## Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal wa Tamwil

## Shabarullah
Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Shabarullahla@gmail.com
Abstrak
Baitul  Maal  Tamwil  (BMT)  merupakan  penggabungan dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan suatu  konsep  keuangan  yang  aktivitasnya  mengelola  dana yang  bersifat  nirlaba  (sosial)  yang  bersumber  dari  Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau sumber lain yang halal seperti hibah. Baitul Tamwil merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  yang bersifat  profit.  Kedudukan  BMT  sebagai  badan  hukum  masih bernaung  dalam  beberapa  aturan  di  antaranya  UU  koperasi, UU yayasan, dan UU Lembaga Keuangan Mikro. Fokus kajian dalam  tulisan  ini  yaitu  pada  BMT  yang  berbadan  hukum Koperasi.  Permen  no  11  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,  menyebutkan  penghimpunan,  pengelolaan  dan penyaluran  dana  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  serta  dana kebajikan  lainnya  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan prinsip syariah. Artinya pengelolaan baitul mal tunduk  pada  undang-undang  zakat  dan  wakaf.  Dalam  UU  no 23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  menyebutkan  zakat dikelola  oleh  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  dan apabila  ada  masyarakat  ingin  melakukan  pengelolaan  zakat maka harus dibentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Kewenangan LAZ  berada  dibawah  pengawasan  BAZNAS,  BMT  sebagai lembaga  yang  menjalankan  pengelolaan  zakat  haruslah memiliki  izin  untuk  mengelola  harta  maal.  Oleh  karenanya laporan pengelolaan harta maal BMT harus dilaporkan kepada BAZNAS.  Kesimpulan  dari  tulisan  ini  bahwa  BAZNAS  turut melakukan  pengawasan  dalam  pengelolaan  harta  maal  di BMT.
Kata  kunci: Pengelolaan  Harta  Maal,  Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
304

## A. Pendahuluan
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia setiap tahunnya tumbuh dengan baik. Hal ini tentu dapat dilihat dari  semakin  meningkatnya  aset-aset  pada  lembaga  keuangan syariah.  Deputi  Komisioner  Manajemen  Strategis  dan  Logistik OJK  Anto  Prabowo  menyebutkan  bahwa  tahun  2017  Aset perbankan  syariah  hingga  November  tumbuh  11,09%  dengan nilai pembiayaan sebesar 10,66%. Aset Industri Keuangan Non- Bank  (IKNB)  syariah  tumbuh  sebesar  11,19%.  Sukuk  Korporasi dan  Reksa  Dana  Syariah  masing-masing  meningkat  sebesar 34,18%  dan  65,33%. 1 Artinya  kinerja  industri  keuangan  syariah memberi  kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.
Industri  keuangan  syariah  di  Indonesia  memiliki  potensi untuk  terus  bertumbuh  dan  memiliki  kemanfaatan  yang  besar bagi  perekonomian.  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  yang berbasis  syariah  pun  menjadi  satu  pilar  kekuatan  di  industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan  perekonomian  syariah  di  Indonesia. Salah  satu  lembaga  keuangan  non-bank  syariah  yang  telah berperan membantu pengusaha mikro ataupun menengah dalam meningkatkan  kesejahteraan  sosial  adalah  Baitul  Mal  Tanwil (BMT).  Berdiri  dengan  gagasan  fleksibilitas  dalam  menjangkau masyarakat  kalangan  bawah,  membuatnya  tumbuh  dan berkembang dengan sangat pesat.
Baitul Maal Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil . Baitul Mal merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf  atau  sumber  lain  yang  halal  seperti  hibah.  Selanjutnya dana  yang  dikelola  tersebut  disalurkan  kepada mustahiq (yang berhak)  atau  untuk  kebaikan/kepentingan  publik  dan Baitul Tamwil merupakan  suatu  konsep  keuangan  yang  menghimpun dan  menyalurkan  dana  masyarakat  yang  bersifat  profit.
1 Eko  Nordiansyah, Wimboh  Ditunjuk  jadi  Ketua  Umum  Masyarakat
Ekonomi Syariah , Media Indonesia, diakses dari http://ekonomi.metrotvnews.com/bursa/0k8LJg0k-wimboh-ditunjuk-jadi- ketua-umum-masyarakat-ekonomi-syariah, pada tanggal 21 Maret 2018 pada jam 20.47.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
305
Penghimpunan  dana  melalui  simpanan  masyarakat  dan penyaluran dana berupa pembiayaan atau investasi. 2
Kedudukan baitul mal memiliki  kesetaraan  dengan baitul tamwil .  Bidang  sosial  dan  bisnis  harus  dapat  berjalan  secara seimbang. Kedua bidang ini sama-sama penting dalam aktivitas BMT.  Pada  perkembanganya  kegiatan  sosial  biasanya  hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnis, atau sekedar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya. Dalam keadaan ini, sudah dapat dipastikan  bahwa  pengelolaan  dan  manajemennya  tidak  akan bisa  maksimal.  Dalam  BMT  antara  sosial  dan  bisnis  dijalankan dengan  sistem  manajemen  terpisah.  Secara  teknis  pembukuan dan pelaporannya juga  tersendiri. Namun demikian, keterpaduan  tetap  diperlukan  karena  misi  pemberdayaan  BMT sangat terkait dengan dana-dana sosial. 3
Permen  no  11  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi, menyebutkan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  serta  dana  kebajikan  lainnya harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan 4 dan prinsip  syariah.  Kemudian  laporan  keuangan  wajib  dilaporkan dalam  laporan  sumber  dan  dipisah  dari  laporan  keuangan koperasi. 5 Artinya pengelolaan baitul mal tunduk pada undang- undang zakat dan wakaf. Sehingga laporan keuangan pun harus dilaporkan  kepada  lembaga  pengelola  zakat  nasional  atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
UU  no  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat menyebutkan,  untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat, masyarakat  dapat  membentuk  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat). Artinya baitul maal yang  ada  di  BMT  telah  memposisikannya
2 Yusar  Sagara.,  Muharam  Angga  Pratama, Penguatan  Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat  Terpadu  (BUMRT) ,  Social  Science  Education  Journal,  Vol.  3  No.  1,
2016, hlm. 82.
3 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT) , (Yogyakarta: UII Pers, 2014), hlm. 181-182.
4 Undang-undang yang dimaksud adalah UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU no 41 tahaun 2004 tentang wakaf.
5 Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
306
sebagai  LAZ  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mengelola harta zakat. Oleh karenanya LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  yang telah  diaudit  kepada  BAZNAS  secara  berkala.  Namun,  aturan tentang  BMT  sendiri  belum  sepenuhnya  disebutkan  dalam undang-undang.  Karena  adannya  dwi  aktivitas  dalam  satu lembaga tentu membingungkan pemerintah untuk merumuskan regulasi  yang  sesuai  dengan  keberadaan  BMT.  Sehingga pengawasan  terhadap  pengelolaan  harta  di  BMT  belum transparansi.
Tulisan  ini  hanya  berfokus  pada  aktivitas baitul  maal, mengingat  Permen no  11  tahun  2017  melimpahakan  aturan pengelolaan  harta maal kepada  undang-undang  Zakat  dan Wakaf.  Sehingga  BAZNAS  dan  BWI  sebagai  lembaga  yang mewakili  pemerintah,  memiliki  peran  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pegelolaan  harta maal pada  BMT.  Agar kajian  ini  mudah  dipahami  penulis  menyusunnya  dalam beberapa  sub  judul, pertama keberadaan  BMT  di  Indonesia, kedua pengertian  pengawasan, ketiga regulasi  Baitul  Maal  wa Tamwil  (BMT),  dan keeempat pengawasan  BAZNAS  terhadap pengelolaan harta maal oleh BMT.

## B. Baitul Mal wa Tamwil Indonesia
Keberadaan  BMT  di  Indonesia  dimulai  tahun  1984  yang dikembangkan  mahasiswa  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  di Masjid  Salman.  Mereka  mencoba  menggulirkan  lembaga pembiayaan  berdasarkan  syari’ah  bagi  usaha  kecil. 6 Berdirinya BMT  bersamaan  dengan  usaha  pendirian  Bank  Syariah  di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. Namun, fokus tujuan pada saat itu adalah pendirian Bank. Pada saat bersamaan BMT lebih di  berdayakan  oleh  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia (ICMI) yang sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Ketika  itu,  fokus BMT  pada  kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  zakat dari  pegawai  perusahaan  atau  instansi  pemerintah.  Diilhami oleh  keluarnya  kebijakan  pemerintah  berdasarkan  UU  No. 7/1992 dan PP No. 72/1992 tentang perbankan dan dari berbagai penelitian  dan  pengkajian  yang  dilakukan  ICMI  maka
6 Nurul Huda., dkk, Baitul mal wa Tamwil Sebagai Tinjauan Teoritis , (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 36.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
307
terbetuklah  BMT-BMT  di  Indonesia  dan  tumbuh  subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. 7
Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam seperti Nahdatul  Ulama  (NU),  Muhammadiyah,  Persatuan  Islam (Persis),  dan  ormas-ormas  Islam  lainnya  mendukung  upaya pengembangan  BMT  di  seluruh  Indonesia.  hal  tersebut dilakukan  untuk  membangun  sistem  ekonomi  Islam  melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta, didirikan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha  Kecil  (PINBUK)  atau Center  for  Mikro  Enterprise Incubation oleh  beberapa  tokoh  Muslim  seperti  Prof.  Dr.  B.J. Habibie  Ketua  Umum  ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  se Indonesia),  K.H.  Hasan  Basri  (Ketua  Umum  MUI)  dan  Zainul Bahar  Noor  (Direktur  Utama  Bank  Muammalat  Indonesia). 8 PINBUK  didirikan  dengan  mengembangkan  model  Lembaga Keuangan  Mikro-Baitul  Maal  wa  Tamwil  (LKM-BMT)  sebagai strategi  pemberdayaan  masyarakat  melalui  perkembangan keswadayaan  dan  kelembagaan  sosial  ekonomi  yang  dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum. Saat itu  BMT  dapat  didirikan  dalam  bentuk  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi.  Sebelum  menjalankan  usahanya,  KSM  harus mendapatkan  sertifikat  dari  PINBUK  dan  PINBUK  harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang  Swadaya  Masyarakat  (LPSM)  yang  mendukung Program  Proyek  Hubungan  Bank  dengan  Kelompok  Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). 9
Hasil  positif  mulai  dirasakan  masyarakat,  terutama  usaha kecil  dan  menengah.  Eksistensi  BMT  kemudian  direspon  oleh pemerintah  dengan  keluarnya  Keputusan  Menteri  Koperasi  No. 91 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa  Keuangan  Syari’ah.  Sekalipun  untuk  selanjutnya  adanya
7 Ahmad  Hasan  Ridwan, Manajemen  Baitul  Mal  wa  Tamwil , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.
8 Andri  Soemitra, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 455
9 Novita  Dewi  Masyithoh, Analisis  Normatif  Undang-Undang  No.  1 Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  atas  Status  Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Economica, Vol.5 No. 2, 2014. Hlm. 19.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
308
kerancuan  dalam  penetapan  statusnya  sebagai  badan  hukum. Setidaknya  perkembangan  BMT  telah  memberi  kontribusi  bagi perekonomian  Indonesia  dan  hingga  kini  regulasi  BMT  terus mengalami perbaikan.

## C. Pengertian Pengawasan
Pengawasan  merupakan  fungsi  manajemen  yang  sangat berkaitan  erat  dengan  pencapaian  tujuan  organisasi,  sehingga pengawasan  dalam  organisasi  apapun  menjadi  mutlak dilakukan.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  G.R.  Terry, yang  mengatakan  bahwa:  “Dalam  rangka  pencapaian  tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri  dari:  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian ( organizing ),  memberi  dorongan  ( actuating ),  dan  pengawasan (controlling).” 10
Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  Victor  Situmorang  dalam bukunya Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  dalam Lingkungan  Aparatur  Pemerintah ,  yang  mengatakan  bahwa: “Sebagai salah satu  fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana  dan  program  tanpa  diiringi  dengan  suatu  sistem pengawasan  yang  intensif  dan  berkesinambungan  jelas  akan mengakibatkan  lambatnya,  atau  bahkan  tidak  tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.” 11
Pengawasan  secara  teoretis  dibedakan  atas  pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 12
1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  dilakukan secara  pribadi  oleh  pemimpin  atau  pengawas  dengan mengamati,  meneliti,  memeriksa,  mengecek  sendiri  secara on the  spot di  tempat  pekerjaan,  dan  menerima  laporan-laporan secara  langsung  dari  pelaksana.  Hal  ini  dilakukan  dengan
10 G.R.  Terry, Prinsip-Prinsip  Manajemen,  alih  Bahasa  J.Smith (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hlm. 15.
11 Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melakat , (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 8.
12 Ibid., hlm. 28.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
inspeksi.  Sedangkan  pengawasan  tidak  langsung  diadakan dengan  mempelajari  laporan-laporan  yang  diterima  dari pelaksana  baik  lisan  maupun  tulisan,  mempelajari  pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot . 2. Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah.  Mencegah  artinya  menjaga  jangan  sampai  suatu kegiatan  itu  jangan  sampai  terjerumus  pada  kesalahan. Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  bersifat mencegah  agar  pemerintah  daerah  tidak  mengambil  kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pengawasan  represif  adalah  pengawasan  yang  berupa penangguhan  atau  pembatalan  terhadap  kebijakan  yang  telah ditetapkan  daerah  baik  berupa  Peraturan  Daerah,  Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Pengawasan  represif  berupa  penangguhan  atau  pembatalan terhadap  kebijakan  daerah  yang  dinilai  bertentangan  dengan kepentingan  umum,  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan  internal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan oleh  aparat  dalam  organisasi  itu  sendiri.  Pengawasan  internal lebih dikenal dengan  pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  fungsional oleh  lembaga  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat  Kabupaten/Kota.  Sementara  pengawasan  eksternal adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  dari  luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam  rangka  melaksanakan  pekerjaan  untuk  dapat mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  perlu  adanya pengawasan.  Menurut  Leonard  D.  White  seperti  yang  dikutip oleh Situmorang mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakannya pengawasan adalah sebagai berikut: a. Untuk  menjamin  bahwa  kekuasaan  itu  digunakan  untuk tujuan  yang  diperintahkan  dan  mendapat  dukungan  serta persetujuan dari rakyat.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
310
b. Untuk  melindungi  Hak  Azasi  Manusia  yang  telah  dijamin oleh  Undang-undang  dari  tindakan  penyalahgunaan kekuasaan. 13
Handayaningrat  menyebutkan  bahwa:  “Pengawasan  itu dimaksudkan  untuk  mencegah  atau  untuk  memperbaiki kesalahan,  penyimpangan,  ketidasesuaian,  penyelewengan,  dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.  Maksudnya  adalah  bukan  mencari-cari  kesalahan terhadap  orangnya,  tetapi  mencari  kebenaran  terhadap  hasil pelaksanaan pekerjaan.” 14
Jadi  pengawasan  dimaksudkan  untuk  menjamin  tidak adanya  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  untuk mencegah  atau  memperbaiki  penyimpangan  agar  segala sesuatunya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana.  Dengan maksud di atas, maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa  hasil  yang  positif  bagi  tercapai  tujuan.  Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui  proses  pekerjaan  apakah  berjalan  lancar  atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan  yang  sama  atau  timbulnya  kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan  dalam  perencanaan  dapat  terarah  kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk  dapat  mengetahui  apakah  pelaksanaan  pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
6. Memberikan  saran  tindak  lanjut  pekerjaan  agar  sesuai dengan  ketentuan  dan  kebijaksanaan  dari  pejabat  yang berwenang. 15
13 Victor  M.  Situmorang, Aspek  Hukum  Pengawasan  Melakat.. ,  hlm.
23.
14 Handayaningrat Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 143.
15 Suradinata Ermaya, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Bandung: Ramadan, 1996), hlm. 56-57.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## D. Regulasi Baitul Maal wa Tamwil
BMT  sering  diasumsikan  miniatur  lembaga  perbankan syariah  yang  berbentuk  koperasi  syariah.  Hal  ini  didasarkan pada  kedudukan,  fungsi  dan  tujuan,  serta  produk-produk  jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi.  Akan  tetapi  semua  jenis  produk  tersebut  dikemas dalam bingkai ekonomi syariah. Layaknya lembaga perekonomian  lainya  kedudukan  BMT  merupakan  lembaga keuangan  yang  memiliki  badan  hukum.  Dasar  utama  BMT dianggap  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  berbadan hukum  karena  berlandaskan  pada  tiga  aspek,  yakni  filosofis sosiologis, dan yuridis.
Secara  filosofis,  gagasan  pendirian  BMT  didasarkan  pada kepentingan  menjabarkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  ( fiqh muamalah )  dalam praktik. Secara sosiologis, pendirian BMT di indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari  umat  Islam  bagi  adanya  lembaga  keuangan  berdasarkan syariah.  Adapun  secara  yuridis,  pendirian  BMT  di  Indonesia diprakarsai  oleh  kebijakan  pemerintah  tentang  perbankan syariah. 16
Dilihat  dari  status  badan  hukumnya  BMT  dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok:
1. BMT  yang  berbadan  hukum  koperasi  dalam  bentuk Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  tunduk  pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada: a. Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  Nomor  91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, b. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan
c. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  39/Per/M.KUKM/XII/2007  tentang
16 Ahmad  Hasan  Ridwan, Manajemen  Baitul  Mal  wa  Tamwil..., hlm.
51.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
312
Pedoman  Pengawasan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada UndangUndang  No.  25  Tahun  1992  tentang  Koperasi sekaligus  pada  Undang  Undang  No.  28  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT  yang  masih  berbentuk  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No.
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
Adanya  tiga  aturan  yang  mewadahi  BMT  tentu  menjadi polemik  sendiri  bagi  pemerintah.  Untuk  menjawab  permasalah ini pemerintah pernah mencoba mengeluarkan UU No. 17 Tahun Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  yang  menganti  undang- undang  No.  25  Tahun  1992,  di  dalamnya  mengakomodir eksistensi  BMT,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  87  Ayat  (3), bahwa  “Koperasi  dapat  menjalankan  usaha  atas  dasar  prinsip ekonomi  syariah”,  selanjutnya  dalam  Pasal  87  Ayat  (4),  bahwa “Ketentuan  mengenai  Koperasi  berdasarkan  prinsip  ekonomi syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah”.  Namun,  karena  telah  menghilangkan prinsip dari koperasi, maka undang-undang tersebut dicabut dan kembali  diberlakukan  undang-undang  sebelumnya  sampai dengan  terbentuknya  undang-undang  baru. 17 Sejak  keluar Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (KUKM)  No.  16  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Kegaiatan Usaha Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  yang  kemudian diganti  dengan  Permen  KUKM  No.  11  Tahun  2017,  maka  BMT berstatus badan hukum koperasi.

## E. Pengawasan  BAZNAS  Terhadap  Pengelolaan  Harta Maal
Apabila  dianalisis  lebih  mendalam,  Permen  KUKM  No.  11 Tahun  2017  belum  seutuhnya  menjawab  pelaksanaan  BMT, sebagaimana  disebut  diawal  bahwa  BMT  melakukan  kegiatan sosial  dan  bisnis.  Permen  KUKM  No.  11  Tahun  2017  lebih mengulas  aspek  pelaksanaan  kegaiatan  usaha  simpan  pinjam
17 Putusan  No.  28/PUU-XXI/2013, Salinan  Putusan  Mahkamah Konstitusi ,  diakses  dari  www.mahkamahkonstitusi.go.id  pada  tanggal  25 maret 2018, pada jam 11.26.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
dan  pembiayaan,  sedangkan  aspek  soial  sangat  terbatas. Pelaksanaan kegiatan sosial yang dimaksud tertuang dalam pasal 22 yang membahas tentang bentuk kegiatan sosial ( maal ). Pasal 22 berbunyi:
“(1) KSPPS atau USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial  ( maal )  untuk  pemberdayaan  anggota  dan masyarakat  di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  (2)  Kegiatan sosial ( maal ) dilakukan melalui penghimpunan,
pengelolaan  dan  penyaluran  dana  Zakat,  Infak,  Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan Prinsip  Syariah.  (3)  Kegiatan  sosial  ( maal )  wajib dilaporkan  dalam  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana Zakat,  Infak,  Sedekah,  dan  Wakaf  serta  dana  kebajikan dan  sosial  lainnya,  terpisah  dari  laporan  keuangan kegiatan usaha Koperasi.”
Bunyi  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  pengelolaan  harta maal merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  zakat  dan wakaf.  Maka  status  BMT  dalam  pengelolaan  harta maal adalah sebagai  perwakilan  dari  BAZNAS  dan  BWI.  Dalam  UU  No.  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  pasal  17  disebutkan Untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  masyarakat  dapat membentuk  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat).  Pembentukan  LAZ haruslah  memenuhi  kriteria  seperti;  a.  terdaftar  sebagai organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang  mengelola  bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum;  c.  mendapat  rekomendasi  dari  BAZNAS;  d.  memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan  keuangan  untuk  melaksanakan  kegiatannya;  f.  bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan  umat;  dan  h.  bersedia  diaudit  syariat  dan keuangan  secara  berkala.  Kelembagaan  BMT  dapat  dianggap sebagai LAZ karena telah memenuhi kriteri di atas.
Kedudukan  BMT  sebagai  LAZ  tentu  mengharuskannya mengikuti  mekanisme  yang  ada  dalam  UU  pengelolaan  zakat. Peraturan  Pemerintah  No  14  Tahun  2014  tentang  pelaksanaan UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  merincikan bahwa  BAZNAS  melakukan  pengawasan  terhadap  LAZ  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  harta  zakat
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
314
secara nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 disebutkan:
Pasal 73
LAZ  wajib  menyampaikan  laporan  pelakasanaan  pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS  dan  pemerintah  daerah  setiap  6  (enam)  bulan  dan akhir tahun. Pasal 75 1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana  sosial  keagamaan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  71,  72,  dan  Pasal  73  harus  di  audit  syariat  dan keuangan.
2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang agama.
3) Audit  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh akuntan publik.
4) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana  sosial  keagamaan  lainnya  yang  telah  di  audit  syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS. Adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan  pengelolaan  menunjukkan  BAZNAS  memiliki kewenangan  dalam  pengawasan  kegiatan  BMT.  Laporan  yang dimaksudkan adalah laporan keuangan. Intruksi Permen KUKM No.  11  Tahun  2017  pasal  22  ayat  (3)  data  yang  disajikan  untuk laporan  keuangan  haruslah  dalam  laporan  sumber  dan penggunaan  dana.  Maksudnya  laporan  yang  disusun  dengan tujuan;  1).  Melihat  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lain  yang dapat  mengubah  jumah  dan  sifat  dana;  2).  Hubungan  antara transaksi dan sifat lainya; 3) pola mendistribusikan dana sesuai dengan  tuntunan  syar’i.  Kegunaan  laporan  ini;  1)  untuk mengevaluasi kinerja orgnaisasi secara khusus, yakni pada setiap bidang;
2) untuk menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan  organisasi  dalam  memberikan  pelayanan;  3) untuk menilai tanggung jawab dan kinerja manajemen. 18
18 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)... , hlm. 220.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## Ilustrasi  Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  Zakat
Tabel. 1
Sumber Dana Zakat Zakat dari dalam BMT Zakat dari pihak luar BMT Total sumber dana Zakat Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Penggunaan Dana Zakat Fakir Miskin Amil Muallaf Gharim Riqab Fii Sabilillah Ibnu Sabil Total Penggunaan Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Kenaikan/penurunan  Sumber  dana Zakat Saldo dan Zakat pada awal tahun Rp. xxx Saldo dan zakat pada akhir tahun Rp. xxx Sumber: PSAK  No.  59  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perbankan Syariah 19
Tabel di atas tidak mencantumkan dana infak dan sedekah. Karena  pengelolaan  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan lainnya  harus  dicatat  dalam  pembukuan  tersendiri.  Pemisahan ini  dilakukan  agar  dana  zakat  tidak  tercampur  dengan  dana lainnya.
Sebagai lembaga yang menetapkan standarisai pengelolaan zakat,  BAZNAS  dapat  secara  langsung  melakukan  peninjauan terhadap  BMT  yang  tidak  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  pengelola  zakat.  Oleh  karenanya  BAZNAS  berhak memberikan  sanksi  terhadap  LAZ  yang  tidak  atau  lalai  dalam melaksanakan  kewajiban.  UU  No  23  tahun  2011  menyebutkan sanksi  terhadap  LAZ  yang  tidak  melaporkan  pelaksanaan
19 PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perbankan  Syariah (Jakarta  Selatan:  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), hlm. 25
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
316
kegiatan  kepada  BAZNAS  dikenakan  sanksi  administratif berupa:  a)  peringatan  tertulis;  b)  penghentian  sementara  dari kegiatan; dan/atau; c) pencabutan izin.
Selain  ZIS baitul  mal juga  mengelola  harta  wakaf,  BMT dalam  hal  ini  menjadi  nazhir  yaitu  pihak  yang  menerima  harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan  peruntukannya.  Ketentuan  mengenai  wakaf  di  atur dalam  UU  No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  Nazhir sebagaimana dimaksud juga mendapat pembinaan  dari  menteri dan BWI.
Pasal 11 UU wakaf menjelaskan tugas nazhir:
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Badan  Wakaf Indonesia.
Pasal 13
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  11,  Nazhir  memperoleh  pembinaan  dari  Menteri  dan Badan Wakaf Indonesia.
BMT  dalam  pelaksanaannya  harus  melaporkan  kegiatan wakaf  kepada  BWI  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dan BWI  melakukan  pembinaan  kepada  BMT  sebagai  wujud  dari pengawasan.  Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 42  tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  undang-undang  nomor  41 tahun  2004  Tentang  Wakaf  dijelaskan  lebih  detail  bagaimana pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  BWI  terhadap BMT/Nazhir.
Pasal 53
1. Nazhir  wakaf  berhak  memperoleh  pembinaan  dari menteri dan BWI.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum; b. Penyusunan  regulasi,  pemberian  motivasi,  pemberian fasilitas, pengkoordinasian,
pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
317
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
d. Penyiapan  dan  pengadaan  blanko-blanko  AIW,  baik wakaf benda tidak bergerak dan/ atau benda bergerak;
e. Penyiapan  penyuluh  penerangan  didaerah  untuk melakukan  pembinaan  dan  pengembangan  wakaf kepada Nazhir sesuai lingkupnya; dan
f. Pemberian  fasilitas  masuknya  dana-dana  wakaf  dari dalam  dan  luar  negeri  dalam  pengembangan  dan pemberdayaan wakaf.
Pasal 54
Dalam  melaksanakan  pembinaan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  53  ayat  (1)  pemerintah  memperhatikan  saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 55 1. Pembinaan  terhadap  nazhir,  wajib  dilakukan  sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap  kegiatan  perwakafan  diIndonesia  dapat dilakukan  dalam  bentuk  penelitian,  pelatihan,  seminar maupun kegiatan lainnya.
3. Tujuan  pembinaan  adalah  untuk  peningkatan  etika  dan moralitas  dalam  pengelolaan  wakaf  serta  untuk peningkatan profesionallitas pengelolaan dana wakaf. Pasal 56
1. pengawasan  terhadap  perwakafan  dilakukan  oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan  aktif  dapat  dilakukan  dengan  melakukan pemeriksaan  langsung  terhadap  Nazhir  atas  pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan  atas  berbagai  laporan  yang  disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengawasan terhadap  perwakafan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
318
Ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 20

## Tabel 2
Sumber Dana Kebajikan
Infaq dari dalam BMT Sedekah
Hasil Pengelolaan wakaf Pemngembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan non halal
Jumlah Sumber Dana Kebajikan Penggunaan Dana Kebajikan Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Jumlah dana kebajikan
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan Saldo awal dana kebajikan Saldo akhir dana kebajikan
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Penggunaan  dana  kebajikan  berdasarkan  PSAK  No.  101 adalah  untuk  dana  kebajikan  produktif,  sumbangan  dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 21
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dua  lembaga  di  atas bersifat  refresif,  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  setelah adanya  pelaksanaan  pekerjaan.  Adanya  pengawasan  refresif adalah  untuk  menjamin  kelangsungan  pelaksanaan  pekerjaan agar  hasilnya  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Pengawasan  represif  ini  dapat  menggunakan  4  sistem
20 PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perbankan Syariah.., hlm. 68. 21 Alif  Khofifah, Penyajian  Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gersik Berdasarkan PSAK No. 101 ,
Junal Akuntansi Integratif, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 64-65.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
319
pengawasan,  yaitu:  Komparatif,  Verifikatif,  Inspektif,  atau Investigatif. 22
Komparatif  yaitu  sistem  pengawasan  yang  dilakukan dengan  cara  membandingkan  hasil  dengan  rencana,  Inspektif artinya sistem pemeriksaan setempa berguna untuk mengetahui secara  langsung  keadaan  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan suatu  pekerjaan.  Verifikatif  artinya  sistem  pangawasan  secara pemeriksaan,  biasanya  menyangkut  bidang  keuangan  dan material  dan Investigatif  artinya  pengawasan  yang  dilakukan dengan  mengadakan  penyelidikan.  Dari  empat  sistem  ini pengawasan  secara  verifikatif  yang  paling  memungkinkan dilakukan,  karena  dalam  aturan  BAZNAS/BWI  hanya  meminta laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga pengawasan yang dilakukan masih terbatas.

## F. Penutup
Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, pengelolaan harta  maal dan tamwil di  BMT  dilakukan  secara terpisah.  Karena  fungsi  dari  keduanya  berbeda. Baitul  maal melakukan  aktivitas  sosial  sedangkan baitul  tamwil melakukan aktivitas bisnis.
Kedua,  acuan  pengelolaan  harta maal di  BMT  adalah undang-undang  no  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Ketiga, BAZNAS memiliki wewenang untuk mengawasi BMT karena  kedudukan  sebagai  LAZ.  Bentuk  pengasawsan  yang dimkasud  adalah  dengan  menerima  laporan  data  pelaksanaan kegiatan  yang  telah  diaudit  oleh  Menteri  Agama  dan  Akuntan Publik.
22 Handayaningrat Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.., hlm. 145-146.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
320

## Daftar Pustaka
Ermaya,  Suradinata., Manajemen  Sumber  Daya  Manusia , Bandung: Ramadan, 1996. Huda,  Nurul,  dkk., Baitul  mal  wa  Tamwil  Sebagai  Tinjauan Teoritis , Jakarta: Amzah, 2016. Khofifah,  Alif., Penyajian  Laporan  Sumber  dan  Penggunaan Dana  Kebajikan  KJKS  BMT  Mandiri  Sejahtera  Gersik Berdasarkan  PSAK  No.  101 ,  Junal  Akuntansi  Integratif, Vol. 1, No. 1, 2015. Masyithoh,  Novita  Dewi., Analisis  Normatif  Undang-Undang No.  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Economica, Vol.5 No. 2, 2014. Nordiansyah,  Eko., Wimboh  Ditunjuk  jadi  Ketua  Umum Masyarakat  Ekonomi  Syariah ,  Media  Indonesia,  diakses dari  http://ekonomi.metrotvnews.com/bursa/0k8LJg0k- wimboh-ditunjuk-jadi-ketua-umum-masyarakat-ekonomi- syariah, pada tanggal 21 Maret 2018 pada jam 20.47. Permen Koperasi dan  Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. PSAK  No.  59 Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan, Akuntansi  Perbankan  Syariah ,  Jakarta  Selatan:  Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntansi  Indonesia, 2002.
Putusan  No.  28/PUU-XXI/2013, Salinan  Putusan  Mahkamah Konstitusi ,  diakses  dari  www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 25 maret 2018, pada jam 11.26. Ridwan,  Ahmad  Hasan., Manajemen  Baitul  Mal  wa  Tamwil , Bandung: Pustaka Setia, 2013. Ridwan,  Muhammad., Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil
(BMT) , Yogyakarta: UII Pers, 2014.
Sagara,  Yusar.,  Muharam  Angga  Pratama, Penguatan  Ekonomi Kerakyatan  Melalui  Baitul  Mal  Tanwil  (BMT)  Sebagai Balai  Usaha  Mandiri  Rakyat  Terpadu  (BUMRT) ,  Social Science Education Journal, Vol. 3 No. 1, 2016, Situmorang, Victor M., Aspek Hukum Pengawasan Melakat , Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Shabarullah: Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
321
Soemitra, Andri., Bank & Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Soewarno, Handayaningrat., Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen , Jakarta: Gunung Agung, 1984. Terry, G.R., Prinsip-Prinsip Manajemen, alih Bahasa J.Smith ,
Jakarta: Bumi Aksara,1991.
Undang-undang  yang  dimaksud  adalah  UU  no  23  tahun  2011 tentang  pengelolaan  zakat  dan  UU  no  41  tahaun  2004 tentang wakaf.