## MORAL HAZARD DALAM PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL ( MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH) PADA BPRS
Enny Puji Lestari., M.E.Sy Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung ennypujilestari@metrouniv.ac.id
Eka Yuli Astuti, MH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung echayoelia@gmail.com Diterima: Oktober 2019 Direvisi : November 2019 Diterbitkan: November 2019

## Abstract
Moral Hazard is one of the factors causing the low application of financing in the profit sharing system, namely the Akad Mudharabah  and Musyarakah.Research  seeks  to  uncover the  phenomenon holistically  by describing it through  non-numeric language  in the  context  and  natural  paradigm.In  previous  studies, the Agreement  on Mudharabah  and  Mutanaqisah  was carried out between the customer and the bank, which increased in the year 2014-2015.In this study, Mudharabah suffered from 2019 in May-August 2019.While the financing of Musyarakah increased.
The results showed that the moral behavior of the customer's hazard to the BPRS is one of the risks that the bank has to pay itself  in  relation  to  the  financing  system  for  the  outcome.  In  the  application  of  financing  is  appropriate  to  what  has  been prescribed by Islam because it has been fulfilled in the form of the Akad Mudharabah and Musyarakah on the Bprs. Factors that  encourage  the  occurrence  of  moral  hazard  is  caused  by  the  factor  of  the  customer  and  financial  institution  itself.  The customer's factor is due to his personal interests. While the financial institutions factor, because of the lack of vigilance from the management of financial institutions in providing funds to give the side of the moral hazard to the customers. This is due to the optimal monitoring system, information asymmtric, and limitation of the scope of contract contents.
Keywords: Moral hazard, Musyarakah; Mudharabah, BPRS

## ABSTRAK
Moral  Hazard merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  rendahnya  penerapan  pembiayaan  pada sistem  bagi  hasil  yaitu  pada  akad mudharaba h  dan musyarakah .  Penelitian  yang  berusaha  mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan  paradigma  alamiah.  Pada  penelitian  terdahulu  menggambarkan  tentang  akad  dalam  pembiaayaan mudharabah dan musyarakah yang  dilakukan  antara  nasabah  dan  bank  mengalami  kenaikan  pada  tahun 2014-2015. Sedangkan dalam penelitian ini pembiyaan mudharabah mengalami penurunun di tahun 2019 pada  bulan  Mei-Agustus  2019.  Sedangkan  pada  pembiayaan musyarakah mengalami  kenaikan.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  perilaku moral hazard nasabah pada BPRS merupakan salah satu risiko yang  harus  ditanggung  oleh  pihak  bank  itu  sendiri  terkait  pembiayaan  pada  sistem  bagi  hasil.  Dalam penerapan  pembiayaannya  sudah  sesuai  terhadap  apa  yang  telah  disyariatkan  Islam  karena  telah terpenuhinya  rukun  pada  sistem  akad mudharabah serta musyarakah pada  BPRS. Faktor-faktor  yang mendorong terjadinya moral hazard disebabkan oleh faktor nasabah dan  lembaga keuangan itu sendiri. Faktor  nasabah cendrung  terjadi karena kepentingan  pribadinya.  Sedangkan  faktor lembaga  keuangan, karena  kurangnya  sikap  kewaspadaan  dari  manajeman    lembaga  keuangan  dalam  memberikan  dana sehingganya menimbulkan sisi moral hazard kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan tidak optimalnya sistem monitoring, asymmtric informasi , dan keterbatasan cakupan isi kontrak .
. Kata Kunci: Moral hazard, Musyarakah; Mudharabah, BPRS
A. Latar Belakang Masalah Perbankan  syariah  memberikan  penyaluran  dana  dengan  produk    mudharabah  dan musyarakah kepada masyarakat atau perusahaan dengan konsep bagi hasil dan margin, selain itu  ada  produk  lain  yaitu  tabungan  dan  deposito  juga  dengan  konsep  bagi  hasil. 1 Didalam
1 Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syari’ah Dari Teori Ke Praktik (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 100.
oprasional  pembiayaan    syariah    pada  saat  bank  menyalurkan  pembiayaan  kepada  nasabah, maka  sumber  terjadinya  risiko  gagal  bayar  adalah  ketika  nasabah  debitur  kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank. 2
Proses  pembiayaan  yang  sudah  berjalan  tidak  terlepas  dari  sebuah  risiko  yang  akan menyebabkan terjadinya  kemungkinan  peyimpangan  yang melatar belakangi  kerugian.  Risiko pembiayaan  hanya  berlaku  untuk  akad  berbasis  utang,  yaitu  pada  akad qordul hasan ,  jual  beli muajjal, dan jual beli salam. Sedangakn pada berbasis syirkah yaitu mudharabah dan musyarakah tidak  masuk  dalam  resiko  gagal  bayar,  hal  ini  disebabkan  debitur  tidak  diwajibkan mengembalikan modal yang diberikan kepada bank, akan tetapi berdasarkan pada keuntuangan dan kerugian yang di dapatkan. 3 Adapun bahaya yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dan  musyarakah  dalam  sistem  bagi  hasil  adalah  bahaya  fisik  ( physical  hazard ),  bahaya  moral ( moral hazard ), bahaya morale ( morale hazard ), dan bahaya karena hukum (legal hazard) 4
Di  dalam  perkembangan  bank  syari'ah  di  Indonesia  pada  operasional  dalam  produk berbasis  bagi  hasil  mengalami  penurunan,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asmirawati  and  Sumarlin,  kecilnya  implementasi  operasional  bagi  hasil  yaitu  pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah bila  dibandingkan dengan produk bank syari'ah lainnya seperti  produk murabahah, ijarah, istishna, dan qardh ,  dan  produk  tabungan.  Turunnya  kontrak pembiayaan  berbasis  bagi  hasil,  ditunjukan  dengan  bukti  besarnya  kontrak  pembiayaan mudharabah per Juni 2014 sejumlah 4.312  kontrak dan pada juni 2015 kenaikannya sangatlah minim yaitu sejumlah 14.906 kontrak, kontrak tersebut jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis  jual  beli  sangatlah  jauh  berbeda,  sebab  untuk  kontrak  pembiayaan murabahah pada tahun 2015 tercatat mencapai 117.770 kontrak. 5 Dari data OJK bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurununan dan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan. Tabel 1
Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - SPS 2019 (Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Operations ) Miliar Rp (Billion IDR) No Produk Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019 Agustus 2019 1 Mudharabah 14.155 13.973 13.884 13.441 2 Musyarakah 137.889 140.199 141.177 142.856

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2019 6
Berdasarkan  data  diatas,  pada  bulan  Mei  2019    kegiatan  usaha  pada  BPRS  dana  yang digulirkan sebanyak Rp.14.155 miliar, dan mengalami penurunan pada Agustus 2019 sebanyak Rp.13.441 miliar. Oleh karenanya kontrak yang dilakukan antara nasabah dan bank mengalami penurununan,  dimana  penyebab  rendahnya  pengimplikasian  produk  pembiayaan  bagi  hasil akibat moral hazard.
Minimnya implementasi mudharabah dan musyarakah tersebut tidak lain karena tingginya resiko  calon  pengelola  dana (moral  hazard) .  Akad mudharabah dan musyarakah kedua-duanya berkaitan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keagenan  atau  suatu  perantara  usaha.
2 Imam Wahyu dkk, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Penertbit Salemba Empat, 2013), 74.
3 Wahyu dkk, 90.
4 Kasidi, Manajemen Risiko (Semarang: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 6–7.
5 Asmirawati  and  Sumarlin,  “PERILAKU  MORAL  HAZARD  NASABAH  PADA  PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH,” LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 (June 15, 2018): 121–45, https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6.
6 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistic , 2019, 9.
Dalam  suatu  kerja  sama  akad mudharabah penyaluran  pembiayaan  modal  100%  sepenuhnya dari  bank.  Lembaga  keuangan  memberikan  hak  seutuhnya  kepada  mudharib  untuk menjalankan usahanya tanpa adanya keterlibatan shahibul maal, sehingga pihak mudharib lebih mengetahui  tentang  usaha  yang  akan  dijalankannya  sedangkan  pihak  bank  tidak  mengetahui seutuhnya  dibandingkan  dengan  mudharib.  Kemudian  apabila  terjadi  suatu  kerugian  maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, sehingga dalam hal ini resiko pembiayaan bagi  hasil  cenderung  cukup  besar.  Hal  tersebutlah  yang  dapat  membuka  peluang  bagi pengelola untuk melakukan penyimpangan.
Kegagalan  bayar  dapat  disebabkan  oleh  faktor  kemampuan  keuangan (ability  to  pray) dan/atau  keriadaan  itikad  baik  dari  debitur  untuk  membayar (willingness  to  pay). Kondisi  ini muncul karena adanya moral hazard dari debitur. Moral hazard dapat berasal dari sifat dasar yang dimiliki oleh debitur atau disebakan oleh faktor lain. Risiko moral hazard yang muncull karena sifat kolektif ini selanjutnya dikenal dengan istilah risiko sistematis atau risiko portofolio. 7 Perilaku moral  hazard merupakan  perilaku  dari  unsur  kesengajaan  yaitu  ketidak konsekuennya atau tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Perilaku moral hazard yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank untuk dapat lebih berhati-hati lagi dalam  menyalurkan  pembiayaan,  karena  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  profit  bank  dan dapat menjadi resiko yang semakin tinggi. Besarnya pembiayaan memperbesar resiko terhadap kualitas pembiayaan bank syari’ah. Hal ini menjadikan suatu peringatan bagi bank syari’ah agar adanya perbaikan dalam proses penyaluran pembiayaan.
Mustafa Edwin N. dan Ranti Wiliasih memaparkan bahwa dari sikap ketidak hati-hatian terhadap  penyaluran  dana  pihak  ketiga  dapat  tergolong  sebagai  tindakan moral hazard secara tidak langsung. Apabila sikap untuk kehati-hatian dari menajemen pihak bank kurang, dalam hal  ini  penyaluran  pembiayaan  dana  kepada  nasabah  secara  tidak  langsung  mengakibatkan timbulnya moral  hazard ,  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat  kredit  macet. 8 Setiap  nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BPRS, maka nasabah tersebut harus mengikuti tata cara yang  sudah  ditentukan  oleh  pihak  BPRS.  Diantaranya  nasabah  harus  memenuhi  dan melengkapi dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS apabila nasabah tersebut akan  melakukan  pembiayaan.  Dalam  oprasionalnya  pihak  bank  sudah  melakukan  hal  yang sangat  maksimal  dalam  melakukan  observasi  terhadap  seseorang  ataupun pihak  badan,  akan tetapi dalam pelaksanaanya masih saja terjadi masalah pembiayaan yang tidak diinginkan.
Pada moral hazard nasabah,    pengambilan  data  baik  yang  bersumber  dari  nasabah  dan masyarakat  sekitar  dengan  melihat  karakter  nasabah  memberikan  info  yang  cukup  kuat  dari data  yang  diminta,  sehingga  tidak  diragukan  lagi  ketika  nasabah  tersebut  akan  melakukan pembiayaan.  Akan  tetapi  kepercayaan  yang  sudah  diberikan  pihak  bank  tidak  sesuai  dengan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh tim marketing, sehingganya pada saat akan melakukan pembiayaan  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  pada  saat  sudah  jatuh  tempo  dan berdampak  moral  hazard.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  ingin    mengetahui  penerapan mudharabah dan musyarakah BPRS  dan  faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya moral hazard dalam pembiayaan berbasis bagi hasil pada BPRS. Tujuan penelitian ini diakukan adalah agar mengetahui  dari  penerapan  terhdap  akad mudharabah dan  akad musyarakah pada  BPRS,  dan
7 Wahyu dkk, Manajemen Risiko Bank Islam , 93.
8 Mustafa Edwin  Nasution  and  Ranti  Wiliasih, “PROFIT  SHARING  DAN  MORAL  HAZARD  DALAM PENYALURAN  DANA  PIHAK  KETIGA  BANK  UMUM  SYARIAH  DI  INDONESIA,” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 7, no. 2 (January 1, 2007): 106,
untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya moral  hazard sehingganya menimbulkan konflik dalam pembiayaan sistem bagi hasil pada BPRS.
Pada  penelitian  kualitatif,  bahwasannya  pendekatan  kualitatif  adalah  aturan  penelitian dalam  mengasilkan  suatu  data  deskriptif  yaitu  baik  berupa  beberapa  kata  yang  tertulis  atau tertulis  dari  seseorang  maupun  karakteristik  yang  diamati. 9 Pendekatan  kualitatif  merupakan metode  penelitian  dalam  usaha  mengungkap  beberapa  fenomena  yang  secara  holistik mendeskripsikannya beradasarkan bahasa tidak numerik dalam suatu konteks dan paradigma secara  alamiah.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  terkait  penelitian  metode  kualitatif  merupakan penelitian alamiah. .10 Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterprestasikan data yang didapatkan.  Data  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  dari  serangkaian  data  yang  ada  dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada penerapan pembiayaan pada sistem mudharabah dan  akad musyarakah serta  faktor  yang  mendorong  terjadinya moral hazard pada pembiayaan sistem bagi hasil.
Berkenaan  terhadap  hal  tersebut, Taylor dan Bogdan memaparkan  bahwa  penelitian metode  kualitatif  merupakan  tata  cara  penelitian  untuk  menghasilkan  suatu  data  bersifat deskriptif  yang  berupa  kata-kata  secara  tertulis  ataupun  lisan  berdasarkan  seseorang  dan berprilaku  dapat  dilakukan  proses  pengamatan  dengan  diarahkannya  terhadap  yang  melatar belakangi  dan  individu  yang  secara  utuh  ( holistic ). 11 Alasan  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif  yaitu  agar  peneliti  dapat  lebih  dekat  dengan  subyek  penelitiannya  serta  dapat  lebih peka  dan  berinteraksi  dalam  menyesuaikan  diri.  Penelitian  dengan  mengungkapkan  suatu fenomena  dengan  cara  holistik  yaitu  dengan  mendeskripsikannya  berdasarkan  bahasa  tidak numerik terhadap konteks serta paradigma yang alamiah. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterprestasikan data yang didapatkan.  Data yang didapat dianalisis dan dipaparkan secara  keseluruhan  dari  suatu  fenomena  pada  penerapan  pemberian  pembiayaan  akad mudharabah dan  akad musyarakah serta  faktor  yang  dapat  pendorong  terjadinya moral  hazard pada pembiayaan sistem bagi hasil.
B. Pembasahan Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada BPRS

## a. Pembiayaan Mudharabah
Bagi  hasil  merupakan  suatu  aturan  dilakukannya  suatu  perjanjian  ataupun  suatu ikatan  kebersamaan  didalam  melaksanakan  sebuah  kegiatan  dari  usaha.  Kemudian didalam  usaha  tersebut  adanya  perjanjian  atas  pembagian  dari  hasil  keuntungan  yang akan diperoleh antara pihak yang bersangkutan baik dari dua pihak saja maupun lebih. 12 Pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah memiliki  prinsip  dari  bagi hasil,  yang  menjadi  pembeda  utama  antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  lembaga keuangan konvesional. Mudharabah secara etimologis, diperoleh dari bahasa arab artinya melaksanakan  perjalanan  untuk  melakukan  perdagangan. Mudharabah atau qiradh tergolong dari kategori kerjasama atau syirkah dengan akad sistem bagi hasil. Menurut  Azzuhaily  secara  istilah mudharabah yaitu  menyerahkan  sebagian  harta kepada  pelaksana  dari  usaha  (amil)  agar  melaksanakan  suatu  usaha  tertentu  dengan
9 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4.
10 Masyhuri and Zainuddin, Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Bandung: PT. Refika aditama, 2011), 28.
11 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 46.
12 Iqbal Taufik and Saija, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 116.
keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  oleh  pihak  kerjasama  berdasarkan  oleh  persyaratan yang sudah dibicarakan. Mudharabah diperspektif fiqih merupakan suatu kontrak antara dua  kelompok,  yaitu  investor  sebagai  pemilik  modal  yang  mempercayai  modalnya terhadap  mudarib  yaitu  pengelola  untuk  dipergunakan  dalam  aktivitas  usaha  seperti perdagangan.  Sementara  itu,  keuntungan  dari  hasil  dagang  tersebut  dibagi  berdasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Mudharabah adalah bentuk akad suatu pihak yaitu antara dua pihak bahwasannya satu pihak sebagai shahibul maal (pemilik dari modal) dan mempercayai beberapa modalnya agar dikelola dari pihak kedua, yaitu sebagai mudharib (pelaksana usaha), dengan maksud agar memperoleh keuntungan. 13
Berdasarkan PSAK 105 menyatakan bahwa mudharabah adalah suatu akad dengan bentuk kerjasama dalam bidang usaha, dimana dalam akad tersebut terdapat dua pihak, pemiliki modal atau penyedia modal dikatakan sebagai pihak pertama, sedangkan pihak yang mengelola modal bisa dikatakan sebagai pihak kedua. 14 Dalam kerja sama tersebut keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai akad yang telah disepakati antara pihak satu dengan pihak satunya. Namun dalam PSAK 105 disebutkan jika kerugian hanyalah ditanggung oleh shahibul maal sepenuhnya.
Oleh  karena  itu  kerjasama  yang  biasanya  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  bank syariah tersebut memiliki resiko yang sangat besar terlebih lagi dalam urusan profit bank tersebut.  Jika  si  pengelola  tidak  mampu  menggunakan  modalnya  dengan  baik,  maka ancaman  terbesarnya  adalah  terjadi  gagal  bayar  dan  akibatnya  lembaga  keuangan mengalami  kerugianPada  BPRS  pembiayaan  ini  merupakan  bentuk  akad  pembiayaan sistem bagi hasil k sebagai pemilik dana biasa disebut dengan shahibul maal yaitu yang menyediakan 100% modal kepada nasabah untuk usaha atau nasabah sebagai mudharib yaitu  sebagai  pengelola  agar  melakukan  suatu  aktivitas  secara  produktif  atau  kegiatan usaha pada syarat bahwa keuntungan dari usaha yang diperoleh akan dibagi kedua pihak yaitu  pihak  BPRS  dan  nasabah  menurut  kesepakatan  bersama  yang  ditentukan  dalam akad.
Apabila  terjadi  suatu  kerugian  dengan  sebab  karena  proses  yang  bebar-benar normal dari usaha yaitu bukan disebabkan karena kelalaian ataupun kecurangan dari si pengelola,  maka  pengelola  tersebut  haruslah  bertanggung  jawab  secara  sepenuhnya terhadap kerugian usaha tersebut. Pembiayaan akad mudharabah ini memiliki resiko yang sangat tinggi, oleh sebab itu harus dilakukan secara sangat berhati-hati dengan penelitian yang baik dan sebenar-benarnya.
Pembiayaan mudharabah merupakan  pembiayaan  sistem  amanah  yang  disalurkan lembaga  keuangan  kepada  mudharib  yang  diberikan  oleh  BPRS  secara  penuh  untuk mendanai usaha nasabah dengan konsep bagi hasil, di dalam kesepakatan dengan jatuh tempo  yang  termaktub  dalam  perjanjian  akad  dan  tidak  bertentangan  dengan  syari'at islam.
Di dalam penerapan mudharabah  rukun yang dipenuhi yaitu  adanya aqid, maq'ud alaih, serta sighat. 15 Aqid yaitu adanya pengelola dan pemberian pembiayaan berupa dana,
13 Taufik and Saija, 128.
14 Ikatan Akutansi Indonesia, “PSAK 105,” 2007, 7 15 Dwi  Agustin  Maulida  and  Abdul  Mukti  Thabrani,  “MEMINIMALISIR  RESIKO  MORAL  HAZARD PADA  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  DI  KOPERASI  SYARIAH  NURI  JAWA  TIMUR  (KSN  JATIM)
sedangkan maq'ud alaih yaitu sistem bagi hasil atau profit yang telah disepakati, kemudian sighat yaitu ijab qabul dari lembaga keuangan (shahibul maal) dan nasabah (mudharib).
b. Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah  suatu  akad  dalam  bentuk  kerja  sama  bagi  dua  pihak  ataupun lebih  akan  suatu  usaha  tertentu,  masing-masing  pihak  terkait  ikut  serta  memberikan beberapa  kontribusi  terhadap  dana  (amal/ expertise )  dengan  adanya  perjanjian  bahwa untuk  hasil  keuntungan  dan  apabila  terjadi  risiko maka  akan  ditanggung  secara  bersama sesuai dengan kesepakatan. 16
Akad Mudharabah juga hampir sama dengan akad Musyarakah , dalam PSAK No. 6 17 menyatakan  bahwa Musyarakah adalah  sebuah  akad  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  dua atau  lebih  pihak  yang  terikat  atas  kerjasama.  Dimana  yang  membedakan  antara  akad Mudharabah dengan  Musyarakah  adalah  dalam  akad Musyarakah pihak  kedua  atau pengelola modal juga bisa memiliki dua peran yakni sebagai shahibul maal dan mudharib (pemilik  modal  dan  pengelola  modal).  Pembagian  keuntungan  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  antara  pihak  yang  bersangkutan,  kemudian  untuk  kerugian  biasanya  akan dibagi berdasarkan porsi dana yang diajukan sebagai modal.
Pada BPRS, pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika BPRS sebagai  pemilik  modal  atau  pemilik  dana  ikut  serta  sebagai  mitra  usaha,  membiayai investasi  pihak  lain.  Perjanjian  antara  nasabah  atau  pengusaha  dengan  pihak  lembaga keuangan,  bahwasannya  modal  kedua  dijadikan  satu  untuk  modal  usaha  yang  akan dikelola  bersama-sama.  Keuntungan  maupun  kerugian  menjadi  tanggungan  bersama berdasarkan dengan kesepakatan awal.
Pembiayaan  akad musyarakah merupakan  suatu  perjanjian  dalam  pembiayaan  yang berjalan  terus  berdasarkan  lama  usaha    yang  dibiayai  bersama-sama  masih  beroperasi. Penerapan  yang  dilakukan  BPRS,  bahwa musyarakah adalah  suatu  akad  kerjasama  antara lembaga keuangan dengan nasabah dan lembaga keuangan menyetui untuk memberikan pembiayaan untuk usaha maupun suatu proyek secara kerjasama dengan nasabah selaku inisiator  usaha  dengan  suatu  jumlah  pada  prosentase  akad  secara  tertentu  dari  sejumlah total untuk biaya usaha dengan didasari pembagian hasil keuntungan dari suatu usaha atau proyek tersebut yang akan dijalankan tersebut dengan didasarkan  pada prosentase sistem pembagian hasil yang sudah ditetapkan awal akad.

## Moral Hazard Pada Produk Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Pada BPRS
Moral hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang  berkaitan  dengan  sikap  mental  atau  pandangan  hidup  serta  kebiasaan  yang  dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. 18 Moral hazard pada dunia lembaga keuangan  awalnya  sering  dipergunakan  dalam  dunia  bisnis  asuransi  pada  harapan  untuk memperoleh  klaim  dari  barang  yang  sudah  terasuransikan.  Selain  itu, moral hazard juga sering  dipergunakan  di  perspektif  embaga  keuangan  dengan  merujuk  oleh  perilaku  dari
PLAKPAK KECAMATAN PEGANTENAN PAMEKASAN,” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 31, 2015): 197, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.866.
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2004), 90.
17 Ikatan Akutansi Indonesia, “PSAK 106,” 2007.
18 Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 25.
beberapa  pihak  yang  memiliki  kepentingan  sendiri  (stakeholder)  seperti  dari  pihak lembaga  keuangan  (pemegang  pada  saham  serta  manajemen),  deposan  maupun  debitur lembaga keungan dengan menciptakan suatu insentif agar melakukan suatu agenda atupun tindakan  dengan  tersembunyi  dan  berlawanan  terhadap  etika  di  bisnis  serta  terhadap hukum yang berlaku. 19
Penggunaan dari  istilah moral hazard awalnya digunakan di bidang asuransi. Moral hazard timbul  disebabkan  karena  seorang  individu  atau  lembaga  keuangan  tidak konsekuen dengan penuh dan pertanggung jawabannya tidak ada terhadap perbuatannya, dan  oleh  karenanya  hal  tersebut  cenderung  kurang  kehati-hatian  daam  bertindak  untuk melepas suatu tanggung jawab dari konsekuensi tindakan seseorang oleh pihak lain. Moral hazard di  dunia  lembaga  keuangan  setidaknya  bisa  digolongkan  menjadi  2,  yaitu Moral hazard di lembaga keuangan dan moral hazard di  nasabah itu sendiri.
Moral  hazard  nasabah  dari  segi  umumnya  timbul  di  produk  pembiayaan  sistem
akad mudharabah dan  akad musyarakah atau  biasa  disebut  profit  dan  loss  sharing. Moral hazard dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  kriminal  pada  bidang  ekonomi  yaitu  suatu tindakan  oleh  pelaku  ekonomi  yang  mengakibatkan  suatu  kemudharatan,  baik kemudharatan  terhadap  diri  sendiri  bahkan  terhadap  pihak  lain.  Untuk  memastikan apakah  suatu  tindakan  didunia  perbankan  merupakan moral hazard apakah  bukan,  perlu halnya dari mempelajari prinsip-prinsip pada transaksi berlandaskan Islami, yaitu apakah dihalakan atau yang diharamkan. 20
Moral Hazard disebut sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik dalam  pembiayaan  sistem  bagi  hasil, Moral  hazard tersebut  membuat  resiko  pada pembiayaan  sistem  bagi  hasil  meningkat  karena  unsur  ketidak  pastiaan  dan  pendapatan yang  relative  rendah. 21 Moral  hazard  merupakan  salah  satu  alasan  yang  mendasari rendahnya pengaplikasian pada pembiayaan sistem bagi hasil.
a. Mudharabah
Pembiayaan  dana  dari  pihak  bank  sangat  sering  terkena  risiko,  terlebih  pada pembiayaan  mudharabah  yang  sering  adanya moral  hazard yaitu  penyimpangan  etitud moral.  Tingkat  potensi  dari  moral  hazard  tidaklah  kecil  ha  ini  dikarenakan  unsur kepentingan  tiap  pihak.  Sehingganya  dalam  kasus moral hazard akan  terkait  siapa  yang akan melakukan penyimpangan, alasan ia melakukan penyimpangan dan siapa yang akan dirugikan dari perilaku tersebut.
Pembiayaan  mudharabah  adalah  pembiayaan  yang  paling  rentan  terhadap  risiko moral  hazard karena  pembiayaan mudharabah yang  di  aplikasikan  di  BPRS  adalah mudharabah mutlaqah , dimana 100% modal yang digunakan nasabah dalam menjalankan usahanya  adalah  modal  dari  perbankan.  Oleh  karena  itu  akad  mu ḍ harabah  termasuk kelompok  Natural  Uncertainty  Contracts  yang  tidak  ada  kepastian  untuk pengembaliannya, baik dari segi total keuntungan maupun waktunya.
19 Taswan, Manajemen Perbankan Konsep, Tehnik & Aplikasi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 125.
20 Asmirawati  and  Sumarlin,  “PERILAKU  MORAL  HAZARD  NASABAH  PADA  PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH,” 127.
21 Salman Syed Ali and Islamic Research and Training Institute, eds., Islamic Capital Markets: Products, Regulation &  Development:  Proceedings  of  International  Conference (Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute,  Islamic Development Bank, 2008), 241.
Akad mudharabah bahwasannya  tidak  mensyaratkan  adanya  jaminan  serta memberikan  hak  sepenuhnya  kepada  nasabah  terkait  pelaksanaan  usaha  tanpa  adanya campur tangan dari shahibul maall. Kemudian kerugian usaha ditanggung oleh lembaga keuangan, kecuali adanya kesalahan pihak manajemen membuat akad pembiayaan bagi hasil mudharabah ini sangat rentan terkena masalah moral hazard. 22
Moral  hazard peminjam  (deabitur)  terhadap  bank  adalah  moral  hazard  yang dilakukan nasabah umumnya dikarenakan adanya asimetri informasi yang sangat tinggi, bahwa  bank  tidak  dapat  mendesain  bentuk  kontrak  yang  dapat  dijadikan  pengaman secara sepenuhnya dari dana yang diberikan kepada debitur.
b. Pembiayaan Musyarakah
Moral  hazard pada  mudharib,  melakukan  hal-hal  yang  kurang  lebih  hanya berkeinginan menguntungkan mudharib itu sendiri sehingganya merugikan pihak shahibul maal,  hal  ini  disebabkan  lembaga  keuangan  yang  tidak  mengetahui  berapa  porsi keuntungan secara utuh yang dihasilkan oleh mudharib dari usaha tersebut. 23
Berbeda  dengan  akad mudharabah ,  dalam  akad musyarakah pihak  nasabah  ikut menambahkan  terhadap  sebagian  modalnya  sendiri  pada  modal  yang  diberikan  oleh bank, dengan kondisi ini adanya penambahan modal dari nasabah maka nasabah dapat mengklaim  suatu  presentase  bagi  hasi  yang  lebih  besar.  Oleh  sebab  itulah  yang mengakibatkan  akad  pembiayaan  pada  basis  bagi  hasil  sangat  mudah  terkena  masalah moral hazard.
Sama  halnya  dengan  pembiayaan  sitem  mudharabah  bahwasannya  pembiayaan musyarakah  juga  tidak  adanya  ketentuan  jaminan  dalam  pembiayaan  bagi  hasil  ini menyebabkan  lembaga  keuangan  di  BPRS  menghadapi  risiko  yang  sangat  tinggi terutama risiko terjadinya moral hazard karena adanya informasi yang asimetri.
Faktor-Faktor  Yang  Mendorong  Terjadinya Moral  Hazard  Pada  Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Di BPRS
Perilaku moral hazard itu  sendiri  adalah  biasanya  bagi  para  pelaku  usaha  yang  dalam usahanya  tengah  mengalami  kemajuan  dan  biasanya  secara  otomatis  kebanyakan  dari mereka lalai terhadap kewajibannya untuk membayar  pembiayaan itu kepada pihak bank.
Apabila usaha mereka mengalami kemajuan biasanya sifat hawa nafsu mereka akan menjadi semakin kuat, mulai dari berkeinginan untuk membeli rumah, kemudain muncul lagi ingin beli  mobil  dan  seterusnya,  hal  itulah  yang  biasanya  justru  membuat mereka  lalai  terhadap kewajubannya.
1) Faktor Dari Sisi Nasabah
Moral  hazard terjadi  dikarenakan  kecenderungan  atas  perilaku-perilaku  nasabah tersebut  yang  tidak  memiliki  moral  seperti  kejujuran  yang  tidak  ada,  kepedulian  yang tidak  ada,  ketidaktahuan.  BPRS  sebagai  lembaga  keuangan  penyaluran  pembiaayaan sistem  bagi  hasil,  bank  mengaku  pernah  merasakan    nasabah  yang  berperilaku moral hazard.
22 Siti  Aisiyah  Suciningtias,  “Indikasi  Moral  Hazard  Pada  Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Murabahah  Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” Jurnal Dinamila Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 01 (March 2017): 75.
23 Adiwarman  A  Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2013), 214.
Disini  perilaku moral  hazard selain  merugikan  lembaga  keuangan,  perilaku moral hazard juga  dapat  merugikan  pihak  nasabah  yang  melakukan  perilaku moral  hazard itu sendiri. Konsekuensi dari perilaku tersebut nasabah akan terancam di black list oleh BI, dan tentunya nasabah tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan di seluruh lembaga  keuangan.  Bahwasannya  seseorang  yang  tidak  berprilaku  jujur  dalam  akad mudharabah dikemudian  harinya  tidak  akan  mendapat  kepercayaan  kembali  dan  tidak dapat  ikut  bersaing  untuk  memperoleh  pembiayaan  untuk  kedua  kalinya  diakad mudharabah sehingga dia tidak akan menerapkan hal tersebut. Sehingganya motivasi atau niat  nasabah terhadap  pengambilan  pembiayaan  harus  diawali  dari  niat  yang  baik  dan, kejelasan tujuannya.
Moral hazard seperti  ini  adalah moral hazard yang  benar  terjadi  sebab  kesengajaan dari  nasabah  itu  sendiri.  Timbulnya  perilaku moral hazard yang  dilakukan  nasabah  pada dasarnya  akan  membuat  lembaga  keuangan  untuk  lebih  waspada  dalam  menyalurkan pembiayaannya,  karena  risiko  yang  akan  diterima  oleh  bank  dapat  semakin  tinggi. Asimetri  informasi  salah  satu  penyebab  fraud  yang  diterapkan  oleh  nasabah,  hal  ini disebabkan  karena  lembaga  keuangan  kurang  mengetahui  usaha  yang  akan  dijalankan oleh mudharibyatu nasabah tersebut. Selain itu juga pada BPRS menyebabkan salah satu perilaku moral hazard nasabah  adalah  karena  adanya    peningkatan  minat  atau  perilaku kebutuhan  konsumtif  nasabah  di  saat  usahanya  dijalankan  mengalami  progress kemajuan, sehingga terdapat  beberapa nasabah yang seringkali lupa akan kewajibannya. Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  dianalisa  bahwa Moral  hazard tidak  hanya timbul  akibat  faktor  sengaja  seperti  ketidakmauan  membayar  cicilan/angsuran  atau pinjaman,  tetapi  menunda-nunda  untuk  membayar  angsuran  pinjaman  termasuk  juga dalam moral hazard. Sesungguhnya dalam Islam, orang Islam diajarkan untuk memenuhi semua  akad-akad  atau  sebuah  kesepakatan  atas  dasar  kebersamaan.  Penjelasan  pada firman  Allah  Swt:QS.  Al-Maidah  ayat  1:“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Penuhilah janji-janji  (akad-akad)”Ayat  ini,  memaparkan  bahwa  seseorang  yang  bertaqwa  di  seru agar  melengkapi  akad-akad  (persetujuan)  yang  telah  di  lakukannya.    Perjanjian  yang dimaksud  disini  adalah  perjanjian  yang  dilakukan  baik  kepada  Allah  maupun  kepada sesama manusia.
Pada BPRS moral hazard nasabah sangat dipengaruhi oleh;
a) Sikap tidak bertanggungjawab
Hal  yang  terlalu  sering  diterapkan  oleh  nasabah  sebagai  salah  satu  indikasi terjadinya moral  hazard adalah  ketika  mereka  sudah  diberi  kepercayaan  (berupa pembiayaan baik mudharobah ataupun musyarokah ) maka biasanya mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pihak bank yang bersangkutan. Terlebih lagi jika ada salah satu nasabah yang melakukan tidakan yang tidak  bertanggungjawab  seperti  itu  biasanya  akan menular  ke nasabah  yang  lainnya. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan/kedzaliman tersebut pihak Bank  Indonesia  akan  segera  melakukan black list kepada  nasabah  yang  jika  terbukti melakukan tindakan tersebut.
Black  list merupakan  suatu  tindakan  atau  system  yang  digunakan  oleh  Bank Indonesia  sebagai  hukuman  kepada  nasabah  yang  terbukti  melakukan  hal  tersebut. Adapun hukuman yang dimaksud adalah seorang nasabah tidak dapat kembali untuk
melakukan pembiayaan di Bank manapun. Hal ini tentu akan sangat merugikan juga bagi nasabah jika sewaktu-waktu ingin melakukan pembiayaan.
b) Manipulasi Biaya/ Mark-Manipulasi
Biaya/Mark-up  Demi  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  mungkin  dengan tanpa  mengeluarkan  biaya  yang  juga  banyak,  maka  para  nasabah  dengan  rela memanipulasi  harga.  Memanipulasi  harga  yang  jelaskan  disini  maksudnya  adalah dengan  melakukan  kecurangan  terhadap  harga  bahan  baku  yang  akan  digunakan dalam  suatu  usaha.    Sejatinya  kebanyakan  dari  mereka  tahu  jika  perbuatan tersebut sangatlah  dzalim,  baik  dari  pihak  bank  maupun  untuk  dirinya  sendiri.  Namun kurangnya  bekal  pengetahuan  dan  keimanan  yang  kuat  membuat  mereka  dengan teganya melakukan pemalsuan atau memanipulasi harga
c) Fraud /Memanipulasi jaminan
Faktor  yang  ketiga  ini  bisa  dikatakan  hampir  mirip  dengan  faktor  di  bagian kedua,  hanya  yang  membedakannya  adalah  jika  Manipulasi  Biaya  itu  dilakukan dengan  melakukan  pemalsuan  biaya  terhadap  bahan  baku,  sedangkan  Manipulasi Jaminan yaitu dengan mengalihkan tanggung jawab dari si nasabah yang bersangkutan kepada orang yang tidak ada kaitannya dalam akad kerjasama tersebut. KPR (kredit perumahan  rakyat)  merupakan  salah  satu  bentuk  fasilitas  yang  digunakan  dalam kecurangan  ini  yang  sejatinya  itu  tidak  ada.  Dengan  begitu  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  nasabah  yang  memiliki  sifat moral  hazard tersebut  tidak  dibayarkan. Segala  bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  si  nasabah  sejatinya  adalah  unsur kesengajaan sendiri dari diri nasabah. Oleh karena itu pihak bank dalam menyalurkan pembiayaannya memang harus besar kehati-hatiannya.
2) Faktor Dari Sisi Lembaga Keuangan Itu Sendiri
Ketidak hati-hatian untuk menyalurkan dana kepada pihak nasabah juga termasuk dalam  kategori  sebagai  suatu  tindakan moral  hazard yaitu  kategori  tidak  langsung. Kurangnya  dari  sikap  kewaspadaan  dari  manajeman  pihak  lembaga  keuangan  dalam menmberikan  dana  sehingganya  menimbulkan  sisi moral hazard kepada  nasabah  yang secara tidak langsung.
Moral hazard pada  tingkat  di  lembaga  keuangan  timbul  ketika  lembaga  keuangan sebagai  pemilik  dana  tidak  berhati-hati  ketika  menyalurkan  pembiayaan  sehingganya berpotensi  menyebabkan  munculnya  moral  hazard  pada  sisi  nasabah  tersebut  dan berisiko terjadinya kerugian. 24
Jika  sikap  dari  menajemen  pihak  bank  untuk  kehati-hatiannya  kurang,  dengan demikian secara tidak langsung maka dapat mengakibatkan timbulnya moral hazard atas penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
Faktor  dari  sisi  lembaga  keuangan  itu  sendiri  terjadi  disebabkan  karena  lembaga keuangan sebagai lembaga perantara bagi nasabah yang membutuhkan dana disisi itu juga  bank  untuk  mengoprasikan  tugasnya  bahwasannya  apabila  bank  mengalami kelebihan dana maka sudah pasti bank akan menyalurkan dana tersebut. Akibat unsur kelebihan  dana  tersebut,  menyebabkan  lembaga  keuangan  di  BPRS  Madani  tidak sepenuhnya  melakukan  survey  dengan  maksud  untuk  mempercepat  penyaluran kelebihan dana tersebut.
24 Suciningtias, “Indikasi  Moral  Hazard Pada  Pembiayaan Mudharabah  Dan  Murabahah Pada  Bank Umum Syariah Di Indonesia,” 74.
Penyaluran  pembiayaan  bagi  hasil  lembaga  keuangan  juga  cenderung  melakukan penyaluran pembiayaan didasari sifat belas kasihan, dengan sistem kenalan (bersaudara atau  teman),  karena  sesuai  prinsip  syariah  bahwasannya  orang  islam  diajarkan  untuk saling  membantu,  namun  jika  dibiarkan  terus  menerus  maka  juga  akan  merugikan pihak bank tentunya. Oleh sebab itu pembiayaan sitem bagi hasil ini cenderung rawan terjadinya moral hazard sebab kurangnya kehat-hatian lembaga keuangan dalam proses penyaluran pembiayaan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya moral hazard dari sisi lembaga keuangan yaitu BPRS, adalah sebagai berikut;
1. Tidak Optimalnya Sistem Monitoring
Sistem  monitoring  yang  tidak  optimal  merupakan  salah  satu  kategori  dari faktor  yang  menyebabkan  munculnya moral  hazard .  Dari  beberapa  permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil yang terjadi di BPRS Madani Kota Metro dikarenakan kurangnya  pengawasan  atau  kurangnya  monitoring  terhadap  periaku  nasabah, kemampuan  kerjanya  dan  kondisi  nasabah  serta  yang  lebih  utama  tentang  daya kemampuan  nasabah  terkait  timbal  balik  pembayaran  nantinya,  terutama  setelah berjalannya akad bagi hasil tersebut. Lembaga keuangan tidak mengetahui tindakan nasabah  sepenuhnya  karena  adanya  ketidakpastian  dari  tindakan  nasabah  serta hasilnya, karena ada biaya untuk mengawasi tindakan nasabah, hal tersebut dijadikan sebuah kesempatan oleh pihak nasabah untuk bertindak moral hazard.
2. Asymmtric Informasi.
Asymmtric  Informasi  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya moral hazard, hal ini terlihat dari kepemilikan untuk informasi yang tidak singkron antara nasabah dengan  pihak  bank.  Bahwasannya  nasabah  lebih  memiliki  informasi  yang  lebih lengkap  dari  situasi  mereka  dibandingkan  dengan  informasi  yang  dimiliki  bank terkait  situasi  nasabah  tersebut,  sehingganya  nasabah  dapat  memanfaatkan  hal tersebut untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Penyaluran pembiayaan sistem bagi  hasil  oleh  nasabah  pada  akhirnya  nasabah  memanipulasi  hal  tersebut.  Oleh sebab  itu  menyebabkan  terjadinya moral hazard yang  disebabkan  karena  kurangnya informasi yang diperoleh oleh BPRS
3. Keterbatasan Cakupan Isi Kontrak
Keterbatasan  cakupan  pada  kontrak  adalah  faktor  terjadinya  perilaku moral hazard oleh nasabah. Kurangnya penetapan criteria nasabah menyebabkan nasabah mudah tergolong perilaku moral hazard baik dari sudut pandang BPRS ataupun dari sudut  pandang  fiqhyah.  Kurangnya  keterbatasan  penetapan  dari  kriteria  nasabah tersebut  menyebabkan  permasalahan  pada  pembiayaan  basis  bagi  hasil  di  BPRS tersebut.
Perilaku moral hazard telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya perilaku tersebut seringkali menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh nasabah ialah tidak melakukan transaksi secara jujur, tidak adanya rasa peduli terhadap sesama, tidak ada pengetahuan atau tidak adanya  rasa  keingintahuan  dan  yang  terakhir  tentu  tidak  bisa  memiliki  hati  nurani  yang baik.  Pada  umumnya  prilaku moral hazard sering  kali  merugikan  pihak  dari  bank-nya  itu sendiri.  Oleh  karenya  untuk  mencegah  terjadinya  moral  hazard  diperlukan  Sosialisasi sehingga perlu adanya penegasan mengenai kejujuran, tanggung jawab, disiplin.
Selain itu adaMitigasi Pra-akad, yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan lembaga  keuangan  guna  meminimalisir  resiko  tersebut.  Biasanya  bank  akan  melakukan pendataan bagi calon nasabah yang akan melakukan proses pembiayaan tersebut, biasanya hal  yang  paling  utama  dilihat  adalah  mengenai  karakter  si  calon  nasabah  tersebut.  5C merupakan  suatu  prinsip  yang  paling  ditekankan  dalam  metode  ini.  Adapun  5C  itu merupakan Character, Capacity, Capital, Colateral dan Condition Economy.
Diperlukan ada penegasan terkait dengan jaminan yang  diberikan nasabah kepada bank  dengan  alasan  untuk  meminimalisir  terjadi  suatu  hal  tidak  diinginkan  seperti tindakan moral  hazard, apabila  itu  tidak  diterapkan  maka  kecil  kemungkinan  bank  akan mengalami  resiko  kerugian  yang  cukup  besar  dan membuat  bank  itu menjadi  bangkrut. Dan alhasil bank tersebut akan tidak mendapat kepercayaan lagi terhadap masyarakat.
Menjadi penting ketika mitigasi pasca akad menjadi perhatian dalam pengawasan secara  berkala,  dimana  pihak  bank  secara  tidak  langsung  bisa  mengetahui  bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh para nasabahnya tersebut. Kemudian penetapan biaya standar adalah hal yang paling ditekankan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwasannya Moral hazard disebut sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan resiko  pada  pembiayaan  sistem  bagi  hasil  meningkat  karena  unsur  ketidakpastiaan  dan pendapatan  yang  relatif  rendah.  Kedepannya  tentu  diharapkan  agar  porsi  pembiayaan  berbasis mudharabah  dan  musyarakah  pada  BPRS  dapat  lebih  ditingkatkan  lagi  karena  pembiayaan  ini mendukung tumbuhnya sektor-sektor usaha. Sehingga prosedur yang telah diterapkan oleh BPRS dalam  meminimalisir  perilaku moral  hazard sebagai  langkah  penyelamatan  agar  tidak  terjadi kerugian. Adapun untuk dapat meminimalisir resiko pembiayaan tersebut, maka perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya moral hazard.
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya moral hazard disebabkan oleh faktor nasabah dan lembaga  keuangan  itu  sendiri.  Faktor  nasabah  cendrung  terjadi  karena  kepentingan  pribadinya. Sedangkan  faktor  lembaga  keuangan,  karena  kurangnya  sikap  kewaspadaan  dari  manajeman lembaga  keuangan  dalam  memberikan  dana  sehingganya  menimbulkan  sisi moral hazard kepada nasabah.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  optimalnya  sistem  monitoring, asymmtric informasi ,  dan keterbatasan cakupan isi kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Salman  Syed,  and  Islamic  Research  and  Training  Institute,  eds. Islamic  Capital  Markets: Products,  Regulation  &  Development:  Proceedings  of  International  Conference .  Jeddah:  Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani, 2004.
Asmirawati,  and  Sumarlin.  “PERILAKU  MORAL  HAZARD  NASABAH  PADA PEMBIAYAAN  BERBASIS  BAGI  HASIL  PADA  PERBANKAN  SYARIAH.” LAA MAISYIR :  Jurnal  Ekonomi  Islam 5,  no.  1  (June  15,  2018):  121–44. https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6.
Darmawi,  Herman. Manajemen  Risiko .  Jakarta:  Bumi  Aksara,  2010.Indonesia,  Ikatan  Akutansi. “PSAK 105,” 2007.
———. “PSAK 106,” 2007.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Kasidi. Manajemen Risiko . Semarang: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
Keuangan, Otoritas Jasa. Statistik Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistic , 2019.
Masyhuri,  and  Zainuddin. Metodelogi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  Dan  Aplikatif .  Bandung:  PT. Refika aditama, 2011.
Maulida,  Dwi  Agustin,  and  Abdul  Mukti  Thabrani.  “MEMINIMALISIR  RESIKO  MORAL HAZARD  PADA  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  DI  KOPERASI  SYARIAH NURI  JAWA  TIMUR  (KSN  JATIM)  PLAKPAK  KECAMATAN  PEGANTENAN PAMEKASAN.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 31, 2015): 191. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.866.
Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
Nasution, Mustafa Edwin, and Ranti Wiliasih. “PROFIT SHARING DAN MORAL HAZARD DALAM  PENYALURAN  DANA  PIHAK  KETIGA  BANK  UMUM  SYARIAH  DI INDONESIA.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 7, no. 2 (January 1, 2007): 231– 55. https://doi.org/10.21002/jepi.v7i2.175.
Suciningtias, Siti Aisiyah. “Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada  Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal Dinamila Ekonomi Dan Bisnis 14,  no.  01 (March 2017).
Taswan. Manajemen Perbankan Konsep, Tehnik & Aplikasi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
Taufik, Iqbal, and Saija. Dinamika Hukum Islam Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Wahyu dkk, Imam. Manajemen Risiko Bank Islam . Jakarta: Penertbit Salemba Empat, 2013.
Yusmad,  Muammar  Arafat. Aspek  Hukum  Perbankan  Syari’ah  Dari  Teori  Ke Praktik .  Yogyakarta: Budi Utama, 2018.