Abstract: This article will discuss the judge's authority to designate someone as a suspect in a  forestry  crime,  which  has  so  far  only  been  implemented  once  in  Decision  Number: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. The purpose  of writing this article is to analyze the application of the judge's authority to determine suspects in the investigation of illegal logging cases. This problem  will  be  analyzed  using  normative  legal  research  methods  with  a  case  approach which  will  focus  on  the  judge's  decision  ratio  in  handing  down  decisions  relating  to determining suspect status in the examination process at trial. The result of this research is that a judge can determine someone as a suspect in the evidentiary process if legal facts are found that point to someone's involvement in a criminal act committed by the defendant. The conclusion of this research is that determining a suspect by a judge is a special effort in eradicating  criminal  acts  of  forest  destruction  which  still  requires  synchronization  with  the provisions of criminal procedural law.
Keywords: Determination of suspects; judges; forestry crimes.
Abstrak: Artikel ini akan membahas terkait dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan yang sejauh ini baru 1 (satu) kali diterapkan dalam Putusan Nomor: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka di dalam pemeriksaan perkara illegal logging. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang akan berfokus pada ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan penetapan status tersangka dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  hakim  dapat menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dalam  proses  pembuktian  apabila  ditemukan fakta  hukum  yang  mengarah  kepada  keterlibatan  seseorang  dalam  tindak  pidana  yang
Kajian  Terhadap  Kewenangan  Penetapan Tersangka  oleh  Hakim  dalam  Perkara Illegal  Logging  (Analisis  Putusan  No. 145/Pid.B/2014/PN.Dpu).
Vincentius Patria Setyawan 1* , Djuyamto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2 Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
*surel korespondensi ( email correspondence): vincentius.patria@uajy.ac.id

## Vol. 10, No.1
Januari 2024
Article History Received: 26/07/2023 Revised: 14/09/2023 Accepted: 11/12/2023
dilakukan  oleh  terdakwa.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  penetapan  tersangka  oleh hakim merupakan upaya khusus dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan yang masih memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum acara pidana.
Kata Kunci : Penetapan Tersangka; Hakim; Tindak Pidana Kehutanan

## PENDAHULUAN
Hukum acara pidana membagi proses pemeriksaan perkara pidana ke dalam 2 (dua) bagian yakni pemeriksaan awal yang sering dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan  di sidang pengadilan. Pemeriksaan di tahap pemeriksaan  pendahuluan terdiri dari  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  merupakan  2  (dua)  tahapan  yang  berbeda  namun masih  dalam  satu  kesatuan  proses.  Penyelidikan  merupakan  tahapan  paling  awal  dalam proses  pemeriksaan  perkara  pidana  setelah  diketahuinya  dugaan  terjadinya  tindak  pidana. Tujuan dari dilakukannya penyelidikan ialah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Melalui  proses  penyelidikan  sebagaimana  telah  dilakukannya,  penyelidik  dapat menentukan  sikap  terkait  dengan  dugaan  telah  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  dapat dilanjutkan  ke  tahapan  penyidikan  ataukah  tidak. 1 Berdasarkan  hal  tersebut  dapat dikemukakan  bahwa  penyelidikan  merupakan  tahapan  permulaan  dari  proses  penyidikan yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  penyidikan  meskipun  keduanya  berada  dalam  tahapan proses yang berbeda. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana dalam suatu peristiwa, maka proses pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan ialah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (untuk selanjutnya  disebut  dengan  KUHAP)  yang  dimaksudkan  dengan  penyidikan  ialah  seluruh tindakaan yang dilakukan oleh penyidik  yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi  melalui pencarian  bukti-bukti awal dan untuk seterusnya  menemukan  pelaku  tindak  pidana  (tersangka)    Berdasarkan  definisi  tersebut dapat  dipahami  bahwa  tujuan  dari  penyidikan  ialah  untuk  menentukan  tersangka  yakni seseorang  yang  diduga  kuat  melakukan  tindak  pidana  dan  menunjukkan  bukti-bukti permulaan  yang  menguatkan  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  olehnya. 2 Setelah  ditemukan  tersangka  yang  dapat  dipersalahkan  karena  telah  melakukan  tindak pidana,  untuk  selanjutnya  penyidik  meneruskan  perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum untuk dapat dimulai proses pra-penuntutan yang dilanjutnya dengan proses penuntutan.
Penetapan  status  tersangka  selain  menjadi  bagian  dari  proses  penyidikan,  juga merupakan  salah  satu  objek  dari  praperadilan  yang  menambahkan  ketentuan  Pasal  77 KUHAP. Penambahan objek praperadilan penetapan status tersangka tersebut berawal dari dilayangkannya permohonan praperadilan dalam perkara atas nama Budi Gunawan dengan Hakim Sarpin Rizaldi selaku hakim pemeriksa permohonan praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan dan berpendapat bahwa penetapan status tersangka merupakan
1 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, 2009.
2 Irene  Trinita  Makarewa,  Debby  Telly  Antow,  and  Daniel  F.  Aling,  “Analisis  Penghentian  Penyidikan  Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP,” Lex Crimen X, no. 9 (2021).
bagian  dari  proses  penyidikan  dan  termasuk  juga  ke  dalam  objek  praperadilan. 3 Semenjak itulah penetapan status tersangka dapat diajukan sebagai objek praperadian, meskipun tidak semua hakim yang memeriksa praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan dengan objek  penetapan  status  tersangka.  Alasan  dari  penolakan  penetapan  status  tersangka sebagai objek praperadilan dilandaskan pada asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap tindakan dari aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana haruslah didasarkan kepada ketentuan undang-undang.
Dimanika  perkembangan  hukum  acara  pidana  berkaitan  dengan  penambahan penetapan  status  tersangka  sebagai  salah  satu  objek  praperadilan  menunjukkan  bahwa penetapan  status  tersangka  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  pemeriksaan  perkara pidana.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  penetapan  status  tersangka  merupakan  tahapan yang  menentukan  proses  pemeriksaan  di  tahap  selanjutnya.  Penyidik  ketika  telah mendapatkan  bukti  permulaan yang  cukup dan menemukan tersangka akan  menyerahkan perkara  tersebut  ke  penuntut  umum  dan  untuk  selanjutnya  penuntut  umum  akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang.
Mencermati dari dinamika tersebut nampak jelas bahwa penetapan status tersangka adalah  identik  dengan  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Keabsahan penetapan  status  tersangka  yang  dilakukan  oleh  penyidik  akan  menentukan  dapat  atau tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan. Berbeda halnya dengan norma yang  terdapat  di  dalam  Pasal  36d  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Kehutanan  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU-Kehutanan)  yang  memberikan kewenangan  kepada  hakim  pemeriksa  perkara  untuk  menentukan  seseorang  sebagai tersangka  dan  memasukkan  ke  dalam  daftar  pencarian  orang  (DPO).  Ketentuan  tersebut menunjukkan bahwa penetapan status tersangka tidaklah identik dengan proses penyidikan oleh karena hakim menetapkan seseorang sebagai tersangka di dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Norma ini kiranya menarik untuk dikaji dari perspektif hukum acara pidana sebagai tata cara yang menentukan proses pemeriksaan perkara pidana.
Pasca  diundangkannya  UU-Kehutanan,  ketentuan  mengenai  penetapan  tersangka oleh  hakim  ini  baru  1  (satu)  kali  diterapkan  terhadap  perkara  pembalakan  liar  ( illegal logging).  Putusan  Nomor  145/Pid.B/2014/PN.Dpu  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai Putusan  Illegal  Logging  a.n.  Narsiman  als.  Dae  Nu)  dalam  salah  satu  amar  putusannya memuat penetapan status tersangka terhadap Saksi Haris yang merupakan pegawai honorer pada  Kantor  Kehutanan  Kabupaten  Kempo,  dan  memerintahkan  kepada  jaksa  selaku eksekutor untuk dilakukan tindakan penyidikan.
Penulisan  artikel  ini  ditujukan  untuk  menindak  lanjuti  permasalahan  yang  telah diuraiakan  pada  bagian  pendahuluan  ini  yaitu  tentang  problemtika  dalam  implementasi kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka terhadap tindak pidana pembalakan liar/ illegal logging. Pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini ialah  bagaimanakah ratio  decidendi  hakim  dalam  putusan  perkara  Nomor: 145/Pid.B/2014/PN.Dpu berkenaan dengan penetapan saksi Haris yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan pembalakan liar/ illegal logging yang sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dan  bagaimanakah  problematika  dalam  implementasi  kewenangan  menetapkan  tersangka yang  dimiliki  oleh  hakim  dalam  perkara  tersebut  ditilik  dari  sudut  pandang  ketentuan-
3 Ely Kusumastuti, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan,” Yuridika 33, no. 1 (2018): 1–18.
ketentuan hukum acara pidana.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  di  dalam menguraikan  dan  menganalisis  permasalahan/isu  hukum  yang  dikaji.  Penelitian  hukum normatif ialah 4 suatu proses untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sering dikenal sebagai isu hukum melalui proses telaah terhadap norma-norma hukum,  asas-asas hukum,  maupun  doktrina.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  norma-norma  hukum  maupun doktrin-doktrin  hukum  terkait  dengan  kewenangan  hakim  untuk  menetapkan  seseorang sebagai  tersangka  dalam  tindak  pidana  kehutanan,  dikaitkan  dengan  ketentuan  mengenai hukum acara pidana.
Penelitian  hukum  dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  dan pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengkajian  terhadap  perkara-perkara  yang  sudah  diputus  telah  mendapatkan  kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde) 5 . Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan Putusan Illegal Logging a.n. Narsiman als. Dae Nu dengan fokus kajian pada ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Pendekatan perundang-undangan merupakan telaah  terhadap  norma-norma  yang  diatur  dalam  peraturan  undang-undang  dan  regulasi- regulasi  terkait  lainnya  yang  memilki  koherensi  dengan  permasalahan/isu  hukum  yang diangkat menjadi fokus peneltiian. 6 Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  kehutanan  dan  undang-undang  yang  berkaitan dengan hukum acara pidana.

## PEMBAHASAN
KUHAP  merupakan  produk  hukum  berupa  undang-undang  yang  pada  awal diberlakukannya dijuluki sebagai “karya agung” atau “masterpiece” bangsa Indonesia. Pada waktu  disahkan,  memang  KUHAP  merupakan  undang-undang  yang original  buatan Indonesia  yang  memuat  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  menggantikan Herziene Inslandsch  Reglement  (HIR)  warisan  kolonial  Belanda.  Seiring  berjalannya  waktu  yang membawa dinamika perkembangan hukum acara pidana, telah ditemukan beberapa lubang- lubang  atau  celah-celah  yang  membuat  KUHAP  tidak  lagi  dapat  beradaptasi  dengan dinamika perkembangan hukum acara pidana.
Salah  satunya  ialah  berkaitan  dengan  frasa  “bukti  permulaan  yang  cukup”  yang dipergunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. KUHAP tidak memberikan  penjelasan  mengenai  yang  dimaksud  dengan  “bukti  permulaan  yang  cukup”
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2017, vol. 17, 2016.
5 Ibid, hlm. 134.
6 Ibid, hlm. 135.
sehingga menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penyidik terkait dengan jumlah alat bukti yang  diperlukan  ketika  akan  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka.  Merespon  dari kelemahan  yang  terdapat  pada  KUHAP  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan Putusan  Nomor:  21/PUU-XII/2014 7 yang  didalamnya  termuat  penjelasan  mengenai  bukti permulaan yang cukup dimaknai sebagai setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang bersesuaian dengan Pasal 184 KUHAP.
Pencarian  kebenaran  materiil  sebagai  tujuan  utama  dari  hukum  acara  pidana sejatinya berlaku di seluruh tahapan pemeriksaan perkara pidana, dan tidak terbatas hanya pada  pemeriksaan  di  persidangan. 8 Sejak  tahap  penyidikan,  termasuk  di  dalamnya penetapan  status  tersangka  haruslah  berorientasi  pada  pencarian  kebenaran  materiil. Kesalahan  di  dalam  penetapan  tersangka  akan  berimplikasi  terhadap  kekeliruan  pada tahapan pemeriksaan yang berikutnya,  dan pada akhirnya akan  berimplikasi  pada putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana.
Terwujudnya kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana adalah menjadi tanggungjawab  seluruh  aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  proses  pemeriksaan perkara  pidana.  Hakim  selaku  pemimpin  jalannya  persidangan  tentu  memiliki  kewajiban untuk  mewujudkan  kebenaran  materiil  tersebut. 9 Berkaitan  dengan  kewajiban  tersebut, hakim  harus  mencermati  seluruh  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  meliputi  juga fakta-fakta  materiil  yang  dapat  ditarik  menjadi  fakta  hukum  jika  memiliki  persesuaian dengan rumusan aturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  terungkapnya  fakta-fakta  materiil  yang  ditarik  menjadi  fakta hukum  tersebut  terdapat  sebuah  isu  hukum  yang  kiranya  menarik  untuk  dikaji.  Majelis Hakim  dalam  Putusan illegal  logging a.n.  Narsiman  als.  Dae  Nu.    dalam  Putusan  Nomor 145/Pid.B/PN.Dpu.  Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  terdapat  pihak  yang memiliki keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging) yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan pengangkutan hasil hutan dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah.
Majelis Hakim dalam putusan tersebut menetapkan Haris (salah seorang saksi) yang merupakan pegawai honorer pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo menjadi tersangka berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Fakta  terkait  dengan  keterlibatan pihak  lain  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  sejatinya  merupakan  ranah dari  hakim  untuk  menindaklanjutinya  dengan  menetapkan  seseorang  atau  pihak  tersebut sebagai  tersangka.  Kewenangan  hakim  sebagaimana  terdapat  di  dalam  KUHAP  adalah
7 M  Syahruddin  H,  Marwan  Mas,  and  Abd.  Haris  Hamid,  “ANALISIS  PELAKSANAAN  PENYIDIKAN  OLEH KEPOLISIAN  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN,” Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law  4,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1473.
8 Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 2 (2019): 143–47.
9 Erdianto  Effendi,  “Relevansi  Pemeriksaan  Calon  Tersangka  Sebelum  Penetapan  Tersangka,” Undang:  Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288.
meliputi  tindakan  berupa  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara.  Kewenangan tersebut  mencakup  juga  tindakan-tindakan  hakim  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  pidana.  Berkaitan  dengan  kewenangan  hakim  untuk  menetapkan  seseorang sebagai tersangka tidak diatur di dalam KUHAP.
Penetapan status tersangka di dalam KUHAP terbatas menjadi kewenangan penyidik dalam  proses  penyidikan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  tujuan  proses  penyidikan  yakni mencari kejelasan terkait tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.  Menelaah dari pemeriksaan perkara pembalakan liar ( illegal logging) ini sebetulnya terdapat peluang untuk  memberikan  kewenangan  bagi  hakim  dalam  menetapkan  seseorang  sebagai tersangka,  jika  di  dalam  pemeriksaan  pada  tahap  persidangan  ditemukan  keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Ketentuan  Pasal  36  huruf  d  UU-Kehutanan  telah  memberikan  kewenangan  kepada hakim  untuk  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dan  memasukkannya  ke  dalam daftar  pencarian  orang.  Pasal  ini  sangatlah  efektif  digunakan  pada  tindak  pidana  yang terkategorikan sebagai tindak pidana yang terorganisir ( organized crime). Pihak-pihak yang memiliki  keterlibatan  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi  namun  tidak  diperiksa  di  tingkat penyidikan  dapat  diminta  hadir  oleh  hakim  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Kendati demikian, ketentuan pasal ini tidaklah semerta-merta dapat diterapkan begitu saja jika tidak tersinkronisasikan dengan KUHAP selaku aturan induk hukum acara pidana.
Majelis Hakim dalam perkara tersebut menetapkan Haris sebagai tersangka dengan pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:
1. Keterangan Terdakwa Narsiman Als Dae Nu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haris selaku pegawai honorer pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo adalah  pihak yang membuat Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang telah terbukti tidak sah;
2. Keterangan  yang  disampaikan  oleh  terdakwa  tersebut  bersesuaian  dengan  keterangan saksi yang lainnya yakni saksi M. Sidik Hasan yang diminta keterangaannya di hadapan penyidik  dan  dibacakan  di  depan  persidangan.  Terhadap  keterangan  M.  Sidik  Hasan tersebut  terdakwa  juga  membenarkan.  Saksi  M.  Sidik  Hasan  mengatakan  bahwa  Haris pernah  datang  ke  rumahnya  untuk  meminta  M.  Sidik  Hasan  mengatakan  kepada penyidik bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut ialah berasal dari kebunnya.
3. Surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa Haris adalah seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), akan tetapi majelis hakim pemeriksa perkara tidak menemukan surat keterangan DPO terlampir di dalam berkas perkara tersebut;
4. Majelis hakim telah memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Haris ke  depan  persidangan  untuk  dimintai  keterangan  berkaitan  dengan  keterlibatannya dalam  tindak  pidana  pembalakan  liar  ( illegal  logging)  yang  dilakukan  oleh  terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat meghadirkan Haris ke depan persidangan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  tersebut, sejatinya  sudah  cukup  jelas  bahwa  Haris  telah  memenuhi  syarat  untuk  ditetapkan  sebagai tersangka. Keterangan terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Sidik Hasan telah menunjukkan fakta pemalsuan Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri.  Fakta  ini  telah  cukup  membuktikan  bahwa  kayu  yang  diambil  oleh  terdakwa Narsiman als. Dae Nu bukanlah berasal dari kebun milik M. Sidik Hasan dan termasuk dalam kawasan  yang  dilindungi  oleh  undang-undang.  Ketidakhadiran  Haris  saat  dipanggil  oleh majelis  hakim  untuk  memberikan  keterangan  di  depan  persidangan  juga  merupakan  fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti petunjuk.
Alat  bukti  petunjuk  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP merupakan suatu perbuatan, peristiwa atau kondisi yang bersesuaian satu sama lain dalam suatu peristiwa tindak pidana, mengindikasikan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana dan telah ditemukan pelakunya. Sedangkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk bukan merupakan alat bukti mandiri atau berdiri sendiri. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang dikonstruksikan oleh hakim secara  subjektif berdasarkan  keterangan saksi,  surat,  dan keterangan  terdakwa  yang  terungkap  di  persidangan  yang  telah  terbukti  kebenarannya. Keterangan Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang bersesuaian dengan keterangan M. Sidik Hasan  terkait  dengan  pemalsuan  Nota  Pengangkutan  Penggunaan  Sendiri  dan  alat  bukti surat yang dipalsukan berupa Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri merupakan alat bukti yang  cukup  untuk  dikatakan  sebagai  petunjuk.  Penentuan  alat  bukti  petunjuk  ini  dapat ditentukan  sendiri  oleh  hakim  dalam  penjatuhan  putusan.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro 10 alat bukti petunjuk ditentukan oleh subjektifitas hakim, meski demikian hakim harus  bersikap  bijaksana  dalam  menentukan  alat  bukti  petunjuk.  Penentuan  alat  bukti petunjuk harus melewati proses yang cermat serta seksama dan menggunakan nurani yang terdalam.
Berdasarkan  fakta-fakta  dan  bukti  yang  terungkap  di  persidangan,  terlihat  jelas bahwa  majelis  hakim  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  menetapkan  seseorang  sebagai tersangka.  Apabila  diinterpretasikan  secara  sistematik  dengan  syarat-syarat  penetapan seseorang sebagai tersangka majelis hakim pemeriksa perkara tersebut telah mendapatkan bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  menetapkan  Haris  sebagai  tersangka.  Bukti-bukti tersebut  diperoleh  majelis  hakim  melalui  pemeriksaan  terhadap  saksi  di  persidangan terutama  saksi  M.  Sidik  Hasan,  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  yang  pada  pokoknya membenarkan  keterangan  saksi  M.  Sidik  Hasan  terkait  dengan  keterlibatan  Haris  dalam tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging) yang terjadi. Hakim juga menemukan fakta bahwa  ketidakhadiran  Haris  setelah  dipanggil  secara  patut  merupakan  indikasi  adanya ketrlibatan Haris dalam tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging) yang terjadi. 11
10 Nitralia  Prameswari  and  Sri  Wahyuningsih  Yulianti,  “Kedudukan  Alat  Bukti  Petunjuk  Di  Ranah  Hukum  Acara Pidana,” Verstek 3, no. 2 (2015).
11 Ali Abu Bakar, Mizaj Iskandar, and Reza Maulana, “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI
Penetapan  status  tersangka  oleh  hakim  ini  jika  dibandingkan  dengan  penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tentu saja memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat tercermin salah satunya dari alat bukti keterangan saksi, keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan telah disumpah dan memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP. Selain itu penetapan tersangka oleh hakim tentu saja  didukung  oleh  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dan  pembuktian  terhadap alat-alat  bukti  yang  diajukan  di  depan  persidangan. 12 Berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan telah jelas bahwa terdapat keterlibatan Haris dalam tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging) yang dilakukan oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu.
Pertimbangan  hakim  untuk  menetapkan  Haris  sebagai  tersangka  dalam  perkara tersebut sudah tepat dan  didukung oleh fakta serta bukti yang kuat.  Penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana kehutanan ini tentu saja merupakan sebuah langkah  yang  progresif  dalam  menangani  tindak  pidana  kehutanan,  terutama  pembalakan liar (illegal logging) yang biasanya dilakukan secara teorganisir. Majelis hakim dalam perkara tersebut  menemukan  fakta-fakta  hukum  dan  bukti-bukti  yang  mengarah  pada  terlibatnya seorang  saksi  yang  tidak  hadir  dalam  persidangan  bernama  Haris.  Meskipun  demikian, penerapan norma penetapan status tersangka oleh hakim ini masih diikuti oleh problematika dari sisi ketentuan hukum acara pidananya.
Salah  satu  amar  putusan  dalam  Putusan  Illegal  Logging  a.n.  Narsiman  als.  Dae  Nu menyatakan bahwa hakim memerintahkan agar terhadap Haris segera dilakukan penyidikan. Maksud  dari  amar  putusan  ini  adalah  majelis  hakim  memerintahkan  kepada  jaksa  selaku eksekutor untuk mengkoordinasikan kepada penyidik agar terhadap Haris segera dilakukan penangkapan  dan  untuk  selanjutnya  dilakukan  penyidikan.  Sejauh  ini  dalam  ketentuan hukum  acara  pidana  belum  terdapat  mekanisme  lanjutan  dari  penetapan  status  tersangka oleh  hakim  dalam  proses  persidangan  terhadap  pihak-pihak  yang  memiliki  keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Terungkapnya keterlibatan Haris sebagai saksi yang tidak hadir dalam persidangan menjadi sulit untuk ditindaklanjuti oleh karena mekanisme lanjutan dari Pasal 36d UU-Kehutanan ini tidak ditemukan di dalam KUHAP sebagai aturan induk hukum acara pidana.
Menjawab  permasalahan  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  setelah  terdapat penetapan  status  tersangka  oleh  hakim  dapat  langsung  dilanjutkan  dengan  pembuatan Berita  Acara  Penyidikan  oleh  Penyidik  yang  disertai  penetapan  Haris  sebagai  tersangka. Tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  jaksa  selaku  eksekutor  yang  menjalankan  Putusan
KAWASAN  HUTAN  LINDUNG  DITINJAU  DARI  DARI  UU  N0.  18  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN  DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN,” PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37.
12 F  Razi  -  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi  and  undefined  2016,  “Mekanisme  Pemenuhan  Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka Menjadi Objek PRA Peradilan,” Ji.Unbari.Ac.Id, 2016.
Illegal  Logging  a.n  Narsiman  als.  Dae  Nu  adalah  menghubungi  penyidik  guna menyampaikan fakta-fakta hukum terkait dugaan keras keterlibatan saksi Haris dalam tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Narsiman  als  Dae  Nu.  Mengenai  bukti-bukti  yang diperlukan  untuk  menetapkan  Haris  sebagai  tersangka  dapat  diperoleh  dari  hasil pemeriksaan terhap keterangan terdakwa Narsiman als.  Dae Nu,  keterangan saksi M.  Sidik Hasan,  dan  alat  bukti  surat  Nota  Pengangkutan  Penggunaan  Sendiri.  Jaksa  juga  dapat menyertakan pula dokumen persidangan atas nama terdakwa Narsiman als. Dae Nu berupa salinan putusan dan berita acara persidangan.
Langkah  yang  dapat  dilakukan  penyidik  pasca  menerima  dokumen  persidangan terkait  ialah  mempelajari  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  perkara  a.n  terdakwa Narsiman  als.  Dae  Nu,  dan  dokumen  persidangan  terkait.  Penyidik  berfokus  untuk mempelajari fakta-fakta hukum terkait kronologis peristiwa tindak pidana a.n Narsiman als. Dae Nu, khususnya yang fakta-fakta hukum yang terkait dengan adanya keterlibatan saksi Haris  yang  tidak  hadir  di  persidangan  ketika  dipanggil  sebagai  saksi.  Penyidik  selanjutnya dapat mencari calon tersangka atas nama Haris,  dan dilakukan penangkapan. Pemeriksaan terhadap  calon  tersangka  a.n.  Haris  tersebut  dapat  berpedoman  dari  dokumen-dokume yang  diserahkan  oleh  jaksa  eksekutor  yang  di  dalamnya  telah  tertulis  fakta-fakta  hukum yang  menunjukkan  keterlibatan  Haris  dalam  tindak  pidana  illegal  logging  yang  dilakukan oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu.
Terkait  dengan  persyaratan  penetapan  Haris  menjadi  tersangka,  penyidik  lebih mudah  untuk  menemukannya.  Setidaknya  sudah  terdapat  beberapa  bukti-bukti  dari pemeriksaan persidangan a.n Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang dapat dipergunakan oleh penyidik untuk dipakai sebagai bukti permulaan guna menetapkan Haris sebagai tersangka. Beberapa  bukti  permulaan  yang  dapat  dipergunakan  ialah  keterangan  dari  saksi  M.  Sidik Hasan di depan persidangan perkara a.n Narsiman als.  Dae Nu yang  pada pokoknya saksi menyatakan  bahwa  menurut  kronologis  peristiwa,  terdapat  keterlibatan  saksi  Haris  dalam tindak  pidana  illegal  logging  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Narsiman  als.  Dae  Nu. Keterlibatan  tersebut  dibuktikan  dengan  keterangan  bahwa  saksi  Haris  selaku  honorer Kantor  Kehutanan  Kabupaten  Kempo  telah  membuat  Nota  Angkutan  Penggunaan  Sendiri, yang di dalam agenda pembuktian perkara a.n Narsiman als Dae Nu telah terbukti tidak sah. Nota  Angkutan  Penggunaan  Sendiri  tersebut  juga  dapat  digunakan  oleh  penyidik  sebagai alat  bukti  surat  yang  dapat  dilampirkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Bukti permulaan  yang  berikutnya  ialah  keterangan  terdakwa  Narsiman  als.  Dae  Nu  yang  pada pokoknya  juga  membenarkan  keterangan  dari  M.  Sidik  Hasan  terkait  adanya  keterlibatan Haris dalam tindak pidana illegal logging a.n Narsiman als. Dae Nu, dan fakta bahwa Haris meminta M. Sidik Hasan untuk menyampaikan kepada penyidik yang menangani penyidikan Narsiman als. Dae Nu bahwa kayu yang diambil oleh terkdwa Narsiman als. Dae Nu berasal dari kebunnya.
Penyidik  setelah  mendapatkan  bukti-bukti  permulaan  tersebut  dapat  segera menyerahkan perkara tersebut ke penuntut umum guna ditindaklanjuti dengan proses pra- penuntutan  dan  selanjutnya  dilakukan  penuntutan.  Pemeriksaan  terhadap  Haris  di persidangan  dapat  menggunakan  bukti-bukti  yang  terdapat  dalam  perkara  yang  telah diputus sebelumnya a.n. Narsiman als. Dae Nu. Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang telah diputus bersalah dapat pula dihadirkan ke depan persidangan a.n Naris sebagai saksi. Praktik
yang demikian ini dalam dinamika perkembangan hukum acara pidana dikenal dengan saksi mahkota.  Saksi  mahkota  merupakan  terdakwa  dalam  perkara  lain  yang  terdapat  dalam berkas pemeriksaan terpisah yang dijadikan saksi dalam perkara yang melibatkan dirinya.
Terdakwa  Narsiman  als.  Dae  Nu  dapat  diminta  untuk  memberikan  keterangan  di depan persidangan a.n Haris. Terdakwa Narsiman als. Dae Nu dapat mengungkapkan fakta- fakta  hukum  mengenai  keterlibatan  Haris  dalam  tindak  pidana  illegal  logging  yang dilakukannya  di  depan  persidangan.  Keterangan  dari  terdakwa  Narsiman  als.  Dae  Nu  di depan persidangan Haris nantinya ini dapat memiliki kekuatan hukum oleh karena ia dapat disumpah menurut ketentuan hukum acara pidana. Terhadap keterangan terdakwa Narsiman als.  Dae  Nu  ini  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  a.n  Haris  menjadi  lebih  mudah  di  dalam menyusun  pertimbangan  terhadap  kesalahan  Haris  dengan  mengacu  kepada  keterangan saksi mahkota a.n Narsiman als. Dae Nu. Terdakwa a.n Narsiman als Dae Nu ketika bersedia menjadi saksi mahkota, terhadapnya juga perlu diperhitungkan untuk mendapatkan reward berupa pengurangan hukuman. Akan tetapi oleh karena ia telah diputus oleh majelis hakim dan  sudah  in-kracht,  pengurangan  masa  hukuman  dapat  diberikan  saat  ia  menjalani pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pengadilan  dapat berkoordinasi  dengan  pejabat  lapas  di  mana  terpidana  Narsiman  als.  Dae  Nu  menjalani pemidanaan.
Berdasarkan  analisis  terhadap  putusan  tersebut,  sebetulnya  telah  terdapat  peluang untuk  pembaharuan  hukum  acara  pidana  dalam  hal  penetapan  tersangka  oleh  hakim. Ketentuan  Pasal  36d  UU-Kehutanan  ini  merupakan  norma  undang-undang  yang  bersifat progresif  oleh  karena  di  dalamnya  terdapat  rule-breaking  terhadap  KUHAP.  Sayangnya, progresifitas aturan ini berbenturan dengan karakter normatif-positifistik dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Ketiadaan pengaturan kewenangan penetapan tersangka oleh hakim di dalam KUHAP ini menimbulkan kebingungan tersendiri bagi aparat penegak hukum  yang  menjalankannya.  Jaksa  selaku  eksekutor  di  dalam  perkara  illegal  logging  a.n terdakwa Narsiman als. Dae Nu tentu mengalami kebingungan terkait dengan tindakan yang harus  diambilnya  untuk  melaksanakan  putusan  hakim  berkaitan  dengan  penetapan tersangka a.n Haris dan perintah untuk mengkoordinasikan penyidikan terhadapnya dalam amar putusan.
Jaksa selaku eksektutor yang termasuk dalam aparat penegak hukum pidana terikat pada asas diferensiasi fungsional dan asas legalitas hukum acara pidana. Asas-asas tersebut mewajibkan  kepadanya  untuk  mengambil  tindakan  yang  harus  didasarkan  pada  aturan perundang-undangan.  Meskipun tindakan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor adalah benar menurut  hukum  dalam  rangka  menindaklanjuti  penetapan  tersangka  tersebut,  akan  tetapi ketiadaan payung hukum juga  menjadi kekhawatiran tersendiri bagi jaksa eksekutor untuk mengambil langkah hukum.
Berbicara mengenai progresivitas dalam putusan hakim terkait perkara a.n. Narisman als.  Dae Nu,  jika ditelaah lebih  mendalam secara filosofis telah mendapatkan  fondasi yang kuat.  Satjipto  Rahardjo  selaku  begawan  hukum  progresif  telah  mengungkapkan  bahwa ekologi  (termasuk  di  dalamnya  adalah  hutan)  merupakan  salah  satu  subjek  dari  hukum progresif yakni terkategorisasi sebagai “mereka yang lemah”. 13 Selain itu, Liek Wilardjo juga
13 Bambang  Santoso  and  Muhammad  Rustamaji,  “Mewaspadai  Jebakan  Reifikasi  Dalam  Wajah  Industrialisasi
telah memberikan pemaknaan terhadap relasi kehidupan manusia dengan lingkungan hidup (ekologi) yang menjadi satu kesatuan yang koheren dan tidak dapat dipisahkan  satu sama lainnya. 14 Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya ekologi (termasuk di dalamnya hutan) mendapatkan  perlindungan  dari  tangan-tangan  jahat  manusia  yang  merusak  hutan  demi pemenuhan aspek ekonomis.
Landasan  filosofis  tersebutlah  yang  dapat  dijadikan  pondasi  bagi  pembaharuan hukum  acara  pidana  terkait  dengan  kewenangan  penetapan  tersangka  oleh  hakim.  Ketika hakim  menemukan  bukti-bukti  yang  mengarah  kepada  keterlibatan  seseorang  dalam perkara yang diperiksanya, hakim dapat mendindaklanjutinya dengan penetapan tersangka serta  telah  terdapat  mekanisme  lanjutan  bagi  kewenangan  tersebut.  Kewenangan  hakim dalam menetapkan status tersangka ini sebenarnya cocok juga untuk diterapkan bagi tindak pidana lain, tidak hanya terbatas pada tindak pidana kehutanan. Penetapan status tersangka oleh  hakim  melalui  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  merupakan  upaya  yang  efektif  dan efisien  untuk  mengatasi  tindak  pidana  yang  terorganisir  ( organized  crime).  Ketika  hakim menemukan fakta dan bukti terkait dengan keterlibatan pihak tertentu (misalnya saksi) dapat langsung  ditindaklanjuti  dengan  penetapan  tersangka.  Hal  ini  dapat  berjalan  dengan  baik jika diikuti dengan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHAP.

## KESIMPULAN
Penetapan status tersangka oleh hakim dalam Putusan Illegal Logging a.n. Narsiman als.  Dae  Nu  terhadap  saksi  Haris  merupakan  sebuah  putusan  yang  progresif  dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan. Progresivitas putusan ini nampak di dalam tindakan  hakim  yang  berani  menerapkan  ketentuan  Pasal  36d  UU-Kehutanan  sekalipun masih  terdapat  problematika  dalam  mekanisme  lanjutan  dari  penggunaan  kewenangan tersebut.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  implementasi  kewenangan  ini  adalah  jaksa  selaku eksekutor  mengalami  kebingungan  untuk  melaksanakan  amar  putusan  terkait  dengan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Haris.
Solusi  dari  problematika  ini  ialah  ke  depan  perlu  adanya  pengaturan  di  dalam undang-undang  terkait  dengan  kewenangan  hakim  dalam  menetapkan  tersangka.  Hukum acara pidana yang menganut asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan hukum yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  pidana  wajib  dilandaskan  kepada  undang-undang. Sekiranya perlu untuk menyusun mekanisme lanjutan dari penetapan tersangka oleh hakim. Selain itu, sebenarnya kewenangan penetapan tersangka oleh hakim ini dapat pula diperluas dalam undang-undang lex specialis yang lainnya. Kewenangan menetapkan tersangka oleh hakim  ini  sebetulnya  efektif  untuk  penanganan  perkara-perkara  yang  rumit,  khususnya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.
Niretika  Lingkungan  Dan  Kebakaran  Hutan,” PROGRESIF:  Jurnal  Hukum  13,  no.  2  (2019), https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1439.
14 Zainal Abidin Bagir et al., Ilmu, Etika Dan Agama. Menyingkap Tabir Alam Dan Manusia, Program Studi Dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, UGM, 2007.

## REFERENSI
Abu  Bakar,  Ali,  Mizaj  Iskandar,  and  Reza  Maulana.  “PENERAPAN  SANKSI  TINDAK  PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0.  18  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN  DAN  PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.” PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37.
Armunanto, Ardellia Luckyta Putri, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 2 (2019): 143–47.
Bagir, Zainal Abidin, Liek Wilardjo, Arqom Kuswanjono, and Mohamad Yusuf. Ilmu, Etika Dan Agama.  Menyingkap  Tabir  Alam  Dan  Manusia.  Program  Studi  Dan  Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, UGM, 2007.
Effendi, Erdianto. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka.” Undang:  Jurnal  Hukum  3,  no.  2  (2020).  https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267- 288.
Harahap,  Yahya. Pembahasan,  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP;  Penyidikan  Dan Penuntutan. Edisi Kedua, 2009.
Jambi,  F  Razi  -  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari,  and  undefined  2016.  “Mekanisme Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka Menjadi Objek PRA Peradilan.” Ji.Unbari.Ac.Id, 2016.
Kusumastuti,  Ely.  “Penetapan  Tersangka  Sebagai  Obyek  Praperadilan.” Yuridika  33,  no.  1 (2018): 1–18.
Makarewa,  Irene  Trinita,  Debby  Telly  Antow,  and  Daniel  F.  Aling.  “Analisis  Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.” Lex Crimen X, no. 9 (2021).
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana, 2017. Vol. 17, 2016.
Prameswari,  Nitralia,  and  Sri  Wahyuningsih  Yulianti.  “Kedudukan  Alat  Bukti  Petunjuk  Di Ranah Hukum Acara Pidana.” Verstek 3, no. 2 (2015).
Santoso, Bambang, and Muhammad Rustamaji. “Mewaspadai Jebakan Reifikasi Dalam Wajah Industrialisasi Niretika Lingkungan Dan Kebakaran Hutan.” PROGRESIF: Jurnal Hukum 13, no. 2 (2019). https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1439.
Syahruddin  H,  M,  Marwan  Mas,  and  Abd.  Haris  Hamid.  “ANALISIS  PELAKSANAAN PENYIDIKAN  OLEH  KEPOLISIAN  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN.” Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law  4,  no.  2  (2022). https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1473.