This is an open-access article under the CC-BY License

## Journal of Economics Development Issues
U R L : h t t p : / / J E D I . u p n j a t i m . a c . i d / i n d e x . p h p / J E D I

## Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik
🖂 Diva Noviant Fajar 1 , Moch. Roffiqul Pradana 2 , Sandy Setya Azzurri 3
1,2,3 Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia
Received: July 06, 2023; Published: August 31, 2023

## A B S T R A C T
Gresik  City  is  a  city  that  is  experiencing  very  rapid  economic  growth  on  the  basis  of  the  dynamics  of  capital circulation in the economic market and political mainstream. The process of implementing state power in carrying out  the  provision  of  public  goods  and  services  is  part  of  good  governance.  In  order  for  Good  Governance  to  be successful, it requires commitment from all parties, namely the government and society. Therefore this study aims to determine the management of the public sector in realizing Good Government in the Gresik City area. The method used in this research is descriptive qualitative. The data used in writing is qualitative data, namely data in the form of  information  or  explanations  from  authorized  parties  such  as  decisions  of  the  directors,  a  brief  history  of  the company, organizational structure and description of their duties, and other data relevant to the object of writing. The  results  of  the  research  show  that  the  regional  government  of  Gresik  has  implemented  the  principles  of  good governance,  although  not  optimal.  This  can  be  seen  from  the  existence  of  legal  supremacy,  the  ease  of  accessing information, the efforts to provide good service to the community, and being accountable for all its performance. Keywords: Good Governance; Gresik City; Public Sector.

## ABSTRAK
Kota Gresik sebagi kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam basis dinamika perputaran modal  dalam  pasar  ekonomi  dan  mainstream  politik.  Proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dalam melaksanakan  penyediaan  public  good  and  services  merupakan  bagian  dari  Good  Governance.  Agar  Good Governance kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sektor publik dalam mewujudkan Good Goverment di daerah Kota Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam  penulisan  adalah  data  kualitatif  yaitu  data  yang  berupa  keterangan  atau  penjelasan  dari  pihak  yang berwenang  seperti  keputusan  direksi,  sejarah  singkat  perusahaan,  struktur  organisasi  dan  pendeksrisian  tugas- tugasnya dan data lain yang relevan dengan objek penulisan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah  kota  Gresik  telah  melaksanakan  prinsip  good  governance,  meskipun  belum  maksimal.Hal  ini  dapat  dilihat dari adanya supermasi hukum, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya upaya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempertanggungjawabkan segala kinerjanya.
Kata kunci: Good Governance; Kota Gresik; Sektor Publik.
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)

## How to cite:
Fajar, D. N., Pradana, M. R., & Azzurri, S. S. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik. Journal of Economics Development Issues, 6(2) , pp. 95- 105. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.145.

## PENDAHULUAN
Paradigma  atau  pandangan  masyarakat  umumnya  membentuk  suatu  pengertian  tertentu  dalam  dinamika perkembangan  kehidupan  masyarakat,  bahkan  dapat  mengembangkan  prinsip  atau  pengertian  tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern, antara  lain:  adanya  keterbukaan  transparansi,  peningkatan  efisiensi,  tanggung  jawab  yang  lebih  jelas responsibility ,  dan  kewajaran fairnes (Moenek  et  al.,  2019).  Paradigma  tersebut  merupakan  akibat perkembangan  proses  demokrasi  dan  profesionalisme  di  dunia.  Proses  reformasi  dan  krisis multidimensional  (ekonomi, moneter, hukum,  dan politik) di  Indonesia  sering disebut Good Governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik).  Paradigma  tersebut  mendorong  adanya  reformasi  manajemen keuangan daerah di  tandai  dengan adanya otonomi daerah serta dikeluarkan berbagai  undang-undang dan peraturan pemerintah (Claudia & Jualita, 2020).
Otonomi daerah di Indonesia yang di dasarkan pada undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004    tentang    perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  pusat  dan  Daerah  yang  membuka  peluang  yang  luas  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  dan membangun  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritasnya  masing-masing.  Dengan  berlakunya kedua  undang-undang  tersebut  di  atas  membawa  konsekuensi  bagi  daerah  dalam  bentuk  pertanggung jawaban  atas  pengalokasian  dana  yang  dimiliki,  khususnya  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  dan pelayanan umum kepada masyarakat (Christy et al., 2020).
Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services merupakan  bagian  dari Good  Governance .  Agar Good  Governance kenyataan  dan  sukses,  dibutuhkan komitmen  dari  semua  pihak  yaitu  pemerintah  dan  masyarakat. Good  Governance yang  berkualitas menuntut  adanya  koordinasi  yang  baik  integritas,  profosionalisme,  serta  etos  kerja  dan  moral  yang  tinggi terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-  cita  bangsa  dan  negara  (Indriana,  2018).  Dalam  rangka  itu  di  perlukan pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggung  jawaban  yang  tepat,  jelas,  dan  nyata  sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih,  bertanggung  jawab  serta  bebas  dari  KKN.    Dalam  suatu Good  Governance ,  akuntabilitas  suatu instansi  pemerintahan  merupakan  suatu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Peran  utama  sektor  publik  adalah  menyediakan  informasi  akuntansi  yang  akan  digunakan  oleh manajer  publik  dalam  melakukan  fungsi  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi.  Informasi-informasi diberikan sebagai alat atau sarana untuk untuk menjalankan fungsi-fungsi sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai  (Clarania  &  Chici,  2017).  Pada  dasarnya  prinsip  akuntansi  sektor  publik  tidak  berbeda  dengan prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  pada  sektor  swasta.  Akan  tetapi  harus  diingat  bahwa  sektor  publik memiliki  perbedaan  sifat  dan  karakteristik  dengan  sektor  swasta,  sehingga  penerapan  teknik  akuntansi secara  langsung  tanpa  modifikasi.  Perencanaan  sektor  publik  sangat  penting  dilakukan  untuk mengantisipasi  keadaan  di  masa  yang  akan  datang.  Bagi  tiap-tiap  jenis  organisasi,  sistem  perencanaan berbeda-beda  tergantung  pada  tingkat  ketidakpastian  dan  ketidakstabilan  lingkungan  yang  dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.
Dalam  organisasi  sektor  publik,  lingkungan  yang  mempengaruhi  sangat  heterogen.  Faktor  politik dan  ekonomi  sangat  dominan  dalam  mempengaruhi  tingkat  kestabilan  organisasi.  Informasi  akuntansi diperlukan  untuk  membuat  prediksi-prediksi  dan  estimasi  mengenai  kejadian  ekonomi  yang  akan  datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
publik, maka peran manajer publik sangat penting dalam mengendalikan biaya (Dhiyavani & Indah, 2017). Akuntansi  sektor publik sangat  erat  dengan proses pemilihan program  penurunan biaya. Akuntansi sektor publik juga berfungsi untuk  memfasilitasi  dihasilkannya  anggaran sektor  publik yang efektif,  efisien, dan ekonomi.
Salah satu upaya untuk menilai akuntabilitas kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi  dana untuk tiap-tiap program  dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena  anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja  dapat  menggagalkan  perencanaan yang  sudah  disusun.  Anggaran  sektor  publik  dibuat  untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dengan  menentukan  tingkat  kebutuhan  masyarakat  agar  terjamin  secara  layak  (Damayanti  & Suci, 2017).
Sesuai  dengan  amanat  peraturan    Kinerja  aparatur  pemerintahan  akhir-akhir  ini  banyak  menjadi sorotan,  terutama  sejak  timbulnya  iklim  yang  lebih  demokrasi  dalam  pemerintahan.  Rakyat  mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah selama  ini.  Pengukuran  akuntabilitas  aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat  keberhasilan  organisasi  serta  masih  adanya  anggapan  bahwa  keberhasilan  kinerja  suatu  intansi pemerintahan  tergantung  dari  kemampuan  instansi  tersebut  menyerap  anggaran  tanpa  mengukur  hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pengukuran kinerja yang membantu memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu  organisasi  sebagai  bahan  pertanggungjawaban  kepala  pemerintahan  terhadap  masyarakat  melalui lembaga legislatif.
Sesuai  dengan  amanat  peraturan  pemerintah  kinerja  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  telah  dijabarkan  dalam  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  tata  cara  penyusunan  anggaran  dan  pendapatan belanja  daerah,  yang  secara  substantif  memberikan  pedoman  bagi  pelaksanaan  sistem  anggaran  berbasis performance budget , yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya hasil kinerja dari perencanaan alokasi  biaya  yang  telah  ditetapkan.  Melalui  pengukuran  kinerja  diharapkan  instansi  pemerintah  dapat mengetahui, mengukur,  dn mengevaluasi kinerja dalam suatu  periode tertentu, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan lebih objektif.
Kota  Gresik  sebagai  kota  yang  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  pesat  dalam  basis dinamika  perputaran  modal  dalam  pasar  ekonomi  dan mainstream politik  Kota  Gresik  merupakan  sentral kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi sehingga diklaim oleh beberapa pemangku kekuasaan birokrasi pemerintahan sebagai pintu gerbang kawasan Jawa Timur Indonesia setelah Surabaya, dalam pemerintahan Kota  Gresik  untuk  mewujudkan Good  Governance pemerintah  akan  menghadapi  globalisasi  yang  sarat dengan persaingan liberalisme arus, informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya.
Di  sisi  internal  pemerintah  Kota  Gresik  akan  menghadapi  masyarakat  yang  semakin  cerdas  dan masyarakat  yang  semakin  banyak  tuntutannya.  Pemberian  otonomi  daerah  akan  mengubah  perilaku pemerintah  daerah  untuk  lebih  efisien  dan  profesional.  Jika  kita  melakukan  introspeksi  terhadap  kondisi Indonesia. Khususnya praktik manajemen dan  administrasi  publik memang belum baik.  Pelayanan publik ( public  service )  yang  buruk,  ekonomi  yang  sangat  birokratis.  Kebocoran  anggaran,  membudayakan korupsi,  kolusi.  Dan  nepotisme  (KKN)  merupakan  bukti  kacaunya  sistem  manajemen  keuangan  publik. Buruknya  manajemen  keuangan  publik  juga  dialami  oleh  perusahaan  milik  pemerintah.  Negara  ini sebenarnya memiliki kekayaan alam, kekayaan seni  dan budaya. Serta sumber daya manusia yang sangat potensial.  Akan  tetapi  tidak  dikelola  dengan  baik  sehingga  tidak  dapat  menciptakan  kesehjahteraan masyarakatnya. Pemerintah perlu berpikir ulang untuk menentukan konsep pembangunan yang demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi publik.
Kebijakan  pengelolaan  keuangan  di  pemerintah  Kota  Gresik  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan dapat  dipandang  sebagai  strategi  yang  memiliki  tujuan  ganda,  strategi  untuk  memperkuat  perekonomian daerah  dalam  rangka  memperkokoh  perekonomian  nasional  untuk  menghadapi  era  perdagangan  bebas, secara  internal  masyarakat  tengah  dilanda  ancaman  disintegratis  bangsa,  dan  kepanikan  publik  yang diakibatkan  lemahnya  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Reformasi  keuangan  daerah  berhubungan  dengan
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
perubahan  sumber-  sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah  yang  meliputi  perubahan  sumber-sumber penerimaan  keuangan  daerah,  reformasi  keuangan  daerah  juga  akan  berdampak  pada  perlunya dilakukannya  reformasi  anggaran  daerah.  Pemerintah  fokus  pada  pemberian  pengarahan  bukan  produksi pelayanan  publik.  Pemerintah  daerah  harus  menyediakan  beragam  pelayanan  publik,  tetapi  tidak  harus terlibat  secara  langsung  dengan  proses  produksinya  ( providing ).  Sebaliknya  pemerintah  daerah memfokuskan  diri  pada  pemberian  arahan,  sedangkan  produksi  pelayanan  publik  diserahkan  pada  pihak swasta  dan  sektor  ketiga  (lembaga  swadaya  masyarakat  dan  non-profit  lainnya).  Berkaitan  dengan  latar belakang tersebut, maka penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan sektor publik dalam mewujudkan Good Goverment di daerah Kota Gresik.

## KAJIAN LITERATUR

## Sistem Pemerintahan di Indonesia
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang  sedikit  mirip  dengan  negara  serikat/federal.  Namun  terdapat  perbedaan-perbedaan  yang  menjadikan keduanya  tidak  sama.  Otonomi  daerah  bisa  diartikan  sebagai  kewajiban  yang  dikuasakan  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurusi  sendiri  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  aspirasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  juga  hasil  guna  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  yaitu  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengatur  pemerintahan  serta kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginanan dan suara masyarakat (Sugiyanto, 1999).
Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi  yang  wajib  diberdayakan  dengan  cara  memberikan  daerah  kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih nyata  dan  bertanggung  jawab,  utamanya  dalam  menggali,  mengatur,  dan  memanfaatkan  potensi  besar masing-masing daerah, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai  dengan sendiriny. Otonomi daerah tersebut harus diikiuti dengan serangkaiyan reformasi disektor publik.
Istilah  sektor  publik  sendiri  memiliki  pengertian  yang  bermacam-macam.  Hal  tersebut  merupakan konsekuwensi  dari  luasnya  wilayah  publik,  sehingga  setiap  disiplin  ilmu  (ekonomi,  politik,  hukum  dan sosial)  memiliki  cara  pandang  dan  difinisi  yang  berbeda  beda  dari  sudut  pandang  ilmu  ekonomi,  sektor publik  dapat  memahami  sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  usaha  unuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa  tugas  dan  fungsi  sektor  publik  sebenarnya  dapat  juga  dilakukan  oleh  sektor  swasta, misalnya  tugas  untuk  menghasilkan  beberapa  jenis  pelayan  publik,  seperti  layananan  komunikasi  akan tetapi  untuk  tugas  tertentu  keberadaan  sektor  publik  tidak  dapat  digantikan  oleh  sektor  swasta,  misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsikuensinya, akuntansi sektor publikdalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan sistem akuntansi yang bisa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
Dimensi  reformasi  sektor  publik  tersebut  tidak  saj  sekedar  perubahan  format  lembaga  akan  tetapi mencangkup  pembaharuan  alat-alat  yang  digunakan  untuk  mendukung  berjalannya  lembaga-lembaga publik  tersebut  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  sehingga  cita-cita  refoemasi yaitu menciptakan Good Governance benar-benar tercapai.

## Keuangan Daerah
Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat  diartikan  sebagai  "semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  yang  lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
2005,  "Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban  tersebut". Hak dan kewajiban daerah tesebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan  keuangan  negara  dan  merupakan  elemen  pokok  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah. Menurut  Halim  (2004:20),  "Ruang  lingkup  keuangan  daerah  terdiri  dari  keuangan  daerah  yang  dikelola langsung  dan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Yang  termasuk  dalam  keuangan  yang  dikelola  langsung adalah  APBD  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Sedangkan  keuangan  daerah  yang  dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)".

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban, pengawasan  daerah".  Pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  hal  ini  mengandung  beberapa  kepengurusan  di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga  sering  disebut  pengurusan  bendaharawan.  Dalam  pengelolaan  anggaran/keuangan  daerah  harus mengikuti  prinsip-prinsip  pokok  anggaran  sektor  publik.  Pada  Permendagri  No.  26  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007  menyatakan  bahwa  APBD  harus  disusun  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  pokok  anggaran  sektor  publik  diantaranya,  partisipasi  masyarakat, transparasi  dan  akuntabilitas  anggaran,  disiplin  anggaran,  keadilan  anggaran,  efisiensi  dan  efektivitas anggaran, dan taat asas.
Dengan  adanya  reformasi  keuangan  daerah  terjadi  perubahan  mendasar  pengelolaan  keuangan daerah/anggaran  daerah  (APBD)  yaitu  perubahan  dari  Traditional  Budgeting  ke  Performance  Budgeting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005: 63-64): Aspek utama budgeting reform adalah perubahan  dari  traditional  budgeting  ke  performance  budgeting.  Traditional  budgeting  didominasi  oleh penyusunan  anggaran  yang  bersifat  line-item  dan  incremental,  proses  penyusunan  anggaran  hanya mendasarkan  pada  besarnya  realisasi  anggaran  tahun  sebelumnya.  Performance  budgeting  pada  dasarnya adalah  sistem  penyusunan  dan  pengelolaan  anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  pencapaian  hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi  pada  kepentingan  public  (Antika,  et  al.,  2020;  Siahaan  &  Simanjuntak,  2020;  Mbipi,  et  al., 2020; Rahman & Rachman, 2021).

## Good Governance
Menurut Haryanto (2007), Good Goverance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan,  pengertian Good  Governance tata  kepemerintahan  yang  baik.  Dalam  studi  lain  Menurut Yuswanto (2003), Good Governance tata keleola keuang yang baik, bahwa dalam governance terdapat tiga pilar yang terlibat, yakni publik Governance yang merujuk pada lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembagalembaga pemerintahan, corporate goverance yang merujuk pada dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahan yang baik, dan civil society atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa good governace adalah tata kelola kuangan yang baik. Kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  isu  sentral  yang  paling  mengemuka  dalam pengelolaan  administrasi  publik  ini.  Menurut  Sedarmayanti  (2013)  hal  ini  dikeranakan  adanya  tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik adalah  sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat,  selain  adanya  pengaruh globalisasi.
Good  Governance pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses  pencapaian keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat  di  pertanggungjawabkan  secara  bersama.  Sebagai  suatu konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahtraan rakyat denga sistem  peradilan  yang  baik  dan  sistem  pemerintahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik (Diana, 2019; Handayani & Nur, 2019; Robial, et al., 2023).
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
Good Governance menyentuh tiga pihak yakni pihak pemerintah, pihak korporat atau dunia usaha, dan  masyarakat  sipil.  Ketiga  pihak  tersebut  berperan  dan  mempengaruhi  dalm  penyelenggaraan  negara yang baik sinkronisasi dan harmonis antara pihak tersebut menjadi jawaban besar, namun dengan keadaan indonesia  saat  ini  masih  sulit  untuk  bisa  terjadi  (Efendi,  2005).  Mencari  orang  yang  jujur  dan  memiliki integratis tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan  yang  unggul  akan  berpengaruh  baik  dengan  penyelenggaraan  negara.  Korupsi  yang  masih tetap  eksis  sampai  saat  ini  adalah  salah  satu  faktor  yang  mempersulit  dicapainya good  governance . Pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan (Situmorang, 2019; Baru & Rusbiyanti, 2020). Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Salah satu  agenda reformasi total indonesia adalah menciptakan Good Governance dalam  rangka  membentuk  Indonesia  baru.  Harus  diakui  bahwa  saat  ini Good  Governance masih menjadi mimpi besar bagi bangsa indonesia.

## Good Governance di Pemerintah Daerah
Ada  beberapa  karakterisktik good  governance di  pemerintah  daerah  antara  lain.  Transparasi,  yaitu pemerintahan yang baik akan bersifat transparan dan tak ada yang berusaha untuk ditutupi dari rakyat, baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Akuntabilitas, yaitu kewajiban aparat atau pejabat pemerintah untuk bertanggung  jawab  terhadap  segala  kebijakan  yang  diambilnya.  Keterbukaan,  yaitu  berarti  pemerintah menerima masukan dari rakyat termasuk kritik apabila itu bersifat membangun. Pemerintah juga harus siap menampung keluh kesah rakyatnya. Aturan hukum, yaitu aturan hukum ini berlaku apabila ada seseorang yang melanggar apa yang sudah ditentukan. Hukum ini harus tegas dan bersifat membuat jera pelakunya. Jangan  smpai  ada  ketidak  adilan  di  mata  hukum,  siapapun  yang  bersalah  harus  dikenakan  sanksi  yang sesuai, baik itu rakyat biasa atau pejabat sekalipun. Pengendalian, yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering di monitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu  perlu  dilakukan  analisis  varians  (selisih)  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  agar  dapat sesegera  mungkin  dicari  penyebab  timbulnya  varians  tindakan  antisipasi  ke  depan  (Septiani  & Kusumastuti, 2019; Syairozi, et al., 2021; Rahman & Rachman, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Sesuai  permasalahan  dan tujuannya  yang  sudah  ditetapkan  dengan  meneliti  indeks  kebijakan  pemerintah  dalam  mewujudkan  Good Governance  di  pemerintahan  daerah  kota  Gresik.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah  data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atau penjelasan dari pihak yang berwenang seperti keputusan direksi, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pendeksrisian tugas-tugasnya dan data lain yang relevan dengan objek penulisan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah merupakan data olahan dari perusahaan yang bersangkutan, seperti laporan-laporan keuangan setiap bagian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas Pemerintahan Daerah
Pemerintahan  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  negara  guna  memberikan  pelayan  dan  perlindungan  bagi segenap  warga  masyrakat,  melakukan  pengaturan  ,  mobilisasi  semua  sumber  daya  yang  diperlukan,  serta membina  hubungan  baik  dengan  pemerintah  nasional  dan  pemerintah  daerah  yang  lainnya.  Defenisi tersebut  tampak  masih  sangat  umum,  sehingga  sulit  untuk  menentukan  maksud  dari  kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintah nasional.
Pemerintahan  dalam  arti  luas  mencangkup  kekuasaan  bidang  legislatif,  eksekutif,  yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti lembaga eklusif saja, yang berfungsi to execute atau melaksanakan apa yang  sudah  disepakati  atau  diputuskan  oleh  pihak  legislatif  atau  yudikatif.  Pengertian  pemerintahan tersebut, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalm arti luas maupun sempit.
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
Dalam  hal  ini  arti  luas,  pemerintahan  daerah  merupakan  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  lembaga- lembaga  kekuasanaan  daerah,  yang  dalam  perkembangannya  di  indonesia  terdiri  dari  kepala  daerah  dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kepada daerah saja.
Pemberian  otonomi  daerah  seluas-luasnya  berarti  pemberian  kewenangan  dan  keleluasaan  kepada daerah  untuk  mengolah  dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara  optimal,  agar  tidak  terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan  pengawasan  yang  kuat.  Penguatan  fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  optimilasi  peran DPRD sebagai kekuatan penyimbangan bagi eksekutif daerah dan transparasi masyarakat.
Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap  pelaksanaan  dan  pelaopran  saja  sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini.  Pada  tahap  pelaksanaan  akan mengalami banyak penyimpangan akan tetapi harus dipahami bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  yang  digariskan  bukan  pemeriksaan.  Untuk memperkuat fungsi pengawasan bisa membentuk badan ombudsemen yang berfungsi sebagai pengawasan independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Namun untuk fungsi pemeriksaan tetap harus dilakukan  oleh  badan  yang  memiliki  otoritas  dan  keahlian  profesi,  sehingga  dewan  dapat  lebih berkonsentrasi pada permasalahan- permasalahan yang bersifat kebijakan.
Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  tantangan  yang dihadapi  akuntansi  sektor  publik  adalah  menyediakan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  monitor akuntabilitas  pemerintah  daerah  yang  meliputi  akuntabilitas  finansial.  Akuntasi  sektor  publik  memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  pemerintah  daerah  perlu  membuat  laporan  keuangan.  Dilihat  dari  sisi internal laporan keuangan merupkan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu  bentuk  mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai  dasar untuk  pengambilan keputusan maka laporan  keuangan  pemerintah  daerah  perlu  dilengkapi  dengan  pengungkapan  yang  memadai  mengeni informasiinformasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

## Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  dalam  negara  kesatuan  republik  indonesia,  ada  beberapa  asas yang digunakan yaitu: desentralisasi, dekontralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi, Keberadaan dan pelaksanaan  desentralisasi  di  indonesia  menjadi  penting  ketika  kekuasaan  pusat  menyadari  semakin  sulit untuk mengendalikan sebuah ngara secara penuh dan efektif. Dengan demikian maka desentralisasi berarti melepas atau menjauh pusat. Hooggertwerf sebagaimana dikutip oleh sarung dajang (2001) mengemukakan bahwa “ desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau wewenang oleh badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintah, serta struktur kewenangan, yang terdiri dari hal itu”.
Dekontralisasi  sebenarnya  merupakan  sentralisasi  juga  tetapi  lebih  halus  dari  pada  sentralisasi. Dekontralisasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemrintahan pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara diluar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi  belaka  bukan  wewenang  politis.  Wewenang  politis  tetap  dipegang  oleh  pemerintah  pusat (Nurcholis, 2005:14).
Tugas Pembantuan, Selain asas desentralisasi dan dekontrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  di  indonesia  dikenal  juga  yang  disebut  dengan  asa  pembuatan.  Menurut  pasal  1  butir  9  undang- undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  dinyatakan  bahwa  tugas  pembuatan  adalah penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah  atau  jasa  desa  dari  provinsi  kepada  kabupaten/kota  atau  desa serta dari pemerintah kebupaten kepada untuk melaksanakan tugas tertentu.

## Penerapan Prinsip Good Governance di Pemerintah Kota Gresik
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah kota Gresik telah menerapkan secara  baik  prinsip  partisipasi  ( participation ).  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan  kota  Gresik,  mereka  menyalurkan  aspirasinya  melalui  media  yang disediakan oleh pemerintah kota Gresik itu sendiri, selain itu pula mereka menyampaikan apa yang menjadi keluhannya  kepada  pemerintah.  Dimana  dari  keluhan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
pemerintah  agar  pemerintah  lebih  memperhatikan  masyarakat.  Dan  dari  hasil  penelitian  juga  dapat diketahui  bahwa  pemerintah  menyediakan  media  komunikasi  untuk  masyarakat  seperti  melalui  media massa,  dan  adanya  lembaga  musyawarah  dan  hal  ini  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menampung aspirasi masyarakat.
Pemerintah kota Gresik juga telah menerapkan prinsip tegaknya supremasi hukum ( rule of law ), hal ini terlihat  dari kondisi penegakan hukum  di  kota Gresik  sudah berjalan dengan cukup baik,  namun tentu saja  masih  memerlukan  peningkatan  terutama  dalam  rangka  pencegahan  terjadinya  berbagai  bentuk penyimpangan  dan  pelanggaran  hukum.  Langkah  kebijakan  yang  telah  diambil  pemerintah  kota  Gresik serta  memberikan  kepastian  hukum  dan  ketentraman  dalam  kehidupan,  yaitu  Meningkatkan  pelayanan masyarakat  di  bidang  hukum  serta  menyelenggarakan  penyuluhan  hukum  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  serta  budaya  hukum  dan  tertib  hukum.  Penyusunan  dan  pengkajian  produk  hukum  daerah dimana  hasil  yang  dicapai  yaitu  legalisasi  rancangan  peraturan  perundang-undangan  berupa  terbentuknya produk hukum terdiri dari peraturan daerah, penetapan keputusan bupati dan pengaturan keputusan bupati. Peningkatan  sistem  jaringan  Dokumentasi  Hukum  (JDIH)  dimana  hasil  yang  dicapai  adalah  tersedianya buku perda, lembar keputusan bupati, buku himpunan perda, buku himpunan keputusan bupati.
Selain  itu  juga  pemerintah  kota  Gresik  menerapkan  prinsip  transparansi,  hal  ini  dapat  diketahui dengan  adanya  upaya  pemerintah  untuk  menyediakan  informasi  yang  berguna  bagi  masyarakat  serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut yaitu dengan cara menyediakan informasi melalui  media  massa  atau  media  elektronik.  Dan  mereka  juga  menyediakan  informasi  bagi  pihak-pihak yang  membutuhkan.  Pemerintah  kota  Gresik  juga  menerapkan  prinsip-prinsip Good  Governance ,  hal  ini dapat  diketahui  dengan  adanya  pelayanan  yang  baik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat, dan  mereka  cepat  dalam  menanggapi  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.  Serta  dapat  diketahui juga dengan adanya media pelayanan pengaduan  masyarakat  baik  melalui media massa, media elektronik atau  tatap  muka  langsung.  Ini  merupakan  salah  satu  cara  mereka  untuk  melaksanakan  prinsip good governance .
Transparasi yang terjadi di pemerintah kota Gresik sudah berjalan dengan cukup efisien, pemerintah kota  Gresik  menjamin  akses  terhadap  berbagai  informasi  mengenai  proses  kerja,  anggaran  untuk pelaksanaan kebijakan pemantaun dan evaluasi, pemerintah kota Gresik juga sudah memberikan kekuasaan kepada direksi untuk pejabat pemerintah dan sudah memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang  layak  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  yang  terjadi  di  kota  Gresik  dalam  penyelenggaraan pemerintah  sudah  mempertanggungjawabkan  hasil  kerja  atas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepada masyarakat,  pemerintah  kota  Gresik  juga  sudah  memperkuat  cara-cara  yang  mereka  gunakan  dalam melaksanakan  tugasnya.  Pengendalian  pemerintah  kota  Gresik  sudah  sangat  dapat  membandingkan  yang dianggarkan  dengan  yang  dicapai,  pemerintah  kota  Gresik  menyatakan  bahwa  perlu  dilakukan  analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segerah mungkin dicari penyebab timbulnya varians tindakan antisipasi kedepan.
Keterbukaan  dan  kejujuran  pemerintah  kota  Gresik  sudah  bisa  menerima  masukan  dari  rakyat termasuk kritik apabila itu bersifat membangun, pemerintah kota Gresik juga sudah siap menampung keluh kesah  rakyat,  dan  pemerintah  juga  slalu  mendengarkan  keluh  kesah  masyarakat,  membalas  smuah  keluh kesah  masyarakat.  Aturan  hukum  pemerintah  kota  Gresik,  Hukum  harus  tegas  dan  membuat  jerah pelakunya,  jangan  sampai  ada  ketidakadilan  dimata  hukum,  siapa  pun  yang  bersalah  harus  dikenakan sanksi yang sesuai, baik itu rakyat biasa atau pejabat sekalipun. Hal ini mendukung hasil riset sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi merupakan hal penting dalam Good Governance (Mbipi, et al., 2020; Syairozi, et al., 2021).

## Penggunaan Informasi Keuangan di Kota Gresik
Pemerintah  kota  Gresik  sudah  menerapkan  penerapan  otonomi  daerah,  penerapan  pendekatan  baru  ini realtif  akan  menghadapi  cukup  banyak  kendala.  pemerintah  kota  Gresik  juga  sudah  mendukung  upaya penyempurnaan  sistem  sumber  daya  manusia  dengan  diberikan  pemahaman  yang  memadai,  pemerintah juga sangat memahami peran dan fungsi laporan keuangan mereka.
Pembuat  laporan  keuangan  pemerintah  kota  Gresik  bertujuan  memberi  informasi  keuangan  yang berguna  untuk  pembuatan  keputusan  untuk  memberi  informasi  keuangan  yang  berguna  untuk  pembuatan
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
keputusan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  juga  laporan  akuntabilitas  itu  sendiri  selain  tujuan  tersebut,  tujuan yang  lebih  penting  dalam  laporan  itu  adalah  kepuasan  pengguna  informasi.Salah  satu  alat  untuk memfalitasi  melalui  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  kota  Gresik  yang  konfrensif.  Pemerintah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan ralisasi anggaran, Laporan Aliran kas  dan  Neraca.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan  kompenen  penting  untuk  menciptakan  akuntansi sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja pemerintah kota Gresik.
Alasan  mengapa  pemerintah  kota  Gresik  perlu  membuat  laporan  keuangan,  Laporan  keuangan pemerintah kota Gresik  merupakan salah satu  bentuk  mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai  dasar untuk  pengambilan  keputusan,  maka  laporan  keuangan  pemerintah  kota  Gresik  perlu  dilengkapi  dengan pengungkapan  yang  memadai  dengan  tujuan  penyajian  laporan  keuangan  oleh  pemerintah  kota  Gresik bertujuan  untuk  mewujudkan  good  governance  untuk  menentukan  biaya  program  dan  aktivitas  sehingga memudahkan  melakukan  perbandingan.  Untuk  mengefaluasi  tingkat  ekonomi  dan  efesiensi  operasi program,  aktifitas,  dan  fungsi  tertentu  di  unit  pemerintan.  Untuk  mengevaluasi  hasil  suatu  program, aktivitas terhadap pencapaiyan target. Untuk mengepaluasi tingkat pemerataan.
Pemberlakuan  otonomi  daerah  dari  pemerintah  kota  Gresik  kemudian  menjadikan  prinsip transparasi  dan  akuntabilitas  sebagai  Landasan  perwujudan good  governance dalam  pelayanan  kepada masyarakat.  Kelompok  utama  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah,  namun  tidak  terbatas  pada masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, dan pihak yang member atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi  dan  pinjaman  maupun  pemerintah.  Dalam  hal  penyajian laporan  keuangan  khususnya  berupa  neraca  sangat  penting  sebab  pemerintah  pada  umumnya  mempunyai asset yang disignifikasikan dan utang pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi  fisikal  dan  akuntabilitas.  Bila  sistem  informasi  keuangan  daerah  ingin  menghasilkan  laporan keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka terlebih dahulu disusun neraca (Septiani & Kusumastuti, 2019; Antika, et al., 2020; Rahman & Rachman, 2021).

## Laporan Realisasi Anggaran Di Pemerintahan Kota Gresik
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  merupakan  salah  satu  komponen  laporan  keuangan  pemerintah  yang menyajikan  informasi  tentang  realisasi  dan  anggaran  entitas  pelaporan  secara  tersanding  untuk  suatu periode  tertentu.  Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  informasi  realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer dan pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode tertentu, dalam  pengertian  kerangka  konseptual  akuntansi  pemerintah,  laporan  realisasi  anggaran  menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah yang menggambarkan perbandingan antara  anggaran dan realisasinya dalam  satu  periode laporan. Tujuan Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah  menetapkan  dasar-dasar  penyajian  laporan  realisasi  anggaaran  untuk pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  tujuan  akuntabilitas  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan.
Di pemerintah Kota Gresik Laporan realisasi anggaran sudah menyediakan informasi yang berguna dalam  memperediksi  sumber  daya  ekonomi  yang  akan  diterimah  untuk  menandai  kegiatan  pemerintah pusat  dan  daerah  dalam  periode  mendatang  dengan  cara  menyajikan  laporan  secara  konfratif,  pemerintah Kota  Gresik  juga  informasi  kepada  para  pengguna  laporan  tentang  indekasi  perolehan  dan  pengguna sumberdaya ekonomi bahwa keuangan pemerintah kota Gresik telah dilaksanakan secara efisien dan hemat juga dilaksanakan sesuai dengan anggarannya.
Laporan  realisasi  anggaran  disajikan  sekurang-kurangnya  sekali  dalam  setahun.  Dalam  situasi tertentu  tanggal  laporan  suatu  entitas  berubah  dan  laporan  realisasi  anggaran  tahunan  disajikan  dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun agar masyarakat pemerintah kota Gresik tidak bertanya-tanya  lagi  tentang  anggaran  pemerintah.  Pendapatan  adalah  semua  penerimaan  kas  pemerintah kota Gresik yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak  pemerintah  kota  makssar  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  pemerintah  lagi.  Pembiayaan  adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  anggaran  bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam  penganggaran pemerintah kota Gresik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
Mbipi  et  al.  (2020)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengendalian  dalam  pelaksanaan  anggaran sangat penting demi tercapainya Good Governance .

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan, pemerintah  daerah  kota  Gresik  telah  melaksanakan  prinsip  good  governance,  meskipun  belum  maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya supermasi hukum, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya upaya  pemberian  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat,  dan  mempertanggungjawabkan  segala  yang diamanakan  kepadanya.  Reformasi  Keuangan  Daerah  secarah  langsung  juga  akan  berdampak  pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor  publik  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah  semakin  menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  publik  oleh lembaga-lembaga  publik  ,  baik  di  pusat  maupun  daerah  .  Pada  dasarnya  akuntabilitas  publik  adalah pemberian  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  daerah  kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  mencatat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh pihak  Pemerintah  Kota  Gresik,  diantaranya  dalam  hal  penerapan  prinsip  good  governance  ini,  agar  lebih ditingkatkan karena penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah kota Gresik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik,  yaitu  untuk  tahu  hak  untuk  diberi  informasi  ( right  to  be  informed ),  dan  hak  untuk  di  dengar aspirasinya (Abidin, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA
Antika,  Z.,  Murdayanti,  Y.,  &  Nasution,  H.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2) , 212-232.
https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
Baru, . M. & Rusbiyanti, S. (2020). Budaya Birorasi Publik, dan Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Prosiding  Seminar  Nasional  Sistem  Informasi  (SENASIF)  Fakultas  Teknologi  Informasi Universitas Merdeka Malang . https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/314. Christy,  Irene,  Sekar,  &  Lintang.  (2020). Pengaruh  Good  Governance  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .
Clarania, & Chici. (2017). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Rokan Hilir) . Claudia,  &  Jualita.  (2020). Pengaruh  Good  Governance  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Mediasi . Damayanti,  &  Suci.  (2017). Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Akuntabilitas  Publik  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang) . Dhiyavani, & Siti Indah. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Penerapan Good Governance .
Diana,  B.  A.  (Februari,  2019).  Konsep  E-Office  Menuju  Perubahan  Pelayanan  Birokrasi  Berbasis  Digital
(Good Governance), Prosiding Seminar Stiami, 6(1) , 9-15.
https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/366
Diva Noviant Fajar, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzurri / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 2 (2023)
Handayani,  F.  A.  &  Nur,  M.  I.  (2019).  Implementasi  Good  Governance  Di  Indonesia,  Publica:  Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631
Indriana. (2018). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
Mbipi,  S.  D.,  Assih,  P.,  &  Sumtaky,  M.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Good  Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. AFRE Accounting and Financial Review, 3(2) , 152- 158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503 Moenek, Reydonnyzar, & Dadang Suwanda. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah . Rahman,  K.  G.  &  Rachman,  S.  H.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance    dan  Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. Equilibrum, 2(1), 25-31. https://journal.lldikti9.id/Equilibrum/article/view/510.
Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate), Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1) , 4293–4302.
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11695
Septiani,  S.  &  Kusumastuti,  E.  (2019).  Penerapan  Transaksi  Non  Tunai  dalam  Pelaksanaan  Belanja Pemerintah  Daerah  untuk  Mewujudkan  Prinsip  Good  Governance  (Studi  Kasus  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat), Prosiding  Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1) , 1171-1181.
https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1478
Septony  B.  Siahaan  &  Arthur  Simanjuntak  (2020).  Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara), Jurnal Manajemen, 6(2) , 129-138.
http://www.ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/139.
Situmorang, C. P.  (2019).  Independensi  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah dalam Menghadapi  Korupsi,
Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Provinsi  Papua, Jurnal  Administrasi  Publik  (Public  Administration Journal), 9(2) , 177-190. https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2576
Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi  Keuangan  Daerah, Prosiding  Penelitian  Pendidikan  Dan  Pengabdian  2021,  1(1) ,  49-59. http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111