## Foreign Direct Investment dan Risiko Politik di ASEAN
Rr. Savina Kanti Wilujeng 1 , Olivia Tanaya 2* , Irzameingindra Putri Radjamin 3
Universitas Surabaya, Indonesia 123
S130118042@student.ubaya.ac.id , oliviatanaya@staff.ubaya.ac.id , irza@staff.ubaya.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 22 Maret 2022 Disetujui : 28 Maret  2022 Dipublikasi
: 1 April 2022

## ABSTRACT
Political  risk  is  a  risk  that  occurs  due  to  political  disturbances  in  a  country  that  can  affect  its economy. This risk is one of the risks that investors consider when investing in a country. High political  risks  can  create  obstacles  that  potentially  disrupt  investors'  business  operations.  This study aims to see the impact of political risk on Foreign Direct Investment (FDI) in the ASEAN region in 1996-2019 using panel data analysis with the best model, namely the fixed effect model (FEM).  Sources  of  data  in  this  study  came  from  the  World  Governance  Indicator  (WGI)  and World  Development  Indicator  (WDI).  The  results  of  this  study  indicate  that  political  risk  as reflected in political stability and regulatory quality has a significant influence on FDI inflows in the ASEAN region. Political instability could make investors reluctant to invest in the country due to  the  concern  about  disturbances  that  will  occur  in  the  future.  The  role  of  governments  in ASEAN  countries  is  needed  to  maintain  political  stability  and  attract  more  foreign  investors  to invest in the ASEAN region. In addition, a country needs to have good regulatory quality so that investors do not experience obstacles in the early stages of investment. Complicated licensing and many regulations can be one of the obstacles in investing.
Keywords : ASEAN; FDI; political risk; political stability; regulatory quality

## PENDAHULUAN
Selama  kurang  lebih  tiga  dekade  terakhir  ini, Foreign  Direct  Investment (FDI)  di  dunia tumbuh  secara  signifikan  yaitu  sebesar  US$  1,39  triliun  pada  tahun  2019  (The  ASEAN Secretariat  &  UNCTAD,  2021).  Alasan  di  balik  pertumbuhan  ini  dikarenakan  FDI  mampu menciptakan win  -  win  solution bagi  perusahaan  internasional  dan  juga  negara  tujuan  investasi (host  country) (Hindrayani,  2013) . Seperti  misalnya  dengan  melakukan  FDI,  investor  mampu memaksimalkan  keuntungannya  dengan  cara  mengurangi  biaya  produksinya  dan  juga menjangkau  pasar  yang  lebih  luas.  Sedangkan  bagi host  country ,  dapat  menumbuhkan perekonomian dengan cara transfer teknologi,  dan juga inovasi yang nantinya dapat menjadikan peluang  bagi host  country untuk menambah  keunggulan  kompetitifnya  dalam  bersaing  di  pasar global  (Iloie,  2015).    FDI  dapat  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  melalui  pendapatan  atas pajak, akumulasi modal, serta penyediaan lapanagan kerja (Tanaya & Suyanto, 2022).
Salah  satu  risiko  yang  menjadi  pertimbangan  bagi  investor  untuk  menanamkan  FDI adalah political  ris k  atau  risiko  politik.  Risiko  politik  adalah  risiko  yang  terjadi  dikarenakan  adanya gangguan politik di suatu negara yang nantinya dapat mempengaruhi perekonomian negara terkait (Sottilotta, 2012). Adanya risiko politik di suatu wilayah maupun negara akan membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya ke negara tujuan  (Simanjuntak, 2018). Beberapa risiko  politik  yang  menjadi  pertimbangan  bagi  investor  diantaranya  adalah  stabilitas  politik, kebijakan pemerintah, dan juga hukum yang berlaku di negara tujuan (Elleuch et al., 2015). Menurut  Wilkin  &  Minor  (2001),  saat  ini  risiko  politik  timbul  lebih  halus  dibandingkan dengan  periode-periode  sebelumnya  yaitu  dengan  cara  perubahan  regulasi,  hukum,  transisi pemerintah,  masalah  lingkungan  dan  hak  asasi  manusia,  krisis  mata  uang  hingga  terorisme.
Risiko politik yang cenderung “tidak terlihat” menyebabkan sulitnya pemerintah untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini risiko politik dapat dikaitkan dengan bagaimana tindakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien bagi investor asing (Agarwal & Feils, 2007; Elleuch et al. , 2015).
Negara-negara di dunia memiliki risiko politik yang sangat beragam mulai dari risiko politik tinggi  hingga  risiko  politik  yang  rendah  tidak  terkecuali  negara  ASEAN.  ASEAN  merupakan kawasan  yang  memiliki  risiko  politik  yang  tinggi  hingga  rendah.  Seperti  misalnya:  Singapura memiliki  risiko  politik  yang  rendah;  sedangkan  Indonesia,  Malaysia,  Filiphina,  Brunei Darussalam,  Thailand,  dan  Vienam  memiliki  risiko  politik  menengah  dan  Kamboja,  Laos,  dan Myanmar  memiliki  risiko  politik  yang  sangat  tinggi  (MarshMcLennan,  2019).  Menurut  ERMA (2021), political risk yang terjadi di ASEAN terkait dengan banking sector vulnerability , dengan proporsi  50%  negara  di  ASEAN  memiliki  masalah  risiko  politik  yang  paling  umum  terkait dengan legal  and  regulatory ,  dan  sisanya  terkait  dengan political  violence. Sedangkan  menurut OECD (2013) dan Qingzhen (2015) risiko politik yang paling utama terjadi di kawasan ASEAN dikarenakan adanya perubahan regulasi dan internal politic.
Seiring  dengan  risiko  politik  yang  dimiliki  oleh  negara  –  negara  di  ASEAN.  ASEAN  juga merupakan  kawasan  yang  menarik  bagi  tujuan  FDI . Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya peningkatan jumlah FDI pada tahun 2013 hingga 2019. Tahun 2013 ASEAN berhasil menarik 8% aliran  FDI  global dan  menyumbang  3%  tumbuhnya  perekonomian  global  (The  ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2014). Kenaikan FDI terus berkembang hingga pada tahun 2019, yang menjadi tahun dimana penerimaan FDI tertinggi dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya yang mencapai US$ 182 juta. Seiring meningkatnya penerimaan FDI di kawasan ASEAN, hal itu membuktikan  bahwa  ASEAN  merupakan  kawasan  yang  menarik  bagi  investor  untuk menanamkan modalnya (The ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2021).
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian  untuk  menyelidiki  hubungan  antara political risk dengan FDI. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai hubungan political  risk dan  FDI.  Elleuch et  al .  (2015)  dan  Erkekoglu  &  Kılıçarslan,  (2016) berpendapat bahwa political risk berpengaruh negatif terhadap aliran masuk FDI di negara tujuan. Menurut  hasil  penelitiannya,  negara  dengan  risiko  politik  yang  tinggi  dapat  membuat  investor kehilangan  minatnya  untuk  berinvestasi  dikarenakan  investor  khawatir  akan  dihadapkan  oleh risiko  kerugian  yang  dapat  terjadi  di  negara  tujuan.  Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  oleh Dwinitasari  &  Sulasmiyati  (2017)  dan  Salem  &  Younis,  (2021),  yakni  risiko  politik  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI. Hal ini disebabkan banyaknya faktor lain yang menjadi  prioritas  bagi  investor  untuk  menanamkan  investasinya  seperti  misalnya  tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor - faktor lain yang dibutuhkan oleh investor. Selain  itu,  sebelum  berinvestasi,  investor  dapat  mempersiapkan  perlindungan  seperti  asuransi yang  digunakan  untuk  mengurangi  kerugian  yang  disebabkan  oleh  risiko  politik  yang  berada  di negara tujuan investasinya. Dengan adanya perbedaan pendapat yang dihasilkan oleh penelitian - penelitian  terdahulu  maka  penelitian  ini  ingin  mengkaji  apakah political  risk yang  dicerminkan dengan political  stability,  government  effectiveness, dan regulatory  quality memiliki  pengaruh terhadap penerimaan FDI di ASEAN.

## STUDI LITERATUR
Political risk atau resiko politik dapat didefinisikan sebagai adanya gangguan politik di suatu negara  yang  memiliki  potensi  untuk  mempengaruhi  atau  menghambat  tujuan  dari  perusahaan (Hansen & Zegarra, 2016). Multinational company (MNC) tidak ingin melakukan FDI di negara dengan political risk yang tinggi dikarenakan adanya potensi political  risk dapat mempengaruhi biaya  operasional  (Hayakawa  et  al.,  2012).  Tingkat political  risk yang  tinggi  pada  umumnya dapat  menyebabkan  iklim  investasi  yang  kurang  stabil  dan  berpotensi  mengurangi  tingkat pengembalian investasi (Kalt, 2017).
Political  stability yaitu  kondisi  pemerintahan  di  suatu  negara  yang  dapat  bertahan  ditengah gejolak  politik  (Kurul  &  Yalta,  2017). Political  stability biasanya  timbul  ketika  pemerintah berhasil  menangani  krisis  dan  mengontrol  masyarakatnya  dengan  baik  (Mohamed,  2019). Political  stability merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  dipertimbangkan  investor  dalam
memilih  negara  investasi.  Investor  cenderung  tidak  melakukan  FDI  dan  mempertaruhkan modalnya  dalam  suatu  negara  yang  memiliki  kondisi  politik  yang  tidak  stabil  dikarenakan nantinya  investor  akan  menghadapi  beberapa  gangguan  seperti  gangguan  produksi,  perusakan properti,  dan  pembatasan  operasional  perusahaan  yang  berujung  pada  kerugian  (Rashid  et  al., 2017).
Regulatory  quality juga berperan  sebagai indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  sejauh mana  kemampuan  pemerintah  dalam  menyusun  dan  menerapkan  kebijakannya  yang  digunakan untuk  mengembangkan  sektor  perekonomian  di  negaranya  (World  Bank,  2021).  Suatu  negara dengan regulatory  quality yang  buruk  dapat  meningkatkan  ketidakpastian  bagi  para  investor untuk menanamkan modalnya. Regulatory quality yang buruk ditandai dengan adanya hambatan atau kebijakan pemerintah yang tidak ramah pada investor. Dampak dari regulatory quality yang buruk  yaitu  dapat  membuat  investor  gagal  untuk  memaksimumkan  keuntungannya  (Sabir  et  al., 2019).
Government  effectiveness menjelaskan  terkait  kinerja  dari  suatu  pemerintahan  yang  dapat dikatakan  efektif  apabila  suatu  pemerintahan  telah  berhasil  dalam  mencapai  tujuannya.  Tujuan pemerintah  yang  dimaksudkan  disini  seperti  pelayanan  publik,  pelayanan  sipil,  dan  juga kredibilitas  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakannya  (Duho et  al .,  2020). Negara  dengan  pemerintahan  yang  efektif  akan  menarik  banyak  investor  karena  bagi  investor pemerintahan yang efektif dapat memfasilitasi operasi perusahaan multinasional yang beroperasi di suatu negara dengan baik  (Sabir et al. , 2019; Shah & Afridi, 2015). Ukuran pasar ( market size ) didefinisikan sebagai suatu estimasi yang menggambarkan jumlah pembelian  jasa  dan  juga  barang  di  suatu  negara  atau  m arket  size juga  dapat  dilihat  melalui seberapa luas suatu pasar yang dapat mencerminkan konsumsi di suatu negara (Min et al. , 2017). Dalam  memilih negara tujuan investasi sering kali  investor akan  melihat  seberapa besar potensi pasar negara tersebut. Negara dengan ukuran pasar yang besar akan dapat meningkatkan peluang dan penjualan perusahaan yang nantinya akan menyebabkan naiknya keuntungan yang diperoleh oleh  investor  (Khalfaoui  &  Derbali,  2021).  Namun,  argument  yang  berbeda  dikemukakan  oleh Campos dan Kinoshita (2004) bahwa ketika suatu negara sering melakukan reformasi kebijakan dan institusinya, market size menjadi tidak berpengaruh bagi investor dalam melakukan FDI. Openness dapat  didefinisikan  sebagai  minimnya  biaya    transportasi,  tarif,  dan  pajak  yang diberlakukan  oleh  negara  dalam  perdagangan  internasional.  Pada  umumnya,  keterbukaan perdagangan diukur dengan adanya ekspor maupun impor yang terjadi di suatu negara. Menurut Martirosyan (2020) negara yang memiliki keterbukaan perdagangan dapat memberikan poin lebih karena  adanya  peluang  yang  semakin  besar  untuk  transfer  teknologi  dan  sumber  daya.  MNC cenderung  memilih  untuk  berinvestasi  pada  negara  dengan  perekonomian  terbuka  dengan pertimbangan  hambatan  yang  timbul  pada    negara  tersebut  akan  semakin  kecil  sehingga  biaya transaksi (tariff) juga  akan  semakin  rendah  (Rashid et  al. ,  2017).  Namun,  tingkat  keterbukaan terkadang menjadi tidak memiliki pengaruh terhadap masuknya FDI. Hal ini mungkin bisa terjadi akibat  adanya  indikator-indikator  yang  dapat  menghambat  masuknya  FDI  seperti  kebijakan keterbukaan perdagangan yang tidak dijalankan secara efisien oleh pemerintahan maupun adanya ketidakstabilan  ekonomi  maupun  politik  di  suatu  negara  yang  nantinya  dapat  mengacu  pada peningkatan risiko (Khan & Hye, 2014; Rathnayaka et al ., 2021; Tahmad & Adow, 2018). .

## METODE
Jenis  penelitian  yang  nantinya  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis explanatory research dimana  dalam  penelitian explanatory digunakan  untuk  mengetahui  sebab  -  akibat  dari suatu  fenomena. Explanatory  research dapat  juga  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari satu variabel terhadap variabel lainnya (Mulyadi, 2011). Metode yang nantinya digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari dari World Development Indicator (WDI)  dan World Governance Indicator (WGI). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode regresi data panel ( pooled  data )  yang  menggabungkan  data cross  section dan time  series dari  sepuluh  negara  di ASEAN  pada  tahun  1996-2019.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan E-views 11. Variabel FDI digunakan sebagai variabel dependen, tiga variabel independen yang mencerminkan
risiko  politik  yaitu political  stability (PS), regulatory  quality (RG),  dan  juga government effectiveness (GE).  FDI  juga  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  menentukan  masuknya  FDI  di suatu  negara  maka  dari  itu,  penelitian  ini  memiliki    dua  variabel  independen  tambahan  yaitu market  size (MS)  dan openness .  Bentuk  dasar  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mengikuti  penelitian  sebelumnya  yaitu  (Khan  &  Akbar,  2013;  Teeramungcalanon et  al .,  2020) yang  menganalisis  pengaruh political  risk terhadap foreign  direct  investment yang  sebagai berikut:
FDI merupakan  jumlah aliran masuk FDI di negara i pada tahun t (% of GDP), dengan tiga variabel  independen  yang  mencerminkan political  risk yaitu political  stability (PS)  yang diproksikan  dengan  peringkat  di  setiap  negara  i  pada  tahun  t, regulatory  quality (RG)  yang diproksikan  menggunakan  ranking  di  negara  i  pada  tahun  t,  dan government  effectiveness (GE) yang  diproksikan  dengan  ranking  di  setiap  negara  i  pada  tahun  t.  dan  dua  variabel  independen tambahan yaitu market size (MS) yang diproksikan dengan pertumbuhan PDB  per kapita (%) di negara i pada tahun t dan openness yang diproksikan menggunakan trade openness of GDP (%) di negara i pada tahun t.
Pengujian  pertama yang peneliti lakukan  adalah menganalisis dengan menggunakan statistik deskriptif  dan  uji  multikolinieritas.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  meringkas, mendeskripsikan  dan  juga  menarik  kesimpulan  mengenai  informasi  kuantitatif  yang  telah dikumpulkan(Lee,  2020;  Yellapu,  2018)  sedangkan  uji  multikolinearitas  digunakan  untuk mengetahui  ada  atu  tidaknya  korelasi  yang  sempurna  antar  variabel  satu  dengan  yang  lainnya. Jika  nilai  korelasi  antar  variabel  menunjukan  angka  lebih  besar  dibandingkan  0.80  maka  hasil regresi terjadi gejala multikolinieritas (Ajijia et al ., 2011). Pengujian kedua yang peneliti lakukan adalah  menentukan  model  terbaik  yang  nantinya  digunakan  dalam  penelitian.  Peneliti  akan melakukan  uji Chow dan  uji Hausman untuk  menentukan    model  terbaik  antara common  effect, random effec t serta fixed effect model yang digunakan dalam regresi (Widarjono, 2005).

## HASIL

## Analisis Statistik deskriptif
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukan bahwa dalam periode 24 tahun, FDI memiliki nilai rata-rata (mean) 5,373, nilai maksimum menunjukan angka 32,169 sedangkan  nilai  minimum  sebesar  -2,757.  Nilai  minimum  FDI  yang  diterima  ASEAN menunjukan angka minus dikarenakan selama rentan waktu 24 tahun negara - negara di ASEAN seringkali  dihadapkan  pada  krisis  baik  krisis  di  negaranya  maupun  krisis  yang  terjadi  di  dunia. Pada  tahun  1998,  terjadi  penurunan  FDI  di  kawasan  ASEAN  akibat  dari  krisis  keuangan  Asia yang  dampak  penurunan  FDI  dirasakan  hingga  tahun  2002.  Pada  tahun  2008-2009,  FDI  di ASEAN  juga  mengalami  penurunan  akibat  adanya  krisis  keuangan  global  (Sitong,  2017;  The ASEAN Secretariat and UNCTAD, 2017).
Political Stability (PS) memiliki nilai minimum 2,650. Nilai minimum pada political stability menunjukan  angka  yang  sangat  rendah  dari  100  hal  itu  dikarenakan  selama  24  tahun  terdapat beberapa negara di kawasan ASEAN yang memiliki situasi  politik yang dapat dikatakan kurang stabil.  Situasi  politik  yang  kurang  stabil  itu  dirasakan  oleh  beberapa  negara  seperti  misalnya Indonesia  yang  pada  tahun  1998  terjadi  kerusuhan  yang  berujung  pada  penggulingan  presiden yang  menjabat  pada  kala  itu  (Suparno,  2012).  Tahun  2002  terjadi  kerusuhan  politik  di  Filipina yang  juga  berujung  pada  penurunan  pemimpin  negaranya  (Global  Nonviolent  Action  Database, 2001).  Negara  Thailand  adalah  negara  yang  sering  sekali  melakukan  kudeta  militer  yaitu  pada saat  2006  dan  2014  dua  kudeta  tersebut  menggulingkan  perdana  menteri  yang  saat  itu  sedang menjabat  (Lindman,  2017).  Nilai  minimum  pada regulatory  quality menunjukan  angka  0,490 dikarenakan  selama  24  tahun  beberapa  negara  di  ASEAN  seringkali  dihadapkan  oleh  situasi politik  yang  kurang  stabil  yang  menyebabkan  perubahan  mendadak  pada  undang  -  undang  dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lagi masih banyaknya negara - negara di kawasan
ASEAN  yang  memiliki  kualitas  regulasi  yang  kurang  baik  untuk  mendorong  pengembangan perekonomian di negaranya (GOV.UK, 2021; Hidayah, 2017).
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Mean Maksimum Minimum Std. Devitiation FDI 204 5,373 32,169 5,986 PS 204 44,397 99,050 2,650 29,370 RG 204 50,078 100 -2,757 27,70 GE 204 53,103 100 2.390 28,17 MS 204 3,935 12,790 -14.350 3,641 Openness 204 127,899 437,330 0,170 92,715 Sumber : Hasil olahan peneliti dengan menggunakan eviews 11

## Uji Multikolinieritas
Untuk  mendapatkan  hasil  regresi  yang  baik  diperlukan  uji  multikolinieritas  yang  digunakan untuk  melihat  korelasi  antar  variabel  satu  dengan  variabel  lainnya.  Berdasarkan Tabel  2 dapat dilihat  bahwa  hubungan  variabel regulatory  quality (RG)  dan government  effectiveness (GE) memiliki nilai melebihi 0,80 maka dapat dinyatakan hasil mengandung gejala multikolinieritas.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Correlation FDI PS RG GE MS Openness FDI 1,000 0,568 0,447 0,377 0,033 0,752 PS 0,568 1,000 0,646 0,649 -0,298 0,642 RG 0,447 0,646 1,000 0,937 -0,476 0,693 GE 0,377 0,649 0,937 1.000 -0,457 0,687 MS 0,033 -0,298 -0,457 -0.457 1,000 -0,145 Openness 0,752 0,642 0,693 0.687 -0,145 1,000
Sumber : Hasil olahan peneliti dengan menggunakan eviews 11 Untuk  mengatasi  masalah  multikolinieritas  pada  data,  maka  dapat  dilakukan  dengan menghilangkan  salah  satu  variabel  (Basuki,  2020).  Maka  dari  itu  peneliti  akan  menghilangkan salah  satu  variabel.  Variabel  yang  akan  dihilangkan  oleh  peneliti  adalah  variabel government effectiveness  ( GE)  dikarenakan  menurut  penelitian political  risk dikawasan  ASEAN  lebih mengacu  pada  kualitas  regulasi  dan  kondisi  politik  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  dan  juga terkadang investor juga tidak terlalu memperhatikan kualitas dari pelayanan publik yang dimiliki oleh negara host country (Biro et al. , 2019; Qingzhen, 2015) .
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Mengurangi Salah Satu Variabel
Correlation FDI PS RG MS Openness FDI 1,000 0,568 0,447 -0,033 0,752 PS 0,568 1,000 0,646 -0,298 0,642 RG 0,447 0,646 1,000 -0,476 0,693 MS 0,033 -0,298 -0,457 1,000 -0,145 Openness 0,752 0,642 0,693 0,145 1,000
Sumber : Hasil olahan peneliti dengan menggunakan eviews 11
Dapat dilihat dalam Table 3 , setelah mengurangi salah satu variabel hubungan antara variabel satu  dan  variabel  lainnya  tidak  melebihi  0,80  maka  dapat  disimpulkan  data  tidak  mengandung multikolinieritas.

## Uji Hipotesis
Sebelum  melakukan  uji  hipotesis  tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  menentukan  model terbaik  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Untuk  menentukan  model  terbaik  dapat  dilakukan dengan menggunakan dua uji yaitu Chow test dan juga Hausman test .
Tabel 4.  Hasil Regresi dengan Menggunakan Fixed Effect Model Variabel Independen Koefisien Std.Error t-Statistik Prob C (Konstanta) -4,415 2,380 -1,741 0,083 PS 0,076 0,022 3,474 0,0006*** RG 0,082 0,042 1,964 0,0509* MS 0,123 0,075 1,633 0,103 Openness 0,011 0,009 1,193 0,234 R-Squared 0,749 Adjusted R-Squared 0,732 F-Statistic 43,75 Prob(F-statistic) 0,000 Durbin-Watson stat 0,946
Sumber : Hasil olahan peneliti dengan menggunakan eviews 11 ***Tingkat signifikansi pada 1% *Tingkat signifikansi pada 10% Chow test untuk membandingkan common effect model dan fixed effect jika probabilitas lebih dari  >  0.10  maka  model  yang  terpilih  adalah common  effect  model ,    probabilitas  <  0.10  maka model  yang  dipilih  adalah fixed  effect  model begitu  juga  pada Hausman  test digunakan  untuk membandingkan random  effect  model  dan  fixed  effect  model. Apabila  hasil Hausman  test memiliki probabilitas lebih  dari > 0.10 maka model  yang terpilih adalah random effect model, sedangkan dengan  probabilitas < 0.10 maka model yang dipilih adalah fixed effect model (Fithri &  Kaluge,  2017;  Zulhaimi  &  Nuraprianti,  2019).  Setelah  melakukan  pengujian  model  terbaik diperoleh  probabilitas  <  0.10  maka fixed  effect model  sebagai  model  terbaik  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Maka  Tabel  4  menunjukan  hasil  regresi  data  panel  dengan  menggunakan fixed effect model.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh political stability terhadap FDI
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  hipotesis,  menunjukan  bahwa  terjadi  penolakan  pada hipotesis nol dikarenakan probabilitas dari political stability menunjukkan angka 0,0006 dimana kurang  dari  taraf  signifikansi  yang  sebesar  0.10.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa political stability secara signifikan memiliki pengaruh terhadap masuknya foreign direct investment . Hasil pengujian  ini  sesuai  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  oleh  Sabir et al .,  (2019)dan  Rashid  (2017)  yang  menyatakan  bahwa political  stability mencerminkan  kondisi
politik  di  suatu  negara  yang  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  investor untuk  menanamkan  modalnya  di  negara  tujuan  investasi.  Semakin  bergejolak  politik  disuatu negara  akan  membuat  investor  enggan  untuk  menanamkan  modalnya  di  negara  tujuan dikarenakan  dengan  adanya  politik  yang  tidak  stabil  akan  membuat  kekhawatiran  terhadap gangguan-gangguan yang nantinya akan terjadi.

## Pengaruh regulatory quality (RG)  terhadap FDI
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  terjadi  penolakan  pada hipotesis nol dikarenakan probabilitas dari regulatory quality menunjukan angka 0,0509 dimana kurang  dari  taraf  signifikansi  yang  sebesar  0.10.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa regulatory quality secara signifikan memiliki pengaruh terhadap masuknya foreign direct investment . Hasil dari pengujian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabir et al (2019)  yang  menyatakan  bahwa  dengan  suatu  negara  memiliki regulatory  quality yang  buruk akan  menghambat  masuknya  investor  untuk  menanamkan  investasinya  di  negara  yang  hendak menjadi  tujuan  investasi  dikarenakan regulatory  quality yang  buruk  yang  dimiliki  oleh  suatu negara  akan  mengakibatkan  para  investor  mengalami  hambatan-hambatan  dalam  pasar  yang dituju seperti misalnya mengenai hambatan ekspor-impor dan juga perizinan.

## Pengaruh market size terhadap FDI
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  terjadi  penerimaan  pada hipotesis  nol  dikarenakan market  size memiliki  probabilitas  sebesar  0.103  yang  berarti  nilai probabilitasnya  lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi senilai 0.10 yang memiliki arti  bahwa market  size tidak  signifikan  memiliki  pengaruh  terhadap  masuknya    FDI.  seperti penelitian  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  ketika  suatu  negara  sering melakukan  reformasi  kebijakan  dan  institusinya  maka market  size menjadi  tidak  lagi berpengaruh bagi investor dalam menanamkan FDI nya ke negara tujuan  (Kinoshita & Campos, 2003)

## Pengaruh openness terhadap FDI
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  terjadi  penolakan  pada hipotesis nol dikarenakan probabilitas dari openness menunjukan angka 0.234 dimana kurang dari taraf signifikansi yang sebesar 0.10. Hal tersebut memiliki arti bahwa openness secara signifikan tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  masuknya foreign  direct  investment .    Seperti  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan openness terkadang  menjadi  tidak  memiliki  pengaruh pengaruh  terhadap foreign  direct  investment dikarenakan  ketika  suatu  negara  memiliki  aturan yang  baik  mengenai  keterbukaan  perdagangan  akan  tetapi  dibarengi  dengan  ketidakefisiensinya pemerintah dalam menjalankan keterbukaan dapat menyebabkan kurang minatnya investor untuk berinvestasi ke negara yang dituju ditambah lagi seiring dengan tingkat keterbukaan yang tinggi dibarengi  dengan    ketidakstabilan  ekonomi  dan  politik  di  suatu  negara  akan  membuat  investor khawatir  dengan  risiko-risiko  yang  dapat  mengganggu  kegiatan  operasionalnya  di  negara  yang dituju (Khan & Hye, 2014; Rathnayaka et al ., 2021; Tahmad & Adow, 2018).

## KESIMPULAN
Dengan  meneliti  pengaruh political  risk terhadap  FDI  dimana political  risk diukur  dengan kestabilan  politik  dan  kualitas  regulasi  di  seluruh  negara  di  kawasan  ASEAN  maka  dapat disimpulkan bahwa political risk memiliki pengaruh terhadap masuknya foreign direct investment di  negara-negara  kawasan  ASEAN.  Dengan  suatu  negara  memiliki political  risk yang  rendah yang  dicerminkan  dengan  kestabilan  politik  dan  kualitas  regulasi  yang  baik  akan  membuat investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya ke negara yang hendak dituju. Dikarenakan dengan  semakin  rendahnya political  risk akan  membuat  investor  tidak  merasa  khawatir  akan terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan usahanya di suatu negara  (Elleuch et al ., 2015;  Erkekoglu  &  Kılıçarslan,  2016).  Sebaliknya  untuk  negara  di  kawasan  ASEAN  tetap menjaga  kestabilan  politiknya  dan  meningkatkan  kualitas  regulasi  agar  lebih  menarik  banyak investor untuk menanamkan FDI di kawasan ASEAN dan untuk penelitian selanjutnya yang ingin
melakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  pengaruh  dari  political risk  terhadap  masuknya foreign direct  investment (FDI)  di  kawasan  ASEAN,  untuk  mempertimbangkan  penambahan  atau penggunaan  variabel  covid-19.  Dikarenakan  dengan  adanya  covid-19  yang  terjadi  di  seluruh belahan dunia membuat pemerintah mengluarkan kebijakan-kebijakan baru mengenai pembatasan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 di negaranya.

## REFERENSI
Agarwal, J., & Feils, D. (2007). Political risk and the internationalization of firms: An empirical study  of  Canadian-based  export  and  FDI  firms. Canadian  Journal  of  Administrative Sciences , 24 (3), 165–181. https://doi.org/10.1002/cjas.26
Ajijia, S. R., Sari, S. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai E- Views . Salemba Empat.
Basuki,  A.  T.  (2020).  Uji  Multikolinieritas  dan  Perbaikan  Multikolinieritas.  In Bahan  Ajar Ekonometrika (pp. 1–10). Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.
Biro, F. P., Erdey, L., Gall, J., & Markus, A. (2019). The Effect of Governance on Foreign Direct Investment  in  Latin  America-  Issues  of  Model  Selection. Global  Economy  Journal , 19 (1). https://doi.org/10.1142/S2194565919500064
Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2004). Why Does Fdi Go Where it Goes? New Evidence From the Transition Economies. In IMF Working Papers (Vol. 3, Issue 228).
Duho, K. C. T., Amankwa, M. O., & Musah-Surugu, J. I. (2020). Determinants and convergence of government effectiveness in Africa and Asia. Public Administration and Policy: An Asia- Pacific Journal , 23 (2), 199–215. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PAP-12-2019-0039
Dwinitasari,  N.  H.,  &  Sulasmiyati,  S.  (2017).  The  Influence  of  Host  Country  Political  Risk Towards  Foreign  Direct  Investment  and  Macroeconomics  as  Control  Variable  (A  Study  at Indonesia ’s Case Period of 2006-2015). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 52 (1), 81–89.
Elleuch,  N. M., Jaouadi, I. Z., & Jaouadi, S.  (2015). Examination  of the impact of political and country risk on foreign direct investment inflows in Tunisia. European Academic Research II , 2 (11), 14434–14445.
Erkekoglu,  H.,  &  Kılıçarslan,  Z.  (2016).  Do  political  risks  affect  the  foreign  direct  investment inflows to host countries. Journal of Business, Economics and Finance -JBEF , 52 (2), 218– 230. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016219263
ERMA. (2021). Political Risk In ASEAN . ERMA (Enterprise Risk Management Academy).
Fithri,  N.,  &  Kaluge,  D.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan dan  Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 15 (2), 133–206.
Global  Nonviolent  Action  Database.  (2001). Philippine  citizens  overthrow  President  Joseph Estrada (People Power II), 2001 .
GOV.UK. (2021). Overseas Business Risk-Turkey . GOV.UK.
Hansen, E., & Zegarra, J. (2016). Political risk and sovereign spreads in Latin America. Academia Revista  Latinoamerica  de  Administracion , 29 (2),  Acad.  Rev.  Latinoam.  Adm. https://doi.org/10.1108/ARLA-08-2015-0228
Hayakawa,  K.,  Kimura,  F.,  &  Lee,  H.-H.  (2012). How  Does  Country  Risk  Matter  for  Foreign

## Direct Investment?
Hidayah,  F.  N.  (2017).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Persaingan Perdagangan Jasa di bidang kontruki dalam rangka masyarakat eknomi Asean. Law Reform ,
1 .
Hindrayani,  A.  (2013).  Investasi  Langsung  Luar  Negeri  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 1 (1), 51–68.
Iloie, R. E. (2015). Connections between FDI, Corruption Index and Country Risk Assessments in  Central  and  Eastern  Europe. Procedia  Economics  and  Finance , 32 ,  626–633. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01442-2
Kalt,  K.  (2017). The  Relationship  of  Political  Risk  and  Foreign  Direct  Investment  and  the mediating effect of Exchange Rate Volatility . University of Groningen.
Khalfaoui, H.,  & Derbali,  A. (2021). The determinants of foreign direct investment: what about the  potential  of  the  Arab  Maghreb  countries? Journal  of  Investment  Compliance , 22 (4), 295–308. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JOIC-04-2021-0010
Khan,  M.  M.,  &  Akbar,  M.  (2013).  The  Impact  of  Political  Risk  on  Foreign  Direct  Investment.
International Journal of Economics and Finance , 5 (8), 147–156. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n8p147
Khan, R. E. A., & Hye, Q. M. A. (2014). Foreign direct investment and liberalization policies in Pakistan:  An  empirical  analysis. Cogent  Economics  &  Finance , 2 (1),  1–12. https://doi.org/10.1080/23322039.2014.944667
Kinoshita, Y., & Campos, N. F. (2003). Why Does Fdi Go Where it Goes? New Evidence From the  Transition  Economies.  In IMF  Working  Papers (Vol.  03,  Issue  228). https://doi.org/10.5089/9781451875461.001
Kurul,  Z.,  &  Yalta,  A.  Y.  (2017).  Relationship  between  Institutional  Factors  and  FDI  Flows  in Developing Countries: New Evidence from Dynamic Panel Estimation. Economies , 5 (2), 1– 10. https://doi.org/10.3390/economies5020017
Lee, J. (2020). Statistics, Descriptive. In International Encyclopedia of Human Geography (2nd ed.,  pp.  13–20).  Elsevier.  https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295- 5.10428-7
Lindman,  L.  N.  (2017). Military  Coups  in  Thailand:  The  Strategic  Arguments  to  Justify  a Democratic Setback . Uppsala University.
MarshMcLennan. (2019). Political Risk Map 2019 . Marsh.
Martirosyan, G. (2020). What are the impacts of Trade Openness on Economic Growth? Eramus Universiteit Rotterdam.
Min,  S.,  Kim,  N.,  &  Zhan,  G.  (2017).  The  impact  of  market  size  on  new  market  entry:  a contingency approach. European
Journal of Marketing , 5 (1), 2–22. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EJM-12-2013-0696
Mohamed,  E.  A.  (2019).  The  impact  of  political  reform  on  the  stability  of  the  state  of  Kuwait since  2010. Journal  of  Humanities  and  Applied  Social  Sciences , 2 (2),  101–114. https://doi.org//doi.org/10.1108/JHASS-06-2019-0001
Mulyadi,  M.  (2011).  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta  Pemikiran  Dasar
Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 15 (1).
OECD. (2013). Main Political Risk In Southeast Asia . OECD.
Qingzhen, C. (2015). Five Risks to ASEAN Growth . Global Risk Insights.
Rashid, M., Looi, X. H., & Wong, S. J. (2017). Political stability and FDI in the most competitive Asia  Pacific  countries. Journal  of  Financial  Economic  Policy , 9 (2),  140–155. https://doi.org/10.1108/JFEP-03-2016-0022
Rathnayaka  Mudiyanselage,  M.  M.,  Epuran,  G.,  &  Tescașiu,  B.  (2021).  Causal  Links  between Trade Openness and Foreign Direct Investment in Romania. Journal of Risk and Financial Management , 14 (3), 90. https://doi.org/10.3390/jrfm14030090
Sabir,  S.,  Rafique,  A.,  &  Abbas,  K.  (2019).  Institutions  and  FDI:  evidence  fromdeveloped  and developing countries. Financial Innovation , 5 (8), 1–20.
https://doi.org///doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7
Salem,  R.,  &  Younis,  R.  (2021).  The  Effect  of  country  risk  on  foreign  direct  investment:
Evidence  from  Egypt. اا اااا  اا ااااا  ا اااا ااا  ا  اا ااا اا , 2 (51),
276–243. https://doi.org/10.21608/jsec.2021.154167
Shah,  M.  H.,  &  Afridi,  A.  G.  (2015).  Significance  of  Good  Governance  for  FDI  Inflows  in SAARC Countries. Business & Economic Review , 7 (2), 31–52.
Simanjuntak,  D.  (2018).  FDI,  Political  Risk,  and  Government  Policy. Eko-Regional  Jurnal Pengembagan Ekonomi Wilayah , 13 (1), 34–39.
https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.1.1162
Sitong,  S.  (2017). The  ASEAN  Economic  Integration  and  Foreign  Direct  Investment:  A  Case Study of Japan’s FDI on the Automotive Industry .
Sottilotta,  C.  E.  (2012).  Political  Risk:  Concepts,  Definitions,  Challenges. LUISS  School  of Government  Annual  Conference  2012  “Investing  in  the  Age  of  Political  Risks.”
https://doi.org/10.13140/2.1.3205.9846
Suparno, B. A. (2012). Reformasi dan Jatuhnya Soeharto . PT Kompas Media Nusantara.
Tahmad, A. M. I., & Adow, A. (2018). The impact of trade openness on foreign direct investment in Sudan by sector in the 1990-2017 period: An empirical analysis. Economic Annals-XXI , 172 (7–8), 14–21. https://doi.org/10.21003/ea.V172-03
Tanaya,  O.,  &  Suyanto,  S.  (2022).  The  Causal  Nexus  Between  Foreign  Direct  Investment  and Economic  Growth  in  Indonesia:  An  Autoregressive  Distributed  Lag  Bounds  Testing Approach. Periodica  Polytechnica  Social  and  Management  Sciences , 30 (1),  57–69. https://doi.org/https://doi.org/10.3311/PPso.16799
Teeramungcalanon,  M.,  Chiu,  E.  M.  .,  &  Kim,  Y.  (2020).  Importance  of  Political  Element  to Attract FDI for Asean and Korean Economy. Journal of Korea Trade , 24 (8), 63–80.
The ASEAN Secretariat and UNCTAD. (2017). ASEAN Investment Report 2017 Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN .
The  ASEAN  Secretariat,  &  UNCTAD.  (2014). ASEAN  Investment  Report  2013-2014:  FDI Development and Regional Value Chains .
The ASEAN Secretariat, & UNCTAD. (2021). ASEAN Investment Report 2020-2021 .
Widarjono,  A.  (2005). Ekonometrika:teori  dan  aplikasi  untuk  ekonomi  dan  bisnis (1st  ed.). Ekonesia.
Wilkin, S., & Minor, J. (2001). Managing Today’s Political Risks. The Risk Management Letter ,
22 (6).
World Bank. (2021). World Governance Indicator . World Bank.
Yellapu, V. (2018). Descriptive statistics. International Journal of Academic Medicine , 4 (1), 60. https://doi.org/10.4103/IJAM.IJAM_7_18
Zulhaimi,  H.,  &  Nuraprianti,  N.  R.  (2019).  Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  Dewan  Komisaris, dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Corporata  social  Reponsibilitu  Discloure. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (3), 555–666.