## DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## Samugyo Ibnu Redjo
Samugyo.ir@gmail.com
Guru Besar Ilmu Pemerintahan

## Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal    diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari   kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen    pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global.
Dalam perkembangannya muncul   pendapat bahwa pemerintah seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki kemampuan entrepreneur, sehingga gerak ekonomi dapat   diikuti oleh pemerintah dan menyarankan agar pemerintah menerapkan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan  Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C‘ s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ― reinventing government ‖ yang diajukan Osborne dan Gaebler.
Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di  Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang  demokratis menunjukkan bahwa elit  politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik  pada tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada   tataran kultural yang mensyaratkan adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperintah.

## Kata Kunci : Manajemen, Pemerintahan

## Pendahuluan
Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal    diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak
dapat dilepaskan dari   kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen    pemerintahan di daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global.
Adapun kepentingan nasional bertumpu pada  terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan integrasi ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada   terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan stabilitas ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun non fisik. Dengan demikian perlu adanya    perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan dan  didasarkan pada ketegasan dalam penegakan hukum perlu dilakukan. Namun demikian untuk terjadinya perubahan manajemen tersebut, maka perlu lebih dipahami tentang demokratisasi pada pemerintahan di Daerah.

## Demokratisasi Manajemen Pemerintahan di Daerah
Keberadaan pemerintah pada dasarnya disebabkan banyak faktor, salah satunya oleh adanya perjanjian sosial (social contract). Perjanjian sosial ini berimplikasi pada dua fungsi   utama   pemerintah. Implikasi tersebut adalah: Pertama, bahwa para pemimpin yang    terpilih diantara mereka (yang selanjutnya disebut dengan ― pemerintah ‖ ), menerima kekuasaan dari rakyat untuk mengatur hal apapun yang berkenaan dengan upaya mewujudkan ketertiban dan  kesejahteraan rakyat. Meskipun pemerintah telah menerima kekuasaan yang cukup besar, namun kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu,  pada waktu-waktu tertentu, kekuasaan ini harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.  Disini  terlihat kedudukan rakyat secara politis lebih tinggi dari pemerintah.
Kedua, bahwa pemerintah mengemban tugas-tugas yang begitu luas meliputi seluruh aspek  kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki berbagai sumber daya untuk memenuhi kewajibannya, tetap saja  tuntutan masyarakat akan selalu lebih tinggi  dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Kesenjangan antara  tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan pemerintah inilah yang pada gilirannya menyebabkan munculnya gagasan pakar ilmu pemerintahan untuk memberikan ― energy ‖ baru pada pemerintah antara lai adalah pendapat yang mengemukakan bahwa  ditengah-tengah fenomena perubahan dunia, maka pemerintah perlu mengelola kreatifitas dan inovasi yang bersifat strategis dan perubahan itu sendiri (Bazelay, 1992).
Selain itu  ada pendapat yang lebih jelas bahwa pemerintah seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada  dan menjadikan pemerintahan yang memiliki kemampuan entrepreneur, sehingga gerak ekonomi dapat diikuti oleh  pemerintah dan menyarankan agar  pemerintah menerapkan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan  Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C ’ s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ― reinventing government ‖ yang diajukan Osborne dan Gaebler.
Dari pandangan diatas, maka manajemen pemerintahan    harus mampu menciptakan nilai-nilai baru   dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau memberikan nilai tambah (added value) terhadap jasa  pelayanan yang telah ada sebelumnya.
Strategi seperti inilah yang antara lain  disebut dengan Value Creation Management dalam Manajemen Pemerintahan. Pentingnya nilai   tambah, bagi manajemen pemerintah berakibat pada  pelayanan publik yang memuaskan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara rakyat dengan pemerintah.
Pada tataran ini, gagasan good governance memasuki    wilayah pemerintahan, melalui kemampuannya untuk mengantisipasi dan memahami aspirasi masyarakat. Joseph Tusman (1989) menyatakan bahwa: ― Governance not by the best among all of lus but by the best within each of us ‖ , yang maksudnya adalah bahwa kepemerintahan itu dilaksanakan sebaiknya bukan oleh orang-orang    terbaik diantara aparatur negara, tetapi justru oleh kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan  konsekuensi dari manajemen pemerintahan dalam perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan  pengendalian kehidupan sosio ekonomi masyarakat    guna pelayanan yang terukur, pemberdayaan yang dinamis dan pembangunan yang terkendali.

## Sinergitas dalam Manajemen Pemerintah di Daerah
Untuk mengatasi hal tersebut, maka berkembanglah    kebutuhan untuk menciptakan dan membangun kembali unit-unit birokrasi yang terdesentralisasi, hubungan kerjsama informal yang memberikan suatu suasana kondusif, sistem birokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan (shared value) dan komitmen terhadap tujuan bersama. Hal ini sering disebut sebagai istilah budaya korporat (corporate culuture). Keterpaduan dan sinergi dalam manajemen budaya korporat itu ada dan muncul dalam pelayanan publik.
Berkembangnya manajemen pemerintahan, tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan karena pada dasarnya pada setiap fungsi manajemen interrelasi dan interkoneksi antara fungsi manajer dengan lingkungan. Keberadaan sistem tersebut merupakan rangkaian hubungan antara manajer pemerintahan dengan lingkungannya.

## Mekanisme Manajemen Pemerintahan
Ekstensi (perluasan) manajemen bersifat  internal organisasional sekaligus eksternal organisasional dalam hal ini  lingkungan. Pada tingkat internal persoalan utama   adalah pada kualitas   dan kapabilitas manajer untuk menggerakkan roda organisasi, dalam hal ini  kemampuan manajer untuk mengkomunikasikan, memotivasi dan mempengaruhi serta menekankan loyalitas bawahan teradap pimpinan, sehingga anggota manajemen dapat bergerak dalam satu kesatuan yang sistemik. Dengan kata lain, fungsi manajemen pemerintahan dalam  lingkup internal adalah menjaga keutuhan gerakan serta merorientasi terus menerus mengenai tujuan organisasi.
Sementara pada persoalan eksternal organisasional, maka hal   itu lebih menunjuk pada entrepreneur sense/spirit dari manajer pemerintahan, yaitu dalam kerangka membangun kemitraan yang efektif dan saling menguntungkan antara organisasi publik dengan lingkungannya. Untuk itulah    persoalan manajerial yang efektif tidak memungkinkan sifat-sifat parasitisme muncul, melainkan proses saling menghidupkan dan membesarkanlah (symbiosis mutualistis) yang ada.  Dari sinilah muncul gagasan untuk demokratisasi manajemen pemerintahan, khususnya di Daerah sebagaimana tuntutan otonomi Daerah.
Demokratisasi manajemen pemerintahan di  Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang  demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai- nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada  tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada    tataran kultural yang mensyaratkan adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang
diperintah. Harus dipahami bahwa prinsip demokrasi yang  utama adalah proses yang sistemik yang melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang.
Dengan kata lain,  demokrasi membutuhkan suatu keseimbangan kekuatan yang karenanya tidak terjadi dominasi elit  terhadap rakyat. Sehingga berbagai kebijakan negara dapat mereprsentasikan semua potensi yang ada  pada rakyat. Hal ini juga menunjukkan bahwa koridor demokrasi adalah kesetaraan yang dicerminkan dari sikap dan prilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai kekayaan demokrasi.
Perbedaan tidak harus ditabukan, sementara ketidaksepakatan harus dianggap sebagi ― bunga-bunga ‖ menuju kematangan politik (political maturity). Untuk mencapai koridor demikian, manajemen pemerintahan dituntut untuk dapat memfasilitasi berlangsungnya mekanisme ekonomi, politik dan sosial budaya yang sistemik. Sehingga akan terjadi penguatan politik rakyat, yang juga  dapat diartikan sebagai penguatan ekonomi, sosial sekaligus budaya rakyat, sebgai dasar dari model pemerintahan yang demokratis yang berarti juga  penguatan terhadap otonomi daerah. Pemahaman demikian karena dari  beberapa pandangan dikemukakan bahwa demokrasi dapat dijadikan sarana bagi terwujudnya tujuan bernegara dan berpemerintahan, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu manajemen pemerintahan khususnya di daerah harus memiliki   kemampuan untuk menyerap kepentingan-kepentingan publik, yang kemudian diekspresikann dan dimanifestasikan    dalam kehidupan politik pemerintahan dan pembangunan.

## Perubahan Manajemen Pemerintahan di Daerah
Tuntutan terhadap dilaksanakannya good governance dalam manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari terbukanya informasi dan meluasnya wacana
demokratisasi dalam kehidupan rakyat dan pemerintah. Disamping tuntutan terhadap keadilan, ketertiban dan  kesejahteraan, transparansi perimbangan keuangan dalam hubungan pusat dan daerah dan demokratisasi yang memenuhi ukuran standar hak asasi manusia.  Hal ini disebabkan karena pelaksanaan otonomi membutuhkan manajemen pemerintahan daerah yang   beroirentasi pada good governance, demokratis dan memahami lingkungan sebagaimana darah istimewa Aceh dan Propinsi Papua.
Terlepas dari model otonomi di  atas, manajemen pemerintahan daerah otonom harus tetap berada dalam koridor UU  tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan fungsi kepemerintahannya dalam kerangka otonomi daerah. Untuk itu manajemen pemerintahan di  daerah otonom harus memahami secara utuh makna dan implementasi otonomi daerahnya. Pemahaman yang  dimaksud adalah: Pertama, Daerah berhak atas tambahan sumber keuangan lyang memadai dalam pembiayaan pembangunan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)    dan bagi hasil atas pajak dan sumber-sumber keuangan yang didapat dari   daerah. Daerah berhak atas pasokan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi professional  dan accountable untuk dapat mendinamisasikan pembangunan di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Otonomi Daerah yang  diharapkan adalah otonomi daerah yang bertanggung jawab karena dilakukan oleh  aparatur yang professional, berdisplin dan berorientasi pada target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kedua, Daerah berhak untuk memilliki kewenangan atas kelembagaan, kebijakan dan  keuangan daerah. Dengan otoritas tersebut, daerah dapat mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan tuntutan kepentingan di  daerah, baik menyangkut perlengkapan, keorganisasian maupun pembiayaan. Kewenangan di atas merupakan hak daerah yang merupakan implementasi dari diberlakukannya otonomi yaitu : (a) Pembaharu yang potensial di daerah, sehingga dapat memasuki dan mengikuti proses
pembangunan, (b) Pembuatan keputusan dan kebijakan daerah  akan semakin cepat, sehubungan pendeknya jalur birokrasi yang harus dilalui, (c)  Pengawasan terhadap aparat akan semakin mudah untuk dilaksanakan baik    dilakukan secara personal, maupun dilaksanakan secara organisatoris; dan (d)  Dapat mengeliminasi dan menyeragamkan masalah melalui  aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pusat, hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Ketiga, Implementasi kebijakan dan  perubahan manajemen pemerintahan di daerah merupakan proses transformasi organisasi dari  bentuk sentralistis ke bentuk yang  lebih desentralistis. Proses transformasi organisasi manajemen pemerintahan ini mencakup (1) ― reframing ‖ yaitu pergeseran konsepsi visi dan misi serta pengukuran keberhasilan manajemen pemerintahan, (2) ― restructuring ‖ yaitu perubahan struktur, ― reengineering ‖ proses kerja, alokasi sumber daya dan sebagainya, (3) ― revitalization ‖ yaitu merubah kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi, dan (4) ― renewal ‖ yaitu memperbaharui sistem penggajian, promosi, pengembangan karir dan organisasi. Jadi proses pemberian otonomi daerah kepada daerah harus dilihat dengan proses transformasi organisasi dan keberhasilan daerah atas  efektivitas dan efisiensi proses berpemerintahan.
Keempat, dilihat secara teoritis sistem pemerintahan daerah yang  berlaku di Indonesia termasuk tipe sistem perfektoral terintegrasi (integrated perfectoral system), yaitu terdapat integrasi dalam  dua hal. Terdapat integrasi antara batas-batas daerah otonom dengan batas-batas wilayah adminstratif di  bawah yurisdiksi pemerintah pusat, khususnya pada pemerintah propinsi yang merupakan wakil pemerintah dan memiliki kewenangan lintas kota dan kabupaten.
Kewenangan pemerintah propinsi yang melintas ini  belum memiliki rambu- rambunya, mengenai yang boleh dan yang tidak mencampuri kewenangan daerah
sehingga akan dapat membingungkan daerah, disamping itu  juga terdapat integrasi dengan batas-batas wilayah administratif di bawah yurisdiksi pemerintah propinsi, contohnya batas-batas daerah kota dan  kabupaten adalah sama dengan batas-batas instansi vertikal yang ada didaerahnya. Hal itu  berarti Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten (eksekutif maupun legislatif daerah) harus membuat peraturan darah baru atau merevisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih atas.
Kelima, Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi di Indonesia, khususnya dengan penekanan pada daerah menghadapi berbagai masalah, antara lain : (a) masih adanya kewenangan yang rancu antara urusan pemerintahan pusat, propinsi dan kabupaten/kota, antara lain menyangkut urusan sejenis, misalkan masalah tanah dan masalah agama. Sampai sejauh ini masalah pertanahan dan  keagamaan belum diserahkan ke daerah akibatnya terjadi dualisme dalam manajemen pertanahan dan keagamaan di daerah. (b) adanya  keterbatasan kemampuan keuangan daerah karena potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil, sementara bantuan keuangan dari Pusat umumnya sudah  ditentukan penggunaannya (specific grants) sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) relatif terbatas sesuai dengan kriteria yang  telah  ditentukan pusat. Adapun dana  perimbangan sangat bergantung pada potensi yang dimiliki daerah tersebut.
Hal ini berakibat Pemerintah Kota/Kabupaten tidak leluasa  dalam menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sendiri. (c)  kemampuan administrasi Kota/Kabupaten yang rendah karena banyak faktor yang  tidak mendukung seperti kualitas sumber daya manusia yang  kurang memadai, struktur organisasi yang rigid, sistem dan prosedur yang berbelit-bellit, serta budaya kerja yang rendah. Di  lain pihak, cepatnya perubahan sosial ekonomi masyarakat telah meningkatkan kebutuhan
terhadap pelayanan masyarakat yang lebih efisien, reliable dan predicable. Akibatnya, pelayanan masyarakat yang diberikan semakin jauh  dari harapan masyarakat sebagai pengguna jasa  pemerintahan daerah. Untuk itu,  perubahan format pemerintahan daerah harus dilakukan, antara lain melalui perubahan orientasi yang semula sebagai pelaku diubah menjadi pengarah (steering than rowing), dengan kata lain prinsip yang harus dipegang oleh manajemen pemerintahan daerah adalah sedapat mungkin tidak mengintervensi kepentingan masyarakat dan membiarkan    inisiatif masyarakat berkembang (society initiatives wherever possible and state intervention wherever necessary).
Kelima, penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah seharusnya berdampak strategis terutama terhadap ruang lingkup otonomi yang bertambah luas dan visi  tentang otonomi yang disesuaikan dengan potensi daerah. Akan tetapi meskipun hampir semua urusan-urusan pemerintahan sudah  diserahkan kepada  daerah, dalam realitanya masih  ada keputusan-keputusan anggaran, kepegawaian dan perlengkapan untuk keperluan urusan-urusan pemerintahan yang sebenarnya sudah diserahkan kepada daerah masih harus dibuat di tingkat pusat atau propinsi.
Hal itu disebabkan belum seragamnya persepsi tentang visi dan strategi pelaksanaan kebijaksanaan desentalisasi dan  otonomi di antara berbagai instansi pemerintahan (Pusat,  Propinsi, Kota/kabupaten). Khususnya tentang perubahan pengelolaan berbagai urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau yang harus dserahkan kepada daerah. Oleh sebab   itu, sistem berpemerintahan yang masih beroreintasi pada pendekatan sentralistis sektoral hendaknya diubah dan direposisi menjadi pendekatan  desentralisasi yang terintegrasi. Hal ini membutuhkan sinergitas antar instansi pemerintahan.
Harus dipahami bahwa mekanisme pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat adalah mekanisme pemerintahan yang dapat mencerminkan kesetaraan yang dicerminkan dengan sistem yang transparan, berkemampuan menyerap dan mengakomodosi aspirasi serta  berkemampuan mengoperasionalkan aspirasi rakyat tersebut dalam    kebijakan pemerintah. Dengan demikian manajemen pemerintahan daerah harus merubah paradigma lama yang feodal-tradisional ke paradigma yang modern dan  demokratis dengan penekanan pada pembangunan koordinasi internal organisasi pemerintah dan partisipasi efektif rakyat.
Dengan kata  lain manajemen pemerintahan daerah harus bertindak sebagai pengarah daripada sebagai pelaksana (steering than rowing) sehingga pemerintah daerah dapat mengakomodasikan dan mengaktualisasikan berbagai potensi dan aspirasi yang ada  dalam masyarakat, melalui program-program yang telah ditentukan bersama antara rakyat dengan pemerintah. Program-program   tersebut antara lain meliputi prinsip pelayanan berikut:
Pertama, prinsip  pelayanan. Prinsip  pelayanan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (a spirit of  public services) dan menjadi mitra masyarakat (partner of society) atau melakukan kerjasama dengan masyarakat (co-production). Hal tersebut memerlukan perubahan prilaku manajemen pemerintahan yang dilakukan melalui pemberdayaan kode etik (code of  ethical conducts) yang didasarkan pada dukungan lingkungan (enabling strategy) yang diterjemahkan ke  dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan  dijadikan acuan prilaku birokrasi pemerintah. Di samping itu, manajemen pemerintahan ini dituntut untuk bersifat transparan dan terbuka serta memiliki akuntabilitas (accountable) pada setiap kebijakannya. Memahami konsep pelayanan, berarti memahami bahwa  pelayanan membutuhkan semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi yang dimanifestasikan antara lain
dalam prilaku ― melayani, bukan dilayani ‖ , ― mendorong bukan menghambat ‖ , ― mempermudah bukan mempersulit ‖ , ― sederhana bukan berbelit-belit ‖ , ― terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang ‖ .
Kedua, prinsip pemberdayaan memungkinkan inisiatif dan kreatifitas rakyat berkembang, sehingga dapat menyalurkan potensi-potensi yang  dimilikinya. Prinsip pemberdayaan ini  perlu dilakukan melalui tindakan-tindakan pemerintah untuk mengurangi hambatan dan kendala-kendala bagi  kreativitas dan partispasi masyarakat. Selain itu  perlu membuat ruang publik terpadu (integrated of public sphere) bagi rakyat, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi positif antara rakyat dengan pemerintah. Prinsip pemberdayaan ini  pun berarti perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan memperpendek birokrasi. Dengan demikian, pemberdayaan juga menyangkut pada pengembangan program yang lebih memberikan kesempatan kepada proses belajar masyarakat (social learning process) dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif daerah yang tersedia, sehingga memiliki nilai  tambah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.
Ketiga, prinsip partisipasi, melalui prinsip ini masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan public goods and services, dengan mengembangkan pola kemitraan dan  kebersamaan antara birokrasi dengan rakyat. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (empowering rather than serving), melalui pemberian kepercayaan kepada rakyat untuk berperan aktif  dalam pembangunan daerah. Prinsip partisipasi juga selalu dikaitkan dengan konsep pemberdayaan (empowering) dalam rangka menyusun kerangka kemitraan dalam manajemen pembangunan, mendesentralisasikan      proses pengambilan keputusan, serta menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Prinsip partisipasi ini juga menekankan pada anggapan
bahwa fokus pembangunan yang  hakiki adalah peningkatan kapasitas perseorangan dan kelembagaan (capacity building) dengan tidak mengabaikan penyebaran informasi mengenai berbagai potensi dan peluang pembangunan di daerah yang masih terbuka bagi rakyat daerah.
Keempat, prinsip pembangunan. Privatisasi dan  dunia usaha menjadi ujung tombak dalam prinsip pembangunan    ini. Dalam privatisasi, maka kemitraan menjadi penting dalam pengembangan dan modernisasi dunia usaha terutama antara usaha kecil dan menengah, kedua jenis usaha ini diarahkan pada peningkatan mutu dan efisiensi serta produktivitas. Terutama dalam pengembangan dan  penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran dan informasi.
Dalam mengembangkan kemitraan dunia  usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar, menengah dan  kecil tersebut, pranan manajemen pemerintah ditujukan pada arah pertumbuhan yang serasi, yaitu melalui penciptaan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis yang  kondusif bagi  tumbuhnya kemitraan dimaksud, yang meliputi produksi, pemasaran dan jasa.
Melalui penciptaan berbagai kebijakan dan/atau pearngkat peratuan daerah yang sesuai. Upaya menumbuhkan kemitraan inipun meliputi upaya pengintegrasian usaha kecil kedalam sektor modern dalam ekonomi lokal, regional dan nasional,serta mendorong proses pertumbuhannya.

## Esensi Manajemen Pemerintahan
1. Pemerintah dengan organisasi yang kecil, cepat dan murah merupakan pemerintah yang baik
Pemerintah pada saat ini telah berkembang menjadi sangat besar dengan rentangan sayap-sayap birokrasi yang lebih banyak membutuhkan sumberdaya,
akan tetapi tidak mampu membuat   perbaikan yang signifikan di bidang pelayanan. Hal inil yang antara lain menyebabkan munculnya gagasan auto pilot yang dapat diartikan pemerintahan dapat berjalan sendiri. Sementara diketahui bahwa persoalan pemerintahan akan semakin banyak, pemerintah membutuhkan kerja yang efektif dan efisien. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah suatu model pemerintahan yang kecil dengan sayap birokrasi yang pendek, sehingga mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada rakyat.
2. Pemerintah berorientasi pada manajemen privat/swastanisasi
Salah satu cara agar pemerintah yang kecil, cepat dan murah    dapat tercapai adalah melalui bekerja secara professional dan  kolektifitas serta privatisasi, yaitu suatu proses penyerahan sebagian kewenangan kepada pihak-pihak lain/privat yang   didasarkan profesionalisasi untuk memberikan pelayanan dengan biaya lebih efisien kepada konsumen,   hal ini diperkirakan akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah disampng mengurangi korupsi. Walaupun demikian diawal proses  pemberian kewenangan kepada pihak-pihak lain tesebut/privat akan menciptakan peluang untuk korupsi, seperti pada proses penentuan harga jual jasa atau    produk yang diberikan oleh pemerintah. Dalam tindakan kolektif ini,   perjanjian, pengaturan proses penawaran serta dalam penilaian kinerja punlik didasarkan pada sistem kontrak, sehingga pihak-pihak yang bergabung dalam kolektivitas ini  dapat bertanggung jawab pada bidang/unit kerjanya masing-masing.
3. Pemimpin harus bersifat komersial dalam tindakannya
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar diharapkan pemerintah akan mampu mengelola sektor publik lebih efisien dan efektif. Praktek ini  antara lain ditunjukkan melalui profesionalisme dalam pelayanan, sehingga aktifitas
professional itu akan dihargai bagi pengguna jasa pemerintah dan aset-aset pemerintah, artinya produk dan    jasa pemerintah mempunyai ukuran keuangannya sendiri.
Dengan tindakan yang professional    dalam konsep berpikir privat, pemerintah dimungkinkan untuk mengembangkan lebih luas  aturan, juga pencabutan ketentuan yang langsung atas suat barang dan  jasa. Untuk meyakinkan bahwa kontark dipahami dan berkualitas.
4. Pemimpin perlu mendesentralisasikan kekuasaannya
Pandangan tradisional dari  desentralisasi berfokus pada dimensi territorial yaitu seberapa besar kekuasaan dan otoritas harus  diberikan oleh pemerintah ke instansi pemerintah dibawahnya; ketika pusat mendesentralisasikan kekuasaan dan memberi kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan    keputusan oleh manajer di bawahnya, maka hal itu akan memungkinkan    pusat lebih fleksibel dalam upaya mencapai tujuannya dan mengarahkan pengambilan keputusan ke pihak-pihak yang akan terpengaruh.
Walaupun demikian, pada  permulaan desentralisasi harus pula dipertimbangkan asumsi-asumsi    bahwa dalam efisiensi yang diperoleh terkadang melupakan masalah yang mungkin timbul. Oleh sebab itu pengendalian harus  disesuaikan untuk memberi keyakinan bahwa desentralisasi kekuasaan tesebut tidak melewati batas. Perlu diketahui bahwa pemberian kekuasaan akan membuka peluang kepada individu untuk memanfaatkan sumberdaya untuk publik bagi keuntungan pribadi atau  keuntungan orang lain. Desentralisasi bukanlah proses satu  arah yang secara mudah memberikan kekuasaan, tetapi proses ini melibatkan suatu orientasi kembali dari pusat untuk mengatur kembali dan memodifikasi aturan yang ada. Pemerintah berkurang
keterlibatannya dalam masalah pelayanan    dan lebih perhatian pada kebijakan menyeluruh kepada institusi yang lebih rendah atau manajer kota/kabupaten untuk menentukan dan mencapai tujuannya.

## 5. Debirokrasi
Pemerintah pada umumnya memperoleh kritik  pada  panjangnya birokrasi yang tidak sesuai fungsinya. Ketidaksesuaian ini secara umum karena organisasi pemerintah berjalan lamban, tide up  red tape, membuat jarak dengan yang seharusnya dilayani, pembagian hierarki yang terlalu banyak, tidak simpatik terhadap klien dan kurang fleksibel.   Korupsi akan tumbuh subur dalam lingkungan dimana akuntabilitas hanya untuk di  dalam dan di  atas, tanpa ada laporan yang rinci dari publik sementara in-efisiensi dan  inefektifitas akan semakin berkembang. Keputusan bisa  dengan cepat ditelusuri dalam birokrasi yang membingungkan dengan menelusuri pembayaran yang tidak resmi.
Ketidaksesuaian fungsi  dalam  birokrasi dilaksanakan melalui ― capacity building ‖ institutional strengthening, steamlining dan re-engineering ‖ digunakan untuk menggambarkan usaha yang  dilakukan untuk membangun kapasitas manajemen pada sektor pemerintah. Sektor swasta telah menjadi sumber acuan utama dalam  inovasi manajemen untuk memperbaiki kinerja, karena sektor swasta merupakan gambaran dari kedisiplinan pasar. Jika teknik- teknik swasta yang responsif terhadap permintaan pasar tersebut ditransfer ke sektor publik, maka diharapkan secara bersamaan akan ada perbaikan kinerja pada sektor tersebut. Hal ini  kurang lebih disebabkan karena akan terjadi inovasi-inovasi seperti penilaian kinerja, pedoman dan manajemen berdasar kualitas (TQM) yang harus diterapkan pada sektor pemerintah.

## 6. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas merupakan  acuan utama bagi manajemen  pemerintahan dengan variasi gambaran yang baik   untuk model dalam pemerintahan dengan pengaturan yang baik (good governance).

## 7. Pemimpin harus bertindak sebagai professional
Hal itu disebabkan karena masalah pelayanan dan penyelesaian hambatan membutuhkan kerja manajerial yang lebih professional yang meletakkan kepuasan klien/konsumen sebagai acuan utama dari  keberadaan mereka di sektor publik. Dipahami bahwa manajemen pemerintahan yang professional akan menyebabkan berbagai kebijakan yang dilaksanakan mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan  pengelola, sehingga acceptable, accountable, profitable, sustainable dan replicable.

## 8. Visioner dan rencana yang jelas
Manajemen pemerintahan dalam    pengalokasian
program-program pembangunan harus tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang. Pengalokasian program yang  tepat sasaran tersebut akan menyebabkan terjadinya proses yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi daerah yang telah ditentukan (well targeted).
9. Distribusikan sumber-sumber potensi
Bahwa program-program pemerintah harus tampak dan transparan dalam penyebaran dan  pendistribusian dana pembangunan, sehingga efisiensi dan efektifitas pembangunan tetap dapat dipertahankan serta mencegah kebocoran- kebocoran dana    pembangunan (delivering mechanism). Manajemen
pemerintahan, walaupun merupakan kerja manajer akan tetapi ia akan melibatkan seluruh komponen pemerintah yang ada. Dengan demikian
tampaknya pengkajian  ulang atas keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada pada saat  ini perlu dilakukan, sehingga kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat dicapai. Hal ini  tentunya menuntut bahwa seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang    cerdas, karena intelektualitaslah yang menentukan keberhasilan mewujudkan arah dan tujuan manajemen.

## Penutup
Berdasarkan pemikiran di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan dituntut untuk merubah paradigma yang feodal tradisional ke paradigma modern demokratis. Hal itu berkaitan  dengan tuntutan globalisasi yang dicerminkan melalui pasar global, lingkungan global dan kepolitikan global. Dalam kerangka itu, maka manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam konsep good governance, demokratis dan memahami lingkungan.
Ketiga aspek ini  harus dijalankan secara bersamaan, sehingga pelayanan, pemberdayaan, partisipasi  dan pembangunan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan otonomi daerah yang selanjutnya menumbuhkembangkan   inisiatif dan kreativitas rakyat. Di samping meningkatkan kinerja pemerintahan, melalui harmonisasi koordinasi internal pemerintahan, transparansi, akuntabilitas dan  keterbukaan serta penegakkan sanksi-sanksi hukum bagi  pelanggar-pelanggar peraturan yang telah disepakati merupakan keharusan bagi  pemerintah untuk menerjemahkan kehendak publik.  Publikernisasi pemerintahan melalui re-engineering institusi-institusi ekonomi, politik dan sosial yang ada di daerah sesuai perkembangan informasi dan teknologi juga merupakan proses berpemerintahan.
Di sisi lain memodernisasi melalui re-engineering (merekayasa) institusi publik maupun insitusi swasta mengharuskan manajemen pemerintahan mengkoreksi berbagai kebijakan yang menghambat serta menyusun ataupun merevisi peraturan-peraturan
yang diselaraskan dengan ukuran-ukuran demokrasi dan    lingkungan. Serta memfasilitasi ruang public guna mengakomodir aspirasi dan kepentingan rakyat, disamping menyusun jaringan kerja untuk produk unggulan daerah dalam pasar global dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Beberapa kesimpulan di atas, menunjukkan bahwa perubahan yang mendasar dalam  tampilan manajemen pemerintahan menjadi kebutuhan yang mendesak guna merealisasikan otonomi daerah. Jika hal ini   tidak dianggap dengan bersungguh- sungguh untuk dirubah, maka kemungkinan terjadinya pengulangan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah akan sulit untuk dihindarkan lagi.

## Daftar Pustaka
Almond, Gabriel and James S Colemann, 1960. The Politics of the Developong Areas. New York: The Princenton University Press
Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1965. The Civic Culture. Boston: Little Brown Barzelay, Michael. 1992. Breaking Through Bureacracy. University of Berkeley Dahl, Robert, A, 1982. Analisa Politik Modern. Jakarta: PT Gramedia
Dye, Thomas R. 1987. Public Policy. New York-Toronto
Huntington, Samuel P. 1984. No Easy Choice: Political Parisipation in Developing

## Countries. Cambride Mass: Harvard Uiversity Press
Huntington, Samuel Pll. 1997. Gelombang Demokrasi Ketiga, PT Pustakan Utama Grafity: Jakarta
Hoessein, Bhyenyamin. 1996. ― Memutar Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi ‖ dalam Prisma No 4 Jakarta
Indonesia Corruption Watch (ICW). 1999/ Akuntabilitas dan Korupsi di Melanesia:
Mengevaluasi aturan Ombudsman dan Kode Etik Kepemimpinan, hal 1-3
Ingraham, Patricia W, Romzek, Barbara S  and Associates. 1994, New Paradigms for Governement, Issues for  the Changing Public Service, Jossey Bass Publisher: San Fransisco
Koehler, Jerry W, Pankowski, Joseph M. 1997. Tranformational Leadership in

## Governent, Delray Beach Florida: St Lucia Press
Kooiman, Jan (ed) 1993. Modern Governance, New Governent-Societly Inetractions,

## Sage Publication Londo, New Bury Park, New Delhi
Kristiadi J.B. 1997. Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21 dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan, PP Persadi Jakarta
Manan, Bagir. 1999. Dasar dan  Dimensi Politik Otonomi dan  UUI No 22  Tahun 1999, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP/UNPAD
Redjo, Samugyo Ibnu, 1998. Visi dan Misi Metropolitan Bandung 2020. Pemerintah Daerah Kotamadya DT II Bandung
Redjo, Samugyo Ibnu. 1993. Pembangunan Politik di Indonesia: Kasus Partai-Partai
Politik. Dalam Amir Santos dan Riza Sihbudi (eds) Politik, Kebijakan dan Pembangunan. Jakarta: Grafika Lestari
Schrode, William, A, Voich, Dan JR. 1974. Organization and Management Basic System Concepts, Floridan State University: Florida
Mc Andrews, Colin. 1995. Struktur Pemerintahan di Indonesia ‖ . Dallam Colin Mc
Andrewsl dan Ichlasul Amal: Hubungan Pasat dan Daerah Dalam Pembangunan. Jakarta.
Osborne David and Tod Gaebler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi (terjemahan) Jakarta :PT Pustaka Binaman Pressindo
Osborne David and Peter Plastrik. 1997. Banishing Bureaucracy. New York: Addison Wesley Publishing Company
Suryo, Djoko. 1991. Feodalisme: Timur dalam Prisma No 8,