Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….

## PENYULUHAN HUKUM PENGGUNAAN INTERNET DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 1 MEDAN DAN SMK NEGERI 8 MEDAN
Eko Yudhistira 1.* , Syarifah Lisa 2 , Faradila Sitepu 3
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Email : eko.yudhistira@usu.ac.id

## Abstract
This  society  service  activity  is  purposed  to  give  an  elucidation  of  law  about  the  usage  of internet which is growing massively in society especially in the students social environment. The  improvement  of  internet  usage  caused  higher  risk  of  crime  in  the  society.  government gives the limitation in the usage of internet by issued UU No.19/2016 about the change of UU No.11 Tahun 2008 (Act Number 19 of the year 2016 about the change of Act Number 11 of the  year  2008)  about  information  and  electronic  transaction.  As  legal  state,  the persumptio iures de iure norm or mostly called as law fiction is the logic consequence of legal state. Law fiction means that the state assume everyone know the law, not limiting the citizen who live in the rural or even the one who still studying at school like students. The rules about the usage of  internet  like  hoax,  porn,  hate  speech,  slander,  or  good  name  vilification  and  other  form which can caused a law consequence by like, repost, re-tweet, share, post, auto tag or etc. this is the responsibility of government by the existence of university to socialize the law therefore the society especially the students become more wise in using the internet.
Keywords : Elucidaion, UU ITE, Law Fiction, Internet.

## 1. PENDAHULUAN
Internet  saat  ini  banyak  berperan dalam  kehidupan  manusia  dan  kemajuan teknologi  saat  ini  mendukung  pula  peran tersebut  sehingga  teknologi  computer  dan internet dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti misalnya mengerjakan tugas sekolah, belajar, mengatur keuangan keluarga,  mendengarkan  music,  menonton video dan menikmati permainan. Dalam
bidang  pendidikan,  pemanfaatan  teknologi computer dan internet sudah lama digunakan di negara-negara maju.
Indonesia  pun  saat  ini  juga  memanfaatkan teknologi  komputer  dan  internet  secara massif.  Berdasarkan  perhitungan  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII)  terdapat  sekitar  25  juta  pengguna internet.  Peningkatan  pengguna  internet diprediksi akan terus meningkat sekitar 25 persen setiap tahunnya.
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019 : 66 - 71 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas
Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….
Departemen komunikasi dan Informatika  mengemukakan,  sekitar  50% penduduk Indonesia pada tahun 2015 yang diperkirakan  berjumlah  240  juta  jiwa  atau sebanyak  120  juta  jiwa  diharapkan  sudah terhubung  dan  mampu  menggunakan internet.  Harapan  tersebut  sesuai  dengan deklarasi World  Summit  On  Information Society (WSIS)  tahun  2003,  dengan  poin terpentingnya  adalah  pada  tahun  2015 sekitar  50%  penduduk  dunia  harus memiliki  akses  informasi  yang  terhubung dan mampu menggunakan internet. Sebuah data  menunjukan  bahwa  dari  jumlah pengguna internet di perkotaan 60% adalah usia  dibawah  30  tahun. Salah  satu kelompok usia yang menggunakan internet secara  masif  adalah  usia  pelajar.  Pelajar merupakan  kelompok  usia  yang  rentan menyalahgunakan  internet  dikarenakan pelajar dianggap belum matang secara fisik maupun  mental.  Di  lain  sisi  dikarenakan masifnya  perkembangan  internet  negara memberikan batasan-batasan dalam menggunakan  internet  melalui  UU  No.19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai konsekuensi dari  negara  hukum,  negara  menganggap masyarakat  tahu  hukum.  Oleh  karena  itu negara juga seharusnya mempunyai tanggungjawab moral untuk melaksanakan sosialisasi peraturan di masyarakat terkhususnya. Konsekuensi menjadi negara
hukum  ialah  negara  menganggap  bahwa seluruh  masyarakat  mengetahui  hukum. Termasuk  diantaranya  ketentuan  tentang
penggunaan  internet  dan  media  sosial. Oleh karena itu pentingnya peranan negara dalam mensosialiasikan peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat  termasuk  kepada  para  pelajar yang  merupakan  kelompok  usia  aktif dalam menggunakan  internet.  Akan  tetapi, kebanyakan  pelajar  tidak  mengetahui dengan  baik  ketentuan  terkait  penggunaan internet  sehingga  memiliki  potensi  yang tinggi untuk melakukan tindak pidana

## 2. METODE
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dialkukan  dengan  cara  bekerja sama dengan sekolah-sekolah selaku mitra dari kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adapun yang  menjadi  pilihan  sekolah  yang  menjadi mitra  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  SMA Negeri  1  Medan  dan  SMK  Negeri  8  Medan dengan  pertimbangan  kondisi  geografis  yang dekat  dengan  Universitas  Sumatera  Utara selaku penyelenggara.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan  hukum  berupa  seminar  dan pembagian  buku  saku  yang  merupakan panduan  dalam  menggunakan  internet  beserta ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  saat  ini terkait penggunaan internet. Penyuluhan hukum  ini  diadakan  langsung  di  sekolah- sekolah  yang  menjadi  mitra  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini.  Adapun  tahapan- tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah :
1) Melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu pada  pihak  sekolah  untuk  mensosialisasikan rencana  kegiatan  penyuluhan  hukum.  Tujuan
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019 : 66 - 71 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas
Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….
sosialisasi  ini  adalah  untuk  mengenalkan program kegiatan yang akan dilakukan.
2) Melakukan sosialisasi program kepada
pihak  sekolah  sekaligus  menyebarkan  angket.
Tujuannya untuk mengukur
tingkat pemahaman  siswa  SMA  Negeri  1  Medan  dan SMK  Negeri  8  Medan  terhadap  akibat  dari penggunaan media sosial.
3) Dalam  kegiatan  ini  akan  melibatkan  3
mahasiswa sehingga mahasiswa akan membantu  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian untuk masyarakat ini.
4) Menyiapkan  materi  penyuluhan  dan buku panduan.
5) Melakukan  persiapan  waktu,  tempat dan peralatan yang digunakan.
6) Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan hukum  di  dua  sekolah  yaitu  SMA  Negeri  1
Medan dan SMK Negeri 8 Medan. 7) Melakukan evaluasi dengan menyebarkan  angket  untuk  melihat  tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Dampak  Penggunaan  Internet  Bagi Pelajar
Internet  saat  ini  banyak  berperan dalam  memudahkan  berbagai  kegiatan.
Salah satunya yaitu kegiatan dalam belajar dan mengajar. Hadirnya internet memudahkan  seseorang  untuk  mengakses informasi dan pengetahuan secepat mungkin. Tentu saja perkembangan internet  yang  pesat  ini  memiliki  dampak
positif  maupun  negative.  Dampak  baiknya adalah  dengan  internet  banyak  pekerjaan manusia  dimudahkan  sedangkan  dampak buruknya  dengan  perkembangan  internet. Kejahatan  juga  semakin  canggih  dan semakin  banyak  jenisnya.  Penggunaan internet seyogyanya memerlukan kedewasaan dan kematangan dalam
berpikir.
Realitasnya adalah internet dipergunakan  oleh  hampir  semua  orang disemua  kelompok  usia.  Kelompok  usia pelajar  merupakan  salah  satu  kelompok yang  paling  aktif  menggunakan  internet saat  ini.  Berdasarkan  hasil  kuisioner  yang dilakukan di sekolah-sekolah yang menjadi mitra pengabdian masyarakat ini sebanyak 100  siswa  menunjukkan  bahwa  100% siswa  merupakan  pengguna  internet  aktif dengan siswa mulai menggunakan internet di  usia  kurang  dari  12  tahun  sebnyak  13 orang  (13  %),  di  umur  12-15  tahun sebanyak  59  orang  (59%)  dan  sisanya diatas  umur  15  tahun  sebanyak  28  orang (28%).  Data  diatas  menunjukkan  bahwa penggunaan internet tidak mengenal usia.
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan pemahaman  para  pelajar  terkait  ketentuan pidana  yang  bisa  dikenakan  bagi  para pengguna  internet.  Sebanyak  92  orang (92%)  sama  sekali  tidak  tahu  tentang ketentuan  pidana  terkait  penggunaan internet  dan  8  orang  (8%)  tahu  namun hanya  sebagiannya  saja.  Oleh  karena  itu para  pelajar  merasa  sangat  perlu  diadakan penyuluhan  hukum  terkait  penggunaan
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019 : 66 - 71 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas
Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….
internet  dalam  skala  yang  lebih  luas. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari kuisioner  seluruh  pelajar  (100%)  pernah melakukan  salah  satu  perbuatan  seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian,  pornografi,  fitnah  ataupun pencemaran  nama  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Kebanyakan alasan
melakukan pelanggaran dikarenakan  ketidaktahuan  bahwa like, repost,  retweet,  share,  auto  tag dan sebagainya  terhadap  perbuatan  tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana juga.
3.2. Pentingnya Sosialisasi Terkait Penggunaan Internet Indonesia merupakan negara
hukum.  Oleh  karena  itu,  Indonesia menganut  asas persumptio  iures  de  iure atau  yang  biasa  disebut  fiksi  hukum  yang berarti  negara  menganggap  semua  orang tahu  hukum,  tidak  terkecuali  warga  yang tinggal  di  pedalaman  apalagi  seseorang yang sedang menempuh pendidikan seperti pelajar.  Dalam  bahasa  latin  dikenal  pula adagium ignorantia  jurist  non  excusat,
ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dan peraturan
perundang-undangan tertentu. Fiksi  hukum  sejatinya  membawa konsekwensi  bagi  pemerintah.  Setiap aparat
pemerintah berkewajiban
menyampaikan    adanya  hukum  ataau peraturan  tertentu  kepada  masyarakat. Kalau  warga  yang  tidak  melek  hukum
lantas  diseret  ke  pengadilan  padahal  ia benar-benar  tidak  tahu  hukum,  aparat penyelenggara negara juga seharusnya ikut merasa  bersalah.  Kewajiban  penyebaran perturan  itu  kemudian  dituangkan  dalam Perpres No.1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.  Di  dalam  pasal  29  ayat  (1) diakatakan  bahwa  “Pemerintah  wajib menyebarluaskan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  dituangkan  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  dan Berita  Negara  Republik  Indonesia.  artinya negara  mempunyai  tanggungjawab  untuk mensosialisasikan  peraturan  perundang- undangan tersebut. oleh karena  itu pemerintah  dalam  hal  ini  perguruan  tinggi mengambil peranan ikut dalam melaksanakan sosialisasi peraturan ini.
Dalam  proses  perizinan  dengan mitra  pun,  para  guru  diberikan  sedikit penjelasan  terkait  sosialisasi  yang  akan dilakukan  dan  para  guru  pun  sepakat bahwasannya  penyuluhan  hukum  terkait penggunaan internet sangat perlu diadakan. Para  guru  melihat  bahwasannya  perilaku para  pelajar  di  sosial  media  banyak  yang tidak  layak  dan  patut  untuk  dilakukan. Keresahan ini juga yang membuat sekolah- sekolah  setuju  untuk  menjadi  mitra  dalam pengabdian masyarakat ini.
Berdasarkan  data  kuisioner  yang diperoleh  dari  siswa  yang  ikut  dalam kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  seluruh siswa  (100  %)  mengatakan  bahwasannya kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  sangat
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019 : 66 - 71 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas
Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….
bermanfaat  dalam  rangka  mencerdaskan para  pelajar  dalam  menggunakan  internet dan  lebih  mawas  diri  terkait  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  pemerintah. Bahkan  ada  siswa  yang  mengatakan penyuluhan  hukum  terkait  penggunaan internet  dilakukan  dalam  skala  lebih  besar dan diadakan ke setiap sekolah.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  yang  telah dilaksanakan oleh tim pengabdi,
didapatkan kesimpulan sebagai berikut.
1. Bahwasannya seluruh pelajar peserta kegiatan penyuluhan hukum  ini  merupakan  pengguna internet  aktif  yang  kebanyakan mulai menggunakan internet di usia 15 tahun kebawah.
2. Para pelajar pada umumnya pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh  Undang-undang  baik  secara
langsung  maupun  tidak  langsung dikarenakan ketidaktahuan mengenai aturan tersebut. 3. Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini dianggap  sangat  bermanfaat  untuk dilaksanakan  baik  menurut  para guru  dan  para  pelajar  melihat fenomena yang terjadi saat ini.
Adapun yang menjadi saran yaitu :
1. Diperlukannya bimbingan baik dari orangtua  maupun  guru  terkait penggunaan  internet  yang  cerdas dan sesuai ketentuan.
2. Pemerintah  sebaiknya  lebih  lagi mengoptimalkan  sosialisasi  terkait ketentuan  penggunaan  internet  di kalangan  pelajar  sebagai  kelompok usia yang aktif dalam menggunakan internet.

## 6. REFERENSI

## Buku
Qomariah,  Astutik  Nur.2009, perilaku pemanfaatan internet pada kalangan Remaja  di  Perkotaan (skripsi),
Departemen informasi dan Perpustakaan,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga Surabaya. Maryono,  Y  dan  Istiana,  B.  Patmi 2007. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Edisi  Pertama.Cetakan Pertama.Jakarta:Yudhistira.
Severin,  W.J  and  Tankard,J.W.2005. communication  Theoris,  methods  & users  in  the  Mass  Media,  Teori Komunikasi  :  Sejarah,  Metode  & Terapan  di  dalam  Media  Massa. ed.ke-V.Jakarta : Prenanda Media
Yuliandri.2013. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019 : 66 - 71 http://jurnal.usu.ac.id/abdimas
Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar….

## Perundang-undangan
Peraturan  Presiden  No.01  Tahun  2007 tentang  pengesahan,  Pengundangan  dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan.