* Corresponding author Sunasih Mulianingsih Institut Pemerintahan Dalam Negeri sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id
Received: April 29, 2021 Revised:  Mei 23, 2021 Accepted: June 3, 2021
Available Online: June 30, 2021

## PERAN APARATUR  DALAM  MENGATASI PENULARAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
Sunasih Mulianingsih 1
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id

## Abstrak
Maksud  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  dan    mendapatkan  data, sejauhmana  peran  aparatur  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam  menangani  pendemi  covid  19, Kabupaten Bandung Barat saat ini termasuk wilayah yang terdampak penyebaran dan penularan covid 19, dimana sebahagian Masyarakat dan jajaran aparatur terkonfimasi positif terkena covid 19.  Sehingga  peneliti  ingin  mengetahui  sejauhmana  peran  aparatur  Kabupaten  Bandung  Barat dalam  mengatasi  penularan  pandemi  covid  19.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif diskriptif dengan pendekatan induktif, dan dapat diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari  media  cetak  media  elektronik  dan  dokumentasi-dokumentasi  terkait  dengan  covid  19. Simpulan bahwa dalam implementasinya peran aparatur sangat besar dalam menangani msibah kesehatan ini, tim gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati, mengawasi jalannya operasional sehari- hari. Hasil nya Kabupaten Bandung Barat dapat mengendalikan angka penularan dan yang sembuh semakin meningkat. Walaupun saat ini covid 19 belum melandai, tetapi khususnya di Kabupaten Bandung Barat dapat dikendalikan.
Kata Kunci : Peran, Aparatur, Penularan dan Covid 19.

## Abstract
The purpose and objective of this study is to describe and obtain data, to what extent is the role of the West Bandung Regency apparatus in dealing with the  COVID-19 pandemic, currently West Bandung Regency is an area affected by the spread and transmission of COVID-19, where some of  the  community  and  apparatus  have  been  confirmed  positive  for  COVID-19.  19.  So  that researchers  want  to  know  the  extent  of  the  role  of  the  West  Bandung  Regency  apparatus  in overcoming  the  transmission  of  the  covid  19  pandemic.  This  study  uses  descriptive  qualitative methods with an inductive approach, and can be obtained through secondary data sourced from print media, electronic media and documentation related to covid 19. The conclusion is that in its implementation the role of the apparatus is very large in handling this health problem, the task force team formed by the Regent oversees the day-to-day operations. As a result, West Bandung Regency was able to control the number of infections and those who recovered were increasing. Even though at this time Covid 19 has not been sloping, but especially in West Bandung Regency, it can be controlled.
Keywords: Role, Apparatur, Transmission and Covid 19.

## 1. Latar belakang
Diakhir tahun 2019, yaitu pada bulan Desember, dikota Wuhan China diketemukan wabah penyakit menular, yang diberi nama virus corona-19, dalam waktu singkat dan cepat virus ini telah menyebar dihampir semua negara didunia, termasuk Indonesia, penularan di Indonesia terjadi pada bulan  maret  2020,  di  kota  Depok,  dimana  terdapat  2  orang  masyarakat  yang  terinfeksi  positif. Virus ini menyerang manusia melalui penularan kontak secara langsung lewat tatap muka, bagi manusia yang terinfeksi virus corona, jika ia bertemu dan berbicara dengan manusia lainnya yang sehat, maka yang sehat akan tertular secara langsung menyerang melalui  sistem pernapasan.
Untuk  mengatasi  penularan  semakin  cepat  dan  meluas,  dibeberapa  negara  menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diberbagai daerah.
PSBB  merupakan  sebuah  upaya  menghambat  penularan  semakin  massif  dan  cepat. Kegiatan Masyarakat dibatasi, dan yang terkena insfeksi positif untuk dilakukan isolasi. Sehingga pemerintah  menyiapkan  dukungan  ketersediaan  ruang  isolasi  di-rumah  sakit-rumah  sakit,  baik milik swasta maupun rumah sakit pemerintah. Dan menyiapkan dukungan tenaga medis dan para medis  yang  cukup.  Untuk  mendukung  semua  itu  dilakukan  beberapa  kebijakan  terkait  dengan regulasi sebagai dasar didalam penanganan covid 19 di Indonesia.
Adapun regulasi yang diterbitkan terkait pengaturan PSBB di Indonesia yaitu:
1. Perpu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keppres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
Khususnya di Jawa Barat, awal mulanya hanya 2 klaster, dimana klaster pertama di Kota Depok,  Kota  Bekasi  dan  Kota  Bogor,  sedangkan  klaster  kedua  adalah  pada  wilayah  Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Pada  tanggal  12  April  2020,  informasi  yang  diterima  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung Barat, jumlah pasien positif covid 19 di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, melonjak menjadi  15  orang.  Kebijakan  yang  dilakukan  adalah    akan  memberlakukan  Pembatasan  Sosial Bersekala  Besar  (PSBB)  untuk  wilayah  Bandung  Raya.  Guna  mencegah  penularan  covid  19 semakin masif.
Untuk memenuhi besaran biaya yang diperlukan dalam rangka menangani penularan covid 19 diwilayah Kabupaten Bandung Barat, jajaran Aparatur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati
dan Kepala Dinas serta seluruh jajaran aparatur daerah melakukan konsolidasi  untuk mengatasi permasalahan covid 19 dengan melakukan beberapa kebijakan meliputi :
1. Konsolidasi keuangan APBD dengan melakukan relokasi anggaran di setiap Dinas untuk dilakukan relokasi anggaran bagi penanganan covid 19;
2. Melakukan PSBB di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menyiapkan  rumah  sakit-rumah  sakit  rujukan  bagi  pasien  covid  19,  dengan  peralatan medis dan tenaga medis yang lengkap;
4. Membentuk  dan  menetapkan  jajaran  pengawasan  lapangan  dalam  pelaksanaan  PSBB diwilayah Kabupaten Bandung Barat;
5. Membatasi kunjungan kepada obyek-obtek wisata diwilayah Kabupaten Bandung Barat;
6. Membatasi  kunjungan  Masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  kekantor-kantor pelayanan, dan memberikan pelayanan dengan secara daring ( on-line), cara diperbolehkan melayani secara langsung, dengan menjaga protocol kesehatan.
Untuk menangani penyebaran pandemik covid 19, dilaksanakan PSBB di   Kabupaten Bandung Barat, dan Bupati Sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Pandemi Covid 19, membentuk tim kerja yang beranggotakan dari unsur TNI, POLRI dan SATPOL PP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin protocol kesehatan bagi Masyarakat diwilayah Kabupaten Bandung Barat.
Pelaksanaan  PSBB  jilid  1  dan  jilid  2  ini  dilanjutkan  dengan    PSBB  transisi,  namun  angka penularan  belum  berhenti,  bahkan  semakin  meningkat,  sehingga  dilanjutkan  dengan  PSBB berskala  mikro,  dalam  arti  pembatasan  Masyarakat  berskala  mikro  diwilayah  Jawa  dan  Bali, karena  wilayah  ini  merupakan  penyumbang  angka  terkonfirmasi  positif    yang  cukup  banyak. Pembatasan  kegiatan  Masyarakat  berskala  mikro,  ini,  membatasi  kegiatan  Masyarakat,  pada tingkat, RT, RW dan Kecamatan, yang masuk dalam zona merah covid 19. Pembatasan ini juga dikenakan terhadap tempat-tempat destinasi wisata, pasar swalayan, pertokoan dan mall, gedung perkantoran,  dimana  pengunjung  yang  dapat  masuk  hanya  berkisar  30  %  dari  jumlah  kapasitas normal.
Data terbaru pandemik covid 19 sampai akhir Maret 2021 terkonfirmasi positif  sebanyak  4.414 orang, yang sembuh terkonfirmasi sebanyak 3.812 orang, adapun yang meninggal sebanyak 37 orang, pasein dalam perawatan sebanyak  565 orang. ( Sumber : Data didapat dari Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bandung Barat).
Merujuk permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Aparatur Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19” di Kabupaten Bandung Barat.
Adapun rumusan masalahnya adalah dimana peneliti memfokuskan kepada :
1.Bagaimana peran aparatur dalam mencegah penularan covid 19 diwilayah   Kabupaten Bandung Barat;
2.Hambatan-hambatan dalam mencegah penularan covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3.Upaya yang dilakukan oleh jajaran aparatur untuk menyelesaikan dan mencari solusi pemecahan atas hambatan-hambatan yang terjadi disaat penyelesaian dan mencegah adanya penularan covid 19 diwilayah Kabupaten Bandung Barat.

## Tujuan Penelitian
1.Peneliti ingin mengetahui dan mencari data dukung untuk mendiskripsikan terkait peran apartur dalam mengatasi Pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat.
2.Ingin mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat penanganan pencegahan penularan covid 19 yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam penanganan covid 19 di Wilayah Bandung Barat.
3.Ingin  mengetahui  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  aparatur  dalam  mengatasi  hambatan hambatan yang terjadi dalam penanganan penyebaran covid 19 diKabupaten Bandung Barat.

## 2.Kajian Pustaka

## 2.1 Pengertian Peran
Menurut  Soerjono  Soekanto  (2002:243)  Peran  adalah  prilaku  seseorang  yang  dinamis, dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya,  sesuai  kedudukan  yang  dimilikinya. Status  adalah kumpulan  akan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  dikala  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya,  sehingga  ia  dapat  menjalankan  fungsi.  Rangkaian  prilaku  pada  hakekatnya merupakan  wujud  dari  suatu  jabatan  tertentu.  Peran  dapat  mempengaruhi  seseorang  dalam menjalankan  fungsi  sebagai  pimpinan  tingkat  atas,  menengah  atau  bawahan,  mereka  memiliki status sosial yang sama.
Soerjono Soekanto (2002:243) cakupan dari tiga hal penting, meliputi :
1. Norma yang dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang pada Masyarakat adalah bentuk  peran.  Sehingga  bentuk  ini  merupakan  wujud  dari  peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam bermasyarakat.
2. Peran merupakan sebuah konsep perilaku, yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi Masyarakat.
3. Peran merupakan tingkah laku seseorang dan sangat penting dalam sosial kemasyarakatan.
Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan dapat dikatakan tingkah laku yang diatur dan dibutuhkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan merupakan perilaku yang  timbul  akibat  dari  adanya  jabatan  tertentu.  Sehingga  peran  merupakan  sebuah  rangkaian kegiatan teratur, timbul dikarenakan jabatan tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki
sifat  secara  umum  ingin  hidup  berkelompok.  Dalam  kelompok  tadi  akan  timbul  interaksi  yang saling ketergantungan, sehingga terbentuklah peran masing-masing diantara mereka.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  disimpulkan,  bahwa  peran  adalah  wujud  dari  adanya tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh hak dan kewajiban, serta kedudukan yang dimiliki seseorang dalam organisasi.

## 2.2. Pengertian Penularan
Penularan dalam dunia kesehatan, merupakan perpindahan pantogen dari penyakit menular antar individu atau kelompok, terlepas individu  tesebut telah terinsfeksi sebelumnya.
Ini semua dapat ditemukan melalui tahapan-tahapan :
1.Akibat adanya percikan (droplet) yang mengandung air dengan diameter 5 microns. Dalam jarak dekat berdiameter tertentu (biasanya 1 meter). Beratnya percikan, sehingga tidak dapat bergantung diudara terlalu lama. Sehingga terbentuk lah percikan pernapasan berupa batuk, bersin dan bicara yang mengeluarkan infasif, diantaranya  pengisalan, intubasi trakea, gerakan  yang menstimulasi batuk. Menepuk punggung dan adanya berganti posisi di tempat tidur.
2.Bisa  juga  terjadi  pada  penularan  melalui  udara  atau  airborn  dan  dikenal  sebagai  penularan aerosol.  Aerosol  merupakan  partikel  kecil,  tergantung  di  udara  dan  dapat  menularkan  melalui udara.  Aerosol  memiliki  diameter  sangat  kecil  dibawah  lima  microns.  Pantogen  yang  dibawa aerosol  punya  kemampuan  dapat  menularkan  dari  jarak  jauh.  Dan  dapat  menularkan  secara langsung (kontak) langsung.
Pengelompokkan pantogen  airborne meliputi : Mycobacterium tubercolosis, Aspergillus. Melalui beberapa rute, uatamanya melalui udara (airborne), biasanya virus campak, virus varicella-zoster. Biasanya melalui rute lainnya, pada kondisi tertentu dapat ditularkan melalui udara biasanya virus cacar, virus corona SARS,
Sumber: Dikutip dari hhtp://www.kompas.com/skola/read/2020/03/31.

## 2.3. Aparatur Sipil

## Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara dan disebut ASN, merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan  perjanjian  kerja,  diangkat  oleh  pejabat  Pembina  Kepegawaian.  Mendapatkan  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan,  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Perbedaannya  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  warga  negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  secara  tetap  oleh  pejabat  Pembina Kepegawaian,    sedangkan    “Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan”. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber  :  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  11  Tahun  2017,  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## 3.Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  sebuah  alat  untuk  kita  dapat  mengetahui  dan  mendapatkan gambaran atas apa yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam melakukan sesuatu kegiatan, dan untuk dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel secara akademis.
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatitf deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014:2) adalah salah satu dimana peneliti sering menuntut pengetahuan didasarkan terutama pada perspektif konstruktif, membangun makna dari pengalaman  individu  dengan  mengembangkan  sebuah  teori  atau  dari  persfektif  advokasi  dan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan serta melakukan verifikasi terhadap  suatu  gejala  yang  diakibatkan  adanya  sebab  dan  akibat  dari  suatu  kejadian tertentu.Sedangkan  metode  deskriptif  Menurut  Sugiyono  (2005:  21)  adalah  metode  yang menggambarkan atau menganalisis dari suatu hasil penelitian, dan tidak dapat digunakan sebagai hasil  kesimpulan  yang  lebih  luas.  Sedangkan  pendekatan  induktif  adalah  melakukan  analisis deskriptif secara mendalam atas subyek penelitian yang dilakukan peneliti.
Dalam pelaksanaannya penelitian kualitatif, memberikan kelonggaran dan berpeluang untuk dapat  diubah  sesuai  kondisi  yang  dijumpai  dilapangan  pada  saat  dilakukannya  observasi dilapangan. Terdapat 3(tiga) tahapan utama dalam penelitian kualitatif ( Sugiyono, 2007), meliputi :
a. Tahapan  mendeskripsikan  atau  tahapan  orientasi,    dalam  hal  ini  peneliti  mendapatkan gambaran sepintas terkait informasi yang diperolehnya;
b. Tahap  berikutnya  adalah mereduksi  data informasi  yang  didapat  pada  tahapan    pertama unuk menjadikan lebih fokus pada permasalahan tertentu;
c. Melakukan seleksi atas fokus yang didapat secara mendalam, untuk dijadikan  suatu fokus permasalahan utama, dan hasilnya adalah sebuah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi sebuah hipotesis.(Sugiyono, 2007).
Dari ketiga tahapan dimaksud dapat diuraikan lebih lanjut kedalam langkah-langkah penelitian dengan pendekatan kualitatif diskriptif secara spesifik diantaranya adalah :
a      Langkah  awal  adalah  melakukan  indentifikasi  masalah,  dengan  mengungkapkan  semua permasalahan  terkait  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  Sehingga  atas  dasar permasalahan  tersebut  akan  muncul  pertanyaan  terkait  dengan  judul  penelitian  yang  akan dilakukannya;
b.    Lalu melakukan pembatasan masalah dari sejumlah permasalahan yang diketemukan dalam tahap awal, guna lebih fokus dalam melaksanakan penelitian, dalam arti agar penelitian dapat dilakukan  lebih  fokus  dan  terarah,  pembatasan  masalah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting dalam penelitian kualitatif;
c.    Langkah  berikutnya  adalah  melakukan  perumusan  masalah,  ini  dilakukan  agar  dalam pelaksanaan  penelitian,  peneliti  akan  lebih  focus  dalam  mendapatkan  data  apa  yang  harus didapat,  dan  kepada  siapa  data  dapat  dimintakan.  Sumberdata  merupakan  sebuah  proses didalam  penelitian  dan  menjadikan  bahan  utama  didalam  penelitian,  guna  dapat  dijadikan bahan yang dapat dikaji dan dianalisis untuk dijadikan sebuah hasil penelitian. Jika perumusan masalah  yang  dilakukan  tepat  sesuai  dengan  judul  penelitian,  maka  akan  diperoleh  hasil penelitian sesuai yang direncanakan.
d.    Selanjutnya  tahap  pengumpulan  data,  data  didapat  dengan  melakukan  pengumpulan  data dengan  menjumpai  sumber  data.  Dalam  pengumpulan  data  perlu  diperhatikan  adalah bagaimana hubungan baik yang dapat diciptakan antara peneliti dengan pemilik sumberdata, disaat dilakukan observasi, wawancara dan pengamatan dilapangan.
e.   Adapun langkah berikutnya adalah pengolahan dan pemaknaan data setelah data terkumpul semua  dan  dilakukan  pemilahan  data-data  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  kajian  dan analisis secara kualitatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif.
f.   Penggunaan  teori  merupakan  langkah  berikutnya,  karena  teori  tidak  dimanfaatkan  untuk membangun kerangka berpikir dalam menyusun hipotesis, melainkan digunakan sebagai alat bagi peneliti dalam melengkapi serta menyediakan keterangan terhadap fenomena fenomena yang dijumpai disaat dilakukan observasi dilapangan.
g.   Berikutnya  adalah  penyusunan  laporan  hasil  penelitian,  dan  ini  merupakan  bentuk pertanggungjawaban peneliti dalam melakukan dan melaksanakan penelitian terkait “Peran Aparatur    Dalam    Mengatasi  Penularan Pandemi  Covid    19  di  Kabupaten    Bandung  Barat Provinsi Jawa Barat
4. Hasil dan Bahasan
Untuk mencegah penularan yang semakin massif di Kabupaten Bandung Barat, satuan tugas penanganan covid 19, dibantu aparat keamanan TNI dan POLRI dibantu dengan jajaran aparatur pemerintah  daerah  telah  melakukan  pengawasan  dilapangan  atas  pelaksanaan  PSBB  jiid  1,  dan PSBB jilid 2 serta PSBB transisi, namun penularan masih saja terjadi ditengah-tengah Masyarakat, dimana  terkonfirmasi  angka  positif  diakhir  tahun  2020,  tepatnya  sampai  dengan  tanggal  21 Desember 2020, terkonfirmasi positif sebanyak 1.523 orang, yang sembuh sebanyak 1.113 orang, dan meninggal dunia sebanyak 30 orang ( Sumber : Didapat dari Satuan Tugas Penanganan Covid
19 Kabupaten Bandung ). Hal ini dikarenakan masih terdapat sebahagian warga Masyarakat yang belum patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat.
Dengan  jumlah  warga  Masyarakat  terkonfirmasi  positif  covid  19,  maka  pemerintah Kabupaten Bandung Barat, melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat, kebijakan utamanya adalah dengan melakukan recofusing dan relokasi anggaran APBD dari Dinas-Dinas dalam lingkungan Kabupaten Bandung Barat, adapun besaran anggaran diproyeksikan untuk penanganan covid 19 tahap awal adalah sebesar 18,7 miliar diperoleh  dari  pergeseran  APBD  tahun  2020  sebesar  Rp.16  miliar,  dengan  mengurangi  dana alokasi  khusus  (DAK)  dan  Rp.2,7  miliar  hasil  dari  pengurangan    dana  bagi  hasil  cukai  Hasil Tembakau  (DBHCTHT),  dan  untuk  mengantisipasi  situasi  dan  kondisi  yang  tidak  terduga diusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencairkan dana deposito sebesar Rp.10 miliar untuk dimasukan  dan  ditambahkan  kepada  biaya  tidak  terduga  BTT  sehingga  total  BTT  besarannya menjadi  Rp.20  miliar,  disamping  usulan  bantuan  keuangan  ke  provinsi  sebesar  Rp.26  miliar. Pemda  Bandung  Barat  saat  ini  masih  menghitung  anggaran  yang  dibutuhkan  tatkala  PSBB bergulir.  Angka  sementara,  total  realokasi  APBD  KBB  untuk  penanganan  COVID-19  Rp132 miliar,  ditambah  anggaran  dari  Dinas  Kesehatan  sebesar  Rp34 miliar.  Jadi  total anggaran  yang disiapkan  sekitar  Rp166  miliar.  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  Asep  Sodikin mengatakan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Pasalnya, beberapa data, seperti  jumlah  penerima  bantuan,  dan  kepastian  jumlah  kecamatan  yang  bakal  PSBB,  belum ditetapkan. "Kemarin kita sudah sediakan Rp132 miliar. Tapi angka itu nanti kita akan dievaluasi lagi  seiring  bertambahnya  kecamatan  yang  memberlakukan  PSBB  dan  hasil  singkronisasi  data PPDB dari Bappeda," kata Asep, Jumat (17/4/2020).
Analisis  dan  interpretasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat, dengan dana sebesar Rp. 132 miliar, adalah untuk memberikan bantuan kepada 140.000 kepala keluarga  yang  terdampak  covid  19.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  warga  Masyarakat  Kabupaten Bandung  Barat  jangan  sampai  ada  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam kesehariannya. Informasi ini didapat dari penjelasan Bupati Kepala Daerah pada tanggal 22 April 2020.
Data penerimaan bantuan tersebut merupakan estimasi data terpadu kesejahteraan social (DTKS)  berjumlah  140.000  kepala  keluarga.  Dan  adanya  penambahan  7(  tujuh)  kecamatan menerapkan PSBB lanjutan, yang meliputi : Kecamatan Cisarua, Lembang, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Ngamprah dan Parongpong.
Hambatan-hambatan yang  ditemui  didalam  pelaksanaannya  adalah,  data  perlu dilakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dengan pihak kecamatan dan desa, sehingga perlu
dilakukan adanya finalisasi data yang akurat antara kecamatan dan desa, agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran kepada warga Masyarakat yang terdampak covid 19. Peran aparatur Kecamatan dan  perangkat  desa  sangat  menentukan  terkait  finalisasi  data  yang  akurat.  Dan  Jajaran  Aparat Kabupaten  Bandung  Barat,  perlu  mengupayakan  secara  konsisten  adanya  pengawasan  dan pengendalian dalam implementasinya dilapangan. Dengan menugaskan gugus tugas penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat.
Asep Wahyu menjelaskan, sinkronisasi data penting. Bukan saja untuk mengetahui jumlah penerima bantuan, tapi juga untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Pasalnya, ada berbagai jenis bantuan yang disalurkan Pemerintah pusat hingga Pemerintah Desa. "Ada beragam pintu bantuan. Kemudian dari segi bentuk, ada yang dalam bentuk bantuan tunai, ada yang dalam bentuk non tunai. Perlu adanya sinkronisasi data yang akurat dari para Camat dan Kades.

## Bupati jamin warga tidak kelaparan
Disinggung  terkait  antisipasi  dampak  ekonomi  akibat  COVID-19,  Umbara  menuturkan Pemkab tengah menyusun postur anggaran untuk penguatan ekonomi warga terdampak. "Kata Pak Gubernur juga kan ada 7 bantuan. Kita juga pasti kebagian. Kalau masih ada yang kurang, PNS Bandung  Barat  dengan  ikhlas  akan  menyumbangkan  dana.  Bukan  dipotong  ya.  Yang  penting jangan sampai ada warga KBB yang kelaparan,"
Pemeritah  Kabupaten  Bandung  Barat    berdasarkan  penjelasan  dari    Kepala  Bappeda Bapak  Asep Wahyu, menuturkan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Hal ini dikarenakan beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan, dan kepastian jumlah kecamatan yang bakal PSBB, belum ditetapkan. "Kemarin kita sudah sediakan 132 miliar. Angka ini masih dapat dievaluasi seiring bertambahnya Kecamatan yang melaksanakan PSBB diwilayah Bandung Barat.
Sumber : Penjelasan Kepala Bappeda Asep Wahyu.

## KESIMPULAN
Gugus  tugas  penanganan  covid  19  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  dibantu  dengan aparat keamanan TNI,  POLRI  dan  Jajaran  SATPOL  PP,  telah  melaksanakan  tugas  tanggungjawabnya dengan  baik,  ini  dibuktikan  bahwa  penyebaran  dan  penularan  covid  19  di  Kabupaten  Bandung Barat, dapat terkendalikan dengan baik, Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah Bandung Raya  yang  meliputi  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kota  Bandung  dan  Kota Cimahi, sampai dengan akhir desember 2020, kasus penanganan penyeberan dan penularan covid 19  termasuk  wilayah  yang  dapat  mengendalikan  penyebaran  dan  penularan  covid 19  diwilayah Bandung Raya, setelah Kota Cimahi. Ini dibuktikan dimana penularan dapat ditekan sekecil
mungkin dan angka kesembuhan semakin meningkat, serta angka kematian semakin berkurang, hal ini secara otomatis. Data-data dibawah ini adalah bukti penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat sampai akhir maret 2021 dapat dilihat dibawah ini :
Capaian  yang  dicapai  tekait  dengan  kondisi  keberadaan  covid  19  di  Kabuaten  Bandung Barat sampai dengan akhir Maret 2021 adalah sebagai berikut :
1.Angka terkonfirmasi positif secara kumulatif sebanyak  4.414 orang
2.Angka kesembuhan secara kumulatif sebanyak. 3.812 orang.
3.Angka kematian secara kumulatif sebanyak. 37 orang
4.Yang masih dalam perawatan sebanyak  565 orang.
Jika dihitung secara persentase maka angka kesembuhan mencapai 85,5 % dan angka kematian

## 0,8 % per kasus.
Sumber  diperoleh    :  Dari  Data  Satgas  Penanganan  Covid  19  Kabupaten  Bandung  Barat sampai akhir Maret 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
World Health Organization. “ Report of the WHO-China Joint Mission on  _______Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” (PDF): 11–12. Retrieved 5 March 2020
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  _______Jakarta:
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala _______Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang _______Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).Jakarta:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia https://investor.id/investory/memahami-tentang-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb  (diakses pada tanggal 24 April 2020) hhtp://www.kompas.com/skola/read/2020/03/31.