## PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI DALAM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Medi Nopiana 1)
Agus Maulana 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang Email: medinopiana@gmail.com
2 Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Email: agus.maulana0508@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan  yang  diduga  akan dihadapi  dalam  pembentukan  dan  pengoperasian  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi  dalam  pembentukan  BPSK  di  Kabupaten  Bekasi.  Metode  analisis menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan, permasalahan  yang  diduga  akan  dihadapi,  yaitu  menyangkut  aspek  anggaran,  aspek kepersonaliaan,  dan  aspek  hubungan  dengan  institusi  hukum  yang  lain.  Untuk  itu, rekomendasi  yang disampaikan  antara  lain  mengenai anggaran  yang perlu disiapkan, serta struktur dan komposisi anggota BPSK.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, BPSK, Kabupaten Bekasi

## PENDAHULUAN
Penerapan  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen merupakan  upaya  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  memberi  perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan  atau  jasa  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa mengakibatkan  kerugian  konsumen.  Kepastian  yang  dimaksud  meliputi mutu,  jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
Pada pasal 29 ayat (1) dalam aturan perundangan di atas menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan   perlindungan konsumen   yang  menjamin diperolehnya      hak      konsumen      dan      pelaku      usaha      serta  dilaksanakannya  kewajiban konsumen  dan  pelaku  usaha.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  juga  menyebutkan  bahwa Pemerintah  membentuk  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di    Daerah  Tingkat  II  untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang tengah berupaya membentuk BPSK adalah Kabupaten  Bekasi.  Kebutuhan  akan  kehadiran  BPSK  di  Kabupaten  Bekasi  telah  mendesak. Berdasarkan penelitian Nopiana dan Maulana (2017), urgensi pembentukan BPSK di Kabupaten Bekasi  didasarkan  antara  lain  pesatnya  perkembangan  ekonomi  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  serta  meningkatnya  masyarakat  kelas  menengah  di  Kabupaten  Bekasi.  Kondisi- kondisi  di  atas  membawa  konsekuensi  makin  tingginya  kualitas  pendidikan  masyarakat, sehingga  menumbuhkan  sikap  kritis  masyarakat  terhadap  produk-produk  yang  dikonsumsinya. Perilaku  tersebut  menandai  makin  meningkatnya  kemungkinan  sengketa  konsumen  dengan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi.
Dalam  pembentukan  BPSK  di  Kabupaten  Bekasi  diperlukan  kajian  tentang  dua  hal. Pertama,  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan  yang  diduga  akan  dihadapi  dalam pembentukan  dan  pengoperasian  BPSK  Kabupaten  Bekasi.  Kedua,  menyusun  rekomendasi dalam pembentukan BPSK di Kabupaten Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis deskriptif  kualitatif.  Adapun  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  melalui  penggalian  sumber-sumber  pustaka  dan  wawancara  mendalam  ( in-depth interview ).  Studi  pustaka  dilakukan  pada tahap awal,  dengan  tujuan  untuk  memelajari  berbagai dokumen  hukum,  literatur  dan  kajian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen  dan  pembentukan  lembaga  BPSK.  Hasil  studi  penelusuran  dokumen  ini  digunakan untuk menyusun pedoman rancangan pertanyaan untuk wawancara mendalam. Wawancara untuk mendapatkan  data  primer  dilakukan  kepada  narasumber  di  BPSK  dan  Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan  kabupaten/kota  terpilih,  serta  para  pejabat  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bekasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para pemangku kepentingan terpilih di Kabupaten Bekasi, seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  juga diperoleh  melalui  kegiatan  kunjungan  ke  BPSK  serta  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  di kabupaten/kota  lain  yang  terdekat  (Kabupaten  Karawang  dan  Kota  Bogor).  Pemilihan kabupaten/kota tersebut dengan alasan bahwa jarak keduanya dengan wilayah Kabupaten Bekasi berdekatan,  sehingga  karakteristik  perekonomian  dan  perilaku  masyarakat  yang  relatif  sama, sehingga  memudahkan  untuk  memahami  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam pembentukan BPSK.

## GAMBARAN BPSK DI KABUPATEN/KOTA LAIN

## Gambaran Umum BPSK Kota Bogor
BPSK  Kota  Bogor  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  108  tahun  2004 tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Sebagai  tindak-lanjut keputusan  tersebut,  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  kemudian  mengeluarkan Keputusan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  224/M-DAG/Kep/6/2005  tentang pengangkatan  anggota  BPSK  Kota  Bogor.  Sesuai  keputusan  ini  anggota  BPSK  Kota  Bogor berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur pemerintah tiga orang, unsur pelaku usaha tiga orang,  dan  unsur  konsumen  tiga  orang.  H.  Rafinus  Sukri,  S.H.  dari  unsur  pemerintah  ditunjuk menjadi  ketua.  Saat  ini,  kepengurusan  BPSK  Kota  Bogor  diketuai  oleh  Drs.  Mangahit  Sinaga, M.M. Komposisi dan jumlah anggota tetap tidak berubah yaitu sembilan orang, dengan masing- masing tiga orang dari setiap unsur, yang secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Drs. Mangahit Sinaga, M.M., Ketua merangkap anggota (Pemerintah)
2. Amik Herdwiyastuti, S.H., M.Si., anggota (Pemerintah)
3. Boris Derurasman, S.H., Sp.N., anggota  (Pemerintah)
4. Ir. H. Sonny Novansyah,  anggota (Pelaku usaha)
5. J. Jopie Gilalo, S.H., Wakil Ketua merangkap anggota (Pelaku usaha)
6. Ir. Setiabudiningsih, anggota (Pelaku usaha)
7. Ir. Moh. Kisman Pangeran, anggota (Konsumen)
8. Agus Satory, S.H., anggota (Konsumen)

## 9. Drs. Yayan Carsiyan, anggota (Konsumen)
Komposisi  keanggotaan  BPSK  Kota  Bogor  yang  mengikuti  formasi  3x3  (artinya,  tiga anggota  dari  masing-unsur  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  konsumen)  sudah  sesuai  dengan  UU No.8  Tahun  1999  yang  menetapkan  jumlah  keanggotaan  BPSK  antara  9  dan  15  orang  dengan komposisi  tiga  unsur  yang  sama.  Jumlah  ini  juga  dirasakan  memadai  mengingat  luas  wilayah Kota Bogor yang tidak terlalu besar dan dipandang sesuai dengan anggaran yang ada.
Pengurus  BPSK  Kota  Bogor  dalam  kegiatannya  dibantu  oleh  sekretariat  yang beranggotakan  lima  orang,  yaitu  Dra.  Wigati  Handayani  sebagai  ketua,  Nike  Sylviawati,  S.Si., Bayu  Citra  Fahreza,  S.Kom,  M.Si.,  Adrian  Aditya  Nagara,  S.E.,  M.Ak.,  dan  Heri  Chaerudin, S.E.,  masing-masing  sebagai  anggota.  Kelima  pengurus  sekretariat  adalah  PNS  di  Pemda  Kota Bogor.  Selain itu, BPSK  Kota  Bogor juga didukung oleh dua orang pembantu sekretariat. Satu orang  pembantu  sekretariat  adalah  PNS  dan  lainnya  non-PNS.  Diperoleh  informasi  dari  BPSK Kota Bogor bahwa dalam menentukan anggota BPSK dari unsur pemerintah ada kecenderungan untuk  mengambil  dari  PNS  Golongan  IV  di  lingkungan  SKPD  yang  mengurusi  perdagangan yang memiliki jabatan struktural. Pertimbangan pemilihan ini adalah agar anggota yang ditunjuk memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  memadai  di  bidang  yang  menyangkut  hubungan antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta  memiliki  wibawa  yang  cukup  untuk  mengendalikan BPSK dan memilihara komunikasi di antara tiga unsur yang ada.
BPSK  Kota  Bogor  telah  bekerja  mulai  tahun  2005  dan  telah  menyelesaikan  berbagai kasus  perdata  yang  melibatkan  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa diselesaikan  dengan  cara  Konsiliasi,  Mediasi,  dan  Arbitrase.  Cara  ketiga,  arbitrase,  merupakan cara  terakhir  yang  hanya  dilakukan  apabila  kedua  cara  pertama  gagal  menyelesaikan  masalah. BPSK Bogor berpandangan bahwa sebaiknya setiap masalah sengketa dapat diselesaikan secara konsiliasi atau mediasi. Batas waktu penyelesaian sengketa di BPSK Bogor adalah sesuai dengan yang  ditetapkan,  yaitu  paling  lama  21  hari  kerja  setelah  gugatan  diterima.  Keputusan  BPSK merupakan keputusan final  dan mengikat kedua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen.
Jumlah  perkara  yang  ditangani  BPSK  Kota  Bogor  bervariasi  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2011  berhasil  diselesaikan  10  perkara,  2012  sebanyak  24  perkara,  2013  sebanyak  14
perkara ditambah dua perkara yang baru diselesaikan di tahun 2014. Tahun 2014 sendiri sampai laporan ini dibuat sudah diselesaikan 12 perkara (ditambah dua perkara sisa tahun 2013).
Operasi BPSK Kota Bogor dibiayai dari APBD Pemda Bogor, yaitu sebagai bagian dari anggaran Disperindag Kota Bogor. Pada tahun 2014 anggaran BPSK Kota Bogor adalah sebesar Rp.245 juta. Jumlah ini relatif tidak terlalu bervariasi sejak tahun 2005 (Rp.225 juta). Jika dilihat dari  anggaran  Diseprindag  Kota  Bogor  tahun  2014  yang  sebesar  sekitar  Rp.6  miliar,  berarti anggaran  BPSK  adalah  4,08  persen  dari  anggaran  Disperindag  Kota  Bogor.  Jika  dibandingkan dengan  APBD  Kota  Bogor  yang  sekitar  Rp.1,94  triliun,  maka    anggaran  BPSK  Kota  Bogor adalah sebesar sekitar 0,01 persen.

## Gambaran Umum BPSK Kabupaten Karawang
BPSK  Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010  tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  Kota  Serang, Kota  Kendari,  Kota  Bukittinggi,  Kota  Singkawang,  Kota  Pontianak,  Kabupaten  Kotawaringin Barat,  Kabupaten  Padangpariaman,  Kabupaten  Karawang,  dan  Kabupaten  Batu  Bara.  Sebagai tindak-lanjut  keputusan  tersebut,  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  kemudian mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  704/M- DAG/KEP/9/2011  tentang  Pengangkatan  Anggota  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
Sesuai  keputusan  tersebut,  anggota  BPSK  Kabupaten  Karawang  berjumlah  15  (lima belas)  orang  yang  terdiri  atas  unsur  pemerintah  5  (lima)  orang,  unsur  pelaku  usaha  5  (lima) orang, dan unsur konsumen 5 (lima) orang. Saat ini, kepengurusan BPSK Kabupaten Karawang diketuai oleh Drs. Daud Munasto, S.H.,  M.H.  yang berasal dari unsur pemerintah. Secara rinci, komposisi dan jumlah anggota BPSK Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
1. Drs. Daud Munasto, S.H., M.H., ketua merangkap anggota (pemerintah)
2. Nino Sukirno, wakil ketua merangkap anggota (pelaku usaha)
3. H. Anwar Musadad, S.E., M.M., anggota (pemerintah)
4. Puryanto, S.H., anggota (pemerintah)
5. Fatahilah, S.K.M., anggota (pemerintah)
6. Banjar Sulismantoro, anggota (pemerintah)
7. Imam Budi S., S.H., M.H., anggota (konsumen)
8. Dul Jalil, S.H., anggota (konsumen)
9. Sayono Abikoesno, anggota (konsumen)
10. Wawan Gunawan, anggota (konsumen)
11. Edi Junaedi, anggota (konsumen)
12. M. Holyone N.S., S.H., M.H., anggota (pelaku usaha)
13. Dr. Puji Isyanto, anggota (pelaku usaha)
14. R. Hendra Sulistyawan, S.H., anggota (pelaku usaha)

## 15. R. Ade Kesatriadi, anggota (pelaku usaha)
Visi  BPSK  Kabupaten  Karawang  adalah “terwujudnya  upaya  penyelesaian  sengketa konsumen  dalam  rangka  pemberdayaan  dan  perlindungan  masyarakat,  sehingga  tercapainya peningkatan  kualitas  barang  dan  pelayanan  jasa  di  Kabupaten  Karawang  dan  sekitarnya” . Sedangkan misi BPSK Kabupaten Karawang, yaitu:
1. Mewujudkan  Kabupaten  Karawang  sebagai  kota  industri  yang  bermartabat  sehingga memacu  terciptanya  situasi  ekonomi  yang  kondusif  dan  menguntungkan  dengan mengutamakan perlindungan konsumen;
2. Mewujudkan  kemandirian  dan  keberdayaan  konsumen  dalam  mempertahankan  hak  dan menjalankan kewajibannya sehingga terangkat harkat dan martabatnya sebagai kosumen;
3. Mewujudkan  sistim  perlindungan    yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum,  keadilan dan manfaat secara berimbang bagi konsumen dan pelaku usaha;
4. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab sehingga mampu menjamin kelangsungan usaha dan perlindungan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Berbagai  Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  Pembentukan  dan  Operasional  BPSK Kabupaten Bekasi
Dalam  memahami  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  pada  tahap  pembentukan  dan operasional  BPSK  Kabupaten  Bekasi,  diperlukan lesson  learned 1 dari  berbagai  BPSK kabupaten/kota  lain,  khususnya  yang  berdekatan  dengan  wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini
1 Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, jika dibagi dapat bermanfaat bagi pihak lain.
disebabkan karena karakteristik perekonomian dan perilaku masyarakat yang relatif sama, akan memudahkan untuk memahami berbagai permasalahan yang terjadi.

## Aspek Anggaran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  BPSK  Kota  Bogor  diketahui  bahwa sebetulnya jumlah perkara yang dapat ditangani sangat tergantung pada anggaran yang tersedia, dan  banyaknya  perkara  yang  ditangani  sudah  tercantum  dalam  anggaran  yang  dibuat  setiap tahun.  Hal  ini  dirasakan  juga  menjadi  masalah  karena  BPSK  Kota  Bogor  mengalami  kesulitan untuk memerkirakan jumlah perkara yang akan perlu ditangani pada tahun anggaran berikutnya, sementara  usulan  anggaran  sudah  harus  disampaikan  sekitar  kuartal  3  tahun  berjalan  (untuk kegiatan tahun berikutnya).
Dari  pengalaman,  sangat  mungkin  terjadi  bahwa  target  jumlah  perkara  yang  ditangani sudah  tercapai  agak  jauh  sebelum  tahun  anggaran  berakhir.  Jika  target  perkara  yang  ditangani sesuai anggaran telah tercapai sebelum tahun anggaran berakir sementara masih ada masyarakat (konsumen)  yang  mengajukan  perkaranya,  maka  BPSK  Kota  Bogor  terpaksa  minta  kerelaan majelis  untuk  menangani  perkara  tersebut  tanpa  honor  sidang.  Hal  ini  sampai  sekarang  tidak menjadi masalah karena para anggota BPSK Kota Bogor memang bekerja lebih karena dorongan keinginan pengabdian dan tidak semata mengejar penghasilan (semua anggota memiliki sumber penghasilan  sendiri  sehingga  tidak  ada  yang  bergantung  pada  penghasilan  dari  BPSK).  Namun demikian,  dirasakan  sudah  sepantasnya  jika  BPSK  sebagai  lembaga  di  bawah  naungan Disperindag tidak terlalu mengandalkan niat pengabdian para anggotanya.
Sebagai  informasi,  anggaran  operasional  BPSK  Kota  Bogor  yang  dialokasikan  untuk membayar honor pengurus BPSK termasuk sekretariat dan pembantu sekretariat, dengan rincian sebagai berikut:
 Honor Ketua Rp 1,6 juta/bulan;
 Honor Wakil Ketua Rp 1,4 juta/bulan;
 Honor Anggota Rp 1,2 juta/bulan/orang;
 Kepala Sekretariat Rp 750 ribu/bulan;
 Sekretariat Rp 630 ribu/bulan/orang;
 Pembantu sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp 450 ribu/bulan;
 Pembantu sekretariat non-PNS Rp 750 ribu/bulan.
Selain itu untuk setiap kali sidang, para anggota majelis mendapat honor sebesar Rp 300 ribu/orang, sedangkan panitera menerima honor Rp 225 ribu. Untuk pembuatan putusan, setiap anggota  majelis  menerima  honor  Rp  125  ribu/orang.  Jika  untuk  suatu  perkara  majelis memandang perlu untuk mendatangkan saksi ahli, maka saksi ahli PNS menerima honor Rp 350 ribu,  sedangkan  saksi  ahli  non-PNS  menerima  honor  Rp  500  ribu.  Pada  tahun  anggaran  2014 BPSK  Kota  Bogor  menyediakan  anggaran  untuk  saksi  ahli  sebanyak  tiga  orang,  tetapi  hanya terpakai  untuk  satu  orang  saja  (sampai  saat  wawancara  dilakukan).  Selain  untuk  membayar honor, anggaran BPSK juga digunakan untuk biaya operasional lain, seperti alat tulis dan kantor. Secara  nyata,  sebetulnya  masih  ada  biaya-biaya  lain,  khususnya  yang  harus  dikeluarkan  oleh anggota sekretariat untuk melakukan pemanggilan pihak yang berperkara, tetapi biaya ini sudah termasuk  dalam  honor  para  anggota  sekretariat.  Secara  rata-rata,  biaya  yang  dibutuhkan  untuk menangani satu perkara sampai selesai adalah Rp 1,5 juta.
Angka-angka  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  anggaran  BPSK  Kota  Bogor digunakan  untuk  membayar  honor  anggota  dan  sekretariat  (sejumlah  Rp  190.440.000  setahun). Artinya,  tersisa  sekitar  Rp  55  juta  untuk  penyelenggaraan  sidang  dan  operasional  BPSK..  Jika diasumsikan  BPSK  Kota  Bogor  menangani  15  perkara  per  tahun, maka  akan  dibutuhkan  biaya sidang sebesar Rp 22,5 juta. Masih tersedia sekitar Rp. 32,5 juta untuk membiayai operasi BPSK Kota Bogor.

## Aspek Personalia
Berdasarkan wawancara dengan pihak  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Karawang, pengurus BPSK yang berasal dari unsur pemerintah  seringkali  dihadapkan  pada  kurangnya  fokus  dalam  menghadapi  tugas-tugas  yang diembannya.  Hal  ini  disebabkan  pengurus  BPSK  tersebut  juga  merangkap  sebagai  pejabat struktural di SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Selain itu menurut pengalaman  selama  ini,  rendahnya  integritas  dan  komitmen  pengurus  BPSK  juga  acapkali menjadi  permasalahan  dalam  menjalankan  fungsi  BPSK secara optimal. Cukup banyak PNS di berbagai  SKPD  dan  unsur  lain  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengemban  tugas  sebagai pengurus  BPSK.  Namun  pada  kenyataannya,  hanya  sedikit  PNS  atau  unsur  lain  yang  memiliki
integritas dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas-tugas di BPSK. Untuk itu, mereka menyarankan  untuk  merekrut  pengurus  BPSK  dari  unsur  pemerintah  berasal  dari  PNS nonstruktural  yang  telah  diketahui  rekam  jejaknya  memiliki  integritas  dan  komitmen  tinggi dalam  menjalankan  tugas-tugas  kepemerintahan  khususnya.  Untuk  memperoleh  kualifikasi pengurus BPSK yang diinginkan, tahapan penyeleksian pengurus haruslah ditempuh secara adil dan transparan.
Hal  kedua,  untuk  memudahkan  koordinasi  dan  komunikasi  antara  Disperindagtamben dengan  BPSK,  disarankan  pengurus  dan  anggota  sekretariat  BPSK  seluruhnya  berasal  dari Disperindagtamben.  Khusus  untuk  Sekretarias  BPSK  disarankan  untuk  dirangkap  oleh  kepala seksi  yang  menangani  perlindungan  konsumen  di  lingkup  Disperindagtamben.  Hal  ini  untuk memudahkan proses administrasi keuangan, terutama terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk operasional BPSK, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

## Aspek Koordinasi dan Komunikasi dengan Institusi Hukum Lainnya
Berdasarkan  pengalaman  yang  disampaikan  BPSK  Kabupaten  Karawang,  menekankan pentingnya koordinasi komunikasi dengan institusi hukum lainnya, seperti Kepolisian Resor dan Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  bertujuan  antara  lain  untuk  mengarahkan  masyarakat  untuk menempuh  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK,  mengingat  belum  seluruhnya masyarakat  mengetahui  keberadaan  dan  fungsi  BPSK.  Agar  tercipta  kesetaraan  pemahaman dengan Pengadilan Negeri, BPSK Kabupaten Karawang selalu mendiskusikan dasar hukum yang menjadi  landasan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen.

## SIMPULAN
1. Masalah  yang  berpotensi  akan  dihadapi  Kabupaten  Bekasi  dalam  pembentukan  dan pengoperasian  BPSK  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  masalah  utama,  yaitu menyangkut aspek anggaran, aspek kepersonaliaan, dan aspek hubungan dengan institusi hukum yang lain.
2. Dalam  kaitan  dengan  pembentukan  BPSK  Kabupaten  Bekasi  disampaikan  rekomendasi khususnya mengenai anggaran yang perlu disiapkan, dan struktur dan komposisi anggota
BPSK  dengan  mengingat  pentingnya  hubungan  yang  baik  antara  BPSK  dan  institusi hukum  yang  lain.  Selain  itu,  diberikan  juga  rekomendasi  mengenai  persiapan pembentukan BPSK Kabupaten Bekasi.

## REKOMENDASI
Dari  kajian  yang  dilakukan,  dapatlah  diberikan  beberapa  rekomendasi  bagi  Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka pembentukan BPSK Kabupaten Bekasi.
1. Permohonan  pembentukan  BPSK  Kabupaten  Bekasi  hendaknya  diajukan  secepatnya, karena  menurut  pengalaman  diperlukan  waktu  sekitar  1  tahun  sejak  permohonan disampaikan sampai keluarnya keputusan pemerintah tentang pembentukan BPSK.
2. Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  diharapkan  segera  membentuk  tim  seleksi  untuk  merekrut dan  menyeleksi  pengurus  BPSK.  Struktur  organisasi  BPSK  disesuaikan  dengan  undang- undang  dan  peraturan  yang  ada,  dan  disarankan  beranggotakan  15  orang  dengan memerhatikan  komposisi  yang  sudah  diatur,  yaitu    lima  orang  dari  masing-masing  unsur (pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  konsumen).  Jumlah  15  orang  ini  direkomendasikan mengingat  luasnya  wilayah  Kabupaten  Bekasi 2 dan  tingginya  potensi  sengketa  yang mungkin  terjadi.  Keanggotaan  BPSK  ini  tentu  juga  perlu  disesuaikan  dengan  cakupan kegiatan  dan  rencana  kerja  BPSK,  yang  selanjutnya  akan  berdampak  pada  penyediaan anggaran bagi BPSK.
3. Tim  atau  panitia  seleksi  yang  dibentuk  disarankan  untuk  diketuai  oleh  pejabat  tinggi  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  (misalnya  Sekretaris  Daerah),  agar  proses seleksi  dapat  berjalan  secara  efektif.  Panitia  seleksi  disarankan  untuk  memanfaatkan berbagai  sarana  komunikasi  yang  ada,  untuk  menyebarluaskan  informasi  tentang  seleksi yang  akan  dilakukan,  agar  calon  anggota  yang  dihasilkan  benar-benar  berkualitas. Sosialisasi  seleksi  melalui  berbagai  jejaring  sosial  dan  media  elektronik  (radio  setempat) serta media cetak lokal, seperti Info Bekasi juga disarankan untuk dimanfaatkan.
4. Anggota  dari  unsur  pemerintah  sebaiknya  berasal  dari  SKPD  Disperindagkop  UMKM Kabupaten  Bekasi  yang  merupakan  PNS  dengan  golongan  IV.  Mengingat  jumlah  unsur pemerintah yang diusulkan adalah lima orang, maka diharapkan ada kombinasi antara PNS
2 Kabupaten Bekasi memiliki cakupan wilayah 127.388 ha dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 3,25 juta jiwa (berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015).
yang memiliki jabatan struktural dan yang merupakan PNS fungsional, agar operasi BPSK dapat  berjalan  tanpa  banyak  berbenturan dengan  tugas-tugas  lain  yang  juga  diemban  para anggota tersebut sebagai PNS. Hal ini dirasakan perlu karena BPSK perlu memiliki wibawa yang cukup agar dapat menangani perkara-perkara yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha.  Sebaiknya  ada  anggota  dari  unsur  pemerintah  yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman di bidang hukum perdata, khususnya bisnis.  Komposisi seperti ini diharapkan dapat mendukung terciptanya koordinasi dan komunikasi dengan Disperindagkop UMKM serta dapat fokus dalam menghadapi tugas-tugas di BPSK.
5. Anggota  dari  unsur  pelaku  usaha  sebaiknya  berasal  dari  pelaku  usaha  yang  dikenal memiliki reputasi baik dan menunjukkan sikap dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sosial.  Sebaiknya  ada  anggota  dari  unsur  ini  yang  berlatar-belakang  pendidikan  dan/atau pengalaman di bidang hukum bisnis.
6. Anggota dari unsur konsumen disarankan berasal dari organisasi/lembaga yang selama ini dikenal sebagai pembela hak konsumen. Diharapkan anggota dari unsur konsumen adalah mereka yang juga mengerti hukum dan mampu bersikap fair .
7. Anggota  sekretariat  sebaiknya  adalah  PNS  di  lingkungan  Disperindagkop  UMKM  yang tidak  memiliki  posisi  struktural,  tetapi  diharapkan  memiliki  kualifikasi  yang memungkinkan  mereka  melaksanakan  tugas-tugas  kesekretariatan,  khususnya  yang berkaitan dengan proses hukum dan administrasi.
8. Pemerintah Kabupaten Bekasi disarankan untuk segera menyiapkan anggaran untuk BPSK dengan  memerhatikan  kondisi  ekonomi  Bekasi  serta  ketersediaan  calon  anggota  BPSK. Dengan mengingat kondisi PDRB Kabupaten Bekasi yang termasuk tinggi di Provinsi Jawa Barat,  disarankan  agar  honor  bagi  anggota  BPSK  termasuk  sekretariat  dan  pembantu sekretariat  lebih  tinggi  daripada  BPSK  Kota  Bogor  dan  Kabupaten  Karawang.  Dalam anggaran tersebut sebaiknya juga dimasukkan pos operasional BPSK secara rinci dan juga pos  untuk  kegiatan  sosialisasi  BPSK.  Mengingat  luasnya  wilayah  Kabupaten  Bekasi, disarankan  agar  anggaran  yang  disediakan  untuk  BPSK  adalah  sekitar  0,02  sampai  0,025 persen dari total belanja APBD Kabupaten Bekasi 3 .
3 Kisaran persentase anggaran BPSK  terhadap total belanja APBD disarankan agar lebih besar dari persentase anggaran BPSK Kabupaten Karawang (0,02%) dan Kota Bogor (0,01%).
9. Disperindagkop UMKM diharapkan dapat membentuk tim untuk menyusun rencana kerja dan anggaran BPSK Kabupaten Bekasi, bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Bekasi.
10. BPSK  Kabupaten  Bekasi  yang  terbentuk  harus  mampu  melaksanakan  koordinasi  dengan Kepolisian  Resor  Kabupaten  Bekasi  dan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Bekasi,  terutama dalam mengarahkan pengaduan masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Selain itu, agar  tercipta  kesetaraan  pemahaman  dengan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Bekasi,  BPSK harus  selalu  berinisiatif  mendiskusikan  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  yakni  masih  mengacu  pada  Keputusan  Menteri Perdagangan  No.13/M-DAG/PER/3/2010  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  Sekretariat  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen. Hal ini disebabkan saat kajian pembentukan BPSK di Kabupaten Bekasi dilakukan, Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen belum diterbitkan. Oleh karena itu, untuk penelitian pembentukan BPSK selanjutnya diharapkan mengacu pada perkembangan terkini sebagaimana ketentuan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  2010, Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK) ,  Direktorat  Perlindungan  Konsumen,  Direktorat Jenderal  Perdagangan Dalam Negeri.
Badan  Pusat  Statistik,  2016, Kabupaten  Bekasi  Dalam  Angka  2015 ,  Katalog  BPS: 1102001.3216.
Badan  Pusat  Statistik,  2016, Statistik  Daerah  Kabupaten  Bekasi  2016 ,  Katalog  BPS: 1101002.3216.
Dyarini  M.,  Anggia,  2011, Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Perangkat  Lunak  kepada Konsumen:  Kajian  Perbandingan  Lisensi  Standard  Software,  Bespoke  Software  dan
Customized  Software, Tesis,  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta.
Marwanti,  Dwi  Ira,  2010 ,  Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  melalui  BPSK  dan Peradilan  Umum  (Studi  tentang  Perbandingan  Efektivitas  Mekanisme  Penyelesaian Beberapa Sengketa Konsumen melalui BPSK Provinsi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat) ,  Tesis  Program  Magister  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Nopiana,  Medi,  Agus  Maulana,  2017,  Urgensi  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  di  Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  “E- Qien” , Volume 6 Nomor 1, Februari 2017: 48-55, ISSN: 2503-4413.