## Tanggung Jawab Hukum Bidan  Praktik Mandiri  Terhadap Penyimpanan Vaksin Imunisasi Anak
Silfiyyah Yunilia, Andhika Persada Putera, Lufsiana
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah JL. Arief Rachman Hakim no.150 Surabaya Telp : (031) 5925864, 5945894 Kode Pos 60111 Email : silfi.arympiiy125@gmail.com
Naskah Diterima: 08-07-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5013
How to cite:
Yunila Silfiyyah, dkk., (2021). “Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Terhadap Penyimpanan Vaksin Imunisasi Anak”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 16-32

## Abstrak
Imunisasi  adalah  suatu  proses  untuk  membuat  seseorang  membentuk  antibodi  tertentu terhadap  suatu  penyakit.  Rantai  dingin  yang  dikelola  dengan  benar  akan  berpengaruh  besar terhadap keberhasilan imunisasi. Namun, k esalahan penyimpanan vaksin juga menyebabkan trauma  berat  terhadap  anak  dan  orangtua  apalagi  jika  Kipi  berat  sampai  membuat  anak kehilangan  banyak  hal.  Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah kewenangan pengelolaan vaksin program imunisasi pada bidan praktik mandiri, dan tanggung jawab hukum bidan terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak yang menimbulkan resiko. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi kesimpulan dan hasil dari penelitian ini ialah diperlukan standar keamanan yang lebih  tinggi  untuk  penyimpanan  dan  pemberian  imunisasi  karena  bidan  memperoleh kewenangan  dalam  penyelenggaraan  dan  penyimpanan  vaksin  ditempat  praktik  mandiri dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bidan bertanggung jawab dalam pelaporan sampai penanganan  Kipi  salah  satunya  mengenai  biaya  yang  akan  ditanggung  oleh  pemerintah. Sementara,  bentuk  sanksi  hukum  bidan  terhadap  adanya  Kipi  karena  penyimpanan  vaksin yang tidak benar yaitu dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin sampai sanksi hukum pidana.  Jadi,  bidan  diharapkan  dapat  memahami  pemeliharaan  rantai  dingin  yang  baik  dan mampu memberikan edukasi yang maksimal guna meminimalisir terjadinya Kipi.
Kata kunci: Vaksin, Rantai dingin, bidan praktik mandiri.

## Abstract
Immunization is a process to make someone form certain antibodies against a disease. A cold chain  that  is  properly  managed  will  have  a  big  effect  on  the  success  of  immunizations. However, vaccine storage errors also cause severe trauma to children and parents especially if  Kipi  is  heavy  to  make  children  lose  many  things.  The  formulation  of  the  issues  to  be

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019
URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
discussed  in  this  research  is  the  authority  to  administer  the  vaccine  for  the  immunization program  to  the  midwife  of  independent  practice,  and  the  legal  responsibility  of  the  midwife for  the  storage  of  child  immunization  vaccines  that  pose  risks.  The  research  methodology used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Based on the  foregoing,  the  conclusion  and  result  of  this  study  is  that  a  higher  safety  standard  for storage  and  administration  of  immunizations  is  needed  because  midwives  gain  authority  in administering  and  storing  vaccines  in  independent  practice  areas  with  predetermined requirements.  Midwives  are  responsible  for  reporting  up  to  Kipi  handling  one  of  them regarding  the  costs  to  be  borne  by  the  government.  Meanwhile,  the  form  of  midwife  legal sanctions  against  the  presence  of  Kipi  due  to  improper  vaccine  storage  is  subject  to administrative  sanctions,  revocation  of  licenses  to  criminal.  So,  midwives  are  expected  to understand good cold chain maintenance and be able to provide maximum education in order to minimize the occurrence of Kipi.
Keywords: Vaccines, cold chains, independent midwives practice.

## PENDAHULUAN
Pengertian  Sehat  adalah  keadaan  seseorang  tanpa  adanya  gangguan  dan  sehat  harus memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dipetakan  berdasarkan  usia,  jenis  kelamin  maupun lingkungan.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang kesehatan  Pasal 1 yang intinya menyebutkan bahwa kesehatan berarti seseorang sehat secara fisik dan mental sehingga bisa produktif secara ekonomis. Berdasarkan undang-undang diatas dapat  kita  simpulkan  bahwa  kesehatan  merupakan  garda  utama  dalam  memulai  seluruh aktivitas  sehari-hari  agar  menghasilkan  sesuatu  yang  produktif  sesuai  dengan  pekerjaan masing-masing orang. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif sudah dapat dibuktikan memiliki  peranan  yang  penting  dalam  pembangunan  suatu  negara.  Anak  yang  sehat  akan membentuk  sumber  daya  manusia  yang  cerdas  dan  produktif  sehingga  bisa  bersaing  dalam ekonomi  bisnis  atau  pembangunan  kesehatan  sesuai  dengan  keahliannya  bahkan  sampai  di kancah internasional.
Kesehatan  seorang  anak  sangat  penting  diperhatikan  karena  bagian  dari  salah  satu kesehatan  negara  begitupun  pembangunan  kesehatan.  seperti  contohnya  kesehatan  seorang anak,  bahwa  mencegah  lebih  baik  daripada  mengobati  akan  tepat  di  sosialisasikan  dengan baik karena anak-anak yang sehat akan mempunyai cita-cita yang jelas dan terarah, begitupun tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  anak-anak  inilah  nantinya  yang  akan  melanjutkan cita  dan  citra bangsa  ini.  Istilah  sehat  dalam  kehidupan  kita  sehari-hari  sangat  familiar  karena  sehat merupakan aset terpenting dalam hidup. Bahkan tenaga medispun akan mengatakan seseorang sehat  ketika  bukti  rekam  medis  pasien  tidak  meunjukkan  suatu  kelainan  apapun,  artinya pasien tidak dalam masa pengobatan atau telah selesai masa pengobatan dan tidak mendapat keluhan lain. Dalam sebuah lingkup kehidupan, seseorang dikatakan memiliki kesehatan yang prima  mana  kala  dia  bisa  beraktivitas  dengan  normal  tanpa  merasa  terganggu  baik  fisik maupun psikis, sehingga akan lebih produktif dalam melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungan.
Masa usia dini bagi seorang anak merupakan masa keemasan karena pada usia ini mereka mulai peka menerima berbagai  rangsangan  stimulus. Masa peka dalam merangsang stimulus
pada  masing-masing  anak  akan  berbeda  satu  sama  lain,  karena  setiap  anak  mempunyai keunikan  sendiri  untuk  menyesuaikan  dengan  pertumbuhannya.  Menurut  pendapat  Nur Melasari perkembangan seorang anak harus benar-benar diperhatikan karena ini akan menjadi fondasi  bagi  anak  untuk  kehidupannya  di  masa  yang  akan  datang  sehingga  siap  menerima perkembangan  tekhnologi  dan  zaman  yang  semakin  canggih.  Sebagian  besar  suatu kemampuan akademik maupun non akademik seorang anak tumbuh dengan cepat pada masa kanak-kanak (2018, h. 26). Hal ini dapat menjadi rujukan dan catatan penting bagi orangtua, tenaga  kesehatan  serta  pemerintah  dalam  memprioritaskan  kesehatan  anak  yang  beberapa diantaranya  bisa  dilakukan  dengan  usaha preventive sebelum  menginjak  masa kurative, sehingga dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas anak.
Anak-anak  lebih  berisiko  terjangkit  penyakit  infeksi  oleh  karena  sistem  kekebalan tubuhnya yang belum sempurna (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.11). Faktanya saat ini adalah sebagian kuman-kuman yang ada di lingkungan sekitar kita berubah menjadi semakin kuat ( resisten ) dan sulit diobati. Upaya pencegahan yang tidak kalah penting yang  harus  dilakukan  oleh  orangtua  ialah  memberikan  vaksinasi  kepada  anak  sesuai  dengan acuan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  serta  diatur  dalam Pasal  132  ayat  (3) Undang- Undang  tentang  Kesehatan yang  pada  intinya  menjelaskan  Setiap  anak  adalah  berhak memperoleh  imunisasi  dasar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  mencegah terjadinya  penyakit  yang  dapat  dihindari  melalui  imunisasi.  Hal  ini  menjadi  acuan  bahwa imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit.
Imunisasi  ini  dilakukan  dengan  pemberian  vaksin  yang  merangsang  sistem  kekebalan tubuh  agar  kebal  terhadap  penyakit  tersebut  (Dinas  Kesehatan  provinsi  Jawa  Timur,  2017, h.5).  Jika  suatu  saat  anak  menderita  suatu  penyakit  menular  yang  bisa  dicegah  dengan vaksinasi, tubuhnya sudah membentuk antibodi yang sesuai sehingga akan mengurangi resiko mengalami  komplikasi  berat  sampai  kematian.  Agar  imunitas  anak  terbentuk  secara maksimal, jadwal vaksinasi harus diperhatikan sehingga anak mendapatkan  imunisasi sesuai usianya. Vaksinasi tidak hanya menekan angka kesakitan dan kematian balita, vaksinasi juga berperan  dalam  era  pembangunan  nasional  dan  ekonomi  kesehatan  bangsa.  Jika  imunisasi diabaikan, anak tidak hanya mengalami penurunan imunitas dan menjadi rentan, efek jangka panjangnya  adalah  merujuk  pada  kematian  dikarenakan  rentan  terhadap  penyakit-penyakit menular.
Imunisasi erat kaitannya dengan  vaksin.  karena vaksin adalah bahan antigen atau media utama  yang  digunakan  dalam  pelayanan  imunisasi.  Vaksin  adalah  bahan  antigen  yang digunakan  untuk  membentuk  antibodi  seseorang  tehadap  suatu  penyakit  tertentu. Pemberian vaksin  atau  pelayanan  imunisasi  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak-dampak  penyakit menular  yang  mungkin  terjadi  di  tahun-tahun  mendatang  dengan  cara  pencegahan ( preventive ) yang tentunya hal ini menjadi lebih efektif dan menekan angka kesakitan dunia karena wabah penyakit menular. Proses kerja sebuah vaksin adalah akan membentuk imunitas seseorang  terhadap  suatu  penyakit.  ketika  vaksin  disuntikkan,  maka  tubuh  seseorang  akan berusaha  mengenali  jenis  virus  maupun  bakteri  patogen  yang  disuntikkan  dengan  cara membentuk  antibodi.  Jika  di  tahun-tahun  mendatang  patogen  penyebab  penyakit  tersebut menginfeksi  tubuh,  dia  akan  dikenali  karena  pernah  dilakukan  vaksinasi  sehingga  jika memang  masih  menimbulkan  gejala,  akan  timbul  gejala  yang  sangat  ringan  dan  lebih  cepat
sembuh  karena  Antibodi  tersebutlah  yang  akan  melawan  patogen  sebelum  menyebar  dan menimbulkan gejala bahkan sampai menularkan kepada oranglain. Keamanan vaksin tentunya harus  menjadi  prioritas  dengan  memperhatikan  managemen  suhu  yang  benar.  Hal  ini  juga merupakan  suatu  tantangan  bagi  negara  karena  mulai  dari  penditribusian  sampai  kelayakan mutu  vaksin  menjadi  tolak  ukur  keefektivan  sebuah  vaksin  bekerja.  Oleh  karena  itu,  harus sealu  diperhatikan  pedoman  pendistribusian  sampai  pada  penyimpanan  vaksin  yang benar. Program  imunisasi,  adalah  bagian  dari  sistem  pelayanan  kesehatan  nasional  yang bertanggung  jawab  untuk  menjamin  tenaga  kesehatan  dan  petugas  vaksin  terlatih  dalam penjaminan mutu dan kualitas vaksin. Pelaksanaan imunisasi di unit pelayanan kesehatan baik di  rumah  sakit,  klinik,  atau  praktik  swasta  sebagian  besar  dilaksanakan  oleh  bidan.  Bidan sebagai  penyedia  pelayanan  imunisasi  harus  bertanggung  jawab  terhadap  penyimpanan  dan pemeliharaan  vaksin  yang  tepat  sesuai  pedoman  mulai  dari  vaksin  datang  di  tempat pelayanannya sampai vaksin diberikan kepada pasien.
Bidan  tentunya  mempunyai  peran  penting  dalam  vaksinasi,  bidan  mempunyai kewenangan  mulai  dari  masa  bayi  baru  lahir  s/d  balita  hingga  pra  sekolah.  Pemberian informasi mengenai konseling, informasi dan edukasi terhadap pelayanan imunisasi sedianya harus  selalu  dilakukan  karena  ini  merupakan  atribusi  undang-undang  khususnya  untuk  para ibu  balita  dalam  sebuah  pelayanan  kebidanan.  Peran  bidan  ini  sesuai  dengan  hasil  studi Identifikasi Pemberi Informasi Mengenai Campak  tahun 2016 yang mengatakan bahwa bidan adalah  kata  kunci  dalam  pelayanan  kebidanan  khususnya  pelayanan  imunisasi.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan imunisasi  Pasal 23 ayat (2)  yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  tempat  menyimpan  vaksin  hanya  diperuntukkan khusus menyimpan vaksin saja. Dalam permenkes tersebut perlu diketahui bahwa penyediaan dan  penyimpanan  vaksinpun  diperlukan  perhatian  agar  penyelenggaraan  program  imunisasi bukan  hanya  mencapai  target  kuantitas  berdasarkan  cakupan  tetapi  juga  mencapai  kualitas suatu layanan.
Bidan  merupakan  Petugas  kesehatan  sekaligus  petugas  imunisasi  yang  dituntut  menjadi tenaga  yang  terlatih  mulai  dari  penyimpanan  vaksin  dengan  memperhatikan  suhu, memberikan vaksin dengan benar dengan memperhatikan SOP vaksin dan injeksi yang aman seperti memperhatikan masa kadaluarsa vaksin alat suntik sekali pakai dan VVM adalah tugas sekaligus  wewenang  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Pelaksana  program imunisasi  yang  dilakukan  oleh  bidan  di  tempat  praktek  swasta  juga  memerlukan  perhatian khusus  dari  pemerintah  dalam  menjalankan  program  imunisasi  dan  pengelolaan cold  chain . Pengelolaan rantai dingin yang benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan imunisasi (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018,).
Kesalahan  prosedur  imunisasi  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  kemajuan program  imunisasi.  misalnya  terjadi  kesalahan  saat  proses  transportasi  sehingga  mutu kelayakan  vaksin  akan  berubah,  hal  ini  tentunya  akan  membuat  semakin  tinggi  resiko peningkatan  reaksi  lokal  setelah  vaksin  diinjeksikan.  Peningkatan  reaksi  lokal  dipengaruhi banyak  hal,  salah  satunya  adalah  antigen  yang  ada  di  dalam  vaksin  kurang  baik  karena kesalahan  transportasi  atau  mungkin  saja  disimpan  di  tempat  yang  kurang  sesuai  standar, sudah  masuk  tanggal  kadaluarsa  atau  terinfeksi  (tidak  steril).  Jika  vaksin  yang  diberikan sesuai  SOP  dengan  transportasi  dan  penyimpanan  yang  terkendali,  semua  jenis  vaksin  yang
digunakan dalam program imunisasi nasional adalah aman dan efektif. Namun bukan berarti segala  jenis  vaksin  yang  aman  tersebut  selalu  terhindar  dari  Kipi.  Kipi  dimulai  dari  gejala yang  ringan  sampai  berat  bahkan  kematian  karena  menyebabkan  komplikasi  atau  masuk dalam  kontraindikasi  imunisasi.  Kipi  dapat  menyebabkan  keraguan  masyarakat  terhadap keamanan  vaksin  terutama  orangtua.  Kipi  yang  disebabkan  karena  kesalahan  prosedur imunisasi  ini,  disebabkan  banyak  hal  mulai  dari  kesalahan  distribusi,  transportasi, penyimpanan,  sampai  pada  pemberian  imunisasi  yang  tidak  memperhatikan  prosedur penyuntikan  yang  aman,  akan  menambah  banyaknya  proporsi  Kipi.  Kipi  yang  dimaksut dalam hal ini termasuk gejala berat sampai pada kematian yang terjadi karena kesalahan pada waktu melarutkan vaksin atau lupa melihat kelayakan vaksin yang diukur dengan melihat Vial vaccine monitor.
Studi  kasus  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan  bagian Surveilance Epidemiologi tahun 2018 didapatkan bahwa terdapat Kipi berat pada bagian lengan atas yang susah digerakkan pasca imunisasi dikarenakan penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan SOP. Faktor-faktor  yang menjadi pemicu masalah ini terjadi seperti  yang diungkapkan  oleh bidan yaitu  meliputi  kurangnya  pemahaman  tentang  pengelolaan  rantai  dingin,  masih  minimnya informasi atau buku juknis pedoman pengelolaan rantai dingin, hingga tidak adanya lemari es khusus  vaksin  untuk  bidan  desa  dari  pemerintah  dan  mungkin  akan  lebih  baik  jika  bidan diberikan pelatihan khusus tentang vaksin sebelum membuka praktik mandiri, karena hal ini juga mempengaruhi kualitas dari pelayanan imunisasi.
Rantai dingin yang dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan imunisasi.  Perbedaan  hal  jika  pengelolaan cold  chain ditempat  praktik  tidak  memadai  dan tidak  memenuhi  SOP,    dampak  jangka  panjangnya  adalah  masyarakat  yang  sebelumnya sangat  antusias  mengikuti  kegiatan  posyandu  atau  rutin  mengikuti  jadwal  imunisasi  oleh bidan,  akan  beralih  dan  memilih  untuk  tidak  memberikan  imunisasi  kepada  anaknya. Kesalahan penyimpanan vaksin juga menyebabkan  trauma berat terhadap anak dan orangtua apalagi  jika  Kipi  berat  sampai  membuat  anak  kehilangan  banyak  hal  seperti  menurunnya prestasi  disekolah  karena  harus  menghabiskan  waktu  berobat  dirumah  sakit  dan  melakukan prosedur rawat inap.
Fokus dalam permasalahan ini adalah membahas tentang kewenangan pengelolaan vaksin program  imunisasi,  dan  tanggung  jawab  hukum  bidan  terhadap  penyimpanan  vaksin imunisasi  anak  yang  menimbulkan  resiko.  yang  bertujuan  untuk  menganalisis    kewenangan bidan praktek mandiri terhadap pengelolaan vaksin dan pemberian imunisasi serta bagaimana tanggung  jawab  hukum  bidan  terhadap  penyimpanan  vaksin  imunisasi  anak  yang menimbulkan resiko. Sehingga penelitian ini mempunyai manfaat teoritis berupa acuan bagi bidan praktik mandiri dalam menyelesaikan kasus penyimpanan vaksin maupun memberikan masukan  serta  pengetahuan  bagi  penulis  tentang  bagaimana  penyelesaian  masalah  dalam penelitian ini.
Pembahasan  mengenai  wewenang  dan  tanggung  jawab  hukum  akan  lebih  efisien  dan mudah  dimengerti  ketika    didahului  suatu  bahasan  tentang  pengertian  dasar  sistem  hukum  . Wewenang intinya yaitu hak dan kekuasan untuk mengambil keputusan. Sedangkan tanggung jawab hukum ialah  akibat hukum atas konsekuensi terhadap seseorang tentang perbuatannya dari  berbagai  aspek  mulai  dari  aspek  moral  sampai  legal  sistem.  Dalam  penelitian  ini,
kewenangan dan tanggung jawab yang dimaksutkan adalah kewenangan dan tanggung jawab hukum  seorang  bidan.  Bidan  praktik  memperoleh  kewenangan  dalam  penyelenggaraan imunisasi  dan  penyimpanan  vaksin  ditempat  praktik  mandiri  dengan  persyaratan  yang  telah ditentukan.  Bidan  juga  bertanggung  jawab  dalam    pelaporan  sampai  pada  penanganan  Kipi yaitu mengenai biaya  yang akan ditanggung oleh pemerintah dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunak tipe penelitian Yuridis Normative yaitu penelitian yang mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang  ( statuta  approach )  yang  dilakukan  untuk  menelaah  semua  undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual    ( conceptual  approach )  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  sumber  bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian,  dan  sumber  bahan  hukum  sekunder  yaitu literatur perpustakan seperti buku, makalah, ataupun jurnal.
Tekhnik  pengumpulan  bahan  hukumnya  meliputi editing,  klasifikasi,  dan  organizing . Bahan  hukum  akan  dianalisiskan  secara  bertahap  sesuai  dengan  pengelompokan permasalahan. selanjutnya analisis ini dilakukan dan dituangkan yang didalamnya terkandung kegiatan  yang  sifatnya  memaparkan,  menelaah,  menstimulasikan,  menafsirkan  dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum  tersebut  guna  untuk  menemukan,  memahami  dan  menjelaskan  secara  mendalam tentang tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Kewenangan Bidan Praktik Mandiri Dalam Pengelolaan Vaksin
Rantai Dingin atau Cold Chain harus dikelola dengan baik dan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Karena pemeliharaan rantai dingin yang benar akan berpengaruh besar terhadap  keberhasilan  program  imunisasi  guna  menunjang  pembangunan  kesehatan khususnya  upaya promotive dan preventive (Direktorat  Jenderal  Pemberantasan  Penyakit Menular, 2018, h.07). Seorang anak yang sudah diimunisasi  kemungkinan besar akan jarang sakit  karena  imunitasnya  sudah  dibantu  oleh  kekebalan  pasif  melalui  vaksin. Meski  teori mengatakan  hal  tersebut,  namun  orangtua  tidak  boleh  diberikan  pemahaman  bahwa  dengan vaksinasi, anak tidak akan pernah sakit. Karena meskipun imunisasi telah lengkap sampai usia sekolah, anak masih bisa terkena suatu penyakit namun tidak akan menimbulkan komplikasi serius.
Undang-undang kesehatan memberikan arti luas upaya pelayanan promotif sebagai upaya promosi  kesehatan  yang  berfokus  pada  penyuluhan  atau  pemberian  konseling  edukasi  dan informasi  mengenai  kesehatan  kepada  masyarakat  khusunya  dalam  hal  ini adalah pelayanan imunisasi.  Pelayanan  imunisasi  berfokus  pada  upaya promotif dan preventive yang menekankan kepada pencegahan sebelum terinfeksi penyakit. Pelayanan kesehatan preventif juga  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  pencegahan  terhadap  suatu  masalah  kesehatan  atau penyakit  salah  satunya  dengan  imunisasi  (Direktorat  Jenderal  Pemberantasan  Penyakit
Menular,  2018,  h.08).  Sedangkan  pelayanan  kesehatan  kuratif  diartikan  sebagai  suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukan untuk penyembuhan penyakit menular/tidak  menular,  pengurangan  penderita  akibat  penyakit  dengan  memaksimalkan pengobatan  sesuai  dengan  penyakit,  melakukan  pengendalian  penyakit  terutama  penyakit wabah,  atau  pengendalian  kecacatan  akibat  komplikasi  agar  kualitas  penderita  dapat  terjaga seoptimal mungkin sampai pasien sembuh.
Obat  dan  makanan  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  kebutuhan  rakyat indonesia.  Kesehatan  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  untuk  karena  termasuk dalam konsumen makanan, obat maupun vaksin (Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, 2020, h.184). Karena begitu pentinganya kesehatan bagi masyarakat maka  penting bagi suatu lembaga yang menjamin dan melindungi rakyat indonesia sebagai konsumen obat-obatan dan makanan khususnya pengawasan  secara berkala dalam distribusi vaksin. Vaksin  mempunyai kemungkinan  besar  berubah  warna  atau  mengalami  kerusakan  VVM  karena  tidak  disimpan dalam tempat dan suhu yang sesuai. Maka dari itu penting bagi pengelola program imunisasi untuk  memotivasi  tenaga  kesehatan  khususnya  bidan  dalam  pelaksanaan  program  diluar gedung karena vaksin carier yang tidak sesuai standart akan merusak suhu dan kualitas vaksin (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.09). Ini adalah salah satu dampak yang bisa saja  terjadi,  belum  lagi  jika  terdapat  endapan  dalam  vaksin  cair  yang  siap  di  injeksikan, namun  pasien  harus  ditangguhkan  terlebih  dahulu  karena  kondisi  vaksin  yang  tidak memungkinkan.  Kualitas  vaksin  harus  dijaga  dengan  baik  dan  vaksin  harus  disimpan  pada waktu dan tempat dengan managemen suhu tertentu. setiap hal yang terhubung dengan vaksin menjadi  salah  satu  komponen  penting  pada  sistem  rantai  dingin  (Dinas  Kesehatan  provinsi Jawa Timur,  2017,  h.13).  hal tersebut  yang  dimaksud  adalah  seseorang  yang  ditunjuk  untuk bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendistribusian sampai pada bagaimana imunisasi berlangsung.
Bidan  sebagai  salah  satu  tenaga  kesehatan,  harus  menjalankan  praktik  kebidanan sesuai dengan  tingkat  kewenangan  dan  kemampuannya.  Pada  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang tentang  Tenaga  Kesehatan  Tahun  2014  pada  ayat  (1)  huruf  c  dijelaskan  yang  pada  intinya adalah    kewenangan  untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan  secara  mandiri  sesuai  dengan kemampuan  komptensinya  seperti  misalnya  untuk  bidan  adalah  ia  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan  ibu,  pelayanan  kesehatan  anak,  dan  pelayanan kesehatan  reproduksi  perempuan  dan  keluarga  berencana.  Dalam  undang-undang  tenaga ksehatan  tersebut  dijelaskan  bahwa  kewenangan  seorang  bidan  adalah  segala  sesuatu  yang boleh  dilakukan  dalam  dunia  kesehatan  sesuai  dengan  batas  dan  aturan  yang  diperbolehkan tentunya  setelah  mendapatkan  sertifikat  kompetensi  yang  didapat  dari  uji  kompetensi  bidan, maka bidan dikatakan layak mendapatkan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimaksut adalah kewenangan dalam bidang kebidanan  sepeeti pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan kesehatan bayi dan balita yaitu kewenangan dalam pelayanan kesehatan anak yaitu melakukan asuhan bayi baru lahir, imunisasi, manajemen balita sakit sampai anak pra sekolah.
Penting memberitahukan kepada orangtua bahwa mendapatkan imunisasi bukan jaminan anak  akan  sama  sekali  terhindar  dari  penyakit  karena vaksin  tidak  otomatis  memberikan 100% perlindungan. Artinya, seorang anak masih bisa terkena penyakit meski dengan gejala- gejala  yang  sangat  ringan.  Penting  juga  untuk  dipahami  bahwa  bukan  berarti  imunisasi
tersebut  gagal  atau  tidak  bekerja  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  vaksin  efektif  bekerja  kurang lebih  85%.  Menurut  Permenkes  praktik  bidan  Pasal  25  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  setiap kebutuhan  mulai  dari  penyediaan  obat,  vaksin  dan  logistik  lain  harus  dilakukan  mengikuti peraturan  perundang-undangan.  Dalam  permenkes  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  untuk penyediaan vaksin harus dilakukan oleh mereka yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang  yang  berlaku.  Bidan  yang  akan  membuka  praktik  mandiri  diharapkan memahami  isi  dari  permenkes  ini  karena  segala  kebutuhan,  pengadaan  sampai  pembuangan limbah medis kesemuanya terdapat standart operasional prosedur yang berbeda-beda.
Kualitas  vaksin  harus  tetap  dijaga,  bukan  sebatas  menyimpannya  pada  suhu  dingin namun  perlu  dilakukan  managemen  suhu  yang  baik  dan  hal  ini  tidak  hanya  dilakukan  di tingkat produsen pertama dalam hal ini biofarma ( Nadia Rahmah, Puteri Sri Lasmini, Rahmatini, 2015,  h.923) .  Banyak  titik  rawan  yang  harus  dijaga  ketat  dan  dilakukan  pengontrolan  secara terus  menerus  mulai  dari  awal  hingga  akhir,  artinya  sejak  vaksin  selesai  diproduksi  hingga sampai  di  tangan  bidan.  Hal  ini  tidak  lain  bertujuan  agar  vaksin  berkualitas  mampu membentuk  kekebalan  pada  ayam  secara  optimal.  hal  ini  penting  guna  menjamin  kualitas vaksin mulai dari pendistribusian sampai pada penyimpanan di bidan praktik mandiri sesuai dengan permenkes imunisasi Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan bahwa agar kualitas vaksin dapat dijaga secara optimal, maka vaksin harus disimpan dengan kendali suhu tertentu sesuai standar operasional prosedur. Dari permenkes imunisasi diatas dikatakan bahwa Penyimpanan vaksin membutuhkan suatu perhatian khusus karena vaksin merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan.
Potensi  vaksin  akan  tetap  bekerja  dengan  baik  sewaktu  diberikan  kepada  sasaran  jika vaksin  disimpan  pada  suhu  tertentu  dengan  lama  penyimpanan  yang  telah  ditentukan  di masing-masing  ditingkatan  administrasi.  Peraturan  yang  menjelaskan  tentang  ketentuan penyimpanan vaksin yang benar ada dalam permenkes imunisasi  Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa  tempat  yang  digunakan  untuk  menyimpan  vaksin  hanya  diperuntukkan  khusus menyimpan  vaksin  saja  tanpa  ada  obat-obatan  atau  benda  lain  selain  vaksin.  Permenkes tersebut  secara  tidak  langsung  menjelaskan  bahwa  pemahaman  akan  karakteristik  vaksin sangat  diperlukan  dalam  penyimpanan  dan  pengiriman  vaksin.  Beberapa  vaksin  dapat bertahan cukup lama pada suhu lebih panas, namun hal tersebut tetap mengurangi masa hidup vaksin  secara  signifikan  ( expired  date menjadi  maju).  Efek  panas  terhadap  vaksin  bersifat kumulatif dan tidak bisa dinilai dari tampilan fisik  vaksin. Efek dingin terhadap vaksin juga dapat merusak beberapa jenis vaksin.
Dalam  hal  pemberian  imunisasi  kepada  bayi,  tentunya  ada  banyak  hal  yang  harus diperhatikan mulai dari vaksin itu sendiri sampai bagaimana kondisi bayi pada saat itu serta kesiapan  orangtua  menerima  konseling  dan  edukasi  kesehatan  seputar  imunisasi.  Melalui permenkes  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  penyelenggaraan    imunisasi  Pasal  31  disebutkan bahwa dalam Proses pemberian imunisasi atau vaksinasi banyak hal yang menjadi poin dasar keberhasilan  imunisasi  yaitu,  mutu,  dan  khasiat  Vaksin  yang  digunakan  dengan  tetap memperhatikan  penyuntikan  yang  aman  ( safety  injection )  agar  tidak  terjadi  penularan penyakit  terhadap  tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  pelayanan  imunisasi  serta meminimalisir  terjadinya  Kipi  ringan  maupun  berat.  Dalam  permenkes  tersebut  dijelaskan bahwa  keamanan  vaksin  adalah  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  tenaga  kesehatan
terkait  pemberian  vaksinasi.  Keamanan  vaksin  harus  benar-benar  dijaga  kualitasnya  karena vaksin  adalah  subsidi  dari  pemerintah  untuk  anak-anak  indonesia  yang  sehat  (Rinansita Warihwati, 2017, h.360). Beberapa komplikasi yang serius dapat berasal dari vaksin atau dari keadaan  bayi  itu  sendiri  karena  mengalami  kontraindikasi  imunisasi  yang  sebelumnya  tidak diketahui secara pasti.
Masyarakat  pada  umumnya  tidak  bisa  mentoleransi  adanya  Kipi  walau  sekecil  apapun, karena  vaksin  diberikan  kepada  balita  sehat  untuk  mencegah  penyakit  tertentu (Agus Purwadianto,  2016,  h.447).  Masyarakat  akan  menganggap  Kipi  sebagai  mal  praktik  medis yang  terjadi  karena  kesalahan  dari tenaga  kesehatan,  walaupun tidak  selalu  seperti  itu.  Oleh karena itu Tenaga kesehatan yang mengelola rantai dingin harus menerapkan sistem kemanan yang  tinggi  serta  evaluasi  secara  berkala  dengan  dinas  kesehatan  setempat  untuk  meninjau pelayanan  imunisasi  yang  diberikan  di  unit-unit  pelayanan  swasta.  Toleransi  masayarakat yang rendah terhadap terjadinya Kipi ini menyebabkan perlunya perbaikan sistem mulai dari pengelola di tingkat pusat (pemerintah) sampai unit pelayanan yang paling kecil untuk dapat mendeteksi  dan  melakukan  investigasi  Kipi  yang  lebih  baik  di  hari-hari  mendatang. Pemerintah  pusat  bertanggung  jawab  terhadap  jaminan  kualitas  (mutu),  kemanan  dan efektivitas  vaksin  yang  beredar,  dan  menjamin  bahwa  apabila  diberikan  kepada  masyarakat, vaksin  dapat  memberikan  imunitas  kepada  penduduk  yang  diimunisasi  karena  vaksin  telah melalui  berbagai  uji  keamanan,  efikasi  dan  berbagai  hal  uji  klinis  terhadap  kemungkinan munculnya  efek  samping  berupa  Kipi,  cara  pencegahan  terjadinya  Kipi  dan  cara  penangan yang bersifat gawat darurat jika efek samping ini terjadi (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.11).
Keberhasilan  program  imunisasi  tidak  hanya  ditentukan  oleh  tidak  adanya  laporan  Kipi tapi juga ditentukan oleh cakupan imunisasi dan mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas imunisasi  dengan  penyimpanan  vaksin  yang  sesuai  prosedur.  Adanya  program  imunisasi nasional ini diharapkan setiap bayi mendapatkan kelima imunisasi dasar lengkap yang sesuai dengan  jadwal  dan  usia  pertumbuhannya.  Keberhasilan  seorang  bayi  dalam  pelayanan pemberian imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap sebelum bayi  berusia  satu  tahun.  Dalam  permenkes  nomor  12  tahun  2017  tentang  penyelenggaraan imunisasi  Pasal  30  menyebutkan  yang  intinya  bahwa  pelayanan  Imunisasi  Program dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  dan  kewenangan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  kutipan  permenkes tersebut  diketahui  bahwa  tidak  semua  orang  bisa  melaksanakan  program  imunisasi,  hanya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang saja  yang dapat melaksanakannya. (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.19).
Upaya  pencegahan  penyakit  melalui  imunisasi  ini  juga  sangat  efektif  dan  jauh  lebih murah  dibandingkan  jika  harus  menderita  suatu  penyakit  maka  harus  melewati  tahap-tahap prosedur pengobatan sampai sembuh. tentunya hal ini seharusnya menjadi pertimbangan besar bagi orangtua sebagai upaya menciptakan kesehatan yang prima untuk anak-anaknya. Ketika seorang  anak  terlahir,  maka  ada  harapan  bagi  bangsa  untuk  lebih  maju  dan  berkembang  di masa  yang  akan  datang  dengan  memberikan  kontribusi  positive  melalui  keahlian  dan kemampuan  sang  anak.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  yang  terbaik  pada  tahap-tahap  proses tumbuh  kembangnya  perlu  diperhatikan  dengan  baik  karena  perlindungan  ini  bukan  hanya
untuk  perlindungan  jangka  pendek  saja  melainkan  merupakan  investasi  sehat  yang  bersifat jangka  panjang.  Investasi  sehat  jangka  panjang  dimulai  dari  menyempurnakan  dan memberikan hak perlindungan bagi anak agar nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan unggul dalam berprestasi.
Setiap anak mempunyai hak perlindungan untuk kesehatannya sendiri. hak perlindungan ini  tentunya  akan  lebih  baik  jika  dilakukan  sejak  dini  salah  satunya  adalah  mensukseskan program  imunisasi.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  melalui  kementerian  kesehatan  republik Indonesia  memberikan  dukungan  yang  besar  pada  setiap  orangtua  agar  anak-anaknya  dapat memperoleh  perlindungan  dan  investasi  sehat  jangka  panjang  tersebut.  Pemerintah  telah mencanangkan  program  imunisasi    bagi  anak  sejak  dari  lahir  hingga  pada  tahap  akhir  yang telah  ditentukan  (Atikah  proverawati  &  Citra  Setyo  Dwi  Andhini,  2017,  h.15).  Dengan imunisasi,  pemerintah  telah  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  anak-anak  indonesia melalui  kegiatan preventive dengan  tingkat  keberhasilan  yang  tinggi.  Namun  perlu  digaris bawahi,  upaya  dukungan  dan  kontribusi  penuh  dari  pemerintah  tanpa  diimbangi  dengan komitmen yang kuat dari para orangtua dan komitmen bagi tenaga kesehatan untuk mencapai program imunisasi maka tidak akan berhasil.
Kerja  sama  yang  baik  dari  pemerintah,  tenaga  kesehatan,  orangtua  sampai  masyarakat dan  seluruh  elemen  yang  terkait  sangat  dibutuhkan  agar  program  imunisasi  nasional  setiap tahunnya  dapat  mencapai  target  keberhasilan  imunisasi  (Atikah  proverawati  &  Citra  Setyo Dwi  Andhini,  2017,  h.16).  Untuk  menjadi  orangtua  yang  menyempurnakan  hak  anak,  maka orangtua  diharapkan  dapat  pro  aktif  mencari  informasi  yang  terbaru  mengenai  informasi kesehatan  terkini  khususnya  vaksinasi  dari  sumber-sumber  yang  tepat,  seperti  posyandu, puskesmas,  rumah  sakit,  dan  tenaga  medis  maupun  tenaga  kesehatan  atau  melalui  media digital  yang  ada  seperti  website  resmi  kementerian  kesehatan  RI  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  kebenaran  informasinya.  Pemerintah  telah  memberikan  kemudahan  bagi  orangtua untuk  mengakses  seluruh  informasi  kesehatan  melalui  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan terlatih  dalam  pelayanan  kesehatan  terpadu  terkait  pentingnya  imunisasi  bagi  anak,  namun pemrintah  juga  berharap  para  orangtua  ikut  serta  aktif  dan  kreatif  menanyakan  setiap informasi  atau  kabar  terbaru  agar  tidak  ketinggalan  informasi  yang  dapat  mengakibatkan ketidak tahuan serta kekeliruan dalm hal imunisasi pada anak .
Dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Pasal 32 ayat (4)  disebutkan  bahwa  dalam  sebuah  pelayanan  Imunisasi  Program,  tenaga  kesehatan  yang ditunjuk  sebagai  pelaksana  program  harus  melakukan  penyaringan  terhadap  adanya  kontra indikasi  pada  sasaran    Imunisasi  (balita)  sebelum  melakukan  penyuntikan.  Dalam  hal  ini bidan  harus  memperhatikan  kondisi  bayi  atau  balita  yang  akan  dilakukan  vaksinasi,  apakah bayi  tersebut  benar  benar  sehat  atau  sedang  dalam  masa  pengobatan.  Standar  Asuhan Kebidanan yang diterapkan merupakan suatu acuan dalam proses pengambilan keputusan dan bidan  bertindak  sesuai  dengan  asuhan  kebidanan  serta  kewenangan  yang  diperoleh  dari organisasi  profesinya.  Standar  asuhan  kebidanan  ini  meliputi  pengkajian  data  umum  pasien atau anamnesa ,  perumusan  diagnosa  dan  atau  masalah  kebidanan,  perencanaan  sesuai  data pengkajian,  implementasi  berupa  tindakan,  evaluasi  tindakan  yang  telah  dilakukan  dan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan.
Masih  terdapat  banyak  kekurangan  terkait  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  tugas vaksinasi  serta  sosialisasi  yang  belum  banyak  menggedor  pemahaman  masyarakat. Penyelenggaraan  vaksin  secara  nasional  ditanggung  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah namun  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  daerah  setempat  masing-masing  (Afrizal,  Edison, Firdawati, 2020, h.867). Dalam pelaksanaan di lapangan, imunisasi program bidan pelaksana program imunisasi diharuskan melakukan schreening pada sasaran imunisasi dan sebelumnya juga  harus  dilakukan  penjelasan  secara  detail  bagaimana  pelaksanaan  kegiatan  mulai  dari informasi  sampai  evaluasi  kegiatan  (Direktorat  Jenderal  Pemberantasan  Penyakit  Menular, 2018,  h.16).  Jika  seorang  anak  belum  pernah  melakukan  imunisasi  atau  pernah  tapi  belum lengkap  melakukan  imunisasi  maka  tenaga  kesehatan  harus  melakukan schreening dan pemeriksaan  apakah  anak  dalam  keadaan  sehat,  anak  dalam  kondisi  yang  masuk  ke kontraindikasi atau tidak.
Jika  dalam  kondisi  kontraindikasi  terrdapat  hal-hal  yang  merugikan  apabila  diberikan imunisasi maka bidan menganjurkan tidak diberikan imunisasi terlebih dahulu, jika tidak ada kontraindikasi maka diberikan motivasi agar melakukan imunisasi dasar lengkap kepada anak. Jika  seorang  anak  mendatangi  fasilitas  kesehatan  seperti  rumah  sakit  atau  bidan  praktik mandiri  untuk  mendapatkan  imunisasi  namun  dalam  keadaan  sakit,  maka  bidan  melakukan schreening  terlebih  dahulu  tentang  riwayat  penyakit,  riwayat  imunisasi  sebelumnya  serta apakah  ada  kontraindikasi  terhadap  vaksin.  Jika  terdapat  kontraindikasi  maka  bidan melakukan  konsultasi  terlebih  dahulu  kepada  tenaga  medis  agar  diberikan  tindakan  yang benar  tentang  diperbolehkannya  dilakukan  imunisasi  dalam  pengawasan  yang  ketat  atau solusi lain yang lebih baik untuk kesehatan anak tersebut.
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran paling penting dalam upaya  penurunan  jumlah  kematian  bayi  akibat  penyakit  menular  yang  sebenarnya  bisa dicegah  dengan  imunisasi  (Nur  Melasari,  2018,  h.33.)  Untuk  itu,  bidan  sebagai  tenaga kesehatan  hendaknya  terus  berupaya  dalam  meningkatkan  pengetahuan,  skill,  dan motivasinya  untuk  menanggulangi  berbagai  masalah  dalam  pelayanan  kebidanan  khusunya pada pelayanan kesehatan bayi dan balita contohnya menggencarkan gerakan penyuluhan dan memaksimalkan  konseling  dan  edukasi  dalam  pelayanan  promotif  dan  preventif.  Pelayanan kebidanan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan mematuhi setiap standar sebagai acuan bagi  bidan  dalam  melakukan  asuhan  kepada  masyarakat  disetiap  tingkat  fasilitas  pelayanan kesehatan  tempat  dia  bekerja.  Begitupun  di  unit  pelayanan  swasta  seperti  tempat  praktik mandiri,  selain  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  juga  harus  memperhatikan  updating  ilmu  kesehatan  terbaru  untuk meningkat kemampuan.

## Tanggung  jawab  bidan  praktik  mandiri  pada  anak  terhadap  penyimpanan  vaksin program imunisasi
Tanggung jawab hukum adalah suatu kewajiban menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  negara  (Andi  Hamzah,  2017, h.144).  Dalam  ilmu  hukum,  terdapat  norma  atau  peraturan  hukum  yang  membahas  tentang tanggung  jawab  hukum.  Ketika  seseorang  melanggar  suatu  perbuatan,  maka  dia  diwajibkan untuk  menanggung  akibat  hukum  karena  telah  melanggar  norma  hukum.Dalam  dunia kesehatan,  tanggung  jawab  hukum  erat  kaitannya  dengan  dugaan  mal  praktik  dan  kelalaian
medis.  Jika  teori  hukum  mengatakan  bahwa  harus  ada  tanggung  jawab  terhadap  iklan  iklan barang  dan  atau  jasa,  hal  inipun  sama  halnya  dengan  tanggung  jawab  tenaga  kesehatan khususnya  bidan  dengan  pasien.  Bidan  merupakan  sebuah  profesi  yang  mulia.  Sebagai seorang  profesional  dibidang  pelayanan    kebidanan,  tindakan  bidan  harus  didasarkan  atas kode  etik  kebidanan  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  sesuai kewenangannya (Nur Melasari, 2018, h.25).
Sarana  dan  prasarana  jelas  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program  imunisasi. Tempat  penyimpanan  vaksin  dan  seluruh  kegiatan  rantai  dingin  termasuk  dalam  sarana  dan prasarana yang harus dipenuhi ketika membuka praktik mandiri dirumah (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.19). Vaksin harus disimpan di suhu yang tepat dan tidak  boleh  disimpan  di  kulkas  rumah tangga  karena  kulkas  rumah  tangga  mempunyai  suhu yang berubah-rubah dikarenakan dapat dibuka kapanpun. Selain itu, setiap vaksin mempunyai kepekaan terhadap panas dan dingin yang berbeda-beda. Jika vaksin disimpan dikulkas rumah tangga, maka akan berpotensi merubah suhu vaksin yang seharusnya, sehingga merusak VVM dan  vaksin  menjadi  tidak  layak  untuk  di  injeksikan  pada  bayi/balita.  Penting  bagi  bidan praktik mandiri mengetahui hal ini dengan pengetahuan hidup sehat yang tepat pula sehingga efektifitas kerja vaksin akan maksimal.
Pada  Pasal  45  Undang-undang  kebidanan  dijelaskan  bahwa  pada  intinya  bidan  yang hendak  membuka  praktik  mandiri  harus  melengkapi  sarana  dan  prasarana  sesuai  ketentuan prosedur. Jika Bidan tidak melengkapi sarana dan prasana seperti yang telah ditetapkan, maka dapat  dikenakan  sanksi  mulai  dari  teguran  lisan,  tertulis,  sanksi  administratif  sampai  pada pencabutan  izin  praktik  bidan.  Ketentuan  sanksi  pada  undang-undang  kebidanan  ini menjelaskan  tentang  bagaimana  jika  sarana  dan  prasarana  di  dalam  tempat  praktik  tidak memenuhi standar  pelayanan sebagaimana mestinya. Namun jika  tidak terpenuhinya sarana dan  prasana  teresebut  mengakibatkan  seorang  pasien  mengalami  luka  yang  berat  bahkan sampai  kematian,  bidan  dikenakan  sanksi  pidana.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  84 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  tenaga  kesehatan  bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang menjalankan praktik melakukan kelalaian berat sampai mengakibatkan luka berat pada pasien atau  penerima  pelayanan,  maka  diberikan  sanksi  pidana  3  tahun.  Namun  jika  kelalaian tersebut  mengakibatkan  pasien  meninggal  dunia,  maka  dikenakan  sanksi  hukum  pidana selama 5 tahun.
Bidan  dalam  menjalankan  praktik  kebidanan  di  tempat  praktik  mandiri  memiliki tanggung  jawab  yang  beragam  mulai  dari  kesehatan  ibu,  bayi,  anak  pra  sekolah  sampai  ibu pra menopause (Nur  Melasari,  2018,  h.43).  karena  tanggung  jawab  hukum  yang  dimiliki cukup  besar,  maka  pemerintah  mengatur  kesiapan  bidan  yang  hendak menjalankan  praktik mandiri untuk memenuhi segala proses administrasi sampai pada pengecekan bangunan untuk meninjau layak atau tidaknya sarana dan prasarana sebelum dilakukan pelayanan kebidanan. Bidan  yang  menjalankan  praktik  dalam  undang-undang  kebidanan  yang  dimaksut  adalah bidan  yang  telah  memenuhi  syarat  baik  dari  sarana  maupun  prasarana.  Prasarana  yang memadai  disini  dimaksutkan  bagi  bidan  yang  akan  membuka  praktik  dirumah,  sehingga mempunyai  standart  pelayanan  yang  baik  untuk  pasien  guna  menciptakan  suasana  yang nyaman  selama  pelayanan  berlangsung  mulai  dari  pemberian  edukasi  sampai  pada  tindakan melakukan asuhan kebidanan yang bermutu.
Pemenuhan  sarana  dan  prasarana akan  berbanding  lurus  dengan  keberhasilan  pelayanan kebidanan serta mutu pelayanan yang diberikan, dalam hal ini khususnya pelayanan program imunisasi.  Menjalankan  program  imunisasi  di  praktik  mandiri  kurang  lebih  sama  dengan pelayanan program imunisasi puskesmas dalam gedung. Maka dari itu, pemenuhan sarana dan prasarana  yang  berkaitan  dengan  rantai  dingin  pengelolaan  vaksin  harus  dilakukan  sesuai standart  prosedur  operasional.  Pengetahuan  yang  baik  mengenai  rantai  dingin  dan  sistem manajemen  vaksin  akan  berdampak  baik  pula  terhadap  keberhasilan  program  imunisasi, sehingga  dibutuhkan  pelatihan  dan  atau  pemahaman  yang  luas  sebelum  memutuskan  untuk menjalankan  program  imunisasi  di  tempak  praktik  mandiri  sehingga  dampak  jangka panjangnya adalah morbiditas dan mortalitas anak dapat ditekan seminimal mungkin.
Sarana dan prasarana di tempat praktik mandiri harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan  oleh  undang-undang  termasuk  dalam    hal  ini  ialah  prosedur  penyimpanan  vaksin dan seluruh rantai chold chain mulai dari pendistribusian sampai ditempat pelayanan sebelum di injeksikan (Nur Melasari, 2018, h.39). Pemahaman yang baik didukung dengan pemenuhan sarana  dan  prasarana  yang  memadai  tentu  akan  menjadi  sebuah  perubahan  besar  dalam pencapaian imunisasi  di  indonesia. Jika  sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  bidan  praktik mandiri  kurang  memadai  sehingga  mengganggu  sampai  membahayakan  pasien,  Organisasi profesi atau badan khusus  yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik yang dalam hal ini bidan  merujuk  pada  kode  etik  kebidanan.  Selain  itu  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  ia dapat  pula  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang  diatur  dalam  undang-undang  (Marjan  Miharja,  2020,  h.52) . Misalnya  dalam  hal  ini adalah  terjadinya  Kipi  berat  pada  bayi/balita  setelah  dilakukan  imunisasi  karena  kelalaian bidan  dalam  penyimpanan  vaksin  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur, maka  bidan  dikenakan  sanksi  administratif  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  misalnya  berupa  teguran  lisan,  peringatan  tertulis,  denda  administratif  sampai  pada pencabutan  izin  praktik  bidan  karena  dinilai  tidak  layak  mempunyai  izin  praktik  dirumah. Begitupula  jika  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai  tersebut  menyebabkan  seorang penerima pelayanan mendapatkan luka berat sampai kematian, maka bidan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pidana dalam Undang-undang tenaga kesehatan.

## Tanggung  Jawab  Hukum  Bidan  Praktik  Mandiri  Terhadap  Terjadinya  Resiko-Resiko Yang Timbul Setelah Imunisasi Pada Anak
Program  imunisasi  yang  kian  tahun  menunjukkan  peningkatan  terlihat  dari  cakupan setiap  tahunnya,  maka  kebutuhan  vaksinpun  otomatis  bertambah,  begitupula  dengan kemungkinan  terjadinya  reaksi  simpang  atau  reaksi  lokal  pasca  imunisasi.  Keberhasilan program imunisasi tentunya berbanding lurus dengan pemakaian vaksin dalam jumlah besar. Namun, pada perjalanan program Imunisasi justru akan memacu proses pematangan persepsi masyarakat sehubungan dengan efek samping  vaksin yang mungkin timbul setelah dilakukan imunisasi sehingga berakibat munculnya kembali penyakit dalam bentuk kejadian luar biasa. Perubahan  sistem  managemen  vaksin  harus  selalu  dievaluasi  agar  menciptakan  perubahan- perubahan yang positive sehingga meminimalisir terjadinya Kipi dan mengembalikan persepsi masyarakat  tentang  bahaya  Kipi.  Selaras  dengan  program  imunisasi  yang  menunjukkan
peningkatan,  maka  tujuan  Imunisasi  berupa  pendidikan  kepada  orang  tua,  dan  penekanan angka PD3I bisa dicapai (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.17)
Setelah pelaksanaan imunisasi, anak terkadang akan mengalami gejala reaksi lokal seperti demam sekitar 37-39C, bengkak pada tempat suntikan, atau limfadentis (peradangan) (Dinas Kesehatan  provinsi  Jawa  Timur,  2017,  h.17).  Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  teori  vaksinasi bahwa tidak ada satupun jenis vaksin yang aman tanpa efek samping, namun perlu diketahui ini untuk reaksi lokal yang ringan. Kejadian seperti inilah yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  Kipi.  Kipi  adalah  suatu  kejadian  medis  diluar keinginan  petugas  kesehatan  yang  akan  berjalan  bersamaan  dengan  program  imunisasi,  dan terjadi  setelah  orang  tersebut  diberikan  imunisasi  atau  vaksinasi.  Kejadian  Kipi  bisa  saja terjadi  karena  komponen  vaksin  yang  sudah  menurun  kualitasnya  atau  ada  hal  lain  yang terjadi  secara  kebetulan.  Kipi  membuat  orangtua  cenderung  berpikir  kembali  saat  jadwal imunisasi  anak  dibulan  selanjutnya,  oleh  karena  itu  efektivitas  dan  keamanan  vaksinasi selama prosedur tersebut berjalan, harus dilakukan sesuai dengan SOP yang benar.
Masyarakat  yang  aktif  menolak  program  imunisasi  menyebabkan  tidak  terciptanya kekebalan kelompok didaerah tersebut sehingga sangat rentan terhadap suatu penyakit (Agus Purwadianto, 2016, h.445). Pertolongan terhadap Kipi adalah hal yang sangat penting, untuk itu  seorang  tenaga  kesehatan  harus  memahami  tanda  dan  gejala  yang  ditunjukkan  sehingga dapat melakukan tindakan pertolongan medis  yang tepat, sesuai gejala yang ada. Kipi serius yang menyebabkan beberapa gangguan bahkan komplikasi, akan ditangani dengan benar oleh Komnas  PP  Kipi  asal  melalui  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  yang  benar.  Dalam  Pasal  42 diatas dijelaskan bahwa pengobatan Kipi yang terjadi setelah imunisasi mengenai biaya akan ditanggung  oleh  pemerintah  dan  dibebankan  pada  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  atau sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  tentunya  akan meringankan  beban  keluarga  dan  pasien  selama  mengalami  proses  Kipi  sampai  tahap penyembuhan. Dengan adanya pembiayaan yang solutif ini, diharapkan masyarakat juga aktif melaporkan terjadinya Kipi sehingga meminimalkan terjadinya Kipi berat sampai komplikasi. Karena memahami Kipi dengan baik, diharapkan masyarakat tetap menyadari bagaimana pun imunisasi merupakan langkah terbaik mencegah penyakit.
Pada  Pasal  42  ayat  (4)  permenkes  Imunisasi    dijelaskan    bahwa  keseluruhan  proses terjadinya  kipi  mulai  dari  perawatan  sampai  evaluasi  dibebankan  pada  anggaran  pemeritah daerah  dan  pemerintah  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Reaksi  lokal yang terjadi setelah vaksinasi tidak hanya disebabkan oleh komponen aktif vaksin itu sendiri, tapi  juga  dapat  disebabkan  oleh  sebagian  komponen  vaksin  yang  lain,  bahan  pengawet, stabilisator,  dan  managemen  suhu  yang  kurang  baik.  Sebagian  besar  reaksi  vaksin  lokal umumnya bersifat ringan, sembuh sendiri dan tidak mempunyai konsekuensi jangka panjang. Reaksi  serius  atau  Kipi  berat  biasanya  jarang  terjadi  dan  frekuensinya  sangat  rendah. Masyarakat pada umumnya menganggap adanya kejadian atau reaksi lokal sesudah vaksinasi disebabkan  oleh  vaksin  atau  komponen  didalamnya. Meskipun  Kipi  perlu  diwaspadai  tetapi hendaknya disadari tentang pentingnya imunisasi dalam skala luas. Orang tua sering muncul kekhawatiran  yang  berlebihan  dan  kurang  beralasan  terhadap  efek  samping  atau  keamanan dari  imunisasi  sehingga  melebihi  ketakutan  terhadap  penyakit  itu  sendiri  padaa  akhirnya banyak  yang  memilih  tidak  melakukan  vaksinasi  kepada  anak.  Padahal  akibat  dari  penyakit
yang  menginfeksi  lebih  membahayakan  dibandingkan  dengan  dampak  reaksi  lokal  setelah imunisasi.  Kipi  berdampak  pada  banyal  hal  yaitu  pada  menurunnya  cakupan  program imunisasi,  kebijakan,  riset,  ilmu  pengetahuan,  kesehatan  pasien  bahkan  sistem  hukum  dan perundang-undangan.
Menurut Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur  Kipi dibedakan menjadi Kipi non serius (Kipi  ringan)  dan  Kipi  serius  (Kipi  berat)  (2017,  h.16).  Teori  diatas  menjelaskan  bahwa kejadian  ikutan  pasca  imunisasi  tidak  akan  diabaikan  begitu  saja  oleh  pemerintah  setempat. Artinya  ada  tindak  lanjut  mulai  dari  pelaporan  sampai  pelacakan  kasus  hingga  pada  masa pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan  anak.  Kipi  yang  tidak  memenuhi  proses  pelaporan sebagaimana  mestinya,  tidak  akan  bisa  ditangani  dengan  baik  pula,  akan  banyak  hambatan sehingga meningkatkan resiko morbiditas pada anak sampai pada komplikasi berat. Maka dari itu  penting  memberikan  penyuluhan  untuk  menambah  pengetahuan  orangtua  terhadap terjadinya  Kipi  sebelum  dilakukan  imunisasi  atau  vaksinasi  karena  dengan  begitu  orangtua mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi Kipi setelah vaksinasi. (Atikah proverawati &  Citra  Setyo  Dwi  Andhini,  2017,  h.21).  Perlakukan  setiap  orangtua/wali  sebagai  orang awam  yang  harus  diberikan  pengetahuan  tentang  imunisasi  dan  efek  samping  yang  timbul pasca  imunisasi,  sehingga  tenaga  kesehatan  khususnya  bidan  paham  kondisi  bayi,  kontra indikasi  dan  riwayat  penyakit  sebelumnya  yang  pernah  diderita  oleh  anak,  karena  dalam proses edukasi dalam menambah pengetahuan tersebut secara tidak langsung ada tanya jawab mengenai kesehatan dan kondisi anak saat ini.
Beda  halnya  jika  tenaga  kesehatan  tidak  memberikan  edukasi  tentang  vaksin  sebelum dilakukan  vaksinasi,  orangtua  akan  menjadi  lebih  pasif  dan  hanya  bersifat  menerima pelayanan  yang  diberikan  bidan  tanpa  ada  hubungan  timbal  balik  seperti  jika  dilakukan edukasi sebelumnya. Tenaga kesehatan perlu menekankan upaya promotif dan preventif yang tepat sasaran guna menunjang keberhasilan program imunisasi. Artinya, tenaga kesehatan ikut serta  berperan  aktif  bukan  hanya  sebagai  pelaksana  dalam  menjalankan  vaksinasi  semata namun  juga  melakukan  edukasi  yang  tepat  guna  bagi  orangtua/wali  sebelum  vaksinasi.  Jika hal-hal  diatas  mulai  dari  kegiatan  promotif  dan  prefentif  sudah  dilakukan,  prosentase keberhasilan imunisasi akan terus meningkat, Kejadian luar biasa yang timbul karena wabah penyakit dapat ditekan dengan baik, dan kejadian ikutan pasca imunisasi dapat diminimalisir dengan  sangat  baik  karen  orangtua  sudah  diberikan  bekal  yang  cukup  ketika  menghadapi Kipi.
Pada  Pasal  41  Permenkes  Imunisasi  dijelaskan  bahwa    Hasil  investigasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  segera  dilaporkan  secara  berjenjang  kepada  kepala  dinas kesehatan  kabupaten/kota  dan  kepala  dinas  kesehatan  provinsi.  Bidan  sebagai  tenaga kesehatan  yang  profesional  tentunya  mampu  memberikan  pelayanan  kebidanan  sesuai kewenangan  yang  dimiliki,  namun  jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti peningkatan reaksi lokal setelah imunisasi, bidan harus segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat  untuk  segera  diproses  lebih  lanjutdan  dilakukan  investigasi.  Bidan  bersama  dinas kesehatan  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  masalaa  yang  terjadi  dan  mengambil tindakan yang tepat. Permenkes Imunisasi pada pasal diatas memberikan gambaran tanggung jawab  seorang  bidan  jika  terjadi  Kipi  sehingga  Kipi  dapat  ditangani  sedini  mungkin  dengan efek trauma seminimal mungkin. Melihat dua teori di atas maka kepastian hukum bagi pasien
dan bidan sangat jelas. Kepastian hukum disini  dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti  dan  sesuai  dengan  ketetepan  serta  ketentuan  dari  tujuan  dibentuknya  suatu  hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum  adalah  tidak  ada  lagi  keraguan,  dan  ketakutan  karena  ketidakpastian  sesuatu. Kepastian  hukum  berarti  suatu  kepastian  yang  sah  menurut  peraturan  peundang-undangan baik secara formil maupun materil (Rahmat Ramadhani, 2017, h.143).

## KESIMPULAN
Pemahaman  akan  karakteristik  vaksin  sangat  diperlukan  dalam  pengiriman  dan penyimpanan  vaksin.  Bidan  praktik  memperoleh  kewenangan  dalam  penyelenggaraan imunisasi  dan  penyimpanan  vaksin  ditempat  praktik  mandiri  dengan  persyaratan  yang  telah ditentukan. Bidan  pula  bertanggung  jawab  terhadap  kelangsungan  program  imunisasi  mulai sejak  pasien  datang  sampai  pada  penyuntikan  yang  aman.  Maka  Undang-undang  mengatur kesiapan  bidan  yang  hendak  menjalankan  praktik  mandiri  untuk  memenuhi  segala  proses administrasi  dan  aturan  hukumnya.  Bidan  juga  bertanggung  jawab  dalam  pelaporan  sampai pada  penanganan  Kipi  yaitu  mengenai  biaya  yang  akan  ditanggung  oleh  pemerintah  dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah. Sementara, bentuk sanksi hukum bidan terhadap  adanya  Kipi  karena  penyimpanan  vaksin  yang  tidak  sesuai  SOP  yaitu  dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin sampai pada sanksi pidana.

## SARAN
Undang-undang  telah  memberikan  atribusi  kepada  bidan  dalam  menjalankan  praktik mandiri  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Kewenangan  ini  hendaknya  memberikan  sinyal positif  untuk  menjalankan  pelayanan  sesuai  standar  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Dalam kewenangan  pengelolaan  vaksinasi,  bidan  diharapkan  dapat  memahami  pemeliharaan  rantai dingin  yang  baik  dan  benar  sehingga  mencapai  target  keberhasilan  program  imunisasi. Diharapkan pula, bagi Dinas kesehatan untuk melakukan peninjauan ke bidan praktik mandiri sekala  berkala  guna  memantau  efektivitas  pelayanan  program  imunisasi. Demikian  pula dengan  sebuah  tanggung  jawab. Bidan  yang  membuka  praktik  diharapkan  memiliki pengetahuan  dan  motivasi  yang  baik  dalam  pengelolaan  rantai  dingin,  untuk  meminimalisir adanya  reaksi  Kipi.  Bidan  diharapkan  dapat  memberikan  edukasi  yang  maksimal  mulai sebelum sampai setelah pemberian imunisasi dan apa yang harus dilakukan jika terjadi Kipi. Karena hal ini sangat penting agar orangtua selalu kooperative terhadap pelayanan imunisasi jika terjadi kipi serius.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  Edison.,  Firdawati.(2020).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Imunisasi  Dasar  di Puskesmas  Lubuk  Buaya. Jurnal  Human  Care  Stikes  Mercubakti  Jaya  Padang. 5.(3).865-874. https:// doi: 10.32883/hcj.v5i3.859.
Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2017). Modul Latihan Penyuntikan yang Aman .
Surabaya: IKAPI.
Direktorat  Jenderal  Pemberantasan  Penyakit  Menular.  (2018). Modul  Latihan  Petugas Imunisasi. DepKes RI Jakarta: Gagas Media.
Hamzah Andi. (2017). Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Melasari Nur. (2018). Praktikum Kebidanan . Jakarta: Buku Gabusan.
Miharja  Marjan.  (2020).  Sanksi  Administratif  Terhadap  Tindakan  Malpraktik  Dokter  Dan Rumah  Sakit  Di  Indonesia. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Umsu. 5(1). 51-56. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
Panjaitan  Bahmid,  Martua  Junindra.,  Arbiah.  (2020).  Peranan  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Studi  Di  Kantor  Cabang  Badan  Pengawas Obat  Dan  Makanan  Badan  Pengawas  Obat  Makanan  (BPOM)  Tanjungbalai.  De  Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5.(2). 183-192. https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 29 tahun 2017 tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.
Proverawati Atikah dan Andhini Citra Setyo. (2017). Imunisasi dan Vaksinasi . Yogyakarta: Nuha Medika.
Purwadianto  Agus.  (2016).  Aspek  Hukum  KIPI  (Kejadian  Ikutan  Pasca  Imunisasi). Jurnal Sari Pediatri Universitas Indonesia . 2.(1). 440-452.
https://doi.org/10.14238/sp2.1.2000.11-22.
Rahmah Nadia, Sri Lasmini Puteri., Rahmatini. (2015). Hubungan Karakteristik dan Tingkat pengetahuan Petugas Imunisasi Terhadap Praktik Penyimpanan dan Transportasi Vaksin Imunisasi di tingkat Puskesmas Kota Padang. Andalas journal of health . 4.(3). 918-929. https://doi.org/10.25077/jka.v4i3.386.
Ramadhani  Rahmat.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat Hak  Atas  Tanah. De  Lega  Lata Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Umsu. 2.(1).  139- 157. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144.
Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang nomor 04 tahun 2019 tentang Kebidanan.
Warihwati Rinansita. (2017).  Menjamin Kualitas Vaksin dengan  Manajemen Rantai Dingin.
Jurnal Manajemen Industri dan Logistik. 1.(1). 353-368.
https://doi: 10.30988/jmil.v1i1.7.