## Strategi Penanggulangan Jebakan Pangan

## (Food Trap)
Oleh:
Sutrisno

## RINGKASAN
Secara nasional, pangan memiliki peranan sangat penting dan kritis sebagai salah satu komponen ketahanan nasional suatu bangsa. Kondisi kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya dinyatakan dengan istilahketahanan pangan (food security). Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Dalam kaitan ketahanan pangan, maka jebakan pangan (food trap) berarti food insecurity. Pada dasarnya terdapat4 aspek utama ketahanan pangan nasional yang saling terkait satu sama lain, yakni: (1) Aspek ketersediaan pangan (food availability), (2) Aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (stability of supplies), (3) Aspek keterjangkauan (access to supplies), dan (4) Aspek konsumsi (food utilization). Untuk itu Strategi Swadaya Pangan diperlukan seperti "sedia payung sebelum hujan" agar negara memiliki kecukupan pangan yang dapat digunakan pada situasi sulit atau kritis, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusuhan nasional yang berdampak luas. Dengan demikian maka dalam jangka panjang dapat melepaskan diri dari situasi jebakan pangan ditengah-tengah politik dagang internasional dalam era globalisasi ini.

## I. PENDAHULUAN
Begitu banyak paradoks ketidak-normalan terjadi di Indonesia ini, salah satunya yang terjadi saat ini adalah : negeri luas subur- makmur yang terletak di daerh tropis dengan begitu kaya sumber daya alam dan sumber daya hayati. Indonesia penghasil minyak sawit dan karet nomor satu dan dua terbesar di dunia; penghasil gas alam ke delapan, batubara dan emas ketujuh, tembaga dan nikel nomor lima terbesar di dunia, namun ironisnya masih adanya kematian balita karena kekurangan gizi, bahkan beberapa orang meninggal karena berebut pembagian zakat, serta berita pilu lain terkait dengan kemiskinan, Terkait dengan
Edisi No. 53'XVIII/Januari-Maret'2009
pangan, tidak terasa negeri ini sekarang telah masuk ke dalam "jebakan pangan" atau food trap - dari negara-negara maju kapitalisme global. Masyarakat Indonesia telah tergantung secara berlebihan pada pangan impor dan telah kehilangan selera untuk mengkonsumsi makanan dengan bahan baku lokal. Kondisi ini seakan telah menjerat terlalu dalam, sehingga agak sulit kita keluar dari jeratan itu, kecuali dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa disertai dengan political will yang kuat dari pemerintah.
Layaknya suatu jebakan, maka jebakan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketergantungan yang sangat kuat terhadap impor pangan, dimanatanpanya masyarakat
PANGAN 43
akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negeri. Lebih jauh, jebakan pangan juga mengandung pengertian ketidakmampuan sarana dan prasarana produksi pangan dalam negeri untuk bersaing dengan bahan pangan impor. Pada tingkat ekstrim, jebakan pangan akan menyebabkan terenggutnya keleluasaan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, karena beban biaya untuk melepaskan diridari ketergantungan terhadap impor akan semakin besar.
Impor pangan yang akhirnya menjadi jebakan tersebut dapat berasal dari 2 jenis impor yakni "impor dipaksa atau dipaksa mengimpor, karena kita telah memasuki dalam agreement multilateral (WTO) dan regional (AFTA, APEC) dan "kecanduan mengimpor", dimana selalu dicari-cari alasan mengimpor untuk kepentingan bisnis baik yang bersifat institusional maupun pribadi. Kedua kondisi ini memang secara sengaja dirancang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan-kekuatan super power dalam kancah politik dagang internasional dengan jaringan yang telah menggurita.
Dengan kondisi saat ini, dimana krisis finansial global sedang berkecamuk hebat, maka kemungkinan terjadinya fluktuatif nilai kurs akan sangat berpengaruh kepada nilai impor pangan. Bila terjadi peningkatan nilai kurs yang signifikan, maka akan menyebabkan semakin terkurasnya devisa negara untuk kepentingan impor pangan tersebut. Sedangkan jumlahnya tentu sangat besar karena untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia yang populasinya telah mencapai lebih dari 220 juta orang.
Saat ini, Indonesia telah memasuki jebakan pangan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator angka impor untuk beberapa komoditas, misalnya pangan utama non beras yaitu gandum, kedelai, daging ayam ras, telur ayam ras dan susu sudah sangat tergantung kepada impor dan sudah masuk dalam stadium kritis. Sedangkan komoditas lainnya seperti jagung, daging sapi dan gula belum masuk kategori kritis, tetapi

## patut diwaspadai. Data menunjukkan bahwa
Indonesia telah mengimpor gandum sebanyak 6,017 juta ton pada tahun 2000 dan lima tahun kemudian (tahun 2005), angka impor tersebut telah melonjak menjadi 6,589 juta ton. Impor kedelai dalam 5 tahun terakhir (2003 - 2007) rata-rata 1,091 juta ton atau mencapai 60,5% dari total kebutuhan. Sedangkan ketergantungan pada impor susu mencapai 70 % dari kebutuhan susu yang diimpor dalam bentuk skim. Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri sebanyak 1,15 milyar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS) masih diimpor dari negara maju. Ketergantungan juga terjadi pada daging sapi yang diimpor dalam bentuk daging dan jeroan beku sebanyak 64.000 ton/ tahun, sedangkan impor sapi bakalan setiap tahun mencapai 600.000 ekor. Kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun, 43 persen benih ini tidak berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multi nasional seperti Bayer Corp dan Dupont.
Perlu kesadaran semua pihak menghadapi masalah ini. baik pemerintah, peneliti, industri, pedagang, individu konsumen, media massa, serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya kemandirian pangan. Penjelasan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa "Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Dengan demikian maka pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat".
Kondisi ketahanan pangan nasional sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah berkaitan dengan masalah sosial, budaya, politik dan ekonomii nasional. Salah satu komitmen penting pemerintah yang diperlukan adalah untuk tidak dengan mudah melakukan impor pangan yang disertai/diikuti dengan komitmen untuk memanfaatkan secara maksimal sumberdaya lokal.

## II. TINJAUAN SITUASIONAL
Indonesia dengan penduduk lebih dari 220 juta orang merupakan pasar konsumen yang sangat potensial dan terbesar di dunia setelah Cina, India dan USA. Dengan demikian maka Indonesia menjadi salah satu target utama pemasaran pangan dari negara-negara produsen dan MNC (Multi National Corporation). Program pengalihan pola konsumsi masyarakat negara-negara target ke arah produk yang mereka ekspor telah dirancang secara matang sejak beberapa dekade lalu, dan hasilnya seperti yang dapat disaksikan saat ini.
Upaya membujukdan menggempurjutaan konsumen dengan pangan yang berbasis bahan baku impor terus dilakukan secara akspansif, gencar, dan makin menggebu-gebu, khususnya melalui media massa TV dan iklan surat kabar, juga melalui serbuan produk global di mall dan hypermarket yang makin menjamur di seantero negeri. Masyarakat luas dari perkotaan sampai ke perdesaan seakan tidak berdaya menghadapi gempuran ini dan semakin terbiasa dengan mie dan bakso yang berbahan baku gandum, bahkan tahu dan tempe yang terbuat dari kedeie impor. Untuk golongan menengah ke atas serbuan dikemas dalam
Industri Input Pertanian 10 perusahaan besar dunia menguasai penjualan
' senilai:
40 Milliar dollar AS
bentuk sajian berbagai resep makanan ala Barat dengan basis bahan baku impor, bahkan hingga kepada kebutuhan pangan sehari-hari seperti susu impor, daging impor, gula impor, beras impor, jagung impor, buah- buahan impor dan makanan impor lainnya.
Begitu gencarnya serangan tersebut, saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami demam global, menganggap produk pangan impor superior dan lebih bergengsi. Remaja dan anak-anak menjadi target utama serangan produk pangan impor dengan maraknya restoran siap saji dan waralaba berbau asing sehingga mulai terjadi food habit transformation. Para ahli pangan memperkirakan bahwa saat ini hampir 70 % bahan pangan di kota-kota besar sudah sangat tergantung pada bahan baku impor. Bahkan secara pasti pola perubahan konsumsi ini juga telah merasuk ke masyarakat perdesaan, dengan makin terbiasanya mereka mengkonsumsi mie instant sebagai pengganti nasi, atau kripik kentang impor sebagai pengganti makanan cemilan tradisional di desa seperti ubi-ubian dan sebagainya.
Banyak sekaii hal yang menyebabkan suatu Negara berada pada kondisi jebakan pangan. diantara beberapa penyebabnya
antara lain adalah:
Usaha Tani Nilai tambah pertanian
sebesar:
1.952 Milliar dollar AS Tersebut pada 450 juta usaha tani Pengolahan Pangan dan Pedagang 10 perusahaan besar dunia
Sumber: Litbang Kompas Gambar 1. Kondisi Global Industri Pangan
Edisi No. 53/XVIII/Januari-Maret/2009
menguasai penjualan
senilai: 490 Milliar dollar AS Pengecer Pangan
10 perusahaan besar dunia menguasai penjualan
eceran senilai:
1.091
Milliar dollar AS

## 1) Peran Negara Kuat atau Perusahaan

## Multinasional (MNCs)
Sistem produksi dan ekspor pangan dunia semakin terkonsentrasi ke negara-negara kuat dan maju. Betapa besarnya cengkeraman gurita konspirasi perusahaan multinasional dalam penguasaan pangan dunia, dapat dilihat dari gambaran nilai aset berdasarkan value chain dalam rantai produksi pangan seperti pada Gambar 1 (Kompas, 2008): Industri input pertanian dunia dikuasai hanya oleh 10 perusahaan besar dunia dengan penjualan senilai US$ 40 milyar. Usaha Tani yang secara global memiliki nilai tambah pertanian sebesar US$ 1.952 milyardan tersebar pada sekitar 450 juta usaha tani sebagian besar di negara maju. Pengolahan dan perdagangan pangan dunia saat ini hanya dikuasai oleh 10 perusahaan besar dunia dengan nilai penjualan mencapai US$ 490 milyar. Pengecer Pangan juga hanya dilakukan oleh 10 perusahaan besar dunia yang nilai penjualannya sebesar US$ 1.091 milyar. Peranan perusahaan multinasional (MNCs) pun bertambah kuat dan sangat berpengaruh karena telah dilengkapi dengan perangkat hukum perdagangan global, seperti WTO, AFTA dan sebagainya. Untuk menguasai pasar produk pertanian negara berkembang, negara-negara maju tersebut juga melakukan politik dumping. Lebih jauh cengkeraman negara-negara maju dalam
Tabel 1. Data impor beberapa bahan pangan

## 2)
perdagangan pangan dunia juga menggunakan perangkat organisasi- organisasi dunia yang seolah-olah tidak terkait dengan pangan misalnya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan sebaginya. Modusnya adalah melalui jebakan hutang, dimana negara berkembang dipaksa untuk berhutang dan selanjutnya setelah terbelit hutang maka segala aturan negara tersebut diarahkan oleh negara kuat melalui lembaga internasional. Misalnya pencabutan subsidi langsung kepada petani adalah hal yang diatur setelah negara pengutang terjebak hutang. Akibatnya adalah produksi pangan di negara berkembang anjlok yang diikuti dengan melambungnya harga. Setelah hal ini terjadi, maka negara maju siap-siap menggelontorkan produk mereka untuk diimpor dengan harga yang sangat murah. Modus seperti ini sudah terbukti sangat ampuh hingga saat ini.
Daya Saing dan Teknologi Rendah Rendahnya produktivitas dan ketidak- siapan teknologi produksi (mulai dari on farm s.d off farm) mengakibatkan biaya pokok produksi sangat tinggi dan sangat tidak efisien sehingga tidak mampu bersaing dengan produk impor yang memang sangat murah karena negara- negara maju sudah sangat efisien dalam memproduksinya. Hal ini terjadi secara akumulatif dan ditambah dengan
perencanaan penjebakan dari negara
Komoditas Jumlah Impor Keterangan Gandum 6.6 juta ton/th 100 % dari kebutuhan dalam negeri, pernah menjadi pengimpor no. 2 di dunia Kedelai 1.1 juta ton/th + 25 % dari kebutuhan dalam negeri, pernah menjadi pengimpor terbesar di dunia Jagung 1 juta ton/th + 62 % dari kebutuhan dalam negeri Daging Sapi 600.000 ekor/th Garam - + 40 % dari kebutuhan dalam negeri 46 PANGAN
Edisi No. 53/XVNI/Januari-Maret'2009
maju yang begitu baik menyebabkan tingginya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap pangan impor.
Data impor beberapa bahan pangan sebagai mana tertera pada Tabel 1 menggambarkan betapa kondisi pangan nasional telah mengarah pada kerapuhan pangan Indonesia saat ini. Data imporpangan diatassebetulnya masih bisadiperpanjang lagi dengan makin maraknya produk impor buah- buahan dan sayuran segar, susu serta produk olahan pangan lainnya.
Sebagai suatu contoh, berikut ini disampaikan beberapa kenyataan yang ada di Indonesia berkenaan dengan beberapa bahan pangan impor tersebut:
Gandum
Pada Gambar 2 diilustrasikan tentang kondisi yang menyebabkan impor gandum di
Indonesia.

## Secara agroklimat gandum sulit tumbuh
di Indonesia karena tanaman ini berasal dari daerah sub-tropis. Walaupun pernah dicobakan ditanam beberapa varietas gandum yang bisa ditanam di daerah tropis, namun tetap saja hasilnya belum memuaskan, belum layak untuk dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu di Indonesiabaru sedikitpetani yang secara khusus menanam gandum (yang merupakan bahan baku terigu). Namun ironisnya adalah bahwa konsumsi terigu Indonesia meningkat sangat signifikan dari 9,9 kg/kapita pada tahun 2002 menjadi 17,1 kg/kapita/tahun pada tahun 2007, Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar (diatas 220 juta orang), maka hal ini membuat pasar global ngiler untuk memasok biji gandum melalui imporke negeri ini. Berbagai cara dilakukan oleh negeri penghasil gandum untuk bisa memasukkan produknya ke Indonesia. Hasilnya adalah saat ini Indonesia menduduki ranking ke-6 importir terbesar di dunia setelah Brasil, Mesir, Iran, Jepang dan Algeria. Sedangkan kondisi
; - *•»«»»••.» tmpnr •vixmum *a««n*<tu
5 . 1 Im-j Ih 11 *a:o :*>;
j:«s im: mi: Ketidakmampuan
penanganan
masalah pangan sejak dulu Peningkatan Impor gandum Pengolahan Gandum _$_ Terigu Konsumsi: Tahun 2002 --> 9,9 Kg/Kapita Gambar 2. Kondisi Gandum Indonesia Edisi No. 53/XVlII/Januari-Maret/2009 3 Ketergantungan pangan Indonesia terhadap negara lain
Gambar 3. Kondisi Gandum Global (Data USDA. 2008)

## gandum internasional disajikan pada Gambar
3.
Kondisi ini dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan insidental pemerintah yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, yakni menyetujui menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) tepung terigu impor agar harganya di dalam negeri murah. Keputusan ini bisa jadi dikeluarkan juga atas upaya negara pengekspor melalui lobi-lobi tingkattinggi, yang tentunya merupakan bagian dari politikdagang global. Harga terigu yang murah mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat ke berbagaiolahanterigu sehingga tepung bahan pangan lokal ditinggalkan.
Memang substitusi beras ke terigu sangat bermakna bila ditinjau dari sisi diversifikasi pangan karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras. Tetapi substitusi itu merupakan hal yang salah kaprah karena akan membuat ketergantungan yang besar terhadap biji gandum impor, menguras devisa negara dan secara tidak sadar masyarakat Indonesia terus mensubsidi petani gandum negara lain. Sementara itu, sebaliknya
48 PANGAN
Konsumen (Indonesia)
- Menghapus tarif bea masuk impor gandum
pemerintah Indonesia atas desakan negara- negara donor mengharuskan untuk menghilangkan subsidi kepada petani kita termasuk petani gandum lokal.
Fakta berkaitan dengan masalah gandum
ini adalah :
Seluruhnya 100 % impor karena belum bisa diproduksi dalam negeri secara besar-besaran. Harga relatif rendah karena efisiensi produksi, skala usaha yang sangat besar, monopoli, berbagi iming-iming program kemudahan dalam perdagangan gandum internasional. Promosi pangan siap saji dan Iain-Iain yang sangat gencar. Jumlah produk di pasar dunia sangat besar dengan harga murah dibandingkan dengan bahan pangan lokal sehingga menjadi bahan pangan murah bagi konsumen miskin. Tingginya tingkat konsumsi yang tidak dapat diubah dalam waktu singkat.

## Banyaknya kesempatan kerja dan
kesempatan usaha pada kegiatan pangan berbahan baku terigu.
Ketentuan perdagangan internasional (WTO dan Iain-Iain), yang bisa jadi merupakan konspirasi negara-negara penghasil gandum melalui perusahaan multi-nasional sebagai bagian dari politik dagang global.

## Solusi yang bisa ditawarkan menghadapi kondisi diatas antara lain adalah :
Pengembangan produk tepung alternatif yang berbahan baku lokal yang dapat mensubstitusi seluruhnya atau sebagian dari peran terigu impor. Produk alternatif ini harus tetap memperhatikan keinginan/ selera dan preferensi konsumen terhadap produk yang paling besar dikonsumsi masyarakat, misalnya dalam bentuk berbagai mie, roti dan sebagainya;
Promosi dan sosialisasi secara masif produk/bahan baku alternatif/kue-kue yang berbasis lokal, beserta teknologi pengolahannya;
Menghindari penggunaan produk berbahan baku impor untuk program khusus seperti fortifikasi, pemberian
bantuan kepada pengungsi dan sebagainya; Dilakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan teknologi produksi bahan pangan lokal, mulai dari budidaya (on farm) hingga pasca panen dan pengolahannya (off farm).Teknologi yang ditemukan harus segera dideseminasikan kepada masyarakat melalui kegiatan- kegiatan yang terprogram secara baik; Memberikan pendidikan secara massal kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan lokal, khususnya kepada generasi muda, disertai dengan penjelasan ilmiah tentang kandungan gizi serta kaitannya dengan nutrigenomicdan kesehatan.

## Gula
Kondisi pergulaan nasional dapat diilustrasikan pada Gambar 4.
Keterpurukan harga gula dipicu adanya praktek-praktek tidak terpuji dalam sistem perdagangan gula global dan nasional, seperti : (1) Praktek dumping oleh negara eksportir gula; (2) Pencatatan bea masuk yang tidak sesuai ketentuan (under-invoicing) di pelabuhan; dan (3) Penyelundupan gula cukup

## Data Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

## Total Kebutuhan Gula
Dalam Negeri (RT dan Industri 3.91 Juta Ton

## Total Volume Gula
Yang Beredar Di Dalam Negeri
(RT dan Industri
6.46 Juta Ton
Surplus 2.55 Juta Ton
Gula Impor Komponen Harga Gula Impor :
- Harga Pokok
- Bea Masuk
- Pajak
- Biaya Inklaring Kapal
- Bea Sewa Gudang Pelabuhan
- Bea Bongkar Muat
-Dll.
Gambar 4. Keterpurukan Harga Gula
Edisi No. 53/XVIlI/Januari-Maret/2009 PANGAN 49

## besar dan terbebas dari aneka ketentuan impor.
Keterpurukan harga gula tersebut juga tidak terlepas dari ketidak mampuan pemerintah mengatasi kemelut tata niaga gula itu sendiri. Tata niaga gula semakin hancur ketika adanya kemudahan impor gula khususnya raw sugar dan gula rafinasi. Akibat impor, terjadilah pembengkakan suplai gula di pasar yang menyebabkan para petani tebu dan investor cemas. Tahun 2008, diperkirakan harga dasar gula sebesar Rp. 5.000 per kg, padahal harga riil di pasaran hanya sekitar Rp. 4.925 per kg. Tidak adanya instrumen penjaminan harga dan merebaknya gula rafinasi di pasar dengan harga yang lebih murah menyebabkan harga gula semakin terpuruk dan para petani serta investor pun tidak mampu bersaing..
Fakta yang terjadi berkaitan dengan gula nasional adalah sebagai berikut:
- Sekitar 50% kebutuhan gula dipenuhi dari impor, dengan jumlah dan pangsa yang terus meningkat;
- Daya saing yang rendah dari sistem agribisnis gula dalam negeri termasuk agroindustrinya terutama PTPN yang tidak mengalami perkembangan berarti dalam seratus tahun terakhir, dan daya saing produksi tebu yang menurun akibat berbagai faktor teknis, sosial dan ekonomi;
- Kebutuhan konsumen yang esensial amat sangat sulit tergantikan;
- Perkembangan industri gula internasional yang semakin efisien dan murah;
- Ketentuan perdagangan internasional (WTO dan Iain-Iain).
Solusi yang bisa diajukan adalah :
- Peningkatan daya saing melalui pembenahan seluruh sistem agribisnis gula tebu khususnya PG milik PTPN, mulai dari pembibitan hingga industri pengolahan (termasuk restrukturisasi industri).
- Untuk kualitas gula tertentu dapat diimpor dengan pengawasan ketat, sejalan dengan perkembangan industri gula nasional.
- Perlu peningkatan produksi gula cair nasional yang berbahan baku non-tebu. misalnya dari singkong dan jagung.

## Daging Sapi

## Daging sapi seharusnya tidak menjadi
masalah bagi Indonesia karena sejak jaman dulu hampir di setiap daerah pertanian di Indonesiajuga menghasilkan sapi. Walaupun secara umum peternakan sapi ini masih dilakukan sebagai kegiatan sampingan bagi petani, namun secara nasional jumlahnya akan sangat signifikan. Beberapa peternak besar sebetulnya juga telah ada, akan tetapi karena kondisinya yang kurang kondusif ditambah dengan perhatian dari pemerintah yang kurang, maka peternak-petemak tersebut berguguran. Fakta berkaitan dengan daging sapi ini adalah sebagai berikut:
- Sebanyak 30% dari seluruh kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari impor dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- Terjadinya peningkatan permintaan akibat peningkatan perubahan selera atas produk tertentu dengan kualitas tertentu akibat dari gencarnya promosi tentang keunggulan sapi impor;
- Jaringan pengecer internasional dalam bentuk jaringan outlet waralaba berlabel internasional, menu makanan di restoran yang selalu mengunggulkan daging impor, serta gencarnya pengenalan produk baru (steak, burger dan sebagainya);
- Jumlah daging sapi di pasar dunia sebenarnya terbatas dan dikuasai oleh beberapa negara tertentu saja;
- Proses pertukaran budaya global yang tidak dapat dihindari akibat kemajuan teknologi informasi dan maraknya perkembangan mass-media;
- Ketentuan perdagangan internasional, seperti WTO dan sebagainya, yang secara tidak langsung akan mengikat negara
pesertanya.
Menghadapi hal di atas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut
- Meningkatkan kemampuan industri daging dalam negeri, dan kalaupun harus impor terutama untuk produk yang memang benar- benar berkualitas sangat tinggi dan mahal, untuk konsumsi kelas masyarakat tertentu saja ;
- Mempromosikan konsumsi protein hewani yang lebih beragam, misalnya produk perikanan, daging dari ternak unggas akan dapat menjadi alternatif yang sangat baik.

## III. KONSEPSI
Sejauh ini berbagai program sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pangan nasional ini, namun efektifitasnya masih dirasakan sangat rendah. Hal initerbukti dengan makin besarnya ketergantungan kita terhadap pangan impor dan masih seringnya terdengar berita kelaparan diberbagai wilayah di nusantara ini. Beberapa kelemahan terkait dengan produksi pangan terjadi, sejak kegiatan on-farm hingga off-farm, dan kebanyakan program dilakukan secara sektoral, bukan suatu program yang bersifat lintas sektoral.
Program ketahanan pangan, yang salah satunya melalui Badan Ketahanan Pangan- Deptan, telah dijalankan beberapa tahun ini dengan biaya yang sangat besar, namun sekaii lagi hasilnya masih belum maksimal dan terkadang masih sepotong-sepotong dan bersifat kuratif (mengobati bagian yang sakit saja), tapi tidak preventif yakni menjaga agar tidak terkena penyakit tersebut, Secara menyeluruh sebuah lembaga kajian yakni Center for Policy Reform (CPR-lndonesia) telah mengajukan solusi utama untuk keluar dari Jebakan Pangan berupa program SWADAYA PANGAN. Ide ini telah direlease secara nasional melalui media masa (surat kabar dan TV) beberapa waktu lalu.
Program SWADAYA PANGAN adalah upaya untuk membangun reseliensi nasional di bidang pangan melalui program substitusi pangan impor dan pembangkitan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sehat berbasis sumberdaya domestik. Berkenaan dengan program tersebut, maka berikut ini adalah beberapa definisi terkait dengan istilah Swadaya Pangan :
- RESELIENSI : adalah kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sulit atau situasi krisis.
- SWA : berarti kemandirian
- DAYA: mencakup enersi, potensi dan spirit Istilah SWADAYA dalam bahasa Inggris dapat disetarakan dengan SELF PROPELLING GROWTH atau SELF MADE.
Edisi No. 53/XVIII/Januari-Maret/2009
Visi dari program ini adalah Indonesia yang mempunyai kecukupan pangan pada kondisi sulit atau situasi kritis yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:
1) Strategi Swadaya Pangan (SSP) terkait dengan perluasan kesempatan kerja yang diwujudkan dalam menumbuhkan industri pangan lokal berskala mikro dan kecil, serta usaha pertanian, perikanan dan peternakan yang berwawasan lingkungan dengan prioritas produk unggulan daerah.
2) SSP sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan didukung oleh sistem pembiayaan mikro yang terintegrasikan pada kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat setempat dalam rantai pasok komoditi pangan nasional.

## IV. STRATEGI
STRATEGI SWADAYA PANGAN yang diusul- kan untukmenghadapi jebakan pangan tersebut meliputi program-program antara lain : 1) Program Pengembangan Pangan Lokal, khususnya substitusi pangan impor seperti bahan pengganti gandum berbasis lokal, seperti Buru Hotong di Pulau Buru, tepung- tepungan yang berbasis bahan baku domestik (jagung, sorghum, cassava, jewawut, ubijalar, kentang) dan sebagainya. Pengembangan pangan lokal meliputi budidaya pertanian (on farm) dan pengolahan hasil pertanian (off farm). Tahapannya misalnya untuk pertama kali adalah bagaimana bisa menggantikan fungsi gandum impor, dan tahap berikutnya untuk pangan impor lainnya.
2) Program public awareness untuk food habit dalam rangka diversifikasi pangan.
Kampanye media massa secara besar- besaran untuk memberikan kesadaran masyarakat agar mulai menggunakan pangan lokal dan secara bertahap mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan kebiasaan makan (food habit tranformation). Upaya ini harus dilakukan secara total dalam rangka melawan iklan dan reklame makanan impor yang sudah begitu masif. Program ini akan memakan
biaya dan waktu yang banyak, oleh sebab itu harus dianggarkan dan direncakan secara matang oleh pemerintah dengan melibatkan semua stakeholders terkait.

## 3) Sistem Pembiayaan Mikro untuk Tanaman Pangan seperti Kredit Usaha Mikro
Pertanian, Kredit Mikro Industri Kecil dan Rumah Tangga yang bergerak dalam bidang pangan. Hal ini sangat penting karena UMKM ini biasanya sangat sulit untuk bisa berhubungan dengan bank komersial jika mereka membutuhkan perkuatan permodalan.
4) Capacity Building untuk lembaga keuangan mikro dan lembaga petani, khususnya yang bergerak pada bidang pangan, melalui berbagai pelatihan terstruktur baik terkait dengan managemen, kewira-usahaan maupun yang bersifat teknis praktis.
Sumber pembiayaan untuk keempat program diatas tentu sangat besar (perkiraan CPR-lndonesia untuk tahap awal adalah Rp. 25 Triliun) dapat dikonversi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sumber pembiayaan lain yang pada tahun anggaran 2008 berjumlah Rp. 59,7 triliun, serta dengan melibatkanpartisipasi BUMN dan pihak swasta.

## V. IMPLIKASI KEBIJAKAN
Sebagai syarat untuk berlangsungnya program-program SWADAYA PANGAN, maka yang paling utama adalah penyediaan anggaran yang cukup pada instansi terkait dengan program-program tersebut, yakni: 1) Departemen Pertanian untuk Program Pengembangan Pangan Lokal khususnya substitusi pangan impor seperti pengembangan bahan pangan local pengganti gandum, industri tepung berbahan baku lokal (jagung, hotong, sorghum, jewawut, cassava, ubi jalar, kentang) dan sebagainya.
2) Departemen Komunikasi dan Informasi untuk program kampanye/iklan di media massa dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat mengubah
kebiasaan
makan (food habit
52 PANGAN
transformation) dari sebelumnya banyak mengkonsumsi pangan impor untuk mulai secara bertahap beralih mengkonsumsi pangan lokal.

## 3) Kementerian Negara Koperasi & Usaha
Kecil Menengah bekerja sama dengan
Departemen Pertanian untuk program pembiayaan mikro untuk tanaman pangan misalnya Kredit Usaha Mikro Pertanian (KUMP) dengan bunga yang cukup murah sebagaimana halnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).
4) Departemen Pertanian untuk peningkatan Capacity Building lembaga petani dan Kementerian Negara Koperasi &UKM untuk program capacity building lembaga keuangan mikro bagi petani.
5) Departemen Perindustrian untuk capacity building bagi industri menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang bergerak di bidang
pangan.
6) KantorMenteri Negara Riset dan Teknologi, Lembaga-lembaga Penelitian, BPPT, LIPI serta perguruan tinggi untuk melakukan riset yang terkait produksi pangan dari mulai hulu hingga hilir.
Disamping itu pemerintah diharapkan mendukung peningkatan anggaran untuk pelaksanaan revitalisasi pertanian dan kelautan. Pada tahun 2008, dengan kondisi anggaran Departemen Pertanian hanya 1% (+ Rp. 8 triliun) dan anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan - dimana wilayah Indonesia 70% berupa lautan - hanya sekitar 0,4% (+ Rp. 3,4 triliun) dari keseluruhan APBN, maka sangatlah tidak mungkin melakukan revitalisasi pertanian, padahal yang dilayani sektor pertanian dan kelautan hampir separuh dari jumlah penduduk
Indonesia.

## VI. REKOMENDASI
Di tengah arus globalisasi, Indonesia memang tidak bisa 100% mandiri, termasuk dalam bidang pangan. Namun selayaknya ketergantungan terhadap impor tersebut harus dapat dikontrol dan direncanakan dengan baik. Dengan berdasarkan kondisi yang dijelaskan di depan, maka beberapa hal berikut direkomendasikan sebagai alternatif solusi mengatasi Jebakan Pangan:

## 1) Pemerintah menyediakan anggaran yang
memadai untuk kampanye multi media terkait dengan makanan tradisional yang sehat, murah dan berbasis sumber daya lokal;
2) Membangun usaha kecil menengah untuk industri pangan
jadi dengan memanfaatkan bahan baku pangan
setempat serta merujuk kebiasaan masyarakat lokal;
3) Meningkatkan dana Penelitian dan Pengembangan (R&D) dan mobilisasi pakar di bidang teknologi pangan yang menekuni makanan tradisional atau makanan internasional dengan bahan baku lokal yang memiliki komitmen untuk kepentingan nasional;
4) Pengaitan kampanye cinta makanan Indonesia yang dibarengi dengan pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan serta diintegrasikan dalam kebijakan pangan nasional;
5) Menata dan mengelola ulang sumber- sumber produksi pangan, misalnya tanah, hutan, air, benih, kredit, teknologi dan sebagainya agar lebih produktif dan berkelanjutan;
6) Mengembangkan pertanian berkelanjutan. Sumber produksi pangan dikelola untuk budidaya aneka tanaman pangan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta mengutamakan penggunaan input lokal baik benih, pupuk maupun bahan pengendali hama dan penyakit tanaman serta dilakukan dengan padat karya;
7) Penguatan pola konsumsi aneka pangan
lokal atau berbahan baku lokal. Kesadaran warga komunitas dan konsumen terhadap produksi aneka pangan lokal selain akan menjamin terpenuhinya kebutuhan makanan sehat dan bergizi juga membantu petani untuk mengembangkan usaha taninya dan kesejahteraannya.
Edisi No. 53/XVIIL'Januari-Maret'20O9

## DAFTAR PUSTAKA

## B.S. Kusmuljono. 2007. Sistem Pengembangan Usaha
Pertanian Berbasis Lingkungan Didukung Lembaga Keuangan Mikro [Disertasi], Sekolah Pascasarjana, Institut pertanian Bogor. Bogor. CPR-lndonesia. 2008. Swadaya pangan : Strategi Penanggulangan Jebakanpangan. Policy Paper danbahan Press-Release. Jakarta Deptan. 2005. Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009. Departemen Pertanian Republik
Indonesia. Jakarta. Ecimove, T, et. al,. 2007. The Sustainable (Development) Future of Mankind. Sem Institute for Climate Change. Slovenia. Eriyatno dan B.S. Kusmuljono. 2008. Pola Pengembangan Bank LKM-Koperasi (PHBL- Kop). Center for Policy Reform (CPR) Indonesia.
Jakarta. Fagi, A. M. dan A. K. Makarim. 1990 Pelestarian Swasembada Beras: Peluang dan Tantangan Puslitbangtan. Bogor.
Hariyadi, P. 2007. Upaya Peningkatan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Melalui Ilmu dan Teknologi Souteast Asian Food Science & Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor Bogor.
Hariyadi, P.. D. Syah dan N. Andarwulan (Editor). 2001. Mewaspadai Jebakan pangan di Indonesia . Rangkuman Hasil Diskusi Panel "Kebijakan Pangan untuk Menangkal Jebakan. Jurusan teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Lablink. 2001. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Laboratorium Pembangunan dan Lingkungan (Indonesia Environmental and Development). Bandung. Syukur M., A.M. Fauzi dan D D. Rachmawati (Editor). 2003. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Business Innovation Center of Indonesia Bogor.
Soesilo, N.I. 2008. Microfinance : Portrait and Development in Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jakarta. Sumarsono S. 2008 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat : Sebuah Acuan Kebijakan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Jakarta. Suwarno. 2005 Reformasi Bidang Pertanian: Merindukan Kemandirian Petani Indonesia Pusat Kajian Reformasi. Jakarta.

## BIODATAPENULIS
Sutrisno, lahir di Lamongan, 20 Juli 1959, menyelesaikan pendidikan Doktornya pada tahun 1994 di Universitas Tokyo-Jepang bidang Teknik Pertanian. Saat ini mengabdi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dan sebagai Expert Network Member dari Center for Policy Reform (CPR- lndonesia).
PANGAN 53