How to cite: Hot Dion Manurung. et al (2022) Analisis Pertanggungjawaban Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Tender Barang dan Jasa Pemerintah, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## ANALISIS  PERTANGGUNGJAWABAN  PERSAINGAN  USAHA  DALAM PELAKSANAAN TENDER BARANG DAN JASA PEMERINTAH

## Hot Dion Manurung, Sarjit Kaur, Ronald Hasudungan Sianturi
Universitas Prima Indonesia, Indonesia Email: dion.dm34@gmail.com, sarjitsweet@gmail.com, hasudungan_r@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana bentuk  dan  pertimbangan  KPPU  untuk  memutuskan  perkara  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dimaksud  adalah  adanya persekongkolan  dalam  tender  yaitu  praktik  persaingan  yang  terjadi  antara  sesama pemeran  usaha  yang  sebetulnya  saling  bersaing  secara  sehat  dalam  suatu pengadaan  tender.  Namun  para  pemeran  usaha  tetap  melakukan  tindakan persekongkolan  antara  sesama  mereka  atau  bersama  pemerintah.  Maka  dalam Penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  harus  berinisiatif  melihat  bagaimana  proses  terjadinya  suatu persekongkolan  pada  tender  dengan  bersama  meneliti  beragam  petunjuk persekongkolan  yang  selalu  dijumpai  pada  pelaksanaan  tender.  Serta  KPPU  dapat memakai  Pendekatan  secara  Per  Se  Illegal  untuk  mencapai  tujuan  pada  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif,  serta  spesifikasi  penelitiannya  dengan  menggunakan  metode deskriptif analitis berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang didapat  dari studi kepustakaan yang akan diteliti dengan analisis kualitatif. Pelaksanaan tender barang  dan  jasa  akan  terus  ada  demi  kemajuan  serta  kesejahteraan  masyarakat, untuk  itu  dengan  adanya  KPPU  semoga  para  pemeran  usaha  tidak  melakukan tindakan  persekongkolan  kembali  baik  persekongkolan  secara  horizontal,  vertikal maupun horizontal dan vertikal (campuran).
Kata Kunci: pengadaan tender, persekongkolan, komisi pengawas persaingan usaha

## Abstract
In this study, it is intended to find out and analyze how the form and considerations of  the  KPPU  in  deciding  cases  of  Unfair  Business  Competition.  Unfair  business competition  in  question  is  the  existence  of  conspiracy  in  tenders,  namely  the practice  of  competition  that  occurs  between  fellow  business  actors  who  actually compete  with  each  other in  a  healthy  manner  in  a  tender  procurement.  However, business actors continue to carry out acts of conspiracy among themselves or with the  government.  So  in  this  journal  research,  it  can  be  concluded  that  the  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  must  take  the  initiative  to  see  how  the process  of  conspiracy  in  tenders  occurs  by  jointly  examining  various  clues  to conspiracy that are always found in tender implementation. Also, KPPU may use a Per  Se  Illegal  Approach  to  achieve  the  objectives  of  Law  Number  5  Year  1999
concerning  the  Prohibition  of  Monopoly  Practices  and  Unfair  Business Competition.  The  method  used in  this  study  is  a  normative  juridical  approach,  as well  as  the  specifications  of  the  research  using  descriptive  analytical  methods based  on  primary  and  secondary  data  sources  obtained  from  literature  studies  to be examined with qualitative analysis. The implementation of tenders for goods and services  will  continue  to  exist  for  the  sake  of  progress  and  the  welfare  of  the community,  therefore,  with  the  existence  of  the  KPPU,  it  is  hoped  that  business actors  will  not  carry  out  collusion,  either  horizontally,  vertically  or  horizontally and vertically (mixed).

## Keywords:  tender  procurement,  conspiracy,  komisi  pengawas  persaingan  usaha

## Pendahuluan
Dalam  Negara  Indonesia  ditemukan  Anggaran  Pemasukan  serta  Pembelanjaan Negara (APBN) yang menjadi agenda finansial tahunan Pemerintah Negara yang telah disepakati  oleh  pihak  Dewan  Perwakilan  Rakyar  (DPR).  APBN  merupakan  wujud keyakinan  masyarakat  pada  Pemerintah  supaya  mengolah  finansial  negara  sampai proses  yang  diinginkan  bisa  mencukupi  ketentuan  akuntabilitas  ( accountability ), transparan  ( transparent ),  serta  kewajaran  ( fairness ).  APBN  harus  disusun  rapi  sesuai dengan syarat tersebut, agar tercipta akselerasi perkembangan ekonomi yang besar serta bermutu.  Untuk  menggapai  tujuan  serta  fungsi  anggaran  tersebut,  dilaksanakan pengaturan  dengan  jelas  kedudukan  DPR  serta  Pemerintah  dalam  proses  penataan  dan penetapan anggaran selaku uraian Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan  Pemerintah  berarti  proses  penyusunan  APBN  dijelaskan  pada Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  dan  fungsinya terdapat pada Pasal 3 ayat (4) yaitu: fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,  dan  stabilisasi.  Dan  Pasal  15  ayat  (6)  UU  Nomor  17  tahun  2003  diperjelas kembali  bahwa  “Jika  DPR  tidak  memperbolehkan  RUU  seperti  penjelasan  dalam ayat (1),  Pemeritah  Pusat  bisa  melaksanakan  pengeluaran  hingga  setinggi-tingginya sebanyak angka APBN di tahun anggaran sebelumnya”.
Penyediaan barang atau jasa bagi keinginan pemerintah menjadi salah satu alat agar  dapat  menjalankan  alur  perekonomian  sebagai  bagian  dari  pengelolaan  dan pemanfaatan  APBN,  untuk menunjang terlaksananya  fungsi  pemerintahan.  Penyediaan barang  atau  jasa  perlu  dilakukan  dengan  cara  efektif  serta  efisien  sehingga  bisa dibuktikan,  akibat  dari  APBN  yang  amat  terbatas  sementara  kebutuhan  masyarakat semakin  meningkat,  sehingga  potensi  kerugian  negara  sangat  besar  dalam  proses penyediaan barang atau jasa ini.
Dalam  prosedur  penyediaan  barang  dan  jasa  terdapat  tender  yang  membuat pelelangan  atau  dengan  cara  jual  beli  yang  dijalankan  pemerintah  (penjual)  memakai cara dengan mengajak peserta tender (pembeli) untuk mempersentasikan nilai dan mutu yang  diinginksn.  Nilai  dan  mutu  yang  efisienlah,  yang  naik  sebagai  pemenang.  Untuk mengadakan pelelangan, bahwa panitia pelelang akan mempublikasikan promosi lelang dengan  berbagai  media  seperti  koran  dan  media  sosial.  Dan  dalam  proses  pelelangan
tersebut  para  kontraktor  yang  mengikuti  tender,  bersekongkol  dengan  yang  lain  atau dengan Pemerintah agar dapat memenangi suatu tender hingga harganya tidak efisien.
Maka, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuklah KPPU (Komisi  Pegawas  Persaingan  Usaha)  agar  mengetahui  bagaimana  bentuk persekongkolan  yang  dilaksanakan  bagi  pemeran  tender  dan  bersama  pemerintah  dan bagaimana  cara  KPPU  dalam  memutuskan  perkara  tersebut.  Tujuan  persaingan  usaha tidak sehat ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3, yaitu:
a. Melindungi  kepentingan  secara  global  serta  meningkatkan  efisiensi  perdagangan nasional menjadi salah satu cara agar bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Menciptakan  iklim  usaha  yang  membantu  dengan  cara  pengendalian  persaingan usaha yang sehat untuk menjaga timbulnya kejelasan harapan berusaha yang srupa pada pemeran usaha besar, menengah, serta pemeran usaha kecil;
c. Melarang  praktik  monopoli  serta  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dimunculkan bagi pemeran usaha;
d. Timbulnya efektivitas serta efisiensi pada proses aktivitas usaha.
Serta di pada Bab Iv Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengurus terhadap aktivitas  yang  melanggar  dalam  Pasal  17  sampai  24,  yaitu  monopoli,  monopsoni, penguasaan  pasar,  dan  persekongkolan.  Berdasarkan  situs  resmi  KPPU,  mulai  dari tahun 2020-2021 di bulan Mei terdapat 107 putusan dan 65 putusan atau setara dengan 60%  kejadian  yang  diselesaikan  oleh  KPPU  ini  berarti  dengan  keputusan  dari  KPPU sepanjang  ini  bukan  mengakibatkan  pertobatan  bagi  para  pemeren  usaha  teristimewa pemeran  yang  bersekongkol  atau  dengan  pemerintah,  sehingga  kasus  persekongkolan tender masih seringkali terjadi.

## Metode Penelitian
Metode mewujudkan kejadian yang berguna pada sebuah penelitian, karena dari metode yang digunakan akan memperoleh data dan informasi serta penjelasan mengenai seluruh  pokok  permasalahan  yang  diperlukan  dalam  suatu  pedoman  penelitian. Penyelidikan  Hukum  membuat  suatu  aktivitas  ilmiah  yang  berlandaskan  atas  metode, pengaturan  dan  pendapat  khusus  yang  bermaksud  untuk  mendalami  beberapa  gejala hukum  khusus  dan  proses  penanganannya.  Adapun  metode  penelitian  yang  dipakai yaitu:

## A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang dipakai merupakan penelitian yang menyelidiki persoalan dengan pendekatan pada  asas-asas  hukum  dan  norma  hukum  positif.  Dalam  pengkajian  ini,  undang- undangan  yang  digunakan  yaitu  Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya yang terkait pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sifat  penelitian  yang  dipakai  pada  jurnal  ini  yaitu  Penelitian  Kualitatif.  Penelitian Kualitatif  mewujudkan  data  yang  dibuat  bersama  kalimat  atau  kata-kata  yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

## B. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  ini  berhubungan  dengan  jenis  penelitian  kualitatif dimana  asal  data  merupakan  darimana  data  itu  didapat.  Data  serta  asal  data  yang dipakai pada sumber ada tiga, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.
a. Bahan Hukum Primer : yaitu materi-materi hukum yang memikat bagian dari kebijakan  peraturan  peundang-undangan  yang  berhubungan  pada  topik penelitian,  seperti  aturan  perundang-undangan  antara  lain  :  Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai Pasal 22 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Putusan  Perkara  KPPU  No.16/KPPU- I/2018,  Putusan  Perkara  KPPU  No.14/KPPU-L/2019,  Putusan  Perkara  KPPU No.21/KPPU-I/2018 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder : yaitu semua bacaan dan catatan ilmiah hukum yang berhubungan  pada  materi  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder  yang  dipakai adalah  buku-buku  Hukum  Persaingan  Usaha,  tesis,  peraturan  perundang- undangan  beserta  penjelasannya  dan  yang  diraih  dari  alat  cetak  ataupun  alat elektronik.
c. Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan-bahan yang dapat membagikan petunjuk , keterangan  pada  bahan  hukum  primer  serta  bahan  hukum  sekunder,  sesuai Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan persekongkolan tender, jurnal persaingan usaha serta materi yang lain yang bisa dipakai agar memenuhi data yang diinginkan pada penulisan jurnal ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  pada  mengumpulkan  jurnal  ini  dijalankan  memakai metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah melaksanakan penelitian kepada beragam asal pustaka yang berhubungan pada judul jurnal ini. Bahan hukum dapat diambil dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Menggunaka  cara  tersebut,  maka  penulis  mempelajari  dan  menganalisa  materi- materi hukum yang relevan pada judul jurnal ini.
D. Teknik Analisis Data
Teknik  Analisis  hukum  pada  pencatatan  jurnal  ini  yaitu  melalui  pendekatan kualitatif  terhadap  pada  data  primer  dan data  sekunder.  Pendekatan  kualitatif  yaitu penghampiran  yang  memfokuskan  pada  dasar-dasar  biasa  yang  melandasi  seluruh aspek pelaksanaan fakta yang tertera dalam kehidupan manusia. Serta penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk Persaingan Usaha Pelaksanaan Tender Barang dan Jasa di Indonesia Bentuk  pelaksanaan  tender  barang  dan  jasa  di  Indonesia  bisa  menimbulkan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  semacam  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan dalam penawaran adalah persekongkolan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengertian persekongkolan tender yaitu bentuk kerjasama yang kerap
dilaksanakan  bagi  para  peserta  tender  atau  bersama  pemerintah,  melalui  adanya kesepakatan itulah mereka bisa menjuarai tender. Dalam bentuk kerjasama mereka, peserta  tender  yang  bersekutu  bisa  menghambat  peserta  tender  yang  tidak  terlibat dalam kesepakatan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Akibat dari  unsur  memanipulasi  tawaran  dan  mengarah  untuk  bagi  para  pihak  yang  ikut serta dalam persekongkolan, dapat menimbulkan kerugian bagi negara.
Persekongkolan yang berlandaskan perilaku adalah perbuatan yang sama-sama memberikan  harga  penawaran  untuk  diberikan  dalam  pengadaan  tender  antara sesama  peserta  tender,  yang  bertujuan  sama-sama  mencocokkan  penawaran,  dan memanipulasi yang akan menjadi pemenang diantara para peserta tender. Peraturan mengenai persekutuan tender lebih jelas terdapat di Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 22, yang berbunyi:
“Pemeran  usaha  dilarang  bersekongkol  bersama  pihak  lain  yang  bertujuan mengatur  serta  memilih  pemenang  tender  maka  dapat  menimbulkan  adanya persaingan usaha tidak sehat”.
Pada  dasar  peraturan  UU  No.5  tahun  1999  pasal  22  pelaksanaan  pengadaan penawaran  untuk  memberikan  harga  bisa  dilaksanakan  dengan  cara,  yaitu penawaran terbuka, penawaran terbatas, penawaran umum, dan penawaran terbatas.
1. Bentuk-Bentuk Persekongkolan
Bentuk dalam persekutuan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:
a. Tuntutan  terhadap  penawaran  ( Bid  Suppresion ),  yaitu  terdapat  beberapa penawar  sepakat  agar  tidak  dapat  hadir  dalam  proses  pelelangan,  atau mengambil  tawaran  yang  sudah  diberikan  terlebih  dahulu  serta  membagi peluang supaya pelelang yang lain boleh meraih penawaran tersebut.
b. Penawaran  yang  saling  memenuhi  ( Complementary  Bidding ),  merupakan hasil kemufakatan peserta tender dimana beberapa penawar sepakat dengan siapa saja yang dapat menjuarai penawaran.
c. Rotasi Penawaran ( Bid Rotation ), artinya beberapa peserta tender mau secara bergantian untuk menjuarai penawaran tender tersebut.
d. Bagian dari Pasar ( Market Division ), artinya model penawaran tender terbagi dari bermacam cara agar menjuarai penawaran dari bagian pasar.
Kesepakatan  persekongkolan  tender  yang  kuat  dapat  memerlukan  cara  yang lebih  bagus  untuk  memutuskan  juara  perjanjian,  memantau  dan  pembagian  laba dalam  persekongkolan  penawaran  sepanjang  masa  bulan  atau  tahunan. Persekongkolan  pelelangan  yang  memutuskan  pelelangan  terbaik  yang  dapat berhasil  pada  beberapa  bagian  yang  bersekutu.  Hal  ini  dapat  diartikan  sebagai pembayaran  ganti  rugi  yang  dapat  diasosiasikan  kepada  perusahaan  dengan memberikan penawaran “palsu” atau yang tinggi.
2. Jenis-jenis Persekongkolan Tender
Dalam  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun 2010  tentang  Pedoman  Pasal  22 UU  No.5  Tahun  1999,  terdapat  tiga  jenis  persekongkolan  adalah  persekutuan
horizontal,  vertikal,  dan  horizontal  dan  vertikal  (campuran).  Deskripsi  dari  tiga jenis persekongkolan tersebut, yaitu:
a. Persekongkolan Tender Horizontal
Persekongkolan  tender  secara  Horizontal  yaitu  persekongkolan  yang berlangsung diantara pemeran usaha atau fasilitator barang dan jasa dengan sesama  pemeran  pesaingnya.  Tujuan  dari  persekongkolan  horizontal adalah untuk  mencapai  persaingan  semu  diantara  peserta  lelang  tersebut. Persekongkolan  secara  horizontal  yaitu  seperti  Putusan  Perkara  KPPU No.16/KPPU-I/2018. Seperti Gambar 1.

## Gambar 1 Persekutuan tender secara Horizontal
b. Persekongkolan Tender Vertikal
Persekongkolan  tender  secara  Vertikal  adalah  persekongkolan  yang berlangsung  diantara  salah  satu  pemeran  usaha  atau  fasilitator  barang  dan jasa dengan panitia penyediaan barang dan jasa atau panitia pelelangan atau pemakai  barang  dan  jasa  tersebut.  Namun  persekongkolan  ini  juga  dapat berlangsung deng  an  cara  sebaliknya.  Persekongkolan  secara  Vertikal  yaitu seperti Putusan Perkara KPPU No.14/KPPU-L/2019. Seperti Gambar 2.
Panitia Penyediaan Barang atau Jasa/Panitia Pelelangan/ Pemakai Barang dan Jasa Pem eran Usa ha/ Fasil itato r Bara ng dan Jasa
Pem eran Usa ha/
Fasil itato r Bara ng dan Jasa Pem eran Usa ha/ Fasi litat or Bara ng dan Jasa Pem eran Usa ha/ Fasi litat or Bara ng dan Jasa PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL
Gambar 2 Persekutuan tender secara Vertikal
c. Persekongkolan Tender Horizontal dan Vertikal (Campuran)
Persekongkolan  tender  secara  Horizontal  dan  Vertikal  (campuran) yaitu  persekongkolan  yang  berlangsung  antara  panitia  penyedia  barang  dan jasa  atau  pemakai  barang  dan  jasa  dengan  pemeran  usaha  atau  fasilitator barang dan jasa. Persekongkolan campuran bisa mengikutsertakan beberapa pemeran  usaha  yang  berhubungan  dengan  proses  tender.  Bentuk  dari persekongkolan  campuran  adalah  penawaran  fiktif,  yang  berarti  panitia pelelangan, panitia penyediaan barang dan jasa, maupun para pemeran usaha melaksanakan  sebuah  proses  pelelangan  dengan  cara  administratif  dan rahasia.  Persekongkolan  Tender  Horizontal  dan  Vertikal  (campuran)  yaitu seperti Putusan Perkara KPPU No.21/KPPU-I/2018. Seperti Gambar 3.
PERSEKONGKOLAN VERTIKAL
Panitia Penyediaan Barang atau Jasa/Panitia Pelelangan/ Pemakai Barang dan Jasa Pemer an Usaha / Fasilit ator Baran g dan Jasa Pemer an Usaha /
Fasilit ator Baran g dan Jasa
Pemer an Usaha / Fasilit ator Baran g dan Jasa Peme ran Usaha / Fasili tator Baran g dan Jasa

## Gambar 3 Persekutuan secara Horizontal dan Vertikal (campuran)
3. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Terdapat  beberapa  hambatan  pada  Hukum  Persaingan  yang  akan  terjadi, yang mutlak bersifat menghambat persaingan kemudian ada juga pertimbangan dengan  alasan  ekonomi.  Pembatasan  yang  bersifat  mutlak  atau  tidak  memiliki perbedaan  yaitu  merupakan  faktor  batas yang  penting  dalam  penentuan  konsep pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam menentukan tindakan tersebut  dapat  bersifat  anti  persaingan  atau  tidak.  Dasar  peraturan  hukum persaingan  usaha terdapat  dalam  dua  pendekatan  ini,  sehingga  memiliki  tenaga pencapaian  yang  sangat  besar  hingga  menimbulkan  kelonggaran  pada  hakim yang akan meneliti apakah seseorang tersebut diketahui melanggar hukum atau tidak akibat membatasi perbisnisan.
a. Pendekatan Per Se Illegal
Pendekatan  secara Per  Se  Illegal adalah  perbuatan  yang  sudah memenuhi  bagian  dari  undang-undang  tanpa  sebab  pembenaran  atau menyatakan tindakan usaha terpilih adalah tidak sah (illegal), dan tidak perlu melihat  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  pengaruh  pada  aktivitas  yang dijalankan. Pendekatan secara Per Se Illegal perlu melaksanakan dua syarat, yaitu:
1. Di  prioritaskan  khusus  pada  “perilaku  bisnis”  dibanding  kondisi  pasar, sebab  putusan  melanggar  hukum  dapat  dijatuhkan  tidak  dengan

## PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL
DAN VERTIKAL (CAMPURAN) Panitia Penyediaan Barang atau Jasa/Panitia Pelelangan/ Pemakai Barang dan Jasa Peme ran Usah a/ Fasili tator Bara ng dan Jasa Peme ran Usah a/ Fasili tator Bara ng dan Jasa Peme ran Usah a/ Fasili tator Bara ng dan Jasa Peme ran Usah a/ Fasili tator Bara ng dan Jasa
dilengkapi  proses  identifikasi  lebih  jauh, misalkan  perihal  dampak  serta masalah  yang  berhubungan.  Jika  perbuatan  illegal  tersebut  adalah perilaku yang disengaja oleh perusahaan, yang sebaiknya dapat dihindari, maka syarat tersebut akan menjadi adil.
2. Perihal praktik atau batasan perilaku yang dilarang dapat diteliti dengan segera dan tidak sulit. Evaluasi atas kegiatan dari sifat baik di pasar atau ketika alur pengadilan layak untuk ditentukan dengan gampang. Biarpun seperti itu diperoleh perilaku berada pada batasan yang tidak mendalam diantara perilaku yang dilarang dan yang benar. Alasan pelaksanaan Per Se  Illegal sudah  lewat  batas  dan  boleh  menjangkau  perilaku  yang buktinya tidak merugikan tetapi mendorong persaingan.
b. Pendekatan Rule Of Reason
Pendekatan secara Rule of Reason adalah dengan memanfaatkan alasan pembuktian  apakah  proses  yang  dilaksanakan  biarpun  memiliki  sifat  anti persaingan  melainkan  memiliki  sebab  pembenaran  yang  bermanfaat  sejak penilaian  sosial,  keseimbangan,  atau  akibat  yang  menyebabkan  dan  unsur tujuan  ( intent ).  Proses  perilaku  yang  dituduh  melanggar  hukum  persaingan dalam  pendekatan  ini  wajib  diteliti  sesuai  dengan  kondisi  dan  status  kasus.
Akibatnya,  perilaku  yang  didakwa  itu  wajib  diteliti  sebelumnya,  apakah perilaku  yang  dimaksud  sudah  menahan  persaingan  secara  tidak  layak. Maka,  memberi  petunjuk  bahwa  penggugat  dapat  memberitahukan  dampak yang  muncul  dari  kesepakatan,  aktivitas,  dan  letak  dominan  yang  telah membatasi persaingan atau mendatangkan kerugian.
Pendekatan secara Rule of Reason harus bersama pembenaran, menilai dampak  kesepakatan,  aktivitas,  atau  letak  dominan  khusus,  berfungsi  untuk memastikan  apakah  kesepakatan  dan  aktivitas  tersebut  membatasi  ataupun menjunjung  persaingan.  Dengan  Pendekatan Rule  of  Reason ,  kita  dapat mengetahui  penyebab  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  kesepakatan  yang memicu  pertarungan  tidak  sehat  dan  praktik  monopoli  sampai  membebani bagian  yang  berbeda.  Dalam  isi  dari  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 pada  dasarnya  memakai  pendekatan  secara Rule  of  Reason .  Pemakaian pendekatan ini terlihat jelas pada kondisi perkataan yang memulai alternative definisi  maka  kegiatan  tersebut  wajib  diketahui  dahulu  akibatnya  dengan cara  keseluruhan  bersama  pemenuhan  factor-faktor  yang  diatur  pada Undang-undang, apakah sudah menyebabkan kejadian praktik monopoli atau pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat. Bahwa melalui meyakinkan sudah timbul  persekongkolan  yang  membatasi  perdagangan  ataupun  persaingan bisa diteliti sejak situasi tersedia.
Pendekatan Rule  of  Reason dalam  UU  No.5  Tahun  1999  mempunyai identitas  khusus,  karena  standar  yang  dipakai  pada  Undang-undang  ini merupakan  faktor  dari  “praktik  monopoli”  dan  “persaingan  usaha  tidak sehat”.  Sehingga  memiliki  sebagian  bagian  di  dalamnya,  yaitu  bagian
“dampak  atau  hasil”  suatu  kesepakatan  dan  bagian  “cara”  dijalankannya tindakan.
Bagian  “dampak  atau  hasil”  suatu  kesepakatan  yaitu  merugikan kebutuhan  biasa  yang  merupakan  adanya  faktor  praktik  monopoli  dan  UU tersebut tidak dapat mengartikan pengertian istilah tersebut. Sedangkan pada bagian  “cara”  dijalankannya  tindakan,  juga  menentukan  maka  tindakan bisnis  boleh  dianggap  anti  persaingan  dan  akibat  itu  dilarang  jika  aktivitas tersebut  dijalankan  secara  tidak  benar  atau  melanggar  hukum.  Maka,  dari dua  bagian  ini  merupakan  bagian  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat. Didalamnya  terkandung  keunggulan  dan  kelemahan  ketika  memakai pendekatan  secara rule  of reason  ini,  keunggulannya  memakai  kajian ekonomi  agar  mendapatkan  kemampuan  yang  dipakai  untuk  memahami dengan  pasti  apakah  kegiatan  pemeran  usaha  mempunyai  keterkaitan  pada persaingan,  kemudian  diteliti  untuk  memutuskan  sebuah  kegiatan  pemeran usaha  secara  efisien  atau  bukan.  Tetapi,  kelemahannya  memerlukan keputusan  hukum  yang  lama  pada  situasi  agar  menunjukkan  kesepakatan, aktivitas,  atau  letak  dominan  khusus  yang  tidak  sehat  dan  membatasi persaingan usaha.
B. Pertimbangan  KPPU  dalam  memutuskan  perkara  Persaingan  Tidak  Sehat dalam Pelakanaan Tender Barang dan Jasa
Dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha  serta  pemberi  pendapat  yang bersifat  sementara  yang  aturannya  ada  pada  Pemerintah  maka  yang  menjadi Panitianya adalah KPPU. Kedudukan KPPU menjadi Pengamat dalam Pelaksanaan Undang-Undang  Anti  Monopoli  serta  posisi  hukumnya  menjadi  lembaga  yang berkedaulatan  terpisah  dari  akibat  serta  kekuasaan  pemerintah  dengan  pihak  lain. Yang  dapat  mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  KPPU  adalah  Presiden  atas kesepakatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  serta  diajukan  dengan  jumlah sedikitnya dua kali dari banyaknya Komisi yang ingin diangkat. Dan yang menjadi Ketua  dan  Wakil  Ketua  Komisi  ditentukan  dari  anggota  Komisi.  Ketetapan  ini menjadi  wajar  dikarenakan  KPPU  melakukan  separuh  dari  pekerjaan  Pemerintah dan  bukan  bermaksud  KPPU  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  tidak  boleh  bebas dari  peran  Pemerintah.  Kedaulatannya  tetap  dijaga  bersama  peran  DPR  agar  ikut serta memutuskan dan memantau pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.
KPPU  memiliki  bagian  khusus  yang  memiliki  pekerjaan  tersendiri,  yaitu kecuali  menerapkan  kedisiplinan  pada  persaingan  usaha,  ia  pun  berfungsi  untuk membentuk dan merawat situasi persaingan usaha yang lebih sehat. Biarpun KPPU memiliki  peran  sebagai  penegakan  hukum  pada  hukum  persaingan  usaha,  akan tetapi  KPPU  tidaklah  sebagai  badan  peradilan  khusus  persaingan  usaha.  Tanggung Jawab  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  terdapat  pada  Undang-Undang  No.5 Tahun 1999 pasal 35, yaitu:
a. Melaksanakan perhitungan pada kesepakatan yang dapat menimbulkan kejadian praktek  monopoli  serta  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  diatur  pada  Pasal  4- 16,
b. Melaksanakan  perhitungan  pada  aktivitas  usaha  serta  pada  perbuatan  pemeran usaha yang bisa menghasilkan adanya praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang diatur pada Pasal 17-24,
c. Melakukan  perhitungan  pada  penyalahgunaan  kedudukkan  yang  berpengaruh bisa menghasilkan kejadian praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang diatur pada Pasal 25-28,
d. Mengangkat aktivitas yang serasi pada kekuasaan Komisi yang diatur pada Pasal 36.
e. Membagikan  saran  serta  evaluasi  pada  kebijaksanaan  Pemerintah  yang berhubungan pada Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat.
f. Membentuk pendirian serta penerbitan yang berhubungan pada Undang-Undang ini.
g. Menyampaikan  keterangan  dengan  teratur  terhadap  prestasi  kerja  Komisi  pada Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan  kekuasaan  KPPU  ketika  menjalankan  pekerjaannya  terdapat  pada Pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Menjadi lembaga administratif, KPPU berperan bagi keperluan umum. KPPU sangat bertentangan pada pengadilan perdata yang  memproses  hak-hak  personal.  Maka,  KPPU  harus  mengutamakan  keperluan umum dari pada keperluan perorangan saat menangani adanya pelanggaran Undang- undang Anti Monopoli. Kejadian dilakukan sebanding pada tujuan Undang-Undang Anti  Monopoli,  terletak  pada  Pasal  3  huruf  a,  ialah  dengan  melindungi  keperluan umum  dan  meninggikan  kemampuan  perdagangan  nasional  menjadi  salah  satu upaya bagi menaikkan kesejahteraan rakyat.
Penindakan masalah bagi KPPU baik persekongkolan tender ataupun masalah beda yang melanggar Undang-undang Anti Monopoli yang bersumber pada laporan pelapor, laporan pelapor dan ganti rugi, serta ide-ide Komisi. Pada laporan pelapor berbentuk aduan ke KPPU dicoba bersama kebijakan, yaitu:
a. Laporan  yang  diberikan  serentak  pada  Pimpinan  KPPU  sambil  mengenai Laporan ataupun Pengaduan
b. Bukti diri Pelapor, Pelapor mencatatkan bukti diri lengkap yang bisa dihubungi, ialah  seperti  mencantumkan:  Nama  Lengkap,  Alamat  Lengkap,  serta  Nomor telepon.
c. Bukti diri Terlapor, Terlapor mencatatkan penjelasan mengenai: Nama Lengkap, Alamat  Lengkap,  serta  Nomor  Telepon.  Serta  Pihak  Terlapor  bisa  lebih  dari satu.
d. Uraian  tentang  Peristiwa,  Pelapor  menerangkan  secara  jelas  serta  lengkap tentang kejadian yang melatarbelakangi terbentuknya pelanggaran.
e. Perkiraan  pasal  yang  dilanggar,  Pelapor  memastikan  pasal  apa  dari  Undang- undang  Anti  Monopoli  yang  diprediksi  dilanggar  bagi  Terlapor.  Pelapor  pun
menerangkan petunjuk pelanggaran yang sudah dicoba bagi Terlapor buat  tiap- tiap pasal.
f. Dokumen  Pendukung,  Pelapor  hendaknya  mencantumkan  berkas  yang  bisa dibuat alat bukti dengan perkiraan pelanggaran Undang-undang Anti Monopoli.
g. Saksi-saksi,  Pelapor  hendaknya  menyertakan  bukti  diri  pihak-pihak  yang  bisa dijadikan saksi.
Komisi  mempunyai  ide-ide  buat  menjawab  sudah  terjalin  sesuatu persekongkolan  pada  tender  ialah  dengan  mencari  bermacam  petunjuk persekongkolan yang kerap ditemukan pada penerapan tender, ataupun terdapat atau tidaknya  persekongkolan  tersebut  wajib  dinyatakan  lewat  pengecekan  oleh kelompok Pemeriksa ataupun Majelis KPPU. Petunjuk-Petunjuk persekutuan tender tersebut, ialah:
a. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu perencanaan.
b. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu pembuatan Panitia.
c. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  prakualifikasi  industri ataupun pra lelang.
d. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  pembuatan  persyaratan  bagi yang mengikuti tender ataupun pada waktu penyusunan dokumen tender.
e. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu pengumuman tender ataupun lelang.
f. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu pengambilan dokumen tender.
g. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu penentuan harga perhitungan sendiri ataupun harga dasar lelang.
h. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  penjelasan  tender  ataupun open house lelang.
i. petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu penyerahan serta pembukaan dokumen penawaran tender.
j. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  evaluasi  serta  penetapan pemenang tender.
k. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  pengumuman  calon pemenang tender.
l. Petunjuk persekongkolan yang timbul pada waktu penyampaian sanggahan.
m. Petunjuk persekongkolan yang timbul di waktu pemilihan pemenang tender serta penandatanganan kontrak,
n. Petunjuk  persekongkolan  yang  timbul  pada  waktu  penerapan  serta  evaluasi pelaksanaan.
Jika dilihat dari petunjuk-petunjuk tersebut serta penjelasan yang disampaikan dalam  Pasal  22  Undang-undang  Anti  Monopoli  sebelumnya,  maka  dalam meyakinkan  persekutuan  tender,  KPPU  harus  mencari  alat  bukti  guna  untuk mencapai faktor-faktor persekutuan tender, yakni:
a. Faktor Pelaku Usaha.
b. Faktor Bersekongkol.
c. Faktor Pihak Lain.
d. Faktor Mengatur serta Menentukan Pemenang Tender.
e. Faktor Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pemberian sanksi pada dasarnya  diharapkan agar lebih lengkap pelaksanaannya  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya  pada  persaingan  usaha. Sanksi  yang  dijelaskan  pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  terdiri  dari aktivitas administratif yang diatur pada pasal 47, pidana pokok dijelaskan pada pasal 48, serta pidana tambahan pada pasal 49.
Pemeran usaha melawan untuk memberikan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan,  melawan  untuk  dicek,  melawan  membagikan  keterangan  yang dibutuhkan  dalam  penyelidikan,  dan  menghalang  proses  penyelidikan  seperti dijelaskan pada pasal 41 ayat 1 dan 2. Maka, yang berhak untuk menetapkan denda bersifat  tindakan  administratif  pada  pemeran  usaha  yang  telat  melakukan pelanggaran  ketentuan  dalam  Undang-undang  No.5  Tahun  1999.  Sanksi  aktivitas administratif pada pasal 22, yaitu:
a. Arahan yang diberikan kepada pemeran usaha agar menghentikan aktivitas yang terbukti memunculkan praktek monopoli yang merugikan masyarakat.
b. Arahan kepada pemeran usaha untuk menghentikan penyalahgunaan kedudukan kekuasaannya.
c. Penegasan pelunasan ganti rugi.
d. Memberikan  ganti  rugi  Rp.1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah)  sampai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
Pihak  yang  bukan  pemeran  usaha  pada  kasus  persekutuan  tender  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  KPPU  cuma  memberikan  pertimbangan  kepada pemimpin  dari  ketua  panitia  serta  penyelenggaraan  tender  agar  melaksanakan pemeriksaan  kepada  panitia  sehubungan  dengan  adanya  keterangan  pelanggaran. Pelanggaran  pada  pasal  22  dapat  dikenakan  pidana  pokok  terdapat  dalam  pasal  48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu:
a. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 4, Pasal 9-14, Pasal 16-19, Pasal 25, Pasal 27, serta Pasal 28 yang diancam pidana denda sebesar Rp.25.000.000.000(dua puluh lima  miliar  rupiah)  lalu  bisa  sampai  sebesar  Rp.100.000.000.000(seratus  miliar rupiah), ataupun dikenakkan pidana kurungan pengganti denda hingga 6 (enam) bulan.
b. Pelanggaran  pada  peraturan  Pasal  5-8,  Pasal  15,  Pasal  20-24,  dan  Pasal  26 dituntut  pidana  denda  sebesar  Rp.5.000.000.000  (lima  miliar  rupiah)  lalu  bisa sampai  sebesar  Rp.25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah),  ataupun dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan.
c. Pelanggaran  pada  ketentuan  Pasal  41  yang  diancam  pidana  denda  sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lalu bisa sampai sebesar Rp.5.000.000.000  (lima  miliar  rupiah),  atau  dikenakkan  pidana  kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.
Terjadinya pelanggaran pada Pasal 22 bisa dijatuhi hukuman pidana tambahan seperti yang ditetapkan pada pasal 49 Unfang-Undang No.5 Tahun 1999, yaitu:
a. Izin usahanya terancam dapat dicabutkan.
b. Pemeran  usaha  sudah  dibuktikan  melaksanakan  pelanggaran  pada  undang- undang  ini  dilarang  akan  memangku  jabatan  direksi  atau  komisaris  selama  2-5 tahun.
Memberhentikan  kegiatan  ataupun  aktivitas  khusus  yang  dapat  menimbulkan kerugian kepada pihak yang berbeda.

## Kesimpulan
Pelaksanaan tender barang dan jasa akan terus ada demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, untuk itu dengan adanya KPPU semoga para pemeran usaha tidak melakukan tindakan persekongkolan kembali baik persekongkolan secara horizontal, vertikal maupun horizontal dan vertikal (campuran).

## BIBLIOGRAFI
Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2017).
OECD.  “ Pedoman  Untuk  Mengatasi  Persekongkolan  Tender  Dalam  Pengadaan Publik ”, https://www.oecd.ord/daf/competition/cartels/42662829.pdf.
Carl Kaysen and Donald F. Turner, dikutip dari Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat , (Jakarta: Pascasarjana UI, 2003), hlm. 92- 93.
R.S.  Khemani  dan  D.M.  Shapiro, Glosarium  Hukum  Ekonomi  dan  Persaingan Organisasi Industri , (Paris: OECD, 1996), hlm. 6.
Syamsul  Ma’arif, Perjanjian  Penetapan  Harga  Dalam  Perspektif  UU  No.5  Tahun 1999 …” hlm. 162-168.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1981), hal.43.
Mustafa  Kamal  Rokan.  2010, Hukum  Persaingan  Usaha  (Teori  dan  Praktik  di Indonesia) . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
KPPU,  2010, Pedoman  Pasal  22  tentang  larangan  Persekongkolan  dalam  Tender , Jakarta.
Titis Anindyajati, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXIV/2016”,
Jurnal Konstitusi , Vol.15 No.2, Tahun 2018, hal 372.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha, Pedoman  Pasal  22 ,  tentang  larangan Persekongkolan dalam Tender, Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1)(2)(3).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha tidak sehat.
Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999.  Tentang  Komisi  Pegawas  Persaingan Usaha,  pasal  14  ayat  (1)(2)(3).  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor 1 Tahun 2019. Tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli
Copyright holder:
Hot Dion Manurung, Sarjit Kaur, Ronald Hasudungan Sianturi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: