Mei 2020

## ANALISIS PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE
Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Most of the land beach  border Village Bintarore has  been controlled and owned  by the community. The purpose of this research are (1) to know the kind of land tenure, land ownership, land use and land utilization; (2) Land Office Policy in Bulukumba Regency granting land rights; (3)  the  suitability  of  the  land  use  and  land  utilization  with  RTRW.  The  research  was  conducted using qualitative methods for data analysis, survey and interview methods for data collection and the use of the census method. Based  on the results of the study are known: (1) land on the beach border  Village  Bintarore  is  controlled  by  the  Government,  the  public  and  legal  entities.  Types  of landholdings consists of State land and land ownership rights. Type of land use consists of the use of  the  open  land  for  housing,  services,  government  agencies,  religious  services,  rental  services, workshop,  warehousing,  graves,  sports  field,  industry,  trade  and  services  mix. Land  utilization type  consists  of  utilization  as  a  place  of  residence,  mix,  economic,  social,  agricultural  and  not utilized; (2) Bulukumba District Land Office do policies to keep providing land rights in the area of the  border  of  the  Bintarore  Village  beach,  (3)  there  are  87,19%  mismatch  between  the  use  and utilization of land at Bintarore Village beach border with RTRW.
Keywords: IP4T, RTRW, beach border.
Intisari: Sebagian  besar  tanah  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  telah  dikuasai  dan  dimiliki oleh  masyarakat.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  (1)  Jenis  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah;  (2)  Kebijakan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bulukumba dalam  pemberian  hak  atas  tanah;  (3)  Kesesuaian  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dengan RTRW. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui  survei  dan  wawancara  serta  menggunakan  metode  sensus.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui:  (1)  Tanah  di  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  dikuasai  oleh  pemerintah, masyarakat  dan  badan  hukum.  Jenis  pemilikan  tanah  terdiri  dari  tanah  negara  dan  tanah  hak milik.  Jenis  penggunaan  tanah  terdiri  dari  penggunaan  untuk  perumahan,  tanah  terbuka,  jasa instansi pemerintah, jasa peribadatan, jasa sewa, perbengkelan, pergudangan, kuburan, lapangan olahraga,  industri,  jasa  perdagangan  dan  kebun  campuran.  Jenis  pemanfaatan  tanah  terdiri  dari pemanfaatan  sebagai  tempat  tinggal,  campuran,  ekonomi,  sosial,  pertanian  dan  tidak dimanfaatkan;  (2)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bulukumba  melakukan  kebijakan  untuk  tetap memberikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore (3) Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai kelurahan Bintarore dengan RTRW.
Kata Kunci: IP4T, RTRW, sempadan pantai.

## A. Pendahuluan
Laju  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat  dibarengi  dengan perkembangan  pembangunan  yang  semakin  pesat  di  berbagai  sektor  kehidupan menjadikan  tanah  sebagai  komoditas  ekonomi  yang  nilainya  sangat  tinggi.  Ketersediaan
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 123
tanah  yang  bersifat  terbatas,  hal  ini  mendorong  sebagian  besar  masyarakat  menempati tanah-tanah  kawasan  di  pinggiran  pantai  yang  memiliki  fleksibilitas  terhadap  akses transportasi  jika  dibandingkan  dengan  di  wilayah  daratan.  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  memiliki  banyak  kota-kota  pesisir  yang  selama  ini  tidak  hanya  menjadi pemukiman,  namun  juga  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  perdagangan.  Salah satu  contoh  daerah  yang  memiliki  perkembangan  pembangunan  di  kawasan  pesisir adalah Kabupaten Bulukumba khususnya di Kelurahan Bintarore.
Sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang diatur dalam Pasal 1 butir  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2016  tentang  Batas Sempadan.  Setiap  pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota  yang  mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota. Penetapan  batas  sempadan  pantai  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  penguasaan  dan penggunaan  tanah  oleh  masyarakat  sekitar  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Penetapan batas sempadan pantai di Kabupaten Bulukumba diatur dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  21  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba yaitu daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling  sedikit  100  (seratus)  meter  dari  titik  pasang  air  laut  tertinggi  ke  arah  darat. Penetapan  batas  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan pantai dan mengatasi bencana.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, menjelaskan bahwa kawasan sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yang kelestariannya harus tetap terjaga. Hal tersebut kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Pengelolaan  Pesisir  Terpadu  (PPT) menyatakan  bahwa  sempadan  pantai  adalah  daerah  yang  sepanjang  pantai  yang diperuntukkan  bagi  pengamanan  dan  kelestarian  pantai.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bulukumba  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Tahun 2016-2021 menyatakan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan salah satu  kawasan  perlindungan  setempat.  Kawasan  sempadan  pantai  merupakan  kawasan tanah  negara  yang  berfungsi  sebagai  pelindung  kelestarian  lingkungan  pantai.  Kawasan sempadan  pantai  seharusnya  menjadi  ruang  publik  dengan  akses  terbuka  untuk  umum ( Public  domain ).  Segala  bentuk  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya  harus  memiliki kontrol, baik itu dari segi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan.
Konflik  pertanahan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penguasaan  dan  pemilikan tanah  meliputi  konflik  karena  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan

## 124 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara),  maupun  yang  telah  dilekati  hak  oleh  pihak  tertentu  (Limbong  2014,  88).  Dalam konteks kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai  saat  ini  masih  rancu.  Di  satu  sisi  kawasan  sempadan  pantai  merupakan  kawasan lindung  setempat  yang  harus  dijaga  kelestariannya,  akan  tetapi  di  sisi  lain  banyak masyarakat  yang  telah  menempati  kawasan  tersebut  sebagai  tempat  tinggal  serta melakukan aktivitas lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa objek tanah di kawasan sempadan pantai yang telah memiliki hak atas tanah.
Dalam  konteks  penggunaan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai    harus  mengacu pada  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  yaitu  sebuah  rencana  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  agar pemanfaatannya  optimal,  lestari,  seimbang  dan  serasi  bagi  kemakmuran  rakyat.  RTRW merupakan  suatu  acuan  pembangunan  yang  diharapkan  mampu  mewujudkan pemanfaatan  ruang  yang  lebih  optimum  serta  pembangunan  yang  berkelanjutan. Kawasan  sempadan  pantai  yang  merupakan  kawasan  lindung  mengisyaratkan  bahwa segala  bentuk  penggunaan  tanahnya  harus  bertujuan  menjaga  kelestarian  lingkungan pantai.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  kenyataannya  di  lapangan.  Masyarakat  yang berada  di  kawasan  sempadan  pantai  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah  untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.
Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan yang diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan  tanah/ruang  (Puspasari  dan  Sutaryono  2017,  42).  Sinkronisasi  antara penggunaan  tanah/ruang  ( Land  use )  dengan  administrasi  pertanahan  merupakan  salah satu  pokok  permasatanah  yang  sampai  saat  ini  belum  terselesaikan.  Adanya  perbedaan pandangan  dan  acuan  yang  digunakan  dalam  proses  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah/ruang  yang  digunakan  akan  sulit  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Jenis  penguasaan, pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah;  (2)  Kebijakan  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian hak atas tanah; (3) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore.
Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif,  sementara  teknik pengumpulan  data  diperoleh  melalui  survei  dan  wawancara  serta  melalui  sensus  pada seluruh  bidang  tanah  yang  berada  di  kawasan  sempadan  pantai.  Data  kuantitatif  yang diperoleh,  digunakan  sebagai  acuan  penelitian  dalam  mendeskripsikan  keadaan  yang sebenarnya di lapangan.
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 125

## B. Jenis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

## 1. Penguasaan Tanah
Penguasaan  dan  menguasai  (tentang  tanah)  dapat  dipakai  dalam  arti  fisik,  juga dalam  arti  yuridis  serta  beraspek  perdata  dan  publik.  Penguasaan  dalam  arti  yuridis adalah  penguasaan  yang  dilandasi  oleh  hak  dan  dilindungi  oleh  hukum  sehingga  pada umumnya  memberi  kewenangan  kepada  pemegang  hak  untuk  menguasai  secara  fisik tanah  yang  dihaki  (Harsono  1997,  23).  Pemilik  tanah  mempergunakan  atau  mengambil manfaat dari tanah yang dikuasai, tidak menyerahkan kepada pihak lain.
Penguasaan  fisik  berorientasi  pada  hubungan  manusia  dan  tanah  dalam  hal penggunaan  tanahnya.  Penguasaan  fisik  tidak  harus  melekat  pada  penguasaan yuridisnya,  misalnya  seseorang  yang  secara  hukum  memiliki  tanah,  akan  tetapi  dalam proses  penggunaannya  diserahkan  kepada  orang  lain  dengan  perjanjian  atau  syarat tertentu.  Selain  itu,  terdapat  pula  penguasaan  secara  yuridis  yang  tidak  memberi kewenangan  untuk  menguasai  tanah  yang  bersangkutan  secara  fisik.  Misalnya,  tanah yang dijaminkan ke bank secara fisik penguasaan tanahnya tetap ada pada pemegang hak atas  tanah,  akan  tetapi  secara  yuridis  kreditor  (bank)  memegang  jaminan  atas  tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah tersebut. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah  ini  dipakai  dalam  aspek  privat,  sedangkan  penguasaan  yuridis  yang  beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Santoso 2010, 73-74).
Sejarah  penguasaan  tanah  di  Kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  di mulai  pada  tahun  1980.  Bupati  Bulukumba  pada  saat  itu  mengeluarkan  suatu  kebijakan yaitu  memindahkan  sebagian  besar  nelayan  yang  tinggal  di  pesisir  pantai  Lingkungan Bentenge,  Kelurahan  Tanah  Kongkong  ke  pesisir  pantai  Kelurahan  Bintarore.  Alasan utama  kebijakan  tersebut  karena  kawasan  pesisir  pantai  Kelurahan  Tanah  Kongkong sering  dilanda  banjir  akibat  pasang  air  laut.  Bencana  tersebut  dikhawatirkan  dapat membahayakan  penduduk  sekitarnya.  Masyarakat  yang  mengikuti  program  tersebut diberikan fasilitas berupa uang ganti rugi dan tanah.
Tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  sebagian  besar  dikuasai oleh masyarakat, baik yang dikuasai perorangan maupun badan hukum. Penguasaan ini didasarkan pada terdaftarnya tanah-tanah tersebut sebagai objek pajak. Berdasarkan hasil observasi  lapangan,  penguasaan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  dibagi  menjadi  3 (tiga) kategori yaitu masyarakat, badan usaha dan pemerintah.

## 126 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
Tabel 1. Luas Penguasaan Tanah Menurut Pemilik Tanah di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Penguasaan tanah Luas (M 2 ) Persentase (%) 1 Masyarakat 17.0562 69,33 2 Badan Usaha 16.649 6,77 3 Pemerintah 58.789 23,90 Total 246.000 100
Sumber: Hasil Pengolahan Tanah Data, 2018.
Berdasarkan  data  yang  diperolah,  masyarakat  menguasai  17.0562  m 2 atau  69,33% bidang  tanah,  badan  usaha  menguasai  16.642  m 2 atau  6,77%  dan  pemerintah  58.789  m 2 atau  23,90%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  tanah-tanah  di  kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh masyarakat sekitar.
Penguasaan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  yang didominasi  oleh  masyarakat  sekitar  mengakibatkan  kawasan  tersebut  telah  menjadi kawasan  pemukiman  padat  penduduk.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
Tabel 2. Dasar Penguasaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Bukti Penguasaan Jumlah Bidang Tanah Persentase (%) 1 SPPT PBB 152 38,62 2 SKT Kelurahan 8 2,05 3 Akta 19 4,86 4 Sertipikat 212 54,48 Total 391 100
Sumber: Hasil Pengolahan Tanah Data, 2018.
Bukti  penguasaan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB), Surat Keterangan Tanah (SKT Kelurahan), Akta dan Sertipikat hak atas tanah. Bukti penguasaan  tanah  didominasi  oleh  sertipikat  hak  atas  tanah  sebanyak  54,48%  atau  212 bidang  tanah.  Dasar  penguasaan  tanah  berupa  akta  dan  sertipikat  tanah  berasal  dari adanya SPPT PBB dan SKT Kelurahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

## 2. Pemilikan Tanah
Pemilikan Tanah menunjukkan penguasaan tanah yang dilakukan secara efektif. Hal ini  menerangkan  bahwa  pemilikan  tanah  adalah  suatu  penguasaan  tanah  yang  dikuasai secara  efektif  terhadap  tanahnya  sendiri,  dan  adanya  hubungan  hukum  dengan
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 127
melekatkan  suatu  Hak  Atas  Tanah  antara  subjek  dan  objek  yang  dibuktikan  dengan sertipikat tanah (Wiradi 1989, 113).
Hak  Atas  Tanah  dalam  konsep  pemilikan  tanah,  diatur  dalam  pasal  16  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah  dan  Hak  memungut  hasil  hutan  serta  hak-hak  lain  yang  bersifat  sementara  yang diatur dalam Pasal 53 yakni Hak gadai, Hak usaha bagi hasil, Hak menumpang, dan Hak sewa tanah pertanian.
Hak pemilikan atas tanah merupakan hak yang terpenting yang dapat dimiliki oleh warga  negara  atas  sebidang  tanah.  Hak  ini  memberi  kesempatan  kepada  pemegang haknya  untuk  mengusahakan  tanahnya  demi  kesejahteraannya,  akan  tetapi  penguasaan atas  tanah  ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  Perundang-Undangan (Parlindungan 1991, 92).
Pemilikan  tanah  di  kawasan  padat  penduduk  sebagian  besar  berupa  Hak  Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Pakai, maupun masih berupa Tanah Negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tahun 2018, Jumlah bidang tanah di Kelurahan bintarore yang telah terdaftar sebanyak 793 bidang  tanah.  Kepemilikan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak Milik dan Tanah Negara.
Tabel 3. Pemilikan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Pemilikan Tanah Jumlah Bidang Tanah Persentase (%) 1 Hak Milik 212 54,22 2 Tanah Negara 179 45,78 Total 391 100
Sumber: Hasil pengolahan tanah data, 2018.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  sebanyak  179  bidang  tanah  atau  46%  dari  total jumlah  bidang  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  masih  berupa tanah negara yang belum terdaftar. Belum terdaftar dimaksudkan bahwa hak keperdataan tanah tersebut belum di daftar di kantor pertanahan setempat (BPN) dan belum memiliki sertipikat  hak  atas  tanah.  Masyarakat  memiliki  tanah  yang  belum  terdaftar,  hanya memiliki  dasar  kepemilikan  tanah  berupa  akta,  Surat  Keterangan  Kelurahan  (SKT)  dan SPPT PBB.
Selain itu, sebanyak  212 bidang tanah atau 54% tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan  Bintarore  telah  terdaftar  dan  memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah.  Sertipikat tanah  tersebut  merupakan  dasar  kepemilikan  tanah.  Berdasarkan  jenis  hak  atas  tanah

## 128 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
yang  diberikan,  seluruh  tanah  yang  telah  memiliki  sertipikat  merupakan  hak  milik. Banyaknya  bidang  tanah  yang  telah  bersertipikat  di  kawasan  sempadan  pantai mengambarkan  bahwa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bulukumba  memberikan  akses kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

## 3. Penggunaan Tanah
Berdasarkan  Pasal  1  butir  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan  Tanah  (PP  No  16  Tahun  2004)  menyatakan  bahwa  penggunaan  tanah adalah  wujud  tutupan  permukaan  bumi  baik  yang  merupakan  bentukan  alami  maupun buatan  manusia.  Penggunaan  tanah  tersebut  telah  diatur  batasannya  yaitu  sekedar diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang (UUPA). Sedangkan berapa tubuh bumi itu  boleh  digunakan  dan  setinggi  berapa  ruang  yang  ada  di  atasnya  boleh  digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan  tubuh  buminya  sendiri,  kemampuan  pemegang  haknya  serta  ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Ayat 2014, 127).
Penggunaan  tanah  harus  memiliki  kontrol  baik  itu  dari  segi  kebijakan  dan  aturan serta  dalam  proses  pelaksanaannya.  Eksploitasi  tanah  yang  berlebihan  dapat mengakibatkan  kerusakan  bukan  hanya  tanah  yang  digunakan  akan  tetapi  juga berpengaruh  terhadap  lingkungan  sekitar.  Dari  segi  peraturan,  batasan  tentang penggunaan  tanah  telah  diatur  secara  jelas  akan  tetapi  dari  segi  pelaksanaannya  masih terdapat berbagai macam penggunaan tanah secara liar.
Berdasarkan  data  yang diperoleh,  penggunaan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai Kelurahan  Bintarore  terdiri  dari  10  (sepuluh)  jenis  penggunaan  yaitu  perumahan,  tanah terbuka,  jasa  instansi  pemerintah,  jasa  peribadatan,  jasa  sewa,  perbengkelan, pergudangan, kuburan/pemakaman, taman umum, lapangan olahraga, kebun campuran, industri dan jasa perdagangan.
Tabel 4. Penggunaan Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Jenis Penggunaan Tanah Jumlah Bidang Luas (M 2 ) Persentase 1 Industri 7 9.169 4,54% 2 Jasa Instansi Pemerintah 3 5.585 2,77% 3 Jasa pendidikan 1 268 0,13% 4 Jasa perdagangan 34 17.528 8,68% 5 Jasa Peribadatan 2 907 0,45% 6 Jasa Sewa 1 2.280 1,13% 7 Kebun Campuran 2 5.894 2,92% Bersambung …
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 129 No. Jenis Penggunaan Tanah Jumlah Bidang Luas (M 2 ) Persentase 8 Kuburan/Pemakaman 3 2.022 1,00% 9 Lapangan Olahraga 2 3.992 1,98% 10 Perbengkelan 2 1.007 0,50% 11 Pergudangan 1 664 0,33% 12 Perumahan 307 120.595 59,74% 13 Taman Umum 1 411 0,20% 14 Tanah terbuka 25 31.534 15,62% Total 391 201.855 100,00%
Sumber: Hasil pengolahan tanah data, 2018
Berdasarkan  jenis  penggunaannya,  penggunaan  tanah  di  kawasan  tersebut  dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penggunaan tanah pertanian dan non pertanian Penggunaan tanah non pertanian terdiri dari perumahan sebesar 59,74% atau 307 bidang tanah, tanah terbuka sebesar 15,62% atau 25 bidang tanah, jasa instansi pemerintah sebesar 2,77% atau 3  bidang  tanah,  jasa  peribadatan  sebesar  0,45%  atau  2  bidang  tanah,  jasa  sewa  sebesar 1,13% atau 1 bidang tanah, perbengkelan sebesar 0,50% atau 2 bidang tanah, pergudangan sebesar  0,33%  atau  1  bidang  tanah,  kuburan/pemakaman  sebesar  1,00%  atau  3  bidang tanah, lapangan olahraga sebesar 1,98% atau 2 bidang tanah, industri sebesar 4,54% atau 8 bidang  tanah,  dan  jasa  perdagangan  sebesar  8,68%  atau  34  bidang  tanah.  Penggunaan tanah  pertanian  hanya  berupa  kebun  campuran  sebesar  2,92%  atau  2  bidang  tanah. Penggunaan  tanah  didominasi  oleh  penggunaan  tanah  non  pertanian  sebesar  97,08%, sedangkan pertanian hanya 2,92%. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran masyarakat akan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung.

## 4. Pemanfaatan Tanah
Pemanfaatan tanah merupakan wujud penyelenggaraan kegiatan penggunaan tanah baik  pertanian  maupun  non  pertanian  sebagai  usaha  mengambil  manfaat  atas  tanah dalam  upaya  untuk  dapat  memberikan  peningkatan  nilai  tanah  sesuai  dengan  fungsi tanah,  lingkungan,  kepentingan  masyarakat  dan  waktu  berupa  hasil  atau  jasa  tertentu (Emmanuel  2015,  13).  Berdasarkan  Pasal  1  butir  (4)  PP  No.  16  Tahun  2004  menyatakan bahwa  pemanfaatan  tanah  adalah  kegiatan  untuk  mendapatkan  nilai  tambah  tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan dengan syarat tidak mengubah penggunaan tanahnya  serta  harus  memperhatikan  hak  atas  tanah  dan  kepentingan  masyarakat. Pemanfaatan  tanah  di  kawasan  lindung  dapat  ditingkatkan  untuk  kepentingan pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung.

## 130 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  tanah/ruang  di  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  wajib  memiliki  izin  lokasi.  Izin  lokasi  dijadikan  dasar sebagai dasar pemberian izin pengelolaan.
Berdasarkan data yang diperoleh, pemanfaatan tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan  Bintarore  dibagi  menjadi  10  (sepuluh)  kategori  pemanfaatan  yaitu  campuran, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, produksi pertanian, tempat tinggal dan tidak ada.
Tabel 5. Pemanfaatan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Jenis Pemanfaatan Tanah Jumlah Bidang Luas (M 2 ) Persentase 1  Campuran 36 14.156 7,01% 2  Kegiatan ekonomi 18 23.912 11,85% 3  Kegiatan sosial 9 11.163 5,53% 4  Produksi Pertanian 2 5.894 2,92% 5  Tempat Tinggal 301 117.841 58,38% 6  Tidak ada 25 28.889 14,31% Total 391 201.855 100 %
Sumber: Hasil pengolahan tanah data, 2018.
Pemanfaatan  tanah  di  sempadan  pantai  kelurahan  Bintarore  didominasi  oleh pemanfaatan  tanah  sebagai  tempat  tinggal  seluas  117.841  m 2 atau  58,38%.  Pemanfaatan tanah  sebagai  tempat  tinggal  berasal  dari  penggunaan  tanah  perumahan.  Pemanfaatan tanah sebagai tempat tinggal berupa bangunan permanen dan semi permanen.

## C. Kebijakan Pemberian Hak
Pemberian  hak  atas  tanah  secara  umum  adalah  pemberian  hak  atas  bidang  tanah yang  memenuhi  kriteria  tertentu  kepada  penerima  hak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu yang  dilakukan  dengan  satu  penetapan  pemberian  hak.  Pemberian  hak  diberikan  baik secara individu maupun kolektif.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Pelimpahan  Kewenangan Pemberian Hak  Atas  Tanah  dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas hak pengelolaan. Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha,  hak  guna  bangunan,  dan  hak  pakai.  Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah diberikan  kepada:  1)  Kepala  Kantor  Pertanahan,  2)  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional, dan 3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 131
Pemberian  hak  atas  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemberian hak atas tanah pada pantai dapat diberikan untuk pembangunan sebagai berikut:
1. Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan,
2. Pelabuhan atau dermaga,
3. Menara penjaga keselamatan pengunjung pantai.,
4. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tertentu,
5. Pembangkit tenaga listrik
Pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore dimulai pada Tahun 1980. Program pemerintah daerah pada saat itu berupa relokasi masyarakat ke  kawasan  sempadan  pantai  di  Kelurahan  Bintarore  memberikan  ganti  rugi  dan sertipikat  hak  atas  tanah.  Pemberian  sertipikat  hak  atas  tanah  ini  dilakukan  meskipun sebagian besar tanah tersebut berada di kawasan sempadan pantai. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat sekitarnya yang belum memiliki sertipikat tanah untuk tetap mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan setempat.
Pada tahun 2010 Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menetapkan Kelurahan Bintarore  sebagai  salah  satu  target  pelaksanaan  Program  Nasional  (PRONA).  PRONA merupakan  salah  satu  program  pemerintah  berupa  pemberian  subsidi  sertipikat  gratis kepada  masyarakat  yang  belum  memiliki  sertipikat  tanah.  Pelaksanaan  PRONA  di Kelurahan  Bintarore  pada  tahun  2010  menghasilkan  100  sertipikat  tanah.  Sebagian  besar yang  menjadi  target  PRONA  merupakan  bidang  tanah  yang  peruntukannya  sebagai perumahan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dari  100  bidang  tanah  yang  telah disertipikatkan, 43 diantaranya terindikasi berada dalam kawasan sempadan pantai. Hal tersebut  manggambarkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bulukumba  tidak  hanya  memberikan  izin,  akan  tetapi  juga memberikan  akses  kepada  seluruh  masyarakat  yang  memiliki  tanah  di  kawasan sempadan pantai Bintarore untuk dapat mensertipikatkan tanahnya.
Pemberian  hak  atas  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  dapat  dilakukan  dengan syarat  telah  terdapat  jalan  atau  tanggul  yang  membatasi  bidang  tanah  tersebut  dengan laut.    Kebijakan  ini  belum  memiliki  dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan. Kebijakan ini hanya berlandaskan pada asumsi bahwa dengan adanya jalan atau tanggul dapat  mengatasi  atau  menghindari  terjadinya  kenaikan  air  laut  (pasang)  yang  dapat mengakibatkan hilangnya tanah tersebut. Kategori jenis atau lebar jalan dan tanggul yang

## 132 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
dapat  digunakan  sebagai  acuan  pemberian  sertipikat  belum  memiliki  rincian  yang  lebih jelas.
Pemberian  hak  atas  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bulukumba  hanya  mengacu  pada  SKT  yang  dikeluarkan  oleh  kantor kelurahan  setempat.  Alas  hak  yang  digunakan  oleh  masyarakat  di  kawasan  sempadan pantai Kelurahan  Bintarore hanya  berupa  SKT  kelurahan.  Dasar  pemberian hak  tersebut tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Penataan  Pertanahan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Dalam  Pasal  6  peraturan  ini  menjelaskan  bahwa  pendaftaran  tanah  di  wilayah  pesisir harus memenuhi syarat:
1. Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.
2. Mendapat  rekomendasi dari  pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW.
3. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

## D. Kesesuaian RTRW
Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial (berkesinambungan  dari  masa  ke  masa).  Penataan  ruang  di  kelompokan  berdasarkan sistem,  fungsi  kawasan,  administrasi,  kegiatan  kawasan,  dan  nilai  strategis  kawasan. Proses perencanaan penataan ruang tidak terlepas dari penggunaan tanah.
Permasalahan  tanah  yang  dihadapi  dalam  penataan  ruang  adalah  bagaimana mengimplementasikan  berbagai  kepentingan  pembangunan  yang  bersifat  publik  di  atas bidang-bidang  tanah  yang  telah  dilekati  dengan  berbagai  hak  atas  tanah  yang  bersifat privat.  Penataan  penggunaan  tanah  yang  telah  berlangsung  di  tengah  masyarakat  agar menjadi selaras dengan tujuan kepentingan umum yang direpresentasikan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Limbong 2014, 310).
Proses  penataan  ruang  diharapkan  tidak  hanya  proses  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan  pembangunan,  akan  tetapi  sekaligus  juga  merupakan  produk  yang  memiliki landasan  hukum  ( legal  instrument )  untuk  mewujudkan  tujuan  pengembangan  wilayah. Produk  penataan  ruang  berupa  RTRW  yang  digunakan  sebagai  acuan  pembangunan nasional.  RTRW  juga  diharapkan  menjadi  dasar  bagi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam memberikan hak atas tanah agar tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan ruang Kabupaten Bulukumba mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bulukumba  Tahun  2012-
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 133
2032 (Perda No. 21 Tahun 2012). Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan  tatanan  ruang  Kabupaten  Bulukumba  sebagai  pusat  perdagangan  bagian Selatan  Sulawesi  Selatan  yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  melalui pengembangan  minapolitan,  pariwisata,  dan  agroindustri  yang  berlandaskan  kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bulukumba  melalui  Perda  No.  21  Tahun  2012 menetapkan batas kawasan sempadan pantai berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi air  laut.  Penetapan  batas  ini  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  di  Kabupaten  Bulukumba yang  berada  di  kawasan  pesisir.  Batas  kawasan  sempadan  pantai  kemudian  diperjelas dengan adanya Peta Rencana Pola Ruang sebagai lampiran dari Perda No. 21 Tahun 2012.
Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulukumba, kawasan sempadan pantai  di  Kelurahan  Bintarore  terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis  peruntukan  ruang  yaitu pemukiman  dan  kawasan  lindung.  Meskipun  kawasan  sempadan  pantai  merupakan kawasan  lindung,  akan  tetapi  dalam  Peta  Rencana  Pola  Ruang  menggambarkan  adanya peruntukan  perumahan  di  kawasan  tersebut.  Berdasarkan  total  keseluruhan  kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore, sebesar 19,962 m 2 diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman sedangkan 226,038 m 2 diperuntukkan sebagai kawasan lindung.  Peruntukan tanah di kawasan sempadan pantai untuk kawasan lindung dapat berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Tabel 6. Kesesuaian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan RTRW
No. Kesesuaian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas (M 2 ) Persentase 1 Sesuai 25.856 12,81% 2 Tidak Sesuai 176.029 87,19% Total 201.885 100%
Sumber: Hasil Pengolahan Tanah Data, 2018.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  tidak sesuai dengan RTRW lebih besar dibandingkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai.  Hal  tersebut  terlihat  pula  di  lapangan,  dimana  sebagian  besar  tanah-tanah  di kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  telah  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dan aktifitas lainnya.
Penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan Bintarore  yang  sesuai  dengan  RTRW  berasal  dari  penggunaan  tanah  pemukiman  seluas 19.962  m 2 dan  kebun  campuran  seluas  5.894  m 2 .  Penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah pemukiman  berasal  dari  peruntukan  tanah  pemukiman  sedangkan  kebun  campuran berasal  dari  peruntukan  tanah  kawasan  lindung.  Penggunaan  tanah  kebun  campuran

## 134 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
sesuai  dengan  peruntukan  kawasan  lindung  karena  kebun  campuran  termasuk  dalam RTH meskipun telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat.
Kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  tidak  memiliki  RTH  yang  cukup luas  sebagai  penyangga  kelestarian  lingkungan  pantai.  Hal  tersebut  mengakibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai sangat rawan terhadap bencana seperti kenaikan  air  laut  yang  dapat  mengakibatkan  banjir.  Riwayat  bencana  di  kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore adalah banjir. Setiap tahunnya kawasan sempadan pantai  di  daerah  tersebut  dilanda  banjir  yang  disebabkan  oleh  kenaikan  air  laut  dan  air sungai secara bersamaan.
Kawasan  sempadan  pantai  di  Kelurahan  Bintarore  telah  termasuk  dalam  kawasan perumahan padat penduduk. Sebagian besar kawasan tersebut telah berdiri berbagai jenis bangunan  baik  permanen  maupun  semi  permanen  yang  digunakan  dan  dimanfaatkan oleh  masyarakat  sebagai  tempat  tinggal  dan  aktivitas  lainnya.  Pendirian  bangunan  di kawasan sempadan pantai terkait dengan pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dari  total  jumlah  bidang  tanah  yaitu  391  bidang tanah  di  Kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore,  sebanyak  358  bidang  tanah diantaranya  telah  didirikan  bangunan  baik  permanen  maupun  semi  permanen.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  izin  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bulukumba  untuk  mendirikan bangunan  di  kawasan  sempadan  pantai  yang  merupakan kawasan perlindungan setempat.

## Tabel 7. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Bintarore
No. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Jumlah bidang Persentase 1 Sudah ada 101 28,21% 2 Belum ada 257 71,79% Total 358 100%
Sumber: Hasil Pengolahan Tanah Data, 2018.
Tabel 7 menunjukkan persentase pemberian Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan jumlah  bangunan  yang  berada  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore. Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  sebesar  28,21%  atau  101  bidang  tanah  yang  memiliki bangunan    telah  memperoleh  IMB  sedangkan  71,79%  atau  257  bidang  tanah  belum memperoleh IMB.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba telah diberikan kewenangan terkait pemberian IMB. Kepala Dinas PUPR dan Tata  Ruang  Kabupaten  Bulukumba  mengatakan  bahwa  pemberian  IMB  di  kawasan sempadan  pantai  diberikan  untuk  tanah-tanah  yang  telah  memiliki  sertipikat  hak  atas
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 135
tanah sedangkan tanah yang belum bersertipikat tidak dapat diberikan izin. Pelaksanaan kebijakan  ini  bertentangan  dengan  kenyataannya  di  lapangan  yang  mana  terdapat beberapa masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah namun telah memiliki IMB.
Pertimbangan pemberian IMB didasari alasan bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan  sempadan  pantai  telah  menguasai  tanah  tersebut  jauh  sebelum  terbitnya  Perda No.  21  Tahun  2012.  Pemberian  izin  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan sempadan  pantai  dapat  diberikan  dengan  syarat  diperuntukkan  sebagai  kegiatan perikanan dan bidang usaha (pembuatan kapal).
Permasalahan  lain  yang  dihadapi  terkait  kawasan  sempadan  pantai  adalah penetapan  batas  garis  pantai  yang  menjadi  acuan  batas  sempadan  pantai.  Batas  garis pantai di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya mengalami perubahan akibat terjadinya abrasi. Garis pantai yang dahulunya diperkirakan jauh dari pemukiman masyarakat, lama kelamaan semakin mendekat.

## E. Peran dan Pelanggaran RTRW
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  21  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di  Kabupaten  Bulukumba  dengan  memanfaatkan  ruang  wilayah  secara  berdaya  guna, berhasil  guna,  serasi,  selaras,  seimbang  dan  berkelanjutan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertahanan  keamanan.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Bulukumba  berperan  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  keseimbangan pembangunan  antar  wilayah  dan  kesinambungan  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Bulukumba. RTRW Kabupaten Bulukumba dibuat agar dapat berfungsi sebagai pedoman untuk:
1. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Perwujudan  keterpaduan,  keterkaitan,  dan  keseimbangan  perkembangan antarwilayah serta keserasian antar sektor;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.
RTRW Kabupaten Bulukumba seharusnya menjadi acuan pembangunan di seluruh wilayah  Kabupaten  Bulukumba.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya  di  lapangan  RTRW tidak  memiliki  daya  tangkal  yang  cukup  kuat  untuk  mampu  mencegah  perubahan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  RTRW  seakan  hanya  suatu  kebijakan/peraturan

## 136 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  yang  tidak  mampu diterapkan sesuai dengan fungsinya.
Penerapan  RTRW  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  tidak diberlakukan  sebagaimana  mestinya.  Kawasan  sempadan  pantai  yang  peruntukannya sebagai  kawasan  perlindungan  setempat  telah  berubah  menjadi  kawasan  perumahan padat  penduduk.  Adanya  ketidaksesuaian  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dengan RTRW merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang.
Terkait  dengan  pelanggaran  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore, terdapat 3 pihak utama sebagai pelaku yaitu:
1. Masyarakat
Masyarakat  di  Kelurahan  Bintarore  merupakan  pihak/aktor  utama  yang berhubungan  langsung  dengan  perubahan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah. Masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tanah di kawasan sempadan pantai sesuai dengan keinginan guna pemenuhan kebutuhannya.
2. Instansi Pemerintah
Terdapat  2  instansi  pemerintah  yang  memiliki  peran  penting  terhadap  perubahan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yaitu  Dinas  PUPR  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Bulukumba dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Dinas PUPR dan Tata Ruang sebagai  pihak  yang  memberikan  IMB  dan  kantor  pertanahan  sebagai  pemberi  hak  atas tanah.
3. Pemerintah Daerah
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  merupakan  pihak  yang  membuat, mengawasi dan melaksanakan kebijakan/peraturan tentang RTRW agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya.
Pelanggaran  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  sempadan  pantai Kelurahan Bintarore disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
1. Tidak  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  pejabat  di  desa/kelurahan  terkait RTRW  yang  berlaku  di  Kabupaten  Bulukumba.  Tidak  adanya  sosialisasi mengakibatkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menggunakan  dan memanfaatkan tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore.
2. Belum  terciptanya  integrasi  yang  baik  antara  instansi  pemerintah.  Instansi pemerintah  di  Kabupaten  Bulukumba  seperti  dinas  PUPR  dan  tata  ruang  serta kantor  pertanahan  dalam  melaksanakan  tugasnya  khususnya  terkait  tanah  di kawasan  sempadan  pantai,  tidak  terdapat  suatu  kerja  sama  dan  koordinasi  yang baik.  Setiap  instansi  yang  mengeluarkan  kebijakan  memiliki  acuan/dasar  yang berbeda-beda.
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai… 137
3. Belum  adanya  kesadaran  masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bulukumba akan pentingnya RTRW. Hal tersebut terlihat dari adanya pelanggaran penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  keluarahan Bintarore.  Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  selaku  pemberi  izin, pengendali  dan  pengawas  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang,  tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam penguatan RTRW agar dapat di jadikan sebagai acuan pembangunan diantaranya:
1. Sosialisasi
Sosialisasi  tentang  RTRW  sangat  diperlukan  untuk  menambah  pengetahuan dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dan  pejabat  di  desa/kelurahan  akan pentingnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai RTRW.
2. Penegakan hukum ( Ultitum Rimedium )
Penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  RTRW  diharapkan  mampu memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  agar  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah khususnya  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore.  Penegakan  hukum digunakan  sebagai  langkah  antisipasi  yang  paling  akhir  dalam  mengembalikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW.

## F. Penutup

## 1. Kesimpulan
Tanah-tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh 3 (tiga) pihak  utama  yaitu  pemerintah,  masyarakat  dan  badan  hukum.  Dasar  penguasaan  tanah berupa  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak  Bumi  Bangunan  (SPPT  PBB),  Surat Keterangan Tanah (SKT Kelurahan), Akta dan Sertipikat. Jenis pemilikan tanah terdiri dari tanah negara dan hak milik atau sertipikat hak atas tanah. Jenis penggunaan tanah terdiri dari  penggunaan  untuk  perumahan,  tanah  terbuka,  jasa  instansi  pemerintah,  jasa peribadatan,  jasa  sewa,  perbengkelan,  pergudangan,  kuburan/pemakaman,  lapangan olahraga,  industri,  jasa  perdagangan  dan  kebun  campuran.  Jenis  pemanfaatan  tanah terdiri  dari  pemanfaatan  sebagai  tempat  tinggal,  campuran,  kegiatan  ekonomi,  kegiatan sosial, produksi pertanian dan tidak dimanfaatkan.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bulukumba  melakukan  kebijakan  untuk  tetap memberikan  hak  atas  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  dengan syarat  terdapat  jalan  atau  tanggul  yang  membatasi  bidang  tanah  dengan  garis  pantai. Syarat  dan  tata  cara  pendaftaran  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  sama  dengan

## 138 Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi
pendaftaran  tanah  pada  umumnya.  Meskipun  telah  ada  peraturan  mengenai  pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai, akan tetapi belum ada peraturan yang secara detail  mengatur  tentang  tata  cara,  syarat  dan  jenis  hak  yang  dapat  diberikan  atas  tanah tersebut. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan Bintarore terdiri dari pemukiman dan kawasan lindung. Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara  penggunaan  dan  pemanfaatan  dengan  RTRW  yang  disebabkan  karena  sebagaian besar  tanah  di  kawasan sempadan  pantai  yang diperuntukkan  sebagai kawasan  lindung telah  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar  sebagai  pemukiman  berupa tempat tinggal dan aktivitas lainnya.

## 2. Saran
Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan sempadan  pantai  Kelurahan  Bintarore  yaitu  dengan  melaksanakan  penataan  kembali kawasan  sempadan  pantai.  Penataan  kembali  dapat  dilakukan  melalui  program konsolidasi tanah yang diharapkan mampu meminimalisasi resiko bencana.
Sebaiknya  jenis  hak  yang  diberikan  atas  tanah  di  kawasan  sempadan  pantai Kelurahan  Binatore  berupa  hak  pengelolaan  atau  hak  pakai.  Pemberian  jenis  hak  ini diharapkan  mampu  mempermudah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  dalam menata  kembali  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  sesuai  dengan  RTRW. Sebaiknya  dilakukan  revisi  kebijakan/peraturan  terkait  dengan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Bulukumba  khususnya  untuk  kawasan  sempadan  pantai Kelurahan Bintarore agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat sesuai dengan RTRW.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono, B 1997, Hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta.
Limbong, B 2014, Politik pertanahan , Pustaka Margaretha, Jakarta.
Parlindungan,  AP  1991, Berakhirnya  hak-hak  atas  tanah  menurut  sistem  UUPA ,  CV  Mandar Maju, Bandung.
Puspasari,  S  &  Sutaryono  2017, Integrasi  agraria-pertanahan  dan  tata  ruang ,  STPN  Press, Yogyakarta.
Santoso, U 2010, Hukum agraria dan hak-hak atas tanah , Prenada Media Group, Jakarta.
Wiradi, G 1989, Masalah tanah di Indonesia, Bharata, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang Pengelolaan Wilayah  Peisisr  dan Pulau-
Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17
Tahun  2016  tentang  Penataan  Pertanahan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  21  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022.