PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
Oleh  :  Budi Bahreisy

## Abstrak
Perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  sebagai  pelaku tindak  pidana  adalah  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi  hukum  untuk memberikan  sarana  perlindungan  masyarakat  dan  kesejahteran masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  telah  menjadi  realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem  elektromagnetik  lainnya,  Penyiaran  radio  merupakan  salah  satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangka daur proses pengaturan penyiaran, perizinan  menjadi  tahapan  keputusan dari  negara  (melalui  KPI)  untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata  lain,  perizinan  juga  menjadi  instrumen  pengendalian tanggungjawab  secara  kontinyu  dan  berkala  agar  setiap  lembaga penyiaran  tidak  menyimpang  dari  misi  pelayanan  informasi  kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan tehnis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), proses  dan  tahapan  pemberian,  perpanjangan  atau  pencabutan  izin penyelenggaraan penyiaran.
Kata Kunci :  Pertanggungjawaban  Pidana,  Penggunaan  Frekuensi Tanpa Izin, Telekomunikasi

## Universitas Dharmawangsa

## Pendahuluan
Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi  harus  dapat  terjaga  dengan  baik,  dengan  kata  lain diperlukan  sistem  pengamanan  ( security )  karena  secara  teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak  bekerja  sebagaimana  mestinya  ( malfunction ),  dapat  diubah- ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga  yang  tidak  bermaksud  jahat  ( unintentional  threats ) maupun yang bermaksud jahat (Edmon Makarim, 2004:92).
Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio.  Radio  adalah  alat  komunikasi  yang  menggunakan gelombang  elektromagnetik  yang  disebarkan  oleh  Orang  yang melalui  ruang  pada  kecepatan  cahaya.  Gelombang  elektro- magnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis dengan cahaya  dan  gelombang  panas,  tetapi  frekuensinya  lebih  rendah. Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik  yang  membawa  muatan  sinyal  suara,  yang terbentuk melalui microphone , kemudian pancaran ini diterima oleh sistem  antena  untuk  diteruskan  ke  pesawat  penerima  dan sinyal radio  itu  diubah  menjadi  suara  atau  audio  di  dalam loudspeaker (Wahyudi, 1996:12).
Menurut  Simanjuntak  (1993:70),  pengertian  radio  adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai  bahan  antara  ( medium )  yang  bentuk  umum  sistemnya adalah  sebuah  pemancar  yang  memancarkan  dayanya  melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah membawa  implikasi  terhadap  dunia  Telekomunikasi,  termasuk Penyiaran  radio  di  Indonesia  sehingga  menjadikan  Penyiaran selain  sebagai salah satu sarana  berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah, penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga  bisnis  yang  juga  berperan  dalam  kegiatan  ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap dunia penyiaran  di  dalam  perangkat  peraturan  perundang-undangan terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  Penyiaran.
Penyiaran  termasuk  salah  satu  perekonomian  nasional  sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), yang sering terjadi perbedaan pandangan  para  aparatur  Penegak  Hukum  dalam  menegakkan hukum secara teori dan praktek, sehingga sering ditemukan dalam praktek  penegakan  hukum  pidana  yang  diterapkan  sering mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik  di  bidang  penyidikan,  penuntutan  maupun  proses  di peradilan,  sehingga  masyarakat  menjadi  korban,  kesalahan- kesalahan  tesebut  perlu  dikaji  dan  dicari  solusinya  agar kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  benar-benar  tumbuh dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang- Undang  Dasar  1945,  sehingga  keadilan  yang  responsif  yang  di harapkan masyarakat dapat terwujud (Ediwarman, 2014:2). Usaha untuk  mengendalikan  dan  menanggulangi  tindak  pidana Telekomunikasi  khususnya  di  bidang  Penyiaran  adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 1996:26).
Kemajuan  yang  terus  terjadi  pada  dunia  teknologi informatika  membawa  dampak  lahirnya  radio  sebagai  sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia, dimana teknologi ini berisikan  kumpulan  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  semua orang dalam bentuk frekuensi radio. Radio adalah teknologi yang digunakan  untuk  pengiriman  sinyal  dengan  cara  modulasi  dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini  melintas  dan  merambat  lewat  udara  dan  bisa  juga  merambat lewat  ruang  angkasa  yang  hampa  udara,  karena  gelombang  ini tidak  memerlukan  medium  pengangkut  (seperti  molekul  udara). Seiring  dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi tersebut  menimbulkan  dampak  sisi  negatif  yaitu  tindakan kejahatan  yang  selama  ini  dianggap  tidak  mungkin  terjadi. Kejahatan yang  sering berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin.  Dengan  demikian  perlu  ditelaah  bentuk-bentuk  perbuatan melawan hukum atas penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini. Hal ini termasuk didalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 11 ayat (3) Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  yang selanjutnya Undang-undang disingkat dengan UU.
Penggunaan  frekuensi  radio  tanpa  izin  ini  bukan  saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan  penerbangan  karena  mengganggu  komunikasi pilot  dengan  bandara  (penerbangan).  Contoh  di  dalam  pesawat, tentunya  banyak  jiwa  manusia  yang  terancam  keselamatannya apabila  pada  saat  tertentu  komunikasi  Pilot  dengan  Bandara terganggu.  Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  guna  mencapai tujuan  tertentu.  Artinya,  sarana  hukum  pidana  akan  digunakan, yakni  menyangkut  perbuatan  apa  yang  dianggap  sebagai  tindak pidana  dan  mengenai  sanksi  apa  yang  akan  dikenakan  kepada pelaku (Mahmud Mulyadi, 2008:20).
Berbagai  bentuk  tindak  pidana  Telekomunikasi  di  dalam usaha di bidang Penyiaran, salah satunya sejumlah fakta terjadinya berbagai  bentuk  penggunaan  frekuensi  radio  tanpa  ijin  dalam Penyiaran  dimana  sebagian  besar  korbannya  adalah  pengusaha yang  telah  memiliki  izin  dalam  menyiar,  masyarakat  dan Pemerintah. Berbagai dampak penggunaan frekuensi radio tanpa izin  yang  mengancam  pengusaha  khususnya  dalam  bidang Penyiaran radio ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan  utama  dalam  menyatakan  perbuatan  tersebut sebagai  tindak  pidana  dalam  berusaha.  Penggunaan  frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran merupakan masalah bagi sesama pengusaha  di  bidang  Penyiaran  radio,  hal  ini  pengusaha  yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  berlaku  adil  bagi  pengusaha yang memiliki izin dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dalam menyiar  (Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999).
Salah  satu  tujuan  dalam  Penyiaran  radio  adalah  untuk memberikan suatu informasi bagi masyarakat, serta menguntung- kan bagi pengusaha tersebut di dalam berbisnis dan memberikan keuntungan  bagi  khas  negara  demi  kemakmuran  rakyat.  radio sebagai    media  komunikasi  yang  memberikan  peluang  untuk

## Universitas Dharmawangsa
pengusaha  yang  menjajikan  keuntungan  ekonomi  yang  tinggi merupakan  tempat  rawan  untuk  munculnya  tindakkan  pidana penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  tanpa  izin  yang menyebabkan kerugian negara. Selanjutnya tindak pidana tersebut di dalam Pasal 53 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 4 (empat tahun ) UU Nomor 36 tahun 1999.
Perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  sebagai pelaku  tindak  pidana  adalah  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran  masyarakat,  sebab  kecenderungan  melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya telah menjadi realita masyarakat (Mahmud Mulyadi dan Feri  Antoni  surbakti,  2010:9).  Penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan  sanksi  yang  kedudukannya  sama  dengan  sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi  pidana  sebagai  sanksi  yang  primadona,  sehingga keberadaan  sanksi  tindakan  menjadi  tidak  sepopuler  sanksi pidana.  Menyikapi  keadaan-keadaan  tersebut  maka  kebijakan pengaturan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  pencurian  frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan masalahnya  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  penggunaan  frekuensi radio  tanpa  izin  berdasarkan  UU  Nomor  36  tahun  1999  Tentang Telekomunikasi.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  pembahasan dalam  penulisan  jurnal  ini  untuk  mengetahui  pertanggung- jawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Teori Perbuatan Melawan Hukum. Berpendapat formal untuk dapat  dipidana  perbuatan  harus  mencocoki  rumusan  delik  yang tersebut dalam wet , jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.
Mengenai  sifat  melawan  hukum,  merupakan  sesuatu  hal  yang sangat penting, karena dalam tindak pidana hal-hal yang bersifat tidak melawan hukum sudah tidak lagi menjadi persoalan hukum pidana.
Munir  Fuady  (2005:22),  menyatakan  : “ Hanya  saja  yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya  sebagai  hukum  publik,  maka  dengan  perbuatan  pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan  individu),  sedangkan  dengan  perbuatan  melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”
Seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  atau  melakukan perbuatan  yang  sesuai  dengan  rumusan delik  dalam  UU  hukum  pidana  belum  tentu  dapat  dipidana. Tindak dipidananya perbuatan melawan hukum harus memenuhi dua  syarat  yang  menjadi  satu  keadaan  yaitu  bersifat  melawan hukum  sebagai  tindak  pidana  dan  suatu  perbuatan  yang  dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan.
Kedua  teori  yang  digunakana  dalah  teori  pertanggung- jawaban  pidanan.  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa asing  di  sebut  sebagai criminal  responbility .  Disini  di  maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau  tidak  terhadap tindakan penggunaan frekuensi tanpa izin yang dilakukannya itu. Konsep  KUHP  Pidana  tahun  1982-1983  Pasal  27  menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang  objektif  ada  pada  pihak  pidana  berdasarkan  hukum  yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat- syarat  UU  untuk  dapat  dikenai  pidana  karena  perbuatannya (Djoko Prakoso, 1987:75).
Doktrin strict  liability dalam  hukum  pidana  dikemukakan oleh Roeslan Saleh (1983:65) yang menyatakan :
“(...)dalam  praktek  pertanggungjawaban  pidana  menjadi  lenyap jika  ada  salah  satu  keadaan-keadaan  yang  memaafkan.  Praktek

## Universitas Dharmawangsa
pula  melahirkan  aneka  macam  tingkatan  keadaan-keadaan  nilai yang  dapat  menjadi  syarat  ditiadakannya  pengenaan  pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan strictliability . Yang di maksudkan  dengan  ini  adalah  adanya  kejahatan  yang  dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan  sama  sekali  tidak  bermakud  untuk  melakukan  suatu perbuatan  pidana.  Sungguhpun  demikian,  dipandang  tetap bertanggungjawab  atas  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  itu, walaupun  dia  sama  sekali  tidak  bermaksud  untuk  melakukan suatu  perbuatan  yang  ternyata  adalah  kejahatan.  Biasanya  ini adalah  untuk  kejahatan-kejahatan  kecil  atau  pelanggaran.  Oleh beberapa  penulis  perbuatan  pidana  ini  tidak  dipandang  sebagai perbuatan  pidana  dalam  arti  sebenarnya.  Ia  harus  memper- tanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

## Pembahasan
1 . Pelaku dan Pertanggungjawabannya Menurut KUHP
Pelaku  tindak  pidana  ( dader )  menurut  doktrin  adalah barang  siapa  yang  melaksanakan  semua  unsur-unsur  tindak pidana yang merupakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  disertai  ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam pidana (Moeljatno, 2008:54).
Menurut  Moeljatno  (2008:71),  Pelanggaran  adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah  ada  UU  yang  menentukan  demikian.  Perbuatan  pidana hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan dengan suatu pidana.  Apakah  orang yang melakukan  perbuatan kemudian  juga  dijatuhi  pidana,  ini  tergantung  dari  soal  apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab

## Universitas Dharmawangsa
asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Hukum  Pidana  berpokok  pada  perbuatan  yang  dapat dipidana  (tindak  pidana).  Tindak  pidana  terdiri  dari  (Moeljatno, 2008:55):
a. Perbuatan yang dilarang oleh UU
b. Orang yang melanggar larangan itu.
Posisi setiap orang melakukan tindak pidana diatur di Pasal 55  KUHP  adalah:  orang  yang  melakukan  ( plegen ),  orang  yang menyuruh  melakukan  ( doen  plegen ),  orang  yang  turut  serta (medeplegen ),  orang  yang  membujuk  atau  menggerakkan ( uitlokking ),  adapun  orang  yang  membantu  ( medeplichtighe )  yang diatur pada Pasal 56 KUHP.
1. Melakukan ( plegen )
Melakukan  langsung  tindak  pidana  disebut plegen sedangkan  pembuat  tunggal  disebut dader (Adami  Chazawi, 2005:81). Menurut Jan Remmelink (2003:308), plegen adalah orang yang memenuhi semua unsur  delik, syarat pertanggungjawaban plegen harus  sama  dengan  pertanggungjawaban dader dengan syarat  jika  perbuatan  seorang  memenuhi  semua  unsur  tindak pidana berarti ia sama dengan dader . Perbedaan antara plegen dan dader adalah bagi seorang plegen masih diperlukan keterlibatan satu orang  (orang  lain)  baik  secara  psikis  maupun  fisik,  artinya  bagi plegen masih  diperlukan  perbuatan  dari  orang  lain  dalam mewujudkan tindak pidana sedangkan dader dalam mewujudkan tindak pidana dilakukan secara tunggal tanpa ada perbuatan dari orang lain. Namun keduanya tetap sama di pertanggung-jawabkan (Adami  Chazawi,  2005:85-86).  berarti  perbuatan plegen ini  untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum lebih dari satu orang  misalnya  perbuatan  tindak  pidana  berencana,  baik sipembuat rencana maupun yang melakukannya.
2. Menyuruh melakukan ( doen plegen )
Menyuruh melakukan sesuatu tindak pidana disebut doen plegen .  Adapun    unsur-unsur  dari  menyuruh  melakukan  yaitu (Adami Chazawi, 2005:81) :
a. Melakukan  tindak  pidana  dengan  perantaraan  orang  lain sebagai alatnya.
b. Orang lain itu berbuat:
1) Tanpa kesengajaan,
2) Tanpa kealpaan,
3)  Tanpa tanggung jawab karena keadaan (tidak diketahuinya, karena disesatkan, karena tunduk pada kekerasan).
Menurut  Mertokusumo  (2002:121),  orang  yang  bisa dipertanggungjawabkan  secara  pidana  (dipidana)  orang  yang menyuruh, karena orang yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh; walaupun yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh, walaupun ada dua pihak yang menyebabkan terjadinya  delik  yang  dimintai  pertanggungjawaban  adalah menyuruh.
3. Turut serta ( medeplegen ).
Turut  serta  melakukan  tindak  pidana  disebut  dengan medeplegen ,  sedangkan  orang  yang  turut  serta  melakukan  tindak pidana itu disebut dengan medepleger . P.A.F Lamintang (1990:314), mengatakan  tentang medepleger adalah  orang  yang  mempunyai niat  sama  dengan  niat  orang  lain,  sehingga  mereka  sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.  Berarti  adanya  kesamaan  niat  antara medepleger dan pleger serta doen  pleger .  Menurut  EY.  Kanter  dan  SR.  Sianturi (2002:344)  tentang medepleger ini  sama-sama  melakukan  tindak pidana.  Tindak  pidana  yang  dilakuan  sama-sama  memiliki  niat untuk  melakuan  tindak  pidana  dikarenakan  kerja  sama  yang dilakukannya itu secara sadar.

## 4. Membujuk atau menggerakkan ( uitlokking )
Membujuk  suatu  tindak pidana  disebut dengan uitlokking atau uitlokken sedangkan  yang  membujuk  melakukan  tindak pidana  itu  disebut  dengan uitlokker .  Orang  yang  sengaja menganjurkan  (penganjur)  disebut  juga  sebagai  ( auctor intellectualis )  seperti  orang  yang  menyuruh  melakukan  ( doen pleger ), yaitu tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi
melalui  orang  lain.  Andi  Hamzah  (2012:581-584)  menjelaskan mengenai uitlokker ditafsirkan sebagai pemancing, beliau katakan hanya  perbuatan  yang  sengaja  dipancing  sajalah  yang  dapat dipertanggungjawabkan  pidana  kepadanya.  Menurut  H.A.K. Moch.  Anwar  (1981:32),  Membujuk  atau  menganjurkan  atau menggerakkan ( uitlokking ) adalah setiap perbuatan seseorang yang membujuk  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang dilarang  atau  diancam  dengan  hukuman,  membujuk  yang dilakukan  harus  digunakan  dengan  cara-cara  atau  daya  upaya setidaknya dua pihak yaitu pihak yang membujuk dan pihak yang terbujuk dimana pihak yang membujuk melakukan bujukan untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Pendapat kedua  ahli  hukum  itu  berbeda  namun  pendapat  Andi  Hamzah mengenai perbuatan yang dipancing tidak hanya yang dipancing saja yang dihukum tetapi juga yang Membujuk.
2.  Pertanggungjawaban  Pidana  bagi  Pelaku  Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut juga  dengan Teorekenbaardheid atau criminal  responsibility ,  yang menjurus kepada pemidanaan pelaku yang dengan maksud untuk menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.  Pertanggungjawaban  pidana  itu  sendiri  adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, pada dasarnya adanya tindak pidana adalah asas legalitas “ nullum delictum  sine  previa  lege  poenali ”  sedangkan  dasar  dapat dipidananya  pembuat  adalah  asas  kesalahan  (Mahmud  Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, 2010:34).
Ketentuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan  apabila  ia  tidak  mampu  bertanggung- jawab. Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia
melakukan  suatu  perbuatan  tersebut  (R.  Ahchmad  Soema  Di Pradja, 1982:246). Pertanggungjawaban masing-masing dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan,  dimana  masing-masing  pihak  berdiri  sendiri  dan masing-masing  pihak  memenuhi  seluruh  unsure  (H.A.K.  Moch. Anwar, 1981:39).
Sanksi  pidana  diletakan  atau  diposisikan  sebagai  sanksi terakhir. Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang.  Sama  halnya  bahwa  untuk  suatu  tindak  pidana  tertentu asas Ultimum  remedium itu  mewajibkan  syarat  harus  dilakukan upaya  pemberian  sanksi  atau  hal  lainnya  sebelum  dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan. Bersimpul dari hal di  atas  sebenarnya  dapat  diartikan  bahwa  Pemidanaan  adalah merupakan alternatif terakhir bagi suatu perbuatan hukum pidana (Niniek Suparni, 2007:23).
Pasal 60 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang ketentuan peralihan dari keadaan yang berlaku sekarang menuju keadaan yang diinginkan oleh UU ini. Menurut syaefurrahman  menyoroti  kewenangan  KPI  untuk  menjatuhkan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara acara yang bermasalah, pembatasan waktu durasi  siaran,  pembekuan  kegiatan  siaran  untuk  waktu  tertentu, tidak memperpanjang maupun mencabut izin usaha
Telekomuniasi  khususnya  penyiaran.  Ketentuan-ketentuan  ini akan menjadikan KPI sebagai badan sensor dan pemberadaan yang menakutkan. Pertanggungjawaban Pemberian
sanksi administrastif  mestinya  harus  tertulis  dan  dijatuhkan  setelah pengadilan menyatakan lembaga penyiaran bersalah.

## Penutup

## 1. Kesimpulan
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) yaitu dipidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  atau  denda
paling  banyak  Rp.400.000.000,  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  yaitu penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  dan  orbit  satelit  wajib mendapatkan  izin  Pemerintah.  UU  Telekomunikasi  tidak mengatur secara jelas tentang subjek hukum pidana sehingga dari pasal  terebut  dapat  dijabarkan  unsur- unsurnya  “barang  siapa” yang  mengadung  arti  sebagai  subjek  hukum  sedangkan  unsur objektifnya  yaitu  “frekuensi”,  dimintanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tersebut adalah  oleh  si  pengguna  (Pasal  1  ayat  (11):  pengguna  adalah pelanggan  dan  pemakai)  dari  frekuensi  tersebut  tergantung  dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

## 2. Saran
1. Perlu  adanya  penyempurnaan  UU  penyiaran  dalam penafsiran, regulasi yang sistematis mengenai pengertian atau kualifikasi pencurian dalam perbuatan penggunaan frekuensi radio tanpa izin baik syarat dan prosedurnya sehingga dapat dikatakan pencurian frekuensi radio menurut  UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Perlu  adanya  sosialisasi  dari  aparat  penegak  hukum  dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatukan kepada sipelaku tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari penggunaan frekuensi radio tanpa izin Pemerintah.
3. Perlu  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  Manusia yang  telibat  di  bidang  penyiaran  dalam  mencegah  dan memberantas  penggunaan  frekuensi  radio  tanpa  izin, terutama  pada  lembaga-lembaga  penting  seperti  balai monitoring (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman

## Daftar Pustaka
Makarim,  Edmon, Sekilas  Perkembangan  Teknologi  Sistem  Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
Universitas Dharmawangsa
Wahyudi. Pengertian Radio . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996 H.A.K.  Moch.  Anwar, Beberapa  Ketentuan  Umum  Dalam  Buku Pertama KUHP , Bandung : Alumni, 1981 Simanjuntak. Pengertian Radio .,Jakarta: PT.Buku Seru, 1993 Undang-undang  Telekomunikasi  Nomor  36  tahun  1999  tentang Telekomunikasi Chazawi,  Adami, Pengantar  Hukum  Pidana  Bagian  1, Jakarta : Grafindo, 2005 Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Jakarta: Storia Grafika, 2002 Ediwarman , Penegakan Hukum Dalam Prespektif Kriminologi , Medan: Genta Publishing, 2014. Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bogor: Politeia, 2008 Mulyadi, Mahmud, Criminal Policy , Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy , Pustaka Bangsa Press, 2008 Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi , Jakarta :Sofmedia,  2010. Prakoso, Djoko, Asas-asas  Hukum Pidana di Indonesia , Yogyakarta : Liberty, 1987 Suparni, Niniek, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan , Jakarrta: Sinar Grafika, 2007 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana , cetakan I.  Jakarta : PT Rajagrafindo, 2005 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Remmelink, Jan, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari  kitab  Undang-undang  Hukum  pidana  Belanda  dan padanannya  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Pidana Indonesia , yogyakarta: Liberty, 2002 Lamintang, P.A.F. , Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung : Sinar Baru, 1990
Hamzah,  Andi, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Perkembangannya , Jakarta : Sofmedia, 2012