## TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Legal Theory of Development in The Existence of Penal Mediation at The Prosecution Level in Realizing Equitable Law Enforcement

## Marif ¹*, Nurhaedah²
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar
2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: marif-fh@uim-makassar.ac.id
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Kehidupan  masyarakat  selalu  ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses  pembangunan,  maka gagasan  teori hukum  pembangunan nasional terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa, salah satunya dengan  perkembangan  penegakan  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan-pendekatan  yang  dianggap  relevan  dengan  isu hukum yang terjadi. Mediasi penal merupakan hasil buah pemikiran pendekatan keadilan restoratif digunakan di dalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus sebagai perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun  2004  Tentang    Kejaksaan    Republik  Indonesia  dalam  penyelesaian  perkara.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis  bahan-bahan pustaka dengan menganalisis perbandingan idealita  hukum  dengan  realitas  hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini,  Eksistensi  mediasi  penal  bisa  diketahui  bahwa  telah  di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan internal kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya berbeda. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu  sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak  menghasilkan sifat hukum  yang rancu. Pentingnya persyaratan dan pedoman pemberlakuan  mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Mediasi Penal, Kejaksaan, Hukum Pembangunan

## ABSTRACT
Community life is always marked by changes that indicate a development process, so the idea of national development legal theory related to legal functionalization will clearly be relevant at all times, one of which is the development of law enforcement using approaches that are considered relevant to the legal issues that occur. Penal mediation is the result of the thought of a restorative justice approach used in the prosecution stage carried out by the prosecutor's office as well as an expansion of the duties and authority of the prosecutor's office over changes in the prosecutorial legislation Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in case settlement. This  research  was  conducted  using  the  normative-empirical  research  method,  namely  by  examining  and  analyzing  library materials  by  analyzing  the  comparison  of  legal  ideals  with  legal  reality.  The  results  of  this  study,  the  existence  of  penal mediation  can  be  seen  that  it  has  been  applied  in  several  criminal  cases,  for  example  minor  crimes,  malpractice  and persecution.  Restorative  justice  regulated  in  the  internal  regulations  of  the  prosecutor's  office  with  other  law  enforcement agencies is different. However, it is very necessary to form laws and regulations regarding restorative justice itself in an effort to ensure legal certainty of the use of restorative justice in Indonesia, so that its implementation can run optimally and  does not produce ambiguous legal characteristics. The importance of the requirements and guidelines for the implementation of penal mediation is because not all cases can be resolved by penal mediation, especially crimes that are considered serious, for example corruption, which in criminal law is considered an extraordinary crime.
Keywords: Law Enforcement, Penal Mediation, Prosecution, Legal Development
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat... (Marif, Nurhaedah)

## 1.   PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  kian  maju menjadikan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum kian kompleks.  Hal ini terkait dengan teori yang dikemukakan oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  juga  dikenal  dengan mazhab  UNPAD  yaitu  teori  hukum  pembangunan  nasional. Kemunculan teori ini merupakan reaksi Mochtar bahwa hukum tidak  dapat  berperan  bahkan  menghambat  perubahan masyarakat.  Kedua,  pada  faktanya  di  masyarakat  Indonesia telah mengalami perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.  Agar memiliki kontribusi dalam pembangunan yang berlangsung, maka hukum tidak cukup difungsikan untuk menjaga  ketertiban  kehidupan  masyarakat,  suatu  fungsi konservatif; hukum harus pula diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung  secara  teratur  dan  tertib.  (Lilik  Mulyadi,  Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM.  Sebuah  Kajian  Deskriftif  Analitis.  (Jurnal  Mahkamah Agung RI 1-6: 2019), hlm. 4) Salah satu perubahan yang dapat mengarahkan  hukum  sebagai  perubahan  masyarakat  ialah hadirnya  perluasan  kewenangan  kejaksaan  dalam  penegakan hukum  pidana  (Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2004  dan  Tentang  Kejaksaan  dan  Peraturan  Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 006/A/JA/07/2017  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia)
Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses sistem peradilan  pidana  (criminal  justice  system).  Sistem  peradilan pidana  sendiri  merupakan  istilah  yang  memberikan  petunjuk mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakam  dasar  pendekatan  sistem.    (Ook  Mufrohim, Ratna  Herawati,  Independensi  Lembaga  Kejaksaan  Sebagai Legal  Structure  Di  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal Justice  System)  Di  Indonesia,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia  Program  Studi  Magister  Ilmu  HukumVolume  2, Nomor  3,  Tahun  2020,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, hlm 373-386) Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa Criminal justice system dapat diartikan sebagai  pemakaian  pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme administrasi  peradilan  pidana,  dan  peradilan  pidana  sebagai suatu  sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan perundang-undangan,  praktik  administrasi  dan  sikap  atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara rasional  dan  dengan  cara  efisien  untuk  memberikan  hasil tertentu  dengan  segala  keterbatasannya.  Penegakan  hukum pidana  di  Indonesia  tentunya  mengalami  perkembangan  yang pesat.  Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  berbagai  upaya dilakukan  dengan  pendekatan-pendekatan untuk tidak menyebabkan  terjadinya  penumpukan  perkara  di  pengadilan. Penyelesaian  perkara  yang  konvesional  menggunakan retributive justice yang hanya memberikan pembalasan kepada pelaku, namun disisi kerugian korban tidak mendapat perhatian pada proses penyelesaian perkara, hanya berfokus pada sistem peradilan  litigasi.    Dengan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia yang  mengalami  pembaruan,  salah  satu  bentuk  pembaruan yang  ada  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  adalah  proses pencapaian  keadilan  kepada  perbaikan  hingga  pemulihan keadaan  setelah  peristiwa  tindak  pidana,  pengaturan  tentang hukum  pidana  dalam  perspektif  dan  proses  peradilan  pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbanding terbalik dengan keadilan retributif yang
memberikan  penekanan  keadilan  pada  pembalasan  dan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada pemberian ganti  rugi  (M  Syukri  Akub,  Sutiawati,  Keadilan  Restoratif, Perkembangan  serta  Prakteknya  Di  Indonesia  dan  Beberapa Negara, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm. vii)
Ditinjau  dari  perkembangan  ilmu  hukum  pidana  dengan sifat pemidaan modern yang menghasilkan penegakan hukum yang baru dengan memperkenalkan serta mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau Doer- Victims  Relationship.  Suatu  pendekatan  baru  yang  telah menggantikan  pendekatan  perbuatan  atau  pelaku  atau  daad- dader  strafrecht.  Eva  Achjani  Zulfa  menyatakan  keadilan restoratif  dalam  korelasinya  dengan  sistem  peradilan  pidana dapat  dilihat  dari  tiga  model  hubungan  keadilan  restoratif dengan sistem peradilan pidana yang dikemukakan dalan The Vienna  Declaration  On  Crime  and  Justice  10-17  April  2000 yaitu:  (M  Syukri  Akub,  Sutiawati,  Keadilan  Restoratif, Perkembangan  serta  Prakteknya  Di  Indonesia  dan  Beberapa Negara,  (Yogyakarta:  Litera,  2018),  hlm.  Vii)  yakni  sebagai bagian  dari  sistem  peradilan  pidana,  di  luar  sistem  peradilan pidana melalui lembaga / institusi lain di luar system dan di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum
Criminal  justice system  di  Indonesia  terdiri  dari komponen  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan  sebagai  aparat  penegak  hukum.  (Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP))  Keempat  lembaga aparat hukum tersebut memiliki korelasi hubungan yang saling berkesinambungan  satu  sama  lain,  sehingga  dapat  dikatakan korelasi  tersebut  saling  menentukan.  keadilan  restoratif (Keadilan  restoratif  (Restorative  Justice)  sendiri  belum  diatur dalam  semua  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  di  Indonesia. Pendekatan  keadilan  restoratif  baru  dikukuhkan  melalui Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam penyelesaian kasus tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya Pembaruan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan,  yang  memberikan  kepastian bahwa  kejaksaan  pada  saat  ini  menggunakan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  dengan  yang dikenal sebagai mediasi penal) dapat diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui tahapan pemeriksaan, berupa  tahap Penyidikan,  tahap  Penuntutan,  tahap  Pemeriksaan  di Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak ada diversi
Kehadiran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang lebih profesional dan sifat dinamis bertujuan guna menghadapi  perkembangan  masyarakat  yang  ada  dalam menanggulangi  kejahatan  dan  menyelesaikan  perkara  yang masuk  di  kejaksaan  dengan  melalui  keadilan  restoratif  yang dimana  dikenal  sebagai  mediasi  penal.  (Undang-Undang Nomor  11  tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia)  Mediasi  penal  sendiri  sebagai  salah  satu  bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam  menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pembaharuan terhadap sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Posisi  Kejaksaan  menurut Friedman  merupakan  bagian  dari  legal  structure  yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.  Legal  Structure  sendiri  terdiri  dimulai  dari  kepolisian, Kejaksaan,  pengadilan  dan  Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas). (Op. Chit, Ook Mufrohim, Ratna Herawati)
Sebagai  suatu  sistem,  peradilan  pidana  didukung  oleh komponen-komponen  sistem  (sub  sistem)  peradilan  pidana. Komponen-komponen  sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari
kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan,  sedangkan  menurut  Coffey  masih  ditambah dengan komponen pembela atau penasehat hukum. Keterkaitan dan kesinambungan antar seluruh komponen sistem peradilan pidana yang membentuk jalinan kerja dalam rangka mencapai tujuan sistem tersebut tidak sekedar seperti penjumlahan antar komponen secara matematis, namun menghasilkan suatu tujuan yang lebih besar (semacam sinerji). (Op. Chit, M Syukri Akub, Sutiawati)  Contohnya  temuan  hasil  penelitian  dalam  kasus wilayah  Colorado  yang  merupakan  negara  bagian  di  barat Amerika Serikat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keadilan  restoratif  yang  sukses  membutuhkan  komitmen lanjutan  yang  tinggi  dari  negara,  lembaga  pelaksana,  dan masyarakat.  Perdebatan  kebijakan  saat  ini  tentang  keadilan restoratif  dan  pendekatan  alternatif  lain  terhadap  keadilan mungkin  tidak  berarti  jika  struktur  kebijakan,  dukungan pendanaan, dan kapasitas organisasi negara tidak diperhitungkan.  Bahkan  konteks  kebijakan  yang  paling mendukung  pun  harus  dilengkapi  dengan  infrastruktur organisasi  dan  dukungan.  (Shannon  Sliva,  Mariah  Shaw  & Tyler  M.  Han,  Policy  to  Practice:  An  Implementation  Case Study  in  Restorative  Justice,  Contemporary  Justice  Review, 23:4, 2020, pp 527-543)
Dalam The  Practice  of  Punishment ,  Wesley  Cragg mengemukakan  teori  hukuman  pidana  "restoratif"  yang sistematis. Baginya, keadilan restoratif mengidentifikasi tujuan pemidanaan  sebagai  “penyelesaian  perselisihan  yang menimbulkan tindak pidana dengan cara yang dirancang untuk mempertahankan  kepercayaan  pada  kapasitas  hukum  untuk memenuhi  fungsi  yang  sah  dari  pihak  korban  kejahatan  dan masyarakat  di  besar.  (Conrad  G.  Brunk,  Dialogue:  Canadian Philosophical  Review  /  Revue  canadienne  de  philosophie, Cambridge  University  Press,  Volume  35,  Issue  3,  Summer 1996, pp. 593 – 598)
Perluasan  kewenangan  tentu  menambahkan  tugas kejaksaan yang sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya di  kekuasaan  kehakiman  di  bidang  penuntutan,  yaitu  dengan mediasi  penal,  mampu  melakukan  diskresi  menyelesaikan perkara  yang  masuk  di  tahap  penuntutan  sehingga  mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga dapat di  katakan  bahwa  kejaksaan  bukan  lagi  sebagai  lembaga keadilan retributif (pembalasan) melainkan keadilan restoratif dengan  mengimplementasikan  mediasi  penal  dalam  rangka keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum.  Sehingga, dengan perluasan tugas dan wewenang tersebut, bagaimanakah eksistensi mediasi penal pada pelaksanaanya di kejaksaan, pada dasarnya tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana  korupsi  yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime .

## 2. METODE
Dalam  menjawab  permasalahan  yang  telah  dipaparkan pada  bagian  sebelumnya,  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  penelitian  normatif-empiris,  yaitu  dengan  menelaah dan menganalisis dengan bahan-bahan pustaka yaitu peraturan- perundang-undangan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menganalisis
perbandingan  antara  idealita  hukum  dengan  realitas  hukum. (Irwansyah,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi),  (Yogyakarta:  Mirra  Buana Media,2020), hlm 191)
Penulis  menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu;  pertama pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan  konseptual  (conseptual  approach),  pendekatan kasus  (case  approach).  Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  untuk  menganalisis  peraturan  perundang-undangan terkait  kejaksaan  termasuk  peraturan  pelaksana  teknis  yang mengikat penegak hukum dalam tahap penuntutan. Pendekatan konseptual  dilakukan  dengan  mengkaji  beberapa  konsep hukum terkait penegakan hukum dan konsep keadilan restoratif untuk  mempermudah  penulis  dalam  memahami  konteks permasalahan.  Terakhir,  penulis  menggunakan  pendekatan studi  kasus  dengan  mempelajari  hasil  putusan  kasus  yang menggunakan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus yang merupakan  perluasan  kewenangan  kejaksaan.  Bahan  hukum yang  terdiri  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  bahan hukum  tersier  dianalisis  dengan  menghubungkan  teori  dan konsep  untuk  membahas  atau  memberikan  jawaban  terhadap permasalahan yang diteliti dengan proses analisis bahan hukum sebagai langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Teori  Hukum  Pembangunan  Nasional  Dengan Perkembangan Penegakan Hukum
Dalam  awal  mula  Teori  Hukum  Pembangunan  pada dasarnya  sebagai  konsep  hukum  pembangunan,  yang  pada akhirnya diberi nama “teori hukum pembangunan” oleh murid- murid  dari  Mochtar  Kusumaadtja  yang  pada  saat  itu  sebagai pengajar  di  Universtas  Padjajaran  yang  selanjutnya  disebut UNPAD sehingga teori ini juga lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Kemunculan teori hukum ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua)  aspek,  yakni:  Pertama,  ada  asumsi  bahwa  hukum  tidak dapat  berperan  bahkan  menghambat  perubahan  masyarakat. Kedua, pada faktanya di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  definisi  hukum  dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga- lembaga  (institution)  dan  proses-proses  (processes)  yang mewujudkan  berlakunya  kaidah-kaidah  itu  dalam  kenyataan. (Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM. Sebuah Kajian Deskriftif Analitis. (Jurnal Mahkamah Agung RI 1-6: 2019), hlm. 4) Dengan kata lain  suatu  pendekatan  normatif  semata-mata  tentang  hukum tidak  cukup  apabila  hendak  melakukan  pembinaan  hukum secara menyeluruh.
Dari perspektif filosofis Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya  lahir  dan  terbentuk  tidak  dalam  waktu  yang singkat,  perlu  sekitar  tahun  tujuh  puluhan  dari  penggagasnya yang  berawal  dari  sebagai  sebuah    “konsep”  menjadi  “teori” pembinaan hukum yang telah dimodifikasi dan diadaptasi dari teori  terlkenalnya  Roscoe  Pound  mengenai  “Law  as  a  tool  of social  engineering”  yang  berkembang  di  Amerika  Serikat. Peninjauan  lebih  lanjut  dan  mendalam  maka  secara  teoritis
Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat... (Marif, Nurhaedah)
Teori  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja dapat  dikatakan  dipengaruhi  oleh  pemikiran  dari  Herold  D. Laswell  dan  Myres  S.  Mc  Dougal  (Policy  Approach)  dengan ditambah  dengan  teori  Hukum  dari  Roscoe  Pound  (minus konsepsi  mekanisnya).    Semua  masukan  yang  diketahui Mochtar  dengan  melakukan  penyesuaian    pada  kondisi Indonesia.  Dalam  teori  yang  disampaikan  Laswell  dan  Mc Dougal ada hal yang  menarik dimana  memperlihatkan betapa pentingnya  keselarasan  kerja  sama  antara  pengemban  hukum teoritis  dan  penstudi  pada  umumnya  disebut  akademisi (scholars)  serta  pengemban  hukum  praktis  (specialists  in decision)  dalam  proses  melahirkan  suatu  kebijakan  publik, sehingga  sisi  efektivitasnya  lebih  optimal,  yang  di  satu  sisi efektif  secara  politis,  namun  di  sisi  lainnya  juga  bersifat mencerahkan.  Oleh  karena  itu  maka  Teori  Hukum Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja,  memperagakan korelasi kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada di dalam lingkungan sosial.
Tujuan  pokok  hukum  bila  direduksi  pada  satu  hal  saja adalah  ketertiban  yang  dijadikan  syarat  pokok  bagi  adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan  yang  berbeda-beda  isi  dan  ukurannya,  menurut masyarakat  dan  jamannya.    Kepastian  hukum  senantiasa diusahakan  dalam  kehidupan  manusia  bermasyarakat,  karena tidak ada seorang manusia yang mampu mengembangkan bakat dan kemampuan yang telah  diberikan oleh Tuhan kepadanya secara  optimal  tanpa  adanya  kepastian  hukum  yang  akan menjadikan  tercapainya  ketertiban.  Fungsi  hukum  dalam masyarakat  Indonesia  yang  sedang  membangun  tidak  cukup untuk  menjamin  kepastian  dan  ketertiban.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja,  hukum  diharapkan  agar  berfungsi  lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan”  dengan  pokok-pokok  pikiran  bahwa  hukum merupakan  “sarana  pembaharuan  masyarakat”  didasarkan kepada  anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan suatu  yang  diinginkan  atau  dipandang  mutlak  diperlukan. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan  dan pembaharuan.  Aksentuasi  tolok  ukur  konteks  di  atas menunjukkan  ada  2  (dua)  dimensi  sebagai  inti  Teori  Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu  :  pertama,  Ketertiban  atau  keteraturan  dalam  rangka pembaharuan  atau  pembangunan  merupakan  sesuatu  yang diinginkan,  bahkan  dipandang  mutlak  adanya;  kedua,  hukum dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  memang  dapat berfungsi  sebagai  alat  pengatur  atau  sarana  pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah  pembaharuan.  mengkaji  konsep  'ruang'  di  mana  layanan restoratif berkembang. Anggapan selanjutnya, mengkonseptualisasikan  'ruang'  seperti:  sosial,  orang-orang dan komunitas; sebagai politik, keinginan untuk pembangunan; fisik,  geografi  dan  fasilitas;  dan  sebagai  ekonomi,  tergantung pada sumber daya yang tersedia dapat menjadi alat konseptual yang  penting  dalam  membantu  memahami  bagaimana  dan mengapa  layanan  restoratif  berkembang,  ketentuan  yang mereka  tawarkan,  dan  kapasitas  yang  harus  mereka kembangkan. (Jonathan Hobson, Brian Payne, Kabba Bangura &  Richard  Hester,  ‘Spaces’  for  restorative  development: international case studies on restorative services, Contemporary Justice Review, 25:2, 2022, pp 143-162)
Dalam  Kontribusi  pembangunan    yang    berlangsung, maka  hukum  tidak  cukup  hanya  difungsikan  untuk  menjaga ketertiban  kehidupan  masyarakat yang sebagai suatu  fungsi konservatif,  melainkan  hukum    harus    pula    diberdayakan untuk    mengarahkan    perubahan    dan    pembangunan    supaya berlangsung    secara    teratur    dan    tertib.    Kemudian,  untuk mendukung    fungsionalisasi    hukum    dalam    pembangunan, hukum    pembangunan    mendorong    perlu    dilakukannya pembinaan    hukum    nasional    yang    meliputi    antara    lain pembaruan    hukum    dan    pendidikan    hukum.    Pada    soal pembaruan  hukum,  hukum  pembangunan  memprioritaskan pembentukan  atau  perubahan  hukum  pada kebutuhan hukum yang mendesak dan yang “netral” dari segi kultur,  keagamaan dan  sistem  sosial,  sembari  menangguhkan  dan  membiarkan hukum yang sudah ada sekalipun plural karena “tidak netral”. Sedangkan    pada    soal    pendidikan    hukum,    hukum pembangunan    mendorong    fakultas    hukum    melakukan reorientasi    tujuan    pendidikan    hukum,    pelaksanaan kurikulum    minimum,    pembinaan    tenaga  pengajar,  dan pendidikan  hukum  klinis,  yang  ditujukan  agar  mahasiswa setelah  lulus  memiliki  kompetensi  profesional  di  bidang hukum.  Selanjutnya,  secara  akademis,  ditelisik  dari  aliran- aliran  hukum  yang  selama  ini  dikenali,  hukum  pembangunan lebih dekat kepada sociological  jurisprudence,  karena  sama- sama    mendorong    fungsionalisasi    hukum    sebagai    sarana pembaruan  masyarakat  atau  pembangunan.
Namun  demikian,  di  antara  keduanya  sesungguhnya berbeda  dalam  soal  aktor  yang  berperan  dan  cara  bekerjanya hukum. Pada sociological  jurisprudence,  aktor  perubahan  itu adalah  hakim  melalui  proses  yudisial, sementara pada hukum pembangunan  dilakukan  oleh  pembentuk    undang-undang melalui  proses  legislasi.  Hukum  pembangunan secara praksis urgen agar agenda-agenda pembangunan  berlangsung  secara tertib.  (M  Zulfa  Aulia,  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada  Pembangunan?,  Undang:  Jurnal  Hukum,  1(2),  363-392. 2018, hlm 388) Karena  kehidupan  masyarakat  selalu  ditandai oleh  perubahan-perubahan  yang  menunjukkan  adanya  proses pembangunan,  maka  gagasan  hukum  pembangunan  terutama terkait  fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam  setiap masa  salah  satunya  dengan  perkembangan  penegakan  hukum dengan  menggunakan  pendekatan-pendekatan  yang  dianggap relevan  dengan  isu  hukum  yang  terjadi  ialah  pendekatan keadilan  restoratif  yang  dimana  hasil  pemikiran  keadilan restoratif  ini  menghasilkan  “mediasi  penal”  didalam  tahap penuntutan  yang  dilakukan  kejaksaan  sekaligus  menjadi perluasan  tugas  dan  kewenangan  kejaksaan  atas  perubahan peraturan  perundang-undangan  kejaksaan  (Undang-Undang Nomor  11  tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  Per- 006/A/JA/07/2017  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Kejaksaan  Republik  Indonesia)  yang  diaharapkan  dengan adanya kepastian hukum ini dapat tercapainya ketertiban yang sejatinya  merupakan  harapan  teori  hukum  pembangunan nasional ini. Namun demikian, perlu diingat juga bahwa karena di  dalam  perubahan  atau  pembangunan  yang  dengan bersaranakan  hukum  perlu  diperhatikan,  karena  sementara  di sisi  lain  produk  hukum  itu  merupakan  hasil  dari  politik  yang bisa menyebabkan boomerang di dalam penegakan hukum itu sendiri  karena  mudah  terjebak  atas  kehendak-kehendak pembangunan atau kepentingan kekuasaan yang bukan semata- mata mengarahkan pembangunan Masyarakat

## 3.2. Keadilan Restoratif Dalam Perkembangan Penegakan
Hukum Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai perubahan yang membawa perkembangan terbaru dari berbagai model  dan  mekanisme  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan pidana  di  penanganan  perkara  pidana  saat  ini.  PBB  melalui dasar  prinsip-prinsip  yang  telah  digariskan  di  dalamnya dianggap  sebagai  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  rasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  GP Hoefnagels  yang  menyatakan  bahwa  penjahat  politik  harus rasional  (rasional  total  dari  tanggapan  terhadap  kejahatan). Paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka penegakan hukum  yang  ditujukan  untuk  menjawab  ketidakpuasan masyarakat  atas  cara  kerja  penjahat  di  sistem  peradilan  yang ada  saat  ini  ialah  pendekatan  keadilan  restoratif.  Keadilan restoratif  merupakan  pendekatan  yang  merespon  pemikiran pembangunan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada  kebutuhan  korban  dan  keterlibatan  masyarakat  yang dirasakan,  ditinggalkan  oleh  mekanisme  yang  berjalan  dalam peradilan pidana sistem yang ada saat ini. Di sisi lain, keadilan restoratif  juga  merupakan  kerangka  berpikir  yang  baru  dapat digunakan  dalam  menanggapi  suatu  tindak  pidana  bagi  para penegak  hukum.  (Dyah  Listyarini,  Juvenile  Justice  System Through  Diversion  And  Rerstorative  Justice  Policy, Diponegoro Law Review, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 168-184) Satu satunya  saat  ini  yang  benar-benar  mengadopsi  pendekatan keadilan  restoratif  sebagai  jiwa  yang  nyata  di  dalam peraturannya  adalah  penyelesaian  perkara  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  dimana  direspon  baik  oleh masyarakat dan oleh penegak hukum yang terlibat dalam proses sistem  peradilan  Pidana  Baik  Kepolisian  maupun  Kejaksaan sehingga  membentuk  berbagai  Peraturan  internal  yang mengatur  mengenai  proses  perwujudan  keadilan  restoratif. (Peraturan  Kejaksaan    Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  peraturan  Jaksa  agung Nomor  PER-006/A/JA/07/2017  Tentang  organisasi  Dan  Tata Kerja Kejaksan Republik Indonesia dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) Dalam penyelesaian Perkara Pidana yang keduanya  mengatur  tentang  penyelesaian  perkara  pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif begitupun  dengan  Lembaga  Kejaksaan  telah  membentuk Peraturan  Internal  yang  menggunakan  pendekatan  Keadilan Restoratif yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif) dalam melakukan  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  kedua  peraturan internal  tersebut  mengatur  keadilan  restoratif  secara  berbeda, sehingga menimbulkan tidak harmonisnya hukum.
Penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  merupakan  salah satu  jenis  alternatif  penyelesaian  konflik  yang  sudah  lama digunakan  untuk  menyelesaikan  berbagai  jenis  konflik.  Di Indonesia,  mediasi  digunakan  dalam  resolusi  konflik  lintas masyarakat adat, keluarga/perkawinan, dan konflik antarpribadi,  seperti  serta  resolusi  konflik  bisnis  dan pemerintah,  resolusi  hubungan  industrial  perselisihan,  dan belum lagi konflik sosial. Sekelompok Peneliti dari Universitas Oregon  yang  terletak  di  Eugene,  Amerika  Serikat  melakukan
penelitian  yaitu  Memperkenalkan  praktik  restoratif  ke  dalam sistem sekolah menengah yang menghasilkan keberhasilan dan juga  menemukan  tantangan.  Penelitian  ini  menilai  kelayakan pelatihan  guru  dalam  menerapkan  praktik  restoratif.  Hasil penelitian  menunjukkan  adanya  perbaikan  dalam  penerapan konsekuensi  restoratif  secara  keseluruhan  di  seluruh  sekolah, dan  memberikan  keuntungan  dalam  penggunaan  pendekatan ini untuk lebih disiplin serta praktik restoratif oleh guru. Hasil juga menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan mengadopsi dengan memotivasi siswa dan melibatkan mereka dalam perilaku yang sesuai selama masa studi. Namun terlepas dari  itu,  ada  tantangan  yang  terkait  dengan  implementasi termasuk menyelaraskan komitmen administrasi untuk praktik restoratif  dengan  kesediaan  masing-masing  guru  untuk mengubah  praktik  kelas,  mengalokasikan  waktu  yang  cukup untuk  mengubah  kebijakan  dan  praktik,  dan  mengatasi tantangan logistik untuk memaksimalkan manfaat pembinaan. Dengan  hasil  temuan  uji  lapangan  penelitian  tersebut memberikan  rekomendasi  saat  ini  untuk  memajukan  praktik restoratif  pendukung  berbasis  bukti  di  sekolah.  (Claudia Vincent,  dkk,  Introducing  Restorative  Practices  into  High Schools’  Multi-Tiered  Systems  of  Support:  Successes  and Challenges,  Contemporary  Justice  Review,  24:4,  2021,  409- 435)
Penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  adalah  konflik proses  manajemen  di  mana  pihak-pihak  yang  berkonflik menyelesaikan  konflik  mereka  melalui  negosiasi  untuk mencapai kesepakatan, Tujuan dari proses penyelesaian konflik mediasi  yang  digunakan  oleh  para  pihak  yang  berkonflik menciptakan win & win solution; menitikberatkan terhadap apa yang dapat dicapai pada masa depan daripada di masa lampau; dengan  kontrol  seperti  pihak-pihak  yang  berkonflik  merasa bahwa  mereka  memiliki  lebih  banyak  kesempatan  untuk mengontrol  diri  mereka  sendiri  dan  menumbuhkan  hubungan dan  membuat  keputusan  sendiri.  Sementara  di  dalam  proses pengadilan (litigasi), keputusan dibuat oleh hakim bukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Dengan  proses  mediasi  lebih  murah  daripada  litigasi dengan  resolusi  lebih  cepat  hingga  fleksibel,  proses  mediasi dapat  diselesaikan  dalam  hitungan  hari  atau  minggu,  tidak seperti waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mekanisme proses mediasi lebih banyak diminati karena menitikberatkan kepada pilihan  dan  solusi  yang  lebih  kreatif  pada  kedua  belah  pihak. Proses  mediasi  dikelola  oleh  mediator  dan  pihak-pihak  yang berkonflik, dan tidak tunduk pada hukum acara yang diatur oleh hukum  atau  proses  arbitrase  yang  kaku  dan  mencari kesepakatan yang memu askan bersama, mediasi tidak terkait dengan penentuan kesalahan atau ketidaktepatan, hukuman dari pihak yang berkonflik. (Irma Cahyaningtyas, Penal Mediation Of  Tratments  For  Children  In  The  Juvenile  Justice  System, Diponegoro  Law  Review,  vol.  3,  no.  2,  2018,  pp.  264-276) Keadilan  tersebut  berdasarkan  ground  norm  (norma  dasar) falsafah  negara  yaitu  Pancasila  khususnya  Sila  ke-5  yang berbunyi  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.” Meskipun  falsafah  negara  secara  spesifik  tidak  menyatakan adanya  ruang  bagi  mediasi  penal,  akan  tetapi  adanya  essensi nilai  -nilai      keadilan      dalam      mendorong  kesejahteraan masyarakat  dapat  digunakan  sebagai  dasar  mediasi  penal. Selain   Pancasila    Sila    ke-5, keadilan  sosial  juga diatur  di
Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat... (Marif, Nurhaedah)
dalam  konstitusi  negara  Republik  Indonesia  yaitu  dalam pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4.  (Cacuk  Sudarsono, Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri  Semarang  4.1  2015,  hlm.  23)  Program  keadilan restoratif mampu melibatkan pelaku dalam dialog, membangun hubungan,  dan  komunikasi  moral  lebih  mendalam  daripada proses pengadilan konvensional. (Shih-YaKuo, DennisLongmire,  &  Steven  J.  Cuvelier,  An  Empirical Assessment  of ThePprocess  of Restorative Justice, Journal  of Criminal  Justice  Volume  38,  Issue  3,  May–June  2010,  Pages 318-328).
Sistem pengadilan konvensional secara alamiah berlawanan,  sering  kali  menghasilkan  satu  pihak  sebagai pemenang  dan  pihak  lainnya  sebagi  pihak  yang  kalah. Sementara  itu  kritik  tajam  terhadap  lembaga  peradilan  dalam menjalankan  fungsinya  yang  dianggap  terlalu  padat,  lamban dan  buang  waktu,  mahal  dan  kurang  tanggap  terhadap kepentingan  umum  serta  dianggap  terlalu  formalistik  dan terlampau  teknis.  Itu  sebabnya  masalah  perlunya  peninjauan kembali  perbaikan  sistem  peradilan  ke  arah  yang  efektif  dan efesien. Bahkan muncul kritik yang mengatakan bahwa proses pengadilan  beserta  hasilnya  dianggap  tidak  efesien  dan  tidak adil.  Didalam  praktik  pengadilan  contoh  pada  perkara malpraktik  kedokteran  sering  tidak  memuaskan  bagi  korban (pasien)  maupun  keluarganya,  bukan  hanya  dokter  yang merugikan  dirinya  diputus  bebas  oleh  pengadilan  atau hukuman/pidana yang dijatuhkan hakim tidak setimpal dengan penderitaan  yang  dialami  pasien,  sehingga  menambah penderitaannya  (menjadi  korban  ganda).  Kelemahan  dan ketidakpuasan  terhadap  operasionalisasi  sistem  peradilan pidana mendorong untuk dicari alternatif penyelesaian perkara di  luar  jalur  penal  yaitu  dengan  cara  mediasi  penal  sebagai wujud  restorative  justice  dengan  melalui  jalur  alternative dispute  resolution  (ADR).  ADR  digunakan  untuk  mengatasi kekakuan/formalitas  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang berlaku, menghindari efek negatif dari sistem pemidanaan yang ada  saat  ini,  khususnya  dalam  mencari  alternatif  lain  dari pidana  penjara  dengan  upaya  penyelesaiannya  yang  lebih bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan  harkat  martabat  manusia  dan  memuaskan kedua belah pihak (win-win solution) serta untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses  peradilan  pidana.  (S  Tri  Herlianto,  Mediasi  Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran. Majalah Masalah-2 Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 43(2), 2014, 297-304)  Namun,  jenis  pelanggaran  dan  tingkat  kemiskinan mempengaruhi  penyelesaian  program  dan  residivisme  di kalangan  remaja  dalam  program  keadilan  restoratif.( Kimberlyde BeusNancyRodriguez, Restorative Justice Practice:  An  Examination  Of  Program  Completion  And Recidivism,  Journal  of  Criminal  Justice  Volume  35,  Issue  3, May–June 2007, Pages 337-347)
Kebijakan  untuk  menetapkan  mediasi  penal  yang merupakan  perwujudan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran sebagai pembaharuan hukum pidana yang akan datang yang merupakan bagian  dari  proses  peradilan  pidana  sangat  dibutuhkan  sesuai dengan teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, sehingga mediasi  penal  dapat  menjadi  sarana  penyelesaian  perkara tindak  pidana  praktik  kedokteran  yang  sah  dan  hasil kesepakatannya bersifat  mengikat terhadap para pihak, antara dokter  dan  pasien  maupun  keluarganya  serta  aparat  penegak
hukum dan masyarakat sehingga perkara tindak pidana praktik kedokteran  yang  diselesaikan  melalui  mediasi  penal menghapuskan  kewenangan  untuk  menuntut.    Sebagaimana yang  dikatakan  Jerome  Frank,  Tujuan  utama  kaum  realisme hukum adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsif terhadap  kebutuhan  sosial”.(Philippe  Nonet,  Philip  Selznick, Diterjemahkan  Oleh  Raisul  Muttaqien,  Hukum    Responsif, (Bandung:  Nusa  Media,  2013)  Dengan  menggunakan  teori hukum  responsif  yang  menghendaki  agar  hukum  senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice,  berorientasi  kepada  tujuan  (purposif)  keadilan, memperhatikan kepentingan publik, mengintegrasikan aspirasi hukum  dan  politik,  memperbesar  akses  sosial  dan  integrasi advokasi hukum dan lebih dari pada itu mengedepankan pada keadilan substantif (subtancial justice).
Kewenangan  Jaksa  dalam  melaksanakan  diskresi Penuntutan  proseantoial  disqetionary  atau  opportuniteit beginselen)  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki  arti  penting  dalam  rangka  mengakomodasi perkembangan  kebutuhan  hukum  dan  rasa  keadilan  di masyarakat  yang  menuntut  adanya  perubahan  paradigma penegakan  hukum  dari  sematamata  mewujudkan  keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke  pengadilan,  termasuk  juga  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan melalui mediasi penal (Pasal 30C, pada bagian  c; turut  serta  dan  aktif  dalam  penanganan  perkara  pidana  yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan  kompensasinya;  d.  melakukan  mediasi  penal,  melakukan sita  eksekusi  untuk  pembayaran  pidana  denda  dan  pidana pengganti  serta  restitusi;  g;  melakukan  sita  eksekusi  untuk pembayaran  pidana  denda  dan  uang  pengganti;)  sebagai implementasi  dari  keadilan  restoratif  yang  menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan  beberapa  kewenangan  Jaksa  Agung, Kejaksaan,  dan  Jaksa  yang  diatur  dalam  berbagai  ketentuan peraturan  perlindang-undangan  sehingga  lebih  komprehensif dan  dapat  dilaksanakan  secara  lebih  optimal,  seperti kewenangan  menggunakan  denda  damai,  melakukan  intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan  penegakan  hukum,  pelaksanaan  wewenang dilakukan  secara  koordinatif  dan  terpadu  dengan  instansi dan/atau  lembaga  lain  sesuai  dengan  kewenangannya sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dengan  adanya  hukum  responsif  berupaya  mengatasi kekakuan dan tidak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial.  Mengusulkan  kewenangan  lembaga-lembaga  negara dalam  membuat  hukum  senantiasa  dikurangi  dan  diserahkan kepada  unit-unit  kekuasaan  yang  lebih  rendah  dengan  tujuan agar  lebih  memahami  inti  persoalan  di  masyarakat.  Selaras dengan teori hukum responsif, teori realisme hukum atau legal realism hadir sebagai teori yang membawa hukum bukan lagi sekedar  logika  tetapi  pengalaman  (experience)  yang  tidak hanya  dilihat  semata-mata  dari  optik  hukum  itu  sendiri, melainkan  dilihat  dan  dinilai  dari  tujuan  sosial  yang  ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realism, pemahaman terhadap hukum tidak hanya sebatas  pada  teks  atau  dokumen-dokumen  hukum,  tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut (konteks). Maka dari itu, dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 11
tahun  2021  bahwa  ketentuan  mengenai  Kejaksaan  Republik Indonesia  sebagaimana  diatur  dalarn  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2OO4  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum.
Paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa  depan  dari  kaidah  hukum  tersebut.  Legal  realism mendorong  dilakukannya  perhatian  yang  lebih  besar  untuk melihat hukum dalam konteks sosial, sehingga dasar pemikiran legal realism bahwa hukum (positif) yang berlaku, tetap perlu dikembangkan  dengan  meilhat,  berupa  fakta  sosial  atau pengalaman hidup, sebagai masukan dalam upaya berfikir yang realistis untuk memfungsikan hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai  sarana  kontrol  sosial,  tetapi  juga  digunakan  sebagai sarana  rekayasa  masyarakat  (law  as  a  tool  of  social engineering) teori hukum pembangunan nasional dari Mochtar Kusumaadtja.  Begitu  pula  penggunaan  teori  sosiological jurisprudence yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi  tentang  peraturan  tetapi  juga  melihat  efek  dari  dan bekerjanya hukum, bahwa fungsi hukum bukan hanya semata- mata  sebagi  alat  kontrol  sosial  (social  control)  akan  tetapi hukum  juga  befungsi  sebagai  sarana  rekayasa  dan pembaharuan sosial yang lebih dikenal dengan istilah law as a tool  of  social  engineering.  Sosiological  jurisprudence menggunakan  perspektif  sosiologis  dalam  memahami  hukum yang  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  pengaruh hukum  dan  masyarakat.  Hukum  hendaknya  bertugas  untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan  yang  menurut  pengertian  yang  paling  rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Hukum yang baik sesuai  dan  selaras  dengan  hukum  yang  hidup  di  tengah masyarakat.  Hukum  tidak  terletak  pada  Undang-undang, putusan  hakim,  atau  ilmu  hukum,  tetapi  terletak  pada masyarakat itu sendiri.
Proses  mengembangkan  hukum  mempunyai  hubungan yang  erat  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat. Gejala  atau  nilai-nilai  dalam  masyarakat  sebagai  suatu pengalaman,  dikonkritisasi  menjadi  norma-norma  hukum melalui tangan para ahli hukum yang kemudian didelegasikan atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara, dengan kata lain cita-cita  keadilan  masyarakat  dengan  cita-cita  keadilan  yang dituju negara selaras dan termanisfestasikan di dalam hukum. Masyarakat  adalah  ide  umum  yang  dapat  digunakan  untuk menandakan  semua  hubungan  sosial,  yakni  dari  keluarga, desa,kota,  lembaga-lembaga  sosial,  negara,  bangsa,  sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Semua hukum merupakan  hukum  sosial  dalam  arti  semua  hubungan  hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis yang dipergunakan dalam  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  yang  bersifat menentukan  dalam  pembentukan  hukum.  Norma  hukum merupakan  kenyataan  dan  berasal  dari  masyarakat  dimana dasar  (ide)  pembentukannya  berasal  dari  dan/atau  sesuai dengan kenyataan  masyarakat dan untuk itu  hukum  sekaligus menciptakan  masyarakat,  konsep  dalam  berhukum  sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.
Dengan  konsep  dan  teori  tersebut  serta  berlakunya mediasi penal yang merupakan keadilan responsif. Pembaharuan  hukum  pidana  untuk  memberi  tempat  kepada mediasi  penal  sebagai  media  penyelesaian  perkara  pidana
dimaksud dengan melakukan perubahan pada setiap komponen atau subsistem hukum pidana yaitu subtansi, lembaga penegak hukum  pidana.  Pembaruan  substansi  hukum  pidana  dengan memberikan dasar hukum dari  mediasi penal untuk peraturan perundangan  yang  berkaitan  dengan  peraturan  keadilan restoratif  sebagai  proses  penyelesaian  pidana  dengan penambahan dalam sistem hukum pidana perkara

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat selalu ditandai oleh perubahan- perubahan  yang  menunjukkan  adanya  proses  pembangunan, maka  gagasan  teori  hukum  pembangunan  nasional  terutama terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan  dengan  isu  hukum  yang  terjadi.  Mediasi  penal  yang dimana  hasil  pemikiran  pendekatan  keadilan  restoratif  ini didalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus menjadi  perluasan  tugas  dan  kewenangan  kejaksaan  atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang- Undang    Nomor  11  tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  Tentang    Kejaksaan Republik  Indonesia,    yang  diaharapkan  sebagai  alternatif penyelesaian  perkara.  Hasil  dari  penelitian  ini  sementara, Eksistensi  mediasi  penal  bisa  diketahui  bahwa  telah  di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana  ringan,  malpraktik  dan  penganiayaan.  Namun  sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan  restoratif  itu    sendiri  dengan  upaya  sebagai terjaminnya  kepastian  hukum  akan  penggunaan  keadilan restoratif  di  Indonesia,  sehingga  dalam  pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimaldan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu, perlu diperhatikan dalam pemberlakuannya.    Eksistensi  mediasi  penal  di  dalam pelaksanaanya  di  kejaksaan  apakah  telah  sesuai  dengan persayaratan  dan  pedoman  pemberlakuan  mediasi  penal karena  mengingat  tidak  semua  kasus  dapat  diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat  contohnya  korupsi  yang  di  dalam  hukum  pidana dianggap sebagai extraordinary crime

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Aan efendi, dkk, Teori Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Pengadilan  (judicialPrudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (Legisprudence)  Vol  1  Pemahaman Awal, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan  Pengembangan  Hukum  Pidana,  (Bandung:Citra Aditya bakti, 2005).
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana,( Bandung:Citra Aditya bakti, 2003)
Cacuk  Sudarsono,  Pelaksanaan  Mediasi  Penal  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan,  Unnes  Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang  vol 4.1,  2015.
Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat... (Marif, Nurhaedah)
Claudia  Vincent,dkk,  Introducing  restorative  practices  into high schools’ multi-tiered systems of support: successes and  challenges,  Contemporary  Justice  Review  24:4, 2021, pp 409-435. Conrad G. Brunk, Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue canadienne de philosophie, Cambridge University Press,  Volume  35  ,  Issue  3  ,  Summer  1996  , pp. 593  – 598.
Dyah  Listyarini,  Juvenile  Justice  System  Through  Diversion And  Rerstorative  Justice  Policy,  Diponegoro  Law
Review, vol. 2, no. 1,2017 pp. 168-184.
Firdaus Dewilmar, Model Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen
Penegakan Hukum, (Jakarta:Phinatama Media, 2020).
Hart,    diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  Konsep  Hukum, (Bandung: Nusa Media 2011)
Irwansyah,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik
Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi),  (Yogyakarta:  Mirra Buana Media,2020).
Irma  Cahyaningtyas,  Penal  Mediation  Of  Treatments  For
Children  In  The  Juvenile  Justice  System,  Diponegoro
Law Review, vol. 3, no. 2, Oct 2018, pp. 264-276. Jonathan  Hobson  ,  BrianPayne,  Building  Restorative  Justice Services: Considerations On Top-Down And Bottom-up Approaches,  International  Journal  of  Law,  Crime  and Justice, Volume 71, December 2022, pp 100555. Jonathan Hobson dkk, ‘Spaces’ for restorative development: international case
studies
on restorative services, Contemporary  Justice  Review, 25:2, 2022,  pp 143-162.
Kimberlyde  Beus  &  NancyRodriguez,  Restorative  justice practice:  An  examination  of  program  completion  and recidivism, Journal of Criminal Justice Volume 35, Issue 3, May–June 2007.
Lawrence  M.  Freidman,  diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,
Sistem hukum: Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media 2011).
M Syukri Akub, Sutiawati, Keadilan Restoratif, Perkembangan  serta  Prakteknya  Di  Indonesia  dan Beberapa Negara, (Yogyakarta: Litera, 2018). Ook  Mufrohim,  Ratna  Herawati,  Independensi  Lembaga Kejaksaan  Sebagai  Legal  Structure  Di  Dalam  Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  Program  Studi Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas
Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, 2020.
Philippe  Nonet,  Philip  Selznick,  Diterjemahkan  Oleh  Raisul Muttaqien, Hukum  Responsif, (Bandung: Nusa Media, 2013)
S  Tri  Herlianto,  Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Malpraktik  Kedokteran. Majalah Masalah-2  Hukum,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, 43(2),  2014, pp 297-304.
Shannon  Sliva,  Mariah  Shaw  &  Tyler  M.  Han,  Policy  To Practice: An Implementation Case Study In Restorative Justice,  Contemporary  Justice  Review,  23:4  ,2020,  pp 527-543.
Shih-YaKuo,  DennisLongmire,  &  Steven  J.  Cuvelier,  An Empirical  Assessment  Of  The  Process  Of  Restorative Justice, Journal of Criminal Justice Volume 38, Issue 3, May–June 2010, Pages 318-328. Steven  Shavell,  The  Optimal  Structure  of  Law  Enforcement The Journal of Law and Economics, Law and Economics Sponsored by The University of Chicago Booth School
of Business and The University of Chicago Law School, Volume 36, Number 1, Part 2, 1993