## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2

## Diplomasi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019- 2020 dalam Mempromosikan Program Prison Deradicalization
Rafidha Dinda Putri 1 , Arfin Sudirman* 2
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
e-mail: * arfin.sudirman@unpad.ac.id

## Abstract
Terrorism remains as an urgent and important matter to be discussed. It has been realized that a comprehensive strategy is needed to deal with what happened to the terrorist after they’re caught, since there’s a high possibility of radicalism and recruitment of new member might happen inside the prisons. Moreover, along with the increasing concern of foreign terrorist fighters and human rights issues, using merely hard approaches in dealing with terrorism is no longer sufficient, hence, Indonesia proposed  a  soft  approach  using  deradicalization  program.  This  research  attempts  to  elaborate  the details of Indonesia’s diplomacy as UNSC non-permanent member in 2019-2020 in promoting and encouraging the development of a comprehensive strategy to tackle the problems of terrorism more efficiently and effectively. Descriptive analysis with a qualitative approach was used to arrange this research, with supporting information that was gathered through interviews, official documents and repots, also other literature study. The result shows how Indonesia is using this chance to enhance its role in decision-making process on international forum and increasing its influence as a middle power country in the international community.
Keywords : Diplomacy, Deradicalization, Indonesia, Terrorism, UNSC

## Abstrak
Terorisme masih menjadi satu isu yang mendesak dan penting untuk didiskusikan. Dewasa ini, muncul  kesadaran  bahwa  strategi  yang  komprehensif dibutuhkan  untuk  menindaklanjuti para teroris yang telah tertangkap, karena ada  kemungkinan radikalisme dan perekrutan anggota dapat terjadi di dalam lapas. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran atas para pejuang teroris asing dan kepedulian atas isu hak asasi manusia, dunia internasional juga menyadari bahwa sebatas pendekatan keras saja tidak lagi memadai dalam menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan strategi yang  mencakup pendekatan lunak yang salah satunya menggunakan program deradikalisasi. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan detail diplomasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020 dalam mendorong pengembangan dan penyusunan strategi komprehensif untuk menghadapi terorisme secara lebih efisien dan efektif. Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Berbagai  informasi  pendukung  dikumpulkan  melalui wawancara,  dokumen  dan  laporan  resmi,  dan  studi  pustaka  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan bagaimana  Indonesia  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  meningkatkan  perannya  dalam  proses pengambilan keputusan di forum internasional dan meningkatkan pengaruhnya sebagai negara middle power dalam komunitas internasional.
Kata Kunci : Diplomasi, Deradikalisasi, Dewan Keamanan PBB, Indonesia, Terorisme

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Terorisme  selalu  menjadi  topik panas  dalam  perbincangan  dunia  sejak berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa 11 September  2011  semakin  mengukuhkan terorisme sebagai kenyataan yang memang harusnya  dihadapi  dan  ditanggulangi bersama-sama, sebab bahkan negara adidaya pun dapat menjadi target utamanya (Männik, 2009: 152-153). Peristiwa tersebut  juga  mengubah  perspektif  global mengenai ancaman terorisme dan langkah- langkah  serta  alat  yang  diperlukan  untuk mencegah  dan  menanggulanginya.  Meski instrumen  multilateral  untuk  melawan terorisme  telah  ada  sejak  tahun  1960-an, jangkauan dan potensi jaringan teroris yang terus berkembang dianggap sebagai ancaman baru.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir, jaringan  teroris  telah  berkembang  dengan sangat  pesat,  Banyak  kelompok  maupun teroris individu yang dewasa ini beroperasi menggunakan minim dan rapuhnya pertahanan  di  perbatasan  dan  sistem internasional yang saling berhubungan. Hal tersebut  memudahkan  mereka  dalam menjangkau  tiap-tiap  sudut  dunia.  Walau beberapa  masih  tetap  berfokus  pada dinamika  politik  nasional,  tidak  sedikit yang  telah  berusaha  untuk  mempengaruhi perubahan  global  (CFR,  2011).  Melansir dari  Indeks  Terorisme  Global  (2018), terdapat  empat  kelompok  teroris  yang paling  berpengaruh  dan  memiliki  jumlah korban  terbesar  akibat  aksi-aksi  mereka yaitu, Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL atau ISIS), Taliban, Al-Shabaab, dan Boko  Haram  ( Global  Terrorism  Index , 2018).
Dewan  Keamanan  PBB  sebagai garda  terdepan  yang  menjaga  keamanan global secara tegas menyuarakan
perlawanan  mereka  terhadap  teroris  dan aksi  terorisme.  Para  anggota  Dewan Keamanan  juga  menegaskan  pendapat mereka  mengenai  terorisme  yang  dalam segala  bentuk  dan  manifestasinya  telah menjadi  salah  satu  ancaman  yang  sangat serius  atas  keamanan  dan  perdamaian internasional.  Untuk  itu  dibuatlah  sebuah komite kontra-terorisme ( Counter-
Terrorism  Committee )  yang  bekerja  guna menaikkan  kapabilitas  Negara  Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa demi membendung  aksi  teroris  di  dalam perbatasan negara maupun lintas kawasan. Dewan Keamanan PBB juga telah memiliki sembilan  belas  instrumen  legal  mengenai best practices dan standar dalam menghadapi  terorisme  di  dalam  resolusi nomor  1373  tahun  2001  (UNSC, n.d. ). Namun  sayangnya  belum  ada  yang  secara spesifik membicarakan mengenai deradikalisasi.
Indonesia  sendiri,  usai  terjadinya kasus  pemboman  di  Surabaya  pada  tahun 2018,  segera  menetapkan  Revisi  Undang- Undang  (RUU)  Antiterorisme  yang  di dalamnya  terdapat  beberapa  perubahan yang cukup signifikan, seperti penambahan pasal  mengenai  deradikalisasi.  Kegiatan deradikalisasi dimaksudkan untuk tersangka  teroris,  terdakwa,  terpidana, narapidana  atau  mantan  narapidana  dan bertujuan  untuk  memoderasi  keyakinan mereka  agar  tidak  radikal  lagi  dan mengintegrasikan  kembali  mereka  ke dalam  masyarakat  (Ompusunggu  and Ramadhani, 2018).
Program  deradikalisasi  dibutuhkan untuk  menghilangkan  ideologi-ideologi radikal  dan  mencegah  penyebarannya  di dalam  penjara,  sebab  hal  tersebut  sangat riskan.  Deradikalisasi  sendiri  menurut Golose  adalah  suatu  bentuk  upaya  dalam menghilangkan paham-paham radikal melalui  pendekatan  interdisipliner,  seperti

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
sosial, hukum, agam, budaya dan psikologi bagi  mereka  yang  telah  terekspos  atau terpengaruhi  oleh  paham-paham  yang radikal  (Golose,  2009 :  63).  Karena sesungguhnya  terorisme  bukan  sekedar mengenai  siapa  pelakunya,  tetapi  lebih dalam  lagi,  yaitu  mengenai  ideologi, doktrin, dan keyakinan. Terlebih, terorisme bukanlah  tujuan  utama,  melainkan  sebuah metode  atau  alat/cara  yang  digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.
Dalam  menjalankan  kebijakan  dan strategi deradikalisasinya, pendekatan holistik diterapkan oleh Indonesia, dimana tahapan  dimulai  dari  hulu  ke  hilir  agar permasalahan  dapat  diatasi  hingga  ke akarnya dengan upaya pencegahan pencegahan yang bertujuan agar narapidana teroris atau  individu yang telah terpapar radikalisme meninggalkan
penggunaan
kekerasan dalam
mengikhtiarkan misi mereka serta memoderasi  paham  yang  diimani  oleh mereka agar beriringan dengan pemahaman kelompok  Islam  moderat  (BNPT,  2016). Pendekatan  yang  dilakukan  juga  bersifat persuasif  dan  humanis.  BNPT  sebagai ujung  tombak  dari  perjuangan  Indonesia melawan terorisme memiliki dua klasifikasi  dalam  merumuskan  program deradikalisasinya.  Yang  pertama  adalah program yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta pengamatan dan evakuasi. Lalu, yang kedua adalah program yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatn  melalui pembinaan kontra- radikalisme, pengamatan, dan evaluasi dan biasanya ditujukan pada mantan napiter dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan radikalisme (BNPT, 2013: 38).
Dewan  Keamanan  PBB  pun  telah mengakui keberadaan dan potensi program ini,  dan  mendorong  serta  mendukung Pemerintah  tiap  negara  untuk  menerapkan
program deradikalisasi, guna mengintegrasikan  kembali  para  mantan teroris  dan  mereka  yang  telah  terkena ajaran radikal dalam kehidupan bermasyarakat  sembari  tetap  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  (UNSC,  2017). Para  pemimpin  dari  G20  pun  telah menyuarakan keinginan mereka untuk terus bekerjasama  dan  saling  bertukar best practices kontra-terorisme, terutama perihal  program  deradikalisasi  (European Commission,  2017)  untuk  mengatasi permasalahan  terorisme,  radikalisme,  dan foreign terrorist fighter . Dan sebagai salah satu  negara  demokrasi  dan  negara  muslim terbesar,  diharapkan  Indonesia  dapat menawarkan perspektif baru dalam melawan terorisme menggunakan pendekatan  humanis  dan  nilai-nilai  Islam moderat (Natalegawa, 2010).
Rencana  ini  tentunya  sejalan  dengan arah  kebijakan  yang  terkandung  dalam Renstra  Kemenlu  Indonesia  tahun  2015- 2019.  Seperti  yang  tercantum  dalam  arah kebijakan  3  mengenai  eskalasi  peran maupun pengaruh yang telah dimiliki oleh Indonesia  sebagai  negara Middle  power dalam  dunia  internasional,  beberapa  poin mencakup mengenai meningkatkan intesifitas  kerjasama  internasional  dalam menanggulangi permasalahan yang bersifat transnasional yang mengancam perdamaian dunia dan keamanan umat manusia, seperti terorisme. Rencana ini kemudian dilanjutkan  pada  Renstra  Kemenlu  tahun 2020-2024  dalam  poin  nomor  dua  perihal arah  kebijakan  peningkatan  pengaruh kepemimpinan dan peran  Indonesia dalam kerja  sama  internasional,  serta  pada  poin nomor  tiga  mengenai  arah  kebijakan penguatan  integritas  NKRI  dan  diplomasi politik keamanan; yang mana secara khusus menyebutkan penggunaan pendekatan soft- power atau deradikalisasi dengan meningkatkan  kapasitas  pencegahan  dan deradikalisasi  serta  kerjasama  hukum

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
dengan negara mitra dalam menanggulangi terorisme (Kemlu, 2020).
Maka  berdasarkan  latar  belakang tersebut,  peneliti  pun  berkeinginan  untuk menilik dan mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana  diplomasi  Indonesia  dalam mempromosikan  program  deradikalisasi yang  menggunakan  pendekatan  humanis sebagai salah satu upaya dalam memerangi terorisme?”

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Diplomasi pada dasarnya merupakan  sebuah  kegiatan  politik,  juga unsur  utama  dari  kekuatan.  Dilakukannya diplomasi  bertujuan  untuk  memungkinkan sebuah negara mengamankan tujuan kebijakan  luar  negeri  mereka  tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum.  Oleh  karena  itu,  diplomasi merupakan sebuah wadah komunikasi antar pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan  kebijakan  luar  negeri yang  baik  melalui  perjanjian  formal. Kegiatan-kegiatan  seperti  mengumpulkan informasi.  Aktivitas  terpenting  dalam melakukan  diplomasi  adalah  negosiasi. Negosiasi  pun,  bersama  dengan  fungsi diplomasi lainnya, dapat dilakukan melalui berbagai  cara dan melalui  berbagai  wadah (Berridge, 2010: 1-3).
Di  dalam  politik  internasional, negosiasi  terdiri  atas  diskusi  antara  para perwakilan  negara  yang  ditunjuk  secara resmi  untuk  mencapai  kesepakatan  yang telah  diberi  pemerintahnya.  Zartman  dan Berman  membagi  negosiasi  dalam  tiga tahapan: pra negosiasi, formula, dan detail (Zartman  and  Berman,  1982:  ch.3).  Pra- negosiasi  dilakukan  untuk  menentukan bahwa perundingan yang substantif memang diperlukan, kemudian menyepakati  agenda  dan  prosedur  yang diperlukan  untuk  melakukan  negosiasi  itu
sendiri (Berridge, 2010: 27). Jika tahap pra negosiasi  berhasil,  yang  perlu  dilakukan selanjutnya adalah menentukan kesepakatan atas prinsip-prinsip dasar dari penyelesaian  isu  dalam  tahap  formula. Karakteristik utama dari formula yang baik adalah kesederhanaan, komprehensif, keseimbangan, dan fleksibilitas yang dapat menjamin solusi atas seluruh permasalahan utama antara pihak yang terlibat. Selanjutnya jika formula akhirnya disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, tahap akhir adalah  mencapai  kesepakatan  pada  details yang dibutuhkan.
Bagian  terakhir  merupakan  bagian yang lumayan sulit, sebab terlalu kompleks (Berridge,  2010:  44).  Hal  ini  dikarenakan tahapan  ini  memberikan  kesempatan kepada  salah  satu  atau  kedua  pihak  yang terlibat  untuk  membuat  balance  of advantage  dalam  formula  yang  telah disepakati sesuai dengan keinginan mereka (Zartman  and  Berman,  1982:  chaps  4-6). Karena sejatinya, diplomasi adalah perihal persuasi  dan  bukan  paksaan;  perihal mencari  benang  mereka,  membentuk perjanjian,  dan  mencapai  keseimbangan keuntungan  dan  manfaat  bagi  tiap-tiap pihak yang terlibat.
Organisasi internasional, khususnya  organisasi  antar  pemerintah internasional  (IGO)  telah  menjadi  wadah utama  untuk  melakukan  diplomasi  dan pengambilan  keputusan.  Mereka  kini adalah  bagian  penting  dari  pemerintahan global  yang  menyediakan  pengaturan  dan kegiatan penyelesaian masalah yang kooperatif  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  internasional.  Mereka  juga merupakan  aktor  independen  yang  terlibat dalam kegiatan diplomatik untuk menggembleng  perhatian  internasional, melaksanakan  mandat,  dan  untuk  bekerja secara langsung dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
organisasi internasional lainnya (Karns and Mingst, 2013: 143).
Ukuran  keanggotaan  IGO  berkisar dari  tiga  anggota  sampai  dengan  seratus sembilan  puluh  tiga  plus  pengamat. Sebagian besar tidak bersifat global dalam keadaan, atau lebih berfokus pada kepentingan  bersama  yang  memotivasi negara  untuk  saling  bekerjasama.  Agenda yang berkembang dari masalah internasional dimulai dari perubahan iklim sampai tentang terorisme. Dengan demikian,  kini  diplomasi  internasional lebih  banyak  terjadi  di  dan  melalui  IGO. IGO  melayani  berbagai  fungsi,  mulai  dari mengumpulkan dan menganalisis informasi dan memantau tren, memberikan layanan dan bantuan, hingga menyediakan forum untuk pengambilan keputusan antara pemerintah, dan mengadili sengketa (Karns and Mingst, 2013: 144).
Diplomasi  multilateral  memiliki beberapa  fungsi.  Yang  utama  adalah diplomasi  multilateral  berperan  sebagai “Parliament  of  Man’,  sebagai  salah  satu cara  untuk  mengetahui  apa  pendapat masyarakat dunia melalui representasi tiap- tiap  negara  dalam  forum-forum  universal. Selanjutnya,  diplomasi  multilateral  juga berfungsi untuk menetapkan tujuan aspirasional  untuk  kemanusiaan.  Lalu, yang ketiga adalah fungsi sebagai pembuat norma,  seperti  adopsi  Hak-Hak  Asasi Manusia  Universal  oleh  Majelis  Umum PBB pada tahun 1948. Selain itu, diplomasi multilateral juga berarti negosiasi perjanjian  internasional,  seperti  perihal Non-proliferasi  Nuklir  (NPT)  dan  Hukum Laut  dunia  yang  melahirkan  seperangkat aturan  mengenai  penggunaan  laut  dunia yang  menutupi tujuh  puluh persen permukaan bumi (Mahbubani, 2013: 250).
Saat  ini,  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  adalah  satu-satunya  IGO dengan ruang lingkup global dan keanggotaan  yang  hampir  universal  yang
agendanya  mencakup  isu-isu  tata  kelola yang paling luas, oleh karena itu, PBB kini menjadi  wadah  utama  untuk  melakukan diplomasi  multilateral.  Banyak  teknik pengambilan  keputusan  yang  digunakan dalam organisasi antarpemerintah meminjam  dasar  dari  parlemen  nasional, biasa  disebut  sebagai  diplomasi  parlemen, dimana  pemungutan  suara  dilakukan,  dan keputusan seringkali diambil menggunakan sistem  satu  negara/satu  suara  atau  dengan mengumpulkan  dua  pertiga  suara  dari mereka  yang hadir dan memilih dalam isu penting  di  Majelis  Umum  PBB.  Untuk cabang  khusus  PBB,  yakni  Dewan Keamanan  menggambarkan  bentuk  lain dari  pemungutan  suara  mayoritas  yang memenuhi  syarat  dengan  lima  anggota tetap  yang  masing-masing  memiliki  hak veto  harus  setuju  atau  setidaknya  tidak keberatan  dengan  keputusan  yang  diambil (Karns and Mingst, 2013: 144-145).
Diplomasi  merupakan  alat  paling ampuh,  yang  dimiliki  setiap  negara  yang berdaulat,  dalam  pertempuran  melawan isu-isu  yang  tidak  termasuk  dalam  isu keamanan  tradisional,  seperti  hak  asasi manusia,  migrasi  illegal,  perlindungan lingkungan, kejahatan terstruktur, dan tentu saja  terorisme.  Sebagai  masalah  global, terorisme telah melahirkan ancaman terhadap  seluruh  negara  melalui  operasi yang  dilakukan  oleh  kelompok  atau organisasi teroris.

## 3.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  dengan  metode  kualitatif  dalam mendeskripsikan  upaya-upaya  diplomasi yang  dilakukan  Indonesia  dalam  DK  PBB dan didukung oleh data-data yang diperoleh dari  wawancara  dengan  beberapa  pihak terkait,  dokumen  dan  laporan  resmi lembaga  terkait,  serta  studi  literatur  pada jurnal ilmiah mengenai diplomasi.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2

## 4. Pembahasan
Pada  8  Juni  2018,  Indonesia  kembali dipercayakan  untuk  mengisi  kursi  di Dewan  Keamanan  PBB  sebagai  anggota tidak  tetap  yang  mewakili  kawasan  Asia Pasifik  periode  2019-2020.  Dan  pada keanggotaannya saat ini, Indonesia memiliki empat isu prioritas untuk dibawa dan  satu  isu  spesial  yang  akan  diangkat sebagai  pembahasan.  Salah  satu  isu prioritas  Indonesia  adalah  meningkatkan upaya  kerjasama  antar  negara-negara dengan  Dewan  Keamanan  PBB  untuk memerangi  terorisme,  ekstremisme,  dan radikalisme, serta menciptakan pendeketan yang  komprehensif  untuk  menanggulangi isu-isu  tersebut  hingga  ke  akarnya. Indonesia  juga  akan  berupaya  untuk memastikan  upaya  penciptaan  perdamaian ini  agar  sejalan  dengan  pembangunan berkelanjutan  (Kemenlu,  2019).  Dalam mengokohkan  stabilitas  juga  perdamaian dunia,  maka  keanggotaan  Indonesia  di periode 2019-2020 dapat menjadi kesempatan  untuk  membuktikan  posisi sebagai pemain global yang sesungguhnya, pula  meningkatkan  daya  tawar  Indonesia yang  dapat  menjadi  kontribusi  dari meningkatnya diplomasi soft power Indonesia.
Dalam  upaya  untuk  membrantas kejahatan  transnasiona,  dibutuhkan  kerja sama  internasional. Dalam  hal  ini, pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 2009 mengenai ratifikasi konvensi
Perserikatan Bangda-Bangsa
dalam
Melawan Kejahatan Transnasional
Terorganisir.  Ratifikasi  protokol  PBB  ini adalah sebuah kewajiban, pasalnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, diiringi  dengan  perkembangan  sarana transportasi dan komunikasi berbuntut pada
lahirnya  berbagai  jenis  kejahatan  yang semakin  mudah  dalam  penyebarannya. Selain  itu,  analisis  kejahatan  terorganisasi seyogianya  membutuhkan  kerja  sama dengan  berbagai  badan  dan  negara  lain untuk  mengefektifkan  upaya  yang  akan dilakukan.Segelintir  dari  contoh  kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan yang utama, terorisme.  Konvensi  tersebut  bertujuan untuk menjadi media dalam mempermudah kerja sama antar negara  baik  dalam  upaya pencegahan kejahatan transnasional maupun dalam upaya penegakan hukumnya,  terlebih  antar  negara–negara yang  telah  meratifikasi  protokol  tersebut (Wangke, 2019).
Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan  isu  terorisme.  Jika  ditelusuri kembali, Indonesia telah banyak menghadapi serangan-serangan, yang tidak jarang  menimbulkan  banyak  korban  jiwa, yang  dilakukan  oleh  jaringan  kelompok terorisme.  Dalam  tiga  tahun  terakhir  saja, yaitu  tahun  2018-2020,  terdapat  delapan serangan terorisme di  Indonesia. Sebagian dilakukan dengan cara pemboman, dan dua di  antaranya  dilaksanakan  oleh  jaringan teroris  Jemaah  Ansharut  Daulah  yang berafiliasi  dengan  ISIS.  Ini  menunjukkan bahwa  terorisme  telah  berkembang  dan bukan  lagi  menjadi  sebuah  permasalahan tradisional  yang bersifat  domestik. Seiring dengan  berkembangnya  waktu,  serta teknologi  dan  informasi,  ini  semakin memudahkan  kelompok  teroris  untuk memperluas jaringan mereka dan merekrut anggota baru dari berbagai belahan di dunia dan  memperluas  lingkup  mereka  hingga taraf  global.  Dewasa  ini,  terorisme merupakan sebuah permasalahan transnasional yang membutuhkan kerjasama  antar  negara-negara  untuk menghadapi dan menanggulanginya.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Terlebih  dengan  adanya  isu foreign terrorist fighter atau FTF yang muncul dan marak  diperbincangkan  saat  ini.  FTF merupakan  salah  satu  penghubung  utama masyarakat  Indonesia  dengan  ISIS  dan kelompok-kelompok  terorisme  lainnya. Wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran protek kekhalifahan setelah Irak dan Suriah jatuh ke  tangan  sekutu,  WNI  yang  sebelumnya bergabung  dengan  kelompok-kelompok teroris  di  sana  pun  kemudian  mengajukan permohonan  untuk  kembali  ke  tanah  air (Setkab,  2020).  Tentu  hal  ini  banyak menuai  pro  dan  kontra,  sebab  kembalinya mereka membawa kekhawatiran terhadapa ideologi  radikal  yang  mungkin  saja  dapat mereka sebarkan di tanah air.
Dalam  menghadapi  isu  FTF  ini, pemerintah  Indonesia  sebelumnya  telah menjadi co-sponsor dari Resolusi DK PBB Nomor
2178 Tahun
2014 yang mengharuskan negara-negara untuk menghentikan,  mengadili,  merehabilitasi, dan  mengintegrasikan  kembali  para  FTF dan  mengakui  pentingnya  menangani faktor-faktor mendasar, mencakup pencegahan penyebaran  radikalisme untuk meminimalisir kesempatan untuk melakukan perekrutan anggota baru teroris, menghambat perjalanan para calon potensial FTF, menghentikan aliran dukungan finansial terhadap FTF, menekankan  toleransi  politik  dan  agama, pengembangan  ekonomi  dan  kohesi  sosial yang inklusif, mengakhiri dan menyelesaikan  konflik  bersenjata,  serta memfasilitasi  reintegrasi  dan  rehabilitasi (S/RES/2178).
Dalam
memerangi terorisme,
Indonesia  akan  terus  mengedepankan strategi
komprehensif yang mengombinasikan hard  approach melalui upaya penegakan hukum dan soft approach melalui  upaya  pencegahan,  deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan interfaith dialogue .
Selain  itu,  Indonesia  telah  mengadakan sejumlah lokakarya regional dan konferensi internasional  yang  dihadiri  oleh  banyak negara  untuk  bertukar  informasi  dan praktik-praktik  yang  baik,  serta  peluang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani isu ini (Kemenlu, 2019). Dan demi mendorong kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, Indonesia  akan  terus  mengedepankan penyebaran  toleransi  dan  pemahaman Islam  sebagai rahmatan  lil  alamin, pengembangan  ketahanan  masyarakat  dan penguatan  kohesi  sosial,  pengembangan kapasitas  bagi  aparat  di  lapas  dan  pusat rehabilitasi  dan  peningkatan  koordinasi antar  pemerintah  pusat/daerah,  menjamin keselamatan WNI di luar negeri agar tidak menjadi  korban  aksi  kekerasan  ekstremis kanan  yang  dimotivasi  oleh  intoleransi beragama  dan  rasisme,  menjamin  agar ruang  siber  tidak  disalahgunakan  oleh teroris melalui penyebaran narasi toleransi, edukasi dan lain-lain.
Pengembangan  kebijakan,  legislasi, dan  program  atau  kegiatan  di  bidang penanggulangan  terorisme  terus  diperkuat dengan  melibatkan  seluruh  komponen masyarakat.  Penguatan pada aspek hukum dibuktikan  dengan  disahkannya  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2018  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 9  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pendanaan Terorisme  serta  pembentukan  sejumlah satgas penanggulangan terorisme. Berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk menecagh  dan  memerangi  terorisme  juga dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
Salah  satu  cara  yang  telah  dilakukan oleh  Indonesia  dalam  mencegah  dan memerangi  terorisme  di  bawah  naungan PBB adalah dengan mengimplementasikan empat  pilar  dari United  Nations  Global

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Counter-Terrorism
Strategy yang tercantum dalam Plan of Action (A/RES/60/288) yang membicarakan mengenai  kondisi  yang  kondusif  bagi penyebaran  terorisme,  langkah-langkah pencegahan  dan  pemberantasan  terorsime, pengembangan  kapabilitas  nasional  untuk mencegah  dan  memerangi  terorisme,  dan tahapan  untuk  memperkuat  peran  sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini, serta  langkah-langkah  yang  dibutuhkan untuk  memastikan  bahwa  hak  manusia dalam penerapannya tetap dijunjung tinggi dan  bersifat  mendasar  dalam  memerangi terorisme  (UNGA,  2006)  adalah  dengan menerapkan program deradikalisasi, dengan  menekankan  isu  pada  poin  kedua dan keempat. Program deradikalisasi  yang dilakukan  oleh  Indonesia  cukup  unik dengan menekankan pada sisi humanis, dan dilakukan  dalam  empat  tahapan,  yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta pengamatan dan evaluasi usai reintegrasi ke masyarakat.
Deradikalisasi  berupaya  untuk  melawan daya tarik ideologi radikal dengan berfokus pada pencegahan radikalisasi dan rekrutmen  di  dalam  pusat  penahanan  (El- Said, 2017:93).
Pendekatan
lunak terhadap penanggulangan terorisme seperti program deradikalisasi  sangatlah  penting,  sebab peningkatan  keamanan  saja  tidak  cukup dan  penggunaan  pendekatan  keras  hanya akan  membuat  napiter  semakin  berpegang teguh  kepada  ideologi  radikal  mereka  dan semakin  menentang  pemerintah.  Untuk melemahkan  kelompok  dan  jaringan terorisme,  maka  program  deradikalisasi juga dapat digunakan untuk menekan angka perekrutan  anggota  baru,  terutama  saat berada  di  dalam  lapas.  Untuk  mencegah penyebarannya,  perlu  dipahami  alasan dibalik  mengapa  para  napiter  menganut kepercayaan dan ideologi  radikal tersebut, daripada  hanya  sekadar  melenyapkan
setiap  teroris  yang  terlihat.  Aufrey  Kurth Cronin meninjau sejarah organisasi teroris yang ditinggalkan dan menguraikan alasan berakhirnya  mereka.  Di  antara  alasan tersebut salah satunya adalah ketika terjadi kegagalan  transisi  antar  generasi.  Hal  ini semakin menunjukkan pentingnya deradikalisasi  di  kalangan  generasi  muda dan  napiter.  Untuk  mengefektifkan  upaya anti-terorisme  dan  menggagalkan  transisi generasi  dalam  kelompok  teroris,  maka penting  untuk  melemahkan  ideologi  yang menjadi fondasi agar dapat mendiskreditkan kelompok tersebut (Cronin, 2009).
Indonesia pun telah menyadari potensi jangka panjang yang dimiliki oleh program deradikalisasi,  mengangkatnya  sebagai salah  satu  topik  diskusi  pada  pertemua Arria Formula yang dihost bersama dengan Belgia,  Indonesia  melakukan  diplomasi untuk  mengenalkan  ide  perihal  program deradikalisasi dengan membahas mengenai pengelolaan  risiko  terhadap  narapidana teroris  dan  membagikan  cerita  sukses mengenai penerapan program deradikalisasi.
Arria  Formula  adalah  sebuah  bentuk pertemuan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB yang  bertujuan  untuk  membahas  suatu  isu yang dianggap kompleks dan memerlukan terobosandengan memperkenalkan narasumber dalam dialog bersifat interaktif. Sesi  tukar  pengalaman  dan  informasi tersebut  diketuai  oleh  Direktur  Jendral Pemasyarakatan  (PAS)  Kemenkumham Indonesia, Dr. Sri Puguh Budi Utami, yang menjabarkan mengenai berbagai pendekatan  dan  pengelolaan  narapidana teroris  di  dalam  penjara  yang  dilakukan dengan  bekerja  sama  dengan  berbagai pihak,  seperti  pemuka  agama,  penyintas serangan  bom,  bahkan  eks-teroris  yang berhasil  dideradikalisasi  sebelumnya  juga dilibatkan  dalam  prosesnya.  Di  dalamnya mencakup pula beragam program

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
pelatihan,  seperti  kewirausahaan  dan manajemen  kehidupan  yang  dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali potensi para napiter sehingga mereka dapat berinteraksi dengan normal kembali di tengah masyarakat  usai  menyelesaikan  hukuman mereka.  Penekanan  juga  diberikan  pada pentingnya  hubungan  yang  sehat  dan positif antara petugas, pamong, dan napiter selama  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi. (PTRI New York, 2019).
Dengan  ini  Indonesia  menggunakan fungsi  diplomasi  sebagai  Parliament  of Man  yaitu  dengan  merepresentasikan  isu yang  dianggap  mendesak  dan  perlu dibahas. Dengan dukungan negara lainnya isu  ini  dapat  diangkat  untuk  mengetahui bagaimana tanggapan atau pendapat masyarakat  dunia melalui para perwakilan negara  yang  hadir  pada  forum.  Serta menetapkan tujuan aspirasional kemanusian  menyangkut  para  FTF  dan keamanan  serta  kedamaian  masyarakat dunia atas isu terorisme.
Indonesia  sendiri  sebenarnya  sudah memiliki  dasar  hukum  yang  cukup mumpuni dalam menghadapi isu penanggulangan terorisme, khusunya mengenai  rehabilitasi,  deradikalisasi,  dan reintegrasi,  yang  dimuat  dalam  UU  No.  5 Tahun 2018 Pasal 43D. Pada pasal tersebut telag  didefinisikan  apa  aitu  deradikalisasi, siapa  saja  yang  dapat  menjalani  program tersebut,  bagaimana  program  tersebut dilaksanakan,  serta  tahapan-tahapannya. BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan,  Kementerian  Agama, Organisasi Masyarakat dan lain sebagainya saling bahu-membahu dalam melaksanakan program  deradikalisasi,  rehabilitasi,  dan reintegrasi tersebut (Golose, 2009:170).
Ada  beberapa  momentum  yang  dapat digunakan  sebagai  ajang  untuk  mencari dukungan  adopsi  dan  menyusun  kerangka kerja  sama  implementasi  deradikalisasi  di
masa yang akan datang, seperti Pertemuan Pakar Regional yang diselenggarakan pada bulan  Februari  2020  yang  membahas mengenai  strategi  komprehensif  yang ditujukan  untuk  penuntutan,  rehabilitasi, hingga  reintegrasi  bagi  orang-orang  yang diduga  memiliki  sangkut-paut  dengan teroris  atau  kelompok  teroris.  Acara  ini mengundang  sekitar  60  ahli  yang  datang dari  kelima  Negara  Anggota  PBB  di  Asia Tenggara. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu  Komite  Kontraterorisme  PBB dan berbagai badan lainnya yang berada di bawah naungan PBB untuk mengumpulkan informasi  terkait  praktik  yang  ada  serta standar  yang  relevan  guna  membantu Negara  Anggota  dalam  mengembangkan dan  mengimplementasikan  strategi  PRR yang komprehensif dan memang dirancang secara  khusus.  Dengan  itu,  Indonesia kembali  menegaskan  perannya  dalam upaya  penanggulangan  terorisme,  baik  di tingkat  kawasan  maupun  internasional (Kemenlu, 2020).
Selain  itu,  atas  konsep whole  of government yang  melibatkan  organisasi masyarakat  dan  serangkaian  lembaga pemerintahan  dalam  proses  pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme  dan  konsep whole  of  society yang diterapkan Indonesia dengan melibatkan penyintas dan organisasi masyarakat madani dalam upaya penanggulangan terorisme melalui menerapkan program deradikalisasi menuai apresiasi dari delegasi-delegasi  PBB kepada  Indonesia  pada Joint  High  Level- Visit (JLHV)  yang  diselenggarakan  pada 27-28  Februari  2020  di  Jakarta  (Kemlu, 2020).
Dengan  mempromosikan  program deradikalisasi yang menjunjung tinggi hak- hak  asasi  manusia  seperti  yang  dimiliki oleh  Indonesia,  Dengan  begitu  juga  dapat dibuktikan upaya Indonesia dalam menegakkan HAM selama masa

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
keanggotaannya sebagai bagian dari Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB  pada periode
2020-2022. Juga dengan bergabungnya  Indonesia,  Indonesia  dapat semakin meningkatkan
peran kepemimpinannya  terutama  dalam  forum internasional, meningkatkan kinerja Indonesia  dalam  pengambilan  keputusan internasional dalam berbagai isu perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L. P. Marsudi pun  menyerukan  bahwa  perlindungan masyarakat sipil harus menjadi fokus utama dari DK PBB (Kemenlu, 2019). Pemerintah Indonesia sendiri sudah cukup vokal dalam upayanya  untuk  melindungi  warga  negara Indonesia,  yang  berada  baik  di  dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Seperti  dalam  kasus  FTF,  pemerintah tengah menyusun strategi untuk kepulangan  anak-anak  yang  turut  terbawa oleh  orangtua  mereka  masuk  dalam organisasi  terorisme  di  Suriah  dan  Irak dengan cara mengidentifikasinya kasus per kasus  untuk  tetap  menjamin  keselamatan masyarakat  di  dalam  negeri  pula  (CNN Indonesia, 2020).
Berbagai  kontribusi  positif  Indonesia lainnya  untuk United  Nations  Global Counter-Terrorism  Strategy (UNGCTS) juga  dibahas,  termasuk  mengenai best practice Indonesia  dalam  pencegahan  dan penanggulangan terorisme, termasuk implementasi strategi Penuntutan,
Rehabilitasi,  dan  Reintegrasi  (PRR)  dan strategi penanggulangan pendanaan terorisme  melalui financial  intelligence , dan potensi kerja sama untuk UN Counter Terrorism  Week di  bulan  Juni  mendatang.
Kegiatan  ini  untuk  pertama  kalinya  turut menghadirkan  tiga  kepala  institusi  dalam bidang  kontra-terorisme,  yaitu  (i)  Mr. Vladimir Voronkov, Under-Secretary- General  of  the  United  Nations  Office  of Counterterrorism (UNOCT);  (ii)  Ms. Michèle  Coninsx, Assistant  Secretary-
General  and  Executive  Director  of  the Counter-Terrorism  Committee  Executive Directorate (CTED); dan (iii) Watapri New York,  sebagai  Ketua  Komite  Sanksi  1267 (Dir. KIPS, 2020).
Indonesia juga telah memberi pernyataan yang tegas untuk terus berperan sebagai  fasilitator  dialog  dan  konsultasi guna  menjembatani  beragam  perbedaan kepentingan yang lahir di antara lima belas negara  yang  tergabung  dalam  Dewan Keamanan  PBB  (Watapri,  2019),  seperti yang  dilakukan  Indonesia  pada  bulan November  ketika  dilaksanakannya  retreat pertama Dewan Keamanan PBB di Bali. Ini merupakan  salah  satu  bentuk  diplomasi lunak  yang  bertujuan  untuk  membentuk kerja  sama  dan  membangun  koalisi.  Pada acara retreat yang sama Direktur Keamanan Internasional  dan  Perlucutan  Senjata Kementerian Luar Negeri RI juga mengadakan  konsultasi  dengan  Amerika dan Vietnam untuk memperkuat koordinasi dan  mencari  dukungan  dengan  membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta Indonesia  dan  Vietnam.  Salah  satu pembahasan  yang  dibicarakan  adalah mengenai  isu  penanggulangan  terorisme, mengingat  isu  tersebut  akan  diangkat sebagai  isu  utama  dalam  Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2020.  Peran  Indonesia  dan  Amerika  pun cukup  sentral  dan  penting  dalam  isu terorisme  di  dalam  Dewan  Keamanan, karena Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme dan Amerika merupakan juru  pembahasan  isu  terorisme  di  Dewan Keamanan PBB (Dir. KIPS, 2019).
Selanjutnya,  beberapa  negara  dalam pertemuan  DK  PBB  ke-8716  mengenai ancaman  ISIS  dan  terorisme  terhadap perdamaian  dan  keamanan  internasional, telah  menyatakan  persetujuan  bahwa deradikalisasi merupakan hal yang penting, karena  tidak  ada  pertarungan  yang  dapat

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
dimenangkan hanya dengan mengandalkan jalur militer saja, termasuk dalam memerangi terorisme. Ini ada hubungannya pula dengan isu Foreign Terrorist Fighter yang tengah santer dibicarakan. Kerja sama komunitas  internasional  dibutuhkan  untuk menghadapi permasalahan ini untuk menghindari  lahirnya  pengungsi  internal dan  lonjakan  pengungsi  yang  tidak terkendali yang dapat berpotensi menyebarluaskan  ideologi  radikal  mereka yang  condong  menggunakan  kekerasan  di negara asal. Komunitas internasional harus mempromosikan  cara  resolusi  damai  dari masalah  seperti  terorisme,  melalui  media interfaith-dialogue , memperkuat pendidikan bagi generasi muda, meningkatkan  lapangan  dan  kesempatan kerja,  mempromosikan  inklusi  sosial  dan menghilangkan pengaruh ideologi ekstremis.  Negara-negara  anggota  harus saling  bahu-membahu  dalam  membangun kapasitas
kontra-terorisme dan deradikalisasi  yang  mumpuni  (UNSC, 2020).
Namun, pendekatan pada tiap individu dalam  program  deradikalisasi  berbeda- beda,  dan  hal  ini  menjadi  tantangan  dan hambatan  tersendiri.  Untuk  itu  Indonesia masih  membutuhkan  bantuan  dari  negara maupun  pihak-pihak  lain  untuk  mencari best  practice dari  program  deradikalisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dasar bagi  negara-negara  lainnya  yang  ingin menjalankan  program  tersebut  di  negara mereka  sendiri,  Tentunya  tetap  dengan melihat  dan  menyesuaikan  kembali  prihal kapabilitas, kapasitas, dan kesiapan masing-masing  negara  dalam  menerapkan program deradikalisasi mereka.
Repatriasi  pun  bukanlah  sesuatu  yang mudah untuk dilakukan, terdapat rangkaian langkah-langkah  yang  harus  dilakukan guna  menekan  tingkat  ancaman  hingga seminim  mungkin.  Dimulai  dari  tahap pengidentifikasian untuk memastikan asal-
usul dan kebenaran kewarganegaraan para FTF,  sebab  jika  mereka  sudah  memasuki wilayah  suatu  negara  namun  ternyata bukanlah warga negara tersebut, akan sulit untuk  mengembalikan  mereka  kembali. Dalam  kasus  repatriasi  WNI,  pemerintah Indonesia  dapat  bekerja  sama  dengan pemerintah  Suriah  dan  Irak.  Resolusi  DK PBB  2170  juga  dapat  digunakan  sebagai rujukan  kepada  semua  Negara  Anggota untuk  mengambil  tindakan  nasional  untuk menekan aliran FTF yang hendak pergi dan bergabung  dengan  jaringan  terorisme, membawa  mereka  ke  pengadilan,  dan memberikan  sanksi  sesuai  dengan  hukum internasional  yang  berlaku,  pun  tetap dengan  menggarisbawahi  tanggungjawab utama tiap Negara Anggota untuk melindungi warga negara mereka di dalam wilayah mereka masing-masing.
Maka  dari  itu,  dibutuhkan  kerja  sama dalam  mengembangkan  dan  menemukan good practices dalam bidang deradikalisasi untuk  menghadapi  isu  ini  agar  dapat dilaksanakan  dengan  lebih  efisien  dan efektif  sesuai  dengan  Resolusi  DK  PBB 2396 Tahun 2017 yang menyerukan Negara Anggota untuk mengambil tindakan dalam bidang  keamanan  perbatasan  dan  berbagi informasi mengenai langkah-langkah peradilan  dan  kerja  sama,  dan  strategi penuntutan,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi (PRR)  (S/RES/2396).  Dengan  begitu, negara-negara  lain  dapat  menerapkan program  yang  sama  untuk  menanggulangi permasalahan  terorisme  di  negara  mereka sendiri.  Sehingga  program  tersebut  tidak hanya  akan  dibebankan  kepada  negara pengirim  FTF  namun  juga  negara  host konflik  tempat  di  mana  markas  utama sebagian besar kelompok terorisme berada. Program  deradikalisasi  memiliki  potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintahan di dunia. Manifestasi, bentuk,  dan  metode  yang  digunakan  oleh jaringan kelompok teroris terus

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
berkembang dan semakin mengancam baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada tingkat  regional  maupun  internasional. Evolusi ancaman menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, kolaboratif,  dan  inklusif  antar  negara  dan aktor non-negara untuk menanggulanginya.
Kesempatan  ini  juga  memungkinkan Indonesia  untuk  berbagi  dan  menerapkan perspektifnya dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Dasasila Bandung dan polugri  bebas  aktif.  di  dalam  upaya penanggulangan  terorisme  dalam  tahap internasional  (Kemenlu,  2019).  Paling utama,  kepentingan  nasional  Indonesia yaitu menjalankan mandate dari UUD 1945 untuk  melindungi  segenap  tumpah  darah dan  berpartisipasi  dalam  melaksanakan ketertiban dunia.
Strategi  pendekatan  lunak  dalam menghadapi  terorisme  ala  Indonesia  ini telah disampaikan pada
publik internasional  dalam  berbagai  macam pertemuan  dan  acara,  seperti  di  PBB,  Uni Eropa,  ASEAN,  juga  di  forum-forum internasional  lainnya.  Keberhasilan  ini mungkin merupakan salah satu alasan yang menyebabkan
Indonesia
dapat memenangkan kursi di keanggotaan Dewan
Hak  Asasi  Manusia  PBB  periode  2020- 2022 (Damarjati, 2019). Masuknya Indonesia dapat menggunakan dan memanfaatkan keanggotaannya untuk mewujudkan  beberapa  target  pemerintah yang  belum  tercapai,  salah  satunya  untuk menyusun  strategi  komprehensif  untuk menghadapi  isu  terorisme  agar  dapat diatasi.  Indonesia  yang kini memiliki nilai tawar lebih dari sebelumnya di mata dunia dengan  status keanggotaannya  dapat mengangkat agenda ini dan meloloskannya menjadi sebuah resolusi.
Selain  itu,  terpilihnya  Indonesia  kali ini  juga  diharapkan  dapat  memperbesar peluang untuk mendorong adanya
reformasi  dalam  Dewan  Keamanan  PBB agar  menjadi  lebih  inklusif  lagi,  terutama dalam  aspek  working  method.  Sebab Indonesia  sebelumnya  telah  memiliki pencapaian yang patut dibanggakan dengan keberadaan  Wisnumurti  Guidelines  yang dijadikan sebagai panduan proses pemilihan  Sekjen  PBB  sejak  tahun  1996 (Kemenlu,  2020).  Prioritas  diplomasi Indonesia selama menjabat sebagai anggota tidak  tetap  DK  PBB  didasarkan  atas kepentingan nasional dan kawasan berbasis pada  kerjasama  multilateral.  Hal  ini  tentu tidaklah  mudah  karena  dinamika  politik internasional,  pun  di  dalam  DK  PBB  itu sendiri  yang  dapat  terus  berubah-ubah sehingga menjadi  tantangan sendiri. Maka dari  itu,  Indonesia  harus  lebih  aktif  lagi dalam menggunakan pengaruh dan modalitasnya.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Ancaman  terorisme  terasa  semakin nyata dari hari ke hari, berbagai aksi  yang menelan  banyak  korban  terus  terjadi. Hancurnya  satu  kelompok  terorisme  tidak menjamin  bahwa  ancaman  terorisme  akan berkurang,  sebab  dewasa  ini  anggota kelompok terorisme telah tersebar di mana- mana.  Untuk  itu,  program  deradikalisasi yang berfokus untuk menghapuskan pandangan  radikal  yang  dimiliki  seorang individu  dicanangkan  untuk  menghadapi dan menanggulangi persebaran radikalisme dan terorisme, terutama mengenai persebarannya di dalam lembaga pemasyarakatan.
Sesuai  amanat  UUD  1945  untuk mendukung  tercapainya  ketertiban  dan perdamaian dunia, Indonesia sebagai salah satu  negara  yang  telah  memiliki  dan menjalankan  program  deradikalisasinya

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
sendiri, turut memanfaatkan kesempatannya  sebagai  salah  satu  negara yang  terpilih  sebagai  anggota  tidak  tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 untuk mempromosikan penggunaan program  deradikalisasi  dalam  menghadapi isu  radikalisme  dan  terorisme  sebagai inisiatif  baru.  Kesempatan  ini  juga diharapkan dapat  meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power  di  dunia  internasional,  pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, serta promosi  serta  pemajuan  demokrasi  dan HAM,  sesuai  dengan  arah  kebijakan  dan strategi  Kementerian  Luar  Negeri  yang dikutip dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI 2015-2019.
Jelang  presidensinya  pada  bulan Agustus/September  2020  nanti,  Indonesia telah  aktif  melakukan  berbagai  macam diplomasi guna mengangkat isu deradikalisasi  dalam  forum-forum  PBB. Baik  dalam  pertemuan  formal  maupun tidak  formal,  seperti  pada  Arria-Formula yang  secara  khusus  membahas  mengenai radikalisasi di penjara dan mempromosikan kebijakan  rehabilitasi  dan  reintegrasi  bagi para  napiter.  Indonesia  bersama  UNODC juga  tengah  mengembangkan  pedoman untuk  membangun  sistem  manajemen insiden  kritis  dan  meningkatkan  pegawai lapas  untuk  mengatasi  kekurangan  dalam menghadapi napiter.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, upaya diplomasi Indonesia telah menunjukkan  hasil  dengan  munculnya negara-negara lain yang semakin vokal atas kesetujuan  mereka  mengenai  kebutuhan akan  adanya  best  practices  dan  strategi komprehensif.  Meski  belum  ada  resolusi resmi  yang  secara  spesifik  membahas mengenai  program  deradikalisasi,  namun menilik  dari  presidential  statement  dan beberapa  laporan  lainnya,  seperti  pada laporan  kesepuluhnya  mengenai  ancaman yang ditimbulkan ISIL terhadap keamanan
dan perdamaian internasional yang mendorong Negara Anggota untuk mengembangkan  program  rehabilitasi  dan reintegrasi  yang  selaras  dengan  prioritas nasional masing-masing
dalam menghadapi isu terorisme, dapat disimpulkan  bahwa  Dewan  Keamanan PBB  sendiri  mendukung  penuh  adanya program  deradikalisasi  yang  merupakan bagian dari Strategi Komprehensif Penuntutan,  Rehabilitasi,  dan  Reintegrasi Pelaku  dan  Terduga  Teroris.  Sejalan dengan  dukungan  ini,  sebuah  kemajuan telah  dicapai  melalui  pendekatan  nasional untuk  rehabilitasi  dan  reintegrasi  dalam mengimplementasikan Stabilisasi, Pemulihan, dan Ketahanan Daerah Strategi, dan Ketahanan Daerah Strategi di wilayah Danau  Chad,  dengan  dukungan  entitas PBB.
Indonesia akan mengangkat isu terorisme sebagai isu utama untuk dibahas pada masa presidensinya yang kedua nanti, diharapkan kesempatan ini dapat digunakan untuk membentuk dan meloloskan  sebuah  resolusi  konkrit  yang dapat menjadi dasar dan kiblat bagi Negara Anggota dan negara-negara lainnya dalam menerapkan  Penuntutan,  Rehabilitasi,  dan Reintegrasi  terhadap  para  tersangka  dan terduga  terorisme  dengan  efektif  dan efisien. Jika hal ini terlaksanakan, maka hal tersebut  secara  tidak  langsung  juga  akan membuktikan keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya di level internasional.
5.2 Saran

## 5.2.1 Saran Teoritis

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Fenomena  yang  diteliti  dalam penelitian ini, yaitu terorisme dan diplomasi,  merupakan  salah  satu  objek kajian  utama  dalam  studi  Hubungan Internasional.  Isu  terorisme  dan  upaya penanggulangannya memang telah dibahas sejak  lama,  namun  dengan  semakin meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan hak  asasi  manusia,  maka  lahirlah  sebuah upaya dalam menghadapi para teroris yang dalam  penerapannya  tetap  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Salah  satunya adalah  dengan  deradikalisasi.  Indonesia telah  mendorong  agar  topik  ini  dibahas dalam forum-forum Dewan Keamanan.
Namun,  dikarenakan  penelitian  ini dilakukan sebelum masa presidensi Indonesia  yang  kedua,  yang  mana  isu terorisme akan diangkat sebagai salah satu isu  utama,  maka  untuk  mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, dibutuhkan data yang lebih komprehensif dan aktual lainnya untuk  menganalisa keberhasilan diplomasi yang dilakukan
Indonesia dalam menggalakkan program deradikalisasi hingga  masa  jabatannya  sebagai  anggota tidak  tetap  Dewan  Keamanan  PBB berakhir.

## 5.2.2 Saran Praktis
Di  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2018,  perihal  upaya  deradikalisasi telah  diatur  dalam  Pasal  43D  untuk memberantas  tindak  pidana  terorisme melalui aspek pencegahan dengan melibatkan  lembaga  atau  kementerian terkait, pula masyarakat
dan dikoordinasikan  dengan  Badan  Nasional Penanggulangan
terorisme, ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah memiliki  landasan  yang  kuat  dalam
menerapkan program deradikalisasi. Selain itu,  perihal  kesiapsiagaan  nasional  pun telah  dijabarkan  dalam  Pasal  43B,  hal  ini dapat  juga  dijadikan  sebagai  salah  satu acuan  dan  dasar  pengambilan  sikap Indonesia mengenai isu repatriasi para eks- ISIS.
Peningkatan  kemampuan  aparatur yang berurusan langsung dengan tersangka teroris, diiringi dengan peningkatan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk memastikan  bahwa  Indonesia  mampu menampung  para  eks-ISIS  jika  memang repatriasi akan dilakukan. Koordinasi antar lembaga terkait harus jelas untuk memastikan kebenaran informasi yang ada. Kemudian, masyarakat yang menjadi salah satu  organ  vital  dalam  terlaksananya deradikalisasi  dan  reintegrasi  harus  turut diberdayakan  untuk  memastikan  program dapat berjalan dengan sukses.

## Daftar Pustaka
Berridge,  G.  R.,  Keens-Soper,  M.,  &  Otte,  T. (2001). Diplomatic  Theory  from
Machiavelli  to  Kissinger. New  York: Palgrave. BNPT. (2016, December). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - ISIS. Retrieved September 29,  2019,  from  Belmawa  Ristekdikti: https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/12/Strategi-
Menghadapi-Paham-Radikalisme- Terorisme.pdf CNN Indonesia. (2020, February 25). Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di  Luar  Negeri .  Retrieved  from  CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20200225163222-20- 477996/yasonna-data-terbaru-ada- 1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri Council  on  Foreign  Relations.  (2011,  August 31). The Globall Regime for Terrorism . Retrieved  from  Council  on  Foreign Relations:

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
https://www.cfr.org/report/global- regime-terrorism Cronin,  A.  K.  (2009). How  Terrorism  Ends: Understanding the Decline and Demise  of  Terrorist  Campaigns. Princeton: Princeton University Press. Damarjati,  D.  (2019,  December  6). Suhardi Alius: Jerman Pelajari Deradikalisasi Terorisme  Ala  RI .  Retrieved  from DetikNews: https://news.detik.com/berita/d- 4811777/suhardi-alius-jerman- pelajari-deradikalisasi-terorisme-ala- ri/2
Direktorat  KIPS.  (2019,  November  27).
Perkuat  Koordinasi  dengan  Negara DK  PBB,  Indonesia  Temui  AS  dan Vietnam . Retrieved from Kementerian Luar  Negeri  Republik  Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/823/ berita/perkuat-koordinasi-dengan- negara-dk-pbb-indonesia-temui-as- dan-vietnam Direktorat  KIPS.  (2020,  March  02). Bahas
Kontribusi  Indonesia  dalam  Counter Terrorism, Wamenlu RI Temui Delegasi  PBB  pada  Joint  High  Level Visit (JLHV) bidang Counter- Terrorism  di  Jakarta .  Retrieved  from Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/1099 /berita/bahas-kontribusi-indonesia- dalam-counter-terrorism-wamenlu-ri- temui-delegasi-pbb-pada-joint-high- level-visit-jlhv-bidang-counter- terrorism-di-jakarta El-Said, H. (2017). Deradicalization Experiences  in  Europe  and  the  Arab World. IEMed Mediterranean Yearbook 2017 , 93-99.
European  Commision.  (2017).  G20  Leaders' Statement  on  Countering  Terrorism.
Hamburg: European Commision.
Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme,  Humanis,  Soul  Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta:
Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian.
Institute  for  Economics  and  Peace.  (2018).
Global  Terrorism  Index. Institute  for
Ecnomics and Peace.
Karns,  M.  P.,  &  Mingst,  K.  A.  (2013).
International Organization
and Diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, The Oxford Handbook of Modern  Diplomacy (pp.  143-155).
Oxford: Oxford University Press. Kementerian Luar Negeri. (2020, January 30). Indonesia Serukan Persatuan Melawan Terorisme dan Konflik dalam Dunia  Islam  di  Konferensi  PUIC  ke- 15 .  Retrieved  from  Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/1006 /view/indonesia-serukan-persatuan- melawan-terorisme-dan-konflik- dalam-dunia-islam-di-konferensi-puic- ke-15
Kementerian Luar Negeri. (2020, February 04). Rangkaian Kegiatan Menuju Presidensi DK PBB, Indonesia Selenggarakan Pertemuan Pakar Regional Menghadapi Tantangan Terorisme . Retrieved from Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/1018 /berita/rangkaian-kegiatan-menuju- presidensi-dk-pbb-indonesia- selenggarakan-pertemuan-pakar- regional-menghadapi-tantangan- terorisme Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019,  May  24). Indonesia  Foregn Minister:  Civilians  Protection  Should Be the Focus of UN Security Council . Retrieved  from  Ministry  of  Foreign Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/323/ berita/indonesian-foreign-minister- civilians-protection-should-be-the- focus-of-un-security-council
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). Indonesia Membership on the UN Security Council . Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/ halaman_list_lainnya/indonesian-

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
membership-on-the-un-security- council
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019,  May  21). Indonesia  Pimpin Upaya  Penanggulangan  Terorisme dan  Pencegahan  Penyebaran  Senjata Pemusnah Massal di Dewan Keamanan  PBB .  Retrieved  from Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/274/ berita/indonesia-pimpin-upaya- penanggulangan-terorisme-dan- pencegahan-penyebaran-senjata- pemusnah-massal-di-dewan- keamanan-pbb
Mannik, E. (2009). Terrorism: Its Past, Present and Future Prospects. Cultural, Peace and Conflict Studies , 152-153.
Ompusunggu, M., & Ramadhani, N. F. (2018, May  21). How  new  antiterrorism  law will change Inodnesia's war on terror . Retrieved  from  The  Jakarta  Post: https://www.thejakartapost.com/news/ 2018/05/19/how-new-antiterrorism- law-will-change-indonesias-war-on- terror-.html
PTRI  New  York.  (2019,  November  13). Di Forum  PBB,  Indonesia  Suarakan
Upaya  Deradikalisasi  di  Lembaga Pemasyarakatan . Retrieved from Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/781/ berita/di-forum-pbb-indonesia-
suarakan-upaya-deradikalisasi-di- lembaga-pemasyarakatan
Setkab.  (2020,  February  11). Gov't  will  not Repatriate Terrorist Fighters . Retrieved  from  Cabinet  of  Secretariat of the Republic of Indonesia: https://setkab.go.id/en/govt-will-not- repatriate-terrorist-fighters/
UN Security Council. (2014). Resolution 2178 (2014). UNSC 7272nd Meeting (pp. 1- 8). UNDOCS.
United  Nations  General  Assembly.  (2006). 60/288.  The  United  Nations  Global Counter-Terrorism  Strategy  . UNGA
Sixtieth  Session:  Agenda  item  46  and 120. United Nations General Assembly.
UNSC.  (2019).  UNSC  8605th  Meeting. Ninth report of the Secretary-General on the threat  posed  by  ISIL  (Da’esh)  to International  Peace  and  Security  and the range  of  United  Nations  efforts  in support of Member States in countering  the  threat. New  York: United Nations Documents.
UNSC.  (2020).  Tenth  report  of  the  Secretary- General  on  the  threat  posed  by  ISIL (Da’esh)  to  International  Peace  and Security  and  the  range  of  United Nations  efforts  in  support  of  Member States  in  countering  the  threat. UNSC 8176th Meeting (pp. 1-25). New York:
United Nations Documents.
Wangke,  H.  (2019).  ASEAN,  Indonesia,  dan Perang  Dagang  Amerika  Serikat- China. In P. P. RI, Info Singkat Vol. XI (p. 7). Jakarta: Puslit BKD. Zartman,  I.  W.,  &  Bertman,  M.  (1982). The Practical Negotiator. New Haven/London: Yale University Press.