## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## SOSIALISASI TENTANG PEMBENTUKAN  PRODUK HUKUM DESA DI DESA ANYAR  KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

## SOCIALIZATION REGARDING THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS IN ANYAR VILLAGE, BAYAN DISTRICT,

## LOMBOK UTARA DISTRICT

## Minollah, Galang Asmara, Kaharuddin
Universitas Mataram Corresponding email : minollah@gmail.com

## Abstract
The purpose of the socialization regarding the Formation of Village Legal Products in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency is to provide an understanding of village heads, BPD members and the people of Anyar Village regarding village legal products and their formation. The socialization was carried out by searching for material by the Extension Team, then conducting questions and answers, discussions and technical directions for the formation of village legal products and the final result of the socialization the socialization participants had knowledge and understanding of village legal products and their formation and it was hoped that the socialization of the law could be re-done periodic.
Keywords: Village Law Products; BPD; Villagers;

## Abstrak
Tujuan dari Sosialisasi tentang Pembentukan Produk Hukum Desa Di  Desa Anyar Kecamatan Bayan  Kabupaten Lombok Utara adalah untuk  Memberikan pemahaman kepala desa, anggota BPD dan masyarakat Desa Anyar tentang produk hukum desa dan pembentukannya. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembentukan produk hukum desa  dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum desa dan pembentukannya serta diharapkan sosialisasi tentang hukum dapat dilakukan kembali secara periodik.
Kata Kunci: Produk Hukum Desa; BPD; Masyarakat Desa;

## A. PENDAHULUAN
Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ Zelfbesturende landschappen ” dan “ Volksgemeenschappen ”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. 1 Dan sampai dengan tahun 2022 desa di Indonesia berjumlah 74.961. 2
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145/2022
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI 1945. Berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya desa diberikan hak untuk membentuk suatu produk hukum desa yang dijadikan dasar acuan dalam peneyelenggaraan pemerintahan di Desa.  Dan di dalam Undang-Undang Desa ditetapkan: “Jenis peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.” 3
Produk hukum desa yang ada di Desa Anyar  Kecamatan Bayan masih sangat kurang, baik yang berbentuk Peraturan Desa, maupun dalam bentuk Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan termasuk kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama dalam hal pembentukan produk hukum desa. Pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan adalah dalam bentuk pembinaan secara umum di bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan.
Pembinaan dalam bidang pemerintahan dan administrasi khususnya yang terkait dengan peraturan desa sangat jarang dilakukan. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor  32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa) dapat mengusulkan peraturan desa. Demikian pula, setelah pergantian undang- undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah, sosialisasi peraturan di tingkat desa jarang dilakukan disebabkan pembinaan dari pemerintah daerah hanya di sampaikan ketika ada pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa, hingga berlakunya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai desa. Hal ini terbukti dengan adanya bimbingan yang hanya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karenanya bimbingan teknis semacam ini sangat diperlukan bagi para penyelenggara pemerintahan  desa, baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk memproduk suatu aturan di desa diperlukan dukungan  keahlian di bidang legislative drafting . Dan untuk itulah sosialisasi tentang produk hukum desa di desa anyar dilaksanakan.

## B. PEMBAHASAN
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
3 Pasal 69  ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 250~257
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tidak ada penyebutan Peraturan Desa,  namun setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, keberadaan peraturan desa secara tegas disebutkan: “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.” 5 Selain itu di dalam l Pasal 69 ayat (1) ditetapkan : Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

## 1. Landasan Peraturan Perundang-undangan
Beberapa landasan yang harus diperhatikan dalam merancang suatu Peraturan Perundang-undangan, di antaranya :” Landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan Sosiologis” 6 lebih lanjut dinyatakan : 7
1. Landasan Filosofis adalah dasar filosofi atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) kedalam suatu rancangan atau draft peraturan negara.
2. Landasan Yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum ( rechtgrond ) bagi pembuatan undang-undang organik. Selanjutnya undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Perda dan lain-lain
3. Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan mempunyai landasan sosiologis ( sociologis grondslag ) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan atau kesadaran hukum masyarakat
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni: 8
1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2.  Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3.  Nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
4.  Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;dan
4 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5       Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6    Soly Lubis, Dasar dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Mandar Maju, 1989. hlm.7.
7 Ibid .
8      PPUU DPD RI, legal drafting untuk Senator, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebnetukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 14.
5.  Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilansosial bagi seluruhrakyat Indonesia.
Landasan Yuridis ini dapat dibagi menjadi atas dua macam yaitu : 9
a) Landasan Yuridis dari segi formil, yaitu landasan Yuridis yang memberi kewenangan ( bevoegdheid ) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan, misalnya pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amandemen-1) menjadi landasan Yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat rancangan Undang-Undang.
b) Landasan Yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi) yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya pasal 18 UUD 1945 ayat (6) (amandemen-2) menjadi Landasan Yuridis dari segi materi untuk membuat Peraturan Daerah untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Suatu peraturan desa yang dibuat hendaknya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan juga harus melihat aspek-aspek lainnya agar Peraturan Desa dapat dilaksanakan dan dapat di terima oleh masyarakat. Hal Ini dimaksudkan agar dalam setiap mengeluarkan peraturan perundang-undangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan pedoman yang ada. Karena apabila bertentangan maka peraturan itu dianggap lemah dan batal demi hukum.

## 2. Kerangka Peraturan Desa

## PERATURAN DESA ANYAR
NOMOR  …  TAHUN ....

## TENTANG
( ........... NAMA PERDES ........... )

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANYAR ,
Menimbang :   a. bahwa ….. ; b. bahwa ….. ; c. dan seterusnya;
Mengingat  :    1. …………. ;
252~257
2. …………. ; 3. dan seterusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANYAR dan
KEPALA DESA ANYAR

## MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ..........................

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Menjelaskan beberapa pengertian atau definisi
2. operasional tentang suatu istilah dan singkatan atau akronim.
3.            dst.

## BAB II
……………………….

## Pasal 2
Pasal 3

## BAB III
………………………
Pasal 4
Pasal 5

## BAB IV SANKSI

## ( Jika diperlukan )

## Pasal 7

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ......
Ditetapkan di Anyar Pada tanggal  ..............
KEPALA DESA ANYAR,
(  ………………………..   )
Diundangkan di Anyar Pada tanggal …………

## SEKRETARIS DESA ANYAR,
…………………………………
LEMBARAN DESA .......TAHUN ..... NOMOR …
3. Kerangka Peraturan Bersama Kepala Desa PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... DAN KEPALA DESA ...
NOMOR  …  TAHUN …

## TENTANG
( …nama Peraturan Bersama Kepala Desa … )

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ...DAN KEPALA DESA ...,
Menimbang :  a. bahwa ….. ; b. bahwa ..... ;
c.dan seterusnya;
Mengingat   : 1.     …………. ;

## 254~257
2.   …………. ;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG       ............ (Nama Peraturan Besama  Kepala Desa)

## BAB I

## KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
1.               Menjelaskan beberapa pengertian atau definisi 2.               operasional tentang suatu istilah dan singkatan atau akronim.
3. dst.
BAB II
……………………….
Pasal 2
Pasal 3 BAB III ……………………… Pasal 4
BAB IV ……………………. Pasal 5 Pasal 6

## BAB V
…………………………
Pasal 7 Pasal 8

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9
Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... dan Berita Desa ....
Ditetapkan di ................. Pada tanggal .................
KEPALA DESA .....,                                                      KEPALA DESA .....,
(nama Kepala Desa)                                                    (Nama Kepala Desa)
Diundangkan di .............. Pada tanggal  .................
SEKRETARIS DESA ....,                                       SEKRETARIS DESA ....,

## (Nama Sekdes)                                                                (Nama Sekdes)

## BERITA DESA.....TAHUN.... NOMOR …

## 4. Kerangka Peraturan Kepala Desa

## PERATURAN KEPALA DESA JURIT
NOMOR  …  TAHUN …

## TENTANG
( …nama Peraturan Kepala Desa … )

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANYAR,
Menimbang :   a. bahwa ….. ; b. bahwa........:
c. dan seterusnya;
Mengingat   :   1.     …………. ; 2.   …………. ; 3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ……   ( NamaPera- turanKepalaDesa)

## 256~257

## BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
1.               Menjelaskan beberapa pengertian atau definisi 2.               operasional tentang suatu istilah dan singkatan atau akronim.
3.               Dst.
BAB II
………………………. Pasal 2 Pasal 3 BAB III ……………………… BAB IV …………………….
Pasal 5 Pasal 6

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.......
Ditetapkan di Anyar Pada tanggal .................

## KEPALA DESA ANYAR
…………………………..
Diundangkan di Anyar Pada tanggal  ...............
SEKRETARIS DESA ANYAR,
…………………………….
BERITA DESA..... TAHUN .... NOMOR ....

## C. KESIMPULAN
Peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, ada 3 (tiga) jenis meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pertauran Kepala Desa. Di antara ketiga jenis peraturan tersebut yang ada hanya Peraturan Desa saja yang merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Sedangkan peraturan lainnya belum ada. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  di Desa Anyar  Kecamatan Anyar Kabupaten Lombok Utara menggunakan Peraturan Desa sebagai landasan operasional pemerintahan Desa. Untuk memudahkan dalam pembuatan produk hukum di Desa perlu ada bimbingan khusus bagi penyelenggara pemerintahan desa baik para Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan yang rutin berupa kegiatan legal drafting, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tata cara pembentukannya. Dalam menunjang rencana kegiatan dimaksud, tentunya perlu adanya dukungan anggaran yang sumbernya berasal dari dana desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para penyelenggara pemerintahan desa. dan Perlunya kegiatan yang berkesinambungan khusus dalam hal bimbingan teknis pembentukan peraturan tingkat desa dengan pelibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai narasumber dengan metode tutorial.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiroeddin syarif, Perundang-undangan: Dasar,  Jenis dan Teknik Membuatnya, Aksara, Jakarta, 1987.
Soly Lubis, Dasar dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Mandar Maju, 1989.
PPUU DPD RI, legal drafting untuk Senator, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebnetukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145/2022.