Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Arisyanti 1 , Kurniati 2 , Abd Rahman R 3
UIN Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: arisyantir@gmail.com 1
kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
abdulrahman@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  faktor  yang  mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas problematika perbankan syariah. Penulis menggunakan penelitian  kepuatakaan ( Library  Research ) dengan metode tematik . Dan  yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian iniyakni   data yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  yaitu  buku-bukudan  jurnal-jurnal mengenai problematika      perbankkan      syariah      di      Indonesia.  Penelitian  Kepustakaan      merupakan penelitian   kualitatif   dengan   cara   mengumpulkan   data   dan mempelajari teori-teori dari berbagai  literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian  tersebut.  Perbankan syariah untuk menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  yang  menginginkan  bertransaksi  dengan  sistem    syariah, ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  keunggulan  bank  syariah  jika  dibandingkan  dengan bank  konvensional    yakni:    menyertakan    nilai-nilai    ketuhanan    dalam    setiap    transaksi, adanya  keterikatan  emosional secara religi antara bank dan nasabah, adanya keadilan dalam bagi  hasil  simpanan  dan  pembiayaan.  Bank  syariah  harus  mampu  bersaing  denganbank konvensional  dengan  mengkombinasikan  kekuatan  korelasi    antara    pemerintah,    institusi pendidikan  serta  inovasi  dari  pihak  bank  syariah  itu  sendiri.  Bank  syariah juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar.
Kata Kunci: problematika ; perkembangan; bank syariah
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  sudah  hadir  di  Indonesia sejak  tahun  1992,  ketika  Bank  Muamalat Indonesia  didirikan  sebagai  bank  syariah pertama di Indonesia. Sejak itu, jumlah bank syariah  di  Indonesia  semakin  bertambah dengan  adanya  penggabungan  bank-bank syariah dan pembukaan cabang-cabang baru.
Bank    Muamalat    Indonesia    (BMI) berdiri    pada    tahun    1991  sebagai    bank umum    yang  melaksanakan  kegiatan    usaha berdasarkan    prinsip    bagi    hasil.    Namun, eksistensi    bank    syariah  di  Indonesia  secara formal    telah  dimulai    sejak  tahun  1992 dengan  diberlakukannya  UU  No.7  Tahun 1992  tentang  Perbankan.  Namun,  harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan  landasan    hukum    yang    cukup
kuat  terhadap  pengembangan  bank  syariah karena    masih    belum  secara    tegas mencantumkan  kata-kata  “prinsip  syariah” dalam    kegiatan    usahanya    hanya menggunakan    istilah    bank    bagi    hasil. Pengertian    Bank    Bagi    Hasil    yang dimaksudkan    dalam  UU  tersebut  belum sesuai  dengan  cakupan  pengertian  bank syariah yang relatif lebih luas dari bank  bagi hasil.    Dengan    tidak    adanya    pasal-pasal dalam    UU    tersebut    yang    mengatur    bank syariah,    maka    hingga    tahun    1998    belum terdapat  ketentuan  operasional  yang  secara khusus  mengatur    kegiatan    usaha    bank syariah.  Selanjutnya, UU No.  7  tahun  1992 danUU  No.  10  tahun  1998  secara  eksplisit menetapkan  bahwa  bank  dapat  beroperasi berdasarkan  prinsip-prinsip    syariah.    Era Undang-Undang  Nomor    10    Tahun    1998, kebijakan    hukum  perbankan    di    Indonesia menganut    sistem    perbankan    ganda    (dual banking system), kebijakan tersebutmemberikan    kesempatan    bagi bank-bank    umum    konvensional    untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme  islamic  window  dengan  terlebih dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah (UUS).
Padatahun  1999  disahkan  UU  No.  23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan  bahwa    Bank    Indonesia    dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan      kedua      UU      tersebut      telah mengamanahkan      Bank      Indonesia      untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga
memberikan legal standing yang lebih kokoh dan kesempatan lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.  Kedua  UU  tersebut  selanjutnya menjadi  dasar    hukum    bagi    keberadaan dual    banking    sistem    di    Indonesia,    yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan      dalam      memberikan pelayanan jasa perbankan bagi
masyarakat.Pengembangan      perbankan syariah      di      Indonesia      tidak      semata hanya      merupakan  konsekuensi    dari    UU No.  10/1998  dan  UU  No.  23/1999  tetapi juga    merupakan    bagian    dari  upaya penyehatan    sistem    perbankan    yang bertujuan    meningkatkan    daya    tahan perekonomian nasional
Pemerintah  Indonesia  juga  mendukung pengembangan  bank  syariah  di  Indonesia melalui  berbagai  kebijakan  dan  program. Pada  tahun  2013,  pemerintah  Indonesia menetapkan Undang-Undang Perbankan Syariah  yang  menjadi  landasan  hukum  bagi keberadaan  dan  pengembangan  bank  syariah di  Indonesia.  Selain  itu,  pemerintah  juga memberikan  insentif  bagi  bank  syariah, seperti  pembebasan  pajak  dan  bantuan modal.
Saat ini, terdapat 14 bank syariah yang beroperasi  di  Indonesia,  termasuk  Bank Muamalat,  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank Syariah BRI, dan BCA Syariah. Bank syariah juga memiliki banyak cabang dan unit usaha di seluruh Indonesia, memungkinkan masyarakat  untuk  dengan  mudah  mengakses layanan keuangan syariah.
Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai  produk  dan  layanan,  seperti tabungan, deposito, pembiayaan, kartu kredit, dan  jasa  perbankan  lainnya,  yang  semuanya didasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah Islam.  Bank  syariah  juga  memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan menawarkan produk dan layanan yang mempromosikan keberlanjutan dan keadilan sosial.
Keberadaan  bank  syariah  di  Indonesia memberikan  alternatif  bagi  masyarakat  yang ingin mengembangkan bisnis atau memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Selain  itu, keberadaan  bank  syariah  juga  memperkuat sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan  dan  membantu  meningkatkan inklusivitas  keuangan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.
Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan terus  eksis  berdasarkan  data  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset perbankan  syariah  lebih  tinggi  dibandingkan bank  konvensional.  Advisor  OJK  Ahmad Buchori  mengatakan,  per  Desember  2022, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021.

## METODE
Metode    ini    menggunakan    penelitian kepuatakaan  ( Library    Research )  dengan metode tematik . Dan yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian iniyakni  data yang    diperoleh    langsung    dari    sumber utama    yaitu    buku-bukudan    jurnal-jurnal mengenai      problematika      perbankkan syariah di  Indonesia. Penelitian Kepustakaan merupakan      penelitian      kualitatif      dengan cara   mengumpulkan   data dan mempelajari teori-teori  dari  berbagai  literatur  yang berhubungan  dengan  penelitian  tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika
Perkembangan

## Perbankan Syariah
Mayoritas    pangsa    pasar    perbankan adalah  masyarakat    ekonomi    kelas menengah  ke  bawah.  Kehadiran  perbankan syariah    diharapkan  mampu      membantu mengatasipermasalahan      kemiskinan      di Indonesia      yang      mayoritas  pendudukanya beragama    Islam.    Akan    tetapi    dalam    hal ini    perbankan    syariah    belum    mampu berbuat  banyak  dalam  mengelola  pangsa pasar potensial ini. Bank-bank dengan sistem operasi konvensional mendominasi penguasaan market  share dengan  tingkat kesenjangan  yang  cukup  tinggi.  Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia, yaitu :
1. Tingkat Pemahaman dan Kepedualian Ummat
Pemahaman  dan  kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem
dan  prinsip  bankan  syariah  belum tepat, bahkan ada di antara ulama dan cendekiawan  muslim  sendiri  masih belum  ada  kata  sepakat  untuk mendukung  eksistensi  bank  syariah. Bahkan  masih  ada  kalangan  ulama belum ada ketegasan pendapat terhadap  eksistensi  bank  syariah, sehingga  terasa  kurang  tegas,  hal tersebut  disebabkan;  pertama,  kurang komprehensifnya informasi yang sampai  kepada  para  ulama  dan cendekiawan  tentang  bahaya  dan dampak  destruktif  sistem  bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi  dilanda  kelesuan;  kedua, belum  berkembangluasnya  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  sehingga ulama  dalam  posisi  sulit  untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan  dan  berkembang  luas  serta yang  sudah  mendarah  daging  dalam masyarakat; ketiga, belum dipahaminya operasional
bank syariah  secara  mendalam  dan  kaffah; keempat,  kejumudan  dan  kemalasan intelektual  yang  cenderung  pragmatis sehingga  ada  anggapan  sistem  bunga yang  berlaku  saat  ini  sudah  berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan  syariah.  Melihat  sejarah mengenal  ulama  bukan  semata  sosok berilmu,  melainkan  juga  sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar  dalam  perbankan  syariah  yaitu sebagai  Dewan  Pengawas  Syariah dan Dewan Syariah Nasional.
Minimnya pemahaman terhadap bankan syariah barangkali disebabkan karena sistem dan prinsip operasional relatif  baru  dikenal  dibandingkan dengan sistem bunga, dan pengembangannya masih dalam tahap awal  jika  dibandingkan  dengan  bank
konvensional  telah  terlebih  dahulu mengambil  posisi  di  hati  masyarakat, serta  keengganan  bagi  pengguna  jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan  penghasilan  tetap  dari bunga.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan faktor  utama  yang  memiliki  peran    penting dalam    perkembangan    bank    syariah. Pertumbuhan    bank    syariah  tidak    di imbangi    kualitas    SDM    yang    memadai, terutama    yang    khusus    mengusai    disiplin ilmu  perbankan  syariah.  Bank  syariah memang  sudah  lama  dikenal  di  Indonesia akan tetapi lembaga   atau   perguruan   tinggi yang      khusus      memberikan      pendidikan ekonomi      atau  perbankan    syariah    masih terbatas.    Hal    yang    turut    mempengaruhi kualitas    SDM    adalah  adanya    transisi    dari pegawai    bank    konvensional    menjadi pegawai    bank    syariah,    ini  biasanya  terjadi ketika  bank  konvensional  mendirikan  unit usaha  syariah  (UUS)  akan  tetapi  tidak merekrut    pegawai    baru    yang    berlatar belakang    disiplin    ilmu      ekonomi    syariah melainkan    hanya    mengalih    fungsikan pegawai    dari    bank    konvensional    yang sudah    ada    ke  unit    usaha    syariah tersebut.Berdasarkan    data    dari    Badan Akreditasi    Nasional    Perguruan  Tinggi (BAN-PT)  tahun  2018,  dari  baru  10  prodi ekonomi    syariah    yang    terakreditasi    A, yang    terakreditasi    B    berjumlah    99    prodi dan    yang    mendapatkan    akreditasi    C sebanyak    10  prodi.  Dari  pemaparan  data statistik  perbankan  syariah,  diketahui  bahwa 38%  pegawai  bank  syariah  merupakan sarjana  ekonomi  konvensional,  hanya  9,1% berasal  yang  memiliki  latar  belakang ekonomi syariah.
3. Belum Memadainya Modal
Pengelompokan  bank  didasarkan  pada modal  inti  yang  dimiliki  bank  atau  disebut Kelompok Bank berdasarkan Modal  Inti (KBMI)  berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  tentang  Bank  Umum.  Bank dikelompokkan menjadi empat KBMI. KBMI 1 modal inti sampai 6 triliun, KBMI 2 dengan  modal  inti  lebih  6  triliun,  KBMI  3 dengan  modap  inti  lebih  14  triliun,  dan KBMI  4  dengan  modal  inti  lebih  70  triliun. Hanya  BSI  yang  berada  di  KBMI  3,  BTPN Syariah  berada  di  KBMI  2  dan  10  bank umum  Syariah  lainnya  berada  di  KBMI  1. Dengan  modal  yang  relatif  minim  pangsa pasar  perbankan  syariah  Indonesia  mencapai 6,83%  dan  keuangan  syariah  sebesar  10,5%. Dari  pangsa  pasar  bank  syariah  sebesar 6,83%  masih  dikuasai  oleh  bank  umum konvesional.
Solusi Megatasi Problematika Perkembangan Bank Syariah 1. Perkaya dakwah bertemakan keuangan syariah Ulama  dan  ustaz  menduduki  posisi penting  dalam  masyarakat  Islam.  Ulama tidak  hanya  sebagai  figur  ilmuwan  yang menguasai  dan  memahami  ajaran-ajaran agama,  tetapi  juga  sebagai  penggerak, motivator  dan  dinamisator  masyarakat  ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku  ulama  selalu  menjadi  teladan  dan panutan.  Ucapan  ulama  selalu  menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat.  Penerimaan  atau  penolakan masyarakat  terhadap  suatu  gagasan,  konsep atau  program,  banyak  dipengaruhi  oleh ulama.
Peran  ulama  bukan  hanya  pada  aspek ibadah  mahdhah,  tetapi  mencakup  ekonomi keuangan  sesuai  dengan  komprehensifan ajaran  Islam  itu  sendiri.  Dalam  rangka membangun  literasi  keuangan  syariah,  para ulama  harus  dilibatkan,  terutama  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Selama  ini  DSN tidak saja mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi  syariah,  tetapi  memainkan  banyak peran  penting  dalam  edukasi,  sosialiasi  dan lobi-lobi politik untuk pengembangan keuangan  syariah  di  Indonesia.  Namun,  di luar DSN-MUI  ada banyak ulama dan Ustaz besar  yang  perlu  dioptimalkan  perannya
dalam  mengedukasi  umat  dalam  keuangan syariah.  Untuk  itu,  OJK  dan  pegiat  industri syariah  perlu  mengedukasi  ulama  dan  ustaz terlebih dahulu, agar mereka bisa mencerdaskan  umatnya  dalam  masalah keuangan  syariah.  Pemahaman  yang  benar mengenai  keuangan syariah akan berdampak signifikan  bagi  upaya  literasi  keuangan syariah. Sebaliknya, kedangkalan pengetahuan  mereka,    justru  bisa  menjadi black  campaign  terhadap  gerakan  keuangan syariah yang tengah digalakkan.
Upaya  membangun  literasi  keuangan syariah  juga  dilakukan  kepada  ormas-ormas Islam.  Para  pimpinan  ormas  di  pusat  dan daerah  harus  dibekali  pengetahuan  dan pemahaman  yang  memadai  mengenai  apa dan  bagaimana  keuangan  syariah,  termasuk keunggulan  keuangan  syariah,  produk  dan investasi-investasi  syariah.  Apabila  ormas- ormas  Islam  bergerak  dan  menggerakkan umatnya, maka upaya ini  akan bereffect  luar biasa  bagi  pembangunan  literasi  keuangan syariah. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah,  PERSIS,  Alwashliyah,  Al- Ittihadiyah,  Mathla’ul  Anwar,  dan  puluhan ormas  besar  lainnya  memiliki  anggota ratusan  juta  orang.  Massa  yang  besar  ini merupakan ladang potensial bagi pengembangan keuangan syariah
2. Upaya peningkatan kualitas SDM
Dapat dilakukan  antara lain  sebagai berikut: Pertama, upaya  peningkatan kualitas  SDM  perbankan  adalah  dengan memperluas  dan  meningkatkan  kurikulum Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di  institusi  pendidikan, Kedua, membangun, mengembangkan    dan    memajukan    instansi pendidikan    Ekonomi  Islam.  Terbuka  ruang yang  sangat  besar  bagi  Perguruan  Tinggi Islam  baik  Negeri  ataupun  Swasta  untuk membangun dan mengembangkan fakultas/jurusan    Ekonomi    Islam    dan berbagai    bidang    pelajaran  lainnya    yang sinkron    dengan  kepentingan  perbankan syariah.  Karena  demikian,  maka  kemajuan dan  pengembangan  instansi  pendidikan seperti perguruan tinggi  akan  sukses apabila
bekolaborasi  dengan  pemerintah dalam  hal ini  yang berperan adalah Diknas, Depag dan perangkat  lain  yang  berkaitan  dengan  hal administratif    seperti  lembaga  pemberi  izin; perguruan  tinggi  berperan  sebagai  lembaga penyelenggara;    industri  perbankan  sebagai user. Ketiga indikator perlu bekerjasama agar memperoleh  hasil  yang  bagus. Ketiga meningkatkan kerjasama antara Bank Indonesia,  Bank  Syariah    dan    Perguruan Tinggi;    menelaah    kurikulum  ekonomi islam/perbankan syariah; melakukan
Pengembangan  Kelembagaan  Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam pada UIN/
IAIN/STAIN  dan  manajemen  SDM  yang berorientasi pada Kepakaran dan Kompetensi.
3. Memperkuat  Permodalan  Bank Syariah
Untuk  memperkuat  permodalan  bank syariah,  ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan, pertama  : Bank  syariah  dapat melakukan penawaran saham kepada investor  baik  melalui  penawaran  umum maupun  penerbitan  saham  tambahan, kedua: syariah dapat memperkuat permodalan melalui pendalaman pasar modal syariah. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  menerbitkan instrumen  keuangan  berbasis  syariah  seperti obligasi  syariah,  saham  syariah. Ketiga  : bank syariah dapat memperkuat permodalannya  melalui  penggabungan  atau akuisisi dengan bank lain.

## KESIMPULAN
Beberapa  permasalahan  yang    terjadi pada    perbankan    syariah    tersebut kedepannya membuat  kita  berfikir  prospep apa    saja    yang    bagus  untuk    di    jadikan bahan    evaluasi    untuk  mengembangkan perbankan    syariah.    Cara    atau    kiat-kiat yang    bisa    dijadikan    sebagai    bentuk pengembangkan      perbankan      syariah addalah   dengan   cara   melalui   trobosan- trobosan      ke  masyarakat,  membuka  dialog tanya jawab kemasyarakat, membuat sosialisasi  agar  msyarakat  tau    keberadaan dan  adanya  bank  syariah  di  tengah-tengah
mereka,    sehingga    mereka    pun  tertarik setelah  mengetahui  tersebut.Untuk  bertahan dan    berkembang    di    era    globalisasi    bank syariah          harus          mampu          menjawab tantangan     pasar,     bank     syariah     harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman    secara    utuh    dan    bukan    hanya menjadi    bank  konvensional  yang  berbaju syariah,  serta  bersikap  adaptif  dan  inovatif terhadap  perkembangan  yang    terjadi    pada pasar    perbankan    syariah.    Upaya    kongkrit yang    perlu    dilakukan    untuk  membantu perkembangan    bank    syariah    antara    lain; pertama: perkaya dakwah bertemakan ekonomi  Islam kedua :  Penguatan    Sumber Daya  Manusia perbankan  syariah. Ketiga : memperkuat permodalan bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto  dan  Firmansyah,  M.  Anang,  Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), Surabaya: Qiara Media, 2019 Ali  Syukron,‘’Dinamika  Perkembangan  Perbankan
Syariah  Di  Indonesia’’,Economic:  Jurnal
Ekonomi Dan Hukum Islam.Vol. 3 No. 2 2013. Amalia,    Euis    dkk,  Potret    Pendidikan    Ekonomi
Islam Di Indonesia, Depok: GramataPublishing, 2012.
Andrianto,    M.    Anang    Firmansyah,  Manajemen
Bank    Syariah    (Implementasi    Teori    dan
Praktek), Surabaya: Qiara Media, 2019.
Aravik,  Havis.  Ekonomi  Islam  Konsep,Teori  dan
Aplikasi  serta  Pandangan  Pemikir  Ekonomi
Islam  dari  Abu  Ubaid  Samapi  Al-Maududi.
Empat Dua : Malang, 2016.
Nilam  Sari,  Abrar  Amri,  Peningakatan  Sumber  Daya Manusia (SDM) dalam
Perkembangan
Perbankan  Syariah  :  Analisis  Kualitas  Kinerja Pegawai.  Ijtihad  :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam dan  Kemanusian  VO.  18.  NO.2  Desember 2O18.