## Pendahuluan
Pemerintah   Republik   Indonesia   melakukan   kebijakan otonomi   yang   awalnya   sentralisasi   menjadi   desentralisasi yang   bertujuan   agar   terciptanya   pembangunan   ekonomi wilayah yang mandiri (Nurikhsan, 2007). Hal tersebut tertera dalam ketetapan pemerintah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004   tentang   perimbangan   keuangan   antara   pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang  pemerintah   daerah,   berisi   mengenai   kebijakan pemerintah   pusat   memberi   kewenangan   dalam   mengatur maupun   mengurus   pemerintahan   terhadap   pemerintahan daerah melalui desentralisasi maupun dekonsentrasi.

## Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur (An Analysis The Income Disparity of Regency and
Town in East Java Province)

## Abstrak
Pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda yang disebabkan sektor potensial antar daerah   berbeda.  Mengakibatkan   antar   daerah   terjadi   disparitas   pendapatan.   Penelitian  ini,  menggunakan  data   sekunder PDRB untuk melihat pola pertumbuhan, seberapa besar tingkat disparitas yang terjadi, serta sektor unggulan pada daerah maju. Dari 29 kabupaten dan 9 kota, terdapat 22 kabupaten dan 1 kota tergolong daerah relatif tertinggal. Tingkat disparitas pendapatan,   dengan   menggunakan   analisis   indeks   williamson   (Vw),  disparitas   antar   daerah     mengalami   peningkatan sedangkan  analisis   indeks   entropi   theil   (Td)   disparitas   pendapatan   mengalami   penurunan.   Upaya   dalam   meningkatkan pembangunan  ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Perda  Provinsi  Jawa Timur nomor 5 tahun 2012  tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2030, mengenai kawasan andalan. Sektor unggulan kompetitif (C’ij)  dan spesialisasi (Aij) di   Kota   Surabaya,   adalah   sektor   jasa-jasa   dan   sektor   konstruksi.   Kota   Malang,   sektor   unggulan   (C’ij)   adalah   sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian hanya spesialisasi (Aij)  namun menjadi kawasan andalan. Kota madiun, sektor dengan C’ij namun tidak memiliki Aij, pada sektor pertanian, jasa-jasa; pengangkutan dan transportasi; serta perdagangan, hotel dan restoran  namun menjadi kawasan andalan. Sedangkan di Kabupaten Gresik, sektor   pertambangan   dan   penggalian   meskipun   memiliki   C’ij   dan   Aij   positif,  namun  tidak   menjadi kawasan andalan di Kabupaten Gresik.
Kata kunci: disparitas, kawasan andalan, RTRW.

## Abstract
The pattern of economic growth in the country and the city of East Java province induced varies between regions of different potential sectors. Resulting in inter-regional income disparity. This study, using secondary data to see patterns of GDP growth , the extent of the disparities that occur, as well as the leading sector in developed regions. Of the 29 counties and 9 cities, there are 22 counties and 1 city relatively underdeveloped regions classified. The level of income disparity, using index analysis williamson (Vw), regional  disparities have increased while the Theil entropy index analysis (Td) income disparity has decreased. Efforts to promote economic development through regulation of East Java East Java Province No. 5 of 2012 on spatial planning in East Java Province from 2011 to 2030, the key region. Competitive seed sector (C'ij) and specialization (Aij) in Surabaya, is the services sector and the construction sector .  Malang , leading sectors ( C'ij ) is trade , hotels and restaurants as well as the services sector , while agriculture only specialization (Aij), but became a mainstay of the region  Madiun city, with C'ij sector but do not have Aij, on agriculture, services;  freight and transportation; and trade, hotel and restaurant but became a mainstay of the region. While in Gresik, mining and quarrying and Aij C'ij despite having a positive, but not a key region in Gresik.

## Keywords: Disparities, Metro mainstay, RTRW
Kukuh Danuargo Priyambodo, Agus Luthfi, Edy Santoso Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: kukuhdanuargo@gmail.com
Menurut teori  Oscar  Lange,  dengan adanya  desentralisasi, pengaturan   dan   pengawasan   birokrasi   lebih   dapat dilaksanakan   dengan   baik.   Adanya   kebijakan   tersebut pemerintah pusat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di   setiap   wilayah   yang   mandiri   (Jhingan,   2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi atau proses yang akan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di suatu   wilayah   menjadi   meningkat   dalam   jangka   panjang. Peningkatan pendapatan ini, dapat di terima oleh pemerintah daerah   bila   adanya   kekuatan   investasi   modal   yang mengalami   perubahan   secara   terus-menerus   menjadi   lebih baik,   kemudian   adanya   keinginan   untuk   meningkatkan pendapatan   perkapita   yang   berlangsung   dalam   jangka panjang   oleh   masyarakat   (Suryana,   2000:55).   Menurut Mardiasmo (2002:2), semakin tinggi investasi modal akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya mampu   meningkatkan   partisipasi   publik   terhadap pembangunan ekonomi yang dapat ditinjau dengan adanya kenaikan   Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   dan   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kenaikan PDRB tersebut mengakibatkan adanya perubahan sektoral dan struktural di suatu wilayah. Proses terjadinya transformasi struktural, dari sektor pertanian menuju sektor industri   atau   jasa,   namun   di   setiap   sektornya   mengalami transformasi yang berbeda-beda (Prawira, 2011). Perbedaan struktur perekonomian karena kemampuan atau keunggulan di setiap wilayah berbeda dengan wilayah yang lain (Usya, 2006).   Menurut   Kartasasmita   (1996)   yang   mengatakan bahwa tidak ada daerah yang memiliki karakteristik sama, sehingga   perbedaan   karakteristik   tersebut   akan mempengaruhi   perbedaan   potensi   dan   struktur   ekonomi sehingga dalam proses perencanaan pembangunan di setiap wilayah perlu adanya perlakuan khusus.
Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Kabupaten dan kota tersebut di tuntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang   lengkap   untuk   menunjang   pembangunan   daerah, melalui   perbaikan   infrastruktur   maupun   sumber   daya manusia  yang  berkualitas  (Aryanto,   2011).  Pengoptimalan sumber   daya   tersebut,  didukung  oleh   pemerintah   Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RAPERDA   RTRW  2011-2031)  dalam   pasal   84,   berisi tentang rencana kawasan andalan. Dalam rencana tersebut, terdapat berbagai daerah yang di klasifikasikan berdasarkan sektor   unggulannya   yang   berpotensi   untuk   lebih dikembangkan.   Seperti   kawasan   Gresik,   Bangkalan, Mojokerto,   Surabaya,   Sidoarjo   dan   Lamongan (Gerbangkertosusila)   dengan   sektor   unggulan   pertanian, perikanan, industri dan pariwisata (Perda Prov Jatim 2012). Kawasan   andalan   tersebut,   dapat   lebih   spesifik   sektor unggulan yang akan ditingkatkan dalam proses perencanaan pemerintah terhadap daerah. Kontribusi terhadap PDRB ini berbeda-beda   di   karenakan   laju   pertumbuhan   antar kabupaten maupun kota di Jawa Timur menunjukkan tingkat yang   beragam   dan   nantinya   mengakibatkan   perbedaan pendapatan   yang   terima   di   setiap   kabupaten   dan   kota   di Provinsi   Jawa   Timur.   Perbedaan   ini   mengakibatkan terjadinya disparitas atau ketimpangan regional. Disparitas
antar   kabupaten   atau   kota   di   Provinsi   Jawa   Timur   bisa terjadi juga karena perbedaan sumbangan sektor unggulan yang   ada   di   Provinsi   Jawa   Timur.   Disparitas   pendapatan yang tinggi antar kabupaten dan kota, akan mengakibatkan wilayah   tersebut   menjadi   sulit   untuk   berkembang.   Upaya Provinsi   Jawa   Timur   dalam   memperbaiki   hal   tersebut melalui kebijakan terkait  dengan RTRW  tentang kawasan andalan   yang   akan   di   kembangkan   Provinsi   Jawa   Timur dengan meningkatkan sektor-sektor yang di anggap strategis oleh   Provinsi.   Nantinya   dengan   kebijakan   tersebut   akan mengintegrasikan   Provinsi   daerah   dengan   pusat   melalui rekomendasi pengembangan wilayah. Namun jika kabupaten dan kota mengalami perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, hal ini yang mengakibatkan sektor yang dianggap strategis   oleh   Pemerintah   Provinsi,   menjadi   tidak   sesuai yang disebabkan karena   sektor tersebut  tidak basis pada tahun tersebut. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini bertujuan   untuk   mengetahui   pola   pertumbuhan   ekonomi serta   tingkat   disparitas   yang   terjadi   antar   kabupaten   dan kota,   dan   juga   sektor   unggulan   di   wilayah   yang   maju.

## Metode Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur maupun BPS Kabupaten Trenggalek dalam bentuk tabel dan perlu penelitian lanjutan agar dapat disesuaikan   berdasarkan   alat   analisis   yang   digunakan, dengan   rentang   data   digunakan   dari   tahun   2006-2011 tentang   jumlah   penduduk,   pertumbuhan   ekonomi,   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ruang lingkup penelitian ini berdasarkan data Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur.Sedangkan   data   kualitatif   meliputi   beberapa   hasil studi kepustakaan dan jurnal yang berguna bagi penelitian ini   yang   diperoleh   dari   BPS   dan   Badan   Perencanaan Pembangunan   Daerah   (BAPPEDA),   maupun   penelitian- penelitian sebelumnya yang di publikasi dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

## Metode Analisis Data Analisis Deskriptif Naratif.
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis  data  yang  telah diuji   berdasarkan  data  kuantitatif sebelumnya.   Sehingga   hasil   analisisnya   dapat   di deskripsikan   lebih   pada   deskriptif   agar  mudah   dipahami. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan di rumusan   permasalahan   terkait   dengan   pola   pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

## Analisis Kuantitatif.
Analisis kuantitatif yang digunakan berdasarkan empat alat analisis,   yaitu   tipologi   klassen,   indeks  williamson,   indeks entropi theil serta shift share Esteban Ma rquillas.
Analisis Tipologi  Klassen. Alat analisis  tipologi  Klassen digunakan   untuk   mengetahui   gambaran   tentang   pola   dan struktur   pertumbuhan   ekonomi   suatu   daerah   (Aryanto,
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2015 Volume 2 (1):28-36
2011).  Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai   sumbu   vertikal   dan   rata-rata   produk   domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini kabupaten dan kota yang diamati dapat dibagi   menjadi   empat   klasifikasi/   golongan,   yaitu: daerahyang cepat maju dan cepat tumbuh ( high growth and high income ), daerah maju tapi tertekan ( high income but low growth ), daerah yang berkembang cepat ( high growth but   low   income ),   dan   daerah   kabupaten   yang   relatif tertinggal   ( low   growth   and   low   income )   (Sjafrizal,   1997: 27–38; Kuncoro dan Aswandi, 2002: 27-43).
Analisis   Shift   Share. Analisis   Shift   Share   merupakan analisis   yang   menggunakan   metode   kuantitatif   bertujuan untuk   melihat   perubahan   struktur   ekonomi   daerah   relatif terhadap struktur ekonomi wilayah yang secara administratif lebih   tinggi   sebagai   pembanding   (Widodo,   2006:   112). Metode analisis shift share klasik dimulai dengan mengukur perubahan nilai PDRB suatu sektor-i di suatu wilayah-j (Dij) dengan rumus (Soepono, 1993: 45):
Dij= Nij + Mij + Cij dimana,
Nij= Eij (rn) Mij= Eij (rin – rn) Cij= Eij(rij – rin)
Analisis   Indeks   Williamson .   Indeks   Williamson mengunakan   Produk   Domestik   Regional   Bruto   (PDRB) perkapita   sebagai   data   dasar   (Kuncoro   dalam   Fajar 2009:38).
dimana: Vw : indeks williamson Yi  : PDRB perkapita di kabupaten dan kota y : PDRB perkapita rata-rata kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur
fi : jumlah penduduk di kabupaten dan kota i n : jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur
Analisis Indeks Entropi Theil. Indeks ini berguna untuk menganalisis   kecenderungan   konsentrasi   geografis   selama periode   tertentu;   kemudian   juga   dapat   menjadi   gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai   contoh   kesenjangan/   ketimpangan   antardaerah dalam suatu provinsi dan antar subunit daerah dalam satu kawasan (Ying, 2000:60).
dimana: Td : indeks entropi Theil yj : pendapatan perkapita kabupaten dan kota j
Y : rata-rata Pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur
xj : jumlah penduduk kabupaten dan kota j
X : Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur

## Hasil penelitian
Hasil analisis penelitian dijabarkan mengikuti alur metode penelitian   yang   dijelaskan   sebelumnya.   Penjabaran   hasil analisis   dibagi   kedalam   empat   alat   analisis.   Penjelasan secara rinci mengenai hasil penelitian sebagai berikut.
Pola   Pertumbuhan   Ekonomi   Provinsi   Jawa   Timur Pembentukan empat kuadran tersebut yaitu: a). jika rata-rata laju   pertumbuhan   ekonomi   dan   PDRB   perkapita   wilayah lebih  besar   daripada   Provinsi  Jawa  Timur,  maka wilayah tersebut   tergolong   daerah   cepat   maju   dan   tumbuh   cepat ( high growth and high income ) masuk kategori kuadran I; b). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wilayah lebih rendah   daripada   Provinsi   Jawa   Timur,   namun   PDRB perkapita yang ada di wilayah lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka wilayah ini tergolong daerah maju tapi tertekan ( high income but low growth ) dan masuk   dalam   kategori   kuadran   II;   c).   jika   rata-rata   laju pertumbuhan   ekonomi   wilayah   lebih   tinggi   daripada Provinsi   Jawa   Timur,   namun   PDRB   perkapitanya   lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa timur, maka wilayah   ini   tergolong   daerah   berkembang   cepat   ( high growth but low income ) dan masuk dalam kategori kuadran III;   dan   d).   jika   rata-rata   laju   pertumbuhan   ekonomi   dan PDRB   perkapita   yang   ada   diwilayah   lebih   rendah   jika dibandingkan   dengan   yang   ada   di   Provinsi   Jawa   Timur, maka wilayah ini tergolong daerah tertinggal ( low growth and low income ) dan masuk dalam kuadran IV.
Tabel 1. Hasil Analisis Tipologi Klassen
Kuadran 1 Kuadran 2 Daerah Maju dan tumbuh cepat Daerah maju tapi tertekan ·Kota Surabaya ·Kota Madiun ·Kota Malang
·Kabupaten Gresik ·Kabupaten Tulungagung
·Kabupaten Mojokerto ·Kabupaten Nganjuk ·Kabupaten Tuban ·Kabupaten Lamongan ·Kabupaten Blitar ·Kota Batu Kuadran 3 Kuadran 4 Daerah Berkembang cepat Daerah relatif tertinggal ·Kota Kediri ·Kota Probolinggo ·Kota Mojokerto ·Kabupaten Sidoarjo ·Kabupaten Pacitan ·Kabupaten Ponorogo ·Kabupaten Trenggalek
·Kabupaten Blitar ·Kabupaten Kediri ·Kabupaten Malang ·Kabupaten Lumajang
·Kabupaten Jember
·Kabupaten Banyuwangi ·Kabupaten Bondowoso ·Kabupaten Situbondo
·Kabupaten Probolinggo
Provinsi Jawa Timur, memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama tahun  2006-2011   adalah  sebesar   6,16%   kemudian dengan   PDRB   perkapita   sebesar   Rp.   8,20   (jutaan). Dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota yang ada
di Provinsi Jawa Timur, hasil analisis tipologi klassen, untuk Provinsi Jawa Timur rata-rata wilayahnya berada di kuadran IV,   yang   menunjukkan   bahwa   daerah   tersebut   tergolong daerah   yang   tertinggal   jika   dibandingkan   dengan   daerah lainnya. Dalam kuadran III  terdapat 4 kabupaten dan kota yang   dikategorikan   daerah   berkembang   cepat.   Kuadran   II terdapat   tujuh   kabupaten   dan   kota   yang   masuk   dalam kategori   daerah   maju   tapi   tertekan.   Kuadran   I,   terdapat empat kabupaten dan kota yang dikategorikan daerah maju dan tumbuh cepat.
Analisis indeks williamson. Angka indeks williamson yang semakin   kecil,   atau   mendekati   nol   menunjukkan   bahwa disparitas   semakin   kecil   atau   PDRB   perkapita   semakin merata. Nilai Vw  semakin besar atau menjauhi angka nol, maka   disparitas   yang   terjadi   semakin   tinggi.   Rata-rata disparitas   PDRB   perkapita   yang   terjadi   di   Provinsi   Jawa Timur selama 6 tahun penelitian ini sebesar 0,130. Dengan naiknya   laju   pertumbuhan   ekonomi   Provinsi   Jawa   Timur dengan rata-rata 6,16% selama tahun 2006-2011, disparitas yang   terjadi   justru   semakin   tinggi.   Daerah   yang   terus berkembang tidak mengalami pemerataan, sehingga daerah yang   tergolong   relatif   tertinggaldalam   analisis   tipologi klassen justru tidak dapat mengikuti perkembangan daerah yang maju tersebut.
Tabel 2. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun Indeks Willimson Pertumbuhan Ekonomi (%) 2006 0,234 - 2007 0,248 5,84 2008 0,261 5,29 2009 0,266 6,17 2010 0,283 6,40 2011 0,305 7,08 Rata-rata 0,266 6,16
Analisis Indeks Entropi Theil. Analisis ini, bertujuan untuk melihat   seberapa   besar   disparitas   yang   terjadi   dalam kabupaten   dan   kota   di   Provinsi   Jawa   Timur.   Pendekatan dalam analisis indeks theil berbeda dengan yang digunakan dalam   analisis   williamson,   pendekatan   yang   digunakan berdasarkan   pendapatan   perkapita   tiap-tiap   daerah. Perbedaan   tingkat   pendapatan   perkapita   tiap   daerah   yang berbeda-beda,   akan   mengakibatkan   disparitas   pendapatan. Tingkat disparitas pendapatan dapat dikatakan baik, ketika Td  mendekati   0   (nol).   Hal   ini   menjelaskan   bahwa   tidak terjadi   disparitas   pendapatan   dalam   kabupaten   dan   kota, namun   jika   semakin   menjauhi   nilai   nol   maka   tingkat disparitas pendapatan semakin tinggi.
Pada tahun 2006, Td Provinsi Jawa Timur sebesar 1,998 nilai ini merupakan nilai terbesar selama tahun penelitian dari rentang tahun 2006-2011. Tahun  2007 nilai (Td) tingkat disparitas pendapatan menjadi 1,928. Perubahan nilai Td tersebut cukup baik jika dibandingkan perubahan yang terjadi di tahun 2008, perubahan yang terjadi semakin meningkatnya terjadi disparitas pendapatan antar kabupaten dan kota. Tahun 2008 nilai Td sebesar 1,930 dan mengalami
penurunan kembali di tahun 2009 menjadi 1,918. Tahun 2010 dan 2011, nilai Td terus mengalami penurunan yang menandakan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten dan kota semakin kecil. Analisis Td secara rata-rata yang terjadi di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur sebesar 1,931.
Tabel 3. Hasil Analisis Indeks Entropi Theil
Tahun T d 2006 1,998 2007 1,926 2008 1,930 2009 1,918 2010 1,914 2011 1,900 Rata-rata 1,931
Analisis   Share   Sektor   Unggulan. Berdasarkan   analisis tipologi   klassen,  terdapat   4   daerah   yang   masuk   dalam kategori   maju   dan   berkembang   cepat   pada   kuadran   I. Kuadran I ini merupakan daerah yang laju pertumbuhan dan PDRB   perkapita   lebih   besar   jika   dibandingkan   dengan provinsi.   Provinsi   Jawa   Timur   mencantumkan   kabupaten dan kota yang ada di kuadran ini dalam kawasan andalan melalui sektor tertentu. RTRW tersebut berlaku selama 20 tahun,   selama   rentang   tahun   yang   panjang   ini,   beberapa daerah   terjadi   transformasi   struktural,  yang  artinya  sektor basis pada  saat  ini, pada  beberapa  tahun kemudian dapat menjadi non-basis. Selama rentang tahun 2006-2011 pada kuadran   I   berdasarkan   analisis shift   share pada   Kota Surabaya,   Kota   Malang,   Kota  Madiun   dan   Kabupaten Gresik yang menjadi sektor unggulan kota tersebut.
Di   Kota   Surabaya,   nilai   Nij   terbesar   dari   sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar Rp. 1.401,43 miliar, yang artinya sektor tersebut jika terjadi perubahan kebijakan   dalam   tingkat   provinsi   maka   kontribusi   sektor tersebut   akan   mengalami   perubahan.   Namun   berbeda dengan   sektor   pertambangan   dan   penggalian,   nilai   Nij terkecil   yaitu  sebesar   Rp.   266,5   juta,   sehingga   sektor   ini tidak   terlalu   terpengaruh   dengan   adanya   perubahan kebijakan di tingkat provinsi. Peningkatan PDRB membawa dampak   pada   beberapa   faktor,   yaitu industrial   mix (Mij) yang   merupakan   pertumbuhan   ekonomi   dalam   beberapa sektoral   sebesar   Rp.   781,41   miliar.   Nilai   Mij   di   Kota Surabaya   terbesar   pada   sektor   perdagangan,   hotel   dan restoran   sebesar   Rp.   893,35   miliar,   artinya   sektor   ini mempunyai laju pertumbuhan yang cepat jika di bandingkan dengan sektor lain, seperti sektor jasa-jasa yang memiliki pengaruh   negatif   sebesar   Rp.   233,26   miliar.   Kemudian dampak lainnya adalah keunggulan kompetitif ( competitive advantage )   yang   mampu   mempengaruhi   pertumbuhan agregat   PDRB   Kota   Surabaya   secara   positif   sebesar   Rp. 3.382,08   miliar.   Serta   dampak   adanya   spesialisasi   (Aij) yang mampu mengakibatkan pertumbuhan agregat sebesar Rp. 117,46 miliar.
Kota Malang selama tahun 2006-2011 mengalami kenaikan PDRB rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 859,88 miliar. Kenaikan   PDRB   ini   didominasi   oleh   sektor   perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dalam menyumbang besaran   PDRB   sebesar   52,49%.   Kemudian   kontribusi terbesar setelah sektor tersebut adalah oleh sektor industri pengolahan   sebesar   19,68%.   Nilai   Nij   yang   merupakan pertumbuhan   nasional   di   Kota   malang   ini,   terbesar   pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 233,59 miliar, artinya sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah provinsi yang kebijakannya behubungan dengan sektor   ini.   Kemudian   nilai   Nij   terkecil   pada   sektor pertambangan   dan   penggalian   sebesar   Rp.   298,07   juta, sehingga   dengan   terkecilnya   nilai   Nij   sektor   ini.
Kabupaten Gresik selama tahun 2006-2011 terjadi kenaikan rata-rata   PDRB   sebesar   Rp.   1.068,53   milyar.   Kenaikan PDRB tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar   Rp.   602,27   miliar,   kemudian   sektor   perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 228,65 miliar. Di Kabupaten Gresik,   nilai   Nij   terbesar   dari   sektor   industri   pengolahan yaitu sebesar Rp. 368.79 miliar, yang artinya sektor tersebut jika terjadi perubahan kebijakan dalam tingkat provinsi yang berhubungan dengan sektor industri tersebut maka kontribusi sektor tersebut akan mengalami perubahan. Namun berbeda dengan sektor konstruksi, nilai Nij terkecil yaitu sebesar Rp. 7,35   miliar,   sehingga   sektor   ini   tidak   terlalu   terpengaruh dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat provinsi jika dibandingkan   dengan   sektor   lainnya.   Peningkatan   PDRB juga membawa dampak pada  beberapa  faktor, yaitu (Mij) yang   merupakan   pertumbuhan   ekonomi   dari   beberapa sektor, kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp. 54,46 miliar. Nilai   Mij   di   Kabupaten   Gresik   terbesar   pada   sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 87,02 miliar, artinya sektor ini mempunyai laju pertumbuhan yang cepat jika   di   bandingkan   dengan   sektor   lain,   seperti   sektor pengangkutan   dan   transportasi   yang   memiliki   pengaruh negatif   sebesar   Rp.   1,37   miliar.   Dampak   lainnya   adalah keunggulan   kompetitif   yang   dapat   mempengaruhi pertumbuhan agregat PDRB Kabupaten Gresik secara positif sebesar Rp. 306,10 miliar. Serta dampak adanya spesialisasi (Aij)   yang   mampu   mengakibatkan   pertumbuhan   agregat menjadi negatif sebesar Rp. 2.218,88 miliar.
Kota   Madiun   selama   tahun   2006-2011   mengalami pertumbuhan PDRB secara rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 152,75 miliar. Peningkatan PDRB ini didominasi oleh sektor   perdagangan   hotel   dan   restoran,   yaitu   sebesar   Rp. 76,85   miliar.   Nilai   Nij   yang   merupakan   pertumbuhan nasional   di   Kota   Madiun   ini,   terbesar   pada   sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 42,09 miliar, artinya   sektor   ini   sangat   dipengaruhi   oleh   kebijakan pemerintah provinsi yang kebijakannya behubungan dengan sektor ini. Komponen SS EM selain Nij terdapat Mij yang merupakan bauran industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terbesar. Sehingga jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada di Kota Madiun, sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang cepat sehingga dapat mendorong sektor lainnya. Sektor pertanian nilai Mij negatif Rp. 17,92 miliar yang   berarti   sektor   ini   tidak   jika   dibandingkan   dengan Provinsi Jawa Timur, sektor tersebut di Provinsi mengalami
pertumbuhan   yang   lambat   sehingga   di   Kota   Madiun akhirnya   mengalami   penurunan   PDRB   di   sektor   tersebut. Nilai   Cij   (C’ij   +   Aij)   Kota   Madiun   menunjukkan   nilai positif,   sehingga   secara   umum   sektor-sektor   tersebut memiliki daya saing jika dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur.

## Pembahasan
Analisis pola pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan alat   analisis   tipologi   klassen,   menggambarkan   bahwa Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2011 terdapat rata- rata kabupaten dan kota yang masuk dalam kuadran IV yaitu tergolong   daerah   yang   tertinggal.   Hal   ini   ditunjukkan dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi, kemudian selain   menggunakan   sisi   laju   pertumbuhan,   juga menggunakan  perbandingan PDRB  perkapita  yang daerah tersebut  juga berada  dibawah rata-rata  provinsi. Sehingga daerah   kuadran   IV   ini,   memiliki   tingkat   rata-rata pertumbuhan   yang   dibawah   kabupaten   dan   kota   lainnya. Kemudian   dalam   kuadran   III,   merupakan   daerah   yang berkembang cepat.
Kuadran   II   dalam   analisis   tipologi   klassen,   merupakan daerah yang maju tapi tertekan, artinya dengan tingkat laju pertumbuhan daerah tersebut yang tinggi daripada provinsi, namun   PDRB   perkapita   masih   berada   dibawah   provinsi. Kemudian, terakhir kuadran I yang merupakan daerah yang cepat   maju   dan   bertumbuh   cepat.   Kuadran   ini   terdapat empat kabupaten dan kota, yang memiliki laju pertumbuhan dan   PDRB   perkapita   lebih   besar   daripada   Provinsi   Jawa Timur. Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita yang baik, daerah ini dapat berkembang dengan cepat.
Menurut   Sjafrizal   (2012:107)   adanya   perbedaan   kuadran tersebut akhirnya mengakibatkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga mengalami perbedaan. Disparitas pendapatan yang terjadi, dapat  melalui dua analisis, yaitu indeks   williamson   (Vw)   dan   indeks   entropi   theil   (Td). Analisis Vw menggunakan data PDRB tiap kabupaten dan kota,   sebab   menurut   Sjafrizal   (2012:110)   karena   untuk melihat   tingkat   pembangunan   wilayah,   bukan   distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat maka menggunakan PDRB perkapita. Berdasarkan analisis Vw dan Td disparitas yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, sangat beragam antar kabupaten dan kotanya. Berdasarkan analisis Vw hasilnya menemukan   bahwa   dalam   kuadran   III   tingkat   disparitas tertinggi   dibandingkan   dengan   kuadran   lainnya.   Tingkat PDRB perkapita kuadran ini lebih tinggi daripada provinsi. Sehingga,   disparitas   yang   terjadi   sangat   tinggi,   antara kuadran III dan kuadran II yang merupakan daerah relatif tertinggal. Pada kuadran III nilai Vw lebih besar (menjauh dari nol) sedangkan kuadran II lebih kecil (mendekati nol). Artinya pada saat Vw mendekati angka nol (0) maka berarti sangat   merata  distribusi  pembangunan  antarwilayah.   Nilai Vw mendekati angka satu (1) berarti disparitas yang terjadi sangat tinggi atau terjadi ketimpangan (Sjafrizal, 2012:111). Selisih antara kuadran II dan III sangat tinggi, disebabkan dalam analisis tipologi klassen yang menggunakan PDRB
perkapita,   kuadran   II   ini   tergolong  PDRB   perkapita   yang lebih   rendah   jika   dibandingkan   dengan   provinsi.   Analisis Vw tingkat disparitasnya kecil atau mendekati pemerataan dari segi pembangunan antar wilayahnya. Namun menurut Raswita   dan   Utama   (2013),   jika   indeks   Vw  berada   pada kondisi Vw < 0,5, disparitas yang terjadi masih tergolong rendah, hal ini terlihat pada kuadran II dan IV yang nilai Vw kurang dari 0,5 sehingga disparitas yang terjadi di kuadran ini tergolong rendah.
Indeks   lainnya   untuk   menghitung   tingkat   disparitas pembangunan antar wilayah adalah indeks entropi theil (Td) yang   menggunakan   data   pendapatan   kabupaten   dan   kota sebagai   variabelnya.   Sehingga   analisis   ini   dapat   menjadi pembanding   dari   analisis   Vw   yang   menggunakan   PDRB perkapita. Berdasarkan hasil analisis ini, pada kuadran III memiliki   tingkat   disparitas   pendapatan   terbesar   jika dibandingkan dengan kuadran IV sebagai daerah yang relatif tertinggal lebih rendah disparitas yang terjadi. Kuadran III ini   didominasi   oleh   kabupaten   dan   kota   yang   memiliki tingkat   pendapatan   terbesar   (jika   dibandingkan   dengan kuadran  lain).   Nilai   pendapatan   daerah   tersebut   tergolong kecil jika dibandingkan dengan daerah yang masuk dalam kuadran   I,   namun   karena   di   Kota   Mojokerto   jumlah penduduknya terkecil daripada kabupaten dan kota lainnya.
Hasil   analisis   Vw  dan   Td   diatas,   membuktikan  bahwa   di Provinsi   Jawa   Timur   terjadi   disparitas   pembangunan antarwilayah.   Selama   tahun   2006-2011,   hasil   analisis tersebut   menunjukkan   trend   disparitas   semakin  meningkat antarwilayahnya. Hasil ini menunjukkan bahwa teori Kuznet tentang hipotesis U terbalik, berlaku dalam penelitian ini, karena disparitas yang terjadi menunjukkan bahwa semakin tinggi disparitas yang terjadi, dengan teori ini disparitas pada titik   puncaknya   akan   menurun   tingkat   kesenjangan   yang terjadi,   atau   semakin   mendekati   pemerataan.   Sedangkan menurut   Sjafrizal   (2012:115)   bahwa,   ketika   suatu pembangunan   ekonomi   yang   ada   disuatu   wilayah,   hal tersebut akan terus meningkat terjadi ketimpangan, namun pada titik tertentu akan menurun atau menuju pemerataan.
Selama penelitian, trend disparitas tidak menandakan akan terjadi penurunan, berarti disparitas yang terjadi belum pada puncaknya   sehingga   ada   kemungkinan   ditahun   berikutnya akan   mengalami   ketimpangan   yang   lebih   tinggi   daripada tahun penelitian ini. Beberapa penyebab terjadinya disparitas ekonomi antarwilayah menjadi tinggi, yaitu; karena adanya perbedaan sumber daya alam (SDA) sebab dengan adanya SDA yang baik, maka wilayah tersebut memiiki lahan yang dapat   mendorong   sektor   pertanian   sehingga   mampu menghasil   produk   dan   jasa   sebagai   pendorong perekonomian; kemudian kondisi demografis juga menjadi penyebab disparitas, karena dengan kondisi ini ketika jika wilayah   tersebut   terkendala   dengan   kondisi   alam,   maka investor   cenderung   menghidari   wilayah   tersebut   untuk berinvestasi;  mobilitas  barang dan jasa  yang kurang baik, antarwilayh   memiliki   tingkat   pertumbuhan   yang   berbeda- beda,   kemudian   dari   segi   transportasi   yang   ada   juga cenderung   berbeda,   seperti   misalnya   Kota   Surabaya memiliki transportasi  dan komunikasi yang baik, sehingga perekonomian dapat berkembang dengan baik, namun jika
dibandingkan   dengan   Kabupaten   Pacitan,   tingkat pendapatan daerahnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan   Kota   Surabaya.   Hal   ini   dapat   terjadi   disebabkan adanya   transportasi,   baik   dari   darat,   laut   maupun   udara, Kota   Surabaya   fasilitas   tersebut   terlengkapi.   Namun, Kabupaten Pacitan yang menjadi transportasi hanya melalui darat   dan   laut,   sehingga   transportasi   kurang   mendukung
Penyebab lain terjadi disparitas ekonomi adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antarwilayah. Tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah mempengaruhi   tingkat   disparitas,   sebab   pertumbuhan ekonomi   akan   cenderung   lebih   cepat   pada   wilayah   yang menjadi   konsentrasi   ekonomi   tersebut.   Berdasarkan   teori Myrdal,   hal   ini   disebabkan   dampak spread   effect dan dampak backwash   effect .   Sebagai   upaya   mengatasi disparitas   pembangunan   ekonomi   yang   terjadi   antar kabupaten   dan   kota,   pemerintah   Provinsi   Jawa   Timur mengeluarkan kebijakan otonomi atau desentralisasi maka dana   investasi   pemerintah   akan   lebih   dialokasikan   ke daerah, sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah akan berkurang. Upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan   ekonomi   wilayah   melalui   pengembangan sektor-sektor   dalam   kawasan   andalan.   Berdasarkan   Perda Jatim Nomor 5 Tahun 2012 tetang RTRW Provinsi tahun 2011-2031 mengenai kawasan andalan yang tertera di Pasal 84,   kabupaten   dan   kota   yang   memiliki   sektor   unggulan pengembangannya   diarahkan   ke   sektor   tersebut   untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
Berdasarkan Pasal 84 ayat 2 berisi tentang: kawasan Gresik, Surabaya   dengan   sektor   unggulan   yang   dikembangkan adalah sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; kemudian   kawasan   Madiun   dengan   sektor   unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan dan pariwisata; dan kawasan Malang memiliki sektor unggulan pertanian, industri,   perikanan,   perkebunan   dan   pariwisata.   Dengan menggunakan analisis tipologi klassen, kabupaten dan kota tersebut   masuk   dalam   kategori   kuadran   I   yang   menjadi daerah yang maju  . Berdasarkan hasil analisis  shift share Esteban   Marquillas,   yang   bertujuan   untuk   melihat   sektor kompetitif dan spesialisasi di wilayah tersebut, ditemukan bahwa  yang dikategorikan sektor   unggulan  pada   kawasan andalan, terdapat beberapa sektor tersebut tidak kompetitif dan berspesialisasi pada sektor tersebut.
Kota Surabaya berdasarkan Pasal 84, memiliki empat sektor unggulan,   yaitu   sektor   pertanian,   perikanan,   industri   dan pariwisata. Sektor pertanian dan subsektor perikanan, secara umum hasil analisis SS EM selama tahun 2006-2011 untuk pengaruh   kompetitif   (C’ij)   bernilai   negatif,   artinya   sektor tersebut memiliki tidak keunggulan yang kompetitif. Sektor tersebut   berdasarkan   spesialisasi   (A’ij)   yang   merupakan bagian   dari   pengaruh   C’ij,   bernilai   positif.  Sehingga   A’ij sektor tersebut berarti, sektor tersebut memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Sektor industri memiliki keunggulan sektor  yang kompetitif, namun tidak memiliki spesialisasi untuk   sektor   tersebut.   Sedangkan   sektor   pariwisata, berdasarkan   Tabel   I-O   sektor   tersebut   masuk   dalam subsektor jasa hiburan dan rekreasi  pada sektor jasa-jasa,
Kota   Surabaya   memiliki   keunggulan   kompetitif   dan spesialisasi   pada   sektor   ini.   Sehingga   sektor   industri memiliki   kenggulan   pada   sektor   tersebut   yang   dapat bersaing pada sektor yang sama diwilayah lain, namun saat ini   Kota   Surabaya   belum   berspesialisasi   pada   sektor   ini dalam   mengembangkan   wilayahnya.   Sektor   pertanian   dan perikanan,   Kota   Surabaya   memiliki   Spesialisasi   di   sektor tersebut,  namun  secara   kompetitif belum mampu  bersaing dengan sektor yang sama diwilayah lain.
Kota   Surabaya   memiliki   sektor   yang   berspesialisasi   dan keunggulan yang kompetitif pada  tiga sektor,  yaitu sektor listrik,   gas,   dan   air   bersih;   sektor   konstruksi.   Sektor   ini berkembang   dengan   baik   di   Kota   Surabaya   karena   Kota Surabaya sudah tergolong daerah yang maju (hasil analisis tipologi   klassen)   sehingga   arah   pembangunan   lebih   pada arah modern. Didukung oleh teori W. Arthur Lewis tentang teori   model   dua   sektor,   bahwa   pada   negara   berkembang terjadi   transformasi   struktur   perekonomian   dari   pola pertanian subsisten tradisional menuju yang lebih modern, cenderung   pada   orientasi   kehidupan   perkotaan,   yang memiliki   sektor   industri   manufaktur   yang   bervariasi   dan sektor jasa yang baik (Todaro, 2004:133).
Kota   Malang  berdasarkan   Pasal   84,   memiliki   lima  sektor unggulan,   yaitu   pertanian,   perkebunan,   pertanian,   industri dan   pariwisata.   Sektor   pertanian   dan   pariwisata   yang   ada dalam   sektor   jasa-jasa   berdasarkan   analisis   SS   EM   tahun 2006-2011   hasil   C’ij   menunjukkan   nilai   positif,   sehingga kedua sektor tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif . Tapi dari spesialisasi kedua sektor tersebut tidak ada yang memiliki spesialisasi (nilai A’ij negatif). Sedangkan sektor industri Kota Malang tidak memiliki keunggulan kompetitif namun   memiliki   spesialisasi   disektor   ini.   Sehingga,   jika pengembangan kawasan di Kota Malang berdasarkan Pasal 84 tersebut, dapat mendorong perekonomian Kota Malang. Karena dari sisi keunggulan Kompetitif (C’ij) sektor yang berkontribusi besar, setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran   kemudian   sektor   jasa-jasa,   sehingga   dapat mendorong perekonomian sektor lainnya untuk berkembang. Sedangkan   Sektor   industri   dan   pertanian,   meskipun keunggulan   kompetitifnya   negatif,   namun   spesialisasinya tergolong   berkontribusi   terbesar   dari   keseluruhan   A’ij. Sektor  ini  dapat  berkembang agar  mampu  menjadi  sektor yang berkontribusi dengan naik dalam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. PDRB Kota Malang, selama tahun 2006-2011 mengalami penurunan pada sektor pertanian, dan mengalami   peningkatan   pada   sektor   industri   pengolahan, menurut Djojohadikusumo dalam Masli (2010:3), perubahan sektor   yang   mengalami   penurunan   pada   sektor   primer menjadi peningkatan pada sektor sekunder, khususnya sektor industri   pengolahan   merupakan   transformasi   ekonomi menuju industrialisasi.
Kabupaten Gresik dalam kawasan andalan memiliki sektor unggulan   yang   sama   dengan   Kota   Surabaya,   yaitu   sektor pertanian,  perikanan,   industri   dan   pariwisata.   Berdasarkan analisis SS EM, sektor pertanian, perikanan, sektor industri dan pariwisata yang masuk dalam sektor jasa-jasa memiliki nilai keunggulan kompetitif (C’ij) yang positif, namun tidak memiliki   spesialisasi   di   sektor   tersebut.   Selain   sektor
tersebut,   yang   memiliki   nilai   C’ij   positif   adalah   sektor pengangkutan dan transportasi serta sektor jasa-jasa. Kedua sektor   ini   memiliki   nilai   C’ij   yang   tinggi   dalam berkontribusi dari total C’ij Kota gresik, namun juga tidak memiliki   A’ij   yang   positif,   sehingga   tidak   memiliki spesialisasi disektor ini. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi yang positif adalah sektor   pertambangan   dan   penggalian.   Namun,   sektor   ini tidak tergolong menjadi kawasan andalan dalam Kabupaten Gresik.
Kota Madiun, yang juga sebagai daerah yang maju dengan berdasarkan pasal 84 tersebut, kota ini merupakan kawasan andalan   dengan   sektor   pertanian,   industri,   pariwisata   dan perikanan laut. Hasil analisis SS EM , menunjukkan bahwa sektor tersebut yang masuk dalam kawasan adalan kota ini memiliki   C’ij   yang   positif   artinya   sektor-sektor   tersebut memiliki   keunggulan   yang   kompetitif.   Keempat   sektor tersebut meski memiliki keunggulan yang kompetitif, namun tidak memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Sehingga, dengan   keunggulan   kompetitif   tersebut   jika   berkembang dengan baik dapat meningkatkan spesialisasi kota ini untuk masing-masing   sektor   tersebut.   Sektor   lainnya,   yang berkontribusi   besar   dalam   perekonomian   Kota   Madiun, pada keunggulan kompetitif ada sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan. Kontribusi kedua juga di berikan pada sektor pengangkutan   dan   transportasi,   yang   dapat   memberi kontribusi   yang   lebih   tinggi   terhadap   nilai   C’ij   sektor perdagangan dan restoran.
Berdasarkan   analisis   tersebut,   dalam   analisis   tipologi klassen   pada   kuadran   I   yang   menjadi   daerah   yang   maju kemudian di sesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2010, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik   dan   Kota   Madiun   terdapat   beberapa   sektor   yang menjadi   potensial   untuk   dikembangkan,   namun   dalam kawasan   andalan,   sektor   tersebut   belum   dalam   kategori sektor   unggulan.   Sehingga   ketika   suatu   daerah   terjadi transformasi struktural, RTRW Provinsi Jawa Timur dalam jangka   panjang   menentukan   kawasan   andalan   ini   terlalu panjang   rentangnya,   yaitu   selama   20   tahun.   Sedangkan selama   tahun   2006-2011   saja   sudah   terjadi   transformasi struktural   pada   perekonomian   kabupaten   dan   kota   diatas. Namun,   berdasarkan   pasal   13   ayat   12   dalam   RTRW Provinsi   Jawa   Timur,   strategi   pengembangan   kawasan andalan   yang   ada   pada   pasal   84   dilakukan   dengan mengembangkan   kegiatan   budi   daya   unggulan   di   dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk   mendorong   pengembangan   perekonomian   kawasan dan   wilayah   sekitarnya.   Hal   ini   melalui,   mengakomodasi penetapan kawasan andalan di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai   bagian   dari   pengembangan   kawasan   andalan nasional; dan mendukung pengembangan kawasan andalan agar terintegrasi dan operasional.

## Kesimpulan
Berdasarkan   analisis   deskriptif   maupun   kuantitatif   diatas selama penelitian tahun 2006-2011 di Provinsi Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan alat
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2015 Volume 2 (1):28-36
analisis   tipologi   klassen,   yang   membagi   daerah   menjadi empat   kuadran,  rata-rata  kabupaten  dan  kota  yang  ada   di Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran IV. Terdapat 23 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kuadran ini, daerah   merupakan   daerah   yang   relatif   tertinggal.   Analisis tingkat   disparitas   pendapatan,   dengan   menggunakan   alat analisis   indeks   williamson   Vw   dan   indeks   theil   Td.   Jika dilihat   dari   sisi   tahunan,   dengan   menggunakan   Td perekonomian   membaik,   meski   masih   terjadi   disparitas pendapatan,   namun   jika   menggunakan   analisis   Vw perekonomian justru mengalami tingkat disparitas yang terus mengingkat. Sektor  unggulan pada  masing-masing kota di kuadran I, rata-rata yang menjadi kawasan andalan Provinsi Jawa   Timur   sektor   tersebut   hanya   memiliki   keunggulan kompetitif   (C’ij)   namun   tidak   memiliki   spesialisasi   (Aij), begitu juga sebaliknya. Kota Surabaya, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi, sektor ini tidak menjadi kawasan andalan bagi   Kota   Surabaya.   Kota   Malang,   yang   menjadi   sektor unggulan   (C’ij)   adalah   sektor   perdagangan,   hotel   dan restoran serta sektor jasa-jasa,  sedangkan sektor  pertanian tidak   memiliki   keunggulan   kompetitif   namun   memiliki spesialisasi   (Aij).   Kota   madiun,   sektor   dengan   C’ij   yang positif   namun   tidak   memiliki   Aij,   pada   sektor   jasa-jasa; pengangkutan dan transportasi; dan perdagangan, hotel dan restoran.   Sedangkan   di   Kabupaten   Gresik,   sektor   yang memiliki   C’ij   positif   adalah   industri   pengolahan,   sektor pengangkutan   dan   transportasi   serta   sektor   jasa   yang terbesar.   Namun,   sektor   pertambangan   dan   penggalian meskipun memiliki C’ij dan Aij positif, tapi tidak menjadi prioritas   dalam   kawasan   andalan   di   Kabupaten     Gresik.

## Daftar Pustaka
Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan  Daerah Dan Pertumbuhan   Ekonomi   Kabupaten/Kota     Di   Sumatera   Selatan. Palembang: IAIN Raden  Fatah.
Fajar Utama, Putra. 2009. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008.
Jhingan, Ml. 2000. Ekonomi Pembangunan dan     Perencanaan . Jakarta: Rajawali   Press.Kartasasmita,   Ginanjar.   1996. Pembangunan   dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Kuncoro,   Mudrajad   dan   Hairul   Aswandi.   2002.   Evaluasi   Penetapan KawasanAndalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia , Vol 17, Nomor 1, Tahun 2002: 27-45. BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Masli, Lili. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Bandung: STIE STAN. Nurikhsan, Diky. 2007. Sektor-sektor Ekonomi Unggulan  Kota  Cimahi Periode   2003-2005 .   Bandung:   Universitas   Islam   Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 . Prawira, Yudha. 2011. Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten  Siak Tahun 2001-2010. Riau: Universitas Riau. Sjafrizal.   1997. Pertumbuhan   Ekonomi   Dan   Ketimpangan   Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat . Prisma, No. 3, Tahun Xxvi : 27- 38. Jakarta: LP3ES.
Soepono,   Prasetyo.   1993.   Analisis   Shift   Share   Perkembangan   dan
Penerapan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. No 1. Yogyakarta: UGM
Suryana.   2000. Ekonomika   Pembangunan. Jakarta:   Salemba   Empat . Todaro,   MP   dan   Smith,   Stephen   C.   2004. Pembangunan   Ekonomi   di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga: Jakarta. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi   Daerah). Yogyakarta:   UPP   STIM   YKPN. Usya, Nurlatifa. 2006. Analisis Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Unggulan   Di   Kabupaten   Subang. Bogor:   IPB.
Ying,   Long.   2000 .   China’s   Regional   Disparitas   During   The   Reform
Periode .   Dalam Journal
Ekonomic   Geography.