yaitu   bagian-bagian  yang  tidak efektif
dalam instansi yang berimplikasi terhadap  pengurangan  prosedur  kerja yang  selama  ini  menimbulkan  rantai penyelesaian  yang  panjang  sehingga tidak memunculkan rantai penyelesaian yang panjang lagi.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang diungkapkan  oleh  kepala  bagian pencatatan sipil B.S yang mengatakan bahwa :
“ Melihat berbagai persoalan birokrasi  yang  selama  ini  susah untuk  dihilangkan  dalam  hal mekanisme  pengurusan  berbelit- belit  di  instansiini,  yang  menyita waktu masyarakat yang cukup lama memang perlu adanya suatu perbaikan  dari  segi  administrasi dan  pelayanannya,  salah  satunya adalah  penyederhanaan  rantai penyelesaian (penyederhanaan kerja)  yang  diharapkan  mampu mengatasi  persoalan  penyelesaian setiap  pengurusan  di  isntansi  ini sehingga setiap penyelesaian penguru dapa tlebih cepat” (Wawancara 18/10/2019)
Hal  senada  juga  di  ungkapkan  oleh salah satu staf bagian pencatatan sipil T.S, yang mengatakan bahwa :
“perlu  adanya  penyederhanaan kerja tapi tetap dalam koridor yang relevan dengan aturan-aturan yang berlaku,  dengan  harapan  dapat mengurangi  rantai  penyelesaian yang panjang (berbelit- belit)”. (Wawancara 18/10/2019)
Penyederhanaan kerja memang
menjadi  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan patologi birokrasi. Dengan adanya
peyederhanaan kerja berdasarkan yang diungkapkan oleh duainforman di atas, dapat meminimalisir berbagai patologi birokrasi  yaitu  kinerja  yang  berbelit- belit  yang  saat  ini  telah  diderita  oleh hampir  setiap  lembaga  birokrasi dengan tetap berdasarkan pada aturan- aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow,  Martin.  1989, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta. Effendi,  Onong  Uchjana.  1989, Kamus Indonesia ,  CV.  Mandar  Maju. Jakarta.
Harry Sarundajang,  Sinyo, 2012, Birokrasi dalam  Otonomi  Daerah  “Upaya
Mengatasi Kegagalan” , Kata Hasta
Pustaka, Jakarta.
Istianto,  Bambang,  2011, Domokratisasi Birokrasi ,  Mitra  Wacana  Media,
Jakarta
Makmur,  2007, Patologi  Serta  Terapinya Dalam Ilmu Admiistrasi dan Organisasi, Refika Aditama, Bandung. Moerdiono. 1994, Birokrasi dan Administrasi Pembangunan : Beberapa  Pemikiran  Pemecahan ,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Ndraha,  Talidziduhu.  2003, Kybernology  1 (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
Santoso,  Priyo  Budi.  1999, Birokrasi
Pemerintah  Orde  Baru  :  Perspektif
Kultural  dan  Struktural, Rajawali Press, Jakarta.
Setiono,  Budi.  2002, Jaring  Birokrasi ,  Pt.
Gugus Press, Bekasi.
Siagian,  S.P,  1994, PatologiBirokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sinambela, Lijan.P, 2010, Reformasi Pelayanan Publik “Teori, Kebijakan,  dan  Implementasi”,
Bumi Aksara, Jakarta.
Tarukan, Alfrida, 2012, Kualitas Pelayanan
Kartu  Tanda  Penduduk  Penduduk Pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mamuju, Disertasi,  Pascasarjana STIA LAN, Makassar. Thoha, Miftah, 2009, Birokrasi Pemerintah
Indonesia di Era Reformasi,
Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.

## Dokumen-Dokumen
Undang-Undang  Nomor  210  Tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik