Dampak  Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Jurnal EcceS
Hendarmin 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 E-mail : hendarmin_feuntan@ymail.com
Abstrak :  Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi,  Aglomerasi,  dan Modal  Manusia  Terhadap  Ketimpangan  Pendaparan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Kondisi  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Kalimantan  Barat selama 10 tahun terakhir mengalami tren perkembangan yang fluktuatif. Beberapa daerah di Kabupaten/Kota memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti dengan gini rasio  yang  meningkat,  namun  ada  juga  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  diikuti  dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa daerah Provinsi Kalimantan Barat  masih  mengalami  tingkat  kesejahteraan  yang  belum  merata.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  aglomerasi,  dan  modal  manusia  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Analisis  data menggunakan regresi data panel selama kurun waktu 2013-2017 dan data cross section 14 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  regresi data  panel  pendekatan fixed  effect  ditemukan  bahwa  secara  parsial  variabel  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan,  variabel  aglomerasi  berpengaruh  negatif dan  tidak  signifikan,  sedangkan  variabel  modal  manusia  yang  diproksi  dengan  IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia secara  simultan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Barat.  Perlu  adanya  penyediaan  pelayanan  publik  agar  kesenjangan antar  daerah  kota  dan  kabupaten  tidak  semakin  lebar.  Tujuan  pembangunan  tidak  semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kesejahteraan.
Kata kunci :  Ketimpangan  Pendapatan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Aglomerasi,  dan  Modal Manusia.

## Abstract : The Impact of Economic Growth, Agglomeration, and Human  Capital  on  Income  Inequality  between Regencies/Cities In West Kalimantan Province
The condition of economic growth and income inequality in West Kalimantan Province over the  past  ten  years  has  experienced  a  fluctuating  development  trend.  Some  regions  in  the regencies/cities show an increase in economic growth, followed by an increasing Gini ratio. Still, there is also a decline in economic growth, followed by a decrease in income inequality. This indicates that the area of West Kalimantan Province is still experiencing an uneven level of welfare. This study aims to determine the effect of economic growth, agglomeration, and human capital on income inequality in the regencies/cities of West Kalimantan Province. Data analysis used a fixed effect approach for panel data regression for the period 2013-2017 and cross-section data of 14 districts/cities in West Kalimantan Province. The results showed that partially,  the  economic  growth  variable  had  a  positive  and  not  significant  effect,  the agglomeration  variable  had  a  negative  and  not  significant  effect,  while  the  human  capital variable,  which  was  proxied  by  HDI,  had  a  positive  and  significant  effect  on  income inequality between regencies/cities in West Kalimantan Province. The variables of economic growth,  agglomeration,  and  human  capital  simultaneously  influence  income  inequality between  regencies/cities  in  West  Kalimantan  Province.  It  is  necessary  to  provide  public services so that the gap between the city and district areas does not widen. The purpose of development  is  not  merely  oriented  towards  the  pursuit  of  high  growth  but  must  also consider equity and prosperity.
Keywords : Income Inequality, Economic Growth, Agglomeration, and Human Capital

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Di  beberapa  negara  berkembangan  termasuk  di  Indonesia,  masih  ada  anggapan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai  dengan  pesat  menjadi  salah  satu  syarat  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih  merata.  Upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  tercermin  dari  kualitas  pertumbuhan  ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, berarti semakin baik pula tingkat  pemerataan  pendapatan  di  masyarakat  (Amri,  2017).  Namun,  pada  kenyataannya pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai  suatu  daerah,  bukanlah  satu-satunya  indikator  untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kondisi ini dapat diketahui secara empiris di negara- negara  berkembang,  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  pada awalnya akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan, ini mengandung arti bahwa  bagi  daerah  yang  mempunyai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  pada umumnya  diikuti  dengan  distribusi  pendapatan  yang  makin  timpang.  Secara  umum ketimpangan  yang  terjadi  di  berbagai  daerah,  hanya  menggambarkan  ketimpangan pendapatan  yang  menyebabkan  jurang  perbedaan  (gap)  antara  orang  kaya  dan  orang miskin,  dan  ketimpangan  spasial  yang  berdampak  adanya  daerah  yang  cepat  maju  dan
daerah  yang  lambat  dalam  mencapai  pertumbuhan  ekonominya,  serta  ketimpangan  antar sektor yang juga berdampak adanya daerah yang memiliki sektor basis dan non basis.
Dengan melihat kondisi di atas, tidaklah mengherankan bila masih ada daerah-daerah yang terdapat wilayah maju dan wilayah tertingga, sebagaimana kondisi di kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengukur kemajuan dalam ekonomi di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Barat, salah satu indikator yang digunakan adalah pendapan perkapita, yang secara agregat dapat menjelaskan tentang seberapa besar tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masyarakat daerah tersebut. Secara umum, berdasarkan data BPS pada tabel  1  memperlihatkan  bahwa  daerah    kabupaten/kota,  yaitu  Kota  Pontianak  sebagai ibukota  Kalimantan  Barat  mendominasi  perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sampai tahun  2017  Kota  Pontianak  memberikan  kontribusi  hampir  19  persen  terhadap  total  PDRB kabupaten/kota seKalimantan Barat. Dua kabupaten lain yang memberikan kontribusi cukup besar  juga  adalah  Kabupaten  Kubu  Raya  (12,92  persen)  dan  Kabupaten  Ketapang  (12,23 persen).
Tabel 1 Kontribusi PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, 2017 Kabupaten/Kota Kontribusi PDRB (%) Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Per Kapita (juta rupiah) Kab. Sambas 9,80 5,25 30,45 Kab. Bengkayang 4,11 5,15 27,72 Kab. Landak 5,01 5,28 22,59 Kab. Mempawah 3,86 5,99 24,77 Kab. Sanggau 9,46 5,35 34,30 Kab. Ketapang 12,23 7,97 41,27 Kab. Sintang 6,86 5,28 27,89 Kab. Kapuas Hulu 4,79 5,28 31,32 Kab. Sekadau 2,94 5,93 24,58 Kab. Melawi 2,45 4,75 20,12 Kab. Kayong Utara 1,93 5,98 29,39 Kab. Kubu Raya 12,92 6,37 38,11 Kota Pontianak 18,62 5,10 49,36 Kota Singkawang 5,03 5,17 38,91
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, 2013-2017
Ketimpangan terlihat jelas pada indikator PDRB per kapita. Setiap penduduk di kota Pontianak  bisa  menghasilkan  49,36  juta  rupiah  per  tahun.  Disusul  oleh  penduduk  kota Singkawang  yang  bisa  menghasilkan  38,91  juta  rupiah  per  tahun.  Hal  ini  tidak  sebanding dengan  penduduk  yang  ada  di  kabupaten  Landak  dan  Melawi  dimana  PDRB  per  kapitanya
tidak sampai separuh dari PDRB per kapita kota Pontianak yaitu 22,59 juta rupiah per tahun dan 20,12 juta rupiah per tahun.
Berbagai  studi  menggambarkan  keterkaitan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan pendapatan yang mengindikasikan adanya hubungan yang negatif bahkan ada yang  positif.  Oleh  karena  itu  kita  dapat  mengetahui  bagaimana  kondisi  pertumbuhan ekonomi  dan  kaitannya  dengan  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  selama  tahun  2008- 2017 di provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada gambar di bawah ini :
Gambar 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2017
Sumber : BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, Berbagai Penerbitan.
Koefisien gini di Provinsi Kalimantan Barat berfluktuasi selama 10 tahun terakhir. Dari gambar 1 di atas dapat kita lihat perkembangan gini ratio, dimana angka gini ratio tersebut mengindikasikan  perubahan-perubahan  tingkat  ketimpangan  setiap  tahunnya.  Seperti  yang terjadi  pada  tahun  2008-2011 terjadi  peningkatan  gini  ratio secara  berkala walaupun  pada 2012  mengalami  penurunan,  namun  secara  keseluruhan  peningkatan  dan  penurunan ketimpangan  di  Kalimantan  Barat  selama  10  tahun  terakhir  hanya  mengalami  perubahan- perubahan ketimpangan yang sangat kecil, misalnya di tahun 2013 gini ratio dari 0,40 turun menjadi 0,39 di tahun 2014 atau turun sebesar 0,01 poin, dan turun kembali sebesar 0,06 menjadi  0,33  di  tahun  2015,  dan  naik  kembali  sebesar  0,01  menjadi  0,34  di  tahun  2016 sedangkan  di  tahun  terakhir  2017  kembali  turun  sebesar  0,01  menjadi  0,33.  Walaupun demikian,  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dari  angka  gini  ratio  di  Kalimantan  Barat selama periode 2008-2017 tersebut masih tergolong pada tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif sedang.
Secara  teoritis  dalam  kenyataannya  bahwa  beberapa  daerah  menghadapi  kondisi yang searah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2009-
0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40 0,39 0,33 0,34 0,33 5,42 4,80 5,47 5,98 5,81 6,05 5,03 4,81 5,20 5,17 0 1 2 3 4 5 6 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GINI RATIO PERTUMBUHAN EKONOMI
2011 kita melihat sebuah fenomena dimana pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren peningkatan  diikuti  dengan  ketimpangan  pendapatan  yang  relatif  meningkat,  dan  di  tahun berikutnya 2013-2015 pertumbuhan ekonomi turun diikuti dengan ketimpangan yang turun, walaupun  terjadi  kenaikan  sedikit  di  tahun  2016  sebesar  0,01  poin.  Hingga  tahun  2017 masih memperlihatkan angka penurunan pada gini ratio yang turunya sama dengan  tahun- tahun  sebelumnya.  ini  mengindikasikan  bahwa  di  daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat belum merata.
Banyak  studi  empiris  yang  meneliti  pengaruh  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan  pendapatan.  Akan  tetapi  pengaruh  dari  kedua  variabel  tersebut  banyak menimbulkan  hasil  penelitian  yang  beragam  (Turnovsky,  2015).  Artinya,  pengaruh  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  masih  sulit  untuk  dipahami  dan menjadi  hal  yang  bertentangan  di  beberapa  penelitian  empiris  di  dunia  (Yang  &  Greaney, 2016).  Bahkan  ada  tiga  pendapat  yang  berbeda  terkait  dengan  pengaruh  kedua  variabel pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  yang  hasilnya  berdampak  positif negatif (Kurniasih, 2013) dan non linier (Charless-Coll, 2013).
Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang positif antara variabel pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan.  Seperti  studi  yang  dilakukan  Chamber  (2010), Wahiba  &  EI  Weriemmi  (2014)  dan  Rubin  &  Segal  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Begitu  pula studi dari Lundberg & Squire (2003) yang menemukan hasil yang sama dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berdampak pada semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. Dan  sebaliknya  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  menyebabkan  pula  penurunan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan hasil studi dari Panizza (2002)  yang menemukan adanya  hubungan  negatif  antara  ketimpangan  pendapatan  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Nissim, 2007). Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  dan  tidak signifikan (Binatli, 2012).
Adanya  pengaruh  yang  positif  dan  negatif  antara  variabel  pertumbuhan  ekonomi terhadap  ketimpangan  pendapatan  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  terkadang dapat  berdampak  baik  dan  buruk  pada  pemerataan  pendapatan  di  setiap  wilayah  .  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  Kuznets  (1955)  bahwa  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  ketimpangan  pendapatan  berbentuk  huruf  U  terbalik,  yang  mana  pada  awalnya kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan,  namun
setelah  mencapai  kondisi  tertentu  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  justru  akan menurunkan  ketimpangan  pendapatan.  Studi  empiris  dari  Huang  et.al  (2015)  ditemukan bahwa  pengaruh  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  bisa  positif dan  negatif.  Di  negara  berpendapatan  rendah  terdapat  pengaruh  negatif  antara ketimpangan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  sebaliknya  di  negara  dengan pendapatan  tinggi  terdapat  pengaruh  positif  antara  ketimpangan  dengan  pertumbuhan ekonomi  (Fawaz  et.al,  2014).  Hassan,  Zaman  &  Gul  (2015)  dalam  penelitian  mereka  di Pakistan  menyajikan  bukti  empiris  bahwa  dalam  jangka  pendek  terdapat  hubungan  positif antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan.  Sedangkan  dalam  jangka panjang,  terdapat  hubungan  negatif  antara  kedua  variabel  tersebut.  Berbeda  dengan Hassan,  Zaman  dan  Gul,  penelitian  Risso  &  Carrera  (2012)  justru  menyimpulkan  bahwa dalam  jangka  panjang  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan.
Selain  itu,  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketimpangan  terjadi  di  provinsi  dan juga di daerah Kabupaten dan Kota adalah adanya struktur perekonomian di setiap daerah yang sangat berbeda. Dimana pada umumnya perekonomian Kota didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa, sedangkan perekonomian Kabupaten cenderung didominasi oleh  kegiatan  di  sektor  primer  (kegiatan  pertanian  dalam  arti  luas,  termasuk  tanaman pangan,  perkebunan,  peternakan,  perikanan  dan  kehutanan),  keterbatasan  sumber  daya yang dimiliki, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berakibat  pada  rendahnya  kualitas  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  serta  jumlah  dan kualitas  infrastruktur  baik  sarana  dan  prasarana  yang  masih  buruk  dikarenakan  alokasi anggaran  yang  masih  kurang  untuk  pembangunan  dan  pemeliharaan.  Menurut  Badriah, Sambodo & Suryahan (2006) Ketimpangan bisa terjadi dalam proses pembangunan  daerah karena  perbedaan  potensi  dan  karakteristik  sumberdaya  alam, sumber  daya  manusia,  arus modal,  kebijakan  pembangunan  pemerintah  pusat  yang  kurang  berpihak  kepada  wilayah tertentu, dan adanya perencanaan daerah yang kurang tepat.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  yang  diproksi  dengan  gini  rasio  menggambarkan  di masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat  menunjukkan perkembangan  yang  berbeda-beda.  Secara  umum  data  pertumbuhan  ekonomi  di  setiap daerah  memperlihatkan  tren  yang  meningkat  yang  ditandai  dengan  peningkatan  pada pendapatan  perkapita  riil.  Hal  ini  berarti  adanya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat secara  umum,  akan  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  seharusnya  diikuti  dengan  ketimpangan pendapatan yang lebih merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan ( gap) antara orang
kaya  dan  miskin.  Dengan  demikian,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengatahui  dan menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  aglomerasi  dan  modal  manusia  terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah
Secara  teoritis,  permasalahan  ketimpangan  antar  wilayah  mula-mula  dimunculkan oleh Douglas C. North (1955) dalam analisanya tentang teori pertumbuhan neo klasik. Dalam teori tersebut, dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  hipotesa  neo-klasik.  Menurut  hipotesa  neo-klasik,  pada permulaan  proses  pembangunan  suatu  negara,  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah cenderung  meningkat.  Proses  ini  akan  terjadi  sampai  ketimpangan  tersebut  mencapai  titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa  pada  negara-negara  sedang  berkembang  umumnya  ketimpangan  pembangunan antar  wilayah  cenderung  lebih  tinggi,  sedangkan  pada  negara  maju  ketimpangan  tersebut akan  menjadi  lebih  rendah.  Dengan  kata  lain,  kurva  ketimpangan  antar  wilayah  adalah berbentuk huruf U terbalik.
Kebenaran  hipotesa  neo-klasik  ini  kemudian  diuji  kebenarannya  oleh Williamson pada tahun 1965 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara  sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross  section.  Williamson  (1965)  dalam  Sjafrizal  (2008)  menjadi  orang  pertama  yang mencoba  membuktikan  hipotesis  U  terbalik  dengan  menggunakan  data  antar  wilayah. Dengan  mendasarkan  analisisnya  pada  pengalaman  empiris  di  24  negara  selama  kurun waktu  1950-1960,  ia  membuktikan  bahwa  kesenjangan  antar  wilayah  akan  memberikan pengaruh  negatif  pada  kelangsungan  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  hipotesa  neo-klasik  yang  diformulasi  secara  teoritis,  ternyata  terbukti benar  secara  empirik. Ini  berarti  bahwa proses  pembangunan suatu  negara  tidak  otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.
Berdasarkan hipotesis neo-klasik terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  adalah  tingkat  pembangunan  suatu  wilayah. Tingkat  pembangunan  tersebut  biasanya  diwakili  oleh  pendapatan  negara  bersangkutan.
Sjafrizal  (2018)  menyatakan  bahwa  hubungan  fungsional  antar  variabel  ini  dengan ketimpangan  ekonomi  regional  adalah  bersifat  positif  di  negara  berkembang  (pada  awal proses  pembangunan  nasional)  dan  negatif  pada  negara  maju  (pada  saat  proses pembangunan  sudah  lama  dilaksanakan).  Bila  hubungan  tersebut  bersifat  positif  berarti bahwa  peningkatan  pembangunan  nasional  akan  meningkat  pula  ketimpangan  pendapatan antar  daerah.  Sebaliknya  apabila  hubungan  tersebut  negatif,  berarti  bahwa  peningkatan pembangunan ekonomi akan cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
Pola hubungan positif dan negatif dari variabel di atas mengindikasikan belum adanya konsistensi  hasil  penelitian  terkait  dengan  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan. Namun beberapa kajian empiris membuktikan adanya hubungan kausalitas  antara  ketimpangan  pendapatan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terjadi dalam bentuk dua arah maupun satu arah. Alawin, Siam & Al-Hamdi (2013) dalam studinya di  Yordania  menemukan  adanya  hubungan  satu  arah  dari  ketimpangan  pendapatan  ke pertumbuhan  ekonomi.  Begitu  pula  dengan  penelitian  Baharuddin  et  al.  (2016)  di  negara- negara  Asean  menyimpulkan  adanya  hubungan  satu  arah  dari  ketimpangan  pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Das, Sinha & Mitra (2014) justru mememukan adanya hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Terakhir,  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Yang  &  Greaney  (2016)  menyimpulkan  adanya hubungan dua arah antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

## Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah
Menurut  (Sjafrizal;  2017)  beberapa  faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya ketimpangan  ekonomi  antar  wilayah  adalaha  sebagai  berikut  :  (1)  Perbedaan  kandungan sumber daya alam; (2) Perbedaan kondisi demografis; (3) Kurang lancarna mobilitas barang dan  jasa;  (4)  Konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah;  dan  (5)  Daerah  yang  mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

## Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Kuznets  (1955)  meneliti  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan  pendapatan.  Ditemukan,  ada  suatu  hubungan  antara  pertumbuhan ekonomi  dengan  ketimpangan  pendapatan.  Berdasarkan  hipotesis  ini  ketimpangan pendapatan  dalam  suatu  negara  akan  meningkat  pada  tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi, kemudian  pada  tahap  menengah  cenderung  tidak  berubah  dan  akhirnya  menurun  ketika negara  tersebut  sejahtera.  Ketimpangan  pendapatan  yang  besar  pada  fase  awal pertumbuhan ekonomi ini disebabkan proses perubahan menjadi masyarakat industri.
Kuznets  juga  mengemukakan  bahwa  ketimpangan  pendapatan  yang  besar terjadi pada negara-negara yang belum berkembang berkaitan dengan rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah. Kuznets mengasumsikan bahwa ketimpangan pendapatan ada bersama  dengan  tingkat  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  yang  rendah,  dan  hipotesis Kuznets  tentang  penyebab  perubahan  jangka  panjang  dalam  distribusi  pendapatan  apakah ketidaksetaraan  dalam  distribusi  pendapatan  meningkat  atau  menurun  dalam  perjalanan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara hanya dapat dijelaskan 5 persen informasi empiris dan  95  persen  hanya  spekulasi  dan  kemungkinan  harapan.  Kuznets  mengemukakan  enam karakteristik  atau  ciri  proses  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditemui  hampir  diseluruh  negara maju,  yaitu  :  (1)  tingkat  pertumbuhan  output  perkapita  dan  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi;  (2)  tingkat  kenaikan  produktifitas  faktor  total  yang  tinggi;  (3)  tingkat  transformasi struktural ekonomi yang tinggi; (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) adanya kecendrungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha  merambah  bagian-bagian  dunia  lainnya  sebagai  daerah  pemasaran  dan  sumber bahan baku yang baru; dan (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

## Keterkaitan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Menurut  Sjafrizal  (2018)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  lain  yang  dapat berpengaruh  terhadap  perubahan  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah.  Faktor-faktor tersebut  antara  lain  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  antar  daerah,  mobilitas  barang (perdagangan)  dan  faktor  produksi  antar  daerah  serta  alokasi  investasi  (pemerintan  dan swasta)  antar  daerah,  bahkan  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  dilakukan  oleh  suatu daerah  dapat  pula  mempengaruhi  ketimpangan  pembangunan  daerah  yang  bersangkutan. Konsentrasi  kegiatan  ekonomi  antar  daerah  yang  cukup  tinggi  akan  mendorong meningkatnya  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  karena  proses  pembangunan daerah  akan  lebih  cepat  pada  daerah  yang  konsentrasi  kegiatan  ekonominya  tergolong tinggi. Demikian pula sebaliknya, terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomii yang lebih rendah.
Aglomerasi  (pemusatan  aktivitas)  produksi  digunakan  oleh  Bonet  (2006)  sebagai salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  kesenjangan  wilayah.  Ia  menyatakan  bahwa aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat  terdapat  hambatan  bagi  mobilitas  tenaga  kerja  antar  wilayah,  atau  saat  terdapat surplus tenaga kerja dalam perekonomian.
Kuncoro (2004), menyatakan bahwa  perbedaan antar daerah tersebut yang menjadi kendala  dalam  pemerataan  pembangunan  ekonomi  dikarenakan  terpusatnya  (konsentrasi) suatu  kegiatan  perekonomian  yang  berdampak  pada  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi dibeberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya  dapat  menjadi  nilai  tambah  dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi. Keunggulan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak menyebar ( spread effect).  Namun  kekayaan  alam  ini,  tidak  dimiliki  oleh  semua  daerah  di  seluruh  Indonesia secara  merata.  Keadaan  seperti  itulah  yang  menyebabkan  timbulnya  ketimpangan  antar daerah.
Studi  dari  Syamsir  dan  Rahman  (2018),  mengatakan  bahwa  terjadinya  konsentrasi kegiatan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  pada  wilayah  tertentu  jelas  akan  mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cendeung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar.
Sampai  sekarang,  berbagai  penelitian  tentang  keterkaitan  aglomerasi,  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  sudah  ada  di  berbagai  negara.  Hasil  penelitian  ini dapat membenarkan hubungan antara aglomerasi dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di berbagai negara (Frazer, 2006; Geppert & Stephan, 2008); dan Ha Ming, Le Dang & Kien- Trung (2019) yang menyimpulkan bahwa dampak dari konsentrasi kegiatan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan  penelitian  ketimpangan  pendapatan  yang  dilakukan  oleh  Mukhlis  dan  Simanjuntak (2016); menemukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

## Keterkaitan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Banyak  kalangan  ekonom  berpendapat  bahwa  pengembangan  dari  modal  manusia (pendidikan)  pada  semua  tingkat  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  mendorong proses  pembangunan,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  pada  tingkat  daerah. Pertimbangannya  adalah  karena  modal  manusia  (pendidikan)  akan  dapat  mendorong peningkatan  skil  tenaga  kerja  yang  selanjutnya  akan  meningkatkan  produktivitas  tenaga kerja.  Oleh  karena  itu,  melalui  pengembangan  pada  bidang  pendidikan  akan  dapat mendorong  proses  inovasi  dan  perbaikan  teknologi  produksi  yang  selanjutnya  dapat mendorong  perbaikan  tingkat  efisiensi  usaha.  Berangkat  dari  pandangan  tersebut  di  atas, pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
Beberapa  penelitian  menekankan  modal  manusia  sebagai  salah  satu  faktor  utama yang  mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Modal  manusia,  diukur  dengan
pencapaian  pendidikan  yang  diwujudkan  dalam  seseorang  yang  bekerja.  Kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk pengeluaran bidang pendidikan yang lebih tinggi  bertujuan  sebagai  alat  yang  efektif  untuk  mengurangi  ketimpangan  pendidikan  dan juga  dalam  rangka  memperkecil  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah.  Modal  manusia menunjukkan  bahwa  tingkat  dan  distribusi  sekolah  untuk  seluruh  penduduk  menentukan distribusi pendapatan (Backer & Chiswick 1966; Mincer 1974). Oleh karena itu, dalam model memperkirakan  bahwa  penawaran  dan  permintaan  orang  yang  berpendidikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Sementara  itu modal manusia menjelaskan  hubungan  positif  antara  ketimpangan  pendidikan  yang  diukur  dengan  variasi tingkat sekolah, rata-rata sekolah terhadap ketimpangan pendapatan bisa positif dan negatif.
Selama beberapa tahun terakhir, masalah hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan  pendidikan,  dan  dampak  dari  kegiatan  pelatihan  dan  pendidikan  terhadap  distribusi pendapatan telah menjadi perhatian oleh para ekonom. Dalam hal ini, para penentang teori human  capital  percaya  bahwa  cara  terbaik  untuk  meningkatkan  pemerataan  pendapatan dalam jangka panjang adalah dengan berinvestasi pada modal  manusia. Becker & Chiswick (1966) menyakini bahwa berinvestasi dalam pendidikan dapat  menghasilkan keseimbangan dalam  pemerataan  pendapatan  yang  lebih  baik.  Di  sisi  lain,  menggunakan  fungsi pendapatan,  Mincer  (1970)  berpendapat  bahwa  selain  pendapatan  dasar,  yang  tidak tergantung  pada  pendidikan,  pendapatan  setiap  orang  dipengaruhi  oleh  investasi  pada pendidikan. Ketika tingkat investasi dalam pendidikan dan tingkat hasilnya meninkat, maka pendapatan pribadinya pun juga ikut meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Alvan (2007) dan Shahabadi, Nemati, & Hosseinidoust, (2018) yang mengatakan bahwa untuk mencapai GDP dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi,  serta  tingkat  kesenjangan  yang  lebih  rendah,  indeks  pembangunan  manusia sebaiknya  diprioritaskan  dalam  program  pembangunan  suatu  negara  maupun  daerah. Tingginya  nilai  indeks  pembangunan  manusia  (modal  manusia)  ini  akan  berdampak  positif terhadap distribusi pendapatan, sehingga semakin baik nilai indeks pembangunan manusia, maka  semakin  rendah  tingkat  kesenjangan  pendapatan  suatu  daerah.  Begitu  pula sebaliknya, semakin buruk nilai indeks pembangunan manusianya, maka semakin tinggi pula tingkat kesenjangan pendapatannya. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa  peran  modal  manusia  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  akan mengurangi  disparitas  pendapatan  karena  pendidikan  berperan  di  dalam  meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja.  Teori  ini  menganggap  pertumbuhan  penduduk  ditentukan  oleh produktivitas  perorangan.  Jika  setiap  orang  memiliki  pendapatan  yang  lebih  tinggi  karena
pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Oleh  karena  itu,  untuk  menekan tingkat  kesenjangan  pendapatan  di  suatu  daerah  maupun  negara,  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)    sangat  penting  untuk  diperhatikan  perannnya  dalam  menurunkan ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah/daerah.  Beberapa  studi  menganalisis  pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  aglomerasi  dan  modal  manusia  terhadap  ketimpangan  pendapatan antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  diantaranya  adalah  :  Kuznets  (1955); Bonet (2006); Frazer, G. (2006); Arzu (2007);  Geppert, K., & Stephan, A. (2008); Thomas (2009);  Kurniasih  (2013); Sabir,  et.al.  (2015);  Ferdinand  (2017);  Mukhlis,  Hidayah  dan Sariyani  (2018),  Trimurti,  et.al  (2018), dalam  kaitannya  dengan  penelitian  tersebut  diatas dapat disimpulkan  bahwa faktor dari pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia mempunyai  dampak  atau  pengaruh  positif  maupun  negatif  terhadap  ketimpangan  di beberapa daerh atau negara, baik negara maju maupun negara-negara berkembang.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  merupakan  metode  penelitian untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel (Creswell, 2016). Adapun objek penelitian adalah provinsi di Provinsi Kalimantan Barat dengan analisis data  menggunakan  regresi  data  panel  dengan  kurun  waktu    selama  5  tahun  (2013-2017) dan data cross section 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga observasi dalam penelitian ini berjumlah 70 sampel.
Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data sekunder, yang berupa data panel,  yaitu  gabungan  data time  series  tahun  2013-2017  dengan  data  cross  section  14 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Oleh  karena  itu  teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  kegiatan  penelitian  kepustakaan  ( library  research)  dari  berbagai  instansi yang  dijadikan  sumber  data  antara  lain  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik,  Bank Indonesia,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Barat,  dan  beberapa  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat ke  dalam  tabel-tabel  atau  daftar  yang  telah  dipersiapkan  sesuai  dengan  variabel-variabel yang terindentifikasi dalam kerangka analisis. Adapun data yang digunakan yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2010, PDRB Perkapita atas dasar harga kosntan 2010, data aglomerasi produksi  yang  diperoleh  dari  PDRB  Kabupaten/Kota  dibagi  dengan  total  PDRB  Kalimantan
Barat, dan data indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  deskriptif dan  analisis  regersi.  Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  atau menjelaskan fenomena-fenomena dari serangkaian data-data sekunder dalam penelitian ini, sedangkan  analisis  regresi  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  satu  variabel  dengan variabel lain dengan menggunakan metode Panel Least Square (PLS) menggunakan Program Eviews  9.0.  Dalam  penelitian ini  model  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  analisis regresi dengan metode data panel.
1. Estimasi Model Regresi Data Panel
Pada penelitian ini penulis mengembangkan estimasi model regresi data panel dengan melihat  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  (GRW),  aglomerasi  (AGL),  dan  modal  manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat kurun waktu 2013-2017.
Spesifikasi  model  yang  digunakan  diadopsi  dari  model  yang  telah digunakan  dalam  penelitian  Mukhlis  et.al  (2018).  Dengan  mempertimbangkan  paparan sebelumnya,  model  estimasi  dalam  penelitian  ini  adalah  model  regresi  data  panel. Berdasarkan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, serta penelitian terdahulu, maka akan dibuat  model  keterkaitan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  aglomerasi  ekonomi,  dan  modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :
GR = f (GRW, AGL, HC) ........................................................................................ (1)
Persamaan  diatas  dapat  dinyatakan  dalam  spesifikasi  model  ekonometrika  dalam persamaan regresi data panel, adalah sebagai berikut :
GR it =  0 +  1 GRW it +  2 AGL it +  3 HC it +  it ........................................................... (2) Dimana :
GR it =  Gini Rasio ke-i, pada tahun t GRW it =  Pertumbuhyan Ekonomi daerah ke-i, pada tahun t AGL it = Aglomerasi daerah ke-i, pada tahun t HC it =  IPM  daerah ke-i, pada tahun t  it =  error term β 0 =  konstanta
β 1 ,β 2 ,β 3, β 4 =  parameter regresi yang akan diestimasi
i = wilayah 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang akan diobservasi t =  periode observasi (t = 2013 – 2017) 2. Uji Spesifikasi Model

## Uji Chow
Uji  Chow  digunakan  untuk  menentukan  model  mana  yang  akan  digunakan  apakah Fixes Effect  atau  Common Effect  dalam mengestimasi  data  panel.  Kriteria  yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada uj chow adalah :
a. Jika nilai F hitung > F tabel, maka gunakan model fixes effect. Dan jika nilai F hitung < F tabel, maka gunakan model common effect.
b. Jika nilai probabiliti F  = 0,05, maka digunakan model common effect. Dan jika nilai probabiliti F  = 0,05, maka digunakan model fixed effect.
Uji Hausman
Uji hausman digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan apakah fixed effect  atau  random  effect  dalam  mengestimasi  data  panel.  Kriteria  yang  digunakan  untuk menarik kesimpulan pada uji hausman adalah  :
a. Jika  nilai  W  > X 2 ,  maka  digunakan  model fixed  effect.  Dan  jika  nilai  W  <X 2 ,  maka digunakan model random effect.
b. Jika nilai probabiliti F  = 0,05, maka digunakan model random effect. Dan jika nilai probabiliti F  = 0,05, maka digunakan model fixed effect.
3. Uji Statistik :
a. Uji t Statistik
Uji t dilakukan untuk menguji signifikan dari setiap variabel independen secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen, dalam pengujian digunakan uji dua arah. Hipotesis yang akan diuji adalah :
H0 : βi = 0, setiap variabel independen tidak signifikan mempengaruhivariabel dependen. H1 :   βi ≠ 0, minimal satu variabel independen mempengaruhi variabeldependen.
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  nilai  thitung  daripersamaan regresi  dengan  nilai  kritis  dari  tabel-t  (t-tabel)  pada  tingkat  kepercayaan  tertentu.  Jika thitung  >  t-tabel  berarti  H 0 tidak  dapat  diterima,artinya  variabel  independen  signifikan mempengaruhi variabel dependen, demikian pula sebaliknya jika thitung < t-tabel berarti H 0 tidak  dapat  ditolak,artinya  variabel  independen  tidak  signifikan  mempengaruhi  variabel dependen.  Pengujian  juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan probability value dengan kriteria tidak menerima H0 jika probability valuenya < nilai α.
b. Uji F Statistik
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  secara  bersama-sama terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  ini  didasarkan  atas  hipotesis  nol  (H 0 )  yang  hendak diuji, dengan hipotesis statistik sebagai berikut (Gujarati, 2003):
H0;  β1=  β2=  β3....  =  βi  =  0,  maka  variabel  independen  secara  bersama-sama  tidak mempengaruhi variabel dependen.
H1; βi ≠ 0, minimal satu variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Untuk menguji kedua hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan nilai  F  tabel.  Jika  nilai  F  hitung  >  F  tabel  maka  kitatidak  dapat  menerima  H 0 atau  dengan kata  lain  H 1 yang  menyatakan  bahwa  semua  variabel  independen  secara  bersama-sama mempengaruhi  variabel  dependen  tidak  dapat  ditolak.  Atau  pengujian  dapat  dilakukan dengan  menggunakan probability  value  dengan  kriteria  tidak  menerima  H 0 jika  probability valuenya < nilai α.
c. Penafsiran koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur  kedekatanhubungan  antara variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  R 2 menunjukan  besarnya  proporsi  atau persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara simultan.  Besarnya  R 2 berada  antara  0  dan  1  (  0  <  R 2 <  1  ).  Hal  ini  menunjukan  bahwa semakinmendekati  1  nilai  R 2 berarti  model  tersebut  dapat  dikatakan  baik  karenasemakin dekat  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabelindependen.  Dengan  kata  lain, semakin mendekati 1 maka variasi dependen hampir seluruhnya dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## 1. Pemilihan Model Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  data  panel  yang  terdiri  dari  tiga model  yaitu common effect, fixed effect,  dan random effect. Dengan adanya ketiga model tersebut  maka  diperlukan  pemilihan  model  yang  dipilih.  Alat  uji  digunakan  untuk  memilih antara fixed effect dan common effect digunakan uji  chow, sedangkan untuk memilih model antara fixed effec dan random effect digunakan uji hausman.
Uji Chow
Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi dengan membandingkan common effect  dan  fixed  effect  yang  dilihat  melalui  probabilitas  chi-square  keduanya.  Jika  nilai probabilitas cross-section kurang dari 0.05, maka menggunakan model fixed effect dan jika nilai  probabilitas cross-section  lebih dari 0.05, maka menggunakan model  common effect. Berdasarkan  Tabel  4.2,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  probabilitas cross-section  chi-Square sebesar 0.0013 kurang dari taraf signifikan 0.05. Maka dapat disimpulkan dalam pengujian
chow ini model fixed effect lebih tepat dalam mengestimasi penelitian ini dari pada common effect. Berikut ini adalah tabel estimasi dari uji chow :
Tabel 2
Tabel Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Pool: GR Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 2.527127  (13,53)  0.0089 Cross-section Chi-square 33.763837 13  0.0013
Sumber: Hasil olahan E-Views 9, Tahun 2019

## Uji Hausman
Uji hausman dilakukan untuk menentukan model regresi dengan membandingkan fixed effect  dan  random  effect  yang  dilihat  melalui  probabilitas  chi-square  keduanya.  Jika  nilai probabilitas chi-square kurang dari 0.05 maka menggunakan model fixed effect dan jika nilai probabilitas chi-square  lebih  dari  0.05  maka  menggunakan  model  random  effect. Berdasarkan  Tabel  4.2,  hasil  uji hausman  menunjukkan  bahwa  probabilitas  chi-Square bernilai  0.0012  Karena  nilai  probabilitas chi-Square  lebih  kecil  dari  0.05  maka  model  fixed effect yang terpilih. Maka dari hasil perhitungan dengan regresi sederhana, uji chow dan uji hausman maka model data yang dipilih adalah fixed effect.
Tabel 3 Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: GR Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 15.772199 3 0.0013
Sumber: Hasil olahan E-Views 9, Tahun 2019
2. Hasil Uji Statistik Analisis Regresi : a. Uji Signifikan Simultan (Uji F Statistik)
Uji F Statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  secara  bersama-sama  atau  simultan.  Berdasarkan  pada  hasil  regresi  menunjukkan bahwa nilai probabilitas Uji F Statistik sebesar 0.001186 lebih dari taraf signifikan 0.05 maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  aglomerasi  ekonomi  dan  modal
manusia  secara  bersama  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  gini  rasio  di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
b. Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model  yang  digunakan  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Rentang  nilai  R 2 adalah  antara  0-1.  Semakin  R 2 mendekati  nilai  1  artinya  semakin  besar  variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.
Berdasarkan pada hasil regresi panel data diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R 2 )  sebesar  0.478821.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  perubahan  gini  rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mampu dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi  ekonomi  dan  modal  manusia  sebesar  47,88%  sedangkan  sisanya  sebesar 52,12% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
c. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji t Statistik)

## Estimasi Model Persamaan Regresi Data Panel
Tabel 4
Estimasi Model Persamaan Regresi Data Panel Pendekatan Fixed Efek Model (REM) Variabel Independent Variabel Dependent Gini Rasio (Y) Koefisien Std.Error t-stat P-Value C 1.051353 0.268672 3.913149 0.0003 GRW 0.000614 0.005033 0.122063 0.9033 AGL -0.000726  0.003787  -0.191694 0.8487 HC -0.011332  0.004238  -2.673872 0.0099 R 2 0.478821 Prob (F-statistic) 0.001186
Sumber: Hasil olahan E-Views 9, tahun 2019
Setelah model persamaan regresi data panel di atas lolos uji chow dan uji hausman. Maka sesuai dengan hasil uji spesifikasi Hausman ( Hausman Spesifikasi Test), dapat dilihat hasil  penelitian  model  persamaan  regresi  data  panel  untuk  mengetahui  hubungan  antara pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia  terhadap ketimpangan pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fixed effect model (FEM).
Berdasarkan pada nilai konstanta dan koefisien tersebut maka didapatkan persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut :
GR it = 1,051353 + 0,000614GRW it – 0,000726AGLit – 0,011332HCit Dari tabel hasil estimasi persamaan regresi data panel diatas dengan pendekatan fixed effect model maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  memiliki pengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  pada  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Ini  ditunjukkan  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0.9033  lebih  besar  dari  alpa  0,05  persen,  yang  artinya  kenaikan  1  persen pertumbuhan  ekonomi  akan  mengakibatkan  peningkatan  ketimpangan  pendapatan  antar Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  sebesar  0.000614  dengan  asumsi  variabel aglomerasi dan modal manusia dianggap konstan.
Hal  ini  sesuai  dengan  Hipotesis  Kuznets,  bahwa  tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi, distribusi  pendapatan  cenderung  memburuk,  namun  pada  tahap    selanjutnya,  distribusi pendapatan  akan  membaik,  namun  pada  suatu  waktu  akan  terjadi  peningkatan  disparitas lagi  dan  akhirnya  menurun  lagi  (Putri,  Amar,  &  Aimon,  2015).  Pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  dengan  arah  yang  positif.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  jumlah  produksi sehingga  output juga  meningkat.  Bertambahnya  output  akan  meningkatkan  pendapatan masyarakat dan menambah pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar  wilayah  akan  semakin  mengecil  (Kurniasih,  2013).  Selanjutnya,  Alisjahbana  (2012) dalam  Wibowo  (2016)  menyatakan  bahwa  permasalahan  ketimpangan  pendapatan masyarakat  merupakan  suatu  problem  jangka  panjang,  sehingga  untuk  memperbaiki ketimpangan pendapatan masyarakat diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih baik dan dalam  jangka  panjang.  Dengan  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan  yang  telah dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Dengan semakin  meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusianya,  kesempatan  untuk  bersaing  di pasar  kerja  semakin  meningkat  sehingga  mampu  memiliki  tingkat  penghasilan  yang  lebih baik pula.
Hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  yang  terjadi  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  ketimpangan  pendapatan  bisa  disebabkan  karena  pertumbuhan  ekonomi  antar Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  tergolong  fluktuatif  dan  belum  terjadi secara merata. Hal ini dapat dijumpai  di beberapa Kabupaten/Kota yang memang memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  seperti  Kabupaten  Ketapang  dengan  pertumbuhan ekonomi  yang  mencapai  7,97  persen    tahun  2016  dan  turun  menjadi  7,21  persen  tahun 2017,  diikuti  Kabupaten  Kubu  Raya  dengan  capaian  pertumbuhan  ekonomi  6,37  persen tahun  2016  dan  meningkat  menjadi  6,56  persen  di  tahun  2017.  Sedangkan  Kabupaten Melawi  mempunyai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  rendah  dibandingkan  13 daerah  Kabupaten/Kota  lainya  yaitu  sebesar  4,75  persen  pada  tahun  2016  dan  meningkat menjadi 4,79 di tahun 2017.
Fenomena  yang  terlihat  dari  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah berdampak kepada ketimpangan pendapatan yang  relatif  rendah  sehingga  dapat  di  gambarkan  bahwa  untuk  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat kondisi ketimpangan pendapan relatif tergolong masih rendah atau sedang.  Namun  dalam  hal  ini,  pertumbuhan  yang  tinggi  bukanlah  menjadi  satu-satunya syarat untuk mencapai tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah pula. Akan tetapi ada kondisi  tertentu  dimana  setiap  daerah  capaian  pertumbuhan  ekonominya  berbeda-beda antara  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya.  Seperti  yang  di  jelaskan  oleh  Sjafrizal  (2017), yang  menyatakan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  yang  terjadi  ini  pada  awalnya diakibatkan  oleh  adanya  perbedaan  faktor  kandungan  sumber  daya  alam  dan  perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan faktor tersebut,  menyebabkan  kemampuan  suatu  daerah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  mendorong  proses  pembangunan  juga  menjadi  berbeda.  Oleh  karena  itu, dalam setiap perkembangannya pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah-wilayah yang masuk  dalam  kategori  relatif  maju  ( developed  region)  dan  wilayah  relatif  terbelakang ( underdeveloped  region).  Pengaruh  yang  positif  dan  tidak  signifikan  antara  pertumbuhan ekonomi  terhadap  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  pada  daerah  Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan studi yang dilakukan Arbia (2005), Panizza (2002), Chamber  (2010),  Kurniawan  dan  Sugiyanto  (2013),  Charless-Coll  (2013),  Wahiba  &  El Weriemmi (2014), Turnovsky, (2015), Rubin & Segal (2015), Hassan, Zaman & Gul (2015), Yang  &  Greaney  (2016),  Mukhlis,  Hidayah  dan  Sariyani  (2018),  Pradana,  &  Sumarsono (2018), dan  Trimurti, et.al (2018)
2. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  aglomerasi  memiliki  pengaruh  negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  pada  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Barat.  Ini  ditunjukkan  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.8487  lebih besar dari alpa 0,05 persen, yang artinya kenaikan 1 persen aglomerasi akan mengakibatkan penurunan  ketimpangan  pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat sebesar  0.000726  dengan  asumsi  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  modal  manusia dianggap konstan. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan namun nilai koefisiennya sangat kecil  sekali  dalam  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan  yaitu  sebesar  0,000726, artinya  terkonsentrasinya  kegiatan  ekonomi  pada  suatu  wilayah  tidak  terlalu  berdampak kepada  penurunan angka ketimpangan antar Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat.
Seperti  di  ketahui  aglomerasi  adalah  adalah  salah  satu  indikator  berkembangnya  peranan industri  manufaktur  di  suatu  wilayah.  Aglomerasi  yang  cukup  tinggi  akan  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  daerah  cenderung  tumbuh  lebih  cepat.  Kondisi  tersebut  akan mendorong  proses  pembangunan  daerah  melalui  peningkatan  penyediaan  lapangan  kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Sjafrizal, 2008). Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang. Selanjutnya Sjafrizal  (2008),  menjelaskan  bahwa  terjadinya  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  yang  cukup tinggi  pada  wilayah  tertentu  jelas  akan  mempengaruhi  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi.
Walaupun  secara  langsung  variabel  aglomerasi  ekonomi  ini  berpengaruh  negatif  dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan namun secara tidak langsung konsentrasi kegiatan ekonomi ini memberikan dampak terhadap naik turunnya ketimpangan pendapatan antar  daerah.  Hubungan  antara  aglomerasi  dengan  ketimpangan  pendapatan  antar Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  dilihat  dari  besarnya  rasio  PDRB Kabupaten/Kota  terhadap  PDRB  total  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  cukup  bervariasi,  hal  ini disebabkan  kondisi  di  setiap  daerah  memiliki  keunggulan  komparatif  yang  berbeda  pula, seperti  perbedaan  akan  sumber  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah,  faktor- faktor  produksi  infrastruktur  yang  mencakup  sarana  dan  prasarana  penunjang  serta kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  daerah  tersebut.  Perbedaan  ini menyebabkan  besarnya  rasio  PDRB  di  setiap  daerah  berbeda  sangat  signifikan,  dan ditunjang dengan peranan atau kontribusi sektoral terhadap total PDRB yang juga berbeda antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Selain  itu,  tingginya  nilai  tambah produksi  terhadap  PDRB  Provinsi  Kalimantan  Barat  ternyata  tidak  sejalan  dengan  besaran pendapatan  perkapitanya,  dimana  PDRB  perkapita  tertinggi  terdapat  pada  Kota  Pontianak dan Kabupaten Ketapang.
Keterkaitan  antara  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  (aglomerasi  ekonomi)  terhadap ketimpangan pendapatan berdampak kepada penurunan ketimpangan pendapatan yang ada di  Kabupaten  Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat,  dimana  secara  keseluruhan  aglomerasi  yang terjadi antar Kabupaten/Kota memberikan pengaruh kepada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan, walaupun perubahan dari aktivitas terpusatnya kegiatan ekonomi antar daerah tersebut  masih  relatif  rendah  atau  kecil,  dimana  daerah-daerah  yang  aktivitas  ekonominya terpusat  dan  berdampak  pada  penurunan  angka  ketimpangan  pendapatan  yaitu  daerah Kabupaten Mempawah, Sanggau, Ketapang, Melawi, Kubu Raya dan Kota Singkawang. Studi dari  Samsir  &  Rahman  (2018),  Ha,  Minh  Nguyen,  Le,  Dang  Nguyen  &  Kien-Trung  (2019) menyimpulkan  bahwa  variabel  aglomerasi  memiliki  pola  hubungan  yang  negatif  dan  tidak
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun penelitian ini berbeda dengan Yusica, Malik, & Arifin (2018), Mukhlis, Hidayah & Sariyani (2018), Kurniawan, & Sugiyanto (2013), Castells-Quintana  (2015),    yang  menyimpulkan  bahwa  bahwa  variabel  aglomerasi  secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Ketimpangan wilayah.
3. Pengaruh Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  modal  manusia  yang  diproksi  dengan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap ketimpangan  pendapatan  antar  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0099 lebih kecil dari alpa 0,05 persen, yang artinya  kenaikan  1  poin  Indeks  Pembangunan  Manusia  akan  mengakibatkan  penurunan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0.0113 dengan  asumsi  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  aglomerasi  dianggap  konstan.  Seperti yang kita ketahui tujuan utama dari pembangunan manusia ini adalah untuk memperbanyak pilihan-pilihan  yang  dimiliki  manusia,  dimana  hal  tersebut  tidak  mungkin  tercapai  tanpa adanya  kebebasan  memilih  apa  yang  mereka  inginkan  dan  bagaimana  mereka  akan menjalani  hidup.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  ini  terbagi  dalam  empat  dimensi, yakni dimensi kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan yang diukur dari angka melek huruf dan angka harapan sekolah, serta kemampuan daya beli atau purchasing power parity index (PPP). Oleh karena itu, semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat  kesenjangan  pendapatan  daerah  pun  semakin  rendah.  Dan  sebaliknya,  semakin rendah  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  maka  dapat  mengakibatkan  tingkat kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alvan (2007), dikatakan bahwa untuk mencapai GDP  dan  pendapatan  perkapita  yang  lebih  tinggi,  serta  tingkat  ketimpangan  yang  lebih rendah,  indeks  pembangunan  manusia  sebaiknya  diprioritaskan  dalam  program pembangunan suatu negara maupun daerah. Tingginya nilai indeks pembangunan manusia ini  akan  berdampak  positif  terhadap  distribusi  pendapatan,  sehingga  semakin  baik  nilai indeks pembangunan manusia, maka semakin rendah tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk nilai indeks pembangunan manusianya, maka semakin  tinggi  pula  tingkat  kesenjangan  pendapatannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menekan tingkat  kesenjangan  pendapatan  di  suatu  daerah  maupun  negara,  indeks  pembangunan manusianya turut perlu diperhatikan.
Peran  modal  manusia  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah.  Hal  ini
dapat  tergambar  dari  peningkatan  IPM  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan Barat  yang  selama  2  tahun  terakhir  mengalami  tren  peningkatan  dan  penurunan  pada ketimpangan  pendapatan,  sebagai  contoh  beberapa  Kabupaten/Kota  yang  angka  IPM  nya tinggi  dan  berdampak  pada  angka  ketimpangan  pendapatan  yang  turun  adalah Kabupaten Sambas  dengan  IPM  tahun  2016  sebesar  64.94  poin  dan  meningkat  menjadi  65.92  poin dengan  capaian  gini  rasio  sebesar  0,38  turun  menjadi  0,31  poin,  kemudian  diikuti  oleh daerah lainnya yang kondisinya sama dengan Kabupaten Sambas, yaitu Kabupaten Landak, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Melawi, Kubu Raya, dan Kota Singkatang.
Kondisi  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  tidak  merata  antar  daerah menyebabkan  daerah  yang  IPM-nya  lebih  tinggi  akan  memiliki  kualitas  manusia  yang  baik sehingga  dapat  menunjang  pembangunan  dan  sebaliknya.  IPM  yang  tidak  merata  antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya  yang  lebih  baik  dan  ada  daerah  yang  relatif  tidak  maju  akibat  kualitas manusianya  yang  rendah.  Hal  ini  akan  mendorong  tidak  seimbangnya  pembangunan  yang terjadi.  Apabila  hal  ini  terus  dibiarkan  maka  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  antar daerah akan semakin melebar.
Dengan  demikian    modal  manusia  yang  diproksi  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh  positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimanan  Barat.  Temuan  ini  sesuai  dengan  teori human capital yang mengatakan bahwa modal manusia yang dilihat dari aspek pendidikan memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  akan  mengurangi  disparitas pendapatan sebab faktor pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.  Teori  ini  menganggap  pertumbuhan  penduduk  ditentukan  oleh  produktivitas perorangan.  Jika  setiap  masyarakat  memiliki  pendapatan  yang  lebih  tinggi  karena pendidikannya yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Samir dan Rahman (2018), Shahabadi, Nemati & Hosseinidoust (2018),  Pradana  & Sumarsono (2018), Lee, J-W, & Lee, H (2018), Akhmad, Alyas,  & Amir. 2018. Ha, Minh Nguyen, Le, Dang Nguyen & Kien-Trung (2019) Putri, Amar & Aimon  (2015),  dan  Thomas  (2009),  yang  menyimpulkan  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  mengenai  dampak  pertumbuhan ekonomi,  aglomerasi  dan  modal  manusia  terhadap  ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan. Selama  periode  penelitian  tahun  2013-2017  di  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan Barat  terjadi  ketimpangan  pendapatan  yang  relatif  berfluktuatif  dan  masih  rendah berdasarkan  data  gini  rasio.  Variabel  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  tidak siginifikan,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Charless-Coll  (2013), Wahiba  &  El  Weriemmi (2014),  Turnovsky,  (2015),  Rubin  &  Segal  (2015),  Hassan,  Zaman  &  Gul  (2015),  Yang  & Greaney (2016), Mukhlis, Hidayah dan Sariyani (2018), Pradana, & Sumarsono (2018), dan Trimurti,  et.al  (2018).  variabel  aglomerasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan,  hasil penelitian ini sejalan dengan Samsir & Rahman (2018), Ha, Minh Nguyen, Le, Dang Nguyen &  Kien-Trung  (2019).  Namun  penelitian ini  berbeda  dengan  Yusica,  Malik,  &  Arifin  (2018), Mukhlis,  Hidayah  &  Sariyani  (2018),  Kurniawan,  &  Sugiyanto  (2013),  Castells-Quintana (2015),  yang menyimpulkan bahwa bahwa variabel aglomerasi secara parsial berpengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap  Ketimpangan  wilayah.  Sedangkan  variabel  modal manusia  yang  di  proksi  dengan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat, hasil penelitian ini sejalan dengan Samir dan Rahman (2018), Shahabadi, Nemati & Hosseinidoust (2018),  Pradana  & Sumarsono (2018), Lee, J-W, & Lee, H (2018), Akhmad,  Alyas,    &  Amir.  2018.  Ha,  Minh  Nguyen,  Le,  Dang  Nguyen  &  Kien-Trung  (2019) Putri,  Amar  &  Aimon  (2015),  dan  Thomas  (2009).  Namun  secara  simultan  variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Dengan  demikian, pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  merumuskan  kebijakan  pembangunan  yang  tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat agar tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan  semakin  rendah,  dengan  cara  pemerataan  dibidang  pembangunan infrastruktur,  alokasi  investasi  di  setiap  daerah  baik  PMDN  maupun  PMA,  memperhatikan kualita  SDM  dan  tenaga  kerja  terdidik  sehingga  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi pembentukan  PDRB  di  masing-masing  Kabupaten/Kota,  serta  penyediaan  pelayanan  publik agar  kesenjangan  antar  daerah  kota  dan  kabupaten  tidak  semakin  lebar.  Tujuan pembangunan tidak semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus  mempertimbangkan  pemerataan  dan  kesejahteraan.  Pemerintah  perlu  mengkaji
kembali  terhadap  permasalahan  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  antar Kabupaten/Kota  akibat  adanya  aglomerasi  ekonomi  dengan  melakukan  distribusi  investasi dan transfer teknologi pada wilayah-wilayah yang tertinggal, sehingga kegiatan konsentrasi penduduk  di  suatu  wilayah  dapat  dihindari  dan  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  di  setiap wilayah  dapat  memicu  peningkatan  pendapatan  bagi  masyarakat.  Peran  pemerintah  dalam meningkatkan  kualitas  modal  manusia  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  harus  lebih diperhatikan  secara  maksimal,  yaitu  dengan  cara  memberikan  porsi  anggaran  pengeluaran pembangunan  dibidang  pendidikan  dan  bidang  kesehatan  yang  lebih  produktif  dan  tepat sasaran  terutama  dalam  menciptakan  kualitas  SDM  guna  mendorong  peningkatan produktivitas penduduk dan  tenaga kerja sehingga dapat  meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Akhmad,  Alyas,    &  Amir.  2018.  The  Effect  Of  Economic Growth  And  Income  Inequality  On Poverty  In  Indonesia.  IOSR  Journal  of  Economics  and  Finance  (IOSR-JEF)  e-  ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 9, Issue 4 Ver. II (Jul – Aug. 2018), PP 20-26
Alawin, M., Siam, A., & Al-Hamdi, M. 2013. The relationship between economic growth and income distribution in Jordan, International Management Review, 9(2), 25-26.
Alvan,  Arzu.  2007.  Forging  a  Link  Between  Human  Development  and  Income  Inequality: CrossCountry Evidence. Review of Social, Economic and Business Studies, Vol.7/8, 31- 43.
Amri,  Khairul.  2017.  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  :  Panel Data 8 Provinsi di Sematera. Jurnal Ekonomi dan Manemen Teknologi, 1(1), 2017, 1- 11.
Arbia.  G.  Laura  de  Dominicis.  Gianfranco  Piras.  2005.  Regional  Growth  and  Regional Inequality  in  EU  and  Transition  Countries:  a  Spatial  Econometric  Approach.  45th Congress  of  the  European  Regional  Science  Association  23-27  August  2005. Amsterdam.
Badan  Pusat  Statistik.  PDRB  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat  2013-2017.  BPS Kalimantan Barat.
Badan  Pusat  Statistik.  Berbagai  Penerbitan.  Kalimantan  Barat  Dalan  Angka.  BPS Kalimanan Barat.
Badriah,  Lilis  Siti,  Herman  Sambodo  &    Irma  Suryahan.  2006.  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhinya  Di  Kabupaten  Purbalingga. EKO-REGIONAL, Vol 1, No.2, September 2006.
Baharuddin, A. H., Ismail, R. A. G., & Ghani, N. H. M. 2016. Economic growth and disparity issues in income and education: A causal enquiry on ASEAN Countries, Institution and Economies. 8(3), 1-36.
Becker,  G.  S.  and  Chiswick,  B.  R.  1966.  Education  and  the  distribution  of  earnings. American Economic Review 56 (2): 358–369.
Binatli,  A.  O.  2012.  Growth  and  income  inequality:  a  comparative  analysis.  Economics Research International.
Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From The  Colombian  Experience.  The  Annals  of  Regional  Science,  2006,  vol.  40,  issue  3, 661-676.
Charles-Coll,  J.  A.  2013.  The  debat  over  the  relationship  between  income  inequality  and economic growth: Does inequality matter for growth?. Research in Applied Economics, 5(2),1-18.
Castells-Quintana, David. 2015. Concentration of resources and economic  development: An empirical overview. REGION, ISSN 2409-5370, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve, Vol. 2, Iss. 1, pp. Y17-Y25.
Chambers,  D.  2010.  Does  a  rising  tide  raise  all  ships?  the  impact  of  growth  on  inequality. Applied Economics Letters, 17(6), 581–586.
Creswell,  J.  W.  2016.  Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran (Edisi Ke-6). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Das, S., Sinha, G., & Mitra, T. K. (2014). Economic growth and income inequality: examining the links in indian economy, Journal of Quantitative Economics, 12(1), 86-95.
North,  Douglas.  C.  1955.  Location  Theory  and  Regional  Economic  Growth.  Journal  of Political, Vol. LXIII, pp.243-258.
Frazer,  G.  2006.  Inequality  and  Development  Across  and  Within  Countries.  World Development, 34 (9), 1459–1481.
Ferdinand,  Niyimbanira.  2017.  Analysis  of  the  Impact  of  Economic  Growth  on Income  Inequality  and  Poverty  in  South  Africa:  The  Case  of  Mpumalanga Province.  International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues,  2017,  7(4),  254- 261.
Geppert, K., & Stephan, A.  2008. Regional disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration. Regional Science Association International, 87(2), 193–217.
Gujarati, Damodar. 2003. Ekonomimetrika Dasar, Erlangga, Jakarta.
Hassan, S. A., Zaman K., & Gul, S. 2015. The relationship between growthinequality-poverty triangle  and  environmental  degradation:  unveiing  the  reality,  Arab  Economics  and Business Journal, 10, 57-71.
Ha, Minh Nguyen, Le, Dang Nguyen, & Trung-Kien, Pham. 2019. The Impact Of Urbanization On Income Inequality: A Study In Vietnam. Journal of  Risk and Financial Management.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004.  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah  :  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan Peluang.  Jakarta: Erlangga.
Kurniasih,  Erni  Panca.  2013.    Ketimpangan  Wilayah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat Suatu  Kajian  terhadap  Hipotesis  Kuznet.  Jurnal  Eksos.  Volume  9,  Nomor  1,  Februari 2013. Hlm. 36-48. ISSN 1693 – 9093.
Kurniawan,  Benedictus  Riandoko  Adi  &  Sugiyanto,  FX.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Share  Sektor  Industri  Dan  Pertanian  Serta  Tingkat  Jumlah  Orang  Yang Bekerja  Terhadap  Ketimpangan  Wilayah  Antar  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah Tahun 2002-2010. Diponegoro Journal Of Economics. Volume 2, Nomor 1,  Halaman 1 - 14
Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Inequality. The American Economic Review, Vol 63 (3), pp.247-258.
Lee,  Jong-Wha,  &  Lee,  Hano.  2018.  Human  Capital  And  Income  Inequality.  ADBI  Working Paper Series. 810. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
Lundberg, M. and Squire, L. 2003. The simultaneous evolution of growth and inequality. The Economic Journal, 113(487), 326–344.
Mincer,  J.  1970.  The  distribution  of  labor  incomes:  A  survey  with  special  reference  to  the human capital approach. Journal of Economic Literature 8 (1): 1–26.
Mincer,  J.  A.  1974.  Schooling,  Experience,  and  Earnings.  Cambridge,  MA:  National Bureau of Economic Research.
Mukhlis, I., & Simanjuntak, T. M. 2016. The Nexus of Economic Factors and Poverty in The Region’s Economy. International Journal of Management Science, 7(1), 14–20.
Mukhlis,  Imam,  Isnawati  Hidayah  &  Sariyani.  2018.  Economic  Agglomeration,  Economic Growth and Income Inequality in Regional Economies.  Economic Journal of Emerging Markets, 10(2) 2018, 205-212.
Nissim,  B.  D.  2007.  Economic  growth  and  its  effect  on  income  distribution.  Journal  of Economic Studies, 34(1), 42–58.
Putri  Yosi  Eka,  Amar,  Syamsul    &  Aimon,  Hasdi.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 3 No. 6 .
Panizza, Ugo. 2002. Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data. Journal of Economic Growth. Vol. 7 (1). pp. 25-41.
Risso, W. A., & Carrera, E. J. S. 2012. Inequality and economic growth in China, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(2), 80-90.
Rubin, A. and Segal, D.  2015. The effects of economic growth on income inequality in the US. Journal of Macroeconomics, 45, 258–273.
Sabir,  Ahmad  Erani  Yustika,  Susilo,  Maskie.  2015.  Local  Government  Expenditure, Economic  Growth,  and  Income  Inequality  in  South  Sulawesi  Province.  Journal  of Applied Economics and Business. Vol.3, Issue 2-June, 2015, PP.61-73.
Sjafrizal.  2008.  Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi.  Baduose  Media.  Padang  Sumatera Barat.
Sjafrizal.  2017.  Ekonomi  Wilayah  dan  Perkotaan.  Edisi.1,  Cetakan  Ke-3.  Jakarta  :  Rajawali Pers.
Sjafrizal. 2018. Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. Edisi 1. Cetakan Ke-1, Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
Samsir,  Andi,  &  Rahman,  Abdul.  2018.  Menelusur  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan Kabupaten  dan  Kota.  Jurnal  Ecces.  Economics,  Social,  and  Development  Studies. Volume 5 Nomor1 Ed.Juni 2018 : page : 22- 42 . p-ISSN: 2407-6635 e-ISSN : 2580- 5570.
Thomas  V.  2009.  Income  disparity  and  growth.  Global  Journal  of  Emerging  Market Economies, Volume 1, Issue 1, 1 January 2009, Pages 63-86.
Trimurti,  Christimulia  Purnama,  Komalawati,  &  Mertayasa,  I  Gede  Agus.  2018.  Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bali. Prosiding Sintesa. ISBN: 978-602-53420-0-4.
Turnovsky,  S.  J.  2015.  Economic  growth  and  inequality:  the  role  of  public  investment, Journal of Economic Dynamic & Control, 61,204-221.
Wahiba,  N.  F.  and  El-Weriemmi,  M.  2014.  The  relationship  between  economic  growth  and income inequality. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(1):135–
143. Wibowo, Tri. 2012. Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap Income Inequality and Middle Income Trap. Kajian Ekonomi & Keuangan Vol. 20 No. 2 (Agustus 2016).
Yang, Y., & Greaney, T. M. 2016. Economic Growth and Income Inequality in the Asia-Pacific Region:  A  Comparative  Study  of  China,  Japan,  South  Korea,  and  the  United  States, Journal of Asian Economics.
Yusica,  Liling  Vera,  Nazaruddin  Malik,  dan    Arifin,  Zaenal.  2018.  Analisis  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar  Wilayah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur.    Jurnal   Ilmu   Ekonomi Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018 Hal. 230 – 240.