licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Konsep Pentahelix Pada Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Shisca Elvetta 1 , Tarsisius Murwadji 2 , Etty Mulyati 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, shisca19001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Empowerment according to Article 1 Number 8 of the MSME Law, is defined as  an  effort  by  the  central  government,  regional  governments,  the  business world, and the community in a synergistic manner. However, the fact that the implementation of the empowerment of digital micro and small enterprises (MSEs)  in  the  marketplace  by  these  stakeholders  has  actually  become  an inhibiting factor for the success of the programs carried out. As a result, the empowerment  of  the  implementation  program  has  not  provided  optimal results for the development and growth of digital MSEs in the marketplace. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed by qualitative juridical methods. The specification of this research is analytical descriptive  in  order  to  describe  the  relationships  between  relevant stakeholders in providing support for the digital MSE empowerment program in  the  marketplace  which  is  reviewed  based  on  regulations  and implementation  in  practice.  The  results  of  this  study  found  that,  first,  the implementation  of  digital  MSE  empowerment  in  the  marketplace  by  the government, the business world, universities, and communities is still partial and sectoral, resulting in overlapping programs. Second, the application of the Pentahelix concept to efforts to empower digital MSEs in the marketplace can be done by establishing the Pentahelix Institution, which is an entity that forms cooperative  relationships  between  five  stakeholders,  consisting  of  the government,  the  business  world,  academia,  the  public,  and  the  media. Furthermore, the formation of these institutions needs to be set forth in the form of laws and regulations.
Manuscript History:
Received: 2023-06-19
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Shisca Elvetta, shisca19001@mail.unpad.ac .id Keywords : Empowerment of digital MSEs; Institutional; Marketplace; Pentahelix
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Elvetta,  S.,  Murwadji,  T.,  &  Mulyati,  E.  (2024).  Konsep Pentahelix Pada Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  pilar perekonomian nasional yang masih perlu untuk diberdayakan. Secara eksplisit, pelaksanaan pemberdayaan  UMKM  diamanatkan  dalam  Ketetapan  MPR  Nomor  XVI/MPR/1998  yang menyatakan bahwa UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, pelindungan, dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud  keberpihakan  kepada  kelompok  usaha ekonomi rakyat. Hal tersebut sejatinya tidak terlepas dari kondisi UMKM di Indonesia yang hingga  saat  ini  masih  mengalami  sejumlah  tantangan  dan  kendala  untuk  berkembang. Bahkan perkembangan struktur UMKM di Indonesia dapat dikatakan mengalami fenomena
stagnantasi selama beberapa tahun terakhir. Artinya, tidak terjadi pergeseran skala usaha UMKM dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, maupun dari menengah ke besar.
Pada tahun 2019, mayoritas usaha di Indonesia dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil dengan jumlah 64,6 juta unit atau 98,67% untuk usaha mikro dan 798.679 unit atau 1,22% untuk usaha kecil dari total keseluruhan UMKM yang ada. 1 Ditambah lagi, pada  tahun  2021  pemerintah  membuat  perluasan  kriteria  UMKM  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021) yang menyebabkan skala  usaha  UMKM  yang  sebelumnya  masuk  dalam  kriteria  menengah  bergeser  menjadi kecil dan dari skala usaha kecil menjadi mikro. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan mayoritas usaha dan perluasan kriteria tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada skala usaha mikro dan kecil (UMK).
Berkembangnya ekonomi digital yang diikuti dengan peningkatan transaksi melalui perdagangan  secara  elektronik  menjadi  sebuah  peluang  sekaligus  tantangan  bagi  pelaku UMK. Berdasarkan Survei Katadata Insight Center, kehadiran marketplace di Indonesia telah memberikan  berbagai  manfaat,  diantaranya  memperluas  jaringan  usaha  (72%), mempermudah  interaksi  dengan  konsumen  (65%),  hingga  meningkatkan  akses  terhadap penjualan  ekspor  (19%). 2 Mirisnya,  belum  banyak  pelaku  UMK  yang  memiliki  kesiapan melakukan adaptasi dan digitalisasi terhadap bisnis dari yang semula konvensional menjadi UMK  digital.  Hal  itu  dapat  terlihat  dari  pendataan  yang  dilakukan  oleh  Deloitte  Access Economi,  di  mana  tidak  sedikit  pelaku  UMK  yang  belum  familiar  dengan  pemanfaatan teknologi digital, yaitu sekitar 36% UMK di Indonesia belum tersambung dengan teknologi digital (termasuk internet), 37% sudah menjalankan usahanya secara online dengan tingkat yang  sangat  mendasar  (komputer  atau  akses broadband ),  18%  memiliki  kemampuan dengan  tingkat  menengah  (menggunakan  media  sosial),  dan  hanya  9%  yang  memiliki kemampuan lanjutan (menggunakan e-commerce ). 3
Menyikapi  permasalahan  di  atas,  pemerintah  sebagai  lembaga  regulator  dan fasilitator  utama  sebenarnya  telah  sejak  lama  menyelenggarakan  upaya  pemberdayaan dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan UMK. Dalam rangka mendorong pelaku UMK memanfaatkan teknologi informasi dan go digital secara optimal, serangkaian program pun telah dibentuk oleh pemerintah melalui jajaran kementerian/lembaga sebagai penyelenggaranya. Beberapa program tersebut diantaranya adalah program inkubasi usaha dan EDUKUKM.ID dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan  UKM);  program  Sejuta  Domain.id,  1000  Startup  Digital,  dan  UMKM Go  Online oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi;  program  E-SMART  dari  Kementerian Perindustrian; program Pasar Digital dan 30.000 UMKM Go Digital dari Kementerian BUMN; dan masih banyak lagi program-program lainnya dari kementerian/lembaga.
Selain  pemerintah,  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UU  UMKM)  juga  mengamanatkan  peran  serta  dunia  usaha  dan  masyarakat dalam  menyelenggarakan  upaya  pemberdayaan.  Partisipasi  dunia  usaha  terhadap pemberdayaan UMK di Indonesia biasanya disalurkan melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Secara luas, pelaksanaan CSR juga dapat bersumber dari etika bisnis pada  perusahaan-perusahaan  swasta,  program  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  program
1 M.  Ivan  Mahdi,  “Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia?”,  https://dataindonesia.id/sektor -riil/detail/berapa- jumlah-umkm-di-indonesia, diakses pada 12 November 2022.
2 Kompas.com, “UMKM Pilih Marketplace selama Pandemi, Ini Alasannya”,
2021,
https://money.kompas.com/read/2021/05/03/203116326/umkm-pilih-market-place-selama-pandemi-ini- alasannya, diakses pada 25 Agustus 2022.
3 Deloitte, “UKM Pemicu Kemajuan Indonesia” , Deloitte Access Economics, Report, 2015, hlm. 15-16.
Pengabdian  Kepada  Masyarakat. 4 Namun  sama  halnya  dengan  di  jajaran  pemerintah, pelaksanaan  CSR  dengan  program  pemberdayaan  UMK  oleh  dunia  usaha  pun  masih dilakukan  sendiri-sendiri.  Begitu  pun  halnya  dengan  penyelenggaraan  program pemberdayaan UMK oleh masyarakat yang umumnya bersifat parsial oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Padahal  peraturan  perundang-undangan  telah  mengamanatkan  bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara sinergis sesuai definisi pemberdayaan dalam Pasal 1 angka 8 UU UMKM yang berbunyi: “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMK, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.” Istilah “sinergis” di sini tidak lain dimaksudkan agar  upaya  pemberdayaan  dilakukan  dengan  membangun  hubungan  kerja  sama  dan koordinasi antar para pemangku kepentingan guna tercapai pemmberdayaan yang efektif, efisien, dan memperoleh hasil yang optimal dibandingkan hanya dilakukan sendiri-sendiri. Hal  itu  dikarenakan  penyelenggaraan  program  pemberdayaan  yang  tidak  sinergis  dapat meningkatkan  potensi  tumpang  tindih.  Bukan  hanya  itu,  penyelenggaraan  program pemberdayaan yang kurang terkoordinasi pun dapat menyebabkan kelompok pelaku UMK yang menjadi peserta program atau sebagai penerima manfaat pemberdayaan tidak merata karena hanya berputar pada kelompok yang sama.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggara pemberdayaan UMK oleh para pemangku  kepentingan  ini  justru  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  perkembangan UMK digital. Bahkan secara umum, studi Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa institusi merupakan salah satu penghambat utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan kurangnya penyelarasan strategis, lemahnya  pengawasan,  dan  tanggung  jawab  kelembagaan  yang  tumpang  tindih. 5 Sejalan dengan  itu, menurut  Laporan Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD),  kurangnya  koherensi  dan  sinergi  kebijakan  UMK  skala  nasional  untuk  layanan pengembangan  usaha  merupakan  kelemahan  yang  menjadi  kendala  penyelenggaraan program pemberdayaan UMK di Indonesia. 6
Pada dasarnya upaya untuk menciptakan kesinergian dalam upaya pemberdayaan telah dituangkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 mulai dari Pasal 94 sampai dengan Pasal 100 mengenai  penyelenggaraan  koordinasi  dan  pengendalian  kemudahan,  perlindungan,  dan pemberdayaan. Namun, ketiadaan wujud konkrit dari ketentuan tersebut dapat menjadikan peraturan  menjadi  sebatas  norma  yang  tertulis  saja,  sehingga  seringkali  menjadi problematis  ketika  diimplementasikan.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Direktur  Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bahwa ketiadaan suatu program yang dapat menyinergikan  berbagai  program  pemberdayaan  mengakibatkan  upaya-upaya mengembangkan  UMK  menjadi  tidak  maksimal. 7 Oleh  karena  itu,  perlu  ada  penguatan dukungan kelembagaan penyelenggaraan program pemberdayaan UMK digital yang dapat mensinergikan para pemangku kepentingan terkait.
4 Teguh  Tresna  Puja  A.  dan  Tarsisius  Murwadji,  “Telaah  Yuridis  Penerapan  Konsep Quadruplehelix pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 40.
5 Mohammad  Firman  Hidayat,  Adhi  Nugroho  Saputro,  dan  Bertha  Fania  Maulana, Diagnosis  Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, 2018, hlm. 17.
6 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K dan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) , Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021, hlm. 19.
7 R.  Jihad  A kbar dan  M.  Yudha  Prasetya,  “RI  Punya  Banyak Program  Pemberdayaan  UMKM, Tapi  Tumpang Tindih”,  2021, https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1430330-ri-punya-banyak-program-pemberdayaan- umkm-tapi-tumpang-tindih?page=all , diakses pada 28 Januari 2023.
Guna mengatasi upaya pemberdayaan yang belum sinergis diperlukan konsep baru dalam penyelenggaraan program pemberdayaan UMK digital di marketplace. Implementasi program pemberdayaan harus dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga dapat dirasakan hasilnya oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMK. Dalam hal ini, Penulis menawarkan penerapan konsep Pentahelix yang merupakan kolaborasi dari lima pemangku kepentingan,  yaitu Academics,  Business,  Community,  Government, dan Media (ABCGM). Berbasiskan konsep Pentahelix, optimasi peranan dari para pemangku kepentingan terkait akan mendorong dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMK yang selama ini belum berjalan dengan optimal.
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana  implementasi  program  pemberdayaan  UMK  digital  terhadap pemanfaatan marketplace di  Indonesia. Kedua, bagaimana  penerapan  konsep Pentahelix terhadap upaya pemberdayaan UMK digital di marketplace. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi dari program pemberdayaan UMK digital dan merumuskan konsep penerapan Pentahelix terhadap upaya pemberdayaan UMK digital di marketplace, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pembaca.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis normatif  yang  didasarkan  pada  kaidah  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis guna mendeskripsikan hubungan antar  pemangku  kepentingan  terkait  dalam  memberikan  dukungan  terhadap penyelenggaraan  program  pemberdayaan  UMK  digital  di marketplace yang  ditinjau berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  serta  implementasi  pada  praktiknya. Adapun  bahan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  narasumber  terkait,  yaitu Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  serta  Perkumpulan  Bumi  Alumi. Sementara data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran berbagai literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Program  Pemberdayaan  UMK  Digital  terhadap  Pemanfaatan
Marketplace di Indonesia
Penyelenggaraan pemberdayaan UMK digital merupakan bagian dari pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD 1945.  Demokrasi  ekonomi  sering  dipadankan  dengan  istilah  ekonomi  kerakyatan,  yaitu suatu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. 8 Menurut Baswir, ekonomi kerakyatan juga diartikan sebagai sistem ekonomi nasional berdasar usaha bersama atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam mengendalikan perekonomian. 9 Selain itu, asas kekeluargaan juga yang mendasari adanya perasaan untuk saling peduli, berbagi, dan memahami kondisi satu sama lain. Maka dari itu, dapat  dikatakan  bahwa  misi  dari  ekonomi  kerakyatan  adalah  pemberdayaan  terhadap kekuatan ekonomi nasional terutama kepada UMK.
8 Romli  Arsad, Hukum  dan  Peran  Koperasi  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Kerakyatan, Sumedang:  Alqaprint Jatinangor, 2016, hlm. 16.
9 Mukh tar Abdul Kader, “Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Indonesia”, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. VIII, No. 1, 2018, hlm. 20.
Secara  etimologis, pemberdayaan  berasal  dari  kata  dasar  “daya”  yang  berarti kekuatan atau kemampuan untuk bertindak. Adapun Jim Ife mengungkapkan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka; kesempatan; kebutuhan; institusi; sumber daya; aktivitas ekonomi dan reproduksi dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan,  juga  aksi  politik  dan  sosial. 10 Sejalan  dengan  itu,  UU  UMKM  mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha  terhadap  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sehingga  mampu  tumbuh  dan berkembang menjadi usaha yang tangguh mandiri.
Pengaturan  mengenai  pemberdayaan  UMK  pada  awalnya  diatur  dalam  UU  UMKM sebagai payung hukum yang mengklasifikasikan UMK menggunakan kriteria nilai asset awal dan  hasil  penjualan  tahunan.  Setelah  beberapa  tahun  berjalan  kemudian  terbit  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (UU  Cipta  Kerja).  Di samping  itu,  pemerintah  juga  menerbitkan  PP  No.  7  Tahun  2021  sebagai  peraturan pelaksana  atas  beberapa  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Pembentukan  UU Cipta  Kerja  dan  PP  No.  7  Tahun  2021  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  perbaikan peraturan dan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu mengarahkan dan membawa UMK  menjadi  usaha  yang  lebih  tangguh,  mandiri,  dan  berdaya  saing.  Adapun  terhadap ketentuan dalam UU UMKM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah, dihapus, atau diatur lain dalam UU Cipta Kerja.
Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 1 (satu) miliar diluar tanah dan  bangunan  atau  mempunyai  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  sebesar  2  (dua) miliar.  Sementara  yang  masuk  dalam  kriteria  usaha  kecil  adalah  usaha  yang  memiliki kekayaan bersih  lebih  dari  1  (satu)  miliar  sampai  dengan  5  (lima)  miliar tidak  termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 (dua) miliar sampai dengan 15 (lima belas) miliar. Meskipun kriteria yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021  terhadap  UMK  mempunyai  nilai  rentang  ekonomi  yang  cukup  besar,  namun  pada kenyataannya UMK di Indonesia sebagian besarnya di dominasi oleh sektor informal, yaitu suatu usaha ekonomi yang sering ditandai dengan belum mempunyai izin usaha, melakukan kegiatan ekonomi secara swadaya, atau sumber daya yang hanya mengandalkan diri sendiri.
Kondisi di atas secara umum dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertama, pelaku UMK yang tidak proaktif mengakses sumber daya ekonomi yang telah tersedia, atau kedua, pelaku UMK yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan sumber daya tersebut, ataupun disebabkan oleh kedua-duanya. Faktor pertama menggambarkan bahwa sejatinya akses  untuk  mendapatkan  berbagai  sumber  daya  ekonomi,  seperti  modal,  tenaga  ahli, teknologi, dan pasar, telah disediakan namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMK.  Sementara  faktor  yang  kedua  menggambarkan  bahwa  kebutuhan  UMK  untuk memperoleh berbagai sumber daya ekonomi tersebut belum terfasilitasi sepenuhnya oleh penyelenggara,  sehingga  pelaku  UMK  mengalami  kesulitan  dalam  mengembangkan usahanya.
Sementara  UMK  digital  sendiri  merupakan  suatu  terminologi  baru  seiring  dengan berkembangnya ekonomi digital, yaitu pelaku usaha yang telah memproduksi, memasarkan,
10 Jim  Ife  dalam  Isbandi  Rukminto  Adi, Intervensi  Komunitas  &  Pengembangan  Masyarakat  sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 207.
dan melakukan transaksi dalam dunia digital. 11 Di Indonesia, UMK digital merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan  melalui  sistem elektronik.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  (PP  PMSE),  pelaku  usaha  perdagangan melalui  sistem  elektronik  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka UMK digital adalah setiap usaha yang memenuhi kriteria  sebagai  UMK  dan  melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  PMSE,  seperti  melakukan penawaran, pemasaran, dan transaksi secara elektronik.
Dalam  rangka  mendorong  pengembangan  UMK  digital,  pemerintah  sejatinya  telah membentuk peraturan, program, dan Kemenkop dan UMK sebagai kementerian negara yang khusus menyelenggarakaan urusan di bidang UMK. Bahkan, program pemberdayaan UMK digital  oleh  pemerintah  juga  diselenggarakan  oleh  kementerian/lembaga  negara  lainnya. Berdasarkan  hasil  pemetaan  yang  telah  dilakukan,  terdapat  sedikitnya  27  program pemberdayaan  yang  terkait  dengan  pengembangan  UMK  digital  di marketplace oleh  10 kementerian/lembaga sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.
Nama K/L Nama Program Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah
Di bagian hulu ( supply side ):
1. Inkubasi usaha;
2. Kemitraan pasar tradisional dengan marketplace;
3. Indonesia sebagai Global Halal Hub.
Di bagian pelatihan ( middle side ):
1. EDUKUKM.ID;
2. Seri podcast, webinar, dan video;
3. Kaka asuh UMKM; 4. Pendampingan Geber UMKM; dan
5. Inkubator usaha. Di bagian hilir ( demand side ):
1. Pengembangan Pasar Rakyat; dan
2. Gerakan Bersama UMKM (Geber UMKM). Kementerian Komunikasi dan Informasi 1. UMKM Go Online/ Gerakan Ayo UMKM Jualan Online;
2. Satu Juta Nama Domain;
3. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital;
4. Scalling-up UMKM/UMi;
5. Adopsi Teknologi Digital 4.0; dan
6. Digital Talent Scholarship (DTS). Kementerian Perindustrian 1. E-SMART Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Digitalisasi Ekonomi Desa Kementerian Perdagangan 1. Fasilitator  Edukasi  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik; dan 2. Designer Dispatch Service. Kementerian BUMN 1. Pasar Digital (PaDi); dan
2. 30.000 UMKM BUMN Go Online.
11 Dadang  Epi  Sukarsa  ( et.al ), Aspek  Hukum  Penguatan  UMK  Digital  Lokal  di  Marketplace  (Kajian  Teoritis Lingkungan Ekonomi Digital), Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional, 2022, hlm. 3.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. E-Katalog dan Bela Pengadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Apresiasi Kreasi Indonesia Bank Indonesia 1. Karya Kreatif Indonesia; dan 2. Edukasi dan Fasilitasi Onboarding UMKM. Otoritas Jasa Keuangan

## 1. UMKM-MU

## Tabel 1 Pemetaan Program Pemberdayaan UMK Digital
Mengacu  tabel  di  atas,  dapat  terlihat  program  pemberdayaan  oleh  kementerian/lembaga yang berpotensi besar tumpang tindih dikarenakan:
1. Masing-masing kementerian/lembaga membentuk dan menyelenggarakan program pemberdayaan UMK digital;
2. Sebagian  besar  kementerian/lembaga  mengadakan  kerja  sama  dengan  mitranya dalam menyelenggarakan program pemberdayaan UMK digital tersebut; dan
3. Secara  garis  besar  program  pemberdayaan  yang  diselenggarakan  oleh  setiap kementerian/lembaga  mempunyai  bentuk  kegiatan  yang  sama,  seperti  pemberian materi, pelatihan, mentoring, dan aktivasi UMK pada platform digital marketplace.
Di samping penyelenggaraan oleh kementerian/lembaga, program pemberdayaan UMK digital  di marketplace juga  diselenggarakan  oleh  pemangku  kepentingan lainnya,  seperti dunia usaha (swasta) dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2)  dan  Pasal  16  ayat  (2)  UU  UMKM.  Selain  itu,  Pasal  97  PP  No.  7  Tahun  2021  juga memperjelas  peran  dari  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  hal  perumusan  kebijakan, penyelenggaraan,  pemantauan  dan  evaluasi  pemberdayaan  UMK  di  tingkat  nasional, provinsi,  dan  kabupaten/kota.  Adapun  apabila  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  15 Permenkop  dan  UKM  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  PP  No.  7  Tahun  2021 bahwa  tujuan  peran  serta  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  pemberdayaan  UMK  ialah agar:
a. setiap kebijakan pemerintah berada pada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan usaha seluas-luasnya;
b. terjalin keharmonisan antara UMKM dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
c. tercapainya  koordinasi  dalam  program  pengembangan  usaha,  pembiayaan  dan penjaminan, serta kemitraan.
Penyelenggaraan  program  pemberdayaan  UMK  digital  oleh  dunia  usaha  diantaranya dilakukan  oleh  Tokopedia  dan  Shopee,  yang  merupakan  perusahaan  penyelenggara marketplace. Penyelenggaraan program pemberdayaan oleh dunia usaha ini tidak terlepas dari kewajiban pelaksanaan CSR. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT), pengertian dari CSR adalah komitmen perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan CSR lainnya juga dapat dilihat dalam Pasal 15 huruf b UU PM yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Sebagai  contoh  konkritnya ,  Tokopedia  menyelenggarakan  program  “Kelas Pemberdayaan  UMKM  bersama  Tokopedia”  dan  kegiatan  pemberdayaan  UMK  lainnya melalui  program  CSR  yang  bernama  “Tokopedia  Beraksi  untuk  Sesama.” 12 Sementara
12 Tokopedia, https://www.tokopedia.com/about/impact/ , diakses pada 21 Februari 2023.
Shopee  menyelenggarakan  program  yang  bernama  “Kampus  UMKM  Shopee”  dengan menyediakan modul materi, fasilitas pendukung berjualan secara online (foto produk dan livestream  studio ),  pendampingan,  hingga  membangun  koneksi  antar  pelaku  UMK  digital lainnya. 13 Dalam  hal  ini,  tentunya  program  yang  diselenggarakan  oleh  Tokopedia  dan Shopee juga tentunya mengharapkan semakin banyak pelaku UMK yang masuk ke dalam platformnya.
Berikutnya, program pemberdayaan UMK digital juga diselenggarakan oleh lapisan di masyarakat  yang  salah  satunya  dilakukan  oleh  Perkumpulan  Bumi  Alumni  (PBA).  PBA didirikan pada 26  September sebagai suatu perkumpulan perdata berbadan hukum  yang terdiri dari komunitas pelaku UMKM, komunitas non-UMKM (profesi, akademisi, hobi, dan lain-lain)  yang  mempunyai  fungsi  koordinasi  kelembagaan,  koordinasi  antaralumni, pengembangan  (pelatihan  dan  pembinaan),  dan  koordinasi  pemasaran.  Kemudian  dalam perkembangannya, para pendiri PBA membuat komitmen baru dengan mendirikan PT Bumi Alumni Galeri untuk menjalankan platform digital bernama Bumialumni.com sebagai wadah penjualan produk-produk UMKM secara online . Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, Ary Zulfikar sebagai ketua PBA menyampaikan bahwa mayoritas UMK sebanyak 134 unit usaha yang tergabung dalam binaan PBA masih berbentuk informal.
Selain dunia usaha dan komunitas, penyelenggara yang turut aktif melakukan program pemberdayaan  di  masyarakat  adalah  perguruan  tinggi  sebagai  bentuk  pelaksanaan Tridharma  Perguruan  Tinggi,  yaitu  kewajiban  yang  selalu  berkaitan  dengan triangle academic meliputi  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan  Tinggi  (UU  Perguruan  Tinggi)  menyatakan  bahwa  perguruan  tinggi  berperan aktif menggalang kerja sama, baik antar perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  bidang  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat.  Lebih  lanjut,  Pasal  48  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  perguruan  tinggi  dapat didayagunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perguruan tinggi  sering  kali  dilibatkan  dalam  berbagai  program  pemberdayaan  UMK  digital  yang berperan sebagai knowledge transfer dalam rangka menguatkan UMK di era digital.
Sebagai  contoh,  Universitas  Padjadjaran  atau  biasa  disingkat  Unpad  merupakan perguruan tinggi negeri yang mempunyai pusat inkubator bisnis Unpad Bernama “Oorange Unpad” yang mempunyai 4(empat) tugas dan fungsi, yaitu: 14 (1) mendorong pertumbuhan usaha kecil, menengah, dan besar yang tangguh; (2) menciptakan lapangan kerja baru; (3) membantu  alih  pengetahuan,  sinergi  akademis  dan  praktisi;  dan  (4)  mempercepat perkembangan  kewirausahaan.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Oorange  Unpad berupa  program  inkubasi  yang  terdiri  dari  beberapa  jenis  layanan  berikut:  (1)  Riset;  (2) Pelatihan; (3) Pendampingan/Konsultasi; (4) Kunjungan/Magang bisnis; (5) Expo/Business Matching; dan (6) Seminar/Webinar. 15
Berdasarkan  program-program  pemberdayaan  yang  diselenggarakan  oleh  berbagai pemangku  kepentingan  di  atas,  setidaknya  terdapat  dua  misi  yang  hendak  dicapai  dari penyelenggaraan program pemberdayaan UMK digital ini, yaitu mendorong UMK masuk ke platform digital ( onboarding UMK) dan meningkatkan produktivitas UMK dalam platform
13
Shoppe, Kampus UMKM Shopee, 2023,
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18111#:~:text=Keuntungan%20Bergabung%20dalam%20Kampus% 20UMKM%20Shopee&text=Mendapatkan%20pendamping%20bisnis%20secara%20langsung,%2C%20sepe rti%20foto%2Flivestream%20studio , diakses pada 21 Februari 2023.
14 SK  Rektor/SK  Pimpinan  Perubahan  Nomor  2721/UN6.RKT/Kep/HK/2021  tentang  Pembentukan  dan Pengelolaan Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis-Oorange Unpad.
15 Oorange Unpad, Profil Oorange Unpad, https://pib.unpad.ac.id/profile-oorange-2023/, diakses pada 6 Mei 2023.
digital.  Dengan  demikian,  pemberdayaan  UMK  digital  ini  merupakan  strategi  untuk meningkatkan  pemanfaatan  platform  digital,  terutama marketplace. Hal  ini  dikarenakan pemanfaatan marketplace sebagai sarana pemasaran bagi UMK digital mempunyai beberapa kelebihan,  diantaranya:  (1)  peluang  lebih  besar  melalui  komunitas;  (2)  tidak  perlu  takut kehilangan konsumen; (3) fitur dan regulasi yang baik; (4) tidak membutuhkan modal yang besar; (5) dapat memantau perkembangan bisnis; (6) waktu fleksibel; dan (7) produk yang ditawarkan lebih variasi. 16
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  telah  banyak penyelenggaraan  program  pemberdayaan  UMK  digital  yang  dilakukan  oleh  berbagai pemangku  kepentingan,  mulai  dari  pemerintah,  dunia  usaha,  perguruan  tinggi,  hingga lembaga  yang  berasal  dari  komunitas  di  masyarakat.  Namun  apabila  ditinjau  dari  skala nasional, dengan begitu banyaknya program yang telah diselenggarakan selama bertahun- tahun belum optimal sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat jumlah pelaku UMK yang tercatat telah memanfaatkan marketplace pada tahun 2021 baru sebanyak 4,8 juta. 17 Angka tersebut tentunya masih terbilang sedikit dibandingkan dengan total UMK yang  mencapai  sekitar  65  juta.  Sehubungan  dengan  itu,  untuk  mencapai  tujuan  dari penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  digital  itu  sendiri  diperlukan  adanya  upaya mensinergikan  para  pemangku  kepentingan  tersebut  menjadi  suatu  kelembagaan  yang terpadu. Hal itu dikarenakan antara para pemangku kepentingan tersebut pada dasarnya saling bergantung dan membutuhkan dukungan sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
Penerapan Konsep Pentahelix dalam Penyelenggaraan Program Pemberdayaan UMK Digital
Pemberdayaan  UMK  digital  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  dari kebijakan  afirmasi  yang  wujudkan  sebagai  bentuk  keberpihakan  terhadap  kelompok ekonomi  rakyat.  Pembentukan  PP  No.  7  Tahun  2021  sebagai  pelaksana  UU  Cipta  tidak terlepas dari adanya tujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek yang diperlukan  untuk  memberikan  kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdayaan  bagi  UMK. Sehubungan  dengan  itu,  upaya  pemberdayaan  UMK  digital  membutuhkan  suatu  sarana melalui instrumen hukum untuk mengantarkan pada tujuan yang dihendaki.
Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia,  yang  meliputi  lembaga-lembaga  dan proses-proses, guna mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. 18 Merujuk pada definisi tersebut, hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu  perangkat  kaidah  dan  asas-asas  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat,  tetapi  juga  mencakup  lembaga  ( institution )  dan  proses  ( processes )  yang diperlukan  untuk  mewujudkan  hukum  itu  dalam  kenyataan.  Selain  itu,  didapatkan  juga kandungan  bahwa  berjalannya  hukum  di  masyarakat  membutuhkan  adanya  dukungan kelembangan.
Dewasa  ini,  pelbagai  kebijakan  hukum  ekonomi  yang  dikembangkan  perlu mempertimbangkan kembali berbagai aspek yang terkandung dalam sebuah kelembagaan. Penggunaan istilah kelembagaan sendiri dalam implementasinya seringkali menimbulkan ketidaksamaan  persepsi  di  masyarakat.  Menurut  North,  kelembagaan  atau  lembaga merupakan semua bentuk  batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberikan
16 Vina  Salviana  Darvina  S., Monograf  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Partisipatif  Integratif ,  Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm. 14-15.
17 Puput Ady Sukarno, “Ada Pandemi, Jumlah Transaksi dan Pelaku UMKM di E - Commerce Melesat”, 2021, Ada Pandemi, Jumlah Transaksi dan Pelaku UMKM di e-commerce Melesat (bisnis.com), diakses pada 21 Februari 2023.
18 Mochtar Kusumaatmadja , Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bandung: Bina Cipta, 1975, hlm. 3-4.
bentuk  terhadap  interaksi  yang  terjadi  diantara  mereka,  sedangkan  organisasi  yang memberikan struktur bagi manusia berinteraksi berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat. 19 Adapun  menurut  Uphoff,  istilah  institution  memiliki  dua  bentuk  dengan menyatakan “ some kinds of institutions have an organizational form with roles and structures, whereas  others  exist  as  pervasive  influenced  on  behaviour ”. 20 Maksudnya  adalah  bahwa terdapat  beberapa  jenis  institusi  yang  memiliki  bentuk  organisasi  dengan  peran  dan struktur, sedangkan yang lainnya sesuatu yang mempengaruhi perilaku. Lebih lanjut, Uphoff juga mengakui adanya aspek organisasi dalam istilah kelembagaan.
Sementara di sisi lain, Goldsmith dan Brikenhoff menerangkan bahwa kelembagaan merupakan  aturan  prosedur  yang  menetukan  bagaimana  manusia  harus  bertindak, dan/atau peran dari organisasi yang bertujuan untuk memperoleh status atau legitimasi. 21 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya istilah kelembagaan lebih erat dengan  aturan  main  atau  peraturan.  Namun  di  dalam  kelembagaan  dapat  mengandung aspek keorganisasian yang erat kaitannya dengan struktur. Oleh karena itu, dalam sebuah kelembagaan  pada  dasarnya  dapat  mengandung  dua  aspek,  yaitu  aspek  kelembagaan  itu sendiri dan aspek keorganisasian, yang sifatnya saling komplementer dalam suatu sistem.
Apabila merujuk pada PP No. 7 Tahun 2021, istilah kelembagaan dalam pemberdayaan UMK hanya disebutkan sekali dalam Pasal 93 ayat (3) huruf f yang berkaitan dengan tugas gubernur dan bupati/wali kota untuk mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber  daya  manusia  UMK  di  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  pemberian kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan.  Kemudian  disebutkan  sekali  di  bagian penjelasan  Pasal  93  huruf  a  sebagai  salah  satu  aspek  dukungan  di  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  penumbuhan  iklim  serta  pengembangan  UMK. Sementara dalam UU UMKM tepatnya dalam Pasal 15, istilah kelembagaan mengacu pada aspek yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung UMK.
Dengan  mengacu  pada  kedua  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  maka kelembagaan  dalam  penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  dapat  disimpulkan  sebagai lembaga ataupun institusi yang mempunyai peran dalam mendukung pengembangan UMK. Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  digital saat  ini  bukan  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  juga  melibatkan  para  pemangku kepentingan lainnya, meliputi dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Keempat pemangku kepentingan  tersebut  merupakan  aktor  yang  mempunyai  peranan  dalam  mendukung program akselerasi UMK digital dan naik kelas. Namun, era digital saat ini membutuhan juga dukungan peranan dari media sebagai agen informasi.
Apabila ditinjau dari UU UMKM, media mempunyai peranan yang dapat mendukung pengembangan  UMK  di  bidang  pemasaran.  Pasal  18  UMKM  menyebutkan  bahwa pengembangan di bidang pemasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menyebarluaskan  informasi  pasar,  menyediakan  sarana  pemasaran,  serta  memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi. Bagi pelaku UMK, media akan membantu dalam mengenalkan produk UMK kepada publik dan memudahkan pelaku UMK dalam  mengakses  berbagai  informasi  yang  dipublikasikan  secara up  to  date ,  baik  secara elektronik maupun nonelektronik. Selain sebagai agen informasi, media juga dapat berperan
19
Sabana Sumba,
“Kelembagaan dan
Pembangunan Ekonomi Desa”,
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/7056/2/T2_902010002_BAB%20II.pdf, hlm. 23.
20 Syahyuti, “Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi”, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 2, 2003, hlm. 116.
21 Arief Daryanto, “Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan”, Agrimedia , Vol. 9, No. 1, 2004, hlm. 28.
sebagai sarana penyebarluasan data UMK yang meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data sesuai Pasal 58 PP No. 7 Tahun 2021.
Oleh  karena  itu,  hubungan  sinergitas  yang  perlu  dibentuk  dalam  penyelenggaraan program  pemberdayaan  UMK  digital  setidaknya  melibatkan  5  (lima)  aktor  utama,  yaitu pemerintah, dunia usaha/bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media. Gabungan pemangku  kepentingan  yang  terdiri  dari  aktor  publik  dan  privat  dalam  penyelenggaraan pemberdayaan  sendiri  merupakan  bentuk  implementasi  dari  teori  pemerintahan  yang kolaboratif  atau  dikenal  dengan  teori collaborative  governance.  Collaborative  governance adalah  suatu  model  pendekatan  pengendalian  oleh  satu  atau  lebih  lembaga  publik  yang secara  langsung  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  stakeholder  non-state  dalam proses  pengambilan  keputusan  kolektif  yang  bersifat  formal,  berorientasi  konsensus, deliberatif,  dan  bertujuan  untuk  membuat  atau  menerapkan  kebijakan  publik,  mengelola program publik, atau aset publik. 22
Urgensi kolaborasi para pemangku kepentingan pun tidak muncul tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh adanya kebutuhan institusi/lembaga untuk melakukan kerjasama karena keterbatasan kemampuan lembaga serta kompleksitas dalam melaksanakan suatu program kebijakan publik. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemberdayaan UMK digital ini, dukungan peranan dari para pemangku kepentingan di dalam pemberdayaan UMK digital dapat  diwujudkan  dengan  penerapan  konsep Pentahelix . Pentahelix terbentuk  dari  hasil pengembangan  konsep Triplehelix  (Academicians,  Business,  dan  Government) dan Quadruplehelix  (Academicians,  Business,  Government,  dan  Civil  Society) .  Selanjutnya, Quadruplehelix dikembangkan  lagi  menjadi  konsep Pentahelix ,  yaitu  suatu  kerangka konseptual  yang  melibatkan  5  (lima)  pemangku  kepentingan  yang  diyakini  mampu meningkatkan ekonomi untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi dan sinergi.
Sehubungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, Halibas mengajukan konsep Penta Helix yang komponennya terdiri dari: 23 (1) akademisi, yang mampu mendorong dan memungkinkan  diseminasi  ide  dan  implementasi  inovasi  dan  kewirausahaan;  (2) pemerintah, yang berperan dalam mendukung sistem inovasi melalui investasi publik dalam hal penelitian dan pengembangan serta infrastruktur pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dan dukungan inovasi dengan bermitra/berjejaring dengan lembaga swasta; (3) Dukungan swasta,  yaitu  melalui  pendanaan  teknik  komersialisasi  penelitian  dan  pengembangan produk. Begitu pun pihak swasta akan diuntungkan hasil penelitian berupa adanya teknologi baru; terakhir (4) dan (5) lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil yang diharapkan berpartisipasi aktif terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Adapun  untuk  mengadopsi  konsep Pentahelix tersebut  untuk  diterapkan  dalam penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  digital,  maka  perlu  dibentuk  adanya  dukungan kelembagaan  pemberdayaan  UMK  yang  berbasis Pentahelix atau  sederhananya  dapat disebut  Kelembagaan Pentahelix yang  terdiri  dari  pemerintah,  bisnis,  akademisi, masyarakat,  dan  media.  Dalam  hal  ini,  Kelembagaan  Penta  Helix  yang  dimaksud  dalam penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  digital  merujuk  pada  istilah  kelembagaan  yang mengandung  2  (dua)  aspek,  yaitu  aspek  kelembagaan  sebagai  organisasi  dan  aspek kelembagaan sebagai nilai, aturan, atau prosedur.
22 Chris  Ansell  dan  Alison  Gash,  “Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice”, Journal  of  Public Administration Research and Theory , Vol. 18, No. 4, 2008, hlm. 544.
23 Alrence S. Halibas, Rowena O. Sibayan, dan Rolou L. R. Maata, “The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective”, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management , Vol. 12, 2017, hlm. 162.
Aspek yang pertama adalah kelembagaan sebagai suatu organisasi yang mempunyai struktur  dan  peran.  Berdasarkan  strukturnya,  Kelembagaan  Penta  Helix  mempunyai struktur  vertikal  dan  horizontal.  Struktur  vertikal  menandakan  tetap  adanya  hubungan hierarkis  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Di  tingkat  pusat,  urusan penyelenggaraan  pemberdayaan  UMK  digital  di  pegang  oleh  Kemenkop  dan  UKM  yang dipimpin oleh Menteri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Sementara di tingkat daerah, urusan tersebut menjadi tugas Dinas Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertantanggung jawab kepada kepala daerah. Sementara struktur horizontal  menggambarkan  bahwa  kelima  aktor  pemangku  kepentingan  mempunyai hubungan yang sejajar sesuai dengan peran yang dimiliki, layaknya seorang mitra bisnis.
Adapun peranan dari setiap aktor pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam Kelembagaan Pentahelix ialah sebagai berikut:
1. Pemerintah sebagai regulator dan penjamin, sekaligus fasilitator. Peran pemerintah sebagai  regulator  berkaitan  dengan  kewenangan  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan  dan  menetapkan  kebijakan  yang  berpihak  dan  mendukung pengembangan  UMK  digital  yang  seluasluasnya.  Kemudian,  peran  pemerintah sebagai  penjamin  sekaligus  fasilitator  adalah  bahwa  pemerintah  mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk memastikan tersedianya fasilitasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh UMK digital.
2. Bisnis  atau  dunia  usaha  sebagai  pendorong  (enabler).  Bisnis  atau  dunia  usaha, terutama  perusahaan  besar,  mempunyai  peran  dalam  mendorong  pengembangan UMK  digital  di  Indonesia.  Hal  itu  dikarenakan  perusahaan  besar  mempunyai kekuatan  dari  segi  permodalan,  sumber  daya  manusia,  teknologi,  dan  manajemen yang baik. Maka dari itu, perusahaan yang besar ditekankan untuk memperbantukan pengembangan UMK digital melalui program binaan atau kemitraan.
3. Akademisi sebagai konseptor. Akademisi terutama dari perguruan tinggi berperan untuk  menyediakan  konsep,  standrarisasi,  dan  menyalurkan  pengetahuan  serta keahlian di dalam penyelenggaraan pemberdayaan UMK digital.
4. Komunitas  sebagai  akselerator.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat,  komunitas mempunyai  peran  dalam  menjembatani  hubungan  antar  pelaku  UMK  digital  dan antara pelaku UMK digital dengan pemangku kepentingan lainnya.
5. Media  sebagai  ekspander.  Di  era  serba  digital  ini,  hampir  semua  kegiatan  di masyarakat  memanfaatkan  media  sebagai  sarana  penyebarluasan  informasi  dan publikasi. Media juga dapat dioptimalkan sebagai ajang promosi dan membuat brand image .
Selanjutnya aspek yang kedua adalah kelembagaan sebagai nilai atau aturan yang akan mengikat setiap lembaga atau institusi dalam menjalin hubungan kolaborasi. Adapun agar nilai  dan  aturan  yang  telah  disepakati  oleh  setiap  aktor  Penta  Helix  benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dituangkan ke dalam bentuk regulasi  yang  secara  tegas  mengatur  pembentukan  Kelembagaan  Penta  Helix.  Dengan diaturnya  pembentukan  Kelembagaan  Penta  Helix  dalam  sebuah  regulasi,  maka Kelembagaan  Penta  Helix  ini  akan  menjadi  entitas  yang  membentuk  hubungan  antara  5 (lima)  pemangku  kepentingan,  terdiri  dari  pemerintah,  bisnis/dunia  usaha,  akademisi, komunitas,  dan  media  untuk  berkolaborasi  dalam  kegiatan  upaya  pemberdayaan  UMK digital  di  Indonesia.  Rancangan  dari  regulasi  tersebut  sedikitnya  meliputi  ketentuan mengenai: (1) Tujuan pembentukan Kelembagaan Pentahelix; (2) Susunan keanggotaan; (3) Peran  dan  kedudukan  kelima  pemangku  kepentingan;  (4)  Penyelenggaraan  kolaborasi program  pemberdayaan  UMK  digital  yang  sinergis;  (5)  Pembinaan,  Pengawasan,  dan Evaluasi; dan (6) Sanksi.
Menindaklanjuti  rancangan  ketentuan  di  atas,  penulis  mencoba  membuat  opsi  yang dapat  dijadikan  sebagai  pilihan  untuk  menuangkan  ketentuan  tersebut,  yaitu  dengan membuat peraturan baru setingkat setingkat Menteri, dalam hal ini oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dalam hal ini, pembentukan kelembagaan Pentahelix melalui peraturan setingkat Menteri dapat memperkuat peranan dari Kemenkop dan UKM sebagai koordinator urusan pemberdayaan UMK, serta mengefektifkan tugas dan fungsi kementerian dalam membantu tugas  Presiden,  sehingga  menimalisir  birokrasi  yang  tumpang  tindih.  Berdasarkan  hal tersebut, pembentukan Kelembagaan Pentahelix ini merupakan salah satu wujud komitmen dari  para  pemangku  kepentingan  dalam  rangka  memberikan  pemberdayaan  UMK  digital yang sinergis, sehingga dapat menjadi sarana koordinasi dalam memadukan program dan kebijakan dari kelima aktor Pentahelix secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

## PENUTUP
Implementasi  program  pemberdayaan  UMK  digital  di marketplace saat  ini  masih bersifat sektoral dan parsial dikarenakan tidak adanya suatu kebijakan yang ditujukan untuk mensinergikan  berbagai  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  para  pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemberdayaan UMK digital diselenggarakan pemerintah melalui program-program  yang  dibentuk  oleh  kementerian/lembaga  dengan  bantuan  lembaga pendukung  lainnya.  Sementara  di  sisi  lain,  para  pemangku  kepentingan  lainnya,  seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat juga  secara mandiri mempunyai program pemberdayaannya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  penerapan  konsep Pentahelix dapat  menjadi strategi  mewujudkan  pemberdayaan  UMK  digital  yang  sinergis  dengan  membentuk Kelembagaan Pentahelix, yaitu  suatu  entitas  yang  membentuk  hubungan  antara  5  (lima) pemangku kepentingan, terdiri dari pemerintah, bisnis/dunia usaha, akademisi, komunitas, dan  media  untuk  berkolaborasi  dalam  kegiatan  upaya  pemberdayaan  UMK  digital  di marketpace .  Adapun  landasan  pembuatan  Kelembagaan  Penta  Helix  melalui  peraturan menteri akan menjadi lebih baik apabila mendapatkan delegasi di dalam PP No. 7 Tahun 2021,  tepatnya  pada  bagian  penyelenggaraan  koordinasi  dan  pengendalian  kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Isbandi Rukminto. (2012). Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Rajawali Pers.
Arsad,  Romli.  (2016).  Hukum  dan  Peran  Koperasi  dalam  Pembangunan  Ekonomi Kerakyatan . Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
Deloitte. (2015). UKM Pemicu Kemajuan Indonesia, Deloitte Access Economics, Report.
Hidayat,  Mohammad  Firman,  dkk.    (2018).  Diagnosis  Pertumbuhan  Indonesia:  Prioritas Strategi  untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi.  Jakarta:  Kementerian PPN/Bappenas.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  (1965).  Pembinaan  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K dan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
S, Vina Salviana Darvina. (2021).  Monograf Model Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif Integratif, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Sukarsa,  Dadang  Epi,  dkk.  (2022).  Aspek  Hukum  Penguatan  UMK  Digital  Lokal  di Marketplace  (Kajian  Teoritis  Lingkungan  Ekonomi  Digital) . Bandung:  Yayasan Pendidikan Nasional.

## Artikel Jurnal
A, Teguh Tresna Puja dan Murwadji, Tarsisius. (2020). Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehelix pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM. Jurnal Legislasi Indonesia , 17(1), 38-50.
Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice”, Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Daryanto, Arief. (2004). Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Modal Sosial Pembangunan. Agrimedia, 9(1), 24-31.
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 12, 159-172.
Kader,  Mukhtar  Abdul.  (2018).  Peran  UKM  dan  Koperasi  dalam  Mewujudkan  Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 8(1), 1-16.
Syahyuti.  Alternatif  Konsep  Kelembagaan  untuk  Penajaman  Operasionalisasi  dalam Penelitian Sosiologi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 21(2), 113-127.

## Website
Akbar, R. Jihad dan Prasetya, M. Yudha. RI Punya Banyak Program Pemberdayaan UMKM,
Tapi Tumpang Tindih. Diambil Januari 28, 2023. Dari
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1430330-ri-punya-banyak-program- pemberdayaan-umkm-tapi-tumpang-tindih?page=all.
Kompas.com. UMKM Pilih Marketplace selama Pandemi, Ini Alasannya. Diambil Agustus 25, 2022.  Dari https://money.kompas.com/read/2021/05/03/203116326/umkm- pilih-market-place-selama-pandemi-ini-alasannya .
Mahdi,  M.  Ivan.  Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia?.  Diambil  November  12,  2022.  Dari https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia .
Oorange Unpad. Profil Oorange Unpad. Diambil Mei 6, 2023. Dari https://pib.unpad.ac.id/profile-oorange-2023/ . Shopee. Kampus UMKM Shopee. Diambil Februari 21, 2023. Dari
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18111#:~:text=Keuntungan%20Bergabun g%20dalam%20Kampus%20UMKM%20Shopee&text=Mendapatkan%20pendamp ing%20bisnis%20secara%20langsung,%2C%20seperti%20foto%2Flivestream%2 0studio .
Sukarno,  Puput  Ady.  Ada  Pandemi,  Jumlah  Transaksi  dan  Pelaku  UMKM  di  E-Commerce Melesat. Diambil Februari 21, 2023. Dari Ada Pandemi, Jumlah Transaksi dan Pelaku UMKM di e-commerce Melesat (bisnis.com).
Sumba, Sabana. Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi Desa. Diambil Februari 23, 2023. Dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/7056/2/T2_902010002_BAB %20II.pdf .
Tokopedia. CSR. Diambil Februari 21, 2023. Dari
https://www.tokopedia.com/about/impact/ .