e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916
DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3 Received: 21 November 2022, Revised: 26 Desember 2022,  Publish: 3 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Leverage  Dan  Dana Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Henny A. Manafe 1 , Simon Sia Niha 2 , Dewa Putu S. Putra 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: ss.mukin11@gmail.com 3 Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: putu.distamben@gmail.com
Korespondensi Penulis: Dewa Putu S. Putra
Abstract: Writing  previous  and  appropriate  scientific  papers  has  an  important  role  for writing  subsequent  scientific  papers,  especially  regarding  the  influence  of  each  variable  or other variables. This scientific paper reviews the subject of a literature study on factors that affect local government financial performance, namely the size of local government, leverage, and balance funds. This scientific work is written by researchers so that they can determine hypotheses  in  determining  hypotheses  that  result  in  variables  so  that  they  are  useful  for subsequent writing. The results obtained, such as: 1) The size of the local government has a positive and quite important impact on the financial performance of the local government; 2) Leverage  has  a  positive  and  significant  impact  on  the  financial  performance  of  local governments;  3)  Balancing  funds  have  a  positive  and  significant  impact  on  the  financial performance  of  local  governments;  4)  The  size  of  the  local  government,  leverage,  and balance funds have a positive and crucial effect simultaneously on the financial performance of the local government.
Keywords: Regional  Government  Financial  Performance,  Regional  Government  Size, Leverage, Balance Fund
Abstrak :  Penulisan  karya  ilmiah  sebelumnya  dan  yang  sesuai  memiliki  peranan  penting untuk  penulisan  karya  ilmiah  berikutnya,  terkhusus  perihal  pengaruh  tiap  variabel  atau variabel  lainnya.  Karya  ilmiah  ini  mengulas  perihal  suatu  kajian  pustaka  faktor  yang berakibat ke kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni ukuran pemerintah daerah, leverage , dan dana perimbangan. Karya ilmiah ini peneliti tulis agar bisa menentukan hipotesis dalam menentukan  hipotesis  yang  berakibat  ke  variabel  supaya  bermanfaat  bagi  penulisan berikutnya.  Hasil  yang  didapat,  seperti:  1)  Ukuran  pemerintah  daerah  berakibat  positif  dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 2) Leverage berakibat positif dan
cukup  penting  kepada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah;  3)  Dana  perimbangan  berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 4) Ukuran pemerintah daerah, leverage ,  dan  dana  perimbangan  mempengaruhi  positif  maupun  krusial  secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata  Kunci: Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Leverage, Dana Perimbangan

## PENDAHULUAN
Wewenang  otonomi  mengharuskan  pemerintah  daerah  agar  bisa  memaksimalkan layanan maupun kemakmuran masyarakat  dengan menerapkan prinsip keadilan, demokratis, merata maupun berkelanjutan. Otonomi daerah merancang perimbangan finansial pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  mengubah  aturan  hubungan  pusat  dan  daerah.  Otonomi daerah  pun  dianggap  sebagai  upaya  strategis  untuk  mengarahkan  pembangunan  daerah dengan  otonomi  daerah  yang  mandiri  bisa  melaksanakan  pembangunan  seefektif  atau seefisien  (Sumarjo,  2010).  Pada  penerapannya,  otonomi  daerah  tidak  selancar  yang diinginkan.
Selama  rentang  tahun  terakhir,  masalah  hukum  mengenai  penyelenggaraan  kinerja keuangan  daerah  menjadi  sorotan.  Ada  beragam  aturan  keuangan  yang  terbit  tidak  disertai oleh  kinerja  yang  meningkat.  Perihal  ini  dibuktikan  melalui  permasalahan  yang  ditangani oleh  pemerintah  daerah,  seperti  tindakan  penyimpangan  hingga  ketidakjelasan  dalam mengungkap tata kelola keuangan (Kusumawardani, 2012).
Penilaian  kinerja  bisa  merepresentasikan  kinerja  pemerintah  daerah,  terutama  melalui penilaian  kinerja  keuangan.  Kinerja  keuangan  ialah  kajian  guna  mencari  tahu  seberapa  jauh entitas  sudah  menjalankan  tujuan  mereka  melalui  pemanfaatan  peraturan  penyelenggaraan keuangan (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan menjadi penilaian yang bisa dipergunakan dalam memperjelas  kapabilitas  daerah  menjalankan  peraturan  keuangan  secara  efektif  ataupun efisien demi memberi layanan terbaik. Pengukuran yang lebih tinggi dijadikan keharusan agar bisa  terpenuhi  supaya  pihak  eksternal  menentukan  untuk  menanamkan  modalnya  ke  suatu daerah. Penilaian kinerja dari informasi keuangan ditentukan sesuai anggaran yang dirancang (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan pemerintah dijadikan sesuatu yang berperan vital bagi pemerintah daerah maupun pihak eksternal.
Berlandaskan  ke  pemaparan  itu,  peneliti  bisa  merumuskan  masalah  dalam  penulisan karya ilmiah ini, terdiri atas:
1. Apakah  ukuran  pemerintah  daerah,  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah leverage memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah  dana  perimbangan  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah, leverage dan dana perimbangan memengaruhi positif maupun krusial secara serempak bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?

## METODE
Karya  ilmiah  ini  memanfaatkan  metode  kualitatif  ataupun  kajian  pustaka  untuk mengkaji  teori  maupun  hubungan  masing-masing  variabel.  Dalam  mengkaji  teori  dan hubungan  variabel  itu,  peneliti  memanfaatkan  referensi  yang  didapat  secara  offline  ataupun online.  Melalui  metode  kualitatif  ini,  harus  memanfaatkan  kajian  pustaka  secara  konsisten dengan hipotesis metodologis (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ukuran Pemerintah Daerah Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  menjadi  variabel  besar  atau  kecil  suatu  wilayah  yang  bisa terukur  mempergunakan  jumlah  keseluruhan  aktiva,  jumlah  karyawan,  total  penghasilan maupun  tingkat  produktivitas  (Damanpour,  1991).  Pemerintah  daerah  berukuran  besar  akan terdapat  tekanan  besar  dalam  mengungkap  kinerja  keuangannya.  Atas  dasar  itulah, pemerintah  daerah  berukuran  besar  diharuskan  untuk  berkinerja  lebih  baik  dibanding pemerintah daerah berukuran lebih kecil Melalui risetnya, Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas  (2011),  dan  Syafitri  (2012)  mempergunakan  ukuran  pemerintah  daerah  yang mereka  produksikan  menggunakan  total  aset.  Ukuran  pemerintah  yang  besar  bisa  memberi akses  yang  mudah  untuk  aktivitas  operasionalnya  sehingga  mengefektifkan  pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk  mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai  pembuktian atas kinerja  yang meningkat (Kusumawardani, 2012). Perihal itu sama seperti riset Sumarjo (2010), menyebut bila kian besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik.
Ukuran  pemerintah  daerah  berdampak  positif  ataupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  seperti  riset  yang  dilaksanakan  Aulia,  R,  &  Rahmawaty,  R.  (2020); Retnowati, R. (2016), memperjelas bila ukuran pemerintah daerah berakibat cukup penting ke kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Leverage Berakibat ke Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pada akuntansi sektor publik, leverage ialah rasio untuk menentukan besar kecil suatu daerah bergantung ke kreditur dalam mendanai aset daerah mereka. Daerah dengan leverage tinggi, maka mereka cenderung memiliki kebergantungan ke pinjaman luar dalam mendanai aset.  Hitungan  rasio leverage bagi  pemerintah  berperan  vital  bagi  kreditur  maupun  calon kreditur  selama  menentukan  keputusan  dalam  memberikan  kredit.  Rasio  ini  hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang  mereka  (Sumarjo,  2010). Debt  to  equity  ratio (DER)  atau  rasio  utang  kepada  modal berguna  sebagai  pengukur  besar  kecil  aset  milik  daerah  yang  dibebani  oleh  utang  dengan melakukan perbandingan total  utang terhadap  jumlah keseluruhan aktiva daerah. Hasil  yang diperoleh  akan  kreditur  gunakan  untuk  menentukan  kapabilitas  pemerintah  daerah  selama membayarkan  utang  mereka.  rasio  ini  memberi  indikasi  besar  kecil  utang  yang  membebani pemerintah  daerah  itu  (Sumarjo,  2010).  Kian  tingginya leverage ,  tentu  bisa  disebut  kinerja keuangan daerah kian memburuj. Dengan begitu, daerah itu belum bisa mendanai operasional mereka  sehingga  masih  memerlukan  pinjaman  dari  pihak  lain.  Sumarjo  (2010)  mengkaji leverage dalam  memengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Riset  memperjelas bilamana leverage berakibat ke kinerja keuangan pemerintah daerah.
Leverage berakibat positif ataupun penting bagi kinerja keuangan  daerah, seperti riset yang dilaksanakan Martantri, N. (2019); dan Wafa, M., & Trisnawati, R. (2018).

## Dana Perimbangan Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  menjadi  representasi  dalam  mencapai  penyelenggaraan aktivitas kerja pemerintah daerah selama menerapkan tujuan, visi ataupun misi  daerah  yang ditentukan  melalui  aspek  finansial  yang  terlihat  dari  laporan  keuangan  yang  sudah  tersusun oleh pemerintah daerah itu. Dana perimbangan, yaitu dana yang didapat melalui APBN yang teralokasikan  ke  daerah  guna  membiayai  kebutuhan  daerah  demi  melaksanakan  (Undang- Undang No 33 Tahun 2004). Dana perimbangan itu dikenal sebagai transfer yang pemerintah pusat  lakukan  untuk  menunjang  pembiayaan  program  otonomi.  Dana  perimbangan bermaksud  guna  memberi  bantuan  bagi  daerah  terkait  pendanaan  wewenang  dan
meminimalkan  ketimpangan  sumber  pembiayaan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, termasuk  untuk  meminimalkan  kesenjangan  pembiayaan  pemerintah  antardaerah.  Dana perimbangan pun diarahkan demi mencapai standar layanan di masing-masing wilayah.
Kondisi  ini  memperjelas  bila  kian  besarnya  dana  perimbangan  yang  didapat  bisa menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi itu diakibatkan oleh kian besarnya dana perimbangan yang didapat pemerintah daerah, tentu bakal menunjukkan bila pemerintah daerah  memiliki  kebergantungan  ke  pemerintah  pusat/provinsi  dalam  memenuhi  kebutuhan daerah.  Ulasan  ini  sama  seperti  riset  milik  Putri  dan  Darmayanti  (2019),  memperjelas  bila dana  perimbangan  berakibat  buruk  dan  cukup  penting  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Lain dengan riset itu, Sari (2016) berpendapat bila dana perimbangan berakibat cukup penting bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dana Perimbangan  bepengaruh positif maupun krusial bagi kinerja keuangan  daerah, seperti  riset  Rukmana,  W.  V.  (2013);  dan  Verawaty,  Verawaty,  Ade  Kemala  Jaya,  Intan Puspanita, and Nurhidayah Nurhidayah.
Ukuran  Pemerintah  Daerah, Leverage ,  dan  Dana  Perimbangan  Berdampak  pada Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah
Pemerintah  daerah  menjadi  pihak  yang  melaksanakan  sektor  ekonomi,  pembangunan, dan  layanan  masyarakat  secara  terbuka  dan  atas  pertanggungjawaban  dalam  mengelola keuangan  demi  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  (Setyaningrum,  2012).  Sesuai  UU Nomor  23,  memperjelas  jika  pemerintah  daerah  ialah  kepala  daerah  yang  akan menyelenggarakan  pemerintah  daerah  terkait  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  sebagai wewenang  daerah  otonom.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yakni  tingkat  perolehan capaian  kerja  di  sektor  keuangan  daerah,  terdiri  atas  perolehan  dan  belanja  daerah memanfaatkan sistem keuangan sesuai kebijakan atau aturan undang-undang selama periode anggaran.
Ukuran  pemerintahan  daerah  berakibat  positif  kepada  kinerja  keuangan  daerah,  yang memperjelas bila kian membesarkan aset  daerah, tentu bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah.  Banyak  sedikit  aset  memperlihatkan  daerah  itu  dapat  mengatur  wilayahnya  secara optimal dengan aset yang dimilikinya. Aset itu bisa dijadikan dasar dan penilaian atas tingkat kemakmuran  suatu  wilayah.  Dengan  begitu,  pemerintah  bisa  mewujudkan  program  melalui penyediaan  layanan  optimal  bagi  masyarakat.  Seperti  riset  Kusumawardani  (2012), mempertegas  ukuran  pemerintah  daerah  berakibat  positif  kepada  kinerja  keuangan pemerintahan daerah.
Rasio leverage ialah  penilaian  banyak/besar  atau  sedikit/kecilnya  jumlah  total  modal guna  membiayai  seluruh  kebutuhan  pemerintah  dalam  menjalankan  otonominya,  yang disesuaikan  dengan  nominal  utang  yang  dimiliki.  Kian  tingginya  persentase leverage ,  tentu kinerja keuangan pemerintah daerah kian memburuk. Leverage ialah seberapa besar aset yang didianai  oleh pinjaman sebab daerah kesulitan dalam mendanai  urisan daerah menggunakan modal  pribadi.  Sumarjo  (2010)  dalam  Kusumawardani  (2012)  memperjelas  bila  kian besarnya leverage, tentu kinerja suatu entitas kian memburuk.
Dana  perimbangan,  yaitu  dana  yang  didapat  melalui  APBN  yang  teralokasikan  ke daerah  guna  membiayai  kebutuhan  daerah  demi  melaksanakan  desentralisasi  fiskal  dan otonomi daerah. Sari (2016) berpendapat jika dana perimbangan berakibat positif dan penting kepada kinerja keuangan pemerintahan daerah. Beracuan ke UU Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan ialah dana dari APBN  yang teralokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah. Bila  perwujudan  belanja  daerah  di  atas  penghasilan,  tentu  daerah  akan  menderita  defisi. Sebab itulah, demi menutupi kekurangan belanja daerah, pemerintah pusat memberikan dana berbentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu akan masuk ke pendapatan daerah demi
Leverage  (X2) Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah (Y) Ukuran Pemerintah Daerah  (X1)
memaksimalkan  penerimaan  daerah  sehingga  bisa  memaksimalkan  pula  kinerja  keuangan daerah.
Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila ukuran pemerintah daerah, leverage , dan dana perimbangan berakibat positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama halnya riset Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016); dan Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022)  yang  memperjelas bila secara simultan  ukuran pemerintah daerah, leverage , serta dana perimbangan berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Beracuan  ke  pemaparan  di  atas,  peneliti  memperoleh  kerangka  berpikir,  yang  terdiri atas:
Berdasar  gambar  di  atas,  ukuran  pemerintah  daerah, leverage ,  dan  dana  perimbangan berakibat  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  terpisah  atau  serempak.  Selain variabel  ukuran  pemerintah  daerah,  leverage,  dan  dana  perimbangan  yang  berdampak  pada kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  masih  terdapat  variabel  yang  turut  memengaruhinya, seperti: , efisiensi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah (X4),  PAD (X5),  sistem  akuntansi keuangan daerah (X6)

## KESIMPULAN
Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti bisa merumuskan hipotesis, terdiri atas:
1. Ukuran  pemerintah  daerah    berdampak  positif  maupun  krusial  pada  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
2. Leverage  berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Dana Perimbangan
(X3)
3. Dana  perimbangan  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  kinerja  keuangan  pemerintah daerah
4. Ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan  positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

## REFERENSI
Adinata,  M.  P.,  &  Efendi,  D.  (2022).  Pengaruh  leverage,  ukuran  pemerintahan  daerah,  dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah jawa timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 11 (3).
Aulia,  r.,  &  rahmawaty,  r.  (2020).  Pengaruh  kemakmuran  pemerintah  daerah,  ukuran pemerintah  daerah,  dan  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi  aceh. Jurnal  ilmiah  mahasiswa ekonomi akuntansi , 5 (4), 584-598.
Darmanto,  H.  C.  (2012).  Pengaruh  Population,  Employment,  Size  dan  Leverage  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.
Hadi,  W.  (2010).  Pengaruh  likuiditas  dan  leverage  terhadap  kemandirian  daerah  (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 3 (1), 29-51.
Martantri,  N.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Pertumbuhan Ekonomi,  Dan  Leverage  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017).
Mulyani,  S.,  &  Wibowo,  H.  (2017).  Pengaruh  belanja  modal,  ukuran  pemerintah  daerah, intergovernmentalrevenue  dan  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan (kabupaten/kota  di  provinsi  jawa  tengah,  tahun  2012-2015). Kompartemen:  Jurnal Ilmiah Akuntansi , 15 (1).
Novyandra, R. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size dan Pendapatan Alsi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten  di  Pulau  Jawa  Tahun  2014 (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta).
PUSPITA_AYU,  PUTRI.  (2018).  Analisis  PAD  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi) , 3 (1), 80-96. Putri,  N.  K.  N.  I.,  &  Darmayanti,  N.  P.  A.  (2019).  Pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E- Jurnal Manajemen , 8 (5), 2834-2861.
Retnowati,  R.  (2016). Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Belanja  Daerah, Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Leverage  Dan  Intergovernmental  Revenue  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah/Kota Se-Jawa  Tengah  2011-2013) (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).
Rukmana,  W.  V.  (2013).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Skripsi.  Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, http://jurnal. umrah. ac. id/wpcontent/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDIRUKMANA-090462201374-Akuntansi- 2013. pdf. (Diakses pada tanggal 8 Juli 2014) .
Saraswati,  D.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik , 9 (2), 110-120.
Sari,  I.  P.,  Agusti,  R.,  &  Rofika,  R.  (2016). Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  PAD, Leverage,  Dana  Perimbangan  dan  Ukuran  Legislatif  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Kab/kota  Pulau  Sumatra) (Doctoral  dissertation,  Riau
University).
Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli  daerah  dan  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 8 (8), 4759.
Satria,  D.  I.,  &  Sari,  H.  P.  (2018).  Pengaruh  Wealth,  Intergovernmental  Revenue,  Leverage dan  Opini  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 9-21. Sesotyaningtyas,  M.  (2012).  Pengaruh  Leverage,  Ukuran  Legislatif,  Intergovernmental Revenue  Dan  Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Accounting analysis journal , 1 (1).
Tama,  I. G. M.  A. A., &  Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik  Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah,  dan  Temuan  Audit  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. Perspektif Akuntansi , 1 (1), 91-113
Verawaty,  Verawaty,  Ade  Kemala  Jaya,  Intan  Puspanita,  and  Nurhidayah  Nurhidayah.
"Pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan." Mbia 19, no. 1 (2020): 21-37. Wafa, M., & Trisnawati, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,  Leverage,  Dana  Perimbangan,  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2015-2017) (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).