## PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AUDIT INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DI PEMERINTAH

## KABUPATEN BATANGHARI
Sri Dewi Yanti 1) , H. Junaidi dan Asep Machpudin 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This research aims to determine whether the application of performance-based budgeting, budget goal clarity and  internal  audit  reports  can  affect  the  quality  of  performance  accountability  of  government  institutes  in Batanghari. The subjects were the personal who top of budget, official of budget and team which discuss of LAKIP Batanghari in government institutes in Batanghari, data was collected using a questionnaire. The analysis method used was statistic quantitative, to see whether the application performance-based budgeting, budget goal clarity and internal  auditor  affect  the  quality  of  performance  accountability  report  of  government  institutes  in  Batanghari  by using empirical studies. Primary data were obtained from the research were analyzed by using Partial Least Square method with the help of software SMART PLS.
This  research  has  3  discoveries  results,  they  are  1)  the  application  of  erformance-  based  budgeting,  budget goal  clarity  and  internal  audit  simultaneously  affect  the  quality  of  LAKIP  SKPD,  2)  adoption  performance-based budgeting and budget goal clarity partially affect the quality of LAKIP SKPD, and 3) models Partial Least Square in this research showed the indicators reflecting internal audit are positive and significant. But a direct influence on the quality of LAKIP SKPD very weak and insignificant.
Keywords : budget, internal audit, LAKIP

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran anggaran dan audit intern dapat mempengaruhi  kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD  di  pemerintah  kabupaten  Batanghari.  Subyek  penelitiannya  adalah  pengguna  anggaran,  pejabat  pelaksana teknis  kegiatan  dan  tim  LAKIP  Kabupaten  di  pemerintah  kabupaten  Batanghari,  data  dikumpulkan  dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah statistic kuantitatif, untuk melihat apakah enerapan anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  audit  intern  mempengaruhi  kualitas  LAKIP  SKPD  di kabupaten  Batanghari  dengan  menggunakan  studi  empiris.  Data  primer  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  dengan menggunakan Partial Least Square dengan bantuan software SMART PLS.
Penelitian  ini  memiliki  3  penemuan  hasil,  yakni  ;  1)  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran anggaran dan audit intern  secara simultan  mempengaruhi  kualitas  LAKIP SKPD, 2) penerapan anggaran berbasis kinerja  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  secara  parsial  mempengaruhi  kualitas  LAKIP  SLPD,  dan  3)  model  Partial Least Square pada penelitian ini menunjukkan bahwa indicator-indikator yang merefleksikan audit intern merupakan indikator  positif  dan  signifikan.  Namun  pengaruh  langsung  audit  intern  terhadap  kualitas  LAKIP  SKPD  sangat lemah dan tidak signifikan.
Kata Kunci : Anggaran, audit intern, LAKIP

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1   Latar Belakang
Otonomi  daerah  yang  diterapkan  di  Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi, selaras dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Otonomi  daerah bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka  otonomi  daerah  merupakan  beban  yang menuntut  kesiapan  daerah  untuk  melaksanakannya, karena  semakin  bertambahnya  urusan  pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah mengamanahkan kepada setiap daerah untuk menyusun  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas  publik  atas  program  dan  kegiatan  yang telah dilaksanakan dalam tahun yang berkenaan.Secara  substantive  LAKIP  ini  disusun dengan tujuan untuk  meningkatkan dan  mewujudkan pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan  efektif,  bersih serta  bertanggung  jawab.Selain  itu,  melalui  LAKIP ini  diharapkan  dapat  mengukur  tingkat  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  pencapaian  visi,  misi  dan tujuan  pembangunan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah).Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi  harus  menyimpulkan  hasil  penilaian  atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran  kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
Prinsip  akurat,  handal  dan  dapat  ditelusuri merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai  kriteria  LAKIP  yang  berkualitas.Jika laporan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria di atas,  maka  laporan  yang  dibuat  dan  disampaikan tersebut  tidak  sesuai  dengan  realisasi.  Menurut  LAN dan  BPKP  (2000),  kriteria  LAKIP  yang  berkualitas harus  memenuhi  prinsip  –  prinsip  laporan  yang  baik sebagai berikut:
1. Relevan
2. Konsisten
3. Tepat Waktu
4. Dapat dimengerti
5. Dapat dipertanggungjawabkan
6. Mengikut  standar  laporan  yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan  sasaran  anggaran  harus  memenuhi prinsip  dokumen  pertanggungjawaban  yang  lengkap
dan  sah  sesuai  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Jo  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 pasal 132 ayat (1), (2) dan (3).  Prinsip  dapat  diverifikasi  dan  akurasi  serta handal merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka  mencapai  kriteria  LAKIP  yang  berkualitas. Data capaian kinerja baik indikator input, output dan outcome  yang  disajikan  dalam  LAKIP  SKPD  saat dilakukan  pengukuran  dan  evaluasi  kinerjanya, capaian kinerja tersebut dapat diverfikasi kebenarannya melalui audit intern berupa pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  audit  tersebut  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  sebagai assurance /jaminan  atas efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
Terkait dengan peraturan tersebut dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  pemerintah kabupaten Batanghari tidak bisa melepaskan kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ada yaitu membuat  dan  menyampaikan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Berikut adalah  hasil  evaluasi  atas  implementasi  system akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  dapat dilihat pada tabel. 1 berikut ini:

## Tabel.  1
Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Batanghari Tahun 2013
No Kinerja LAKIP Jumlah SKPD Persentase 1 Memuaskan 1 3,45 % 2 Sangat Baik 1 3,45 % 3 Baik, perlu sedikit perbaikan 6 20,69 % 4 Cukup  Baik,  perlu  banyak perbaikan yang tidak mendasar 11 37,93 % 5 Agak  kurang,  perlu  banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar 6 20,69 % 6 Kurang,  perlubanyak  sekali perbaikan 4 13,79 % TOTAL 29 100%
Sumber: Inspektorat Kabupaten Batanghari
Laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada Kabupaten  Batanghari  sebagaimana  tabel  1.1 menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Batanghari tahun 2013
menunjukan  hasil  yang belum optimal, total  hanya 8 SKPD  saja  yang  memperoleh  nilai  memuaskan, sangat  baik  dan  baik    hanya  27,59  %.  Persentase terbesar  yaitu  37,93%  atau  sebanyak  11  SKPD berada  pada  level  cukup  baik  dan  perlu  banyak perbaikan  yang  tidak  mendasar,bahkan  masih  ada  4 SKPD  atau  13,79  %  yang  kurang  memuaskan  dan perlu  banyak  sekali  perbaikan.  Dan  dalam  evaluasi dan  analisa  kerja  terhadap  pelaksanaan  APBD  tahun
anggaran  2013  diperoleh  capaian  akhir  kinerja sasaran  sebesar  54,90  meningkat  dari  tahun  lalu sebesar  50,21  dengan  predikat  nilai  CC.  Nilai  ini menggambarkan  bahwa  knerja  Pemkab  Batanghari dalam  sasaran  capaian  termasuk  dalam  kategori  CC (Cukup baik). Ini berarti kelengkapan dokumen yang merupakan  bukti outcome tidaklah  cukup  dalam meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah.Namun juga  pelaksanaan  system  dan  pelaku  sistem  tersebut haruslah  dapat  melakukan  tugas-tugasnya  secara baik,  efektif  dan  efisien.Sosialisasi  yang  dilakukan bukan  hanya  sebatas  saat  hari  pelaksanaan,  tetapi harus mempunyai dampak setelahnya serta berkelanjutan.  Jika  semua  elemen  dalam  instansi pemerintah  telah  bersinergi  dalam  pelaksanaan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  maka  hasil evaluasi kinerja akan memuaskan.
Pada IHPS BPK RI (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester)  I  Tahun  2014  mengungkapkan  sebanyak 6.531  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  intern dan  8.323  kasus  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan  senilai  Rp30,87  triliun.  Dari jumlah  kasus  ketidakpatuhan  tersebut,  sebanyak 4.900  kasus  senilai  Rp25,74  triliun  merupakan temuan  yang  berdampak  finansial  yaitu  temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian, potensi  kerugian,  dan  kekurangan  penerimaan.  Hasil pemeriksaan  kinerja  Semester  I  Tahun  2014 menemukan  6  kasus  ketidak  hematan/  ketidak ekonomisan  senilai  Rp  77,90 miliar,  5  kasus  ketidak efisienan,  dan  173  kasus  ketidak  efektifan  senilai Rp419,59  miliar.  Hasil  pemeriksaan  kinerja  juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian  intern  yang  mempengaruhi  kehematan/ ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas,  serta  10  kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 42,28 miliar.

## 1.2   Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:
1.2.1   Apakah  anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan sasaran  anggaran  dan  audit  intern  secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  pada  SKPD  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?
1.2.2   Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada
SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Batanghari?
1.2.3   Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Batanghari?
1.2.4   Apakah  audit  intern  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  pada  SKPD  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?

## 1.3   Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  penelitian  ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.3.1   Untuk  menguji  secara  simultan  apakah penerapan anggaran berbasis kinerja , kejelasan  sasaran  anggaran  dan  audit  intern berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  pada SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Batanghari.
1.3.2   Untuk  menguji  apakah  penerapan  anggaran berbasis  kinerja  bepengaruh  terhadap  kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah    pada  SKPD  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
1.3.3   Untuk  menguji  apakah  kejelasan  sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah    pada  SKPD  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
1.3.4   Untuk menguji apakah audit intern berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Batanghari.

## 1.4   Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  harapan  dapat memberi manfaat sebagai berikut :
1.4.1   Bagi  peneliti,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah  wawasan  dan  pengetahuan  dalam akuntansi  sector  public  khususnya  tentang pengelolaan keuangan daerah.
1.4.2   Bagi  pemerintah  daerah,  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam peningkatan
akuntabilitas
pemerintah kabupaten Batanghari sehingga dapat melakukan  perbaikan  dan  pembenahan  dalam penyusunan  anggaran,  pertanggungjawaban belanja  serta  mampu  mengefektifkan  audit intern.
1.4.3   Bagi akademisi dan peneliti lanjutan, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 2.   KAJIAN  TEORI  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut  SK  LAN  No.239/IX/6/8/2003  tahun 2003  tentang  Perbaikan  Pedoman  Penyusunan
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Intansi  Pemerintah (LAKIP),  LAKIP  merupakan  dokumen  yang  berisi gambaran  perwujudan  AKIP  yang  disusun  dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun  dan  menyampaiakan  laporan  kinerja secara  tertulis,  periodic  dan  melembaga.  Pelaporan kinerja  ini  dimaksudkan  untuk  mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran  yang  dikaitkan  dengan  proses  pencapaian tujuan  dan  sasaran  instansi  pemerintah.  Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertangungjawabkan  dan  menjelaskan  tingkat keberhasilan kinerja yang dicapainya.
Menurut  LAN  dan  BPKP  (2000)  LAKIP  yang berkualitas  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  laporan yang baik sebagai berikut :
a) Relevance (relevan)  berhubungan  dengan tujuan  dari  suatu  organisasi  dan  tergantung  dari kegunaan dari informasi itu.Sebagai contoh, informasi  yang  berhubungan  dengan  produksi  untuk bulan  ini  mungkn  sangat  relevan  bagi  manajer produksi  yang  berkepentingan  mengejar  target produksi.
b) Accuracy/reliability (akurat  dan  handal). Informasi  yang  bebas  dari  kesalahan  dan  tepat  dapat dikatakan  akurat.  Pengendalian  dan  ukuran-ukuran keamanan  data  yang  terbangun  dalam  system informasi  sangat  diyakini  sebagai  cara  yang  efektif untuk memperoleh keakuratan informasi.
c) Consistency/comparability (konsisten/dapat diperbandingkan). Laporan dapat memberikan konsistensi  dan  gambaran  keadaan  masa  yang dilaporkan  dibandingkan  dengan  periode-periode lain.
d) Verifiability/traceability (verifikasi/ ditelusuri).  Data  capaian  kinerja  berupa  capaian indicator  kinerja  input,output  dan  outcome  pada tingkat  kegiatan  dan  sasaran  yang  disajikan  pada LAKIP  harus  dapat  diuji  kebenarannya  melalui verifikasi dan penelusuran terhadap dokumen sumber capaian kinerja untuk masing-masing indicator.
e) Timeliness (tepat waktu) biasanya mempunyai keterkaitan dengan dua hal penting, yaitu frekuensi  dan  penangguhan.Frekuensi  menunjukkan seberapa  sering  informasi  dikinikan  ( update )  dan diukur  sebagai  interval  waktu  antara  dua  laporan yang  berisi  informasi  sejenis.Penangguhan,  yaitu panjangnya  waktu  yang  habis  ( expire )  dari  saat selesai  suatu  kejadian  sampai  informasi  ke  tangan pengguna.Makin lama “waktu yang habis” itu, sudah tentu  makin  berkurang  kegunaannya  bagi  pengguna. Karena  bagi  pengguna  informasi  yang  akan mengambil keputusan dengan informasi itu juga akan didesak  oleh  keterbatasan  waktu.  Dengan  demikian, response  time (waktu  tanggapan)  dari  pengguna sangat  diandalkan  dalam  melihat  apakah  informasi
itu  masih  berguna  atau  tidak.Sehingga  dapat disimpulkan  semakin  terlambat  informasi  semakin kecil kegunaan dan nilainya bagi pengguna.
f) Understandability (dapat dimengerti).
Laporan harus disajikan dapat di mengerti
g) Prinsip  lingkup  pertanggungjawaban .  Hal- hal  yang  dilaporkan  harus  proporsional  dengan lingkup  kewenangan  dan  tanggung  jawab  masing- masing  dan  memuat  baik  mengenai  kegagalan maupun keberhasilan.
h) Prinsip  prioritas .  Yang  dilaporkan  adalah hal-hal  yang  penting  dan  relevan  bagi  pengambilan keputusan  dan  pertanggungjawaban  instansi  yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
i) Prinsip Manfaat . Manfaat laporan harus lebih besar  daripada  biaya  penyusunannya  dan  laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
j) Mengikuti  standar  laporan  yang  ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

## 2.1   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas LAKIP
Menurut  Gaspersz  (2004),  peningkatan  kualitas LAKIP  harus  berorientasi  pada  hal  –  hal  berikut, yaitu:
1.  Membangun  Budaya  Organisasi  berorientasi Akuntabilitas.  Sasaran  utama  perbaikan  adalah paradigma  maupun  pemikiran  para  aparatur dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya sebagai  aparatur  negara.Perubahan  paradigma dimulai dari pemaknaan dan pemahaman kembali atas  konsepsi  akuntabilitas.Penanaman  nilai (value ) dan makna ( meaning ) konsepsi akuntabilitas tidak cukup dilakukan hanya dengan sosialisasi  maupun  workshop/seminar/ceramah, tetapi  harus  dilanjutkan  dengan  pengembangan nilai  dan  makna  akuntabilitas  tersebut  menjadi sebuah  karakter  personal  para  aparatur  dan budaya organisasi ( organization culture ).
2.  Revisi  Dokumen  Perencanaan  Kinerja.  Sumber kesalahan  dalam  proses  penyusunan  LAKIP bermula  dari  dokumen  renstra  yang  tidak mempunyai alur logika program yang jelas antara visi,misi,  tujuan,  sasaran  dan  program.  perlu dilakukan  sinkronisasi  dengan  alur  logika program yang logis.
3.  Perumusan  Indikator  Kinerja  Utama.  Permenpan RB Nomor 29 tahun 2010, memberikan pedoman bahwa  LAKIP  harus  melaporkan  kinerja  dengan ketentuan sebagai berikut:
No Tingkatan Unit Kerja Fokus pelaporan Kinerja 1 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah  Propinsi/ Kabupaten/ Kota Pencapaian sasaran strategis  yang  bersifat hasil ( outcome )
2 Unit  kerja  organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga  dan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pencapaian tujuan/sasaran  strategis yang bersifat hasil
(outcome) dan atau keluaran (output) penting 3 Unit  kerja  mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran  strategis  yang bersifat keluaran (output) penting  dan atau  keluaran (output)
lainnya
4.   Peningkatan  Kualitas  Evaluasi  Internal:  a) Membangun  sistem  pengumpulan  data  kinerja yang handal, b) Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini, tidak   hanya sekedar dilakukan  melalui  berbagai  pelatihan  analisis kinerja,  tetapi  juga  menuntut  para  penganggung jawab program dan kegiatan, betul-betul menguasai kegiatan yang dilakukan, baik kuantitatif  maupun  kualitatif,   seperti  latar belakang  program,  tujuan  dan  sasaran  dari program dan kegiatan serta hasil kegiatan/program dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam renstra.
5.  Pemanfatan Informasi Kinerja Dalam Manajemen Kinerja.  Jika  informasi  yang  disajikan  dalam LAKIP tidak memberikan informasi yang relevan dan  signifikan  dalam  pengambilan  keputusan, maka  sudah  barang  tentu,  laporan  tersebut  tidak akan  digunakan  oleh  manajemen.  hal  ini  juga harus  diikuti  dengan  langkah  penyediaaan  sarana dan prasarana bagi staf untuk mampu menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat, melalui penyediaan sistem pengumpulan data kinerja yang handal.

## 2.2   Anggaran Berbasis Kinerja
Adalah  system  penganggaran  yang  berorientasi pada  ‘ output ’  organisasi  dan  berkaitan  sangat  erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasian sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata  dan  memakai ‘output  measurement’ sebagai indicator kinerja organisasi (Bastian, 2006). Penganggaran  berbasis  kinerja  ini  berfokus  pada efisiensi enyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan.  Efisiensi  itu  sendiri  adalah  perbandingan antara output dan input .  Suatu  aktivitas  dikatakan efisien,  apabila output yang  dihasilkan  lebih  besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan
adalah  sama  dengan input yang  lebih  sedikit. Anggaran  ini  tidak  hanya  didasarkan  pada  apa  yang dibelanjakan  saja,  seperti  yang  terjadi  pada  system anggaran  tradisional,  tetapi  juga  didasarkan  pada tujuan/rencana  tertentu  yang  pelaksanaannya  perlu disusun  atau  didukung  oleh  suatu  anggaran  biaya yang  cukup  dan  terukur  juga  penggunaan  biaya tersebut harus efisien dan efektif.
Berbeda dengan penganggaran tradisional, yang disusun  dengan  orientasi output .  Jadi,  apabila  kita menyusun  anggaran  dengan  pendekatan  kinerja, maka mindset kita  harus  focus  pada  “apa  yang  ingin dicapai”. Kalau focus  ke  “output”, berarti pemikiran tentang  “tujuan”  kegiatan  harus  sudah  tercakup disetiap  langkah  ketika  menyusun  anggaran.  Sistem ini  menitikberatkan  pada  segi  penatalaksanaan sehingga  selain  efisiensi  penggunaan  dana  juga  hasil kerjanya  diperiksa.  Jadi,  tingkat  keberhasilan  system anggaran  ini  adalah performance atau  prestasi  dari tujuan  atau  hasil  anggaran  dengan  menggunakan dana  secara  efisien.  Dengan  membangun  suatu system  penganggaran  yang  dapat  memadukan perencanaan  kinerja  dengan  anggaran  tahunan  akan terlihat  adanya  keterkaitan  antara  dana  yang  tersedia dengan hasil yang diharapkan.
Penyusunan  APBD  berbasis  kinerja  dilakukan berdasarkan  capaian  kinerja,  indicator  kinerja, analisis  standar  belanja,  standar  satuan  harga  dan standar  pelayanan  minimal.  Penyelenggaran  urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,  akuntabilitas  dan  efisiensi  dengan memperhatikan  keserasian  hubungan  antar  susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsive, transparan  dan  akuntabel  terhadap  kepentingan masyarakat (Mardiasmo,2006).

## 2.3   Kejelasan Sasaran Anggaran
Sebuah  sasaran  anggaran  tidak  hanya  rencana keuangan  yang  menetapkan  biaya  dan  tujuan pendapatan untuk pusat tanggung jawab dalam bisnis perusahaan, tetapi juga perangkat untuk pengendalian ( control ),  kerja  sama  yang  terpadu,  komunikasi, evaluasi  kinerja,  dan  motivasi,  Pengetahuan  tentang tujuan  dianggarkan  ( feedforward )  dan  informasi tentang  sejauh  mana  tujuan-tujuan  telah  dicapai ( feedback )  memberikan  dasar  bagi  para  manajer untuk  mengukur  efisiensi,  lalu  mengidentifikasi masalah, dan mengendalikan biaya.
Menurut  Kenis  (1979)  kejelasan  sasaran anggaran  merupakan  sejauh  mana  tujuan  anggaran ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan  tujuan agar  anggaran  tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  sasaran anggaran  tersebut.Oleh  sebab  itu  sasaran  anggaran pemerintah  daerah  harus  dinyatakan  secara  jelas, spesifik  dapat  dimengerti  oleh  mereka  yang
bertanggung  jawab  untuk  melaksanakannya.  Locke (1968)  dalam  Bangun  (2009)menyatakan  bahwa penetapan  tujuan  spesifik  akan  lebih  produktif.  Hal ini  akan  mendorong  karyawan/staf  untuk  melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki  sehingga  berimplikasi  pada  peningkatan kinerja.
Locke (1968) dalam Bangun (2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku  karyawan.  Ketidakjelasan  sasaran  anggaran akan  menyebabkan  pelaksanaan  anggaran  menjadi bingung,  tidak  tenang  dan  tidak  puas  dalam  bekerja. Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  anggaran  tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan  sikap  pegawai  terhadap  anggaran, kinerja  anggaran  dan  efisiensi  biaya  pada  pelaksana anggaran  secara  signifikan  jika  sasaran  anggaran dinyatakan  secara  jelas.  Kenis  juga  menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan  pengendalian  biaya  dan  pendapatan  dalam  pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi  kinerja  dan  memotivasi  bawahannya. Jones  dan  Pendelbury  (1996)  dalam  Bangun  (2009) mengatakan  anggaran  seharusnya  bisa  memotivasi secara  optimal  terhadap  pegawai,  begitu  juga Mardiasmo  (2006)  mengatakan  anggaran  merupakan alat motivasi bagi pegawai.
Riyanto
(2003)
dalam Bangun (2009)menyatakan  hubungan  karakteristik  anggaran, dalam  hal  ini  kejelasan  sasaran  anggaran,  dengan kinerja  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  individual yang  bersifat psychological  attributes .  Efektif  atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan  oleh psychological  attributes .Sehingga faktor-faktor  individual  tersebut  sangat  dipengaruhi oleh  kejelasan  sasaran  anggaran  dalam  menilai kinerja manajerial SKPD.  Kejelasan sasaran anggaran  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai kinerja  yang diharapkan, dimana dengan  mengetahui sasaran  anggaran  tingkat  kinerja  dapat  tercapai. Pencapaian  kinerja  ini  akan  terkait  dengan  motivasi, dimana  hal  ini  disebabkan  dengan  motivasi  yang tinggi  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai kinerja  yang  diharapkan.  Dengan  kata  lain,  kinerja manajerial  akan  dipengaruhi  oleh  kejelasan  sasaran anggaran.

## 2.4   Audit Intern
Tugiman (2006),audit intern adalah suatu fungsi penilaian  yang  independen  dalam  suatu  organiasasi untuk  menguji dan  mengevaluasi  kegiatan organisasi yang  dilaksanakan.  Sedangkan  menurut  Tunggal
(1995), mendefinisikan internal audit adalah aktivitas penilaian  secara  independen  dalam  suatu  organisasi untuk  meninjau  secara  kritis  tindakan  pembukuan keuangan  dan  tindakan  lain  sebagai  dasar  untuk memberikan  bantuan  bersifat  proteksi  (melindungi) dan  konstruktif  bagi  pimpinan  perusahaan.  Menurut Robert  Tampubolon  (2005),  audit  intern  lebih berfungsi  sebagai  mata  dan  telingga  manajemen, karena  manajemen  butuh  kepastian  bahwa  semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan  secara  menyimpang.Sedangkan  tujuan pelaksanaan  audit  intern  adalah  membantu  para anggota  organisasi  agar  mereka  dapat  melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
Audit  intern  dalam  pemerintahan  berupa pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah daerah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  agar  Pemerintah  Daerah  berjalan  secara efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern yaitu Inspektorat Jenderal Departemen,  Unit  Pengawasan  Lembaga  Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat  Kabupatan/Kota.  Bentuk  pengawasan yang  dilakukan  oleh  aparat  pengawas  intern  tersebut terdiri dari :
a. Pengawasan  dalam  rangka  berakhirnya  masa jabatan kepala daerah.
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
c. Pengujian  terhadap  laporan  berkala  dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
d. Pengusutan  atas  kebenaran  laporan  mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
f. Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
Sistem  AKIP  diimplementasikan  secara  “ self assessment ” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini  berarti  instansi  pemerintah  secara  mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau  kinerja  serta  melaporkannya  kepada instansi yang lebih tinggi.Pelaksanaan system dengan mekanisme  semacam  itu,  memerlukan  evaluasi  dari pihak  yang  lebih  independen  agar  diperoleh  umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan  kinerja  instansi  pemerintah.  Evaluasi  oleh  pihak yang  lebih  independen  menurut  Peraturan  Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun  2012  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Daerah
Kabupaten/Kota  atau  Inspektorat  Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## 2.5   Pengembangan Hipotesis
Menurut  Suparmono  dan  Utami  (2004), hipotesis  adalah  harapan  peneliti  yang  berkenan dengan  hubungan  dua  atau  lebih  variabel  yang kebenarannya  perlu  diuji  lebih  lanjut  melalui pengumpulan data.Suparmono dan Utami (2004) juga menjelaskan  bahwa  perumusan  hipotesis  harus berdasarkan pada penalaran yang mampu memberikan penjelasan yang rasional.Oleh sebab itu, penting  untuk  menelusuri  tinjauan  teoritis  untuk mendapatkan  pengarahan  mengenai  jenis  variabel dan hubungannya.
Hipotesis  yang  dirumuskan  berdasarkan  uraian sebelumnya adalah :
H1:  Anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran anggaran dan audit intern berpengaruh terhadap kualitas LAKIP secara simultan.
H2:   Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas LAKIP.
H3:   Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas LAKIP.
H4:  Audit  intern  berpengaruh  terhadap  kualitas LAKIP.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan pengumpulan datanya menggunakan teknik kuisioner yang  menggali  persepsi  dari  setiap  pimpinan  atau kepala  SKPD.  Data  diperoleh  dengan  cara  meminta setiap  kepala  SKPD  yang  ada  di  Pemerintahan Kabupaten Batanghari untuk mengisi kuesioner yang akan di bagikan.Menurut Sugiyono (2009), kuisioner adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya  dan terakhir  diserahkan  kembali  kepada  peneliti. Dalam penelitian  ini,  skala  pengukuran  yang  digunakan adalah  skala likert disebut  pula  dengan summated- rating  scale ,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Ghozali  (2005:41)  skala  yang  sering  di  pakai  dalam penyusunan  kuesioner  adalah  skala  ordinal  dalam bentuk skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban. Dalam  penelitian  ini  variabel  independen terdiri dari 3 (tiga) variabel yakni Variabel Anggaran Berbasis  Kinerja  (ABK),  Audit  Intern  (AI),  dan Variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (KSA). Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Kualitas  LAKIP  SKPD  (KLS).  Indikator  penyusun variabel  bebas  merupakan  indikator  formatif,  karena merupakan anteseden atau penyebab (causal indicators). Model  persamaan  pengaruh  langsung antara lain:
atau:
KLS  =
Dimana:
Y =  KLS adalah Kualitas LAKIP SKPD βo   =  Intercept atau konstanta
X1   =  ABK adalah Anggaran Berbasis   Kinerja X2   =  AI adalah Audit Intern
X3  =  KSA adalah Kejelasan Sasaran Anggran β1, β2, β3 = Koefisien

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Audit Intern  terhadap  Kualitas  LAKIP  SKPD  dengan menggunakan  aplikasi  smartPLS  3.2.1  menunjukkan sebagai  berikut,  yakni Model  Awal pada  gambar berikut ini:
Gambar. 1

## Konstruksi Diagram Jalur hasil pemodelan PLS
Nilai outer  loading pada  variabel  indikator Audit Intern ≥ 0,5 maka variabel tersebut dihilangkan dari  model,  sehingga  konstruk  diagram  jalur  hasil pemodelan PLS setelah dimodifikasi sebagai berikut:

## 4.1   Variabel  Audit  Intern  dikeluarkan  dari
model
Gambar. 2
Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS Setelah Di Modifikasi

## 4.1   Evaluasi Outer Model

## 4.1.1 Indicator Reliability
Model  struktural  yang  diteliti  menunjukkan hubungan  antara  indikator  dengan  masing-masing variabel  yang  ditunjukkan  dengan  besarnya  nilai bobot faktor.
Tabel. 1 Outer Loading Indikator Latent Variable 1 Latent Variable 2 Latent Variable 3 Latent Variable 4 ABK1 0,686 ABK2 0,772 ABK3 0,835 ABK4 0,822 ABK5 0,804 ABK6 0,739 KSA1 0,267 KSA2 0,606 KSA3 -0,062 KSA4 0,730 KSA5 0,820 KSA6 0,800 AI1 0,853 AI2 0,910 AI3 0,816 KLS1 0,811 KLS2 0,661 KLS3 -0,049 KLS4 0,747 KLS5 0,744 KLS6 0,000 KLS7 0,729
Sumber : Data Diolah.
Jika  nilai outer  loading lebih  dari  0,7  maka variabel indikator perlu dipertahankan untuk penelitian  uji  teori  sedangkan  untuk  penelitian eksplorasi  antara  0,5-0,7  dan  bila  kurang  dari  0,5 maka variabel indikator harus dihilangkan.

## 4.1.2 Discriminant Validity
Mengukur  seberapa  jauh  suatu  konstruk  benar- benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai discriminate  validity yang  tinggi  memberikan  bukti bahwa  suatu  konstruk  mampu  menangkap  fenomena yang diukur. Cara menguji discriminant validity pada penelitian  ini  digunakan cross  loading variabel indikator  terhadap  variabel  laten.  Jadi  untuk  item yang nilainya tidak lebih besar dari variabel latennya akan dikeluarkan dari model.
Tabel. 2

## Cross Loading
Indikator Latent Variable 1 Latent Variable 2 Latent Variable 3 Latent Variable 4 ABK1 0,686 0,485 0,437 0,504 ABK2 0,772 0,353 0,395 0,472 ABK3 0,835 0,382 0,434 0,550
ABK4 0,822 0,428 0,437 0,546 ABK5 0,804 0,385 0,369 0,515 ABK6 0,739 0,498 0,502 0,613 KSA1 0,078 0,108 0,267 0,144 KSA2 0,387 0,452 0,606 0,526 KSA3 -0,023 0,157 -0,062 -0,045 KSA4 0,457 0,423 0,730 0,520 KSA5 0,347 0,489 0,820 0,620 KSA6 0,488 0,646 0,800 0,586 AI1 0,507 0,853 0,624 0,604 AI2 0,390 0,910 0,563 0,489 AI3 0,502 0,816 0,547 0,502 KLS1 0,615 0,516 0,560 0,811 KLS2 0,426 0,355 0,474 0,661 KLS3 -0,127 -0,017 0,052 -0,049 KLS4 0,439 0,456 0,582 0,747 KLS5 0,477 0,428 0,588 0,744 KLS6 0,044 -0,024 -0,013 0,000 KLS7 0,429 0,295 0,516 0,729
Sumber : Data Diolah.

## 4.1.3 Internal Consistency
Nilai composite reliability dan cronbach’s alpha yang  digunakan  ≥  0,6.Berikut  hasil  perhitungan internal consistency pada tabel 4.5 dan tabel. 3:
Tabel. 3

## Composite Reliability
Latent Variable Composite Reliability Keterangan Anggaran Berbasis Kinerja 0,901 Reliabel Kejelasan Sasaran Anggaran 0,895 Reliabel Audit Intern 0,729 Reliabel Kualitas LAKIP SKPD 0,757 Reliabel
Sumber : Data Diolah
Hasil  pengujian  pada  tabel.  3  menunjukkan bahwa  semua  konstruk  atau  variabel  penelitian  ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang fit .
Tabel. 4

## Reliabilitas Konstruk (Construct Reliability)
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Anggaran Berbaris Kinerja 0,868 Reliabel Kejelasan Sasaran Anggaran 0,824 Reliabel Audit Intern 0,567 Tidak Reliabel Kualitas LAKIP SKPD 0,638 Reliabel
Sumber : Data Diolah.
Hasil  pengujian  pada  tabel.  4  menunjukkan bahwa  semua  konstruk  atau  variabel  penelitian  ini
sudah menunjukkan sebagai pengukur yang fit hanya variabel audit intern yang tidak reliabel. Dan hasil uji reliabilitas ini menyatakan bahwa analisis selanjutnya dapat dilakukan.

## 4.1.3 Convergent Validity
Average  Variance  Extracted (AVE)  digunakan untuk  mengevaluasi convergent  validity .  Nilai  AVE harus lebih dari 0,5. Tabel. 5 Average Variance Extracted (AVE)
Variabel AVE Anggaran Berbaris Kinerja 0,605 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,740 Audit Intern 0,381 Kualitas LAKIP SKPD 0,392
Sumber : Data Diolah.
Dari  tabel.  5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa variabel  anggaran  berbasis  kinerja  dan  kejelasan sasaran  anggaran  memiliki  nilai  AVE    ≥  0,5, sedangkan  variabel  audit  intern  dan  kualitas  LAKIP SKPD memiliki nilai AVE ≤ 0,5.

## 4.2   Evaluasi Inner Model
4.2.1   Koefisien Determinasi (R²)
Secara Umum nilai R² ≥ 0,75 adalah baik. Dari hasil  pengolahan  data  pada  penelitian  ini  di  peroleh nilai R-square sebesar  0,682  yang  berarti  model regresi  memiliki  tingkat  goodness  of  fit  yang  baik dan  dan  variabel  Kualitas  LAKIP  SKPD  dapat dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yaitu  Anggaran Berbaris  Kinerja,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  dan Audit  Intern  sebesar  68,2%,  sedangkan  31,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.
4.2.2   Signifikansi  dan  Besarnya  Koefesien  Model Struktural
Pengujian  model  struktural  dilakukan  untuk melihat  hubungan  antara  konstruk,  signifikansi  dan R-square dari  model  penelitian.  Model  struktural  di evaluasi  dengan  mengunakan R-square untuk konstruk  dependen  uji  t  serta  sigifikansi  dari koefesien  parameter  jalur  struktural.  Berikut  gambar diagram  jalur  hasil  pemodelan  PLS  pada  masing- masing manifest atau  indikator Model  Akhir pada gambar berikut ini:
Gambar. 3 Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS (Model Akhir) 4.3  Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kualitas LAKIP SKPD
Hasil  uji  koefesien  indikator  pada  variabel penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan nilai  loading  factor  dan  AVE  nya  ≥  0,5  dari  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh positif dan signifikanterhadap kualitas LAKIP SKPD secara  parsial.Berdasarkan Path  Diagram di  atas, pengaruh  langsung  yang  ditimbulkan  oleh  Variabel Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kualitas LAKIP SKPD adalah senilai 0,386.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Amri  (2012) menyatakan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  kualitas LAKIP SKPD.Pada pemerintah kabupaten Batanghari  sudah  menerapkan  penyusunan  anggaran yang  berbasis  kinerja  yang  dapat  meningkatkan secara  signifikan  terhadap  nilai  LAKIP  Kabupaten. Hal  ini  disebabkan  karena  perencanaan  strategis dalam  hal  menegakkan  akuntabilitas  (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan pelaksanaan,  dan  penyediaan  umpan  balik  untuk masyarakat  sehingga  ada  perubahan  yang  positif  di berbagai bidang secara terus-menerus sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari sehingga kualitas LAKIP yang dihasilkan menjadi baik.

## 4.4  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Kualitas LAKIP SKPD
Hasil  uji  koefesien  indikator  pada  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  menunjukkan  nilai loading faktor dan AVE nya ≥ 0,5. Dari hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP SKPD secara parsial.Berdasarkan Path  Diagram di  atas,  pengaruh langsung  yang  ditimbulkan  oleh  Variabel  Kejelasan Sasaran  Anggaran  terhadap  Kualitas  LAKIP  SKPD adalah senilai 0,543.
Hasil pengujian tersebut menggambarkan secara keseluruhan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan  kualitas  LAKIP  SKPD.Hal  ini  sesuai dengan penelitian  Anjarwati (2012)yang  menyatakan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.Setiap  kegiatan  organisasi  harus  dapat diukur  dan  dinyatakan  keterkaitannya  dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang  dinyatakan  dalam  visi  dan  misi  organisasi. Adanya  pengukuran  tingkat  keberhasilan  suatu organisasi  dalam  bentuk  mekanisme  evaluasi,  maka dapat  diketahui  kinerja  suatu  organisasi.Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian  wewenang atau pendelegasian yang tepat.

## 4.5  PengaruhAudit  Intern  Terhadap  Kualitas LAKIP SKPD
Hasil uji koefesien indikator pada variabel audit intern  menunjukkan  nilai  loading  faktor  nya  ≥  0,5 tetapi    nilai  AVE  audit  intern  ≤  0,5.  Dan  nilai Path Diagram yang  menunjukkan  besaran  pengaruh langsung  Audit  Intern  terhadap  kualitas  LAKIP SKPD kecil sekali sebesar 0,093.Maka variabel audit intern  tidak  valid  dan  signifikan  sehingga  variabel tersebut  dihilangkan  dari  model.Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  hasil  penelitian  Amri  (2012)  yang menyatakan  bahwa  audit  intern  secara  parsial berpengaruh terhadap kualitas LAKIP SKPD.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik  Tim  LAKIP  SKPD  dan  Tim  LAKIP Kabupaten  Batanghari  yang  cenderung  mengabaikan Audit Intern dalam proses penyusunan LAKIP.Tentu saja,  tidak  ada  karakteristik  tim  penyusunan  LAKIP audit  yang  berlaku  sama  untuk  setiap  organisasi. Aktivitas  tim  penyusunan  LAKIP  di  satu  organisasi dapat  berbeda  dengan  organisasi  yang  lain  dalam struktur, proses, ukuran, jumlah staf, tools dan teknik yang digunakan, budaya organisasi, dan lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan  tersebut  dapat  menyebabkan satu  indikator  bisa  berlaku  di  satu  organisasi  namun tidak  bisa  berlaku  di  organisasi  yang  lain.  Namun, betapapun  bervariasinya  aktivitas  tim  penyusunan LAKIP  dan  teknik  yang  digunakan,  pengukuran kinerja  di  mana-mana  satu  pada  tujuan  yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ditunjukkan  dengan  kesesuaian  operasional  aktivitas tim  penyusunan  LAKIP  terhadap  kerangka  praktik profesi,  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  serta senantiasa  mengarah  ke  perbaikan  dan  peningkatan dalam mendukung pencapaian misi organisasi.
4.6  Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Audit Intern Terhadap Kualitas LAKIP SKPD
Anggaran  Berbasis  Kinerja  merupakan  sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan  rencana  strategis  organisasi.  Menurut  Bastian (2006),  Penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga dengan  adanya  anggaran  berbasis  kinerja  tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan dapat  mendukung  peningkatan  tranparansi  dan akuntabilitas  manajemen  sektor  publik.Friska  (2014) menyatakan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  dikatakan  berhasil,  jika  realisasi  anggaran tercapai  dengan  maksimal  dan  keseluruhan  proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  menghasilkan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  yang  berkualitas  dari semakin  maksimalnya  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.
Kejelasan  sasaran  anggaran  juga  merupakan salah  satu  faktor  yang  dapat  menghasilkan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  yang  berkualitas,  dimana menurut  Ginting  (2009),  kejelasan  sasaran  anggaran merupakan  sejauhmana  tujuan  anggaran  ditetapkan secara  jelas  dan  spesifik  dengan  tujuan  agar  anggara tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.  Agar  Anggaran  berbasis  kinerja  dan kejelasasan  sasaran  anggaran  dapat  dilaksanakan dengan  baik  dan  menghasilkan  LAKIP  yang berkualitas  maka  diperlukan  audit  intern.  Menurut Tugiman  (2006),  audit  internal  adalah  suatu  fungsi penilaian  yang  independen  dalam  suatu  organisasi untuk  menguji dan  mengevaluasi  kegiatan organisasi yang dilaksanakan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Amri(2012)  yang  menyatakan  bahwa variabel  independen  (anggaran  berbasis  kinerja, pertangungjawaban  belanja  dan  audit  intern)  secara simultan  memilki  pengaruh  terhadap  variabel dependen  (Kualitas  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah).

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran
anggaran  dan  audit  intern  berpengaruh  secara simultan pada kualitas LAKIP SKPD.
2. Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  hanya penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan  sasaran  anggaran  yang  berpengaruh secara  parsial  terhadap  kualitas  LAKIP  SKPD. Sedangkan  audit  intern  tidak  berpengaruh  secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD.
3. Model Partial  Least  Square pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  indikator-indikator  yang merefleksikan  Audit  Intern  merupakan  indicator- indikator positif dan signifikan. Namun pengaruh langsung  Audit  Intern  terhadap  Kualitas  Lakip SKPD sangat lemah dan tidak signifikan.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian yang telah dilakukan,  maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :
1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan focus penelitian bukan  hanya terhadap penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  kejelasan  sasaran anggaran  dan  audit  intern  sehingga  diperoleh pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  LAKIP SKPD  serta  bukti  adanya  pengaruh  dan keterkaitan antar variable-variabel tersebut secara teoritis.
2. Populasi  penelitian  ini  adalah  aparat  setingkat Kepala  Badan/Dinas/Kantor/Unit,  Kepala  Sub dan  Kepala  Seksi  di  pemerintah  kabupaten Batanghari, tanpa melihat unsur-unsur non kepala yang  terlibat  langsung dalam  penyusunan anggaran,  seperti  di  antaranya  pegawai  negeri sipil  sebagai  staf,  DPRD  sebagai  pengawas legislatif .
3. Disarankan  kepada  SKPD  untuk  penanggung jawab  dan  pelaksana  kegiatan  agar  berpedoman pada peraturan
perundang-undangan, meningkatkan  pengawasan  dan  pengendalian, kerjasama  dengan  BPKP  dan  Inspektorat  sebagai Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP).

## DAFTAR REFERENSI
Amri, Subhan. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja dan  Audit  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.
Thesis. Universitas Sumatera Utara.
Anjarwati,  Mei.  2012. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah . Accounting Analysis Journal .  Universitas  Negeri  Semarang  : Semarang.
Avionita,  Venni.  2013. Pengaruh  Anggaran  Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Widyatama.
Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan  Anggaran,  kejelasan  Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja  Manajerial  SKPD  dengan  Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang). Thesis. Universitas Sumatera Utara.
Bastian,  I.2006. Akuntansi  Sektor  Publik :  Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
.......,  2010. Akuntansi  Sektor  Publik :  Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
Dharma, Surya. 2004. Manajemen Kinerja: Falsafah,
Teori, dan Penerapannya . Program Pascasarjana FISIP: Jakarta.
Evita,  Yenni.  2014. Faktor-Faktor  Rendahnya Capaian  Hasil  Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)Ditinjau Dari  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  Unsur  Pengendalian  Di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi. Tesis. Universitas Jambi.
Fachruzzaman  dan  Norman.  2010, Implementasi Sistem  Pengukuran  Kinerja  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kota  Bengkulu.
SNA XIII Purwokerto. 2010. Friska,  Indriani  Yulia.  2014. Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Provinsi  Jambi) .  Tesis. Universitas Jambi.
Garrison,  N  &  Brewer.  2013. Akuntansi  Manajerial Edisi 14 Buku 1 .Jakarta : Salemba Empat.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS .Edisi 4.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Ginting, S.H. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan
Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo (Tesis).  Sumatra  Utara  :  Program  Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Handoko,  T.  Hani.2012. Manajemen .  Edisi  Kedua. Yogyakarta ; BPFE
Hall, (Tahun 2001:27). Sistem Informasi
Halim,  A  &  Theresia,  D.  2007. Seri  Bunga  Rampai Manajamen  Keuangan  Daerah  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Edisi  Kedua.  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Harjanti,  Heti  Purwita.  2009. Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah Kota Depok. Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
Heidrajrachman, dan Husnan Suad. 2002. Manajemen Personalia . BPFE: Yogyakarta.
Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983, Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Melekat.
.......,  Nomor  7,  Tahun  1999. Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Jogiyanto. 2011. Metode Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
LAN  dan  BPKP,  2000. Akuntabilitas  dan  Good Governance (Modul  Sosialisasi  Sistem  AKIP). Modul 1 dari 5, Jakarta: LAN.
Mardiasmo.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik .  Penerbit Andi: Yogyakarta.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta :UII Press.
.......,  2013. Manajemen  Kinerja    Sektor  Publik . Yogyakarta : BPFE.
Mulyadi.  2001. Akuntansi  Manajemen  Konsep Manfaat  dan  Rekayasa, Edisi  III.  Jakarta  : Salemba Empat.
Mustafa  EQ.  Z.  2009. Mengurai  Variabel  Hingga Instrumensi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Mahsun,  M.  2006. Pengukuran  Kinerja  Sektor
Publik . Yogyakarta : BPFE.
Nasution,Ahmad  Fawzi.  2013. Pengaruh  Kecukupan Anggaran,  kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  terhadap
Kinerja SKPD
Pemerintah Kota Medan. Skripsi.Universitas Negeri Medan.
Nordiawan,  D.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Priyatno,  Duwi.  2008. Mandiri  Belajar  SPSS . Cetakan Ketiga. Media Kom: Jakarta.
.......,  2010. Paham  nalisa  Statistik  Data  dengan SPSS . Yogyakarta : MediaKom
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60,  Tahun  2008.
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Riduwan.  2010. Rumus  Dan  Data  Dalam  Analisis Statistika. CV Alfabeta: Bandung.
Santoso,  Singgih.2013. Menguasai  SPSS  21  di  era informasi
Sekaran,  Uma.  2006. Research  Methods  For Business:  Metodologi  Penelitian  untuk  Bisnis .
Salemba Empat: Jakarta.
Simamora, H. 2012. Akuntansi Manajemen Edisi III. Riau :Star Gate Publisher.
Sugiono.2012. Metode  Penelitian  Bisnis. CV. Alfabeta: Bandung
Sujiyanto, A.E. 2009. Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0, Jakarta : Prestasi Pustaka
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003. Pedoman  Penyusunan  dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah . Syafrial 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan  ANGGARAN,  Kejelasan  Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial  SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
TAP MPR RI Nomor: IX/MPR/ 1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
Waworuntu,  Resti  Hanastasia  dan  Treesje  Runtu.
2014. Analisis Perubahan
Sistem
Penganggaran  di  Indonesia  dan  Pengaruhnya pada  Kinerja  Inspektorat  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol.2 No. 3. Widarjono,  Agus.  April  2015. Analisis  Multivariat Terapan dengan  program  SPSS,  AMOS,  dan SMARTPLS . Yogyakarta : UPP STIM YKPN Widyantoro, Ari Eko. 2009. Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomologis .  Tesis.  Semarang  :  Program Pascasarjana  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro.