## DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA WISATA MENGGORO

## Oleh
Yulfan Arif Nurohman Dosen IAIN Surakarta yulfan.arif.nurohman@iain-surakarta.ac.id
Rina Sari Qurniawati
Dosen Tetap STIE AMA Salatiga rinasari.qurniawati@stieama.ac.id
Fuad Hasyim Dosen IAIN Surakarta hasyimfuad19@gmail.com

## ABSTRAK
Wisata  menjadi  salah  satu  sektor  unggulan  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah.  Keberadaan wisata  dianggap  sebagai  sebuah  potensi  daerah  dalam  peningkatan  pendapatan.  Masyarakat dilibatkan  dalam  pengelolaan  potensi  wisata  daerah.  Pada  tahun  2016  Pemerintah  Kabupaten Temanggung  menetapkan  sepuluh  desa  wisata,  salah  satunya  Desa  Menggoro  yang  terdapat wisata  tradisi  Jum’at  Pahing  dan  wisata  religi  Masjid  Jami’  Menggoro.  Pengembangan  desa wisata  menggunakan  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Dana  desa  yang  dikucurkan diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat dalam berkunjung  pada desa wisata dengan memperbaiki  dan  menambah  beberapa  fasilitas  pendukung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mempelajari pengaruh dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan  di  Desa  Menggoro  dengan  100  responden.  Teknik  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara  kebijakan  desa dengan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Dana desa, Kebijakan, Desa wisata, Wisata tradisi Jum’at Pahing, Wisata religi Masjid Jami’ Menggoro

## PENDAHULUAN
Sektor  wisata  merupakan  salah  satu unggulan program pemerintahan era Jokowi- Jusuf  Kalla.    Pariwisata  diproyeksikan  oleh pemerintah  akan  mengalami  pertumbuhan yang  pesat  dalam  menyumbang  devisa  pada tahun  2019.  Tahun  2015  dan  2016,  sektor wisata  mampu  menyumbang  devisa  sebesar US$  12,225 milliar dan US$  13,658  milliar.
Devisa mampu memberikan peran yang besar bagi pemerintahan untuk melakukan pembangunan.
Desa  Menggoro  pada  tahun  2016 ditetapkan  sebagai  salah  satu  dari  sepuluh desa  wisata  oleh  Pemerintah  Kabupaten Temanggung.    Di  Desa  Menggoro  terdapat wisata tradisi  jumat pahing dan wisata religi Masjid Wali dan makam Kiai Pahing. Wisata
tradisi  jumat  pahing  telah  berjalan  secara turun-temurun  dan  terus  dilestarikan  hingga saat ini. Masjid Jami’ Menggoro merupakan salah satu masjid dari Sembilan masjid tertua di Jawa. Masjid ini berdiri saat perkembangan  Islam  di  Jawa.    Berdasarkan data  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung, Masjid Jami’ Menggoro didirikan pada tahun
Saka 1786 atau sekitar 1722
Masehi.Keberadaan  wisata  tradisi  dan  religi mampu  menghadirkan  pengunjung  untuk datang ke Desa Menggoro.
Wisata  religi  dan  wisata  tradisi menjadi  salah  satu  potensi  wisata  yang digarap  serius  oleh  Pemerintah  Daerah Temanggung.  Dukungan  dari  pemerintah daerah diberikan dengan memberikan pendampingan, pelatihan, pembangunan fasilitas dan bantuan promosi wisata.  Wisata religi dan tradisi diharapkan mampu mendongkrak  pariwisata  di  Kabupaten Temanggung.  Jumlah  pengunjung  wisata religi  Masjid  Jami’  Menggoro  dan  tradisi jumat  pahing  terus  mengalami  peningkatan. Hal  ini  tidak  lepas  karena  peran  Pemerintah
Kabupaten
Temanggung dalam mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Temanggung.
Pasar  Jumat  Pahing  mengalami renovasi  beberapa  kali.  Perbaikan  dilakukan untuk  mendukung  sarana  dan  prasarana wisata  religi  jumat  pahing.  Perbaikan meliputi  pembenahan  atap,  pembangunan kios,  perbaikan  alas,  perbaikan  jalan  dan pembangunan  toilet.  Renovasi  pasar  jumat pahing  menggunakan  dana  desa  yang dijalankan oleh pihak luar sebagai pemenang tender.  Adapun  jangka  waktu  renovasi berlangsung selama tiga bulan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan  Tahun  2017,  Dana  Desa  terbukti telah  menghasilkan  sarana/prasarana  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Adapun  bukti penggunaan  Dana  Desa  meliputi  jalan  desa lebih dari 95,2 ribu kilometer; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih;
2.201  unit  tambatan  perahu;  14.957  unit PAUD;  4.004  unit  Polindes;  19.485  unit sumur;  3.106  pasar  desa;  103.405  unit drainase  dan  irigasi;  10.964  unit  Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015- 2016.
Dana  Desa  mampu  memberikan kesempatan bagi desa dalam
mengembangkan ekonomi masyarakat. Pengembangan  tersebut  melalui  pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan,  dan  pengembangan  kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa).  Tujuan  mensejahterakan  masyarakat dapat dilakukan oleh desa dengan memperhatikan  sentuhan  inisiasi,  inovasi, kreasi  dan  kerjasama  antara  aparat  desa dengan masyarakat.
Berdasarkan  penelitian  Dura    (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Guna  menjawab  pertanyaan  diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang dana desa  dan  kebijakan  desa  dalam  peningkatan kesejahteraan  pada  masyarakat  pada  Desa Wisata Menggoro.

## PAPARAN TEORITIS Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  dipandang  sebagai keadaan  yang  lebih  baik.  Pengertian  dari kesejahteraan  sosial  adalah  sistem  yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang  dirancang  untuk  membantu  individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan  kesehatan  yang  lebih  baik  (Friedlander, 1961).  Sedangkan  menurut  Undang-undang No  11  Tahun  2009,  tentang  Kesejahteraan Sosial.Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual, dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Berdasarkan  Biro  Pusat  Statistik Indonesia  (2000)  dalam  mengetahui  tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat menggunakan  beberapa  indikator  sebagai ukuran, diantaranya sebagai berikut: a. Tingkat pendapatan keluarga b. Komposisi  pengeluaran  rumah  tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
c. Tingkat pendidikan keluarga
d. Tingkat kesehatan keluarga
e. Kondisi  perumahan  serta  fasilitas  yang dimiliki dalam rumah tangga
Sedangkan  menurut  Kolle  (1974)  dalam Bintarto  (1989),  kesejahteraan  masyarakat dapat  diketahui  melalui  beberapa  aspek kehidupan, diantaranya:
a. Kualitas hidup dari segi  materi,  meliputi keadaan  tempat  tinggal  dan  pemenuhan gizi pada pangan
b. Kualitas  hidup  dari  segi  fisik,  meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar
c. Kualitas hidup dari segi mental,  meliputi fasilitas pendidikan
d. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian

## Dana Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa memberikan  peluang  bagi  desa  untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang  dimiliki.  Dana  Desa  merupakan  dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang  diberikan  kepada  setiap  desa  sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Kementerian  Keuangan,  2017).  Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan
mengoptimalkan
seluruh skema
pengalokasian  anggaran  dari  Pemerintah kepada desa. Penggunaan Dana Desa sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Sukesi  (2007)  menyatakan bahwa  Alokasi Dana Desa dapat membiayai
program  Pemerintah  Desa  dan  efektif meningkatkan ekonomi pedesaan.
Kesempatan dan kewenangan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan diharapkan mampu
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Mahfudz (2009) berpendapat bahwa Alokasi Dana Desa berperan penting dalam pembangunan  fisik  desa.  Penggunaan  dana desa menjadi  tanggung jawab  penuh pemerintahan desa.
Tujuan  Dana  Desa  berdasarkan landasan  hukum  Undang-Undang  Nomer  6 Tahun 2104 tentang desa meliputi:
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi  kesenjangan  pembangunan antardesa
5. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek dari pembangunan Penyaluran Dana Desa dilakukan dari
APBN kepada  Pemerintah Desa.  Dana Desa adalah  hak  pemerintah  desa,  tetapi  dalam penyaluran Dana Desa melibatkan peran dan fungsi  Pemerintah  kabupaten/kota.  Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas  serta  memastikan  capaian penggunaan  dana  desa,  proses  penyaluran Dana  Desa  mempersyaratkan  beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana  desa  maupun  oleh  kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan
Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. Peraturan Bupati Temanggung
Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008  yang menetapkan  bahwa  pelaksanaan  Alokasi Dana  Desa  wajib  dilaporkan  oleh  Tim Pelaksana Desa dan mempertanggung
jawabkan pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007.
Pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara  internal  dilaksanakan  oleh  Kepala Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  serta masyarakat  sebagai  bentuk  kontrol  sosial terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
H1:  Dana  Desa  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
Wisata Menggoro Kebijakan Desa Sebuah kebijakan dibuat pasti berangkat  dari  sebuah  kondisi  dimana kebijakan  itu  harus  dibuat.  Seperti  halnya kebijakan  publik,  kebijakan  publik  dibuat dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan yang  berkaitan  dengan  publik.  Masalah tersebut begitu banyak macamnya, variasinya dan  intensitasnya.  Oleh  karena  itu,  tidak semua  masalah  publik  itu  bisa  melahirkan kebijakan  publik.  Hanya  masalah-masalah yang  mampu  menggerakkan  orang  banyak untuk  ikut  memikirkan  dan  mencari  solusi yang  bisa  menghasilkan  sebuah  kebijakan publik.(  Widodo,  Joko.2007:  hal  14)  Di bawah  ini  merupakan  beberapa  definisi kebijakan publik menurut para ahli.
Kebijakan
pemerintah desa merupakan  salah  satu  produk  hukum  karena setiap  pemerintah  desa  secara  hukumpun memiliki  wewenang  tersebut,  meskipun berskala  kecil  dan  lokal  yang  mencangkup wilayah  administrasi  desa  itu  sendiri  (Dura, 2016). Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang  Desa,  tujuan  pembangunan  desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,  membangun potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan sumberdaya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan. Pembagunan ini harus memiliki  ketahanan  sosial,  ekonomi,  dan
ekologi  serta  mendorong  keterkaitan  desa- kota.
Menurut Purwanto, Agus, dan
Sulistyastuti    (2015)  kebijakan  desa  dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut:
a. Akses
Pengertian dari akses adalah kesempatan yang sama bagi semua kelompok maupun individu  yang  meliputi  gender,  etnisitas dan  agama.  Akses  juga  dapat  diartikan sebagai peluang yang sama bagi masyarakat  dalam  menikmati  program dan kebijakan.
b. Bias Pengertian dari bias merupakan penilaian yang  digunakan  dalam  pemanfaatan program  atau  kebijakan  yang  diambil tidak terjadi penyimpangan. Pemanfaatan program  dan  kebijakan  berlaku  untuk semua, baik individu maupun kelompok.
c. Ketepatan layanan
Indikator  ketepatan  layanan  digunakan dalam mengukur program yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa  sesuai dengan ketepatan perencanaan dan waktu pelaksanaan.
d. Akuntabilitas Indikator  akuntabilitas  digunakan  dalam mengukur  penggunaan  dana  desa  secara transparan  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.
e. Kesesuaian program dan kebutuhan Indikator ini digunakan dalam
mengetahui bahwa program dan kebijakan desa  yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
H2: Kebijakan desa berpengaruh terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Menggoro

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian  deskriptif  yaitu  tipe  penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data
variabel  yang  diperoleh  dari  subjek  yang diteliti  dan  dimaksudkan  untuk  pengujian hipotesis  (Azwar,  2000:56).  Populasi  pada penelitian  ini  adalah  yang  terkait  langsung dengan  Wisata  Tradisi  Jumat  Pahing  dan Wisata  Religi  Masjid  Jami’  Menggoro. Metode  pemilihan  sampel  (sampling)  dalam penelitian ini dilakukan secara non probability dengan teknik purposive sampling. Alasan utama pengambilan sampel dilakukan  secara  non  probability  karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.
Adapun  ukuran  sampel  yang  akan digunakan,  ditentukan  berdasarkan  pada
Roscoe (1975) yaitu ukuran sampel sebaiknya  10x  lebih  besar  dari  jumlah variabel  dalam  penelitian.  Namun,  untuk menghindari resiko adanya unit sampel yang cacat  dan  tidak  dapat  diolah,  maka  ukuran sampel  yang  direncanakan  adalah  sebanyak 100 responden.

## Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terinci sehingga  variabel  yang  ada  dapat  diukur. Definisi operasional penelitian ini adalah Tabel 1. Definisi Opersional Penelitian Variabel Indikator Alokasi  Dana Desa i. Penggunaan dana desa sesuai UU yang berlaku ii. Pembangunan menggunakan dana desa direncanakan, dikelola, dan dikendalikan oleh pemerintahan desa iii. Informasi penggunaan dana desa diberikan secara menyeluruh iv. Pembangunan menggunakan dana desa untuk kepentingan seluruh masyarakat Kebijakan i. Tidak terjadi diskriminasi dalam pemanfaatan dana desa ii. Penggunaan dana desa tidak manipulatif
iii. Proses pembangunan tepat waktu
iv. Kebijakan dana desa dapat dipertanggungjawabkan
v. Penggunaan dana desa tepat sasaran Kesejahteraan Masyarakat i. Pendapatan ii. Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga
iii. Keadaan tempat tinggal
iv. Fasilitas tempat tinggal
v. Kesehatan anggota keluarga
vi. Kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan
vii. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan viii. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi
Alat Analisis Analisa data dilakukan dengan menggunakan  metode  analisa  kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan  data  yang  diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap  untuk  pemecahan  masalah  yang dihadapi.  Dalam  menganalisis  data,  peneliti menggunakan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  kuesioner diberikan  kepada  105  responden  dan kuesioner  yang  diterima  kembali  sejumlah 100 kuesioner. Setelah melalui analisis data, ditemukan bahwa data yang memenuhi untuk dianalisis  lebih  lanjut  adalah  sebanyak  100 responden.  Dari  100  data,  responden  pria berjumlah  27  orang  (27%)  dan  responden wanita berjumlah 73 orang (73%). Pengujian
validitas  dilakukan  dengan  Confirmatory Factor  Analysis  (CFA).  CFA  ini  perlu dilakukan karena dapat menguji apakah suatu konsturk  mempunyai  unindimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan  dapat  mengkonfirmasi  sebuah konstruk  atau    variabel.  Indikator-indikator masing-masing  konstruk  yang  memiliki loading  factor  yang  signifikan  menunjukkan bahwa  indikator  tersebut  merupakan  suatu kesatuan  alat  ukur  yang  mengukur  konstruk yang  sama  dan  dapat  memprediksi  dengan baik  konstruk  yang  seharusnya  diprediksi (Hair  et  al.,  1998).  Uji  validitas  dilakukan
dengan  menggunakan  confirmatory  factor analysis dengan software SPSS.
Selanjutnya,  pengujian  reliabilitas setiap konstruk dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach’s . semua variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu, electronic  word  of  mouth,  pengguna  aktif sosial  media,  pengaruh  keluarga,  dan pengaruh teman sebaya menunjukkan hasil di atas  0,6.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa semua responden menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner dengan konsisten. Tabel 2. Uji Reliabilitas Tabel 3. Uji Validitas No Variabel Cronbach’s Alpha Keteranga
n 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 0.703 Reliabel 2 Kebijakan Desa 0.857 Reliabel 3 Kesejahteraan Masyarakat 0.957
Reliabel Variabel 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 0.857 Alokasi Dana Desa 2 0.501 Alokasi Dana Desa 3 0.790 Alokasi Dana Desa 4 0.630 Kebijakan 1 0.945 Kebijakan 2 0.825 Kebijakan 3 0.790 Kebijakan 4 0.675 Kebijakan 5 0.832 Kesejahteraan 1 0.881 Kesejahteraan 2 0.790 Kesejahteraan 3 0.952 Kesejahteraan 4 0.882 Kesejahteraan 5 0.931 Kesejahteraan 6 0.905 Kesejahteraan 7 0.572 Kesejahteraan 8
Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan  bahwa  pada  histogram  dan normal  probabilitu  plotnya  memiliki  pola berdistribusi  normal  yang  ditandai  dengan bentuk grafik yang menyerupai lonceng serta
tepat ditengah sumbu X dan Y. selain itu juga pada uji kolomogrovsmirnov nilai sig > 0,05 yaitu 0,254 > 0,05 berarti residual terdistribusi secara normal. Ditunjukan dalam diagram berikut :
Tabel 4. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas nilai VIF < 10 yaitu  X1  1,822  dan  X2  1,822,  berarti  tidak
terdapat  korelasi  antara  variable  independen dalam  model  regresi  atau  tidak  terjadi multikolinieritas. Sedangkan uji
heteroskedastisitasnya  terdapat  pola  yang jelas  dan  titik-titik  menyebar  diatas  dan dibawah  0  ada  sumbu  Y  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.
Tabel 5. Uji T  (Anova)
Tabel 6. Persamaan Regresi Berganda
Pada  bagian  ini  model  regresi berganda  diterapkan  untuk  menguji  variabel independen  yaitu  pengguna  aktif  Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa pada variabel dependen  yaitu  Kesejahteraan  Masyarakat. Pada  model  regresi  berganda  ini  digunakan SPSS  16    for  Windows dan  pada  regresi menggunakan  metode  enter.  Metode  enter adalah  metode  yang  memasukkan  semua
variabel  independen  kedalam  persamaan regresi.
Pada analisis regresi berganda diperoleh  hasil  uji  F  dalam  table  ANOVA nilai  probabilitasnya  <  0,05  yaitu  0,048  < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variable  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa, kelembagaan  desa  terhadap  kesejahteraan masyarakat.  Dari  pengujian  hipotesis  1 diperoleh  hasil  bahwa  terdapat  pengaruh negatif  antara  alokasi  dana  desa  dengan kesejahteraan  masyarakat.  Dari  hasil  ini berarti warga desa Menggoro yang bertempat tinggal  di  daerah  wisata  religi  jumat  pahing tidak  merasakan  dampak  langsung  dari
Model F Sig. Regression 3.139 .048 a Residual Total
penggunaan  dana  desa  untuk  perbaikan fasilitas Wisata Religi Jum’at Paling. Hal ini dikarenakan lebih banyak pendatang dari luar desa  yang  berjualan  di  wisata  religi  Jum’at Pahing dibandingkan dengan warga lokal.
Hipotesis ke 2 diperoleh hasil bahwa terdapat  pengaruh  yang  positif  antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat. Hal  ini  berarti Pemerintah Desa Menggoro sudah berhasil dalam mengidentifikasi  potensi  dan  menentukan arah kebijakan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan banyaknya  potensi  ekonomi  yang  muncul dari  aktivitas  Wisata  Religi  Jum’at  Paling, maka  dibutuhkan  kebijakan  dari  pemerintah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Menggoro.

## SIMPULAN DAN SARAN
Alokasi Dana Desa dan kebijakaan di Desa  Menggoro  secara  normatif  dan administratif  sudah  berjalan  dengan  baik. Namun,  secara  subtantif  penggunaan  dana desa  untuk  memperbaiki  fasilitas  Wisata Religi  Jum’at  Paling  belum  dirasakan dampaknya  oleh  warga  setempat.  Hal  ini dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan  dalam  kegiatan  tersebut  masih didominasi  oleh  warga  di  luar  Desa Menggoro.  Hal  ini  berarti  warga  setempat tidak  merasakan  dampak  langsung  dengan adanya  alokasi  dana  desa  untuk  perbaikan Wisata Religi Jum’at Paling. Kebijakan yang
harus dibuat  oleh pemerintah adalah mendorong  warga  setempat  untuk  lebih berperan  aktif  dalam  kegiatan  penjualan  di Wisata Religi Jum’at Paling, agar tidak hanya warga luar yang memperoleh manfaat secara ekonomi  akan  tetapi  sebagian  besar  warga setempat juga merasakan dampaknya. Selain itu, Pemerintah desa harus mampu mendorong  tingkat  partisipasi  masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat  untuk  turut  mengambil  bagian didalamnya.  Hal  tersebut  bisa  dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah  desa  dengan  masyarakat  yang mengangkat  tentang  isu  dana  desa  bagi peningkatan  perekonomian  warga  setempat dengan  adanya  kegiatan  di  Wisata  Religi Jum’at Paling
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini hanya  menggunakan  data  dari  responden yang  berkecimpung  langsung  di  Wisata Religi  Jum’at  Paling.  Maka  saran  untuk peneliti  selanjutnya  dengan  menambah responden  dengan  melibatkan  semua  warga Desa  Menggoro  agar  lebih  akurat  dalam meneliti  terutama  mengenai  kesejahteraan masyarakat . Selain  itu,  untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  untuk  menambah variabel penelitian seperti kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga hasil penelitian  tentang  kesejahteraan  masyarakat menjadi lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka
Azwar,  Saifuddin.  2000. Reabilitas  dan Validitas . Yogyakarta :Pustaka Belajar:. Bintarto.  1989. Interaksi  Desa  Kota  dan
Permasalahannya .  Jakarta:  Penerbit Ghalia Indonesia. Dr.  Widodo,  Joko.2007. Analisis  Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis

## Proses Kebijakan Publik
Dura,  Justita,  2016.  Pengaruh  Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi Kasus  Pada  Desa  Gubugklakah
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA .Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32 Friedlander,
Walter. 1961. Pengantar Kesejahteraan Sosial . Jakarta:  Gema
Insani Press. Hair et al.. 1998. Multivariate Data Analysis , Fifth  Edition,  New  Jersey:  Prentice Hall, Upper Saddle River.:. Mahfudz,  2009.  Analisis  Dampak  Alokasi
Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan  Desa.  Diakses  dari http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JOM/ article/download/22/12/ pada tanggal 30 September 2018 Purwanto,  agus,  erwan  dan  Sulistyastuti,
Dyah Ratih.2015. Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .
Yogyakarta.: Gava Media. Roscoe,  J.  T.,  1975, Fundamental  Research Statistics for the Behavioral Sciences. New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston, Inc. Sukesi,  [2007],  Efektivitas  Program  alokasi dana  desa  (  ADD  )  terhadap perekonomian  desa  di  kabupaten Pacitan