ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN
1 Rosanna Purba, 2 Rika Mei Hayani Ginting, 3 Hilda Syafaini Harefa, 4 Rani Novia S Lembeng Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Email : rosanna.purba@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax socialization and tax rates on MSME taxpayer compliance in  Medan  city  both  partially  and  simultaneously.  The  method  used  is  a  descriptive  method  with  a  quantitative approach. This study used a simple random sampling method. With a population of 1,825 MSMEs in Medan City. The data collection technique used was by distributing questionnaires to 95 MSMEs. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that tax knowledge and tax rates partially had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Medan City, while tax socialization partially had no effect on MSME taxpayer compliance in Medan City. Simultaneously, tax knowledge, tax socialization, and tax rates have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Medan City.

## Keywords
: Tax Knowledge, Tax socialization, Tax Rates, MSME Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  terbesar  dalam  pendapatan negara Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (UU  No.16  Tahun  2009 Pasal 1 ayat 1).
Peranan pajak sangat penting dalam suatu negara  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan, dimana  pajak  menjadi  sumber  pendapatan terbesar  negara  untuk  membiayai  semua pengeluaran  negara.  Selain  itu,  pemasukan  dari pajak  juga  digunakan  untuk  membayar  hutang negara .
Pemahaman      tentang      pajak      sangat diperlukan  agar  wajib  pajak  dapat  mengetahui sistem  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini,  berapa tarif  pajak  untuk  setiap  objek  pajak,  bagaimana cara  mengisi  SPT  dan  mengetahui  bagaimana prosedur    membayar    dan    melaporkan    pajak terutangnya  beserta  sanksi-sanksi  yang  berlaku apabila terjadi pelanggaran. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pemahaman  wajib  pajak  dengan beberapa    cara, seperti    berupa    iklan    pada    media  cetak      dan elektronik,      situs-situs      di      website,  kegiatan
pajak   bertutur,   relawan   pajak,   dan pelayanan Kring  Pajak  yang  akan    memudahkan  warga negara      untuk      mendapatkan      informasi kebijakan  baru  atau  yang  lainnya  tentangpajak, serta  bentuk  literasi  pajak  lainnya  (Syahputra, Heri  Enjang;  Purba,  Rosanna;  Sitompul,  Andre Agasi;, 2020).
Terkait  pajak,  masyarakat  merupakan salah satu faktor penting di dalamnya dimana hal ini  berkaitan  dengan  kesadaran  dan  kesediaan masyarakat  membayar  pajak.  Masyarakat  perlu menyadari  bahwa  mereka  merupakan  bagian penting  yang  sangat  menentukan  keberhasilan pembayaran  pajak  dalam  satu  negara.  Kantor pajak  juga  harus  memberikan  pelayanan  prima agar  masyarakat  tertarik  untuk  melakukan pembayaran  pajaknya.  Selain  itu  perlu  juga disediakan  prosedur  dan  penjelasan  yang memadai  sehingga  dapat  digunakan  sebagai pedoman dalam melakukan pembayaran.
Salah satu objek pajak penting yang dapat memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pembangunan  adalah  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Selain  UMKM  sebagai salah  satu  sumber  pajak  negara,  UMKM  juga dapat  membantu  memfasilitasi  munculnya peluang  kerja  bagi  masyarakat  sekitar.  UMKM juga  mempunyai  kemampuan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  pesat, meminimalisir krisis ekonomi, bahkan
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
mendorong meningkatkan, bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut informasi perkembangan jumlah UMKM di Kota Medan.
Tabel 1. Jumlah UMKM Kota Medan tahun 2018- 2022
Sumber: Data  Dinas Koperasi dan UMKM  Kota Medan, 2023
Data-data  di  atas  menunjukkan  jumlah unit  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  yang terdaftar sebagai usaha dan kemitraan dari Kantor Dinas  UMKM  Kota  Medan.  Berdasarkan  data statistik  di  atas  terlihat  bahwa  di  Medan,  sektor usaha  mikro  mengalami  pertumbuhan  yang paling cepat, sedangkan sektor menengah tumbuh agak  lambat.  Kondisi  ini  mengharuskan  adanya upaya  kolaboratif  dengan  pemerintah  dimana pemerintah  diharapkan  dapat  meringankan kesulitan  para  pemilik  usaha  yang  usahanya berawal  dari  usaha  mikro  dan  berkembang menjadi usaha kecil yang kemudian bertransformasi menjadi usaha besar.
Menurut Wurianti dkk (2017), sosialisasi adalah  suatu  konsep  umum  yang dimaknakan sebagai  proses  belajar  melalui  interaksi  dengan orang  lain  tentang  cara  berpikir,  merasakan  dan bertindak  dimana  semua  itu  merupakan  hal-hal yang  sangat  penting  dalam  menghasilkan partisipasi  sosial  yang efektif.  Sosialisasi  pajak yang   intensif   dapat   meningkatkan pengetahuan calon  wajib  pajak  mengenai  semua  hal  yang berkaitan  dengan  perpajakan.  Tanpa  adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib  pajak  akan  mengalami  kesulitan  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan  dan  wawasan  karena  rendahnya sosialisasi perpajakan  akan  menyebabkan mereka  tidak  memahami  bagaimana  caranya melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Juliantari dan Sudiartana (2021:5)
Mustofa  (2016)  mengemukakan  bahwa Tarif  pajak  adalah  dasar  pengenaan  pajak  yang digunakan untuk menentukan  jumlah  pajak  yang diberikan  oleh  suatu  objek  pajak.  Tarif merupakan  suatu  landasan  dalam  menentukan besarnya  utang  yang  terutang  baik  secara
perorangan maupun  badan.  Dampak  dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan  maka  besarnya  pajak  terutang  orang pribadi  maupun  badan  juga  akan  berubah jumlahnya.  Tarif  pajak  dapat  menjadi  persoalan yang  serius  jika  tidak  dipertimbangkan  secara bijaksana.  Banyak  wajib  pajak  dari  berbagai negara  yang keberatan  untuk  membayar  pajak karena  tarif  yang  begitu  tinggi,  sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak atau  bahkan  ingin  menghindari  pajak  (Zulma, 2020:5).
Pemerintah  menurunkan  tarif  pajak  final bagi  usaha  kecil  dan  menengah  menjadi  0,5  % sebagaimana diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018,  yang  sebelumnya ditetapkan  sebesar  1%  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sehubungan dengan  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018 mengubah PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang  mewajibkan  pajak  dengan  omzet  bruto sampai dengan 4,8 juta Rupiah dalam satu tahun pajak.  Poin  penting  aturan  tersebut  adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu  dari  1%  menjadi  0,5%  dari  omset. Pembayaran  harus  dilakukan  setiap  bulan sebelum  tanggal  15  bulan  berikutnya  dan besarannya tergantung pada besar kecilnya omset wajib  pajak  setiap  bulannya.  Hal  ini  juga dimaksudkan  untuk  mendorong  para  pelaku UMKM  untuk  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan  ekonomi  negara  dimana  diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan dan pembayaran pajaknya kelak.
Fenomena yang terjadi di sektor UMKM pada hakikatnya merupakan gejala permasalahan serius  yang  timbul  akibat  ketidakpatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran pajaknya.  Hal  ini  tentu  akan  menjadi  masalah karena  pertumbuhan  UMKM  yang  mengalami peningkatan  yang  sangat  cepat  sementara kesadaran  dan  pemahaman  wajib  pajak  yang masih  rendah.  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  UMKM  diharapkan  dapat memberikan  perhatian  untuk  meningkatkan pengetahuan  berikut  sosialisasi  dari  pihak-pihak yang terkait guna meminimalkan kelalaian wajib pajak dalam membayar kewajiban
perpajakannya.
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Yuliyanah,  dkk  (2019:24)  menyatakan bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Cahyani  dan  Noviari (2019:21)  menyatakan  bahwa  Pemahaman  atau pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  WP  UMKM.  Hura  &  Kakisina (2022:6) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  UMKM. Anggriawan,  (2020:81)  menyatakan  bahwa dalam  pengetahuan  perpajakan  tidak  lepas  dari kehidupan sehari-hari dalam rangka
meningkatkan  pendidikan  dapat  menghasilkan seseorang
yang berkualitas, dengan dibuktikannya  pada  penelitian  ini  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Pardede  (2022:76)  menyatakan  bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan  terhada  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Medan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Uraian Teori Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Siti  Resmi  (2014:1),  menyatakan  bahwa  pajak sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan.

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  merupakan  segala  hal  yang diketahui  oleh  manusia  yang  dilahirkan  dari proses  aktivitas  akal  (belajar)  terhadap  suatu fenomena  yang  diamati.  Jadi  pengetahuan  yang banyak akan mempengaruhi kesadaran seseorang
dalam  melakukan  sesuatu.  Sama  halnya  dengan pengetahuan pajak dimana pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang peraturan  dan  undang-undang  serta  tata  cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan  perpajakan  seperti,  membayar pajak, melaporkan  SPT,  dan  sebagainya.  Dengan meningkatnya  pengetahuan  dari  Wajib  Pajak akan  perpajakan  membuat  Wajib  Pajak mengetahui  pentingnya  pembayaran  pajak  dan juga  manfaat  yang  dapat  diterima  dengan melakukan  pembayaran  pajak  dan  juga  cara melakukan  pembayaran  pajak  yang  efektif  dan efisien  sehingga  Wajib  Pajak  juga  tidak  merasa dirugikan.Brier & Jayanti (2020)
Menurut  Kusrini  (2006:23)  pengetahuan perpajakan  dibagi      menjadi tiga  diantara  nya yaitu  Pengetahuan  procedural (procedural knowledge) artinya pengetahuan untuk
memahami  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  Pengetahuan  deklarative (declarative knowledge) artinya  pengetahuan  mengenai  tata cara  sanksi/denda  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan   yang   berlaku, dan Pengetahuan  tacit (tacit  knowledge) artinya  pengetahuan  yang tidak  dapat  diungkapkan  dengan  bahasa. Pengetahuan tacit diperoleh berdasarkan pemahaman  dan  pengalaman  pribadi  yang  tidak dapat disampaikan secara lisan.
Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:
1. Pengetahuan  mengenai  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
Pengetahuan  mengenai  fungsi  perpajakan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan  pajak  seseorang  karena  dengan pengetahuan  pajak  yang  tinggi  para  wajib  pajak sadar  akan  kewajibannya  dan  tahu  akan  akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).
Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk  menempuh  arah  atau  strategi  tertentu sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajibannya  di  bidang  perpajakan  (Kartikasari & Yadnyana, 2020).
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Sosialisasi Pajak
Sosialisasi  menurut  kamus  besar  Bahasa Indonesia  berarti  upaya  memasyarakatkan sesuatu  sehingga  menjadi  dikenal,  dipahami, dihayati  oleh  masyarakat  atau  pemasyarakatan. Menurut  Rohmawati,  Prasetyono,  Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan  oleh  Dirjen  Pajak  untuk  memberikan sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan khususnya  wajib  pajak  agar  mengetahui  tentang segala  hal  mengenai  perpajakan  baik  peraturan maupun  tata  cara  peerpajakan  melalui  metode- metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan  pengetahuan  tentang  pajak  yang nantinya  dapat  berdampak  pada  peningkatan kesadaran  wajib  pajak  itu  sendiri.  Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.
Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi  bisa  dikelompokkan  berdasarkan metode  penyampaian,  segmentasi  maupun medianya: 1) Berdasarkan
Metode: Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun  informal.  Acara  formal  biasanya menggunakan  format  acara  yang  disusun sedemikian  rupa  secara  resmi.  Acara  informal biasanya  menggunakan  format  acara  yang  lebih santai  dan  tidak  resmi;  2)  Berdasarkan segmentasi:  Bisa  membaginya  untuk  kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok  pengusaha  tertentu,  kelompok  profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu; 3) Berdasarkan  media  yang  dipakai:  Sosialisasi dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik  dan media  cetak.  Misalnya,  dilakukan  dengan talkshow  di  radio  atau  televisi,  membuat  opini, ulasan  dan  rubrik  tanya  jawab  di  koran,  tabloid atau  majalah.  Iklan  pajak  juga  mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Bentuk  propaganda lainnya  seperti:  spanduk,  banner,  papan iklan/billboard, dan sebagainya.

## Tarif Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 tahun  2009  tentang  perubahan  ke  empat  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi
wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Tarif  pajak  adalah  suatu  pedoman  dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan  pemerintah  Nomor  23  tahun  2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5%  terhadap  Wajib  Pajak  yang  mendapatkan omset  kurang  dari  4,8  miliar  dalam  satu  tahun. Namun  apabila  peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  pajak penghasilan yang berlaku. Mardiasmo (2018) Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat
didefinisikan  sebagai  suatu  perilaku  di  mana Wajib  Pajak  (WP)  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya.  16  Kepatuhan  perpajakan merupakan  ketaatan,  tunduk,  dan  patuh  serta melaksanakan  ketentuan  perpajakan.  Jadi  wajib pajak yang patuh  adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan  (Dahrani et al., 2021)  Menurut  (Siti  Kurnia  Rahayu,  2017). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  di  antaranya  adanya program  atau  kebijakan  pemerintah,  kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan, dan  pelayanan  pajak.  Sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai  WP  Patuh  yang  dapat  diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran  pajak  apabila  memenuhi  semua syarat.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Bab  1 Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  dimana  yang dimaksud  dengan  usaha  mikro  adalah  usaha produktif  yang  dimiliki  oleh  perseorangan  atau
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagai dinyatakan dalam ketentuan ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  ini.  Terakhir,  usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan.
Undang-Undang Republik  Indonesia  No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 6 memuat tentang kriteria UMKM berikut ini:
Tabel 2. Kriteria UMKM
Sumber : depkop.go.id Kerangka Konseptual
Gambar 1 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah  yang  melihat  keterkaitan  antar  variabel dalam  sampel  tertentu  yang  dirumuskan  dalam permasalahan  yang  telah  ditetapkan  meneliti hubungan  antar  variabel  dalam  sampel  tertentu dan  menganalisis  sampel  berdasarkan  fenomena tertentu.  Analisis  kuantitatif  merupakan  jenis penelitian yang melibatkan analisis data numerik. Menurut Sugiyono (2017:19) penelitian deskriptif ialah  penelitian  yang  menggambarkan  atau mendeskripsikan keadaan atau nilai satu maupun lebih variabel secara mandiri.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan pertanyaan  tertulis  dan  tertutup  dari  narasumber untuk dijawab melalui penyebaran kuesioner oleh responden  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  dan  perhitungan  besar  sampel menggunakan metode simple random sampling .

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasi yang digunakan adalah seluruh UMKM yang  berada  di  bawah  naungan  Dinas  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Adapun  jumlah  populasinya  sebesar  1.825 UMKM pada tahun 2023.
Sampel
Menggunakan  metode simple  random  sampling melalui perhitungan sampel dengan
menggunakan  rumus  slovin  maka  diperoleh jumlah  sampel  sebanyak  95  UMKM  di  Kota Medan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel  Pengetahuan  Perpajakan  dari  95 responden  yang  diteliti  memiliki  nilai minimum  sebesar  13,  nilai  maksimum sebesar  20,  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar 17,11 serta Standar Deviasi sebesar 1,916.
2. Variabel Sosialisasi Pajak dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata ( mean )  sebesar  17,61  serta  Standar  Deviasi sebesar 1,678.
3. Variabel Tarif Pajak dari 95 responden yang diteliti  memiliki  nilai  minimum  sebesar  10, nilai  maksimum  sebesar  20,  nilai  rata-rata ( mean )  sebesar  17,57  serta  Standar  Deviasi sebesar 1,944.
4. Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dari  95 responden  yang  diteliti  memiliki  nilai minimum  sebesar  15,  nilai  maksimum sebesar  20,  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar 17,37 serta Standar Deviasi sebesar 1,592.

## Uji Kualitas Data
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X 1 )
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pengetahuan  Perpajakan  memiliki  status  valid, karena nilai r hitung > r tabel.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (X 2 )
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel
Sosialisasi  Pajak  memiliki  status  valid,  karena nilai r hitung > r tabel.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X 3 )
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh  pernyataan untuk variabel Tarif  Pajak  memiliki  status  valid,  karena  nilai r hitung > r tabel .

## Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat dilihat bahwa seluruh  pernyataan untuk variabel Tarif  Pajak  memiliki  status  valid,  karena  nilai r hitung > r tabel .

## Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa  data  yang  diuji  dalam  penelitian  reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik

## Tabel 9. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  nilai  signifikansi Asymp.  2  tailed adalah 0,200. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa :
1. Variabel  Pengetahuan  Perpajakan  memiliki nilai Tolerance 0,839 dan nilai VIF 1,192
2. Variabel  Sosialisasi  Pajak  memiliki  nilai Tolerance 0,827 dan nilai VIF 1,209
3. Variabel  Tarif  Pajak  memiliki  nilai Tolerance 0,779 dan nilai VIF 1,284
Ketiga  variabel  bebas  memiliki  nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa  model  regresi  tersebut tidak  terjadi  masalah  Multikolinearitas,  dan model  regresi  ini  layak  digunakan  dalam penelitian.

## Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan dibawah nol, tidak berkumpul disuatu  tempat  serta  tidak  membentuk  pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heteroskedasitas.
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui  sebesar  1,756,  nilai  ini  akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan  jumlah  sampel  95        (n  =  95)  dan  jumlah variabel  independen  3  (k  =  3).  Maka  diperoleh nilai  du  sebesar  1,7316  dan  nilai  DW  sebesar 1,756 > dari batas atas (du) yakni 1,7316 dan < dari (4-du) atau 4-1,7316 = 2,2684. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu du < dw < 4-du (1,7316  <  1,756  <  2,2684),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Y = 6,493 + 0,285X 1 + 0,072X 2 + 0,270X 3 + e
Berdasarkan  persamaan  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Angka 6,493 merupakan nilai konstanta.
2. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Pengetahuan Perpajakan  adalah  sebesar  0,285  yang menunjukkan  bahwa  variabel  Pengetahuan Perpajakan  berpengaruh  secara  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
3. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Sosialisasi Pajak adalah sebesar 0,072 yang
menunjukkan  bahwa  variabel  Sosialisasi Pajak  berpengaruh  secara  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Tarif  Pajak adalah  sebesar  0,270  yang  menunjukkan bahwa  variabel  Tarif  Pajak  berpengaruh secara  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  adalah 95% dengan nilai  t  tabel  sebesar  1,98638.  Nilai ini  berlaku  dalam  menguji  hipotesis  pertama, kedua dan ketiga.
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  hasil  pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Pengujian  parsial  pengaruh  Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM,  diperoleh  nilai  t  hitung  3,710  >  t tabel  1,98638  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.000 < 0,05.  Hal ini berarti bahwa hipotesis  diterima  dimana  Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
2. Pengujian parsial pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM, diperoleh  nilai  t  hitung  0,817  <  t  tabel 1,98638  dengan  nilai  signifikansi  sebesar
0.416 > 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis ditolak  dimana  Sosialisasi  Pajak  secara parsial tidak berpengaruh terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan.
3. Pengujian  secara  parsial  pengaruh  Tarif Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM,  diperoleh  nilai  t  hitung  3,437  >  t tabel  1,98638  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.001 < 0,05.  Hal ini berarti bahwa hipotesis  diterima  dimana  tarif  pajak  secara parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan nilai F tabel sebesar 2,70. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,277 > F tabel sebesar 2,70 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya H 0 ditolak dan H a diterima. Hal ini berarti bahwa Pengetahuan
Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak    UMKM.
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Uji Koefisien Korelasi (r) dan Uji Koefisien
Determinasi (R 2 )
Tabel 15. Hasil Uji r dan R 2

## Model Summary
Model r R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .591 a .349 .328 1.305
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan,

## Sosialisasi Pajak
Berdasarkan  tabel  di  atas  koefisien korelasi menunjukkan angka r sebesar 0,591. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  yaitu  sebesar  0,591. Sedangkan  hasil  koefisien  determinasi  R 2 menunjukkan angka R  square 0,349 atau 34,9% sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan variabel  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Pajak  dan  Tarif  Pajak  sebagai  variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dengan kemampuan  sebesar  34,9%  sedangkan  sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota  Medan.  Berdasarkan  hasil analisis,  maka  pembahasan  mengenai  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM           di Kota Medan Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk  analisis  secara  parsial  variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM,  dapat  disimpulkan bahwa  Pengetahuan  Perpajakan  Secara Parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,285  dan  nilai signifikansi  pada  uji  t  yaitu  sebesar  0,000 serta  nilai  t  hitung  sebesar  3,710.  Nilai signifikansi  0,000  <  0,05  dan  nilai  t  hitung lebih  besar  dari  t  tabel  (3,710  >  1,98638).
Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H 1 ) yang  menyatakan  bahwa  Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan, Afrizal Eko (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  adalah  pengetahuan  dan  pemahaman wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban  dan pentingnya  pajak  terhadap penerimaan  negara  dan  juga  pembangunan negara  dapat  menimbulkan  kesadaran  wajib pajak  UMKM  dalam  membayar  pajak. Semakin  luas  pengetahuan  wajib  pajak terhadap ketentuan undang-undang Perpajakan  dan  pentingnya  pajak  dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat. Seorang  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu  pula sebaliknya  seorang  wajib  pajak cenderung  tidak  patuh  terhadap  peraturan jika  mereka  tidak  cukup  mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.
2. Pengaruh  Sosialisasi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan  untuk  analisis  secara  parsial variabel Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,072  dan  nilai signifikansi  pada  uji  t  yaitu  sebesar  0,416 serta  nilai  t  hitung  sebesar  0,817.  Nilai signifikansi  0,416  >  0,05  dan  nilai  t  hitung lebih  kecil  dari  t  tabel  (0,817  <  1,98638), yang  berarti  bahwa  Sosialisasi  Pajak  secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua (H 2 )  yang  menyatakan  bahwa  Sosialisasi Pajak secara parsial berpengaruh positif  dan signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
UMKM  di  Kota  Medan  ditolak.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari  Hayati,  Cut  Nazmi  (2022)  yang menyatakan  bahwa Sosialisasi Pajak  t i d a k berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak    UMKM.  Hal  ini  dikarenakan  tidak meratanya  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi pajak terhadap wajib pajak dari petugas/aparatur  Kota  Medan,  sehingga hanya  sebagian  wajib  pajak  di  Kota  Medan yang ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, akan tetapi saat pelaksanaan sosialisasi pajak berlangsung sebagian wajib pajak tidak hadir  yang  membuat  wajib  pajak  minim informasi ter update seputaran UMKM, dan objek  pajak  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak yang tidak berdomisili ditempat sehingga hal tersebut  berdampak  kepada  petugas  pajak yang tidak dapat memungut secara maksimal yang  menjadi  salah  satu  faktor  tidak terealisasikan dengan baik sehingga memenuhi target penerimaan pajak UMKM Kota Medan .
Pandiangan  (2014)  menjelaskan  Sosialisasi pajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan  pesan  mengenai  pentingnya pajak bagi negara, dengan begitu diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  agar sesuai  dengan  begitu  diharapkan  dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Menurut  Susanto  (2012),  beragam  bentuk sosialisasi  bisa  dikelompokkan  berdasarkan metode  penyampaian,  segmentasi  maupun medianya:
a. Berdasarkan  Metode:  Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara  formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian  rupa  secara  resmi.  Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
b. Berdasarkan
segmentasi: Bisa membaginya  untuk  kelompok  umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu,  kelompok  profesi  tertentu, kelompok/ormas tertentu.
c. Berdasarkan  media  yang  dipakai: Sosialisasi  dapat  dilakukan  melalui media  elektronik  dan  media  cetak.
Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio  atau  televisi,  membuat  opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid  atau  majalah.  Iklan  pajak  juga mempunyai  pengaruh  dampak  positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Bentuk  propaganda  lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya. 3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota

## Medan
Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk  analisis  secara  parsial  variabel  Tarif Pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi sebesar 0,270 dan nilai signifikansi pada uji t  yaitu  sebesar  0,001  serta  nilai  t  hitung sebesar 3,437. Nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel (3,437 > 1,98677), yang berarti bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  di  Kota  Medan.  Dengan  demikian hipotesis    kedua (H 2 ) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan dapat diterima. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  dari  Yuliyanah  (2019)  yang menyatakan  bahwa  Tarif  Pajak  s e c a r a p a r s i a l berpengaruh p o s i t i f dan signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.
Tarif  pajak  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Tarif  pajak  merupakan  jumlah  yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Jika tarif  pajak  tidak  seimbang  atau  tidak  sesuai tarif,  dimana  tarif  pajak  tinggi  sedangkan penghasilan  wajib  pajak  rendah  atau  tarif pajak  rendah  sedangkan  penghasilan  wajib pajak  tinggi  maka  menyebabkan  kepatuhan wajib pajak menurun.  Penentuan  tarif pajak akan  menjadi  permasalahan  apabila  tidak dipertimbangkan  dengan  baik.  Tarif  pajak tinggi  akan  mengakibatkan  wajib  pajak merasa  kesulitan  untuk  membayar  pajak sehingga akibatnya wajib pajak tidak hanya enggan  membayar  pajak  tetapi  juga  secara
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
aktif  berupaya  menghindari  pembayaran pajak.
Pada  tahun  2018  Pemerintah  menurunkan tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  bagi pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM)  yang  semula  1%  menjadi  0,5% yaitu  mulai  1  Juli  2018.  Dengan  adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dalam membayar  pajak. Semakin  adil  penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, maka  wajib  pajak  akan  patuh  dalam memenuhi suatu kewajibannya.
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,
Sosialisasi  Pajak  dan  Tarif  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  untuk  analisis  secara  simultan variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak  dan  Tarif  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM,  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  Pengetahuan  Perpajakan, Sosialisasi  Pajak  dan  Tarif  Pajak  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota  Medan.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 yang mana nilai tersebut < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 16,277 > nilai F tabel  sebesar 2,70. Hasil ini Mendukung hipotesis keempat (H 4 ) yang  menyatakan  bahwa  Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Medan.
Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka  bayar  berdasarkan  undang-undang maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna bagi kehidupan mereka  (Mardiasmo, 2011:57).  Jika  seseorang  telah  memahami dan mengerti tentang  perpajakan maka akan terjadi  peningkatan  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Selain  itu  penurunan  tarif  pajak  dan adanya  sosialisasi  pajak  diharapkan  mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan terkait  pengaruh  pengetahuan  perpajakan, sosialisasi  pajak  dan  tarif  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Medan, maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pengetahuan  Perpajakan  secara  parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan.
2. Sosialisasi  Pajak  secara  parsial  tidak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
3. Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
4. Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi  Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:
1. Pemerintah  sebaiknya  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  dan  informasi  melalui sosialisasi  pemutahiran  ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat  meningkatkan  pengetahuan  wajib pajak.
2. Para  pelaku  UMKM  sebaiknya  berupaya meningkatkan  ilmu  dan  pemahamannya mengenai pajak secara mandiri baik melalui seminar  atau  pelatihan  perpajakan.  Hal  ini akan berguna untuk diterapkan dalam usaha yang sedang dijalankan.
3. Peneliti  selanjutnya  sebaiknya  melanjutkan penelitian  pada  usaha  UMKM  dengan memperluas  periode  pengamatan  dan menggunakan keseluruhan usaha mikro kecil maupun menengah serta memilih responden dengan  kategori  yang  sudah  memiliki NPWP.
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriawan,  Afrizal  Eko.  (2020).  Kepatuhan Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan, Tarif  Pajak,  Omzet  Penghasilan,  Umur Usaha  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM Di Kabupaten Tegal.
Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Brier,  J.,  &  lia  dwi  jayanti.  (2020).  (1),  1 – 9. http://journal.umsurabaya.ac.id/ index.php/JKM/article/view/2203
Cahyani & Noviari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak,
Pemahaman  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  UMKM.  E-jurnal Akuntansi
Universitas  Udayana. Vol.  26(3):  1885-
1911.
Desyanti,  A.,  &  Amanda,  L.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan  dan  Fakhruzy, A.  (2020). Peranan Hukum  Pajak  Dalam Upaya  Mewujudkan  Tujuan  Negara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 84 – 94. https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.p hp/Mizan/article/view/1059
Hayati, Cut Nazmi. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh
Hura,  A.,  &  Molinda  Kakisina,  S.  (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah. Jurnal  Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi , 1 (1), 174 – 181. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.3
Mardiasmo.  2016. Perpajakan  Edisi  Terbaru 2018 . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di  Kota Tegal. Multiplier:  Jurnal  Magister
Manajemen , 3 (1).https://doi.org/10.24905 /mlt.v3i1.1286 Nadia  Salsabila,  &  Imahda  Khoiri  Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan  Keadilan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Pekalongan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing , 1 (2), 263 – 276. https://doi.org/10.21009/japa.0102.09
Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh  kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Gianyar. Jurnal  Kharisma , 3 (1), 128 – 139.
Putri,  A.,  &  Wibowo,  D.  (2021).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (2),
1 – 23.
Rahmawati, L., Prasetyono, Rimawati,  Y. 2013.
Pengaruh  Sosialisasi  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kesadaran dan  kepatuhan  Wajib  Pajak:  Madura. Jurnal  Prosiding  Simposium  Nasional Perpajakan 4
Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018).
Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pajak  dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Variabel Intervening  (Pada  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota Semarang). Journal of Accounting , 4 (4),1 – 18. http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/A KS/article/view/963/938
Siyoto,  S.,  &  Sodik,  M.  A.  (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta:
Literasi Media.
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2017. Metodologi  Penelitian  Bisnis . Bandung: Alfabeta
Sunanta,  &  Leonardo.  (2021).  Pengaruh
Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. SIKAP:  Sistem Informasi,  Keuangan,  Auditing,  Dan Perpajakan , 6 (1), 86 – 95.
http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sika p
Susanto,  Herry,  2012.  “Membangun  Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”.
Syahputra,  Heri  Enjang;  Purba,  Rosanna; Sitompul, Andre Agasi;. (2020). Pengaruh
ISSN: 2579-7611(Online)|http://u.lipi.go.id/1487661056
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di  Kota  Medan. Jurnal  Mutiara Akuntansi , Volume 5 (2) 67-78.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Yuliyanah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019).
Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self  Assessment  System Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. http://kbbi.web.id/sosialisasi , diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul: 19.00