## IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TAKALAR
Adelina Kadir 1 , Andi Safriani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116012@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta untuk mengetahui  faktor-faktor penghalang dan  faktor-faktor pendukung terkait  keterwakilan perempuan  di  DPRD Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Sumber  data  penelitian  yaitu   data   primer   dan data  sekunder serta  melakukan  teknik  pengolahan  data  dan   analisis   data.   Untuk melakukan jalannya penelitian maka  hal- tersebut  harus  dilakukan  guna  mendapatkan  informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)  Anggota  DPRD  Kab.  Takalar  berjumlah  30  orang dan diantara  jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8  orang angka 8 orang dapat memperlihatkan  bahwa  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kab.  Takalar hampir mencapai target 30 % hal ini  tidak  lepas  dari  dukungan  rakyat  khususnya  bagi  pemilih perempuan serta kesadaran  kaum  perempuan  untuk  memilih    sesama    anggota    perempuan.  2)    faktor    penghambat    terkait keterwakilan  perempuan  di  DPRD  kab.  Takalar  itu dikarenakan kurangnya kader  perempuan  di  dalam  partai politik  yang  ingin  menjadi  calon legislatif tersebut  serta  kurangnya  keinginan  kaum  perempuan  untuk  berkiprah di  ranah politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di  DPRD  kab.  Takalar  dikarenakan adanya aturan dari  Undang-Undang    yang    mengharuskan    partai    politik  memasukkan    30%    keterwakilan    perempuan    dalam pencalonannya   sebagai   anggota   legislatif serta jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak  dari  pada  jumlah pemilih  laki-laki. Implikasi Penelitian Perempuan  seharusnya  dapat  menyadari  akan  peluang  besar  yang  mereka miliki    untuk    ikut   serta    ke   ranah    politik    demi    untuk    memperjuangkan    Hak-hak    kaum  perempuan  karena sangatlah penting  jika seorang perempuan dapat  duduk di kursi  legislatif. Seharusnya  partai  politik  dalam   hal perekrutan  untuk  menjadikan  kadernya  sebagai  calon  legislatif  harus  betul-betul  karena  kader  tersebut  mampu bukan   karena  hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan  potensi  suara  yang  dimiliki  serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.

## Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD.

## Abstract
The research  aims to find out about the representation of women in the Regional Representatives Council. Takalar as well  as  to   know  the  barrier  factors  and  factors  supporters related to the representation of women  in the District Parliament. Takalar. This  type  of  research  is  field  research  by  collecting  data  through  interviews, documentation  and  observation.  Research  data  sources  namely  primary   data   and  secondary data and conduct data processing  techniques  and  data  analysis.  To  conduct research, these things must be done in order to get the desired  information.  The  results  of  this  study  indicate  that  1)  Members  of    the    District    Parliament.    Takalar numbering 30 people and among these  members  are  female  DPRD  members  8  people  number 8 people can show  that  representation  women  in  DPRD  Kab.  Takalar  almost  reached the 30% target  this  was  not  apart from  popular  support  especially  for  women  voters  and  awareness  women  to  choose  fellow  female  members. 2)  factors   obstacles related to the representation of  women  in  the  district  parliament.  Takalar  it  is  because  of the lack of female cadres in political  parties  who  want  to  became  the  legislative  candidate and the lack of desire of  women  to  take  part    in  the  political    sphere  and  supporting  factors  for  women's  representation  in  DPRD  Kab. Takalar because of the rules of the Act requires political parties to include 30% representation  of  women  in  his candidacy  as  a  member  of the legislature as well as the number of female voters who more  than the number  of male  voters. Research Implications Women should  be  able  to  realize  opportunities  great  that  they  have  to participate in the political sphere for the sake of fight  for the rights of women because it is very important if a woman can sit in the legislative seat. It should be a political party in terms  of  recruitment  to  make  its  cadres  as  legislative candidates  must  really  because  the cadre is able not because  it  is  only  to  fulfill  30%  quota  that  has  been determined  by  the Law Because in recruiting candidates legislative political parties  must  prioritize  the  potential
of the vote they have as well the quality of Human Resources possessed by the legislative candidate.

## Keywords: Women’s Representation, DPRD

## PENDAHULUAN
Salah  satu  karakteristik  negara  yang  menganut  sistem  politik  demokrasi  ialah  terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan  umum  demokrasi tidak sama  disemua negara.  Hal  itu  ditentukan  oleh   latar  belakang  sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model  demokrasi  yang  diterapkannya. 1 Oleh karena  itu  proses-proses  tentang  politik  ataupun  tentang pemilu      yang      dilakukan      setiap  lima    tahun    sekali    bukan    suatu    jaminan    sehingga    para    kaum perempuan  dapat  menjadi  wakil rakyat.
Penetapan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga  mulai  memperjelas  jadwal pemilihan  pemimpin  Politik  Indonesia.   Kodifikasi   hukum  dalam   Undang-undang ini memudahkan proses  demokrasi  berkala  yang  dilakukan  di  Indonesia.  Undang-undang  Hak Asasi Manusia UU  RI No  39  tahun  1999  memberikan  bagian  khusus  terhadap  hak-  hak wanita di mana  dalam  Pasal  46 menyebutkan  bahwa  sistem  pemilihan  umum,  kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, yudikatif, harus  menjamin  keterwakilan  wanita  sesuai  persyaratan  yang  ditentutan  dan  Pasal  49  di mana  wanita berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  pekeijaan,  jabatan  dan  profesi  sesuai dangan persyaratam dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  UU  No  2  tahun  2011  tentang  partai  politik  memberikan  kesempatan  kepada perempuan untuk berkarir dibidang politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa  dalam  Pendirian  dan  pembentukan  Partai  Politik  memasukkan  (tiga puluh  persen)    keterlibatan perempuan  serta  Pasal  2  ayat  (5)  menyebutkan  bahwa  pengurusan Parpol  ditingkat  nasional  disusun dengan  memasukkkan  minimal  30%  (tiga puluh persen)  keterlibatan  perempuan.  Sehingga  dengan adanya    ketentuan    tersebut  perempuan  juga  memiliki  peran  dalam  kepengurusan  di  Partai  Politik. Selanjutnya untuk meningkatkan peran  perempuan  dipemerintahan  maka  diatur  dalam  Pasal  29  ayat (1)    UU  No  2  tahun  2011  yakni  bakal  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah mempertimbangkan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan.
Kuota 30% untuk perempuan yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  sebenarnya  menjadi peluang  yang  sangat  baik  bagi  semua  perempuan  yaitu  perempun  memiliki   banyak  kesempatan yang  lebih  luas  dalam  pengambilan  keputusan.  Jika  kita  lihat kesetaraan perempuan  yang ada di dalam UU tentang persoalan  ketentuan  para  calon  perempuan yaitu  30%,  mestinya  telah  mencapai
1 Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2015), h.109.
ketentuan  tersebut  bukan  malah  lebih kurang dari ketentuan yang ada di dalam  UU  lihat  saja  kenyataan atau  fakta  sebenarnya  kuota 30% tersebut belum sepenuhnya terisi dalam kursi-kursi  untuk  menjadi para  wakil  rakyat yaitu sebagai anggota DPRD kab/kota dan DPRD provinsi.
Keterlibatan perempuan dalam politik  juga  banyak  dipengaruhi  karena  gender.  Gender menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan atau disebut  sebagai  penghalang  dan pemicu  bagi  kaum perempuan  untuk  melangkah  ke  ranah   politik   karena   gender merupakan salah satu  aspek  yang mencolok  diantara  aspek-aspek  lainnya  seperti  aspek  Suku, Agama, Ras, dan golongan. Hubungan antara poltik  dan  gender  diketahui  dalam  keluarga yaitu suami dan istri yang sampai pada tahapan masyarakat luas,  contohnya dalam hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa kekuasan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam makna dan artinya.
Berdasarkan Q.S Al Hujurat (49): 13 yang terjemahannya adalah  :
Menyatakan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  adalah   makhluk  yang diciptakan  Allah  dengan kedudukan  yang  sama.  Tidak  ada  perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik atau non  fisik. Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 2
Dalam tradisi masyarakat nusantara, posisi dan peran perempuan tidak begitu banyak diperhatikan sebagai sesuatu yang penting, masih kuat anggapan yang secara luas diterima sebagai sebuah keniscayaan yakni  perempuan  berkaitan  urusan-urusan  domestik  rumah  tangga, inilah  yang  menjadi dasar  mengapa  RA  Kartini  melakukan  protes  terhadap  dominasi laki-laki pada akhir abad ke 19. Dalam konteks politik Indonesia, gerakan
Kartini telah menjadi simbol dari kebangkitan perempuan Indonesia  dan  setiap  tanggal  21  April dijadikan sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia. 3
Berdasarkan hal tersebut harapan agar  perempuan  duduk  sebagai  anggota  DPRD  kab/kota juga dapat    meningkat    hingga    30%    sehingga    partisipasi    perempuan      dalam    pembangunan  juga  akan meningkat. Perempuan dalam ranah politik  itu  tidak  gampang  karena  adanya  budaya partiarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang  menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat rendah  sebenarnya  bukan  disebabkan oleh perbedaan (kodrat atau takdir),  tetapi lebih  pada  perbedaan  gender  (konstruksi sosial).
Hal-hal yang  menyebabkan  Rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  ranah  politik  yaitu. Masih adanya  pemikiran  tentang  kecenderungan  seseorang  menempatkan  seorang  kaum  perempuan  dibawah kepemimpinan serta kekuasaan kaum laki-laki.
Pada tataran  kenyataannya  keterwakilan  perempuan  yang  diatur  dalam  UU  No  2  tahun  2011
2 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 412
3 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan Politik 7«cfo/?e.s/fl,(Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 188-189.
tentang partai politik yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak30% namun  tidak sesuai    dengan      kenyataan      yang      terjadi      di      kabupaten.      Takalar      karena    jumlah  keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Takalar.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan  pengujian  keabsahan  data  dan materi  yang  akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keterwakilan  Perempuan  Di  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun  2019  Di  Kab. Takalar. Berdasarkan Pemilihan Umum yang telah  dilakukan  pada  Tahun  2019  diketahui  bahwa  Di kabupaten   Takalar   jumlah   anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah  yaitu   Beijumlah
30 orang dan  diantara  30  orang  tersebut  jumlah  keterwakilan  perempuan  dalam  ranah  DPRD yaitu  8  orang.  Namun  dalam  periode-periode  sebelumnya    tingkat    keterpilihan    perempuan  dalam pemilihan umum legislatif di DPRD  kab.  Takalar  itu  sudah  mulai mengalami  peningkatan.  Hal  ini tidak  lepas  dari  dari  jumlah  pemilih  perempuan  yang  lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki- laki serta adanya kesadaran perempuan untuk  memilih  sesama  perempuan.  Dalam  hal  keterwakilan peremupan  di  kab.Takalar  setiap  partai  yang  ada  di  kab.Takalar  harus  memiliki  seorang  anggota legislatif  perempuan  serta mengikuti pola-pola rekrutment yang telah ditetapkan oleh setiap partai.
Tabel 1. Daftar anggota legislatif perempuan yang telah lolos ke kursi DPRD Kab. Takalar
No Nama Partai 1 Ir.Hj. Darmawati NASDEM 2 Nur Annisa Said, S.H PKS 3 Melinda Meypayana PKS
4 Hj. Dawati,SE PPP 5 Nurazyzyamz Rani PAN 6 Hj.Emi PAN 7 Abrianti Nasir, A.Md HANURA 8 Ir.Husniah Rachman Dg. Tayu DEMOKRAT
Sumber: KPUD kabupaten Takalar tahun 2019
Dalam  pemilihan  umum  tahun  2019  diketahui  bahwa   jumlah   calon legislatif perempuan adalah 168 orang dari 16 partai yang terbagi atas partai PKB beijumlah  11  orang  perempuan,  partai GERINDRA  beijumlah  11  orang   perempuan,  partai  PDIP  berjumlah  9  orang  perempuan,  partai GOLKAR   beijumlah 13 orang perempuan, partai NASDEM berjumlah  11  orang  perempuan,  partai GARUDA   berjumlah   5   orang   perempuan,   partai   BERKARYA   berjumlah 12 orang perempuan, partai PKSberjumlah 10 orang perempuan, partai PERINDO beijumlah   11   orang   perempuan,   partai PPP    berjumlah    13    orang    perempuan,    partai  PSI  berjumlah  7    orang    perempuan,    partai    PAN berjumlah    9    orang    perempuan,    partai      HANURA    berjumlah      11      orang    perempuan,    partai DEMOKRAT   beijumlah 10 orang perempuan, partai PBB berjumlah 10 orang perempuan,  partai  PKPI beijumlah 12 orang perempuan. Dan yang lolos hanya 8 orang jadi jumlah calon  legislatif yang gugur adalah  160 orang  perempuan.

## B. Faktor Penghalang Dan Pendukung Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kab. Takalar. a.) Faktor penghalang keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar
Menurut  IR.  Husniah  Rachman  Dg.  Tayu  bahwa  faktor  penghalang  keterwakilan  perempuan untuk menjadi Anggota  DPRD  Kab.  Takalar  secara  global  yaitu  kurangnya  kader perempuan dari Partai Politik serta  kalah  bersaingnya  dari  laki-laki  khususnya  dari  segi waktu dan dari sisi ketersedian kos politik. 4
Menurut  Hj.  Emi  Alerah    Wakil    Ketua    DPRD    Kab.    Takalar    bahwa    faktor    penghalang keterwakilan  perempuan  untuk  menjadi  Anggota  DPRD  Kab.    Takalar    secara    global  yaitu  kandidat perempuan yang sudah berkeluarga  karena  jika  seorang  perempuan  yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami ataupun keluarga karena suami biasanya  penuh pertimbangan. 5
Menurut Hj. Emi  Alerah Wakil  Ketua  DPRD  Kab.  Takalar  bahwa  faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar  secara  pribadi yaitu
4 Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019
5 Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) │Volume 3 Nomor 1 Maret 2021
dari diri sendiri karena tergantung dari niat seorang perempuan apakah ingin mencalonkan atau tidak. 6 Menurut Nur Annisa Said, SH bahwa faktor penghalang  keterwakilan  perempuan  untuk menjadi Anggota  DPRD  Kab.  Takalar  secara  global  yaitu  tidak    ada    halangan    sama    sekali  jika  memang seseorang  ingin  mencalonkan  sebagai  anggota  legislatif  maka  harus  siap. 7
Menurut    Benati    salah    satu    masyarakat    Takalar    beranggapan      bahwa      faktor  penghalang keterwakilan  perempuan  yaitu  tidak  memiliki  uang  yang  banyak  serta  kurang  dikenalnya  oleh masyarakat calon legislatif perempuan yang mencalonkan itu. 8
Menurut  Rosniah  salah  satu  tokoh  Agama  berpendapat  bahwa  faktor  penghalang  keterwakilan perempuan yaitu pertama tidak  diberikannya  izin  oleh  suaminya  untuk  berpolitik apabila ia sudah menikah,  serta    kurang    menariknya    perhatian    perempuan    dikalangan  masyarakat  desa  untuk  jadi seorang pemimpin. 9
Menurut    Rosmini    salah    satu    tokoh   Masyarakat      beranggapan      bahwa     faktor  penghalang keterwakilan    perempuan    yaitu    kurang    beradaptasi    bersama    masyarakat      sehingga  tidak  dikenal, kurangnya dana politik yang dimiliki, dan  tidak  adanya  kebenruntungan yang berpihak kepadanya. 10

## b.) Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan di DPRD Kab. Takalar
Menurut  IR.  Husniah  Rachman  Dg.  Tayu  bahwa  faktor  pendukung  keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara Global yaitu: 11
1. Figur
2. Keluarga
3. Kineija Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus
4. Citra  Anggota  DPRD  perempuan  di  periode  sebelumnya  yang  cukup bagus  sehingga  lebih mudah  menjual  perempuan  sebagai  calon  legislatifSerta    faktor    pendukung    keterwakilan perempuan    untuk    menjadi    Anggota    DPRD  Kab.  Takalar  secara  pribadi  dari  IR.  Husniah Rachman Dg. Tayu untuk bertahan dan tetap terpilih  yaitu  selalu  menjaga  elektabilitas  bukan hanya sekedar pencitraan media tapi melalui kerja-kerja langsung.
Menurut  Hj.  Emi  Alerah    Wakil    Ketua    DPRD    Kab.    Takalar    bahwa    faktor    pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab.  Takalar  secara  Global  yaitu  mengatakan
6 Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019
7 Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.
8 Benati. Masyarakat, Wawancara. Takalar, 5 Februari 2020.
9 Rosniah. Tokoh Agama. Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.
10 Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.
11 Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara. Takalar, 11 Desember 2019
bahwa:  menurut  saya  hampir  sama  dengan   ibu   husniah Rachman yaitu seorang figur karena  bila mana    ada    kandidat    perempuan    yang    sudah  menjabat  1  periode  maka  itu  menjadi  dasar  kandidat perempuan  dapat  di   pilih  oleh  masyarakat karena dilihat dari  kinerja sebelumnya dalam menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Takalar. 12
Menurut Nur Annisa Said, SH bahwa faktor pendukung  keterwakilan  perempuan  untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar mengatakan bahwa: 13
1. Dukungan dari Partai politik
2. Skill Kandidat perempuan
3. Kemauan dari diri sendiri
4. Mampu dalam segala hal tentang kerjaan sebagai anggota DPRD.
Menurut Benati salah satu masyarakat Takalar beranggapan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya uang yang banyak serta sudah memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang memilih,  adanya  kemauan  dari  diri  sendiri  untuk  mencalonkan  sebagai  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. 14
Menurut  Rosniah  salah  satu  Tokoh  Agama  menyatakan  bahwa  faktor  pendukung  keterwakilan perempuan diranah politik  yaitu  adanya  dukungan  dari  suami,  adanya  dukungan dari keluarga dan kemauandiri  sendiri  merupakan  faktor  yang  paling  mendukung. 15
Menurut Rosmini  salah satu  tokokh Masyarakat menyatakan bahwa faktor pendukung keterwakilan  perempuan  yaitu  adanya  dana  politik,  dukungan  dari  masyarakat  memadai  sehingga  ia berani mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Takalar. 16

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Pemilihan  Umum  yang  telah  dilakukan  pada  Tahun  2019  diketahui  bahwa  di kabupaten  Takalar  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    yaitu    Beijumlah  30  orang  dan diantara 30 orang tersebut jumlah keterwakilan  perempuan  dalam ranah  DPRD  yaitu  8  orang.  Namun dalam  periode-periode  sebelumnya   tingkat  keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD kab. Takalar  itu  sudah mulai mengalami peningkatan.
12 Hj. Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar. Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019
13 Nur Annisa Said, SH. Anggota DPRD Kab. Takalar. Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019
14 Benati, Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.
15 Rosniah, okoh Agama. Wawancara, Takalar, 10 Febmari 2020.
16 Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara. Takalar, 5 Februari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  Arifin, Perspektif  Ilmu  Politik, Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada,2015.  Benati,
Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996. Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019. Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember

## 2019
Nur, Firman, and M. Chaerul Risal. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu  Legislatif  Di  Kabupaten  Jeneponto." Alauddin  Law  Development  Journal 2.3 (2020): 445-453.
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.
Rosmini,  Tokoh  Masyarakat,  Wawancara,  Takalar,  5  Februari  2020  Rosniah,  okoh  Agama,
Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.
Syarifuddin Jurdi, Kekuatan Politik Indonesia, Makassar:Alauddin University Press, 2012.
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.