## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH/ SEKOLAH
(MBM/MBS) BERDASARKAN UU No. 20 TAHUN 2003

## RINI SETYANINGSIH
Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: rinisetyaningsih28@gmail.com

## Abstract
One of the big challenges faced by education world in Indonesia is the importance of  making  a  change  and  adjustment  system  of  national  education  so  that  can realize  the  more  democratic  education  process,  paying  attention  to  kind  of requirement  or  circumstance  of  area  and  competitor  educated  and  also  push enhancement  of  society  participation.  Therefore,  Indonesia  used  school  based management to face the challenge. MBM/ MBS represent a concept that offering autonomy at school to increase quality, efficiency and generalization of education so  that  can  accommodate  the  local  society  desire  and  also  braid  the  close  of compromise between school, society and government. The characteristic of MBM cover the school mission, school activity, management strategy, resource use, role difference,  human  relationship,  quality  of  all  administrator  and  effectiveness indicator.  The  principal  of  MBM  cover  the  commitment,  readiness,  involvement, institute,  decision,  awareness,  independence  and  resilience.  The  implementation of MBM/ MBS can succeed if supported by some factor there are socialization of increasing  education  quality,  movement  of  increasing  education  quality  which governmental  cymbal,  mutual  assistance  and  familiarity,  head  master  potency, informal  and  formal  organizational,  profession  organization,  expectation  to quality of education and management input.
___________________
Keywords: Implementation, Management, Education, Characteristic.

## PENDAHULUAN
Tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  semrawut  merupakan  akibat  dari sistem  perekonomian  yang  tidak  kuat  sehingga  masyarakat  bangsa  berada  pada krisis yang berkepanjangan. Krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebenarnya  bersumber  dari  rendahnya  kualitas,  kemampuan  dan  semangat  kerja. Secara  jujur  dapat  kita  katakan  bahwa  bangsa  ini  belum  mampu  secara  mandiri dan  terlalu  banyak  mengandalkan  intervensi  pihak  asing.  Meskipun  agenda reformasi  terus  digulirkan  untuk  memperbaiki  sendi-sendi  kekuatan  dengan menetapkan  prioritas  tertentu,  hal  tersebut  belum  berlangsung  secara kaffah (menyeluruh), baru pada tahap mencari siapa yang bersalah.
Kekuatan  reformasi  yang  hakiki  sebenarnya  bersumber  dari  sumber  daya manusia yang berkualitas, serta memiliki visi, transparansi dan pandangan jauh ke depan  yang  tidak  hanya  mementingkan  diri  dan  kelompoknya,  tetapi  senantiasa
mengepankan  kepentingan  bangsa  dan  negara  dalam  berbagai  kehidupan kemasyarakatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Salah  satu  wahana  untuk meningkatkan  kualitas  SDM  tersebut  adalah  pendidikan  sehingga  kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.
Pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  kemajuan suatu  bangsa  dan  merupakan  wahana  dalam  menerjemahkan  pesan-pesan konstitusi  serta  sarana  dalam  membangun  watak  bangsa. 1 Salah  satu  tujuan pendidikan  adalah  menyiapkan  individu  untuk  dapat  beradaptasi/  menyesuaikan diri  atau  memenuhi  tuntutan-tuntutan  sesuai  wilayah  tertentu  yang  senantiasa berubah. 2 Model  pendidikan  yang  tepat  dalam  pengelolaan  pendidikan  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  tersebut  adalah  MBM/  MBS.  MBM/  MBS merupakan  suatu  konsep  yang  menawarkan  otonomi  pada  sekolah  untuk meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat mengakomodasi  keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerja  sama  yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian MBM
Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah atau madrasah berasal dari tiga  kata,  yaitu  manajemen,  berbasis  dan  sekolah.  Manajemen  adalah  proses menggunakan  sumber  daya  secara  efektif  untuk  mencapai  sasaran.  Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah atau madrasah adalah  lembaga  untuk  belajar  dan  mengajar  serta  tempat  menerima  dan memberikan  pelajaran.  Berdasarkan  makna  leksikal  tersebut  maka  MBS  atau MBM dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. 3
Manajemen  berbasis  madrasah  dapat  diartikan  sebagai  model pengelolaan  yang  memberikan  otonomi  (kewenangan  dan  tanggung  jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/ keluwesan kepada sekolah,  mendorong  partisipasi  secara  langsung  dari  warga  sekolah  (guru, siswa,  kepala  sekolah,  karyawan)  dan  masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha)  dan  meningkatkan  mutu  sekolah berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  otonomi  tersebut,  sekolah  diberikan
1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi Dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4
2 Umaedi,  Hadiyanto  dan  Siswantari, Materi  Pokok  Manajemen  Berbasis  Sekolah , (Tangerang Selatan:  Universitas terbuka, 2014), hlm. 1.8
3 Nurkholis, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Teori  Model  Dan  Aplikasi, (Jakarta:  PT. Grasindo, 2006),  hlm. 1.
kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengambil  keputusan  sesuai  dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. 4
MBM  pada hakikatnya  adalah penyerasian sumber daya  yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait langsung  dengan  sekolah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk memenuhi  kebutuhan  peningkatan  mutu  sekolah  atau  untuk  mencapai  tujuan pendidikan nasional. 5
Manajemen  berbasis  madrasah  sebagai  paradigma  baru  pengembangan pendidikan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang perlu diperkenalkan dan bisa dijadikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.  Pengelolaan  pendidikan  dengan  MBM  adalah  suatu  konsep  yang menawarkan  otonomi  pada  sekolah  untuk  menentukan  kebijakan  dalam peningkatan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  sehingga  dapat mengakomodasi  keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerja  sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. 6

## B. Karakteristik MBM
Menurut  Nurkholis  MBS/  MBM  memiliki  delapan  karakteristik,  antara lain:
1. Misi Sekolah
Sekolah  dengan  MBM  memiliki  cita-cita  menjalankan  sekolah  untuk mewakili  sekelompok  harapan  bersama,  keyakinan  dan  nilai-nilai  sekolah, membimbing  warga  sekolah  di  dalam  aktivitas  pendidikan  dan  memberi arah  kerja.  Hal  ini  merupakan  budaya  organisasi  yang  besar  pengaruhnya terhadap  fungsi  dan  efektivitas  sekolah.  Budaya  organisasi  sekolah  yang kuat harus dikembangkan di antara warga sekolah sehingga mereka bersedia berbagi  tanggung  jawab,  bekerja  keras  dan  terlibat  secara  penuh  dalam pekerjaan  sekolah  untuk  mencapai  cita-cita  bersama.  Budaya  sekolah  yang kuat juga mensosialisasikan warga baru untuk memiliki komitmen terhadap misi  sekolah  dan  dalam  waktu  yang  sama  mengajak  warga  lama  bekerja sama secara terus-menerus untuk menjalankan misi. Bila kita ingin sekolah kita  mengambil  inisiatif  untuk  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang multiple dan kompleks, budaya
4 Rohiat, Manajemen  Sekolah  Teori  Dasar  Dan  Praktik  Dilengkapi  Dengan  Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional , (Bandung: PT Refika aditama, 2010), hlm. 47.
5 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik Dan Teoritik) , (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 4.
6 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa , (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), hlm.
organisasi  yang  kuat  harus  dikembangkan  oleh  warga  sekolah  demi kepentingan sekolahnya sendiri.
2. Hakikat Aktivitas sekolah
Hakikat  aktivitas  sekolah  berarti  sekolah  menjalankan  aktivitas- aktivitas  pendidikannya  berdasarkan  karakteristik,  kebutuhan  dan  situasi sekolah.  Hakikat  aktivitas  berbasis  sekolah  ini  amat  penting  untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Strategi-strategi manajemen
Strategi-strategi manajemen dalam MBM meliputi berikut ini:
a. Konsep atau asumsi tentang hakekat manusia
Berlandaskan  pada  teori  McGregor  (1960)  MBM  menggunakan teori  manajemen Y  yang berasumsi  bahwa manusia tidak memiliki sifat bawaan  yang  tidak  menyukai  pekerjaan.  Di  bawah  kondisi  tertentu manusia  bersedia  mencapai  tujuan  tanpa  harus  dipaksa  dan  ia  mampu diserahi  tanggung  jawab.  Teori  Y  menyarankan  Bahwa  partisipasi demokratik,  perkembangan  profesional  dan  kemajuan  kehidupan  kerja penting  untuk  memotivasi  para  guru  dan  siswa.  Selain  itu  berlandaskan teori  Maslow  (1943)  dan  Alderfer  (1972)  bahwa  guru  dan  siswa kemungkinan  memiliki  tingkat  kebutuhan  yang  berbeda-beda,  di  luar kebutuhan  ekonomi.  Mereka  mengejar  interaksi,  afiliasi  sosial, aktualisasi  diri  dan kesempatan berkembang. Dalam rangka memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi mereka bersedia menerima tantangan dan bekerja lebih keras. MBM dapat menyediakan fleksibilitas lebih baik dan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan guru dan siswa dan memberi peran terhadap talenta-talenta mereka.
b. Konsep organisasi sekolah
Dalam  organisasi  modern,  konsep  organisasi  telah  berubah.  Kini, orang  percaya  bahwa  sebuah  organisasi  adalah  tempat  untuk  hidup  dan berkembang. Organisasi bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu  yang  statis,  misalnya  produk  yang  berkualitas.  Sekolah  sebagai organisasi tidak sekadar tempat persiapan anak-anak di masa mendatang, tetapi  juga  tempat  untuk  siswa-siswa  atau  guru  dan  administrator  untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
c. Gaya pengambilan keputusan
Dalam  MBM,  gaya  pengambilan  keputusan  pada  tingkat  sekolah adalah melalui pembagian kekuasaan ( power sharing ) atau partisipasi.
d. Gaya kepemimpinan
Menurut  Sergiovanni,  terdapat  lima  tingkat  kepemimpinan  kepala sekolah dari rendah ke tinggi, yaitu kepemimpinan teknis, kepemimpinan manusia,  kepemimpinan  kependidikan,  kepemimpinan  simbolik  dan
kepemimpinan  budaya.  Dalam  MBM,  kelima  tingkat  kepemimpinan  ini digunakan.
e. Penggunaan kekuasaan
French  dan  Reven  (1968)  mengklasifikasikan  kekuasaan  menjadi lima  kategori,  yaitu  penghargaan,  paksaan,  legitimasi,  referensi  dan keahlian.  MBM  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia  dan  mendorong  komitmen  dan  inisiatif  warga  sekolah.  Oleh karena  itu,  gaya  tradisional  dalam  penggunaan  kekuasaan  harus  diubah. Para administrator sekolah disarankan menggunakan kekuasaan terutama keahlian  dan  referensi,  memberi  perhatian  terhadap  pertumbuhan profesional guru, menjadi pemimpin yang profesional terhadap guru-guru dan  memberi  inspirasi  pada  guru-guru  dan  siswa  untuk  bekerja  secara antusias dengan  kepribadian yang mulia.
f. Keterampilan-keterampilan manajemen
Ketika  mengadopsi  MBM,  maka  pekerjaan  manajemen  internal menjadi  lebih  kompleks  dan  berat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  konsep- konsep  baru  dalam  keterampilan  manajemen.  Misalnya,  metode-metode ilmiah untuk analisis keputusan, keterampilan mengelola konflik, strategi efektif untuk perubahan dan perkembangan organisasi.
4. Penggunaan sumber daya
MBM  memberikan  keleluasaan  kepada  sekolah  untuk  memiliki otonomi  yang  lebih  besar  dalam  mengadakan  dan  menggunakan  sumber daya.  Sekolah  dipersilahkan  untuk  menggunakan  sumber  dayanya  secara efektif  berdasarkan  karakteristik  dan  kebutuhan  mereka  guna  memecahkan masalah yang timbul dan untuk mencapai tujuan sekolah.
5. Perbedaan-perbedaan peran
Peran  warga  sekolah  secara  langsung  atau  tidak  langsung  ditentukan oleh  kebijakan  manajemen  pemerintah,  misi  sekolah,  hakikat  aktivitas sekolah, strategi-strategi pengelolaan internal sekolah dan gaya penggunaan sumber daya.
6. Hubungan antar-manusia
MBM  menekankan  hubungan  antarmanusia  yang  cenderung  terbuka, bekerja sama, semangat tim dan komitmen yang saling menguntungkan.
7. Kualitas para administrator
Administrator  tidak  hanya  harus  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan teknik  manajemen  modern  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  lain.  Administrator  juga  perlu  belajar  dan  tumbuh  secara terus menerus untuk menemukan dan memecahkan masalah demi kemajuan sekolah.
8. Indikator-indikator efektivitas
Dalam  MBM,  efektivitas  sekolah  dinilai  menurut  indikator multitingkat  dan  multisegi.  Penilaian  tentang  efektivitas  sekolah  harus mencakup  proses  pembelajaran  dan  metode  untuk  membantu  kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, individual dan indikator multisegi,  yaitu  mencakup input ,  proses  dan output sekolah  di  samping perkembangan akademik siswa.

## C. Tujuan dan Manfaat MBM
Tujuan  manajemen  berbasis  madrasah  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi,  mutu  dan  pemerataan  pendidikan.  Peningkatan  efisiensi  antara  lain, diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya  partisipasi  masyarakat dan  penyederhanaan  birokrasi.  Sementara  peningkatan  mutu  dapat  diperoleh antara  lain  melalui  revitalisasi  partisipasi  orang  tua  terhadap  madrasah, fleksibilitas pengelolaan madrasah dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru dan kepala madrasah serta berlakunya sistem hadiah dan hukuman.  Peningkatan  pemerataan  antara  lain  diperoleh  melalui  peningkatan partisipasi  masyarakat  yang  memungkinkan  pemerintah  lebih  berkonsentrasi pada kelompok tertentu. 7
Sedangkan  manfaat  manajemen  berbasis  madrasah  adalah  memberikan kebebasan  dan  kewenangan  yang  luas  pada  madrasah  disertai  seperangkat tanggung  jawab.  Dengan  adanya  otonomi  yang  memberikan  tanggung  jawab pengelolaan  sumber  daya  dan  pengembangan  strategi  sesuai  dengan  kondisi setempat,  madrasah  dapat  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  guru  agar  lebih berkonsentrasi  pada  tugas  utamanya  mengajar.  Keleluasaan  dalam  mengelola sumber  daya  dan  partisipasi  masyarakat  mendorong  profesionalisme kepemimpinan  madrasah,  baik  dalam  perannya  sebagai  manajer  maupun sebagai  pemimpin  madrasah.  Dengan  diberikannya  kesempatan  kepada madrasah  untuk  mengembangkan  kurikulum,  guru  didorong  untuk berimprovisasi  dan  berinovasi  melakukan  berbagai  eksperimentasi  di lingkungan  madrasah.  Dengan  demikian,  MBM  mendorong  profesionalisme guru  dan  kepala  madrasah  sebagai  pemimpin  pendidikan  pada  garis  depan. Melalui  pengembangan  kurikulum  yang  efektif  dan  fleksibel,  rasa  tanggap madrasah terhadap kebutuhan setempat akan meningkat dan menjamin layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat. Prestasi peserta  didik  dapat  dimaksimalkan  melalui  peningkatan  partisipasi  orang  tua, karena mereka dapat secara langsung mengawasi kegiatan belajar anaknya.
7 Mulyasa, Pedoman  Manajemen  Berbasis  Madrasah.  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 7.
Benny  Susetyo  merumuskan  keuntungan  dalam  konsep  MBM/  MBS sebagai berikut:
1. Kebijaksanaan  dan  kewenangan  sekolah  membawa  pengaruh  langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Efektif  dalam  melakukan  pembinaan  peserta  didik  seperti  kehadiran,  hasil belajar,  tingkat  pengulangan,  tingkat  putus  sekolah,  moral  guru  dan  iklim sekolah.
4. Adanya  perhatian  bersama  untuk  mengambil  keputusan,  memberdayakan guru,  manajemen  sekolah,  rancang  ulang  sekolah  dan  perubahan perencanaan. 8
Dari  semua  manfaat,  tujuan  maupun  keuntungan  dari  MBM/  MBS semuanya  hanya  akan  menjadi  sekedar  kata-kata,  jika.  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  praktik  MBM/  MBS  tidak  serius  dalam  menjalankannya.  Oleh karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  melalui  MBM,  semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakannya.

## D. Prinsip MBM
Prinsip-prinsip  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melaksanakan  MBM antara lain sebagai berikut:
1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang  kuat  dalam  upaya  menggerakkan  semua  warga  sekolah  untuk  ber- MBM.
2. Kesiapan,  semua  warga  sekolah  harus  siap  fisik  dan  mental  untuk  ber- MBM.
3. Keterlibatan,  pendidikan  yang  efektif  melibatkan  semua  pihak  dalam mendidik anak.
4. Kelembagaan,  sekolah  sebagai  lembaga  adalah  unit  terpenting  bagi pendidikan yang efektif.
5. Keputusan,  segala  keputusan  sekolah  dibuat  oleh  pihak  yang  benar-benar mengerti tentang pendidikan.
6. Kesadaran,  guru-guru  harus  memiliki  kesadaran  untuk  membantu  dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.
7. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.
8. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama jika melibatkan stakeholder sekolah. 9
8 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa , (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), hlm.

## E. Landasan Yuridis Penerapan MBM
Secara  yuridis,  penerapan  MBM  dijamin  oleh  peraturan  perundang- undangan berikut: 10
1. UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  pasal  5  ayat  1 “pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar  dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”.
2. UU No 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000- 2004  pada  bab  VII  tentang  bagian  program  pembangunan  bidang pendidikan, khususnya sasaran,  yaitu “terwujudnya manajemen pendidikan yang  berbasis  pada  sekolah  dan  masyarakat  ( school  community  based management)”.
3. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No  44  Tahun  2002  tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.
4. Kepmendiknas  Nomor  087  Tahun  2004  Tentang  Standar  Akreditasi Sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah.
5. Peraturan  pemerintah  nomor  19  tahun  2005  tentang  standar  nasional pendidikan,  khususnya  standar  pengelolaan  sekolah,  yaitu  manajemen berbasis sekolah.

## F. Implementasi MBM
Konsep  manajemen  berbasis  madrasah  (MBM)  esensinya  adalah peningkatan otonomi sekolah, partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan sumber daya  sekolah.  Konsep  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  pelaksanaan  MBM sudah  sepantasnya  menerapkan  pendekatan  idiografik  (membolehkan  adanya berbagai  cara  melaksanakan  MBM)  dan  bukan  lagi  menggunakan  pendekatan nomotetik  (cara  melaksanakan  MBM  yang  cenderung  seragam/  konformitas untuk semua sekolah). Oleh karena itu, dalam arti  yang sebenarnya, tidak ada satu resep pelaksanaan MBM yang sama untuk diberlakukan ke semua sekolah. Menurut  Rohiat  tahap-tahap  pelaksanaan  MBM  atau  MBS  adalah  seperti berikut: 11
1. Melakukan sosialisasi MBM
Sekolah  merupakan  sistem  yang  terdiri  atas  unsur-unsur  yang  saling terkait.  Oleh  karena  itu,  hasil  kegiatan  pendidikan  di  sekolah  merupakan
9 Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 574.
10 Rohiat, Manajemen  Sekolah  Teori  Dasar  Dan  Praktik  Dilengkapi  Dengan  Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 51
11 Rohiat, Manajemen  Sekolah  Teori  Dasar  Dan  Praktik  Dilengkapi  Dengan  Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 68-74.
hasil  kolektif  dari  semua  unsur  sekolah.  Dengan  demikian,  semua  unsur sekolah  harus  memahani  konsep  MBM  (apa,  mengapa  dan  bagaimana). Sekolah harus mensosialisasikan konsep MBM kepada setiap unsur sekolah (guru,  siswa,  wakil  kepala  sekolah,  guru  BK,  karyawan,  orang  tua  siswa, pengawas,  pejabat  dinas  pendidikan  kabupaten/  kota,  pejabat  dinas pendidikan  provinsi  dsb)  melalui  berbagai  mekanisme  misalnya  seminar, lokakarya, diskusi, rapat kerja, simposium, forum ilmiah dan media massa.
2. Memperbanyak mitra sekolah
Sekolah  harus  memperbanyak  mitra  baik  dari  dalam  maupun  luar sekolah  guna  terciptanya  kesuksesan  MBM.  Upaya-upaya  untuk meningkatkan  kemitraan  dapat  ditempuh  melalui:  1)  membuat  pedoman mengenai  tata  cara  kemitraan,  menyediakan  sarana  kemitraan  dan  saluran komunikasi,  2)  melakukan  advokasi,  publikasi  dan  transparansi  terhadap pelaksana  kepentingan  dan  3)  melibatkan  pelaksana  kepentingan  sesuai dengan  prinsip  relevansi,  yurisdiksi  dan  kompetensi  serta  kompatibilitas tujuan yang akan dicapai.
3. Merumuskan  kembali  aturan  sekolah,  peran  unsur-unsur  sekolah  serta kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah
Pergeseran  dari  manajemen  berbasis  pusat  menuju  manajemen berbasis  sekolah  memerlukan  peninjauan  kembali  terhadap  aturan  sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan bertindak  dan hubungan  antar unsur- unsur sekolah agar sesuai dengan tuntutan MBM.
4. Menerapkan prinsip-prinsip MBM yang baik
Prinsip-prinsip  MBM  yang  baik  pada  dasarnya  mengikuti  prinsip- prinsip  tata  pengelolaan  atau  tata  pemerintahan  yang  baik  yang  meliputi partisipasi, transparansi,  tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi serta kepastian jaminan hukum.
5. Mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah Fungsi-fungsi  manajemen  secara  umum  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengawasan/ pengontrolan.  Aspek-aspek  pendidikan  antara  lain  meliputi  kurikulum, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kesiswaan, keuangan,  penilaian,  hubungan  sekolah  dan  masyarakat,  pendidikan lingkungan  hidup,  penanggulangan  narkoba,  dan  lain  sebagainya.  Fungsi- fungsi  manajemen  dan  aspek-aspek  manajemen  pendidikan  tersebut  perlu diklarifikasi  secara  bersama-sama  antara  sekolah  dan  dinas  pendidikan kabupaten/  kota  melalui  pertemuan/  forum  untuk  menemukan  pembagian urusan-urusan tentang fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek manajemen  yang  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  sekolah  dan
dinas  pendidikan  kabupaten/  kota,  termasuk  komite  sekolah  dan  dewan pendidikan.
6. Meningkatkan kapasitas sekolah
Peningkatan  kapasitas  (kemampuan  dan  kesanggupan)  bagi  para pelaksana kepentingan pendidikan sekolah perlu dilakukan melalui berbagai upaya,  misalnya  pemberian  panduan  tentang  konsep,  pelaksanaan  dan evaluasi  MBM,  pelatihan,  lokakarya,  diskusi  kelompok  terfokus,  seminar tentang  praktik-praktik  MBM  yang  baik  dan  pelajaran  yang  dapat  di  petik oleh  sekolah-sekolah  yang  melaksanakan  MBM  serta  studi  banding  ke sekolah yang sukses melaksanakan MBM.
7. Meredistribusi kewenangan dan tanggung jawab Dalam  MBM,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tidak  lagi  semata- mata  terpusat  pada  kepala  sekolah,  tetapi  disebar/  didistribusikan  kepada para  pelaksana  kepentingan  pendidikan  sekolah.  Oleh  karena  itu,  sangat penting bagi sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis.
8. Menyusun  rencana  pengembangan  sekolah,  melaksanakan,  memonitor  dan mengevaluasinya.

## G. Faktor Pendukung Keberhasilan MBM
Beberapa  faktor  pendukung  keberhasilan  MBM  secara  garis  besar mencakup:
1. Sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan Sosialisasi  peningkatan  kualitas  pendidikan  seperti  Pemberian  Bantuan Operasional  Manajemen  Mutu  (BOMM)  dan  penerapan Educational Management  Information  System (EMIS)  yang  telah  dilakukan  oleh departemen  agama  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan MBM, karena dengan kegiatan tersebut kepala madrasah dapat memperoleh informasi, memahami manajemen berbasis madrasah serta implementasinya di madrasah masing-masing.
2. Gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang dicanangkan pemerintah Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah mencanangkan beberapa kegiatan  sebagai  langkah  nyata  dalam  gerakan  peningkatan  kualitas pendidikan  di  antaranya  dengan  meningkatkan  kapasitas  pengelolaan madrasah dan memberdayakan peranan komite madrasah serta meningkatkan dan mengembangkan manajemen penyelenggaraan pendidikan  di  madrasah,  misalnya  orientasi  pengembangan  MBS  di madrasah,  orientasi  pengembangan  komite  madrasah  dan  orientasi pengembangan madrasah di era otonomi daerah.
3. Gotong-royong dan kekeluargaan Gotong  royong  dan  kekeluargaan  yang  membudaya  dalam  kehidupan
masyarakat  Indonesia  masih  dapat  dikembangkan  dalam  mewujudkan kepala  madrasah  profesional  menuju  terwujudnya  visi  pendidikan.  Kondisi ini  dapat  ditumbuh  kembangkan  oleh  para  pengawas  dengan  menjalin kerjasama  dan  mempererat  hubungan  madrasah  dengan  masyarakat  dan dunia  kerja,  terutama  dengan  lingkungan  madrasah.  Kepala  madrasah sebagai  pemimpin  formal  memiliki  kharisma  yang  cukup  kuat  serta  dapat menjadi  teladan  dan  panutan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh kepala  madrasah  untuk  memperkenalkan  program-program  MBM  kepada masyarakat dan dunia kerja, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja madrasah dan peningkatan kualitas pendidikan.
4. Potensi kepala madrasah
Kepala  madrasah  memiliki  berbagai  potensi  yang  dapat  dikembangkan secara  maksimal.  Setiap  kepala  madrasah  harus  memiliki  perhatian  yang cukup  tinggi  terhadap  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  madrasah. Perhatian tersebut harus ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan madrasahnya secara maksimal.
5. Organisasi formal dan informal
Sebagian  besar  lingkungan  pendidikan  madrasah  di  berbagai  wilayah  di Indonesia,  pada  umumnya  telah  memiliki  organisasi  formal  terutama  yang berhubungan dengan profesi pendidikan seperti Kelompok Kerja Pengawas Madrasah  (Pokjamas),  Kelompok  Kerja  Madrasah  (KKM),  Musyawarah Kepala  Madrasah  (MKM),  dewan  pendidikan  dan  komite  madrasah. Organisasi  organisasi  tersebut  sangat  mendukung  manajemen  berbasis madrasah  untuk  melakukan  berbagai  terobosan  dalam  peningkatan  kualitas pendidikan di wilayah kerjanya. Departemen agama dalam upaya terobosan tersebut  pun  telah  membentuk  MDC  (Madrasah  Development  Center)  atau PPM  (Pusat  Pengembangan  Madrasah)  sebuah  institusi  yang  dimaksudkan untuk  turut  membentuk  pola  pikir  baru  dalam  mengelola  pendidikan  di madrasah di setiap provinsi.
6. Organisasi profesi
Organisasi  profesi  pendidikan  sebagai  wadah  untuk  membantu  pemerintah dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  seperti  Pokjawas,  KKM, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Peduli Guru (FPG) dan ISPI  (Ikatan  Sarjana  Pendidikan  Indonesia)  sudah  terbentuk  hampir  di seluruh  Indonesia.  Organisasi  profesi  tersebut  sangat  mendukung implementasi  MBM  dalam  peningkatan kinerja dan prestasi  belajar peserta didik menuju peningkatan kualitas pendidikan nasional.
7. Harapan terhadap kualitas pendidikan MBM  mempunyai  harapan  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  kualitas
pendidikan  serta  komitmen  dan  motivasi  yang  kuat  untuk  meningkatkan mutu  madrasah  secara  maksimal.  Harapan  tinggi  dari  berbagai  dimensi madrasah  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan  madrasah  selalu dinamis  untuk  melakukan  perbaikan  secara  berkelanjutan  (continuous quality improvement).
8. Input manajemen
MBM  perlu  ditunjang  oleh  input  manajemen  yang  memadai  dalam menjalankan  roda  madrasah  dan  mengelola  madrasah  secara  efektif.  Input manajemen  yang  telah dimiliki seperti tugas  yang jelas, rencana  yang rinci dan  sistematis,  program  yang  mendukung  implementasi,  ketentuan- ketentuan yang jelas sebagai panutan bagi warga madrasah dalam bertindak serta  adanya  sistem  pengendalian  mutu  yang  handal  untuk  meyakinkan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan di madrasah.

## KESIMPULAN
MBM/  MBS  merupakan  suatu  konsep  yang  menawarkan  otonomi  pada sekolah  untuk  meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  agar dapat  mengakomodasi  keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerja  sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  MBM  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  oleh penulis,  maka  sekolah  sebagai  lembaga  terdepan  dalam  melakukan  proses pendidikan,  dituntut  adanya  sikap  baru  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  sekolah  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  melakukan  berbagai kegiatan inovatif dalam proses pemberdayaan sekolah, baik dalam memberdayakan sumberdaya manusia, sumber daya belajar, sumber  fasilitas dan dana.
Landasan  yuridis  penerapan  MBM/  MBS  di  sekolah-sekolah  salah  satunya adalah  UU  No.  20  tahun  2003.  Penerapan  MBM/  MBS  dapat  berhasil  jika ditunjang oleh beberapa faktor, yakni sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan, gerakan  peningkatan  kualitas  pendidikan  yang  dicanangkan  pemerintah,  gotong royong  dan  kekeluargaan,  potensi  kepala  madrasah,  organisasi  formal  dan informal,  organisasi  profesi,  harapan  terhadap  kualitas  pendidikan  dan  input manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathurrohman,  Muhammad  dan  Sulistyorini.  2012. Implementasi  manajemen peningkatan  mutu  pendidikan  islam  peningkatan  lembaga  pendidikan islam secara holistik (praktik dan teoritik) . Yogyakarta: Teras. Mulyasa.  2005. Pedoman  Manajemen  Berbasis  Madrasah. Jakarta:  Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
Nurkholis.  2006. Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Teori  Model  Dan  Aplikasi. Jakarta: PT. Grasindo.
Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah  Teori  Dasar  Dan Praktik Dilengkapi  Dengan Contoh  Rencana  Strategis  Dan  Rencana  Operasional .  Bandung:  PT Refika aditama.
Susetyo,  Benny.  2005. Politik  Pendidikan  Penguasa .  Yogyakarta:  LkiS Yogyakarta.
Usman, Husaini. 2008. Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.