Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 89 - 111
Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Prasetio Febrianto Prasetiofebrianto1602@gmail.com
Evalina Alissa evalin_alissa@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 12 Desember 2020; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

## Abstract
The purpose of this research is 1). To know and analyze the effectiveness of the Law on the management  of  Zakat on the  national  Amil  Zakat Agency  (BAZNAS)  east  Tanjung  Jabung Regency.  2).  To  know  and  analyze  the  obstacles  in  the  management  of  Zakat  on  the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) east Tanjung Jabung Regency based on the law on the managing of Zakat. The problem formulation of the research is 1). Is the management of  zakat  on  the  body  of  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAZ)  Kab.  East  Tanjung  Jabung  is effective under the Zakat Management Act. 2). What is the constraint in the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Tanjung Jabung East based on the  law  on  Zakat  management.  Empirical  research  type.  Research  result  1).  The management of Zakat funds is not carried out effectively, because of the small amount of zakat  that  can  be  collected  by  the  National  agency  of  Amil  Zakat  (BAZNAS)  east  Tanjab Regency. 2). There are 4 Zakat fund management constraints namely: 1). There is a crisis of  public  confidence  in  the  government  of  2).  There  is  a  pattern  of  view  on  the implementation of zakat which is generally more enthusiastic about zakat Fitrah. 3). The small  amount  of  zakat  fund  that  can  be  collected  BAZNAZ  4).  The  number  of  zakat organizations are formed not under the Law on Zakat management.
Keywords : Zakat Management in Amil Zakat Agency; Tanjung Jabung Timur Regency.

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini  adalah  1).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Efektivitas  Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur.  2).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala  dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur  berdasarkan  Undang-Undang  tentang  pengolaan  zakat.  Rumusan  masalah  dari penelitian adalah 1). Apakah pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAZ)
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
Kab. Tanjung Jabung Timur telah Efektif berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. 2).  Apa  yang  menjadi  kendala  dalam  pengelolan  zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur  berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.  Tipe  Penelitian Yuridis  Empiris. Hasil  Penelitian  1).  Pengelolaan  dana  zakat  tidak terlaksana  dengan  efektif,  karena  kecilnya  jumlah  zakat  yang  mampu  dihimpun  oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Tanjab  Timur.  2).  Terdapat  4  Kendala Pengelolaan  dana  zakat  yaitu:  1).  Adanya  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah 2). Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias  pada  zakat  fitrah.  3).  Kecilnya  jumlah  dana  zakat  yang  mampu  dikumpulkan BAZNAZ 4). Banyaknya organisasi zakat yang dibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.
Kata  Kunci: Pengelolaan  Zakat  Badan  Amil  Zakat  Nasional;  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur.

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak  terlepas  dari  keterkaitan  hukum  terhadap  segala aspek  kehidupan  berbangsa  dan  beranegara.  Walaupun  konsep  Negara  hukum  juga beragam  bentuknya  namun  pada  prinsipnya  Negara  hukum  tersebut  memberikan perlindungan  hukum  kepada  segenap  aspek  kenegaraan.  Defenisi  negara  hukum  sendiri sesungguhnya  telah  banyak  dijelaskan  oleh  para  ahli  diantaranya  Prof.  Dr.  R.  Wirjono Prodjodikuro yang memberi pengertian bahwa “negara hukum sebagai negara dimana para pemguasa  atau  pemerintah  sebagai  peyelenggara  negara  dimana  para  pengusaha  atau pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  dalam  melaksanakan  tugas  kenegaraan tertindak pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku” 1 Selanjutnya Muhammad Yamin mendefinsikan negara hukum sebagai; “suatu negara yang menjelankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melaikan menurut aturan tertulis yang di buat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas the laws and not menshall govern 2
Konsep  negara  hukum  yang  menjalankan  sistem  kenegaraan  dengan berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  tidak terlepas dari kebutuhan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya sebagian besar baragama Islam dituntut untuk dapat memeberikan kepastian mengenai kebutuhan masyarakat yang beragama Islam salah satunya dalam hal pengelola zakat.
1 Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Cet.  III,  Mandar  Maju,  Bandung, 2014, Hal,1
2 Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 1.
Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-  masing  dan  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Penuaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan  pranata  keagamaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  dinamis  dalam tengang  waktu  yang  sangat  panjang.  Sejak  awal  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  zakat berkembang  sebagai  pranata  sosial  keagamaan  yang  penting  dan  signifikan  dalam penguatan  masyarakat  sipil  Muslim.  Dalam rentang  waktu  yang  panjang,  telah  terjadi, pula  tarik  menarik  kepentingan  dalam  pengelolaan  zakat  di  ranah  publik.  Di  era Indonesia modren, di  tangan  masyarakat  sipil,  zakat  telah  bertransformasi  dari  tanah amal  sosial  ke  arah  pembangunan  ekonomi.  Dalam  perkembangan  terkini,  tarik- menarik  pengelola  zakat  antara  negara  nasional  dan  sekaligus  melemahkan  gerakan masyarakat sipil yang independen. 3
Secara domografik san kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia  sebenarnya  memiliki  potensi  strategik  yang  layak  dikembangkan  menjadi salah  satu  instrumant  pemerataan  pendatan  yaitu  institusi  zakat,  infak,  dan  sedekah. Kerena  secara  demokratif,  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  beragama  Islam. Dalam  perspektif  Islam,  kemiskinan  dapat  di  syari’ah  sehingga  penyalurkan  dapat diatasi dengan Efektivitas zakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam karena alokasi dana  zakat  sudah  ditentukan  secara  langsung  bagi  permasalahan  kemiskinan  dengan memberikan  dampak  secara  langsung  bagi  permasalahan  kemiskinan  dengan memanfaatkan dana zakat yang ditetapkan dari penghasilan yang diperoleh masyarakat Islam. 4
Dasar  hukum  pengelola  zakat  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Udang  Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelola  Zakat,  di  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang pengelolaan  zakat  tersebut  diatur  bahwa;  “Zakat  merupakan  harta  yang  wajib dikeluarkan  oleh  seseorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang
3 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , Hal. 31.
4 Wibisono, Cara Islam Mengatasi Kemiskinan , Hal. 23-24.
Pengelolaan  Zakat  diatur  bahwa  seorang  muslim  atau  badan  usaha  yang  berwajiban menunaikan  zakat  disebut  Muzaqi  sedangkan  orang  yang  berhak  memunaikan  zakat tersebut Mustahiq  sebagaimana diatur dalam  Pasal  1  angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat.
Pengelola  zakat  berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 dilaksanakan dengan berdasarkan :
1. Dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
2. Amanah yaitu pengelola zakat harus dipercaya.
3. Kemanfaatan  yaitu  pengelolaan  zakat  dilakukan  untuk  memberkan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan  yaitu  pengelolaan  zakat  dalam  pendistribusikannya  dilakukan secara adil.
5. Kepasrian  hukum  yaitu  dalam  pengelolaan  zakar  dapat  jaminan  kepastian hukum badi mustahik dan muzaki.
6. Teritegrasi  yaitu  pengelolaan  zakat  dilaksanakan  secara  hierarkis  dalam upaya  meningkatkan  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas  yaitu  penglolaan  zakat  dapat  dipertaggung  jawabkan  dan diakses oleh masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dipahami  bahwa  Zakat  merupakan kewajiban  bagi  umat  muslim  untuk  dilaksanakan,kewajiban  zakat  sebagaimana diuraikan  dalam  undang-undang  pengelola  zakat  tersebut  sekan  berbanding  terbalik dengan jumlah zakar yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional. Dengan mayoritas penduduk  Indonesia  yang  beragama  muslim  seharusnya  potensi  zakat  yang  dimiliki oleh Indonesia maupun menopang pertumbuhan ekonomi secara aignifikan, mengingat zakat yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas mengatur bahwa :
1. Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunakan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pengelolaan zakat  di  Indonesia  belum  terlaksana  dengan  efesien  dan  efektif,  kerena  hukum  yang efektif  secara  umum  dapat  membuat  apa  yang  di  rencanakan  dapat  diwujudkan. Sedangkan  pengelolaan  zakat  pada  saat  ini  dirasa  belum  mempu  mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sehingga kemiskinan masih banyak ditemui ditemui hingga saat ini.
Panyaluran  zakat  dilaksanakan  berdasarkan  kentuan  ajaran  Islam,  adapun golongan-  golongan  orang  yang  berhak  menerima  zakat  dalam  Surat  At-Taubah  Ayat 60, yaitu:
Susungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  oranag-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  paa  mullaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memersekakan)  budak,  orang-orang  yang  beruntung,  untuk  jalan Alla  dan  orang- orang  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  sesuatu  ketetapan  yang  yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Berdarkan  panjelasan  tersebut  maka  terdepat  8  (delapan)  golongan  orang  yang yang berhak menerima zakat, yaitu :
a. Orang  fakir  (orang  melekat)  yaitu  orang  yang  amat  sengsara  hidupnya,  tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
b. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
c. Amil  zakat  (panitia  zakat),  orang  yang  dipilih  oleh  iman  untuk  mengumpulkan dan  membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus  memiliki  syarat  tertentu  yaitu  muslim,  akil,  dan  baligh,  merdeka,  adil (bijaksana),  mendengar,  melihat,  laki-laki  dan  mengerti  tentang  hukum  agama. Pekerjaan  ini  merupakan  tugas  baginya  dan  harus  diberi  imbalan  yang  dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat.
d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk islam.
e. Hamba  sahaya  (budak)  yang  ingin  memerdekakan  dirinya  dari  majikannya
dengan tebusan uang.
f. Orang  yang  berhutang  karena  untuk  untuk  kepentingan  peribadi  yang  bukan maksiat dan tidak  sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang  untuk kemaslahatan  umum  seperti  membangun  Masjid  atau  yayasan  islam  maka dibayar hutangnya itu dengan zakat, walupun ia mampu membayarnya.
g. Orang  yang  berjuang  di  jalan  Allah  (sabilillah)  tanpa  gaji  dan  imbalan  demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
h. Musafir  yang  berjalan  (ibnu  sabil)  yang  bukan  bertujuan maksiat di  tantau,  lalu mengalami kesulitan, dan kesengsaraan dalam perjalanannya.
Dalam  peranturan  menteri  No.  14  tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yaitu pada pasal 55 ayat 1,2 dan 3 disebutkat bahwa:
1) Baznas  kabupaten/kota  berwenang  melakukan pengumpulan  zakat  melalui  UPZ dan/atau secara langsung.
2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
a. Kantor  satuan  kerja  pemerintah  daerah/lembaga  daerah kabupeten/kota; Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
b. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
c. Perusahaan swasta skala kabupten/kota;
d. Masjid, mushollah, langgar,surau atau nama lainya;
e. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
f. Kecamatan atau nama lainya; dan
g. Desa/kelurahan atau nama lainya.
3) Pengumpulan  zakat  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota
Dari  peraturan  menteri  nomor  14  Tahun  2014,  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur mengeluarkan surat keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. 29/S.Kep/BAZNAS/Tjt/2019 Tentang Program Kerja Tahun 2018/2019. Adapun Program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

## A. Bidang Pengumpulan
1. Pengumpulan zakat dan non zakat
Target :
a. Terkumpul dana ZIS dari dinas/instansi pemerintah, lembaga pemerintah
b. atau swasta,BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat
c. Berupaya  untuk  mendapatkan  dana  hibah  pemerintah  daerah  untuk mendukung  kegiatan  Rapat  Koordinasi  Daerah  BAZNAS  Se-Provinsi  Jambi  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Study banding sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
d. Berupaya untuk mendapatkan dana kemanusiaan dan sponsorip
Bentuk Kegiatan :
a. Membentuk  UPZ  secara  masif di  Instansi  Vertikal,  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD),  Perbankan,  Perusahaan  Swasta,  Sekolah/  madrasah,  Pondok Pesantren, Masjid, Musolla, Langgar, Rasau, Desa/Lurah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Membuat  ketentuan  tentang  pembentukan  UPZ,  dan  tata  kerja  UPZ  yang dikelola oleh petugas amil zakat sesuai dengan jumlah muzakki yang diurus.
c. Membina, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi  pelaksanaan pengumpulan zakat dan penyetorannya yang dilakukan oleh UPZ.
d. Membentuk tim layanan jemput zakat.
e. Mengadakan  kerja  sama  dengan  semua  pihak  terkait  dalam  rangka pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secra optimal.
f. Mencari  jaringan  kerjasama  guna  mempelancar  pelaksanaan  program  kerja sama BAZNAS.
g. Melakukan sosialisi dan edukasi guna meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kecamatan-kecamatan.
h. Melakukan update data calon muzakki (Masyarakat Wajib Zakat)
2. Pelayanan Prima kepada muzakki
Target :
a. Muzakki merasakan kenyamanan dalam menunaikan ZIS
b. Muzakki merasakan kemudahan dalam menunaikan ZIS
c. Muzakki  merasakan  lega/  dan  merasakan  berkah  hartanya  setelah menunaikan ZIS
Bentuk Kegiatan :
a. Melayanin muzakki dengan salam, ramah, dan komunikatif
b. Membuat pedoman teknis penghitungan dan penuaian zakat untuk muzakki
c. Membuat daftar harta yang wajib dizakati
d. Mendoakan muzakki
e. Membuat  penghargaan  kepada  UPZ  atau  muzakki  perseorangan  yang  aktif menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pendataan muzaki
Target :
a. Memiliki data jumlah UPZ secara Konkrit
b. Melakukan data Jumlah muzakki perseorangan/kelompok secara konkrit
Bentuk kegiatan :
a. Melakukan  pendataan  jumlah  UPZ  di  kantor/dinas/instansi/lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta
b. Melakukan pendataan dan pendaftaran muzakki dan
kantor/dinas/Instansi/lembaga  pemerintah  daerah,  lembaga  swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
B. Bidang Pendistribusian
1. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar
Taget :
a. Mengatasi masalah sandang, pangan, dan papan bagi fakir miskin
b. Membantu korban bencana alam atau musibah
c. Membantu masalah keuangan untuk kebutuhan yang mendesak
d. Memenuhi  kebutuhan  orang  telantar  dalam  melanjutkan  perjalananya  ke tempat tujuan
Bentuk kegiatan :
a. Memberikan bantuan makanan atau sejenisnya kepada asnaf fakir
b. Memberikan  santunan  kepada  korban  bencana  alam  atau  yang  tertimpa musibah berupa uang, makanan atau sejenisnya
c. Membantu perbaikan rumah tidak layak huni kepada asnaf fakir sebanyak 22 unit @Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
d. Memberikan bantuan kepada orang yang berhutang di jalan Allah SWT
e. Memberikan pinjaman qordhul hasan
f. Memberikan  bantuan  khitanan  massal  bagi  masyarakat  tidak  mampu sebanyak 275 Orang
g. Memberikan  bantuan  baik  berupa  uang  atau  tiket  kepada  ibnu  sabil  untuk melanjutkan perjalananya ketempat tujuan
h. Memberikan bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin
2. Pemberian bantuan pendidikan
Target :
a. Mengembangkan  potensi  mustahiq  dari  sisi  pendidikan  untuk  percepatan peningkatan kualitas Sumber daya manusia (umat)
b. Lancarnya  kegiatan  belajar  anak-anak  fakir  dan  miskin  dalam  menempuh pendidikan  wajib  belajar  12  tahun  dan  pelajar,  pesantren,  Aliyah,  Diniyah, SMA/MA
Bentuk Kegiatan :
a. Memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SLTP/Sederajat sebanyak 220 siswa @ Rp 200.000 dan Tas sekolah senilai @ Rp 1000.000.-
b. Memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SLTA/Sederajat sebanyak 220 siswa @ Rp 400.000 dan Tas sekolah senilai @ Rp 1000.000.-
c. Memberikan  bantuan  biaya  pendidikan  S1  sebanyak  11  Mahasiswa  @  Rp 1.000.000.-
d. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa putus sekolah sebanyak @ 20 siswa dalam bentuk tabungan
3. Pemberian bantuan kesehatan
Target :
Mengatasi masalah kesehtan Fakir dan miskin
Bentuk kegiatan :
a. Memberikan bantuan biaya pendanpingan berobat
b. Memberikan bantuan biaya berobat dan pembelian obat
c. Memberikan bantuan pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas
4. Peningkatan kegiatan dakwah
Target :
a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru agama/Guru Ngaji/Mubaligh
b. Meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kaum awam dan mualaaf
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang syariat islam Bentuk Kegiatan :
a. Memberikan santunan kepada guru agama/Guru Ngaji/Mubaligh Melalui UPZ Kecamatan dan Pondok Pesantren
b. Bantuan oprasional da’i untuk kegiatan dakwah di lapas Nakortika Kelas III c Muara Sabak setip hari jumat
c. Pemberian Reward generasi tahfiz kepada hafiz yang telah menghafal 10 Juz, 20 jus dan 30 Juz
d. Program 1 desa 1 Hafiz Al-Qur’an
e. Bantuan Syari’a Islam
f. Merekrut Konsultan Zakat Kabupaten dan Konsultan Zakat kecamatan
C. Bidang Pendayagunaan Masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Target :
Memperbaiki taraf hidup dan mengatasi masalah ketenagakerjaan/pengangguran
Bentuk kegiatan :
a. Memberikan  bantuan  modal  usaha  maupun  peralatan  untuk  bekal  usaha
Individual/KUB
b. Bantuan pinjam Modal Usaha untuk menambah modal usaha
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Amal Zakat Kab.Tanjab Timur diketahui  bahwa  pada  tahun  2018  pengumpulan  zakat  di  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur masih  jauh  dari  potensi  zakat  yang  ada.  Dari  potensi  sebesar  Rp.  4.168.000.000,- (empat miliyar seratus enam puluh delapan juta rupiah), hanya terkumpul sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga miliyar  empat ratus delapan puluh juta  rupiah). Adanya  regulasi hukum mengenai  pengelola  zakat  yang ada  di  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur akan  tetapi potensi tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Potensi zakat di Kab. Tanjung Jabung Timur secara faktual belum semuanya tergali dengan hasil zakat yang terkumpul.
Berdasarkan data penyaluran zakat yang peroleh dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  diketahui  bahwa  tahun  2018  terdapat  141.315 (seratus  empat  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  lima  belas)  jiwa  warga  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur yang berhak menerima bantuan zakat. Dana zakat untuk disalurkan pada Mustahiq tersebut diharapkan diperoleh dari Muzaqi yang ditargetkan berpenghasilan dari sektor swasta, perusahaan atau para pengusaha atau para pelaku bisnis serta dari Aparatur Sipil Negara.
B. Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Ketua  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yaitu  Arsuatman  Arsyad  untuk  mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Arsuatman  Arsyad  mengatakan  bahwa  pada  tahun  2018  Badan  Amil  Zakat Nasional telah menyapurkan dana zakat yang dikumpulkan dari Aparatur Sipil Negara, Organisasi  Pemerintah  Daerah,  Yayasan  dan  pribadi  masyarakat  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  yang  terkumpul  dari  Januari  hingga  Desember  2018  sebesar  Rp 3.480.000.000,-  (Tiga  Miliyar  Empat  Ratus  Delapan  Puluh  Juta  Rupiah)  yang  akan dibagikan  kepada  6.000  (enam  ribu)  Orang  Mustahiq  yang  ada  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur.  Adapun  bentuk-  bentuk  penyaluran  dana  zakat  yang  telah  dilakukan
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  pada  tahun 2018, 5 yaitu :
1. Penyaluran  Uang  zakat  kepada  1.000  (seribu)  orang  Mustahiq  yang  berprofesi sebagai pekerja harian lepas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan yang telah menjaga Kebersihan di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Adapun  dana  yang  disalurkan  yaitu  Rp 400.000,-  (empat  Ratus  Ribu  Rupiah)  untuk  setiap  orang  Pekerja  Harian  Lepas dengan total keseluruhan Rp 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah).
2. Penyaluran uang zakat kepada 750 (Tujuh Ratus lima puluh) Orang Mustahiq di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung  Jabung Timur, dana zakat  tersebut  didapat  dari  Pegawai  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menyumbang sebagai Muzaki dan dikumpulkan di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Adapun  dana yang  disalurkan  yaitu  Rp  230.000,-  (Dua  Ratus  tiga  puluh  ribu  Rupiah)  untuk setiap  orang  mustahiq  di  lingkungan  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total keseluruhan Rp 172.500.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Penyaluran  uang  zakat  kepada  2000  (dua  ribu)  orang  Mustahiq  di  Sekolah  dan Madrasah,  adapun  dana  yang  disalurkan  yaitu  Rp.200.000,-  (Dua  Ratus  Ribu Rupiah)  untuk  setiap  orang  mustahiq  di  sekolah  dan  madrasah  dengan  total keseluruhan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
4. Penyaluran uang zakat kepada 1.085 (Seribu delapan puluh lima) Mustahiq yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kabupatean Tanjab Timur, adapun dana yang disalurkan  yaitu  Rp  200.000,-  (Dua  Ratus  Ribu  Rupiah)  untuk  setiap  orang Mustahiq  yang  ada  di  kelurahan  dan  kecamatan  di  Kabuapten  Tanjab  Timur  dengan total keseluruhan Rp.217.000.000,- (Dua ratus tujuh belas juta rupiah).
5. Penyaluran  uang  zakat  kepada  898  (delapan  ratus  sembilan  puluh  delapan)  orang Mustahiq yang ada di unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, dana  zakat  tersebut  di  dapat  dari  pegawai  di  ruang  lingkup  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Adapun  dana  yang  disalurkan  yaitu  Rp.200.000,- (Dua  Ratus  Ribu  Rupiah)  untuk  setiap  orang  Mustahiq  yang  ada  di  Unit  Pelaksana
5 Bapak  Arsuatman  Arsyad,  Ketua  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Tanjung  Jabung  Timur,  Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.
Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total keseluruhan Rp 179.600.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
Arsuatman  Arsyad  mengatakan  bahwa  :  “Zakat  yang  terkumpul  disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. 6 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung  Timur  adalah  sebagai  penyalur  dana  zakat  yang  dihimpun  dari  Aparatur  Sipil Negara,  Organisasi  Pemerintah  Daerah,  Yayasan  dan  Pribadi  Masyarakat  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur.  Apabila  dilihat  dari  potensi  zakat  yang  ada  di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seharusnya dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  jauh  lebih  besar,  mengingat  bahwa  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  sebagian  besar  masyarakatnya  beragama  Islam  sehingga membayar zakat adalah merupakan kewajiban.
Penyaluran  dana  zakat  yang  dihimpun  dari  Aparatur  Sipil  Negara,  Organisasi Pemerintah Daerah, Yayasan dan pribadi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sebagi koordinator penyaluran dana zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Arsuatman  Arsyad  mengatakan  bahwa  :  “Adapun  program  Kerja  Badan  Amil Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yang  sudah  dapat  di  lihat  saat  ini dalam  program  pengembangan  ekonomi  umat  terdiri dari  atas  bantuan  sarana  usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan atau pembinaan usaha”. 7
Berdasarkan  program  kerja  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Tanjung Jabung Timur  telah  berupaya untuk bersinergi  dengan pemerintah dalam hal pemberantasan  kemiskinan  dengan  berupaya  untuk  menciptakan  masyarakat  yang mampu meningkatkan taraf hidup dari sektor wirausaha.
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  dengan  para  Muzaki  yang melaksanakan  zakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Bapak  Ruslan  yaitu Muzaki yang bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak mengatakan bahwa : “selama  ini  dirinya  melaksanakan  zakat  fitrah  dengan  menyerahkan  zakat  tersebut
6 Bapak Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.
7 Bapak Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.
pada pengurus Masjid di lingkungan rumahnya yaitu di Masjid baitul Ikhsan, hal tersebut dilakukan karena telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya dan dirasa lebih mudah serta efektiv.  Untuk  zakat  mal diperhitungkan  dari hasil  usahan  dagangnya  dan diserahkan langsung  kepada  Mustahiq  yang  dirasa  memenuhi  ketentuan  orang  yang  berhak menerima zakat tersebut”. 8
Bapak Safrizal yaitu Muzaki yang bertempat tinggal di Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: “pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan menyerahkan zakat  dengan  besaran  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  ke  Masjid  di  lingkungan rumahnya  yaitu  di  Masjid  Nur  Islam,  hal  tersebut  dilakukan  karena Muzaki lebih mengenal  dan  mempercayai  panitia  zakat  dari  Masjid  dilingkungan  rumahnya.  Untuk zakat mal, Muzaki menyerahkan secara langsung kepada para Mustahiq yang berada di sekitar tempat tinggalnya karena dirinya merasa bahwa menyerahkan zakat mal secara langsung  akan  lebih  efektif  dan  tepat  sasaran  karena  Muzaki  mengetahui  sendiri keadaan Mustahiq yang diberikan zakat tersebut”. 9
Bapak  Cak  Rokib Muzaki yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Desa  Rawasari Kecamatan  Berbak  mengatakan  bahwa:  “pembayaran  zakat  fitrah  dilakukan  dengan menyerahkan  zakat  tersebut  kepada pengurus  Masjid  dilingkungan tempat tinggalnya yaitu di Masjid Nuruddin, hal tersebut dilakukan karena penyaluran zakat fitrah melalui panitia  zakat  Masjid  lebih  dapat  dipercaya  dan  penyaluran  zakat  tersebut  lebih  dapat dirasakan  oleh Mustahiq yang  berada  di  lingkungan  rumahnya  dan  diharapkan penyaluran  tersebut  lebih  tepat  sasaran.  Mengenai  pembayaran  zakat  mal,  Muzaki lakukan  dengan  menyerahkan  zakat  tersebut  kepada  Mustahiq  yang  bekerja  padanya dengan  ketentuan Mustahiq tersebut  memenuhi  ketentuan  Kriteria  sebagai  penerima zakat sebagaimana ditetapkan menurut syari’at Islam”. 10
Bapak  Safrijal Muzaki yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Desa  Rawasari Kecamatan  Berbak  mengatakan  bahwa  :  “pembayaran  zakat  fitrah  dilakukan  dengan menyerahkan  zakat  sesuai  dengan  perhitungan  harga  beras  yang  dikonsumsi.  Oleh keluarganya,  zakat  tersebut  diserahkan  pada  panitia  zakat  di  Masjid  yang  berada  di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Masjid Ar Raudhoh. Hal tersebut dilakukan karena
8 Bapak Ruslan, Muzaki di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.
9 Bapak Safrizal, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.
10 Bapak Cak Rokib, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.
merasa bahwa panitia zakat yang dibentuk dari pengurus Masjid tersebut lebih amanah dan dapat menyalurkan dana zakat kepada para Mustahiq yang memang membutuhkan dana  zakat  tersebut.  Untuk  zakat  mal  diserahkan  oleh Muzaki kepada  para Mustahiq yang berada di lingkungan tempat dirinya bekerja, Zakat diserahkan pada mereka yang memenuhi  ketentuan Mustahiq sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  syari’ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih efektif dan lebih tepat sasaran”. 11
Bapak  Suparto  Muzaki  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Desa  Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: “pembayaran zakat fitrah selama ini dilakukan dengan  cara  menyerahkan  uang  zakat  pada  panitia  zakat  yang  dibentuk  di  Masjid tempat  tinggalnya  yaitu  di  Masjid  Nur  Hasanah,  hal  tersebut  dilakukan  karena  sudah menjadi kebiasaan  melaksanakan  zakat  fitrah  di  Masjid  Nur  Hasanah,  selain  itu  zakat yang  diberikan  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  para Mustahiq yang  berada dilingkungan  Masjid  Nur  Hasanah  yang  sebagian  besar  dikenal  oleh Muzaki. Untuk zakat diserahkan oleh Muzaki kepada para Mustahiq yang berada dilingkungan tempat dirinya  bekerja,  zakat  diserahkan  pada  mereka  yang  memenuhi  ketentuan  Mustahiq sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari’ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih efektiv dan lebih tepat sasaran”. 12
Bapak  Hermawan Muzaki yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Desa  Rawasari Kecamatan  Berbak  mengatakan  bahwa:  “pembayaran  zakat  selama  ini  dilakukan dengan cara menyerahkan uang zakat pada panitia zakat yang dibentuk di Masjid tempat tinggalnya yaitu di Masjid An-Nur, hal tersebut dilakukan karena panitia zakat tersebut di  kenal  baik  oleh  Muzaki  sehingga diharapkan  zakat  yang diserahkan dapat diterima oleh para Mustahiq yang memang membutuhkan dana zakat tersebut. Untuk zakat mal diserahkan oleh Muzaki kepada para Mustahiq yang berada di lingkunganya tempat dia bekerja,  zakat  diserahkan  pada  mereka  yang  memenuhi  ketentuan  Mustahiq sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari’ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih evektif dan lebih tepat sasaran”. 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengna  para  Muzaki sebagaimana  diuraikan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  zakat melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  tidak  terlaksana dengan efektiv. Karena masyarakat selama ini melaksankan zakat tanpa melalui Badan
11 Bapak Safrijal, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2019.
12 Bapak Suparto, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2019.
13 Bapak Hermawan, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 22 Agustus 2019.
Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Untuk  mengetahui  mengenai penyaluran  zakat  pada  para  Mustahiq  yang  berada  di  Desa  Rawasari  Kecamatan Berbak, yang memenuhi ketentuan 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat.
Didalam  surat  keputusan  Badan  Amil  Zakat  Nasioanal  (BAZNAS)  Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat Program kerja di Bidang pengumpulan yaitu salah satu bentuk kegiatanya membentuk UPZ secara masif di Instansi Vertikal, badan Usaha Milik Daerah  (BUMD),  Perbankan,  Perusahaan,  Perusahaaan  Sawasta,  Sekolah/madrasah, Pondok  Pesantren,Masjid,  Musolla,  Langgar, Surau,  Desa/Lurah  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur.  Untuk  mencari  kebenaran  tentang  kegiatan  BAZNAS  tersebut  penulis bertanya  kepada  Ketua  pengurus  Masjid  Nur  islam  desa  Rawasari  dia  mengatakan bahwa  :  “Selama  ini  di  Masjid  kita  ini  Nur  islam  belum  ada  di  bentuk  Kegiatan  dari BAZNAS  untuk  membentuk  program  UPZ  dalam  hal  pengumpulan  Zakat,  sehingga masyarakat  di desa Rawasari melaksanakan  zakat dengan menyerahkan zakat kepada pengurus  Masjid  yang  dibentuk  oleh  ketua  pengurus  Masjid  dilingkungan  tempat masyarakat tinggal”. 14
Penulis  juga  melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  Ketua  dari  salah  satu pengurus Masjid baitul Ikhsan yang bertepat di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak beliau  mengatakan  bahwa  “Masjid  baitul  Ikhsan  belum  ada  di  bentuk  oleh  BAZNAS Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur yang namanya UPZ  untuk pengumpulan  dana zakat baik  itu  zakat  fitrah  atau  pun  zakat  mall.  Maka  Saya  selaku  Ketua  pengurus  masjid baitul Ikhsan untuk membuat organisasi kepengurusan untuk pengumpulan dana zakat firtah maupun zakat mal untuk di lingkungan mesjid baitul Ikhsan”. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  Eko  yaitu  warga Kecamatan  Berbak  Kelurahan  Simpang,  penulis  berkesimpulan  bahwa  Eko  memenuhi ketentuan  sebagai Mustahiq sebagai  golongan  orang  miskin  karena  dirinya  bekerja sebagaipenjual  bakso  bakar  akan  tetapi  penghasil  tersebut  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  dirinya  dan  keluarganya,  Eko  mengatakan  bahwa:  “dirinya  tidak  pernah menerima  dana  zakat  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung
14 Bapak satria  Ketua  pengurus  Masjid Nur Islam Desa  Rawasari, Wawancara  Tanggal 23 Agustus 2019
15 Bapak  Kholil  Ketua  pengurus  Masjid  baitul  Ikhsan  Kelurahan  Simpang,  Wawancara  Tanggal  23 Agustus 2019
Timur,  zakat  yang  diterima  diberikan  oleh  pengurus  Masjid  dilingkungan  tempat tinggalnya berupa zakat fitrah”. 16
Ulfa  warga  Desa  Sungai  Rambut  Kec.  Berbak  mengatakan  bahwa:  “dirinya merupakan janda yang ditinggal mati suaminya, pada saat ini tinggal sendiri di rumah peninggalan  suaminya  dan  hidup  dari  bantuan  tetangga  sekitar  tempat  tinggalnya karena  tidak  memiliki  pekerjaan.  Ulfa  mengatakan  bahwa  dirinya  tidak  pernah menerima  zakat  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur, adapun  dana  zakat  yang  diterima  berasal  dari  Masjid  di  sekitar  tempat  tinggalnya”. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  penulis  berpendapat  bahwa  Ulfa tergolong sebagai Mustahiq karena tergolong sebagai orang fakir karena tidak memiliki penghasilan  dan  tidak  mampu  bekerja  karena  telah  berusia  67  (enam  puluh  tujuh) tahun, karena tergolong sebagai Mustahiq sudah seharusnya Ulfa menerima dana zakat sehingga mampu membantu kehidupan hidupnya. 17
Selain dua orang Mustahiq tersebut, penulis mewawancarai pula sorang Mustahiq yang  bertempat  tinggal  di  Desa  Rawasari  yaitu  Nurma,  berdasarkan  penelitian  yang penulis lakukan penulis berpendapat bahwa Nurma tergolong sebagai Mustahiq karena dirinya merupakan janda yang telah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sehingga tidak mampu untuk bekerja, selain itu Nurma tinggal menumpang dirumah keluarganya yang tergolong  sebagai  orang  miskin  karena  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap.  Nurma mengatakan bahwa: “dirinya tidak pernah menerima dan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  adapun  dana  zakat  yang  diterima merupakan  dana  zakat  yang  diberikan  oleh  pengurus  Masjid  atau  zakat  dari  warga sekitar tempat tinggalnya”. Berdasarkan hsil penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa  penyaluran  dana  zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur belum dilakukan secara menyeluruh. 18
Alasan  dibentuknya  badan  amil  zakat  Nasional  untuk  mengelola  zakat  pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Banyaknya  orang  yang  tidak  sadar  akan  tanggung  jawabnya  terhadap  fakir miskin yang mempunyai hak miliki yang tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Untuk  memelihara  hubungan  baik  antara  muzakki  dan  mustahiq,  menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari Badan Amil Zakat Nasional maka terhindar dari perkataan yang dapat menyakitkan dari
16 Eko Mustahiq di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2019.
17 Ulfa Mustahiq di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2019.
18 Nurma Mustahiq di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2019
pihak lain.
3. Agar  pendistribusiannya  tidak  kacau,  sehingga  zakat  itu  benar-benar  sampai ketangan para Mustahiq.
4. Agar  ada  pemerataan  dalam  pendistribusiannya,  bukan  hanya  terbatas  pada orang-  orang  miskin,  atau  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  namun  pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
5. Zakat  merupakan  sumber  dana  penting  dan  permanen  yang  dapat  membantu pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya  dalam  mengayomi  dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradap. Pengaruh- pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya  keamanan  masyarakat  dan  menghilangkan  pertentangan  kelas karena  ketajaman  perbedaan  pendapat.  Dengan  pengelolaan  zakat  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  akan  menunjang  terbentuknya  peningkatan  produktifitas yang  dibarengi  dengan  pemerataan  pendapatan  serta  peningkatan  lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Islam  pada  dasarnya  memperkenankan  negara  untuk  mengatur  masalah perekonomian  agar  kebutuhan  masyarakat  baik  secara  individu  maupun  sosial  dapat terpenuhi  secara  proporsional.  Dalam  islam  negara  berkewajiban  melindungi kepentingan  masyarakat  dari  ketidak  adilan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang,  ataupun  dari  negara  lain.  Negara  juga  berkewajiban  memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. 19
Begitu juga halnya dengan peranan negara terhadap lembaga zakat, karena pada masa Rasullah zakat  merupakan salah satu pemasukan  yang  penting dari  pemasukan- pemasukan  lainnya  yang  dimiliki  negara  dan  pada  masa  Khulafa  al-Rasyidin  dalam bentuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat itu tiba. 20
Sifat zakat yang harus ada pada aturan disebuah masyarakat hal ini dapat terlihat ketika  zakat  merupakan  kewajiban,  salah  satu  rukun  dalam  rukun  Islam,.  Allah  Swt. Selalu  menyertakan  zakat  dalam  firman-Nya  jika  menyebutkan  kata  “shalat”  yang menunjukkan  bahwa  zakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjaga kestabilan  ekonomi  di  suatu  negara.  Inilah  yang  menyebabkan  seharusnya  perhatian selalu  tertuju  pada  zakat  sehingga  dapat  terlihat  jelas  besar  pengaruhnya  dalam berbagai  segmen  kehidupan,  sehingga  dengan  adanya  pelaksanaan  zakat  pada  suatu
19 Mustafa Edwin Nasution, hal. 27.
20 Nasution, hal. 28.
negara  maka  dapat  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  yang  merata.  Hal  ini  dapat diwujudkan  dengan  adanya  suatu  lembaga  khusus  yang  mengatur  terkait  dengan pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  maka  tujuan  zakat  itu  suatu  negara  akan terlaksana dengan baik. 21
Berdasarkan  alasan  dibentuknya  Badan  Amil  Zakat  Nasional  sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional  memiliki  tujuan  yang  mulia,  karena  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dapat memaksimalkan  potensi  zakat  dengan  sebagaimana  mestinya.  Selain  itu  Badan  Amil Zakat  Nasional  merupakan  suatu  lembaga  yang  dibentuk  secara  sah  oleh  pemerintah sehingga  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  penyalur  dana  zakat  memilki pertanggungjawaban kepada negara dan evaluasi penyaluran dana zakat tersebut dapat dilakukan  dengan  lebih  mudah.  Akan  tetapi  hal  tersebut  akan  dirasakan  apabila pelaksanaan  zakat  yang  dikelola  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  tersebut  terlaksana dengan efektif dan maksimal.
C. Kendala  dalam  Pengelolaan  Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Kendala  dalam  pengelolaan  zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu :
1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menimbulkan  rasa  tidak  percaya  pula  terhadap  lembaga-lembaga  yang  dibentuk oleh pemerintah.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  kendala  tersebut  pada  dasarnya menjadi faktor utama tidak efektifnya pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Masyarakat  selama  ini  mempercayai  panitia  zakat  yang  dibentuk  oleh  para pengurus Masjid untuk menyalurkan dana zakat yang diserahkan oleh para Muzaki, hal tersebut terbukti dari tidak maksimalnya dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Potensi  Zakat  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  pada  dasarnya  sangat  besar  mengingat  Kabupaten  Tanjung
21 Nasution, hal. 28.
Jabung Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di Indonesia, sehingga sudah seharusnya dana zakat yang diperoleh dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperoleh kepercayaan dalam pengelolaan dana  zakat  yaitu  dengan  mempublikasikan  kegiatan-kegiatan  dan  penggunaan  dana zakat  di  media  sehingga  masyarakat  mengetahui  mengenai  pengelolaan  dan pemanfaatan  dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Adanya pola  pandangan terhadap  pelaksanaan  zakat  yang  umumnya lebih  antusias  pada zakat fitrah.
Kendala yang disebabkan  karena  adanya pola pandangan  terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah dapat dilihat dari tingginya jumlah dana zakat yang diterima para Mustahiq pada perayaan hari raya idul fitri. Padahal zakat tidak  hanya  terdiri  dari  zakat  fitrah  saja, melainkan  diwajibkan  pula  membayar  zakat mal  yang  diperhitungkan  dari  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  para  Muzaki  yang terdiri dari harta yang dikenai zakat yaitu :
a. Emas, Perak, dan Uang.
b. Perdagangan dan Perusahaan.
c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan.
d. Hasil peternakan dan perikanan.
e. Hasil pertambangan.
f. Hasil perindustrian.
g. Hasil pendapatan dan jasa.
h. Hasil rikaz.
Banyaknya jenis harta yang dikenakan zakat mal sebagaimana diuraikan di atas seharusnya  mampu  memberikan  dampak  secara  langsung  dengan  berkurangnya ketimpangan  sosial  yang  ada  pada  masyarakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur, dengan  memaksimalkan  peran  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan zakat mal tersebut maka maslaah kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat dengan mudah diselesaikan.
3. Kecilnya  jumlah  dana  zakat  yang  mampu  dikumpulkan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kendala  yang  disebabkan  karena  kecilnya  jumlah  dana  zakat  yang  mampu dikumpulkan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur mengakibatkan  pengelolaan  zakat  menjadi  tidak  efektif.  Penyaluran  dan  tidak  ada bagian untuk produktif.
Selain itu tidak maksimalnya jumlah dana yang terhimpun akan mengakibatkan penyaluran dana zakat kepada para Mustahiq menjadi tidak efektif, hal tersebut dapat dilihat  dari  besaran  dana  zakat  yang  diberikan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada para Mustahiq yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu hanya sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
Dana  tersebut  tidak  akan  mampu  menunjang  perekonomian  para  Mustahiq mengingat mahalnya segala kebutuhan hidup para Mustahiq untuk waktu beberapa hari dan  tidak  akan mengubah  pola  hidup  kemiskinan yang  selama  ini  dirasakan  sehingga pemberantasan kemiskinan tidak akan mungkin dapat diselesaikan.
Kecilnya dana zakat yang mampu dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari dana yang terkumpul dari Januari  hingga  Mei  2018  hanya  sebesar  Rp  3.480.000.000,-  (Tiga  Miliyar  empat  ratus delapan  puluh  juta  rupiah).  Padahal  apabila  melihat  potensi  zakat  dari  masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh Badan Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  lebih  tinggi  dari  dana  yang diperoleh  tersebut.  Adapun  jumlah dana  zakat  yang  mampu  dikumpulkan  oleh  Badan Amil  Zakat Nasional  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam  kurun  waktu tiga tahun belakangan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel I
Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2017-2019 No. Tahun Target Zakat Jumlah Dana Terkumpul 1 2017 Rp 2.365.000.000 Rp 3.222.000.000 2 2018 Rp 4.168.000.000 Rp 3.480.000.000 3 2019 Rp 5.533.000.000 Rp 2.241.000.000
Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan  data  dana  zakat  yang  diperoleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  tersebut dapat dipahami bahwa  jumlah  perolehan dana  zakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  jauh  dari  target  dana  zakat  yang seharusnya  mampu  dikumpulkan  dari  potensi  dana  zakat  yang  ada  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur.  Arsuatman  Arsyad  mengatakan  bahwa  tidak  tercapainya perolehan dana zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan beberapa hal, diantaranya  yaitu  :  “Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  ke  setiap  wilayah  hingga  perkampungan yang  ada  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  karena  terbatasnya  anggaran  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  untuk  melakukan  sosialisasi tersebut”. 22
Tidak tercapainya  perolehan dana  zakat sesuai dengan  target dan  potensi zakat di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  telah  menjadi  pembahasan  penting  Badan  Amil Zakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  bersama  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur,  Arsuatman  Arsyad  mengatakan  bahwa  :  “untuk  memaksimalkan peroehan  dana  zakat  sesuai  dengan  potensi  zakat  yang  ada  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga tingkat RT  agar  sosialisasi mengenai pembayaran zakat  dapat  diperoleh secara  lebih  maksimal.  Adapun  target  pencapaian  dana  zakat  yang  ditargetkan  oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dan diharapkan dapat terkeumpul sesuai dengan target tersebut karena target perolehan dana zakat tersebut merupakan kajian dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. 23
4. Banyaknya organisasi zakat yang dibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Banyaknya organisasi zakat pada saat ini mengakibatkan pengelolaan dana zakat menjadi  tidak  maksimal,  hal  tersebut  diakibatkan  penyaluran  zakat  yang  dilakukan tidak  terorganisir  dengan  baik.  Organisasi  penyaluran  zakat  yang  dibentuk  oleh masyarakat  tidak  bekerja  secara  terorganisir  melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional
22 Arsuatman  Arsyad,  Ketua  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Jabung  Timur,  Wawancara  tanggal  12 Agustus 2019.
23 Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.
(BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga penyaluran dana zakat menjadi tidak merata dan tidak maksimal.
Seharusnya  seluruh  dana  zakat  yang  diperoleh  apabila  dikelola  secara terorganisir melalui Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur  dapat  memberikan  dampak  secara  nyata  dalam  upaya  mengatasi  tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh Karena itu hendaknya seluruh  organisasi  yang  mengelola  dan  zakat  dapat  bersinergi  dengan  Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga penyaluran dana zakat  dapat  lebih  efektif  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari banyaknya pos pemungutan zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku
Nasution,  Bahder  Johan. Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung:  Mandar  Maju, cetakan ketiga, 2014.
Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group,2015
Wibisono, Cara Islam Mengatasi Kemiskinan , Repubika, 2006.