Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Penerapan Restorative Justice

## Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif

## Oleh
Ibnu Affan 1 (Email : ibnu_affan@gmail.com)
Gema Rahmadani 2 (Email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id)

## Abstract
The  restorative  justice  approach  through  rehabilitation  in  narcotics  abuse  cases  in  Indonesia  is important because apart from being able to recover addicts from their dependence on narcotics, it can also overcome the problem of overcrowding in prisons.
According to data from the Directorate General of Pas on May 9 2022, the number of convicts and detainees throughout Indonesia reached 273,982 people. Meanwhile, the ideal capacity of prisons and detention centers is only able to accommodate around 124,696 prisoners and detainees. Nearly 60% (sixty percent) of prison inmates are narcotics related and more than 80% (eighty percent) of that number are narcotics abusers.
Keyword : Restorative Justice, Abuse, Narcotics, Progressive Law

## Abstrak
Pendekatan  restorative  justice  melalui  rehabilitasi  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia  adalah  suatu  hal  yang  penting  karena  disamping  dapat  memulihkan  pecandu  dari ketergantungannya kepada narkotika, juga dapat mengatasi masalah overcrowding di Lapas. Menurut data Ditjenpas pertanggal 9 Mei 2022 jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982  orang.  Sementara  kapasitas  Lapas  dan  Rutan  idealnya  hanya  mampu menampung  narapidana  dan  tahanan  sekitar  124.696  orang.  Hampir  60%  (enam  puluh  persen) penghuni Lapas adalah menyangkut narkotika dan lebih 80% (delapan puluh persen) dari jumlah itu adalah penyalahgunaan narkotika.
Kata kunci : Restorative Justice, Penyalahgunaan,Narkotika, Hukum Progresif
1 Dosen Fakultas Hukum UISU
2 Dosen Fakultas Hukum Darma Agung

## A.  PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Politik  hukum  nasional  Indonesia masih  mengutamakan  penghukuman  dan pemidanaan  (penjara)  dalam  semua  aspek penegakan  hukum.  Model  penyelesaian pemidanaan melalui penghukuman dilaksanakan  sesuai  asas  hukum equality before  the  law yang  bermakna  semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu apabila seseorang melanggar hukum  wajib  diadili  dan  dihukum  sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penghukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku pelanggaran hukum lebih berorientasi kepada keadilan retributif yaitu demi keadilan, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahannya.
Penegakan  hukum  merupakan  salah satu  perwujudan  perlindungan  hukum  yang diberikan  negara  terhadap  setiap  warga negara,  tidak  hanya  dilaksanakan  secara konsisten  dan  sesuai  dengan  ketentuan hukum,  namun  juga  harus  memperhatikan rasa keadilan dan juga perubahan paradigma yang terjadi di dalam masyarakat.
Pendekatan penegakan hukum harus ditinjau dari  berbagai  aspek  dan  lintas  bidang,  salah satunya melalui transformasi atau perubahan mindset atau pola pikir masyarakat. Perubahan mindset ini  dilakukan  dengan mengorientasikan  tujuan  pemidanaan  dari yang  bersifat  retributif  (pembalasan)  menjadi lebih  korektif,  rehabilitatif  hingga  akhirnya restorative atau restorative justice. 3
3 Dikutip dari:https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilita
si-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-
Prinsip  restorative  justice  adalah alternatif  dalam  penyelesaian  kasus  tindak pidana  yang  dilakukan  melalui  mediasi dengan  cara  memperbaiki  keadaan  atau mengganti kerugian yang timbul akibat kasus tersebut. Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia sudah mulai menerapkan restorative  justice  dalam  menyelesaikan kasus-kasus  pidana,  namun  masih  belum berjalan secara optimal. Restorative justive ini bertujuan  untuk  memperoleh  penyelesaian hukum  yang  adil  dan  seimbang  bagi  pihak korban  maupun  pelaku.  Prinsip  utama restorative  justice  adalah  mengedepankan pemulihan  kepada  keadaan  semula  dan mengembalikan  pola  hubungan  baik  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu restorative justice ini sangat relevan manakala diimplemantasikan  terhadap  kasus-kasus penyalahgunaan narkotika karena kepadatan ( overcrowding )  yang  terjadi  di  Lapas  lebih didominasi  oleh  kasus-kasus  tindak  pidana narkotika.
Menurut  data  Ditjenpas  pertanggal  9 Mei  2022  jumlah  narapidana  dan  tahanan  di seluruh  Indonesia  mencapai 273.982  orang. Sementara  kapasitas  Lapas  dan  Rutan idealnya hanya mampu menampung narapidana  dan  tahanan  sekitar  124.696 orang.  Hampir  60%  (enam  puluh  persen) penghuni Lapas adalah menyangkut narkotika  dan  lebih  80%  (delapan  puluh persen) dari jumlah itu adalah penyalahgunaan narkotika. Hal menunjukkan bahwa  kecenderungan  korban  narkotika semakin  meningkat  terutama  dari  kalangan
implementasi-restorative-justice/., diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
.
generasi  muda  (anak-anak  dan  remaja). Untuk  itu  diperlukan  komitmen  dan  sinergi aparat penegak hukum, pemangku kepentingan serta masyarakat dalam menyikapi  paradigma  ini.  Pecandu  dan pengguna narkotika, jangan hanya dipandang sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  harus juga  dipandang  sebagai  korban,  maka alternatif  hukuman  yang  relevan  diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi. 4
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  penulis  merasa  terpanggil  untuk mengkaji secara mendalam mengenai pentingnya  penerapan  restorative  justice untuk  perkara  penyalahgunaan  narkotika  ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia  yang  bebas  dari  narkotika.  Oleh karena  itu  penulis  tertarik  mengambil  topik karya  tulis  (esai)  ini  dengan  judul  : “ Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika
Berbasis Hukum Progresif ”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan tersebut di atas, maka rumusan  masalah  yang  diambil  dalam penulisan  esai  ini  adalah “Bagaimanakah
Model  Penerapan  Restorative  Justice Yang Ideal Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif ”?
Bertolak  dari  rumusan  masalah tersebut di  atas, ditetapkan beberapa
4 Dikutip  dari: https://RestorativeJustice, solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan.pdf., diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
5 Dikutip  dari: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1
pertanyaan  kajian  yang  akan  dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya yaitu :
1) Bagaimanakah
pentingnya penerapan  restorative  justice  dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia? 2) Bagaimanakah hambatan pelaksanaan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika di
Indonesia?
3) Bagaimanakah model penerapan restorative  justice  yang  ideal  dalam perkara  penyalahgunaan  narkotika berbasis hukum progresif?

## B.  PEMBAHASAN
1. Pentingnya  Penerapan  Restorative
Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di

## Indonesia
Prinsip  dasar  restorative  justice adalah  adanya  pemulihan  kepada  korban yang  menderita  akibat  perbuatan  pidana dengan  memberikan  ganti  kerugian  kepada korban melalui proses perdamaian, sedangkan  hukuman  kepada  pelaku  dapat diganti  misalnya  dengan  melakukan  kerja sosial.  Menurut  Tony  Marshall,  restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan  pelanggaran  tertentu  untuk kemudian  bersama-sama  menyelesaikannya secara  kolektif  akibat  dari  pelanggaran tersebut dan mengenai  implikasinya  di masa yang akan datang. 5
23456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?seque nce=6&isAllowed=y., diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
Saat  ini  lembaga  penegak  hukum  di Indonesia  telah  menerapkan  restorative justice  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus pidana,  termasuk  di  dalamnya  kasus  tindak pidana  narkotika.  Sebagian  besar  perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah menyangkut perkara tindak pidana narkotika, sehingga lebih dari 60% (enam puluh persen) punghuni  Lapas  dan  Rutan  di  Indonesia berkaitan dengan perkara narkotika. Keadaan ini  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya overcrowding di Lapas. Akibat permasalahan overcrowding ini,  pembinaan  narapidana  di Lapas menjadi tidak berjalan secara optimal. Bahkan dengan kompleknya permasalahan di Lapas berakibat memburuknya kondisi kesehatan narapidana dan berpengaruh pada suasana  psikologis  warga  binaan  sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi konflik.
Oleh karena perkara yang memberikan kontribusi
terjadinya overcrowding di  Lapas  dan  Rutan  adalah kasus-kasus  narkotika,  maka  dalam  rangka mengantisipasi terjadinya overcrowding dapat dilakukan  dengan  membedakan  hukuman bagi pengedar,
pengguna dan penyalahgunaan narkotika. Untuk
penyalahgunaan  narkotika  sebaiknya  tidak dijatuhi  hukuman  penjara,  akan  tetapi  cukup dilakukan  pendekatan  kesehatan  dengan cara  melakukan  rehabilitasi  medis  maupun sosial terhadap yang bersangkutan.
Sementara  untuk  pengedar  narkotika  yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi,  maka  negara  berkewajiban  untuk menolong dan menyelamatkannya dari
6 Dikutip  dari: https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-
himpitan ekonomi tersebut. Jadi pada prinsip penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  yang demikian  merupakan  jalan  terakhir  yang dikenal dengan prinsip ultimum remedium .
Merehabilitasi penyalahgunaan narkotika akan lebih baik dari pada memenjarakannya. Jika penyalahgunaan narkotika  direhabilitasi,  maka  kemungkinan pemulihannya  dari  kecanduan  menjadi  lebih besar  dan  pada  akhirnya  mereka  tidak  akan mengkonsumsi  barang  haram  itu  lagi.  Oleh karena  sistem  hukum  Indonesia  menganut double  track  system pemidanaan,  yaitu manakala  penyalahgunaan  narkotika  dijatuhi hukuman pidana, maka pidananya dilaksanakan  melalui  rehabilitasi  di  luar Lapas.  Rehabiltasi  adalah  salah  satu  cara untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika
dari kecanduannya.  Sesungguhnya  tujuan  dari rehabilitasi  itu  adalah  untuk  memulihkan pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika  dari ketergantungannya  kepada  narkotika  dan dapat  kembali  hidup  normal  dalam  keadaan sehat  jasmani  dan  rohani  sehingga  dapat bergaul kembali di tengah-tengah
masyarakat. 6 Pemberian
rehabilitasi kepada penyalahgunaan  narkotika  telah  ditegaskan dalam  Pasal  54  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Selanjutnya Pasal  103  memberikan  kewenangan  kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman
sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus- narkotika/., diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
rehabilitasi kepada pecandu narkotika dengan memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
menjalani
pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi  dalam  putusannya  jika  ternyata pecandu  narkotika  itu  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Pemberian hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika ini sebaiknya dilakukan melalui konsep restorative  justice  ketika  dalam  pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kepolisian. Kewenangan pemberian restorative justice ini telah  diatur  dalam  Peraturan  Kepolisian  RI
No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan konsep restorative justice ini,  maka  pelaku  penyalahgunaan  narkotika tidak perlu menjalani persidangan di pengadilan, namun langsung diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.  Melalui  proses  rehabilitasi  ini, maka  sangat  besar  kemungkinan  pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat disembuhkan  dan  dapat  kembali  menjalani kehidupan secara normal.
Apabila  konsep  restorative  justice  ini dijalankan  dengan  konsisten,  diyakini  dapat mengurangi jumlah pecandu dan ketergantungan narkotika yang cukup massif di  Indonesia.  Narkotika  termasuk  dalam kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) yang menjadi perhatian seluruh dunia karena dapat  merusak  satu  generasi  dari  suatu bangsa,  sehingga  penanganannya  harus dilaksanakan  secara  holistik,  integral  dan sistematis.  Oleh  karena  itu  pendekatan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan  narkotika  menjadi  suatu
keniscayaan. Pelaksanaan restorative justice ini  pada  akhirnya  menjadi  solusi  dalam menanggulangi overcrowding pada  Lapas dan  Rutan  di  Indonesia,  sehingga  dengan demikian menjadi penting untuk diterapkan.
Namun masih disayangkan penerapan  restorative  justice  untuk  perkara narkotika  ini  hanya  berlaku  untuk  pecandu, penyalahguna,  ketergantungan  narkotika, korban menyalahgunaan narkotika dan narkotika  pemakaian  satu  hari.  Hal  ini  diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Kejagung, Kapolri dan Kepala  BNN  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rahabilitasi. Sementara  untuk  pengedar  narkotika  yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi  masih  belum  mendapat  perhatian. Oleh  karena  itu  diperlukan  terobosan  hukum oleh aparat penegak hukum dalam pemberian restorative justice dengan menggali nilai-nilai hukum  dan  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
2. Hambatan  Pelaksanaan  Restorative
Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Apabila kita perhatikan dalam penegakan hukum di Indonesia, satu hal yang patut  kita  apresiasi  adalah  bahwa  ternyata lembaga-lembaga  penegak  hukum  kita  telah menerapkan restorative justice dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Pada Kepolisian telah ada Peraturan Kepolisian No. 8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  di Kejaksaan  ada  Peraturan  Kejaksaan  No.  15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  di Lembaga  Yudikatif  ada  Surat  Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang
Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di Lingkungan  Peradilan  Umum.  Artinya  telah ada keinginan yang kuat dari penegak hukum untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  tertentu melalui  restorative  justice  dengan  cara berdialog  dan  melakukan  mediasi  untuk mencapai  kesepakatan  demi  memulihkan kembali keadaan korban seperti sediakala.
Untuk mengimplementasikan restorative justice ini tidaklah semudah seperti yang  dibayangkan,  karena  masih  ada hambatan  dalam  penerapannya.  Hambatan utama  penerapan  restorative  justice  adalah belum adanya unifikasi hukumnya.
Restorative  justice  di  Indonesia  belum dilakukan  dengan  pendekatan  sistem  dalam bentuk  sistem  peradilan  pidana.  Restorative justice  yang  ada  saat  ini  masih  dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing- masing  lembaga  penegak  hukum  dalam bentuk  peraturan  lembaga  yang  sudah barang tentu masih bersifat delematis. Aparat penegak  hukum  seringkali  gamang  ketika harus menawarkan restorative justice kepada pelaku  tindak  pidana,  khususnya  dalam perkara narkotika karena dapat menimbulkan salah  persepsi  dari  pihak  keluarga  pelaku maupun  masyarakat.  Lain  halnya  apabila restorative  justice  ini  telah  dibuat  dalam bentuk  sistem  peradilan  pidana  yang  diatur dalam  undang-undang  tersendiri,  tentunya
7 Dikutip  dari: https://bnn.go.id/daftar- tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/. , diakses pada tanggal 17 Juli 2022.
akan  memudahkan  aparat  penegak  hukum dalam mengimplementasikannya.
Hambatan lain yang dalam menerapkan  restorative  justice  ini  adalah kurangnya
sarana dan prasana pendukungnya,  seperti  kurangnya  balai  atau panti  rehabilitasi  narkotika.  Sudah  menjadi rahasia umum bahwa permasalahan terbesar dalam melakukan rehabilitasi pecandu narkotika  di  Indonesia  adalah  kurangnya tempat-tempat  rehabilitasi.  Saat  ini  tempat rehabilitasi narkotika yang disiapkan pemerintah  Indonesia  baru  ada  sekitar  lebih kurang  107  tempat,  meskipun  ada  beberapa tempat  rehabilitasi  swasta  yang  jumlahnya juga  tidak  banyak.  Jumlah  ini  tentunya  tidak sebanding dengan jumlah narapidana narkotika  yang  ada  sekitar  lebih  kurang 145.413 orang. Belum lagi fasilitas pendukung  yang  ada  di  panti-panti  masih kurang  memadai.  Oleh  karena  kurangnya sarana  dan  prasarana  ini  membuat  program rehabilitasi  bagi  penyalahgunaan  narkotika menjadi terhambat. 7
Disamping  masalah  sarana  dan prasarana,  hambatan  lain  yang  dihadapi dalam
melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah menyangkut pembiayaan.
Pelaku penyalahgunaan narkotika seringkali menolak untuk  direhabilitasi  karena  besarnya  biaya yang  harus  dikeluarkan.  Menurut  informasi dari  Tenaga  Ahli  BNN  pada  tahun  2020, beberapa tempat rehabilitasi swasta mamatok biaya sebesar Rp. 30 juta hingga Rp. 150 juta perbulan,  sedangkan  tempat  rehabilitasi
pemerintah menetapkan tarif antara Rp. 3 juta hingga  Rp.  4  juta  perbulan.  Jumlah  itu tentunya sangat memberatkan karena sebagian besar penyalahgunaan atau pemakai  narkotika  adalah  dari  kalangan ekonomi  lemah.  Hal  ini  juga  yang  membuat program rehabilitasi narkotika menjadi terhambat  dan  bahkan  tidak  berjalan  bagi yang berekonomi lemah. 8
Program rehabilitasi
pecandu
narkotika  di  Indonesia  harus  diakui  masih belum  berjalan  optimal.  Masyarakat  belum sepenuhnya  mendukung,  apalagi  berperan aktif mensosialisasikannya. Pecandu narkotika  lebih  banyak  yang  menolak  untuk direhabilitasi,  ketimbang  menerima  dengan berbagai macam alasan. Penolakan pecandu narkotika  untuk  direhabilitasi  ini  menjadi hambatan  tersendiri  dalam  pelaksanaan restorative justice.
Padahal
konsep restorative justice harus diawali dari kesadaran  pelaku  atau  keluarganya  yang menginginkan  pemulihan  dirinya.  Tanpa dukungan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya,  restorative  justice  masih menemui hambatan dalam penerapannya.
Apabila mengacu pada teori bekerjanya  hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono Soekanto, maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana serta dana. Menurut Soerjono Soekanto bekerjanya hukum dalam masyarakat  dipengaruhi  oleh  5  (lima)  unsur yaitu:  1)  peraturan  perundang-undangan;  2) aparat  pelaksana  hukum;  3)  kesadaran
8 Dikutip  dari: https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/79 /1491791/segini-biaya-rehabilitasi-narkoba-
masyarakat.  4) sarana dan prasarana; serta, 5)  dana.  Agar  hukum  itu  berjalan  optimal, kelima  unsur  ini  harus  saling  melengkapi, namun manakala kelima unsur ini tidak saling melengkapi,  maka  berjalannya  hukum  akan terasa  pincang.  Demikian  halnya  dalam pelaksanaan  restorative  justice  tidak  akan berjalan  secara optimal,  apabila  tidak didukung kelima unsur bekerjanya hukum.
3. Model  Penerapan  Restorative  Justice Yang Ideal Dalam Perkara Penyalahgunaan  Narkotika  Berbasis Hukum Progresif Sistem  hukum  pidana  di  Indonesia dewasa ini semakin
menunjukkan perkembangan kearah perbaikan yang mengedepankan  sisi  humanis  ketimbang pembalasan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penerapan  prinsip  restorative  justice  yang bercita-cita  mewujudkan  keadilan  restoratif berbasis hukum progresif.  Keadilan restoratif merupakan  keadilan  yang  dapat  diterima semua pihak karena dicapai melalui musyawarah
dan dialog dengan
mengedepankan kearifan lokal yaitu berpedoman pada hukum dan keadilan yang hidup  dalam  masyarakat  yang  disebut sebagai    hukum  progresif.  Menurut  Satjipto Rahardjo  hukum  progresif  mengandung makna hukum yang melakukan pembebasan, baik  dalam  cara  berpikir  maupun  bertindak dalam  hukum  sehingga  hukum  itu  dibiarkan mengalir  begitu  saja  untuk  menyelesaikan
di-lembaga-negara-dan-swasta. , diakses pada tanggal 17 Juli 2022.
tugasnya  mengabdi  kepada  manusia  dan kemanusiaan. 9
Peran  negara  dalam  pelaksanaan hukum  progresif  ini  sangat  dibutuhkan, terutama  untuk  memperbaiki  kondisi  hukum yang  tidak  humanis  menjadi  lebih  humanis dan  sejalan  dengan  perkembangan  tatanan kehidupan  di  dalam  masyarakat.  Aturan hukum  harus  dibuat  lebih  harmonis  agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.  Dalam  perkembangan  hukum pidana,  khususnya  dalam  pidana  narkotika tidak  boleh  disamaratakan  penerapannya, akan tetapi harus dibedakan antara pengedar, pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan.  Dengan  demikian  akan dapat  ditentukan  model  penanganannya dengan    mengedepankan  restorative  justice yang berbasis pada keadilan hukum progresif.
Penanganan  tindak  pidana  narkotika yang merupakan pengguna atau penyalahgunaan  narkotika  harus  dengan memperhatikan kondisi psikologis yang bersangkutan  agar  dapat  ditentukan  model penanganannya  yang  ideal.  Salah  satu solusinya adalah dengan penerapan restorative  justice  melalui  rehabilitasi.  Model penerapan rehabilitasi ini tidak lagi menunggu persetujuan atau atas kemauan pelaku, akan tetapi lebih mengedepankan tindakan represif aparat  penegak  hukum.  Dengan  demikian tidak ada pilihan bagi pelaku selain menerima penyelesaian  melalui  pendekatan  restorative justice.  Agar  pendekatan  restorative  justice melalui  rehabilitasi  bagi  pengguna  atau pelaku  penyalahgunaan  narkotika  ini  tidak
9 Satjipto  Rahardjo,  2008, Biarkan  Hukum Mengalir,  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan
memerlukan  biaya  yang  besar,  maka  model pembinaannya  dapat  dilakukan  dengan menempatkan atau merehabilitasi para pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkotika  di  pondok-pondok  pesantren  yang ada di Indonesia.
Pondok pesantren mempunyai peran yang  sangat  strategis  dalam  meletakkan pondasi mental dan membentuk jati diri serta akhlak dan karakter melalui penanaman nilai- nilai keagamaan. Pesantren merupakan suatu sistem  pendidikan  Islam  yang  komprehensif, karena tidak hanya mengajarkan ilmu agama yang  menekankan  pada amar  ma’ruf  nahi mungkar dalam  arti  menyuruh  kepada kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran. Namun  juga  mengajarkan  pengetahuan umum,  bahasa,  akhlak  mulia,  pembentukan karakter dan keterampilan serta kemandirian. Oleh  karena  itu  proses  rehabilitasi  bagi pecandu  narkotika  di  pesantren  dapat menjadi tumpuan dan harapan untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkotika dengan menjadikan agama sebagai solusi  yang  dapat  memecahkan  segala persoalan  yang  dihadapi  melalui  kekuatan spiritual yang merupakan salah satu kekuatan dalam pendidikan di pesantren pada umumnya.
Selain  pendekatan  restorative  justice melalui  rehabilitasi  di  pondok  pesantren, kepada pengguna
dan
pelaku penyalahgunaan narkotika maupun pengedar karena himpitan ekonomi dapat juga diterapkan  hukuman  dengan  prinsip primum remedium ,  yaitu  mencari  hukuman  alternatif
Manusia  dan  Hukum ,  Jakarta:  Kompas,  hal. 147.
seperti  kerja  sosial  atau  pemaafan  pidana.
Model  hukuman  seperti  ini  sesungguhnya yang diharapkan dalam teori hukum progresif, yaitu berani membebaskan diri dari cengkeraman hukum positif dengan mengadopsi  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang menjadi harapan masyarakat. Dengan hukum progresif akan menghasilkan keadilan restoratif  sebagai  keadilan  yang  didasarkan pada  nilai-nilai  falsafah  Pancasila  untuk mengambil  tanggung  jawab  sesuai  dengan nilai-nilai kemanusiaan menuju proses penyembuhan. Cara ini merupakan salah satu model yang ideal dalam penerapan restorative  justice  bagi  penyalahgunaan narkotika.  Pendekatan  model  ini  baru  dapat dijalankan dengan pendekatan hukum
progresif
yaitu
pendekatan yang
mengedepankan rasa keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
Mengacu pada pembahasan tersebut  di  atas,  maka  Penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Pendekatan restorative justice melalui  rehabilitasi  dalam  perkara penyalahgunaan narkotika
di Indonesia  adalah  suatu  hal  yang penting  karena  disamping  dapat memulihkan pecandu dari ketergantungannya kepada narkotika,  juga  dapat  mengatasi masalah overcrowding di Lapas.
b. Hambatan utama penerapan restorative
justice adalah
disebabkan  belum  adanya  unifikasi
hukumnya  sehingga  tidak  dapat dilaksanakan  melalui  pendekatan sistem  dan  kurangnya  sarana  dan prasana  pendukung  rehabilitasi, seperti  kurangnya  balai  atau  panti rehabilitasi narkotika.
c. Model penerapan restorative justice yang ideal dalam perkara penyalahgunaan narkotika berbasis hukum  progresif  dapat  diwujudkan melalui  rehabilitasi  di  pondok- pondok pesantren di Indonesia dan mencari  hukuman  alternatif  seperti kerja sosial atau pemaafan pidana.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
a. Agar pendekatan restorative justice menjadi  pendekatan  sistem,  bukan pendekatan sektoral, maka untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk  membuat  undang-undang khusus  yang  mengatur  tentang restorative justice.
b. Dalam rangka mengoptimalkan
pendekatan restorative justice kepada penyalahgunaan dan pecandu narkotika melalui rehabilitasi, maka disarankan kepada pemerintah untuk
menambah dan meningkatkan sarana  dan  prasarana  rehabilitasi, kalau  diperlukan  dapat  menjalin kerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia.
c. Agar proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu
narkotika  dapat  berjalan  optimal, hendaknya  biaya  rehabilitasi  tidak dibebankan  kepada  pecandu  atau pelaku  penyalahgunaan  narkotika, akan tetapi ditanggung sepenuhnya oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anas  Yusuf, et.  al.  2022, Bahan  Ajar Bidang  Studi  Hukum  &  HAM, Jakarta: Lemhannas RI.
2. Satjipto Rahardjo, 2008, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum , Jakarta: Kompas.
3. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang  Undang  RI  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
5. Peraturan  Kepolisian  RI  No.  8  Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan  Kejaksaan  RI  No.  15  Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  di Lembaga Yudikatif.
7. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes,
Kejagung,
Kapolri  dan  Kepala  BNN  tentang
Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke Dalam Lembaga Rahabilitasi.
8. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
9. https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi- bagi-penyalahguna-narkoba-dalam- implementasi-restorative-justice/., diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
10.  https://RestorativeJustice,  solusi  Over Kapasitas  Lapas  Rutan.pdf,  diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
11.  http://repository.umy.ac.id/bitstream/han dle/123456789/35729/6.%20BAB%20II. pdf?sequence=6&isAllowed=y.,  diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
12.  https://law.unja.ac.id/pentingnya- rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam- menekan-kasus-narkotika/., diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
13.  https://bnn.go.id/daftar-tempat- rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/., diakses pada tanggal 17 Juli 2022.
14.  https://kabar24.bisnis.com/read/202201 21/79/1491791/segini-biaya-rehabilitasi- narkoba-di-lembaga-negara-dan- swasta.,  diakses  pada  tanggal  17  Juli 2022.