## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015 Halaman 351 - 532

## DAFTAR ISI
DAFTAR ISI  ------------------------------------------------------------------------ i - ii DARI MEJA REDAKSI  ------------------------------------------------------------- iii-iv LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 351 - 360 MODERASI  TEOLOGIS  DAN  SUFISTIK  DI  NUSANTARA  DALAM  NASKAH- NASKAH PUISI KEAGAMAAN ULAMA MINANGKABAU Syofyan Hadi  --------------------------------------------------------------------- 361 - 374 MERAWAT  TRADISI,  MENJAWAB  TANTANGAN:  UPAYA  KONTEKSTUALISASI DALAM KAJIAN DAN PEMBELAJARAN KITAB DI SUMATERA BARAT Agus Iswanto  --------------------------------------------------------------------- 375 - 394
PENANAMAN  NILAI-NILAI  NASIONALISME  MELALUI  PENDIDIKAN  AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PERBATASAN NEGARA: IMPLEMENTASI
DI SMAN 1 JAGOIBABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
A.M. Wibowo  --------------------------------------------------------------------- 395 - 412 EFEKTIFITAS  PROSEDUR  PENDAFTARAN  HAJI  MELALUI  REKAYASA  ULANG

## PROSES BISNIS
Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 413 - 426

## SENI SHARAF  AL-ANĀM DAN  RODAT  DI  PALEMBANG  SEBAGAI  SENI BERNUANSA KEAGAMAAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 427 - 444 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN

## MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 445 - 462 SHAIKH  KEMAS  MUḤAMMAD  AZHARI  (1856-1932):  KARYA-KARYA  DAN PEMIKIRAN ULAMA PALEMBANG Muhamad Rosadi  ----------------------------------------------------------------- 463 - 472 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 473 - 492

## POTRET  KINERJA  DAN  PELAYANAN  PUBLIK  OLEH  PEMBANTU  PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN
CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 493 - 504 PENYELENGGARAAN  KURSUS  PRA  NIKAH  DI  KABUPATEN  PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 505 - 524 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 525 - 528 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 529 - 532

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi  Universitas  Indonesia  Depok),  dan  Dr.  Arief  Subhan  (UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Kami  berharap,  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2015 Dewan Redaksi
Seni Sharaf al-Anām dan Rodat di Palembang sebagai Seni Bernuansa Keagamaan    (Zulkarnain Yani)

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH IN MINIMUM SERVICE STANDARDS PERSPECTIVE IN CIREBON

## ABDUL BASID

## Abstract
This  paper  presents  the  results  of  research  on  Minimum  Service  Standards in  the  implementation  of  Islamic  non-formal  education,  Madrasah  Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). In an attempt to see the indication of services standards, this study uses a comparative research for eight Madrasahs Diniyah Takmiliyah, namely; MDTA Daar al Tawhid, Kampung Damai, Sebelas Bintang, Darul Ikram, Nasyrul Ulum, al-Faqih, an-Nidhamiyah, and Darussalam. This study employed a qualitative and quantitative approach. The results shows that management of MDTA has not fully met Minimum Service Standards, which has been determined by the letter of decree of Director General of Islamic Education number 3201. Although, it has not fully reached the standard, there are efforts from the madrasah and the region to improve diniyah education services for community. Local Government demonstrates support and spirit to Madrasah Diniyah Takmiliyah in order to be exist despite their limitations.
Keywords :  Madrasah  Diniyah,  religious  education,  Minimum  Service Standards, Cirebon.

## Abstrak
Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)  dalam  Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  (Awaliyah). Untuk mengetahui indikasi tersebut, dilakukan riset komparatif pada delapan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu; MDTA Daar al-Tauhid, Kampung Damai, Sebelas  Bintang,  Darul  Ikram,  Nasyrul  Ulum,  al-Faqih,  an-Nidhamiyah,  dan Darussalam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan didukung  data  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  penyelenggaraan MDTA belum sepenuhnya memenuhi SPM yang telah ditentukan oleh SK Dirjen Pendis  Nomor  3201.  Meskipun  belum  sepenuhnya  mencapai  SPM,  namun ada  upaya  madrasah  dan  daerah  untuk  meningkatkan  layanan  pendidikan diniyah untuk masyarakat. Hal itu ditunjukkan dukungan Pemerintah Daerah dan semangat untuk tetap eksis dalam segala keterbatasan yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Kata Kunci :  Madrasah  diniyah,  pendidikan  keagamaan,  Standar  Pelayanan Minimal (SPM), Cirebon.

## Abdul Basid
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jalan Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur email: abd.basid19@gmail. com Naskah Diterima: Tanggal 21 Oktober 2015. Revisi 1-20 November 2015. Disetujui 1 Desember 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462

## PENDAHULUAN
Madrasah
diniyah adalah lembaga pendidikan  Islam  yang  telah  dikenal bersamaan  dengan  penyiaran  agama Islam  di  Nusantara.  Kesadaran  masyarakat Islam  akan  pentingnya  pendidikan  agama mewarnai  lahirnya  madrasah  diniyah. Madrasah  diniyah  diselenggarakan  oleh tokoh agama di desa, baik  memanfaatkan rumah  pribadi  mereka  atau  mengambil tempat  di  sebagian  serambi  masjid/surau, dayah, meunasah, dan sejenisnya. Biasanya pembelajaran  dengan  tidak  berkelas-kelas, tidak  memakai  bangku,  meja,  dan  papan tulis,  hanya  duduk  bersela  saja.  Anak-anak desa  berhasil  mampu  membaca  Al-Qur'an biasanya melalui lembaga pendidikan seperti ini.  Anak-anak/santri  tersebut  diajari  mulai dari  mengenal  huruf  Arab,  belajar  tajwid, nahwu, saraf, dan kitab lainnya. Pendidikan keagamaan  Islam  berjalan  dengan  metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama ‘ sorogan ,’ ‘ bandongan ’, dan ‘ halaqah .’ Kebanyakan  anak  desa,  terutama  kaum santri,  didorong  oleh  orang  tuanya  belajar agama  sore  hari  di  lembaga  pendidikan tersebut.  Anak-anak  secara  bersama-sama dididik di tempat itu,  tanpa dipungut biaya. Guru yang mengajar di madrasah juga tidak digaji,  semua  dijalani  secara  ikhlas  untuk mengembangkan  lembaga  pendidikan Islam. Madrasah diniyah merupakan bentuk modernisasi  pengajian  tradisional  menjadi klasikal (Hakikat Madrasah Diniyah, 2013).
Sejarah  madrasah  diniyah  cukup panjang,  kemudian  mengalami  proses pembaruan.  Pada  tahun  1909  berdiri madrasah school (sekolah  agama)  di  Batu Sangkar,  Sumatera  Barat  oleh  Shaikh Muḥammad  Thaib  Umar.  Masih  di  tahun itu  juga,  Buya  Hamka  mendirikan  Adabiya
School (Madrasah Adabiyah), yang mengadopsi sistem pendidikan Barat, yang diterapkan  pemerintah  Hindia  Belanda dengan  menambahkan  materi  Aljabar dan  Bahasa  Belanda.  Di  tahun  1915  di Pandang Panjang, Zainudin Labay el-Yunusi mendirikan  Madrasah  Diniyah  (Diniyah School).  Madrasah  ini  juga  menggunakan sistem  klasikal  dengan  susunan  pelajaran terdiri dari: ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, akhlak, dan ilmu-ilmu umum, seperti sejarah dan  ilmu  bumi.  Corak  pendidikannya lebih  islami,  disebabkan  karena  lembaga pendidikan  pribumi  ini  didirikan  untuk mengajarkan  agama.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  penekanan  penggunaan  bahasa  Arab dalam  setiap  pelajaran  (El  Saha,  2008:  47). Masih banyak tokoh-tokoh lainnya, seperti; KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Abbas  Buntet,  Shaikh  Khatib  Muḥammad Ali,  KH.  Ahmad  Sanusi,  dan  sebagainya. Namun  ketiga  tokoh  di  atas  yang  telah memopulerkan
penggunaan istilah madrasah diniyah.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pasal  30 menyatakan, bahwa pendidikan keagamaan termasuk  pendidikan  diniyah  yang  dapat diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal.  Eksistensi Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dipertegas oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2007,  bahwa  Diniyah  Takmiliyah merupakan  pendidikan  diniyah  nonformal, seperti  pendidikan  keagamaan  Islam lainnya,  pengajian  kitab,  majelis  taklim, pendidikan Al-Qur'an, atau bentuk lain yang sejenis. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,  juga  mempertegas  posisi  dan kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Seiring  dengan  berbagai  perundang- undangan  (peraturan)  yang  mengatur tentang  pendidikan  diniyah,  membawa konskuensi muncul Peraturan Daerah (Perda) Madrasah Diniyah (Madin) di daerah-daerah. Pemberlakuan  Perda  merupakan  bentuk perhatian  Pemerintah  Daerah  terhadap pendidikan  keagamaan  masyarakat  atau pendidikan diniyah.
Pendidikan  formal  maupun  nonformal diperlukan  standar  dalam  pelaksanaannya. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  dilaksanakan secara  terstruktur  dan  berjenjang  (Pasal  1 PP  No.  32  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas PP No. 59 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).
Dari  26  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Barat,  selain  Garut,  Kota  Bandung, Majalengka,  Subang,  Kabupaten  Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Cirebon (www.jabar.kemenag) telah memiliki Peraturan  Daerah  tentang  Madrasah Diniyah.  Peraturan-peraturan  tersebut  ada yang  terbit  sebelum  pemberlakuan  PP  No. 55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan Keagamaan dan ada yang sesudahnya, seperti  Indramayu  (2003),  Kabupaten Cirebon  (2004),  Kota  Sukabumi  (2004), Kabupaten  Sukabumi  (2004),  Kabupaten Sukabumi,  Kabupaten  Sumedang  (2006), dan Cianjur (2006). Kabupaten/kota lainnya terbit  setelah  berlakunya  PP  No.  55  Tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.  Misalnya,  Kabupaten  Cirebon merupakan  salah  satu  daerah  yang  telah memiliki  Perda  Madin  sejak  tahun  2004, 1
1 Peraturan  Daerah  Nomor  62  Tahun  2004, tentang  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Awaliyah.
atau sebelum diberlakukan PP No. 55 Tahun 2007.  Apakah  pemberlakuan  Peraturan Daerah dapat mengubah Pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi lebih baik dan bermutu?
Selain di Kabupaten Cirebon, Madrasah Diniyah  Takmiliyah  di  daerah-daerah  lain dimungkinkan memiliki problematika yang  sama,  terkendala  dalam  peningkatan kualitas pelayanan dan pembelajaran. Pada tahun  2013,  Kementerian  Agama  melalui Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren mengeluarkan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah  sebagai  upaya  peningkatan kualitas layanan dan pembelajaran.
Terlepas  dari  berbagai  kepentingan politik  pemerintah  pusat  atau  daerah, Madrasah Diniyah Takmilyah harus memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan. Pemerintah  Daerah  sebagai  salah  satu penyelanggara  pendidikan  harus  mampu memberikan  dukungan  bagi  tercapainya standar  pelayanan  minimal  tersebut. Dengan diundangkannya
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Daerah, menunjukkan perhatian Pemerintah
Daerah  dalam  mengakomodir  pendidikan keagamaan.
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah
Kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Perda  Nomor  2 Tahun  2009  tentang  Pendidikan  Diniyah  Takmiliyah Awwaliyah. Tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor  17  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan.  Pada tahun  2012,  terdapat  Keputusan  Bupati  Nomor 978.4/Kep.78-Kesra/2012 tentang Penetapan
Alokasi  Bantuan  Pengembangan  Mutu  Guru  Diniyah Takmiliyah  Awwaliyah  (DTA)  Setara  Diploma  1  (D-1) dan  Sarjana  Pendidikan  Guru  SD  (  S1  PGSD  )  Bagi Guru  DTA  se-Kabupaten  Cirebon  Tahun  Anggaran 2012. Pada tahun 2013, dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal  untuk  sarana  keagamaan,  salah  satunya diperuntukkan bagi Diniyah Takmiliyah.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
Takmiliyah  (Awaliyah)  dalam  kesesuaiannya dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) yang  dikeluarkan  melalui  SK  Dirjen  Pendis Nomor  3201  dan  faktor  pendukung  serta penghambat  penyelenggaraannya.  Tulisan ini  juga  menyajikan  peran  Pemerintah Daerah  dalam  menunjang  pencapaian standar tersebut.

## Kerangka Konsep
Kata  ‘madrasah’  berasal  dari  bahasa  Arab yang  artinya  tempat  belajar,  sedangkan ‘diniyah’  adalah  ‘hal  yang  bersifat  agamis’ (Daulay,  2001:  59  dan  90).  Pendidikan Madrasah  Diniyah  (Haedari,  2006:  18) merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena memang  pada  awal  penyelenggaraannya berjalan secara tradisional untuk mempertahankan  tradisi  pesantren  dalam mempertahankan  paradigma  penguasaan “kitab  kuning”.  Dalam  perkembangannya, menurut  Yusuf  (2006)  proses  belajar mengajar  mengalami  perubahan  dari penggunaan  metode halaqah 2 berangsur- angsur pembelajaran diorganisasikan secara klasikal.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007  telah  mengakomodasi  keberadaan pendidikan  diniyah,  namun  di  sisi  lain tantangan bagi  madrasah diniyah secara arif merespon  peraturan  perundang-undangan tersebut. Standarisasi pendidikan madrasah diniyah  jelas  sebagai  solusi  dan  alternatif
2 Halaqah ,  yaitu  seorang  guru  duduk  di  lantai dan  dikelilingi  oleh  murid-murid  (santri),  mereka mendengarkan  keterangan  guru  tentang  ilmu- ilmu  agama.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ditemukan  kata halakah, yang  berarti  cara  belajar atau  mengajar  dengan  duduk  di  atas  tikar  dengan posisi melingkar atau berjejer atau semakna dengan sarasehan.
pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam mengenalkan pendidikan agama.
Namun  perlu  memperhatikan  paling tidak pada tiga pilar utama madrasah diniyah, yaitu:  (1)  Pilar  filosofis,  sebagai  pijakan bahwa  madrasah  diniyah  adalah  sebuah keharusan  untuk  dipertahankan  sebagai lembaga  " tafaqquh  fiddīn "  melalui  sumber pembelajaran  pada  kitab-kitab  kuning yang  merupakan  ide,  cita-cita,  dan  simbol keagungan  pesantren;  (2)  Pilar  sosiologis, sebagai referensi, bahwa madrasah diniyah tidak berada dalam ruang kosong ( vacuum space ),  tetapi  bagian  dari  sistem  sosial yang luas dan dinamis, sehingga eksistensi madrasah  diniyah  tidak  sekadar  sebagai pelengkap  ( supplement ),  tetapi  diharapkan menjadi pilihan utama ( primer ); dan (3) Pilar yuridis,  sebagai  dasar  mengembangkan kearifan, bahwa di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, sehingga jenis, bentuk, dan  perjenjangan  satuan  pendidikan yang  namanya  madrasah  diniyah  harus menyesuaikan  dengan  regulasi  pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang- undangan.
Meski  telah  banyak  madrasah  diniyah yang  memenuhi  syarat  filosofis  dan sekaligus  pilar  sosiologis,  tetapi  belum memenuhi  syarat  pilar  yuridis,  di  mana jenis,  bentuk,  dan  penjenjangan  satuan pendidikan  madrasah  diniyah  harus menyesuaikan  dengan  regulasi  pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang- undangan.  Keberadaan  tersebut  tidak  saja pada pengelolaan madrasah diniyah, tetapi juga  perhatian  pemerintah,  dalam  hal  ini Kementerian  Agama  dalam  melakukan pembinaan    pendidikan  keagamaan  belum optimal.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
Madrasah  diniyah  terbagi  menjadi  dua macam,  yaitu: Pertama, madrasah  diniyah dalam  bentuk  pendidikan  formal,  seperti pendidikan  dasar  sederajat  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)/Sekolah  Dasar  (SD)  yang terdiri  atas  6  (enam)  tingkat,  pendidikan diniyah  menengah  pertama  sederajat
Madrasah
Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri atas 3  (tiga)  tingkat  serta  pendidikan  diniyah menengah  atas  sederajat  Madrasah  Aliyah (MA)/Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) yang  terdiri  atas  3  (tiga)  tingkat. Kedua, madrasah diniyah dalam bentuk pendidikan nonformal/informal,  seperti:  pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, dan diniyah takmiliyah.
Diniyah  takmiliyah  yang  selanjutnya disebut  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah (MDT)  adalah  pendidikan  keagamaan  jalur nonformal  dengan  tujuan  melengkapi Pendidikan  Agama  Islam  yang  diperoleh di  SD/MI,  SMP,  MTs,  SMA/SMK  atau di  pendidikan  tinggi  dalam  rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah  SWT.  Penyelenggaraanya  dapat  di masjid, musalla, ruang kelas, atau di tempat lain yang memenuhi syarat (PP No. 55 Tahun 2007).
MDT  dilaksanakan  secara  berjenjang, dengan  urutan  jenjang; Awaliyah,  Wustha, dan Ulya serta di tingkat mahasiswa disebut Ma’had al-Jami’ah al-Takmiliyah . MDT dapat dikelola  oleh  pesantren,  pengurus  masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi  kemasyarakatan  Islam,  serta lembaga  sosial  keagamaan  Islam  lainnya. Secara  garis  besar  dapat  diidentifikasi  ke dalam  tiga  kelompok,  yaitu:  MDT  yang dikelola  pesantren,  masyarakat,  dan/atau
menempel  pada  satuan  pendidikan  formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Pendidikan Tinggi (PMA No. 13 Tahun 2014).

## Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah adalah  tolok  ukur  kinerja  pelayanan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh Kementerian Agama RI, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun Madrasah Diniyah Takmiliyah itu sendiri. SPM Pendidikan MDT bersifat  melengkapi  capaian  pendidikan formal  di  bidang  pendidikan  keagamaan serta  menjadi  indikator  bagi  terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan keagamaan  (Kementerian  Agama,  2013: 8-9).
Sesuai  dengan  Standar  Pelayanan Minimal  yang  didasarkan  pada  Surat Keputusan
Dirjen Pendidikan Islam
Nomor  3201  Tahun  2013,  ada  beberapa ketentuan  pelayanan  yang  harus  dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah  takmiliyah.  Standar  Pelayanan Minimal  Diniyah  Takmiliyah  tersebut dapat  dikelompokkan  pada:  jarak  tempuh, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik,  sarana  dan  prasarana,  manajemen pengelolaan,  kurikulum,  serta  pengawasan dan  pembinaan.  Berikut  adalah  SPM  yang harus  dipenuhi  dalam  penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah:
1.  Jarak tempuh
Tersedianya  satuan  pendidikan  dalam jarak  yang  terjangkau  dengan  berjalan kaki maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 KM untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
Ulya (MDTU) dari kelompok pemukiman di daerah terpencil.
2.  Pendidik dan tenaga kependidikan
a.  Di  setiap  MDTA  tersedia  1  orang guru untuk 40 peserta didik.
b.  Di  setiap  MDTA  tersedia  1  orang guru  yang  memenuhi  kualifikasi akademik  S1/D  IV  pendidikan pesantren,  serta  setiap  MDTW  dan MDTU  guru  mencapai  kualifikasi tersebut mencapai 30%.
c.  Semua  kepala  MDTA,  MDTW,  dan MDTU berkualifikasi akademik S1/D IV pendidikan pesantren.
d.  Semua Pengawas MDTA, MDTW, dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren.
3.  Peserta didik Jumlah  peserta  didik  pada  setiap rombongan  belajar  (rombel)  MDTA maksimum 40 siswa, dan setiap 40 siswa 1 orang guru  dan  1 orang guru mata pelajaran di MDTW dan MDTU.
4.  Sarana dan prasarana
a.  Setiap rombel tersedia 1 ruang kelas dan  sarana  yang  dapat  digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
b.  Setiap  satuan  pendidikan  tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang  dapat  digunakan  sebagai tempat  praktikum  keagamaan  yang dibutuhkan peserta didik.
c.  Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang  khusus  kepala,  ruang  guru, dan  tenaga  kependidikan  masing- masing dilengkapi  dengan kursi dan mejanya.
d.  Setiap  MDTA,  MDTW,  dan  MDTU menyediakan  buku  teks  yang
sudah  ditetapkan  kelayakannya oleh  Kementerian  Agama  sebanyak peserta didik, minimal 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.
e.  Setiap  MDTA,  MDTW,  dan  MDTU
menyediakan  satu  set  alat  peraga yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 5.  Kurikulum a.  Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota  memiliki  rencana dan melaksanakan kegiatan untuk  membantu  MDT  dalam mengembangkan  kurikulum  dan proses pembelajaran yang efektif.
b.  Setiap  guru  MDTA,  MDTW,  dan MDTU  menerapkan  kurikulum  yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
6.  Manajemen pengelolaan Setiap  satuan  pendidikan  menerapkan prinsip-prinsip  manajemen  berbasis madrasah.
7.  Pengawasan dan pembinaan a.  Kepala Madrasah melakukan supervisi  kelas  dan  memberikan umpan balik kepada guru minimal 2 kali per semester.
b.  Setiap  pengawas  wajib  melakukan supervisi ke setiap satuan pendidikan MDTA,  MDTW,  dan  MDTU  yang termasuk  binaannya  minimal  1  X setiap  bulan  selama  2  jam  untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

## 8.  Proses
a.  Setiap  guru  MDTA,  MDTW,  dan MDTU  wajib  bekerja  selama  18  jam pelajaran  per  minggu  termasuk

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing/melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
b.  Setiap  MDTA,  MDTW,  dan  MDTU menyelenggarakan pembelajaran minimal selama 30 minggu pertahun dengan  tatap  muka  masing-masing 18 jam pelajaran per minggu.
c.  Setiap  guru  menerapkan  rencana pelaksanaan  pembelajaran  yang disusun  berdasarkan  silabus  untuk setiap mata pelajaran yang diampu.
9.  Penilaian dan evaluasi
a.  Setiap  guru  mengembangkan  dan menerapkan  program  penilaian untuk  membantu  meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
b.  Guru  menyampaikan  laporan  hasil evaluasi    mata  pelajaran  serta  hasil penilaian setiap siswa kepada kepala MDTA/MDTW/MDTU  pada  setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
c.  Kepala  MDTA/MDTW/MDTU  juga melaporkan  hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir  madrasah  kepada  orang  tua peserta  didik  dan  menyampaikan rekapitulasinya  kepada  Kemenag kabupaten/kota.

## Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan  pendidikan  diniyah  atau madrasah  diniyah  telah  dibuat  aturannya sejak  tahun  1964,  berturut-turut  regulasi tentang madrasah diniyah adalah: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 1964, PMA Nomor 3 Tahun 1983, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Nomor 55 Tahun 2007 (Soebahar, 2013), dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 serta Keputusan Dirjen  Pendis  Nomor  3021  Tahun  2013 tentang  SPM.  Penyelenggaraan  pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah daerah  kabupaten/kota,  dan  masyarakat. Pendidikan merupakan kewenangan pemerintah  yang  telah  diotonomikan kepada pemerintah daerah.
Pemerintahan  daerah  menyelenggara- kan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat.  Dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah,  pemerintah  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  (Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2005,  Pasal  13  dan  22).  Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah  kabupaten/kota,  di  antaranya penyelenggaraan  pendidikan.  Termasuk salah  satu  kewajiban  pemerintah  daerah adalah  meningkatkan  pelayanan  dasar pendidikan.  Usaha  untuk  memenuhi kewajiban  pemerintah  daerah  adalah dengan  membentuk  dan  menerapkan peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  kewenangannya  (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, Pasal 13 dan 22).
Perda  atau  Peraturan  Daerah  dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan,  yang  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  dengan memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah  dan  tidak  bertentangan  dengan
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2005, Pasal 13 dan 22).
Fenomena  Perda  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  merupakan  sebuah  respon daerah terhadap mandat sebagai kewajiban mengemban amanat rakyat dalam melayani atas kebutuhan masyarakat akan  pendidikan keagamaan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan comparative  case study ,  dengan  membandingkan  lebih  dari satu  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  yang mempunyai  karakteristik  yang  berbeda. Data-data  dikumpulkan  melalui  beberapa teknik;  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis yang  digunakan  mencakup  tiga  proses, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Hubermen (dalam Denzin dan Lincoln [Eds.], 1994:  429),  yaitu  reduksi  data,  penyajian data  dengan  cara  mengorganisasikan, memaparkan  data  sedemikian  rupa,  dan penggambaran  serta  pembuktian  yang melibatkan  peneliti  dalam  interpretasi terhadap  data  yang  disajikan,  sehingga dapat  dipahami  maksudnya,  kemudian ditarik kesimpulan.
Sasaran  dalam  penelitian  adalah Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tingkat dasar  atau  Awaliyah  yang  disebut  sebagai MDTA. Sementara ruang lingkup penelitian ini  meliputi  semua  yang  menunjang penyelenggaraan  MDTA  dalam  mencapai
Standar  Pelayanan  Minimal  Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan SK Dirjen Pendis No. 3201 Tahun 2013.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Cirebon  merupakan  salah  satu pemerintahan  daerah  di  wilayah  Provinsi Jawa  Barat  yang  telah  memiliki  Peraturan
Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah  Awaliyah.  Dari  26  kabupaten/ kota se-Jawa Barat, terdapat sembilan yang belum  memiliki  Perda  Madin,  yaitu:  Kota Bekasi,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Depok, Kota  Bandung,  Majalengka,  Kota  Cirebon, Kabupaten.  Subang,  Kota  Bogor,  dan Kabupaten Garut. 3
Cirebon  merupakan  kota  yang  dikenal dalam  penyebaran  Islam  Nusantara  oleh Wali  Songo.  Ada  Makam  Syekh  Syarif Hidayatullah  atau  Sunan  Gunung  Jati  yang merupakan  salah  satu  bukti  era  kejayaan ( golden age ) perkembangan Islam di Cirebon (Mattew dalam Mahrus el Mawa, Tth.), saat itu  dipimpin  oleh  seorang  ulama.  Artinya, perkembangan keislaman masyarakat Cirebon  dan  sekitarnya  patut  diapresiasi. Peraturan  Daerah  Madin  dapat  dipandang sebagai  bentuk  pengulangan  sejarah penguasa silam untuk menunjukkan, bahwa pemerintah  daerah  memperhatikan  dan mengakomodir  kondisi  masyarakat  yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Total  MDTA  di  Kabupaten  Cirebon berjumlah  996  lembaga  yang  tersebar  di seluruh wilayah. Dari data EMIS PD Pontren, hanya ada dua pengelola, yaitu masyarakat
3 Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat:  Data Inventarisasi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten/Kota terhadap  Pendidikan  Keagamaan  di  Provinsi  Jawa Barat Tahun 2011.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
dan pondok pesantren. Penelitian dilakukan di  delapan  MDTA  di  Kabupaten  Cirebon, antara  lain:  MDTA  Dār  al  Tauhid,  Kampung Damai,  Sebelas  Bintang,  Dārul  Ikram, Nasyrul Ulum, al-Faqih, an-Nidhamiyah, dan Darussalam.
Penyelenggaraan  pendidikan  MDTA harus  memperoleh  izin  dari  Kementerian
Agama Kabupaten Cirebon. Dalam hubungannya dengan pemerintah, MDTA  difasilitasi  oleh  Forum  Komunikasi
Pendidikan  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT)
tingkat Kabupaten
Cirebon terpilih.
Kepengurusan  FKDT  dimulai  dari  tingkat kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi,  dan tingkat pusat. FKDT hingga saat ini menjadi mitra dari Kemenag dan pemerintah daerah dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

## MDTA dalam Standar Pelayanan Minimal
Standar  Pelayanan  Minimal  Diniyyah Takmiliyah  dalam  Surat  Edaran  Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013, kemudian  dikelompokkan:  jarak  tempuh, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik,  sarana  dan  prasarana,  manajemen pengelolaan,  kurikulum,  serta  pengawasan dan pembinaan.

## Jarak Tempuh
Bila  melihat  jumlah  desa  sebesar  424  desa dibandingkan  dengan  jumlah  MDTA  yang mencapai  996  lembaga,  maka  paling  tidak di  tiap  desa  ada  2-3  Madrasah  Diniyah Takmiliyah tingkat Awaliyah. Walaupun tidak dapat  menjadi  ukuran,  karena  pada  tahun 2013  Desa  Bungko  Anyar  belum  memiliki
MDTA. Bila melihat komposisi, di tiap desa paling  tidak  ada  2  hingga  3  MDTA,  maka jarak  tempuh  siswa  menuju  MDTA  tidak lebih  dari  3  Km  yang  ditentukan  dalam SPM. Artinya, masih bisa ditempuh dengan sepeda atau jalan kaki.
Dari  delapan  MDTA  yang  dikunjungi, yang  mempunyai  santri  dengan  jarak tempuh  lebih  dari  3  Km  adalah  Dar  al- Tauhid,  yaitu  sekitar  5-7  Km.  Posisi  tempat tinggal  siswa  yang  jauh  bukan  karena  di sekitar  siswa  tidak  ada  Madin  Takmiliyah, namun menilai Dar al-Tauhid sebagai madin yang  representatif  sebagai  tempat  belajar keagamaan.

## Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dari tujuh lembaga MDTA berjumlah 64 orang tersebut, 35 orang belum Sarjana (S1).  Bahkan  di  MDTA  Kampung  Damai semuanya  belum  sarjana,  sementara  di  al- Faqih  ada  3  orang  pendidik  yang  berlatar belakang  S2.  Hampir  di  seluruh  MDTA  (7 lembaga) masih ada guru atau pendidik yang belum sarjana, antara lain; Dar al-Tauhid (7), Kampung  Damai  (8),  Sebelas  Bintang  (5), Dārul Ikram (3), Nasyrul Ulum (5), al-Faqih (2) dan  Nidhamiyah  (3)  orang.  Dari  Madrasah Diniyah yang dikunjungi hanya di Kampung Damai yang belum sarjana (S1).
Gambar. 1 Latar Belakang Pendidikan Formal Guru MDTA
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)

## Peserta Didik
Sesuai dengan data Education Management Information  System (EMIS)  yang  diperoleh dari  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren Kabupaten Cirebon, bahwa jumlah seluruh  siswa  MDTA  di  Kabupaten  Cirebon adalah  258.856  anak.  Bila  dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar, sekitar 6371 orang guru, maka kurang lebih hasilnya 40-60.  Artinya,  secara  keseluruhan  di Kabupaten Cirebon seorang guru mengajar 40 orang siswa (1:40).
Bila  melihat  tabel  di  bawah  ini,  dari sejumlah madrasah diniyah yang dikunjungi, rasio  guru  dan  murid  memiliki  perbedaan yang  cukup  ekstrim.  Kampung  Damai jumlah  siswa/rombel  6  anak  dengan  rasio 1:3, satu orang guru dengan tiga siswa. Di Dar al-Tauhid setiap kelas berjumlah 45 anak dengan  rasio  guru  dan  siswa  masih  cukup baik  yaitu  1:28.  Sedangkan  di  Darussalam tujuh  orang  guru  harus  mengajar  517 anak, dengan tiap rombel kurang lebih 124 anak  (4  rombel)  dengan  rasio  1:74.  MDTA yang  lainnya  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan, yaitu tiap kelas tak lebih dari 40 anak dengan rasio 1:40.

## Tabel 1 Jumlah Guru, Siswa, Rombel serta
Rasio Guru dan Siswa Nama DTA Lem- baga Induk JML Guru JML Siswa 1:40 Rom- bel JML Ssw/ kls Dar al- Tauhid Pesan- tren 16 450 1: 28 10 45 Kampung Damai Pesan- tren 8 26 1:3 4 6 Sebelas Bintang Pesan- tren 10 127 1: 13 4 32 Dārul Ikram - 7 129 1:18 4 32 Nasyrul Ulum Yayasan 9 120 1: 13 4 32 Al-Faqih Yayasan 8 164 1: 20 6 27 Bersambung pada kolom berikut An- Nidhamiyah Masya- rakat 6 136 1:23 4 34 Darussalam Masya- rakat 7 517 1:74 4 124
Tidak  menutup  kemungkinan  terdapat lebih  banyak  lagi  MDTA  selain  MDTA Darussalam  Desa  Bungko  Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

## Sarana dan Prasarana
Ada  empat  sarana  dan  prasarana  yang harus ada dalam Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan
Madrasah Diniyah
Takmiliyah (MDTA): 1) Ruang Kelas, 2) Ruang Kepala MDTA, 3) Ruang Praktik Keagamaan, 4) Ruang/Tempat Ibadah, dan 5) WC.
Dalam  menyelenggarakan  Madrasah Diniyah Takmiliyah, minimal harus memiliki beberapa sarana, yaitu: ruang pembelajaran, tempat  ibadah,  ruang  praktik  keagamaan, ruang guru, dan ruang kepala.
1.  Ruang belajar
Dalam  melaksanakan  pembelajaran dibutuhkan  ruang  atau  tempat  dan fasilitasnya.  Papan  tulis  sebagai  salah satu  media  pembelajaran  hampir semua  ada,  sedangkan  lemari  untuk menyimpan  dokumen  dalam  kelas hanya dua MDTA, yaitu; an-Nidhamiyah dan Sebelas Bintang.
Tabel 2 Kelengkapan Sarana Ruang Kelas No Nama DTA Sasaran Keterangan 1 Dar al-Tauhid Lengkap Semua ada 2 Kampung Damai Cukup Lengkap Meja kursi guru tidak ada 3 Sebelas Bintang Cukup Lengkap Meja kursi guru tidak ada 4 Dārul Ikram Lengkap Tidak ada semua 5 Nasyrul Ulum Lengkap Semua ada Bersambung pada halaman berikut

## Jurnal PENAMAS
Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
6 Al-Faqih Lengkap Semua ada 7 An- Nidhamiyah Lengkap Semua ada 8 Darussalam - -
Tidak  semua  MDTA  menggunakan meja  dan  kursi  untuk  tempat  duduk dan  menulis  anak-anak,  di  DTA  Dar al-Tauhid  menggunakan  kursi  meja (seperti  perkuliahan) 4 dan  di  MDTA Kampung  Damai  dan  Sebelas  Bintang tidak  ada  meja  dan  kursi  untuk  siswa dan  guru.  Pembelajaran  dilakukan dengan  lesehan  tanpa  menggunakan dampar, 5 siswa  hanya  duduk  dengan alat tulis yang mereka bawa.
2.  Ruang kepala dan guru Di  ruang  Kepala  Madrasah  Diniyah Takmiliyah (MDTA), paling tidak memiliki ruangan, meja dan kursi kepala, lemari dokumen dan kursi tamu. Ruang Kepala dan  Guru  rata-rata  digabung  menjadi satu.  Empat  Madrasah  Diniyah  yang memiliki fasilitas yang lengkap di ruang kepala dan guru, satu Madrasah Diniyah yang hanya ada lemari dan yang satunya tidak  memiliki  ruang  dan  fasilitasnya adalah  Dārul  Ikrom.  Sedangkan  MDTA
Darussalam masih menggunakan fasilitas yang dimiliki SD Negeri karena masih direhab.
4 Bila  pagi  digunakan  untuk  pembelajaran Madrasah  Aliyah  dan  siang  hari  selepas  pulang digunakan  untuk  DTA.  Gedung  tersebut  pada awalnya merupakan wakaf untuk DTA, yang kemudian dimanfaatkan  untuk  pendirian  MA,  dan  bangku pembelajaran di setting seperti kursi perkuliahan.
5 Dampar adalah meja kecil yang digunakan untuk pembelajaran lesehan di pesantren.
Tabel 3
Kelengkapan Sarana Ruangan Kepala dan Guru No Nama DTA Sasaran Keterangan 1 Dar al-Tauhid Lengkap Semua ada 2 Kampung Damai Kurang Lengkap Hanya Lemari 3 Sebelas Bintang Cukup Lengkap Ruang dan Lemari 4 Dārul Ikram Tidak Lengkap Tidak ada semua 5 Nasyrul Ulum Lengkap Semua ada 6 Al-Faqih Lengkap Semua ada 7 An- Nidhamiyah Lengkap Semua ada 8 Darussalam - -

## 3.  Tempat ibadah
MDTA  yang  memiliki  musalla  atau tempat  ibadah  dan  mimbarnya  adalah MDTA  Sebelas  Bintang  dan  Kampung Damai.  Keduanya  merupakan  DTA dalam binaan pesantren dan berada di sekitar  pesantren  yang  menaunginya. Berbeda  dengan  MDTA  Dar  al-Tauhid, walaupun  di  bawah  binaan  pesantren dan  memiliki  gedung  dan  lahan  yang luas,  tak  memiliki  musala  atau  masjid tersendiri.  Lima  MDTA  lainnya  tak memiliki  musala,  praktik  peribadatan dilakukan  di  kelas  atau  teras  depan kelas yang terhubung menjadi satu.

## Tabel 4 Kelengkapan Sarana Ruang Ibadah
No Nama DTA Lembaga Peralatan Keterangan 1 Dar al- Tauhid Pesan- tren Cukup Hanya sound dan karpet 2 Kampung Damai Pesan- tren Lengkap Lengkap 3 Sebelas Bintang Pesan- tren Lengkap Lengkap 4 Dārul Ikram Masya- rakat Tidak Ada Tidak ada ruang dan fasilitas 5 Nasyrul Ulum Masya- rakat Tidak Ada Tidak ada ruang dan fasilitas Bersambung pada halaman berikut
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
6 Al-Faqih Masya- rakat Cukup Hanya sound dan karpet 7 An- Nidhamiyah Masya- rakat Tidak Ada Tidak ada ruang dan fasilitas 8 Darussalam Masya- rakat Tidak Ada Tidak ada ruang dan fasilitas
4.  Ruang praktikum
MDTA  yang  mempunyai  ruang  praktik keagamaan  dan  peralatannya  hanya MDTA  Sebelas  Bintang,  lainnya  tak memiliki  ruang.  MDTA  Dar  al  Tauhid hanya  memiliki  peralatan  praktik keagamaan, ruangan tidak memiliki.
Tabel 5 Kelengkapan Sarana Ruang Praktik Agama No Nama DTA Ruang Peralatan Keterangan 1 Dar al- Tauhid Tidak ada Ada Tidak lengkap 2 Kampung Damai Tidak ada Tidak ada Tidak ada 3 Sebelas Bintang Ada Ada Lengkap 4 Dārul Ikram Tidak ada Tidak Ada Tidak ada 5 Nasyrul Ulum Tidak ada Tidak Ada Tidak ada 6 Al-Faqih Tidak ada Tidak ada Tidak ada 7 An- Nidhamiyah Tidak ada Tidak Ada Tidak ada 8 Darussalam Tidak ada Tidak Ada Tidak ada

## 5.  Buku pembelajaran
Buku  pembelajaran  yang  dimiliki  oleh MDTA tak lebih dari 6 eksemplar untuk setiap mata pelajaran atau sebanyak 30 eksemplar.  Sementara  di  Dar  al-Tauhid dengan jumlah siswa sebesar 451 anak hanya  memiliki  1  buku  pelajaran  per mata pelajaran atau 5 buku untuk setiap kelasnya.
Dalam SPM menyatakan, bahwa masing- masing  siswa  harus  mempunyai  buku
setiap  pelajaran  yang  diajarkan.  Paling tidak  ada  lima  mata  pelajaran,  yaitu; Fiqih,  Al-Qur'an-Hadis,  Akidah-Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (Tarikh), dan Bahasa  Arab.  Hampir  semua  MDTA tidak  dapat  menyediakan  buku-buku pelajaran  untuk  siswa.  Padahal,  sesuai SPM kewajiban itu harus dipenuhi oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.

## Gambar 2
Koleksi Buku Pelajaran

## 6.  MCK
Tempat  buang  air  kecil/besar  sangat penting  dalam  lingkungan  pendidikan untuk  mengantipasi  kebutuhan  guru atau anak dalam buang hajat. Dari tujuh MDTA yang tidak memiliki WC guru dan siswa  adalah  MDTA  Dārul  Ikram.  Al- Faqih memiliki WC untuk siswa namun tidak  bagi  guru,  dan  sebaliknya  untuk Nidhomiyah  yang  tak  memiliki  WC untuk siswa.
WC  adalah  hal  yang  dapat  dianggap sepele dalam praktek penyelenggaraan MDTA,  karena  waktunya  hanya  siang hingga sore hari (14.00-16.00). Namun keberadaan  fasilitas  ini  diperlukan agar  apabila  guru  atau  anak-anak membutuhkannya  telah  tersedia.  Dari tujuh  lembaga,  hanya  Dārul  Ikram yang belum memiliki fasilitas WC yang diperuntukkan bagi guru dan siswa.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462

## Gambar 3
Kondisi MCK/WC

## Manajemen Pengelolaan
Prinsip  dasar  manajemen  ada  4,  yaitu: perencanaan,  pengorganisasian,  pelak- sanaan,  dan  pengawasan  (Dari  empat tersebut kemudian dijabarkan oleh peneliti ke dalam daftar isian, dengan rencana kerja madrasah, notulasi rapat, struktur organisasi, surat  tugas,  SK  mengajar,  daftar  inventaris barang,  absensi  guru,  laporan  kegiatan, laporan  tahunan,  buku  kas,  dan  buku  kas pembantu).

## Gambar 4 Dokumentasi Lembaga
SK  mengajar  guru  dimiliki  oleh  semua madrasah, hal itu dimungkinkan digunakan untuk  syarat  pencairan  dana  insentif  dari Pemda.  Daftar  hadir,  buku  kas,  dan  surat tugas  guru  hampir  semua  memiliki.  Daftar inventaris barang, buku kas pembantu, dan laporan kegiatan mayoritas tidak memiliki.

## Kurikulum dan Pembelajaran
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah di  Kabupaten  Cirebon  menggunakan
kurikulum  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian  Agama.  Dalam  sruktur  mata pelajaran  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, terdapat  muatan  keagamaan;  Al-Qur'an, hadis, akidah, fiqih, tarikh Islam, dan akhlak. Muatan  bahasa  (bahasa  Arab)  dan  muatan lokal  seperti;  Arab  Pegon,  imla,  dan  lain sebagainya. 6 Tiap  MDTA,  dalam  seminggu pembelajaran  hanya  libur  sehari  atau dengan  kata  lain  30  minggu  dalam  satu semesternya.
Pengembangan kurikulum (penambahan muatan  mata  pelajaran)  dilakukan  oleh Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  yang  berada di  pondok  pesantren.  Misalnya,  di  MDTA Dar  al-Tauhid  terdapat  mata  pelajaran penambahan atau pengembangan.
Tabel 6 Pengembangan Materi/Kurikulum
No Nama DTA Lembaga Pengembangan Kurikulum 1 Dar al-Tauhid Pesantren Ke-NU-an, Khat 2 Kampung Damai Pesantren - 3 Sebelas Bintang Pesantren Nahwu, Sharaf, Khat, Ta’lim Mutaallim, Akhlak lil banin 4 Dārul Ikram Masyarakat - 5 Nasyrul Ulum Masyarakat - 6 Al-Faqih Masyarakat Buku Tajwid Praktis, Aqidatul Awam , Metode Baca Qur’an Yanbu’a, doa-doa harian 7 An- Nidhamiyah Masyarakat - 8 Darussalam Masyarakat -
Dalam  Standar  Pelayanan  Minimal Pembelajaran  Diniyah  Takmiliyah,  meliputi: 1) Setiap guru mengajar 18 jam pelajaran per minggu, 2) PBM dilakukan selama 30 Minggu per  tahun,  3)  Setiap  guru  menerapkan RPP  yang  disusun  berdasarkan  silabi  tiap mata  pelajaran,  4)  Mengembangkan  dan
6 Lampiran  Pedoman  Pengembangan  Kurikulum MDT.
menerapkan  program  penilaian,  5)  Kepala Madrasah Diniyah melakukan supervisi kelas 2  kali  tiap  semester,  6)  Guru  melaporkan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala, Orang  tua  dan  anak  didik,  dan  7)  Kepala Madrasah  Diniyah  melaporkan  hasil  ujian akhir kepada orang tua.
Administrasi
pembelajaran
yang semua  MDTA  membuat  atau  ada,  yaitu: jadwal,  absensi  siswa,  rapor,  dan  ijazah. Sedangkan  buku  supervisi  kepala  MDTA, hampir  semuanya  tidak  memiliki  buku supervisi  kepala.  Terkait  dengan  penilaian siswa,  hanya  satu  lembaga  dari  7  lembaga yang  diberikan  daftar  isian  tidak  memiliki buku  penilaian  siswa.  Sebagai  lembaga pendidikan  keagamaan  penting  kiranya apabila  ada  buku  pengamatan  sikap keberagamaan  siswa,  namun  hanya  satu lembaga  yang  menyatakan  telah  memiliki buku pengamatan sikap terhadap siswa.
Ujian  Akhir  yang  dilakukan  madrasah melalui  koordinasi  Forum  Komunikasi Diniyah  Takmiliyah  (FKDT)  tidak  memiliki daftar  nilai.  Nilai  hasil  ujian  akhir  berada di  FKDT,  rekapnya  tidak  diberikan  pada madrasah  masing-masing. 7 Ijazah  yang diterima  oleh  siswa  MDTA  tidak  memiliki kekuatan yang ‘di-Perda-kan’, ada beberapa sekolah  yang  menerima  siswa  tanpa  ijazah MDTA sebagai pra syarat masuk pendaftaran siswa baru.
7 Disampaikan dalam FGD dengan FKDT.

## Gambar 5 Dokumentasi Pembelajaran

## Pengawasan dan Pembinaan
Sebagaimana  dipahami,  bahwa  tidak  lebih dari  tiga  kali  dalam  setahun  pengawas mendatangi  masing-masing  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  (Awaliyah).  Hal  itu  juga dikemukakan oleh pengawas, bahwa mereka dilibatkan saat adanya Ujian Semester atau Ujian  Akhir, 8 sehingga  wajar  saja  bila  para pengawas datang pada saat Ujian Semester atau Ujian Akhir.
Dalam melakukan monitoring,
pengawas  MDTA  berada  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  kecamatan  dan  kepala  atau guru  MDTA  yang  berkepentingan  harus mendatangi  pengawas  di  kantor  tersebut. Apabila pengawasan dan pembinaan MDTA dilakukan oleh Pengawas PAI di SMA, maka mereka harus ke Kantor Kementerian Agama.
Tabel 7

## Frekuensi Kunjungan Pengawas
No Nama DTA Pengawasan 1 Dar al-Tauhid 2 Kali 2 Kampung Damai 2-3 Kali 3 Sebelas Bintang 1 Kali 4 Dārul Ikram 2 Kali 5 Nasyrul Ulum 1 Kali Bersambung pada halaman berikut 8 Disampaikan  oleh  pengawas  saat  Diskusi
Kelompok  Terfokus/ Focus  Group  Discussion (FGD) dengan  para  Pengawas  Madrasah  dan  PAI  di  ruang Pengawas,  Kemenag  Kabupaten  Cirebon.  Perlu diketahui,  bahwa  pengawas  MDTA  merupakan Pengawas  Madrasah  dan  PAI  yang  diberi  tugas tambahan untuk menjadi pengawas MDTA.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
6 Al-Faqih 3 Kali bila semangat 7 An-Nidhamiyah 2 Kali 8 Darussalam -
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah membutuhkan pembinaan dari Kementerian Agama  terkait  dengan  penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kurikulum, pembelajaran  hingga  evaluasi  pendidikan. Tidak  semua  guru  memiliki  latar  belakang pendidikan sarjana (S1) kependidikan. SPM yang  digunakan  untuk  mengukur  Standar Minimal  Pelayanan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  belum  diketahui  oleh  semua pengelola  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Penyelenggaraan  MDTA  hanya  sebagai rutinitas  mengajar,  walaupun  ada  inovasi pengelolaan atau pengembangan kurikulum disebabkan  dari  pengalaman  pribadi  dari para pengelolanya.

## Dukungan dan Hambatan
Adapun  daya  dukung  yang  dirasakan  oleh MDTA  dalam  penyelenggaraan  pendidikan antara  lain:  sarana  dan  prasarana  yang cukup  dan  memadai,  tempat  strategis  dan mayoritas guru telah S1, bantuan pemerintah berupa  BOS,  adanya  dana  stimulan  untuk guru,  serta  antusiasme  masyarakat  untuk memasukkan  anaknya  ke  MDTA  untuk belajar ilmu agama.
Daya  dukung  masing-masing  MDTA berbeda  antara  satu  sama  lain.  Misalnya, MDTA  Dār  al-Tauhid  mempunyai  sarana dan  prasarana  memadai,  tempat  strategis, mayoritas  guru  telah  S1  dan  masyarakat yang  antusias  menyekolahkan  anaknya ke  Dar  al-Tauhid.  Berbeda  dengan  MDTA Sebelas Bintang yang tidak memiliki sarana
dan  prasarana  yang  cukup  untuk  proses pembelajaran.
Tujuh
MDTA menyatakan, ada beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan  MDTA  antara  lain: kesadaran  masyarakat  masih  kurang  akan pentingnya  MDTA  untuk  anak,  waktu pembelajaran MDTA terbentur dengan jam tambahan atau ekstrakurikuler (ekskul) di SD/ MI, guru atau pendidik yang belum S1 atau telah  S1  bukan  kependidikan,  kurangnya komunikasi  antara  MDTA  dan stakeholder , dan  pembelajaran  tidak  didukung  dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Secara umum, dukungan dan hambatan MDTA  diperoleh  dari  berbagai  instansi dan stakeholder ,  yaitu:  pemerintah  daerah, Kementerian  Agama,  Forum  Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Pengawas, dan Pengelola MDTA  sendiri.  Adapun  bentuk  dukungan terhadap  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah sebagai berikut:
1.  Regulasi  terkait  dengan  Pendidikan Diniyah  Takmiliyah,  antara  lain:  PMA Nomor  13  Tahun  2014,  Surat  Edaran Dirjen  Pendis  tentang  Pedoman Standarisasi Pendidikan.
2.  Penerbitan  Peraturan  Daerah  sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan Madrasah Diniyah
Takmiliyah.  Bantuan  dana,  untuk insentif guru, kelembagaan, BOS Siswa, Operasional Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.
3.  FKDT  sebagai  asosiasi  Pendidikan Diniyah  Takmiliyah  diberikan  otoritas untuk  melakukan  pengelolaan  dan pembinaan  terhadap  MDTA  yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
4.  Dengan segala keterbatasan, Madrasah Diniyah  Takmiliyah  mempertahankan eksistensinya  dengan  dukungan  dari masyarakat.  Tercatat  dalam  data EMIS  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan Pondok  Pesantren,  MDTA  PUI  berdiri tahun 1918 dan terakhir di tahun 2014 MDTA  mengalami  dinamika  dalam mempertahankan eksistensinya.
Selain daya dukung terhadap eksistensi madrasah,  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah juga terhambat oleh beberapa hal, yaitu:
1.  Miskoordinasi  antara  Kementerian Agama  dan  pemerintah  daerah. Misalnya,  tentang  pencairan  insentif, diharuskan  bagi  guru  yang  telah memiliki NUPTK.
2.  Penerbitan  Perda  tersebut  tidak  serta merta  mengikat  bagi  SKPD  terkait. Misalnya,  keharusan  siswa  yang mendaftar  SLTP  harus  memiliki  ijazah Madin tidak diindahkan oleh beberapa SLTP dan sekolah tersebut tidak dikenai sanksi oleh Dinas Pendidikan setempat. 9
3.  Pengawas yang ada bukanlah pengawas pendidikan  keagamaan  secara  khusus,
melainkan pengawas madrasah/ PAI  yang  ditugaskan  untuk  menjadi pengawas Madrasah Diniyah, sehingga proses  pembinaan  tidak  berjalan optimal.
4.  Tenaga pendidik dan kependidikan
Pengelolaan penyelenggaraan
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  selain tergantung  pada  pembiayaan  juga
9 Diungkapkan  dalam  diskusi  dengan  FKDT Kabupaten  Cirebon,  namun  tidak  menyebutkan nama  sekolah  tersebut.  Kondisi  tersebut  pernah dilakukan  koordinasi  antar  SKPD,  namun  belum dapat menekan dan memberikan sanksi pada sekolah terkait (diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesral, Pemkab Cirebon).
dibutuhkan  tenaga  pendidik  dan kependidikan yang mempunyai pengalaman mengajar pada pendidikan formal.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka dapat disimpulkan, bahwa;
1.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah dikelola  secara  ‘tradisional,’  sesuai dengan  pemahaman  para  pengelola dan guru. Hal itu dibuktikan dari semua MDTA  tidak  memiliki  standar  yang jelas.  Bahkan  tanpa  Standar  Pelayanan Minimal  madrasah  telah  melayani pendidikan  keagamaan  siswa  sejak lama.
2.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  yang  ditentukan  oleh SK  Dirjen  Pendis  Nomor  3201  Tahun 2013.  Bila  kesesuaian  SPM  itu  menjadi satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan maka, hampir semua Madrasah Diniyah Takmiliyah  Awaliyah  belum  sesuai dengan  SPM.  Walaupun  demikian, dalam  penelitian  ini  belum  bisa disimpulkan tingkat kesesuaian dengan SPM.
3.  Dukungan  dan  hambatan  dalam penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  Awaliyah  terjadi  pada instansi, stakeholder serta  madrasah itu  sendiri.  Kementerian  Agama, pemerintah  daerah,  FKDT,  pengawas agama  dan  keagamaan,  masyarakat, dan MDTA.
Daerah  memberikan  kontribusi  pada penyelenggaraan  Pendidikan  Diniyah Takmiliyah
dengan keberadaan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...    (Abdul Basid)
Peraturan  Daerah.  Daerah  juga  belum dapat  memberikan  layanan  pada Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  karena keterbatasan yang dimiliki.
Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut:
1.  Persoalan  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  belum ada  sosialisasi  dari  Kementerian Agama  Kabupaten  Cirebon.  Untuk  itu, Kementerian  Agama  harus  melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang digunakan  dalam  penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2.  Dirjen  Pendis  harus  melakukan  kajian ulang  terhadap  Standar  Pelayanan Minimal  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Bahwa  dalam  PP  No.  56  Tahun  2004 tentang  Penyusunan  SPM,  harus ditandatangani  oleh  Menteri  Agama dan  telah  dikoordinasikan  dengan kementerian  lain  yang  terkait.  Secara substantif,  poin-poin  dalam  pasal- pasal ketentuan SPM harus disesuaikan dengan  karakter  Madrasah  Diniyah Takmiliyah.
3.  Kementerian  Agama  harus  melakukan pengadaan  buku  pelajaran  dan dibagikan secara gratis pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dengan harga buku yang cukup mahal, madrasah tidak akan mampu membeli buku-buku pegangan untuk setiap siswa.
4.  Kementerian  Agama  dan  pemerintah daerah harus bersinergi merencanakan anggaran  untuk  pembinaan  mutu pengelolaan lembaga dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
5.  Pemerintah  daerah  harus  konsisten dalam memberlakukan Peraturan Daerah  tentang  Madrasah  Diniyah Takmiliyah.  Semua  SKPD  yang  tidak mendukung upaya pemberlakuan Perda tersebut harus diberikan sanksi.
6.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  harus mempunyai  daya  inovasi  untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan keagamaan bagi siswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian Agama  Kabupaten  Cirebon  terutama  Seksi PD  Pontren,  Maulana  Iskak  dan  Warnadi yang menemani ‘turun’ ke Madrasah Diniyah Takmiliyah,  Idat  M.  Nasikh  selaku  bagian sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memberiakn  informasi  tentang  bantuan yang  diberikan  pemerintah  daerah  pada MDTA.
Tak lupa saya ucapkan pada Kepala Balai Litbang  Agama  Jakarta  beserta  tata  usaha yang menyiapkan segala administrasi terkait penelitian  ini,  teman-teman  peneliti  yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan  masukan  saat  mendiskusikan desain operasional penelitian.
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 445 - 462

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Daulay, Haidar Putra. 2001. Historitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln (Eds). 1994. Handbook of Quality Research . California: SEG Publications.
Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren.  2013. Pedoman  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah . Jakarta: Kementerian Agama RI.
El Saha, Ishom. 2008. Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Pendidikan Nonformal . Jakarta: Pustaka Mutiara.
Haedari, Amin. 2006. Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah . Jakarta: Diva Pustaka.
Soebahar, Abd. Halim. 2013. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Yusuf, Choirul Fuad. 2006. Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan . Jakarta: Departemen Agama RI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

## Website
El  Mawa,  Mahrus.  Tth.  Rekonstruksi  Kejayaan  Islam  di  Cirebon:  Studi  Historis  Pada  Masa  Syarif Hidayatullah (1479-1568). Diaskes dari http://www.academia.edu/2439444/Rekonstruksi_Sejarah_ Kejayaan_Islam_di_Cirebon_era_Syarif_Hidayatullah_Abad_ke-15_16 pada tanggal 25 April 2015
http://www.anekamakalah.com/2013/03/hakikat-madrasah-diniyah.html  diakses  pada  tanggal  10 Februari 2015.
Pedoman Menulis Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 529 - 532