## Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pada FISIP UIN Bandung

## Dini Rizki Fitriani
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang dinifitriani0213@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  di  Indonesia  masih  menunjukkan  mutu  yang  belum  sesuai  dengan harapan. Tentunya perlu ada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Sistem Penjaminan Mutu yang secara garis besar mengatur tentang kewajiban setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  atau  melampaui  Standar  Nasional Pendidikan.  Penjaminan  mutu  pendidikan  dilakukan  melalui  evaluasi,  akreditasi, dan  sertifikasi.  Salah  satu  langkah  representatif  dalam  menerapkan  Sistem Penjaminan  Mutu  yaitu  melalui  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO  9001:2008  yang merupakan  standar  dalam  mengelola  proses  pencapaian  mutu.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  Sistem Penjaminan  Mutu  di  FISIP  UIN  Bandung.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan Sistem  Penjaminan  Mutu  di  FISIP  UIN  Bandung  diukur  menggunakan  teori  Van Meter & Van Horn dengan enam parameter yaitu 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber  daya,  3)  aktivitas  implementasi  dan  komunikasi  antar  organisasi,  4) karakteristik pelaksana, 5) kecenderungan pelaksana, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan (8) kebijakan mutu, ada dua (2) sasaran mutu yang belum tercapai, yaitu seluruh Prodi terakreditasi A dan perluasan jejaring kerjasama nasional dan internasional sehingga Implementasi kebijakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  di  FISIP  UIN  Bandung  belum  berhasil  karena belum  memenuhi  standar  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya  kebijakan,  aktivitas implementasi  dan  komunikasi  antar  organisasi,  karakteristik  pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Penjaminan Mutu, Teori Van Meter & Van Horn, Mutu, Pendidikan

## Abstract
Education  in  Indonesia  still  showed  the  quality  that  has  not  been  in  accordance  with expectations. Indeed there should be efforts to repair and improve the quality of education. In this  case  the  government  issued  a  policy  through  Law  No.  20  of  2003  and  Government Regulation No. 19 Year 2005 on Quality Assurance System. Each unit of education in formal and non-formal education required to conduct quality assurance aiming to meet or exceed the National  Education  Standards.  Education  quality  assurance  is  done  through  evaluation,
accreditation, and certification. One representative steps in implementing Quality Assurance System is through the Quality Management System ISO 9001: 2008 that is the standard in managing the process of achieving quality. This study aims to determine the factors inhibiting the implementation of the policy achievements of the Quality Assurance System in the quality of  cooperation  between  universities  and  the  achievement  of  quality  accreditation  Study Program  in  the  Faculty  of  Social  and  Political  Sciences  (FISIP)  UIN  Bandung.  Successful implementation of the policy of Quality Assurance System in FISIP UIN Bandung measured using the theory of Van Meter and Van Horn with six parameters: 1) standards and policy objectives,  2)  the  resources,  3)  implementation  activities  and  communication  between organizations,  4)  characteristics  of  implementer,  5)  implementer  tendencies,  and  6)  social, economy, and politics. The Result showed that of the eight (8) quality policy, there were two (2) quality targets that had not been achieved, namely all Study Programs accredited A and the expansions of national and international cooperation networks so that the implementation of the Quality Assurance System Policy at FISIP UIN Bandung was not successfully because it  did  not  meet  the  requirements  policy  stnadards  and  objectives,  policy  resources, implementation  activities  and  communication  between  organizations,  characteristics  of implementers, tendencies of implementers, and social, economic, and political conditions. Keywords: Policy Implementation, Quality Assurance System, Theory of Van Meter and Van Horn, Quality, Education

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan pilar yang sangat penting bagi suatu bangsa. Bangsa yang maju salah satunya dapat dilihat dari aspek dan nilai pendidikannya. Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang belum menggembirakan,  tentunya  perlu  adanya  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  mutu pendidikan,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  melakukan  perbaikan  secara berkelanjutan (continual  improvement) .  Selanjutnya  untuk  dapat  menangani permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Negara  Indonesia  mengenai  sistem  pendidikan yang masih terbilang buruk, maka Pemerintah melahirkan Undang-undang perihal Penjaminan  Mutu  Nomor  19  tahun  2005  Pasal  91  yang  didalamnya  membahas mengenai alur pendidikan yang pelaksanaannya menggunakan Sistem penjaminan Mutu  pendidikan.  Perbaikan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan komitmen  pemerintah  Indonesia  yang  diterapkan  melalui  berbagai  kebijakan. Pendidikan  nasional  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
Penjaminan  mutu  (Quality  Assurance/QA)  merupakan  istilah  umum  yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian  (review)  mutu.  Kata  mutu  sendiri  memiliki  arti  sebuah ability atau kemampuanyang  dimiliki  oleh  suatu  produk  atau  jasa (services) yang  dapat memenuhi  kebutuhan,  harapan,  dan  kepuasan  pelanggan.  Kegiatan  Penjaminan Mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses,  dan  hasil  atau outcome sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh stake  holders. (UNESCO, 2006).
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, nonformal,  dan  informal,  jenis  pendidikan  umum  dan  kejuruan,  serta  jenjang
pendidikan  dasar  sampai  dengan  Pendidikan  Tinggi.  Kajian  Pendidikan  pun termasuk ke dalam kajian publik karena beberapa pertimbangan. Pertama, kebijakan pendidikan  mempunyai  dampak  terhadap  masyarakat  secara  luas.  Kedua,  untuk mengimplementasikan  kebijakan  pendidikan  diperlukan  dana  publik  yang  sangat besar,  bahkan  dana  alokasi  untuk  pendidikan  merupakan  alokasi  terbesar  jika dibandingkan  dengan  alokasi  dana  untuk  sektor  publik  lainnya,  mengingat  begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sehubungan  dengan  adanya  keinginan  dari  Lembaga  Pendidikan  Tinggi untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  akademiknya  dengan  penetapan  Sistem Manajemen Mutu, Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan salah satu Universitas yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam kegiatan akademiknya.  UIN (Universitas  Islam  Negeri)  adalah  perguruan  tinggi  yang  diharapkan  dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan berakhlaqul karimah  yang  dapat  berkompetisi  secara  nasional  maupun  internasional.  Untuk menghasilkan  lulusan  yang  mempunyai  kualifikasi  standar  nasional  maupun internasional  maka  perlu  adanya  dukungan  dari  lembaga  yaitu  dengan  cara menerapkan  standar-standar  yang  terkandung  dalam  Sistem  Manajemen  Mutu (SMM) agar dapat menghasikan sumber daya yang baik. ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu yang menetapkan persyaratan –  persyaratan  dan  rekomendasi  untuk  desain  dan  penilaian  dari  suatu Sistem Manajemen Mutu yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan.
Menjadi hal yang menarik bagi penulis mengenai pencapaian akreditasi yang belum tercapai sedangkan sertifikasi ISO 9001:2008 telah berhasil disematkan di FISIP UIN Bandung. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1
Kebijakan mutu dan sasaran mutuu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandung 2014 No  Kebijakan Mutu Sasaran Mutu Capaian mutu Keterangan 1 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI
ISO 9001:2008 dalam rangka melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik dan di bidang layanan prima;
80 % tercapainya tingkat kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan rata- rata 81,4% : Kebersihan bangunan 78,8%, akademik 81,8%, kemahasiswaan
85,6%, fasilitas 76,8%, data dan informasi 80,7% dan manajemen 84,5% Tercapai Semua jurusan terakreditasi dengan nilai A 1 jurusan B (sosiologi), 2 jurusan C (AN dan manajemen) Belum Tercapai
90% terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai jadwal Jadwal yang tertera telah dilaksanakan sesuai rencana Tercapai Bulan Februari 2015 telah diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi internasional Tanggal 4 Februari 2015 Tercapai 2 Meningkatkan keunggulan kompetetif berbasis integrasi;
Penambahan 1 layanan administrasi diselenggarakan secara computerized dan online KRS Online Lihat web. www.fisipuinsgd.ac.i d Tercapai 60 % dosen tetap melakukan penelitian baik penelitian individu maupun kelompok Hampir 100% melakukan penelitian individu dan kelompok Tercapai 40 % dosen tetap melakukan publikasi ilmiah, baik melalui jurnal, buku daras, media masa, maupun melalui jurnal online Hampir 100% dosen melakukan publikasi ilmiah Tercapai 3 Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan; 8 % mahasiswa mendapatkan nilai IPK Cumlaude pada setiap angkatan Semua sudah pakai SAP data di jurusan Tercapai 60 % mahasiswa dapat menyelesaikan studi (lulus) selama 4 tahun dari jumlah mahasiswa per- angkatan Angkatan 2010 Jumlah: AN 117, Sosiologi 129, Manajemen 108 Yang telah lulus:
203 (65%) dari total
354 mahasiswa Tercapai
4
Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran; 1 jurnal diterbitkan di lingkungan FISIP UIN SGD Bandung Telah terbit jurnal JISPO (jurnal ilmu sosial dan politik) Tercapai 80% pembelajaran mata kuliah menggunakan SAP yang ter- uptodate Semua sudah pakai SAP data di jurusan Tercapai 90 % abstrak skripsi mahasiswa 3 tahun terakhir ter upload di e journal FISIP UIN SGD Bandung Bisa dilihat www.fisipuinsgd.a c.id Tercapai 5 Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan; 70 % berpendidikan terakhir secara linier, sesuai dengan kebutuhan program studi 81 Dosen berijazah linier Tercapai 20 % dosen lulusan program doctor Jumlah dosen 122 Doctor (S3): 27 (22%) Magister (S2): 95 (78%) Tercapai 6 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas managerial; 90 % tercapainya pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu bagi tenaga pendidikan dan kependidikan Semua sudah tepat waktu Tercapai 7 Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional; 9 kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri dalam satu tahun terakhir - Universitas Malaya (UM) - DPRD Kota Bandung - RSUD Indramayu Belum Tercapai 8 Memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan- undangan yang berlaku; 2 prodi memiliki rasio Antara jumlah dosen (tetap dan tidak tetap/LB) dan mahasiswa Jumlah mahasiswa : 2301 Jumlah dosen : 122 Tercapai
mencapai perbandingan 1:19 Sumber data: Komisi Penjaminan Mutu FISIP 2014
Berdasarkan  tabel  1.1.  menunjukkan  ada  dua  capaian  mutu  yang  belum tercapai  secara  maksimal  yaitu  Berkenaan  dengan  perluasan  jaringan  kerjasama ditargetkan dalam 1 tahun terakhir 9 (sembilan) kerjasama dapat diwujudkan, namun hanya 3 (tiga) yang dapat direalisasikan dan 6 (enam) kerjasama masih dalam proses penyelesaian.  Yang  kedua  adalah  tentang  Akreditasi  jurusan  yang  sasaran  mutu ditargetkan dari ketiga jurusan yaitu Administrasi Negara, Sosiologi dan Manajemen mendapat akreditasi A, namun kenyataannya Sosiologi dapat akreditasi B dan 2 (dua) jurusan lainnya yaitu Administrasi Negara dan Manajemen dapat akreditasi C. Mengingat akreditasi ini merupakan pengakuan penting dari Badan Akreditasi Nasional  terhadap  lembaga  pendidikan  mengenai  penilaian  kelayakan  dan  kinerja suatu  sekolah  berdasarkan  kriteria  atau  standar  yang  telah  ditetapkan.  Dan  juga sebagai daya tarik bagi masyarakat luas untuk dapat menggunakan pelayanan jasa akademik yang telah terakreditasi dengan nilai sangat baik. Maka perlu kiranya dicari faktor  yang  mempengaruhi  dua  point  dari  sasaran  mutu  yaitu  berkenaan  dengan akreditasi dan pencapaian kerjasama yang belum tercapai.
Pada  akhirnya  ada  dua  inti  masalah  yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut  yaitu berkaitan dengan perluasan jaringan kerjasama dan pencapaian nilai akreditasi yang belum tercapai. Kedua masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di FISIP UIN Bandung, serta faktor dan masalah perluasan kerjasama dan pencapaian nilai akreditasi yang belum tercapai secara maksimal dari Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu belum terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh FISIP UIN Bandung.

## Kerangka Teoritis Implementasi Program
Implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu,  pejabat-pejabat,  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya  suatu  program  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  suatu  kebijakan implementasi  pada  umumnya  satu  paket  dengan  kebijakan  pemantauan  atau monitoring.  Mengingat  kebijakan  implemen          tasi  adalah  sama  peliknya  dengan kebijakan  formulasi,  maka  perlu  diperhatikan  berbagai  faktor  yang  akan mempengaruhinya. Merilee Grindle mengatakan dalam kebijakan implementasi akan terkait didalamnya sekaligus proses politik dan administrasi.
Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  memandang  bahwa  suatu  kebijakan implementasi selalu berkaitan dengan tiga variabel, yakni: (1) variabel karakteristik masalah, yang terdiri atas ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman prilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan; (2) variabel daya dukung peraturan, yang terdiri atas kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan  alokasi  sumber  dana,  keterpaduan  hirarki  dalam  dan  diantara  lembaga
pelaksana,  aturan-aturan  keputusan  dari  lembaga  pelaksana,  rekrutmen  pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar; (3) variabel nonperaturan, yang terdiri atas kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang  dimiliki  kelompok-kelompok,  dukungan  dari  pejabat  atasan,  komitmen  dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
Kebijakan  implementasi  merupakan  bagian  tugas  administrasi  Negara  yang identik  dengan  proses  politik.  Untuk  berhasilnya  pelaksanaan  suatu  kebijakan masing-masing  tingkatan  perlu  memahami  keadaan  yang  dapat  mendukung keberhasilan proses kebijakan dilaksanakan. Proses pelaksanaan kebijakan menurut Sjaefuddin  Ma’mun  (2005:32)  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran,  melainkan  pula  menyangkut jaringan  kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  langsung  maupun tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.
Keberhasilan kebijakan implementasi publik antara lain ditentukan atau tidak lepas  dari  partisipasi  masyarakat.  Menurut  Soenarko  (1998:230)  kebijakan implementasi  tergantung  pada  partisipasi  masyarakat,  berhubungan  dengan  itu partisipasi masyarakat perlu sekali ditimbulkan dan digalakan. Artinya, masyarakat harus menjadi pelaku yang baik dalam pelaksanaan kebijakan.
Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah, maka  hal  ini  menimbulkan  peluang  yang  dapat  memudahkan  usaha  mengatasi kesulitan  yang  timbul  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Dan  masyarakat  justru  akan mengawal kebijakan kebijakan, dan mendukung sampai terwujud apa yang menjadi dasar dan tujuan dibuatkan kebijakan publik tersebut. Proses kebijakan pada tingkat operasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan  dan  pengatur  kebijakan  agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Sebagaimana di dalam kebijakan formulasi, didalam kebijakan implementasi juga  terdapat  2  (dua)  variabel  yang  sangat  mempengaruhi  terselenggaranya  suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

## Metode Penelitian
Secara teoritis, sistem mutu terpadu dan sistem penjaminan mutu, baik internal maupun  eksternal  tidak  akan  berdampak  terhadap  perbaikan  mutu,  apabila  tidak dipadukan  menjadi  satu  daur  dengan  sistem  perbaikan  mutu  berkelanjutan.Untuk memperoleh jasa bermutu, perguruan tinggi perlu menerapkan konsep kendali mutu dan  jaminan  mutu.  Kendali  mutu  pada  prinsipnya  mengandung  arti  bahwa  setiap produk/jasa  harus  diproduksi  sesuai  dengan  permintaan,  dimana  pendekatannya dilakukan melalui penerapan Manajemen Mutu Terpadu ( Total Quality Management ) yaitu suatu pendekatan yang memaksimumkan partisipasi karyawan dan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk/jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.  Menurut  Cole  et  al.  (1993),  partisipasi  dimaksudkan  sebagai keterlibatan  karyawan  dalam  pembuatan  keputusan,  dimana  partisipasi  harus memiliki  empat  karakteristik,  yaitu  :  formal,  langsung,  setempat,  dan  terbuka. Adapun Jaminan Mutu yang efektif mencakup tiga hal, yaitu : (1) Sistem Manajemen
Mutu  yang  efektif,  (2)  Pemeriksaan  berkala  atas  pelaksanaan  sistem  untuk memastikan  efektivitasnya,  dan  (3)  Peninjauan  berkala  sistem  secara berkesinambungan. Pengakuan berupa sertifikat ISO mencerminkan jaminan mutu pada seluruh bagian perusahaan (Munro-Faure, 1992). Dalam konsep pendidikan di perguruan tinggi, jaminan mutu termasuk pada tingkat pelayanan akademis. Apabila jaminan mutu sudah membudaya maka akan membentuk budaya mutu, oleh karena itu penelitian ini bermaksud memverifikasi hal tersebut.
Dalam  penerapan  standar  mutu,  hal  yang  harus  disusun  adalah  sistem dokumentasi mutu yang digambarkan dalam suatu piramida dokumen seperti pada Gambar  2.1,  semakin  ke  atas  semakin  melebar  ruang  lingkupnya  dan  semakin  ke bawah semakin bertambah dalam hal rincian dan volume (Novack, 1995).
Tujuan utama dari penerapan sistem manajemen mutu, menurut Tjiptono dan Diana  (2003),  terdiri  dari  3  hal,  yaitu  :  (1)  Organisasi  harus  mencapai  dan mempertahankan  mutu  produk/jasa,  sehingga  secara  berkesinambungan  dapat memenuhi kebutuhan pembeli, (2) Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak  manajemen  bahwa  mutu  yang  dimaksud  telah  dicapai  dan  dapat dipertahankan,  dan  (3)  Organisasi  harus  memberikan  keyakinan  kepada  pihak pembeli bahwa mutu telah dan akan dicapai dalam produk/jasa yang dijual.

## Gambar 1. Piramida Dokumen
Pedoman Kebijakan Mutu                               Mengapa
/. Prosedur-prosedur Mutu Siapa, Apa, Kapan, Dimana Dokumen Kerja Bagaimana Catatan-catatan Mutu Bukti/Fakta
Sumber: pedoman Kebijakan Mutu dalam Tjiptono dan Diana .

## Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan dalam Peningkatan Pelayanan Akademik di FISIP UIN Bandung
Implementasi Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di FISIP UIN Bandung merupakan  tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pimpinan  atau kelompok civitas  academica  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan  yang  telah  digariskan dalam keputusan program. Mengacu pada Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pasal 20 dimana dinyatakan salah satu jenis  kegiatan  penjaminan  mutu  pendidikan  adalah  evaluasi  dan  pemetaan  mutu satuan  atau  program  pendidikan  oleh  pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan Pemerintah  Kabupaten  atau  kota.  Pelaksanaan  pemetaan  ini  tentunya  melibatkan banyak  pihak  terkait,  diantaranya  Pusat  Penjaminan  Mutu  Pendidikan,  Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas, Pemerintah, serta Perguruan Tinggi itu sendiri.
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  sebagai  satuan  pendidikan  perguruan tinggi yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melaksanakan seluruh kegiatan akademiknya dengan mengacu pada peta proses jasa pendidikan fakultas.  Peta  proses  jasa  pendidikan  ini  secara  spesifik  mengatur  mengenai  alur akademik  beserta  pertanggungjawabannya  di  setiap  kegiatan  akademik  yang dilaksanakan. Di dalamnya dengan jelas menggambarkan mengenai input akademik, proses akademik, output, serta outcome yang dihasilkan dari penyelenggaraan proses yang dilaksanakan oleh fakultas.
Input pendidikan bagi FISIP UIN SGD Bandung adalah memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Penerapan SMM ISO 9001:2008 adalah sebuah input  yang  membawa  perubahan  besar  bagi  fakultas  dalam  pelaksanaan  setiap kegiatan  akademik  maupun  non  akademik.  Tentunya  hal  ini  harus  didukung  oleh sumber  daya  manusia  yang  tersedia  serta  kesiapan  dan  tingkat  pemahaman  yang tinggi terhadap “budaya baru” yang diterapkan di lingkungan fakultas.
Selanjutnya  mengenai  sertifikasi  ISO  9001:2008  dan  akreditasi  yang  belum tercapai  pada  isi  Kebijakan  Mutu,  perlu  diketahui  bahwa  antara  akreditasi  dan sertifikasi mempunyai definisi, tujuan, serta manfaat yang berbeda. Akreditasi adalah sebuah  kegiatan  pengakuan  dan  penilaian  terhadap  suatu  lembaga  pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi  Sekolah  Nasional  (BASNAS)/  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/ Madrasah  (BAN-S/M)  yang  kemudian  hasilnya  berbentuk  pengakuan  peringkat kelayakan.  Sedangkan  sertifikasi  merupakan  pemberian  jaminan  bahwa  suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen tertentu guna mencapai tujuan sesuai dengan  kebijakan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  organisasi  tersebut  (Zulkifli Nasution, 2015). Kegiatan akreditasi berbeda dengan kegiatan sertifkasi. Prinsip dasar kegiatan  akreditasi  adalah  menilai  kompetensi  lembaga  sertifikasi,  sedangkan kegiatan sertifikasi adalah menilai kesesuaian suatu barang/jasa/sistem/personil.
Akreditasi  dan  sertifikasi  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Meski  pada kenyataannya  masyarakat  luas  lebih  tertarik  terhadap  akreditasi  yang  dicapai dibanding sertifikasi yang telah didapat, namun pada kenyataannya sertifikasi ISO 9001:2008  merupakan  manajemen  mengenai  kebijakan  dan  sasaran  mutu  yang mendampingi dan mengawal tercapainya akreditasi. Kemudian mengenai FISIP yang telah  mendapat  sertifikasi  ISO  9001:2008  sedangkan  akreditasi  belum  tercapai,  itu karena penilaian yang dilakukan adalah penilaian persentase. Artinya bahwa Badan Sertifikasi Nasional melakukan penilaian terhadap sebuah lembaga/organisasi sesuai dengan persentase kebijakan dan sasaran mutu yang telah dicapai, dan FISIP UIN sudah  hampir  secara  keseluruhan  tercapai,  hanya  ada  2  (dua)  point  yang  belum tercapai  yaitu  berkenaan  dengan  kerjasama  dan  akreditasi.  Secara  persentase,  ini sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh badan sertifikasi Nasional ISO”.
Kemudian di samping itu, pada kebijakan mutu dan sasaran mutu Fakultas, terdapat delapan point penting yang menjadi standar dan tujuan fakultas yang ingin dicapai guna memenuhi kualifikasi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, berikut rincinnya:
Tabel 2 Kebijakan mutu dan sasaran mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandung 2014
N o Kebijakan Mutu Sasaran Mutu Capaian mutu Keterang an 1  Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008 dalam rangka melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik dan di bidang layanan prima;
80 % tercapainya tingkat kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan rata- rata 81,4% : Kebersihan
bangunan 78,8%, akademik 81,8%, kemahasiswaan 85,6%, fasilitas 76,8%, data dan informasi 80,7%
dan manajemen 84,5% Tercapai Semua jurusan terakreditasi dengan nilai A 1 jurusan B (sosiologi), 2 jurusan C (AN dan manajemen) Belum Tercapai 90% terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai jadwal Jadwal yang tertera telah dilaksanakan sesuai rencana Tercapai Bulan Februari 2015 telah diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi internasional Tanggal 4 Februari 2015 Tercapai 2  Meningkatkan keunggulan kompetetif berbasis integrasi; Penambahan 1 layanan administrasi diselenggarakan secara computerized dan online KRS Online Lihat web. www.fisipuinsgd.a c.id Tercapai 60 % dosen tetap melakukan penelitian baik penelitian individu maupun kelompok Hampir 100% melakukan penelitian individu dan kelompok Tercapai
40 % dosen tetap melakukan publikasi ilmiah, baik melalui jurnal, buku daras, media masa, maupun melalui jurnal online Hampir 100% dosen melakukan publikasi ilmiah Tercapai 3  Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan; 8 % mahasiswa mendapatkan nilai IPK Cumlaude pada setiap angkatan Semua sudah pakai SAP data di jurusan Tercapai 60 % mahasiswa dapat menyelesaikan studi (lulus) selama 4 tahun dari jumlah mahasiswa per- angkatan Angkatan 2010
Jumlah: AN 117, Sosiologi 129, Manajemen 108 Yang telah lulus:
203 (65%) dari total 354 mahasiswa Tercapai 4  Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran; 1 jurnal diterbitkan di lingkungan FISIP UIN SGD Bandung Telah terbit jurnal JISPO (jurnal ilmu sosial dan politik) Tercapai 80% pembelajaran mata kuliah menggunakan SAP yang ter- uptodate Semua sudah pakai SAP data di jurusan Tercapai 90 % abstrak skripsi mahasiswa 3 tahun terakhir ter upload di e journal FISIP UIN SGD Bandung Bisa dilihat www.fisipuinsgd .ac.id Tercapai 5  Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan;
70 % berpendidikan terakhir secara linier, sesuai dengan kebutuhan program studi 81 Dosen berijazah linier Tercapai 20 % dosen lulusan program doctor Jumlah dosen 122 Doctor (S3): 27 (22%) Magister (S2): 95 (78%) Tercapai
6  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas managerial; 90 % tercapainya pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu bagi tenaga pendidikan dan kependidikan Semua sudah tepat waktu Tercapai 7  Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional; 9 kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri dalam satu tahun terakhir - Universitas Malaya (UM) - DPRD Kota Bandung - RSUD Indramayu Belum Tercapai 8  Memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan- undangan yang berlaku;
2 prodi memiliki rasio Antara jumlah dosen (tetap dan tidak tetap/LB) dan mahasiswa mencapai perbandingan 1:19
Jumlah mahasiswa : 2301 Jumlah dosen : 122 Tercapai
Sumber data: Komisi Penjaminan Mutu FISIP 2014
Dari  kebijakan  mutu  dan  sasaran  mutu  sesuai  dengan  tabel  3.1,  garis-garis program  yang  semestinya  merupakan  program  prioritas  dari  fakultas  nampaknya masih ada yang belum terealisasi sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang  ditetapkan  oleh  Fakultas.  Berdasarkan  hasil  pendahuluan    pada  PPDI  (Pusat Pangkalan  data  dan  Informasi)  Fakultas,  dari  sasaran  mutu  yang  telah  ditetapkan masih ada capaian mutu yang belum dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada dua capaian mutu yang belum tercapai secara maksimal yaitu:
1. Berkenaan  dengan  perluasan  jaringan  kerjasama  ditargetkan  dalam  1  tahun terakhir 9 (sembilan) kerjasama dapat diwujudkan, namun hanya 3 (tiga) yang dapat direalisasikan dan 6 (enam) kerjasama masih dalam proses penyelesaian. Agar menjadi jelas, Penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian kerjasama dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

## Tabel 3
Pencapaian Jaringan Kerjasama dalam 1 Tahun Terakhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No  Nama Lembaga  Jenis Kerjasama Isi Kerjasama 1 University of Malaya - Pendidikan - Penelitian
- Pertukaran  pelajar ( short cost ) - Double degree Tercapai
- Penulisan jurnal.
- Pertukaran dosen. - Penelitian  bersama dalam bidang sosial politik ekonomi. - Penulisan jurnal secara bersilang. - Pertukaran  dosen secara  berkala  per- enam bulan sekali. 2 RSUD Indramayu - Test penerimaan pegawai  tidak tetap - Melaksanakan recruitment terhadap 1300 calon pegawai tidak tetap. Tercapai 3 DPRD Kota Bandung - Kajian Akademik - Lembaga penjaminan  kredit terhadap usaha mikro  kecil  dan menengah  melalui dana  APBD  Kota Bandung - Potensi retribusi PKL terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung - Optimalisasi kinerja  pengelolaan LKM dalam rangka
peningkatan
UMKM  di  Kota Bandung - Penatalaksanaan dokumen  produk hukum bagi hukum persidangan sekretariat  DPRD Kota Bandung. Tercapai 4 Fakultas Kedokteran Unpad - Penyuluhan Bersama - Penyuluhan kesehatan  tentang pencegahan  dini  di kecamatan  Surade Kabupaten Sukabumi. Proses 5 Kabupaten Garut - Pemekaran Garut Selatan - Potensi Daerah Garut Selatan Proses
6 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi - Kajian akademik - Potensi Masyarakat miskin  Kabupaten Garut dan Sukabumi Proses 7 Kabupaten Kuningan - Kajian Akademik - Produk  Unggulan Legislatif & Eksekutif Proses 8 Kementerian Dalam Negeri - Kajian Akademik - Kajian produk perundang- undangan - Bintek bagi anggota dewan baru Proses 9 Kementerian Luar Negeri - ASEAN Center - Pendirian pusat studi ASEAN - Kajian ASEAN Proses
Sumber data: Komisi Penjaminan Mutu FISIP 2014
Berdasarkan tabel 3.2. di atas terdapat 6 (enam) kerjasama yang masih proses dan 3 (tiga) yang sudah tercapai. Perlu kiranya dicari akar penyebabnya mengapa target kerjasama itu tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Akreditasi  jurusan  yang  sasaran  mutu  ditargetkan  dari  ketiga  jurusan  yaitu Administrasi Negara, Sosiologi dan Manajemen mendapat akreditasi A, namun kenyataannya  Sosiologi  dapat  akreditasi  B  dan  2  (dua)  jurusan  lainnya  yaitu Administrasi Negara dan Manajemen dapat akreditasi C. Penjelasan lebih lanjut dari  point  2  tentang  pencapaian  nilai  akreditasi  jurusan  secara  rinci  dijelaskan dalam tabel 1.5 sebagai berikut :

## Tabel 4
Pencapaian Nilai Akreditasi Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No   Jurusan Nilai Akreditasi Keterangan 1 Sosiologi Terakreditasi “B” - Kurangnya Kerjasama. - Belum masuk asosiasi. - Dokumen Kurang lengkap
2 Administrasi Negara Terakreditasi “C” - Kurangnya kerjasama.
- Belum meluluskan alumni. - Tidak hasil karya mahasiswa - Belum terserapnya di bursa kerja.
- Dokumen kurang lengkap 3 Manajemen Terakreditasi “C” - Kurangnya kerjasama. - Belum meluluskan alumni. - Tidak hasil karya mahasiswa - Belum terserapnya di bursa kerja. - Dokumen kurang lengkap
Sumber data: Jurusan Sosiologi, Administrasi Negara, dan Manajemen 2014 Dari rincian dan penjelasan tabel 2.3. menunjukkan bahwa dari kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh fakultas berkenaan dengan akreditasi keseluruhan jurusan ( Sosiologi, Administrasi Negara, dan Manajemen ) mendapat akreditasi A, itu belum tercapai  sama  sekali  (Sosiologi  mendapat  Akreditasi  B,  Administrasi  Negara  dan Manajemen mendapat Akreditasi C). Maka dari itu perlu kiranya ditelusuri sehingga akan terlihat benang merahnya mengapa akreditasi jurusan yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung tidak dapat mencapai target sesuai dengan penetapan kebijakan mutu.
Selanjutnya,  pada  proses  kegiatan  akademik,  seluruh  civitas  akademika melaksanakan seluruh aktivitas akademiknya sesuai dengan arahan kebijakan mutu dan  sasaran  mutu  yang  ditetapkan  oleh  fakultas.  Mulai  dari  proses  pendaftaran mahasiswa melalui SNMPTN, SBMPTN, SPANPTAIN, UMPTAIN Tulis, dan terakhir yaitu PMB Reguler. Setelah seluruh pendaftar tersaring melalui beberapa pilihan cara pendaftaran,  mahasiswa  akan  diberi  pengenalan  mengenai  perguruan  tinggi  dan fakultas yang dipilih melalui kegiatan OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik) yang selanjutnya  akan  disaring  kembali  melalui  OPAK  jurusan.  Dalam  kegiatan  ini, seluruh mahasiswa baru akan diberikan pengarahan serta pemahaman secara umum mengenai  seluruh  kegiatan  akademik  yang  akan  dilaksanakan  di  masing-masing fakultas yang dipilih. Setelah semua rangkaian kegiatan pengenalan Universitas dan Fakultas  telah  selesai  maka  seluruh  mahasiswa  pun  akan  mengikuti  kegiatan perkuliahan  sesuai  yang  telah  dipetakan  oleh  fakultas  dalam  peta  proses  jasa pendidikan.
Proses  pendidikan  yang  efektif  umumnya  memiliki  sejumlah  karakteristik proses  antara  lain  adalah  proses  belajar  mengajar  yang  efektifitasnya  tinggi.  Ini ditunjukkan  oleh  sifat  proses  belajar  mengajar  yang  menekankan  padaa pemberdayaan  mahasiswa.  Karakteristik  pemimpin  pun  menjadi  salah  satu  modal dalam seluruh proses kegiatan pendidikan. Pimpinan fakultas, dalam hal ini adalah dekan  memiliki  peran  yang  kuat  dalam  mengkoordinasikan,  menggerakkan,  dan menyerasikan  semua  sumber  daya  pendidikan  yang  tersedia  di  FISIP  UIN  SGD Bandung. Team work yang kompak, dinamis, dan mendukung secara penuh terhadap kebijakan Sistem Penjaminan Mutu merupakan karakteristik yang dituntut, karena output  pendidikan  merupakan  hasil  kolektif  civitas  akademika,  bukan  hasil individual. Partisipasi yang tinggi dari seluruh civitas akademika merupakan awal dari sebuah keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan sistem lama ke sistem baru  harus  menjadi  sesuatu  yang  menyenangkan  bagi  seluruh  civitas  akademika sehingga output pendidikan yang dihasilkan akan mendorong fakultas berkembang menuju perubahan yang lebih baik.
Output pendidikan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik  dan  output  berupa  prestasi  non-akademik.  Output  akademik  berupa lulusan  mahasiswa,  IPK  yang  diperoleh,  karya  ilmiah  yang  dihasilkan,  dan  mutu akademik  yang  dihasilkan  dari  masing-masing  mahasiswa  itu  sendiri.  Output  non akademik dapat berupa kerjasama yang baik sebagai sebuah team, hasil kinerja yang tinggi, pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan, serta daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan baru yang dilaksanakan di lingkungan fakultas.
Output  pendidikan  yang  dilaksanakan  sebagai  sebuah  sistem,  tentunya diharapkan  prestasi  pendidikan  yang  dihasilkan  melalui  proses  pembelajaran  dan managerial  yang  sudah  sesuai  mutu  pendidikan  dapat  menghasilkan  outcome pendidikan  sesuai  dengan  harapan.  Terserapnya  mahasiswa  di  bursa  kerja  sesuai dengan keahlian merupakan oucome pendidikan yang secara konsisten dilaksanakan guna memperbaiki, meningkatkan, serta mempertahankan kualitas mutu pendidikan.
Dengan  adanya  Sistem  manajemen  mutu  ISO  9001  :  2008  di  FISIP  UIN Bandung,  yang  merupakan  bentuk  konkret  dari  kebijakan  formulasi  diharapkan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu kebijakan pemantauan atau monitoring. Untuk  pencapaian  keberhasilan  implementasi  Sistem  manajemen  mutu  ISO  9001  : 2008  di  FISIP  UIN  Bandung  perlu  diperhatikan  berbagai  faktor  yang  akan mempengaruhinya yang diantaranya proses politik dan administrasi.

## Sumber  Daya  Kebijakan  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  di  FISIP  UIN Bandung
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  bergantung  pada  kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.Selain sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial  dan  waktu  menjadi  perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Van Meter & Van Hornmenegaskan:
“ Policies  furnish  more  than  the  standards  and  objectives  against  which  to  judge implementation: they also make available resources which facilitate their administration. These  resources  may  include  funds  or  other  incentives  in  the  program  that  might encourage or facilitate effective implementation. ” (Van Meter & Van Horn, 1975:465).
Sumber  daya  kebijakan  ini  harus  juga  tersedia  untuk  memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif  lain  yang  dapat  memperlancar  implementasi  suatu  kebijakan.  Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
Sumber  daya  yang  tersedia  di  FISIP  UIN  Bandung  merupakan  hal  yang signifikan  dan  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan administrasi akademik. Sumber daya tersebut dapat diidentifikasi antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya pendukung lainnya berupa sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Tercapainya  tujuan  organisasi  dengan  cepat dan  mudah  adalah  sumbangan  yang  besar  dari  sumber  daya.Dalam  kaitannya dengan  hal  tersebut,  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975:  471)  mengemukakan  bahwa
sumber  daya  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan.Salah  satu  sumber  daya  adalah  sumber  daya  manusia  yang  memiliki peranan  yang  besar  dalam  mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  suatu  tujuan organisasi.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  Siagian  (2002:87)  menyatakan  bahwa  unsur manusia  dalam  organisasi  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  karena manusialah  yang  bisa  mengetahui input-input apa  saja  yang  perlu  diambil  dari lingkungan  dan  bagaimana  caranya  untuk  mendapatkan input-input tersebut, teknologi, dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input-input tadi menjadi output yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).
1) Sumber Daya Pelaksana
Peran  FISIP  UIN  Bandung  sebagai implementor utama  kebijakan penyelenggaraan  administrasi  akademik  terkonsentrasi  pada  pendayagunaan sumber daya pelaksana (Pegawai Negeri Sipil) yang dimiliki dan terwadahi dalam strukturorganisasi  relevan  dengan  domain  tugas  pokok,  misi,  dan  fungsi  yang diembannya  sebagaimana  dikemukakan  Gibson  (1996:332)  bahwa  agar  suatu organisasi  dapat  benar-benar  mencapai  tujuannya  secara  penuh,  maka  struktur organisasi itu harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat.
Secara  kuantitatif  proses  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan administrasi  akademik  belum  mendapatkan  dukungan  sumber  daya  pelaksana administrasi akademik yang memadai dengan jumlah Tenaga kependidikan 22 orang dan jumlah tenaga pendidik sebanyak 139 orang.
Dengan sumber daya yang dimiliki seharusnya tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada masing-masing individu dapat dikerjakan secara maksimal.
Kemudian dalam kualitas sumber daya pelaksana yang ada masih memiliki kelemahan,  terutama  masih  belum  sinergisnya  para  pelaksana  dalam  memproses penerbitan  administrasi,  terutama  dalam  lemahnya  komunikasi  antar  bagian administrasi  yang  terkait  dengan  rekomendasi  penerbitan  administrasi.Hal  itu terindikasikan dari banyaknya keterlambatan penerbitan administrasi di FISIP UIN Bandung, salah satunya karena adanya keterlibatan oknum pelaksana di lingkungan FISIP UIN Bandung.
Belum sinergisnya para pelaksana dalam memproses penerbitan administrasi yang ada menjadikan proses penyelenggara manajemen mutu tidak efisien akibat dari lemahnya  dukungan  sumber  daya,  sehingga  pencapaian  standar  dan  tujuan diimplementasikan  penyelenggaraan  administrasi  akademik  yang  cepat,  tepat  dan transparan didukung penuh dengan pelaksana bermental tepatgunamerupakan salah satu  syarat  keefektifan  proses  dalam  mengimplementasikan  manajemen  mutu standar  ISO,  artinya  jika  implementasi  manajemen  mutu  standar  ISO  dikehendaki efektif, maka implementor harus memperhatikan standar dan tujuan dalam pelayanan kepada civitas akademika yang lebih cepat dan lebih baik sebagai dasar keberhasilan proses pelayanan efektif.
Menurut Islamy (1984:44), kesiapan agen pelaksana dalam pelaksanaan suatu kebijakan  tidak  terlepas  dari  sumber  daya  yang  memadai  dari  sumber  daya  yang harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti: 1) human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya); 2) financial resources; 3) technological resources; dan 4) physiological resources .
Sedangkan Sundari (2009:164) berpendapat bahwa penyebab atau hambatan kesiapan civitas akademika dalam menerima transformasi dan perubahan ada tiga macam,  yakni:  1)  hambatan  internal,  yaitu  hambatan  yang  timbul  dari  civitas akademika  itu  sendiri  atau  kultur  dan  budaya;  2)  hambatan  eksternal,  lingkungan civitas akademika (birokrasi/pemerintah); 3) tingkat kesadaran rendah dan kurang informasi.
Mengacu  kepada  pendapat  dari  Sundari,  dikaitkan  dengan  implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi akademik, maka ketidaksiapan implementor kebijakan pada FISIP UIN Bandung adalah merupakan suatu sikap atau kebiasaan yang membudaya. Para pegawai selama ini selalu berdasarkan atau selalu menunggu petunjuk pelaksanaan (teknis) yang ada.Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak kreatif, sukar menerima perubahan seperti halnya dalam hal mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan administrasi akademik. Ditemukan juga indikasi bahwa pelaksana yang ada lebih cenderung menunggu petunjuk/arahan dari atasan. Inisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak diperintahkan atau tidak ditugaskan oleh atasan sangat kurang. Hal itu terjadi karena pada umumnya para pelaksana lebih cenderung memiliki loyalitas kepada atasan, bukan kepada organisasi. Sehingga, cara berfikir  tersebut  membuat  bawahan  lebih  takut  oleh  atasan  dari  pada  oleh  aturan organisasi. Indikasi tersebut terlihat pada tingkat keinginan menyelesaikan pekerjaan, kecenderungan membantu rekan kerja, dan dukungan pada tujuan organisasi.
Kelemahan lainnya, SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada umumnya belum berorientasi pada prestasi kerja, tetapi lebih cenderung melaksanakan tugas asal  gugur  kewajiban  dan  mematuhi  perintah  atasan,  yang  penting  datang  dan pulang  kantor  tepat  pada  waktu  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan,  kurang berorientasi pada efektivitas dan prestasi kerja.
Dengan demikian, posisi sumber daya pelaksana merupakan aset manajemen yang paling penting dan yang membuat sumber daya manajemen lainnya bekerja. Sumber  daya  manusia  turut  menentukan  efektivitas  manajemen  yang  berpuncak pada aktivitas pembuatan dan implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks ini adalah proses implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi akademik.

## 2) Sarana
Dalam  perspektif  manajemen,  selain  sumber  daya  manusia,sarana  kantor merupakan  aspek  sumber  daya  material  yang  penting,  yaitu  berupa  peralatan perkantoran  ( office  equipment )  untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan kegiatan/pekerjaan kantor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Dalam  tataran  praktis,  peralatan  kantor  dimaksud  dapat  dibedakan  dalam bentuk  peralatan  kantor  yang  bersifat  nonelektronik  dan  peralatan  kantor  yang bersifat  elektronik  serta  sarana  mobilitas  kantor  (sarana  transportasi),  yang kesemuanya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan kantor ( office work ) dalam rangka penyelenggaraan administrasi.
Secara  manajerial,  FISIP  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  juga  telah menyediakan dukungan sarana atau peralatan perkantoran ( office equipment ) untuk mengimplementasikan  kebijakan  penyelenggaraan  administrasi  akademikyang
dilakukan oleh pelaksana FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ada di Unit pelayanan teknis. Dukungan sarana kantor tersebut berbentuk peralatan kantor, baik yang  bersifat  nonelektronik  maupun  peralatan  kantor  yang  bersifat  elektronik  dan peralatan komunikasi serta transportasi.
Ketersediaan/kesiapan  dukungan  sumber  daya  manajerial  non  pelaksana tersebut  tampaknya  cukup  mengakselerasi  pelaksanaan  kegiatan  administrasi akademik, komunikasi, dan koordinasi antar civitas akademika dan antar unit kerja serta kelancaran transportasi pelaksana dalam kegiatan operasional di lapangan yang memerlukan  kecepatan  kerja  dalam  rangka  pelayanan  administrasi.  Hal  itu  juga mengindikasikan bahwa FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung cukup responsif dan  apresiatif  dalam  menyediakan  dukungan  sarana  perkantoran  yang  memadai sebagai kelengkapan terhadap kesiapan dukungan sumber daya manajerial lainnya dalam  rangka  kelancaran  kegiatan  operasional  implementasi  kebijakan penyelenggaraan administrasi akademik.
Dalam kaitannya dengan dukungan sarana kantor yang berbentuk peralatan tersebut,  tentunya  dapat  memperlancar  pekerjaan.  Namun  demikian,  belum berhasilnya  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  pelaksanaan  kerja  organisasi pada  civitas  akademika  yang  menjadi implementor kebijakan  penyelenggaraan administrasi akademik belum didukung oleh teknologi secara menyeluruh sehingga dalam pelaksanaan kerja kerapkali mengalami hambatan.

## 3) Anggaran
Sebagai  suatu  sistem  dalam  manajemen  mutu,  sumber  daya  yang  riil  yang inherent dalam  internal  manajemen  tidak  hanya  berupa  sumber  daya  insani  yang terposisi  sebagai  aset  intelektual  organisasi,  namun  juga  berupa  dana  dan  sarana sebagai sumber daya pendukung keberhasilan mencapai tujuan organisasi.
Di dalam Anggaran FISIP UIN Bandung, kebutuhan anggaran dikelompokkan ke  dalam  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung.Belanja  tidak  langsung dialokasikan  dalam  bentuk  biaya  rutin  (gaji,  pemeliharaan  dan  sebagainya), pengembalian  pinjaman  dan  lain-lain,  sedangkan  belanja  langsung  adalah  belanja program yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
Dukungan sumber daya, baik sumber daya pelaksana, sarana, maupun sumber daya  pendanaan  secara  kuantitas  dan  kualitas  dalam  memberikan  daya  dukung terhadap  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  administrasi  akademik  telah memadai.Dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan peruntukankebutuhan kegiatan akademik.
Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa yang membuat kaitan ( linkages ) yang  dibentuk  antara  sumber-sumber  daya  kebijakan  dan  tiga  komponen  lainnya. Menurut Van Meter dan Van Horn, tipe dan tingkat sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi antar organisasi pelaksana. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lainnya hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana dapat  dicapai  hanya  jika  sumber-sumber  yang  tersedia  adalah  cukup  untuk mendukung  kegiatan  tersebut.  Pada  sisi  yang  lain,  disposisi/sikap  para  pelaksana dapat  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  tersedianya  sumber-sumber  daya.  Jika jumlah  dana  dan  sumber-sumber  lain  dipandang  tersedia,  maka  para  pelaksana mungkin memandang program dengan senang hati dan kemungkinan besar hal ini
akan  mendorong  ketaatan  para  pelaksana  kebijakan  karena  mereka  berharap  akan memperoleh keuntungan dari sumber-sumber tadi. Hal sebaliknya juga dapat terjadi. Bila suatu program tidak mempunyai cukup sumber-sumber daya pendukung dan dengan demikian tidak prospektif, maka dukungan dan ketaatan terhadap program akan menurun.
Dengan  demikian,  seperti  dijelaskan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn,  kaitan antara  sumber-sumber  daya  dan  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  dari yurisdiksi  atau  organisasi  pelaksana  menunjukkan  bahwa  tersedianya  sumber- sumber  dana  dan  sumber-sumber  daya  yang  lain  mungkin  akan  menimbulkan tuntutan untuk berperan serta dalam implementasi program yang berhasil. Faktor ini juga akan mendorong kelompok-kelompok yang pasif untuk berperan serta dalam implementasi  kebijakan.  Dengan  kata  lain,  motivasi  mencari  keuntungan  dari sumber-sumber  daya  yang  tersedia  akan  mendorong  para  pemeran  serta  baru  di dalam  proses  implementasi  kebijakan.  Akan  tetapi,  apabila  sumber-sumber  daya yang  tersedia  sangat  terbatas,  para  individual  dan  kepentingan-kepentingan  yang terorganisir akan memilih jalan menentang kebijakan berdasarkan perbandingan nilai keuntungan yang didapat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa dari 8 kebijakan  mutu  dan  17  sasaran  mutu  yang  ditetapkan  oleh  fakultas  dalam  rangka memperbaiki  mutu  pendidikan,  terdapat  15  point  sasaran  mutu  fakultas  yang tercapai  dan  2  point  sasaran  mutu  fakultas  yang  tidak  tercapai.  Indikasi  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  Sistem  Manajemen  Mutu  (SMM)  ISO  9001:2008 mampu membawa perubahan besar bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung.  Kebijakan  mutu  dan  sasaran  mutu  yang  dibuat  untuk  menjadi guidance dalam seluruh aktivitas akademik dan administrasi dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan mutu akademik fakultas dapat diimplementasikan dengan cukup baik. Akan  tetapi,  terdapat  dua  point  dari  17  point  sasaran  mutu  fakultas  yang  belum tercapai.  Belum  berhasilnya  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada dua point sasaran mutu fakultas, yaitu pada perluasan jaringan kerjasama fakultas dan pencapaian nilai akreditasi fakultas adalah karena belum memenuhi terhadap standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan,  aktivitas  implementasi  dan  komunikasi  antar  organisasi,  karakteristik implementor, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan kecenderungan implementor.
Dari kesimpulan tersebut, membuktikan bahwa hasil penelitian yang dicapai adalah  sebagai  fakta  empirikal  kualitatif  yang  memberikan  konstribusi  bagi implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik secara teoritis maupun secara praktis.

## Referensi
Agustiono,  Leo.  2006. Politik  dan  Kebijakan  Publik. Bandung.  Asosiasi  Ilmu  Politik Indonesia (AIP) bekerja sama dengan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
A Hanief Saha Ghafur, 2008. Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia (Suatu Analisis Kebijakan) . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Creswell,  John  W. Research  Design  Qualitative  &  Quantitative  Approaches, California- London-New Delhi: SAGE Publications, 1994
Cushway.  Barry.  Dan  Derek  Lodge.  1993. Perilaku  dan  Desain  Organisasi:  Struktur, Pekerjaan, Peran, Komunikasi, dan Motivasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Dahl, Robert A., Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
Davis,  K  and  Newstrom,  J.W.  1990. Perilaku  dalam  Organisasi. Terjemahan,  Jakarta: Erlangga
Dye,  Thomas  R.  1981. Understanding  Publik  Policy ,  Englewood  Cliffs,  New  Jersey  : Prentice-Hall.
Dess, A. & Miller A. 1994. Strategic Management. New York: McGraw-Hill Inc. Dunn William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Edisi Kedua
Edwards  III,  G.C,  1980. Implementing  Public  Policy ,  Washington  :  Congressional Quarterly Press.
Edwards III, George C and Sharkansky, Ira. 1978. The Policy Predicament ; Making and Implementing Public Policy . San Francisco : W.H. Freeman and Company. Edward  Sallis,  2012. Total  Quality  Management  in  Education  (Manajemen  Mutu Pendidikan) . Yogyakarta: IRCiSoD Efansyah, Noor. 2006. Modul pelatihan ISO 9001:2000. Focus, Jakarta
Gibson. L. James, 1997. Organisasi : Perilaku Struktur dan Proses , Terjemahan Nunuk Adiarni, Jakarta : Binarupa Aksara.
Goetsch D.L dan Davis D.L. 2002. Introduction to Total Quality: Quality Management for Production, Process, and Service . Edisi Terjemahan. Alih Bahasa oleh Benyamin Molan.  Manajemen  Mutu  Total:  Manajemen  Mutu  untuk  Produksi, Pengelolaan, dan Pelayanan. Jilid I. PT Prenhalindo. Jakarta.
International  Organization  for  Standardization.  2000. ISO  9001:2000  -Quality Management System- Requirements . International Organization for Standardization. Geneve.
Islamy, M. Irfan. 1984. Prinsip-Pinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara: Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno, 1989. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen , Jakarta : CV.Haji Mas Agung.
Hogwood, B.W. & Lewis A. Gunn. 1984. Policy Analysis For The Real World , New York : Oxford University Press.
Jones, C.O. 1984. An Introduction to the Study Of Public Policy , Third Edition, California : Wadsworth, inc.
----------,  1994. Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy) ,  Terjemahan  Ricky  Istanto. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Kartini  Kartono.  2006.  “ Pemimpin  dan  Kepemimpinan”, Penerbit  PT.  Rajagrafindo Persada,  Jakarta.
Kast,  Fremonte  E.  and  James  E.  Rosenzweig.  1985. Organizational  &  Management, McGrew Hill Book Co., Singapore.
Kolarik. W. J. 1995. Creating Quality: Concept System, Strategies, and Tools. McGraw-Hill, Inc. International Edition, 1995
Ma’mun, Sjaefuddin. 2005, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Terhadap Pencapaian Efektifitas Pemeliharaan Jalan Provinsi di Jawa Barat
Marele S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press
Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei , LP3ES, Jakarta. Mazmanian, D.A., & Paul Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy , London : Scott, Foresman and Company.
Moleong,  Lexy  J.  2002.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung.  Remaja Rosdakarya
Munro-Faure,  L.,  Munro-Faure,  M.  1992. Implementing  Total  Quality  Management . Longman Group UK Limited. London.
Meter, Donald, S. Van & Carl E Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process; A Conceptual frame Work, Beverly Hills, Sega Publication Inc.
Miles Matthew B dan Huberman A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah : Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta UI Press.
Mueller,  Daniel  J,  1986, Mengukur  Sikap-sikap  Sosial  (Measuring  Social  Attitudes); terjemahan. Cecep Syarifuddin dkk, Fisip Press Unpas,
Mulyana, Dedi. 2001. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar.Bandung : Remaja Rosdakarya Nanang  Fattah.  2013. Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan, Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya
Nazir, M. 1999. Metode Penelitian . Penerbit : Ghalia Idonesia, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan (I, II, III, IV, V) BKU Ilmu Pemerintahan : Jakarta.
Novak, Joseph, D. 1986. Learning How to Learn. Australia: Cambridge University Press Melbourne
Nugroho,  Riant  D,  2003. Kebijakan  Publik  (Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi) ,  PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan daan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta Oxford. 2000. University Press. Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar
Roger Simon, 2000, Gagasan-gagasan Politik Gramsci , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sadu, 2002. Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah . Penerbit: Fokusmedia Bandung Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara. Soenarko. 1998. Kebijaksanaan Pemerintah , Surabaya: Papyrus Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi , Bandung : Alfa Beta. Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Aipi Bandung bekerja sama dengan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Thoha Miftah. 2007. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta. Kencana Tjiptono, F., Diana, A. 2003. Total Quality Management . Andi Offset. Yogyakarta.