## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia
Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: anitasinaga.c@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai perbuatan  menguntit  (s talking )  dalam  KUHP  di  Indonesia,  dan untuk  menganalisis  kebijakan  hukum  terhadap  perbuatan menguntit  ( stalking )  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan  pustaka  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  ini  adalah  perbuatan menguntit  ( stalking )  merupakan  perbuatan  yang  menyerang  hak privasi  orang  lain  dan  KUHP  belum  mengatur  secara  tegas  dan eksplisit  mengenai  perbuatan  s talking sebagai  suatu  tindak pidana.  Dikarenakan  pasal  di  dalam  KUHP  belum  secara  khusus mengatur  mengenai  perbuatan Stalking, maka  diperlukan pembaharuan  hukum pidana  untuk  mempertegas  delik-delik  dan klasifikasi  mengenai  perbuatan Stalking .  Pembaharuan  hukum pidana  penting  dilakukan  untuk  mewujudkan  perundang- undangan yang lebih baik agar kedepannya dapat menanggulangi tindak pidana Stalking .
Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana; menguntit.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-07-01
Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Criminal law policy; stalking.

## ABSTRACT
This  thesis  aims  to  find  out  the  regulation  about  stalking  in  the Criminal Code (Wvs), and to analyze legal policy against the act of stalking  for  the  criminal  law  reform  in  Indonesia.  The  method used is normative juridical, namely the process of discovering the rule of law, legal principles, and legal doctrines. This study uses a statutory  approach,  conceptual  approach,  and  a  case  approach. This  research  was  conducted  by  collecting  legal  materials obtained  from  library  materials  includes  primary,  secondary  and tertiary legal materials. The results of this study are: Stalking is an act that attacks the right to privacy other people and the Criminal Code  (Wvs)  has  not  explicitly  regulates  the  act  of  stalking  as  a criminal act. Due to the article  inside The Criminal  Code has not specifically  regulated  Stalking's  act,  then  reform  of  the  criminal law  is  needed  to  reinforce  the  offenses  and  the  classification regarding  the  Stalking  act.  Criminal  law  reform  is  important  to carried out to realize better legislation in order in the future it can solve the crime of Stalking.

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  berkembang  seiring  dengan  peradaban  manusia  di  dunia. Keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentunya  membawa  konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing.
Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan  kenyataan.  Kita  sering  menyaksikan  bagaimana  hak  asasi  manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya  pelanggaran,  tentu  memunculkan  ketidakseimbangan  dalam  diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga atau tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan  korban  berhenti  berkreativitas,  aspek  psikis  yang  berwujud munculnya  kegoncangan/ketidakstabilan  psikis  baik  temporer  maupun permanen dari korban. 1
Bentuk  kejahatan  yang  bermunculan  seiring  dengan  perkembangan  zaman sebagian  besar  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  hak  privasi  orang  lain, salah  satunya  yakni  perbuatan  menguntit  ( stalking ).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Melalui hak privasi, seseorang  berhak  menentukan  sejauh  mana  informasi  tentang  pribadinya  dapat dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diakses oleh orang lain.
Istilah “ stalking” digunakan untuk mendeskripsikan perilaku yang melecehkan, muncul  pertama  kali  akhir  tahun  1980- an.  “Tindakan  paling  umum  yang  diarahkan oleh  pelaku  yang  disebut stalker kepada  korban  mereka  termasuk  panggilan  telepon berulang  kali,  mendatangi  rumah  korban  atau  tempat  kerja,  mengikuti  korban, mengirim  hadiah  yang  tidak  diinginkan,  membuat  ancaman  terhadap  korban, konfrontasi tatap muka dan kekerasan fisik”. 2 California menjadi negara yang pertama kali mengklasifikasikan stalking sebagai suatu tindak pidana pada tahun 1990. Hal ini dipicu  oleh  satu  kasus stalking yang  menyita  perhatian  publik  pada  tahun  1989. Korbannya merupakan aktris bernama Rebecca Schaeffer. 3
Di  Indonesia  sendiri,  perbuatan  menguntit  ( stalking )  belum  diatur  secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Namun bukan berarti tidak ada korban dari kejahatan stalking ini. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bersama dengan Komnas Perempuan yang dilakukan 25 November sampai 10 Desember  2018  dengan 62.224 responden  yang  terdiri  dari  perempuan  dan  laki-laki yang  dipilih  secara  acak  di  seluruh  provinsi  Indonesia,  hasilnya  sebanyak  1.215 responden pernah mengalami stalking . 4
Beberapa  kasus stalking yang  pernah  terjadi  di  Indonesia,  yakni  dialami  oleh kakak  beradik,  Shinta  dan  Sinka.  Pelaku  adalah  seorang  laki-laki.  Pelaku  bahkan
1 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma dan Realita , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 161.
2 Victoria  Heckels  dan  Karl  Roberts, Handbook  of  Crime:  Stalking  and  Harassment ,  Palgrave Macmillan, 2010, hlm. 366.
3 Ibid.
4 Fitria Chusna Farisa, “Survei KRPA: 48,6 Persen Orang Pernah Dilecehkan di Transportasi Umum, Mayoritas di Bus” diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13315891/survei- krpa-468-persen-orang-pernah-dilecehkan-di-transportasi-umum?page=all,  pada  tanggal  11 November 2020 Pukul 22.13 WIB.
menjabarkan  langkah-langkah  bagaimana  ia  melacak  tempat  tinggal  korban  secara lengkap  di instagram .  Pelaku  memantau  dan  memastikan  terlebih  dahulu  kendaraan yang  digunakan  korban.  Pemantauan  itu  ia  lakukan  sehari  sebelum  ia  membuntuti korban  pulang  ke  rumahnya.  Keesokannya,  pelaku    membuntuti  korban  hingga  ke rumahnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku menyamar menggunakan jaket ojek  online.  Pelaku  melakukan  aksinya  berulang  kali  hingga  mendapatkan  alamat korban. Setelah mendapatkan alamatnya, pelaku menjual daftar alamat rumah korban di situs online. 5
Kasus stalking lainnya  dialami  oleh  korban  bernama  Putri.  Pelaku  sering menelepon tapi tidak diangkat oleh korban. Malam hari ketika sedang berjalan pulang, korban  diikuti  oleh  pelaku,  tangannya  ditarik,  kemudian  didorong.  Pelaku  marah karena korban tidak mau menerima hadiah snack pemberian pelaku. Akhirnya korban ditolong  oleh  warga  tetapi  pelaku  tidak  diberikan  sanksi  sosial  apapun,  warga  takut karena  pelaku  merupakan  anggota  ormas.  Penguntitan  terus  berlanjut  meskipun korban telah pindah kos. Korban mengakui mengalami gangguan kecemasan dan panik akibat peristiwa tersebut. 6
Korban lainnya, Dewi, seorang perempuan pekerja kantoran pernah mengalami kasus serupa tahun 2017. Pelaku selalu menguntit korban selama kegiatan organisasi, di rumah, bahkan ketika korban berada di rumah temannya. Korban dimaki-maki oleh pelaku  dengan  sebutan  “pelacur”  dihadapan  orang  banyak  hanya  karena  korban berinteraksi  dengan  laki-laki  lain.  Kejadian  ini  berdampak  buruk  pada  kondisi  psikis korban,  korban  mengaku  masih  belum  berani  untuk  kembali  bekerja,  korban  rutin konsultasi  ke  psikiater  karena  selalu  histeris  dan  pernah  mencoba  melakukan percobaan bunuh diri apabila mengingat peristiwa tersebut. 7
Berbicara  mengenai  pembaharuan  hukum  pidana  tentunya  tidak  dapat dipisahkan dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berlaku secara universal, yakni asas legalitas. “Asas legalitas mengandung arti yakni tidak ada  perbuatan yang diancam  pidana  jika  perbuatan  itu  belum  diatur  sebelumnya  dalam  perundang- undangan”. 8 Di satu sisi, asas legalitas memang memberikan jaminan kepastian hukum bagi  masyarakat.  Namun,  di sisi  lain  jika  kita melihat  perkembangan  zaman  semakin banyak bentuk dan modus kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan  memanfaatkan  berbagai  macam  akses  dan  fasilitas  yang  tersedia,  hal  ini seringkali menyebabkan hukum selalu tertatih-tatih mengejar peristiwa yang muncul di masyarakat ( Het Recht Inackhter de Feiten Aan ). 9
Jika kita  mengacu  pada KUHP, belum ada  pasal  yang mengatur tindak pidana stalking secara  eksplisit.  Namun  secara  implisit,  Pasal  28G  Ayat  (1)  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak privasi, yakni :
5 https://www.instagram.com/p/BskRIBogkzA/, diakses pada 12 November 2020 Pukul 12. 15 WIB.
6 Wulan  Kusuma  Wardhani, “Stalking  Dapat  Membahayakan  Korban  Terhadap  Korban  Tetapi Tidak  Dianggap  Serius”, dalam  https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan- korban-tetapi-tidak-dianggap-serius, diakses pada 12 November 2020 Pukul 12.38 WIB.
7 Ibid.
8 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 151.
9 Hansel  Kalama,  Hery  Firmansyah,  “Urgensi  Sistem  Hukum  Berbasis  Legal  Community Empowerment  Dalam  Upaya  Meminimalisasi  Korban  Perdagangan  Untuk  Tujuan  Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol 15, No. 2, 2017, hlm.  234.  Diakses  dari  https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1075,  pada tanggal 12 November 2020, Pukul 21.14 WIB.
Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya,  serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Hak privasi juga dijamin dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights , yakni:
Pasal  12  UDHR,  terjemahan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU- VI/2008:
Tidak  seorang  pun  boleh  diganggu  urusan  pribadinya,  keluarganya,  rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak  diperkenankan  melakukan  pelanggaran  atas  kehormatan  dan  nama baiknya.  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.
Pasal  17  ICCPR,  terjemahan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU- VI/2008:
1. Tidak seorang pun boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau  secara tidak  sah  dicampuri  masalah  pribadi,  keluarga,  rumah,  atau korespondensinya,  atau  secara  tidak  sah  diserang  kehormatan  dan  nama baiknya.
2. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum  terhadap  campur  tangan atau serangan tersebut.
Dengan  demikian  sudah  jelas  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  privasi  yang tidak  dapat  diganggu  oleh  pihak  lain secara  sewenang-wenang atau  tanpa hak  untuk mengakses  informasi  pribadi  seseorang.  Namun  realitanya  banyak  korban stalking merasa  hak  privasinya  diganggu  oleh stalker. Stalking menjadi  masalah  karena dilakukan  tanpa  persetujuan  ( consent )  dari  korban,  dan  bukan  untuk  kepentingan undang-undang. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kejahatan yang dilakukan  oleh stalker .  Adapun  pasal-pasal  yang  dapat  dikaitkan  dengan  perbuatan menguntit ( stalking ) adalah Pasal 335 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Pasal 492 KUHP.  Namun,  beberapa  pasal  ini  masih  belum  dapat  mengakomodir  perbuatan stalking khususnya yang dilakukan di lingkungan pribadi korban.
Hukum  tidak  dapat  dikenakan  apabila  pasal  di  dalam  hukumya  memiliki penafsiran  bermacam-macam,  hukumnya  kabur  atau  konsepnya  belum  ada. “Bagaimana  bisa  dapat  diterapkan  suatu aturan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas”. 10 Dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana Stalking khususnya perbuatan stalking yang dilakukan secara fisik , maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  kebijakan  hukum  pidana untuk  mencegah  dan  menanggulangi  perkara  tindak  pidana Stalking di  masa mendatang.
10 Andri  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Kabib  Nawawi,  “Cybercrime  dalam  Bentuk  Phising Berdasarkan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”, Pampas  Journal  Of  Criminal Law ,  Vol  1  No.  2,  2020,  hlm.  79.  Diakses  dari  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/ article/view/9574, pada tanggal 17 November 2020, Pukul 19.34 WIB.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni merupakan upaya penemuan  hukum  yang  layak  untuk  diterapkan  sebagai  penyelesaian  suatu  perkara hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan, dengan  cara  menginventarisir  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  mensistemasi  semua  peraturan perundang-undangan  dan  konsep  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti  dan  menginterpretasikan  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perbuatan Menguntit ( Stalking ) dalam KUHP
Simons  mengemukakan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
4. Adanya kesalahan
5. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku 11
Simons juga menjelaskan lebih lanjut dua unsur penting yang mengkonstruksi suatu tindak pidana, yakni unsur objektif atau actus reus dan unsur subjektif atau mens rea. Unsur  objektif  atau actus  reus merupakan  perbuatan  atau  tindakan  pelaku  yang melanggar hukum pidana , sedangkan unsur subjektif atau mens rea , ialah sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.
Apabila  dilihat  dari  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  perbuatan menguntit ( stalking ) dapat dikatakan telah memenuhi unsur- unsur  tindak  pidana. Stalking memenuhi  unsur  perbuatan  manusia.  Hal  ini  dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ( stalker ) terhadap korbannya adalah melakukan  pendekatan  secara  visual  maupun  fisik,  mengikuti  lebih  dari  satu  kali, memberikan  ancaman  tersirat,  mengancam  secara  lisan  atau  tertulis,  teror, melecehkan atau menyebabkan seseorang merasa terganggu, ketakutan dan terancam akan keselamatannya.
Saat  ini, stalking belum  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  karena belum  adanya  aturan  hukum  yang  secara  tertulis  dan  eksplisit  menyatakan  bahwa stalking merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang.  Namun,  jika  kita  merujuk  pada konsep  “melawan  hukum”  dikemukakan  bahwa  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  bukan  hanya  perbuatan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang saja,  tetapi  juga  perbuatan  yang  dipandang  dari  pergaulan  masyarakat  tidak  patut. Maka,  perbuatan stalking jelaslah  bukan  perbuatan  yang  patut  dalam  pergaulan masyarakat.
Bemmelen  mendefinisikan  melawan  hukum  dengan  dua  pengertian  yaitu melawan  hukum  materil  sebagai  bertentangan  dengan  ketelitian  yang  pantas  dalam pergaulan masyarakat mengenai  orang  lain  atau barang,  dan melawan  hukum  formil yakni bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. 12
11 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17.
12 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 141.
Kesalahan  merupakan  unsur  yang  bersifat  subjektif  dari  tindak  pidana,  maka kesalahan juga mempunyai dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi  psikologis,  kesalahan  itu  harus  dicari  di  dalam  batin  si  pelaku,  yakni  adanya hubungan  batin  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  sehingga  ia  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kesalahan  dari  segi  normatif  adalah  dapat  dicelanya  pelaku  tindak  pidana  karena dilihat  dari  segi  masyarakat  sebenarnya  dia  dapat  berbuat  lain  jika  tidak  ingin melakukan  perbuatan  tersebut. 13 Yang  menjadi  persoalan  adalah  bagaimana  cara mengetahui sikap batin seorang pelaku tindak pidana, maka harus digunakan ukuran yang  dapat  menetapkan  ada  atau  tidaknya  hubungan  batin  antara  pelaku  dengan perbuatannya.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  teori  kesalahan  normatif  dijadikan patokan untuk menentukan masalah kesalahan.
Dari  teori  kesalahan  normatif  tersebut  di  atas,  terdapat  tiga  unsur  penting. Pertama, dapat dicela, maksudnya adalah perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Kedua, dilihat dari  segi  masyarakat,  maksudnya  berpangkal  tolak  pada  penilaian  hukum  terhadap psikologis  pelaku  saat  melakukan  tindak  pidana.  Ketiga,  adalah  dapat  berbuat  lain, maksudnya  adalah selalu  terbuka  peluang  bagi  pelaku  untuk menghindari terjadinya tindak  pidana,  dalam  arti  sebenarnya  pelaku  dapat  berbuat  lain  jika  tidak  ingin melakukan  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  ada  kesalahan  jika  kelakuan  tidak  sesuai dengan norma yang harus diterapkan. 14
Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal asas Geen straf zonder schuld atau Actus non facit reum nisi mens sist rea yang artinya seseorang tidak dipidana jika tidak ada  kesalahan.  Pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  diteruskannya  celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya ini. Singkatnya, pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  seseorang  terhadap  tindak pidana yang dilakukannya. 15
Unsur kedua yakni mens rea , yang merupakan sikap batin pelaku, diantaranya dengan  sengaja  melakukan  perbuatan,  berakibat  buruk  atau  membahayakan  dengan niat  khusus,  dengan  sengaja  maupun recklessly (lalai).  Dalam  hal  ini,  unsur  dengan sengaja  menunjukkan  bahwa  pelaku  melakukan  perbuatannya  secara  sadar  dan mengetahui  bahwa  perbuatannya  akan  menimbulkan  akibat  buruk  bagi  korban sehingga  perbuatan  pelaku  tidak  dapat  dibenarkan.  Begitu  pula  dengan  unsur kelalaian,  dimana  kesalahan  si  pelaku  tidak  seberat  kesengajaan  namun  dikarenakan sembrono,  atau  pelaku  tidak  membayangkan  secara  tepat  atau  sama  sekali  tidak membayangkan akibat yang terjadi.
Berdasarkan unsur yang dikemukakan oleh  Joel Samaha, ditegaskan pula bad result atau  akibat  buruk  dari  perbuatan stalking adalah  menempatkan  korbannya dalam  suatu  ketakutan.  Ketakutan  yang  dimaksud  baik  yang  terjadi  secara  subjektif yakni ketakutan yang timbul pada diri korban itu sendiri, maupun yang terjadi secara objektif,  yakni  ketakutan  yang  juga  akan  timbul  pada  orang  lain  atau  bermakna ketakutan yang sama pada semua orang apabila orang lain juga mengalami stalking .
13 Teguh Prasetyo, Op. Cit ., hlm. 77.
14 Mahrus Ali, Op. Cit ., hlm. 158.
15 Ibid ., hlm 156.
Di Indonesia, stalking tidak diatur dalam undang-undang khusus seperti negara lain  yang  mengatur stalking sebagai  tindak  pidana.  Apabila  kita  merujuk  pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekalipun, perbuatan stalking belum  diatur  secara  eksplisit.  Hanya  terdapat  beberapa  rumusan  pasal  yang secara  implisit  memuat  beberapa  unsur-unsur stalking ,  baik  berupa  “mengikuti, memaksa,  mengancam”  akan  tetapi  masih  terdapat  kekaburan  di  dalam  rumusan pasal-pasal  tersebut  sehingga  belum  menjamin  kepastian  hukum  mengenai penanggulangan  maupun  pencegahan  tindak  pidana stalking di  Indonesia.  Beberapa pasal tersebut diantaranya:
a. Pasal 335 ayat (1) KUHP
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
(1) barang  siapa  secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun  perlakuan  yang  tak  menyenangkan,  baik  terhadap  orang  itu sendiri maupun orang lain.
R.  Soesilo  menafsirkan  secara  gramatikal  bahwa  melakukan  kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah,  misalnya  memukul  dengan  tangan  atau  dengan  segala  macam  senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan  kekerasan  itu  merasa  sakit  yang  sangat.  Yang  dimaksud  dalam melakukan  kekerasan  dapat  disamakan  dengan  membuat  orang  jadi  pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan artinya hilang ingatan atau tidak  sadar  akan  dirinya,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  tidak  berdaya artinya  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  tenaga  sama  sekali  sehingga  tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga. 16
Mengenai  ancaman  kekerasan,  KUHP  tidak  memberikan  definisinya,  namun berdasarkan arrest Hoge Raad mengenai ancaman kekerasan disebutkan:
a. Bahwa  ancaman  harus  diucapkan  dalam  suatu  keadaan  yang  demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang  diancamkan  tersebut  benar-benar  akan  merugikan  kebebasan pribadinya;
b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan. 17
Stalking pada  hakikatnya  sebagai  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh seseorang tidak mutlak hanya memiliki unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan karena bisa saja tindakan yang dilakukan oleh pelaku semata-mata mengikuti korban, tidak sampai pada kekerasan namun dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan sangat mengganggu yang dampaknya menyebabkan korban mengalami ketakutan yang serius.
16 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1973, hlm. 127.
17 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Tindak  Pidana  Melanggar  Norma-Norma  Kesusilaan  Dan Norma-Norma Kepatutan , Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 110.
Pasal  yang  sudah  tertera  di  atas  yaitu  Pasal  335  ayat  (1)  KUHP  yang  telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari penafsiran teleologis saat ini sudah  tidak tepat lagi digunakan untuk menjerat perbuatan stalking karena pasal  ini tidak  mendefiniskan  perbuatan stalking dan  tidak  memuat  unsur  tindakan  yang dilakukan  secara  berulang  kali  yang  merupakan  unsur  dari  perbuatan stalking .  Dan tidak  semua  perbuatan stalking disertai  dengan  kekerasan  maupun  ancaman kekerasan.
b. Pasal 368 ayat (1) KUHP
Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan  kekerasan atau ancaman  kekerasan untuk  memberikan  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal  ini  memang  memuat  unsur  pengancaman  yang  bisa  saja  terjadi  dalam stalking .  Namun, maksud  atau  tujuan  dari  unsur pengancaman  dalam  rumusan  pasal 368 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan unsur pengancaman pada perbuatan stalking . Dalam  perbuatan stalking ,  korbannya  merasa  terancam  akibat  ketakutan  yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  atau  tindakan  pelaku  yang  terus-menerus  mengikuti korban  dengan  tujuan  ingin  memiliki  hubungan  dengan  korban  ataupun  berdekatan dengan korban. Sedangkan dalam pasal  368 ayat (1) KUHP korban merasa terancam akibat  paksaan  dari  pelaku  untuk  menyerahkan  suatu  barang  yang  seluruhnya  atau sebagian merupakan  kepunyaan  orang  tersebut  atau  milik orang  lain guna membuat utang  maupun  menghapuskan  piutang.  Oleh  karena  itu,  pasal  ini  kurang  tepat  untuk diterapkan kepada pelaku stalking .
c. Pasal 493 KUHP
Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau  lebih  kepada  orang  lain  yang  tidak  menghendaki  itu  dan  sudah  tegas dinyatakan,  atau  mengikuti  orang  lain  secara  mengganggu,  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak seribu lima ratus rupiah.
R.  Sugandhi  menafsirkan  bahwa  terdapat  tiga  perbuatan  yang  diancam hukuman dalam pasal ini, yakni:
1. Merintangi orang lain bergerak dengan bebas di jalan umum atau
2. Bersama dengan seorang atau beberapa orang kawan mendesakkan dirinya pada orang lain, walaupun orang itu menyatakan dengan tegas bahwa hal itu tidak dikehendakinya atau
3. Mengikuti orang lain dengan cara mengganggu
- Merintangi  orang  lain  sehingga  tidak  dapat  bergerak  dengan  bebas  di jalan  umum.  Misalnya,  merentangkan  kedua  tangan  ke  samping sehingga  orang  lain  yang  berjalan  di  belakang  maupun  di  mukanya menjadi terhalang.
- Bersama  dengan  seorang  atau  beberapa  orang  kawan  mendesakkan dirinya pada orang lain dan seterusnya, misalnya perbuatan beberapa pemuda nakal yang mengganggu seorang gadis.
- Mengikuti  orang  lain  dengan  cara  mengganggu,  misalnya  mengikuti dari belakang sambil meraba-raba pantat. 18
Berdasarkan  Surat  Penjelasan  pada  Rancangan  KUHP  Belanda,  tindak  pidana yang  dimaksud  dalam  pasal  439  KUHP  ini  sebenarnya  diadakan  berhubung  sering terjadi  dalam  hal  para  buruh  suatu  pabrik  mogok,  seorang  buruh  yang  tidak  turut mogok  diganggu  oleh  yang  mogok  kerja  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  493 KUHP. 19 Pasal 493 KUHP tidak menyebutkan nama dari tindak pidana, dimana pasal ini kemudian dibahas oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menyebut tindak pidana dalam pasal ini sebagai “mengikuti orang.”
Jalan umum yang dimaksud dalam pasal ini dijelaskan oleh S.R Sianturi adalah setiap  jalan  yang  terbuka  untuk  umum  atau  setiap  orang  dapat  menggunakannya. Jalan-jalan  di  suatu  kompleks  perkantoran  pada  dasarnya  bukan  merupakan  jalan umum kecuali jika jalan di suatu kompleks perkantoran itu dalam sekian puluh tahun (misalnya 30  tahun) sudah  dipakai  oleh siapa saja  atau  memang diperuntukkan  bagi siapa  saja. 20 Pasal  ini  memang  memuat  unsur stalking yakni  mengikuti  orang  lain secara  mengganggu  namun  yang  dimaksud  dengan  mengikuti  orang  lain  secara mengganggu  dalam  pasal  ini  hanya  diperuntukkan  apabila  terjadi  di  jalan  umum, sedangkan tindakan yang dilakukan pelaku stalking ( stalker ) di banyak kasus bukan hanya  sekadar  mengikuti  korban  di  jalan  umum  melainkan  justru  meluas  hingga  ke ranah  privasi  korban  seperti  mengikuti  hingga  ke  rumah  korban,  ke  tempat  korban bekerja, maupun ke acara privat dimana korban berada. Tindakan mengikuti orang lain secara  mengganggu  dalam  pasal  ini  pun  tidak  memuat  unsur  berulang  kali  yang merupakan  unsur  khas  dari  perbuatan stalking .  Selain  itu,  ancaman  pidana  yang termuat  dalam  pasal  ini  pun  sangatlah  ringan  mengingat  Pasal  493  KUHP  ini digolongkan  ke  dalam  Buku  III  KUHP  yakni  Pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  pasal  ini kurang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku stalking .
2. Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Menguntit  ( Stalking )  dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk  masa-masa  yang  akan  datang,  diharapkan  dapat  menjadi  langkah  untuk mengatasi  perbuatan  menguntit  ( stalking ).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda Nawawi  Arief  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada  dasarnya  merupakan  upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi  terhadap  muatan  normatif  dan  substantif  hukum  pidana  yang  dicita-citakan.  Oleh karena itu, “ pembaharuan hukum pidana haruslah ditempuh dengan pendekatan yang
18 R.  Sugandhi, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Dengan  Penjelasannya ,  Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 505.
19 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 142.
20 Ray Kalangi, “Mengikuti Orang Lain Secara Menggang gu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan”, Lex Et Societatis , Vol 7, No.  12,  2019,  hlm.  35.  Diakses  dari  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis /article/view/27576 pada tanggal 28 Maret 2021, Pukul 23.37 WIB.
berorientasi pada kebijakan ( policy oriented approach ) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ( value oriented approach )”. 21
Perbuatan stalking berpotensi untuk dikriminalisasi karena jika kita mengacu pada  kriteria  umum  kriminalisasi  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, perbuatan stalking memenuhi kriteria tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat  merugikan,  mendatangkan  korban  atau  dapat  mendatangkan  korban. Perbuatan stalking jelas mendatangkan korban dan stalking merupakan perbuatan yang  dibenci  oleh  korban  dimana  korban  merupakan  bagian  dari  masyarakat  itu sendiri.  Kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatan stalking sangat membahayakan psikis korban.
2. Biaya  mengkriminalisasi  seimbang  dengan  hasil  yang  akan  dicapai.  Dalam  hal  ini pelaku stalking dapat  dikenakan  salah  satunya  pidana  denda  yang sesuai  dengan cost yang dikeluarkan negara.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum atau tidak seimbang dengan  kemampuan  yang  dimiliki  aparat  penegak  hukum.  Apabila  perbuatan stalking tidak  dikriminalisasi  dan  tetap  dibiarkan  begitu  saja  justru  malah  akan menimbulkan chaos (kekacauan) di masyarakat dan situasi tertib hukum yang cita- citakan pun menjadi tidak tercapai yang nantinya malah menambah beban aparat penegak hukum.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau  menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Keberadaan perbuatan stalking tidak akan menjadi masalah apabila tidak meresahkan masyarakat. Namun nyatanya, perbuatan stalking mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Dampak psikis yang dialami korban sangat menghambat korban untuk kembali beraktivitas seperti semula dalam kehidupannya, jika hal ini dibiarkan begitu saja maka lambat laun bukan tidak mungkin cita-cita bangsa akan sulit dicapai dikarenakan banyak warganya yang mengalami masalah psikis.
Pada dasarnya, di dalam KUHP Indonesia terdapat beberapa pasal yang secara implisit  memuat  beberapa  unsur stalking seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya pada  bagian  A  dalam  Bab  ini.  Namun,  memang  hingga  saat  ini  belum  dirumuskan secara  eksplisit  batasan-batasan  apa  yang  menjadikan  perbuatan  tersebut dikategorikan sebagai stalking.
Salah  satu  pasal  potensial  yang  paling  mendekati  unsur-unsur  perbuatan menguntit  ( stalking ) dan  dapat  dijadikan  acuan  kedepannya  untuk  pembaharuan rumusan pasal mengenai stalking ini ialah pasal 493 KUHP yang menyatakan:
Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau  lebih  kepada  orang  lain  yang  tidak  menghendaki  itu  dan  sudah  tegas dinyatakan,  atau  mengikuti  orang  lain  secara  mengganggu,  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak seribu lima ratus rupiah.
21 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 29.
Jika dirinci,  maka pasal ini memuat unsur-unsur yang terdiri dari:
a. Unsur Objektif
- Membahayakan kebebasan bergerak orang lain atau
- Mendesakkan dirinya bersama dengan orang lain yang tidak menghendaki itu atau
- Mengikuti orang lain secara mengganggu
- Dilakukan di jalan umum
b. Unsur Subjektif
- Secara melawan hukum
Dari penjabaran pasal tersebut, yang menjadi sorotan penulis adalah tindakan mengikuti  orang  lain  yang  dimaksud  belum  memuat  unsur  lebih  dari  satu  kali  yang merupakan  unsur  esensial  dari stalking ,  karena  jika  hanya mengikuti orang  lain satu kali saja, ini bukan merupakan tindakan stalking . Akibat yang kelihatan dari perbuatan mengikuti  orang  lain  secara  mengganggu  ini  pun  belum  dijelaskan  secara  eksplisit, apakah itu mengakibatkan korban merasa ketakutan, ataupun merasa terancam akan keselamatannya maupun keluarganya.
Untuk  menanggulangi  terjadinya stalking tidak  semata-mata  hanya  melalui upaya penal saja, dapat pula diusahakan melalui upaya non-penal yang sifatnya lebih menitikberatkan  pada  sifat  preventif  (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi, berbeda dengan upaya penal melalui hukum pidana yang sifatnya represif (pemberantasan) setelah kejahatan terjadi.
Berdasarkan  argumentasi  yang  sudah  dibangun,  penulis  mengkualifikasikan perbuatan menguntit ( stalking ) sebagai tindak pidana yang dapat dijadikan konsep di masa yang akan datang sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengikuti  orang  lain  secara  mengganggu dilakukan  berturut-turut  dalam  waktu  tertentu  di  jalan  umum  atau  lingkungan pribadi  orang  lain,  mengakibatkan  orang  lain  merasa  ketakutan,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak  atau  merasa  terancam  akan  cidera  tubuh  atau keselamatan hidupnya maupun anggota keluarganya.
(2) Yang dimaksud dengan “dalam waktu tertentu” pada ayat (1) adalah keberlanjutan terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  berulang  kali  secara  terus-menerus,  tidak harus  dalam  rentang  waktu  yang  lama,  meskipun  dalam  waktu  tujuh  hari  atau hitungan  minggu  akan  tetapi  menunjukkan  kesengajaan  secara  terus-menerus dalam waktu singkat tersebut.
Apabila  dilihat  dari  konsep  tersebut  di  atas,  dapat  diperhatikan  bahwa terdapat penekanan unsur “lingkungan pribadi” yang diharapkan nantinya secara tegas mampu mengakomodir tindak pidana menguntit ( stalking ) yang mayoritas dilakukan di lingkungan pribadi korbannya karena yang diserang oleh stalker adalah hak privasi korban.  Dikarenakan  kerugian  korban  menjadi  unsur  penting  sebagai  akibat  dari tindak pidana stalking , maka tindak pidana stalking dapat digolongkan menjadi delik aduan di masa mendatang.

## D. SIMPULAN
Di  dalam  KUHP  terdapat  pasal-pasal  yang  dapat  dikaitkan  dengan stalking karena memuat beberapa unsur perbuatan menguntit ( stalking ) secara implisit seperti, Pasal  335  Ayat  (1)  KUHP,  Pasal  368  Ayat  (1)  KUHP,  dan  Pasal  493  KUHP.  Namun, sejumlah  peraturan  tersebut  belum  mampu  mengakomodir  tindak  pidana stalking
khususnya  yang  dilakukan  di  ranah  privat  korban,  sehingga  masih  belum  cukup memberikan  perlindungan  bagi  korban.  Diperlukan  adanya  pembaharuan  kebijakan hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana stalking yang  dirumuskan  secara  eksplisit  di masa  mendatang,  sehingga  kedepannya  tindak  pidana stalking dapat  diakomodir secara  lebih  rinci  dan  tegas.  Pembaharuan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana stalking perlu dilakukan secara komprehensif oleh legislatif dengan memasukkan frasa lingkungan pribadi korban dalam revisi KUHP. Sehingga, tindak pidana stalking yang pada dasarnya menyerang hak privasi korban dapat diakomodir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008.
Queensland Criminal Code Act 1899.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLNRI Nomor 1660.
South Dakota Codified Laws.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Buku
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Arief,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Heckels,  Victoria  dan  Karl  Roberts.  Handbook  of  Crime:  Stalking  and  Harassment. Macmillan: Palgrave, 2010.
Lamintang,  P.  A.  F.  Delik-Delik  Khusus  Tindak  Pidana  Melanggar  Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Prakoso, Djoko. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Prodjodikoro,  Wirjono.  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia.  Bandung:  PT Refika Aditama, 2012.
Samaha, Joel. Study Guide Criminal Law. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2014.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1973.
Sugandhi,  R.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Dengan  Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.

## Jurnal
Dewi,  Sri  Dewi  Rahayu,  dan  Yulia  Monita,  “Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Pampas Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, (2020). https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314
Gulo,  Andri  Saputra,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Kabib  Nawawi,  “Cybercrime  dalam  Bentuk Phising  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ”, Pampas  Journal  Of  Criminal  Law,  Vol.  1,  No.  2,  (2020).  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574
Kalama,  Hansel  dan  Hery  Firmansyah,  “Urgensi  Sistem  Hukum  Berba sis  Legal Community  Empowerment  Dalam  Upaya  Meminimalisasi  Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, Era Hukum  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,  Vol.  15,  No.  2,  (2017). https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1075
Kalangi,  Ray,  “Mengikuti  Orang  Lain  Secara  Mengganggu  Menurut  Pasal  493  KUHP
Sebagai  Suatu  Pelanggaran  Keamanan  Umum  Bagi  Orang  Atau  Barang  dan Kesehatan”, Lex Et Societatis, Vol . 7, No. 12, (2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27576
Kartika,  Yuni,  dan    Andi  Najemi,  “Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual (Catcalling)  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana”. Pampas  Journal  of  Criminal Law, Vol. 1, No. 2, (2020). https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114
Korkodeilou, Jenny, “Stalking Victims, Victims of Sexual Violence and Criminal Justice System Responses: Is There a Differe nce or just ‘Bussines as Usual?’”. Oxford Academic:  The  British  Journal  of  Criminology,  Vol.  56,  (2016). https://www.researchgate.net/publication/279244444_Stalking_Victims_Vict ims_of_Sexual_Violence_and_Criminal_Justice_System_Responses_Is_there_a_D ifference_or_just_'Business_as_Usual'
Meloy, J. Reid, “Stalking An Old Behavior A New Crime”,  University of San Diego School of  Law:  The  Psychiatric  Clinics  of  North  America,  Vol.  22,  No.  1,  (1999). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193953X0570061 7
Mulia  Utami,  Kania,  Ridwan,  dan  Aan  Asphianto,  “Pembaharuan  Hukum  Pidana Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Di Indonesia”. Pampas  Journal  of  Criminal  Law,  Vol.  1,  No.  2,  (2020). https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007
Prima,  Kukuh,  Usman,  dan  Herry  Liyus,  “Pengaturan  Homoseksual  dalam  Hukum Pidana  Indonesia”. Pampas  Journal  of  Criminal  Law, Vol.  1,  No.  3,  (2020). https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11099

## Website
Fitria  Chusna  Farisa,  “Survei  KRPA:  48,6  Persen  Orang  Pernah Dilecehkan  di Transportasi Umum, Mayoritas di Bus” .
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13315891/survei-krpa- 468-persen-orang-pernah-dilecehkan-di-transportasi-umum?page=all
https://www.instagram.com/p/BskRIBogkzA/
Wulan  Kusuma  Wardhani,  “Stalking  Dapat  Membahayakan  Korban  Terhadap  Korban Tetapi  Ti dak  Dianggap  Serius”, https://magdalene.co/story/stalking-dapat- membahayakan-korban-tetapi-tidak-dianggap-serius