ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PERUM BULOG KANTOR DIVRE SUMATERA UTARA
Renika Hasibuan, S.E.,M.Si Rosanna Purba, S.E., M.Si

## ABSTRAK
Pajak  sebagai  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  jasa  timbal  balik  yang  langsung  dapat  ditujukkan  dan  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum.  Salah  satu  pajak  penghasilan  adalah  pajak  penghasilan  pasal 23.  Dalam  pajak  penghasilan  terdapat  pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara. Metode analisis yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Perum  Bulog Kantor  Divre  Sumatera  Utara  telah  melaksanakan  pemotongan  dengan  tarif  2%  dan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sering  mengalami  keterlambatan  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  menteri  keuangan  No. 80/PMK.30/2013  tentang  tanggal  jatuh  tempo  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  penghasilan pasal 23.

## Kata kunci       : Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

## A.PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang
Dasar 1945 bertujuan mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur,
merata,  material,  dan  spritual,  yang  dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.   PPh Pasal 23 adalah pajak yang  dipotong  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan  kegiatan  yang  telah dipotong  PPh  Pasal  21,  yang  dibayarkan atau  terutang  oleh  badan  pemerintah  atau subjek  pajak  dalam  negeri  penyelenggara kegiatan.  Mekanisme  Pemotongan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  yang  dilakukan  oleh Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara
sudah sesuai dengan tarif yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  No.  36  tahun  2008  yang menguraikan  atas  jasa  angkutan  dan  sewa mobil  tarif  yang  akan  dikenakan  adalah sebesar  2%.  Mekanisme  penyetoran  dan pelaporan  di  Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera  Utara  tidak  dijalankan  sesuai dengan  SOP  Menteri  Keuangan  No. 80/PMK.03/2010 yang berlaku.

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah :
a. Bagaimana mekanisme pemotongan  PPh  Pasal  23 pada Perum Bulog Kantor ?
b. Bagaimana mekanisme penyetoran  PPh  Pasal  23 pada
Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera Utara?
c. Bagaimana mekanisme pelaporan  PPh  Pasal  23 pada Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera Utara?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  mekanisme pemotongan  PPh  Pasal  23 pada Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera Utara.
b. Untuk  mengetahui  mekanisme penyetoran  PPh  Pasal  23 pada Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera Utara.
c. Untuk  mengetahui  mekanisme pelaporan  PPh  Pasal  23 pada Perum  Bulog  Kantor  Divre Sumatera Utara.

## A. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Uraian Teoritis
2.1.1. Pengertian Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  perubahan  ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (KUP)  Pasal  1  angka  1,  yang dimaksud  dengan  pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.1.2. Fungsi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2013:1),    ada  dua fungsi pajak yaitu :
a. Fungsi Budgetair ( Anggaran )
Fungsi budgetair adalah  pajak  sebagai sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
b. Fungsi Regulerend ( Mengatur )
Fungsi Regulerend adalah pajak sebagai alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut Mardiasmo (2013:255), Pajak Penghasilan  Pasal  23  adalah  ketentuan dalam  Pasal  23  UU  PPh  mengatur pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan,  disediakan  untuk  dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan, bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Sedangkan menurut Purwono
(2010:195),  Pajak  Penghasilan  Pasal  23 adalah pajak penghasilan sehungan dengan penghasilan  dari  modal,  penyerahan  jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2.1.4. Pengertian  Pemotongan,  Penyetoran, dan Pelaporan
a. Pengertian Pemotongan/Pemungutan Menurut Rahardjo dan Mila 2014:16), pemotongan/pemungutan
dalam perpajakan  merupakan  dua  istilah  yang sering  digunakan  dalam  ruang  lingkup perpajakan.  Kedua  sifat  tersebut  seolah- olah  sama,  namun  sebetulnya  memiliki pengertian yang berbeda.

## b. Pengertian Penyetoran
Menurut Rahardjo dan Mila (2014:18), berdasarkan  Pasal  1  angka  14  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang perubahaan  ketiga  atas  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan,  yang dimaksud  dengan  surat  setoran  pajak adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran pajak  yang  telah  dilakukan  dengan mengunakan  formulir  atau  telah  dilakukan dengan  cara  lain  ke  kas  negara  melalui tempat  pembayaran  yang  ditujuk  oleh Menteri Keuangan.
c. Pengertian Pelaporan
Menurut Rahardjo dan Mila (2014:18), berdasarkan  Pasal  1  angka  11  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang dan tata  cara  perpajakan,  yang  dimaksud dengan  Pelaporan  adalah  pelaporan  pajak dengan  menggunakan  surat  pemberitahuan adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan  pembayaran  pajak,  objek  pajak  atau bukan  objek  pajak,  harta  dan  kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya
Adapun  penelitian  terdahulu  yang menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Nelwan  (2013)  dengan  judul  Evaluasi Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan PPh  Pasal  23  Pada  Bank  Prisma  Dana Manado. Persamaan
penelitian
ini membahas  tentang  evalusi  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  PPh  pasal  23, sedangkan perbedaannya membahas tentang  PPh  Pasal  25.  Peneliti  di  atas mengambil  objek  peneliti  pada  Bank Prisma Dana Manado.
Febriyanti (2011) dengan judul Evaluasi  Penerapan  Pemotongan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  atas  Jasa  perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  penerapan  pemotongan  PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV Anugrah  Multi  Sarana  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  analisis deskriptif.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh CV  Anugrah  Multi  Sarana  pada  tahun 2011  dan  2012  belum  menerapkan  tarif baru yang diatur
dalam  UU  No.36  Tahun  2008  dan  PMK Nomor  244/PMK.03/2008  yang  berlaku sejak 1 Januari 2009.
Hendra (2014) dengan judul
Penerapan  Akuntansi  Pajak  Penghasilan
Pasal 23 yang bertujuan untuk mengevaluasi  penerapan  akuntansi  pajak penghasilan  pasal  23  pada  PT  Golden Mitra  Inti  Perkasa  berdasarkan  UU  RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Ramdhani (2015) dengan judul Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Pasal  23  Pada  PT  Hutama Karya  dalam  penelitian  ini  telah  dilihat dari  mekanisme  pemotongan,  penyetoran, dan  pelaporan  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang Perpajakan.
Walandouw  (2013)  dengan  judul Analisis  perhitungan  dan  pelaporan  PPh Pasal  23  dan  PPh  Pasal  25  yang  bertujuan untuk  menghitung  dan  apakah  sistem pelaporan  pajak  sudah  sesuai  dengan ketentuan perpajakan yang dilakukan.

## 2.3. Kerangka Konseptual
Menurut Sugiyono (2012:88),
kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaiman teori berhubungan  dengan  berbagai  faktor  yang telah  diifentifikasi  sebagai  masalah  yang penting.untuk melihat pengaruh perhitungan  pemotongan,  penyetoran  dan pelaporan  pajak  penghasilan  pasal  23 dengan  sistem  pelaporan  pajak  PPh  Pasal 23  pada  Perum  Bulog  Divre  Kantor Sumatera  Utara  dideskripsikan  dalam rangka konseptual berikut.
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## B. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian PPh Pasal 23 Pemotongan Pemotongan Penyetoran Pelaporan Pelaporan
Desain    penelitian  ini  adalah  studi kasus,  yang  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan penelitian deskriptif.
Penelitian  deskriptif  merupakan  suatu penelitian  yang  bersifat  menggambarkan secara  sistematis  mengenai  fakta,  situasi dan  aktivitas  dari  objek  yang  diteliti. Penulis  ingin  menggambarkan  secara sistematis  berdasarkan  fakta,  situasi  dan aktivitas  yang  ada  mengenai  pemotongan, penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  23 yang  dilakukan  oleh  Perum  Bulog  Kantor Divre Sumatera Utara.
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  di  Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.Lokasi penelitian berada di JL.Jend.Gatot  Subroto  No.180  Medan
20123 Sumatera utara.
3.3. Data Penelitian
3.3.1. Jenis dan Sumber Data
Menurut  Bungin  (2013:128),  data yang  digunakan  dalam  penelitian  meliputi datasebagai berikut:
a. Data  Kualitatif  yaitu  data  yang diungkapkan  dalam  bentuk  kalimat serta uraian-uraian.
b. Data  Kuantitatif  yaitu  data  yang berupa angka-angka dalam arti sebenarnya,  jadi  berbagai  operasi matematika yang dapat dilakukan pada data kuantitatif.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  penelitian  dengan jenis data kualitatif dan Jenis datakualitatif yang  dibutuhkan  adalah  mengenai  sejarah dan  struktur  organisasi  Perum  Bulog Kantor  Divre  Sumatera  Utara  serta  bukti pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan PPh 23.
Menurut  Bungin  (2013:128),  sumber data digolongkan sebagai berikut:
a. Data Primer, adalah data yang diambil dari  sumber  data  primer  atau  data pertama dilapangan.
b. Data  Sekunder,  adalah  data  yang diperoleh  dari  sumber  data  kedua
(sekunder).Dikategorikan  menjadi  dua yaitu : internal data dan eksternal data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalampeneltian  ini  seperti  wawancara langsung dengan pihak perusahaan sedangkan  data  sekunder  penelitianyaitu berupa  data  yang  diperoleh  dari  dokumen perusahaan seperti sejarah, struktur organisasi dan buktipemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  PPh  23  serta buku-buku teori dan literatur.

## 3.3.2. Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Bungin  (2013:130),teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut.
a. Metode  angket  ( kuesioner )  adalah metode  angket  berbentuk  rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah  daftar  pertanyaan,  kemudian dikirim kepada responden untuk diisi.
b. Metode  Wawancara  adalah  proses memperoleh  keterangan  untuk  tujuan penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil bertatap muka antara pewawancara  dengan  responden  atau orang  yang  diwawancarai  atau  tanpa menggunakan pedoman( guide) wawancara.
c. Metode  Observasi  adalah  kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya  melalui  hasil  kerja pancaindra  mata  serta  dibantu  dengan pancaindra lainnya.
3.4. Definisi Operasional Variabel
Menurut Bungin (2013:128), variabel adalah  fenomena  yang  bervariasi  dalam bentuk,  kualitas,  mutu  standar,  dan sebagainya.Sedangkan  menurut  Sugiyono (2012:58),  variabel  adalah  suatu  atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  objek  atau kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini defenisih operasional ada 3 yakni:
1. Pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif dan  perhitungan  yang  berlaku  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan.
2. Penyetoran  PPh  Pasal  23  dengan menggunakan SSP selambat- lambatnya  pada  tanggal  10  bulan berikutnya.
3. Dan  pelaporan  PPh  Pasal  23  dengan menggunakan SPT selambat- lambatnya  pada  tanggal  20  bulan
berikutnya.
3.5. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan  metode  analisis  deskriptif. Metode  deskriptif  adalah  suatu  analisis yang mengumpulkan,
menyusun, mengolah  dan  menganalisis  data  angka, agar dapatmemberikan gambaran mengenai  suatu  keadaan  tertentu  sehingga bisa ditarik kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi,  Mila.  2014. Cermat  &  Tepat Memotong/Memungut Pajak ,  Cv Eka Jaya.
Jakarta : Erlangga
Bungin Burhan, 2013. Medologi Penelitian Sosial  &  Ekonomi .  Jakarta  : Erlangga
Dewi  Ramdhani  Sutrimo,  2015.  Evaluasi
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  Studi  Pada PT.Hutama Karya. Jurnal Berkala Ilmiah  Efesiensi .  Volume  XV No,03
Direktorat Jendral Pajak, Revisi 2013.Oasisis Pemotongan/Pemungutan PPh.
Febriyanti  (2011)  dengan  judul  Evaluasi
Penerapan Pemotongan Pajak
Penghasilan  Pasal  23  atas  Jasa perawatan  dan  pemeliharaan  dan
perbaikan  kendaraan  CV.  Anugrah Multi Sarana.
Hendra  (2014)  dengan  judul  Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal  23  Pada  PT.Golden  Mitra Inti Perkasa
Kurniawan  Albert,  2010. Riset  Penelitian Sosial  &  Ekonomi ,  Jakarta  :
Salemba
Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi , Yogyakarta : Erlangga
Nelwan  (2013)  Evaluasi  Pemotongan, Penyetoran  dan  Pelaporan  PPh Pasal  23  Pada  Bank  Prisma  Dana Manado. Jurnal  EMBA. Vol.1 No.3
Purwono Harry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan  &  Akuntansi  Pajak . Jakarta : Erlangga Sugiyono, 2012. Metode Penelitian . Jakarta : Salemba
Walandouw  (2013)  dengan  judul  analisis perhitungan  dan  pelaporan  PPh Pasal  23  dan  PPh  Pasal  25. Jurnal EMBA. No.1 No.3