E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENGATURAN MENGENAI EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

## Muchammad Iqbal Dwidya Muzadi & Hartiwiningsih
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, JL. Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, 57121 Email Iqbalmdkk@student.uns.ac.id
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai euthanasia pasif di Indonesia Ditinjau  dari Hukum Positif.  Metode atau  jenis penelitian  yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  itu  sendiri adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan-bahan yang  bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma  yang  berlaku dalam  masyarakat.    Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat diambil  kesimpulan  bahwa,  Pengaturan mengenai euthanasia pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia belum berkeadilan karena belum ada Undang-Undang maupun KUHP yang mengatur secara khusus mengenai euthanasia .
Kata Kunci: Euthanasia, Hak untuk mati, Hukum Positif
Abstract: This study aims to find out the regulation of passive euthanasia in Indonesia in terms of positive law. The method or type of research used  is normative legal research. Normative legal research itself is legal research carried out by examining materials sourced from library materials, and consists of primary legal materials and existing secondary legal materials based on law as a prevailing norm in society. Based on the results of this  study,  it  can be concluded that, the regulation passive euthanasia  in  the  positive legal  order  in  Indonesia  is  not  fair  because  there  is  no Constitution or KUHP that specifically regulates euthanasia.
Keywords: Euthanasia , Right to Die, Positive Law

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (selanjutnya  disebut IPTEK) telah membawa  perubahan  yang  besar  terhadap  kehidupan  manusia  salah  satunya  yakni dalam  ilmu  Kesehatan  dan  kedokteran.  Kemajuan  IPTEK  dalam  ilmu  kesehatan nampaknya  telah  memberikan  harapan  hidup  yang  lebih  baik  pada  manusia. Pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran  yang  sangat  maju  dapat  mendiagnosa  suatu penyakit  lebih  tepat. 1 Bahkan  dengan  kemajuan  IPTEK  saat  ini  seseorang  dapat memperpanjang  kehidupanya  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Terlepas  dari  pengaruh positif tersebut,  beberapa  orang memandang  bahwa  kemajuan  ini juga  menimbulkan pengaruh  yang  negatif.  Pengaruh negatif tersebut  misalnya  yakni terhadap  pola  pikir manusia  terhadap  kematian.  Pengaruh  negatif  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap Praktik kedokteran atau tindakan-tindakan dokter yang sering berhadapan dengan etika,
moral, maupun hukum yang berkaitan dengan pelayanan atau penanganan pasien yang mengalami masalah kesehatan berat, di antaranya adalah euthanasia .
Euthanasia berasal dari kata Yunai yaitu Eu yang berarti “ bai k” dan kata Thanatas yang berarti “ mati ” . Euthanasia dapat diartikan sebagai bentuk kematian yang baik yang menurut  beberapa pihak dianggap sebagai sesuatu yang  baik.  Dalam proses  kematian euthanasia dalam hubungannya dengan seseorang (pasien) yang seharusnya mendapat dan/atau sedang dalam perawatan dokter, sebetulnya di dalamnya telah terjadi sebuah pembunuhan yang  didasarkan pada  rasa “ belas  kasihan ” (mercy killing).  Pembunuhan jenis ini biasanya timbul oleh situasi si pasien yang penyakitnya tak kunjung sembuh atau tidak  bisa  disembuhkan  lagi. 2 Pembahasan  tentang euthanasia ,  satu  hal yang paling menentukan  adalah  hak  menentukan  nasib  sendiri  (the  right  of  self-  determination) sebagai bagian hak asasi manusia. Masalahnya adalah: Bagaimana dan sampai di mana batas hak tersebut? Apakah hak itu begitu mutlak, sampai-sampai ia berhak untuk mati.
Indonesia Merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia melaksanakan sesuatu tindakan yang didasarkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku secara tertulis. Lebih tepatnya menurut perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut   dinyatakan  dalam Undang-undang  Negara  Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia, Hak Asasi manusia (selanjutnya  disebut  HAM)  juga  dijamin  oleh  undang  undang.  Hal  tersebut  tertuang dalam  Undang-undang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pasal  28H  ayat  1  yang berbunyi  bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk ke dalam salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  tujuan  bangsa Indonesia.  Kesehatan  tidak  hanya  berupa  sehat  secara  fisik  tetapi  juga  meliputi kesehatan mental, jiwa, dan bahkan juga secara spiritual. 3
Dalam pasal 28I menegaskan “ Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun ” . Selain dimuat dalam UUD 1945 hal tersebut juga diatur dalam Undang – Undang yang lebih khusus No. 39 tahun 1999 tentang HAM tepatnya pada pasal 4 UU No.39 tahun 1999  tentang  HAM  menyebutkan “ Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak, hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dan  persamaan  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ” . Di Indonesia pembatasan hak untuk hidup telah tertuang jelas pada pasal 9 ayat (1) yang berbu nyi” Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibu maupun janin dalam kasus aborsi maka sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dapat dilakukan. Hal tersebut menimbulkan dilema bagi seorang dokter dalam melaksanakan euthanasia, apakah  ia  mempunyai  hak  untuk  mengakhiri  hidup  seorang  pasien  meskipun  atas permintaan pasien itu sendiri ataupun kluarganya yang berdalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.
Di Indonesia, pengaturan euthanasia dari segi perundang-undangan hingga saat ini, belum ada pengaturan (dalam bentuk undang-undang) yang secara khusus dan lengkap mengenai euthanasia . Namun dalam UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat
beberapa pasal yang bisa dikaitkan dengan euthanasia yaitu  pasal  56  ayat 1, 2  dan  3. Sedangkan  di  Undang- Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersirat pada Pasal 32 (huruf k) dan Pasal 45. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, euthanasia tersirat pada Pasal 4, 9 ayat 1 dan 2, Pasal 33 ayat 2.
Dalam tinjauan hukum pidana, demi apapun, dengan alasan apapun, dan siapapun yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan  oleh  undang-undang,  maka  harus  dianggap  sebagai kejahatan  (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP). Sementara semua pihak yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu harus dianggap  sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab (Pasal 55  dan Pasal  56  KUHP). Euthanasia pasif  di  dalam  KUHP  termasuk  dalam  tindak  pidana pembunuhan atas permintaan sendiri  diatur pada Pasal  304 KUHP, yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiar- kan  seorang  dalam keadaan  sengsara,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu,  diancam dengan pidana  penjara  paling  lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat  ribu  lima ratus  rupiah ” .  Dari  bunyi  pasal  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  seseorang  tidak  diperbolehkan  melakukan  pembunuhan  terhadap orang  lain,  meskipun  pembunuhan  tersebut  dilakukan  atas  alasan  pembiaran  (pasal 304)  dan  atas  permintaan  orang  itu  sendiri  (pasal  344)  karena  akan  tetap  di  ancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu dokter.
Berdasarkan uraian di atas,  maka  yang  memungkinkan untuk  terjerat oleh hukum hanyalah pelaku euthanasia aktif. Faktanya praktik yang sering terjadi di masyarakat dan dunia medis adalah praktik euthanasia pasif yang dapat dikatakan sering terjadi namun karena  sulitnya  pembuktian  dan  secara  terselubung  pihak  pihak  yang  melakukanya menganggap  tidak  adanya  batasan  dan  pengertian  yang  jelas  secara  yuridis  menjadi faktor  pendukung  dibiarkanya  praktik euthanasia pasif  baik  oleh  kalangan  profesi hukum,  kedokteran  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Pada  dasarnya  praktik euthanasia baik  aktif  maupun  pasif  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  karena berkaitan  dengan  nyawa  seseorang,  namun  karena  ketiadaan  suatu  batasan  atau pengertian  yang  jelas  secara  yuridis  mengenai  praktik euthanasia tersebut  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  Sedangkan hukum itu sendiri harus memuat nilai dasar  hukum.  Nilai  dasar  hukum  tersebut  adalah:  keadilan,  kegunaan  dan  kepastian hukum (Radbruch).
Meskipun  sudah  ada  beberapa  peraturan  hukum  positif  yang  secara  tersirat mengatur tentang euthanasia namun diperlukan peraturan yang lebih khusus lagi karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Sehingga diperlukan adanya kajian-kajian ualng pada undang-undang  agar  hukum euthanasia menjadi  lebih  jelas  apabila  terjadi  praktik terutama  dalam  dunia  kesehatan.  Pembahasan  mengenai  hukum euthanasia menurut saya sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan penelitian sebab masih belum ada hukum yang membahas secara jelas  karena bertentangan  dengan  kode  etik dokter serta  hak asasi manusia.  Selain  itu  pembahasan  mengenai euthanasia masih dianggap  tabu oleh
beberapa masyarakat namun  pada  perkembangan  zaman hal  tersebut memang perlu dikaji ulang agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas.

## 2. Metode Penelitian
Metode  atau  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  itu  sendiri  merupakan  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  ada  dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat.

## 3. Hasil dan Penelitian
3.1.  Pengaturan Mengenai Euthanasia Pasif di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif
Hingga kini jika dilihat dari hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, baik itu aktif maupun pasif. Jika  dicermati  dalam  Pasal 344 KUHP  pada  unsur “ permintaan  orang itu sendiri  yang  jelas  dinyatakan dengan kesungguhan  hati ” ,  maka  dengan  jelas  unsur  ini  harus  dapat  dibuktikan  baik  dengan adanya saksi atau alat-alat bukti lainnya karena unsur ini yang akan menentukan apakah dokter tersebut dapat dipidana  sedangkan  untuk menentukan  hal  tersebut sangatlah sulit  karena  mengukur  kesungguhan  seseorang  tidaklah  semata  mata  hanya  dari perkataan saja. Pasal 344 KUHP merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP, dimana pasal  338  KUHP  yang  berbunyi “ Barang  siapa  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun ” . Nilai kejahatan pembunuhan atas pemintaan pasien lebih ringan daripada pembunuhan biasa  (Pasal  338  KUHP)  yang  diancam  pidana  penjara  setinggi-tingginya  15  tahun penjara  dan  jauh  lebih  berat  daripada  kelalaian yang  menyebabkan  matinya  orang (Pasal  359  KUHP)  yang  diancam  pidana  setinggi – tingginya  hanya  5  tahun  penjara. Faktor  lebih  ringan  dari  pembunuhan  biasa  disebabkan  oleh  pembunuhan  atas pemintaan  pasien,  permintaan  pasien  itu  oleh  hukum  masih  dihargai  dengan  diberi ancaman  pidana  2  tahun  lebih  ringan  daripada  pembunuhan  biasa  dibandingkan  jika kematian tidak dikehendaki korban atau pasien. 4
Infentarisasi  peraturan  keberadaan  aturan  hukum  yang  dapat  dipakai  seperti yang  tersirat  dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dalam UU Indonesia tidak  memberikan  tempat  untuk  mentoleransi  salah  satu  alasan  pengakhiran  hidup manusia dengan cara apapun itu. Pasal 344 KUHP melarang segala bentuk pengakhiran hidup  manusia  walaupun  atas  permintaan  sendiri  dengan  rumusan  sebagai  berikut: “ Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang  jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana  penjara paling  lama dua belas tahun". Dengan melihat Pasal 344 KUHP ini, merampas nyawa dapat diidentikkan dengan  melakukan  tindakan  secara  aktif  untuk  mengakhiri  kehidupan  dan  dianggap sebagai tindak  pidana  kategori kejahatan terhadap nyawa.  Ketentuan ini harus diingat kalangan  kedokteran  sebab  walaupun  terdapat  alasan  kuat  untuk  membantu  pasien
atau keluarga pasien mengakhiri hidup maupun memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.
Bentuk ini merupakan euthanasia aktif yang dapat dianggap sebagai bunuh diri yaitu euthanasia aktif langsung secara sukarela, aturan hukum yang dapat dipakai pada kasus seperti ini adalah KUHP  Pasal 345  yang  berbunyi: “ Barang siapa dengan sengaja menghasut  orang  lain untuk  membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi buruh diri,  dihukum  penjara  selama-lamanya  empat tahun ” .  Aturan  hukum  dalam KUHP Pasal 338 dan Pasal 340 dapat dipakai untuk bentuk euthansia aktif baik  langsung  maupun  tidak  langsung  tetapi  tidak  sukarela  Pasal  338 KUHP  berbunyi: “ Barang  siapa  dengan sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun ” . Sedangkan Pasal 340 KUHP  berbunyi: “ Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu merampas nyawa oang lain diacam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun ” .  Kematian pasien dapat diidentikan  dengan  meninggalkan  orang  yang  perlu  di tolong juga dikualifikasikan  sebagai  tindakan  pidana  dan  dapat  dipakai  aturan  hukum dalam KUHP Pasal 304 yang berbunyi: “ Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan  seseorang  dalam  keadaaan  dalam  keadaan  sengsara  padahal  menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau  pemeliharaan kepada  orang  itu  di  ancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun delapan bulan atau denda banyak empat ribu lima ratus rupiah ” . Pasal lain yang terkait dengan pembiaran atau penelantaran ini adalah Pasal 359 KUHP  yang  berbunyi: “ Barang  siapa  karena  salahnya  menyebabkan  matinya  orang dihukum  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau  kurungan  selama-lamanya  satu tahun ” .  Pasal  ini  mengingatkan  dokter  untuk,  jangankan  melakukan euthanasia , menolong  atau  memberi  harapan  ke  arah  perbuatan  itu  saja  pun  sudah  mendapat ancaman pidana. Beberapa pasal KUHP diatas, tidak secara  inpesit  tentang euthanasia namun  dapat  digunakan  pada  kejadian euthanasia maka  seharusnya  ada  pelaku kejahatan euthanasia yang  harus diproses namun, seperti yang kita ketahui bersama Sejak berlakunya KUHP sampai sekarang belum pernah kasus euthanasia ditangani oleh pengadilan  seperti  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  diatas  pertanyaanya  adalah  apakah memang tidak pernah ada atau perumusan pasalnya  yang tidak  memungkinkan  untuk mengadakan  penuntutan  di  pengadilan,  tidak  jelasnya  aturan  hokum yang   ada   dan menimbulkan  persepsi  yang   berbeda-beda   sehingga   dapat menyebabkan timbulnya kejadian euthanasia . 5
Sedangkan untuk euthanasia pasif dengan kategori penelantaran seperti  tidak memberikan  pengobatan  terhadap  pasien  yang  membutuhkan  karena  tidak memberikan  atau  menghentikan  pelayanan  medis  sehingga  menyebabkan  atau mempercepat  meninggal  tertuang  dalam Undang-Undang N0 36  Tahun 2009  tentang Kesehatan Pasal 190 berbunyi:
1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak
memberikan  pertolongan  pertama  terhadap  pasien  yang  dalam  keadaan  gawat darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  atau  Pasal  85  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

## Pasal 32
1) Dalam  keadaan  darurat,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  baik  pemerintah maupun swasta  dilarang  menolak  pasien dan/atau  meminta  uang muka.

## Pasal 85
2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  menolak  pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Dalam    Undang-Undang    No.39    tahun    2004    tentang    Praktik Kedokteran pada  pasal  51  Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai kewajiban:
a. Memberi  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
Pasal 79 : “ Dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta  rupiah)  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  Dengan  sengaja  tidak  memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e” .
Dengan  demikian  dokter  tidak  dapat  terlepas  dari  tanggung  jawab  hukum  apabila euthanasia terjadi akibat  penelantaran  maupun  penolakan terhadap  tindakan  medis. Kejadian euthanasia secara  resmi  belum  pernah  dilaporkan  meskipun  pernah  ada permohonan  ke  pengadilan  tetapi  tidak  dikabulkan  dianggap  tidak  manusiawi  apabila euthanasia dilakukan. Euthanasia pasif yang tidak disadari oleh para pihak terjadi secara frekuentif  di  Indonesia  sedangkan euthanasia aktif  langsung  maupun  tidak  langsung, meskipun pernah dilakukan dengan persetujuan para pihak, hal ini tidak pernah dilaporkan karena umunya para pihak menganggap bahwa hal tersebut tidak dapat  dijangkau  oleh hukum.  Padahal  tidaklah  demikian  aturan  hukum  di Indonesia, dimana sebuah sebuah kesepakatan  yang  dibuat  oleh para  pihak  bisa  batal  demi  hukum  apabila  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum.  Namun  kurangnya  sosialisasi dan peraturan  yang  masih sangat sulit untuk menjangkau para  pelaku euthanasia maka  hal  hal tersebut  bisa  saja  terjadi tanpa adanya penegakan keadilaan.

## 4. Simpulan dan Saran
1. SIMPULAN
Pengaturan  mengenai euthanasia pasif  dalam  tatanan  hukum  positif  di  indonesia masih  belum  berkeadilan.  Belum  adanya  Undang – Undang  maupun  pasal  dalam KUHP  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai euthanasia menyebabkan ketidakjelasan  terhadap  masyarakat sehingga para pelaku praktik praktik euthanasia belum  terjangkau  oleh  hukum,  hal  itu  terbukti  dengan  belum  adanya  kasus euthanasia yang diangkat hingga kepengadilan. Meskipun jika ditinjau  lebih dalam, beberapa  pasal  dapat  dijadikan  dasar  hukum  untuk  mengadili  para  pelaku euthanasia namun  diperlukan  aturan  yang  lebih  jelas  dan  lengkap  untuk  dapat menjangkau pelaku tersebut.

## 2. SARAN
Sudah  saatnya  para  pakar  hukum  maupun  pihak  berwajib  mendiskusikan  atau merumuskan  tentang  pengaturan euthanasia yang  lebih  jelas  agar  memberikan kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  karena euthanasia itu  sendiri  menyangkut nyawa  manusia.  Dan  juga  diperlukanya  sosialisasi  mengenai euthanasia terhadap tenaga Kesehatan melalui organisasi profesi supaya para tenaga Kesehatan memiliki tanggung  jawab  hukum  agar  tindakan euthanasia baik  aktif  maupun  pasif  dapat terhindarkan

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Prakoso  Djoko  dan Nirwanto  Andhi Djaman.  1984. Euthanasia  Hak  Asasi
Manusia dan Hukum Pidana . Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
Waluyadi.  2005.  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman  Dalam  Perspektif  Peradilan
dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta: Djambatan.
Sri Siswati.  2015. Etika  Dan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Undang- Undang  Kesehatan  Edisi  Pertama,  Cetakan  Kedua .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Ari Yunanto dan Helmi. 2010. Hukum Pidana Malpraktik Medi . Yogyakarta:
C.V Andi Offset.
Chrisdiono M.  Achadiat.  2007. Dinamika  Etika  dan Hukum  Kedokteran Dalam Tantangan Zaman. Jakarta: EGC.

## JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH
Fuadi Isnawan. Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia .
Mahkamah Vol.2 No.1. Desember 2016.
Arifin Rada. Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan
Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam) . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 tentang HAM
Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 117 tentang definisi kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang definisi mati
Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
Undang-Undang BPJS Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
KORESPONDENSIS
Nama        : Muchammad Iqbal Dwidya Muzadi
Alamat     : JL.Kampar Timur 90/23 Taman, Kota Madiun
No telp     : 081330677549