## ISU KESETARAAN GENDER DALAM OPTIK FEMINIST JURISPRUDENCE DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Heri Setiawan, Steven Ouddy, Mutiara Girindra Pratiwi Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: heriwawan666@gmail.com

## Abstract
The feminists are of the view that history is written from the point of view of  men and does  not  voice the role of  women in  making  history and forming  the structure  of  society.  Feminists  challenge  and  dismantle  the  belief  or  myth  that men  and  women  are  so  different,  that  certain  behaviors  can  be  distinguished  on the  basis  of  gender  differences.  Gender  according  to  feminists  is  created  or socially  shaped  not  biologically.  Sex  determines  physical  appearance, reproductive  capacity,  but  does  not  determine  psychological,  moral  or  social characteristics.  This  difference  in  responsibility  between  genders  then  results  in "doing gender", which is doing something in accordance with the personal gender attributes inherent in him, and to do so requires certain preconditions. But often these differences are accommodated so that conditions of gender inequality arise which then triggers a rejection movement that exists in the gender differences.
Keywords: Gender, Feminist Jurisprudence, Human Nature, justice, men and women.

## Abstrak
Kaum  feminis  berpandangan  bahwa  sejarah  ditulis  dari  sudut  pandang  laki-laki dan tidak menyuarakan peran perempuan dalam membuat sejarah dan membentuk struktur  masyarakat.  Kaum  feminis  menantang  dan  membongkar  keyakinan  atau mitos  bahwa  pria  dan  wanita  sangat  berbeda,  sehingga  perilaku  tertentu  dapat dibedakan atas dasar perbedaan gender. Jenis kelamin menurut feminis diciptakan atau  dibentuk  secara  sosial  tidak  secara  biologis.  Seks  menentukan  penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan karakteristik psikologis, moral atau  sosial.  Perbedaan  tanggung  jawab  antara  jenis  kelamin  ini  kemudian menghasilkan "melakukan gender", yang melakukan sesuatu sesuai dengan atribut gender  pribadi  yang  melekat  padanya,  dan  untuk  melakukannya  memerlukan prasyarat  tertentu.  Namun  seringkali  perbedaan-perbedaan  ini  diakomodasi sehingga kondisi ketidaksetaraan gender muncul yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada dalam perbedaan gender.
Kata  kunci:  Gender,  Yurisprudensi  Feminis,  Hak  Asasi  Manusia,  keadilan, pria dan wanita .

## LATAR BELAKANG MASALAH
akna  Gender  secara  mendasar  berbeda  dari  jenis  kelamin  biologis. Jenis  kelamin  biologis  merupakan  pemberian,  kita  dilahirkan  sebagai seorang  laki-laki  atau  seorang  perempuan.  Tetapi,  jalan  yang menjadikan  kita  maskulin  atau  feminin  adalah  gabungan  blok-blok  bangunan biologis  dasar  dan  interpretasi  biologis  oleh  kultur  kita.  Setiap  masyarakat memiliki  berbagai  “naskah” (scripts) untuk  diikuti  oleh  anggotanya  seperti mereka  belajar  memainkan  peran  feminin  dan  maskulin,  sebagaimana  halnya setiap  masyarakat  memiliki  bahasanya  sendiri.  Sejak  dari  bayi  mungil  hingga mencapai  usia  tua,  kita  mempelajari  dan  mempraktikkan  cara-cara  khusus  yang telah  ditentukan  oleh  masyarakat  bagi  kita  untuk  menjadi  laki-laki  dan perempuan.  Gender  adalah  seperangkat  peran  yang  seperti  halnya  kostum  dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin.  Perangkat  perilaku  khusus  ini  mencakup  penampilan,  pakaian,  sikap, kepribadian,  bekerja  di  dalam  dan  di  luar  rumah  tangga,  seksualitas,  tanggung jawab  keluarga  dan  sebagainya  secara  bersama-sama  memoles  “peran  gender” kita. 1
Term  gender  jika  ditinjau  dalam  perspektif  terminologis  merupakan  kata serapan  yang  diambil  dari  bahasa  Inggris.  Kata  gender  ini  jika  dilihat  posisinya dari  segi  struktur  bahasa  ( gramatikal )  adalah  bentuk  nomina  ( noun )  yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex , atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab. Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih terbilang  kosa  kata  baru  yang  masuk  ke  dalam  khazanah  perbendaharaan  kata bahasa  Indonesia.  Istilah  ini  menjadi  sangat  lazim  digunakan  dalam  beberapa dekade terakhir. 2
Salah  satu  hal  yang  paling  menarik  mengenai  peran  gender  adalah,  peran- peran  itu  berubah  seiring  waktu  dan  berbeda  antara  satu  kultur  dengan  kultur lainnya. Peran itu juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis.  Di  Inggris  abad  ke  sembilan  belas,  ada  anggapan  bahwa  kaum  perempuan tidak  pantas  bekerja  di  luar  rumah  guna  mendapatkan  upah.  Tetapi  pandangan yang  lebih  kemudian  menunjukkan  bahwa  anggapan  ini  hanya  berlaku  bagi perempuan  kelas  menengah  dan  kelas  atas.  Kaum  perempuan  kelas  bawah
1 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.2.
2 Peter Salim, Advance English-Indonesia Dictionary , Edisi ke-3 (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 384
M
diharapkan  bekerja  sebagai  pembantu  ( servants )  bagi  kaum  perempuan  yang dilahirkan  tidak  untuk  bekerja  sendiri.  Kini  keadaan  serupa  juga  terdapat  di beberapa bagian negara berkembang. Di Bangladesh misalnya, banyak perempuan muslim  menganggap  tidak  pantas  untuk  terlibat  dalam  lapangan  pekerjaan  yang dibayar.  Namun  ada  banyak  perempuan  muslim  lainnya  terpaksa  bekerja seringkali  sebagai  pembantu  rumah  tangga  sebagai  upaya  pertahanan  ekonomi. Dengan kata lain, kelas ( class ) nyaris selalu berkaitan dengan urusan memutuskan peran gender yang pantas karena memiliki jenis kelamin ( sex ) biologis tertentu. 3
Pembicaraan  mengenai  gender  akhir-akhir  ini  semakin  hangat  dalam perbincangan  mengenai  kemajuan  perkembangan  kaum  perempuan  dengan kesetaraan  dengan  kaum  pria.  Dalam  sejarah  telah  terjadi  perlakuan  yang  tidak seimbang,  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  lebih  rendah  dibanding laki-laki.  Perjalanan  peradaban  manusia  banyak  didominasi  oleh  kaum  laki-laki dalam  urusan  bermasyarakat.  Jadi  sejak  awal  sebenarnya  sudah  terjadi ketidaksetaraan  gender  yang  menempatkan  perempuan  pada  wilayah  marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran  penting  didalam  masyarakat.  Dari  situlah  muncul  ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
Kesenjangan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir  semua  belahan  dunia  dan  dapat  ditemukan  dari  ranah,  publik  hingga privat,  dari  urusan  domestik  hingga  persoalan  reproduksi.  Dalam  organisasi publik  dapat  dikatakan  perempuan  berada  pada  posisi  termarginalkan.  Sistem budaya  patriarkal  yang  menanamkan  pemahaman  bahwa  wilayah  publik  (politik dan dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama  mengapa  kiprah  perempuan  di  ranah  publik  secara  umum  berada  pada posisi subordinat laki-laki. 4
Terdapat  beberapa  cabang  dalam  teori  ini,  yaitu Marxist  feminists , socialist feminists dan liberal  feminist . Marxist  Feminist menyatakan  bahwa  terdapat pembagian  kelas  secara  gender  yang  terbagi  atas  laki-laki  dan  perempuan  yang diimplementasikan  secara  tidak  adil  dalam  kehidupan,  sehingga  mereka (perempuan)  menuntut  adanya  kesetaraan  jender  antarkelas  (jender). Socialist Feminist menyatakan  bahwa  prinsip-prinsip  sosialis  harus  digunakan  untuk
3 Ibid ., hal. 384
4 Sri Yuliani, “Pengembangan Karir Perempuan Di Birokrasi Publik; Tinjuan dari Perspektif Gender” (Surakarta: Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV Tahun 2004)
meringankan penindasan secara jender. Di sisi lain, Liberal Feminist menyatakan bahwa  terdapat  perbedaan  perlakuan  antara  tenaga  kerja  laki-laki  dengan perempuan,  sehingga  diperlukan  kesetaraan  dalam  perlakuan  antarjender.  Ketiga cabang  aliran  tersebut  menuntut  kesetaraan  gender  karena  kodratnya,  seperti dalam  hal  harta  kekayaan,  hak-hak  tenaga  kerja  perempuan  dan  hak-hak perempuan dalam hukum dan politik.
Salah  satu  akibat  ketidaksetaraan  gender  adalah  marginalisasi,  terutama terhadap  perempuan.  Anggapan  bahwa  perempuan  merupakan  makhluk  lemah, lembut,  halus.  Sensitif  dan  sifat  feminim  lainnya  membuatnya  tidak  memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Hak-haknya untuk diperlakukan sama dengan laki-laki  dipinggirkan,  bahkan  tergusur  dan  tidak  menjunjung  rasa  kemanusiaan. Perempuan  dianggap  warga  kelas  dua.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  Simone  De Beauvoir, The  Second  Sex ,  dimana  perempuan  yang  termarginalkan  oleh kontruksi  sosial  menjadikan  mereka  hanya  bergerak  di  ranah  privat  dan  bahkan sosio-kultural  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  ketidakadilannya  dengan  hanya memberikan  kuota  30%  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik, hal  itu  diatur  dalam  UU  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Mengingat  apa  yang diperjuangkan oleh feminis bahwa perempuan juga berhak bergerak dalam bidang sosial,  politik  dan  ekonomi.  Kehidupan  perempuan  yang  hanya  berada  di  rumah dan  keluarga,  menjadikannya  makhluk  yang  pasif  dan  tidak  bergerak  di  ranah public,  hal  tersebut  bukan  karena  perempuan  tidak  mampu  tetapi  lebih  karena tidak  adanya  alternatif  lain.  Maka  perjuangan  feminis  harus  terus  didengungkan terutama dengan ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga  mampu  terjun  dalam  kehidupan  publik  layaknya  laki-laki,  seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Perkembangan kesetaraan gender di negara  Jerman  bahkan  dikenal  dengan  adanya  housema,  dengan  begitu  maka gerak-gerak kepentingan keluarga tidak akan dilingkari pada ibu saja namun juga pada  ayah,  demikian  juga  dengan  gerak-gerak  di  ranah  publik  perempuan  dan laki-laki sama-sama dapat dipantaskan. 5
Dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  gender  adalah  suatu konsep  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  perbedaan  laki-laki  dan perempuan  dilihat  dari  segi  sosial  budaya.  Gender  dalam  arti  ini  mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah sebuah konsep  yang dijadikan sebagai  tolok ukur dalam mengindentifikasi  peran
5 https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-berperspektif- kesetaraan-dan-keadilan , diakses pada tanggal 18 semptember 2018, hal. 1.
laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat ( social contruction ) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya  sebagai  alat  pendiskriminasian  salah  satu  pihak  karena pertimbangannya  yang bersifat  biologis.  Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,  jantan  dan  perkasa.  Ciri  dan  sifat  itu  sendiri  merupakan  sifat-sifat  yang dapat  dipertukarkan.  Artinya  ada  laki-laki  yang  emosional,  lemah  lembut  dan keibuan,  sementara  juga  ada  perempuan  yang  kuat,  rasional  dan  perkasa. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  gender  memiliki  dua  pengertian.  Pertama, diartikan sebagai seks 6 atau jenis kelamin yang pada akhirnya kita mengenal jenis kelamin  secara  kodrati.  Kedua,  diartikan  sebagai  jenis  kelamin  secara  kultural atau  psikologis.  Pengertian  kedua  inilah  yang  dimaksudkan  dengan  gender.  Jadi gender  merupakan  sifat  yang  melekat  pada  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan konstruksi  sosial  budaya. Atas  dasar  uraian  diataslah  yang  mendorong  penulis untuk mengangkat jurnal ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  jurnal  ini  menggunakan  jenis  penulisan  normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Hal ini disebut demikian karena pada penelitian normatif ini, fokus pada kajian tertulis  yakni  menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penulisan kami yang berjudul “Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan  Implementasinya  di  Indonesia”,  kelompok  kami  menggunakan  sumber  buku dan  artikel  sebagai  bahan  yang  kami  gunakan  dalam  permasalahan  sehingga penulisan kami ini bersifat normatif. Teknik pengumpulan data yang kami peroleh merupakan  bahan-bahan  pustaka  yang  dinamakan  data  sekunder.  Data  sekunder mencakup  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  sekunder.  Dalam  jurnal  ini kami  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan nonhukum.
6 Seks: alami,  bersifat  biologis,  Tidak  bisa  berubah,  tidak  bisa  dipertukarkan,  berlaku sepanjang  masa,  berlaku  di  mana  saja,  berlaku  bagi  kelas  dan  warna  kulit  apa  saja,  dan merupakan  kodrat  atau  ketentuan  Tuhan.  Gender:  Bersifat  sosial  budaya,  Bisa  berubah,  bisa dipertukarkan, tergantung musim, bergantung  budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan masyarakat. Lihat Bashin Kamla, Menggugat Patriarkhi  Pengantar  tentang  Persoalan  Dominasi  terhadap  Kaum  Perempuan. (Cet.  I; Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996), hal. 20.
Pendekatan  penelitian  yang  kami  gunakan  adalah  pendekatan  kualitatif, pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian  yang  mengacu  pada  norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat 7 mengenai  Isu  Kesetaraan  Gender  dalam  Optik  Feminist  Jurisprudence  dan Implementasinya  di  Indonesia,  dimana  dari  pendekatan  ini  kami  berfokus  pada kajian tertulis  yakni  menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan,  teori-teori,  doktrin,  dan  berupa  hasil  karya  ilmiah  para sarjana. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan masalah  pemecahan  proses  Isu  Kesetaraan  Gender  dalam  Optik  Feminist Jurisprudence  dan  Implementasinya  di  Indonesia  dengan  menggambarkan beberapa teori, pendapat/doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.  Teknik  analisis  data  dalam  jurnal  ini  menggunkan  teknik  analisis kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata. Penelitian  yang  kami  lakukan  apabila  ditinjau  dari  sudut  sifatnya,  kami menggunakan  penelitian  deskriptif  karena  kami  sudah  mendapatkan  gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Lahirnya Feminist Jurisprudence
Berbicara  mengeni  ilmu  hukum,  kita  akan  berhadapan  dengan  suatu  ilmu dengan  sasaran  objek  yang  nyaris  tak  bertepi.  Objek  yang  bernama  hukum  itu menjadi  begitu  luas  karena  ia  bersentuhan  dengan  sejumlah  besar  aspek kehidupan manusia, sebut saja manusia sendiri, masyarakat, negara politik, sosial ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat dan aspek-aspek hidup yang lain.
Teori Hukum Feminis atau Feminist Legal Theory (FLT) muncul pertama kali pada  tahun  1970-an,  bersamaan  dengan  berkembangnya  gerakan Critical  Legal Studies  (CLS) di  Amerika.  Sebagai  sebuah  pemikiran  yang  berusaha  melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS. Karena itu dalam beberapa pembahasan tentang
7 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.
Jurisprudence,  teori  hukum  feminis  dimasukkan  sebagai  salah  satu  bab  di  dalam pembahasan CLS. 8
Pihak  yang  mengemukakan Feminist  Legal  Theory menyatakan  bahwa bahkan CLS sekalipun menyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki,  demikian  pula  pemikiran-pemikiran  Jurisprudence  lainnya.  Dikatakan bahwa  hukum  dan  legal  teori  adalah  lahan  laki-laki,  adalah  laki-laki  yang menyusun  hukum  dan  teori  tentang  hukum  selanjutnya,  hukum  dan  hasil putusannya  merefleksikan  nilai-nilai  laki-laki  atau  nilai-nilai  maskulin.  Laki-laki yang  membangun  dunia  hukum  itulah  yang  kemudian  berdampak  kepada kelompok  lain  yang  tidak  terwakili  dalam  nilai-nilai  tersebut.  Nilai-nilai  itu  pun sudah  sedemikian  melekatnya  sehingga  dianggap  nilai  yang  umum  dan  absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain.
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  studi  feminis  lahir  untuk  memperjuangkan keadilan  bagi  perempuan  yang  tertindas,  dan  studi  hukum  seharusnya  bukan hanya  menerapkan  asas  kepastian  tetapi  amat  terlebih  asas  keadilan.  Bagaimana mencapai  tujuan  bersama  ini,  merupakan  upaya  dan  langkah-langkah  yang  diuji coba  puluhan  tahun  di  mancanegara,  yang  telah  memunculkan  berbagai  aliran. Namun satu hal yang dihadapi bersama adalah kemapanan studi hukum yang telah berusia  berabad-abad  dan  yang  sebenarnya  juga  telah  melahirkan  berbagai  teori dan aliran, sedangkan studi feminis baru muncul dibilang setengah abad lalu. 9
Biasanya para ahli feminisme pada peminatnya untuk belajar berpikir dengan cara  feminis,  atau  yang  disebut  dengan think  like  a  feminist .  Walaupun  diantara para  pakarnya  tidak  ada  keseragaman  metode,  namun  pada  dasarnya  mereka mencoba menempatkan perempuan sebagai fokus kajian dan bukan terpinggirkan oleh pengkajian hukum tertentu.
Dalam positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama,  filsafat,  politik,  sejarah  dan  semacamnya.  Pertanyaan  tentang  adil,  tapi selama  dia  masih  berlaku,  maka  hukum  itu  tetap  harus  dipatuhi.  Bagi  para penganut positivisme hukum, kepastian hukum akan tercapai bukan hanya karena hukum  dibentuk  oleh  lembaga  yang  berwenang  dengan  mengikuti  sistem
8 Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP , (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hal. 27.
9 Gandhi  Lapian, Disiplin  Hukum  yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gende,
(Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hal. 26.
perundang-undangan yang berlaku, tapi juga bila hukum bisa bekerja sama–dalam kerangka  ilmiah–dengan  berbagai  sains  positif  (ilmu  alam  dan  ilmu  sosial  yang cara  kerjanya  didasarkan  pada  metode  ilmu  alam)  untuk  melegitimasi  berbagai perilaku yang ada di masyarakat.
Margot Stubbs mencatat bahwa positivisme hukum sebenarnya berangkat dari pengandaian  liberalisme  klasik  tentang  masyarakat  sebagai  kumpulan  individu yang  otonom  dan  memiliki  hak-hak  yang  sama.  Lalu  untuk  mewujudkan kepentingan  bersama,  para  individu  tersebut  secara  bebas  mengadakan  kontrak sosial untuk membentuk negara dan hukum. Konsekuensinya, negara dan hukum harus netral,  objektif, dan tidak berpihak pada individu manapun, Filsafat liberal mendasari  positivisme  hukum,  sehingga  sistem  hukum  tersebut  tampil  sebagai mekanisme  yang  netral,  mandiri  dan  apolitis  saat  mengatasi  ketegangan  sosial. Positivisme  hukum  melontarkan  definisi  tentang  hukum  yang  jelas-jelas melengkapi  pemahaman  filsafat  liberal  tentang  masyarakat  yaitu  masyarakat sebagai  sebuah  kesatuan  artifisial  dari  para  individu  otonom  yang  mengadakan kontrak sosial. 10

## B. Hubungan Kesetaraan Gender dan Feminist Jurisprudence
Feminist  legal  theory atau feminist  jurisprudence adalah  sebuah  filsafat hukum  yang  didasarkan  pada  kesetaraan  gender  dibidang  politik,  ekonomi  dan sosial. Feminist Legal Theory didasarkan pada pandangan gerakan feminist bahwa dalam sejarah, hukum  merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi  wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias  dalam  konsep  kodrat  manusia,  potensi  dan  kemampuan  gender,  serta  dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke- pria-an sebagai norma, maka ke wanita-an  adalah  deviasi  dari  norma  dan  hal  ini  merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan patriakal. 11
Budaya patriaki tersebut memunculkan apa yang disebut dengan diskriminasi terhadap  gender,  dimana  kedudukan  wanita  atau  perempuan  dalam  hukum  dan masyarakat  dianggap  setingkat  atau  bahkan  beberapa  tingkat  lebih  rendah  dari kedudukan  pria  atau  laki-laki.  Padahal  sebagaimana  disebutkan  dalam  sebuah
10 Margot Stubbs, “ Feminism and Legal Positivsm” dalam D. Krlly Weisberg (ed), Feminism Legal Theory , (Phildelphia, Temple University Press, 1993) hal. 455-456.
11 https://www.academia .edu / 6363210 / Makalah _ UAS _ Filsafat _ Hukum , diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 2.
adagium equality  before  the  law ,  yaitu  kedudukan  setiap  orang  adalah  sama  di hadapan hukum  tanpa membedakan  gender, ras,  status  sosial  seseorang,  dan lain sebagainya.  Untuk  itu feminist  jurisprudence atau feminist  legal  theory muncul sebagai  bentuk  kritik  terhadap  aliran  atau  paham  paham  mengenai  hukum  yang telah  ada.  Kaum Feminists menantang  dan  membongkar  kepercayaan  atau  mitos bahwa pria dan wanita begitu berbeda, sehingga perilaku tertentu bisa dibedakan atas  dasar  perbedaan  gender.  Gender  menurut  kaum  feminist  diciptakan  atau dibentuk  secara  sosial  bukan  secara  biologis.  Gender  menentukan  penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan ciri-ciri psikologis, moral atau sosial.  Dengan  kata  lain, feminist  jurisprudence mencoba  untuk  mempelajari hukum dari sudut pandang wanita dan berdasarkan pada teori-teori feminist . 12
Dalam  perjalanannya, feminist  jurisprudence membongkar  dan  menjelaskan bagaimana hukum memainkan peran untuk melegalkan status wanita dalam posisi subordinasi  pria,  dengan  kata  lain  hukum  menjadi  sarana  untuk  melestarikan status quo yaitu dominasi pria atas kaum wanita. Selain itu, feminist jurisprudence juga  berusaha  untuk  melakukan  perubahan  /  transformasi  merubah  status  kaum wanita  dengan  merubah  hukum  dan  pendekatannya  dan  pandangannya  terhadap perkara gender menjadi lebih adil dan berimbang. Ini adalah proyek emansipatoris kaum  wanita  dibidang  hukum.  Sehingga  pada  akhirnya Feminist  jurisprudence mempengaruhi  pemikiran  hukum  dalam  setiap  bidang  hukum,  diantaranya hubungan  rumah  tangga  ( domestic  relations )  seperti  perkawinan,  perceraian  dan keluarga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pekerjaan,  pelecehan  sexual,  hak-hak sipil, perpajakan, hak asasi manusia dan hak-hak reproduksi. 13
Secara sederhana, Feminist Juridprudence merupakan sebuah filsafat hukum yang muncul pada saat kaum laki-laki selalu dianggap lebih dominan dan di saat yang  sama  kaum  perempuan  tidak  diperhitungkan.  Secara  kompleks,  dikatakan bahwa  sebuah  filsafat  hukum  yangdidasarkan  pada  kesetaraan  gender  dibidang politik,  ekonomi,  dan  sosial  serta  pada  pandangangerakan  feminist  yang dinyatakan  dalam  sejarah  bahwa  hukum  merupakan  instrumen  untuk melanggengkan  posisi  wanita  di  bawah  subordinasi  kaum  pria.  Hal  ini  diawali pada  saat  terjadi  diskriminasi  terhadap  gender,  yang  mana  kedudukan  wanita  di dalam  hukum  dan  masyarakat  dianggap  setingkat  atau  bahkan  beberapa  tingkat lebih rendah dari kedudukan pria. Padahal seharusnya didalam hukum kedudukan
12 https ://www.academia.edu / 6363210 / Makalah _ UAS _ Filsafat _ Hukum , diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 2 .
13 Ibid ., hal. 3 .
setiap  orang  adalah  sama  di  hadapan  hukum  tanpa  membedakan  gender,  ras, status sosial seseorang dan lain sebagainya. 14

## C. Filsafat Hukum Sebagai Cabang Filsafat Tingkah Laku dan Etika yang Mempelajari Hakikat Hukum
Didalam Filsafat Hukum kita mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum tidak memiliki inti persoalan filosofis yang utama yang khas bagi dirinya sendiri seperti dimiliki cabang-cabang filsafat lain. 15 Tidak dapat disangkal bahwa ada konflik- konflik  dari  norma-norma  yang  sejati,  yakni  situasi-situasi  yang  di  dalamnya terdapat dua norma yang valid, di mana salah satu menetapkan sebagai obligator (kewajiban)  Konflik  antara  norma  dari  suatu  moralitas  dan  norma  dari  sistem hukum  sudah  cukup  dikenal  oleh  semua  orang.  Misalnya,  sebuah  norma  sosial memerintahkan kita untuk tidak membunuh.
Sebuah  norma  hukum  memerintahkan  kita  untuk  membunuh  orang  untuk melaksanakan  eksekusi  hukuman  mati  dan  musuh  dalam  perang.  Siapapun  yang menaati  salah  satu  dari  norma-norma  itu,  melanggar  norma  yang  lainnya.  Ia mempunyai  pilihan  untuk  mengikuti  (menaati)  yang  mana  dari  keduanya  itu. Karena  itu,  akan  melanggar  yang  mana,  tetapi  ia  tidak  mempunyai  kekuasaan (power) untuk  mengabrogasi  (membatalkan)  keabsahan  dari  norma  yang dipilihnya  untuk  tidak  ditaati.  Bahkan,  dalam  satu  sistem  hukum  yang  sama, lebih-lebih, konflik-konflik dari norma-norma adalah mungkin akan tidak jarang: konflik-konflik  antara  norma-norma  dari  tingkat  lebih  tinggi  dan  tingkat  lebih rendah,  seperti  misalnya  antara  sebuah  konstitusi  yang  melarang  semua pembatasan  bagi  kebebasan  agama,  dan  sebuah  undang-undang  yang  melarang ibadah  secara  terbuka  dari  suatu  agama  tertentu,  yakni  kasus  yang  dinamakan undang-undang  yang  “inkonstitusional”;  konflik-konflik  antara  norma-norma yang  setingkat.  Seperti  misalnya  antara  undang-undang  yang  menetapkan  bahwa suatu  tindakan  tertentu,  misalnya  zinah  harus  dihukum,  dan  sebuah  undang- undang  yang  lain  yang  menetapkan  bahwa  perbuatan  itu  tidak  perlu  dihukum. Bahkan,  dapat  menjadi  konflik-konflik  antara  norma-norma  dari  satu  undang-
14 https ://www.scribd.com / document / 328696822 / FEMINIST-JURISPRUDENCE , diakses pada tanggal 18 September 2018, hal. 1.
15 R.M. Dworkin, Yudi Susanto, Filsafat Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Merkid Press, 2013). hal. 1
undang yang sama. Norma yang berkonflik itu dua-duanya adalah sah, sedemikian rupa  sehingga  jika  yang  satu  ditaati,  maka  yang  lain  harus  (mau  tidak  mau, dengan  sendirinya)  dilanggar;  dan  ia  hanya  dapat  di  langgar  jika  ia,  juga,  tetap sah). 16
Ditilik  dari  sumber  perolehannya,  pengetahuan  itu  dapat  dibedakan  dalam beberapa  macam  apabila  pengetahuan  itu  diperoleh  melalui  indera  manusia, disebut  pengetahuan  indera  (pengetahuan  biasa).  Jika  pengetahuan  tersebut diperoleh mengikuti metode dan sistem tertentu serta bersifat universal disebutlah pengetahuan itu sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya apabila pengetahuan itu diperoleh  melalui  perenungan  sedalam-dalamnya  (kontemplasi)  sampai  kepada hakikatnya, munculah pengetahuan filsafat. Seperti diuraikan sebelumnya, filsafat apabila  diartikan  sebagai  ilmu,  salah  satu  unsurnya  adalah  ia  harus  mempunyai objek tertentu.
Objek  sebagai  suatu  ilmu  dapat  dibedakan  menjadi  objek  materia  dan  objek forma. Objek materia adalah objek lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu, sedangkan  objek  forma  adalah  sudut  pandang  tertentu  yang  menentukan  jenis suatu  ilmu.  Adapun pengertian objek materia filsafat  yaitu sesuatu  yang  ada dan mungkin  ada  objek  materia  filsafat  ini  menurut  (Anshari  1982  87-88) 17 dapat dibedakan  menjadi  tiga  macam,  yaitu  tentang  hakikat  tuhan,  hakikat  alam  dan hakikat manusia. Sedangkan, objek forma filsafat adalah sudut pandangnya yang tidak  membatasi  diri,  dan  hendak  mencari  keterangan  sampai  sedalam-dalamnya atau  sampai  hakikat  sesuatu,  jadi  benarlah  jika  dikatakan  bahwa  filsafat  adalah ilmu  tanpa  batas.  D.runes  dalam  The  Dictionary  of  Philosophy  membagi  filsafat menjadi tiga cabang utama yaitu (1) ontologi; (2) epistemolog; dan (3) aksiologi.
Filsafat  ilmu  merupakan  bagian  dari  epistemology  (filsafat  pengetahuan) yang  secara  spesifik  mengkaji  hakikat  ilmu  (pengetahuan  ilmiah).  Menurut  The Liang  Gie  (1999)  filsafat  ilmu  adalah  segenap  pemikiran  reflektif  terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan  ilmu  dengan  segala  segi  dari  kehidupan  manusia.  Filsafat  ilmu merupakan  suatu  bidang  pengetahuan  campuran  yang  eksistensi  dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat  dan  ilmu.  Obyek  dari  filsafat  ilmu  adalah  ilmu  pengetahuan  karena  itu,
16 B. Arief Sidharta, Hukum Dan Logika , (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 39-40
17 Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok - Pokok Filsafat Hukum . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 5
setiap  saat  ilmu  itu  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  keadaan  tanpa meninggalkan  pengetahuan  lama.  Pengetahuan  lama  tersebut  akan  menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Oleh karena itu diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu kealaman. 18 Dengan demikian  setiap  perenungan  yang  mendasar  mau-tidak  mau  mengantarkan  kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat.
Dengan  filsafat  ilmu  kita  akan  didorong  untuk  memahami  kekuatan  serta keterbatasan  metodenya  prasuposisi  ilmunya,  logika  validasinya,  struktur pemikiran  ilmiah  dalam  konteks  dengan  realitas  in  concreto  sedemikian  rupa sehingga  seorang  ilmuan  dapat  terhindar  dari  kecongkaan  serta  kerabunan intelektualnya.  Filsafat  Ilmu  memiliki  tiga  landasan  pendekatan  yaitu  sebagai berikut:
1. Epistemology
Epistemology  merupakan  cabang  ilmu  filsafat  yang  menengarai  masalah- masalah  filosofi  hal  yang  mengitari  teori  ilmu  pengetahuan.  Sebagai  bagian  dari filsafat  yang  meneliti  asal-usul,  asumsi  dasar,  sifat-sifat  dan  bagaimana memperoleh  pengetahuan  menjadi  penentu  penting  dalam  menentukan  sebuah model  filsafat.  Jadi  epistemologi  menentukan  karakter  pengetahuan  bahkan menentukan “kebenaran” macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut  ditolak.Apabila  kumpulan  pengetahuan  yang  benar/episteme/diklasifikasi, disusun sistematis dengan metode yang benar dapat menjadi epistemologi. Aspek epistemologi  adalah kebenaran fakta/kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana  fakta  itu  benar  yang  dapat  diverifikasi  atau  dibuktikan  kembali kebenarannya.  Dengan  memperhatikan  definisi  epistemologi  bisa  dikatakan bahwa  tema  dan  pokok  pengkajian  epistemologi  ialah  ilmu,  makrifat  dan pengetahuan.  Epistemologi  adalah  suatu  cabang  dari  filsafat  yang  mengkaji  dan membahas  tentang  batasan,  dasar,  dan  pondasi,  alat,  tolok  ukur,  keabsahan, validitas dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia.
2. Ontologi/ Metafisis
Ontologi  membahas  tentang  yang  ada,  yang  tidak  terikat  oleh  satu perwujudan  tertentu,membahas  tentang  yang  ada  universial,  menampilkan pemikiran  semesta  universial,  berupaya  mencari  inti  yang  termuat  dalam  setiap
18 https://media.neliti.com/media/publications/23490-ID-hukum-dan-ilmu hukum-dalam- perspektif-filsafat- ilmu .pdf, pada tanggal 23 mei 2018, hal. 1.
kenyataan.  Objek  formal  ontologi  adalah  hakikat  seluruh  realitas.  Bagi pendekatan  kuantitatif,  realitas  tampil  dalam  kuantitas  atau  jumlah,  kajiannya akan  menjadi  kualitatif,  realitas  akan  tampil  menjadi  aliran-aliran  materialisme, idealisme,  naturalisme,  atau  hylomorphisme.  Lauorens  Bagus  memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metaphisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu obyek; sedangkan abstraksi bentuk mendiskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Abstraksi metaphisik mengetengahkan prinsip umum yang  menjadi  dasar  dari  semua  realitas.  Abstraksi  yang  dijangkau  oleh  ontologi adalah  abstraksi  metaphisik.Sedangkan  metode  pembuktian  dalam  ontologi  oleh Laurens Bagus dibedakan menjadi dua yaitu pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori.Dengan demikian Ontologi Ilmu (dimensi ontologi ilmu) adalah Ilmu yang mengkaji wujud (being) dalam perspektif ilmu ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai  teori  tentang  wujuddalam  perspektif  objek  materil  ke-ilmuan,  konsep- konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu.  Ontologi  adalah  hakikat  yang  “Ada”  (being,sein)  yang  merupakan  asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran.
3. Aksiologi.
Aksiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang nilai-nilai. Disebut teori tentang nilai  sebagai  filsafat  yang  membahas  apa  kegunaan  ilmu  pengetahuan  manusia. Aksiologi menjawab, untuk apa pengetahuan itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara  cara  penggunaan  tersebut  dengan  kaidah-kaidah  moral?  (Jujun  S. Suriasumantri, 1985:71)
Secara  sederhana,  dapat  dikatakan  bahwa  filsafat  hukum  adalah  cabang cabang  filsafat,  yakni  filsafat  tingkah  laku  dan  etika,  yang  mempelajari  hakikat hukum.  Dengan  perkataan  lain,  filsafat  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari hukum secara filosofis. 19

## D. Studi Kasus
Kasus  isu  feminisme  yang  akan  kami  jelaskan  adalah  mengenai  perkara perselisihan  hubungan  industrial  antara  para  guru  perempuan  Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina Dumai sebagai penggugat melawan Yayasan Kesejahteraan  Karyawan  Pertamina  (YKKP)  Dumai  sebagai tergugat
19 Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok - Pokok Filsafat Hukum. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 10-11.
sebagaimana  tercantum  dalam  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  No.  1604 K/Pdt/2004. 20
Dalam  perkara  ini,  sengketa  timbul  karena  YKKP  memberlakukan  modus diskriminatif  kepada  para  guru  perempuan  tersebut,  di  mana  mereka  tidak memperoleh  hak-hak  natural  yang  sama  seperti  yang  diperoleh  pekerja  laki-laki. Hal yang terjadi yaitu bahwa pekerja perempuan walaupun sudah berkeluarga dan mempunyai  anak  tetap  diperlakukan  sebagai  pekerja  berstatus  lajang,  jadi  tidak memperoleh  tunjangan  bagi  suami/anaknya,  sedangkan  pekerja  laki-laki  yang sudah  berkeluarga  memperoleh  tunjangan  bagi  istri/anaknya.  Hal  ini  merupakan bentuk  ketidakadilan  yang  diskriminatif,  karena  meniadakan  hak  natural  kodrati perempuan sehingga terjadi ketidaksetaraan jender.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  majelis  hakim  di  antaranya  menyebutkan bahwa peraturan perusahaan YKKP  yang mengatur diskriminasi hak-hak pekerja wanita  dan  pria  adalah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  bertentangan dengan  asas  persamaan  hak  antarjender.  Menurut  kodratnya,  perempuan  (seperti halnya  laki-laki)  akan  berkeluarga,  dan  perempuan  (seperti  halnya  laki-laki) memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, sehingga  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memperoleh fasilitas atas penghasilan dan tunjangan pekerjaan tanpa adanya pembedaan yang bersifat  diskriminasi  jender.  Di  sinilah  terlihat  penerapan  feminist  jurisprudence dalam  putusan  peradilan  di  Indonesia,  yaitu  bahwa  perbedaan  jender  tidak  dapat dijadikan  alasan  perbedaan  pembayaran  penghasilan  atau  tunjangan  oleh perusahaan.

## E. Implementasi Feminist Jurisprudence Dalam Hukum Indonesia
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  saat  ini  menganut  positivism hukum  yaitu tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa atau norma hukum adalah adalah sah apabila ditetapkan oleh lembaga atau otoritas  yang berwenang dan  didasarkan  pada  aturan  yang  lebih  tinggi,  bukan  digantungkan  pada  nilai moral.  Norma  hukum  yang  ditetapkan  itu  tidak  lain  adalah  undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum, diluar undang-undang bukan hukum.
Peraturan  yang  diberlakukan  dinegeri  ini  seolah-olah  larut  dan  tenggelam dalam  paradigma  “Negara  dunia  ketiga”  yang  menganggap  bahwa  setiap  gerak
20 http:// business -law.binus.ac.id/2014/05/27/implementasi-feminist-jurisprudence-dalam- peradilan-indonesia/, diakses pada tanggal 18 september 2018, hal. 1.
kehidupan perlu untuk diubah karena disesuaikan dengan keberadaan global kalau tidak  mau  dianggap  kuno.  Peraturan  tertulis  (hukum  positif)  negeri  ini  bias  jadi hanya berperan benteng kasta dalam strata kehidupan sosial dan nyaris melenceng dari  tujuan  filosofis  pembentukannya. 21 Feminis  menentang  pemisahan  seks  dari gender.  Mereka  menyebutkan  suatu  hubungan  dialektis  antara  keduanya  yang dilihat  sebagai  suatu  interaksi  diantara  keduanya.  Keduanya  tidak  sama  sekali saling terpisah, namun dikatakan bahwa dikhotomi patriarkhal mencegah kita dari melihat komponen lain dari yang saling berhubungan ini. 22
Penganut  teori  Positivisme  Hukum  menganggap  hukum  sebagai  potret  dari realitas  sosial  atau  bahkan  realitas  sosial  itu  sendiri.  Sehingga  untuk  mengetahui bentuk  pembagian  kerja  secara  seksual  (pembagian  kerja  di  masyarakat  dan rumah  tangga  antara  pria  dan  perempuan)  pembagian  kerja  di  masyarakat  dan rumah  tangga  antara  pria  dan  perempuan)  yang  pernah  dan  sedang  berlaku  di Indonesia,  seseorang  dianggap  cukup  membaca  misalnya  KUHPerdata,  UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan KUHPidana.
Berbeda  dengan  para  pemikir  hukum  feminis  bahwa  hal  demikian  dianggap peraturan  hukum  yang  memarginalkan  perempuan.  Penilaian  seperti  ini  hanya mungkin  dilakukan  karena  para  feminis  melihat  kaitan  antara  hukum  dengan relasi kuasa yang tak setara antara perempuan dan pria. Bagi para feminis, hukum yang diyakini netral dan objektif oleh teori Positivisme Hukum sebenarnya tidak mungkin  ada.  Sebab  disadari  atau  tidak–berbagai  hukum  tersebut  dibuat  dalam perspektif  patriarki  dan  dengan  demikian  lebih  melindungi  pria  daripada perempuan.  Bahkan  hukum-hukum  seperti  itu  justru  membenarkan  ketidak- setaraan  pria  dan  perempuan,  termasuk  berbagai  bentuk  penindasan  terhadap perempuan  itu  sendiri.  Misalnya,  walaupun  pasal 139  KUHperdata memungkinkan suami istri mengadakan perjanjian kawin 23 dan dengan demikian memungkinkan  istri  mandiri  secara  ekonomi  dari  suaminya,  namun  kemandirian ini  segera  disangkal  oleh  pasal  140  KUHperdata  yang  menyatakan  “perjanjian kawin”  tersebut  tidak  boleh  mengurangi  segala  hal  yang  disandarkan  kepada suami  sebagai  suami.  Barang  tentu  yang  dimaksud  oleh  Pasal  140  Kuhperdata
21 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum “Refleksi Kritis terhadap Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hal 157.
22 Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer , (Malang: Setara Press, 2014). hal. 82.
23 Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang memungkinkan suami istri secara individual mengelola harta kekayaan masing-masing .
dengan  “hak  yang  disandarkan  kepada  suami  sebagai  suami”  adalah  pasal  105 KUHPerdata  yang  menyatakan  “suami  adalah  kepala  persatuan  suami  istri”  dan dengan demikian “suami wajib menjadi wali istrinya untuk mengahadap ke hakim (melakukan perbuatan hukum)”. Selain itu juga dinyatakan, bahwa “suami wajib mengemudikan  harta  kekayaan  milik  pribadi  istrinya  (kecuali  dinyatakan  lain dalam  perjanjian  kawin)  tapi  setiap  bentuk  pemindahan  tangan  harta  tersebut harus  mendapat  persetujuan  istrinya”.  Bahkan  suami  boleh  menjual  atau memindah-tangankan  persetujuan  istrinya.  Bahkan  suami  boleh  menjual  atau memindah-tangankan  harta  persatuan  (harta  yang  diperoleh  bersama  selama perkawinan) tanpa persetujuan istri (pasal 124 KUHperdata).
Para  feminis  mengkritik  KUHPidana.  Seperti  di  negara  patriarki  lainnya, KUHPidana  di  Indonesia  juga  tidak  menganggap  perempuan  sebagai  manusia yang  bermartabat,  yaitu  manusia  yang  punya  individualitas  seperti  pria. Sebaliknya  perempuan  dianggap  sebagai  makhluk  tubuh  seksualitas  belaka.  Hal ini  nampak  misalnya  pada  sejumlah  pasal  dalam  KUHPidana.  Salah  satunya adalah  tentang  perkosaan  (pasal  285)  yang  mengisyaratkan  korban  harus  bukan isteri sendiri dan harus terjadi dalam bentuk “hubungan seksual” yang keputusan Hooge  Raad  (Mahkamah  Agung  Hindia  Belanda)  tanggal  5  Februari  diartikan sebagai “penetrasi penis ke vagina”. 24
Dengan mengutip feminis Catherine MacKinnon , Nursyahbani
Katjasungkana menganggap perumusan tersebut sebenarnya didasarkan pada cara pandang  pria  “ heteroseksual” tentang  hubungan  seks,  karena  mensyaratkan terjadinya  “penetrasi  penis  ke  vagina”.  Dengan  kata  lain,  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  yang  tidak  dalam  bentuk  “penetrasi  penis  ke  vagina”  tidak akan  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  HAM  perempuan,  mungkin  hanya dianggap  sebagai  kejahatan  biasa.  Para  feminis  yakin  bahwa  sejarah  ditulis melalui  sudut  pandang  laki-laki  dan  sama  sekali  tidak  merefleksikan  peranan perempuan  dalam  pembuatan  dan  penyusunan  sejarah.  Sejarah  buatan  laki-laki tersebut  telah  menciptakan  konsep-konsep  tentang  keberadaan  manusia,  potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang  mencerminkan  karakter  dan  nilai-nilai  dari  sudut  pandang  laki-laki.    Maka begitulah,  bagaimana  perkosaan  dirumuskan  dari  perspektif  pelaku  (pria).  Pasal perkosaan  ini  tidak  dirumuskan  dari  perspektif  korban  (perempuan),  misalnya
24 Harkristutu Harkrisnowo, “ Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan” dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya , (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), hal. 85
dengan  melihat  apakah  harga  diri  atau  HAM  perempuan  sudah  tercabik-cabik? Hal ini terjadi karena ilmu hukum (yang ditulis dalam perspektif teori Positivisme Hukum)  memang  tidak  mampu  dan  tidak  mau  menafsirkan  diskriminasi  gender suatu  tafsir  yang  mau  mengungkap  relasi  kuasa  yang  tidak  setara  antara perempuan dan pria yang terjadi di masyarakat. 25
Teori hukum feminis memberi sumbangannya dengan mengidentifikasi nilai- nilai  dasar  tersebut  dalam  implementasi  hukum.  Tove  Stang  Dahl,  yang menekankan pentingnya women centered policy consideration atau pertimbangan kebijakan  yang  berpusat  pada  perempuan,  menyebut  dua  nilai  dasar  ini diidentifikasin sebagai nilai-nilai dasar yang utama yaitu equality (persamaan/kesetaraan), harkat martabat, integritas, self-determination (menentukan  sendiri),  dan  self-realization.  Tove  Stang  Dahl  juga  berpendapat bahwa  pertimbangan  kebijakan  yang  berpusat  pada  perempuan  memberikan panduan  untuk  pengorganisasian  bahan  hukum,  untuk  mengevaluasi  dan mengadakan  perubahan  hukum,  dan  penerapan  hukum,  bersama-sama  dengan pertimbangan  kebijakan  lainnya,  yang  semua  merupakan  dan  diakui  sebagai sumber  hukum.  Secara  politis,  nilai-nilai  dasar  yang  dimaksud  adalah  mendasari visi  dan  prioritas,  dan  dengan  demikian  strategi  untuk  memajukan  kepentingan perempuan.  Jadi  menerapkan  perspektif  perempuan  terhadap  ketentuan  hukum berarti  menelaah  ketentuan  hukum  sambil  mengingat  pengalaman  dan kepentingan  perempuan.  Tujuan  penelaahan  ketentuan  hukum  adalah  untuk memahaminya secara total.
Memahami  atau  verstehen  dalam  bahasa  Jerman,  merupakan  metodologi dalam  Humaniora.  Memahami  ketentuan  hukum  yang  menyebabkan  dan mengakibatkan perempuan mengalami ketiadadilan dan diskriminasi, memerlukan studi terhadap hukum dan pengalaman perempuan yang menyeluruh. Artinya kita harus  mencari  dan  mengidentifikasi  hubungan-hubungan  dalam  sistem  hukum yang  berlaku,  dalam  sistem  sosial  yang  berlaku,  dalam  berbagai  bidang  seperti latar  belakang  sejarahnya,  ekonomi,  agama,  politik,  budaya,  psikogi,  maupun biologi dan sebagainya. 26
25 Ibid., 27
26 Gandhi Lapian, Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 230

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Melalui  pendekatan  di  atas,  nampaknya  sudah  sejak  lama  upaya  berkaitan dengan  kesetaraan  gender  diperjuangkan.  Terlepas  dari  apakah  seseorang  akan cenderung  pada  salah  satu  isme,  tetapi  perjuangan  para  pegiat  gender  melalui feminisme  terbukti  sedikit  demi  sedikit  dan  perlahan-lahan  telah  mengubah persepsi, pemahaman, dan perlakuan masyarakat secara luas. Setidaknya dibidang perundang-undangan.  Beberapa  perundangan  tersebut  masih  memerlukan  kajian gender  yang  lebih  mendalam,  terutama  soal  implementasi  di  lapangan.  Dengan demikian,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  kaum  perempuan  tetap  harus mengoptimalkan  kemampuannya  agar  menjadi  sumber  daya  manusia  yang potensial. Hal itu bisa membuat persepsi, eksistensi, dan peluang perempuan yang telah terstruktur dalam masyarakat menjadi makin terbuka, termasuk membangun kaum ibu melalui pembangunan keluarga berkualitas.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  perjuangan  politik  kaum  feminisme untuk  memasukkan  suara  wanita  kedalam  aturan  hukum,  sehingga  wanita  bebas dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi, karena bahwa korban kekerasan banyak  terjadi  pada  perempuan,  sehingga  perempuan  harus  mendapat perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

## B. Saran
Kami  menghimbau  bahwa  dalam  upaya  mewujudkan  tatanan  hukum  yang baik sebagai negara hukum, dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan  pembangunan  masyarakat.  Sudah  saatnya  Indonesia  harus  memikirkan tentang  budaya  hukumnya  untuk  masa  yang  akan  datang.  Suatu  budaya  hukum yang tumbuh dalam kesatuan sistem negara hukum.
Untuk itulah pendidikan tentang ilmu hukum harus diberikan sedini mungkin bagi warga masyarakat. Pendidikan hukum secara khusus sudah harus di masukan dalam  kurikulum  pendidikan.  Agar  kedepannya  dapat  tumbuh  budaya  sadar hukum yang baik dari masyarakat kita.
Kami  menyarankan  bagi  pembuat  peraturan  perundang-undangan,  alangkah baiknya  membuat  suatu  peraturan  dengan  mengkaji  terlebih  dahulu  keadaan- keadaan  yang  ada  saat  ini  agar  bisa  memayungi  segala  tindakan  hukum  yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, H. Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika)
Darmodiharjo  dan  Sidharta.  2004. Pokok  -  Pokok  Filsafat  Hukum .  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
Dworkin,  R.M.  dan  Yudi  Susanto.  2013. Filsafat  Hukum  Suatu  Pengantar.
(Yogyakarta: Merkid Press)
Erwin,  Muhamad.  2012. Filsafat  Hukum  “Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum”.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Fadjar, Mukthie. 2014. Teori-Teori Hukum Kontemporer . (Malang: Setara Press)
Fajar  ND,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris , Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
Harkrisnowo,  Harkristutu.  2000. Hukum  Pidana  dan  Kekerasan  terhadap perempuan dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tidak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif  Pemecahannya .
(Jakarta:  Kelompok  Kerja  Convention  Watch  dan  Pusat  Kajian  Wanita dan Jender UI)
Lapian,  Gandhi.  2012. Disiplin  Hukum  yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan Keadilan Gende . (Jakarta: Pustaka Obor)
Mosse,  Julia  Cleves.  2003. Gender  dan  Pembangunan. (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar)
Savitri,  Niken.  2008. HAM  Perempuan  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terhadap KUHP. (Jakarta: Refika Aditama)
Sidharta, B. Arief. 2011. Hukum Dan Logika . (Bandung: PT Alumni)
Stubbs, Margot. 1993. “ Feminism and Legal Positivsm” dalam D. Krlly Weisberg
(ed), Feminism Legal Theory . (Phildelphia: Temple University Press)
Yuliani,  Sri.  2004. Pengembangan  Karir  Perempuan  Di  Birokrasi  Publik;  Tinjuan  dari Perspektif  Gender. (Surakarta:  Jurnal  Pust  Studi  Pengembangan  Gender  UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Jo .  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1 Jo. Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3019.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga Jo. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor 95 Jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

## ARTIKEL
https://business-law.binus.ac.id/2014/05/27/implementasi-feminist-jurisprudence-
dalam-peradilan-indonesia/, pada tanggal 18 september 2018
https://media.neliti.com/media/publications/23490-ID-hukum-dan-ilmuhukum-
dalam-perspektif-filsafat-ilmu.pdf, pada tanggal 23 mei 2018.
https://www.academia  .edu/6363210/Makalah  _  UAS  _  Filsafat  _  Hukum,  pada tanggal 18 September 2018.
https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-
berperspektif-kesetaraan-dan-keadilan,  pada  tanggal  18  semptember 2018.
https://www.scribd.com/document/328696822/FEMINIST-JURISPRUDENCE,
pada tanggal 18 September 2018.