Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E- ISSN 2503-2933 1080
Analisis E-Leadership Pada E-Government Pemerintah Daerah Demi Menyukseskan Transformasi New Normal Di Era Pandemi Covid-19
Yudha Herlambang Cahya Pratama 1
1 Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya, Indonesia
3 Jurusan Sistem Informasi, FTD UHW Perbanas, Surabaya e-mail: 1 yudha.herlambang@perbanas.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  e-leadership  pada  e-government Pemda  Indonesia  dalam  upaya  menyukseskan  transformasi  menuju  new  normal.  Peneliitan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data penelitian berupa data sekunder. Analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang  terdiri  dari  empat  tahapan,  yaitu telaah data, reduksi data, kategorisasi data, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan  e-government  di  Pemda  masih  belum  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan efisien. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya keterpaduan penerapan e-government antar lembaga  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Keadaan  demikian  juga menggambarkan  e-leadership  di  Pemda  yang  juga  masih  belum  optimal.  Metode  untuk mengopotimalkan  e-leadership  pada  e-government    Pemda  terdiri  dari:  1)  Menigkatkan pengetahuan  e-leader  mengenai  TI  yang  digunakan  di  Pemda;  2)  Menciptakan  budaya  kerja yang kondusif terhadap penerapan e-government; 3) Melaksanakan promosi literasi SPBE; 4) Pengembangan  jabatan  fungsional  PNS;  5)  Pelaksanaan  kemitraan  dengan  pihak  non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN terkait e-government; 6) Menggunakan pendekatan  EMAC  untuk  memilih  kandidat  e-leader;  dan  7)  Meningkatkan  kapabilitas  e- leadership  pada  berbagai  domain  pengambilan  keputusan.  Optimalisasi  e-leadership  pada  e- government  di  Pemda  tersebut  diharapkan  dapat  menyukseskan  transformasi  menuju  era  new normal  melalui  penyebaran  informasi  kepada  masyarakat  mengenai  konsep  new  normal  dan terkait pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Kata kunci — E-Government, E-Leadership , Pemerintah Daerah, New Normal , Covid-19

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  e-leadership  in  the  implementation  of  e- government  by  Indonesian  regional  government  as  an  effort  to  succeed  the  transformation  to the new normal. The research was carried out using qualitative approach with research data in the form of secondary data. The Data were then analyzed using qualitative analysis techniques consisting  of  four  stages,  namely  data  review,  data  reduction,  data  categorization,  and  data interpretation. The results of the study indicate that the e-government in regional governments still not implemented effectively and efficiently. This can be seen from the lack of integration in the application of e-government between government agencies, both at the central and regional levels.  This  situation  also  illustrates  that  e-leadership  in  the  local  government  is  still  not optimal. Methods for optimizing e-leadership in e-government consist of: 1) Increasing e-leader knowledge of IT used in regional governments; 2) Creating a work culture that is conducive to the implementation of e-government; 3) Implement SPBE literacy promotion; 4) Development of
1081 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
PNS  functional  positions;  5)  Implementation  of  partnerships  with  non-government  parties  to improve  the  technical  competence  of  ASN  related  to  e-government;  6)  Using  the  EMAC approach  to  select  e-leader  candidates;  and  7)  Improving  e-leadership  capability  in  various decision-making  domains.  The  optimization  of  e-leadership  in  the  implementation  of  e- government by the regional government is expected to succeed the transformation into the new normal  era  through  the  dissemination  of  information  to  the  public  about  the  new  normal concept and the importance of compliance with health protocols.
Keywords — E-Government, E-Leadership , Regional Government, New Normal , Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berlangsung selama hampir dua tahun sejak Maret 2020 lalu mulai menunjukkan indikasi semakin mereda. Hal ini dapat dilihat dari  penurunan  dalam  penambahan  jumlah  kasus  positif  dan  kematian  akibat  virus  tersebut. menurut data yang diunggah oleh pemerintah Indonesia dalam situs resmi informasi covid-19, dapat diketahui adanya lonjakan penambahan kasus positif dan kematian pada Juli 2021, yang selanjutnya  menurun  secara  signifikan  pada  bulan-bulan  setelahnya.  Dapat  diketahui  bahwa penambahan jumlah  kasus positif  pada Juli  2021  mencapai  puncaknya  sebanyak  41.168  kasus baru  dan  jumlah  kematian  sebanyak  39.372  kematian.  Jumlah  tersebut  selanjutnya  menurun secara  terus  menerus  hingga  menjadi  612  kasus  baru  dan  868  kematian  pada  awal  November 2021.  Berdasarkan  data  tersebut,  maka  meskipun  belum  dapat  dikatakan  sepenuhnya  hilang ancamannya, namun secara perlahan pandemi covid-19 mulai mereda di Indonesia [1].
Tabel 1. Trend Penambahan Jumlah Kasus Positif dan Kematian
Akibat Covid-19 2021 Bulan Kasus Positif Perubahan Kematian Perubahan Januari 12.001 - 10.719 - Februari 5.560 -6.441 6.649 -4.070 Maret 4.682 -878 5.877 -772 April 5.833 1.151 5.202 -675 Mei 6.115 282 4.024 -1.178 Juni 21.807 15.692 10.807 6.783 Juli 41.168 19.361 39.372 28.565 Agustus 5.436 -35.732 19.398 -19.974 September  1.690 -3.746 2.848 -16.550 Oktober 620 -1.070 497 -2.351 November  612 -8 868 371
Mulai menurunnya jumlah kasus baru dan jumlah kematian memang memberikan nafas lega  bagi  seluruh  pihak.  Pemerintah  dalam  hal  ini  juga  mulai  melaksanakan  PPKM  level  1  di beberapa  daerah  yang  disinyalir  dapat  dijadikan  daerah  percontohan  PPKM  level  1. Harapannya,  jika  daerah  tersebut  pada  akhir  pelaksanaan  PPKM  level  1  tidak  menunjukkan peningkatan dalam hal jumlah kasus baru maupun kematian akibat covid-19, maka pemerintah juga  akan  melasakanakan  PPKM  level  1  di  daerah  lainnya  yang  memiliki  kesamaan karakteristik  wilayah  maupun  progres  vaksinasi  pada  masyarakatnya  [2].  Pelaksanaan  PPKM level  1  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  kesiapan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam memasuki masa baru paska pandemi covid-19, yang disebut dengan istilah new normal .
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1082
Sesuai  dengan  penjelasan  yang  dimuat  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Prokotol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19,  maka makna  dari  masa new  normal adalah  situasi  hidup  baru  yang  di  dalamnya  terdapat  penerapan protokol kesehatan secara intens oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran tinggi atas bahaya dari  virus  tersebut,  serta  pemahaman  mendalam  mengenai  cara  menyikapinya  dengan  bijak demi  menghindari  semakin  banyaknya  jatuh  korban.  Bagi  masyarakat  luas,  masa new  normal menjadi  permulaan  hidup  yang  lebih  menjanjikan  karena  kembalinya  kebebasan  untuk beraktivitas  seperti  sebelum  covid,  tentu  dengan  tetap  melaksanakan  protokol  kesehatan. Adapun  bagi  pemerintah,  utamanya  Pemerintah  Daerah  (Pemda),  maka  transformasi  menuju masa new  normal memberikan  banyak  tantangan  yang  harus  dapat  diatasi  secara  menyeluruh demi  mendukung  keberhasilan  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  perubahan  ke  arah tatanan hidup baru tersebut [3].
Pemerintah  daerah  memiliki  kesempatan  untuk  berinteraksi  langsung  dengan  seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahannya. Hal ini memungkinkan Pemda  untuk  menjadi  perumus  dan  pelaksana  kebijakan  yang  tepat  sasaran  sesuai  dengan kebutuhan  daerah  masing-masing,  termasuk  dalam  rangka  menyukseskan  transformasi  menuju new  normal .  Selain  itu,  peran  Pemda  juga  didasari  oleh  adanya  sistem  otonomi  daerah  yang memberikan  kewenangan  seluas-luasnya  kepada  Pemda  untuk  menangani  berbagai permasalahan pada tingkat daerah [4].
Seiring  dengan  perkembangan  Teknologi  Informasi  (TI),  maka  berbagai  kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda, termasuk dalam konteks transformasi menuju new normal ,  juga  perlu  didukung  oleh  pemberdayaan  produk  TI  agar  efektivitas  dan  efisiensi prosesnya dapat tercapai, yang pada akhirnya mampu memperbesar kemungkinan keberhasilan pencapaian  tujuan  dari  berbagai  kegiatan  tersebut.  Selain  sebagai  bentuk  adaptasi  terhadap perkembangan  teknologi,  integrasi  TI  ke  dalam  pemerintahan  juga  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  kualitas pelayanan publik. Konsep pemerintahan tersebut dikenal dengan istilah electronic government (e-government) [5].
Secara  sederhana,  e-government  dapat  dipahami  sebagai  penggunaan  TI,  khususnya internet,  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  dan  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat luas,  entitas  bisnis  maupun  lembaga  pemerintahan  lainnya.  Penerapan  e-government memberikan  banyak  manfaat  bagi  pemerintah,  antara  lain  berupa  peningkatan  akuntabilitas, pengurangan  biaya  administrasi,  penurunan  waktu  pelaksanaan  pelayanan  publik,  peningkatan kualitas pelayanan publik, dan beragam manfaat lainnya [6].
Pelaksanaan  e-government  dapat  mencapai  keberhasilan  jika  didukung  oleh  beragam faktor, yang salah satunya adalah faktor electronic leadership ( e-leadership ) [7]. Pada dasarnya e-leadership merupakan  praktik  kepemimpinan,  yang  sebagaimana  e-government,  juga mengedepankan  pemberdayaan  TI  dalam  beragam  prosesnya. E-leadership dapat  dipahami sesuai dengan konsep kepemimpinan pada umumnya, yaitu sebuah proses pengaruh sosial yang dilaksanakan dengan bantuan TI untuk menciptakan perubahan pada pemikiran, sikap, perilaku dari pihak-pihak yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Adapun hasil akhir yang diharapkan dicapai  dari  ¬ e-leadership adalah  tercapainya  tujuan  dari  organisasi  berdasarkan  peran pemimpin yang mampu secara efektif dan efisien mendayagunakan sumber daya TI [8].
Kajian  ilmiah  yang  mengangkat  topik e-government di  Indonesia telah  cukup  banyak dilakukan,  misalnya  oleh  Huda  &  Yunas  yang  berfokus  pada  perkembangan  e-government  di Indonesia  [5];  Anugrah  yang  meneliti  penerapan  e-government  dan  keterkaitannya  dengan electronic  record  keeping  [9];  Prihanto  yang  melakukan  studi  komparasi  penerapan  e- government di Indonesia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya [10];  dan  Suhardi  et.al.  yang  mengkaji  mengenai  korelasi  antara  e-government  dan  good governance  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  [11].  Keseluruhan  penelitian  tersebut
1083 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
hanya berfokus pada e-government di Indonesia tanpa mengkaji keterkaitannya dengan faktor e- leadership, yang  secara  konseptual,  yaitu  dengan  mengacu  pada  konsep  kepemimpinan  secara umum,  sebenarnya  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  keberhasilan  pelaksanaan  e-government yang merupakan aspek pembentuk dari kinerja organisasi publik [12],[13],[14]. Peneliitan yang secara umum mengkaji e-leadership dalam konteks e-government dilakukan oleh Sintiya et.al., namun berupa studi literatur tanpa menggunakan lingkup lokasi penelitian yang secara spesifik [7].  Berdasarkan  penelusuran  terhadap  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut,  maka  penelitian ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis e-leadership pada e-governmen t  Pemda  di Indonesia dalam upaya menyukseskan transformasi menuju new normal . Penelitian ini penting untuk  dilaksanakan  karena  selain  dapat  menghasilkan  temuan  yang  bermanfaat  bagi pengambilan  keputusan  Pemda  terkait  penerapan  e-leadership  dalam  upaya  memfasilitasi perubahan  hidup  masyarakat  menuju new  normal ,  juga  untuk  mengisi  kekosongan  penelitian yang menganalisis mengenai e-leadership pada e-government dalam situasi pandemi covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis kualitatif, yang dimaknai sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengekplorasi  masalah  sosial  untuk  memperoleh  pemahaman  secara  mendalam.  Penelitian kualitatif dilaksanakan melalui sebuah proses yang meliputi analisis terhadap data-data berupa uraian  bahasa  atau  kalimat  secara  induktif,  yang  kemudian  ditafsirkan  maknanya  menurut pemahaman  peneliti  [17].  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  sekunder  yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang valid [18]. Data tersebut berupa informasi yang  menjelaskan  mengenai e-leadership dan e-government pada  Pemda  di  Indonesia.  Data penelitian  dikumpulkan  menggunakan  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan  menelusuri  berbagai dokumen  yang  memuat  informasi  yang  memiliki  relevansi  dengan  fokus  penelitian  ini. Dokumen  tersebut  dapat  berupa  buku,  jurnal,  pemberitaan,  maupun  berbagai  jenis  dokumen lainnya.
Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari empat tahapan sebagai berikut [19]:
1. Menelaah  keseluruhan  data  yang  didapat  dari  hasil  dokumentasi  yang  dimuat  dalam dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya.
2. Reduksi data, yaitu mengeliminasi berbagai data yang dianggap kurang relevan dengan tema penelitian.
3. Kategorisasi data, yaitu menyusun data berdasarkan definisi konseptual.
4. Penafsiran  data,  yaitu  menarik  pemahaman  mengenai  keterhubungan  atas  data  yang  telah terkategorisasi dengan permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan E-Government oleh Pemerintah Daerah
Penerapan e-government di berbagai instansi pemerintah, termasuk juga di pemerintah daerah,  telah  diamanahkan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2003  yang  ditandai  dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government (selanjutnya  disebut  Inpres  3/2003). Dijelaskan  di  dalamnya  bahwa  penerapan e-government di  Indonesia  didasarkan  pada  adanya tuntutan perubahan yang dijabarkan dalam dua poin pokok sebagai berikut:
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1084
1. Indonesia  tengah  menghadapi  beragam  perubahan  yang  membawa  iklim  ketidakpastian, sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan  terhadap  komunikasi  antar  lembaga  negara  serta partisipasi  masyarakat  untuk  mengatasi  ketidakpastian  tersebut.  Dalam  hal  ini,  pemerintah juga perlu meningkatkan responnya untuk secara positif menerima berbagai saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Masyarakat internasional sedang berada pada fase perubahan ke  masyarakat informasi. Hal ini  mengharuskan  Indonesia  untuk  beradaptasi  ikut  serta  berupaya  mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar Indonesia tidak terisolasi akibat ketertinggalannya dari masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penataan negara harus didasarkan pada orientasi untuk mengarahkan masyarakat agar ikut juga menjadi masyarakat informasi.
Berdasarkan  dua  pokok  perubahan  tersebut,  maka  pemerintah  diharapkan  untuk  dapat memenuhi  dua  modalitas  tuntutan  masyarakat,  yaitu  yang  terkait  dengan  ketersediaan  sarana prasarana  publik  dan  kesediaan  untuk  membangun  saluran  komunikasi  yang  dapat  digunakan untuk  menjembatani  penyampaian  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat  luas  dalam  proses penetapan  kebijakan  publik.  Dalam  rangka  menjawab  tuntutan  masyarakat    tersebut,  maka setidaknya  pemerintah  harus  melakukan  empat  jenis  pengembangan,  antara  lain  dalam  hal fleksibilitas sistem, modernisasi sistem, peluang usaha, dan optimalisasi teknologi informasi.
Pengembangan jenis pertama, yaitu terkait dengan fleksibilitas sistem, ditujukan untuk dapat  memastikan  bahwa  seluruh  jenis  interaksi  yang  mungkin  terjadi,  baik  pada  skala  antar negara,  antara  negara  dengan  rakyat  atau  masyarakatnya,  antara  negara  dengan  lembaga  yang berasal dari domestik maupun internasional, dan antara negara dengan masyarakat dunia. Pada pengembangan jenis kedua, pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem manajemen yang mampu  memfasilitasi  interaksi  dan  komunikasi  secara  lebih  efisien  dan  efektif,  sehingga mendorong  semakin  cepatnya  proses  pengambilan  keputusan.  Pengembangan  selanjutnya adalah dalam bentuk perluasan peluang usaha, yaitu dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi  interaksi  antar  pelaku  usaha  agar  dapat  berkontribusi  secara  lebih  signifikan  terhadap perekonomian  nasional.  Terakhir,  pengembangan  juga  perlu  dilakukan  pada  penggunaan teknologi informasi agar penyediaan layanan publik dapat semakin cepat dan berkualitas.
Berbagai  pengembangan  tersebut  dapat  direalisasikan  pemerintah  dengan  cara menerapkan e-government ,  yaitu  dengan  secara  optimal  memberdayakan  teknologi  berbasis elektronik  untuk  menyediakan  informasi  dan  layanan  yang  dibutuhkan  publik.  Optimalisasi tersebut  utamanya  diterapkan  dalam  dua  kegiatan  utama  kepemerintahan,  yaitu  terkait manajemen informasi berbasis elektronik dan penyediaan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses  oleh  publik.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  terdapat  empat  tujuan  yang  ingin  dicapai dari pengembangan e-government , yaitu:
1. Membangun  jaringan  informasi  yang  luas  untuk  mendukung  penyediaan  pelayanan  publik dengan  kualitas  yang  lebih  baik  bagi  seluruh  masyarakat.  Berdasarkan  jaringan  informasi yang semakin luas, maka masyarakat yang berada di wilayah pelosok juga dapat mengakses berbagai  informasi  publik  dengan  mudah  dan  cepat.  Hal  tersebut  menjadi  bagian  dari peningkatan kualitas pelayanan publik untuk dapat memenuhi kepentingan masyarakat tanpa terkendala oleh faktor waktu, tempat, maupun biaya.
2. Membangun  konektivitas  yang  dapat  memfasilitasi  interaksi  secara  timbal  balik  antara pemerintah  dengan  pelaku  usaha.  Hal  ini  ditujukan  untuk  mendorong  semakin  besarnya output aktivitas ekonomi, sehingga dapat semakin memajukan perekonomian nasional.
3. Membangun  prosedur  dan  media  yang  menjembatani  komunikasi  intens  antar  lembaga negara dan antara lembaga negara dengan masyarakat luas.
4. Meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  pelaksanaan  seluruh  aktivitas  pemerintahan,  serta mendorong semakin efisiennya sinergi antar lembaga pemerintah di berbagai tingkatan.
1085 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
Pengembangan e-government mempertimbangkan  kesiapan  pemanfaatan  teknologi informasi yang dimiliki Indonesia, yang dalam hal ini ditinjau dari lima aspek sebagai berikut: 1. E-leadership ,  yaitu  terkait  dengan  inisiatif  dan  kemampuan  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Infrastruktur  jaringan  informasi,  yaitu  terkait  dengan  kualitas  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan e-government.
3. Pengelolaan  informasi,  yaitu  terkait  dengan  kemampuan  untuk  mengumpulkan  dan mendayagunakan berbagai jenis informasi yang ada.
4. Lingkungan  bisnis,  yaitu  terkait  dengan  karakteristik  dunia  usaha,  mulai  dari  sistem  bisnis yang  diterapkan,  persaingan  pasar  yang  ada,  serta  berbagai  kebijakan  yang  memayungi keseluruhan hal tersebut.
5. Masyarakat  dan  Sumber  Daya  Manusia,  yaitu  terkait  dengan  kesiapan  dalam  hal pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  menggunakan  teknologi informasi.
Dalam  prosesnya,  terdapat  beberapa  kelemahan  dari e-government yang  teah dikembangkan, antara lain:
1. Pelaksanaan  berbagai  aktivitas  kepemerintahan  belum  sepenuhnya  terkomputerisasi  karena belum siapnya kebijakan, prosedur, dan SDM yang dibutuhkan.
2. Pengembangan e-government pada setiap instansi belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan pada sisi anggaran.
3. Belum  optimalnya  sinergi  antar  instansi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan e-government, sehingga capaian-capaian yang diperoleh masih belum terintegrasi.
4. Penyelenggaraan e-government yang  belum  terintegrasi  antar  instansi  pemerintah menyebabkan  masyarakat  belum  dapat  terfasilitasi  kebutuhannya  untuk  mampu mendayagunakan tekologi berbasis elektronik dan jaringan dalam mengakses berbagai jenis pelayanan publik.
Berdasarkan  kebutuhan  untuk  terus  mengembangkan e-government dan  berbagai kelemahan  yang  ditemukan,  maka  pemerintah  merumuskan  enam  strategi  untuk  mencapai tujuan e-government, yaitu:
1. Meningkatkan  kualitas  dan  keandalan  dari  pelayanan  publik  yang  dapat  dijangkau  dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong semakin efektif dan efisiennya manajemen pada berbagai instansi pemerintah di seluruh tingkatan.
3. Mengoptimalkan  integrasi  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan  aktivitas pemerintahan
4. Mendorong  peningkatan  partisipasi  seluruh  pihak  yang  menjadi  bagian  dari  pelaku  usaha untuk  berkontribusi  secara  aktif  bagi  pengembangan  teknologi  informasi  beserta pemanfaatannya.
5. Meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  SDM  yang  menjadi  pelaksana  kegiatan pemerintahan,  baik  pada  tingkat  pusat  maupun  daerah,  serta  masyarakat  yang  menjadi pengguna layanan publik.
6. Mewujudkan  aktivitas  pengembangan  dalam  proses  yang  direncanakan  secara  sistematis berdasarkan target-target capaian yang jelas dan realistis.
Pelaksanaan  dari  berbagai  strategi  pemeerintah  dalam  rangka  pengembangan e- government dituangkan dalam delapan langkah yang melibatkan peran aktif dari instansi terkait. Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1086
1. Menginstruksikan  kepada  seluruh  lembaga  pemerintah  untuk  merumuskan  renstra e- government untuk diterapkan di wilayah masing-masing.
2. Menetapkan bahwa rumusan e-government sebagaimana disebutkan di atas untuk mengikuti desain yang dirancang pemerintah.
3. Menunjuk  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  sebagai  koordinator  dalam  proses pengembangan e-government
4. Menunjuk  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  sebagai  fasilitator  dalam  proses pengembangan  sistem  manajemen  dan  operasional  kegiatan  pemerintahan  di  seluruh tingkatan.
5. Menetapkan  Kementerian  Perhubungan  sebagai  penanggung  jawab  dalam  peningkatan keterlibatan  dunia  usaha  untuk  mendukung  pengembangan  jaringan  komunikasi  dan informasi.
6. Menetapkan  Kementerian  Riset  dan  Teknologi  sebagai  koordinator  dalam  sinergi  antara perguruan tinggi dan lembaga riset dalam proses pengembangan teknologi yang dibutuhkan bagi penerapan e-government .
7. Menetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk  melakukan  kajian  komprehensif  terhadap  aspek  kelayakan  pembiayaan  renstra e- government.
8. Menetapkan  Kementerian  Dalam  Negeri  sebagai  koordinator  dalam  kerjasama  yang diselenggarakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pelaksanaan  keseluruhan  tahapan  di  atas  mengacu  pada  beberapa  prinsip  sebagai berikut:
1. Prinsip  kerjasama  yang  harmonis,  bahwa  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  pengembangan dan  penyelenggaraan  e-government  harus  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  hak  masing- masing dengan mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat luas.
2. Prinsip  koordinasi  yang  intensif,  bahwa  setiap  proses  yang  menjadi  bagian  dari pengembangan  dan  penyelenggaraan e-government harus  dikoordinasikan  secara berkelanjutan menggunakan jaringan yang andal.
3. Prinsip partisipasi aktif, bahwa seluruh pihak yang berkepentingan harus aktif terlibat dalam perumusan dan penerapan kebijakan terkait e-government .
4. Prinsip keterlibatan dunia usaha, bahwa seluruh pihak yang menjadi pelaku usaha didorong untuk terlibat aktif dalam pengembangan e-government .
Berdasarkan  keseluruhan  pemaparan  di  atas,  maka  pemerintah  pada  dasarnya  telah merumuskan kerangka penerapan e-government . Namun demikian, praktik pelaksanaannya oleh berbagai  instansi  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  cenderung  masih  belum optimal. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari kurangnya ketersediaan data yang menjelaskan mengenai  penerapan  e-government  di  Indonesia  saat  ini.  Jika  mengacu  pada  penilaian  yang dilakukan pihak ekternal, yaitu dalam hal ini penilaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka memang  indeks  pengembangan e-government Indonesia  ( E-Government  Development  Index  - EGDI )  mengalami  peningkatan,  yaitu  dari  peringkat  101  pada  tahun  2018  meningkat  menjadi peringkat  88  pada  tahun  2020  [20].  Namun  demikian,  penerapan e-government di  Indonesia sebenarnya sulit untuk ditelusuri secara jelas. Hal ini disebabkan karena adanya beragam istilah yang digunakan pemerintah untuk mengganti istilah e-government, seperti Sistem Pemerintaha Berbasis  Elektronik  (SPBE), Integrated  Government ( i-government ),  dan Smart  Government [21].
Selain  itu,  data  mengenai  pemeringkatan e-government di  instansi  pemerintah  sendiri juga  tidak  lagi  diunggah  di  website  resmi  pemerintah  sejak  tahun  2017.  Pemeringkatan e- government Indonesia  (PeGI)  adalah  sebuah  aktivitas  yang  sejak  tahun  2007  secara  rutin
1087 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
diselenggarakan  oleh  Kemkominfo  untuk  mendorong  semakin  efektif  dan  efisiennya  aplikasi teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  setiap  instansi  pemerintahan.  Terdapat  lima  dimensi yang  dijadikan  standar  pengukuran  PeGI,  yaitu  dimensi  perencanaan,  aplikasi,  infrastruktur, kelembagaan,  dan  kebijakan.  Atribut  dari  lima  dimensi  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini [22]:
Tabel 2. Dimensi dan Atribut PeGI No Dimensi Atribut 1 Kebijakan - Manajemen/proses kebijakan TIK
- Visi dan Misi TIK - Strategi penerapan kebijakan
- Pedoman
- Peraturan
- Keputusan instansi
- Skala prioritas TIK - Evaluasi/manajemen risiko TIK 2 Kelembagaan - Keberadaan organisasi
- Tupoksi - SOP
- SDM - Pengembangan SDM 3 Infrastruktur - Data center
- Jaringan data
- Keamanan
- Fasilitas pendukung infrastruktur TIK
- Disaster recovery center
- Pemeliharaan TIK - Inventaris peralatan TIK
4 Aplikasi
- Situs wajib - Aplikasi fungsional utama bidang pelayanan - Aplikasi fungsional utama bidang administrasi dan manajemen
- Aplikasi fungsional utama bidang legislasi
- Aplikasi fungsional utama bidang pembangunan
- Aplikasi fungsional utama bidang keuangan - Aplikasi fungsional utama bidang kepegawaian - Manual petunjuk aplikasi TIK - Inventaris aplikasi TIK - Interoperabilitas 5 Perencanaan - Pengorganisasian/ fungsi
- Sistem perencanaan
- Dokumentasi masterplan
- Implementasi masterplan
- Anggaran/ pembiayaan
Kelima  dimensi  PeGI  di  atas  dianalisis  oleh  seorang  peneliti  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  pada  tahun  2017  dan  dibuktikan  kelayakan  serta  relevansinya untuk  digunakan  dalam  penilaian  terhadap  penerapan e-government di  Indonesia.  Namun demikian,  seiring  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1088
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (selanjutnya disebut PP 95/2018), maka baik istilah e-government maupun  PeGI  tidak  lagi  mengemuka.  Hal  ini  di  satu  sisi  mungkin merupakan  konsekuensi  dari  pengembangan  analisis  mengenai  kerangka  kerja  integrasi teknologi ke dalam sistem pemerintahan. Namun di sisi lain, keberlanjutan konsep PeGI sendiri sepertinya  masih  belum  mampu  difasilitasi  oleh  penerapan  SPBE.  Akibatnya,  pengukuran mengenai penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan sulit untuk dilacak, atau setidaknya, sulit untuk diketahui jejak digitalnya. Selain itu, penggunaan istilah e-governmen t pada tingkat internasional, seperti EGDI oleh PBB, juga semakin memperumit analisis mengenai penerapan teknologi  pada  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  karena  di  Indonesia  tidak  lagi  menggunakan istilah tersebut. Ibaratnya, penerapan e-government yang diiniasasi Inpres 3/2003 harus diulang kembali  dari  awal  dalam  bentuk  penerapan  SPBE,  meskipun  konsep  dasarnya  adalah  sama. Akibat  lainnya  adalah  Indonesia  kembali  dihadapkan  pada  kondisi  dini  integrasi  teknologi komunikasi  dan  informasi  dalam  sistem  pemerintahan,  yang  utamanya  terlihat  pada  belum munculnya keterpaduan antar lembaga pemerintahan pada berbagai tingkatan [23].
B. Optimalisasi E-Leadership pada E-Government Pemerintah  Daerah  demi  Menyukseskan Transformasi New Normal
Istilah e-leadership digunakan  dalam  Inpres  3/2003  sebagai  salah  satu  aspek  yang menjelaskan  mengenai  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Disebutkan  di  dalamnya,  bahwa e- leadership berkaitan  dengan  prioritas  dan  inisiatif  negara  di  dalam  mengantisipasi  dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi.  Secara  konseptual, e-leadership dapat  dipahami sebagai  salah  satu  bentuk  kepemimpinan  yang  mengedepankan  pemanfaatan  TI  dalam komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya, serta pada proses pengumpulan dan penyebaran informasi [15]. E-leadership adalah sebuah paradigma kepemimpinan gaya baru yang menuntut pemimpin  untuk  mendayagunakan  beragam  jenis  produk  TI  untuk  mencapai  tujuan-tujuan kepemimpinan, serta memimpin tim yang bekerjasama pada platform virtual [16]. Berdasarkan hal tersebut, maka e-leadership memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi, utamanya pada aspek penerapan e-government [12]–[14]. Hal ini menjadi dasar justifikasi bahwa semakin baik e-leadership ,  maka e-government juga  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  hingga  mencapai beragam  tujuannya.  Sebaliknya,  jika  pemimpin  tidak  memiliki¬ e-leadership yang  baik,  maka pelaksanaan e-government juga  akan  sulit  mencapai  tujuannya.  Dapat  juga  dinyatakan  bahwa peningkatan  pada e-leadership akan  mendorong  terjadinya  peningkatan  pada  capaian  dari e- government. Sebaliknya,  jika  terdapat  indikasi  penurunan  pada  capaian e-government ,  maka perlu  dipertanyakan  mengenai  kapasitas  pemimpin  dengan e-leadership nya,  faktor-faktor  apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana cara yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan e-leadership agar  dapat  mendorong  penerapan e-government secara  lebih  efektif  dan  efisien dalam mencapai tujuannya.
Sebagaimana penggunaan istilah e-government yang mulai dihilangkan karena terdapat istilah  baru,  yaitu  SPBE  yang  ditetapkan  dengan  dikeluarkannya  PP  95/2018,  penggunaan istilah e-leadership juga diganti dengan istilah Kepemimpinan SPBE. Jika dalam Inpres 3/2003 hanya  terdapat  sedikit  penjelasan  mengenai e-leadership ,  yaitu  sebagai  salah  satu  aspek pemanfaatan  teknologi  informasi,  maka  dalam  PP  96/2018  terdapat  penjelasan  yang  cukup lengkap mengenai kepemipinan SPBE. Pada bagian lampiran mengenai Rencana Induk Sistem SPBE Nasional disebutkan mengenai karakteristik dari Kepemimpinan SPBE, yaitu:
1. Kolaboratif,  bahwa  kepemimpinan  SPBE  harus  mampu  mendorong  terciptanya  kerjasama dan  sinergi  yang  harmonis  antar  instansi  pemerintah,  yang  memungkinkan  terjadinya pemanfaatan sumber daya yang bijaksana demi kepentingan bersama.
2. Inovatif,  bahwa  kepemimpinan  SPBE  harus  menjadikan  peningkatan  perolehan  manfaat serta perbaikan efektivitas dan efisiensi proses sebagai prioritas utama.
1089 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
Kepemimpinan  SPBE  merupakan  komponen  penting  dalam  lembaga  pemerintah  yang pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun budaya dan lingkungan  kerja  yang  kondusif  bagi  perkembangan  SPBE.  Oleh  karena  itu,  maka kepemimpinan SPBE terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui lima metode sebagai berikut: 1. Mendorong  semakin  tingginya  pengetahuan  pimpinan  di  lembaga  pemerintahan  mengenai SPBE sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar untuk penerapannya.
2. Menciptakan budaya kerja yang memuat nilai-nilai tertentu yang relevan dan mengarah pada SPBE.
3. Melaksanakan  promosi  literasi  SPBE,  yaitu  dengan  menyampaikan  berbagai  pengetahuan dan  informasi  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  SPBE  kepada  seluruh  pihak berkepentingan,  mulai  dari  pemimipin  lembaga  pemerintahan,  pegawai  ASN,  pengguna SPBE,  pebisnis,  hingga  masyarakat  luas.  Aktivitas  promosi  literasi  SPBE  meliputi  forum SPBE, pelatihan, sosialisasi, e-learning, diskusi terbuka tentang SPBE, dan berbagai aktivitas lainnya.
4. Pengembangan jabatan fungsional PNS
5. Pelaksanaan  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  yang  berasal  dari  non  pemerintah  untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN serta untuk pembangunan dan pengembangan SPBE. Selain  menggunakan  metode-metode  di  atas, e-leadership juga  dapat  ditingkatkan menggunakan  beberapa  cara  yang  dikonsepkan  oleh  para  pakar,  salah  satunya  menggunakan pendekatan E-Leadership  Communication  Adoption  Model (EMAC)  yang  dikembangkan  oleh Van  Wart  et.al.[24].  EMAC  adalah  model  yang  berfokus  pada  karakteristik  dan  kemampuan pemimpin dalam melaksanakan peran aktifnya dalam proses adopsi teknologi untuk organisasi. Model ECAM dapat digambarkan sebagai berikut [25]:
Gambar 3. Model ECAM
Menurut  Model  ECAM  di  atas,  terdapat  delapan  faktor  anteseden  yang  berasal  dari karakteristik dan kemampuan seorang pemimpin yang memengaruhi e-leadership , yaitu energi, kebutuhan  untuk  prestasi, responsibilitas , fleksibilitas ,  kemampuan  analisis,  pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan teknis. Pada aspek keperilakuan, terdapat tiga faktor utama yang terdiri  dari  kesadaran  aktif  atas  TIK,  kualitas  terhadap  evaluasi  TIK,  dan  kesediaan  untuk berusaha  lebih  keras  yang  secara  langsung  memengaruhi  intensi  untuk  menggunakan  TIK.
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1090
Faktor  intensi  tersebut  selanjutnya  menjadi  penentu  tingkat  adopsi  TiK  secara  individual  dari seorang pemimpin, yang merupakan gambaran dari e-leadership [25].
Selain  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor  anteseden  dan  keperilakukan  di  atas, upaya  untuk  mengoptimalkan e-leadership juga  harus  mempertimbangkan  kapabilitas  dan lingkup pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh seorang e-leader . Berikut ini berbagai kapabilitas dan domain pengambilan keputusan tersebut [26]:
Tabel 3. Kapabilitas dan Domain Pengambilan Keputusan E-Leadership
Domain Pengambilan Keputusan Keterangan Kapabilitas E-Leadership Penyelarasan pelaksanaan strategi Merancang infrastruktur TI dan strategi organisasi Perumus dan pelaksana strategi Penyelarasan transformasi teknologi Mengidentifikasi kompetensi TI terbaik serta menghubungkan sistem informasi organisasi dengan pelaksanaan strategi Perancang visi dan arsitektur teknologi Penyelarasan potensi unggul Mengeksploitasi perkembangan TI untuk meningkatkan kualitas layanan Visioner dan katalisator TI Penyelarasan pada tingkat layanan Memahami strategi TI dengan mempertimbangkan rancangan sistem informasi internal dan proses organisasi Penentu prioritas dan pemimpin eksekutif
Optimalisasi e-leadership melalui beragam metode di atas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan  dan  pencapaian  berbagai  tujuan  dari e-government pada  pemerintah  daerah sebagaimana  disebutkan  dalam  Inpres  3/2003,  yaitu  untuk  membentuk  jaringan  informasi  dan transaksi  pelayanan  publik;  membentuk  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha;  membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara dan publik; dan membentuk sistem manajamen  dan  proses  kerja  yang  transparan  dan  efisien.  Selanjutnya  jika  mengacu  pada  PP 95/2018, maka tujuan dari e-government yang dikemas dalam SPBE adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka sasaran SPBE antara lain adalah
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna
3. Terseleggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE
Berkaitan  dengan  situasi  pandemi  covid-19,  maka  salah  satu tujuan e-government dan SPBE  adalah  untuk  memberikan  layanan  publik  yang  dapat  dibutuhkan  masyarakat  dalam proses  perubahan  menuju  situasi new  normal .  Dalam  rangka  mendukung  pencapaian  tujuan tersebut,  maka e-leadership pada  pemerintah  daerah  perlu  diterapkan  dengan  mengacu  pada konsep dasarnya, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan pemanfaatan TI dalam komunikasi antara  pemimpin  dan  pengikutnya,  serta  pada  proses  pengumpulan  dan  penyebaran  informasi [15]. Informasi yang disebarkan utamanya berisi penjelasan mengenai konsep new normal serta himbauan  kepada  masyarakat  untuk  terus  mematuhi  protokol  kesehatan  selama  masa transformasi menuju new normal.
1091 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  HK.01.07/Menkes/382/2020  tentang  Prokotol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  di  Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, masa new normal adalah tatanan hidup baru yang mengedepankan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan  dalam  prokotol  kesehatan  yang  ditetapkan  pemerintah,  seperti  menjaga  jarak, menggunakan  masker,  menggunakan hand  sanitizer, dan  lain-lain.  Masa new  normal merupakan  masa  dimana  masyarakat  diasumsikan  memiliki  kepatuhan  tinggi  dalam melaksanakan  berbagai  ketentuan  tersebut,  sehingga  penyebaran  covid-19  dapat  ditekan semaksimal  mungkin  [27].  Pada  masa  tersebut,  pemerintah  memberikan  kebebasan  kepada masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja di pasar atau perusahaan, belajar di sekolah, dan lain-lain, namun dengan catatan, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan [28].
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penerapan e-government pemerintah  daerah  perlu menjadikan  penyebaran  informasi  terkait new  normal kepada  masyarakat  sebagai  prioritas utama. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan TI yang dimiliki oleh Pemda, serta dengan  mengoptimalkan  peranan  dari  e-leader  dengan  pada  berbagai  domain  pengambilan keputusan  sesuai  dengan  kapabilitasnya.  Selanjutnya  jika  mengacu  pada  model  EMAC  yang menyatakan  bahwa e-leadership dapat  dipengaruhi  oleh  aspek  karakteristik  dari  pemimpin, maka  pemilihan e-leader pada  Pemda  melalui  pengembangan  jabatan  fungsional  PNS  harus menggunakan  kriteria  yang  tepat  agar  diperoleh  kandidat  yang  memiliki  karakteristik  sesuai kebutuhan untuk menjadi e-leader.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan e-government oleh  Pemda  pada  dasarnya  telah  diinisasi  sejak dikeluarkannya  Inpres  3/2003.  Namun  demikian,  seiring  dengan  dikeluarkannya  PP  95/2018, maka  penggunaan  istilah e-government digantikan  dengan  istilah  SPBE.  Penggantian  istilah tersebut  ternyata  menyebabkan  perkembangan e-government menjadi  terhambat.  Hal  ini didasarkan  pada  konsep  SPBE  yang  tidak  memiliki  dimensi  dan  atribut  yang  jelas  seperti Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI), yang dapat dijadikan acuan oleh Pemda dalam menerapkan  e-government.  Akibatnya,  meskipun e-government telah  diinisiasi  sejak  17  tahun lalu, namun hingga tahun 2020 masih belum terdapat keterpaduan penerapannya antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, aspek keterpaduan adalah salah satu prinsip  utama  dalam  pengembangan e-government .  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa penerapan e-government di Pemda masih belum dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Penerapan e-government merupakan  salah  satu  pembentuk  kinerja  organisasi  publik, atau  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  Pemda.  Secara  konseptual  maupun  telah  dibuktikan secara empiris, kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Oleh karena itu, maka  penerapan e-government juga  dapat  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan  pada  organisasi publik, atau yang secara spesifik dipengaruhi oleh e-leadership. Penerapan e-government yang belum  efektif  dan  efisien  menggambarkan e-leadership di  Pemda  yang  juga  masih  belum optimal.  Adapun  metode  untuk  mengopotimalkan e-leadership pada e-government Pemda terdiri  dari:  1)  Menigkatkan  pengetahuan e-leader mengenai  TI  yang  digunakan  di  Pemda;  2) Menciptakan  budaya  kerja yang  kondusif  terhadap  penerapan e-government ;  3) Melaksanakan promosi  literasi  SPBE;  4)  Pengembangan  jabatan  fungsional  PNS;  5)  Pelaksanaan  kemitraan dengan  pihak  non  pemerintah  untuk  meningkatkan  kompetensi  teknis  ASN  terkait e- government ;  6)  Menggunakan  pendekatan  EMAC  untuk  memilih  kandidat e-leader ;  dan  7) Meningkatkan  kapabilitas e-leadership pada  berbagai  domain  pengambilan  keputusan.
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1092
Optimalisasi e-leadership pada e-government di  Pemda  tersebut  diharapkan  dapat menyukseskan  transformasi  menuju  era new  normal melalui  penyebaran  informasi  kepada masyarakat  mengenai  konsep new  normal dan terkait  pentingnya  kepatuhan  terhadap  protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Covid19.go.id, “Peta  Sebaran  Covid-19,” 2021.  https://covid19.go.id/peta-sebaran- covid19 (accessed Nov. 03, 2021).
[2] Kominfo.jatimprov.go.id, “Kota  Blitar  Jawa  Timur  Jadi  Tempat  Pertama  Uji  Coba PPKM  Level  1  Jawa  –  Bali,” 2021.  http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kota- blitar-jawa-timur-jadi-tempat-pertama-uji-coba-ppkm-level-1-jawa-bali.
[3] D.  Karno  and  L.  Sulaiman, “Peran  Pemerintah  dan  Tenaga  Kesehatan  Dalam Penanggulangan Covid-19,” J. Ilm. permas, Vol. 11, No. 3, pp. 665–672, 2021.
[4] D.  Ginanjar, “Peran  Pemerintah  Daerah  pada  Penanganan  Covid-19,” J.  Polit. Pemerintah. Dharma Praja, Vol. 13, No. 1, pp. 52–68, 2020.
[5] M. Huda and N. S. Yunas , “The Development of E-Goverment System in Indonesia,” J. Bina Praja, Vol. 8, No. 1, pp. 97–108, 2016.
[6] M.  M.  Amyan,  M.  Al-saudi,  and  H.  H.  Al-Onizat, “The  Effective  Utilization  of Knowledge Management  in  E-Government:  A  Case Study  of  E-Government in Jordan,” Eur. Sci. J., Vol. 12, No. 2, pp. 290–308, 2016.
[7] E.  S.  Sintiya,  T.  D.  Susanto,  and  A.  C.  Puspitaningrum, “Electronics-Leadership  (E- Leadership) Dalam Sektor E-Government: Literature Review,” J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf., Vol. 6, No. 3, pp. 158–168, 2020.
[8] T.  Savolainen, “Trust-Building  in  e-Leadership:  A  Case  Study  of  Leaders’  Challenges and Skills in Technology-Mediated Interaction,” J. Glob. Bus. issues, Vol. 8, No. 2, pp. 45–56, 2014.
[9] E.  P.  Anugrah, “Electronic  Record  Keeping  to  Support  Indonesia  EGovernment Implementation,” Rec. Libr. J., Vol. 6, No. 1, pp. 31–44, 2020.
[10]  I.  G.  Prihanto, “Studi  Komparasi  Pengembangan  e Government  Negara Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Mendukung Pengembangan e Government di Indonesia,” IPTEK-KOM, Vol. 15, No. 3, pp. 155–170, 2013.
[11]  Suhardi, A. Sofia, and A. Andriyanto, “Evaluating E-Government And Good Governance Correlation,” J.ICT Res. Appl., Vol. 9, No. 3, pp. 236–262, 2015.
[12]  E. H. Alkhajeh, “Impact of Leadership Styles On Organizational Performance,” J. Hum. Resour. Manag. Res., pp. 1–10, 2018.
1093 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author)
[13]  M.  Madanchian,  N.  Hussein,  F.  Noordin,  and  H.  Taherdoost,  “Effect  of  leadership  on organizational performance,” Econ. Educ., pp. 115–119, 2016.
[14]  M.  A.  Kareem  and  Z.  J.  Haseeni ,  “E-government  and  Its  Impact  On  Organizational Performance,” Int. J. Manag. Commer. Innov., Vol. 3, No. 1, pp. 664–672, 2015.
[15]  L.  Alfehaid  and  E.  E.  Mohamed ,  “Understanding  The  Influence  of  E-Leadership  On Virtual Team Performance Empirical Study,” Int. J. Bus. Appl. Soc. Sci., Vol. 5, No. 10, pp. 21–36, 2019.
[16]  B.  J.  Avolio,  J.  J.  Sosik,  S.  S.  Kahai,  and  B.  Baker ,  “E-leadership:  Re-Examining Transformations In Leadership Source And Transmission”,” Leadersh. Q., Vol. 25, No. 1, pp. 104–131, 2014.
[17]  J.  W.  Creswell, Research Design:  Quantitative  and Qualitative  Aproach .  London:  Sage Publishing, 2014.
[18]  S.  Siyoto  and  A.  Sodik, Dasar  Metodologi  Penelitian. Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015.
[19]  M.  B.  Miles  and  A.  M.  Huberman, Qualitative  Data  Analysis.  (terjemahan). Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
[20]  Indonesia.go.id ,  “Ketika  Indeks  e-Government  Indonesia  Naik  19  Peringkat,” 2020. https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1946/ketika-indeks-e-government-indonesia-naik- 19-peringkat (accessed Nov. 09, 2021).
[21]  N.  Zanda, “Penerapan  SPBE  Transformasi  dari  e-Government  Menuju  i-Government,” aptika.kominfo.go.id, 2019. https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/penerapan-spbe- transformasi-dari-egovernment-menuju-i-government/ (accessed Nov. 09, 2021).
[22]  D.  B.  Napitupulu, “Pengujian  Kerangka  Kerja  Pemeringkatan  E-Government  di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian,” J. Penelit. Komun., Vol. 20, No. 1, pp. 15–30, 2017.
[23]  Www.kominfo.go.id, “Indeks SPBE  2020 Meningkat,  Pemerintah  Tidak  Berpuas  Diri,” 2021. https://www.kominfo.go.id/content/detail/32478/indeks-spbe-2020-meningkat- pemerintah-tidak-berpuas-diri/0/berita (accessed Nov. 09, 2021).
[24]  M.  Van  Wart,  A.  Roman,  and  S.  Pierce ,  “Integrating  ICT  Adoption  Issues  Into  (e-) Leadership Theory,” Telemat. Informatics, Vol. 34, No. 5, pp. 527–537, 2016.
[25]  C.  Liu  et  al .,  “E-leadership:  An  Empirical  Study  of  Organizational  Leaders’  Virtual Communication Adoption,” Leadersh. Organ. Dev. J., 2018.
[26]  W.  Li,  K.  Liu,  M.  Belitski,  A.  Ghobadian,  and  N.  O’Regan, “e-Leadership  Through Strategic Alignment: An Empirical Study of Small- and Mediumsized Enterprises In The Digital Age,” J. Inf. Technol., Vol. 31, pp. 85–206, 2016.
Vol. 9, No. 2, Juni 2022, Hal. 1080-1094 E-ISSN 2503-2933 1094
[27]  W. Sugeng, P. Kukuh, P. Dhanny, Y. Elia, P. Ogis, and A. Rizqi, “Penerapan Protokol Kesehatan  COVID-19  di  Era  New  Normal  pada  Kampung  Tangguh  Desa  Karangdoro, Terminal  Jajag,  dan  RTH  Maron  Genteng,  Kabupaten  Banyuwangi,” Multidiscip.  J., Vol. 3, No. 1, pp. 25–33, 2020.
[28]  C.  I.  Atmajanti,  G.  C.  Richtiara,  K.  Khairunnisa,  D.  Az-zahra,  N.  A.  Sophia,  and  A. Rahmawati, “Edukasi Protokol Kesehatan New Normal dan Pengenalan Dunia Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial,” J. Layanan Masy., Vol. 4, No. 2, pp. 472–478, 2020.