## Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam

## Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf
Prodi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail : endangdjunaeni@gmail.com, myusuf92@gmail.com

## Abstrak
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif  dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha kecil bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung dalam menunjang  pembiayaan kegiatan ekonominya. Kredit  dalam pembiayaan syariah  menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan  pinjaman,  tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga  keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang  tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang  jelas  mengenai  faktor  penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan      lembaga keuangan syariah      dalam menangani  pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang  dihasilkan  dari  denda. Secara metodologi, penelitian    ini menggunakan    prosedur penelitian kualitatif  dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan  data yang dilakukan yaitu  dengan observasi,  wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur ’ an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera  supaya dapat menunaikan  kewajiban yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi  nasabah bermasalah yaitu  dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana  hasil  denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.
Kata kunci : Denda, Pembiayaan Bermasalah, Qardh Al-Hasan.

## Abstract
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a    hall independent business integrated content cored Bayt al-mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving  the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and  small businessmen  under, among others,  to encourage the activities  of saving In supporting the financing of its economic activities.  Credit in shariah financing becomes one of  the alternative communities to get a  loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only, is still a question among the
public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail  to  pay, and also how the law imposing fines in this BMT. This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial,  then  to know  the actions  undertaken syariah  financial institutions  in the  process of childbirth, and  to  know  the  target  disbursement  of funds resulting  from  fines. Methodologically,  this  study uses  qualitative research  procedures by utilizing the sociological approach of Islamic   law. Data completion technique is done by observation,  interview and  documentation. The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set  in Al- Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan is directly suspended as for orphans' benefits, old folks and also through formal institutions such as BAZNAS and LAZNAS.
Keywords: Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.
Pendahuluan
Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Keberadaannya  telah mulai menjamur dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun pada asalnya dalam sistem hukum Islam tidak mengenal adanya  sistem perbankan, namun banyak istilah dalam dunia    perbankan yang berasal dari istilah dalam  hukum Islam. Bank syariah sendiri merupakan istilah yang  populer di Indonesia,  disamping beberapa istilah lain yang  juga sering digunakan para ahli dan jurnalis  seperti bank Islam (Islamic bank), bank tanpa bunga (interest-free bank), bank  tanpa riba (lariba bank), bank tanpa faedah, dan bank syariah (shar i’ a bank), disamping
istilah resmi “ bank berdasarkan prinsip
syariah ” . 1
Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong  berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil
1 Muhammad Heykal dan Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 276
(BMT). 2 Lembaga keuangan syariah mempunyai karakteristik, seperti tidak memungut bunga  dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil.
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang  isinya berintikan bayt al-mal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha      produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha  kecil menengah dan penguasaha kecil bawah, antara lain mendorong  kegiatan menabung  dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima  titipan zakat, infaq  dan  shadaqoh  serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang  memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat,  infaq  dan  shadaqah  dan  wakaf  serta dapat pula berfungsi sebagai isntitusi  yang
2 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah (Padang: Akademi Permata, 2012), 2.
bergerak dibidang  investasi yang  bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada  fungsi kedua  ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga  berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan  di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman BMT. Sedangkan lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. 3 3
Dalam menghimpun dana, BMT menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, selain berorientasi pada laba (Profit  Oriented) juga berorientasi pada sosial (T abarru’ ) atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, BMT juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank Islam  melalui aktivitas  penghimpunan  dan penyaluran    dana sosial    (Zakat, Infaq, Sadaqah dan  Hibah) dan  dana kebajikan (Qardhul hasan) yaitu pemberi
pinjaman harta kepada orang  lain yang dapat  ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. 4
Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif  masyarakat untuk mendapatkan  pinjaman,  tetapi tetap dalam ruang  lingkup syariah. Penyediaan jasa  kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan
BMT untuk mendulang  pundi. Produk pembiayaan ini tidaklah selalu mulus dalam pengembaliaannya pasti terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah.
Pembiayaan bermasalah
merupakan salah satu resiko besar yang
3 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 452.
4 Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah (Semarang: Wicaksana, 2000), 67
terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank  konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk bagi bank. Salah satu  dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap  tingkat kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya  tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah
penyehatan  dan perbaikan  terhadap neraca  keuangan. Hal ini diperlukan  sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan    berbahaya yang akan    terjadi    kedepannya.    Karena sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak bank maupun koperasi yang kolaps akibat  dari  pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.
Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda  bagi peminjam yang  tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal  bayar, dan  juga bagaimana hukum pengenaan  denda di BMT ini. Berdasarkan  fatwa  Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-
MUI/IX/2000, terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu:
1. Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan  dan  itikad baik untuk  membayar  hutangnya boleh  dikenakan sanksi (denda).
Nasabah yang
tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
2. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih  disiplin  dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani.
4. Dana yang berasal  dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial
Dari  poin-poin di atas, jelas  bahwa Lembaga Keuangan Syariah  pun dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Denda  tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besaran denda    sudah harus    disepakati sejak awal, berupa nilai  rupiah tertentu dan biasanya bukan merupakan presentase atas nilai angsuran serta  tidak  bergantung atas lamanya hari keterlambatan. Satu hal yang menjadi pembeda  utama antara Bank Syariah dan Bank konvensional adalah denda yang dibayarkan  oleh  nasabah  tidak  dicatat dalam  pos  pendapatan, melainkan  dalam pembukuan  lain  di luar  neraca  dan laba rugi Bank Syariah. Bank Syariah tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari denda   karena dana yang berasal dari denda  diperuntukkan sebagai dana sosial dimana penggunaan dana sosial tersebut juga  wajib dilaporkan dalam laporan keuangan publikasi Lembaga Keuangan Syariah yang terbit setiap triwulan.
Metode yang    digunakan    dalam penelitian    ini adalah metode kualitatif dengan  analisis  deskriptif.  Dalam  hal ini peneliti bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang  dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan  dan lainnya, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui strategi
penanganan pembiayaan macet di lembaga keuangan mikro syariah dengan
menerapkan  model  denda  dan  bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan nasabah.

## Pembahasan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau  tagihan (claims), yang  fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara  unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara  luas berbagai jasa keuangan dan merupakan bagian dari  sistem keuangan dalam ekonomi modern  dalam  melayani masyarakat. Sedangkan  lembaga  keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. 5 Ciri- ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Dalam menerima  titipan dan  investasi, lembaga  keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas
Syariah. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan      lembaga keuangan syariah sebagai intermediary      institution yaitu berdasarkan kemitraan bukan  hubungan debitur-kreditur.  Konsep yang  digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi  hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam
meminjam dalam transaksi di masyarakat.
Al-Qardh sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI  No. 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang al-Qardh adalah pinjaman yang  diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (muqtarid) bagi yang  memerlukan, Sedangkan hasan berarti baik.    Maka al-Qardh    al-Hasan adalah suatu akad  perjanjian qardh yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan. 6 Dikatakan al-
5 5 Eko Budiawan, Konsep Lembaga Keuangan
Syariah, Lorong-Lorong Ilmu Pengetahuan, Volume 6 (Jakarta: Grafika, 2013), 2 6 Meutika Azizah, Penerapan Fungsi Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan
Qardh al-Hasan karena pinjaman  ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan secara finansial. Pada dasarnya merupakan pinjaman sosial yang  diberikan secara benevolent tanpa ada  pengenaan  biaya apapun kecuali  modal asalnya. Namun sejalan perkembangan  dunia ekonomi keuangan  dan  perbankan,  pinjaman  sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya  biaya administrasi seperti: biaya materai,  notaris, dan lain-lain, sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindar. Biaya- biaya    tersebut merupakan faktor penunjang, dimana tidak tercantum dalam  nash. Oleh karenanya para  ulama mengambil interprestasi dari Al-Qur ’a n dan Al-Hadits. Yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna  kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tertentu tersebut wajib adanya.
Dalam  penanganan  pembiayaan yang bermasalah, lembaga keuangan syariah  dapat  memberlakukan  beberapa strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan mengenakan denda. Denda dalam istilah Arab dikenal  dengan gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda  mempunyai arti (a) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. (b)  uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Denda merupakan salah satu jenis dari  hukuman ta ’ zir.      Ta ’zir menurut   bahasa adalah ta’dib, artinya memberi  pelajaran.    Ta ’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man ’ u, yang artinya  menolak  dan mencegah.  At-ta ’ zir adalah larangan, pencegahan,  menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang  tidak ditentukan (bentuk
Modal Dengan Sistem Al-Qardh Al-Hasan (Benevolent Loan) Study Kasus BMT Harapan Kita Bantul (Surakarta: Unversitas Sebelas Maret, 2010),
dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudu dan kafarat, baik pelanggaran  itu  menyangkut  hak  Allah maupun  hak  antar sesama  manusia. Sedangkan pengertian    ta ’ zir menurut istilah,  sebagai mana  dikemukakan oleh
Al-Mawardi yaitu: “ Ta ’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang    belum ditentukan hukumannya oleh syara ’” . Sedangkan Unais dan kawan-kawan      memberikan definisi
ta ’ zir  menurut syara ’ yaitu: “ Ta ’zir menurut syara ’ adalah hukuman
pendidikan yang tidak  mencapai  hukuman had syar ’i” . 7
Dari definisi-definisi
yang
dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta ’ zir adalah suatu  istilah untuk  hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum  ditetapkan oleh sya ra’. Dapat dipahami bahwa  jarimah ta ’ zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang    tidak dikenakan hukuman had ataupun kifarat. Inti dari jarimah ta ’ zir adalah perbuatan maksiat. Yang    dimaksud  maksiat adalah meninggalkan  perbuatan yang  diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan  shalat fardhu, enggan membayar hutang  padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.

## Pembiayaan  bermasalah  di  Lembaga Keuangan Syariah
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang    dipersamakan  dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang  mewajibkan pihak yang  dibiayai untuk mengembalikan uang atau  tagihan tersebut  setelah  jangka waktu tertentu
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9
dengan  imbalan atau bagi  hasil. 8 Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan
secara luas berarti financing
atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung  investasi yang telah direncanakan, baik  dilakukan sendiri  maupun  dikerjakan  oleh orang lain. 9
Menurut M. Syafi ’ i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan  salah satu tugas pokok bank,
yaitu pemberian fasilitas dana  untuk memenuhi  kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit 10 . Sedangkan menurut UU  No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan  dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank  dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk  mengembalikan uang  atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 11 Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktivita bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
pembiayaan adalah penyediaan dana
atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 12 a. Transaksi  investasi  dalam  akad Mudharabah atau Musyarakah.
b. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak  milik  dalam akad Ijarah
Muntahiyah bit Tamlik.
8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 75
9 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304.
10 Muhammad, Manajemen Bank Syariah.....10
11 Muhammad Syafi ’ i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 160.
12 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 79
c. Transaksi  jual  beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna ’ .
d. Transaksi  pinjam meminjam  dalam akad Qardh.
e. Transaksi multijaksa dengan menggunakan akad Ijarah dan Kafalah,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban atau penyelesaian investasi  Mudharabah dan Musyarakah dan hasil pengolahannya sesuai dengan akad. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa  pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara  bank dengan  nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu  tugas pokok Lembaga Keuangan Syariah yaitu pemberian      dana untuk  memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat  penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu 13 : a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang  bersifat  konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan  bermotor,  pembiayaan pendidikan  dan apapun yang sifatnya
konsumtif.
b. Pembiayaan Produktif,  yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan dalam sektor  produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang  modal  dan lainnya yang  mempunyai tujuan  untuk pemberdayaan sektor riil. Landasan syariah mengenai pembiayaan tertera dalam firman Allah SWT dalam QS: An- Nisa  : 12 yang artinya ” Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga  itu, ” .
Dikuatkan pula dengan adanya hadits yaitu
13 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah..... 17.
“ Dari Abu  Hurairah,  rasulullah SAW bersabda : ” Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ’ Aku pihak ketiga  dari  dua orang yang  bersyarikat  selama  salah satunya tidak menghianati temannya (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

## Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan  terjadi  risiko  kegagalan  dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan. 14 Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi  salah  satu dari kriteria sebagai berikut:
a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun Margin yang diinginkan. b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk  pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
c. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.
Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah Penggolongan kualitas pembiayaan menurut Surat Edaran
BI No.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori 15 , yaitu:
a. Lancar
Adalah pembiayaan yang  tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok,  dan  pinjaman belum  jatuh  tempo atau tepat    waktu. Pembayaran angsuran mendatang  diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan b. Dalam Perhatian Khusus
Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada
14 M. Amin Aziz, at all, SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), 81.
15 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah (Yogyakarta: Yustisia, 2010), 115
kondisi  keuangan atau  kelayakan  debitur. Hal  ini  misalnya ditandai  dengan  tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan  pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini c. Kurang Lancar Adalah pembiayaan yang  mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila  kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin  memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk  memperkuat bank, antara  lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti. d. Diragukan Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai
diragukan,
sehingga
berpotensi menimbulkan  kerugian  pada  bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
e. Macet
Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR,  pembiayaan  dibedakan menjadi  pembiayaan tidak bermasalah  dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus.
Sedangkan
pembiayaan dikatakan
bermasalah apabila  termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet. 16

## Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Sedetai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah  pasti ada. Hal ini kurang  lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kecurangan yang terjadi di antara  pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisanya dilakukan  secara subyektif. Kemudian unsur yang    kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor
kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.
Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan  bank harus tetap berpegang    teguh pada pedoman pokok penanganan  pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan  pembiayaan  secara maksimal. Salah  satu  upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur  non hukum adalah  restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah    satu upaya untuk
meminimalisir potensi    kerugian yang disebabkan
pembiayaan bermasalah.
Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No.31/10/KEP/DIR  tanggal 12  November
1998, antara lain meliputi:
a. Rescheduling, adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali atas  kewajiban  nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:
1) Potensi  usaha masih  cukup bagus
2) Kemampuan  nasabah  dalam memenuhi  kewajiban masih ada
16 Faturrahman Djamil, Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69
3) Plafon pembiayaan yang
tidak berubah Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Penjadwalan kembali dengan jangka waktu pembayaran
2) Perubahan jadwal angsuran
3) Pemberian grace periode 4) Perubahan jumlah angsuran b. Reconditioning, adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan reconditioning  dapat dilakukan dalam kondisi: 1) Potensi usaha masih cukup
bagus
2) Sarana usaha masih memadai
3) Usaha mengalami permasalahan

## cash flow manajemen
4) Plafon pembiayaan tetap
Reconditioning dilakukan melalui: 1) Perubahan jaminan 2) Bantuan manajemen c. Restructuring, adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring dapat dilakukan dalam kondisi:
1) Potensi usaha masih cukup bagus
2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih
ada
3) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow sementara
4) Plafon pembiayaan berubah
Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga      dilakukan ketika      pendekatan restrukturisasi tidak berhasil.  Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang  menggunakan pendekatan aspek legal  formal.  Tindakan kuratif meliputi:
a. Eksekusi
Jenis-jenis eksekusi yang  dapat dilakukan adalah:
1. Parate Eksekusi (Non Litigasi) Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. (pasal 1178 KUH Perdata) Ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu:
a) Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimana bank atau BMT tetap memegang legalias jaminan sampai dengan terjadi transaksi.
b) Nasabah memberi
kepercayaan kepada bank atau BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan
2. Eksekusi secara Formal Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku. a. Likuidasi
Adalah  tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah. b. Collection Agen Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga Pada  dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah  dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya,
yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya  kemampuan  untuk memenuhi  kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberikan jalan tengah yang terbaik  bagi kedua belah pihak.

## Tinjauan Umum Denda
Salah satu cabang dari hukum
Islam adalah hukum muammalat yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia Pengertian lain dari hukum muammalat adalah hukum yang  mengatur etika hubungan antara  manusia satu dengan manusia yang lain. Sedangkan kegiatan muammalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muammalat yang  menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kualitas hidup, seperti: jual-beli, simpan- pinjam, hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya. 17 Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, BMT memberikan bantuan langsung  kepada masyarakat berupa kerjasama atau kemitraan yang dalam  istilah  muammalat disebut dengan syirkah.
Syirkah pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara  dua orang atau  lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing  pihak. Pembagian keuntungan dari usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal. Syirkah dalam hukum  perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau    lebih mengikatkan  dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut. 18
Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis, sebuah  institusi seringkali membuat peraturan yang
17 Karmen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi ’ i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 8 18 Chaiuruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1
menjadi pedoman pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya. Sebuah
BMT yang  melayani fasilitas dalam hal pembiayaan tentunya mempunyai
aturan-aturan   baku tentang   sistem   dan mekanisme  pembiayaan bagi anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan sesuai dengan harapan. Salah  satu persoalan yang membuat ketidakmaksimalan pelayanan itu
disebabkan oleh  kurangnya  kerjasama anggota  dalam mengembalikan angsuran pembiayaan  seringkali terlambat, baik itu disengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah sebuah  denda atau sanksi  dirasa perlu dibuat dan diberlakukan.
Dalam hal ini fatwa DSN menyatakan bahwa denda boleh dikenakan pembayaran dengan sengaja.
Sedangkan anggota yang  tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure 37 tidak boleh dikenakan denda. Namun dalam  hukum perdata Islam (hukum muammalat) tidak diatur secara lebih khusus,  sehingga dalam pandangan penyusun, persoalan ini membuka peluang untuk  mencari hukum yang  sesuai dengan hukum Islam. Disatu sisi hukum berlaku tegas namun disisi lain tidak terlalu memberatkan.
Maka dalam pelaksanannya tergantung pada manusia itu sendiri  dengan  mengingat  prinsip-prinsip muammalat:
1. Pada dasarnya segala bentuk muammalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur ’ an dan al-Hadits.
2. Muammalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. 3. Muammalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muammalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur
penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan Sumber Islam    selain    Al-Qur ’ an dan as-Sunnah,    terdapat    ijtihad    ra ’ yu. Dalam hal ini salah satunya adalah mursalah, diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar ’i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, selain itu    tidak    terdapat dalil yang    membenarkan atau menyalahkan. 19 Dalam
muammalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang  telah disepakati atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan maslahah    (tidak merugikan atau
membahayakan  kedua belah pihak), dan tidak  bertentangan  dengan  Al ’ Qur ’ an  dan as-Sunnah. Umat Islam  diperintahkan untuk  memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan dan menunaikan amanah. Jika memenuhi    perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu
(seperti denda) adalah  sah. Hal ini berdasarkan hadits masyhur  riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, “ kaum muslimin berkewajiban melaksanakan perysratan yang telah disepakati  “Persyaratan yang dimaksud hadits tersebut ialah mewajiban sesuatu yang pada asalnya memang  mubah, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang  hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika  terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali  persyaratan yang menghalalkan yang haram  atau mengharamkan yang halal. 39
Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan dua syarat.
Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan
diawal akad, untuk
19 Abdul Wahad Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj.
Masdar Helmy cet ke 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 2006), 142
membedakannya dengan riba  jahiliyyah (riba nasiah). Kedua, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi  menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.
Kesimpulannya,
menjatuhkan
denda  itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi,  selain  transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.
Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah  dalam  Menangani  Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan merupakan salah  satu sumber  kas utama BMT, Sebagai  produk pembiayaan yang  tidak sedikit nasabah yang  menggunakannya bukan  berarti pembiayaan ini selalu  berjalan  dengan mulus. Tercatat di  tahun  2016  terdapat 65 nasabah yang  mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini membuat BMT belum menerima angsuran sejumlah Rp
196.750.500. Ada  beberapa  kendala yang sering  dihadapi BMT dalam pelaksanaan produk pembiyaan dan  tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut, diantaranya adalah:
a. Nasabah BMT sendiri biasanya kadang berasal dari nasabah sisa dari perbankan  konvensional yang bisa saja di masalalunya memiliki riwayat kredit bermasalah dan BMT sendiri mau    tidak    mau harus mempertimbangkan  dengan cara mensurvey dan menyeleksi
kembali.
b. Terkait dengan pembayaran nasabah secara tangguh, terdapat resiko  penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya. Diantaranya yang disebabkan karena  tidak adanya  pembayaran atau ketidakmampuan nasabah
dalam  membayar yang  diakibatkan oleh adanya faktor-faktor  diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya,  nasabah  memiliki kemampuan  untuk membayar tepat waktu namun tidak melakukannya, serta pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan karena  nasabah benar-benar  tidak mampu  untuk membayar.
c. Non Performing Loan atau Resiko
Kredit Macet, adalah kendala yang selalu ada pada produk pembiayaan dan lembaga  keuangan manapun.
Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh BMT SM MWC NU Suradadi dalam  menghadapi masalah non performing  loan adalah: i. Apabila nasabah terindikasi tidak melunasi angsurannya pada saat tanggal pembayaran angsuran, biasanya marketing  terlebih dahulu memberikan peringatan secara verbal (persuasive) dengan cara  mengingatkan nasabah bermasalah tersebut. ii. Pemberian surat penagihan I Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan
angsuran  pokok dan bagi hasil yang harus  dibayar sampai bulan bersangkutan.
iii. Penagihan langsung    oleh pengelola Apabila surat
penagihan pertama  tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung
dengan
mendatangi  rumah  nasabah tersebut.
iv. Penagihan oleh Pengurus. Karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk  datang  ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. v. Pendekatan dengan nasabah yang bermasalah, berupa tanya jawab apakah penyebab  dia tidak  bisa melunasi tanggungannya. vi. Apabila  tim dari BMT
merasa alasan ini cukup masuk akal seperti  tertera dalam kendala pembiayaan yang  telah dipaparkan, tim BMT  memiliki beberapa keringanan yang  tentunya disesuaikan dengan alasan yang melatarbelakangi kendala tersebut,
diantaranya:
 Reschedule (penjadwalan ulang) Dimana  operasional dari prosedur ini adalah memberikan keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan ulang pembayaran angsuran tentunya dikondisikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Yaitu suatu  upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila    perlu dengan penambahan kredit.
 Reconditioning (Persyaratan
Ulang)
Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang  tidak  terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka  waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang  bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang    usahanya  sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
 Struktur (pengurangan jumlah angsuran)
BMT akan menghitung ulang  kemampuan nasabah tersebut  tentunya dengan nominal yang  lebih kecil sesuai dengan  kemampuan nasabah.
Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau    melakukan    konversi atas  seluruh atau  sebagian kredit  menjadi perusahaan, yang  dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning
 Liquidation (Likuidasi)
Yaitu penjualan barang-
barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.
Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan  terhadap kategori kredit yang  memang  benar- benar menurut bank  sudah tidak    dapat    lagi dibantu untuk    disehatkan kembali atau  usaha  nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi  ini  dapat  dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang  bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan
barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.
d. Cara BMT  menutupi kerugian dari sisi keuangan, yaitu dengan cara dalam   surat   persetujuan   prinsip pembiayaan      tertera besarnya cadangan resiko yang ditentukan oleh BMT. Besarnya cadangan resiko ditentukan sesuai dengan besarnya nominal pembiayaan yang diajukan. Dan ini diperuntukan untuk menutupi  kerugian dari sisi keuangan BMT.
e. Sita Jaminan Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.
f. Eksekusi Jaminan Tahap ini
merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak  dapat terselesaikan.
Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya,  untuk sertifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung  disertai hak kuasa menjual yang telah  ditandatangani oleh pemilik.
g. Resiko murni, seperti: kebakaran,
bencana alam, atau sesuatu yang membuat usaha dari nasabah mengalami kerugian dan membuat nasabah tidak bisa  membayar angsurannya.

## Penyaluran Dana Hasil Denda
Sebagai badan sosial, BMT SM MWC NU Suradadi memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq,  shadaqah (ZIS), serta penyaluran pinjaman kebaikan. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Syamsul Arifin (selaku asisten manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial di tahun  2016 berupa  penghimpunan dari nasabah yang telah melakukan wanprestasi (lalai dari jangka waktu pembayaran yang  tela ditentukan) berjumlah 46.500.500, serta penghimpunan secara langsung dari masyarakat yang mempunyai jiwa dermawan yang  menyisihkan sebagian harta  mereka bagi  orang-orang yang tidak mampu berjumlah  Rp  30.709.300Dana denda yang telah terkumpul dari berbagai aspek pembiayaan  maupun simpanan akan berujung pada pos qardhul hasan, penyaluran qardhul  hasan oleh BMT kepada  nasabahnya yang tidak mampu tetapi memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Nasabah hanya  dibebani membayar biaya administrasi dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atau  biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan BMT untuk dan dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut.
Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang  diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta    perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok
pinjaman pada  waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya
administrasi. Sasaran pembiayaan qardhul hasan ialah para pengusaha  kecil dan sektor informal dan masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang  layak. Dengan jangka waktu pembiayaan/kredit adalah: (a) Jangka pendek, kurang dari satu tahun; (b) Jangka menengah, satu sampai tiga tahun; dan (c). Jangka panjang, lebih dari tiga  tahun. Adapun pembiayaan qardhul hasan menggunakan jaminan/agunan, dimana  jaminan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha/proyek yang dibiayai oleh pembiayaan/usaha muqtaridh itu sendiri, jumlah dana untuk pembiayaan qardhul hasan ini Rp 38.500.00.
Dana penyaluran selanjutnya ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim setiap tanggal 1Muharram berupa peralatan-peralatan sekolah dan orang  tua jompo berbentuk sejumlah uang  tunai. Dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. Penyaluran  pembiayaan qardhul hasan:
a. Ketentuan umum Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
1. Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah,
BMT tetap meminta jaminan kepada nasabah 2. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. 3. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh  kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.
4. Sumber Dana
Cadangan dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) dan/atau Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga Kesimpulan Ketetapan hukum Islam terhadap penyebab  diterapkannya denda diqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam
Al-Qur ’ an. Denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam  rangka  memberikan efek jera  supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum  terlunasi dan memberikan pelajaran kepada nasabah lain. Dalam BMT
SM  MWC NU Suradadi, perihal denda ini diberikan kepada  nasabah pembiayaan  ketika  sudah memberikan
penjadwalan ulang, pengurangan jumlah angsuran  namun nasabah masih mengalami kemacetan yang bukan disebabkan terkena  bencana. Oleh karenanya denda diberlakukan. Bagi anggota BMT SM MWC  NU Suradadi yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh  dikenakan  sanksi denda, karena hal tersebut dapat menambah kesengsaraan dan pemerasan sehingga akan menambah beban bagi anggota yang mengalami musibah. Dalam hal ini pihak BMT memberikan kelonggaran waktu dalam  membayar kewajiban yang harus dilunasi. Pelaksanaan penerapan denda yang dilakukan oleh BMT SM MWC NU
Suradadi tidak memberatkan bagi anggotanya dan telah  disepakati oleh kedua belah pihak.
Adapun tindakan penanganan
pembiayaan bermasalah yaitu  dengan menerapkan cara-cara; 1. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. 2. Pemberian surat penagihan I Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan.3. Penagihan langsung oleh pengelola. 4. Penagihan  oleh  Pengurus. 5. Sita Jaminan. 6. Eksekusi Jaminan.
Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung  seperti untuk santunan anak yatim setiap  tanggal 1 Muharram berupa peralatan-peralatan sekolah dan orang  tua jompo  berbentuk sejumlah uang  tunai, dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi ’ i. Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.

## Aswani,  Nur dan Masyhuri. Metodologi
Riset Manajemen Pemasaran. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
Aziz, M. Amin, at all. SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil(PINBUK). Jakarta: PINBUK PRESS, 2008.
Azizah, Meutika. Penerapan Fungsi Sosial (Charity)  Pada Baitul Maal Wat Tamwil  Dengan  Cara  Bantuan Modal Dengan Sistem Al-Qardh  Al-Hasan (Benevolent Loan)  Study Kasus BMT Harapan Kita Bantul. Surakarta: Unversitas Sebelas Maret, 2010.
Budiawan, Eko. Konsep Lembaga Keuangan Syariah, Lorong-Lorong IlmuPengetahuan, Volume 6. Jakarta:
Grafika, 2013.
Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran,
http:/www.MUI.org.  Diakses  pada tanggal 21 Maret 2017.
Harun,  Badriyah. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah. Yogyakarta: Yustisia, 2010.
Heykal, Muhammad dan Nurul Huda. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
HS, Bahtia. Bagaimana hukum denda dalam islam?2017. Diakses dari LazisalHaromain.com
http://www.scribd.com/doc/11839097/Buu -Saku-Perbankan-Syariah    Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
https://Tebuireng.online/denda-telah- bayar-hutang/# Diakses pada
tanggal 2Agustus 2017.
Indriantoro, Nur. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.Yogyakarta: BPFE, 1999.

## Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan
Lainnya, cet. ke-6. Jakarta: RajaGrafindo, 2002. Khalaf, Abdul Wahad. Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy cet ke 1. Bandung: Gema Risalah Press, 2006.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2014.

## Muhammad. Manajemen Bank  Syariah
Edisi revisi. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
Musbiyanti. Pengaruh Denda Terhadap Kedisiplinan Pemakai Dalam Pengembalian Buku Di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Yogyakarta:
Fakultas Adab IAIN Sunan  Kalijaga,
2003.

## Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana
Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Pasaribu, Chaiuruman dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Perwataatmadja, Karmen dan Muhammad Syafi ’ i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam, cet. ke-1. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
Qordhawi, Yusuf. at all, Haruskah Hidup dengan Riba. Jakarta: Gema Insani Pers,1994.
Rifai, Moh. Konsep Perbankan Syariah. Semarang: Wicaksana, 2000.

## Salman, Kautsar Riza. Akuntansi
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Padang: Akademi Permata, 2012.
Soemitra, Andi. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
Sutarto, at all. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) & contohnya. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
Wangsawidjaja.
Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama