Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam p-ISSN: 2086-0641 (Print) Volume 09, No. 02, Oktober 2017, Hal. 103-112
e- ISSN: 2685-046X (Online) journal.stitaf.ac.id

## MENYOAL KONSEP IHTHIYATH DALAM I’ADAH SHALAT DLUHUR BA’D aL-JUM’AT
Hasyim
STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan, Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086
Pos-el : hasyemdjaelani@stitaf.ac.id

## Abstrak
Selain sholat lima waktu, Allah juga mewajibkan shalat jumat kepada orang-orang tertentu, kemudian dengan fuqaha 'menyusun beberapa kondisi khusus tentang pelaksanaannya; itu harus dilakukan di kota (mishr), tidak terjadi ta'adud al-jum'ah (sholat jumat lebih dari satu tempat) di satu kota atau satu desa, mendapatkan izin dari pemerintah dan lainnya. Lebih dari  itu,  shalat  jumat  juga  membatalkan  kewajiban  sholat  dluhur.  Tetapi  itu  terjadi  di masyarakat,  di  daerah  Ngawi  misalnya,  kita  dapat  menemukan  banyak  orang  yang  tetap melaksanakan  sholat  dluhur  setelah  selesai  sholat  jumat.  Mereka  memiliki  kesempatan bahwa  jumat  sholat  yang  mereka  lakukan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  dibuat  oleh fuqaha, sehingga mereka melalui "jalan pintas" dengan [melakukan / melaksanakan] saya adl  dluhur  di  bawah  jubah  ihthiyath.  I'adah  al-jum'at  ba'd  dluhur  yang  hanya  didasarkan pada ihtiyath adalah bid'ah yang harus ditinggalkan, karena itu tidak sesuai dengan Quran dan Hadits.
Kata kunci : Ihthiyath, I’adah Dluhur dan Shalat Jum’at

## Abstract
Beside  five  time  prays,  Allah  also  oblige  pray  jumat  to  certain  people,  then  by    fuqaha' compiled  some special condition about its execution;  it must be done in town (mishr),  not happened    ta'adud  al-jum’ah  (jumat  pray  more  than  one  place)  in  one  town  or  one countryside,  getting  permit  of  government  and  is  other.  More  than  that,  jumat  pray  also abort obligation of pray dluhur. But it happened in society, in Ngawi area for example, we can  discover  many  people  who  remain  to  execute  dluhur  pray  after  finishing  jumat  pray. They  have  occasion  that  jumat  pray  which  they  done  is  not  agree  with  the  rules  made  by fuqaha, so that they go through "short cut" by [doing/conducting] I'Adah dluhur under the cloak of ihthiyath.  I'adah al-jum'at ba'd dluhur which only based on ihtiyath is bid'ah which must be left, because it’s not appropriate with Quran and Hadits.
Keywords : Ihthiyath, I'adah Dluhur and Friday Prayers.

## PENDAHULUAN
Shalat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  mempunyai  keistimewaan  dari pada  rukun  Islam  yang  lain.  Dalam  shalat  tercermin  seluruh  unsur-unsur  rukun Islam; di dalamnya ada syahadat, puasa, tazkiyah (penyucian diri) dan perjalanan bathin  ( al-hijj )  ke  hadirat  Allah  SWT.  Begitu  pentingnya  pelaksanaan  shalat, sehingga  Allah  SWT  memanggil  Nabi  Muhammad  pada  malam  Isra’  Mi’raj  untuk menerima perintah yang sangat mulia ini.
Dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits  banyak  sekali  kita  dapati  teks  yang menunjukkan kewajiban shalat ini, antara lain:
امو اورما
لاا دبعيل الله نيصلخم هل نيدلا ءافنح اوميقيو ةلاصلا اوتؤيو ةاكزلا كلذو نيد ةميقلا ( ةنيبلا : 5).
Artinya  :  “Padahal  mereka  tidak  diperintahkan  melainkan  supaya menyembah Allah dengan keihlasan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di  atas  tauhid;  dan  supaya  mereka  mendirikan  shalat  serta  memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.” (Q.S. al-Bayyinah: 5)
Kata iqamah dalam  ayat  di  atas,  secara  implisit  mendorong  agar pelaksanaan  shalat  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  syarat  dan  rukunnya, karena  pelaksanaan  shalat  yang  tanpa  mempedulikan  aturan-aturan  yang  benar justru akan mengantarkan kepada azhab dan kecelakaan.
Di  samping  shalat  lima  waktu,  Allah  juga  mewajibkan  shalat  jum’at  pada orang-orang  tertentu,  yang  kemudian  oleh  para  fuqaha’  disusun  beberapa  syarat khusus  tentang  pelaksanaannya;  harus  dilakukan  di  kota  ( mishr ),  tidak  terjadi ta’adud al-jum’ah (shalat jum’at lebih dari satu tempat) dalam satu kota atau satu desa, mendapat izin dari pemerintah dan lainnya. Lebih dari itu, shalat jum’at juga menggugurkan kewajiban shalat dluhur.
Namun yang terjadi di masyarakat, di daerah Ngawi-Jawa Timur misalnya, banyak  kita  dapati  orang-orang  yang  tetap  melaksanakan  shalat  dluhur  setelah selesai shalat jum’at. Pada umumnya mereka beralasan karena shalat jum’at yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh imam-imam madzhab,  sehingga  mereka  menempuh  “jalan  pintas”  dengan  melakukan I’adah dluhur  dengan  dalih ihtiyat (berhati-hati)  jangan-jangan  shalat  jum’atnya  tidak sah.
Artikel  ini  mencoba  mendeskripsikan  pendapat  para  ulama  dari  berbagai madzhab  berkaitan  dengan  persoalan I’adah shalat  dluhur  setelah  shalat  jum’at, yang kemudian diikuti dengan analisa kebenaran pendapat mereka dengan “pisau” usul al-Fiqh dengan tetap merujuk pada nas al-Qur’an dan al-Hadits.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian I’adah
Secara etimologi, I’adah bentuk masdar dari “ أَداأَ أَ ”  yang berarti: ريركت لعفلا ةرم ىرخ “mengulangi pekerjaan pada kali yang lain”. Sebagaimana firman Allah : أَوهُ  أَو ىِذلا هُ أَدبْبي أَ أَ بْلأَخلبْا مَّ هُ هُ هُدبْيِعهُي ( مورلا 27:  )    “Dialah  yang  memulai  penciptaan,  kemudian mengulanginya”.
Abu  Hilal  al-Askari  membedakan  antara داأَ إ dengan ريركت .  Menurut  dia, I’adah adalah  pengulangan  satu  kali  saja,  sedangkan takrir adalah  pengulangan yang dilakukan berkali-kali.
Sedangkan  secara  terminologi,  ada  beberapa  definisi I’adah yang dikemukakan  oleh  ulama  fiqh.  Ibn  Abidin  penulis  buku al-Dur  al-Mukhtar ,  yang juga  pengikut  madzhab  Hanafi  menegaskan  bahwa i’adah adalah  “melakukan pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan yang pertama.”
Menurut  Muhammad  al-Amin  al-Sinqiti,  dari  kalangan  madzhab  Hambali, i’adah berarti  “melakukan  ibadah  pada  kali  yang  lain  karena  ada  sesuatu  yang menyebabkan batal. Dalam kasus seperti ini, dapat melakukan I’adah pada waktu yang  ditetapkan  atau  diluar  waktu;  atau  karena  ada  sebab  yang  tidak menyebabkan  batal.  Berkaitan  dengan  ini  harus  melakukan  I’adah  dalam  waktu yang ditetapkan”.
Sementara  dari  kelompok  Malikiyah,  mendefinisikan i’adah sebagai “sesuatu yang dilakukan pada waktu ada’ , karena ada cacat atau udzur”.
Sedangkan  al-Ghazali,  pengikut  al-Syafi’i  berkata  bahwa i’adah adalah “melaksanakan  ibadah  untuk  kedua  kalinya,  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan, karena terdapat cacat pada ibadah yang pertama”.
Dari  berbagai  definisi i’adah di  atas,  dapat  diterik  kesimpulan  bahwa pengulangan ibadah ( i’adah ) dapat dilakukan bila dalam pelaksanaannya terdapat cacat yang menyebabkan tidak sempurnanya ibadah tersebut, dan pengulangan itu masih dalam waktu yang ditentukan.
I’adah Shalat Dluhur Ba’d al-Jum’at dalam Perspektif Fuqaha I’adah shalat  dluhur  ba’d  al-jum’at  dalam  bahasan  ini  sebenarnya  tidak persis  dengan  definisi i’adah sebagaimana  yang  telah  diuraikan,  dimana  shalat kedua  pada  definisi i’adah ,  adalah  sejenis  dengan  shalat  yang  pertama  yang dianggap  tidak  sempurna;  kalau  shalat  yang  pertama  dluhur,  maka  shalat  yang kedua juga dluhur, demikian pada i’adah shalat yang lain. Sedangkan dalam  kasus i’adah shalat  dluhur  ba’d  al-jum’ah,  yang  dianggap  tidak  sempurna  pada  shalat pertama  adalah  shalat  jum’ah  yang  mempunyai  syarat-syarat  khusus  yang  bisa mengantarkan keabsahannya.
Perlu ditegaskan, dalam pelaksanaan shalat jum’at terdapat tiga term yang sepintas  sama, namun sebenarnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yakni :
Pertama , wujub atau luzum .  Yaitu  perintah  Allah  kepada  setiap  indifidu untuk melaksanakan shalat jum’at, dimana apabila melaksanakannya ia mendapat pahala, sebaliknya bila  meninggalkannya mendapatkan dosa;
Kedua, sah , yaitu terpenuhinya segala syarat dan rukun-rukunnya, sehingga tuntutan untuk melaksanakannya menjadi gugur;
Ketiga, in’iqad , yaitu gugurnya tuntutan untuk melaksanakan  shalat jum’at kepada  sekelompok  orang  tertentu,  dimana  bila  tuntutan  untuk  melaksnakan shalat  jum’at  dilaksanakan  oleh  mereka,  maka  kewajibannya  menjadi  gugur  dan mereka mendapat pahala, dan bila meninggalkannya mereka berdosa.
Sehubungan dengan ini manusia diklasifikasikan ke dalam enam kelompok:
1. Mereka  yang  wajib,  sah  dan in’iqad ,  yakni    orang  yang  berkewajiban melakukannya,  memiliki  peluang  shalat  jum’at  yang  sah,  dan  kehadirannya diperhitungkan  sebagai  penyempurna  bilangan in’iqad. Golongan  ini  adalah
mereka  yang  memenuhi  segala  persyaratan,  yaitu  islam,  laki-laki,  merdeka, berakal, mukim secara permanen, dan ada udzur syar’i;
2. Wajib, sah namun tidak in’iqad . Yaitu mereka yang shalat jum’atnya sah, tetapi kehadirannya  tidak  diperhitungkan  sebagai  penyempurna  bilangan in’iqad . Masuk  dalam  katagori  ini  adalah  orang  yang  mukim  tidak  secara  permanen ( ghayr  mustawthin ),  atau  mukim  secara  permanen,  tetapi  dia  tinggal  di  suatu tempat yang tidak memenuhi persyaratan sahnya mendirikan shalat jum’at;
3. Wajib, tidak sah dan tidak in’iqad , yaitu orang-orang murtad;
4. Tidak wajib, tidak sah dan tidak in’iqad, yaitu orang kafir, belum tamyiz (kanak- kanak) dan orang gila;
5. Tidak  wajib,  sah  dan  tidak in’iqad .  Yaitu  orang  musafir,  wanita,  orang  yang tidak jelas jenis kelaminnya ( khuntsa ), budak, anak yang sudah tamyiz ;
6. Tidak  wajib,  sah  dan in’iqad .  Yaitu  orang  yang  mendapatkan rukhshah (keringanan) karena sakit atau udzur shalat berjama’ah. Syarat-syarat  sah  shalat  jum’at  dimaksud  adalah; pertama ,  dilaksanakan pada  waktu  dluhur.  Syarat  ini  didasarkan  pada  riwayat  dari    Ibn  Abbas,    bahwa pelaksanaan  shalat  jum’at  pada  masa  Rasul  dan  al-Khulafa`  al-Rasyidun  selalu dilaksanakan  setelah zawal (tergelincirnya  matahari,  waktu  dluhur); kedua, dilaksanakan  di  kota  ( al-mishr )  atau  di  desa  ( al-qaryah ).  Para  ulama  berbeda pendapat  dalam  mendefinisikan  desa  atau  kota  sebagai  prasyarat  sahnya  shalat jum’at. Golongan  Hanafiyah  mendefinisikan  dengan  : ام لا عسي ربك دجاسم هل نيفلكملا ةلاصب ةعمجلا ولو ل اورضحي لعفلاب “ daerah dimana masjid yang terbesar tidak memuat untuk menampung pendudukya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat jum’at, walaupun mereka tidak mendatanginya”. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurut dia, kota adalah  “setiap tempat yang di dalamnya ada seorang amir (kepala pemerintahan ), terdapat  hakim yang mampu memutuskan perkara, walaupun tidak secara efektif.
Sementara  definisi  yang  dikemukakan  oleh  golongan  Syafi’iyyah  dan Malikiyyah  adalah,      “tempat  pemukiman  masyarakat,  sama  saja  berada  di  kota atau desa selama tidak melampauhi jarak tempuh qashar shalat, dan dilaksanakan di sebuah bangunan ( tidak di lapangan atau kemah ).
Ketiga ;  dilakukan  secara  berjama’ah;  yakni  tiga  orang  menurut  Abu Hanifah.  Angka  tiga  menjadi  pilihan  Abu  Hanifah  karena  ia  berpendapat  bahwa batas minimal jama’ah adalah tiga orang..
Sementara  golongan  Malikiyah  mensyaratkan  minimal  jama’ah  shalat jum’at  berjumlah  dua  belas  orang  .Pendapat  Malikiyah  tersebut  didasarkan  pada riwayat  Jabir—seperti  dikutip  oleh  al-Zuhayli—bahwa,  suatu  ketika  Rasul berkhuthbah pada hari Jum’at, tiba-tiba ada unta membawa barang dagangan dari Syam,  serentak  para  jama’ah  meningglkan  tempat  shalat  menuju  unta  tersebut, dan tersisa dua belas orang, lalu turunlah ayat :
اذإو او ر ةراجت و اوهل اوضفا اهيلإ كوكرتو امئاق ( ةعمجلا : 11 ) Imam al-
Syafi’i  dan  Ahmad  bin  Hanbal  mensyaratkan  adanya  empat  puluh  orang.  Jumlah tersebut didasarkan pada Hadits riwayat al-Bayhaqi dari Ibn Mas’ud bahwa shalat jum’at pertama yang dilakukan Nabi di Madilah berjumlah empat puluh orang.
Keempat ,  mendapat  izin  dari  kepala  negara  (menurut  madzhab  Hanafi); kelima , dilakukan  di  masjid  jami’;  dan keenam ,  tidak  terjadi ta’adud  al-Jum’ah (beberapa shalat jum’at) di satu desa.
Dari  sekian  banyak  syarat  sahnya  jum’at  di  atas,  pada  umumnya pembahasan i’adah shalat  dluhur  dikaitkan  dengan  permasalahan ta’adud  al- Jum’ah. Sehubungan  dengan  itu,  berikut  pendapat  berbagai  madzhab  tentang hukumnya i’adah ad-dhuhr ba’d al-jum’ah .
Al-Syafi’i', dalam karya monumentalnya, al-Umm, menulis:
لاو عمجي
ىف رصم نإو ظ هل رثكو هلما دجاسمو لاإ ىف عضوم دجسملا ظ لأا , نإو تناك هل ماظ دجاسم , ل عمجي اهيف لاإ ىف دحاو - اهي و عمجي اهيف لاوا دعب لاوزلا يهف ةعمجلا , ناو عمج ىف رخا اوس دعب ل دتعي ىذلا اوعمج دعب ةعمجلاب , ناكو هيل نا
اوديعي ارهظ اعبر
Artinya  :  “Tidak  boleh  melakukan  shalat  jum’at  di  kota,  walaupun penduduknya  padat,  pegawai  dan  masjidnya  banyak,  kecuali  shalat jum’at  itu  dilakukan  di  masjid  paling  besar.  Bila  terdapat  beberapa masjid yang  sama-sama besarnya,  shalat jum’at yang sah hanya  satu, yaitu  masjid  yang  lebih  dahulu  melaksanakan  jum’at  setelah zawa l  ( masuk  waktu  dluhur  ).  Jika  setelah  itu  ada  masjid  lain  melakukan shalat jum’at, maka tidak dianggap sebagai shalat jum’at, dan mereka wajib I’adah shalat dluhur empat raka’at”.
Dari kutipan di atas, al-Syafi’i dengan tegas tidak membolehkan terjadinya beberapa jum’ah ( ta’addud al-  jum’ah )di satu kota, baik dalam keadaan darurat, atau hajat. Bagi dia, i’adah dluhur tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi mereka yang shalat jum’atnya didahului oleh jum’at yang lain.
Pendapat yang lebih longgar, dikemukakan pakar hukum Indonesia klasik, Nawawi  al-Bantani.  Ia  menegaskan,  hukum i’adah shalat  dluhur ba’d  al-jum’ah adalah  variatif,  yakni  bisa  sunnah,  wajib,  dan  haram  sesuai  dengan  kadar sempurna tidaknya shalat jum’at yang dilakukan. Pertama , sunnat, apabila terjadi ta’adud al-jum’ah karena faktor hajat (kebutuhan, udzur syar’i).
Hal tersebut, kata pengikut al-Syafi’i ini, dimaksudkan sebagai langkah hati- hati  ( li  al-  ihtiyaht )  agar  tidak  terjebak  dalam  perangkap  pendapat  ulama’  yang dengan saklek tidak membolehkan ta’addud . Kedua , wajib, bila terjadi ta’addud al- jum’ah bukan karena dorongan hajat dan  tidak diketahui masjid yang lebih dahulu melaksanakan  shalat  jum’at. Ketiga, haram,  apabila  di  daerah  itu  hanya  ada  satu shalat jum’ah.
Sedangkan dalam madzhab Hanbaliyah, i’adah dluhur tidak perlu dilakukan apabila ta’addud  al-jum’ah terjadi  karena  ada  hajat  (kebutuhan,  udzur  syar’i), seperti kondisi masjid tidak representatif untuk menampung jama’ah jum’at. Bila
ta’adud itu tidak karena desakan hajat, maka yang berkewajiban melakukan i’adah al-dhuhr adalah  masjid  yang  tidak  mendapat  izin  dari  pemerintah,  atau  masjid yang pemerintah tidak suka untuk shalat jum’at di masjid tersebut. Bila tidak ada yang mendapat izin dari pemerintah, maka masjid yang didahului oleh masjid lain, harus melakukan i’adah al-dhuhr .
Ibn Abidin, dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa shalat jum’at yang diragukan apakah terjadi ta’addud atau tidak, disunnatkan untuk melakukan i’adah shalat  empat  raka’at  dengan  niat  akhir  dluhur,  sebagai  langkah ihtiyath (berhati- hati) sejalan dengan kaidah fiqhiyah ;
جورخلا نم فلاخلا بحتسم
“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah mustahab (sunnat)”
Dan  apabila  diyakini  ada  masjid  lain  yang  juga  melakukan  shalat  jum’ah,  maka i’adah shalat dluhur wajib.
Tinjauan Teoritis I’adah al-Dluhr Ba’d al-Jum’ah
Bila  kita  cermati  berbagai  pendapat  tentang i’adah shalat  dluhur  di  atas, secara  garis  besar  hukumnya  ada  tiga  yakni pertama wajib,  apabila  pelaksanaan jum’at didahului oleh jum’at lain (pendapat Syafi’i, Nawawi, dan Hanafiyah), atau tidak  mendapat  izin  dari  pemerintah  (pendapat  Hanbaliyah). Kedua ,  sunnat, apabila ta’addud  al-jum’ah terjadi  karena  faktor  kebutuhan  (pendapat  Nawawi, Hanbali)  atau  ragu  terjadi ta’addud (Hanafiyyah). Ketiga, haram,  bila  hanya  ada satu jum’at (Nawawi).
Yang  perlu  juga  digarisbawahi  adalah,  wajibnya i’adah shalat  dluhur menurut  para  ulama  di  atas,  karena  mereka  melihat  shalat  jum’atnya  tidak memenuhi  syarat-syarat  sahnya,  atau  dengan  kata  lain  jum’atnya  batal.  Adapun shalat  jum’at  yang  mereka  anggap  memenuhi  syarat,  tapi  masih  diperselisihkan keabsahannya  di  kalangan  ulama’,  mereka  berpendapat  sunnat i’adah dluhur sebagai  langkah ihtiyat (berhati-hati)  agar  aman  dari  pendapat  ulama  lain  yang menghukumi tidak sah.
Sepintas,  alasan-alasan  para  ulama  di  atas  mendapatkan  pembenaran, karena  mereka  telah  berijtihad  untuk  merumuskan  aturan  main  shalat  jum’at sesuai dengan tingkat pemahaman mereka pada teks al-Qur’an dan al-Hadits, serta tuntutan penyelesaian problematika keagamaan ketika mereka merumuskan, yang tidak menutup kemungkinan faktor politis juga ikut andil di dalamnya. Persyaratan harus ada izin pemerintah, yang dianut madzhab Hanbali, adalah salah satu contoh persyaratan  yang  patut  diduga  unsur  politisnya  lebih  dominan  dari  pada  kajian teks.  Sebab  masalah  jum’at  adalah  ‘ ibadah  mahdhah ,  kegiatan  yang  aturan- aturannya harus berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan yang mempunyai kapabilitas  pemahaman  pada  nash  adalah  ulama  bukan  pemerintah.  Memang dalam  batas-batas  tertentu,  pemerintah  punya  otoritas  untuk  mengambil kebijakan  yang  mendatangkan  kemaslahatan  pada  rakyat.  Namun  itu  dalam koridor memberikan fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, bukan untuk
menentukan sah dan tidaknya. Itupun tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  shalat  jum’at  pada  masa  Nabi  dan  al- Khulafa`  al-Rasyidin  yang  hanya  ada  satu  jama’ah  shalat  jum’at,  hemat  penulis, tidak  dapat  dikatakan  sebagai  ijma’  baik  ijma’ sukuti apalagi sharih, karena  salah satu  persyaratan  ijma’  adalah,  kesepakatan  itu  merupakan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  mujtahid  walaupun  hanya  dari  sebagian  mujtahid.    Nabi  dan para Khalifahnya tidak pernah secara tegas mengatakan bahwa shalat jum’at harus memenuhi  persyaratan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  para  imam  madzhab, termasuk ketentuan harus satu jama’ah shalat jum’at di satu kota atau desa.
Dalam  al-Qur’an  ayat  yang  secara  tegas  memerintahkan  shalat  jum’at terdapat pada surat al-Jum’ah ayat 9 :
اهياآي
نيذلا اونما اذا يدون ةلاصلل نم موي ةعمجلا اوعساف ىلا ركذ الله اورذو عيبلا كلذ ريخ كل نا تنك نوملعت
Artinya:  “Wahai  orang-orang  beriman,  apabila  diserukan  azan  untuk mengerjakan shalat pada hari jum’at, maka segeralah kamu pergi (ke masjid)  untuk  mengingat  Allah  (dengan  mengerjakan  shalat  jum’ah) dan  tinggalkanlah  berjual-beli  (pada  saat  itu);  yang  demikian  itu adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat sebenarnya).” (Q.S. al-Jum’ah: 9)
Ayat  di  atas,  hanya  berisi  dua  perintah,  yaitu  segera  menunaikan  ibadah jum’at  bila  telah  dipanggil  untuknya,  dan  perintah  meninggalkan  jual-beli  ketika shalat  jum’at  saatnya  dilaksanakan.  Dalam  ayat  itu  tidak  ada  satu  hurufpun  yang menunjukkan  di  satu  kota  harus  ada  satu  jama’ah  shalat  jum’at,  harus  ada  izin pemerintah,  dan  seterusnya.  Yang  jelas, al-ma`mur  bih (sesuatu  yang diperintahkan)  pada  hari  jum’at  adalah  shalat  jum’at,  yaitu  dua  rakaat  secara berjamaah  yang  didahului  dengan  dua  khutbah.  Dengan  mengerjakan  dua  hal tersebut,  berarti  telah  melaksanakan al-ma’mur  bih .  Jamaluddin  al-Asnawi menegaskan:
لاثتمإ رملأا بجوي ءازجلإا
“Melaksanakan  perintah  (sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  Syari’) memastikan bebas dari tanggungan”
Yang diinginkan Allah pada hari jum’at adalah pelaksanaan  shalat jum’at, lainnya tidak,  termasuk  shalat i’adah  dluhur .  Bila i’adah dluhur  memang  diperintahkan, tentu ada amr jadid (perintah baru) yang menunjukkan kewajiban I’adah. Perlu juga ditegaskan, dalam surah yang sama, Allah berfirman:
اذاف تيضق ةلاصلا اورشتناف ىف ضرلاا اوغتباو نم لضف الله اوركذاو الله اريثك كلعل نوحلفت ( ةعمجلا : 10) Artinya:  “Kemudian  apabila  shalat  jum’at  telah  dilaksanakan,  maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing- masing),  dan  carilah  karunia  Allah,  serta  ingatlah  Allah  sebanyak- banyaknya, supaya kamu memperoleh keberuntungan.”
Kata al-Shalah ,  dalam  ayat  di  atas,  berbentuk ma’rifat, karena  ada al  al- ta’rif .  Ini  menunjukkan  bahwa  shalat  yang  dimaksud  pada  ayat  10  sama  dengan shalat pada ayat 9 (shalat jum’at). Jadi ayat di atas menegaskan bahwa, bila shalat juma’t  telah  dilaksanakan  secara  mutlak,  tanpa  syarat-syarat  seperti  yang ditetapkan  oleh  para  imam  mujtahid,  maka  boleh  untuk  meninggalkan  masjid untuk  melaksanakan  aktifitas  kesehariannya,  dan  tidak  diperintah  untuk melakukan i’adah al-dhuhr .
Teori ihthiyath (hati-hati),  yang  dikemukakan  para  ulama’  sebagai  pembenar i’adah dluhur adalah berdasarkan pada kaidah fiqhiyah:
جورخلا نم فلاخلا بحتسم
“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah mustahab (sunnat)” Perlu digaris bawahi bahwa,  substansi kaidah di atas adalah sebaiknya  kita berada  pada  titik  netral,  tidak  memihak  pada  salah  satu  madzhab  yang  dapat diklaim keliru oleh madzhab lain. Berkaitan dengan penerapan kaidah di atas, ada tiga  hal  yang  harus  dipenuhi; pertama, tidak  terperangkap  pada  khilaf  yang  lain; kedua, tidak  bertentangan  dengan  sunnah  Nabi; ketiga ,  dalil  yang  dijadikan landasannya kuat.
Berdasarkan kriteria di atas, kita melihat bahwa pelaksanaan i’adah dluhur dengan  alasan ihtiyat ;  tidaklah  benar,  karena  dalil  yang  dijadikan  landasan  oleh para  imam  madzhab  dalam  menetapkan  atauran  main  shalat  jum’at,  --  seperti keharusan  tidak  terjadi ta’addud  al-jum’ah yang  menyebabkan  batalnya  shalat jum’ah  --tidak  mendasar  pada  al-Qur`an  dan  Sunnah  Nabi.  Jadi  hemat  penulis, i’adah dluhur ba’d al-jum’ah adalah perbuatan bid’ah yang  harus dihindari.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  konsep ihtiyath yang ditawarkan  para  ulama  dalam  menjustifikasi i’adah  dluhur  ba’d  al-jum’ah dalam perspektif fuqaha mendapat pembenaran, yaitu apabila pelaksanaan shalat jum’at tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  mereka  “buat”,  seperti  karena  terjadi beberapa  shalat  jum’at  di  satu  kota  atau  desa,  tanpa  ada  lasan  yang  dibenarkan. Nasib i’adah shalat  dluhur  tergantung  pada  tingkat  “keterikatan”  shalat  jum’at dengan  aturan-aturan  para  imam  madzhab. Walhasil ,  dalam  al-Qur’an  dan  al- Hadits tidak didapati petunjuk tentang syarat-syarat tersebut, lebih-lebih perintah untuk  melakukan i’adah dluhur.  Oleh  karena  itu, i’adah al-dhuhr  ba’d  al-jum’ah adalah ibadah bid’ah yang harus dijauhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Ibn. Hasyiyah Radd al-Mukhtar. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
Al- Kurdi, Muhammad Amin. Tanwir al-Qulub . Bairut : Dar al-Fikr, t.t.
Al-Amin al-Sinqiti, Muhammad. Mudzakkarat Ushul al- Fiqh , Bairut: Dar al-Qalam, t.t.
Al-Asnawi, Jamal al-Din. Syarh al-Badakhsyi. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
Al-Hamawi, Ahmad. Ghamz ‘Uyun al-Bashair. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
Al-Jaziri. al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah. Istambul: Waqf al-Ikhlas, 1990.
Al-Jurjani, Ali. al-Ta’rifat. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1998.
Al-Majlis  al-A’la  bi  al-Shun  al-Islamiyah. Mawsuat  al-Fiqh  al-Islami, vol.  5.  Kairo: t.p., t.t.
Al-Nawawi, Abu Zakaria. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
Al-Suyuti,  Jalal  al-Din. al-Asybah  wa  al-Nadzair. Semarang:  Maktabah  Usaha Keluarga, t.t.
Al-Syafi’i. al-Umm. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
Al-Syayrazy. al-Qamus al-Muhith. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
Al-Zuhayli, Wahhab. al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
------------------------, Ushul al- Fiqh al- Islami . Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
Ibn Abidin, Muhammad. al-Durr al-Mukhtar. Bairut: Dar al-Fikr, 1966.
Nawawi al-Bantani. Nihayat al-Zayn. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
Romli, A. Chodri. Permasalahan Shalat Jum’ah. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
Shibah al-Din al-Ramly. Nihayat al-Muhtaj. Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.