## Principal-Agent Problem  Dalam Kemitraan Pertanian

## Principal-Agent Problem in Agricultural Partnership

## Hirwan Hamidi

## Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UNRAM

## Abstrak
Kemitraan  antara  petani  pemilik  lahan  ( principal )  dengan  petani  lain  yang  bertindak sebagai  penyakap  dalam  sistem  bagi  hasil  atau  penyewa  ( agent )  telah  lama berlangsung.Tulisan  ini  menelaah  aspek  teoritis  dari  hubungan  tersebut  dengan mengambil  kasus  kemitraan  dalam  agribisnis  tembakau  virginia  yang  transaksinya berada  pada  kondisi  informasi  tidak  sempurna.  Hasil  studi  empiris  menunjukkan, bahwa  kemitraan  dalam  agribisnis  tembakau  virginia  di  Pulau  Lombok  telah berdampak  terhadap  semakin  berkembangnya  kelembagaan  penyewaan  tanah sebagai  konsekuensi  dari  luas  kepemilikan  lahan  yang  relatif  sempit  (0,56  ha) sementara  kemitraan  mempersyaratkan  luas  lahan  minimal  1,75  hektar.  Sesuai dengan  teori agency ,  pilihan  bagi  para  petani  pemilik  tanah  ( principal )  dan  petani tembakau  yang  bertindak  sebagai  penyewa  ( agent )  merupakan  alternatif  terbaik karena  masing-masing  pihak  mendapatkan  penerimaan  maksimum.  Mengingat principal netral terhadap risiko maka ia tetap memperoleh penerimaan sebesar harga sewa  yang  telah  disepakati  meskipun  hasil  panen agent mengalami  kegagalan karena  faktor  iklim.  Demikian  halnya  dengan  petani  tembakau  penyewa  lahan ( agent ), mengingat adanya beban risiko yang ditanggung maka agent akan berusaha mencurahkan semua sumberdaya yang dimiliki untuk memaksimumkan penerimaannya karena semakin tinggi beban risiko yang ditanggung semakin besar insentif  yang  akan  diterima dibanding  tidak  ada  beban  risiko  yang  hanya  menerima upah tetap.
Kata Kunci: Kemitraan, Principal, Agent

## Abstract
Partnership  between  farmer  owner  (principal)  and  farmer  sharecroper  or  leaser (agent) has been exist for long time.  This paper studies theoritical aspect from their relationship  with  case  of  partnership  in  virginea  tobacco  farm  industries  with  its transaction  under  imperfect  information  situation.    The  empirical  study  result  shows that partenrship in virginea tobacco farm industries in Lombok Isalnd has given effect to  increase  land  leasing  because  the  size  of  land  owned  by  farmers  very  low  (0.56 ha)  while  the  partnership  system  needs  minimum  size  1.75  ha  for  each.    Based  on Agecy  Theory,  the  choice  of principal  and  agent is  a  best alternative  because  each side earn maksimum benefit.  Considering principals are neutral to risk, they always earn  economic  benefit  in  amount  of  the  price  of  leasing  their  land  although  agent
faced  failure  in  harvesting.    Similarly,  agent  will  all  out  use  their  resource  because they load with high risk.  This is applied because theoritically the higher the risk the more benefit will earn compare to work for fixed wage only.
Key Words: Business Parnership, Principal, Agent

## Pendahuluan
Selama  dua  dekade  terakhir,  liberalisasi  ekonomi  telah  menyebabkan meningkatnya  kegiatan  agroindustri  di  negara-negara  berkembang  tumbuh  secara pesat.  Sementara  itu  peluang-peluang  baru  lebih  banyak  berpihak  pada  proses produksi  dan  pemasaran  berskala  besar.  Petani  yang  memiliki  lahan  luas  dapat mengakses  modal,  informasi  pasar  serta  dukungan  kelembagaan  dengan  mudah (Patrick, 2003: 3). Sebaliknya, petani dengan lahan sempit tidak memiliki kemudahan yang  sama,  bahkan  menjadi  termarginalkan  dan  tersisihkan  dari  pemasaran  hasil- hasil  produksi  pertanian  yang  bernilai  tinggi  dan  berorientasi  ekspor  (Drabenstott, 1995: 14).
Fenomena  di  atas  mengindikasikan  bahwa  informasi  di  kalangan  para pelaku  yang  bertransaksi  di  sektor  pertanian  tidak  sempurna,  padahal  informasi sempurna  dalam  teori  ekonomi  neoklasik  merupakan  syarat  untuk  terjadinya keseimbangan  pasar  (Bates,  1995:31;  North,  1995:17).  Dalam  upaya  mengurangi ketidaksempurnaan  informasi  tersebut  maka  kehadiran  institusi  menjadi  sangat penting. Dalam teori New Institutional Economics (NIE), institusi didefinisikan sebagai aturan  formal  dan  informal  beserta  mekanisme  penegakannya  yang  membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North, 1990 dalam Jaya, 2006). Salah  satu  bentuk  institusi  sebagaimana  dikatakan  dalam  teori New  Institutional Economics (NIE) adalah kemitraan pertanian (Grosh, 1994; Key dan Runsten, 1999). Kemitraan pertanian dalam tulisan ini diartikan sebagai hubungan kerjasama antara petani pemilik lahan ( principal ) dengan petani lain yang bertindak sebagai penggarap, baik  sebagai  penyakap  atau  penyewa  ( agent )  yang  masing-masing  bertujuan  untuk memaksimumkan utilitasnya.
Di  Indonesia,  hubungan  kerjasama  kemitraan  pertanian  antara  petani pemilik  lahan  ( principal )  dengan  petani  lain  yang  bertindak  sebagai  penyakap  atau penyewa  ( agent )  telah  berlangsung  lama,  bahkan  semakin  berkembang  sejalan dengan  semakin  meningkatnya  ketunakismaan.  Dalam  dunia  nyata,  adanya ketidakseimbangan  informasi  di  antara  kedua  pelaku  yang  bermitra  ini  akan membawa  kepada  masalah  hubungan principal-agent .  Ketika  pemilik  tanah ( principal )  bermitra  dengan  seorang  penggarap  ( agent )  untuk  menanam  padi misalnya. Bagi pemilik lahan ( principal ), masalahnya adalah bagaimana memberikan penghargaan  kepada  penggarap  ( agent )  pada  kondisi  informasi  yang  tidak sempurna.  Apakah  pemilik  lahan  akan  menggunakan  upah  tetap  ( wage  contract ) atau  kontrak  sewa  ( rent  contract )?  Demikian  sebaliknya,  apakah  pengarap  akan menerima upah tetap ( wage contract ) atau kontrak sewa ( rent contract )? Tulisan ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kontribusi  teoritis  terhadap  hubungan principal- agent dalam kemitraan pertanian pada kondisi informasi yang tidak sempurna.

## Dasar Teori Kemitraan Pertanian
Dalam  kondisi  pasar  persaingan  sempurna,  informasi  tentang  harga  dan kualitas barang di antara para penjual dan pembeli diasumsikan terdistribusi secara merata dan lengkap. Dalam kondisi sedemikian ini pasar mencapai harga ekuilibrium dan  alokasi  sumberdaya  adalah  efisien  (Nicholson,  1995:111).  Informasi  lengkap sebagaimana  diasumsikan  dalam  persaingan  sempurna  mustahil  ada  dalam  dunia nyata. Meskipun informasi tersedia, namun tidak terdistribusi secara merata. Kondisi sedemikian  ini  disebut  ketidakseimbangan  informasi  ( information  asymmetry ),  yaitu suatu  situasi  di  mana  pembeli  dan  penjual  memiliki  jumlah  informasi  yang  berbeda tentang  suatu  transaksi  pasar  (Nicholson,  1995:  113).  Terlebih  lagi  informasi  yang terkait  dengan  kejadian  di  masa  datang  yang  penuh  dengan  ketidakpastian ( uncertainty ).  Fenomena  sedemikian  ini  seringkali  menimbulkan  kesulitan  dalam menyetujui  kontrak,  misalnya  antara  supermarket  dengan  penyedia  komoditi pertanian yang terkait dengan musim (Douma dan Schreuder, 1992: 50).
Di  samping  ketidaksempurnaan  informasi  juga  kenyataan  adanya keterbatasan  kemampuan  mental  manusia  dalam  memproses  informasi  yang  ada. Konsekuensi dari kondisi sedemikian ini adalah bahwa manusia melibatkan interaksi dengan  sesama  sebagai  batasan  dalam  struktur  perjanjian  (North,  1990).  Oleh karena  itu  diperlukan  perubahan  paradigma  mengenai  pola  prinsip  rasionalitas. Menurut  North  (1990),  setiap  individu  memiliki  pengetahuan,  nilai-nilai  dan  norma yang berbeda satu sama lain. Model mental inilah yang kemudian digunakan individu untuk  menganalisa  kondisi  lingkungannya  dan  hasil  analisa  tersebut  kemudian digunakan untuk membuat pilihan-pilihan dan mengambil keputusan.
Adanya  informasi  tidak  sempurna  dan  keterbatasan  kemampuan  mental manusia  dalam  memproses  informasi  yang  ada  menyebabkan  timbulnya  biaya transaksi.  Biaya  transaksi  dimaksud  terdiri  dari  biaya  penelitian,  biaya  mencari pemasok  input,  biaya  negosiasi,  biaya  informasi  kualitas  dan  harga,  biaya  tawar- menawar,  biaya  kontrak,  monitoring,  dan  penegakan  kontrak,  biaya  yang berhubungan dengan perbankan, asuransi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penasihat hukum  dan  akuntan.  Kondisi ini  menyebabkan  teori neoklasik  tidak dapat berlaku, karena  teori  neoklasik  hanya  berlaku ketika  tidak ada  biaya  transaksi  yang terjadi pada setiap pertukaran.  Untuk itu diperlukan institusi yang dapat mengurangi biaya informasi, transaksi dan ketidakpastian dalam pertukaran (Arsyad, 2005). Teori ekonomi kelembagaan baru atau the New Institutional Economics (NIE) adalah suatu teori  yang  berusaha  untuk  memasukkan  teori  institusi  ke  dalam  teori  ekonomi (Matthews, 1986; North, 1997; Williamson, 2000).
Ada beberapa asumsi neoklasik yang tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Simon  (1986)  dalam  North  (1995)  mengemukakan    implikasi  dari  asumsi  neoklasik sebagai berikut. Apabila nilai-nilai yang berlaku sudah ditetapkan dan tidak berubah- ubah  (konstan),  apabila  setiap  hal  yang  terjadi  di  dunia  dapat  didefinisikan  dengan mudah,  dan apabila  diasumsikan  bahwa  kekuatan  pembuat  keputusan  adalah  tidak terbatas, maka akan timbul dua konsekuensi sebagai berikut. Konsekuensi pertama adalah  tidak  diperlukan  adanya  penyesuaian  antara  persepsi  pembuat  keputusan dengan  kondisi  yang  terjadi  di  dunia  nyata,  karena  pembuat  keputusan  dapat mengetahui kondisi dunia nyata sebagaimana seharusnya terjadi. Konsekuensi yang
kedua adalah keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan yang rasional dapat diprediksi dengan mudah hanya dengan mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan tanpa harus memahami persepsi pembuat keputusan tersebut.
Dalam literatur NIE, North (1997) membedakan secara jelas antara institusi dan  organisasi.  Institusi  adalah  aturan  formal  dan  informal  beserta  mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North,  1990  dan  Williamson,  1985).  Berbeda  dengan  organisasi  yang  didefinisikan sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  (Burky  dan  Perry,  1998). North  (1995:18)  mengatakan,  bahwa  institusi  dibentuk  untuk  mengurangi  biaya informasi dan transaksi dalam pertukaran.
Kemitraan  pertanian  ( contract  farming )  adalah  inti  dari  teori  NIE.  Menurut Eggertsson  (1990)  dalam  Jaya  (2004),  kontrak  adalah  bentuk  spesifik  bagaimana hak  milik  ditransfer,  termasuk  di  dalamnya  adalah  kesepakatan  harga,  cara pembayaran,  kualitas  barang/jasa  dan  sebagainya.  Kontrak  merupakan  aturan formal  dan  informal  beserta  mekanisme  penegakannya  yang  mengatur  bagaimana transaksi  berlangsung.  Pendapat  serupa  dikemukakan  oleh  Macneil  (1974),  kontrak merupakan  manifestasi  dari  keinginan  untuk  berbuat  atau  mewujudkan  sesuatu dengan cara-cara tertentu.

## Hubungan Principal-Agent Pada Kondisi Informasi Sempurna
Dalam  tulisan  ini,  diasumsikan  bahwa  pencapaian  tingkat  produksi  dalam usahatani  tergantung  dari  dua  faktor,  yaitu  tingkat  usaha  penggarap  lahan  ( agent ) dan iklim. Semakin tinggi tingkat usaha penggarap dan semakin kondusif iklim maka hasil  produksi  yang  dicapai  semakin  tinggi.  Diasumsikan  pula  bahwa  pemilik  lahan ( principal )  memiliki  informasi  sempurna  tentang  tingkat  usaha  penggarap  lahan ( agent ).  Pertanyaannya,  berapakah  penghargaan  optimal  yang  akan  diberikan kepada  petani  penggarap  ( agent ) dari  sudut  pandang  pemilik  lahan?  Besarnya kompensasi  yang  diberikan  kepada agent dapat  didasarkan  pada  tingkat  produksi yang  dihasilkan agent .  Penggarap  lahan  ( agent )  dapat  memproduksi  hasil  yang tinggi hanya jika kompensasi yang diberikan oleh pemilik lahan ( principal ) juga tinggi. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan gambar 1 berikut.
Gambar  1  menunjukkan  bahwa    kurva  I  adalah  kurva  indiferen  penggarap lahan  ( agent ),  di  mana  pada  sebarang  titik  pada  kurva  tersebut agent memiliki kepuasan  yang  sama  terhadap  penghargaan  yang  diberikan  oleh  pemilik  lahan ( principa l).  Sumbu  horizontal  adalah  tingkat  usaha agent dan  sumbu  vertikal menunjukkan pendapatan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat usaha penggarap ( agent ) semakin  besar  tambahan  pendapatan  yang  diterima  per  satuan  tambahan hasil. Penggarap lahan ( agent ) tidak dapat menerima  penghargaan jika output yang dihasilkan adalah nol.
Gambar 1. Tingkat optimum hasil Agent dari sudut pandang Principal Sumber: Douma Sytse dan Hein Schreuder, 1992: 93.
Garis  m  menunjukkan  semakin  tinggi  tingkat  usaha agent semakin  tinggi pendapatan  yang  diharapkan.  Dari  sudut  pandang  pemilik  lahan  ( principal ),  tingkat usaha optimal agent adalah e 0. Pada titik tersebut hasil yang diharapkan adalah Ey 0 , di mana agent menerima sejumlah Wo dan principal menerima selisih antara Ey 0 -W 0 =  R 0 .  Pada  titik  yang  lain  perbedaan  jarak  vertikal  garis  m  dan  curva  I  adalah semakin  kecil  dibanding  R 0 sehingga principal ingin  untuk  memilih  struktur penghargaan  yang  mempengaruhi agent untuk  memilih  tingkat  hasil  e 0 dan  juga memberikannya  pembayaran  Wo  jika  ia  memilih  e 0. Pada  kondisi  seperti  ini, principal berjanji  untuk  membayar agent sebesar  Wo  dan  memaksa agent bekerja untuk  menghasilkan  tingkat  output  paling  sedikit  sebesar  e 0 dan  tidak  akan membayar agent jika  tingkat  output  yang  dihasilkan agent kurang  dari  e 0. Dengan demikian, pada kondisi informasi sempurna dalam arti principal dapat mengobservasi tingkat output yang dihasilkan agent maka principal hanya akan membayar sejumlah Wo jika agent bekerja pada tingkat  e 0.

## Hubungan Principal-Agent Pada Kondisi Informasi Tidak Sempurna
Diasumsikan  bahwa  pemilik  lahan  ( principal )  tidak  memiliki  cara  untuk mengobservasi tingkat usaha penggarap lahan ( agent ) dan juga tidak ada informasi tentang kondisi iklim selama kegiatan usahatani berlangsung. Satu-satunya informasi yang  dapat  digunakan  oleh  pemilik  lahan  adalah  hasil  penjualan  komoditi  yang ditanam.  Jika  hasil  penjualan  tinggi  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  usaha agent dan kondisi  iklim  adalah  baik. Principal tidak  dapat mengatakan  apakah  hasil penjualan  yang  tinggi  tersebut  merupakan  kontribusi  dari  usaha agent atau  kondisi iklim.  Pada  kondisi  informasi  tidak  sempurna  seperti  ini,  pertanyaannya  adalah bagaimana struktur penghargaan yang akan diberikan oleh principal kepada agent ? Terdapat  dua  solusi  ekstrim  terhadap  jawaban  pertanyaan  tersebut  yang  secara grafis dapat dijelaskan oleh gambar 2.
Pertama, principal memberikan  upah  yang  nilainya  tetap  kepada agent yang  disebut  kontrak  upah.  Struktur  penghargaan  sedemikian  ini  tidak  tergantung pada hasil yang dicapai. Akan tetapi permasalahan dengan struktur penghargaan ini adalah  bahwa agent tidak  memiliki  insentif  meskipun  bekerja  dengan  baik.  Dalam teori principal-agent , diasumsikan agent senang untuk menerima lebih banyak uang dan  tidak  senang  mencurahkan  lebih  banyak  usaha. Agent akan  memilih  tingkat usaha  sama  dengan  nol  jika  penerimaannya  tidak  tergantung  pada    hasil  yang dicapai.
Solusi  ekstrim  kedua  adalah  bahwa agent menerima  hasil  yang  dicapai dikurangi  dengan  sejumlah  uang  yang  disepakati  sebelum principal menyerahkan lahannya kepada penggarap ( agent ). Solusi ini sering disebut dengan kontrak sewa. Agent menyewa lahan dari pemilik ( principal ) dengan nilai sewa yang besarnya tetap, di  mana  nilai  sewa  ini  tidak  tergantung  pada  hasil  yang  dicapai. Agent menggarap lahan  setelah  membayar  sewa  kepada  pemilik  lahan.  Struktur  penghargaan  seperti ini agent memiliki insentif maksimum.
Kontrak  upah  dan  kontrak  sewa  tidak  hanya  berbeda  dalam  distribusi penghargaan,  tetapi  juga  dalam  distribusi  risiko  dari agent dan principal .  Pada kontrak upah, principal menanggung seluruh risiko. Misalnya jika kondisi iklim kurang mendukung  pertumbuhan  tanaman  sehingga  hasil  usahatani  menjadi  jatuh  maka principal harus  membayar  upah agent ,  tetapi  tidak  menerima  penghargaan  bagi principal .  Sebaliknya  terhadap  kontrak  sewa, agent menanggung  seluruh  risiko,  ia harus membayar sewa meskipun tidak ada hasil penjualan.

## Gambar 2. Tingkat optimum hasil Agent dari sudut pandang Principal
Sumber: Douma Sytse dan Hein Schreuder, 1992: 93.
Struktur  penghargaan  bagi principal dan agent akan  berbeda  tergantung pada  risiko,  apakah  risiko  netral, risk-averse atau risk-loving .    Dalam  kebanyakan model agency , principal diasumsikan  netral  terhadap  risiko  ( risk-neutral )  dan agent juga  diasumsikan  netral  terhadap  risiko  ( risk-neutral )  atau  menghindari  risiko  ( risk- averse ).  Jika principal dan agent sama-sama    netral  terhadap  risiko  ( risk-neutral ), struktur  penghargaan  terbaik  adalah  kontrak  sewa  karena  memberikan  insentif maksimum bagi agent .
Hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  besarnya  risiko  yang ditanggung  oleh agent dapat  tercermin  dari  garis l pada  gambar  2.  Semakin  tinggi beban  risiko  yang  ditanggung  oleh agent semakin  besar  insentif agent .  Jika agent tidak  ada  beban  risiko  (kontrak  upah)  pendapatan  yang  diharapkan  adalah  Ey 3 . Ketika itu agent tidak menerima kontrak upah jika upah lebih rendah dari W, jumlah maksimum yang dapat diterima principal adalah R 3 . Jika agent menanggung seluruh risiko  (kontrak  sewa)  pendapatan  yang  diharapkan  adalah  Ey 1 . Principal menawarkan  sewa  sama  dengan  R 1 .  Jika principal menawarkan  sewa  lebih  tinggi, agent tidak  mau  menyetujui  kontrak. Principal memaksimumkan  pendapatan  yang diharapkan  dengan memilih titik P pada kurva indiferen agent U karena slope kurva
indiferen  pada  titik  P  sama  dengan  slope  garis l .  Pada  titik  ini agent menanggung beban risiko sebesar V 2 bukan seluruh risiko (V 1 ).

## Principal-Agent Problem Kasus Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia Di Pulau Lombok
Kemitraan  agribisnis  tembakau  virginia  di  Pulau  Lombok  Nusa  Tenggara Barat  telah  berlangsung  lebih  dari  30  tahun,  dimulai  dari  tahun  1974  oleh  PT. Gabungan  Impor-Ekspor  Bali  (GIEB),  PT.  BAT  Indonesia  dan  PTP  XXVII.  Pada tahun  2005  tercatat  sebanyak  sembilan  perusahaan  mitra  yang  telah  mendapatkan izin  operasional  dari  Gubernur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  yaitu  PT.  BAT Indonesia,  PT.  Djarum,  CV.  Trisno  Adi,  UD  Nyoto  Permadi,  PT.  Philip  Moris Indonesia,  PT.Sadhana  Arif  Nusa,  PT.  Gelora  Jaya,    KUD  Tunggal  Kayun,  dan  PT. Mayang Sari (Keputusan Gubernur NTB Nomor: 467 Tahun 2005). Pada tahun 2006 jumlah perusahaan pengelola meningkat menjadi tigabelas, yaitu CV. Trisno Adi, PT. Sadhana  Arif  Nusa,  KUD  Tunggal  Kayun,  PT.  Philip  Morris  Ind,  PT.  BAT  Indonesia Tbk,  PT.  Djarum,    PT.  Glora  Djaya,  UD  Nyoto  Permadi,  UD.  Cakrawala,  PT.  Ind. Indah  Tobacco  Citra  Niaga,  PT.  Indonesia  Dwi  Sembilan,  UD.  Keluarga  Sakti,  dan CV. Karya Putra Makmur.
Implikasi  dari  semakin  banyaknya  perusahaan  pembeli  tembakau memasuki  bisnis  tembakau  virginia  dengan  pola  kemitraan  di  Pulau  Lombok,  maka permintaan lahan untuk usahatani tembakau virginia semakin meningkat. Sementara di  sisi  lain  rata-rata  luas  kepemilikan  lahan  usahatani  petani  relatif  sempit  (0,56 hektar),  bahkan  ada  yang  tidak  memiliki  lahan  sama  sekali  (Hamidi,  2001).  Karena itu  petani  tembakau  harus  mencari  tambahan  lahan  sebagai  konsekuensi  dari kemitraan  yang  mempersyaratkan  luas  lahan  minimal  bagi  petani  tembakau,  yaitu 1,75 hektar. Dalam hal ini terdapat dua strategi perolehan lahan yang mungkin dapat dilakukan,  yaitu  sewa  dan  bagi  hasil.  Sistem  sewa  adalah  penyerahan  sementara hak  penguasaan  tanah  kepada  orang  lain  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa tanah. Sedangkan bagi hasil adalah penyerahan sementara  hak  atas  tanah  kepada  orang  lain  untuk  diusahakan  dengan  perjanjian pemilik tanah dan penggarap masing-masing akan menerima hasil sesuai perjanjian. Dengan cara bagi hasil ini pemilik tanah menanggung risiko kegagalan.
Hasil  studi  Hamidi  (2001)  menunjukkan,  bahwa  tambahan  lahan  sebagai konsekuensi dari kemitraan yang mempersyaratkan petani harus memiliki luas lahan minimal  sebagaimana  diuraikan  di  atas  ternyata  diikuti  oleh  semakin  suburnya kelembagaan  penyewaan  tanah.  Diakui  oleh  petani,  bahwa  sebelum  agribisnis tembakau virginia dalam bentuk kemitraan masuk ke wilayah desanya, kelembagaan penyewaan  tanah  belum  ada,  kecuali  sistem  gadai  dan  bagi  hasil.  Namun  saat  ini kedua  bentuk  kelembagaan  penguasaan  tanah  yang  disebutkan  terakhir  jarang ditemukan  di  lokasi-lokasi  sentra  usahatani  tembakau  virginia  din  Pulau  Lombok. Waktu  penyewaan  tanah  umumnya  berlangsung  satu  musim,  yaitu  pada  musim tanam kedua setelah padi. Kesepakatan besar harga sewa tanah dilakukan sebelum penyewa mulai menggarap, tergantung dari waktu pelunasan sewa dan kelas tanah. Harga  sewa  tanah  bagi  petani  tembakau  yang  melunasi  langsung  setelah
kesepakatan  berbeda  dengan  harga  sewa  tanah  yang  pelunasannya  harus menunggu  selesai  panen.  Pada  petani  pemilik  lahan    yang  harus  menunggu pelunasan sewa selesai panen menerima harga sewa lebih mahal dibanding mereka yang menerima pelunasan langsung. Sebagai ilustrasi, besar harga sewa tanah yang dibayar  langsung  adalah  Rp.  7,5  juta  lebih  rendah  dibanding  pembayaran  sewa setelah selesai panen sebesar Rp. 10 juta per hektar.
Dikaitkan  dengan  hubungan principal-agent pada  kondisi  informasi  tidak sempurna,  di  mana  struktur  penghargaan  bagi principal dan agent akan  berbeda tergantung  pada  risiko.  Semakin  berkembangnya  kelembagaan  penyewaan  tanah dalam  kemitraan  agribisnis  tembakau  virginia  di  Pulau  Lombok  tampaknya  telah berdampak terhadap penerimaan baik bagi petani pemilik ( principal ) maupun petani tembakau  penyewa  lahan  ( agent ).  Dampak  positif  tersebut  dapat  dijelaskan  oleh teori agency sebagai  berikut:  (1)  meningkatnya  permintaan  lahan  sebagai  dampak kemitraan telah berdampak terhadap meningkatnya sewa tanah, berarti penerimaan petani  pemilik  tanah  ( principal )  meningkat,  (2)  berkembangnya  kelembagaan penyewaan  tanah  menjadikan  petani  pemilik  tanah  ( principal )  netral  terhadap  risiko ( risk neutral ) sedangkan petani tembakau penyewa tanah ( agent ) berada pada posisi menanggung  risiko  ( risk-loving ).  Dalam  kondisi  ini,  sesuai  dengan  teori agency , petani  pemilik  tanah  ( principal )  tetap  menerima  penghargaan  sebesar  harga  sewa yang telah disepakati meskipun hasil panen petani tembakau penyewa lahan ( agent ) tidak sesuai dengan harapan karena faktor iklim atau turunnya harga, (3) bagi petani tembakau  penyewa  lahan  ( agent ), mengingat  adanya beban  risiko  yang ditanggung maka agent akan  berusaha    mencurahkan  sumberdaya  yang  dimiliki  untuk memaksimumkan  penerimaannya  karena  semakin  tinggi  beban  risiko  yang ditanggung oleh agent semakin besar insentif agent dibanding tidak ada beban risiko yang hanya mendapatkan penerimaan (upah) tetap.

## Kesimpulan
Kemitraan  antara  petani  pemilik  lahan  ( principal )  dengan  petani  lain  yang bertindak  sebagai  penyakap  dalam  sistem  bagi  hasil  atau  penyewa  ( agent )  telah lama  berlangsung.  Adanya  ketidakseimbangan  informasi  di  antara  kedua  pelaku yang  bermitra  tersebut  akan  membawa  kepada  masalah  hubungan principal-agent . Hasil studi empiris menunjukkan semakin berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah  sebagai  dampak  kemitraan  dalam  agribisnis  tembakau  virginia  di  Pulau Lombok  yang  sebelumnya  didominasi  oleh  sistem  bagi  hasil.  Berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah ini sebagai konsekuensi dari luas kepemilikan lahan yang  relatif  sempit  (0,56  ha)  sementara  kemitraan  mempersyaratkan  luas  lahan minimal 1,75 hektar.
Pada kondisi informasi tidak sempurna, struktur penghargaan bagi principal dan agent akan berbeda tergantung pada risiko. Pada kondisi sewa menyewa tanah, petani pemilik tanah ( principal ) berada pada posisi netral terhadap risiko sedangkan petani  tembakau  penyewa  tanah  ( agent )  berada  pada  posisi  menanggung  risiko. Sesuai  dengan  teori agency ,  pada  posisi  tersebut principal maupun agent merupakan  pilihan  terbaik  karena  masing-masing  pihak  mendapatkan  penerimaan maksimum.  Bagi  petani  pemilik  tanah  ( principal )  tetap  memperoleh  penerimaan
sebesar  harga  sewa  yang  telah  disepakati  meskipun  hasil  panen  petani  tembakau penyewa  lahan  ( agent )  mengalami  kegagalan  karena  faktor  iklim.  Demikian  halnya dengan  petani  tembakau  penyewa  lahan  ( agent ),  mengingat  adanya  beban  risiko yang ditanggung maka agent akan berusaha mencurahkan semua sumberdaya yang dimiliki  untuk  memaksimumkan  penerimaannya  karena  semakin  tinggi  beban  risiko yang  ditanggung  semakin  besar  insentif  yang  akan  diterima dibanding  tidak  ada beban risiko yang hanya menerima upah tetap.

## Daftar Pustaka
Arsyad, Lincolin. 2005. Institutions Do Really Matter: Important Lessons From Village Credit Institutions of Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 20(2): 105- 119.
Bates, RH. 1995. Social Dilemmas and Rational Individuals: An assessment of the new institutionalism. Dalam Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis, the
New Institutional Economics and Third World Development (eds), Routledge, London and New York, 27-48.
Burki, S.J. dan G.E. Perry. 1998. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter . World Bank, Washington, D.C.
Douma S. dan Hein Schreuder, 1991. Economic Approach to Organizations. Prentice
Hall International (UK) Ltd.
Drabenstott, M. 1995. Agricultural Industrialization: Implications for Economic Development and Public Policy . Journal of Agricultural and Applied
Economics, 27(1): 13-20.
Eggertsson, T. 1990. Economic behaviour and institutions . New York, Cambridge University Press.
Grosh, B. 1994. Contract Farming in Africa: an Application of the New Institutional Economics.  Journal of African Economics , 3(2): 231-61.
Hamidi, H., 2001. Studi Sikap dan Perilaku Principal-Agent dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia di Pulau Lombok. Laporan Penelitian Dasar, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Lombok.
Key, N. dan Runsten, D. 1999. Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America: the Organization of Agro Processing Firms and the Scale of Outgrower Production, World  Development.
Macneil, I.R 1974. The Many Futures of Contract . Southern California Law Review, 47: 691-816.
Matthews, R.C.O. 1986. The Economics of Institutions and the Sources of Growth . Economic Journal 96 (December): 903-910.
North, D.C. 1997. Economic Performance through Time: The Limits to Knowledge.
Inaugural Conference for the International Society for New Institutional Economics.
North, D.C. 1995. The New Institutional Economics and Third World Development. Dalam Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis, the New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London and New York, 17-26.
North, D.C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance . Cambridge, Press Syndicate of the University Perspectives 5(1): 97-112.
Nicholson, W. 1998. Microeconomic Theory . The Dryden Press, 7 th Ed, Harcourt Brace College Publishers.
Patrick, I. 2003. Contract Farming in Indonesia: Smallholders and Agribusiness Working Together . Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) Technical Report  (54).
Simon, H. 1986. Rationality in Psychology and Economics . Dalam North, D.C. 2005, The New Institutional Economics and Third World Development, Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis the New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London and New York,17-26
Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics : Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature XXXVIII (September): 595-613