## TEORI TANGGUNG JAWAB BERJENJANG (CASCADE LIABILITY THEORY) DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI  DI INDONESIA
Oleh Erni Agustina (Ketua) Handoyo Prasetyo (Anggota), Subakdi (Anggota), Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta

## ABSTRAK
Aspek korporasi menjadi faktor penting dalam pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya di Indonesia namun juga dalam skala global. Indikator pertumbuhan makro ekonomi  baik  dari  sisi  pendapatan  perkapita,  produk  domestik  bruto  maupun  inflasi, semuanya tak lepas dari peran dan kontribusi korporasi dalam aktivitas perekonomian. Namun  sebaliknya  korporasi  juga  dianggap  sebagai  pelaku  tindak  pidana  terbesar mengingat  dampaknya  dari  sisi  finansial  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  sangat besar.
Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, penelusuran pelaku dilakukan secara kontra  flow  dari  bawah  ke  atas,  mulai  dari  operator  menuju  atasan  langsung  operator hingga  jenjang  tertinggi  korporasi  yaitu  direksi.  Dengan  mempergunakan  teknik pemeriksaan  dokumen  menyeluruh  ( Legal  due  dilligence ),  diharapkan  dapat menemukan  penanggung  jawab  utama  tindak  pidana  korporasi,  dengan  kemungkinan pelaku  dapat  berasal  dari  jenjang  operator,  jenjang middle  management maupun top management atau  bahkan  korporasi  itu  sendiri  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban secara strict  liability ,  apabila  seluruh  pengurus  korporasi  telah  menjalankan  tugasnya dengan itikad baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memperluas  teori strict  liability dengan  teori Tanggung  Jawab  Berjenjang  ( Cascade  Liability  Theory )  mengingat  resiko  tuntutan hukum bagi korporasi  dapat muncul akibat kesalahan dan kelalaian individu pemegang jabatan  dalam  korporasi  sehingga  pertanggung  jawaban  korporasi  dapat  dieliminir hanya  sampai  penanggung  jawab  utama  tindak  pidana  korporasi.  Dengan  demikian tidak  semua  tanggung  jawab  korporasi  menjadi  beban  direksi  dan  korporasi,  namun menjadi tanggung jawab semua lapisan / jenjang jabatan dalam korporasi.

## Kata Kunci : Pendelegasian, pertanggungjawaban, berjenjang, korporasi

## ABSTRACT
Corporate aspects are an important factor in economic development not only in Indonesia but also on a global scale. Macroeconomic growth indicators both in terms of income per capita, gross domestic product and inflation are all inseparable from the role and  contribution  of  corporations  in  economic  activity.  However,  on  the  contrary,  the corporation is also considered as the biggest criminal offense considering the financial impact that can cause huge losses.
In the event of a corporate crime, the search for perpetrators is  carried out in a counter-flow  manner  from  the  bottom  up,  starting  from  the  operator  to  the  direct supervisor  of  the  operator  to  the  highest  level  of  the  corporation,  namely  the  board  of
directors.  Using  legal  due  diligence  techniques,  it  is  expected  to  find  the  person  in charge  of  corporate  crime,  with  the  possibility  that  the  perpetrator  can  come  from  the operator  level,  middle  management  or  top  management  or  even  the  corporation  itself can  be  demanded  strict  liability,  if  all  corporate  administrators  have  carried  out  their duties in good faith and in accordance with applicable regulations.
In this research, the researcher extends the strict liability theory with the Cascade Liability Theory considering the risk of lawsuits for corporations can arise due to errors and negligence of individual office holders in the corporation so that corporate liability can be eliminated only up to the main person in charge of corporate crime . Thus, not all corporate  responsibilities  are  borne  by  the  directors  and  corporations,  but  they  are  the responsibility of all levels of positions in the corporation.

## Keywords : Delegation, Accountability, Tiered, Corporation

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pada  tanggal  21  Desember
2016  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia menerbitkan
Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun 2016  tentang  Tatacara  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi (yang  selanjutnya  dalam  penelitian  ini cukup  disebut  PERMA  No.  13  Tahun 2016). Dalam pertimbangannya Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa korporasi  sebagai  suatu  entitas  atau subyek  hukum  yang  keberadaannya memberikan  kontribusi  yang  besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  nasional, namun  dalam  kenyataannya  korporasi ada  kalanya  juga  melakukan  pelbagai tindak  pidana  ( corporate  crime )  yang membawa  dampak  kerugian  terhadap negara dan masyarakat.
Dalam pertimbangannya,
Mahkamah  Agung  memandang  bahwa banyak  undang-undang  menempatkan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana yang dapat
dimintai pertanggungjawaban,  namun  perkara dengan  subjek  hukum  korporasi  yang diajukan  dalam  proses  pidana  masih sangat  terbatas,  salah  satu  penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan  korporasi  sebagai  pelaku tindak  pidana  masih  belum  jelas sehingga  perlu  dibuat  suatu  pedoman bagi  aparat  penegak  hukum  untuk memproses tindak pidana yang melibatkan korporasi. 1
Saat ini sedang ramai dibicarakan rencana untuk memasukkan tindak  pidana  korupsi  sektor  swasta
1 Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor  13 Tahun  2016 tentang  Tatacara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh Korporasi.
dalam  revisi  KUHP 2 .  Hal  ini  tentunya akan  menyebabkan  kebingungan  baru karena  sejatinya  tindak  pidana  korupsi termasuk  dalam  kriteria  tindak  pidana khusus  yang  diatur  dalam  perundang- undangan  khusus  di  luar  KUHP.  Juga menjadi  pertanyaan  adalah  apakah sedemikian  perlunya  dibuat  aturan dalam  KUHP  yang  “mengancam” sektor  swasta  agar  tidak  melakukan korupsi, sedangkan sikap batin sebagian besar  sektor  swasta  (atau  diwakili  oleh korporasi),  adalah  sangat  mendukung gerakan anti korupsi karena menyebabkan  biaya  tambahan  yang memberatkan  korporasi,  yang  pada akhirnya  akan  mengurangi  keuntungan perusahaan.  Sektor  swasta  sebenarnya memiliki  semangat good  corporate
governance (ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan)
sehingga tanpa “diancam” pun akan taat terhadap  semua  peraturan  /  regulasi pemerintah.
Penelitian ini perlu segera dilakukan, karena saat ini banyak terjadi tindak  pidana  baik  pidana  umum maupun pidana khusus yang melibatkan  sektor  swasta  yang  perlu
2 Kumparan News. “DPR Rumuskan Ketentuan Pidana  Korupsi  di  Sektor  Swasta  Lewat  RUU KUHP”.  https://kumparan.com/  diakses  30 September 18
diatur  dengan  tepat  dan  benar  agar penegakan  hukum  dan  pemindanaan yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  benar- benar adil dan tepat sasaran serta setara dengan keuntungan yang dinikmati oleh pelaku pidana, mengingat pelaku tindak pidana di sektor swasta menurut peneliti memiliki  skala  yang  luas,  tidak  hanya menjadi tanggung jawab direksi semata, tetapi  mencakup  semua  lapisan  dalam suatu perusahaan / korporasi.
Peneliti  memandang  penting penelitian  ini,  karena  ketidakjelasan pengaturan  pertanggungjawaban  tindak pidana  di  bidang  korporasi  dapat menimbulkan  disparitas  perlakuan  dan penghukuman    untuk  menyelesaikan permasalahan  hukum  yang  melibatkan korporasi dan/atau pengurus- pengurusnya.  Hal  ini  memang  tidak mudah  dilakukan  karena  tindak  pidana korporasi  yang  dikategorikan  sebagai “ white  collar  crime ”  merupakan  tindak pidana yang sulit pembuktiannya.
Pada  umumnya,  penelitian  atas tindak  pidana  di  bidang  korporasi memfokuskan  permasalahannya  pada direksi/  pengurus  korporasi  sebagai pihak  yang  harus  bertanggungjawab atas  kejahatan  korporasi,  namun  ada juga sarjana yang bependapat sebaliknya,  seperti  Elliot  dan  Quinn
(2002) yang lebih mementingkan korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab daripada pertanggungjawaban individu. Penelitian  ini  berbeda  dengan
penelitian-penelitian lain tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  dianalisis  secara mendalam  siapa  diantara  para  pengurus
/ pejabat dari suatu korporasi dinyatakan  sebagai  aktor  utama  pelaku tindak  pidana  korporasi  dan  bagaimana membedakan
beban pertanggungjawaban  pidana  diantara para pelaku tindak pidana korporasi.

## 2. Perumusan  Masalah
Karena sifat fungsional korporasi  yang  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya  selalu  diwakili  oleh pengurus korporasi, peneliti mengidentifikasi bahwa teori-teori dasar korporasi  belum  dapat  dengan  tuntas dan  jelas  menjawab  permasalahan  yang timbul di lingkup korporasi, yaitu : 1. Bagaimana  dampak    implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016 dalam penanganan  perkara  tindak  pidana oleh korporasi ?
2. Bagaimana cara mengidentifikasikan seorang
pengurus  /  pejabat  dari  suatu jenjang jabatan tertentu dalam suatu
struktur organisasi korporasi adalah aktor atau penanggung jawab utama pelaku tindak pidana korporasi?
3. Bagaimana  membebankan  secara adil  tanggung  jawab  pidana  dalam suatu  korporasi  yang  terlibat  suatu tindak pidana ?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian Fundamental dalam bidang hukum ini diharapkan dapat  menciptakan  teori  hukum baru dalam bidang hukum korporasi,  yang dibuat oleh peneliti dengan mempergunakan dasar teori hukum gravitasi yang lazim dipergunakan  dalam  rumpun  ilmu fisika,  sehingga  oleh  peneliti  diberi nama Teori Tanggung Jawab Berjenjang ( Cascade Liability
Theory ), melengkapi teori-teori korporasi yang telah ada sebelumnya  seperti  teori  Organ, Vicarious  Liability  Theory , Strict Liability  Theory , Identification Theori , Aggregation  Theory ,    dan beberapa teori korporasi lainnya.
Peneliti  berharap  dengan kajian  ilmiah  ini,  yang  dilakukan dari sudut pandang internal korporasi,  dapat  melengkapi  dan menyempurnakan  hukum  positif
korporasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan  Terbatas,  dan  undang- undang  lain  yang  mengatur  secara formal  tindak  pidana  korporasi,
sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum  bagi dunia korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan  demikian  dengan penelitian  ini  diharapkan  dapat membuka cakrawala dalam menjawab permasalahan siapa yang paling  bertanggung  jawab  dalam hal  terjadi    tindak  pidana  yang melibatkan  suatu  korporasi,  agar dapat  menjamin  dan  memberikan perlindungan  hukum  dan  keadilan bagi  khususnya  bagi  pengurus korporasi  yang  telah  melaksanakan kewajibannya  untuk  kepentingan korporasi  dengan  itikad  baik  dan sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku.

## B. Metodologi Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian.
Penelitian  hukum  dapat
dilakukan melalui pendekatan yuridis (hukum) normatif,
pendekatan  yuridis  sosiologis  atau empiris.  Pada  penelitian  hukum normatif,  yang  diteliti  hanya  bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan  pada  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris,  datanya adalah  data  primer  yang  diambil langsung    dari  lapangan  atau aturan-aturan  hukum  yang  sudah diberlakukan  atau  diterapkan  di masyarakat
( toepasselijk ). Penelitian  hukum  normatif    yang datanya (sekunder) diperoleh melalui  penelitian    kepustakaan
( library research ).
Penelitian
ini
digolongkan  ke  dalam  kualifikasi penelitian  hukum  normatif  yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen/data tertulis (legal document) mempergunakan
sumber-sumber  data  sekunder  saja yang  berupa  peraturan  perundang- undangan,    putusan  pengadilan, teori  hukum  dan  pendapat  para sarjana. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk
menjelaskan    secara  sistematis landasan  hukum    atau  asas  yang relevan terhadap fakta hukum  yang
dipertanyakan,  serta  menganalisis sendiri suatu  peristiwa/kejadian untuk menjelaskan hubungan antara landasan  hukum  dengan  fakta hukumnya, serta menunjukan kendala yang mungkin terjadi.
2. Metode Pengumpulan Data.
Data  dalam  penelitian  ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1. Data  primer,  merupakan  data
yang  diperoleh  langsung  dari masyarakat. Data ini diperlukan  untuk  penelitian secara empiris.
2. Data  sekunder,  yang  diperoleh melalui studi pustaka / penelitian  kepustakaan  ( library
research ). Sumber data
sekunder adalah :
a) Bahan hukum primer,
yaitu peraturan
perundang-undangan  dan yurisprudensi.
b) Bahan  hukum  sekunder, yaitu  buku  teks,  laporan penelitian,  artikel  ilmiah, makalah, jurnal, dan laporan penelitian.
c) Bahan hukum tersier. Bahan ini dijadikan
sebagai  pedoman  untuk
mengkaji  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder,  yang  diperoleh dari  kamus,  bibliografi, dan ensiklopedi.
Data yang diperlukan
dalam penelitian dikumpulkan dengan  beberapa  alat  pengumpulan data yaitu :
1. Studi  dokumen  atau  bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan  melalui  data  tertulis dengan mempergunakan
” content analysis ”.
2. Pengamatan atau observasi.
3. Wawancara atau interview .
Pengamatan dan wawancara dilaksanakan hanya jika diperlukan  apabila  suatu  masalah yang  diteliti  perlu  mendapatkan informasi,  meminta  masukan  dan saran  atau  konfirmasi  yang  akurat untuk kepentingan penulisan proposal penelitian ini, dengan cara wawancara  yang    dilakukan  adalah dengan  teknik  wawancara  tidak berencana    atau  tidak  berpatokan, artinya  wawancara  tidak  terikat pada  aturan–aturan  yang  ketat namun  dengan  persiapan  yang matang.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tinjauan Pustaka 1.1 Perkembangan Korporasi

## Sebagai Subyek Hukum
Istilah subyek hukum tidak pernah didefinisikan secara khusus,
namun pada awalnya subyek hukum  itu  hanya  merujuk  ke manusia saja. Paul Scholten mengemukakan  manusia    adalah orang  ( persoon )  dalam  hukum 3 . Kalimat  yang  dikemukakan  Paul Scholten  ini  mengandung  dalil bahwa  manusia      dalam    hukum sewajarnya    diakui    sebagai    yang berhak atas hak – hak subyektif dan sewajarnya  diakui  sebagai  pihak atau pelaku dalam hukum obyektif.
L.J. Van Apeldoorn
mengatakan  bahwa  orang  dalam artian  yuridis    adalah  setiap  orang yang mempunyai wewenang
hukum.  Wewenang  hukum  adalah kecakapan  untuk  menjadi  subyek
hukum. Dalam memberikan kedudukan  sebagai  subyek  hukum, hukum  terikat  hanya  sampai  pada manusia,  karena  hanya  manusia
3 Dyah Hapsari Prananingrum. “Telaah
Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”. http://download.portalgaruda.org/diakses 30
Septbember 2018.
yang dapat memiliki hak-hak subyektif  artinya  wewenang  dan kewajiban.    Friedrich  Karl  Von Savigny menambahkan, bahwa hukum  itu  ada  dan  berkembang bersama-sama  masyarakat,  karena hukum  itu  adalah  kehidupan  dari manusia  itu  sendiri  ditinjau  dari sudut lain.
Dalam hukum positif manusia  yang  merupakan persoon adalah  subyek  hukum,  mempunyai wewenang.  Konsep  subyek  hukum berkaitan  erat  dengan  konsep  hak dan  kewajiban  hukum,  dimana  hak dapat  diberikan  dan  kewajiban dapat  dibebankan  hanya  kepada manusia.  Dengan  demikian  subyek hukum  adalah  yang  berhak  atas hak-hak  subyektif  dan  pelaku dalam hukum obyektif dan siapakah  subyek  hukum  dalam hukum positif adalah orang ( persoon ).  Manusia  mempunyai kemampuan  untuk  menjadi  subyek dari  hubungan-hubungan  hukum (kepribadian hukum/
rechtspersoonlijkheid ).
Dalam  perkembangannya, bukan  hanya  manusia  saja  yang memiliki kepribadian hukum
melainkan juga perkumpulan
manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi  subyek  dari  hubungan hukum.  Sekumpulan  manusia  itu dinamakan badan hukum dan badan hukum  ini  sebagai  subyek  hukum yang baru dan mandiri 4 . Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan  sekelompok  individu yang  oleh  hukum  diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai  “pribadi“  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu
yang membentuknya.  Dengan  demikian seperti  halnya  manusia,  korporasi juga  memiliki  hak  dan  kewajiban hukum  yang  apabila  kewajiban hukum  tersebut  tidak  dipenuhi
maka korporasi harus bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya 5 .
1.2 Korporasi Sebagai Subyek
Hukum  Yang  Dapat  Dikenakan Pidana
4 Chaidir  Ali, Badan  Hukum (Bandung:  P.T. Alumni, 2005), hal. 6 – 10.
5 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara ,  diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.136-150.
Pada  mulanya,  perbuatan
pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada
manusia  sebagai  subyek  hukum. yang  mempunyai  kehendak  atau kesadaran  untuk  melakukannya.
Dalam perkembangannya, kemudian timbul pemikiran- pemikiran baru untuk
membebankan tanggung jawab pidana kepada badan hukum karena disamping  kejahatan  perseorangan, banyak    terjadi  kejahatan  oleh korporasi  ( corporate  crime )  itu sendiri, 6 yang timbul sebagai dampak negatif dari kegiatan korporasi seiring dengan
pertumbuhan  ekonomi.  Kondisi  ini menimbulkan  pemikiran  dinegara- negara maju untuk dapat meminimalisasi  dampak  negatif tersebut, antara lain dengan mempergunakan  instrumen  hukum pidana. Pemikiran ini
menimbulkan pro kontra di kalangan  para  ahli  pidana  apakah suatu  korporasi  dapat  dikenakan tuntutan  pidana  atas  kejahatan
6 Eko  Sasmito.  “Tindak  pidana  dan  tanggung jawab  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah
Surabaya.
korporasi  ( corporate  crime )  yang dilakukannya.  Doktrin  konservatif dalam  hukum  pidana  mengajarkan bahwa  korporasi  tidak  mungkin melakukan  tindak  pidana  (doktrin “ universitas delinquere non potest ”), karena korporasi dianggap sebagai  suatu  rekaan  (fiksi)  yang tidak  memiliki mind  &  will , sehingga  tidak  bisa  dipersalahkan karena  melanggar  suatu  tindak pidana. Namun sebaliknya di negara-negara dengan sistem Common  Law ,  korporasi  dapat
dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui  doktrin strict
liability (pemidanaan
hanya didasarkan      pada    terpenuhinya unsur-unsur  tindak  pidana  tanpa memperhatikan  faktor  kesalahan pelaku).
Pro  kontra  pemidanaan bagi  korporasi  timbul  sebagai konsekwensi dari penerimaan suatu badan  hukum  sebagai  salah  satu subyek  hukum  disamping  manusia alamiah  ( naturlijk  persoon ).  Badan hukum sebagai suatu subyek hukum  mandiri  yang  dipersamakan dihadapan  hukum  dengan  individu pribadi orang perorangan,
meskipun dapat menjadi
penyandang  hak  dan  kewajibannya sendiri,  terlepas  dari  orang-orang yang  mendirikan  atau  menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan  individu  pribadi  orang perorangan 7 .
Status sebagai subyek hukum  ini kemudian memunculkan berbagai  masalah  baru  baik  dari segi tatanan sosial maupun dari segi hukum,  karena  walaupun  korporasi disamakan  kedudukannya  dalam hukum  dengan  manusia  dalam konotasi biologis yang alami (natuurlijke  persoon) 8 namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya korporasi memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan manusia  biasa  pada  umumnya. Hubungan  hukum  yang  dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan  hak  dan  kewajiban yang  lebih  rumit  bila  dibandingkan dengan  hubungan  hukum  yang dilakukan  oleh  manusia,  yang  pada akhirnya akan menimbulkan
7 Gunawan Widjaja, Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT . (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 14.
8 Bismar  Nasution.  “ Kejahatan  Korporasi  dan Pertanggungjawabannya ”. Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  bertempat di  Tanjung  Morawa,  Medan,  pada  tanggal  27 April 2006.
kesalah-kaprahan  dalam  penerapan hukum  terhadap  korporasi  atau pengurusnya 9 .
Mengenai tindak pidana korporasi, Hans Kelsen
berpendapat  bahwa  badan  hukum, suatu  korporasi,  dalam  kasus-kasus tertentu  dipandang  sebagai  pelaku delik  yang  secara  langsung    telah dilakukan  hanya  oleh  seorang individu  yang  menjadi  organ  dari korporasi  tersebut.  Dengan  begitu, sanksi ditujukan tidak hanya terhadap individu yang
bertanggungjawab  ini  saja,  tetapi pada  dasarnya  terhadap  seluruh anggota korporasi. 10
Bambang  Poernomo  memberikan beberapa  pemikiran  terkait  dengan pertanggungjawaban korporasi
dalam hukum pidana sebagai berikut :
1) Perbuatan dari perorangan dapat  dibebankan  pada  badan hukum, apabila perbuatan- perbuatan  tersebut  tercermin dalam  lalulintas  sosial  sebagai
9 Gunawan  Widjaja, 150  tanya  jawab  tentang Perseroan  Terbatas (Jakarta:  Forum  Sahabat, 2008), hal. 74.
10 Hans  Kelsen, Teori  Umum  tentang  Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien  ( Bandung:  Nusa  Media,  2009 ), hal. 82.
perbuatan-perbuatan badan
hukum. 2) Badan hukum dapat diperlakukan  sebagai  pelaku tindak pidana bilamana perbuatan  yang  terlarang  yang untuk  pertanggungjawabannya dibebankan  atas  badan  hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. 3) Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal  dalam  Korporasi  dan cara bagaimana tanggung jawab dibagi.
4) Pengetahuan bersama dari
sebagian  besar  anggota  direksi dapat dianggap sebagai
kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan. 11 Wirjono Prodjodikoro
berpendapat  bahwa  dalam  hal terjadi  tindak  pidana  oleh  badan hukum, maka yang terkena hukuman  pidana  adalah  direktur sebagai  perwakilan  dari  suatu perseroan  terbatas.  Namun  bisa
11 Bambang  Poernom.  Penerapan  Tanggung  Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana,  kumpulan kuliah Hukum Pidana  (Bagian  I),  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009, hal. 57-59.
dimungkinkan seorang direktur hanya  melakukan  saja  putusan direksi,  maka  kemudian  timbul gagasan bahwa suatu badan hukum dapat  dikenakan  hukuman  pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. 12 Menurut Sutan Remy Sjahdeni tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi dapat dipertanggung
jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut
dilakukan  atau  diperintahkan  oleh directing mind dari korporasi tersebut,  dengan  kata  lain  agar korporasi  dapat  bertanggung  jawab atas  perbuatan  pengurusnya  harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Tindak  pidana  tersebut  (baik dalam bentuk commission
maupun omission )  dilakukan
atau diperintahkan oleh personil korporasi yang
didalam struktur  organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing  mind dari
korporasi ;
12 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 60.
2) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3) Tindak  pidana  dilakukan  oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka
tugasnya dalam korporasi ; 4) Tindak  pidana  tersebut  di lakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi
korporasi ;
5) Pelaku  atau  pemberi  perintah tidak memiliki alasan pembenar  atau  alasan  pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana 13 .
1.3.  Organ Perseroan Terbatas .
Perseroan Terbatas memiliki  tiga  organ  yang  masing- masing memiliki hak dan kewajiban  yang berbeda-beda  yaitu :
a. Direksi,  yaitu  organ  yang berwenang  dan  bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan  untuk  kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud  dan  tujuan  perseroan serta  mewakili  perseroan,  baik di  dalam  maupun  di  luar 13 Putusan Mahkamah Agung Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. pada kasus korupsi terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana.
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
b. Dewan Komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan  pengawasan  secara umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan  anggaran  dasar  serta memberi nasihat kepada direksi.
c. Rapat Umum Pemegang
Saham  (RUPS),  adalah  organ yang  mempunyai  wewenang yang  tidak  diberikan  kepada direksi  atau  dewan  Komisaris dalam  batas  yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
Direksi melaksanakan fungsi  kepengurusannya  dengan prinsip-prinsip  manajemen  baik yang  bersifat  umum  maupun  yang khusus agar korporasi dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang direncanakan. Menurut Henry Fayol,  seorang  industrialis  asal Perancis, prinsip-prinsip umum dalam  manajemen  yang  antara  lain terdiri dari 14 :
a. Pembagian kerja :
14 V.S. Bagad, Principle of Management (Pune : Technical Publications Pune, 2009), hal. 25.
Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga  pelaksanaan  kerja berjalan  efektif,  efisien,  lancar dan  stabil.  Oleh  karena  itu, dalam  penempatan  karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place .
b. Wewenang dan tanggung jawab :
Direksi  dapat  mendelegasikan sebagian  fungsi  kepengurusan kepada karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap  karyawan  dilengkapi dengan  wewenang  dan  karena itu  juga  melekat  atau  diikuti pertanggungjawaban,  sehingga makin  kecil  wewenang  makin kecil  pula  pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Kegagalan  suatu  usaha  bukan terletak  pada  karyawan,  tetapi terletak pada puncak pimpinannya karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah manajer puncak.
c. Kesatuan perintah : Karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga
pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan  harus  tahu  kepada siapa  ia  harus  bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya.
d. Mengutamakan kepentingan organisasi  di  atas  kepentingan sendiri :
Setiap karyawan harus mengabdikan  kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi,
agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat
tercapai dengan baik.

## 2. Hasil Dan Pembahasan
Korporasi  merupakan salah satu
faktor pendukung pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  nasional serta  penyumbang  devisa  dan  pajak kepada  negara,  yang  kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan 15 . Kehadiran korporasi (berbentuk  perseroan  terbatas)  sebagai suatu  bentuk  badan  usaha  dalam kehidupan  sehari-hari  sudah  menjadi
15 Tulus  Tambunan.  “Iklim  Investasi  Di Indonesia:  Masalah,  Tantangan  Dan  Potensi”. http:/www.  kadin-indonesia.or.id/  diakses  21 April 2008.
suatu  keniscayaan  yang  tidak  dapat ditawar-tawar 16 .
Peran korporasi menjadi  semakin  penting  karena    dapat menyediakan  lapangan  kerja  sehingga mengurangi pengangguran.
Dengan  globalisasi  ekonomi, ruang  lingkup  kegiatan  usaha  korporasi meluas  kemancanegara  dan  korporasi berkembang menjadi perusahaan transnasional. Seiring
dengan globalisasi  ekonomi  yang menimbulkan akibat  yang  besar  terhadap  aspek kehidupan  bermasyarakat,    juga  terjadi globalisasi  dibidang    hukum  dalam  arti substansi  berbagai  undang-undang  dan kontrak    menyebar    melewati  batas- batas negara, sehingga batas-batas antar negara  menjadi  tersamar  dan  sistem hukum didunia menjadi semakin terintegrasi 17 .
Globalisasi  dibidang  hukum menyebabkan undang-undang yang mengatur  perekonomian  di  berbagai negara  menunjukan  banyak  persamaan, antara  lain  mengenai  substansi  unsur- unsur  yang  diatur,  dan  istilah-istilah yang  digunakan 18 .    Perkembangan
16 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009), hal. 1.
17 Fauzie Yusuf Hasibuan, Keseimbangan dan keterbukaan (Jakarta : Fauzie & Partners, 2010), hal.2-3.
18 Johny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (Surabaya : Putra Media
globalisasi ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian
nasional,  termasuk  pengaruh  negatif yang memunculkan dimensi baru bentuk-bentuk  kejahatan  yang  bersifat kejahatan ekonomi global. 19
Menurut  Satjipto  Rahardjo, akibat perkembangan globalisasi ekonomi  membawa  pengaruh  terhadap perekonomian nasional, termasuk pengaruh  negatif  yang  memunculkan dimensi  baru  bentuk-bentuk  kejahatan yang bersifat kejahatan ekonomi global. Arus  globalisasi  ekonomi/industrialisasi dan  modernisasi  juga  mempengaruhi masyarakat  modern  Indonesia,  dengan munculnya  sifat  individualistis  dan rasionalitas,  termasuk  dalam  bidang hukum 20 .
Seiring dengan peran korporasi yang  makin  mempengaruhi  sektor- sektor  kehidupan  manusia  dan  negara serta  memberikan  manfaat  dan  dampat positif    bagi  masyarakat  dan  negara, korporasi  juga  sering  menyebabkan munculnya  permasalahan  hukum  yang pada  akhirnya  dapat  menimbulkan
Nusantara dan ITS Press Surabaya, 2009), hal. 39.
19 Supanto, Kejahatan  Ekonomi  Global  dan Kebijakan  Hukum  Pidana (Bandung  :  PT.
Alumni, 2010), hal. 34.
20 Satjipto Rahardjo, Hukum dan perilaku.
Hidup baik adalah dasar hukum yang baik (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 168.
akibat sosial yang merugikan masyarakat  dan  menimbulkan  konflik berkepanjangan  antara  masyarakat  dan korporasi.
Ditengah-tengah    persaingan ketat  antara  pelaku  usaha  dalam memperebutkan  pangsa  pasar,  potensi permasalahan  hukum  yang  melibatkan korporasi  muncul  ketika  korporasi mulai  melanggar,  tidak    mengindahkan atau  menyiasati  peraturan  perundang- undangan 21 dalam pelaksanaan kegiatan usahanya  guna  mencari  keuntungan yang  sebesar-besarnya,  dengan  biaya serendah-rendahnya  dan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya.
Potensi  pemasalahan  hukum yang  melibatkan  korporasi  juga  dapat timbul  pada  korporasi-korporasi  yang telah  bekerja  keras  dan  beroperasi secara  jujur,  membayar  pajak  dan restribusi tepat waktu, membuka lapangan kerja, tidak mencemari lingkungan,  melaksanakan  kewajiban social  corporate  responsibility dan senantiasa  melaksanakan  prinsip good corporate  governance (ketaatan  pada hukum)  agar  segala  aktivitas  bisnis selalu dilakukan sesuai dengan
21 Michael  Hammer, The  Agenda,  apa  yang harus  dilakukan  setiap  bisnis  untuk  menguasai masa  depan (Jakarta:  Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 23.
ketentuan yang berlaku. Selama korporasi melaksanakan kegiatan usaha, korporasi akan tetap menghadapi resiko tuntutan  hukum  yang  dapat  timbul akibat  ketidak-puasan  konsumen  atas kualitas produk atau jasa yang dihasilkan korporasi, atau karena kelalaian  pemenuhan  kewajiban  dalam bidang perijinan operasional korporasi.
Kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang melibatkan korporasi  menimbulkan  dilema  dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya  karena  tindak  pidana  di dalam  lingkup  korporasi  juga  masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum 22 .  Ada  yang  berpandangan korporasi  dapat  bertanggung  jawab secara pidana, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya.
Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) yang berlandaskan asas legalitas  tidak  mengatur  mengenai tanggung jawab pidana korporasi sehingga  berdasarkan  pasal  1  ayat  1 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, yang berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan ( feit )  yang  dapat  dipidana,  selain
22 Bismar  Nasution.  “Kejahatan  Korporasi  dan Pertanggungjawabannya”. Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  bertempat di  Tanjung  Morawa,  Medan,  pada  tanggal  27 April 2006.
berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendahuluinya”  atau  dengan  kata  lain “tiada  delik,  tiada  pidana  tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu“ ( Nullum delictum, noella poena sine  praevia  lega  poenali ),    korporasi tidak dapat dihukum pidana.
Pengaturan tindak pidana korporasi  justru  diakomodir  dalam beberapa  perundang-undangan,  yaitu antara lain :
a. Undang-undang  Nomor  20  tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ;
b. Undang-undang  Nomor  8  tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
c. Undang-undang  Nomor  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
d. Undang-undang  Nomor  11  tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ; Sedangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  dalam penelitian  ini  disebut  UU  Perseroan Terbatas)  juga  tidak  mengatur  secara
khusus ketentuan pidana oleh korporasi, walaupun ada dua pasal dalam Undang- undang    Perseroan  Terbatas  tersebut yang  menyiratkan  adanya  ketentuan pidana  untuk  korporasi,  yaitu  Pasal  74 dan Pasal 155.
Pasal  74  mengatur  mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ), yang merupakan komitmen  korporasi  atau  dunia  usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan  dengan  memperhatikan
tanggung  jawab  sosial  korporasi  dan menitikberatkan  pada  keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,  sosial  dan  lingkungan 23 . Pasal  155 yang  berisi  ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tidak mengurangi  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  tentang  Hukum Pidana.
Namun demikian, seluruh undang-undang  yang  mengatur  delik korporasi tersebut tidak secara tegas dan rinci  menentukan  siapa  yang  harus
23 Hendrik  Budi  Untung, Corporate  Social Responsibility (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009), hal.  1,  mengutip  Suhandri  M.  Putri,  Schema CSR, Kompas 4 Agustus 2007.
bertanggung  jawab  dalam  hal  terjadi tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pengurus (direksi atau karyawan) korporasi baik yang dianggap
merepresentasikan  korporasi  maupun yang bertindak atas kewenangan jabatannya. Demikian juga dari yurisprudensi kasus-kasus pidana korporasi,  hukuman  yang  dijatuhkan sangat bervariasi dan tidak menggambarkan  secara  jelas  adanya formulasi  atau  rumusan  pemidanaan yang terstruktur dan sistematis terhadap pelaku tindak pidana di bidang korporasi.
Keraguan  dan  ketidakjelasan pemidanaan  terhadap  tindak  pidana yang dilakukan oleh korporasi kemudian  dijawab  oleh  Mahkamah Agung  dengan  menerbitkan  PERMA No.  13  Tahun  2016.    PERMA  No.  13 Tahun  2016  ini  sejatinya  dikeluarkan dalam  rangka  mendukung  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  akhir-akhir  ini  banyak melibatkan korporasi, yang pada prakteknya  sangat  sulit  menentukan dengan  pasti  siapa  sebenarnya  yang bertanggung jawab dalam suatu perusahaan  yang  terlibat  dalam  tindak pidana korupsi atau gratifikasi.  Namun
apakah dengan diberlakukannya PERMA  No.  13  Tahun  2016  tersebut dapat mempermudah pembuktian tindak pidana  korporasi  atau  justru  sebaliknya semakin mempersulit penanganan tindak pidana korporasi.
Keraguan  dalam  pemidanaan terhadap  korporasi  dan  pengurusnya (direksi, karyawan dan pengurus lainnya),  menurut  peneliti  muncul seiring dengan perkembangan keberadaan  korporasi  itu  sendiri.  Pada awalnya, hanya manusia saja yang dapat menjadi  subyek  hukum  pidana,  hanya manusia saja yang yang memungkinkan terjadinya  suatu  delik  dan  hanya manusia  pula  yang  dapat  dipidana, tuntutan pertanggungjawaban yang memunculkan  rasa  bersalah  hanya mungkin dilakukan oleh manusia.
Istilah subyek
hukum kemudian  meluas  tidak  hanya  meliputi manusia  saja.  Badan  hukum  yang semula  hanya  dianggap  sebagai  subyek hukum fiksi saja, sebagaimana dikemukakan  oleh  Friedrich  Karl  Von Savigny, dalam perkembangannya
kemudian diakui keberadaannya sebagaimana  manusia  alamiah,  menjadi penjelmaan  yang  benar-benar  dalam pergaulan  hukum,  yang  membentuk kehendaknya  dengan  perantaraan  alat-
alat  perlengkapannya,  sesuai  dengan teori organ Otto von Gierke.
Dengan demikian asas societas delinquere non-potest / corporate cannot  commit  crime (korporasi  tidak dapat  melakukan  tindak  pidana)  yang selama  ini  telah  dianggap  berakar  pada budaya peradilan dan kesadaran bersama  masyarakat  sudah  tidak  dapat lagi  dipertahankan,  berganti  menjadi asas societas  delinquere  potest yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi 24 .
Pengakuan  terhadap  korporasi sebagai subyek hukum pidana, kemudian  menjadi  mendunia.  Hal  ini dapat  dibuktikan  antara  lain  dengan diselenggarakannya konferensi Internasional  ke-14  mengenai Criminal Liability  of  Corporation di  Athena  dari tanggal  31  Juli  hingga  6  Agustus  tahun 1994. Negara-negara  yang semula tidak mengatur  korporasi  sebagai  subyek hukum  pidana  dan  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana,  kemudian mengaturnya 25 .
24 Yusuf  Shofie, Tanggung  jawab  pidana korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen  di  Indonesia (Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 2011), hal. 611.
25 M. Arief  Amrullah. “Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi,  pada  Workshop  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan yang diadakan di
Yogyakarta,  6-8  Mei  2008.  Lihat  juga  Alvi
Pengaturan  korporasi  sebagai subyek  hukum  pidana  diterapkan  di negara-negara pada masa yang berbeda- beda  dengan  dilatarbelakangi  sejarah dan  pengalaman  yang  berbeda  di  tiap- tiap  negara,  namun  dengan  suatu kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan  perkembangan  industrialisasi dan  kemajuan  yang  terjadi  dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang telah  mendorong  pemikiran  bahwa subyek  hukum  pidana  tidak  lagi  hanya dibatasi  pada  manusia  alamiah  saja ( naturlijk  persoon ),  tetapi  juga  meliputi korporasi,  karena  untuk  tindak  pidana tertentu dapat dilakukan korporasi.
Ketika  pengakuan  terhadap keberadaan  korporasi  sebagai  subyek hukum  yang  dapat  dipidana  telah diterima  oleh  sebagian  besar  kalangan, kemudian timbul pertanyaan menyangkut  penanggung  jawab  atas akibat  tindak  pidana  yang  melibatkan korporasi, mengingat korporasi merupakan  suatu  organisme  yang  tidak berwujud,  yang  kehadiran  dan  seluruh tindakan atau aktivitas kegiatan usahanya selalu diwakili atau dilakukan oleh individu  pengurus korporasi mulai dari  tingkat  direksi,  manajer  sampai
Syahrin.  Artikel  “Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi”.
karyawan  biasa,  sesuai  dengan  level otorisasinya masing-masing (sifat fungsional korporasi).
Saat ini semakin banyak korporasi  yang  berskala  international dan  korporasi  yang  sudah listing di bursa  efek  yang  menjalankan  dengan baik  dan  taat  prinsip Good  Corporate Governance ,  namun  sebaliknya  tak kurang  banyak  pula  korporasi  yang dijalankan hanya dengan tujuan memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya tanpa memperdulikan ketaatan terhadap  ketentuan  hukum  /  regulasi yang berlaku.
Keanekaragaman jenis korporasi  ini  menimbulkan  potensi distorsi dalam proses penanganan tindak pidana  korporasi  dengan  menyamakan treatment (perlakuan) pemeriksaan perkara  pidana  korporasi  terhadap terduga  pelakunya,  sehingga  jelas  akan merugikan  korporasi-korporasi  dan/atau para pengurusnya yang sudah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sehingga  dengan  demikian, adalah  hal  yang  tidak  mudah  untuk menemukan  dan  menelusuri  interaksi dan aliran aktivitas operasional di dalam suatu  korporasi  tanpa  terlibat  langsung dalam  korporasi  itu,  mengingat  setiap
korporasi  pasti  akan  memiliki Standard Operator  Procedure ,  kebijakan  internal atau peraturan perusahaan yang berbeda antara  satu  korporasi  dengan  korporasi lain.
Berangkat dari disertasi Peneliti  yang  mempergunakan  teori- teori  dasar  korporasi  (teori  organ,  teori vicarious  liability ,  teori strict  liability dan  lain-lain) 26 ,  Peneliti  kemudian mengembangkan konsep hukum korporasi  dengan  cara  mengatribusi teori dari bidang ilmu fisika, yaitu teori gravitasi untuk melihat bagaimana suatu kegiatan  korporasi  (corporate  action) bermula,  berproses  hingga  berakhir pada  tahap  implementasi  pelaksanaan operasional kegiatan perusahaan.
Menurut
Peneliti, suatu korporasi  tidak  hanya  cukup  dibagi berdasarkan organ-organnya seperti diatur  dalam  Undang-undang  Perseroan Terbatas, yaitu meliputi Direksi, Dewan Komisaris  dan  RUPS.  Ketiga  organ tersebut  akan  menjadi  benda  mati  jika tidak  memiliki  kehendak  ( mind  &  will atau alter  ego ),  yang  dijalankan  oleh pengurus  korporasi  secara  berjenjang, dengan mempergunakan sistem
26 Handoyo  Prasetyo, Elaborasi  Tanggung Jawab  Pengurus  Korporasi  dari  Perdata  ke Pidana (Jakarta: Unit Penerbitan UPN “Veteran” Jakarta, 2017).
managemen  tertentu.  Dengan  demikian suatu  aksi  korporasi  akan  dimulai  dari adanya kehendak tertentu, yang diimplementasikan oleh jajaran pengurus menjadi sesuatu aktivitas yang menguntungkan korporasi.
Kehendak  atau  kesengajaan korporasi  untuk  melaksanakan  aksi korporasi  dirumuskan  dalam  bentuk kebijakan  perusahaan  ( company  policy ) yaitu :
1. Kebijakan Umum Perusahaan, berupa visi misi perusahaan,
President Letter , Piagam
Perusahaan  ( Company  Charter ), dan lain-lain.
2. Kebijakan Khusus Perusahaan,
berupa  Surat  Keputusan  Direksi
(SK  Direksi), Standard  Operation Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan (PP) dan lain-lain.
3. Kebijakan  Strategis  Perusahaan, berupa  rencana  kerja  ( business plan ), business  continuity  plan, strategic plan , dan
4. Kebijakan lain baik tertulis maupun tidak tertulis.
Kehendak  korporasi  tersebut dijalankan  oleh  pengurus  mulai  dari Direksi  hingga  jajaran  dibawah  direksi, melalui 2 mekanisme yaitu :
1. pendelagisian  kewenangan  bertindak ( authority delegation ), melalui sistem  subordinasi  langsung  ( direct subordinate ), yang pembagian tugasnya dirinci dalam :
a. Struktur Organisasi.
b. Uraian Tugas ( Job Description ),
2. Pemberian  Surat  Kuasa  ( Power  of Attourney )  baik  yang  diberikan secara  internal  kepada  pejabat  / pengurus  perusahaan  maupun  secara eksternal  yang  diberikan  kepada pihak lain di luar pejabat perusahaan, seperti  konsultan  hukum,  biro  jasa, dan lain.
Selanjutnya interaksi antara organisasi  dalam  korporasi  dilakukan melalui suatu sistem managemen organisasi yang mengatur pola kerjasama  antar  organisasi  sehingga tidak ada tumpang tindih  atau duplikasi pelaksanaan aksi korporasi.
Peneliti berpendapat bahwa
mekanisme bekerjanya sistem managemen  tersebut  akan  mengalir secara  alami  (natural)  dari  atas  menuju ke  bawah  secara  berjenjang  seperti layaknya  aliran  air  terjun  disebabkan karena adanya gaya gravitasi sebagaimana dikenal dalam bidang studi fisika.
Dengan  demikian  kewenangan bertindak  dalam  suatu  korporasi  juga akan  mengalir  dari  atas  ke  bawah mengikuti  hukum  gravitasi,  mulai  dari Direksi sebagai top management hingga ke pelaksana akhir (operator).
Disamping  memiliki  kewenangan,  pada saat  yang  sama  pengurus  /  managemen korporasi  juga  menanggung  beban tanggung  jawab  yang  melekat  karena jabatan yang diembannya. Karena itulah dalam  penelitian  ini  peneliti  memberi nama  kewenangan  dan  tanggung  jawab berjenjang tersebut dengan teori Tanggung  Jawab  Berjenjang  ( Cascade Liability Theory ) .
Seperti  gaya  gravitasi  menurut Peneliti pendelegasian kewenangan seperti  air    yang  mengalir  dari  atas  / hulu (level direksi atau Top Management),  menuju  lapisan  kedua (General Manager atau Middle Management ), demikian seterusnya turun  ke  lapisan-lapisan  berikutnya sampai  pada  muara  aliran  sebagai tujuan  akhir  yaitu  di  level  pelaksana kegiatan (Operator).
Kebijakan langsung ( direct policy ) merupakan pembatasan- pembatasan  berupa  rambu-rambu  baik berdasarkan  aturan  internal  (internal regulation)  maupun  regulasi-regulasi
eksternal seperti
undang-undang,
peraturan menteri, dan lain-lain (dinamakan ketaatan terhadap ketentuan yang  berlaku  atau good  corporate
governance ), yang diharapkan dilaksanakan  oleh  seluruh  pengurus perusahaan dengan baik agar perusahaan  tetap  dapat  melaksanakan kegiatan  tanpa  hambatan  sehingga membuat perusahaan dapat terus bertahan dalam situasi apapun ( sustainable growth ).
Yang  menarik  adalah  sistem kebijakan  tidak  langsung  dan  tidak tertulis,  peneliti  mengibaratkan  seperti air  yang  merembes  perlahan-lahan secara  sistematis  dan  pada  akhirnya lama kelamaan akan ditaati dan dilaksanakan  oleh  pengurus  perusahaan sebagai  suatu  kebiasaan  atau  peraturan tidak tertulis.
Konsep  air  merembas  ini  bisa berubah  menjadi  beresiko  dalam  hal seorang  pejabat  atau  pengurus  di  level tertentu  menafsirkan  suatu  kebijakan sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  sampai  selesai  walaupun dengan melanggar suatu regulasi.
Berdasarkan  penelitian  peneliti pada  tahun  2013  yang  dipergunakan sebagai  bahan  penyusunan  disertasi peneliti  secara  umum  aliran  kehendak
( will flow ) tindakan korporasi
( corporate  action ),  dapat  dilakukan melalui tiga cara:
1. Sistem  pendelegasian  ( Delegation System ) dan
2. Sistem  pemberian  kuasa  ( Power  of Attorney System ).
3. Sistem kebijakan korporasi ( Corporate Policy System )
Melalui  ketiga  sistem  tersebut, seluruh rencana kerja perusahaan ( corporate business plan ) akan mengalir secara  alamiah  ( natural  corporate  will flow ) dari Direksi ke karyawan pelaksana  (operator)  sehingga  suatu korporasi  dapat  menjalankan  kegiatan usahanya  dengan  baik  dan  lancar  baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi.
Berdasarkan  Teori  Tanggung Jawab
Berjenjang ini, peneliti berpendapat  bahwa  tanggung  jawab pidana  pribadi/individual  dalam  suatu kegiatan  korporasi  ( corporate  action ) tidak  serta  merta  demi  hukum  melekat pada  direksi  selaku  organ  pengurus korporasi  melainkan  menjadi  tanggung jawab  pribadi    seluruh  jenjang  lapisan pengurus  dan  manajemen  korporasi mengalir  mulai  dari  institusi  korporasi selaku  penanggung  jawab  tertinggi sekaligus penerima manfaat/benefit
terbesar, mengalir menuju direksi selaku  organ  pengurus,  kemudian  turun ke level general manajer selaku pelaksana  utama  dan  terus  mengalir sampai  ke  level end  operator yang secara  benefit  berada  pada  kedudukan terendah.
Peneliti  mengemukakan  bahwa apabila dari hulu sumber aliran air (aksi korporasi/ corporate  action )  tersebut dalam  kondisi  baik,  bersih  dan  jernih, maka  akan  dalam  kondisi  yang  sama juga  ketika  aliran  itu  mencapai  hilir.
Dan sebaliknya jika ternyata kondisi air kotor atau tidak jernih, maka penyebabnya  harus  diaudit  melalui mekanisme contra flow , sampai diketahui  di  level  mana  pencemaran  air mulai  terjadi  atau  terdeteksi.  Maka  di individu  manajemen  di  level  tersebut adalah aktor utama pencemaran air.
Namun apabila setelah ditelusuri sampai  dengan  level  direksi  (top manajemen)  tidak  ditemukan  aktor utamanya,  maka  dengan  demikian secara  hukum  institusi  korporasi  yang harus  bertanggung  jawab  secara Strict Liability ,  dimana  pemidanaan  hanya didasarkan  pada  terpenuhinya  unsur- unsur tindak pidana tanpa memperhatikan  faktor kesalahan pelaku (liability  without  fault).  Pelaku  sudah
dapat  dijatuhi  pidana  apabila  pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan pidana  ( actus  reus )  tanpa  melihat  sikap bathinnya.
Asas ini
merupakan pengecualian  terhadap  asas  legalitas Pasal  1  ayat  1  KUHP  dimana  tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu ( Nullum  delictum,  noella  poena  sine praevia lega poenali ).

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat diambil beberapa  kesimpulan  utama  terkait dengan  upaya  pencarian  siapa  yang harus  bertanggung  jawab  ketika  terjadi suatu tindak pidana tidak hanya menjadi beban  karyawan  pelaksana  (operator), namun  dapat  juga  menjadi  tanggung jawab atasan yang bersangkutan sampai pada  tingkatan  tertentu  dimana  dengan melalui proses legal due diligence tidak dapat  lagi  ditelusuri  siapa  di  level teratas yang harus bertanggung jawab.
Semuanya  dilakukan  dengan sistem contra flow karena pada umumnya  tindak  pidana  baru  dapat diidentifikasikan pada pelaksana lapangan,  kemudian  ditarik  ke  atas  dan
seterusnya  sampai  pada  posisi  jabatan tertentu  sebagai  pengambil  keputusan tertinggi.
Pengecekan level  otorisasi  suatu aktivitas dalam perusahaan harus dianalisis  dengan  menguraikan  dari lapisan  teratas  menuju  kebawah  seperti hukum  gravitasi  untuk  mengetahui sampai  sejauh  mana  dan  sebesar  apa tanggung jawab pejabat dalam perusahaan  dalam  hal  terjadi  suatu tindak pidana.
Pada  akhirnya  akan  terlihat bahwa  pada  setiap  tingkatan  jabatan, akan  melekat  hak  dan  tanggung  jawab jabatan,  sehingga  apabila  terjadi  suatu tindak  pidana  maka  beban  tanggung jawabnya  sebesar  dan  sesuai  dengan tingkat  jabatannya.  Semakin  tinggi jabatan  maka  semakin  besar  beban tanggung jawabnya. Inilah yang peneliti katakan  sebagai  teori  tanggung  jawab berjenjang  ( cascade  liability  theory ),
yang  peneliti  kembangkan  dari  teori- teori  dasar  korporasi  yang  telah  ada, disandingkan dengan pengalaman
peneliti dalam kehidupan berkorporasi.
2. Saran
Dari kesimpulan
tersebut,
peneliti memberikan saran agar Undang-undang  No.  40  Tahun  2007
tentang  Perseroan  Terbatas  segera diperbaiki  karena  sudah  tidak  sesuai lagi dengan kondisi saat ini yang sangat berbeda  dengan  situsai  tahun  2007, dimana saat  ini bangsa  Indonesia sudah memasuki  era  digitalisasi,  timbul  ruang siber  dan  globalisasi  dalam  segala  hal, sehingga  memerlukan  suatu  undang- undang Perseroan Terbatas yang sifatnya  progresif  dan  dinamis  guna mengakomodir  semua  kebutuhan  dunia usaha  tanpa  meninggalkan  norma- norma hukum pidana selaku wasit yang bertindak  netral  dalam  mengawasi jalannya  kegiatan  usaha  dan  dampak yang ditimbulkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Bagad V.S. Principle of Management. Pune : Technical Publications Pune, 2009.
Chaidir  Ali.  Badan  Hukum.  Bandung:
P.T. Alumni, 2005.
Gunawan Widjaja. Risiko hukum sebagai  Direksi,  Komisaris  dan Pemilik  PT.  Jakarta:  Forum
Sahabat, 2008.
_________.  150  tanya  jawab  tentang Perseroan Terbatas (Jakarta:
Forum Sahabat, 2008.
Hammer,  Michael. The  Agenda,  apa yang  harus  dilakukan  setiap bisnis  untuk  menguasai  masa depan. Jakarta:  Penerbit  PT
Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Hasibuan, Fauzie Yusuf. Keseimbangan dan keterbukaan .
Jakarta  :  Fauzie  &  Partners,
2010.
Handoyo Prasetyo. Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus  Korporasi  dari
Perdata ke Pidana . Jakarta: Unit
Penerbitan UPN “Veteran” Jakarta, 2017.
Hendrik Budi Untung. Corporate Social
Responsibility .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Johny  Ibrahim. Pendekatan  Ekonomi Terhadap  Hukum .  Surabaya  :
Putra  Media  Nusantara  dan  ITS Press Surabaya, 2009.
Kelsen  Hans. Teori  Umum  tentang Hukum dan Negara ,
diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2009.
Nadapdap,  Binoto. Hukum  Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala
Permata Aksara, 2009.
Satjipto Rahardjo. Hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang  baik .  Jakarta:  PT.  Kompas Media Nusantara, 2009.
Supanto. Kejahatan  Ekonomi  Global dan Kebijakan Hukum Pidana . Bandung : PT. Alumni, 2010. Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas
Hukum  Pidana  di  Indonesia . Bandung:  PT  Refika  Aditama,
2009.
Yusuf  Shofie.  Tanggung  jawab  pidana
korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 2011.
B.  Tesis, Disertasi dan Data/Sumber
yang tidak diterbitkan Bambang Purnomo. “Penerapan Tanggung  Jawab  Korporasi Dalam Hukum Pidana, kumpulan  kuliah  Hukum Pidana  (Bagian  I),  Program Doktor  Ilmu  Hukum,  Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009”. Eko  Sasmito.  “Tindak  pidana  dan tanggung  jawab  korporasi  di bidang lingkungan hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surabaya. M.  Arief    Amrullah.  “Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  yang  diadakan  di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008. Lihat juga Alvi Syahrin. Artikel
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Nasution, Bismar. “Kejahatan Korporasi dan
Pertanggungjawabannya”.
Makalah  disampaikan  dalam ceramah  di  jajaran  Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
bertempat  di  Tanjung  Morawa, Medan,  pada  tanggal  27  April
2006.

## C.  Internet
Dyah  Hapsari  Prananingrum.  “Telaah Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum :  Manusia  Dan  Badan  Hukum”. http://download.portalgaruda.org /diakses 30 Septbember 2018 .
Kumparan  News.  “DPR  Rumuskan Ketentuan  Pidana  Korupsi  di Sektor  Swasta  Lewat  RUU KUHP”.  https://kumparan.com/ diakses 30 September 2018.
Tambunan,  Tulus.  “Iklim  Investasi  Di Indonesia:  Masalah,  Tantangan Dan Potensi”. http:/www. kadin- indonesia.or.id/ diakses 21 April 2008.

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Peraturan
Mahkamah  Agung  Tentang  Tatacara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana oleh  Korporasi ,  PERMA  Nomor  13
Tahun 2016.