## UPAYA PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : erwandi.unka@gmail.com

## Abstract
The  orderly  administration  of  the  village becomes  the  authority  of  the  Sintang  District Village  Empowerment  and  Village  Administration Office  which  aims  to  achieve  good  and  effective village government performance in its administration  system.  The  research  method  used is  a  qualitative  descriptive  approach,  data  analysis techniques  are  qualitative,  the  tools  used  are Observation  Guide,  Interview  Guidelines  and documentation.  The  subjects  of  the  study  were  5 people,  namely  the  Head  of  the  Sintang  District Village  Community  Empowerment  and  Village Empowerment  Office,  Sintang  District  Village Empowerment  and  Community  Empowerment
Office Secretary, Sintang District Village
Empowerment  and  Community  Empowerment Office  Administration  Staff,  the  Administrative Staff  of  the  Sintang  District  Village  Community Empowerment  and  Government  Administration Office. Village Chief in Sintang Regency 2 people. Implementation  of  Administrative  Guidance  is carried  out  on  an  ongoing  basis  through  technical guidance, work meetings and direct visits to
villages,  Coordination  in  the  Implementation  of Administrative Coaching is carried out internally in  the  Office  of  Community  Empowerment  and Village  Government  by  the  Head  of  the Institutional  Section  because  of  the  interrelated coaching  from  various  aspects  such  as  finance and also administrative order , Supervision of the implementation  of  Administrative  Development together according to the authority of the Office of  Community  Empowerment  and  Village Government
Keywords:
Efforts, Guidance, Orderly Administration.

## Abstrak
Tertib administrasi desa menjadi kewenangan  pada  Dinas  Pemberdayaan  dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang  yang bertujuan  untuk  mencapai  kinerja  pemerintah  desa yangbaikdanefektifdalamsistemadministrasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan  deskriptip  kualitatif,  teknik  analisis data  adalah  kualitatif,  alat  yang  digunakan  yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan
dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 5 orang yaitu  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang, Sekretaris  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang,  Kepala Bidang  Kelembagaan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang,  Staf  Administrasi  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang.  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Sintang  2 orang.
Pelaksanaan  Pembinaan  Administrasi dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis, rapat kerja dan peninjauan langsung  kedesa-desa,  Koordinasi  Dalam
Pelaksanaan Pembinaan Administrasi
dilakukan  di  internal  Dinas  Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa oleh Kepala Seksi Kelembagaan kareana karena keterkaitan pembinaan dari berbagai aspek seperti keuangan  dan  juga  tertib  administrasinya,
Pengawasan pelaksanaan Pembinaan
Administrasi  secara  bersama-sama  menurut kewenangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kata Kunci : Upaya, Pembinaan, Tertib Administrasi.

## Pendahuluan
Administrasi  desa  merupakan  seluruh kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  tata  pemerintahan,  dalam konteks administrasi desa yang lebih sederhana yaitu  bentuk-bentuk  pelaporan  dan  arsip-arsip desa  yang  menjadi  tanggungjawab  pemerintah desa,  selain  itu  administrasi  desa  juga  sebagai bukti  dari  tertib  penggunaan  anggaran-anggran dan  bantuan  desa  yang  direalisasikan  sesuai dengan  rencana  kerja  anggaran  dan  disertai dengan bukti administrasi penggunaannya.
Pentingnya  pembinaan  pada  seluruh pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan  pada  dasarnya  sebagai  suatu proses  yang  berkelanjutan  menuju  pada  suatu tatanan  pelaksanaan  administrasi  yang  lebih baik.  Menurut  Manulang  (2009  :  11)  Dalam istilah Manajemen pembinaan dapat di samakan  dengan  Comanding  yaitu  fungsi manajemen yang berhubungan dengan bimbingan,saran,perintah  dalam  melaksanakan tugas  masing-masing  agar  tugas  dapat  tertuju pada tujaun semula. Berdasarkan pada pendapat  tersebut  dapat  diartikan  bahwa pembinaan  pada  pemerintah  desa  khususnya dalam  konteks  administrasi  agar  mengarah pada  konsep  good  governance  di  desa  dimana pemerintahan yang efektif dan kuat merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangunan.
Pembinaan  dalam  hal  ini  untuk  melihat secara  satu  persatu  desa  atau  pemerintah  desa yang  bermasalah  akan  tetapi  meninjau  dari sudut  pandang  pembinaan  yang  dilakukan dalam upaya mengarahkan setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengacu  pada  suatu ketetapan  yang  standar.
Sehingga seluruh  desa  di  bimbing  untuk  tetap bekerja sesuai dengan peraturan tersebut, Dengan kata lain peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan  Desa  lebih  pada  upaya prefentif  pada  pemerintah  desa  dalam  berbagai aspek sehingga pemerintah desa tidak melakukan kesalah  dalam  administrasinya,  sebaliknya  jika terdapat  kekeliruan  dalam  adminisrasi  masih diberikan waktu untuk memperbaiki.

## Pembahasan

## A. Pelaksanaan Program Pembinaan

## Administrasi Pemerintahan
Menurut  Gie  (2007  :  12)  Administrasi perDinasan dapat didefenisikan sebagai perencanaan,  pengendalian,  dan  pengorganisasian pekerjaan  perDinasan,  serta  penggerakkan  mereka yang  melaksanakannya  agar  mencapai  tujuan- tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Menurut Affidudin  (2010:44)  yaitu  bagian  dari  proses manajemen yang berhubungan dengan institusi dan pelaksanaan  prosedur  yang  digunakan  untuk menentukan dan mengkomunikasikan program dan perkembangan kegiatan diatur dan dicek berdasarkan  target  dan  rencana.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa manajemen perDinasan merupakan  rangkaian  aktivitas  merencanakan, mengorganisasikan,  mengarahkan,  mengawasi  dan mengendalikan hingga menyelenggarakan
secara tertib pekerjaan administrasi perDinasan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.
Menurut Gie (2007 :16) ruang lingkup tugas  administrasi  perDinasan  dapat  dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan- keterangan  yang  berwujud  6  (enam)  pola perbuatan, yakni :
a.  Menghimpun  yaitu  :  kegiatan-kegiatan mencari  dan  mengusahakan  tersedianya segala  keterangan  yang  tadinya  belum ada  atau  berserakan  dimana-mana sehingga  siap  untuk  dipergunakan bilamana diperlukan.
b. Mencatat yaitu : kegiatan yang mebubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan- keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi  modern  sekarang  ini  termasuk pula  memateri  keterangan-keterangan  itu dengan  alat-alat  perekam  suara  sehingga dapat  didengar,  pencatatan  dengan  pita rekaman.
c. Mengelola yaitu:bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud  menyajikannya  dalam  bentuk  yang berguna.
d. Mengganda yaitu : kegiatan memperbanyak  dengan  berbagai  cara  dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
e. Mengirim yaitu : kegiatan menyampaikan
dengan berbagai cara dan alat dari satu
pihak kepihak lain. f.  Menyimpan yaitu  :  kegitan  menaruh dengan  berbagai  cara  dan  alat  ditempat tertentu yang aman.
Berdasarkan  dari  pemahaman  para  ahli tersebut  dapat  di  asumsikan  bahwa  administrasi perDinasan  menjadi  bagian  yang  sangat  penting dalam  menjalankan  setiap  pelaksanaan  kerja sehingga  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  dapat terealisasi dengan baik. kelanjutan dari efektifitas administrasi  yang  berjalan  dengan  baik  yaitu terpolanya  perencanaan  pada  masa  yang  akan datang  bagi  instansi  tersebut.  demikian  juga dengan  pemerintahan  desa  yang  menjalankan tugas-tugas  pembangunan  masyarakat  harus mengacu pada suatu manajemen dalam administrasi  agar  adanya  keseragaman  dalam proses-proses  perencanaa,  pelaksanaan  dan  juga dalam tahapan pertanggunjawaban pada pemerintah  berupa  laporan  penyelenggraan alokasi untuk pembangunan.
Berikutnya hasil  wawancara  dengan Sekretaris  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang  dalam proses  pelaksanaan  pembinaan  administrasi pemerintah  kabupaten  memberikan  berbagai macam materi khususnya yang berkenaan dengan keuangan  desa  yaitu  dengan  pendampingan untuk  program  sitem  keuangan  desa  yang  sudah memnggunakan  program  komputer  bagi  setiap desa. Pembinaan umumnya untuk mencapai
kesamaan  pemahaman  anatara  pemerintah daerah  karena  adanya  kebijakan  terhadap sistem  administrasi  desa  dan  juga  pemerintah desa sebagai pengguna ADD.
Berlandaskan  pada  hasil  wawancara  yang telah terhimpun dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten  Sintang  dapat  di  deskripsikan  bahwa perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  tataran kebijakan  administrasi  memerlukan  sosialisasi kepada pemerintah desa.  Melalui bimbingan  teknis yang dilakukan secara serentak dengan mengundang kepala desa untuk ikut dalam kegiatan tersebut.  Materi  bimbingan  umumnya  mengacu pada  kewajiban  pemerintah  desa  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  sudah ada. Sedangkan untuk keuangan desa saat ini harus menggunakan suatu program khusus yang menggunakan media komputerisasi dan setiap desa harus  memiliki  nomor  registrasi  dalam  rencana keuangannya. Sistem pelaporan juga harus menggunakan  pedoman  pelaporan  yang  harus  di kerjakan  sesuai  dengan  waktunya  jika  tidak  maka akan  berpengaruh  pada  anggaran  dana  desa  tahun berikutnya.
Peningkatan  kinerja  kerja  aparatur  desa dalam  hal  administrasi  tentunya  belumlah maksimal  walaupun  setiap  tahun  sudah  diadakan bimbingan  teknis.  Permasalahan  yang  sering terjadi  bahwa  tidak  semua  aparatur  desa  dapat mengikuti  dan  memahami  berbagai  sistem  dan program karena keterbatasan akses-akses
sehingga  perbaikan  sistem  administrasi  sering mengalami  hambatan  dan  untuk  itu  Dinas PMPD  selalu  memberikan  pendampingan  bagi perbaikan administrasinya.
Hasil  wawancara penelitian dengan  Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang  diperoleh  informasi  bahwa  pelaksanaan bimbingan  teknis  dibagi  menjadi  dua  yaitu  untuk kepala  desa  dan  Ketua  BPD  serta  untuk  aparatur desa  pada  bagian  kelembagaan.  sedangkan  untuk bidang  keungan  dilakukan  satu  kali  yaitu  dengan mengundang bendahara desa dan juga kepala desa. Bimbingan  teknis  beisikan  materi-materi  tentang kebijakan  pemerintah  dalam  administrasi  dan  juga pedoman pelaksanaan kegiatan kerja dan pembangunan di desa, dan juga pemberdayaan aset desa  seperti  BUMDes  yang  sudah  disosialisasikan pada pemerintah desa.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan KepalaBidangKelembagaanDinasPemberdayaan Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang  sistem  pelaksanaan  bimbingan  teknis selama tiga hari dan selanjutnya di lakukan rapat kerja  atau  raker  dengan  kepala  desa  sebagai tindak  lanjut  dari  bimbingan  teknis.  Program penertiban  sistem  administrasi  desa  dikarenakan selama  ini  relatif  banyak  pemerintah  desa  belum dapat  melaksanakan  tujuan  pembangunan  secara efektif  sedangkan  dana  yang  dikeluarkan  untuk tujuan pembangunan cukup besar.
Mengacu pada hasil wawancara
dengan  Kepala  Bidang  Kelembagaan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Pemerintahan Desa  Kabupaten  Sintang  dapat  dijelaskan bahwa  secara  teknis  pelaksanaan  bimbingan teknis  bersifat  berkelanjutan  dimana  sistem yang  digunakan  yaitu  pelaksanaan  bimbingan teknis  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  rapat kerja dengan pemerintah desa dengan  meminta kepada  pemerintah  desa  untuk  menyampaikan implementasi  dari  hasil  bimbingan  teknis tersebut.  dalam  hal  ini  pemerintah  kabupaten juga membagikan panduan dan pedoman dalam bentuk  buku  dan  sofcopy  kepada  kepala  desa untuk dipelajari serta diimplementasikan dalam sistem  administrasinya.  Adapun  kesalahan- kesalahan dalam implementasi sistem administrasi  masih  diberikan  waktu  untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke bagian kelembagaan Dinas PMPD kabupaten Sintang.
Pelaksanaan  pembinaan  yang  dilakukan secara  terjadwal  tersebut  telah  memiliki  banyak kemajuan walaupun masih ada beberapa desa yang belum  mampu  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijak  administrasi  tersebut.  Selain  itu  koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten  juga  di  arahkan  agar  dalam  sistem administrasi selalu berada dalam koridor aturan dan untuk mewujudkan kinerja kearah tersebut tentunya memerlukan  proses  dan  waktu  bagi  pemerintah desa.  Jika  melihat  perubahan-perubahan  dalam sistem  administrasi  pemerintahan  sangat  wajar pemerintah desa
mengalami  banyak  kesulitan  dan  hambatan karena  banyak  faktor  yang  perlu  diperhatikan terutama  maslah  akses-akses  informasi  yang belum semuanya terdapat di desa-desa.

## B. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Administrasi
Selanjutnya  fungsi  koordinasi  menurut Siagian  (2002  :  115)  bahwa  fungsi  koordinasi dalam  organisasi  adalah  untuk  :  “  a)  pencegahan konflik  dan  kontradiksi,  b)  pencegahan  persaingan yang tidak sehat. c) pencegahan pemborosan.
d) pencegahan  kekosongan  ruang  dan  waktu dan,  e)  pencegahan  terjadinya  perbedaan pendekatan  dan  pelaaksanaan”.  Dari  kelima peranan  fungsi  koordinasi  tersebut  maka  dapat dilihat  bahwa  dengan  adanya  koordinasi  akan memungkinkan  pemanfaatan  tenaga  dan  biaya menjadi  lebih  terarah  dan  efektif.  Sedangkan menurut  Nitisasmito  (2000:  18)  tentang manfaat dari adanya penyelenggaraan koordinasi dalam suatu organiasasi dikemukakan  bahwa“  dengan  koordinasi  tidak hanya  dapat  menghindari  kesimpangsiuran, ketidaktepatan dan dobel pekerjaan, tetapi juga dapat  dimungkinkan  pekerjaan  tersebut  dapat diharapkan lebih efisien dan lebih efektif”.
Setelah  mengetahui  fungsi  dan  peran penting  koordinasi  dalam  organisasi  maka selanjutnya  perlu  dipahami  yaitu  metode  dan teknik  yang  diselenggarakan  untuk  koordinasi, baik dalam ruanglingkup koordinasi intern
maupun  koordinasi  ekstern.  Dimana  metode  dan teknik  koordinasi  tersebut  sangat  menentukan bagi  keberhasilan  penyelenggaraan  kegiatan koordinasi  dalam  setiap  koordinasi.  Untuk mengawali  pemahaman  tentang  metode  dan teknik  koordinasi  tersebut  dapat  dimulai  dari syarat-sayarat yang diperlukan bagi penyelenggaraan koordinasi dalam suatu organisasi.  Sejalan  dengan  itu  menurut  Tanzil (`1991 : 219) bahwa persyaratan tersebut meliputi
:  pembagian  tugas  yang  jelas  dalam  organisasi, semangat  kerja  yang  besar  diantara  para karyawan  (organisasi  informal  yang  sehat  dalam organisasi  yang  bersangkutan),  Fasilitas  kontak dan tata hubungan yang  cukup bagi  semua pihak dalam  organisasi,  diciptakan  pada  tahapan- tahapan  permulaan  dari  sesuatu  kegiatan  dan dipertahankan sebagai proses yang kontinyu”.
Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang  diperoleh informasi  bahwa  tujuan  dari  koordinasi  antar instansi  dalam  pelaksanaan  pembinaan  pada pemerintah  desa  karena  hubungan  pemerintah desa dalam sistem pemerintahan dan keuangannya.  Selain  itu  koordinasi  tersebut meminta  kepada  pihak-pihak  instansi  tersebut untuk  dapat  memberikan  materi-materi  pada saat pelaksanaan kegiatan Bimtek dilakukan. Pelaksanaan  Bimtek  bagi  aparatur  desa  sifatnya menyeluruh  walaupun  sudah  ada  desa-desa  yang sudah baik sistem administrasi tetap wajib
mengikuti.  Sebagai  prasyarat  dalam  mencairkan keuangan  Bimtek  bagi  aparatur  desa  diharapkan dapat  meningkatkan  kinerja  kerjanya  yang semakin  hari  sistem  pelaksanaan  pemerintahan semakin  kompleks  dan  sistem  administrasi menjadi aspek utama dalam pertanggungjawaban administrasi kegiatan pemabngunan di desa.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan Sekretaris  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang  melalui koordinasi  dan  komunikasi  setiap  kegiatan pelaksanaan kegiatam pembinaan dan rapat kerja dengan pemerintahan desa selalu berjalan dengan lancar.  Pembinaan  yang  berkelanjutan  juga  tidak hanya  terbatas  pada  saat  kegiatan  Bimtek  dan juga  Rapat  Kerja  akan  tetapi  koordinasi  Dinas Pemberdayaan  dan  Pemerintahan  Desa  dengan pemerintahan  desa  terus  dilakukan  melalui pelayanan  di  Dinas  setiap  harinya.  Pola koordinasi  demikian  juga  dapat  melalui  media- media  komunikasi  selurler  untuk  mempermudah pemerintah  desa  dalam  menyampaikan  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  penyampaian administrasi pelaporan kegiatan pemerintah desa.
Mengacu  pada  hasil  wawancara  dengan dengan
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang yang telah terhimpun dapat di deskripsikan  bahwa  pola  koordinasi  tidak  hanya dalam  pelaksanaan  kegiatan  bimbingan  teknis akan  tetapi  juga  dalam  hal  pelayanan  di  Dinas PMPD sehari-hari. Pelayanan pada pemerintahan
desa dilakukan untuk menyelaraskan hasil-hasil bimbingan  dan  juga  mengurangi  kendala- kendala  yang  dihadapi  pemerintaahan  desa. Dalam  konteks  koordinasi  langsung  yang sifatnya  perjalanan  dinas  dari  Dinas  PMPD kabupaten  sintang  juga  dilakukan  sebagai upaya  pendampingan  kepada  pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasinya.
Sasaran  peningkatan  kapasitas  dan kinerja  pemerintahan  desa  melalui  pembinaan menunjukan  adanya  perubahan  yang  semakin baik dan terarah. Demikian juga dengan sistem administrasi  pada  lembaga  BPD  yang  dapat kooperatif  dengan  pemerintahan  desa  karena sistem  administrasi  merupakan  tanggungjawab bersama  antara  kepala  desa  dan  juga  BPD. Penilaian  terhadap  pengelolaan  administrasi dilakukan  oleh  instansi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  kerja  kepala  desa  BPD dan  dalam  hal  ini  kelanjutannya  untuk memberikan kelancaran dalam berbagai perencanaan anggaran dana desa berikutnya.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Kelembagaan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang menyampaikan bahwa tanpa berkoordinasi dengan  instansi  lainnya  akan  sangat  sulit  untuk mencapai  tujuan  tertib  administrasi.  Kesulitan tersebut  di  karenakan  dalam  sistem  administrasi desa  terdapat  bebrapa  aspek  yang  sangat  krusial yaitu  sistem  pelaporan  kegiatan  yang  bersifat administrasi, sistem penggunaan keuangan dan
juga poelaksanaan kegiatan yang riil dilapangan.
Lebih lanjut menurut hasil wawancara KepalaBidangKelembagaanDinasPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang bahwa dalam satu tahun setiap aparatur desa  dan  BPD  wajib  menyampaikan  kinerja kerja melalui pelaporan yang sudah ada format pelaoprannya.  Selain  itu  bukti-bukti  autentik yang diperunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan harus dilampirkan yang asli. Melalui pembinaan khususnya secara bimbingan teknis
(Bimtek) tentunya aparatur desa paling tidak memiliki panduan dan pedoman serta mengetahui dampaknya jika tidak mengikuti tata administrasi yang sudah ditentukan tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh implementasi terhadap tertib administrasi  desa  bidang  kelembagaan mengundang seluruh aparatur desa dan BPD desa.
Dalam rapat kerja tahunan yang materinya untuk mengetahui  perkembangan  administrasi  dari desa yang telah dilakukan dan telah dilaksanakan jika masih belum pada saat itulah diperbaiki dan diarahkan menjadi lebih baik.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  yang telah terhimpun dari Kepala Bidang Kelembagaan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Sintang dapat  de  deskripsikan  bahwa  pembinaan  yang dilakukan selama ini melalui kegiatan bimbingan teknis  telah  menunjukan  adanya  perubahan  bagi pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa. Pelaksanaan terus dilaksanankan setiap tahunnya
untuk  mematikan  agar  tertib  administrasi  desa tidak  menjadi  hambatan  bagi  pelaksanaan pembangunan  di  desa  yang  dapat  merugikan masyarakat  desa.  Prinsip  yang  ditanamkan dalam pembinaan yaitu harus sungguh-sungguh menjadi aparatur desa yang dapat menggunakan  biaya  ADD  secara  efisien. Peningkatan kinerja kerja aparatur desa saat ini juga  sudah  menjadi  keharusan  dalam  sistem pemerintahan karena desa sudah menggunakan prinsip otonomi dalamkeuangannya.
Aparatur  desa  di  dalam  koordinasi  setiap tahunnya  untuk  kegiatan  diwajibkan  untuk mengalokasikan  dana  kegiatan  peningkatan aparatur  desa  agar  dalam  penyampaian  laporan dan  kinerja  dapat  terlihat  perubahan  apsaja  yang telah  dilakukan  selama  mengikuti  kegiatan tersebut.  Untuk  pelaksanaan  koordinasi  seluruh staf  dan  juga  PNS  yang  ada  pada  bidang kelembagaan  dilibatkan  karena  jumlah  aparatur desa  yang  sertakan  setiap  kali  bimtek  paling sedikit  dua  orang.  Adapun  koordinasi  juga  tidak hanya  sebatas  pada  kegiatan  tersebut  akan  tetapi koordinasi terus dilakukan setiap tiga bulan yang dilakukan  melalui  pemberitahuan  surat  kepada pemerintah  desa  untuk  menyampaikan  hasil implementasi dari kegiatan Bimtek tersebut. yang umumnya  menjadi  kesulitan  dalam  koordinasi yaitu  tidak  semua  desa  saat  ini  sudah  dapat menerima akses-akses telekomunikasi dari Bidang  Kelembagaan  Dinas  Pemberdayaan  dan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Desa di Kabupaten Sintang yang ditemui pada  saat  penelitian  berlangsung  diperoleh informasi  diakuinya  bahwa  peran  Bidang kelembagaan  di  Dinas  Pemberdayaan  dan Pemerintahan  desa  Kabupaten  Sintang  sangat membantu dalam menciptakan tertib administrasi desa.  tertib  administrasi  desa  saat  ini  menjadi pilar  utama  dalam  penilaian  kinerja  kerja  kepala desa  dan  pemerintahan  desa.  Koordinasi  oleh Dinas  PMPD  ke  pemerintah  desa  selain  melalui pelaksanaan Bimtek juga  ada dialokasikan untuk rapat kerja sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan salah  seorang  dari  beberapa  Kepala  Desa  di Kabupaten  Sintang  yang  ditemui  pada  saat penelitian  berlangsung  mengatakan  bahwa pelaksanaan  koordinasi  dalam  konteks  tertib administrasi  harus  dilakukan  secara  sinergis baik  oleh  pemerintah  desa  dan  juga  dari instansi  yang  berwenang.  Dalam  mewujudkan tertib  administrasi  tersebut  diakuinya  sangat sulit  karena  harus sungguh-sungguh  mengikuti segala  aturan  tentang  administrasi  yang  ada. Dalam  konteks  itulah  maka  pemerintah  desa sangat  perlu  koopratif  dalam  koordinasi dengan  Bidang  kelembagaan  yang  dapat memberikan informasi bagi pemerintah desa.

## Metode Penelitian
Sedangkanpenelitianinijenisnyapenelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan
untuk  membuat  gambaran  atau  mengambarkan keadaan  ataupun  kejadian.  Penelitian  deskriptif menurut Nawawi (1993:63) adalah dapat diartikan  “Sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidik dengan menggambarkan/ melukiskan  keadaan  subyek/obyek  penelitian (seseorang,  lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain) pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak  atau  sebagaimana  adanya”.  Sehubungan dengan  hal  ini  yakni  berkenaan  dengan  Upaya Pembinaan Aparatur Desa Oleh Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
Subjek  penelitian  merupakan  sesuatu  yang akan  diteliti,  Menurut  Faisal  (2005:109):  “subjek penelitian  adalah  menunjuk  pada  orang/individu atau  kelompok  yang  dijadikan  unit  atau  satuan (Kasus) yang diteliti”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
3. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
4. Kepala  Desa  di  Kabupaten  Sintang  yang ditentukan dengan menggunakan teknik
Insidental Sampling
Untuk  suatu  karya  ilmiah  yang  baik  dan dapat  memperoleh  hasil  yang  baik  pula hendaknya data-data haruslah lengkap dan jelas
pula, pengumpulan data merupakan pengadaan data  untuk  suatu  penelitian.  Menurut  Nasir (1988:211) “pengumpulan data adalah prosedur  yang  sistematik  dan  standar  untuk memperoleh  data  yang  diperlukan”.  Dengan demikian penelitian harus menggunakan teknik-teknik  tertentu  dalam  pengumpulan data,  oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini digunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :
1. Pengamatan/Observasi:  yaitu  mengadakan pengamatan secara langsung pada objek-objek dan  mencatat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masalah Upaya Pembinaan tertib Administrasi Desa  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. 2. Wawancara atau interview adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  yakni Upaya  Pembinaan  tertib  Administrasi  Desa
Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
3. Studi  Dokumentasi,  yaitu  mempelajari  dan menggali  data  skunder  yang  diperlukan  dalam menunjang  penelitian  ini  seperti  tentang gambaran  tentang  Upaya  Pembinaan  tertib Administrasi  Desa  Oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten Sintang,  disamping  itu  juga  studi  dokumentasi dilakukan  untuk  mandapatkan  berbagai  macan dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

## Simpulan
Pelaksanaan Pembinaan Administrasi
melalui  pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek) yaitu Bimtek administrasi pemerintahan, keuangan  desa,  dan  pengelolaan  aset  desa  bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  pelaksanaan  rapat  kerja  dengan  kepala urusan  di  desa,  serta  pemantauan  dan  konsultasi laporan tahunan kepala desa.
Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Pembinaan  Administrasi  dilakukan  secara internal  oleh  kepala  bidang  yang  ada  di  Badan Pemberdayaan  dan  Pemerintahan  desa,  dengan Kepala  Dinas  dan  juga  Sekretaris  Badan. secara  internal  koordinasi  dilakukan  dengan instansi lainnya seperti Sekretariat daerah yaitu Tata  Pemerintahan,  Bagian  Hukum  sekda, Dinas  Keuangan  dan  pendapatan  daerah  serta dengan Inspektorat Kabupaten.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. (2007). ManajemenPenelitian.  Jakarta : Rineka Cipta
Bratakusuma, Dedi Supriadi. (2001). Otonomi
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah.
Jakarta Pustaka Pelajar.
Faisal,S. (2005).  Format-Fornat Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
Gie, The Liang. (2002). Ensiklopedi Administrasi.
Jakarta : Gunung Agung.
Handayaningrat,  S. (1991). Administrasi
Pemerintahan
Dalam
Pembangunan
Nasional. Jakarta : Haji Masagung.
Nasir, M. 2003. Metode Penelitian Jakarta :
Ghalia
Nawawi. (1993). Metodologi Penelitian
Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nitisasmito (2000). Manajemen Suatu Dasar Dan
Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Siagian,  Sondang  P.  (2002). Administrasi
Pembangunan  (konsep,  dimensi dan
strateginya). Jakarta : Bumi Aksara.
Sutarto (1998). Pengantar Ilmu Administrasi Dan
Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada
University Press.

## Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang
Desa.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan  Desa Kabupaten
Sintang.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa