e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MELAMPAUI BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA (Studi Kasus Satlantas Polrestabes
Medan)
Ribka Layasina Br Sembiring, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:{ ribkasembirimg07@gmail.com , sugihartono@undiksha.ac.id , wayan.landrawan@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  guna  (1)  mengkaji  proses  penegakan  hukum  terhadap  pengemudi  angkutan umum  yang  melampaui  batas  kecepatan  yang  menimbulkan  adanya  korban  jiwa  dan  (2)  mengakaji kendala  penyidik  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pengemudi  angkutan  umum  yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif,  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder, pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  studi  kepustakaan, dan  teknik  penentuan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik non-random/probality  sampling. Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  proses  penegakan  hukum  terhadap  pengemudi  angkutan  umum yang  melampaui  batas  kecepatan  yang  menimbulkan  adanya  korban  jiwa  sudah  ditindak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Kecelakan lalu Lintas yang dimulai dari proses olah TKP, penyidikan dan sampai penyelesaian berkas perkara. Dan ancaman sanksi pidana yang didakwakan adalah Pasal 311 Subsider Pasal 310 UU No. 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  (2)  kendala  penyidik  kepolisian  dalam penegakan  hukum  terhadap  pengemudi  angkutan  umum  yang  melebihi  batas  kecepatan  yang menimbulkan  korban  jiwa  adalah  tidak  ada  saksi  di  tempat  kejadian,  adanya  perbedaan  keterangan saksi  pada  saat  olah  TKP  dengan  pada  saat  pemeriksaan  oleh  penyidik,  tidak  ada  yangn  mau bersaksi, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat.
Kata  kunci: Penegakan  Hukum,  Pengemudi  Angkutan  Umum,  Batas  Kecepatan,  Korban Jiwa.

## Abstract
This research aims to (1) reviewing the law enforcement process against public transport drivers who exceed  the  speed  limit  causing  fatalities  (2)  examine  the  police  investigators  in  law  enforcement drivers who exceed the speed limit causing fatalities. In this study the method used is descriptive type of empirical legal research, the data used are primary and secondary data. Data collection is done by interview  and  literature  study,  and  the  technique  of  determining  the  sample  in  this  study  uses  a non random/probality sampling technique. Based on the results of the study showed that (1) the process of law  enforcement  against  drivers  of  public  transportation  exceeding  the  speed  limit  causing  fatalities has been dealt with in accordance with the applicable laws and regulations namely in accordance with the  Regulation  of  the  Head  of  The  Indonesian  National  Police  Number  15  of  2013  Concerning Procedurs  for  Handling  Traffic  Accidents  starting  from  the  processing  process  the  place  of  the incident, the investigation and until the completion of the case file. And the threat of criminal sanctions charged  is  Clause  311  subsider  Clause  310  of  law  number  22  of  2009  concerning  Road  traffic  and Transportation  (2)  obstacles  police  investigators  in  law  enforcement  against  public  transport  drivers who  exceed  the  speed  limit  causing  fatalities  are  there  are  no  witnesses  at  the  scene,  there  is  a difference  in  witness  statements  at  the  time  of  processing  the  crime  scene  and  at  the  time  of
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
examination  by  investigators,  no  one  wants  to  testify,  lack  of  facilities  and  infrastructure,  community faktor and lack of police human resources in theMedan city resort police traffic unit.
Keywords : Law Enforcement, Public Transport Drivers, Speed Limits, Fatalities.

## PENDAHULUAN
Makna hakiki dari penegakan hukum ( law  enforcement )  adalah  suatu  proses untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan hukum  disini  adalah  pemikiran-pemikiran pihak  badan  pembuat  undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan- peraturan  hukum  yang  bakal  diterapkan dalam segenab aspek kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Penegakan hukum memuat aspek legalitas  dari  suatu  peraturan  yang diterapkan  pada  setiap  orang  dan/atau badan  hukum  (korporasi)  dengan  adanya perintah,  larangan,  dan  ancaman  sanksi pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap setiap  pelanggar.  Aspek  legalitas  ini menyebabkan  penegakan  hukum  akan mempunyai  kekuatan  yang  mengikat terhadap  setiap  perbuatan  orang  yang melanggar hukum (Sulistia, Zurnetti,
2012:163).
Tindak  pidana  pelanggaran  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  diatur  dalam Undang-Undan  No.  22  Tahun  2009 tentang    Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, sebagai  pengganti  dari  UU  No.  14  Tahun 1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.  Adapun  pertimbangan  dibentuknya UU  ini  diantaranya  bahwa  lalu  lintas  dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban  dan  kelancaran  berlalu  lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pembangunan  wilayah  dipertimbangkan juga  bahwa  UU  No.    14  Tahun  1992 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan  penyelenggaraan  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  saat  ini  sehingga perlu diganti dengan UU yang baru.
Jalan  raya  merupakan    sarana  bagi manusia  untuk  mengadakan  hubungan dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  dengan
mempergunakan berbagai jenis kendaraan  baik  bermotor  maupun  tidak. Jalan  raya  mempunyai    peranan  penting dalam  bidang  ekonomi,  politik,  sosial budaya,  pertahanan,  keamanan,  serta digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Perkembangan teknologi transportasi dan sistem transportasi  merupakan    salah  satu kebutuhan  pokok  masyarakat  yang  terus mengalami    peningkatan.  Dari  berbagai macam  sistem  transportasi  yang  ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal  tersebut  dapat    ditandai  dengan jumlahnya  yang  relative  lebih  banyak  bila dibandingkan  dengan  alat  transportasi lain,  mulai  dari  kendaraan  tanpa  motor seperti sepeda, sampai kendaraan bermotor canggih.
Semuanya itu tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Salah  satu  contoh  transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum adalah angkutan umum,  angkutan  merupakan  salah  satu sarana transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah  perjalanannya  dari  satu tempat  menuju  tempat  lainnya.  Angkot adalah  sebuah  transportasi  umum  yang menyediakan  layanan  berupa  jasa  antar jemput  yang  tersedia  untuk  masyarakat umum,  biasanya  dikelola  sesuai  jadwal, dioprasikan  pada  rute  yang  ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi  darat  di  Negara  kita,  perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu  lintas  yang  aman,  tertib,  lancar  dan efesien guna menjamin kelancaran berbagai  aktivitas  menuju  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas terjaminnya  lalu  lintas  yang  aman,  tertip, lancar  dan  efesien  telah  disusun  dan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
diterapkan berbagai peraturan yang disertai  dengan  penyuluhan.  Peraturan tersebut  terdapat  pada  UU  No.  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan.  Dan  aparat  penegak  hukum  yang menangani  masalah  lalu  lintas  adalah Polisi  Lalu  Lintas  yang  berperan  sebagai pencegah (politie  toezicht) dan  sebagai penindak (politie dwang).
Peningkatan  frekuensi  pemakai jalan  khususnya  kendaraan  roda  empat untuk  berbagai  keperluan  pribadi  atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan  frekuensi  kecelakaan  lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi  yang  meningkat  pesat,  telah meningkatkan  kecelakaan  lalu  lintas. Disatu  sisi  menyebabkan  daya  jangkau dan  daya  jelajah  transportasi  semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian  yang  sangat  serius  dalam beberapa  dekade  terakhir,  dari  berbagai penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang menyebabkan  kematian  salah  satunya adalah kesalahan dari pengemudi
kendaraan
yang bersangkutan.
Kecelakaan  fatal  adalah  kecelakaan  yang menyebabkan  kematian.  Korban  luka parah  dapat  juga  berakhir  kematian Menurut    Leksmono  Putranto  (dalam Sebayang,  2020)  terdapat  beberapa  hal yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:
a.  Mengemudi  dalam  pegaruh  alkohol atau obat-obatan
b.  Mengemudi secara ceroboh c.  Sakit atau lelah d.  Mengemudi tanpa surat izin mengemudi
e.  Pandangan terhalang
f. Kerusakan bagian kendaraan
g.  Kehilangan  kendali  akibat  pergeseran muatan atau tekanan angin
Lebih  lanjut  menurut  Leksmono Putranto (dalam Sebayang, 2020) Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi  jenis  dan  tingkat  parah kecelakaan.  Berikut  berbagai  keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan: a.  Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
b.  Pencahayaan
(terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
c.  Permukaan  jalan  (kering,  basah, bersalju, ber es).
Kecelakaan  lalu  lintas  adalah suatu  peristiwa  yang  tidak  diharapkan yang  melibatkan  paling  sedikit  satu kendaraan  bermotor  pada  satu  jenis  ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material  bahkan  sampai  menelan  korban jiwa.  Kota  Medan  merupakan  salah  satu kota  di  Indonesia  yang  laju  pertambahan penduduk dan jumlah arus lalu lintas terus meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan  akan  prasarana  transportasi terus  bertambah.  Keadaan  ini  sangat berpengaruh  terhadap  tingkat  pelayanan yang  ada,  sehingga  jika  tidak  diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah  pada  lalu  lintas,  seperti kemacetan dan kecelakaan. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas di kota Medan yaitu sebagai berikut.
Tabel  0.1  Data  Kasus  Kecelakaan  Lalu
Lintas  Januari-September  2021  di  kota Medan. Jumlah Kasus Jumlah korban luka-luka Jumlah Korban Meninggal Dunia 1065 kasus 1.045 korban 126 korban Sumber: Satlantas Polrestabes

## Medan
Dan dari data tersebut diatas salah satu  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  adalah  pengemudi  angkutan  umum yang  melampaui  batas  kecepatan  dan menimbulkan adanya korban jiwa. Adapun kejelasannya sebagai berikut.
Table  0.2  Data  Kasus  Kecelakaan  Lalu Lintas Akibat Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Januari-September 2021 di Kota Medan Jumlah Kasus Jumlah Korban Luka-Luka Jumlah Korban Meninggal Dunia 19 kasus 22 Korban 5 Korban Sumber: Satlantas Polrestabes Medan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Di Indonesia institusi hukum yang melakukan  penegakan  hukum  adalah Kepolisian,  Kejaksaan,  badan  peradilan dan  advokad.  Problem  dalam  penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat
mengupayakan  jalan  keluar.  Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan  hukum,  mencakup  ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut  petugas  pada  strata  atas, menengah,  dan  bawah.  Artinya  dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki  suatu  pedoman  diantaranya peraturan  tertulis  tertentu  yang  mencakup ruang  lingkup  tugas-tugasnya  (Syahriar, 2019).
Awal kegiatan dari peradilan pidana  adalah  tindakan  dari  penyelidikan dan  penyidikan  untuk  mencari  jawaban atas  pertanyaan,  apakah  benar  telah terjadi  peristiwa  pidana.  Penyelidikan  dan penyidikan pertama harus dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana,  yaitu  tentang  hakikat  peristiwa pidana.  Apabila  pengumpulan  alat  bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan  tertentu  maka pemenuhan  unsur  dalam  peristiwa  pidana itu  telah  siap  untuk  diproses.  Pemenuhan unsur  peristiwa  pidana  yang  dimaksud disini  seperti;  adanya  peristiwa  tertentu, adanya waktu kejadian yang jelas, adanya kejadian yang bertentangan dengan hukum,    adanya  akibat  dari  kejadian tersebut,  adanya  penyebab  atau  unsur kerugian  dari  kejadian  tersebut,  adanya ketentuan peraturan yang dilanggar, adanya kepentingan hukum yang dilanggar,  adanya  bukti-bukti  pelanggaran hukum,  adanya  yirisdiksi  hukum  yang jelas,  adanya  lembaga  hukum  yang berwenang  menangani  kasus  tersebut, adanya  bukti  ketidakadailan  yang  diderita oleh  pihak  tertenu.  Dari  kejadian  tersebut dapat  diperoleh  keterangan  yaitu  melalui upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas
penyelidik  dan  penyidik,  yakni  petugas Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Kecermatan  penyelidikan  itu  bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan kejadian pelanggaran  hukum  pidana.  Hal  ini merupakan  langkah  yang  sangat  penting untuk menemukan dan menentukan kejadian tersebut merupakan pelanggaran hukum  atau  bukan,  yang  didukung  oleh ketercukupan unsur-unsur hukum (Hartono, 2010). Proses dimulainya kegiatan penyelidikan  dan  penyidikan  harus  selalu berpedoman  kepada  hukum  formil  atau hukum  acara,  baik  hukum  yang  diatur dalam  KUHAP  maupun  di  luar  KUHAP. Bagaimanakah  mekanisme  atau  tata  cara seorang  penyelidik  dan  penyidik  itu mengumpulkan  bahan  keterangan  yang diperoleh dari tempat tertentu juga menimbulkan  persoalan  tersendiri,  yaitu apakah  para  pelaksana  hukum  itu  cukup mempunyai  pemahaman  dan  pemikiran tentang  pemahaman  hukum  yang  benar. Terlebih  mengenai  kemampuan  untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif  oleh  Satjipto  Rahardjo  itu  bukan hanya  sekedar  memahami  hukum  positif yang  selama  ini  berlaku  saja,  tetapi bagaimana  seorang  penegak  hukum  itu mampu  mengangkat  nilai-nilai  hukum yang  bermuara  kepada  sebuah  keadilan yang sesungguhnya bukan hanya keadilan yang  berdasarkan  rentetan  kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi  lebih  kepada  keadilan  yang  nyata (Hartono, 2010).

## METODE
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum  empiris  merupakan  penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan  melalui  penelitian  lapangan. Dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  data yang  kemudian  diolah  sesuai  dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan  dalam  bentuk  deskriptif  guna memperoleh  keadaan  sebenarnya  dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati,  dkk,  2021).    Penelitian  ini
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
bersifat  Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak  tubuh,  ekspresi  wajah,  bagan, gambar  dan  foto.  Penelitian  Deskriptif kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada  kondisi  yang  alamiah  (Sugiyono, 2019).  Data  dan  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder.  data  primer adalah  data  yang  diperoleh  dengan  cara melakukan  studi  lapangan,  dengan  cara melakukan  wawancara  secara  terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan  yang  telah  disiapkan  kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Ishaq, 2016). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden  atau  informan  dan  yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini  yaitu  penyelidik  dan  penyidik  di Satlantas  Polrestabes  Medan.  merupakan data  yang  diperoleh  dari  perpustakaan atau  literatur  seperti  buku,  Undang- Undang,  karya  ilmiah,  berita,  dan  majalah yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian (Ishaq,  2016).  Dan  dari  data  tersebut dilakukan penelaahan studi pustaka untuk mempelajari keterkaitan dengan penegakan  hukum  terhadap  pengemudi angkutan  umum  yang  melampaui  batas kecepatan  yang  menyebabkan  adanya korban  jiwa.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  wawancara  dan  teknik  studi kepustakaan.  Teknik  penentuan  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik non probality sampling yaitu tidak  semua  elemen  di  dalam  populasi memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk terpilih  sebagai  sampel  (Surahman,  dkk, 2016) dengan jenis sampel yaitu purposive sample merupakan teknik pengambilan  sampel  yang  dilakukan  atas pertimbangan peneliti semata yang menganggap  bahwa  unsure-unsur  yang dikehendahi  telah  ada  dalam  anggota sampel  yang  diambil  (Surahman,  dkk, 2016)..  Teknik  pengolahan  dan  analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menangani  Tindak  Pidana  Kecelakaan Lalu lintas Akibat
Mengemudi Melampaui  Batas  Kecepatan  Yang Menimbulkan Korban Jiwa
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  melalui  wawancara  terhadap penyidik  di  Satlantas  Polrestabes  Medan proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampui batas kecepatan yang menyebabkan korban jiwa dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan. 1.  Penyelidikan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA P.A Sagala selaku penyidik  pembantu  1  dan  Bapak  BRIPKA Taufik  H.Rambe  S.H  selaku  penyidik pembantu  2  menerangkan  bahwa  setelah menerima/mendapat  laporan  mengenai kecelakaan  lalu  lintas  yang  merupakan wilayah yurisdiksinya maka adapun tahapan-tahapan  yang  dilakukan  oleh Satlantas Polrestabes Medan dalam menegakan  hukum  terhadap  pengemudi angkutan  umum  yang  melampaui  batas kecepatan  yang  menimbulkan  adanya korban  jiwa  adalah  dengan  melakukan olah TKP dengan cara:
1.  Melakukan  pengamatan  umum  dan pengamatan khusus
a.  Pengamatan  umum  bertujuan  untuk mengetahui mengetahui penyebab terjadinya  suatu  kecelakaan  lalu  lintas, apakah  suatu  kecelakaan  lalu  lintas terjadi  akibat  kondisi  jalan,  keadaan lingkungan,  keadaan  cuaca,  apakah kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau lebih, dan apakah kecelakaan  tersebut  terjadi akibat human  eror.  Dan  dalam  penelitian  ini kasus  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi akibat  pengemudi  yang  melampaui batas  kecepatan  yang  menimbulkan korban  jiwa  merupakan  akibat  dari human  eror  atau  perilaku  manusia  itu sendiri.
b.  Melakukan
Pengamatan
khusus mengumpulkan data mengenai
identitas  pelaku  (supir  pengemudi
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
angkutan  umum)  ,  identitas  korban (penumpang angkutan umum dan yang ditabrak),  dan  identitas  saksi  dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor  dan  kondisi  jalan  beserta sarana dan prasarananya.
2.  Pengumpulan bukti-bukti yang meliputi:
a.  Mengumpulkan  Identitas,  keterangan dan kondisi saksi, pelaku/korban
b.  Mengumpulkan identitas pelaku (pengemudi  angkutan  umum)  korban (penumpang angkutan umum dan yang ditabrak) dan saksi (orang yang melihat dan  mendengan  kejadian  laka  lantas akibat  pengemudi  melampaui  btas kecepatan.
c.  Mendapatkan  keterangan  dari  saksi yang dianggab melihat, mendengar dan mengetahui  terjadinya laka lantas akibat  pengemudi  angkutan  umum yang melampaui batas kecepatan.
d.  Untuk  mengetahui  keadaan  fisiologis pelaku  apakah  ada  kandungan  zat-zat adiktif  dalam  darah  dan  air  seni  atau kandungan  alkohol  dalam  pernapasan dengan menggunakan alat tes tertentu, dan untuk memeriksa kondisi psikologis yang  ditujukan  untuk  mendapatkan kepastian jumlah jam mengemudi yang dapat mempengaruri terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  dan  dapat dilakukan  dengan  mengikutsertakan petugas medis.
e.  Untuk  mengetahui  tingkat  luka  korban, apakah  korban  mengalami  luka  ringan, luka sedang, dan luka berat.
f.  Identitas dan kondisi kendaran bermotor  meliputi:  kerusakan  pada kendaraan, kelengkapan surat
kendaraan,  kondisi  dan  fungsi  lampu kendaraan, keadaan dan bunyi klakson, keadaan alat penghapus kaca,
kedudukan persneling, keadaan
kemudi, penyetelan kaca spion, kondisi rem, kondisi ban kendaraan,
kedudukan spidometer/ukuran kecepatan kendaraan, kondisi suspense, dan muatan kendaraan. g.  Kondisi jalan beserta sarana prasarananya yang
menyangkut kelaikan  fungsi  jalan  apakah  jalan berpasir,  berbatu,  berlubang  dan  atau bergelombang.  Kelengkapan  rambu
lalu  lintas  yang  ada  di  sekitar  TKP, marka jalan, dan alat pengaman jalan.
h.  Kondisi lingkungan apakah keadaannya ramai  atau  sepi  arus  lalu  lintas, keadaan  bebas  atau  terhalangnya pandangan  pengemudi dan  bagaimana keadaan cuaca.
3.  Melakukan Dokumentasi
a.  Penomoran  terhadap  bukti-bukti  yang telah diberi tanda di TKP
b.  Pemotretan  di  TKP  yang  meliputi situasi  TKP,  posisi  kendaraan  yang terlibat  kecelakaan  lalu  lintas,  keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari  TKP,  kerusakan  kendaraan  yang terlibat  kecelakaan  lalu  lintas  dan bekas-bekas  yang  tertinggal  di  TKP berupa  bekas  rem,  pecahan  kaca, tetesan  darah,  bekas  cat  atau  dempul mobil,  bekas  oli,  suku  cadang  yang terlepas atau terjatuh.
c.  Pembuatan gambar atau sketsa TKP Dan  dalam  membuktikan  bahwa pengemudi  melaju  dengan  kecepatan tinggi  penyelidik  melakukan  pengecekan terhadap  kendaraan  yaitu  dengan  cara mengukur  jejak  rem,  melihat  kondisi  ban kendaraan  dan  kedudukan  spidometer, serta dilihat dari besar kecilnya kerusakan kendaraan  dan  besar  kecilnya  yang ditrabrak.  Bapak  BRIPKA  P.A  Sagala mengatakan  bahwa  jika  suatu  kendaraan dilajukan  dengan  kecepatan  tinggi  maka dapat  dilihat  dari  jarum  spidometer,  jika terjadi  sebuah  kecelakaan  maka  jarum spidometer  tidak  langsung  kembali  ke angka 0 melainkan tidak jauh berhenti dari kecepatan sebelum terjadinya kecelakaan, bila  jarum  spidometer  menunjuk  ke  arah angka  100km/jam  setelah  laka  lantas maka  dapat  disangka  pengemudi  melaju di kecepatan 200 km/jam sebelum terjadinya  laka  lantas  dan  juga  dapat dilihat  dari  besar  kecilnya  kerusakan kendaraan  dan  besar  kecilnya  kerusakan yang  ditabrak  ,  serta  dapat  dilihat  dari tekanan ban diukur dengan cara mengukur jejak rem di TKP, diukur tingkat kekasaran ban aspal.
2.  Penyidikan Setelah    melakukan  olah  TKP proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  Satlantas  Polrestabes  Medan  adalah penyidikan.  Sebagai  dasar  dilakukannya
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
penyidikan  penyidik  melakukan  penilaian atas  hasil  olah  TKP  yang  dilakukan  oleh penyelidik  .  Setelah  terdapat  cukup  bukti dan  terpenuhinya  unsur  pidana  penyidik melakukan  penangkapan  dan  penahanan terhadap pengemudi yang menjadi tersangka  dan  melakukan  penggeledahan serta  penyitaan  barang-barang  tersangka. Setelah itu melakukan pemeriksaan selama  1  kali  24  jam  terhadap  saksi  dan tersangka.  Dan  untuk  membuktikan  lebih jelas  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi akibat pengemudi melaju dengan kecepatan  tinggi  maka  dalam  proses penyidikan  penyidik  mendatangkan  orang ahli  yaitu  ahli  forensik  dibidang  fisika  ahli forensik  yang  didatangkan  adalah  ahli forensik  dari  labforensik  cabang  Medan, dan  juga  bisa  menggunakan  ahli  dari Dinas  Perhubungan  serta  juga  bisa membawa spidometer ke Shworoom mobil sesuai dengan kendaraan yang mengalami  laka  lantas.  Dalam  kasus kecelakaan  lalu  lintas  akibat  pengemudi yang  melajukan  kendaraan  melampaui batas  kecepatan  sehingga  menimbulkan korban jiwa, proses penegakan hukumnya tetap  dilanjutkan  walaupun  sudah  ada kesepakatan  perdamaian  antara  keluarga korban  dengan  tersangka.  Kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan  tersangka  hanya  meringankan tuntuan  putusan  terhadap  tersangka  yang dipertimbangkan  oleh  hakim    nantinya. Proses penegakan hukum tetap dilanjutkan  karnena  berdasarkan  Pasal 235 ayat 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ,    dan  berdasarkan  Putusan  MA  No. 1187  K/Pid/2011.  Untuk  pihak  keluarga korban  yang  meninggal  dunia  atau  ahli waris  dari  korban  tersebut  akan  dibantu oleh  Satlantas  Polrestabes  Medan  untuk mendapatkan haknya mengklaim asuransi jasa  raharja  untuk  membantu  biaya pengeluaran  atau  biaya  pemakaman korban tersebut.
Setelah  pelaku  ditemukan  maka
akan dilanjutkan proses pertanggungjawaban pidananya. Mengemudi  melampaui  batas  kecepatan merupakan perbuatan sengaja,
bahwasanya pengemudi mengetahui bahwa dengan mengemudi dengan kecepatan tinggi kemungkinan akan
menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang dapat membahayakan nyawa orang namun  pengemudi  tidak  mengurungkan niatnya sehingga terjadilah laka lantas dan menimbulkan korban jiwa dari perbuatannya  tersebut.  Maka  ancaman pidana yang didakwakan kepada pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan  korban  jiwa  berdasarkan Pasal  311  Ayat  5  dan  Pasal  310  Ayat  4 UU  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Umum.  Setelah penyidik  Satlantas  Polrestabes  Medan selesai melakukan penyidikan serta sudah mendapat  kelengkapan  bukti-bukti  dan sudah menentukan tersangka maka proses  selanjutkan  yang  dilakukan  adalah melakukan  penyelesaian  berkas  perkara. yang  meliputi  tahapan-tahapn  sebagai berikut.
a. Pembuatan  resume  berkas  perkara yang  memuat  dasar  penyidikan,  uraian singkat  perkara,  uraian  tentang  fakta- fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan.
b. Pemberkasan  yang  meliputi  sampul berkas  perkara,  daftar  isi,  berita  acara pendapat/resume,  laporan  polisi,  berita acara  setiap tindakan  penyidik/penyidik pembantu, administrasi penyidikan, daftar  saksi,  daftar  tersangka,  dan daftar barang bukti.
Setelah dilakukan pemberkasan maka  diserahkan  kepada  kasatlantas selaku penyidik untuk dilakukan penelitian apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi  syarat,  setelah  diteliti  maka berkas perkara diserahkan kepada Kepala Jaksa  Penuntut  Umum  yang  dilakukan melalui  2  tahap  yaitu  tahap  pertama menyerahkan berkas perkara dalam waktu 14  hari  berkas  perkara  tidak  dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dinyatakan  lengkap,  dan  tahap  kedua setelah  berkas  dinyatakan  lengkap  maka dilakukan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti untuk menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut umum.
Kendala  Penyidik  Kepolisian  Dalam Penegakan
Hukum
Terhadap Pengemudi  Angkutan  Umum  Yang
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## Melampaui  Batas  Kecepatan  Yang Menimbulkan Korban Jiwa
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan melalui  wawancara  terhadap  penyidik  di Satlantas  Polrestabes  Medan,  adapun kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum  terhadap  pengemudi  angkutan umum  yang  melampaui  batas  kecepatan yang menimbulkan korban jiwa yaitu: a.  Tidak ada saksi di tempat kejadian Ini  adalah  salah  satu  kendala  yang dihadapi oleh penyidik
Satlantas
Polrestabes  Medan  dalam  menangani tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang menyebabkan  korban  jiwa,  dimana  tidak ada saksi yang dapat dimintai keterangannya.  Hal  ini  sering  terjadi apabila  kecelakaan  lalu lintas  terjadi  pada tempat  yang  sepi  atau  terjadi  pada  saat tengah  malam  sehingga  hanya  ada  orang yang  melintasi  jalan  tersebut  yang  tidak mengetahui  kronologis  kejadian.  Saksi merupakan unsur terpenting dalam sebuah proses penegakan hukum, karena saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti yang  sah  yang  dapat  digunakan  untuk kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan tentang suatu perkara pidana b.  Adanya  perbedaan  keterangan  saksi pada  saat  olah  TPK  dengan  pada saat pemeriksaan oleh penyidik
Pada
saat olah TKP
penyelidik/penyidik  mendapat  keterangan saksi  bahwasanya  si  saksi  melihat, mendengar dan mengetahui kejadian laka lantas namun pada saat pemeriksaan oleh penyidik keterangan saksi menjadi berubah  dan  berbanding  terbalik  dengan apa  yang  dia  terangkan pada  saat  proses penyelidikan.  Hal  ini  juga  sering  terjadi mungkin karena memang tidak mengetahui  apapun tentang kejadian  laka lantas atau tidak ingin direpotkan.
c.  Tidak Ada Yang Mau Bersaksi Ini  juga  menjadi  suatu  kendala  bagi
Polisi  Di  Satlantas  Polrestabes  Medan. Dimana  dalam  Kecelakaan  lalu  intas Orang  yang  diduga  menyaksikan  laka lantas  karena  memang  kejadian  tersebut terjadi  didepan  matanya,  contohnya  ada yang  jualan  dipinggir  jalan  dan  tepat  di depannya  terjadilah  laka  lantas.  Namun pada  saat  dimintai  keterangannya  dia tidak  mau  bersaksi  dengan  alasan  saya
tidak  melihat  apapun  karena  sedang berjualan, namun sebenarnya alasan tidak mau  bersaksi  adalah  karena  tidak  mau direpotkan yang bisa berakibat kehilangan atau berkurangnya penghasilannya. hal ini juga  sering terjadi karena  saksi tidak mau direpotkan  karena  jika  mereka  bersaksi maka  mereka  akan  dipanggil  untuk diperiksa  mendapatkan  keterangannya sehingga  berimbas  pada  urusan  ataupun bisnis  yang  mereka  jalankan  atau  dalam kata  lain  jika  mereka  bersaksi  maka  akan menghambat penghasilan mereka sehingga  saksi  mengatakan  tidak  melihat kejadian  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu diperlukan kecakapan ataupun kehandalan  Polisi  dalam  berkomunikasi dengan masyarakat agar masyarakat bisa tergerak hatinya untuk bersaksi.
d.  Kurangnya sarana dan prasarana
Dalam menegakkan hukum
kecelakaan  lalu  lintas  yang  diduga  terjadi karena pengemudi melaju dengan kecepatan  tinggi  tentunya  harus  ada  bukti yang  meyakinkan  bahwa  pengemudi melaju  dengan  kecepatan  tinggi.  Untuk mendukung  penanganan  kecelakaan  lalu lintas,  petugas  polisi  dilengkapi  dengan peralatan,  dan  untuk  menentukan  suatu kecelakaan  terjadi  karena  pengemudi melaju  dengan  kecepatan  tinggi  alat  yang diperlukan  hanya  ada  alat  pengukur tekanan ban diukur dengan cara mengukur jejak rem di TKP, diukur tingkat kekasaran  ban  aspal  Oleh  sebab  itu penegakan  hukum  menjadi  kurang  efektif karena  hanya  bisa  menggunakan  tenaga ahli  yang  memiliki  sertifikat  kompetensi dibidang  forensik  fisika.  Dan  juga  tidak ada  CCTV  di  tempat  kejadian,  sehingga pelaku  tabrak  lari  sulit  ditemukan  dan  hal ini  dapat  menghambat  proses  penegakan hukum.
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar. Maka  yang  menjadi  kendala  dalam  hal  ini adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana. Dalam  hal  menegakkkan  hukum  terhadap pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa tentunya  untuk  mengetahui  kecepatan yang digunakan oleh pengemudi sehingga
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
terjadi laka lantas tentunya harus ada alat pengkur  kecepatan,  namun  di  Indonesia alat  pengukur  kecepatan  tersebut  tidak ada hanya bisa menggunakan keterangan ahli  dalam  bidang  tersebut,  sehingga  ini menjadi kendala polisi Satklantas Polrestabes  Medan  dalam  menegakkan hukum,  artinya  penegakan  hukum  atau dalam  mencari  bukti  kecepatan  tersebut menjadi lambat. Dan juga tidak ada CCTV di  tempat  kejadian  yang  menyebabkan pembuktian  dalam  kecelakaan  lalu  lintas tersebut  semakin  sulit.  Oleh  karena  itu disarankan  untuk  memasang  CCTV  di tempat-tempat  yang  rawan  kecelakaan lalu lintas untuk mempermudah penegakan  hukum  terhadap  pelaku  yang mengakibatkan laka lantas ke depannya. e.  Faktor Masyarakat
Kota  Medan  Merupakan  Kota  yang ramai  jika  terjadi  kecelakan  Lalu  Lintas maka  masyarakat  yang  berada  di  sekitar kejadian  dan  yang  melintasi  tempat kejadian    seringkali  langsung  mendatangi tempat  kejadian  untuk  melihat  kejadian, hal ini menghambat Polisi dalam melakukan  olah  TKP  bahkan  masyarakat yang  berkerumun  di  TKP  dapat  merusak alat bukti serta mengatur kembali arus lalu lintas  karena  masyarakat  berkerumun  di tempat kejadian.
f. Rendahnya  SDM  Polisi  di  Satlantas Polrestabes Medan
Rendahnya  SDM  polisi  di  Satlantas
Polrestabes Medan menjadi kendala dalam  menegakkan  hukum  bagi  pelaku yang  mengakibatkan  kecelakaan  lalu lintas,  hal  ini  didasari  karena  polisi  tidak bisa  kerja  sama,  kurangnya  kemampuan dalam  menangani  kecelakaan  lalu  lintas, tidak  memiliki  sifat  yang  melayani,  dan korupsi. Sehingga berdampak pada ketertiban  dan  kepatuhan  masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Faktor penegak  hukum  merupakan  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum. Lemah kuatnya penegakan hukum oleh  aparat  akan  menentukan  persepsi ada tidaknya

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai Penegakan
Hukum  Terhadap  Pengemudi  Angkutan
Umum  Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang  Menimbulkan  Korban  Jiwa  (Studi Kasus  Satlantas  Polrestabes  Medan), maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan  hukum  terhadap  pengemudi angkutan  umum  yang  melampaui  batas kecepatan  yang  menimbulkan  adanya korban jiwa oleh Polisi Satlantas Polrestabes Medan penegakannya dimulai dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan. Dimana  penyelidikan  dilakukan  dengan cara pengamatan, pembuktian dan dokumentasi,  serta  penyidikan  dilakukan dengan  cara  pemeriksaaan  tersangka, saksi,  dan  ahli  guna  menemukan  bukti- bukti dan menemukan siapa tersangkanya, serta melakukan
pemberkasan.
Kendala  penyidik  kepolisian  dalam penegakan  hukum  terhadap  pengemudi angkutan  umum  yang  melampaui  batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa adalah tidak ada saksi di tempat kejadian, adanya perbedaan keterangan saksi pada saat  olah  TKP  dengan  pada  saat pemeriksaan oleh penyidik, tidak ada yang mau  bersaksi,  kurangnya  sarana  dan prasarana, dan faktor masyarakat.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu Kepada  Satlantas  Polrestabes  Medan dalam  menegakkan  hukum  terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan  korban  jiwa  agar  dapat menindak  lebih  tegas  kepada  pelaku kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  dapat meminimalisir  kejadian  tersebut.  Dan untuk  meminimalisir  perilaku  tidak  sehat oleh pengemudi angkutan umum diharapkan  agar  Satlantas  Polrestabes Medan  untuk  lebih  sering  memberikan sosialisasi  kepada  seluruh  masyarakat Kota Medan agar masyarakat Kota Medan sadar  akan  hukum  serta  menambah pengetahuan betapa pentingnya mematuhi  peraturan  lalu  lintas  serta Patroli ditempat-tempat yang diduga sering  terjadi  kecelakan  lalu  lintas.  Serta untuk  Satlantas  Polrestabes  Medan  agar dapat  bekerjasama  dengan  Tim  dalam
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
menangani  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  agar  penegakan  hukum  berjalan dengan baik. Kepada masyarakat diharapkan  kepada  masyarakat  agar mengubah  sikap  atau  perilaku  khusunya dalam  menggunakan  kendaraan  di  jalan raya  karena  perilaku  mengemudi  dengan cara yang tidak sehat dapat mempengaruhi  kelancaran  lalu  lints  serta dapat menimbulkan korban jiwa. Dan juga diharapkan masyarakat
dapat bekerjasama  dengan  petugas  polisi  agar dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya  bila  menyaksikan  peristiwa kecelakaan  lalu  lintas,  hal  itu  sangat berpengaruh terhadap  penegakan  hukum. Oleh  sebab  itu  diharapkan  mayarakat dapat  mematuhiaturan  lalu  lintas  agar tercipta  lingkungan  yang  aman  dan  tertib. Kepada pemerintah dengan cara menambah  mata  pelajaran  di  sekolah guna siswa/siswi sebagai penerus bangsa Indonesia dapat mengetahui betapa pentingnya  serta  mengetahui  akibat  dari kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan oleh  perilaku  yang  tidak  sehat.  Maka dengan cara tersebut dapat meminimalisir perilaku masyarakat menggunakan kendaraan  di  jalan  raya  yang  tidak  sehat di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  syukur  penulis  ucapkan  kepada Tuhan  Yesus  Kristus  karena  atas  berkat, rahmat dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar.  Ucapan  terimakasih  juga  penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Made Sugi Hartono,  S.H.,  M.H,  dan  Bapak  Drs.  I Wayan  Landrawan,  M.Si.  yang  telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan  motivasi  kepada  penulis sehingga  artikel  ini  dapat  terselesaikan. serta  orang  tua  penulis  Bapak  Sudirman Sembiring  (alm),  Ibu  Samporis  Br  Ginting serta  Bapak  Tua  Bantu  Sembiring  atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa  moral  maupun  material  kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  2009. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  h.  Zainal  Asikin.  2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Asikin, H. Zainal. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Asyhadie,  H.  Zaeni  dan  Arief  Rahman.
2018. pengantar  Ilmu  Hukum .
Depok: Rajawali Pers.
Br Sebayang, Nurhalimah.  2020. Tinjauan
Yuridis  Tindak  Pidana  Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian. Publisher:  Universitas  Medan  Area Diambil dari http://repository.uma.ac.id/handle/1 23456789/12676 . Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq,  H.  2016. Metode Penelitian  Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta Bandung. Nurhayati, dkk. 2021. Metodologi Normatif Dan  Empiris  Dalam  Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI).  Vol.  2  No.  1,  Februari 2021.
Marwan,  M  dan  Jimmy  P  .2009. Kamus Hukum. Gama Press.
Najih,  Mokhammad  dan  Soimin.  2014.
Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Pers. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
Sulistia,  Teguh  Dan  Aria  Zurnetti.  2012.
Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Pers. Syahriar,  Irman.  2019. Fungsi  Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan hukum Di
Indonesia .  Jurnal:  Ilmiah  Ilmu
Hukum.  Vol.  4  No.  2,  Desember 2019. Undang-Undang  No.  22  tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan.  Diundangkan  di Jakarta  Pada  Tanggal  22  Juni.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025. Prasetyo,  Teguh.  2014. Hukum  Pidana . Jakarta: Rajawali Pers. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakan lalu Lintas.  Diundangkan  di  Jakarta Pada  Tanggal  23  Desember
2013.  Berita  Acara  Republik Indonesia Nomor 1528.