Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018

## PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM KE ARAH KEPRIBADIAN BANGSA
Oleh:

## RONY ANDRE CRISTIAN NALDO, SH, MH
MESTIANA PURBA, SH, MH Dosen Universitas Simalungun Email: ronyandre87@gmail.com , mestianapurba@gmail.com

## ABSTRAK
Kehadiran filsafat hukum memiliki arti dan peran besar bagi eksistensi dan pengembangan ilmu-ilmu  pengetahuan  hukum  termasuk  ilmu  hukum  dalam  masa-masa  dulu  hingga  sekarang  di berbagai negara. Demikian pula halnya di  Indonesia. Hal ini adalah lumrah adanya karena filsafat pada umumnya merupakan induk pokok dari semua ilmu pengetahuan  yang ada dan dikenal umat manusia  hingga  saat  ini.  Ketika  ilmu  pengetahuan  hukum  berakhir  karena  tidak  mampu  memberi jawaban  yang  memuaskan,  maka  pada  saat  itulah  filsafat  tampil  sebagai  dewa  penolong.  Hal  ini terutama  karena  filsafat  hukum  juga  mempelajari  pertanyaan-pertanyaan  yang  tidak  terjawab  oleh ilmu  hukum.  Kehadiran  filsafat  hukum  memiliki  arti  dan  peran  besar  bagi  eksistensi  dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan hukum termasuk ilmu hukum dalam masa-masa dulu hingga sekarang di berbagai negara. Demikian pula halnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum (recht  staat),  dan  bukan  merupakan  negara  kekuasaan  (macht  staat).  Hal  tersebut  ditegaskan berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945),  yang  menentukan  bahwa:  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Indonesia memiliki kepribadian bangsa. Kepribadian dapat diartikan sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Bangsa dapat diartikan  sebagai  masyarakat  yang  bersamaan  asal  keturunan,  adat,  bahasa,  dan  sejarahnya,  serta berpemerintahan sendiri. Berdasarkan pemaparan mengenai arti kepribadian dan arti bangsa, dapat ditegaskan bahwa kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu  kesatuan  nasional.  Maka  filsafat  kepribadian  bangsa  seharusnya  sudah  kembali  kepada eksistensinya dalam realita kehidupan bangsa dalam menjadikan sumber dari segala sumber hukum.
Kata Kunci: Pemikiran, Filsafat Hukum, Kpribadian, Bangsa.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan Ilmu
Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK) telah  begitu  pesat.  Dengan  ilmu  yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah  yang  berhasil  dipecahkan. Sebanyak  dan  semaju  apapun  ilmu yang  dimiliki  manusia  tetap  saja  ada berbagai  pertanyaan  yang  belum  bisa dijawab.  Maka  ketika  ilmu  tidak  lagi
mampu menjawab, berbagai pertanyaan  tersebut  menjadi  porsi pekerjaan filsafat.
Berfilsafat adalah berpikir. Hal ini  tidak  berarti  setiap  berpikir  adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berpikir  dengan  ciri-ciri  tertentu. Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim Barkatullah, menentukan bahwa: “Ada  beberapa  ciri  berpikir  secara kefilsafatan, yaitu:
1. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan  secara  radikal.  Radikal berasal dari kata Yunani, radix yang berarti akar. Berpikir secara radikal adalah  berpikir  sampai  ke  akar- akarnya. Berpikir sampai ke hakikat,  esensi,  atau  sampai  ke substansi  yang  dipikirkan.  Manusia yang  berfilsafat  tidak  puas  hanya memperoleh  pengetahuan  lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap.  Manusia  yang  berfilsafat dengan  akalnya  berusaha  untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki,  yaitu  pengetahuan  yang mendasari segala pengetahuan inderawi;
2. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan  secara  universal  (umum). Berpikir  secara  universal  adalah berpikir tentang hal-hal serta proses- proses yang bersifat umum. Filsafat bersangkutan  dengan  pengalaman umum dari umat manusia (common experience  of  mankind).  Dengan jalan  penjajakan  yang  radikal, filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Bagaimana cara atau jalan yang  ditempuh  untuk  mencapai sasaran pemikirannya dapat berbeda-beda.  Akan  tetapi  yang dituju  adalah  keumuman  yang diperoleh  dan  hal-hal  khusus  yang ada dalam kenyataan;
3. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan  secara  konseptual.  Yang dimaksud  dengan  konsep  disini adalah hasil generalisasi dan abstraksi  dan  pengalaman  tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berfilsafat tidak berpikir tentang  manusia  tertentu  atau manusia  khusus,  tetapi  berpikir tentang  manusia  secara  umum. Dengan  ciri  yang  konseptual  ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari;
4. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara koheren dan konsisten.  Koheren  artinya  sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis).  Konsisten  artinya  tidak mengandung kontradiksi. Baik koheren maupun konsisten, keduanya dapat diterjemahkan dalam  bahasa  Indonesia  yakni runtut.  Adapun  yang  dimaksud runtut adalah bagan konseptual yang disusun  tidak  terdiri  atas  pendapat- pendapat yang saling berkontradiksi didalamnya;
5. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik.
Sistematik  berasal  dari  kata  sistem yang artinya kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu
maksud  atau  menunaikan  sesuatu
peranan tertentu.
Dalam mengemukakan  jawaban  terhadap suatu masalah,  digunakan  pendapat atau  argument  yang  merupakan uraian  kefilsafatan  yang  saling berhubungan  secara  teratur  dan terkandung  adanya  maksud  atau tujuan tertentu;
6. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara komprehensif.
Komprehensif  adalah  mencakup secara  menyeluruh.  Berpikir  secara kefilsafatan berusaha untuk
menjelaskan  fenomena  yang  ada  di alam  semesta  secara  keseluruhan sebagai suatu sistem;
7. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan  secara  bebas.  Sampai batas-batas yang luas, setiap filsafat boleh  dikatakan  merupakan  suatu hasil  dari  pemikiran  yang  bebas. Bebas  dari  prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Sikap-sikap bebas demikian ini banyak dilukiskan oleh filsuf-filsuf  dari  segala  zaman. Socrates  memilih  meminum  racun dan  menatap  maut  dari  pada  harus mengorbankan kebebasannya untuk berpikir  menurut  keyakinannya. Spinoza karena khawatir kehilangan kebebasannya untuk berpikir,
1 Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum  (Pemikiran  Menuju
menolak  pengangkatannya  sebagai guru besar filsafat pada Universitas Heidelberg;
8. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan  dengan  pemikiran  yang bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban  yang  pertama adalah  terhadap  hati  nuraninya. Disini  tampak  hubungan  antara kebebasan  berpikir  dalam  filsafat dengan etika yang melandasinya”. 1
Sebagaimana  berpikir  secara kefilsafatan,  maka  pemikiran  filsafat hukum  juga  memiliki  beberapa  sifat atau karateristik khusus yang membedakannya  dengan  ilmu-ilmu lainnya, sebagai berikut:
1. Bersifat  menyeluruh  dan  universal. Dengan cara berpikir holistik tersebut,  maka  siapa  saja  yang mempelajari  filsafat  hukum  diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka  diajak  untuk  menghargai pemikiran,  pendapat,  dan  pendirian orang  lain.  Itulah  sebabnya  dalam filsafat  hukum  pun  dikenal  pula berbagai  aliran  pemikiran  tentang hukum,  dengan  segala  kelebihan dan kekurangannya.
Dengan demikian diharapkan para cendikiawan  hukum  tidak  bersikap arogan  dan  apriori,  bahwa  disiplin ilmu  yang  dimilikinya  lebih  tinggi
Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Halaman 1-3.
dengan disiplin ilmu lainnya.
Kemudian  filsafat  hukum  dengan sifat  universalitasnya  memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak memandang  hanya  bagian-bagian dan  gejala  kehidupan  saja  atau secara partikular. Dengan demikian filsafat hukum dapat menukik pada persoalan  lain  yang  relevan  atau menerawang pada keseluruhan dalam perjalanan refelektifnya, tidak  sekedar  hanya  memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya;
2. Bersifat mendasar atau memusatkan diri  pada  pertanyaan-pertanyaan mendasar  (basic  of  fundamental
questions). Artinya dalam menganalisis suatu masalah seseorang  diajak  untuk  berpikir secara  kritis  dan  radikal.  Dengan mempelajari dan memahami filsafat hukum berarti diajak untuk memahami  hukum  tidak  dalam  arti hukum  positif  belaka.  Orang  yang mempelajari  hukum  dalam  arti positif  belaka,  tidak  akan  mampu memanfaatkan
dan
mengembangkan hukum secara baik.  Apabila  orang  itu  menjadi hakim  misalnya,  dikhawatirkan  ia akan menjadi hakim yang bertindak selaku  ‘corong  undang-undang’ semata;
3. Bersifat spekulatif. Sifat ini mengajak mereka yang mempelajari
filsafat  hukum  untuk  berpikir inovatif,  selalu  mencari  sesuatu yang  baru.  Salah  satu  ciri  orang yang berpikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru. Tindakan spekulatif  yang  dimaksud  adalah tindakan  yang  terarah,  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Dengan  berpikir  spekulatif dalam  arti  positif  itulah  hukum dapat  dikembangkan  kea  rah  yang dicita-citakan bersama;
4. Bersifat reflektif kritis. Melalui sifat ini  filsafat  hukum  berguna  untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah  hukum  secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus.  Secara  kritis  filsafat hukum  berusaha  untuk  memeriksa gagasan-gagasan  tentang  hukum yang sudah  ada,  melihat  koherensi, korespondensi, dan fungsinya. Filsafat  hukum  berusaha  untuk memeriksa  nilai  dan  pernyataan- pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum; 5. Bersifat introspektif atau mempergunakan daya upaya introspektif.  Artinya  filsafat  tidak hanya  menjangkau  kedalaman  dan keluasan  dari  permasalahan  yang dihadapi, tetapi juga
mempertanyakan peranan dari dirinya  dan  dari  permasalahan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
tersebut.  Filsafat  mempertanyakan tentang  struktur  yang  ada  dalam dirinya  dan  permasalahan  yang dihadapinya.  Sifat  introspektif  dan filsafat sesuai dengan sifat manusia yang memiliki hakikat dapat mengambil  jarak  tidak  hanya  pada hal-hal yang berada di luarnya tetapi juga pada dirinya sendiri”. 2
Kehadiran filsafat hukum memiliki  arti  dan  peran  besar  bagi eksistensi  dan  pengembangan  ilmu- ilmu  pengetahuan  hukum  termasuk ilmu  hukum  dalam  masa-masa  dulu hingga  sekarang  di  berbagai  negara. Demikian  pula  halnya  di  Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  hukum (recht  staat),  dan  bukan  merupakan negara  kekuasaan  (macht  staat).  Hal tersebut ditegaskan berdasarkan ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), yang  menentukan  bahwa:  ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. 3
Indonesia memiliki kepribadian bangsa.  Kepribadian  dapat  diartikan sebagai  sifat  hakiki  yang  tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang  membedakannya  dari  orang atau bangsa  lain.  Bangsa  dapat  diartikan sebagai  masyarakat  yang  bersamaan
2 Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Ibid, Halaman 4-6.
3 Pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
asal  keturunan,  adat,  bahasa,  dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Berdasarkan pemaparan mengenai  arti  kepribadian  dan  arti bangsa, dapat ditegaskan bahwa kepribadian  bangsa  adalah  ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional.
Telah  dipaparkan  sebelumnya bahwa kehadiran filsafat hukum memiliki  arti  dan  peran  besar  bagi eksistensi  dan  pengembangan  ilmu- ilmu  pengetahuan  hukum  termasuk ilmu  hukum  dalam  masa-masa  dulu hingga sekarang di Indonesia. Pemikiran filsafat hukum di Indonesia masih  dominan  dipengaruhi  filsafat hukum  dari  negara-negara  asing. Dengan  adanya  kepribadian  bangsa Indonesia yang notabene membedakan Indonesia  dengan  bangsa  lainnya, tentunya  para  cendikiawan  hukum perlu  melakukan  pemikiran  filsafat hukum yang mengarah kepada kepribadian bangsa.
Berdasarkan berbagai pemaparan  yang  telah  ada,  timbul ketertarikan  untuk  meneliti  guna mengetahui  lebih  lanjut  mengenai pemikiran filsafat hukum yang mengarah  kepada  kepribadian  bangsa, yang  dibuat  dalam  suatu  penulisan
Perundang-undangan  (UU  PPPU),  ditentukan  bahwa: “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar  dalam  peraturan perundang-undangan”.
Karya  Ilmiah  berbentuk  Makalah, dengan judul: “PEMIKIRAN

## FILSAFAT  HUKUM  KE  ARAH
KEPRIBADIAN BANGSA”.
1.2 Permasalahan
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam Makalah ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana pemikiran filsafat hukum  yang  mengarah  kepada kepribadian bangsa?
2. Bagaimana  solusi  agar  pemikiran filsafat  hukum  para  cendikiawan hukum  di  Indonesia  mengarah kepada kepribadian bangsa?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Pemikiran  Filsafat  Hukum  yang Mengarah Kepada Kepribadian
Bangsa Kehadiran filsafat hukum memiliki  arti  dan  peran  besar  bagi eksistensi  dan  pengembangan  ilmu- ilmu  pengetahuan  hukum  termasuk ilmu  hukum  dalam  masa-masa  dulu hingga  sekarang  di  berbagai  negara. Demikian pula halnya di Indonesia. Hal ini  adalah  lumrah  adanya  karena filsafat  pada  umumnya  merupakan induk pokok dari semua ilmu pengetahuan  yang  ada  dan  dikenal umat  manusia  hingga  saat  ini.  Ketika ilmu  pengetahuan  hukum  berakhir
4 Van  Apeldorn,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Pradnya Paramitha, Jakarta, 1976, Halaman 490.
karena tidak mampu memberi jawaban yang  memuaskan,  maka  pada  saat itulah  filsafat  tampil  sebagai  dewa penolong.  Hal  ini  terutama  karena filsafat  hukum  juga  mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.
Para  filsuf  hukum  senantiasa mempertanyakan pertanyaan- pertanyaan  yang  pada  hakikatnya adalah pertanyaan yang terpenting atau pokoknya saja yang berkenaan dengan masalah  hukum  sampai  pada  akar- akarnya. 4 Pemikiran  filsafat  hukum dilakukan  sampai  mencapai  batas marginal  atau  sampai  pada  batas kemampuan  pemikiran  manusia  yang terletak  pada  batas  antara  lingkungan empiris  dan  lingkungan  metafisika, oleh  karena  itu  sifat  kedalaman  dari pengertian  filsafat  hukum  adalah sampai  pada  tindakan  yang  paling mendasar dan sekaligus bersifat kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis.
Soerjono  Koesoemo  Sisworo, menentukan bahwa:
“Filsafat hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal  mengenai  hakikat  dan  hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada 4 (empat) masalah pokok, yaitu:
1. Hakikat pengertian hukum;
2. Cita dan tujuan hukum;
3. Berlakunya hukum;
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
4. Pengalaman/pengamalan hukum”. 5
Radikal  tidak  berarti  sekedar mendalam  sampai  ke  akar-akarnya, tapi  sekaligus  dalam  arti  kritis,  tidak dogmatis,  dan  tidak  skeptis.  Marginal dimaksudkan  sebagai  sifat  hakikat permasalahan pembatasan yaitu antara wilayah dan lahan empiris (pengalaman) dan meta- empiris/metafisika.
Keduanya didudukkan di atas landasan kesadaran, bahwa  akal  budi  manusia  walaupun dapat  mengenai  dan  mengidentifikasi hakikat  kebenaran,  namun  ia  tidak mampu mengenali benda dalam dirinya sendiri (das  ding  an sich)  yang ada  di belakang dan menjadi hakikat terakhir dari segala kebendaan.
Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim Barkatullah, menentukan bahwa:
“Filsafat  hukum  mengandung  pula aspek  dan  momentum  pandangan hidup  dan  dunia.  Ini  berarti  filsafat hukum  mengandung  pula  makna praktis  dan  penerapan,  tidak  berhenti pada  perenungan  teoritis  abstrak tentang hakikat, kebenaran dan kearifan, baik yang transendental kritis logis  maupun  yang  transendental fenomenologis, tapi sekaligus mengandung  karsa  dan  dorongan semangat menghadapi, menanggulangi,  dan  mencari  jalan keluar dari tantangan dalam kehidupan”. 6
5 Soerjono Koesoemo Sisworo, Mempertimbangkan Beberapa  Pokok  Pikiran  Berbagai  Aliran  Filsafat Hukum  Dalam  Relasi  dan  Relevansinya  Dengan Pembangunan/Pembinaan  Hukum  Indonesia,  Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1989, Halaman 3.
6 Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,
Ibid, Halaman 7.
Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim Barkatullah, menentukan pula bahwa:
“Filsafat  hukum  memiliki  komposisi dasar atau dua tiang penyangga pokok, yakni pada satu pihak filsafat difokuskan  pada  masalah  kedudukan dan  peranan  manusia  dalam  dunia  ini dan pada pihak lain berpijak pada ilmu dan  ajaran  politik,  yaitu  tentang bagaimana menyusun bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara  sebaik-baiknya.  Komposisi dasar  tersebut  berkaitan  pula  dengan kodrat  manusia  dan  kodrat  alam  dan benda/keadaan,  yang  masing-masing merupakan  tempat  sumber  bahan- bahan  idiil  hukum  dan  bahan-bahan hukum riil/materiil”. 7
Mengenai  pengertian  “filsafat hukum”  Purnadi  Purbacaraka  dan Soerjono Soekanto, menentukan bahwa:
“Filsafat  hukum  adalah  perenungan dan  perumusan  nilai-nilai  kecuali  itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya: penyerasian  antara  ketertiban  dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme  dengan pembaharuan”. 8
Mahadi, menentukan bahwa:
“Filsafat  hukum  ialah  filsafat  tentang hukum falsafah tentang segala sesuatu dibidang  hukum  secara  mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis”. 9
7 Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Op.cit, Halaman 7.
8 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu?), Remaja Karya, Bandung, 2004, Halaman 2.
9 Lili Rasjidi, Ibid, Halaman 3.
Soedjono  Dirdjosisworo,  menentukan bahwa:
“Filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan  kefilsafatan  yang  dianut orang  atau  masyarakat  atau  negara tentang  hakikat  ciri-ciri  landasan berlakunya hukum”. 10
Satjipto Rahardjo, menguraikan filsafat hukum, sebagai berikut:
“Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan- pertanyaan  tentang  hakikat  hukum tentang  dasar-dasar  bagi  kekuatan mengikat  dari  hukum  merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian  itu,  filsafat  hukum  bisa dihadapkan kepada ilmu hukum
positif. Sekalipun
sama-sama
menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu  hukum  positif  hanya  berurusan dengan  suatu  tata  hukum  tertentu  dan mempertanyakan konsistensi logis dari asas-asas, peraturan-peraturan, bidang- bidang serta sistem hukumnya sendiri”. 11 Telah ditegaskan bahwa
Indonesia  adalah  negara  hukum.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia memiliki
kepribadian bangsa.
Kepribadian  dapat  diartikan  sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang  atau  suatu  bangsa  yang membedakannya  dari  orang  atau bangsa  lain.  Bangsa  dapat  diartikan sebagai  masyarakat  yang  bersamaan asal  keturunan,  adat,  bahasa,  dan sejarahnya, serta berpemerintahan
10 Lili Rasjidi, Ibid, Halaman 5.
sendiri. Ditegaskan bahwa kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang  ada  pada  banyak  warga  suatu kesatuan nasional.
Di  Indonesia,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 2 UU PPPU, Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum.  Selain  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum,  Pancasila  juga sebagai kepribadian bangsa  Indonesia. Pancasila  sebagai  kepribadian  bangsa Indonesia  adalah  perwujudan  dari nilai-nilai  budaya  bangsa  Indonesia sendiri  yang  diyakini  kebaikan  dan kebenarannya.
Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai  dasar  yang  sah,  Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai  budaya  luhur  yang  telah tercipta  ditengah-tengah  masyarakat nenek  moyang  Indonesia.  Pancasila digali  dari  budaya  bangsa  Indonesia sendiri  yang  sudah  ada,  tumbuh,  dan berkembang berabad-abad lamanya.
Pancasila  sebagai  kepribadian bangsa,  hanya  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  sejak  keberadaanya  sebagai sebuah  bangsa.  Pancasila  merangkum nilai-nilai  yang sama yang terkandung dalam  adat-istiadat,  kebudayaan,  dan agama-agama  yang  ada  di  Indonesia. Dengan  demikian,  Pancasila  sebagai kepribadian  bangsa  Indonesia  juga
11 Lili Rasjidi, Op.cit, Halaman 5.
mencerminkan
jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia.
Filsafat hukum memiliki arti dan peran  besar  bagi  eksistensi  dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan hukum  termasuk  ilmu  hukum  dalam masa-masa  dulu  hingga  sekarang  di Indonesia. Pemikiran filsafat hukum di Indonesia  masih  dominan  dipengaruhi filsafat  hukum  dari  negara-negara asing. Dengan adanya Pancasila sebagai  kepribadian  bangsa  Indonesia yang notabene membedakan Indonesia dengan  bangsa  lainnya,  tentunya  para cendikiawan  hukum  perlu  melakukan pemikiran filsafat hukum yang mengarah  kepada  Pancasila  sebagai kepribadian  bangsa,  yang  notabene mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia.
2.2 Solusi  Agar  Pemikiran  Filsafat
Hukum  Para  Cendikiawan  Hukum di  Indonesia  Mengarah  Kepada Kepribadian Bangsa
Asal  muasal  kata  “Pancasila” berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  yakni “Panca” yang berati lima, dan “sila/syla” yang berarti batu, sendi, alas atau  sebuah  dasar.  Dapat  ditegaskan bahwa  Pancasila  memiliki  makna sebuah dasar yang terdiri dari 5 (lima) unsur. Kelima unsur Pancasila tersebut membentuk  satu  kesatuan  yang  saling mengikat  dan  terkait  satu  sama  lain sehingga  menjadikan  fungsi  Pancasila
sebagai  suatu  dasar  negara  yang  utuh dan sempuna.
Kedudukan  Pancasila  sebagai dasar  negara  dan  pandangan  hidup bangsa  merupakan  cerminan  dari budaya  masyarakat  yang  menganut nilai-nilai  luhur,  bahkan  sebelum terciptanya  Pancasila  itu  sendiri. Pancasila  lahir  dari  hasil  pemikiran- pemikian  serta  ide  maupun  gagasan dari  budaya  yang  dimiliki  bangsa Indonesia  sejak  jaman  dahulu.  Hal  ini merupakan  cerminan  dari  fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu sendiri sebagai  sebuah  pemersatu.  Nilai-nilai Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka memperlihatkan  kepribadian  bangsa Indonesia  itu  sendiri,  yakni  terbuka terhadap segala perubahan.
Kepribadian dapat diartikan sebagai  sifat  hakiki  yang  tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang  membedakannya  dari  orang atau bangsa  lain.  Bangsa  dapat  diartikan sebagai  masyarakat  yang  bersamaan asal  keturunan,  adat,  bahasa,  dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Ditegaskan bahwa kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang  ada  pada  banyak  warga  suatu kesatuan nasional.
Dewan Perancang Nasional
menyatakan bahwa kepribadian Indonesia  adalah  karakteristik  yang dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  dan
berbeda  secara  menyeluruh  dengan kepribadian  bangsa-bangsa  yang  lain. Hal  tersebut  merupakan  refleksi  dari perubahan  dan  perkembangan  bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia  dipengaruhi  dengan  segala hal yang terjadi dalam mayarakat, adat budaya, serta lingkungan dalam masyarakat itu sendiri.
Nilai-nilai Pancasila sebagai
ideologi  terbuka  memiliki  peranan penting dalam membentuk kepribadian bangsa
Indonesia. Membuat karakteristik  bangsa  menjadi  terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri. Terbuka  dengan  kebudayaan  maupun warga asing yang masuk ke Indonesia,
dengan tidak meninggalkan
kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sendiri.
Dalam hal berdemokrasi,
Pancasila  sebagai  kepribadian  bangsa sangat  penting  untuk  menyelesaikan masalah  dengan  jalan  musyawarah tanpa  adanya  kekerasan.  Dari  hal tersebut  terlihat  manfaat  musyawarah yang merupakan dasar dalam
berpendapat tanpa melakukan pelanggaran hak warga negara. Pancasila  sendiri  merupakan  dasar negara  yang  berasal  dari  cerminan kehidupan masyarakatnya, jadi merupakan  milik  bangsa  Indonesia
seluruhnya,  dan  bukan  merupakan milik  seseorang  maupun  golongan tertentu.
Selain  merupakan  kepribadian bangsa  yang  notabene  mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  2  UU  PPPU,  Pancasila  juga sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  di  Indonesia.  Untuk  itu,  maka sudah  seharusnya  para  cendikiawan hukum di Indonesia melakukan pemikiran filsafat hukum yang mengarah  kepada  Pancasila  sebagai kepribadian bangsa.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa filsafat hukum memiliki arti dan peran besar bagi eksistensi dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan hukum  termasuk  ilmu  hukum  dalam masa-masa  dulu  hingga  sekarang  di
Indonesia.
Dengan kedudukan Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  di  Indonesia  dan  juga sebagai  kepribadian  bangsa,  sudah seharusnya para cendikiawan hukum di Indonesia melakukan pemikiran filsafat hukum  yang mengarah kepada Pancasila  sebagai  kepribadian  bangsa. Fakta  yang  ada,  pemikiran  filsafat hukum  para  cendikiawan  hukum  di Indonesia  masih  dominan  dipengaruhi filsafat  hukum  dari  negara-negara asing,  bukan  dipengaruhi  Pancasila sebagai filsafat negara.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Pancasila  merupakan  filsafat negara  yang  lahir  sebagai  cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut ditegaskan karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa  yang  mendalam,  yang  dilakukan oleh  para  pendiri  bangsa  Indonesia, yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam suatu sistem (Pancasila sebagai sistem filsafat).
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah  suatu  kesatuan  yang saling  berhubungan  untuk  satu  tujuan tertentu dan saling berkualifikasi  yang tidak  terpisahkan  satu  dengan  yang lainnya. Dapat ditegaskan bahwa
Pancasila pada dasarnya satu bagian/unit-unit  yang  saling  berkaitan satu  sama lain  dan  memiliki  fungsi serta tugas masing-masing.
Filsafat  Pancasila  memberikan pengetahuan  dan  pengertian  ilmiah, yaitu  tentang  hakikat  dari  Pancasila. Sebagai  filsafat,  Pancasila  memiliki karateristik  sistem  filsafat  tersendiri yang  berbeda  dengan  filsafat  lainnya, diantaranya sila-sila
Pancasila
merupakan  satu  kesatuan  sistem  yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas).
Sistem filsafat Pancasila
mengandung  citra  tertinggi,  yang terbukti  dengan  berbedanya  sistem filsafat pancasila dengan sistem filsafat
12 Pancasila  sebagai  suatu  substansi.  Artinya  unsur asli/permanen/primer Pancasila sebagai suatu yang ada
lainnya.  Ciri  khas  perbedaan  sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat lainnya, sebagai berikut:
1. Sila-sila  Pancasila  merupakan  satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai  satu  totalitas).  Dengan pengertian lain bahwa apabila tidak bulat  dan  tidak  utuh  atau  satu  sila dengan  sila  yang  lainnya  terpisah- pisah, maka bukanlah Pancasila;
2. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila;
3. Susunan  Pancasila  dengan  suatu sistem yang bulat dan utuh:
a. Sila  1,  meliputi,  mendasari, menjiwa sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5;
b. Sila  2,  diliputi,  didasari,  dan dijiwai  sila  1,  serta  mendasari dan  menjiwai  sila  3,  sila  4,  dan sila 5;
c. Sila  3,  meliputi,  mendasari,  dan menjiwai  sila  1,  sila  2,  serta mendasari jiwa sila 4, dan sila 5;
d. Sila  4,  meliputi,  didasari,  dan dijiwai  sila  1,  sila  2,  dan  sila  3, serta  mendasari  dan  menjiwai sila 5;
e. Sila  5,  meliputi,  didasari,  dan dijiwai  sila  1,  sila  2,  sila  3  dan sila 4. 12
Apabila dikaji berdasarkan kausal Aristoteles, prinsip-prinsip
mandiri,  yaitu  unsur-unsurnya  berasal  dari  dirinya sendiri.
filsafat  Pancasila  dapat  dijelaskan, sebagai berikut:
1. Kausa materialis,  yakni sebab yang berhubungan  dengan  materi  atau bahan.  Dalam  hal  ini  Pancasila digali  dari  nilai-nilai  sosial  budaya yang  ada  dalam  bangsa  Indonesia sendiri;
2. Kausa  formais,  yakni  sebab  yang berhubungan  dengan  bentuknya.
Pancasila yang ada dalam Pembukaan  UUD  1945  memenuhi syarat formal (kebenaran formal);
3. Kausa  efisiensi.  Hal  ini  dapat ditegaskan  dengan  adanya  kegiatan
Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  dalam  menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara;
4. Kausa  finalis,  yakni  berhubungan dengan tujuan, yaitu tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar  negara.  Adapun  inti  atau esensi  sila-sila  Pancasila,  sebagai berikut:
a. Tuhan,  yaitu  sebagai  kausa prima;
b. Manusia,  yaitu  mahluk  individu dan mahluk sosial;
c. Satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri;
d. Rakyat,  yaitu  unsur  mutlak negara,  harus  bekerja  sama  dan bergotong-royong;
e. Adil, yaitu memberikan keadilan pada diri sendiri dan orang lain. Pancasila  sebagai  sistem  filsafat memiliki  beberapa  nilai,  yaitu  nilai objektif  dan  juga  nilai  subjektif.  Nilai objektif  sistem  filsafat  Pancasila, sebagai berikut:
1. Rumusan  dari  sila-sila  Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak. Pada  hakikatnya  Pancasila  adalah nilai;
2. Inti  nilai-nilai  Pancasila  berlaku tidak  terikat  oleh  ruang.  Artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang, untuk bangsa Indonesia  boleh  jadi  untuk  negara lain  yang  secara  eksplisit  tampak dalam  adat-istiadat,  kebudayaan, tata  hidup  kenegaraaan,  dan  tata hidup beragama;
3. Pancasila  yang  terkandung  dalam Pembukaan  UUD  1945  memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan  suatu  sumber  hukum positif di Indonesia. Untuk itu maka hierarki  suatu  tertib  hukum  di Indonesia  berkedudukan  sebagai tertib hukum tertinggi. Maka secara objektif  tidak  dapat  diubah  secara
hukum,  sehingga  melekat  pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya,  jikalau  nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD  1945  itu  diubah,  maka  sama halnya dengan membubarkan Indonesia.
Adapun  nilai  subjektif  sistem  filsafat Pancasila, sebagai berikut:
1. Nilai  Pancasila  timbul  dari  bangsa
Indonesia  itu  sendiri. Nilai-nilai yang  terdapat  dalam  Pancasila merupakan  hasil  dari  pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa  Indonesia  sendiri.  Ideologi Pancasila  berbeda  dengan  ideologi lainnya.  Hal  tersebut  ditegaskan karena  isi  Pancasila  diambil  dari nilai budaya bangsa dan religi yang telah  melekat  erat,  sehingga  jiwa Pancasila adalah jiwa bangsa
Indonesia sendiri, sedangkan ideologi lain seperti liberalis, sosialis, komunis, dan lain sebagainya  merupakan  hasil  dari pemikiran filsafat orang;
2. Nilai  Pancasila  merupakan  filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan  hidup  bangsa  Indonesia menjadi  pedoman  bangsa  untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini  sebagai  sumber  nilai  atas kebenaran,  keadilan,  kebaikan,  dan
kebijaksanaan  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang  sesuai  dengan  hati  nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari  kepribadian  bangsa.  Sehingga dalam  perjalanannya  akan  selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Telah  ditegaskan  sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU  PPPU,  Pancasila  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  di Indonesia.  Untuk  itu  maka  dalam kehidupan  bernegara,  nilai  dasar Pancasila  harus  tampak  dalam  produk peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dapat  ditegaskan  bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang  ada  di  Indonesia  harus  dijiwai nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  tidak boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Oleh  karena  itu  pula  maka sudah sepantasnya apabila para cendikiawan  hukum  di  Indonesia melakukan  pemikiran  filsafat  hukum ke  arah  Pancasila  yang  merupakan kepribadian bangsa.
Telah  dipaparkan  sebelumnya bahwa  merupakan  suatu  fakta  bahwa pemikiran filsafat hukum para cendikiawan  hukum  di  Indonesia masih  dominan  dipengaruhi  filsafat hukum  dari  negara-negara  asing. Terhadap  fakta  tersebut,  tentunya
haruslah  dapat  ditemukan  solusinya.
Adapun  solusi  agar  pemikiran  filsafat hukum  para  cendikiawan  hukum  di Indonesia mengarah kepada kepribadian bangsa adalah dengan cara menghimbau  dan  mengarahkan  para cendikiawan  hukum  untuk  berpegang teguh pada Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

## III. PENUTUP
3.1 Simpulan Adapun  yang  menjadi  simpulan dalam Makalah ini, adalah:
1. Pemikiran  filsafat  hukum  yang mengarah kepada kepribadian
bangsa  adalah  berupa  pemikiran
filsafat  hukum  yang  mengarah kepada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang notabene mencerminkan jiwa
sekaligus  pandangan hidup rakyat Indonesia.
2. Solusi  agar  pemikiran  filsafat hukum para cendikiawan hukum di
Indonesia mengarah kepada kepribadian bangsa adalah dengan cara menghimbau dan mengarahkan  para  cendikiawan hukum  untuk  berpegang  teguh pada Pancasila
sebagai kepribadian bangsa.
3.2 Saran
Adapun  yang  menjadi  saran  dalam karya  ini,  adalah:  Agar  Pemerintah
mensosialisasikan  himbauan  guna mengarahkan para cendikiawan hukum di Indonesia untuk melakukan pemikiran filsafat hukum berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Bahan Hukum Primer
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

## B. Bahan Hukum Sekunder
Apeldorn,  Van,  1976.  Pengantar  Ilmu

## Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta,
Prasetyo,  2012.  Teguh,  dan  Abdul  Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu
Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Rasjidi, Lili, 2004. Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu?), Remaja Karya,
Bandung,
C. Bahan Hukum Tertier
Sisworo, Soerjono Koesoemo,  1989. Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran  Berbagai  Aliran  Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia,  Pidato  Pengukuhan  Guru
Besar,