## KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON FORMALDALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN
Gatot Sugeng Purwono 1) , Agustin HP 2) 1 Ekonomi Pembangunan, STIE Mandala Jember
email: gatotsgp@yahoo.com 2 Manajemen, STIE Mandala Jember email: agustin@stie-mandala.ac.id

## ABSTRACT
The  existence  of  Microfinance  Institutions  (MFIs)  non-formal  become  the foundation  of  micro-entrepreneurs  of  poor  households  in  the  middle  of  the limitations  of  access  to  formal  financial  institutions  .  To  develop  the  capacity  of business , micro financing for poor households served many non-formal MFIs . The question  is;  the  extent  of  non  -formal  MFIs  serve  as  an  alternative  source  of financing for the development of micro poor households?, and extent of non-formal MFIs  can  be  formulated  and  recommended  for  the  development  of  micro  poor households?. The study was  conducted in  the District of  Jember Kencong targeting non-formal MFIs and micro entrepreneurs poor household member non-formal MFIs . This study is the first year of a two year study is planned. The objective inventory of non-formal  MFIs  effectively  and  sustainably  manage  savings  and  loans  potentially serve  microenterprises  poor  households.  Descriptive  analysis,  MFIs  independently constructed  by  society  more  sustainable  potential  compared  with  other  parties initiated by the government for example .
Keywords: MFIs, savings, sustainability, micro-enterprise
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Lembaga  keuangan  mikro  non formal  merupakan  lembaga  penyedia jasa  keuangan  mikro  yang  tidak berbadan  hukum  seperti  dipersyarat-
kan dalam “UU RI No.  1 Tahun 2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro”. Lembaga  penyedia  jasa  keuangan  ini sering  disebut  sebagai  “lembaga keuangan  mikro  jendela  ketiga”  ( the 3 rd window MFI ).
Banyak lembaga keuangan formal seperti  bank  meluncurkan  skim  kredit
khusus  untuk  usaha  mikro,  tetapi dalam  implementasinya  masih  sulit
diakses. Tidak lebih dari 5%
pengusaha  mikro  yang  memanfaatkan skim  kredit  usaha  mikro  tersebut (Gatot Sugeng Purwono, 2004).
Lembaga  keuangan  mikro  non formal  lebih  berkomitmen  melayani pengusaha mikro rumah tangga miskin.   Lembaga  keuangan  mikro non  formal  tumbuh  dan  berkembang hampir  di  seluruh  Indonesia.  Survey yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  mencatat,  sekitar  600 ribu  lembaga  keuangan  mikro  non formal  melayani  sekitar  39  juta  orang penabung  dan  36,9  juta  peminjam pengusaha mikro rumah tangga miskin ( Suara  Merdeka ,  20  Februari  2007).
Lembaga  keuangan  mikro  non  formal berasumsi  bahwa  masyarakat  miskin pada dasarnya juga memiliki kapasitas untuk  melaksanakan  kegiatan  yang menghasilkan  pendapatan  ekonomi, tetapi  dibatasi  oleh  kurangnya  akses kredit  dan  penyediaan  tabungan  serta fasilitas asuransi  (Hulme, Arun 2009).
Selama  ini  lembaga  keuangan mikro  non  formal  menjadi  agen  jasa keuangan  bagi  usaha  mikro  rumah tangga  miskin,  dan  menjadi  tumpuan pembiayaan. Persoalannya adalah pengawasan terhadap lembaga
keuangan  mikro  non  formal  relatif lemah dan bahkan tidak ada, sehingga sebagai  nasabah,  usaha  mikro  rumah tangga  miskin  tidak  ada  jaminan perlindungan keamanan.
Fenomena  seperti  diuraikan  di atas  sangat  merugikan  pengusaha mikro,  terutama  pengusaha  mikro rumah  tangga  miskin  yang  selama  ini menghadapi  keterbatasan  akses  modal usaha.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini fokus  pada  lembaga  keuangan  mikro non formal yang telah banyak melayani  pengusaha  mikro  rumah tangga miskin.
b. Tujuan Penelitian
(1). Mengidentifikasi karakteristik lembaga  keuangan  mikro  non formal yang efektif dan berkelanjutan melayani pengembangan usaha mikro
rumah tangga miskin.
(2). Mengetahui peran lembaga keuangan mikro non formal dalam membantu  pengembangan  usaha mikro rumah tangga miskin.
(3). Menemukan model lembaga keuangan  mikro  non  formal  yang dapat dikembangkan dalam mendukung  pembiayaan  usaha
mikro rumah tangga miskin secara berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian pendahuluan yang dilakukan  terhadap  lembaga  keuangan mikro  masyarakat  (LKMM)  terkait dengan  pemberdayaan  usaha  mikro rumah  tangga  miskin  (PUM-RTM)  di Kabupaten Jember, disimpulkan bahwa  lembaga  ini  memiliki  peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, karena  sebagian  besar  masyarakat miskin menggantungkan aktivitas ekonominya  kepada  LKMM  (Gatot Sugeng  Purwono,  2009).  Sebagai
Lembaga Keuangan Mikro non formal,  LKMM  telah  menumbuhkan sumber  keuntungan  di  wilayah  dusun. Perputaran  modal  meskipun  kecil, keberadaannya cukup signifikan menggerakkan  roda  perekonomian rumah tangga miskin. LKMM berhasil mengubah  pola  hidup  anggotanya  dan berpengaruh  terhadap  perilaku  para ibu  rumah  tangga  dalam  memandang dirinya,  keluarganya,  dan  masyarakat. Kepercayaan  diri  tumbuh  sejalan dengan  perbaikan  ekonomi,  yang diikuti  dengan  perbaikan  kesehatan dan  perbaikan  pendidikan.  Akhirnya
LKMM  menjadi  institusi  fundamental dan  menjadi  mesin  ekonomi  keluarga miskin  di  wilayah  dusun  yang  layak dijadikan alternatif desain pengentasan kemiskinan.
Asian Development Bank
mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang  menyediakan  jasa  penyimpanan ( deposits ),  kredit  ( loan ),  pembayaran berbagai  transaksi  jasa  ( payment services )  serta money  transfer yang ditujukan  bagi  masyarakat  miskin  dan pengusaha kecil.
Direktorat  Pembiayaan  Deptan
(2004) menjelaskan, LKM dikembangkan  berdasarkan  semangat membantu dan
memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan  konsumtif  maupun  produktif keluarga miskin. Berdasarkan fungsinya,  jasa  keuangan  mikro  yang dilaksanakan  LKM  memiliki  ragam yang  luas  yaitu  dalam  bentuk  kredit maupun pembiayaan lainnya.
Menurut  Krishnamurti  (2005), meskipun  banyak  definisi  keuangan mikro,  namun  secara  umum  ada  tiga elemen  penting  yang  tersirat  di dalamnya  yaitu;  Pertama,  Lembaga
keuangan mikro
menyediakan pelayanan  keuangan  beragam  seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito  maupun  asuransi.  Kedua, keberadaannya  berawal  dar  melayani rakyat  yang  terpinggirkan  oleh  sistem keuangan  formal  yang  ada  sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, prosedur dan mekanisme yang dikembangkan selalu kontekstual dan fleksibel.
Berdasarkan  bentuknya,  secara umum LKM dibedakan menjadi  LKM formal,  LKM  semi  formal,  dan  LKM non  formal.  Khusus  LKM  non  formal keberadaannya  dibentuk  atas  inisiatif masyarakat  atau  ditumbuhkan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  serta beberapa  dinas  pemerintah  daerah. Misalnya  Kelompok  Simpan  Pinjam (KSP),  Kelompok  Usaha  Bersama (KUB), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS),  dan  Baitul  Mall  Watamwil (Direktorat Pembiayaan Deptan, 2004).
Keberadaan  LKM  non  formal yang  eksis  di  tengah  kehidupan masyarakat,  selain  berperan  sebagai lembaga ekonomi juga berperan
sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga  sosial,  LKM  non  formal diartikan sebagai sistem normatif yang mengatur  perilaku  dan  interaksi  sosial warga  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  tertentu  dalam  kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1999).
Haynes  (2000)  memberi  contoh keberhasilan  peranan  suatu  lembaga sosial  masyarakat  di  Sri  Lanka,  yaitu Gerakan Sarvodaya Shramadana (GSS)  dalam  pembangunan  pedesaan. GSS  didirikan  pada  tahun  1958  oleh seorang  guru  berumur  26  tahun,  yaitu A.T. Ariyatne. Perhatian GSS mencakup pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan,  perumahan,  penyediaan air  dan  sanitasi,  pertanian,  tabungan, kredit,  serta  industri  pedesaan  dan pemasaran.
Berdasarkan contoh  kasus di  atas, sebagai  salah  satu  pendekatan  dalam pembangunan masyarakat, kelembagaan  sosial  ekonomi  skala mikro  memiliki  nilai  strategis  karena beberapa hal, yaitu; (1) menjadi wadah penampung  harapan  dan  pengelola aspirasi  kepentingan  pembangunan warga, (2) menggalang seluruh potensi
sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya masyarakat, sehingga kemampuan
kolektivitas,  sumber  daya,  dan  akses masyarakat meningkat, (3) memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial sehingga kemampuan gotong-royong masyarakat berkembang, (4)
memperbesar  kemampuan bargaining position masyarakat  dengan  pihak- pihak atas desa, dan (5)
mengembangkan tanggung jawab
kolektif masyarakat atas pembangunan wilayah (Kusnadi, 2006).
Akhirnya lembaga keuangan mikro  non  formal  menjadi  salah  satu instrumen pengembangan pasar keuangan  mikro.  Secara  pragmatis, pasar  keuangan  mikro  merupakan aspek  keuangan  dari  semua  proses ekonomi  di  segmen  mikro  yang meliputi segala sesuatu yang
menyangkut  tabungan  dan  kredit usaha.  Lembaga  keuangan  mikro  non formal tidak hanya melayani pengusaha  mikro  yang  membutuhkan pinjaman (kredit), tetapi juga melayani/menerima tabungan
anggotanya.
3. METODE PENELITIAN
a. Daerah Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember.  Luas  wilayah  kecamatan Kencong  5865,3  ha,  terbagi  menjadi lima wilayah desa, yaitu Desa Wonorejo, Kencong, Kraton, Paseban, dan Desa Cakru.
b. Sasaran Penelitian
Sasaran  penelitian  adalah  LKM non formal yang berada di Kecamatan Kencong  yang  tersebar  di  lima  desa dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;  (1)  melakukan  pertemuan rutin  dalam  enam  bulan  terakhir minimal satu bulan sekali, (2) mempunyai  kepengurusan  minimal ketua,  sekretaris,  dan  bendahara,  (3) usia  LKM  non  formal  minimal  satu tahun,  (4)  salah  satu  kegiatan  LKM non formal mengelola keuangan dalam bentuk  simpan-pinjam  untuk  anggota, dan  (5)  LKM  non  formal  bukan kategori  kelompok  olah  raga  atau kelompok kesenian dan sejenisnya.
c. Cara Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan
melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi LKM non formal. Inventarisasi dilakukan
melalui  penelusuran  ke  beberapa instansi  terkait  seperti  instansi  di jajaran  Pemkab  Jember,  mulai  dari tingkat  kabupaten  sampai  tingkat rukun  tetangga  (RT).  Tahap  kedua, melakukan verifikasi hasil inventarisasi  LKM  non  formal  dan menetapkan  LKM  non  formal  yang memenuhi  syarat  seperti  yang  telah ditetapkan  untuk  dijadikan  sebagai subyek  penelitian.  Tahap  ketiga, mengukur efektivitas dan keberlanjutan  LKM non  formal dalam mengelola  simpan-pinjam  melayani kebutuhan  pengusaha  mikro  rumah tangga miskin.
Data  yang  dikumpulkan  pada tahap  ketiga  ini  meliputi  data  primer dan data sekunder. Data  primer terdiri dari  karakteristik  LKM  non  formal, kinerja  keuangan  simpan  pinjam, permodalan,  kapasitas  lembaga,  dan kepercayaan masyarakat terhadap LKM  non  formal.  Data  sekunder dikumpulkan  dari  instansi  terkait, seperti kantor desa, kantor kecamatan, Bank Indonesia, dan kantor statistik di Kabupaten  Jember.  Untuk  akurasi data,  baik  data  primer  maupun  data sekunder  dilakukan  verifikasi  melalui
wawancara  mendalam,  observasi  non partisipasi,  dan  diskusi  kelompok terarah  atau  FGD (Focus  Group Discussion) .  Wawancara  mendalam dilakukan  kepada  beberapa  pengurus dan  anggota  LKM  non  formal,  serta beberapa informan.
Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh  data  tentang  peran  LKM non  formal,  baik  peran  sosial  dan peran ekonomi di masyarakat.
Observasi dilakukan untuk mencocokkan jawaban-jawaban
responden  dalam  kuesioner  dengan keadaan  lingkungan,  dan  memperoleh informasi  mendalam  tentang  aktivitas LKM  non  formal  yang  tidak  mungkin didapat  melalui  kuesioner.  Diskusi kelompok  terfokus  (FGD)  dilakukan dengan membentuk grup diskusi kecil, dan  sebagai  partisipan  adalah  subyek penelitian yang merepresentasikan keragaman populasi. Obyek pembicaraan  difokuskan  pada  obyek penelitian,  terutama  berkaitan  dengan peran  LKM non formal  di  masyarakat dan  persoalan-persoalan  lain  yang berhubungan  dengan  kebutuhan  data penelitian.
d. Variabel dan Definisi Operasional
(1). Kinerja  keuangan  LKM  non formal  mengelola  simpan-pinjam diukur dengan indikator kesehatan keuangan LKM non formal dalam mengelola
simpan-pinjam.
Indikator kesehatan keuangan
LKM  non  formal  diukur  dengan
11 sub indikator, yaitu;
Tingkat  tunggakan  dihitung  dengan rumusan:
Tingkat pertumbuhan kekayaan dihitung dengan rumusan:
Tingkat pertumbuhan modal sendiri dihitung dengan rumusan: Tingkat hutang dihitung dengan rumusan: Tingkat angsuran pinjaman, dihitung dengan rumusan:
Tingkat penggunaan dana produktif, dihitung dengan rumusan
Tingkat hasil usaha, dihitung dengan rumusan:
Tingkat perputaran dana, dihitung dengan rumusan:
Tingkat ketangguhan menanggung risiko, dihitung dengan rumusan:
Tingkat kehematan biaya, dihitung dengan rumusan:
Tingkat pemerataan pinjaman, dihitung dengan rumusan:
(2). Permodalan adalah jumlah
simpanan  anggota  dan  pinjaman dari  pihak  ketiga,  dan  dihitung dengan satuan rupiah.
(3). Kapasitas  LKM  adalah  kualitas sumber  daya  manusia,  kelompok nasabah,  peran  tokoh  masyarakat, manajemen operasional, dan jangkauan  LKM  yang  secara teknis diukur dengan
menggunakan skala Likert.
(4). Tingkat  kepercayaan  masyarakat diukur dari;
(a). Jumlah  nasabah/anggota  dihitung dalam satuan orang.
(b). Nilai  pinjaman  nasabah/anggota dihitung dalam satuan rupiah.
(c). Sistem pelaporan dilakukan secara tertulis  dan  rutin  minimal  setiap bulan  sekali  dan  disampaikan secara lisan kepada anggota.
e. Analisis
Analisis statistik deskriptif dilakukan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
(1). Mentransformasi nilai yang didapat  pada  setiap  variabel  ke dalam  nilai  baku  (z-scor)  dengan rumus:
Keterangan;  “Z”nilai  baku,  “X” skor,  “M”rerata,  “SD”simpangan baku.
(2). Menjumlahkan  nilai  baku  semua variabel  untuk  mendapatkan  satu nilai  efektivitas  dan  keberlanjutan LKM non formal.
(3). Mengkonversi  nilai  efektivitas dan  keberlanjutan  LKM  non formalpada  sub  (2)  ke  dalam
kriteria efektivitas dan keberlanjutan masing-masing LKM  non  formalyang  diteliti dengan kriteria sebagai berikut: Klasifikasi Interval Sangat efektif dan berkelanjutan x > M + 1,8 SD Efektif dan berkelanjutan M + 0,6 SD < x ≤ M + 1,8 SD Cukup efektif dan berkelanjutan M – 0,6 SD ≤ x ≤ M + 0,6 SD Tidak efektif dan tidak berkelanjutan M – 1,8 SD ≤ x ≤ M – 0,6 SD Sangat tidak efektif dan tidak
berkelanjutan x < M – 1,8 SD

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pemerintahan
Secara  administratif  Kecamatan Kencong  merupakan  bagian  dari Kabupaten  Jember .  Posisinya  terletak kurang lebih 45 km  ke arah barat  dari Kota Jember ,  dan  berada  pada ketinggian  antara  0  meter  sampai dengan  12  meter  di  atas  permukaan laut (dpl).
b. Sosial ekonomi penduduk
Penduduk Kecamatan Kencong sebanyak  65.248  jiwa  yang  terbagi dalam  18.583  rumah  tangga  dan
menempati wilayah seluas 5.865, 3 ha di  lima  desa,  24  dusun,  123  rukun warga  (RW),  dan  526  rukun  tetangga (RT).  Dari  18.583  rumah  tangga tersebut  17,1  di  antaranya  tergolong rumah  tangga  miskin.  Sebaran  rumah tangga  miskin  seperti  terlihat  pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Miskin menurut Desa Tahun2011
Desa/ Kelurahan Rumah Tangga Rumah Tangga Miskin % Penduduk Miskin Paseban 2.161 346 16,0 Cakru 3.146 454 14,4 Kraton 2.743 423 15,4 Wonorejo 3.936 723 18,4 Kencong 6.597 1.228 18,6 Jumlah 18.583 3.174 17,1 Sumber: Kecamatan Kencong dalam angka, 2011 Sektor pertanian menjadi aktivitas ekonomi utama sebagian besar (64,8%)  rumah  tangga  masyarakat Kencong.  Berikutnya  diikuti  aktivitas ekonomi  di  perdagangan  dan  industri rumah  tangga  masing-masing  9,1% dan 3,0%.
c. Keberadaan  Lembaga  Keuangan Mikro
LKM  di  Kecamatan  Kencong terdiri dari LKM formal dan LKM non formal.  Perbedaan  mendasar  kedua LKM  tersebut  adalah  LKM  formal memiliki  badan  hukum,  sementara LKM  non  formal berasal  dari pribadi atau  kelompok  yang  tidak  berbadan hukum.  LKM  formal  terdiri  dari  bank
yaitu BPR dan bank-bank konvesional yang  khusus  menangani  kredit  usaha mikro  seperti  Mandiri  Unit  Mikro, Danamon  Simpan  Pinjam,  BRI  unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM informal di antaranya  adalah  LKM  yang  dibentuk atas inisiatif masyarakat seperti kegiatan simpan pinjam yang dibentuk oleh  masyarakat,  rentenir,  dan  arisan. Ada sepuluh LKM formal di Kecamatan  Kencong  seperti  KUD, Koperasi Non KUD, dan BRI.
d. Lembaga  Keuangan  Mikro  Non Formal
Penjaringan  LKM  non  formal  di wilayah  Kecamatan  Kencong  yang
didasarkan  pada  kinerja  keuangan simpan  pinjam,  permodalan,  kapasitas lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap LKM non formal terjaring 51 LKM non formal yang terbagi menjadi enam  jenis  kelompok,  yaitu kelompok PNPM  29%,  kelompok  PKK  (Dasa Wisma)  14%,  kelompok  pengajian 27%,  kelompok  tani/nelayan  10%,
kelompok usaha mikro
(perdagangan/industri) 16%, dan kelompok arisan 4%. LKM non formal tersebut  selama  ini  secara  rutin melakukan  pertemuan  minimal  sekali dalam enam bulan terakhir; mempunyai  kepengurusan  minimal ketua,  sekretaris,  dan  bendahara;  usia minimal  satu  tahun;  salah  satu kegiatannya mengelola keuangan dalam  bentuk  simpan-pinjam  untuk anggota; dan bukan kategori kelompok olah raga atau kelompok kesenian dan sejenisnya. Karakteristik LKM tersebut sebagai berikut:
(1). PKK / Dasa Wisma
Secara  struktural  Dasa  Wisma merupakan  bagian  dari  organisasi PKK  yang  berada  di  tingkat  paling bawah.  Dasa  artinya  sepuluh  dan wisma  mempunyai  pengertian  rumah, dimaksudkan sebagai
pengorganisasian  setiap  10  kepala keluarga untuk mempermudah jalannya suatu program PKK. Peranan kelompok Dasa Wisma sangat penting dan  strategis  untuk  merealisasikan program pemberdayaan keluarga hingga  membentuk  masyarakat  yang sejahtera.  Aktualisasi  program  pokok PKK  di  Kecamatan  Kencong  banyak didominasi  melalui  tingkat  kelompok Dasa  Wisma  di  setiap  desa.  Seperti program  sandang,  pangan,  kesehatan, pendidikan dan keterampilan, pengembangan  kehidupan  koperasi, kelestarian lingkungan hidup dan lain- lainnya.
Di  sisi  lain  kelompok  Dasa Wisma  di  wilayah  Kencong  juga berperan  sebagai  lembaga  keuangan mikro  yang  melayani  pinjaman  modal untuk  usaha  mikro.  Pelayanan  tidak hanya  terbatas  pada  anggotanya  yang jumlahnya  10  kepala  keluarga,  tetapi juga  masyarakat  sekitarnya.  Misalnya di  Desa  Kraton,  Dasa  Wisma  Melati yang mengelola simpan-pinjam melayani usaha mikro yang anggotanya sampai 247 kepala keluarga. Perputaran kegiatan simpan- pinjam dilakukan setiap bulan sekali. (2). Kelompok Pengajian
Kelompok  pengajian  merupakan kelompok  atau  jama'ah  yang  belajar tentang  agama.  Kelompok  pengajian merupakan kelompok masyarakat yang  dibentuk  dan  didirikan  oleh masyarakat.  Di  Kecamatan  Kencong kelompok  pengajian  yang  berbasis keagamaan  bukan  hanya  sekedar membahas  masalah  keagaman  atau pengajian,  tetapi  juga  membahas ekonomi, sosial, dan bahkan
membahas  masalah politik. Kelompok pengajian  menempati  posisi  sentral dalam  berjalannya  kelompok  sosial  di
Kecamatan
Kencong, karena
pengajian merupakan salah satu proses sosialisasi  nilai  atau  norma-norma kelompok  terhadap  para  anggotanya. Pengajian dapat meningkatkan solidaritas  anggota  karena  berbagai persamaan  baik  itu  idologi,  cita-
cita, maupun musuh bersama.
Solidaritas  inilah  yang  selanjutnya bisa  dijadikan  sebagai  modal  dasar tanggung  renteng  dalam  kegiatan simpan pinjam.
Motivasi mengikuti pengajian umumnya  mencari  pahala  dan  ridho Allah. Hasil wawancara, alasan lainnya  adalah  bersosialisasi  dan
mempererat  rasa  kebersamaan  antar warga.  Adanya  pengajian  sangat membantu,  terutama  dalam  hal  sosial kemasyarakatan  dan  ekonomi  melalui kegiatan simpan pinjam untuk memenuhi  kebutuhan  usaha  atau kebutuhan hidup rumah tangga.
(3). Kelompok Tani dan Nelayan Kelompok  tani  adalah  kumpulan petani-nelayan  yang  didasarkan  atas kesamaan,  keserasian  satu  lingkungan sosial  budaya  untuk  mencapai  tujuan sama.  Kelompok  tani  beranggotakan petani-nelayan, hubungan antara anggota  erat,  mempunyai  pandangan, kepentingan yang sama dalam mengelola usahatani, mempunyai kesamaan  jenis  komoditas  usaha, usahatani  yang diusahakan merupakan sebuah  ikatan  fungsional/  bisnis,  dan mempunyai  tujuan  yang  sama.
Permasalahan pokok yang dihadapi  petani  atau  kelompok  tani  di Kecamatan Kencong dalam pengembangan usaha agribisnis adalah lemahnya permodalan, sehingga usahatani  yang  dijalankan  berjalan kurang  optimal.  Salah  satu  cara  untuk mendapatkan  modal  adalah  melalui pemupukan modal/tabungan yang
dikelola oleh kelompok tani. Beberapa petani di Kecamatan Kencong
membentuk Lembaga
Keuangan
Mikro  yang  menangani  kegiatan simpan pinjam atau tabungan dari para petani. Unit  usaha simpan pinjam  dari Lembaga  Keuangan  Mikro  petani  ini memberi  kesempatan  bagi  anggotanya untuk  menabung  dan  meminjam. Sebelum  meminjam,  terlebih  dahulu anggota kelompok tani harus menabung  sebagai  kas  kelompok, yang  besarnya  sesuai  kesepakatan. Tabungan adalah bagian dari pengeluaran  dan  bukan  sisa  dari pengeluaran. Modal (tabungan) sangat penting  bagi  petani  dan  keluarganya dalam  mengembangkan  usaha  atau memulai  usaha  baru.  Kelompok  tani harus menjamin petani sebagai anggota tidak meminjam ke pihak lain untuk  menabung.  Melalui  kebiasaan menabung  membuat  petani  menjadi rajin datang dalam pertemuan kelompok  dan  ada  kepercayaan  serta kebersamaan.
(4). Kelompok Usaha Mikro
Usaha  mikro  adalah  usaha  yang menghasilkan pendapatan dan
dilakukan  oleh  rakyat  miskin  atau
mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha  Mikro  adalah  orang  yang berusaha  di  bidang  usaha  mikro. Modal  usahanya  tergolong  mikro, tenaga  kerja  tidak  lebih  dari  lima orang dan sebagian besar mengunakan anggota keluarga/ kerabat atau tetangga,  pemiliknya  bertindak  secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.  Kegiatan  usaha  mikro belum  disertai  analisis  kelayakan usaha  dan  rencana  bisnis yang sistematis. Usaha mikro hanya mengandalkan  kerja    keras  pemilik yang  sekaligus  sebagai  pemimpin usaha.
Kegiatan usaha
mikro menggunakan  teknologi  sederhana dengan  bahan  baku  lokal,  dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak  memiliki  tempat  permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan,  modal  relatif  kecil,  dan menghadapi  persaingan  ketat.  Jenis usaha  mikro,  antara  lain;  warung kelontong,  warung  nasi,  mie  bakso, sayuran,  jamu;  Industri  kecil  seperti konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/  kompor  sablon.
Jasa seperti tukang cukur, tambal ban,
bengkel motor, las, penjahit.
Pertanian/peternakan  seperti  usaha tanaman  sawah,  tegal,  ternak  ayam buras,  itik  petelur  dan  potong,  dan perikanan lele.
Untuk memenuhi kebutuhan modal, pengusaha mikro membentuk Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok  pengusaha  mikro  yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerja  sama  dalam  membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  KUM  adalah  kelompok swadaya  masyarakat  yang  bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan,  karena  usaha  sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan  pengetahuan/pendidikan, sumber  bahan  baku  terbatas,  modal kecil,  teknologi  produksi  sederhana, serta  tidak  memiliki  akses  kepada sumber  modal.  Kerjasama  dalam bidang ekonomi tersebut bukan semata-mata  kumpulan  modal,  tetapi kumpulan  orang  yang  mempunyai kepentingan  sama.  Menjadi  anggota KUM  didasarkan  atas  kesadaran,
bersifat  sukarela,  dan  terbuka  untuk umum.  Berusaha  atas  dasar  prinsip demokrasi,  partisipasi,  keterbukaan dan keadilan. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan  sosial  ekonomi  anggota dan masyarakat
sekitarnya.
Mengadakan pertemuan anggota secara rutin dan teratur dan mengadakan  kegiatan  tabungan  secara teratur.
KUM bertujuan meningkatkan taraf hidup  ekonomi  rumah  tangga  anggota dengan  mempelajari  bersama  serta menanamkan pengertian dan tatalaksana  ekonomi  yang  sehat,  baik ekonomi  keluarga  maupun  ekonomi bersama
para anggota, mengembangkan  sikap  ekonomi  yang sehat di antara para anggota khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya,  serta lebih sadar diri dan bertanggung jawab terhadap  kelompoknya.  Memberikan pelayanan  kepada  para  anggota  baik dalam  kebutuhan-kebutuhan  usaha maupun  rumah  tangga.  Membina  dan mengembangkan  usaha  dalam  bidang organisasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.
KUM memfasilitasi sumber keuangan  kepada  para  pelaku  usaha
mikro,  membimbing  anggota  dalam menggunakan  kredit.  Menggerakkan anggota untuk
membiasakan menabung dan jiwa wirausaha.
Memperlancar dan mempermudah kegiatan penyetoran tabungan, pencairan  kredit,  penyetoran  angsuran dan  pengurusan  administrasi  usaha. KUM  berfungsi  sebagai  wadah  untuk musyawarah  dalam  mengembangkan usaha  dan  memfasilitasi  anggota dalam  memperoleh  bantuan,  baik berupa  modal  usaha,  pelatihan  dan bimbingan usaha.
(5). Kelompok Arisan
Kegiatan arisan merupakan budaya turun temurun hingga sekarang yang sangat  melekat  dalam  kehidupan bermasyarakat,  mulai  dari  masyarakat kaya  sampai  masyarakat  miskin  di lingkungan masing-masing. Pengertian arisan  adalah  kegiatan  mengumpulkan uang  atau  barang  yang  bernilai  sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara peserta arisan untuk
menentukan siapa yang memperolehnya.  Undian  dilaksanakan di  sebuah  pertemuan  secara  berkala sampai semua anggota
memperolehnya. Berarisan sama
artinya  bertemu  (berkumpul)  secara berkala  untuk  melakukan  kegiatan arisan. Di Kecamatan Kencong, arisan berupa  uang  dengan  nominal  masing- masing kelompok arisan antara Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,-  per  minggu.  Pada  tiap minggu salah satu peserta mendapatkan  dua  puluh  ribu  rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah kali jumlah  peserta  arisan  pada  masing- masing kelompok arisan. Pada minggu berikutnya  undian  dilanjutkan  untuk peserta  yang  belum  mendapatkan. Peserta yang sudah pernah mendapatkan undian tetap harus menyetor  uang  tiap  minggu  sampai semua peserta  mendapatkan undian.
Mencermati  kegiatan  arisan  di wilayah Kencong, secara sosial maupun  ekonomi  mempunyai  nilai positif,  antara  lain;  (1)  kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas  jaringan.  (2)  kepastian mendapatkan  uang  atau  barang  yang jelas  nilainya  dalam  jangka  waktu tertentu.  (3)  dapat  digunakan  sebagai sarana  untuk  memasarkan  sesuatu.  (4) jika mendapat undian "arisan" di awal periode berarti mendapatkan pinjaman
tanpa  bunga,  dan  (5)  sarana  berlatih untuk menabung.
Apabila dilihat dari segi keuangan,  arisan  pada  dasarnya  tidak memiliki  keuntungan,  dalam  arti bahwa uang yang ditabung selama satu putaran  sama  saja  dengan  yang didapatkan.  Bedanya  adalah,  kalau dapat di awal undian seperti mendapatkan  pinjaman  yang  bisa dicicil  pembayarannya  tanpa  bunga. Tetapi  kalau  dapatnya  di  akhir,  maka seperti  menabung  tanpa  dapat  bunga atau  bagi  hasil.  Meskipun  tidak  ada keuntungan secara langsung dalam arti bahwa  ada  kelebihan  dari  uang  yang ditabung,  tetapi  ada  satu  pelajaran, yaitu peserta arisan bisa secara disiplin menabung, dan ini menjadi
pembelajaran  penting  dari  sekedar keuntungan  uang.  Oleh  karena  itu, peserta arisan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk mengukuti arisan;
(a). Walaupun bisa mendapatkan undian  arisan  pada  saat-saat  awal tetapi  jangan  pernah  ikut  arisan hanya  karena  termotivasi  pada hadiah,  karena  arisan  sifatnya
tidak bisa dipastikan kapan mendapatkannya.
(b). Pastikan bahwa sanggup membayar  iuran  arisan  yang diikuti,  dan  jangan  hanya  ingin bersosialisasi  memaksakan  diri ikut  arisan  yang  iurannya  terlalu tinggi.
(c). Jangan  pernah  absen  dari  iuran arisan  walaupun  sudah  pernah mendapatkan  undiannya.  Kalau anda  tidak  bisa  hadir  dalam  acara arisan, pastikan bahwa bisa secara rutin tetap menyetor uang arisan. (6). PNPM  Mandiri  -  Simpan  Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM  Mandiri  adalah  sebuah akronim dari Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional  penanggulangan  kemiskinan terutama  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat.
Pengertian yang terkandung  mengenai  PNPM  Mandiri adalah;  (1).  PNPM  Mandiri  adalah program nasional dalam wujud kerangka  kebijakan  sebagai  dasar  dan acuan  pelaksanaan  program-program penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat. PNPM
Mandiri
dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,  penyediaan  pendampingan dan pendanaan stimulan untuk
mendorong  prakarsa  dan  inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (2). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan  kapasitas masyarakat,  baik  secara  individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait  upaya  peningkatan  kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraannya. Pemberdayaan
masyarakat  memerlukan  keterlibatan yang  besar  dari  perangkat  pemerintah daerah  serta  berbagai  pihak  untuk memberikan kesempatan dan
menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Istilah  PNPM  Mandiri  sering dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan  akronim  sektoral,  seperti; PNPM  Mandiri  Perdesaan,  PNPM Mandiri  Generasi,  PNPM  Mandiri RESPEK,  PNPM  Mandiri Pasca Bencana,  PNPM  Mandiri  R2PN, PNPM  Mandiri  Perkotaan  dan  PNPM
Mandiri  Pariwisata.  Semua  program tersebut  merupakan  program-program yang  mendukung  dan  bernaung  di bawah  koordinasi  PNPM  Mandiri. Salah  satu  program  nasional  PNPM Mandiri  Perdesaan  adalah  Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang bertujuan  untuk  mempercepat  proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha,  memberikan  kesempatan  kaum perempuan  meningkatkan  ekonomi rumah  tangga  melalui  pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
Anggota  SPP   untuk  masing- masing kelompok berjumlah 10 orang. Masing-masing  anggota  meminjam satu  juta  rupiah  dengan  bunga  1,5% dalam  jangka  waktu  sepuluh  bulan. Dibandingkan  dengan  LKM  non formal  lainnya  yang  minimal  sebesar 2%  dirasakan  tidak  memberatkan anggota  SPP.  Pinjaman  dari  PNPM Mandiri Perdesaan juga tidak memberlakukan potongan
administrasi.  Hanya  dengan  bermodal kepercayaan terhadap masyarakat yang  bersedia  mandiri  merupakan kunci  utama  keberhasilan  program
PNPM  Mandiri  Perdesaan  melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.
e. Efektivitas  LKM  Non  Formal Mengelola Simpan Pinjam Hasil  identifikasi  dan  analisis yang  diukur  dari  kinerja  keuangan LKM  non  formal  mengelola  simpan- pinjam,  permodalan,  kapasitas  LKM, dan  tingkat  kepercayaan  masyarakat, sebagian  besar  (69%)  sangat  efektif,
efektif, dan cukup efektif dan berkelanjutan  menjalankan  kegiatan simpan  pinjam  melayani  usaha  mikro rumah  tangga  miskin.  Sisanya  31% tidak  efektif  dan  keberlanjutannya diragukan  melayani  usaha  mikro rumah  tangga  miskin.  Gambar  1 mendekripsikan  efektivitas  LKM  non Formal  menjalankan  kegiatan  simpan pinjam  melayani  usaha  mikro  rumah tangga miskin di Kecamatan Kencong.
Kegiatan perekonomian di pedesaan wilayah Kecamatan
Kencong  masih  di  dominasi  oleh usaha-usaha  skala  mikro.  Para  pelaku usaha  ini  pada  umumnya  masih  di hadapkan  pada  permasalahan  klasik yaitu  terbatasnya  ketersediaan  modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung  peningkatan  produksi  dan taraf  hidup  masyarakat  pedesaan, keterbatasan modal di wilayah Kecamatan  Kencong  dapat  membatasi ruang  gerak  aktivitas  sektor  ekonomi
di  pedesaan.  Dalam  jangka  panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entrypoint terjadinya  siklus  rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang  sulit  untuk  diputus.Walaupun kemiskinan secara faktual tidak dibatasi  oleh  aspek spatial dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa  mayoritas  orang  miskin  berada di  daerah  pedesaan  dan  umumnya bekerjadi sektor yang berbasis pertanian.
Diakui  bahwa,  beberapa  program pemerintah  di  wilayah  Kecamatan
Kencong telah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan produksi  (misalnya  komoditas  padi), tetapi  ada  indikasi  bahwa  kinerjanya tidak memuaskan terutama pada lembaga  keuangan  sebagai  pelaksana. Lemahnya  kinerja  lembaga  keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) rendahnya  tingkat  pelunasan  kredit; (2)  rendahnya  moralitas    aparat pelaksana,dan  (3)rendahnya  tingkat mobilisasi dana masyarakat.
Kelemahan tersebut membawa
konsekuensi  pada  tidak  berlanjutnya lembaga  keuangan  yang  terbentuk setelah  program  selesai.  Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali    mengalami  kekurangan modal usaha.
Untukmenjawab permasalahan
keterbatasan modal, masyarakat mengoptimalkan potensi lembaga keuangan  mikro  non  formal  yang dapat  menjadi  alternatif  sumber  dana bagi usaha mikro. Salah satu kelembagaan  keuangan  yang  dapat dimanfaatkan  dan  didorong  untuk membiayai  kegiatan  perekonomian  di pedesaan yang mayoritas usaha
penduduknya  masuk  dalam  segmen mikro  adalah  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM)  non  formal.  Lembaga ini  tumbuh  dan  mengakar  di  tengah kehidupan masyarakat pedesaan, tetapi  belum dimanfaatkan dan belum dibina  secara  optimal  oleh  pihak terkait.
f. Potensi dan Peran LKM Pemberdayaan usaha mikro dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian wilayah pedesaan Kecamatan  Kencong  yang  pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi  nasional.  Hal  ini  tidak  lepas dari peran usaha  mikro  yang strategis baik  dilihat  dari  kualitas  maupun kemampuannya  dalam  meningkatkan pendapatan  dan  dalam  penyerapan tenaga kerja.
Usaha  mikro,  sesuai  dengan  skala usahanya pada dasarnya tidak memerlukan modal  yang terlalu besar. Dengan  kebutuhan  modal  yang  kecil tetapi  dalam  unit  usaha  yang  sangat besar menyebabkan kurang tertariknya lembaga  perbankan  formal  yang  besar untuk  mendanai  usaha  mikro  karena nilai transaksinya sangat tinggi. Lembaga  keuangan  formal  umumnya memperlakukan  usaha  mikro  sama
dengan  usaha  menengah  dan  besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan,  modal,  maupun  kelayakan usaha.  Persyaratan  ini  dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro  dalam  mengakses  lembaga perbankan formal.
Keterbatasan  usaha  mikro  dalam mengakses  lembaga  perbankan  formal merupakan  potensi  pasar  yang  sangat besar  yang  bisa  menjadi    ladang garapan  LKM  non  formal.  Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari  LKM  non  formal  lebih  tinggi dari  tingkat  bunga  perbankan,  namun dalam  sisi  prosedur  dan  administrasi peminjaman, LKM non formal memiliki beberapa keunggulan,
diantaranya  tidak  ada  persyaratan agunan atau jaminan seperti diberlakukan  pada  perbankan  formal. Bahkan  dalam  beberapa  jenis  LKM non formal, pinjaman lebih didasarkan pada  kepercayaan  karena  biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola  LKM.  Kemudahan  lainnya adalah  pencairan  dan  pengembalian pinjaman  sangat  fleksibel  dan  sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.
Secara  empiris  potensi  LKM  non formal  di  wilayah  Kecamatan  Kencong dalam  membantu  permodalan  usaha mikro  masyarakat  miskin  setidaknya telah  dibuktikan  oleh  kinerja  enam jenis  LKM  yang  sebagian  besar relatif baik dan dimungkinkan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pengembalian pinjaman dan perputaran dana relatif cepat. Artinya,
keberadaan LKM non formal memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat miskin  yang  menjalankan  usaha mikro. Hasil penelitian juga menunjukkan  adanya  perbaikan  taraf hidup kehidupan rumah tangga pengusaha mikro seperti dalam pemenuhan konsumsi pangan, pakaian, pendidikan,  maupun  dalam  investasi usaha.
Seperti dikemukakan Krishnamurti  (2003),  bahwa  tanpa akses  yang  cukup  pada  lembaga keuangan  (mikro),  hampir  seluruh rumah tangga  miskin bergantung pada kemampuan  pembiayaannya  sendiri yang  sangat  terbatas  atau  pada kelembagaan keuangan informal seperti  rentenir,  tengkulak  ataupun pelepas  uang.  Kondisi  ini  akan
membatasi kemampuan kelompok miskin  berpartisipasi  dan  mendapat manfaat  dari  peluang  pembangunan. Kelompok  miskin  yang  umumnya tinggal  di  pedesaan  dan  berusaha berbasis  di  sektor  pertanian  justru seharusnya  lebih  diberdayakan  agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
5. KESIMPULAN
a. Pembangunan  perekonomian di Wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember masih
menghadapi  kendala  terbatasnya modal  para  pelaku  usaha  mikro rumah  tangga  miskin.  LKM  non formal  berpotensi  sebagai  sumber pembiayaan  usaha  mikro  rumah tangga miskin.
b. Lembaga  keuangan  mikro  non formal yang dikelola masyarakat  di
Kecamatan Kencong berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat,  terutama  bagi  usaha mikro  rumah  tangga  miskin  dalam pembiayaan  dalam  pengembangan usaha mikro rumah tangga miskin.
c. Lembaga  keuangan  mikro  non formal  pada  dasarnya  merupakan bentuk  pra  koperasi,  sehingga potensial  dapat  diformulasikan  dan direkomendasikan untuk pengembangan  usaha  mikro  rumah tangga miskin di tengah terbatasnya akses  lembaga  keuangan  formal menjangkau  usaha  mikro  rumah tangga miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pembiayaan, 2004. Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro untuk Sektor  Pertanian  (Pedoman  dan Kebijakan). Direktorat Pembiayaan,  Direktorat  Jenderal Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta. Gatot  SP, 2004. Kelangsungan Usaha Pengusaha  Mikro  Menghadapi Keterbatasan Akses Sumber Daya
Modal.  Laporan  Hasil  Penelitian.
STE Mandala Jember
Hulme, David& Arun, Thankom
(2009).  Microfinance  A  Reader. New York, Routledge.
Laboratorium Studi Kebijkan Ekonomi (LSKE) FE Undip, Sinergi Lembaga Keuangan Mikro Formal  dan  Informal,  Suara Merdeka.  Selasa,  20  Februari 2007 Krishnamurti, B. 2005. Pengembangan  Keuangan  Mikro bagi    Pembangunan    Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan  Rakyat.  Edisi  IV Maret 2005.