Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i1.1863

## IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DALAM MENUNJANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERIS
Siti Ngaisah 1 , Bagus Ananda Kurniawan 2 , Chusnul Abadi 3
Universitas Bhayangkara 1,2,3 sssitingaisah@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  regulasi  hukum  yang  digunakan  untuk mengupayakan pengembangan dan pelestarian budaya Keris di Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi,  Kabupaten  Sumenep.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  dengan  observasi  dan  wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Keris  sebagai  salah  satu  warisan  peninggalan  manusia  non-bendawi dunia  memerlukan  adanya  penekanan  kembali  akan  nilai-nilai  dan  peranannya  dalam masyarakat  yang  terkandung  dalam  Keris  sehingga  tidak  akan  salah  dalam  memahami  dan mendudukkan  Keris.  Simpulan  penelitian  ini  bahwa  implementasi  program  Desa  pariwisata dilakukan  pemerintah  untuk  melestarikan  budaya  Keris  dan  menjadikan  kota  Sumenep sebagai  kota  Keris  dengan  jumlah  pembuat  Keris  terbanyak  di  Indonesia.  Implementasi program  kebudayaan  ini,  didukung  dengan  adanya  regulasi  hukum  yang  jelas,  diatur  dalam bentuk  regulasi  sesuai  tata  urutan  perundang-undangan  atau  hierarki  peraturan  perundang- undangan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Program Desa Wisata, Regulasi Desa Wisata

## ABSTRACT
This study has objective to analyse the legal regulation as an effort to develop and maintain the  art  of  Kris  in  Aeng  Tong-tong  Village,  Saronggi,  Sumenep.  The  methodology  used  is descriptive qualitative by using observation and interview as an analysis tools. The result of this study indicated that Kris as one of the heritages needed to be re-emphasize on its values and  roles  within  society.  Thus,  there  will  be  no  more  misunderstanding  and  misplacing  the Kris.  The  conclusion  of  this  study  indicated  that  the  implementation  of  tourism  program which  carried  out  by  the  Government  was  done  to  preserve  the  culture  of  Kris  and  make Sumenep  as  the  city  of  Kris  with  huge  amount  of  Kris  maker  in  Indonesia.  The implementation  of  the  program  was  also  supported  by  the  legal  regulation  which  regulated based on the order of law or hierarchy of statutory law.
Keyword: Public Policy Implementation, Tourism Program, Tourism Regulation

## PENDAHULUAN
Selama berabad-abad, Madura telah  menjadi  daerah  kekuasaan  yang berpusat  di  Jawa,  yang  menyimpan kekayaan  budaya  yang  sangat  menawan. Salah satu kekayaan  budaya  yang dimiliki Madura  adalah  Keris.  Keris  merupakan beda  peninggalan  yang  ada  sejak  jaman dulu  yang  digunakan  sebagai  senjata. Keris  juga  biasa  diartikan  sebagai  pusaka yang  dapat  memberikan  keberuntungan serta keselamatan bagi pemiliknya (Priyanto,  2013).  Di  Madura,  Keris menjadi  sektor  ekonomi  kecil  yang  masih berkaitan dengan identitas budaya Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan pengakuan  internasional  dari  UNESCO pada  tanggal  25  November  2005  terhadap Kabupaten  Sumenep  sebagai  daerah  yang memiliki pengrajin Keris terbanyak. Pengakuan  UNESCO,  tentu  saja,  menjadi kebanggaan  sekaligus  tantangan  agar mampu mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan dengan sebaik- baiknya.  Masyarakat  memiliki  kewajiban dalam  melestarikan  dan  mengembangkan Keris  sebagai  wujud  konsekuensi  akan pengakuan  yang  didapatkan  tersebut. Terlebih  lagi,  Keris  merupakan  warisan budaya  yang  paling  sulit  dipertahankan kelestariannya dibandingkan dengan batik, wayang, angklung ataupun tari.
Terdapat  544  pengrajin  Keris  yang tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Saronggi, Bluto,  dan  Lenteng.  Pada  Kecamatan Saronggi  tercatat  204  pengrajin  yang tersebar  di  tiga  Desa,  yakni  Desa  Aeng Tong-Tong  sebanyak  150  orang,  Desa Talang sebanyak 29 orang dan Desa Juluk sebanyak 25 orang. Sedangkan di Kecamatan  Bluto  terdapat  300  pengrajin yang  tersebar  di  enam  Desa,  yaitu  Desa Palongan (150 orang), Desa Aeng Baje (40 orang), Desa Kandangan (35 orang), Desa Gingging  (25 orang),  Desa  Sera timur  (30 orang)  dan  Desa  Karang  Cempaka  (20 orang).  Sisanya,  sebanyak  50  pengrajin tersebar  di  tiga  Desa  di  Kecamatan Lenteng,  yaitu  Desa  Lenteng  Barat  (40 orang),  Desa  Lembung  Barat  (7  orang),
dan  Lembung  Timur  (3  orang).  Dari jumlah  pengrajin  Keris  tersebut,  paling banyak  berada  di  Desa  Aeng  Tong-Tong. Penetapan  Desa  Aeng  Tong-Tong  sebagai “Desa  Keris”  menjadi  bahan  bakar  bagi masyarakat untuk menjadi semakin produktif.  Sehingga  karya  Keris  pengrajin Desa Aeng Tong-Tong semakin mengangkat  citra  dan  identitas  Desa  serta Kabupaten Sumenep dimata internasional.
Pembuatan  Keris  ini  awalnya hanya  dilakukan  oleh  empat  Empu  saja, namun pada perkembangannya para generasi  penerus  mampu  menanganinya secara  profesional.  Dengan  bakat  alami yang  diperoleh  dari  nenek  moyang,  yang dipadukan  dengan  keterampilan  teknis, maka  terciptalah  bentuk  Keris  bermotif indah  yang  diminati  oleh  pengemar  Keris dan  sesuai  dengan  permintaan  pasar. Pengakuan  UNESCO  terhadap  Kabupaten Sumenep memang  bukan  hal yang berlebihan  karena  di  Kabupaten  ini,  Keris telah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini didukung  dengan  keberadaan  Kabupaten Sumenep yang dulunya merupakan wilayah  Kerajaan  yang  akrab  dengan benda  pusaka  tersebut.  Sebanyak  554 pengrajin  Keris  di  Sumenep,  mampu mengeksplorasi  450  bentuk  dan  nama Keris  dari  zaman  ke  zaman.  Sehingga Keris  buatan  pengrajin  ini  terus  diminati oleh  kolektor  Keris  dari  berbagai  belahan dunia.
Kelompok  sadar  wisata  atau  yang dikenal dengan sebutan Pokdarwis menjadikan Desa Aeng Tong-Tong sebagai  Desa  kunjungan  wisata  bagi wisatawan  yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep.  Pokdarwis  adalah  pelaku  usaha dan  pedagang  pariwisata  (Padabain  & Nugroho,  2018).  Desa  Aeng  Tong-Tong menjadi  semakin dikenal  memiliki potensi pengrajin  Keris  dan  bahkan  Desanya meraih  penghargaan  sebagai  Desa  Tarik Wisata  Budaya  terbaik  ke-2  dalam Anugrah Wisata Jatim sejak 2018.
Beberapa  penelitian  sebelumnya terkait  implementasi  program  wisata  desa
juga  telah  dilakukan  di  beberapa  daerah. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pradini  (2015),  ia  melakukan  penelitian terhadap  hubungan  antara  implementasi program desa dan pemberdayaan masyarakat  desa  di  daerah  Kota  Batu, Malang. Pradini menemukan bahwa terdapat keterikatan antara program wisata desa  dengan  pemberdayaan  masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun dalam penelitiannya  masih  ditemukan  hambatan yaitu  kurangnya  wawasan  masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Penelitian lainnya dilakukan oleh Padabain and  Nugroho  (2018)  tentang  identifikasi program kerja Pokdarwis
dan implementasi  program  desa  wisata  bagi pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Wisata Mas,  Bali.  Mereka  menemukan  terdapat  4 kunci  keberhasilan  dalam  implementasi program  desa  wisata  yakni;  (a)  sumber daya,  (b)  komunikasi,  (c)  disposisi/ pelaksana, dan (d) alur kerja. Mereka juga menemukan  bahwa  pelaksanaan  program wisata  berjalan  baik  karena  dukungan Pokdarwis sebagai pengelola dana bantuan.  Penelitian  untuk  mengetahui faktor pendukung dan penghambat program  desa  wisata  juga  dilakukan  oleh Herayomi  (2016).  Ia  menemukan  bahwa faktor  pendukung  dalam  pengembangan desa  wisata  antara  lain;  semangat,  faktor pengangguran,  faktor  masyarakat  dan atraksi desa. Sedangkan faktor penghambatnya terletak pada peran pemuda  yang  belum  maksimal  serta kurangnya  dukungan  dari  berbagai  pihak dalam mengelola program desa wisata.
Sehingga,  berdasarkan  penjelasan di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  implementasi  pemerintah dalam  melestarikan  budaya  Keris  serta regulasi  hukum  dalam  mengupayakan pengembangan budaya Keris di Desa Aeng Tong-Tong, Sumenep.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan
kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang menggunakan latar belakang  alamiah  yang  bermaksud  untuk menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai  metode  yang  ada  (Moleong, 2017).  Sedangkan  penelitian  deskriptif diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan  dan  melukiskan  keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan  gejala-gejala  yang  tampak atau  sebagaimana  adanya  (Sugiyono, 2016).  Penelitian  deskriptif  bertujuan untuk  menemukan  gejala  seadanya  di lapangan  (fact  finding)  serta  menemukan hubungan  antara  gejala  untuk  kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan intrepretasi terhadap gejala tersebut (Nawawi, 2005). Oleh karena itu, penelitian  ini  dapat  diwujudkan  sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan atau perbedaan  gejala,  mengadakan  klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain sebagainya.
Selain itu juga menggunakan penelitian sosiologi hukum yang dipelopori oleh Anzilotti, pada tahun 1882. Penelitian  sosiologi  hukum  merupakan tradisi  hukum  di  Eropa  Kontinental bermula  dari  penyelidikan  di  lapangan sosiologi yang membahas hubungan antara gejala-gejala  kehidupan  suatu  kelompok masyarakat  dengan  hukum  yang  bertolak dari  kaidah-kaidah  yang  diatur  dalam undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah,  berbagai  aturan,  kontrak, keputusan  hakim  dan  sumber  bahan hukum  yuridis  lainnya.  Sosiologi  hukum berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah- kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat  serta  mempertanyakan  suatu peraturan  itu  ada,  dan  pengaruh  apa  yang terjadi  karena  adanya  suatu  peraturan terhadap  gejala-gejala  masyarakat  lainnya (Soekanto, 2013).
Lokasi penelitian dalam penelitian ini  dipilih  berdasarkan  teori  terkait  yaitu
intergovernmental cooperation yang memiliki  pengertian  sebagai  kerjasama antar daerah. Sebuah pengaturan kerjasama  antar  dua  lebih  lembaga pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan tertentu  memberikan  layanan  atau  solusi pemecahan  masalah  secara  bersama- sama.  Lokasi  penelitian  meliputi  Desa Aeng  Tong-Tong,  Kecamatan  Saronggi sebagai  Desa  Keris.  Kemudian  situs penelitian  ditetapkan  melalui  dua  syarat yaitu berlandaskan pada lokasi penelitian, dan  berdasarkan  asumsi  awal  peneliti mengenai  kebijakan stakeholder yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian  adalah  subjek  dari  mana  saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2010).
Dalam  penelitian  ini,  data  primer diperoleh  melalui  wawancara  dengan aparat  pemerintah  yaitu  pejabat  yang berada di dinas terkait kebijakan tersebut. Selain  itu  wawancara  juga  dilakukan kepada stakeholder  yang terkena dampak kebijakan.  Sedangkan,  data  sekunder diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan kroscek dengan jenis data lain seperti rekaman  media massa, jurnal- jurnal atau sumber lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pemerintah
Keris  sebagai  salah  satu  warisan peninggalan  manusia  non  bendawi  dunia perlu  adanya  penekanan  kembali  akan nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat  yang  terkandung  dalam  keris sehingga tidak akan salah dalam memahami  dan  mendudukkan  keris.  Pada saat ini ada kalanya keris hanya di pahami dan  dilihat  pada  nilai-nilai  tertentu  saja sehingga  mengaburkan  akan  nilai-  nilai yang  lebih  mendasar dari keris  itu sendiri. Pada  mulanya  ia  merupakan  senjata penusuk  jarak  dekat,  yang  di  pakai  oleh suku-suku bangsa di Asia Tenggara.
Terkait  implementasi  kebijakan pemerintah,  pemerintah  dan  leluhur  Desa Aeng Tong-Tong melindungi pusaka Keris
sebagai  warisan  bangsa.  Industri  budaya adalah  Industri  yang  didasarkan  pada produksi  dan  jasa  di  bidang  kebudayaan yang mengandalkan kreativitas seni, kekuatan  dan  kekayaan  budaya  di  suatu wilayah  sebagai  ciri  khas  (Geertz  dalam Ben-Porath, 2012). Di masa ini keris mulai terdapat  pergeseran  dari  sebuah  senjata sakral kepada kreasi seni yang mempunyai nilai  jual  tinggi  dan  cukup  mendukung perekonomian perajinnya.
Karena fungsinya sebagai pendukung nilai perekonomian, pemerintah  mulai  mengembangkan  desa- desa di Sumenep sebagai daerah penghasil keris,  di  mana  banyak  dari  warganya memiliki  mata  pencaharian  sebagai  empu pembuat  keris.  Banyak  dari  wisatawan yang  datang  ke  Sumenep  terutama  Desa Aeng  Tong  Tong.  Bahkan,  kolektor  dari Eropa  juga  mulai  tertarik  dan  mencari keris  buatan  empu  di  Sumenep  sebagai koleksi  unik  dan  bernilai  seni  tinggi (Nugroho,  2006).  Menurut  Juanda  et  al., (2016)  Pemerintah  berperan  dalam  aspek ketepatan  pelaksanaan,  sinergitas  serta pembagian peranan bagi masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga Pemerintah di sini, memiliki peran sebagai pendamping atau fasilitator dalam pengembangan  daerah  wisata.  Sedangkan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis memiliki peranan dalam melaksanakan program wisata.
Regulasi Pengembangan
dan

## Pelestarian Budaya
Bagi Radbruch, kebudayaan adalah nilai-nilai manusia baik pengetahuan, seni, moralitas,  maupun  hukum  adalah  bagian dari  kebudayaan(Theo,  1995).  Hukum sendiri  menurut  Rudbrach  mengemban nilai  keadilan  bagi  kehidupan  konkret manusia,  ini  instrinsik  dalam  hukum, karena  memang  itu  merupakan  salah  satu bagian    dari  kebudayaan.  Gagasan  hukum sebagai  gagasan  kultural,  tidak  bisa formal.  Sebaliknya,  ia  terarah  pada rechtsidee, yakni  keadilan.Jadi  menurut Radbracht,  hukum  memiliki  tiga  aspek
yakni  keadilan,  finalitas  dan  kepastian. aspek keadilan menuntut ‘kesamaan hak di depan  hukum’,  aspek  finalitas  menunjuk pada  tujuan  keadilan,  yaitu  memajukan kebaikan  dalam  hidup  manusia,  aspek  ini menentukan isi hukum sedangkan kepastian  menunjuk  pada  jaminan  bahwa hukum  (yang  berisi  keadilan  dan  norma- norma  yang  memajukan  kebaikan),  benar- benar  berfungsi  sebagai  peraturan  yang ditaati.  Dapat  dikatakan,  dua  aspek  yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari  hukum  sedangkan  aspek  ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.
Tuntutan akan keadilan dan kepastian  menurut  Radbruch,  merupakan bagian-bagian  yang  tetap  dari  hukum. Sedangkan  finalitas  mengandung  unsur relativitas, karena tujuan keadilan (sebagai isi  hukum)  untuk  menumbuhkan  nilai kebaikan  bagi  manusia,  lebih  sebagai  nilai etis  dalam  hukum.  Radbruch  mengakui bahwa  selalu  terjadi  pertentangan  antara tiga aspek tersebut. Dalam  negara dengan sistem hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat) maka kemungkinan  timbul  pertentangan  antara finalitas dan keadilan (kalau  seorang  yang sangat  berguna  bagi  masyarakat  harus menghadapi pengadilan), menurut keadilan  orang  ini  harus  dihukum  namun finalitas  tidak  mengizinkannya,  menurut legalitas  undang-undang  itu  berlaku  demi kepastian hukum.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  32 Ayat  (1)  mengamanatkan  bahwa  “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat dalam  memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai  budayanya”.  Hal  ini  berarti mutlak,  bahwa  upaya  pengembangan  dan pelestarian budaya dijamin oleh konstitusi. Dalam  implementasinya,  harus  diatur dalam  bentuk  regulasi  sesuai  tata  urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang No.12/2011, maka
jenis  dan  hierarki Peraturan  perundang- undangan sesuai urutan  dari  yang  tertinggi adalah  sebagai  berikut;  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  (UUD  1945),  (2)  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (Tap  MPR),  (3) Undang-Undang (UU), Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu), (4) Peraturan Daerah (Perda), (5) Peraturan Desa (Perdes).
Menurut  Asshidiqie  (2009),  istilah “keputusan  dan  peraturan”  negara  sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membagi  tiga  macam  keputusan,  yakin; peraturan, keputusan/ketetapan, dan tetapan, yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek  hukum  yang  terkait  dengan keputusan-keputusan yang biasanya bersifat regeling menjadi  bersifat  umum dan  abstrak.  Sedangkan  yang  bersifat individual dan konkret merupakan keputusan  yang  bersifat  atau  berisi penetapan  administratif beschiking atau keputusan  berupa  vonis  hakim  yang disebut dengan istilah putusan.
Dalam mengatur upaya
pengembangan  dan  pelestarian  budaya, tentunya dibutuhkan payung hukum berupa  Undang-Undang  yang  menjadi dasar  acuan  dalam  melaksanakan  upaya pengembangan  dan  pelestarian  budaya. Dalam  hal  ini  pelestarian  budaya  Keris  di Desa  Aeng  Tong-Tong,  Bupati  Sumenep, Abuya  Busyro  Karim  menetapkan  Desa Aeng Tong-Tong, sebagai Desa Keris pada tanggal  17  Maret  2018  dengan  Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor
188/305/ KEP/435.012/2018. Dengan penetapan  ini,  Desa  Aeng  Tong-Tong menjadi Desa Keris pertama di Kabupaten Sumenep, tambah Busyro Karim. Penetapan  Desa  Keris  ini  bisa  memotivasi masyarakat  Desa  Aeng  Tong-Tong  dalam pelestarian  dan  mengembangkan  Keris, termasuk  pengembangan  wisata  dalam mendukung Visit Sumenep  2018  hingga sekarang.

## KESIMPULAN
Implementasi program desa pariwisata  dilakukan  pemerintah  untuk melestarikan  Kota Sumenep sebagai kota Keris dengan pembuat Keris terbanyak di Indonesia dan melestarikan budaya Keris. Implementasi  program  kebudayaan  ini perlu  didukung  dengan  adanya  regulasi hukum  yang  jelas  dan  diatur  dalam bentuk  regulasi  di  bawahnya  sesuai  tata urutan  perundang-undangan  atau  hierarki peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  Undang-Undang  No.12  Tahun 2011.  Maka  jenis  dan  peraturan  hierarki peraturan  perundang-undangan  sesuai urutan  dari yang  tertinggi  adalah; Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat  (Tap  MPR),  Undang–Undang (UU),  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Daerah  (Perda)  dan  Peraturan  Desa (Perdes).

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2010).  Prosedur  Penelitian Pendekatan  Praktik  Edisi  Revisi  VI. In Rineka Cipta
Asshidiqie, J. (2009). Hukum Tata Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM
Ben-Porath, S. (2012). Defending rights in
(special) education. Educational Theory https://doi.org/10.1111/j.1741-
5446.2011.00433.x Herayomi, I. (2016). Peran Pemuda dalam Pengembangan  Desa  Wisata  di  Desa
Kebonagung,  Kecamatan  Imogiri,
Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa
Yogyakarta . Universitas Negeri Yogyakarta
Juanda,  Y.  R.,  Maesaroh,  M.,  &  Rahman, A.  Z.  (2016).  Implementasi  Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Kebijakan  Desa  Wisata  di  Kelurahan Kandri  Kecamatan  Gunungpati  Kota Semarang. Journal  of  Public  Policy and Management Review , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.1471 0/jppmr.v5i2.11265
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In PT. Remaja Rosda Karya Nawawi,  H.  (2005). Penelitian  Terapan . Gadjah Mada University Press Nugroho,  R.  (2006).  Kebijakan  Publik Untuk Negara  -  Negara Berkembang.
In Kebijakan  Publik  Untuk  Negara  - Negara Berkembang
Padabain,  F.  A.,  &  Nugroho,  S.  (2018).
Implementasi  Program  Desa  Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan
Masyarakat  di  Desa  Mas,  Kecamatan Ubud  Kabupaten  Gianyar,  Provinsi Bali. Jurnal  Destinasi  Pariwisata ,
5 (2)
file:///C:/Users/mitra/AppData/Local/ Temp/43350-1141-89972-2-10- 20181031.pdf
Pradini,  R.  P.  (2015).  Implementasi Program  Desa  Wisata  Dalam  Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan
Pembangunan  Daerah  Kota  Batu). Jurnal Administrasi Publik , 3 (4) Priyanto,  P.  (2013).  Keris  Sebagai  Salah Satu  Kebudayaan  Materi. Jurnal Vokasi Indonesia , 1 (1), 35–43.
Soekanto,  S.  (2013).  Sosiologi:  Suatu Pengantar.  In Journal  Ekonomi  dan Bisnis Indonesia
Sugiyono,  S.  (2016).  Metode  Penelitian dan  Pengembangan  (Research  and Development/R&D).  In Bandung: Alfabeta
https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.
11.005
Theo,  H.  (1995). Filsafat  Hukum .  PT Kanasius