El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 3 No. 2 J uli - Desember 20 20
ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian
menurut Hukum Islam
Ihdi Karim Makinara
Jamhir Sarah Fadhilah
Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: ihdimakinara@ar-raniry.ac.id jamhir@ar-raniry.ac.id fadhilahsarahusman@gmail.com

## Abstrak
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya saksi yang mengetahui langsung  perkara  yang  disidangkan.  Namun  pada  praktiknya,  saksi  yang dihadirkan  dalam  persidangan  adalah  saksi  yang  tidak  mengalami  sendiri, melihat atau mendengar sendiri perkara yang disengketakan, akan tetapi ia dipanggil sebagai seorang yang akan memberi kesaksian. Kesaksian seorang saksi yang demikian disebut dengan saksi Testimonium de Auditu. Salah satu putusan  yang  menerima  kesaksian  Testimonium  de  Auditu  adalah  putusan Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  dengan  nomor  putusan  No 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, sedangkan putusan yang menolak saksi testimonium de  auditu  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  memutuskan  sebuah  perkara salah satunya yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  dan menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode pengumpulan  data  library  research  yaitu  penelitian  pustaka  serta menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  dokumentasi.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tinggat  pertama yaitu keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. Oleh karena  itu  kesaksian  yang  dihadirkan  menurut  pendapat  hakim  telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Atas pertimbangan tersebut maka  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  diterima  oleh  majelis  hakim tingkat pertama. Saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian tidak dapat  dijadikan  alat  bukti  utama  dalam  mengambil  keputusan  karena  tidak memenuhi syarat sebagai saksi, namun saksi testimonium de auditu ini dapat dipakai apabila saksi langsung sudah tidak ada, akan tetapi saksi testimonium de  auditu  yang  hadir  dalam  persidangan  tersebut  tetap  harus  mengetahui perkara  tersebut  dari  saksi  langsung,  bukan  dari  orang  lain.  Ditinjau  dari hukum  Islam,  saksi  testimonium  de  auditu  dikenal  dengan  istilah  saksi istifadhah. Kesaksian yang seperti ini dalam islam hanya dibolehkan dalam beberapa  perkara  yaitu  perkara  nasab,  kematian,  perwakafan,  pernikahan, serta  kepemilikan  atas  suatu  barang.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan
oleh penulis merupakan perkara cerai gugat. Pada putusan tingkat banding, tentang alat bukti saksi ini kembali dianalisa satu persatu, salah satunya yaitu alat  bukti  saksi  dan  ditemukan  bahwa  saksi  pertama  merupakan  saksi testimonium  de  auditu  sehingga  pengadilan  tingkat  banding  membatalkan putusan tingkat pertama.
Kata Kunci: Saksi Testimonium de Auditu,  Perkara Perceraian, Hukum Islam

## Pendahuluan
Proses beracara di peradilan terdiri atas beberapa tahap, salah satunya yaitu tahap  pembuktian  terhadap  perkara  yang  disengketakan.  Dipandang  dari  segi-segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak  yang  berperkara  untuk  meyakinkan  hakim  di  muka  pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Sehingga, alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. 1
Alat-alat  bukti  bermacam  bentuk  dan  jenisnya,  dimana  alat  bukti  tersebut dianggap  mampu  memberikan  keterangan  dan  penjelasan  tentang  masalah  yang diperkarakan  di  pengadilan.  Alat  bukti  ini  diajukan  untuk  menguatkan  dalil-dalil gugatan yang diajukan. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 2
Kehadiran  saksi  dalam  hukum  acara  peradilan  agama  perihal  pembuktian merupakan  hal  yang  penting.  Banyak  peristiwa  hukum  maupun  perbuatan  hukum yang sering tidak dicatatkan, baik dicatat secara autentik maupun dicatat sebagai akta bawah  tangan.  Sehingga  saat  terjadi  sebuah  perkara,  kesaksian  sangat  diperlukan sebagai  alat  bukti  untuk  dimintai  suatu  kesaksian  atau  keterangan  terkait persengketaan yang akan diselesaikan. 3
Keterangan-keterangan  yang  diberikan  saksi  dalam  persidangan  pada umumnya  dapat  digunakan  oleh  hakim  sebagai  pertimbangan  untuk  memutuskan suatu perkara. 4 Hakim dalam mempertimbangkan keterangan dari para saksi tentang benar  atau  tidaknya  suatu  keterangan  yang  diberikan,  maka  hakim  harus  dapat menyimpulkan keterangan-keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang  dikaitkan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa.  Apabila  keterangan  saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya tidak ada kecocokan atau berbeda, maka
1 Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2013), hlm. 151.
2 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 556
3 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Ed.  3  (Yogyakarta:  Liberty, 1988), hlm. 129.
4 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian ..., hlm. 62.
penilaian berharga tidaknya atau benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh para saksi sepenuhnya tergantung penilaian hakim yang memeriksa (Pasal 172 HIR). 5
Kewajiban untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga  negara  untuk  membantu  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang dilaksanakan oleh pengadilan. Jadi bukan berdasarkan pada kepentingan para pihak yang berperkara dalam pengadilan, akan tetapi berdasarkan pada kepentingan negara dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  untuk  menegakkan  hukum, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, karena jabatanya hakim dapat memanggil saksi-saksi  yang  tidak  diajukan  oleh  para  pihak  saat  proses  pembuktian  dalam agenda mendengarkan keterangan saksi.
Undang-undang  telah  mengatur  terkait  beberapa  orang  yang  tidak  dapat didengar  sebagai  saksi,  dan  yang  dapat  minta  dibebaskan  daripada  memberi kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 146 HIR/Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Rbg/Pasal 1909, serta Pasal 1910, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia belum 15 tahun,  orang  gila  meskipun  kadang-kadang  terang  ingatannya. 6 Dalam  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  Pasal  76,  dalam  sidang perceraian yang disebabkan karena syiqaq, saksi yang diutamakan adalah saksi dari keluarga atau kerabat yang dekat dengan para pihak. 7
Pelaksanaan hukum acara perdata di peradilan agama umumnya ada 3 (tiga) jenis  saksi  yaitu,  pertama  saksi  yang  sengaja  dihadirkan,  keberadaannya  sangat diperlukan  karena  telah  menyaksikan  adanya  kejadian  atau  peristiwa  dalam  suatu perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  membutuhkannya  (Pasal 1902  BW).  Kedua,  saksi  yang  kebetulan  pada  saat  terjadinya  suatu  kejadian  atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, mereka melihat, mendengar,  dan  menyaksikan  secara  langsung  bukan  mendengar  dari  cerita  orang lain. Ketiga, kesaksian dari pendengaran ( testimonium de auditu ). 8 Keterangan yang diberikan  oleh  saksi  dalam  persidangan  dilakukan  secara  lisan,  bukan  tertulis. Sehingga, saksi langsung secara spontan atau secara langsung memberikan kesaksian di  hadapan  majelis  hakim  tentang  kesaksiannya  terhadap  sebuah  perkara  yang disengketakan. 9
Saksi  dalam  hukum  perdata  Islam  disebut syahid (saksi  laki-laki)  dan syahidah (saksi  perempuan)  yang  diambil  dari  kata musyahadah yang  artinya
5 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik , Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 258.
6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 101-102.
7 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia , Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 224.
8 Sarwono, Hukum Acara ..., hlm. 256.
9 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah , Cet. 1, Ed.
1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.
menyaksikan dengan mata kepala sendiri. 10 Jadi, saksi yang dimaksud yaitu orang yang masih hidup. 11 Hal ini terkait dengan kesaksian harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri sebuah peristiwa hukum. Dalam referensi lain, apabila saksi yang melihat,  mendengar,  atau  mengalami  sendiri  suatu  peristiwa  tersebut  sudah meninggal,  sakit,  atau  di  luar  negeri  dimana  saksi  tersebut  tidak  mungkin  untuk dihadirkan, maka saksi testimonium de auditu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. 12
Kesaksian  secara syara’ adalah  sebuah  pemberitahuan  yang  jujur  untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak, dengan menggunakan asy- syahadah (bersaksi) di majelis persidangan. Firman Allah dalam Al-Qur’an: 13
ا َنِم َنْوَضْرَ ت نَِّمِ ِنَتََأَرْماَو ُلُجَرَ ف ِْيَْلُجَر َنَوُكَي َْلَ ْنِإَف ْمُكِلاَجِِّر نِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو ِءاَدَهُّشل اوُعُداَم اَذِإ ُءآَدَهُّشلا َبَْيَ َلاَو ىَرْخُلأْا اَُهُاَدْحِإ َرِِّكَذُتَ ف اَُهُاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ
Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka  seorang  lagi  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan (memberi keterangan). (QS. Al-Baqarah (2): 282).
Adapun syarat menjadi saksi dalam hukum Islam yaitu berakal dan baligh, merdeka, bisa melihat, bisa berbicara, al’adaalah artinya dua orang saksi adil, tidak ada  kecurigaan. 14 Hukum  memberikan  kesaksian  terhadap  saksi  yang  telah memenuhi  persyaratan  sebagai  seorang  saksi  adalah  fardhu  ‘ain  bahkan  dapat berubah menjadi wajib terhadap sebuah perkara.
Hukum  Islam  menetapkan  kriteria  atau  syarat  seorang  saksi  yang menyampaikan  kesaksiannya  harus  berdasarkan  pada  kesaksian  harus  dilihat, didengar  dan  dialami  sendiri.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hukum  perdata,  dimana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara. Saksi yang tidak melihat atau mendengar sesuatu dari orang lain dalam Islam dikenal dengan istilah syahadah al-istifadhah . 15
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Cet. 5, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360. 11 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 159.
12 Analiansyah, Hukum  Pembuktian  dalam  Islam  Penelusuran  Pemikiran  Jalaluddin  At- Tarusani  dalam  Kitab  Safinat  Al  Hukkam  Fi  Takhlish  Al-Khassani ,  Cet.  1  (Aceh  Besar:  Sahifah, 2018),  hlm. 247.
13 QS. Al-Baqarah (2): 282
14 Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu , Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.
406.
15 Amzal, Keabsahan Saksi yang Tidak memenuhi Syarat Materil pada Perkara Cerai Gugat (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 36.
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya saksi yang benar-benar mengetahui  langsung  perkara  yang  disidangkan.  Artinya  saksi  yang  hadir  dalam persidangan bukan saksi yang mengetahui perkara dari cerita orang lain atau saksi yang mengambil kesimpulan sendiri terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, saksi yang dihadirkan seharusnya saksi yang dibenarkan oleh undang-undang. 16
Namun  pada  praktiknya,  sering  kali  saksi  yang  dihadirkan  dalam  sebuah persidangan  adalah  saksi  yang  tidak  mengalami  sendiri,  melihat  atau  mendengar sendiri perkara yang disengketakan, namun ia dipanggil sebagai seorang yang akan memberi  kesaksian.  Kesaksian  seorang  saksi  yang  demikian  disebut  dengan  saksi Testimonium de Auditu . Dalam hal ini, ada pengadilan yang memakai saksi tersebut sebagai  alat  bukti,  ada  juga  yang  sama  sekali  tidak  memakai  kesaksian  yang demikian sebagai pertimbangan untuk membuat sebuah putusan. Salah satu putusan yang menerima sebuah kesaksian Testimonium de Auditu adalah putusan Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh,  dengan  nomor  putusan  No  133/Pdt.G/2019/MS-Bna, sedangkan  putusan  yang  menolak  saksi Testimonium  de  Auditu sebagai  bahan pertimbangan  untuk  memutuskan  sebuah  perkara  salah  satunya  yaitu  putusan  No. 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh.
Berdasarkan  beberapa  teori    yang  telah  di  uraikan  diatas,  maka  peneliti tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim, disebabkan karena adanya disparitas atau  perbedaan  putusan  hakim  dalam  menerima  dan  menolak  pembuktian  dengan menggunakan saksi Testimonium de Auditu.

## Konsep Saksi dan Kesaksian Testimonium de Auditu Hukum Acara Perdata
Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau  mengetahui  terjadinya  suatu  peristiwa  hukum. 17 Sedangkan  menurut  Kamus Tata Hukum Indonesia, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan  penyelidikan,  penuntutan,  atau  peradilan  suatu  perkara  dimana  orang tersebut  melihat,  mendengar,  atau  mengalami  sendiri  suatu  peristiwa  hukum tersebut. 18 Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau  mengetahui  suatu  peristiwa,  atau  dapat  definisikan  saksi  adalah  orang  yang dimintai  keterangan  dalam  sebuah  persidangan  untuk  memberikan  kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari suatu peristiwa.
Kesaksian  adalah  alat  bukti  yang  diberitahukan  secara  pribadi  oleh  saksi. Maksudnya adalah seorang saksi dalam memberikan keterangan tentang apa yang saksi  ketahui,  maka  saksi  harus  menyampaikan  secara  langsung  kepada  hakim  di depan pengadilan tanpa melalui perantara.
16 Teguh  Samudra, Hukum  Pembuktian  Dalam  Acara  Perdata ,  cet.  2  (Bandung:  Alumni, 2004), hlm.  59.
17 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap (Semarang: Aneka Ilmu,), hlm. 746.
18 Padmo Wahjono, Kamus Tata Hukum Indonesia , cet. 1 (Jakarta: IND. HILL-CO, 1987), hlm. 242.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara dan memberikan kesaksian di depan pengadilan terkait apa yang di persaksikan. 19
Saksi  yang  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti  dalam  sebuah  persidangan  adalah saksi yang hadir dalam persidangan. Adapun saksi yang bernilai sebagai alat bukti yaitu saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum diminta, serta saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi yang demikian  mempunyai  kekuatan  untuk  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam  sebuah perkara. 20
Dalam  praktik  hukum  acara  perdata  umumnya  ada  3  (tiga)  macam  saksi antara lain sebagai berikut:
1. Saksi  yang  dihadirkan  dan  keberadaannya  sangat  diperlukan  karena  telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (pasal 1902 BW)
2. Saksi  yang  kebetulan  pada  saat  terjadinya  suatu  kejadian  atau  peristiwa hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara  mereka  melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain.
3. Kesaksian  dari  pendengaran  ( testimonium  de  auditu atau  biasa  disebut dengan kesaksian de auditu ). Kesaksian ini pada umunya tidak mengalami, melihat, dan mendengar sendiri suatu peristiwa hukum, namun ia mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita orang lain. 21
Berdasarkan beberapa teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi adalah  orang  yang  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  untuk  dapat  memberikan keterangan dipersidangan terkait apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna meyakinkan hakim terhadap sebuah perkara yang disidangkan.
Adapun  syarat  formil  saksi  dalam  hukum  acara  perdata  adalah  sebagai berikut: 22

## 1. Orang yang cakap menjadi saksi
Setiap  orang  dianggap  cakap  menjadi  saksi  kecuali  undang-undang menentukan  lain.  Dalam  hal  ini,  undang-undang  telah  mengatur  siapa  saja yang tidak dapat dijadikan saksi yang terdapat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg serta pasal 1909 KUHPerdata.
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
19 Achmad  Ali,  Wiwie  Heryani, Asas-asas  hukum  pembuktian  perdata ,  cet  1  (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 92-93.
20 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia , cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 61.
21 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik , Cet. 4, Ed. 1(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 256.
22 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ,..., hlm. 633
Syarat formil saksi selanjutnya adalah keterangan yang diketahui oleh saksi disampaikan di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal  171  RBg,  serta  pasal  1905  KUHPerdata.  Dalam  pasal  tersebut, ditegaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah  keterangan  saksi  yang  disampaikan  di  depan  persidangan. 23 Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penulis  berkesimpulan  bahwa  saksi  yang mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  adalah  saksi  yang memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan yang sedang memeriksa alat bukti,  dengan  begitu  keterangan  saksi  yang  saksi  kemukakan  oleh  saksi  di luar  sidang  tidak  memiliki  kekuatan  sebagai  alat  bukti  karena  tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai saksi.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. 24
Berdasarkan  Pasal  146  (1)  HIR  dan  Pasal  174  ayat  (1)  RBg,  orang  yang berhak  mengundurkan  diri  sebagai  saksi  yaitu  saudara  ipar  dari  salah  satu pihak  yang  berperkara,  keluarga  istri  atau  suami  dari  kedua  belah  pihak kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia.
Mereka dapat mengundurkan diri untuk tidak menjadi saksi. Namun apabila mereka  bersedia  untuk  memberikan  kesaksian,  maka  kesaksian  mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi. 4. Diperiksa satu persatu
Saksi diperiksa satu per satu diatur dalam pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBg. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah untuk dijadikan alat bukti,  yaitu  memeriksa  saksi  satu  persatu,  memeriksa  identitas  saksi, menanyakan  hubungan  saksi  dengan  para  pihak  yang  berperkara. Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa, saksi harus diperiksa satu persatu meskipun hal ini akan memakan waktu yang lama dalam persidangan.
Saksi  yang  belum  diperiksa  harus  menunggu  di  luar  ruang  persidangan, setelah  saksi  sebelumnya  selesai  memberi  keterangan,  maka  saksi selanjutnya dipanggil masuk. Meskipun sudah memberikan keterangan, saksi tidak boleh keluar ruang sidang, agar saksi tidak berinteraksi dengan saksi- saksi yang lain yang belum di panggil untuk diminta kesaksiannya. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mengetahui kesesuaian antar satu saksi dengan saksi yang lain dalam memberikan keterangan.
5. Mengucap sumpah
Terkait  syarat  formil  ini,  undang-undang  telah  mengatur  dalam  pasal  147 HIR, pasal 175 RBG, dan pasal 1911 KUHperdata. Saksi berkewajiban untuk bersumpah  sebelum  memberikan  kesaksian.  Sumpah  tersebut  berdasarkan
23 Ibid ., hlm. 637.
agama  yang  dianut  oleh  masing-masing  saksi  yang  akan  memberikan keterangan.  Sumpah  dapat  diganti  dengan  janji  untuk  menerangkan  yang sebenar-benarnya. 25 Berdasarkan  pemaparan  diatas,  mengucapkan  sumpah merupakan  syarat  formil  yang  harus  dilakukan  setiap  saksi  berdasarkan agama  yang  dianut  oleh  masing-masing  saksi.  Apabila  sumpah  tidak diucapkan, maka putusan tersebut cacat formil dan batal demi hukum.
Selain  syarat  formil  yang  telah  disebutkan  diatas,  adapun  syarat  materil diterimanya saksi adalah sebagai berikut:
1. Saksi yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang berjumlah minimal 2 (dua) orang, apabila saksi hanya satu orang, maka harus ditambah dengan  alat  bukti  yang  lain  ( unus  testis  nulus  testis). Hal  ini  diatur  dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata. 26
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1)  KUH  Perdata.  Pengetahuan  tersebut  dapat  diperoleh  saksi  berdasarkan apa yang dialami, didengar, maupun dilihat oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak memiliki alasan yang jelas maka saksi yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
3. Keterangan  yang  diberikan  saksi  dimuka  sidang  harus  bersesuaian  satu dengan yang lain. Diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kesesuaian  yang  dimaksud  adalah  adanya  kecocokan  sehingga  mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di pengadilan. 4. Kesaksian  yang  diberikan  oleh  saksi  harus  berdasarkan  pada  sumber pengetahuan yang jelas, artinya saksi memang mengetahui secara pasti suatu kejadian atau peristiwa hukum, sehingga apa yang dipersaksikannya di muka sidang  bukanlah  hasil  pemikiran  saksi,  sehingga  kesaksian  yang  diberikan dapat dijadikan sebuah alat bukti. 27
Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil artinya saksi tersebut telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas ( vrijbewijs kracht ), maksudnya hakim  dalam  hal  ini  bebas  untuk  menilai  kesaksain  berdasarkan  hati  nuraninya, karena hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja tidak memakai  keterangan  saksi  dalam  pertimbangannya  akan  tetapi  hal  tersebut  juga harus  berdasarkan  argumen  yang  kuat,  bahkan  saksi  dapat  menerima  kesaksian testimonium de auditu asal ada unsur eksepsioanal untuk menerimanya. 28
25 Ibid., hlm. 642.
26 Ibid. , hlm. 648.
27 Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama , Cet.5, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 250-251.
28 Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian,” Jurnal Yudisial Vol 7, No.2 (2014): hlm. 141-142.
Menurut  kamus  hukum, testimonium  de  auditu adalah  penyaksian. 29
Sedangkan menurut istilah testimonium de auditu adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh karena mendengar dari orang lain atau juga dikenal dengan kesaksain tidak  langsung. 30 Selain  itu,  saksi testimonium  de  auditu  ini disebut  juga  dengan kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata dari sebuah perkara. 31 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi testimonium de auditu adalah  kesaksian  yang  tidak  diperoleh  dari  melihat,  mendengar,  atau  mengalami sendiri suatu peristiwa hukum, sehingga saksi seperti ini tidak mempunyai kualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya sebuah kesaksian yang di sampaikan oleh saksi berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
Secara umum, saksi testimonium de auditu ditolak sebagai alat bukti.karena saksi testimonium de auditu ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Namun saksi testimonium de auditu tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walaupun kesaksian tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti. Oleh karena itu, dalam hal tertentu  perlu  diatur  keadaan  yang  secara  eksepsional  yang  membenarkan  atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti. 32

## Kesaksian Testimonium de Auditu dalam Pandangan Hukum Islam
Saksi Testimonium  de  Auditu dalam  hukum  Islam  disebut syahadah istifadhah . Secara bahasa, syahadah artinya kesaksian sedangkan istifadhah artinya tersebar atau tersiar. Sedangkan secara istilah syahadah istifadhah adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri suatu perbuatan hukum. 33
Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah  mengartikan syahadah  istifadhah sebagai kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari  berita  yang  sudah  tersebar  dan  sifatnya  masyhur,  maka  beliau  menyebutkan bahwah kesaksian ini adalah khabar istifadhah (berita tersebar). Khabar dalam hal ini berarti berita yang sifatnya bukan berita hasil karangan. Menurutnya, hakim boleh saja memutuskan suatu perkara berdasarkan syahadah istifadhah karena merupakan salah satu bukti yang sangat kuat. Karena dengan mendengarkan kesaksian ini pula hakim dapat memperoleh kesaksian yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan. 34
29 Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap , hlm. 820. 30 Asumuni, “ Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh ,”,..., hlm. 169.
31 Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu,..., hlm. 141- 142.
32 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,...,hlm. 662
33 Asumuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh,” ...,hlm. 198.
34 Moh Kasiron Nursalim, Penggunaan Testimonium de Auditu dalam  Kasus Perceraian di
Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam), diakses melalui
Para  ulama  berbeda  pendapat  terkait  kekuatan  saksi istifadhah ini.  Dalam persoalan kasus keperdataan, seseorang boleh menggunakan saksi istifadhah namun tidak dengan hal yang lain. Ulama Hanabilah membolehkan penggunaan syahadah istifadhah dalam  bidang  pekawinan,  hak-hak  pribadi,  wakaf  dan  kematian. Sedangkan  menurut  kalangan  Syafi’iyah, syahadah  istifadhah boleh  digunakan dalam hal nasab, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan dan hak milik. 35
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/30110/1/Moh %2520Kasiron%2520Nursalim_C01214012.pdf&ved=2ahUKEwi42JiLnOPqAhWEA3IKHaCdCuc QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0whjY_GcJqNCzxqcYijDDy tanggal 20 juli 2020
35 Ibid
Disebutkan  dalam  putusan  nomor  133/Pdt.G/2019/MS-Bna,  setelah memeriksa,  mengadili,  serta  memutuskan  perkara  tersebut  berdasarkan  bukti- bukti yang dihadirkan pada saat persidangan, hakim mengabulkan gugatan cerai yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  menjatuhkan  talak  ba’in  sughra  tergugat terhadap penggugat.
Pertimbangan hakim menerima saksi serta alat-alat bukti yang lain adalah pada keterangan saksi pertama yang mendengar pengakuan dari penggugat, ketika penggugat  bertanya  kepada  tergugat  mengapa  tidak  mengerjakan  shalat penggugat  menjawab  bahwa  belum  masuk  waktu  untuk  shalat,  selain  itu penggugat juga harus sembunyi-sembunyi ketika melaksanakan shalat agar tidak diketahui oleh tergugat, tergugat juga melarang penggugat untuk memakai jilbab. Keterangan  saksi  kedua,  saksi  pernah  mendengar  dari  cerita  penggugat  dan melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal bersama  dengan  para  pihak.  Saksi  pernah  mendengar  sendiri  saat  tergugat mengatakan “untuk apa kamu Shalat dan memakai jilbab”, selain itu saksi juga pernah  melihat  sendiri  tergugat  pernah  makan  pada  siang  hari  saat  bulan ramadhan.  Sedangkan  saksi  ketiga  pernah  diajak  dan  ikut  tergugat  dalam pengajian yang diduga ajaran sesat.
Berdasarkan  uraian  dasar  pertimbangan  hakim  tersebut,  penulis  dapat menganalisis  bahwa  alasan  hakim  menerima  kesaksian  yang  diajukan  tersebut karena keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian  yang  diberikan  oleh  saksi-saksi  tersebut  berdasarkan  apa  yang diketahui  langsung  oleh  saksi,  bukan  merupakan  sebuah  pemikiran  dari  saksi yang  kemudian  dikemukakan  dalam  persidangan,  selain  itu  antara  satu  saksi dengan  saksi  yang lain  keterangan  yang diberikan  saling  berkaitan tidak  saling bertolak  belakang.  Hal  tersebut  berlandasakan  pada  pernyataan  saksi  pertama yang  mengatakan  bahwa  saksi  penah  berkunjung  ke  rumah  penggugat  dan tergugat  dan  melihat  kondidi  rumah  tangga  penggugat  dantergugat  dapat dikatakan  tidak  harmonis  dilihat  dari  kurangnya  komunikasi  penggugat  dan tergugat  serta  perlakukan  tergugat  terhadap  saksi.  selain  itu  saksi  juga menerangkan bahwa tergugat telah menganut ajaran sesat sejak sebelum menikah. Saksi  kedua  juga  menerangkan  bahwa  saksi  pernah  mendengar  sendiri  ketika saksi tinggal bersama para pengugat dan tergugat, tergugat melarang penggugat melaksakan syari’at islam, bahkan saksi melihat sendiri bahwa tergugat makan pada siang hari saat bulan ramadhan.  Sedangkan saksi ketiga juga menerangkan bahwa  saksi pernah diajak tergugat ke tempat pengajian yang diduga merupakan salah  satu  aliran  sesat.  Oleh  karena  itu  kesakisan  yang  dihadirkan  menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
Berdasarkan putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh, menurut analilis penulis, hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut merupakan  saksi testimonium  de  auditu ,  hal  ini  dilihat  dari  keterangan  saksi pertama bahwa saksi mengetahui dari cerita, tidak mendengar dan melihat sendiri pertengkaran  yang  terjadi,  serta  keterangan  saksi  pertama  berdasarkan  pada

## Ihdi Karim Makinara, Jamhir & Sarah Fadhilah, Saksi Testimonium De Auditu dalam
Perkara Perceraian
dugaan saksi karena tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah tidak terjalin komunikasi  dengan  baik  antara  saksi  dan  tergugat,  sehingga  saksi  berpendapat bahwa  tergugat  memang  sedang  bertengkar  dengan  penggugat.  Sehingga kesaksian saksi pertama tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  dan  mengabulkan  gugatan penggugat.  Oleh  sebab  itu  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat  bahwa keterangan  saksi  ini  harus  dikesampingkankarena  kesaksian  ini  bersifat testimonium  de  auditu .  Sedangkan  saksi  kedua  pernah  mendengar  cerita penggugat, namun saksi juga pernah melihat sediri pertengkaran penggugat dan tergugat, sedangkan saksi ketiga memang tidak menegtahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja saksi pernah mengikuti pengajian aliran yang diduga sesat tersebut bersama dengan tergugat.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  penulis  dapat  menganalisis bahwa gugatan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan tingkat pertama, karena menurut Mahkamah Syar’iyah Aceh,  keterangan  saksi  yang  demikian  tidak  memenuhi  syarat  materil  sebagai sebuah  kesaksian.  Karena  saksi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan salah satunya adalah saksi mengetahui perkara tersebut karena saksi mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu kejadian, oleh karena itu pada saat  memberikan  kesaksian,  hakim  bertanya  kepada  saksi  darimana  saksi mengetahui kejadian yang dipersaksikan di depan pengadilan.
Memeriksa  sebuah  perkara  di  pengadilan  tentunya  melalui  beberapa proses  yang  dimulai  dari  membuat  gugatan  atau  permohonan  sampai  adanya sebuah putusan dari perkara yang diajukan dalam gugatan. Salah satu rangkaian dari  persidangan  adalah  agenda  pembuktian.  Alat  bukti  yang  diajukan kepengadilan ada 5 (lima) jenis, salah satunya adalah alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan yang mengetahui suatu peristiwa yang dilihat,  didengar  atau  dialami  oleh  saksi  itu  sendiri.  Namun  dalam  praktiknya dalam persidangan dengan agenda pembuktian, ada saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat sebagai saksi dimana saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian ( testimonium de auditu) .
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus telah memenuhi syarat- syarat baik formil maupun materil. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka alat bukti saksi yang diajukan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun fokus penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  yaitu  terkait  saksi testimoniumde  auditu .  Saksi testimonium  de  auditu adalah  saksi  yang  tidak  melihat,  mendengar,  atau mengetahui  suatu  kejadian  namun  ia  dihadirkan  dalam  persidangan  untuk memeberikan  kesaksian  berdasarkan  cerita  dari  orang  lain.  Dengan  demikian, saksi testimonium de auditu ini tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dalam persidangan.
Fungsi  dari  sebuah  lembaga  peradilan  adalah  mengadili  suatu  perkara yang  diajukan  ke  pengadilan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  hal  ini adalah  penggugat  dan  tergugat.  Pada  putusan  Nomor  133/Pdt.G/2019/MS.Bna, hakim  menerima  semua  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan mengabulkan  gugatan  perceraian  penggugat  terhadap  tergugat.  Saksi  pertama yang  diajukan  adalah  saksi de  auditu karena  saksi  mengetahui  kemelut  rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan apa yang diceritakan oleh penggugat, dan  saksi  menyimpulkan  sendiri  saat  saksi  berada  di  rumah  penggugat  dan tergugat,  saksi  tidak  diajak  berbicara  oleh  tergugat,  sehingga  menurut  saksi tergugat  dan  penggugat  sedang  tidak  harmonis.  Sedangkan  saksi  kedua  pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat, sehingga saksi pernah melihat sendiri, disamping  itu  saksi  juga  mengetahui  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat berdasarkan cerita dari penggugat. Sedangkan saksi yang ketiga sama sekali tidak mengetahui  keadaan  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat,  hanya  saja  saksi mengetahui bahwa tergugat menganut ajaran yang beda dengan syari’at Islam.
Pada  putusan  tingkat  banding  Nomor  113/Pdt.G/2019/MS-Aceh, Mahkmah  Syar’iyah  Aceh  membatalkan  putusan  tingkat  pertama  Nomor 133/Pdt.G/MS-Bna tersebut. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa saksi yang  dihadirkan  adalah  saksi testimonium  de  auditu .  Selain  itu,  Mahkamah Syar’iyah Aceh juga berpendapat bahwa ajaran yang disinyalir adalah ajaran sesat yang dianut oleh tergugat dirasau kurang jelas bagian apa saja dari ajaran tersebut yang tidak sesuai dengan syari’at Islam.
Oleh karena itu, menurut analisa penulis, saksi testimonium de auditu ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang utama, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, akan tetapi apabila saksi langsung yang mengetahui perkara sudah tidak  ada  lagi,  maka  saksi  tersebut  dapat  diterima,  dengan  catatan  sumber pengetahuan saksi tentang perkara yang ia persaksikan harus jelas asal-usulnya. 36
Selain dalam hukum acara perdata umum, alat bukti saksi juga termasuk dalam  hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam  sendiri,  saksi testimonum  de  auditu dikenal dengan istilah saksi istifadhah . Dalam hukum Islam, kesaksian seorang saksi  harus  berdasarkan  kepada  pengetahuan  saksi  yang  diperoleh  oleh  saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. salah satu dasar  hukum  tentang  kewajiban  bagi  seorang  saksi  melihat,  mendengar,  atau mengalami sendiri suatu perkara yaitu surat Al-Isra’ ayat 36. Menurut Wahbah Zuhaili, kesaksian yang bersifat testimonium de auditu ini hanya dapat diapakai pada 5 (lima) keadaan, yaitu pada pernikahan, nasab, kematian, pergaulan seorang suami terhadap istrinya, dan jabatan seorang qadhi .
Para ulama berbeda pendapat tentang saksi testimonium de auditu . Ulama yang  bermazhab  Syafi’i  menerima  kesaksian  seperti  ini  hanya  dalam  perkara
36 Aprilia Noorlaily, “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu,...,hlm. 22-28
nasab,  kematian,  perwakafan,  pernikahan,  serta  kepemilikan  atas  suatu  barang. Sedangkan  ulama  yang  bermazhab  Hambali  menerima  kesaksain istifadhah dalam  perkara  nasab,  kelahiran  anak,  pernikahan,  kematian,  kepemilikan, perwakafan,  perwalian,  serta  pencopotan  status  sebagai  wali.  Dari  kalangan ulama mazhab Maliki, ada 10 (sepuluh) perkara yang dapat diterima kesaksian testimonium de auditu , yaitu pernikahan, nasab, pencopotan jabatan wali hakim wali atau wakil, kufur, ke safihan seseorang (bodohnya seseorang), nasab, susuan, jual beli, hibah serta wasiat.
Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah perkara yang berkaitan dengan perceraian yang didasarkan pada pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga serta salah satu pihak yang dalam hal ini adalah suami diduga menganut ajaran  yang  diduga  menyimpang  dari  ajaran  Islam  pada  umumnya.  Sehingga pihak  yang  lain  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Syar’iyah.  Berdasarkan uraian tersebut, maka hakim boleh menolak kesaksian yang bersifat testimonium de auditu tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan beberapa point dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tinggat  pertama,  saksi  yang dihadirkan  oleh  penggugat  merupakan  saksi  dari  keluarga,  yakni  ibu kandung  penggugat,  adik  sepupu  dari  penggugat,  serta  abang  sepupu penggugat. Saksi pertama menerangkan kesaksiannya berdasarkan cerita, serta  mengambil  kesimpulan  atas  perilaku  tergugat  yang  tidak berkomunikasi  baik  dengan  saksi,  sedangkan  saksi  kedua  memberikan kesaksian  berdasarkan  apa  yang  dilihat,  di  dengar  serta  dialami  sendiri oleh  saksi  karena  saksi  pernah  tinggal  bersama  dengan  penggugat  dan tergugat.  Sedangkan  saksi  ketiga  memang  tidak  mengetahui  keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja penggugat dan tergugat mengetahui bahwa tergugat menganut sebuah ajaran yang dianggap tidak sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  ini menerima  ketiga  saksi  tersebut  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam mengambil  putusan.  Karena  keterangan  saksi  telah  sesuai  dengan  Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut  berdasarkan  apa  yang  diketahui  langsung  oleh  saksi,  bukan merupakan  sebuah  pemikiran  dari  saksi  yang  kemudian  dikemukakan dalam  sidang,  selain  itu  antara  satu  saksi  dengan  saksi  yang  lain keterangan yang diberikan saling berkaitan tidak saling bertolak belakang. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  saksi.  Atas  pertimbangan
tersebut  maka  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  diterima  oleh majelis hakim tingkat pertama.
2. Kekuatan  saksi testimonium  de  auditu dalam  perkara  perceraian  tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam mengambil keputusan karena tidak memenuhi  syarat  sebagai  saksi,  namun  saksi testimonium  de  auditu ini dapat  dipakai  dalam  hal  apabila  saksi  langsung  sudah  tidak  ada.  Akan tetapi saksi testimonium de auditu tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain.
3. Ditinjau dari hukum Islam, saksi testimonium de auditu dikenal dengan istilah saksi istifadhah , yaitu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang  tidak  berdasarkan  pada  apa  yang  dilihat,  didengar  atau  diketahui sendiri  oleh  saksi.  Kesaksian  yang  seperti  ini  dalam  islam  hanya dibolehkan  dalam  beberapa  perkara  yaitu  perkara  nasab,  kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu barang. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  merupakan  perkara  cerai  gugat yang  diajukan  oleh  istri  terhadap  suaminya  hingga  jelas  bahwa  saksi testimonium de auditu ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kesaksian dalam perceraian. Pada putusan tingkat banding, tentang alat bukti saksi ini kembali dianalisa satu persatu, salah satunya yaitu alat bukti saksi dan ditemukan bahwa saksi pertama merupakan saksi testimonium de auditu sehingga  pengadilan  tingkat  banding  membatalkan  putusan  tingkat pertama.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali,  wiwie  Heryani. Asas-asas  hukum  pembuktian  perdata .  Cet  1.
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
Alfitra. Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi  Di Indonesia . Cet. 4. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
Amzal. Keabsahan  Saksi  yang  Tidak  memenuhi  Syarat  Materil  pada  Perkara Cerai Gugat . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
Analiansyah. Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin At-tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani . Cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2018.
Asumuni. “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan
Fiqh.” Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3, Nomor 2 (Juli 2014). Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia . Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mardani. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah . Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Ed.  3.  Yogyakarta:
Liberty, 1988.
Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum Edisi Lengkap . Semarang: Aneka Ilmu, t.t. Rasyid, Raihan a. hukum acara peradilan agama . Cet. 15. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2013.
Samudra, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata . Bandung:
P.T. Alumni, 2004.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik . Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah . Cet. 5. Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata . Jakarta: Intermasa, 1992. Sururie, Ramdani Wahyu. “Kekuatan Pembuktian testimonium de Auditu dalam perkara perceraian.” Jurnal Yudisial Vol 7, No.2 (2014). Wahbah  Az  Zuhaili. Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu .  Jilid  8.  Jakarta:  Gema  Insani, 2013.
Wahjono,  Padmo. Kamus  Tata  Hukum  Indonesia .  Cet.  1.  Jakarta:  IND.  HILL- CO, 1987.