## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
Anik Tri Haryani 1 , Sarjiyati 2 , Yuni Purwati 3 , Mochamad Juli Pudjiono 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl . Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : anik@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl . Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : sarjiyati@unmer-madiun.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl . Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : yunipurwati@unmer-madiun.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl . Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : julipudjiono@unmer-madiun.ac.id
Abstract — The purpose of this research is to  analyze and explain the role of the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving  consumer  disputes  and  to  analyze  the  dispute  resolution  process  through  the  Consumer  Dispute  Resolution Agency.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  with  a  statute  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results showed that in implementing consumer protection in Indonesia, the role of the Consumer Dispute Resolution Agency is the spearhead  in  the  field  to  provide  protection  to  consumers  who  have  been  disadvantaged.  The  protection  provided  by  the Consumer Dispute Resolution Agency to consumers is through the settlement of disputes between consumers and business actors and also through supervision of any inclusion of agreements or documents that include standard clauses. Meanwhile, the  dispute  settlement  process  is  carried  out  in  stages  as  follows: the  stages  of  the  petition from  the  applicant, namely  the consumer as the plaintiff; the pre-trial stage, namely the selection of the method of settlement; dispute resolution based on the decision of the parties, especially mediation, conciliation, arbitration and the decision of the Assembly.
Keywords — : Role; Consumer Dispute Resolution Agency; consumer dispute.

## I. PENDAHULUAN
Persaingan  antar  produsen  saat  ini  demikian  ketat  dan  yang  dihadapi  bukan  lagi  competitor  dalam  negeri.  Hal  ini  berarti, konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap produk barang/jasa yang dikonsumsinya. Tentu mereka memilih yang terbaik di antara  semua  produk  barang/jasa  yang  tersedia.  Itu  berarti  masalah  terbaik  mutu  barang  dari  jumlah  ketersedianya  di  pasaran tidak  lagi  menjadi  keprihatinan  utama  karena  produsen  dengan  sendirinya  berlomba-lomba  untuk  memenuhinya.  Jika  tidak, produsen demikian akan kalah dalam persaingan. 1
Dalam  perdagangan  yang  ada  di  masyarakat  memerlukan  hubungan  saling  membutuhkan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen,  baik  berupa  pelaku  usaha  dan  konsumen  barang  maupun  jasa.  Pelaku  usaha  mempunyai  kepentingan  memperoleh keuntungan  semaksimal  mungkin  dari  transaksi  dengan  konsumen,  sedangkan  di  sisi  lain,  konsumen  berkepentingan  untuk memperoleh  kepuasan  melalui  pemenuhan  kebutuhannya  terhadap  produk  tertentu.  Dalam  hubungan  tersebut,  seringkali terdapat  hubungan  ketidakseimbangan  antara  keduanya  di  mana  secara  umum  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah, akibatnya  menjadi  sasaran  eksploitasi  dari  pelaku  usaha  atau  produsen  yang  secara  sosial  dan  ekonomi  memiliki  posisi  yang kuat.  Kondisi  demikian  menyebabkan  banyak  terjadi  pelanggaran    yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Ketidakseimbangan antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tersebut  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  berbagai  pihak  terutama  pemerintah  sebagai pengambil kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK).
Wujud  dari  perlindungan  hak-hak  konsumen  adalah  melalui  pasal  49  UUPK  yang  menyebutkan  bahwa  :  Pemerintah membentuk  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan.  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (  selanjutnya  disebut  BPSK  )  konsumen  yang  bermasalah terhadap produk yang ditawarkan pelaku usaha/ produsen dapat memperoleh haknya secara lebih mudah.
Pasal  1  butir  11  UUPK  menyatakan  bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa    onsumen  (BPSK)  adalah  badan  yang  bertugas menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen.  BPSK  sebenarnya  dibentuk  untuk  menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. 2
Keberadaan  BPSK  dapat  menjadi  bagian  dari  pemerataan  keadilan,  terutama  bagi  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh pelaku  usaha/produsen,  karena  sengketa  di  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha/produsen  biasanya  nominalnya  kecil  sehingga
1 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 29
2 Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, hal. 74

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tidak  mungkin  mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding   ntara biaya perkara dengan  besarnya kerugian yang akan dituntut. 3
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sendiri  didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang  segan  untuk  beracara  di  pengadilan  karena  posisi  konsumen  yang  secara  sosial  dan finansial tidak  seimbang  dengan pelaku usaha. 4
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah peran Bada Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ?

## II. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan masalah.
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. 5 Menurut Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 6
Dalam  penelitian  ini  dipilih  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  pendekatan  terhadap  objek  penelitian  dengan berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

## B. Bahan Hukum
Untuk  memecahkan  suatu  rumusan  masalah,  diperlukan  adanya  sumber-sumber  penelitian.  Sumber-sumber  tersebut  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai  kekuasaan. 7 Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan-putusan  hakim. 8 Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder :

## 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yng digunkan dalam penelitian ini adalah :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Keputusan  Memperindag  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( selanjutnya disebut Kepmen Perindag 350/2001).
c. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  13/M-DAG/PER/3/2010  tentang  Pengangkatan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Konsumen dan Sekretariat Badan Penuyelesaian Sengketa Konsumen.

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Selain  menggunakan  bahan-bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Bahan- bahan  hukum sekunder berupa semua publikasi tentang  hukum  yang bukan  merupakan dokumen-dokumen resmi. 9 Bahan- bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  buku-buku  literatur,  kamus  hukum,  jurnal-jurnal hukum,  serta  komentar-komentar  para  ahli  atas  putusan  pengadilan  yang  ada  hubungannya  dengan  pokok  permasalahan, serta disamping itu juga melihat pada bahan hukum yang menunjang penulisan ini.

## 3. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.
Cara  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  dengan  cara  membaca,  mempelajari,  dan  mengumpulkan  bahan hukum  serta  menganalisa  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  dan  menelaah  peraturan perundang-undangan yang mendukung permasalahan.
Selanjutnya, sumber bahan hukum  yang telah dikumpulkan dan dikategorikan tersebut berdasarkan cara studi kepustakaan dilakukan  dengan  mempelajari  pendapat  para  ahli  yang  tertuang  dalam  buku-buku  literatur,  kamus  hukum,  jurnal-jurnal hukum, dan  majalah hukum.  Apabila berkaitan dengan rumusan  masalah  yang sedang dibahas dapat  dilakukan pengutipan jika diperlukan.
3 Indah  Sukmaningsih, Harapan  Segar  dari  Kehadiran  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Kompas,  20  April  2000,  dalam  Susanti  Adi  Nugroho, Proses...., hal.74
4 Superry  Daniel  Sitompul,  Januari  Siregar,  Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Terkait Good Governance (Studi Kasus Di BPSK Kota Medan, Jurnal Mercatoria,  Vol. 7 No. 2,  ISSN No:1979-8652, Desember 2014, hal. 209
5 Ibid, hal. 13
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.
7 Ibid, hal. 141
8 Ibid
9 Ibid.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 4. Analisa bahan hukum.
Dalam  penelitian  ini,  semua  bahan  hukum,  baik  sumber  bahan  hukum  primer  maupun  sumber  bahan  hukum  sekunder, dianalisis  dengan  menggun  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu  metode  yang  menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum sebagai suatu hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## III. PEMBAHASAN

## A. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
Dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  peran  BPSK  merupakan  ujung  tombak  di  lapangan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  yang  telah  dirugikan.  BPSK  juga  merupakan  wadah  yang  tepat  bagi  konsumen untuk  menuntut  hak-haknya  yang  seringkali  dilanggar  oleh  pelaku  usaha.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  BPSK  kepada konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasan terhadap setiap  pencantuman  perjanjian  atau  dokumen  yang  mencantumkan  klausula  baku  yang  merugikan  konsumen.  BPSK  dibentuk agar penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat  diwujudkan  melalui penyelesaian sengketa konsumen di  luar pengadilan. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.
Keberadaan  BPSK  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  bab  XI  pasal  49 sampai  pasal  58.  Pada  pasal  49  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  :  Pemerintah  membentuk  BPSK  di  daerah  tingkat  II  untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
Badan  ini  merupakan  peradilan  kecil  ( small  claim  court )  yang  melakukan  persidangan  dengan  menghasilkan  keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.
Sesuai  dengan  pasal  55  UUPK  disebutkan  ―Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  wajib  mengeluarkan  putusan  paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
Sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk proses menjalani proses persidangan sangat ringan.
A. Z. Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik  atau  hukum  privat)  tentang  produk  barang  tertentu  yang  dikonsumsi  konsumen  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan produsen/pelaku usaha. 10 Setiap konsumen yang menderita kerugian dapat mengajukan permohonan pengaduan ke BPSK. Ada  5  (lima)    parameter  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  sesuai  UUPK  terkait  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat diadukan  ke  BPSK,  yaitu  barang  yang  tidak  memenuhi  standar,  informasi  yang  mengelabui,  cara  menjual  yang  merugikan, cidera janji, dan klausula baku.
Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan pasal 52 UUPK antara lain, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen  dengan  cara  mediasi,  arbitrase,  dan/atau  konsiliasi.  Untuk  menindaklanjuti  ketentuan  Undang-Undang  tersebut Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI telah mengeluarkan SK nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  .  Penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK  diselesaikan  melalui  cara  konsiliasi,  atau  mediasi  atau arbitrase,  yang  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  atau  pilihan  para  pihak  yang  bersangkutan  dann  bukan  merupakan  proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.
Ada 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUPK, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

## 1. Sanksi Administratif
Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  kewenangan  untuk menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  BPSK,  yaitu  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp200.000.000,-  (dua ratus  juta  rupiah).  Penjatuhan  sanksi  administratif  hanya  boleh  dilakukan  oleh  BPSK  kepada  pelaku  usaha  yang  telah melanggar pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu Pasal 19 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  serta Pasal  20,  Pasal  25,  dan  Pasal  26.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  semua  pasal  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  yang  apabila  dilanggar  oleh  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi  administratif. Sanksi  administratif  merupakan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPSK  atas  dasar  pemberian  undang-undang  dan  bukan merupakan  hak  konsumen  yang  setiap  saat  dapat  diminta  atau  digugat  melalui  pengaduan  atau  gugatannya  ke  BPSK, konsumen hanya mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi yang nyata yang dialami oleh konsumen itu sendiri. 11 Penjatuhan  sanksi  administratif  bukan  merupakan  hak  konsumen  melainkan  hak  prerogatif  majelis  BPSK.  Meskipun demikian,  majelis  BPSK  tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  sesuka  hatinya  karena  ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
10 Susanti Adi Nugroho, Op cit , hal. 95.
11 P edoman  Penetapan  Sanksi  Administratif  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK), 2003, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta,  hal. 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 2. Sanksi Perdata
Selain sanksi administratif, UUPK  juga  mengatur tentang sanksi perdata  yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha  yang melanggar  ketentuan  UUPK.  Ketentuan  mengenai  sanksi  perdata  tersebut  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPK  yang menyatakan bahwa:
―Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.‖
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  ayat  (2)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  kepada konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha.

## 3. Sanksi Pidana
Selain sanksi administratif dan sanksi perdata, Pasal 62 UUPK memberi kemungkinan digunakannya sanksi pidana terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  dalam  undang-undang  ini.  Penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  usaha merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh badan peradilan.
Adanya  sanksi  pidana  dalam  UUPK  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  konsumen. Idealnya  hukum  pidana  baru  dapat  digunakan  apabila  instrumen-instrumen  hukum  lainnya  sudah  tidak  mampu  untuk melindungi  konsumen  ( ultimum  remidium ).  Namun,  UUPK  memungkinkan  untuk  menggunakan  hukum  pidana  bersama- sama  dengan  instrument  hukum  lainnya  ( primum  remidium ).  Hal  ini  tergambar  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  UUPK  yang menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa di  luar pengadilan tidak  bisa  menjadi alasan  bagi pelaku usaha untuk menghilangkan tanggung jawab pidananya.
Dari ketiga jenis sanksi tersebut, BPSK hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen atau melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. BPSK sama  sekali  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  usaha  karena  penyelesaian sengketa oleh BPSK merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sementara penjatuhan sanksi pidana merupakan kewenangan  dari  badan  peradilan.  Meskipun  demikian,  BPSK  dapat  membantu  konsumen  untuk  membuat  rekomendasi pengaduan  kepada  pihak  kepolisian  selaku  penyidik  untuk  diusut  dan  ditindaklanjuti  sebagai  tindak  pidana  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menyelesaiakan sengketa konsumen putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan.

## B. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK
Pada awalanya BPSK dibentuk untuk menangani kasus-kasus sengketa konsumen dan pelaku usaha yang sifatnya sederhana dan  berskala  kecil  namun  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  disebutkan  batasan  nilai  pengajuan  gugatan, sehingga dapat disimpulkan berapapun kerugian konsumen dari yang kecil sampai yang besar dapat diajukan gugatan ke BPSK.
Keanggotaan  BPSK  terdiri  dari  3  unsur  yaitu  unsur  pemerintah,  unsur  konsumen,  dan  unsur  pelaku  usaha  dimana  setiap unsur  terdiri  dari  minimal  tiga  orang  dan  maksimal  lima  orang.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  BPSK  ditetapkan oleh Menteri.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  huruf  a  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  ditegaskan  bahwa  tugas  dan  wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrasi  atau  konsiliasi.  Tata  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Menurut pasal  4  ayat  (1) Kepmen  Perindag  350/Mpp/Kep/12/2001,  penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK  melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, yang perlu  persetujuan  para  pihak  adalah  apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  BPSK  dilakukan  dengan  cara mediasi/konsiliasi/arbitrase.
Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang  diajukan  secara  tertulis  yang  diterima  oleh  BPSK  dikeluarkan  bukti  tanda  terima  kepada  pemohon.  Permohonan  yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap  stempel  oleh  konsumen,  atau  ahli  warisnya  atau  kuasanya  dan  kepada  pemohon  diberikan  bukti  tanda  terima.  Berkas permohonan  tersebut,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dicatat  oleh  sekretariat  BPSK  dan  dibubuhi  tanggal  dan  nomor registrasi.
Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan  penyelesaian  sengketa  diterima  secara  benar  dan  lengkap.  Dalam  surat  panggilan  dicantumkan  secara  jelas mengenai  hari,  jam  dan  tempat  persidangan  serta  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memberikan  surat  jawaban  terhadap

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.
Proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui BPSK tersebut secara lebih khusus didapatkan tahapan demi tahapan yang dilakukan BPSK ketika menjalankan proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut: 12
1. Tahapan permohonan dari pemohon, yaitu konsumen sebagai penggugat;
2. Tahapan Prasidang, yaitu pemilihan metode penyelesaian;
3. Penyelesaian sengketa berdasarkan keputusan para pihak terutama mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Putusan Majelis.
Pada  saat  permohonan  dinyatakakn  diterima,  maka  pemanggilan  pelaku  usaha    langsung  dilakukan  pada  hari  yang  sama, tetapi  terkadang  juga  sehari  setelah  sengketa  dinyatakan  diterima,  mengingat  adanya  sengketa-sengketa  yang  lain  yang  telah masuk ke BPSK juga perlu  mendapat keputusan apakah diterima atau ditolak BPSK. Setelah Ketua BPSK  menunjuk Panitera kemudian  yang  dilakukan  oleh  Ketua  BPSK  adalah  tahapan  Prasidang.  Pada  saat  pemanggilan  pelaku  usaha  terkadang  tidak jarang  pelaku  usaha  tidak  langsung  memeuhi  panggilan  dari  BPSK,  sehingga  BPSK  harus  melakukan  pemanggilan  ulang terhadap  pelaku  usaha,  dan  terkadang  sampai  dengan  3  (tiga)  kali  panggilan.  Sedangkan  untuk  waktu  pemanggilan  selang waktunya adalah 3 (tiga) hari dari pemanggilan sebelumnya. Tetapi bagi BPSK keterlambatan pelaku usaha atau kehadirannya dengan panggilan berulang-ulang juga merupakan hak dari pelaku usaha.
Kemudian tergugat  dan penggugat dapat menemui  anggota dan/atau Sekretariat  dan/atau Ketua BPSK untuk  mendapatkan penjelasan  dari  pihak  BPSK  mengenai  cara  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  yang  selanjutnya  para  pihak  diharapkan  dapat memilih salah satu metode penyelesaian sengketa yang ada di BPSK Kota Bandung yaitu penyelesaian sengketa untuk metode mediasi atau konsiliasi atau arbitrase adalah merupakan pilihan bukan tingkatan dalam penyelesaian sengketa. 13
Setelah terpilih oleh para pihak dengan metode mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Pada tahapan ini sampai dengan adanya putusan,  maka  BPSK  Kota  Bandung  mulailah  menentukan  waktu  penyelesaian  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  setelah adanya pemanggilan-pemanggilan para pihak yang bersengketa dan yang terpenting dari pertemuan para pihak tersebut adalah adanya kesepakatan para pihak untuk mendapat putusan Majelis BPSK. (Pada panggilan-panggilan di tahap ini para pihak lebih dapat tepat waktu dalam memenuhi panggilan BPSK).
Pada  saat  konsumen  dan  pelaku  usaha  berada  di  forum  musyawarah,  maka  majelis  mempunyai  peranan  yang  berbeda, sebagai berikut :
1. Mediasi: 14
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa, mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis  bertindak  aktif  sebagai  Mediator  dengan  memberikan  nasehat,  petunjuk,  saran  dan  upaya-upaya  lain  dalam menyelesaikan sengketa;
c. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan.
2. Konsilisasi: 15
a. Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  baik  bentuk  maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;
c. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan.

## 3. Arbitrase:
Arbitrasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK.  Dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara arbitrasi,  para  pihak  memilih  arbitrator  dari  anggota  BPSK  yang  berasal  dari  unsur  pelaku  usaha,  unsur  pemerintah  dan konsumen  sebagai  anggota  majelis.  Arbitrator  yang  dipilih  oleh  para  pihak,  kemudian  memilih  arbitrator  ke-tiga  dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.
Pasal 33 Kep.Menperindag.No.350/MPP/Kep/12/2001
a) Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada  konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya hukum yang digunakan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
12 BRA.  Putri  Woelan  Sari  Dewi, Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Berdasarkan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  (Studi  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung), 2009, Undip Semarang, hal. 101
13 Ibid, hal 106
14 Pasal 30 Kep.Menperindag.No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
b) Dengan  izin  Ketua  Majelis,  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  dapat  mempelajari  semua  berkas  yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.
Sedangkan berkaitan dengan aturan waktu penyelesaian sengketa di BPSK sesuai UUPK Pasal 55 yang berisi: ―Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling  lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
Serta didalam Pasal 7 Kep.Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, bahwa:
―Sengketa  konsumen  wajib  diselesaikan  selambat-lambatnya  dalam  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja,  terhitung  sejak permohonan diterima oleh Sekertariat BPSK.‖
Ketua BPSK memberitahukan putusan  majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha  yang bersengketa, selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  putusan  dibacakan.  Dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK.  Konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  menolak  putusan  BPSK  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.
Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Di sisi  lain, pelaku usaha  yang  menyatakan  menerima  putusan BPSK, wajib  melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  menyatakan  menerima  putusan  BPSK.  Pelaku  usaha  yang  menolak  putusan BPSK,  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan,  setelah  batas  waktu  7  (tujuh)    hari  dianggap  menerima  putusan  dan  wajib melaksanakan  putusan  selambat-lambatnya  5  (lima)  hari  kerja  setelah  batas  waktu  mengajukan  keberatan  dilampaui.  Apabila pelaku usaha tidak  menjalankan kewajibannya,  maka BPSK  menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap perbuatan BPSK, dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh  BPSK  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat  konsumen  yang  dirugikan.  Eksekusi  atau pelaksanaan  sudah  mengandung  arti  bahwa  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau  menaati  putusan  itu  secara  sukarela,  sehingga putusan harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum. 16 Penetapan eksekusi diatur juga dalam Pasal 7 Perma Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).
Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat  kedudukan  hukum  konsumen  yang  bersangkutan  atau  dalam  wilayah  hukum  BPSK  yang  mengeluarkan  putusan. Permohonan  eksekusi  atas  putusan  BPSK  yang  telah  diperiksa  melalui  prosedur  keberatan,  ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan.
Pengadilan  negeri  wajib  mengeluarkan  putusan  atas  keberatan  dalam  waktu  paling  lambat  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak diterimanya  keberatan.  Terhadap  putusan  pengadilan  negeri  tersebut,  para  pihak  dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas) hari  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  wajib  mengeluarkan  putusan  dalam  waktu  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  peran  BPSK  merupakan  ujung  tombak  di  lapangan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  yang  telah  dirugikan.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  BPSK  kepada konsumen  adalah  melalui  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dan  juga  melalui  pengawasan terhadap  setiap  pencantuman  perjanjian  atau  dokumen  yang  mencantumkan  klausula  baku  yang  merugikan  konsumen. Selain  sesuai  tugas  dan  wewenangnya  berdasarkan  pasal  52  UUPK  dalam  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian sengketa  konsumen  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  arbitrase,  dan/atau  konsiliasi.  Dalam  menyelesaiakan  sengketa konsumen putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan.
2. Proses  penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  BPSK  tersebut  secara  lebih  khusus  didapatkan  tahapan  demi tahapan yang dilakukan BPSK ketika menjalankan proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut:
a. Tahapan permohonan dari pemohon, yaitu konsumen sebagai penggugat;
b. Tahapan Prasidang, yaitu pemilihan metode penyelesaian;
c. Penyelesaian sengketa berdasarkan keputusan para pihak terutama mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Putusan Majelis.
Berdasarkan pasal 7 Kep.Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001,  penyelesaian sengketa konsumen dalam waktu 21 (dua puluh  satu)  hari  kerja  sejak  permohonan  sudah  mendapatkan  keputusan  Majelis.  Ketua  BPSK  memberitahukan  putusan majelis secara tertulis kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan  dibacakan.  Dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  putusan  BPSK  diberitahukan,  konsumen  dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang
16 R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata , Bina Cipta, Bandung, hal. 130.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.

## B. Saran
Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diberikan saran sebagai rekomendasi sebagai berikut :
1. Mengingat  peran  BPSK  sangat  membantu  konsumen  dalam  penyelesaian  sengketa  maka  perlu  dibentuk  BPSK  di  wilayah Kota maupun Kabupaten sesuai dengan aturan perundang-undangan karena sampai saat ini masih terdapat Kota/ Kabupaten yang belum membentuk BPSK.
2. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya bersikap kritis terhadap setiap pelanggaran yang merugikan konsumen dan dapat melaporkannya kepada BPSK maupun lembaga terkait untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
BRA.  Putri  Woelan  Sari  Dewi, Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Berdasarkan  Undang- Undang  No.8  Tahun  1999  (Studi  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Bandung), 2009,  Undip Semarang Direktorat  Perlindungan  Konsumen  P edoman  Penetapan  Sanksi  Administratif  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK), 2003, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta Indah  Sukmaningsih, Harapan  Segar  dari  Kehadiran  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Kompas,  20  April  2000,  dalam  Susanti  Adi  Nugroho, Proses....,
R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata , Bina Cipta, Bandung Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Grafindo Persada, Jakarta Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta

## B. Jurnal
Superry  Daniel  Sitompul,  Januari  Siregar,  Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Terkait Good Governance (Studi Kasus Di BPSK Kota Medan, Jurnal Mercatoria,  Vol. 7 No. 2,  ISSN No:1979-8652, Desember 2014

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keputusan  Memperindag  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (  selanjutnya disebut Kepmen Perindag 350/2001).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  13/M-DAG/PER/3/2010  tentang  Pengangkatan  Pemberhentian  Anggota  Badan  Penyelesaian Konsumen dan Sekretariat Badan Penuyelesaian Sengketa Konsumen.