## KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)

## Oleh : Andi Maysarah

## Abstrak
Prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan isteri memiliki hak yang sama. Idealnya  adalah  persetubuhan  yang  bisa  dinikmati  oleh  kedua  belah  pihak  dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata.
Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan melakukan  penelaahan  terhadap  sumber-sumber  tertulis  berbentuk  Undang-Undang, Buku-buku  mengenai  Hukum  Islam  maupun  sumber  tertulis  lain  yang  membahas tentang tema penelitian ini. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  komparatif,  yaitu  dengan membandingkan antara UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam.
Kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  menurut  UU  PKDRT seorang  suami  tidak  boleh  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  isteri,  karena  hal  ini akan membawa dampak buruk yang bersifat fisik maupun juga psikis. Selain itu Hukum Islam  juga  menentang  adanya  kekerasan  seksual  suami  terhadap  isteri  karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Bentuk- Bentuk  kekerasan  Seksual  Suami  Terhadap  Isteri  menurut  UU  PKDRT  adalah Pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban  atau  pada  saat  korban  tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran, adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  suami  terhadap  isteri  menurut  Hukum  Islam adalah  ‘azl  (coitus  interruptus)  yakni  menarik  dzakar  (penis)  keluar  dari  farji  (vagina) pada  saat-saat  mau  keluar  mani.  Tiga  dari  empat  madzhab  yaitu:  Imam  Hanafi,  Imam Maliki,  dan  Hambali  sepakat  bahwa  ‘azl  tidak  boleh  dilakukan  begitu  saja  oleh  suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri. Adapun sanksi bagi suami  yang  melakukan  kekerasan  seksual  menurut  UU  PKDRT  yaitu  pidana  penjara paling  lama  12  Tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.36.000.000,-  sedangkan  menurut hukum islam hukuman kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah ta’zir.

## Kata kunci : kekerasan, seksual, suami, isteri

## 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :
Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  pada  dasarnya  adalah  wujud  perbuatan  yang  lebih  bersifat fisik  yang  mengakibatkan  luka,  cacat,  sakit  atau  penderitaan  pada  orang  lain. Salah  satu  unsur  yang  perlu  diperhatikan  adalah  berupa  paksaan  atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Abdul dan
Irfan,  2001:  30).  Salah  satu  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  kerap terjadi  adalah  kekerasan  seksual  terhadap  istri  yang  dikenal  dengan  istilah Marital Rape.
Selama  ini  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri (Marital  Rape)  sangat  jarang  mendapatkan  perhatian  dikalangan  masyarakat. Suami  yang  memaksakan  sebuah  aktifitas  senggama,  jarang  dimunculkan  ke permukaan  oleh  istrinya.  Lemahnya  kedudukan  istri  dalam  keluarga  dan masyarakat  menjadi  salah  satu  penyebab.  Lebih-lebih  peran  serta  publik,  yang berasumsi  laki-laki  mempunyai  hak  otonom  di  dalam  keluarga.  Akibatnya membuat  laki-laki  merasa  berhak  melakukan  apa  saja  terhadap  perempuan. Parahnya  kebanyakan  dari  kaum  laki-laki  menganggap  perkawinan  adalah legitimasi resmi atas kekuasaannnya terhadap kaum perempuan.
Pemahaman  terhadap  sahnya  melakukan  tindak  kekerasan  seksual terhadap istri, secara garis besar setidaknya di latarbelakangi oleh dua hal, yaitu asumsi  masyarakat  bahwa  suami  pemimpin  keluarga  di  dalam  rumah  tangga, dan pemahaman terhadap teks keagamaan yang keliru. (Milda Marlia, 2007 : 63)
Persoalan  yang  menarik  dalam  Hukum  Perkawinan  Islam  adalah terjadinya  bias  gender  dalam  penafsiran  teks  keagamaan,  sehingga memunculkan  pemahaman  yang  merugikan  kaum  perempuan.  Sebagai  contoh penafsiran ayat Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut :
Artinya:  “Istri-istri  kamu  adalah  sebagai  kebun  tanaman  kamu,  oleh  itu  datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal- amal  baik)  untuk  diri  kamu;  dan  bertakwalah  kepada  Allah  serta  ketahuilah sesungguhnya  kamu  akan  menemuiNya  (pada  hari  akhirat  kelak)  dan  berilah khabar  gembira  wahai  Muhammad)  kepada  orang-orang  yang  beriman.”  (Al- Baqarah : 223 )
Sebagian  para  ulama memahami  ayat  ini  sebagai  diktum  bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman  seperti  ini,  maka  suami  bisa  berbuat  bebas  sesuka  hati  tanpa memikirkan kepentingan istri dalam hal yang sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suami, maka dia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah disebutkan sebaliknya, bahwa suami juga akan berdosa besar ketika menolak kehendak seks istrinya.
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW juga pernah bersabda:
“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau bersabda:”Apabila seorang istri  ketika  diajak  suaminya  ke  tempat  tidurnya  enggan  untuk  datang,  lalu  suaminya
menjadi marah semalam suntuk, maka ia (istri) dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh.”(HR.Bukhari dan Muslim)
Perempuan  yang  secara  berulang  dan  berkelanjutan  menjadi  korban kekerasan  seksual  suaminya  akan  terjangkiti  beberapa  karakter,  antara  lain: pertama,  merasa  rendah  diri  dan  tidak  percaya  diri,  kedua,  kerap  dan  selalu merasa  bersalah  sebab  ia  membuat  suami  “kalap”,  dan  ketiga,  menderita gangguan  reproduksi  akibat  perasaan  tertekan  atau  stres,  seperti  infertilitas (kurang  mampu  menghasilkan  keturunan)  dan  kacaunya  siklus  haid  lantaran merasa tertekan (stres).
Berangkat  dari  problematika  sosial  inilah  di  mana  seringkali  terjadi bentuk  bentuk  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  seorang  suami  terhadap istri  yang  semestinya  masuk  dalam  koridor  tindakan  kriminal,  namun  selalu berlindung dalam konsep agama dan adat.
Berdasarkan  dua  perbedaan  pandangan antara  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam, menjadikan wacana hubungan seksual suami istri menarik untuk di  kaji  lebih  mendalam.  Oleh  karena  itu  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan penelitian  ini  adalah  bagaimana  pandangan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalan  Rumah  Tangga  dengan  Hukum Islam  mengenai  kekerasan  seksual  suami  terhadap  istri,  bentuk-bentuk kekerasan  seksual  suami  terhadap  istri  menurut  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dengan Hukum Islam dan ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Adapun  yang  akan  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dengan  Hukum Islam terkait dengan kekerasan seksual suami terhadap istri.

## 1.3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis-normatif yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji masalah dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model komparatif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda untuk menemukan suatu kesimpulan.

## 2. Uraian Teoritis
2.1 Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
Pengertian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  Pasal  1  Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah : Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan-kesengsaraan  atau  pen-deritaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan  atau  penelantaraan  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
Berdasarkan  defenisi  tersebut  di  atas  terlihat  untuk  siapa  Undang- Undang  ini  diberlakukan  tidaklah  semata-mata  untuk  kepentingan  perempuan saja,  tetapi  juga  untuk  semua  orang  dan  mereka  yang  mengalami  subordinasi. Pihak  yang  mengalami  subordinasi  dalam  kenyataannya  tidak  hanya perempuan,  baik  yang  dewasa  maupun  anak-anak,  tetapi  juga  laki-laki  baik dewasa  maupun  anak-anak.  Hanya  saja  selama  ini  fakta  menunjukkan  bahwa korban  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  sebagian  besar adalah perempuan.
Islam  sendiri menghendaki  seseorang  tidak  boleh  melakukan  kekerasan kepada siapapun, dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Ajaran Islam menjunjung  martabat  manusia  tidak  terkecuali  perempuan.  Akan  tetapi  realita kehidupan  umat  Islam  tidak  selamanya  sama,  bahkan  ada  kecenderungan bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang  ideal.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain karena  penafsiran  terhadap  teks  suci  yang  kurang  mencerminkan  pesan-pesan moral Islam.
Al-Qur’an  sebagai  sumber  Hukum  Islam  memang  tidak  mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa  Islam  sangat  memberi  perhatian  terhadap  kekerasan  dalam  rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam  meliputi,  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  dan kekerasan ekonomi.

## 2.2 Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT)  adalah  undang-undang  yang  mengatur  permasalahan  spesifik  secara khusus,  sehingga  memuat  unsur-unsur  lex  special.  Unsur–unsur  lex  special tersebut terdiri dari:
a. Unsur  korektif  terhadap  pelaku.  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi  yang  diberlakukan  terhadap  pelaku.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
b. Unsur  preventif  terhadap  masyarakat.  Keberadaan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  ditujukan  untuk  mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah  KDRT  dianggap  masalah  privat  sehingga  kekerasan  yang  terjadi tidak mudah di intervensi.
c. Unsur  protektif  terhadap korban.  Undang-Undang  Peng-hapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  memuat  pasal-pasal  yang  memberikan  perlindungan terhadap  korban  kekerasan  yang  terjadi  dalam  hubungan-hubungan domestik,  khususnya  terhadap  pihak-pihak  yang  tersubordinasi  (kelompok rentan). (http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm. Diakses 12 Maret 2013) Dalam  Hukum  Islam  sendiri  suatu  perbuatan  baru  dianggap  sebagai tindak  pidana  apabila  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi.  Unsur-unsur  ini  ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah,
sedangkan  unsur  khusus  hanya  berlaku  untuk  masing-masing  jarimah  dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.
Abdul  Qadir  Audah  sebagaimana  dikutip  oleh  Ahmad  Wardi  Muslich (2004: 27) mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam yaitu:
a. Ada  nash  (ketentuan)  yang  melarangnya  dan  mengancamnya  dengan hukuman  atas  kejahatan  tersebut.  Ini  dinamakan  unsur  syar’i  atau  hukum terhadap kejahatan. Syarat ini menghendaki, diantaranya: Adanya  nash yang dapat  diterapkan  pada  saat  terjadinya  perbuatan,  nash  berlaku  pada  tempat perbuatan  dilakukan  (khususnya  di  Negara  Islam),  nash  berlaku  bagi  orang yang  melakukan  perbuatan  tanpa  terkecuali  bagaimana-pun  posisi  dan statusnya,  dan  tidak  ditemukan  sebab  yang  melegalkan  atau  membolehkan perbuatan.
b. Melakukan  perbuatan  yang  merupakan  tindak  kejahatan,  baik  perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini disebut unsur materil kejahatan.
c. Pelaku  kejahatan  seorang  mukalaf,  dalam  artian  perbuatannya  dapat dipertanggungjawabkan. Ini disebut sebagai unsur etika kejahatan.
Ketiga  unsur  tersebut  harus  terdapat  pada  sesuatu  perbuatan  untuk digolongkan  sebagai  jarimah.  Dikalangan  fuqaha  (ahli  fikih)  biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah.

## 2.3 . Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga  dapat  dirumuskan  menjadi  dua,  yakni  faktor  eksternal  dan  faktor internal.  Faktor  eksternal  ini  berkaitan  erat  hubungannya  dengan  kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya :
a. Budaya Patriarkhi yang menempatkan status dominasi laki-laki, otoritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan, seolah-olah itu kodrati.
b. Interpretasi  Agama  yang  tidak  sesuai  dengan  universal  agama,  misalnya seperti  Nusyuz,  yakni  suami  boleh  memukul  istri  dengan  alasan  mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian  dari  budaya,  keluarga,  negara  dan  praktik  di  masyarakat  sehingga menjadi bagian kehidupan.
Sedangkan  faktor  internal  timbulnya  kekerasan  terhadap  istri  menurut Fathul Djannah (2007: 20) adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:
a) Sakit mental
b) Pecandu alcohol
c) Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
d) Kurangnya komunikasi
e) Penyelewengan seks
f) Citra diri yang rendah
g) Frustasi
h) Perubahan situasi dan kondisi
i) Kekerasan  sebagai  sumber  daya  untuk  menyelesaikan  masalah  (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

## 3. Pembahasan
3.1 Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Kepada Istri
3.1.1. Pandangan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Kepada Istri Kekerasan  seksual  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 diartikan  sebagai  setiap  perbuatan  yang  berupa  pemaksaan  hubungan  seksual, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  wajar  dan  atau  tidak  disukai, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan tujuan tertentu.
Adapun  lebih  spesifiknya  aturan  mengenai  kekerasan  seksual  diatur dalam Pasal 8 yang memuat pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf  beserta  penjelasan  masing-masing  huruf  tersebut.  Adapun  rincian kekerasan seksual sebagaimana di maksud Pasal 5 huruf c meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap salah  seorang dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu.
Pasal  tersebut  belum  dapat  menjelaskan  arti  yang  dapat  dipahami  oleh masyarakat  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  masing-masing  individu  dituntut untuk dapat menafsirkan sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat  umum.  Di  dalam  penjelasan  Pasal  8  huruf  a  dan  b  dinyatakan  bahwa: Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan  yang  berupa  pemaksaan  hubungan  seksual,  pemaksaan  hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penjelasan  Pasal  8  diatas  dinyatakan  secara  jelas  bahwa  pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Akan tetapi, ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya di jelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa disebut kekerasan seksual.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan  persoalan  ketika  seseorang  di paksa  melakukan  hubungan  seksual  akan  mengajukan  perkaranya  ke Pengadilan  maka  setiap  orang  masing-masing  akan  menafsirkan  sendiri  sesuai dengan  pemikirannya,  sehingga  akan  menimbulkan  akibat  yang  kurang  baik dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dari masing-masing orang tersebut. Apabila  berpegangan  dengan  Pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  seorang  istri  berhak  menolak  ajakan  suami untuk  berhubungan  dengan  alasan  yang  dapat  diterima  syar’i  atau  untuk menangguhkannya  beberapa  hari.  Penolakan  itu  karena  istri  sendiri  dipaksa untuk  melakukan  hubungan  seksual  pada  saat  merasa  sedang  tidak  berhasrat
dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  suami  maupun  istri  tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual. Karena memaksa itu sama halnya dengan  memperlakukan  pasangannya  secara  tidak  manusiawi,  memandang pasangannya  sebagai  objek  pelampiasan  nafsu.  Padahal,  suami  maupun  istri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik.
3.1.2. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Kekerasan  Seksual  yang  Dilakukan Suami Kepada Istri
Dalam  teori  Hukum  Islam  Al-‘Adat  Al-Muhakkamah  yang  berarti  bahwa tradisi  atau  adat  istiadat  suatu  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai  hukum selama tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari’at Islam.
Terkait  dengan  relasi  laki-laki  dan  perempuan,  Islam  mengakui  dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (sexual equality). Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Hujarat ayat 13 menegaskan :
Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dalam  kurun  waktu  yang  sangat  panjang,  hingga  saat  ini  terasa  sekali kenyataan  sosial  budaya  memperlihatkan  hubungan  laki-laki  dan  perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinal-kan dan didiskriminasi.
Para  pemikir  feminis  menyatakan,  posisi  perempuan  yang demikian  ini selain  ditopang  ideologi  dan  budaya  yang  memihak  laki-laki,  juga  dijustifikasi oleh  pemikiran  agamawan.  Ini  misalnya  terlihat  pada  penafsiran  mereka  atas ayat Al-Qur’an yang terjemahannya adalah sebagai berikut :
Laki-laki adalah Qawwam atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian  mereka  atas  sebagian yang  lain  dan karena  mereka  (kaum  laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.
Para  ahli  tafsir  menyatakan,  Qawwam  berarti  pemimpin,  penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan  serius  manakala  tidak  didasari  oleh  pandangan  yang  diskriminatif. Akan  tetapi,  secara  umum  para  ahli  tafsir  berpendapat  superioritas  laki-laki adalah  mutlak.  Superioritas  ini  diciptakan  Tuhan  hingga  tak  bisa  diubah. Kelebihan  laki-laki  atas  perempuan  menurut  para  penafsir  Al-Qur’an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.
Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya yang dilakukan suami terhadap  istri  kerap  kali  terjadi.  Sebagai  tanda  pengabdian  dan  ketaatan,  istri
harus melayani sepenuh-penuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu.  Kondisi  sakit,  capek,  tidak  mood,  dan  bahkan  menstruasi  bukanlah  alasan yang  membenarkan  penolakkan  istri  atas  ajakan  suami  untuk  berhubungan badan.  Diakui  atau  tidak,  suami  relatif  kurang  begitu  mempertimbangkan berbagai  hal  terkait  kondisi  fisik  dan  psikis  istri  saat  hendak  mengajak  istri bersetubuh.
Disinilah,  kemudian  penting  untuk  memperbaharui  pemahaman  dan penafsiran  terhadap  Al-Qur’an  dan  Hadits  agar  lebih  mendekati  pesan  sejati keduanya.  Tindak  kekerasan  seksual  dalam  perkawinan,  tentu  saja  terkait  erat dengan  pemahaman  masyarakat  terhadap  kitab  suci.  Konstruksi  sosial  dan pandangan  umum  masyarakat  pun  makin  merumitkan  persoalan,  yakni  ketika pembeberan  dan  pengungkapan  kasus  kekerasan  seksual  dalam  perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis. Persoalan apa pun terkait isi rumah  tangga  terlanjur  dianggap  hal  yang  sangat  pribadi,  dimana  yang  boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami-istri) semata.
Akibat dari  banyaknya asumsi masyarakat  bahwa  suami  sebagai  kepala keluarga sehingga suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap istrinya dalam segala tindakannya dan keinginannya maka istri harus patuh dan taat terhadap dirinya.  Parameter  ketaatan  istri  pada  suami  merupakan  sesuatu  yang  abstrak, atau tidak ada ukuran pasti. Oleh karena itu, dalam melihat tindakan kekerasan seksual ini harus dilihat secara jernih yaitu tidak bisa menyalahkan suami secara sepihak saja tetapi dilihat dulu sebab yang mendasar suami melakukan tindakan kekerasan seksual.
Istri  yang  dianjurkan  untuk  senantiasa  menyenangkan  suami  pada prinsipnya sama dengan anjuran agar suami juga senantiasa menyenangkan istri. Dalam  surat  An-Nisa:  19,  merupakan  perintah  agar  suami  bergaul  dengan istrinya  secara  baik.  Begitu  pentingnya  prinsip  mu’asyarah  bi  al-ma’ruf  dalam keluarga sehingga dengan adanya saling interaksi satu dengan yang lain dapat menghantarkan  sebuah  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah.  Dan dapat mengarah pada upaya adanya penegakkan keadilan diantara manusia. Prinsip  mu’asyarah  bi  al-ma’ruf  menuntut  adanya  kebersamaan  dalam banyak  hal,  termasuk  dalam  hubungan  seksual  antara  suami-istri.  Yang  satu harus memperhatikan yang lain, begitu juga sebaliknya. Hubungan seksual yang menyenang-kan  satu  pihak  dan  merugikan  pihak  lain,  tentu  bertentangan dengan  prinsip  mu’asyarah  bi  al-ma’ruf  ini.  Alhasil,  terkait  relasi  seksual  suami- istri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.
Jelaslah  Hukum  Islam  melarang  adanya  kekerasan  seksual  yang dilakukan  suami  terhadap  istri  atau  marital  rape.  Ini  bertentangan  dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.
3.2 Bentuk-bentuk  Kekerasan  Seksual  Suami  terhadap  Istri  Dalam  Rumah Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dengan  Hukum Islam
3.2.1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami terhadap  Istri Menurut  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004
Mengenai  kekerasan  seksual  yang  diatur  dalam  Pasal  8  yang  berbunyi: Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu.
Selain itu, sebagai suatu bahan kajian menurut hasil penelitian LBH APIK
Jakarta,  beberapa  variasi  kasus  pemaksaan  “hubungan  seksual”  yang  kerap terjadi  menurut  hasil  penelitian  maupun  kasus-kasus  yang  pernah  di  tangani oleh LBH APIK Jakarta di antaranya yaitu :
1. Pemaksaan  hubungan  seksual  sesuai  selera  seksual  suami.  Istri  dipaksa melakukan  anal  seks  (memasukkan  penis  ke  dalam  anus),  oral  seks (memasukkan  penis  ke  dalam  mulut)  dan  bentuk-bentuk  hubungan  seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur
3. Pemaksaan  hubungan  seksual  berkali-kali  dalam  satu  waktu  yang  sama sementara istri tidak menyanggupinya
4. Pemaksaan  hubungan  seksual  oleh  suami  yang  sedang  mabuk  atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi
7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki
8. Melakukan  kekerasan  fisik  atau  hal-hal  yang  menyakiti  fisik  istri  seperti memasukkan  benda-benda  ke  dalam  vagina  istri,  mengoleskan  balsem  ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya (Guse, 2012 : 75).
3.2.2. Bentuk-bentuk  Kekerasan  Seksual  Suami  Terhadap  Istri  Menurut  Hukum Islam
Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  suami  terhadap istrinya  dapat  dirumuskan  ke  dalam  kategori  Marital  Rape.  Adapun  bentuk- bentuk Marital Rape sebagai berikut :
1. Hubungan  seksual  yang  tidak  dikehendaki  istri  karena  ketidaksiapan  istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan  seksual  yang  tidak  dikehendaki  istri  misalnya  dengan  oral  atau anal.
3. Hubungan  seksual  disertai  ancaman  kekerasan  atau  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.
Terkait  dengan  masalah  seksualitas  suami  istri,  ada  beberapa  statemen Al-Qur’an  yang  bisa  dikemukakan  diantara-nya  dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat 187 yaitu :
Artinya :  Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri- istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.  Allah  mengetahui  bahwasanya  kamu  tidak  dapat  menahan  nafsumu, karena  itu  Allah  mengampuni  kamu  dan  memberi  ma'af  kepadamu.  Maka sekarang  campurilah  mereka  dan  ikutilah  apa  yang  telah  ditetapkan  Allah untukmu,  dan  Makan  minumlah  hingga  terang  bagimu  benang  putih  dari benang  hitam,  Yaitu  fajar.  Kemudian  sempurnakanlah  puasa  itu  sampai (datang)  malam,  (tetapi)  janganlah  kamu  campuri  mereka  itu,  sedang  kamu ber'itikaf  dalam  mesjid.  Itulah  larangan  Allah,  Maka  janganlah  kamu mendekatinya.  Demikianlah  Allah  menerang-kan  ayat-ayat-Nya  kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
Ulama’  Madzhab  memandang  ‘azl  (coitus  interruptus)  yakni  menarik dzakar  (penis)  keluar  dari  farji  (vagina)  pada  saat-saat  mau  keluar  mani merupakan  bagian  dari  kekerasan  seksual  yang  kemudian  dapat  mengarah kepada  pemaksaan  seksual  jika  itu  tetap  dilakukan.  Tiga  dari  empat  madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata :
اَهِنْذِإِب . َّالِإ َِّةارُحْلا َِّنَع ََّلَزْعُي َّْنَأ - ص َِّااللّ وُسَر َُّل ىَهَن
Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  melarang  melakukan  ‘azl  terhadap  wanita merdeka kecuali dengan izinnya.” (HR. Ibnu Majah). Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’ if)
Seorang  suami  boleh  melakukan  ‘azl  dengan  syarat  harus  atas sepengetahuan istrinya dan kerelaan sang istri, supaya istri tidak kecewa karena istri juga mempunyai hak untuk dipuaskan. Syariat Islam membenarkan cara ini, karena  zaman  dahulu  cara  ini  digunakan  untuk  ber-KB  (Maria,  2012  :  93). Dengan  prinsip  melindungi  hak  istri  untuk  menikmati  hubungan  seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi  juga  menjadi  subjek.  Dari  sini  jelaslah  perspektif  Al-Qur’an  melarang adanya  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri,  ini bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  Islam  tentang  seksualitas  dalam perkawinan.
3.3  Ketentuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Suami  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam
3.3.1. Ketentuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Suami  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Ketentuan pidana yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  terdapat pada pasal-pasal :
Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak    Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh enam juta rupiah)”.
Dilihat  dari  rumusan  Pasal  46  jo  Pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  maka  untuk  terbuktinya  pasal  ini  harus  di penuhi unsur-unsur :
a. Setiap orang
b. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
c. Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Peng-hapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur- unsur :
a. Setiap orang,
b. Yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
c. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain
d. Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal  yang  dilarang  dalam  pasal  ini  adalah  ”memaksa  orang  melakukan hubungan  seksual  dengan  orang  lain  karena  tujuan  komersial  atau  tujuan tertentu”.  Pengertian  komersial  mudah  diterjemahkan  yakni  pemaksaan hubungan seksual tersebut diperjualbelikan dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan  secara  ekonomi,  misalnya memaksa  istri  atau  korban menjadi  PSK (Pekerja Seks Komersial).
Tetapi  “untuk  tujuan  tertentu”  hal  ini  tidak  ada  penjelasan.  Sehingga frasa  “untuk  tujuan  tertentu”  akan  hidup  dan  berjiwa  dalam  praktek,  contoh yang klasik untuk tujuan tertentu misalnya ayah menjual keperawanan anaknya kepada orang lain supaya hutangnya lunas.
Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan  sekurang-kurangnya  selama  4 (empat)  minggu  terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau matinya  janin  dalam  kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  pasal  ini  merupakan  bentuk khusus  dari  kekerasan  seksual  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekhususannya adalah adanya
pemberatan keadaan akibat adanya kekerasan seksual tersebut, yakni jika korban kekerasan seksual tersebut :
a) Mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
b) Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
c) Gugur  atau  matinya  janin  dalam  kandungan,  atau  mengakibat-kan  tidak berfungsinya alat reproduksi.
Dimana  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hal-hal  tersebut  di  atas  yang menjadikan pemberatan tindak pidana kekerasan seksual, dapat dibuktikan dari keterangan ahli (dokter) yang dalam praktek keterangan tersebut dalam bentuk Visum et repertum.
Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dan korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu,  maupun  pembatasan  hak-hak tertentu dari pelaku;
b. Penetapan  pelaku  mengikuti  program  konseling  dibawah  pengawasan lembaga tertentu.
Pasal 53 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

## 3.3.2. Ketentuan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Suami  Menurut  Hukum Islam
Kejahatan  (Jarimah/Jinayat)  didefenisikan  perbuatan-perbuatan  yang dilarang  oleh  syara’,  yang  diancam  dengan  hukuman  had  atau  ta’zir.  Lafal  had mempunyai  dua  arti,  yaitu  arti  umum  dan  arti  khusus.  Had  dalam  arti  umum meliputi  semua  hukuman  yang  telah  ditentukan  oleh  syara’,  baik  hal  itu merupakan  hak  Allah  maupun  hak  individu.  Dalam  pengertian  ini  termasuk hukuman qishash dan diat. Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah ditentukan  oleh  syara’  dan  merupakan  hak  Allah,  seperti  hukuman  potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina. Sedangkan pengertian ta’zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan  serta  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  ulil  amri  (penguasa)  sesuai dengan  bidangnya.  Misalnya  untuk  menetapkan  hukuman  maka  yang berwenang  adalah  (DPR),  sedangkan  yang  berwenang  untuk  melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.
Sebelum  menjatuhkan  hukuman  seorang  hakim  harus  mengetahui dengan  seksama  kasus  yang  dihadapi,  dalam  hal  ini  berupa  kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga.  Karena  dalam  hukum  Islam  ada  beberapa  klasifikasi hukuman bagi pelaku jarimah, antara lain jarimah hudud, qishas, diyat, rajam, serta ta’zir.  Pertimbangan  yang  lain  hakim  juga  harus  menentukan  terlebih  dahulu, apakah perbuatan tersebut termasuk jarimah positif atau jarimah negatif.
1) Jarimah  Positif  (Jarimah  Ijabiyyah):  Jarimah  yang  terjadi  karena  melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina dan pemukulan.
2) Jarimah  Negatif  (Jarimah  salabiyyah):  Jarimah  yang  terjadi  karena meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan,  seperti  tidak  mau  menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa.
Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam  jarimah  negatif.  Adapun  jika  di  tinjau  dari  macam  jarimah  kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman ta’zir.
Menurut  hukum  Islam  hukuman  kekerasan  seksual  termasuk  ke  dalam jarimah ta’zir karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah  ta’zir.  Para  fuqaha  sepakat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan maksiat  adalah  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  diharamkan  (dilarang) oleh  syara’  dan  meninggalkan  perbuatan-perbuatan  yang  diwajibkan (diperintahkan).  Yang  meliputi  jarimah  ta’zir  termasuk  di  dalamnya  adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran,
skors, dan pidana kurungan/penjara.
4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
a. Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan Seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital  rape) yang terberat yang pernah  dialami  istri,  karena  tidak  hanya  membawa  dampak  buruk  yang bersifat fisik tapi juga psikis.
Bahwa  Hukum  Islam  melarang  adanya  kekerasan  seksual  yang  dilakukan suami terhadap istri atau marital rape. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.
b. Bentuk-Bentuk  Kekerasan  Seksual  Suami  Terhadap  Istri  Menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  antara  lain  ialah  Pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  korban  atau  pada  saat  korban  tidak  menghendaki,  Pemaksaan hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  disukai,  merendahkan  dan  atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
Bentuk-bentuk  Kekerasan  Seksual  Suami  Terhadap  Istri  Menurut  Hukum Islam antara lain ialah Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan  istri  dalam  bentuk  fisik  dan  psikis,  Hubungan  seksual  yang tidak  dikehendaki  istri  misalnya  dengan  oral  atau  anal,  Hubungan  seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami  luka  ringan  ataupun  berat.  Ulama’  Madzhab  memandang  ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat  mau  keluar  mani  merupakan  bagian  dari  kekerasan  seksual  yang kemudian  dapat  mengarah  kepada  pemaksaan  seksual  jika  itu  tetap dilakukan.
c. Bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  suami terhadap  istri  menurut  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  Bab  VIII  Pasal  46,  pelaku    kekerasan  seksual  dapat  dijatuhi hukuman  penjara  maksimal  12  (dua  belas)  tahun  dan  denda  36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
Bahwa dalam Hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah  ta’zir  karena  bahwa  setiap  perbuatan  maksiat  yang  tidak  dapat dikenai  sanksi  hudud  (termasuk  di  dalamnya  qishas)  atau  kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir.
4.2. Saran
a. Sebaiknya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  hendaknya  benar-benar  disosialisaikan  di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Tujuannya  agar  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Seperti masyarakat akademis.  Karena  kuragnya  sosialisasi  Undang-Undang  ini  dapat menyebabkan  akan  sering  terjadi  kejahatan  terhadap  perempuan  dalam rumah tangga dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan (istri).
b. Sebaiknya,  dalam  tradisi  akademik  perlu  dapat  ditingkatkan  studi perbandingan  antara  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Tujuannya  adalah selain  menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan,  juga  mencari  titik  temu  dan sebagai upaya sinkronisasi antara hukum positif dengan hukum Islam.
c. Diharapkan ancaman hukuman dalam tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap  istri  dijalankan  secara  maksimal  dan  menjatuhkan  hukuman setinggi-tingginya  sehingga  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku  yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan.  2001.  Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  (Advokasi  Atas  Hak  Asasi  Perempuan).  Bandung:  Refika Aditama.
Ahmad  Wardi  Muslich.  2006.  Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fiqih Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika.
Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya.  Bandung: CV. Penerbit J-ART,
Fathul Djannah dkk. 2007. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: LkiS. Guse  Prayudi.  Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.
Yogyakarta: Merkid Press.
Maria Hidayah. 2012. Seni Seks Islami (Gauli istrimu dari Arah Sesukamu). Klaten: Cable Book.
Milda  Marlia.  2007.  Marital  Rape  (Kekerasan  Seksual  Terhadap  Istri).  Yogyakarta:
Pustaka Pesantren.
(http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm. Diakses 12 Maret 2018.