## ANALISIS LAHAN KRITIS PADA KPHL UNIT XIV KOTA AMBON

## CRITICAL LAND ANALYSIS IN KPHL XIV UNIT AMBON CITY
3 Zusanna F.Y. Sahupala; 1 Gun Mardiatmoko; 2 Agustinus Kastanya Prodi Manajement Hutan, Pasca Universitas Pattimura
e-mail : nadeithasha@gmail.com Diterima : 11 Mei 2018 Disetujui : 29 Mei 2018

## Abstrak
Perambahan  hutan  terjadi  di  mana-mana  ketika  masih  banyak  pihak  yang  belum  memahami nilai  dari  berbagai  manfaat  sumber  daya  hutan  sehingga  menimbulkan  terjadinya  eksploitasi sumber daya hutan secara berlebih sehingga terjadi degradasi dan deforestasi yang berdampak luas pada sistem tata air, berbagai daerah aliran sungai seperti meningkatnya pengikisan tanah yang  mengakibatkan  lahan-lahan  yang  tidak  produktif/kritis,  meningkatnya  erosi  dan sedimentasi, menurunnya keanekaragaman hayati, rusaknya berbagai habitat baik flora maupun fauna,  serta  terancamnya  ekosistem  hutan  secara  keseluruhan.  Lahan  kritis  merupakan  tanah yang mengalami atau dalam proses kerusakan kimia, fisik, dan biologi yang dapat mengganggu atau  kehilangan  fungsinya  di  dalam  lingkungan.  Kondisi  ini  dapat  merusak  tata  air  dan lingkungan  sekitarnya.  Dampak  dari  lahan  kritis  adalah  penurunan  tingkat  kesuburan  tanah, berkurangnya  ketersediaan  sumber  air  pada  musim  kemarau  serta  banjir  pada  musim  hujan. Analisa terhadap karakteristik lahan kritis pada KPHL Unit XIV Kota Ambon sangat diperlukan sebagai acuan untuk melindungi vegetasi hutan yang ada di dalam areal hutan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi lahan kritis pada KPHL Unit XIV Kota Ambon. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pada Blok Inti  memiliki lahan kritis seluas 1.221,15 ha atau 70,74 % dari luas Blok Inti dan lahan sangat kritis seluas 111,47 ha atau 1,48 % dari luas Blok Inti. Sementara pada Blok Pemanfaatan memiliki lahan kritis seluas 51,37 ha atau 3,91 % dari luas Blok Pemanfaatan.
Kata kunci : Lahan Kritis, Kota Ambon .

## Abstract
Forest  encroachment  occurs  everywhere  when  there  are  still  many  people  who  do  not understand  the  value  of  various  benefits  of  forest  resources,  causing  excessive  exploitation  of forest  resources  resulting  in  degradation  and  deforestation  that  have  a  wide  impact  on  water systems,  various  watersheds  such  as  increased  erosion  land  which  results  in  non-productive  / critical  lands,  increased  erosion  and  sedimentation,  decreased  biodiversity,  destruction  of various habitats both flora and fauna, and the threat of the overall forest ecosystem.
Critical land is land that experiences or is in the process of chemical, physical, and biological damage  that  can  interfere  with  or  lose  its  function  in  the  environment.  This  condition  can damage  the  water  system  and  the  surrounding  environment.  The  impact  of  critical  land  is  a decrease in the level of soil fertility, reduced availability of water sources in the dry season and flooding during the rainy season. Analysis of the characteristics of critical land in the KPHL of Unit XIV of Ambon City is very much needed as a reference to protect the forest vegetation in the forest area. The purpose of this study was to identify the condition of critical land in Ambon City Unit XIV KPHL. Based on the research result, the Core Block has a critical land area of 1,221.15 ha or 70.74 % and critical land area of 111.47 ha or 1.48 %. While in the Utilization Block has a critical land area of 51.37 ha or 3.91 %.
Key words : Critical Land, Ambon City.

## PENDAHULUAN
Hutan  tropis  mengandung  lebih dari  setengah  keanekaragaman  hayati dunia.  Indonesia  misalnya,  dengan sedikit  lebih  dari  1  %  luas  lahan  dunia merupakan  rumah  bagi  10  %  spesies tanaman  dunia,  12  %  mamalia,  16  % reptil  dan  amfibi,  dan  17  %  spesies burung.  Selain  itu  juga  berfungsi sebagai  simpanan  modal  alam  yang memberikan  beragam  jasa  ekosistem vital  yang  mendukung  ketahanan  air, energi,  pangan,  dan  kesehatan  pada skala lokal hingga global, dan fundamental  bagi  kesejahteraan  dan ketahanan  masyarakat  dan  ekonomi  di masa depan (Rautner, 2013).
Saat  ini  masih  banyak  pihak yang  belum  memahami  nilai  dari berbagai  manfaat  sumber  daya  hutan sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi  sumber  daya  hutan  yang berlebih. Pembangunan perkotaan cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau. Lahan terbuka
hijau dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman,  perdagangan,  kawasan industri,  jaringan  transportasi,   serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya. Lingkungan  perkotaan  akhirnya  hanya berkembang  secara  ekonomi,  tetapi secara  ekologi  menurun.  Degradasi
sumber  daya  hutan  telah  berdampak luas  pada  sistem  tata  air,  berbagai daerah aliran sungai seperti meningkatmya  pengikisan  tanah  yang mengakibatkan  lahan-lahan  yang  tidak produktif/kritis, meningkatnya erosi dan sedimentasi, menurunnya keanekaragaman hayati, rusaknya berbagai  habitat  baik  flora  maupun fauna,  serta  terancamnya  ekosistem hutan  secara  keseluruhan.  Kondisi tersebut juga menyebabkan
terganggunya  keseimbangan  ekosistem perkotaan yang ditandai dengan meningkatnya  suhu  udara,  pencemaran udara  (meningkatnya  kadar  CO,  ozon, karbondioksida,  debu,  suasana  yang gersang, monoton, bising dan kotor), banjir, intrusi alir laut, kandungan logam berat tanah meningkat, dan menurunnya permukaan air tanah.
Salah  satu  upaya  konservasi adalah  dengan  melakukan  pemanfaatan lahan  hutan  secara  baik.  Sebagai  upaya pemerintah  dalam  pemanfaatan  hutan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, maka Kementerian Kehutanan telah mencanangkan program pembentukan Kesatuan
Pengelolaan  Hutan  di  tiap  Provinsi.
Mengacu  pada  UU  No.  41  Tahun  1999
tentang Kehutanan
menyebutkan terdapat  3  bentuk  KPH  yang  didasari pada  fungsi  hutan,  yaitu  Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yaitu  KPH  pada  Kawasan  Hutan Konservasi,    Kesatuan    Pengelolaan Hutan    Lindung    (KPHL)    yaitu    KPH pada    Kawasan  Hutan    Lindung    dan Hutan Produksi di mana Hutan Lindung lebih  luas  serta    Kesatuan    Pengelolaan Hutan    Produksi    (KPHP)    yaitu Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  yang arahan  Pengelolaannya  untuk  Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Hutan Lindung  di  mana  kawasan  Hutan Produksi  lebih  luas.  Selain  itu  terdapat PP  No.  6  Tahun  2007  tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan Hutan yang bertujuan
untuk mewujudkan  pengelolaan  hutan  yang efisien dan lestari.
Pengelolaan  hutan  di  Kota Ambon  termasuk  dalam  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL) Kota  Ambon  Unit  XIV,  di  mana wilayah  kerja  KPHL  Kota  Ambon meliputi Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.  Wilayah  KPHL  Kota  Ambon terbagi  atas  4  lokasi  yaitu  Kawasan Hutan  Lindung  Gunung  Nona,  Hutan
Lindung  (BPKH  Wilayah  IX  Ambon, 2015).
Hasil penataan blok berdasarkan kriteria  telah  ditetapkan  sesuai  dengan Peraturan  Dirjen  Planologi  Kehutanan P.5/VII-WP3.H/2012  mengenai  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  Hutan  di  wilayah  KPHP maka  kawasan  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon  memiliki  kawasan  hutan  sesuai fungsi  yaitu  Hutan  Lindung  yang dikelompokkan  dalam  3  arahan  Blok Pengelolaan yaitu :
1. Blok Inti
Blok  Inti  merupakan  kawasan  hutan yang  berfungsi  untuk  perlindungan mutlak dan tidak diperkenankan adanya perubahan apapun oleh kegiatan manusia serta perubahan dan perkembangan  yang  terjadi  berjalan secara  alami  tanpa  campur  tangan manusia, kecuali kegiatan untuk penelitian,  pemantauan,  perlindungan, dan pengamanan.
2. Blok Khusus
Blok  Khusus  merupakan  blok  yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus  yang  ada  dalam  wilayah  KPHL Unit XIV Kota Ambon.
3. Blok Pemanfaatan
Penetapan Blok Pemanfaatan jasa
lingkungan  di  kawasan  KPHL  Unit  XIV Kota  Ambon  didasarkan  pada  kenyataan bahwa sebagian besar wilayah sebagi hutan lindung  yang  memiliki  fungsi  hidro- ororologis terutama pengaturan tata air.
Perubahan  kondisi  hutan  akibat deforestasi dan degradasi tidak terlepas dari peranan  manusia  dan  lingkungan  yang mempengaruhinnya. Hasil studi yang dilakukan  oleh  CIFOR  melaporkan  tentang berbagai  penyebab  meningkatnya  laju deforestasi  di  Indonesia  adalah  sebagai akibat  terjadinya  ekonomi  krisis  di  tahun 1997  selain  itu  terkait  juga  dengan reformasi  politik  dan  desentralisasi  urusan kehutanan  yang  mengakibatkan  hutan  di Indonesia  semakin  terfragmentasi  dan rentan  terhadap  kebakaran  ( Forest  Watch Indonesia ,  2001).  Salah  satu  cara  untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi adalah dengan konservasi. Menurut  Groom,  dkk.,  (2006)  upaya penyelamatan suatu lahan kritis tidak cukup hanya  dengan  mengelola  sebuah  populasi tapi  juga  harus  memperhatikan  lanskap  di mana populasi itu bergerak atau beraktifitas. Oleh karena itu upaya konservasi  yang  dilakukan  harus  dalam skala  lanskap.  Banyak  kawasan  konservasi yang terisolasi satu sama lain karena berada di  antara  kawasan  pemanfaatan  oleh
manusia. Kawasan konservasi yang terfragmen satu sama lain harus dihubungkan dalam bentuk jaringan lanskap.
Pulau  Ambon  adalah  sebuah  pulau kecil  dengan  luas  958.83  Km 2 .  Pulau Ambon memiliki tingkat kepekaan lingkungan  yang  sangat  tinggi  terutama terhadap  perubahan-perubahan  fisik  yang terjadi  di  permukaan  pulau  sehingga minimal pulau ini harus dapat mencadangkan  50  %  wilayahnya  untuk kepentingan konservasi hutan karena vegetasi hutan adalah satu-satunya komponen  biotik  yang  dapat  menjaga tingkat  kepekaan  tersebut  (BPKH  Wilayah IX Ambon, 2015).
Sehubungan  dengan  hal  ini  maka diperlukan  analisa  karakteristik  lanskap pada  areal-areal  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon.  Pengetahuan  tentang  karakteristik lanskap  sangat  penting  untuk  menentukan kebijakan sistem perencanaan dan pengelolaan lanskap hutan yang lestari pada suatu  wilayah.  Dengan  demikian  analisis terhadap lahan kritis pada KPHL Unit XIV Kota  Ambon  sangat  diperlukan  sebagai acuan  untuk  melindungi  vegetasi  hutan yang  ada  di  dalam  areal  hutan  tersebut. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  kondisi  lahan  kritis pada KPHL Unit XIV Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada wilayah KPHL  Unit  XIV Kota Ambon. Secara  geografis  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon  terletak  antara  132°25’05”  s.d. 133°01’45”  Bujur Timur dan  5°32’43” s.d.  6°03’25”  Lintang  Selatan.  Lokasi KPHL Unit XIV Kota Ambon di Pulau
Ambon, berada pada beberapa kecamatan  yaitu  Kecamatan  Teluk Ambon, Kecamatan Baguala, Kecamatan Leitimur, Kecamatan Sirimau,  dan  Kecamatan  Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Karakteristik  lanskap  hutan  dianalisa dengan analisa spasial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  kekritisan  lahan  pada wilayah  KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon dapat dilihat pada Gambar 1:
Sumber : Data spasial yang diolah, Tahun 2018.
Gambar 1. Kekritisan Lahan KPHL Unit XIV Kota Ambon.
KPHL Unit XIV Kota Ambon
merupakan  kawasan  dengan  fungsi lindung yang memiliki luas 9.495,16 ha yang  terbagi  dalam  3  blok  yaitu  Blok
Inti, Blok Khusus, dan Blok Pemanfaatan.  Setelah  dilakukan  analisa spasial maka diperoleh kondisi
kekritisan  lahan  seperti  yang  terdapat
pada Tabel 1 :
Tabel 1. K  ondisi Lahan Kritis Pada Wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon.
Kondisi Blok Luas (ha) % Blok Inti Agak Kritis 5,313.14 70.47 Kritis 1,221.15 16.20 Potensial Kritis 334.55 4.44 Sangat Kritis 111.47 1.48 Tidak Kritis 559.29 7.42 Total 7,539.60 100 Blok Khusus Agak Kritis 235.84 36.81 Potensial Kritis 276.55 43.17 Tidak Kritis 128.27 20.02 Total 640.67 100 Blok Pemanfaatan Agak Kritis 923.17 70.21 Kritis 51.37 3.91 Potensial Kritis 330.97 25.17 Tidak Kritis 9.39 0.71 Total 1,314.90 100 Grand Total 9,495.16
Sumber : Data spasial yang diolah, Tahun 2018.
Pada  Tabel  1  terlihat  bahwa pada  Blok  Inti  dan  Blok  Pemanfaatan terdapat lahan kritis. Blok Inti memiliki lahan  kritis  seluas  1.221,15  ha  atau 70,74  %  dari  luas  Blok  Inti  dan  lahan sangat  kritis  seluas 111,47 ha atau 1,48 %  dari  luas  Blok  Inti.  Sesuai  dengan fungsi  Blok  Inti  untuk  perlindungan maka keadaan ini harus segera ditangani. Sementara pada Blok Pemanfaatan  memiliki  lahan  kritis seluas  51,37  ha  atau  3,91  %  dari  luas Blok  Pemanfaatan.  Menurut  Muljadi
dan Soepraptohardjo (1975) lahan kritis adalah  lahan  yang  karena  tidak  sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya  telah  mengalami  atau dalam  proses  kerusakan  fisik,  kimia, dan  biologi yang  pada  akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman,  dan  kehidupan  sosial ekonomi  dari  daerah  lingkungan  yang mempengaruhinya.  Erosi  akibat  hujan mengakibatkan tanah-tanah terkikis dan tidak  produktif  lagi  sebagai  lahan
pertanian.    Pembukaan  lahan  pertanian baru,  daerah  pemukiman,  maupun aktifitas pembangunan lainnya mengakibatkan  berkurangnya  wilayah hutan  yang  berfungsi  sebagai  penahan erosi.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Muljadi dan Soepraptohardjo  (1975)  bahwa  lahan kritis  umumnya  terjadi  karena  erosi
yang  dipercepat  ( accelerated )  oleh aktifitas  manusia  Jika  hal  ini  tidak ditangani  dengan  baik  maka  dalam beberapa  tahun  ke  depan  wilayah  Kota Ambon akan mengalami degradasi yang sangat  parah.  Ini  menunjukkan  bahwa perlu  dilakukan  rehabilitasi  lahan  pada areal KHPL Unit XIV Kota Ambon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu
wilayah  KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon
merupakan  kawasan  dengan  fungsi lindung  seluas  9.495,16  ha  yang didominasi  oleh  hutan  lahan  kering sekunder  seluas  4.905,90  atau  51,67  % dari luas wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan
(BPKH)  Wilayah  IX  Ambon,
2015. Rencana Pengelolaan
Hutan  Jangka  Panjang  KPHL Unit  XIV  Kota  Ambon  2016- 2025.
Kartodihardjo,  H.,  Nugroho,  B.,  Putro,
H.  R.,  2011.  Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Konsep, Peraturan Perundangan,
dan Implementasi. Muljadi, D. dan Soepraptohardjo, 1975. Masalah Data Luas dan
Penyebaran  Tanah-Tanah  Kritis. Simposium Pencegahan dan Pemulihan  Tanah  Kritis  Dalam Rangka Pengembangan Wilayah. Jakarta. Rautner,  M.,  2013.  The  Little  Book  of Big Deforestation Drivers Global Canopy Programme.