## RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
Erwin Asmadi
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003 Email: erwinasmadi@umsu.ac.id
Naskah Diterima: 08-07-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021 DOI: ……………………………….

## How to cite:
Asmadi, Erwin., (2021). “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 16-33

## Abstrak
Media sosial saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan informasi elektronik. Pengguna selaku subjek hukum terkadang tidak menyadari perkataan, meme atau gambar  yang  merupakan  informasi  elektronik  dapat  berdampak  merugikan  nama  baik seseorang.  Walaupun  menyebarluaskan  informasi  merupakan  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh setiap manusia, namun ianya wajib menghormati hak warga negara lainnya sehingga bentuk pemidanaan  dapat  dihindari.  Kehadiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerapkan pemidanaan yang  cukup berat  bagi  pelaku  yang  mencemarkan  nama  baik  yakni  pidana  penjara  maksimal  6  tahun. Karenanya  memunculkan  kekhawatiran  akan  adanya  disparitas  penerapannya  sehingga kepastian hukumnya menjadi terbengkalai, yakni dapat tidaknya seseorang ditahan walaupun kesalahannya  belum  pasti.  Hal  demikian  dapat  terjadi  karena  terpenuhinya  syarat  untuk dilaksanakan  penahanan  sesuai  ketentuan  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  a  KUHAP.  Di  sisi  lain, sebagai  bagian  dari  hak  asasi  dalam  rangka  kebebasan  menyampaikan  pendapat,  ternyata pemidanaan tersebut mengalami perubahan dan terdapat penjelasan atau definisi otentik dari rumusan delik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

## Kata kunci: Pemidanaan, Pencemaran Nama, Media Sosial

## Abstract
Social  media  currently  plays  a  very  important  role  in  disseminating  electronic  information. Users as legal subjects are sometimes unaware of the words, memes or images that constitute electronic  information  which can  adversely  affect  one's  good  name.  Although  disseminating information  is  a  human  right  owned  by  every  human  being,  but  it  is  obliged  to  respect  the rights of other citizens so that this form of punishment can be avoided. The presence of Law of the  Republic  of  Indonesia  Number  11  Year  2008  regarding  Information  and  Electronic Transactions  applies  severe  penalties  for  perpetrators  who  defame,  namely  a  maximum imprisonment of 6 years. Therefore raises concerns about the disparity in its application so that  the  legal  certainty  is  neglected,  namely  whether  a  person  can  be  arrested  or  not  even though his mistake is uncertain. This can occur due to the fulfillment of the requirements for detention  in  accordance  with  Article  21  paragraph  (4)  point  a  of  the  Indonesia  Criminal Procedure  Code.  On  the  other  hand,  as  part  of  human  rights  in  the  context  of  freedom  of
Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021 E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
expression, it turns out that the conviction has changed and there is an authentic explanation or definition of the offense formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016.

## Keywords: Criminal, Defamation, Social Media.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  informasi  dan  teknologi  pada  era  globalisasi  berkembang  dengan  pesat. Manusia  terus  berusaha  untuk  melakukan  berbagai  inovasi  dalam  rangka  mengembangkan dan  menyempurnakan  beraneka  ragam  jenis  teknologi  sebagai  sarana  penunjang  yang  dapat membantu  berbagai  aspek  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari  (Danny  Putera  Christian  & Dian  Andriawan  Daeng  Tawang,  2018,  h.  2).  Teknologi  informasi  yang  berkembang  begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung  mempengaruhi  munculnya  jenis  perbuatan  dan  peristiwa  hukum  baru  (Erwin Asmadi, 2018, h. 92).
Kehidupan  manusia  manusia  zaman  sekarang  hampir  tidak  dapat  dipisahkan  dari teknologi.  Teknologi  dalam  bentuk  berbagai  peralatan  berhubungan  dengan  kebadaniahan manusia  seperti  telepon,  kacamata,  alat-alat  kedokteran,  mobil,  televisi,  komputer  bahkan segala  bentuk  teknologi  yang  dapat  membentuk  gen  (Danrivanto  Budhijanto,  2014,  h.  69). Pesatnya  teknologi  elektronik  berdampak  sebanding  lurus  dengan  bertambahnya  kebutuhan manusia  akan  teknologi  tersebut.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial,  membutuhkan  perangkat dan  alat  sebagai  hasil  dari  pengembangan  teknologi  yakni  dalam  rangka  berkomunikasi  dan pertukaran informasi.
Perangkat  atau  alat  yang  digunakan  dalam  berkomunikasi  dan  pertukaran  informasi sebagai hasil dari pesatnya teknologi memunculkan berbagai aplikasi. Banyak aplikasi media sosial  yang  baru  muncul  bermanfaat  dalam  berkomunikasi.  Konten  aplikasi  media  sosial dengan  memasuki  semua  bentuk  jaringan,  mulai  dari  facebook,  twitter,  line,  instragram, whatapps, dan banyak lagi. Salah satu persaingan mencapai popularitas melalui media sosial tampak  jelas  dalam  media  sosial  Facebook  dimana  „teman‟  yang  banyak  adalah  adalah ukurannya. Ini sebabnya orang menjalin pertemanan dengan siapa saja yang muncul di layar telepon pintarnya, baik pernah bertemu atau belum, orang dari satu kota yang sama atau jauh di luar negeri (Rully Khairul Anwar dan Agus Rusmana, 2017, h. 206).
Selain  bentuk  pertemanan,  melalui  facebook,  instagram,  twitter,  snapchat,  dan  lainnya, media  sosial  dapat  juga  sebagai  wahana  iklan  produk  yang  diupayakan  agar  dapat  menarik minat  khalayak.  Itu  merupakan  bentuk  ekspansi  promosi  melalui  berbagai  macam  media sosial.  Tak  berhenti  sampai  disitu,  sebagai  strategi  pemasaran  jitu  pula,  perusahaan  ikut menggaet  sejumlah  nama  figur  ternama  untuk  mereview  produk  yang  mereka  tawarkan (Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, 2017, h. 42).
Pada  satu  sisi,  teknologi  bermanfaat  bagi  bagi  kehidupan  manusia  tetapi  dapat  juga berdampak negatif. Yakni menebarkan informasi  yang tidak benar atau sering disebut berita hoax .  Apabila  merugikan  orang  lain,  tentunya  menyinggung  atau  menyerang  pribadi  dan berdampak  rusaknya  nama  baik  seseorang  dan  perbuatannya  disebut  sebagai  tindak  pidana pencemaran  nama  baik.  Belakangan  ini  sering  terjadi  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di  media,  mengungkapkan  hasil  penelitian,  melaporkan  suatu  kejahatan,  serta  tindakan-
tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana  yang  dimaksud  adalah  suatu  hukuman  yang  diberikan  terhadap  seseorang  karena  dia telah  melakukan  suatu tindak  pidana,  dimana akibat  dari  tindakannya  tersebut  menimbulkan kerugian bagi orang lain (Shah Rangga Wiraprastya Made Nurmawati, 2016, h. 4).
Perbuatan  dan  peristiwa  hukum  tersebut  yakni  menggunakan  teknologi  untuk menyebarluaskan  informasi.  Perbuatan  hukumnya  dikategorikan  sebagai transaksi  elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disingkat  UU  ITE) yang  menyebutkan:  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.” Kemudahan  demi  kemudahan  diperoleh  dengan  memanfaatkan  teknologi  tanpa  batas  ini. Namun  dibalik  kemudahan  tentu  harus  diwaspadai  dan  disiasati  agar  tidak  menjerat penggunanya.  Sesungguhnya  teknologi  adalah  suatu  cara  pandang  dan  pengalaman  yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan (Danrivanto Budhijanto, 2014, h. 85).
Pencemaran  nama  baik  dalam  aspek  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) diatur  melalui  Pasal  310.  Secara  sederhana,  rumusan  delik  atau  unsur  tindak  pidananya mengandung:  “sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum”. Bagaimana  pula  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui  media  sosial,  apakah dikenakan Pasal 310 KUHP juga?
Terdapat hubungan yang erat dengan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagaimana disebut  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  yang  mengatur  tentang  asas  ‟” lex  specialis  derogate legi  generali ”  maka  aspek  spesialnya  terdapat  pada  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dikarenakan spesialisasi  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  tersebut. Bagaimana penerapan rumusan delik dan sanksi pidana yang dijatuhkan dari hubungan kedua pasal tersebut, menarik kajian untuk diketengahkan dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif. Menurut Jonny Ibrahim sebagaimana dikemukakan Asliani Harahap (2018, h. 219), yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum.  Walaupun  penelitian  ini  berfokus dengan menggunakan penelitian kepustakaan ( library research ), namun dalam literatur dapat diperoleh fakta-fakta pelaksanaan norma hukum, terutama dari putusan-putusan pengadilan.
Penelitian  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan-putusan  pengadilan,  meliputi produk  hukum  yang  menjadi  bahan  kajian  dan  produk  hukum  sebagai  alat  kritiknya.  Bahan hukum  sekunder  meliputi  penjelasan  bahan  hukum  primer  berupa  doktrin  para  ahli  yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Rumusan Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP dan UU ITE
Hukum  pencemaran  nama  baik  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  bertujuan  untuk melindungi  orang  terhadap  pernyataan  palsu  atau  fakta  palsu  yang  menyebabkan  kerusakan pada  reputasi  mereka.  Tujuan  utama  hadirnya  hukum  pencemaran  nama  baik  adalah  untuk menjaga  dan  melindungi  reputasi  serta  privasi  seseorang.  Kendati  begitu,  jika  diterapkan dengan  tidak  hati-hati  justru  akan  menghambat  penikmatan  hak  atas  kebebasan  berekspresi dan  berpendapat,  termasuk  juga  menghambat  akses  pihak  lain  untuk  menerima  informasi (Elsam, 2016, h. 18.).
Ada  beberapa  peristilahan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  untuk menyebutkan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  ada  yang  menggunakan  istilah  tindak pidana kehormatan, tindak pidana penghinaan (Anton Samudra, 2011, h. 1) atau penyerangan nama  baik.  Pada  KUHP,  setidaknya  terdapat  6  (enam)  kategori  tindak  pidana  pencemaran nama baik ini, di antaranya (Tri Jata Ayu Pramesti, 2013 dan Anton Samudra, 2011, h. 5):
1. Penistaan, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Penistaan dengan surat, diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
3. Fitnah, diatur dalam Pasal 311 KUHP;
4. Penghinaan ringan, diatur dalam Pasal 315 KUHP;
5. Penghinaan terhadap pejabat negara, diatur dalam Pasal Pasal 316 KUHP;
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa, diatur dalam Pasal Pasal 317 KUHP;
7. Menimbulkan Persangkaan palsu, diatur dalam Pasal Pasal 318 KUHP;
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, diatur dalam Pasal Pasal 320 KUHP. Adapun  yang  dapat  dijelaskan  dari  berbagai  kategori  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  sebagai  berikut: Kesatu, Penistaan,  diatur  dalam  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP.  Tindak pidana  ini  sering  disebut  sebagai  penistaan  biasa.  Rumusan  unsur  delik  yang  terdapat  di dalamnya dapat dijabarkan dari teksnya yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seorang,  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran…” yakni:
1. Barangsiapa;
2. sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang;
3. dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
5. diancam karena pencemaran.
Rumusan delik di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Barangsiapa
Rumusan  barang  siapa  ini  merupakan  salinan  dari  “Hij  die”  (teks Wetbook  van Strafrecht )  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  atau  barang  siapa  ialah  orang  atau  orang- orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut  sebagai  pelaku  atau  si  pembuat  delik  tersebut.  Dengan  kata  lain,  barangsiapa merupakan  setiap  orang  atau  siapa  saja  pelaku  tindak  pidana  sebagai  subjek  hukum  yang dapat  bertanggung  jawab  menurut  hukum  atas  segala  tindakannya  (Erwin  Asmadi,  2013,  h. 42).
Terpenuhi  unsur  barangsiapa,  seharusnya  tergantung  pada  unsur  yang  lain.  Walaupun dalam  aspek  hukum,  setiap  orang  adalah  subyek  hukum  yakni  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  perbuatan  pidana,  harus  terpenuhi  dahulu  seluruh unsur.
Setiap  putusan  pengadilan,  khususnya  pada  pembahasan  rumusan  barangsiapa  ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang  dihadirkan  selama  proses  persidangan  adalah  memang  benar  orang  yang  terhadapnya telah  melalui  rangkaian  sistem  peradilan  pidana  berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku. Namun  pada  prinsipnya,  rumusan  delik  barangsiapa  ini  tetap  harus  bergantung  pada  unsur lainnya.

## 2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang
Kata “sengaja” dalam konsep hukum pidana materil disebut sebagai Opzet (dolus) adalah sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus  terdakwa  (Erwin  Asmadi,  2013,  h.  43).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, sengaja  berarti  1.  dimaksudkan  (direncanakan);  Memang  diniatkan  begitu;  tidak  secara kebetulan.  2.  Dibuat-buat;  bersengaja  (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008,  h.  1269). Dalam kamus lain disebutkan bahwa sengaja adalah “yang dimaksud; memang direncanakan; memang diinginkan/dikehendaki” (Sulchan Yasyin, 1997, h. 437).
Crimineel  Wetboek Tahun  1809  mencantumkan  “kesengajaan  adalah  kemauan  untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.  Begitu  juga  dalam  Memorie  van  Toelichting  (MvT)  dinyatakan “kesengajaan adalah dengan dasar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ( de bewuste  richting  van  den  wil  op  een  bepaald  misdrijf )”  (Leden  Marpaung,  2005,  h.  13). Terhadap  MvT  tersebut,  Satochid  Kartanegara  mengutarakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan opzet  willens  en  weten (dikehendaki  dan diketahui)  adalah  seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan  dengan  sengaja  harus  menghendaki  ( willen )  perbuatan  itu  serta  harus  menginsafi atau mengerti ( weten ) akan akibat perbuatan itu (Erwin Asmadi, 2013, h. 44).
Sengaja  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  termasuk  unsur  subyektif,  yang  ditujukan terhadap  perbuatan.  Artinya  pelaku  mengetahui  perbuatannya  ini,  pelaku  menyadari mengucapkan  kata-katanya  yang  mengandung  pelanggaran  terhadap  kehormatan  atau  nama baik orang lain. Maksud kata „menyerang‟ ini bukan berarti menyerbu, melainkan maksudnya dalam artian melanggar. Kata „nama baik‟ dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh  masyarakat  umum  kepada  seseorang  baik  karena  perbuatannya  atau  kedudukannya (Leden Marpaung, 1997, h. 13).  Kata „orang‟ berarti natuurlijk persoon , hal ini dikarenakan KUHP masih belum mengenal Badan Hukum ( recht persoon ) (Anton Samudra, 2011, h. 10). Perbuatan  menyerang  ( aanranden ),  tidaklah  bersifat  fisik,  karena  terhadap  apa  yang diserang  (objeknya)  memang  bukan  fisik  tapi  perasaan  mengenai  kehormatan  dan  perasaan mengenai  nama  baik  orang.  Objek  yang  diserang  adalah  rasa/perasaan  harga  diri  mengenai kehormatan  ( eer ),  dan  rasa/perasaan  harga  diri  mengenai  nama  baik  ( goedennaam )  orang (Ahmad Sofian, 2017).
Makna  teks  yang  dapat  diketengahkan  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  perlindungan  hak  asasi  untuk  tidak  mengalami  gangguan.  Secara contrario ,  maka setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain. Konsep tersebut mengharuskan setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan yang menyerang orang lain.  Serangan  tersebut  bukanlah  serangan  fisik,  melainkan  lontaran,  ucapan  atau  ungkapan yang melanggar hak orang lain.

## 3. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal
Rumusan  „dengan  menuduhkan  sesuatu  hal‟  berkaitan  erat  dengan  suatu  „perbuatan tertentu‟  yang  oleh  pelakunya  dinyatakan  sebagai  perbuatan  korban.  Korban  dikatakan sebagai  orang  yang  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dan  menuduhkan  sesuatu  hal berarti  hal  tersebut  masih  belum  tentu  benar  dan  terbukti.  Menurut  Ahmad  Sofian  (2017), tafsir  unsur  rumusan  ini  berarti  dengan  menggunakan  kata/kalimat  melalui  ucapan,  dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan  tertentu, dan  bukan hal  lain  misalnya  menyebut  seseorang  dengan  kata-kata  yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
Apa  saja  yang  harus  dibuktikan  dari  kebenaran  hal  yang  dituduhkan  terbatas  terhadap hal-hal  yang  diatur  dalam  Pasal  312  KUHP,  yaitu:  berkaitan  dengan  kepentingan  umum; karena  membela  diri;  dan/atau  berkaitan  dengan  pejabat  yang  dituduh  sesuatu  hal  dalam menjalankan tugasnya.
4. Yang Maksudnya Terang Supaya hal itu Diketahui Umum
Rumusan  delik  “yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum”  ditujukan kepada sikap batin yang dimiliki pelakunya. Perbuatan menurut rumusan delik ini tidak perlu dilakukan di muka umum. Hal ini berarti, sudah cukup bila dibuktikan bahwa pelakunya ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia,  tidak  ada pemisahan  antara  opini  dengan  fakta  dan  juga  tidak  mempertimbangkan  sama  sekali kebenaran  sebuah  fakta.  Sebuah  pernyataan  dapat  dianggap  menghina  oleh  korban,  maka rumusan  delik kesengajaan  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  itu sudah  dapat  terpenuhi.  Dapat  ditambahkan  bahwa  berdasarkan pendapat  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  melalui  putusan  Nomor  37  K/Kr/1957 tertanggal  21  Desember  1957  yang  menyatakan  tidak  diperlukan  adanya animus  injuriandi yakni niat kesengajaan untuk menghina.
Kedua , Penistaan dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan:  “Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  yang  bersalah  dipidana  karena pencemaran tertulis,…” Rumusan delik dalam ayat (2) Pasal 310 KUHP ini pada hakekatnya wajib  mengandung  seluruh  rumusan  delik  ayat  (1).  Perbedaannya  terletak  pada  perbuatan pelaku:  „dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan di muka umum‟
Berdasarkan  teks  pasal  tersebut,  maka  pencemaran  dan  pencemaran  tertulis  bedanya adalah  bahwa  pencemaran  tertulis  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan.  Sedangkan  unsur-unsur  lainnya  tidak  berbeda.  Kata „disiarkan‟  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  atas  kata verspreid yang  juga  dapat diterjemahkan  dengan  „disebarkan‟.  „Disebarkan‟  atau  „disiarkan‟  mengandung  arti  bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar. Kata „dipertunjukkan‟ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat  orang  lain.  Kata-kata  „disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum‟ semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.
Ketiga ,  fitnah  yang  diatur  dalam  Pasal  311  KUHP,  yang  menyebutkan:  “Jika  yang melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  dalam  hal  dibolehkan  untuk
membuktikan  bahwa  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya  dan  tuduhan dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam  karena  melakukan fitnah,...”.  Fitnah  terjadi  bilamana  yang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  atau pencemaran  tertulis  diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  tuduhannya  itu  benar namun dia gagal. Kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan dibatasi oleh Pasal 312 KUHP.  Penerapan  Pasal  311  KUHP  ini  juga  hendaknya  memperhatikan  Pasal  314  KUHP, yang  mengatur  mengenai  kebenaran  tuduhan  dikaitkan  dengan  proses  peradilan  hal  yang dituduhkan.
Keempat ,  Penghinaan  ringan  sebagaimana  diatur  Pasal  315  KUHP  menyatakan:  “Tiap- tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat  yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan,...” Bila penghinaan itu dilakukan dengan  jalan  „menuduhkan  sesuatu  hal  (perbuatan)‟  terhadap  seseorang  maka  masuk  ranah Pasal 310 atau 311 KUHP. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: „anjing‟, „sundal‟,  „bajingan‟,  dan  lain  sejenisnya  masuk  ranah  Pasal  315  KUHP  dan  dinamakan penghinaan ringan.
Kelima ,  Penghinaan  pejabat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  316  KUHP  menyatakan: “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang  sah.”  Penghinaan  terhadap  pejabat  (negara)  dikecualikan  dari  delik  aduan.  Dikatakan sebagai pejabat (negara) dapat dilihat dalam Pasal 92 KUHP, yang melingkupi:
a. Orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
b. Orang  yang  bukan  karena  pemilihan  menjadi  anggota  badan  pembentuk  undang-undang badan  pemerintahan atau  badan  perwakilan  rakyat,  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah atau atas nama pemerintah
c. Orang yang menjadi anggota Dewan-dewan daerah
d. Semua  kepala  bangsa  Indonesia  asli  dan kepala  golongan  Timur  asing  yang  menjalankan kekuasaan yang sah (yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi).
Ancaman pidana penghinaan terhadap pejabat (negara) ini lebih berat dibanding dengan pasal-pasal  sebelumnya  dalam  Bab  XVI  KUHP.  Pengaduan  fitnah  kepada  Penguasa  yang diatur  Pasal  317  KUHP,  yang  menyebutkan:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  mengajukan pengaduan  atau  pemberitahuan  palsu  kepada  penguasa,  baik  secara  tertulis  maupun  untuk dituliskan  tentang  seseorang,  sehingga  kehormatan  atau  nama  baiknya  terserang,  diancam, karena  melakukan  pengaduan  fitnah,...” Perbuatan  ini  dinamakan  „pengaduan  fitnah  kepada penguasa‟.  Pengaduan  atau  pemberitahuan  yang  diajukan  itu,  baik  secara  tertulis  maupun lisan  dengan  permintaan  supaya  ditulis,  harus  sengaja  palsu.  Orang  itu  harus  mengetahui benarbenar bahwa apa yang ia adukan kepada Penguasa itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu akan menyerang kehormatan atau nama baik pihak yang diadukan.
1. Menimbulkan  persangkaan  palsu  yang  diatur  Pasal  318  KUHP,  yang  menyebutkan: “Barangsiapa  dengan  sesuatu  perbuatan  sengaja  menimbulkan  secara  palsu  persangkaan terhadap  seseorang  bahwa  dia  melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  diancam,  karena menimbulkan persangkaan palsu,…” Dapat dikatakan sebagai fitnah dengan perbuatan.
2. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati yang diatur Pasal 320 dan 321 KUHP. Pada prinsipnya  sama  dengan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  tetapi  korban  atau  pihak yang  dicemarkan  adalah  orang  yang  sudah  meninggal  dunia.  Pasal  ini  bermaksud melindungi  ahli  waris  yang  berkepentingan  melindungi  kehormatan  dan  nama  baik keluarganya.
Berdasarkan perspektif UU ITE, maka pencemaran nama baik dituangkan dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik,…”  Berdasarkan  konsep tersebut,  maka  pencemaran  nama  baik  yang  diatur  dalam  UU  ITE  tersebut  memuat  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Setiap Orang
Unsur  setiap  orang  memiliki  arti  yang  sama  dengan  unsur  “barangsiapa”  yang  telah dijabarkan  sebelumnya.  Walaupun  memiliki  arti  yang  sama,  namun  secara  konkrit  UU  ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.”
2. Sengaja dan Tanpa Hak
Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah  direncanakan  atau  diniatkan  terlebih  dahulu  dan  tanpa  sepengetahuan  dari  orang  yang berhak.  Unsur  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  merupakan  satu  kesatuan  yang  dalam  tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum.
Unsur  “dengan  sengaja”  dan  “tanpa  hak”  berarti  pelaku  “menghendaki”  dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara  sadar  menghendaki  dan  mengetahui  bahwa  perbuatan  “mendistribusikan”  dan/atau “mentransmisikan”  dan/atau  “membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik”  adalah  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik. Adapun  unsur  tanpa  hak  merupakan  unsur  melawan  hukum.  Pencantuman  unsur  tanpa  hak dimaksudkan  untuk  mencegah  orang  melakukan  perbuatan  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 49).
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya
Unsur  ini  dimaksudkan  untuk menegaskan  adanya  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan  untuk  menyebarluaskan  tindak  kejahatannya  agar  dapat  diketahui  orang  banyak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak ada menjelaskan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara tegas sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
Unsur  ini  memiliki  dua  sifat  yang  dapat  dikemukakan  dari  kata  „dan‟  serta  kata  „atau‟. Kata „dan‟ bersifat kumulatif yang bermakna segi perbuatan dilakukan lebih dari satu. Dengan kata lain jika keduanya terbukti dan terpenuhi, maka terpenuhilah unsur namun jika keduanya atau salah satunya tidak terbukti serta terpenuhi maka belum terpenuhi unsur. Sedangkan kata „atau‟ bersifat alternatif, bermakna jika salah satu terbukti dan terpenuhi maka cukup sebagai pedoman  bagi  hakim  untuk  menyatakan  unsur  ini  terpenuhi.  Sehingga  kalimat  unsur  yang
menegaskan  kata  “dan/atau”  merupakan  upaya  pembuat  undang-undang  untuk  memperluas unsur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari jika perbuatannya lebih dari atau hanya satu unsur saja.
Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbaru menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Yang  dimaksud  dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  banyak  Orang  atau  berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang  dimaksud  dengan  “mentransmisikan”  adalah  mengirimkan  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  ditujukan  kepada  satu  pihak  lain  melalui  Sistem Elektronik.
3. Yang  dimaksud  dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua  perbuatan  lain  selain mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik  yang  menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Menurut  Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian  (2011,  h.  29-30),  sesungguhnya  perbuatan mentransmisikan  dan  perbuatan  mendistribusikan  mempunyai  sifat  yang  sama,  yakni  atas perbuatan  tersebut  suatu  informasi  menjadi  tersalur  ke  tujuan  penerima  informasi.  Oleh karena itu, untuk menakar bahwa kedua perbuatan tersebut sudah terwujud secara sempurna adalah  dari  sudut  tersalurnya  informasi  yang  dimaksudkan.  Apakah  dengan  perbuatan  yang dilakukan melalui perangkat keras dan lunak komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya informasi ke penerima informasi.
Pembuktian  terhadap  perbuatan  tersebut  perlu  mendengarkan  ahli  di  bidang  teknologi informasi. Keterangan ahli hanya dapat ditiadakan apabila informasi elektronik sudah terbukti tersebut  di  dunia  maya.  Yakni,  dengan  mudahnya  menerima  informasi  tersebut  dalam wujudnya secara virtual (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, h. 30).
Bagaimana dengan istilah „membuat dapat diakses‟? Istilah ini sesungguhnya merupakan bentuk  semua  perbuatan  apapun  wujudnya  apabila  menyebabkan  tersalurnya  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik  ke  penerima  informasi,  sudah  termasuk  membuat  dapat diaksesnya.  Tentunya  dengan  menggunakan  perangkat  komputer.  Pembuktian  terhadap perbuatan  yang  memenuhi  unsur  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  (Adami  Chazawi  dan  Ardi Ferdian, 2011, h. 31):
Pertama , caranya lebih mudah yakni dengan melihat pada kenyataan informasi elektronik atau  dokumen  elektronik  sudah  tersebut  di  dunia  maya.  Dengan  adanya  konten  penghinaan atau  pencemaran  nama  baik  yang  tersebar  di  dunia  maya,  sudah  dapat  diketahui  adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang dilarang pembuat undang-undang.
Kedua, diharuskan  melalui  ilmu  pengetahuan  tentang  sistem  informasi-teknologi informasi.  Keberadaannya  membutuhkan  ahli  digital  forensik  (lebih  mengemuka  dengan sebutan  telematika)  untuk  menakar  bagaimana  suatu  perbuatan  dapat  terwujud  hingga tersalurnya  atau  tersampainya  informasi  elektronik  sehingga  sampai  pada  seperangkat  alat elektronik  penerima  informasi.  Untuk  itulah  keberadaan  ahli  teknologi  informasi  atau  ahli telematika  sangat  diperlukan.  Dalam  beberapa  kasus,  penanganan  perkara  penghinaan  atau
pencemaran  nama  baik  selalu  menghadirkan  ahli  teknologi  informasi  atau  telematika.  Tak jarang  banyak  penuntut  umum  akan  mengembalikan  berkas  penyidikan  ke  penyidik dikarenakan dalam berkasnya tidak dilengkapi adanya keterangan dari ahli ini.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
Berdasarkan  unsur  ini,  maka  ada  dua  bentuk  objek  yang  disorot,  yakni  informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  adalah  merupakan  alat  bukti  yang  sah. Ditegaskan lagi dalam ayat (2)-nya bahwa kedudukannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Sama halnya dengan uraian sebelumnya, unsur ini dipilah dengan kata „dan‟ serta „atau‟ sehingga penjelasannya tidak perlu diulang lagi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan batasan  definisi  otentik  terhadap  pengertian  informasi  elektronik.  Yang  dimaksud  dengan informasi  elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  diperoleh  3  (tiga)  unsur  dalam  pengertian  informasi elektronik, antara lain:
a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
b. Informasi  elektronik  memiliki  wujud,  yakni  data  tersebut  „dapat‟  berupa  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik ( electronic  mail ),  telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
c. Informasi  elektronik  itu  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Informasi  elektronik  adalah  yang  tersimpan  dalam  perangkat  atau  media  elektronik, contohnya  yang  tersimpan  dalam harddisk .  Memori  penyimpanan  ini  „nyata‟,  dapat  dilihat dan diraba namun isinya (konten berupa data elektronik) „tidak nyata‟, dengan perkataan lain tidak  dapat  dilihat  atau  didengar.  Dikatakan  nyata,  apabila  dapat  didengar  atau  dapat  dilihat dengan  menggunakan  perangkat  elektronik  dengan  sistem  elektronik  yang  diakses  atau ditampilkan dalam perangkat elektronik misalnya layar monitor.
Selain  informasi  elektronik,  terdapat  pula  dokumen  elektronik  yang  menurut  ketentuan Pasal  1  angka  4  UU  ITE  didefinisikan  sebagai  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Bertautan dengan keberadaan alat bukti elektronik sesuai maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1)  UU  ITE,  maka  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  harus  dipastikan  penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  UU ITE itu sendiri. Pasal 5 ayat (1) menegaskan
informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  atau  hasil  cetaknya  adalah  alat  bukti  hukum yang sah.
Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukan di atas, Muchtar Wahid (2008:  115),  merangkai  kerangka  pemikiran  mengenai  kepastian  hukum  hak  atas  tanah ditentukan  oleh  berfungsinya  3  (tiga)  hal,  yaitu:  a.  Substansi  Hukum,  terdiri  dari  tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah; b. Struktur  Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan  lembaga  penguji  kepastian  hukum,  bahkan  juga  lembaga  pemerintah  terkait;  c.  Kultur hukum,  terdiri  dari  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  realitas  sosial.  (Ramadhani,  2017,  h. 144). Sebab, kepastian hukum harus dipertimbangkan dan dipastikan karena sebagai hal yang paling  urgensi  dalam  menjalankan  system  hukum  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  hukum positif yang berlaku (Lubis, 2019, h. 48).
5. Bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.
Pencemaran  nama  baik  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  istilah  penghinaan. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang.  Pencemaran  nama  baik  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyerang kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  sehingga  tercemar  di  muka  umum  (Sahrul  Mauludi, 2018, h. 123).
Awalnya,  UU  ITE  yang  berhubungan  dengan  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik merupakan  delik  umum  sehingga  dapat  diproses  secara  hukum,  walaupun  tidak  ada pengaduan dari korban. Selanjutnya sebelum adanya perubahan UU ITE, norma delik umum lambat laun berubah  menjadi delik aduan. Hal ini disebabkan ketiadaan definisi otentik atau pengertian  utama  yang  dipedomani  dari  istilah  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik sebagai unsur utama dari Pasal 27 ayat (3) ini.
Praktik  penyidikan,  keberadaan  unsur  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  sebagai unsur  utama  „digali‟  menurut  konsep  KUHP.  Oleh  karena  penormaan  penghinaan  atau pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan delik aduan sehingga implementasi Pasal 27 ayat  (3)  mengikuti  dengan  sendirinya.  Pada  saat  perkara  dimaksud  diperiksa  pengadilan, hakim  dalam  putusannya  ternyata  mengesahkan  hasil  penyidikan  yang  „menggali‟  konsep KUHP  dimaksud.  Sehingga  keberadaan  delik  umum  lambat  laun  bergeser  menjadi  delik aduan.
Kondisi  demikian  juga  menimbulkan  persoalan  praktik  dalam  perkara  yang  lain, disebabkan  tidak  tegasnya  regulasi  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  bentuk  kebaruan dalam perubahan UU ITE sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3)  UU ITE  terbaru,  maka  ketentuan  pencemaran  nama  baik  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Sehingga  dalam  UU  ITE  terbaru,  delik  tersebut berubah menjadi delik aduan ( klacht delict ), yang mengharuskan korban membuat pengaduan (laporan) kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan penghinaan atau  pencemaran  nama  baik  menurut  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  secara  otentik  adalah mengimplementasikan apa yang diatur oleh KUHP sebagaimana diuraikan di atas.

## Refleksi  Peringanan  Pemidanaan  Bagi  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Di Media Sosial
Mendapatkan  informasi  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  28  F  Undang-Undang  Dasar 1945 dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi
Manusia  tidak  mengkhususkan  kepada  satu  konteks  tentang  suatu  hal  tertentu  namun  juga tidak membatasi tentang suatu hal tertentu (Lubis dan Koto, 2020, h. 237).
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  internet dapat diterapkan  berikut  dengan  sanksi  pidana  penjara  maupun  berupa  denda  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  ini  dibebankan  sesuai  dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan (Sahrul Mauludi, 2018, h. 150).
Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup  terpidana  dalam  sebuah  penjara  dengan  mewajibkan  orang  tersebut  untuk  menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara (Niniek Suparni, 1996, h. 23). Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Pengunaan  pidana  penjara  sebagai  sarana  untuk menghukum  para  pelaku  tindak  pidana  baru  dimulai  pada  akhir  abad  ke-18  yang  bersumber pada  paham  individualisme  dan  gerakan perikemanusiaan,  maka  pidana  penjara  ini  semakin memegang  peranan  penting  dan  menggeser  kedudukan  pidana  mati  dan  pidana  badan  yang dipandang kejam (Barda Nawawi Arief, 1996, h. 42).
Di  masa  penjajahan  Belanda,  pada  saat  itu  Belanda  mulai  menguasai  beberapa  bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  yang  berlaku  atau  yang  dianggap  berlaku  bagi  orang Pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah  pembakaran,  penusukan  dengan  keris,  penderaan,  mencap  dengan  besi  panas, perantaian, dan hukuman kerja paksa (Sudarto, 1981, h. 25).
Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesanto yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda  ada  tiga  macam  yakni Bui (1602)  tempatnya  dibatasi  pemerintah  kota, Ketingkwartier, merupakan tempat buat orang-orang perantauan dan Vrouwentuchthuis adalah tempat  menampung  orang-orang  perempuan  Bangsa  Belanda  yang  karena  melanggar kesusilaan ( overspel ) (Andi Hamzah, 1993, h. 77).
Perubahan besar dalam sistem penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun  1905.  Beberapa  penjara  yang  lebih  luas  dan  sehat  mulai  didirikan,  pegawai-pegawai yang dianggap cakap dalam urusan kepenjaraan mulai direkrut. Di penjara Glodok diadakan percobaan  dengan  cara  memberikan  pekerjaan  dalam  lingkungan  pagar  tembok  penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini, maka Staatblad 1871  No.  78  mendapat  sedikit  perubahan.  Dalam  jangka  waktu  1905  sampai  1918  didirikan penjara-penjara  untuk  dijadikan  contoh.  Penjara-penjara  pusat  biasanya  berukuran  sangat besar, dengan kapasitas kira-kira untuk 700 orang terpidana, merupakan gabungan Huis van Bewaring (rumah  penjara  pidana  berat),  yang  sukar  untuk  mengurusnya  karena  masing- masing  golongan  menghendaki  cara  perlakuan  yang  khusus  (Mohammad  Taufik  Makarao, 2005, h. 139).
Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan  penderitaan  yang  kini  masih  terlihat  pada  bangunan-bangunan  penjara  dengan  sel- selnya.  Bangunan  penjara  dirancang  sedemikian  rupa  secara  khusus  sebagai  tempat  untuk
membuat jera para pelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera (Suwarto, 2007, h. 103).
Selanjutnya,  pidana  denda  dipandang  sebagai  lebih  ringan  daripada  pidana  penjara, apalagi  jika  dibandingkan  dengan  pidana  mati.  Menurut  Niniek  Suparni,  pidana  denda diancamkan  atau  dijatuhkan  terhadap  delik-delik  ringan,  berupa  pelanggaran  atau  kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada  larangan  jika  denda  itu  secara  sukarela  dibayar  oleh  orang  atas  nama  terpidana  (Niniek Suparni, 1996, h. 24).
Mengenai  pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media internet  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UU  ITE,  sudah  mengalami  beberapa  perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: “ Setiap Orang yang memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) ”.  Kemudian  diubah  menjadi  Pasal  45  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”.
Menilik kasus Prita Mulyasari, publik dihadapkan pada suatu realita bahwa kehadiran UU ITE  telah  menimbulkan  suatu  suasana  disharmoni.  Hal  tersebut  dikarenakan  rasa  keadilan masyarakat  kemudian  terusik  akibat  adanya  praktik  ketidakadilan  dalam  penegakan  hukum. Hanya  atas  keluh  kesah  yang  dirasakan  oleh  seorang  Prita  Mulyasari  terhadap  Rumah  Sakit OMNI  Internasional  yang  dituangkan  dalam  bentuk  E-mail,  dianggap  telah  mencemarkan nama baik RS OMNI Internasional (Maskun, 2013, h. 107).
Perubahan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  menjadi  Pasal  45 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  terjadi  dikarenakan  munculnya  keberatan sebagian  masyarakat  terhadap  Pasal  27  ayat  (3)  tentang  pencemaran  nama  baik  dan/atau penghinaan  melalui  internet  yang  berujung  pada constitutional review Pasal  27  ayat  (3)  ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak, masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang  pada  tanggal  25  November  2008  dan  permohonan  kedua  oleh  Eddy  Cahyono  dan kawan-kawan pada tanggal 5 Januari 2009.
Dalam  sidang constitutional  review di  Mahkamah  Konstitusi  terungkap  yang  menjadi keberatan  para  pihak  penggugat  tersebut  adalah  terhadap  ketentuan  pidana  yang  termaktub dalam UU ITE, terutama mengenai ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  yaitu  pidana  penjara  paling  lama  9  (Sembilan)  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 5).
Dampak  pengaturan  ancaman  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih,  membawa konsekuensi  terhadap  tersangka  dapat  dikenakan  penahanan.  Hal  ini  sebagaimana  yang
tertuang  dalam  bunyi  Pasal  21  ayat  (4)  hurup  a  KUHAP  yaitu:  “ Penahanan  tersebut  hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan  atau percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam  tindak  pidana  tersebut  dalam  hal  tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ”. Perubahan cara pandang masyarakat  tersebut  kemudian  memperlihatkan  bahwa  koreksi  perlu  dilakukan  dengan  cara menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun sehingga kasus pencemaran nama baik tidak perlu sampai ditahan pada saat masih dalam proses peradilan.
Terhadap  ancaman  pidana  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE,  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  salah  satu  perbedaan  antara  komunikasi  di  dunia  nyata  dengan  dunia maya  ( cyberspace )  adalah  media  yang  digunakan.  Meskipun  berat  ringannya  sanksi  adalah wewenang  pembentuk  undang-undang,  namun  menurut  Mahkamah,  konsep  pemidanaannya merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya  akan  mengacu  kepada  KUHP  namun  ancaman  pidananya  lebih  berat.  Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi  melalui  media  elektronik  relatif  lebih  cepat,  berjangkauan  luas,  dan  memiliki dampak yang masif.
Jika  merujuk  pendapat  Chairul  Huda  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 58) dalam hal penyebab pemberatan dalam KUHP ada  3  hal  yaitu: Pertama ,  pemberatan  terjadi  karena  perubahan  jenis  pidana. Kedua , pemberatan karena adanya unsur khusus. Ketiga , pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat,  alat  atau  dalam  keadaan  tertentu.  Maka  pemberatan  dalam  Undang-Undang  ITE adalah pemberatan untuk perbuatan pencemaran yang menggunakan informasi elektronik atau dokumen  elektronik  atau  keduanya,  sehingga  model  pemberatannya  adalah  terkait  dengan sebab yang ketiga, yaitu: Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan  tertentu.  Dimana  pemberatan  dilakukan  dengan  menambahkan  jumlah  pidana  (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana.
Dalam  hal  delik  pencemaran  delik  terberat  adalah  pada  Pasal  310  ayat  (2)  KUHP  yaitu pencemaran  tertulis  dengan  ancaman  pidana  1  (satu)  tahun  4  (empat)  Bulan.  Maka  akan ditambahkan  pemberatan  2  (dua)  tahun  karena  menggunakan  alat  informasi  teknologi elektronik,  seperti  pola  KUHP.  Sehingga  ancaman  pidana  menjadi  3  (tiga)  tahun  4  (empat) bulan.  Untuk  itu  tujuan  menyeimbangkan  antara  pentingnya  pemberatan  dalam  ancaman pidana  pencemaran  yang  menggunakan  informasi  teknologi  elektronik  dengan  aspirasi masyarakat  yang  menuntut  penurunan  ancaman  pidana  di  bawah  5  tahun  dapat  dilakukan (Badan Pembinaan Hukum Nasional  Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia, 2015, h. 58-59).
Merubah ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun akan berakibat tidak dilakukannya penahanan. Tetapi pertimbangan dampak  luas  karena  pencemaran  nama  baik  dengan  menggunakan  informasi  teknologi elektronik  juga  tetap  harus  dipertimbangkan  sehingga  ancaman  pidana  tetap  lebih  berat  dari ancaman  pidana  didalam  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP.  Untuk  itu  dalam  rangka menyeimbangkan kondisi tersebut maka ancaman pidana diajukan 4 tahun.
Dampak  yang  akan  terjadi  dengan  adanya  pengaturan  ini  adalah  perlunya  pemahaman baru  terhadap  penegak  hukum  bahwa  dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  dengan menggunakan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  tentang  ITE  tidak  lagi  dilakukan  penahanan  merujuk
pasal 21 ayat (4) point (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perubahan pelaksanaan ini diharapkan berdampak pada kesamaan perlakuan terhadap pelaku pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, walaupun ancaman pidana pada pencemaran nama baik dalam UU ITE masih lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP.
Dampak yang diharapkan juga adalah masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan  informasi  teknologi  elektronik,  sehingga  dalam  media  media  sosial  tetap menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  individu,  masyarakat  dan  negara.  Dengan pengaturan  yang  dilakukan  maka  perilaku  dalam  dunia  globalisasi  saat  ini  menuntut penggunaan  media  informasi  teknologi  elektronik  lebih  baik  dan  bermanfaat. mempertahankan norma pidana yang ada dan menurunkan ancaman pidana diharapkan akan mencegah  disparitas  penegakan  hukum  dalam  penahanan  terhadap  delik  pencemaran  nama baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan simpulan bahwa terdapat hubungan yang erat  keberadaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dengan  berbagai  Pasal  yang  ada  di  KUHP  yang mengatur  tentang  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Hubungan  keduanya  ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni asas “ lex specialis derogate legi generali. ” Dengan asas ini,  maka  aspek  spesialnya  terdapat  pada  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dikarenakan  spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi . Akan tetapi penjabaran unsur delik  yang  dikemukakan  Pasal  27 ayat  (3)  UU  ITE  tergantung  pada  pasal-pasal  yang  ada  di KUHP.  Hal  demikian  mengingat  tidak  terdapatnya  penjelasan  otentik  istilah  pencemaran nama  baik  atau  penghinaan  yang  dituangkan  dalam  UU  ITE  tersebut,  sehingga  didapati rumusan delik tersebut dalam KUHP. Lagi pula, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan spicies - nya  dari genus KUHP  dalam  persoalan  ini.  Melihat  perkembangan  penagakan  hukum, menjadi  miris  kasus-kasus  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  ini  berujung  pada penahanan,  sehingga  UU  ITE  mengalami  perubahan  mendasar  dengan  merubah  ancaman pemidanaan dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b  KUHAP  yang  menegaskan  dapat  ditahan  terduga  pelaku  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas.

## SARAN
Mengingat  pentingnya  penjabaran  rumusan  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  peristiwa konkret,  maka  diperlukan  pemahaman  yuridis  yang  optimal.  Banyak  perubahan  undang- undang menyesuaikan dengan perkembangan  zaman sehingga tolak ukur keberadaan sebuah undang-undang  diperlukan  konsep  perkembangan  masa  depan.  Termasuk  UU  ITE  sebagai umbrella provision dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, keberadaannya harus mampu menampung peradaban masa depan teknologinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Rully  Khairul.  dan  Rusmana,  Agus.  (2017).  Komunikasi  Digital  Berbentuk  Media Sosial  dalam  Meningkatkan  Kompetensi  bagi  Kepala,  Pustakawan,  dan  Tenaga Pengelola  Perpustakaan  (Studi  Kasus  pada  Sekolah/Madrasah  di  Desa  Kayu  Ambon, Kecamatan  Lembang  Kabupaten  Bandung  Barat). Dharmakarya:  Jurnal  Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat . 6 (3), 204-208.
Arief, Barda Nawawi. (1996). Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Asmadi,  Erwin.  (2018).  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Penggunaan Aplikasi  Pembayaran  Elektronik  (Electronic  Payment). Jurnal  Doktrina  Journal  of Law Universitas Medan Area, 1 (2), 92.
Asmadi,  Erwin. (2013). Pembuktian  Tindak  Pidana  Terorisme:  Analisa  Putusan  Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan . Medan: PT. Sofmedia.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik , 49.
Budhijanto, Danrivanto. (2014). Teori Hukum Konvergensi . Bandung: PT. Refika Aditama. Chazawi,  Adami  dan  Ferdian,  Ardi.  (2011). Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik . Malang: Media Nusa Creative.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Elsam.  (2016). Melembagakan  Pengaturan  Internet  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia:  Masukan Naskah  Akademik  RUU  Perubahan  UU  No.  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik . Policy Paper UU ITE.
Hamzah, Andi. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
Harahap,  Asliani.  (2018). Sistem  Peradilan  Edukatif  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  Di Indonesia . Jurnal De Lega Lata, 3 (2), 217-229. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152. Lubis,  Mhd.  Teguh  Syuhada.  (2019).    Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa Yang  Berada  Di  Tangan  Pihak  Ketiga  Dalam  Penanganan  Perkara  Perdata. De  Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (1). 42-53. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163.
Lubis,  Taufik  Hidayat.,  Koto,  Ismail.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  Dan  Kode  Etik  Jurnalistik. Jurnal De Lega Lata . 5 (2). 231-250.
Makarao,  Mohammad  Taufik.  (2005). Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia .  Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Marpaung,  Leden.  (1997). Tindak  Pidana  Terhadap  Kehormatan:  Pengertian  dan Penerapannya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mauludi, Sahrul. (2018). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Mulawarman  dan  Nurfitri,  Aldila  Dyas.  (2017). Perilaku  Pengguna  Media  Sosial  beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan . Buletin Psikologi . 25 (1), 36-44
Pramesti,  Tri  Jata  Ayu.  (2013). Perbuatan-perbuatan  yang  Termasuk  Pencemaran  Nama Baik . https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1). 255- 270.
Samudra,  Anton.  (2011). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penghinaan  Melalui Media  Siber  Di  Indonesia  (Cyber  Defamation  Law  Enforcement  In  Indonesia). https://www.researchgate.net/publication/259678851_
Sofian,  Ahmad.  (2017). Tafsir  Pasal  Pencemaran  Nama  Baik .  https://business- law.binus.ac.id/2017/12/28/
Sudarto.  (1981). Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan  Pemasyarakatan,  Kapita  Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Suparni,  Niniek.  (1996). Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Suwarto.  (2007). Pengembangan  Ide  Individualisasi  Pidana  Dalam  Pembinaan  Narapidana Wanita . Medan: Universitas Sumatera Utara.
Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made. (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 4 (1), 1-5
Yasyin, Sulchan. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah.