## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 2, Juli 2020, Hal 99-103

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No.625/PDT.G/2014/PN JKT. BRT)
Agus Purwanto 1 , Denok Sunarsi 1 , Hadion Wijoyo 2
1 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
2 Prodi Sistem Informasi, STMIK Dharmapala Riau, Pekanbaru, Indonesia Email: 1 dosen02428@unpam.ac.id, 2 denoksunarsi@unpam.ac.id, 3 hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id
Abstrak− Perkembangan  dunia  kesehatan  dan  teknologi  penanganan  penyakit  serta  fasilitas  pendukung  yang  semakin  canggih.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses operasi usus buntu/apendisitis tindakan anestesi tenaga medis yang menimbulkan  kerugian bagi pasien dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk  mengetahui  faktor penyebab operasi  usus buntu/apendisitis dengan tindakan anestesi  oleh tenaga  medis  yang menimbulkan kerugian bagi  pasien dalam  pelaksa naan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif  yakni  kegiatan  ilmiah  yang  mencakup  kegiatan  menginventarisasi,  memaparkan, menginterprestasikan, mensistematisasikan, serta mengevaluasi keseluruhan produk hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara, dengan bersarankan konsep-konsep, pengertian-pengertian, katagori-katagori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode- metode  yang  dibentuk  dan  dikembangkan  secara  khusus  untuk  melakukan  semua  kegiatan  tersebut,  yang  keseluruhan  kegiatannya  itu diarahkan  untuk  mempersiapkan  upaya  menemukan  penyelesaian  yuridis  terhadap  masalah  hukum  yang  mungkin  terjadi  dimasyarakat dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  Putusan  pengadilan  No.  625/PDT.G/2014/PN  JKT.  BRT.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa  Tindakan  anestesi  oleh  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  keahlian  profesinya  yang menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  tetap  harus  berpegang/berpedoman  pada  rambu-rambu regulasi/kebijakan  yang  mengaturnya  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  29  tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran,  Undang- undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kebijakan dan arahan ketua MKDKI dan KKI berupa keputusan dan peraturan serta Faktor kegagalan medis bagi setiap tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan pada semua tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  yang  melakukannya  diluar  dari  regulasi/kebijakan  yang  ada  karena  disebabkan  oleh  faktor  lain perluasan  pengertian  perbuatan  melanggar  hukum  yang  meliputi  tidak  hanya  melanggar  peraturan  tertulis  akan  tetapi  termasuk  juga mengganggu  hak  orang  lain,  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  sipembuat,  bertentangan  dengan  kesusilaan  serta  bertentangan dengan  kepatutan,  ketelitian,  dan  hati-hatian  yang  mesti  diperhatikan  dalm  pergaulan  masyarakat  terhadap  tubuh  atau  benda.  Maka diperlukan  regulasi/kebijakan  yang  mengatur  tentang  hasil  (resultaat  verbintenis)  atau  daya  upaya/usaha  (inspaning  verbintenis)  tenaga medis/tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  tindakan  medis  karena  regulasi/kebijakan  yang  mengatur  tentang  hasil  (resultaat  verbintenis) atau daya usaha (inspaning verbintenis) belum ada.
Kata Kunci : Tindakan Medis, Apendisitis, Anestesi, Perbuatan Melanggar Hukum,
Abstract− The development of the health and disease management technology supporting advanced as well as facilities. The purpose of this  research is to  know  the  operation process  had involved the cecum to the  / appendicitis the act  of  an anesthetic  of medical  staff that cause financial losses for patients in the implementation of the Act Of Law number 29 years 2004 about the practice of medici ne to gain an understanding of the factors causing the an appendectomy / appendicitis with the action of an anesthetic by of  medical staff that cause financial losses for  patients in the  implementation of the  Act  Of  Law number  29 years  2004  about the  practice of medicine .  As for the methodology  used  an  author  in  the  juridical  research  methodology  is  normative  and  for  scholarly  activities  which  includes  the  stock taking  ,  explained,  to  interprate,  Systemize  ,  and  evaluate  all  the  positive  law  applicable  in  a  community  or  state  ,  Based  o n  concepts, definitions , categories , theories , clasifications , and methods formed and developed specifically to do all the activities are , that whole to prepare  their activities are  hoping to find  a  settlement  to  the problem of  juridical  law that might  happen  dimasyarakat in this regard  to judicial decisions No. 625/PDT.G/2014/PN JKT. BRT. The results of the study and discussion can be obtained the conclusion that the act of an anesthetic by medical workers and paramedics in running expertise their which have inflicted losses for patients can be accounted for because still have to keep / based on the guidelines regulations and policy staged it set out in the act of no. 29 / 2004 about the practice of medicine, the act of no. 36 2009 on health, policy and directions head of  MKDKI and KKI keputusan and regulations as well  as the failure medical for every health worker / health workers in performing an action medical could be accounted for on all medical workers and paramedics who do it out of regulations and policies that exists because caused by other factors expansion of understandi ng unlawful act which includes not only flouted the rules written will but including also worried the rights of others, contrary to a legal obligation A maker of , contrary to morality and contrary to propriety , precision , and that should be taken in between hati-hatian community against the  body  or  objects .Then required / regulations about the  outcome  of  a  policy  governing ( resultaat  verbintenis )  or in  the  business  / ( inspaning verbintenis ) / medical workers health workers in performing medical procedures because / regulations about the outcome of a policy governing ( resultaat verbintenis ) business or power (inspaning verbintenis)
Keywords : Medical Procedures, Appendicitis, Anesthesia, What Unlawful

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia kesehatan dewasa ini cukup pesat, tidak hanya menyangkut berbagai penyakit yang timbul, tetapi juga teknologi  penanganan  penyakit  serta  fasilitas  pendukungnya  yang  semakin  canggih.  Sayangnya  hal  ini  tidak  berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur terhadap hubungan penanganan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 2, Juli 2020, Hal 99-103

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
menimbulkan  permasalahan-permasalahan  hukum dalam  penaganan  kesehatan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hubungan antara pasien dengan dokter, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit serta perseroan terbatas/PT sebagai badan hukum dari rumah sakit itu sendiri.
Pelayanan  kesehatan  yang  baik  adalah  bagian  dari  tujuan  pembangunan  nasional,  karena  pelayanan  kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapat oleh setiap orang secara sama, tanpa adanya pengecualian.  Dalam  konsideran  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  pada  huruf  (a)  disitu ditegaskan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia,  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konsideran  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  juga  mengacu  pada  pertimbangan  Mengingat  pada  huruf  (b) yang  tertulis  bahwa  setiap kegiatan  yang  dalam upaya  untuk memelihara  dan meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  non  diskriminatif,  partisipatif,  dan  berkelanjutan  dalam  rangka pembentukan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  serta  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  bagi  kebutuhan pembangunan nasional.
Meningkatkan  derajat  kesehatan bagi  setiap  warga negara  Indonesia, berarti  memberi perlindungan kepada  seluruh masyarakat  Indonesia  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  “Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tercantum  dengan jelas  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia.  Tujuan  nasional  tersebut adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.” Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  “Untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut  diselenggarakanlah  upaya  pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.
Dalam  upaya  pembangunan  kesehatan  selama  ini,  telah  terjadi  perubahan  orientasi,  tidak  hanya  dalam  tata  nilai, melainkan juga menyangkut pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.  Adanya  orientasi  tersebut  telah  membawa  implikasi  tidak  hanya  terhadap  proses  pembangunan  kesehatan  itu sendiri, melainkan juga terhadap proses penegakan hukum dalam bidang kesehatan.
Semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, peran hukum dalam mengatur dan mengawasi (social control dan social engineering) berbagai tindakan yang dilakukan oleh dokter, perawat, maupun rumah sakit akan semakin penting sebab  dengan  penggunaan  fasilitas  kedokteran  dan  fasilitas  rumah  sakit  yang  semakin  canggih  dan  modern  dewasa  ini, control sosial yang sifatnya konvensional hampir dapat dipastikan tidak akan mampu bekerja secara maksimal.
Apalagi  faktor  investasi  yang  mereka  tanamkan  atau  keluarkan  dengan  terbuka  secara  besar-besaran  maka  pasti mereka  akan  menghendaki  harus  ada  pengembalian/pulangan  yang  sesuai  dengan  tujuan  pembangunannya  atau  tujuan usahanya  dan  ini  biasa  terjadi  pada  perusahaan-perusahaan  yang  mecari  profit  semata.  Berbeda  dengan  rumah  sakit pemerintah  dan  rumah  sakit  pendidikan  yang  profitnya  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  intitusi tersebut (baik yang membangun, menyelenggarakan dan yang menentukan tarifnya). Regulasi tersebut berlaku untuk rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pememrintah kabupaten/kota.
Pada  uraian tersebut diatas bisa melatar belakangi suatu perkembangan proses pelayanan, pengobatan, dan tidakan medis di suatu rumah sakit. Proses pelayanan, pengobatan, serta tindakan medis disuatu rumah sakit akan tergantung dari kemampuan  si~pemodal  atau  si~pemilik institusi  tersebut. Karena  rumah  sakit  dan tenaga kesehatan  di  rumah  sakit, bisa bekerja atau melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin sebagai bukti implementasi dari keahliannya, mereka yang  bekerja  tersebut  berketergantungan  pada  alat  atau  perkembangan  teknologi  yang  ada  baik  dimasa  sekarang  maupun dimasa yang akan datang.
Suatu rumah sakit pada saat ini kenyataannya tidak sama persis dengan  rumah sakit pada masa yang lalu. Karena hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tersebut di atas.
Termasuk juga dalam pelaksanaan tindakan medis operasi usus buntu/apendisitis, yang dilakukan diera tahun 1980- an dengan pelaksanaan operasi usus buntu/apendisitis di era tahun 2000 akan berbeda baik mengenai instrument, alat-alat penunjang  medis,  bahkan  terhadap  pola  tindakannya.  Semua  itu  memerlukan    dukungan  dan  kemampuan  dari  tenaga medis/tenaga  kesehatan  di rumah  sakit  tersebut,  ditunjang dengan alat-alat medis  dan alat-alat  kesehatan yang  tersedia  di rumah  sakit itu  dengan baik  serta lengkap.  Untuk   memenuhi  proses  pelayanan kesehatan  atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap penderita/pasien, agar dapat memenuhi harapan dan hasil yang dicapai.
Menurut Anthony Giddens seperti dikutip oleh Sudarmono, dikatan bahwa “Pelayanan kesehatan di Indonesia telah bergeser  dari  public  goods  menjadi  private  goods  sehingga pemenuhan  kepuasan  pasien  semakin  lama  semakin  kompleks dan  semua  rumah  sakit  bersaing  untuk  menarik  pasien  dengan  kecanggihan  alat-alat  kedokteran  atau  alat-alat  kesehatan yang dimilikinya”.
Kartono Mohamad, menyatakan “Penyelenggaraan rumah sakit pada jaman modern tidak sesederhana seperti dulu lagi. Kebutuhan untuk mengelolah rumah sakit dengan prinsip bisnis sudah tidak dapat lagi dielakkan. Penyelenggara rumah

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 2, Juli 2020, Hal 99-103

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
sakit  pada  masa  sekarang  membutuhkan  modal  yang  cukup  besar  terutama  dengan  makin  banyaknya  teknologi  baru dibidang  kedokteran  atau  kesehatan  yang  harus  tersedia  dan  wajib  disediakan.  Tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  yang cukup  banyak  dan  variasi  juga  menjadi  kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  utama  sehingga  memerlukan  pengorganisasian yang lebih professional, dan juga harus tersedianya tenaga-tenaga teknis dalam bidang keseahatan yang mahir/handal dalam bidangnya untuk menangani atau mengoperasionalkan alat-alat kedokteran atau alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit dengan  tingkat  semakin  tinggi  nilai  modern  dan  kecanggihannya.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  perubahan  tuntutan  dari masyarakat  si~pemakai  jasa  rumah  sakit  berupa  kenyamanan  dan  kemudahan  dalam  pelayanan  kesehatan.  Semuanya  itu memerlukan  biaya  investasi  yang  sangat  besar  dan  tentunya  diperoleh  dari  sumber-sumber  lain,  se~misalnya  perbankan yang  harus  memperhitungkan  bunganya.  Hal  ini,  mau  tidak  mau  akan  mempengaruhi  fungsi  rumah  sakit  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Hermin  Hadiati  Koeswadji,  rumah  sakit  dalam  perjalanan  sejarahnya mengalami perkembangan yang  berpengaruh terhadap fungsi dan perannya. rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipiil yang membedakan dengan  organ  atau  lembaga  lain  yang  melakukan  kegiatan  pelayanan  jasa.  (1)  rumah  sakit  merupakan  organ  yang mempertemukan  tugas  yang  didasari  oleh  dalil-dalil  medik,  karena  merupakan  tempat  bekerjanya  para  professional penyandang lafal sumpah medik yang diikat pada dalil-dalil Hippocrates dalam melakukan tugas profesinya. (2) Disamping itu  dari  segi  hukum,  rumah  sakit  bertindak  sebagai  organ  yang  bergerak  dalam  hubungan-hubungan  hukum  dengan masyarakat yang tunduk pada norma hukum etik masyarakat. Kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaannya, dengan akibat yang berbeda pula.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Tahun 2001 (Kodersi) ditegaskan bahwa  rumah  sakit  sebagai  sarana  pelayanan  kesehatan  merupakan  unit  sosio  ekonomi,  yang  harus  mengutamakan  tugas kemanuasiaan  dan  mendahulukan  fungsi  sosialnya  dan  bukan  mencari  keuntungan  semata.  Sebagai  unit  sosio  ekonomi maka rumah sakit harus memiliki nilai-nilai dasar rumah sakit, yang oleh kepustakaan disebutkan sbb :
“….it is necessary for a hospital to stipulate medical standards which must be observed by the hospital staff as an ethical code and abide by its guiding principles of medical care.”
Dari  uraian  diatas  sudah  dapat  terlihat  dengan  jelas  bahwa  pemenuhan  dan  keberhasilan  serta  kemampuan  suatu pelayanan  kesehatan  terhadap  penderita  atau  pasien  di    rumah  sakit  disamping  ditentukan  oleh  tenaga-tenaga  medis  dan tenaga  kesehatan  yang  mumpuni  dan  profesional,  dan  juga  tidak  terlepas  dari  peran  atau  dukungan  keberadaan  alat-alat medis dan alat-alat kesehatan di rumah sakit itu sendiri yang tergolong pada standard atau level  generasi terkini/kekinian dengan label atau embel-embel termodern dan tercanggih.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Lexy  J  dan  Moleong  (2010:9-10)  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  pengamatan, wawancara, dan 39 penelaahan dokumen, metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. 2. Metode yuridis sosiologis lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan diri  dengan  banyak  penajaman  pengarus  bersama  terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi. Dalam metode yuridis sosiologis ini, aspek yuridis didapatkan peneliti dengan mempelajari undang-undang terkait prosedur persetujuan tindakan medis seperti Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan internal  RSUD  Kudus,  sedangkan  aspek  sosiologis  didapatkan  peneliti  dengan  melakukan  wawancara  narasumber  terkait yaitu  dokter  yang melakukan  praktik ini  dan  pasien  yang  menerima  prosedut  persetujuan tindakan  medis tersebut.  Lexy J dan  Moleong  (2010:  248)  analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data,  mengorganisasikan  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  satuan uraian dasar.  Analisis  data  kualitatif adalah  upaya yang  dilakukan dengan jalan bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  48  dipelajari,  dan memutuskan apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  alat-alat  medis  yang  modern  dan  canggih  tersebut  sudah  barang  tentu  harus  di  barengi  dengan  keadaan  atau kemampuan  para  tenaga  penggunanya  yaitu  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan  dari  alat-alat  tersebut  di  rumah  sakit.  Agar  supaya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  sejalan  dengan perkembangan  teknologi  dan  sejalan  juga  dengan  kemampuan  tenaga  medis,  tenaga  kesehatan  serta  kemampuan  rumah sakit untuk berinvestasi dan menjalankannya.
Dari  semua  hal  tersebut  diatas  semata-mata  hanya  untuk  membantu  melakukan  penegakan  diagnosa  terhadap penderita atau pasien. Dalam rangka pemenuhan atau keberhasilan pelayanan kesehatan dan tindakan medis.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Dengan  sedemikian  berkembang  pesatnya  ilmu  kedokteran  atau  kesehatan,  maka  semakin  banyak  dan  semakin bervariasi tuntutan serta harapan untuk memenuhi proses penyembuhan atau proses pelayanan kesehatan terhadap penderita atau pasien di suatu sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit di Indonesia.
Kemajuan  teknologi  juga  tidak  memungkiri  untuk  setiap  penderita  atau  pasien  menuntut  keterbukaan  atas  proses pemenuhan  pelayanan  yang  mereka  terima  atau  mereka  dapatkan  dari  semua  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  yang mereka kunjungi.
Dari proses kemajuan ilmu kedokteran atau kesehatan serta dibarengi dengan kemajuan dibidang teknologi, pada era sekarang-sekarang ini sering terlihat dan terdengar  melalui media elektronik maupun media masa lainnya tentang masalah yang timbul dalam  benturan-benturan dimasyarakat  yang terjadi antara tenaga medis dan tenaga kesehatan, rumah sakit, serta  perseroan  terbatas/PT  sebagai  badan  hukumnya  disomasi  dan  dituntut  oleh  pasien  secara  tanggung  renteng  karena ketidak  puasan  atau  ketidak  terpenuhinya  harapan  dan  keinginan  penderita  atau  pasien  terhadap  hasil  yang  didapat  dari proses transaksi pelayanan kesehatan, dan tindakan medis di rumah sakit.
Setiap  proses  ketidak  puasan,  ketidaknyamanan,  ketidak  berhasilan    dari  hasil  proses  pelayanan  kesehatan  dan tindakan medis di suatu rumah sakit, seseringkali penderita atau pasien, bahkan keluarga penderita atau pasien, serta kuasa hukumnya  lebih  sering  menuduh  atau  melontarkan  tuduhan-tuduhan  terdahap  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  bahwa telah  terjadi  kelalaian,  telah  terjadi  kesalahan,  ujung-ujungnya  rumah  sakit  dituduh  telah  melakukan  Malpraktek.  rumah sakit sebagai penyelenggara atau pengelolah dari organisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta  perseroan terbtas/PT sebagai  badan  hukum  penyelenggara  rumah  sakit,  sering  mengalami  atau  menerima  juga  benturan-benturan  tersebut  atau tuduhan-tuduhan  tersebut  seperti  diatas  dengan  nada  atau  ucapan  yang  sama  bahwa  telah  terjadi  Malpraktek  atau  telah terjadi  kerugian terhadap  penderita atau  pasien  yang  disebabkan  oleh  ketidak  puasan  antara  harapan  dan  hasil  dari  proses pelayanan kesehatan dan tindakan medis sebagai upaya penyembuhan atau pengobatan.
Melalui  uraian-uraian  serta  pandangan-pandangan  diatas  dan  melihat  kondisi  serta  keadaan  sekarang-sekarang  ini dimasyarakat  yang  semakin  sering  menajam  tentang  konflik  atau  masalah  yang  timbul  akibat  kekecewaan,  kekurang puasan, ketidak nyamanan yang terjadi antara harapan dan hasil dari proses pelayanan kesehatan, proses terapi, dan bahkan proses tindakan medis yang dikehendaki oleh si~penderita atau pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pelaksana, rumah sakit sebagai intitusi, dan perseroan terbatas/PT sebagai badan hukum rumah sakit.

## 4. KESIMPULAN
Profesi  kedokteran  telah  memasuki  fase  baru  setelah  terbitnya  Undang-undang  nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran. dengan terbitnya Undang-undang tersebut maka penataan profesi kedokteran menjadi semakin baik dan jelas, dan  juga mengikuti  perkembangan didunia  kedokteran  internasional.  Karena  Konsil  Kedokteran  dan  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  yang terbentuk saat ini lahir berdasarkan terbitnya Undang-undang tersebut. Maka tidaklah berlebihan  jika  semua  pelaksana  pelayanan  kesehatan/tindakan  medis  sebagai  dokter  setiap    akan  menjalankan  tugas, kewenangan, dan keahlian profesinya harus benar-benar mengerti dan menghayati dirinya sebagai berikut : 1. Tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  keahlian  profesinya  tetap  harus  berpegang/berpedoman  pada rambu-rambu  regulasi/kebijakan  yang  mengaturnya  seperti  (Undang-undang  No.  29  tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dan juga wajib menjungjung tinggi peraturan serta himbauan profesi yang dikeluarkan oleh (MKDKI dan KKI).
2. Faktor   kegagalan  medis  bagi  setiap  tenaga  medis/tenaga  kesehatan dalam melakukan tindakan  medis  bisa  saja  terjadi pada  semua tenaga medis  dan  tenaga  kesehatan  diluar dari faktor  regulasi/kebijakan yang ada  karena disebabkan  oleh faktor lain seperti  ( kepatutan, ketelitian, dan hati-hatian).
Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:
1. Praktik  kedokteran  merupakan  upaya  kesehatan  yang  sangat  penting  perannya  dalam  peningkatan  derajat  kesehatan dimasyarakat,  dengan  demikian  peran  dan  kedudukan  dokter  sangatlah  strategis  dan  penting  sebagai  pelaku  praktik kedokteran untuk melayani dan mengobati  masyarakat. Maka diperlukannya regulasi/kebijakan yang mengatur tentang hasil (resultaat  verbintenis) atau  daya  upaya/usaha (inspaning  verbintenis) tenaga  medis/tenaga  kesehatan  dalam melakukan  tindakan  medis.  Sementara  ini  regulasi/kebijakan  yang  ada  hanya  mengatur  tentang  admistratisi, pendidikan/keahlian,  prosedur,  dan  teknis  tindakan.  Sedangkan  regulasi/kebijakan  yang  mengatur  tentang  hasil (resultaat verbintenis) atau daya usaha (inspaning verbintenis) belum ada. 2. Faktor ( kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian)  tentang hasil (resultaat verbintenis) atau daya upaya/usaha (inspaning verbintenis) yang dilakukan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis juga harus diatur dan dibuat  dengan  regulasi/kebijakan  yang  ada,  sementara  ini  untuk  regulasi/kebijakan  tersebut  belum  terlihat  dengan jelas/alias belum ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit , (Bandung : Keni Media, 2012).

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 2, Juli 2020, Hal 99-103

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
Gumilar, I., Sunarsi, D. (2020). Comparison of financial performance in banking with high car and low car (Study of banks approved in the kompas 100 index for the period 2013-2017). International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24 - Issue 7 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995).
H.Muntaha, Hukum Pidana Malpraktek Dalam Pertanggung Jawaban Dan Penghapusan Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2017). Hermin Hardiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumasakitan , Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2011). Kartono  Mohamad, Rumah  Sakit  Dalam  Medan  Magnet  Komersialisasi ,  dalam  K.  Bertens,  Rumah  Sakit: Antara  Komersialisasi  dan Etika , (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995). Moleong, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya. 2007 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1996). Lintong  Q  Siahaan, Prospek  PTUN  Sebagaimana  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Indonesia ,  Cetakan    pertama  (Jakarta  :  Perum Percetakan Negara RI, 2000), hlm 5.
Maddinsyah, A., Sunarsi, D., Hermawati, R., Pranoto. (2020). Analysis of location selection effect on the user decision that  influcence the success of the service  business  of micro, small  and medium  enterprise (MSME) in  bandung timur  region.  International  Journal  of Advanced Science and Technology. Vol. 29 No. 06
Rianto Syuryadhimirtha, Hukum Malpraktek Kedokteran , Yogyakarta : Total Media, 2011).
SCT  Kansil  dalam  Syahrul  Muchmud, Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Dokter  yang  diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek , Bandung : Mandar Maju, 2008). Soedarmono,,  et.al, ReformasiPerumasakitan  Indonesia ,  Bagian  Penyusunan  Program  dan  laporan  (Ditjen  Yanmed  Depkes  RI-WHO), Jakarta, 2000).
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia , (Jakarta : UI Pres, 1974). Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Pres, 1984). Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta : Liberty, 2007). Sujipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : Citra aditya Bakti, 2000). Uber Silalahi, Metode dan Metodelogi Penelitian , (Bandung : Bina Budaya, 1999). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sidarta @binus.com/sidarta67@gmail.com HTTPS://ALISAFAAT.WORDPRESS.COM/2008/04/10/PEMIKIRAN-KEADILAN-PLATO-ARISTOTELES-DAN-JHON-RAWALS/, http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html.diakses