http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
Miftakhul Shodikin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya shodikinmiftakhul@gmail.com

## Abstract
The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press his an informative function, namely providing information to the general public in an orderly manner. Students through the Student Press Institute always create news products that are critical and logical, but in this reform era the Student Press Institute often experiences bans and intimidation, even though legal protection for the press has been regulated in Law No. 40 of 1999 the Press. Article 8 explicitly states that journalists In carrying out their profession, they get legal protection. But, because of their status as students who are still burdened with academic responsibilities, students cannot be categorized as journalists who get legal protection. In addition, the Student Press Institute also does not comply with press companies that are legal entities as described in Article 1 point 2 in conjunction with Article 9 paragraph (2) in the Press Law. So with this, the student press is very vulnerable threats, repressive actions to bans because it is not protected in the Press Law. This can interfere with the student press in its duties and functions in carrying out journalistic activities.
Keywords: press, student press, legal standing

## Abstrak
Pers  merupakan  realisasi  serta  aktualisasi  dari  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  dengan tulisan. Pers mempunyau tugas informasi yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan yang teratur. Mahasiswa melalui Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) selalu menciptakan produk-produk  berita  yang  kritis  serta  logis,  namun  di  era  reformasi  ini  Lembaga  Pers  Mahasiswa sering mengalami pembredelan dan intimidasi, padahal perlindungan hukum bagi pers telah diatur dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers.  Tertuang  dalam  Pasal  8  secara  tegas mengatakan bahwa wartawan ketika melakukan pekerjaannya dilindungi oleh hukum. Namun karena statusnya adalah mahasiswa yang masih dibebani oleh tanggung jawab akademik sehingga mahasiswa tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  wartawan  yang  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Selain  itu, Lembaga Pers Mahasiswa juga tidak memenuhi perusahaan pers yang berbadan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers. Sehingga dengan ini pers mahasiswa sangat rentan mendapatkan ancaman, tindakan represif hingga pembredelan karena tidak terlindungi dalam Undang-Undang Pers. Hal tersebut dapat mengganggu pers mahasiswa dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kata kunci: pers; pers mahasiswa; kedudukan hukum

## Pendahuluan
Indonesia  selaku  negara  hukum  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-undang Dasar 1945 ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum dengan tiga ciri utama ialah supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum serta penegakan hukum dengan metode yang tidak berlawanan dengan hukum [1]. Terdapatnya  suatu  proteksi  hukum  untuk  tiap  masyarakat  negara  ialah  karakteristik  dari negara  hukum  dimana  ialah  selalu  menghasilkan  kedisiplinan  serta  penyeimbang  yang diharapkan jika kepentingan warga  tersebut terlindungi [2].
Philipus M. Hadjon mempunyai pemikiran kalau prinsip proteksi hukum untuk rakyat terhadap akasi yang diciptakan pemerintah berlandaskan pada konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  [3].  Hak  ialah  sebuah  kebutuhan  dasar yang  dapat  membuat  peraturan  perundang-undangan  berjalan dengan  baik  [4].  Salah  satu nilai dalam hak-hak asasi manusia merupakan hak mendapatkan  kebebasan informaasi serta menyatakan  pendapat,  baik  secara  tertulis,  lisan,  ataupun  cetak.  Perihal  tersebut  tertuang dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia.
Di dalam hak-hak asasi manusia, Pers ialah realisasi dan aktualisasi dari kebebasan buat mengeluuarkan pendapat dengan tulisan. Pers mempunyai tugas informatif dimana dengan
membagikan informasi kepada khalayak ummum dengan metode yang tertib. Sementara itu, Pers pula ialah pilar keempat (4) untuk demokrasi di samping terdapatnya lembaga legislatif, eksekutif,  serta  yudikatif  yang  memegang  peran  berharga  dalam  perputaran  kehidupan kenegaraan. Selaku forum publik, pers mempunyai peranan yang begitu berarti iala selaku penyalur informasii. Pers pula mendesak terciptanya supremasi hukum, kritik, melaksanakan pengawasan,  koreksi,  membagikan  anjuran  terhadap  fenomena  ataupun  seluruh  perihal berkaitan  dengan  kepentingan  semua  serta  bisa  memperjuangkan  nilai-nilai  keadilan  dan kebenaran [5].
Dalam  perihal  ini  pers  jadi  salah  satu  organisasi  yang  sangat  rajin  mengemukakan gagasan serta pendapat di khalayak umum. Sehingga tidak heran apabila pers mempunyai ruang  spesial  serta  memperoleh  proteksi  oleh  Negara  dalam  melaksanakan  peranannya. Media  massa  pula  memiliki  peran  dalam  melakukan  penyariangan  informasi  yang  harus didistribusikan sehingga tidak adanya berita yang menyesatkan masyarakat atau berita hoax [6]. Perihal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya UU Pers tersebut pasti bisa menjamin terdapatnya kebebasan mengatakan pendapat yang  tertuang  dalam  Kemerdekaan  Pers.  Syahdan,  kemerdekaaan  pers  ialah    wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum.
Bersumber pada Undang-undang tersebut, Pers dinyatakan selaku lembaga sosial serta wahana komunikasi massa dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Sementara itu, jurnalistik bagi  MacDougall  ialah  aktivitas  menghimpun  berita,  mencari  kenyataan  serta  usaha mendapatkan peristiwa [7]. Sedangkan tidak cuma Pers Umum atappun media mainstream saja yang melaksanakan aktivitas jurnalistik, diketahui jiika mahasiswa pula melaksanakan aktivitas jurnalistik lewat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Pers Mahasiswa adalah sebuah lembaga yang melaksanakan aktivitas jurnalistik sama halnya dengan lembaga pers yang lain yang melaksanakan aktivitas liputan serta perkaara ditelisik dari bermacam sisi.
Walaupun begitu, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) sering mendapatkan intimidasi dan represi  hingga  tak  jarang  menjadi  sasaran  pembredelan.  Misalnya  pada  tahun  2014  di Universitas Negeri Yogyakarta, Pers Mahasiswa Ekspresi dibredel rektorat karena mengkritisi masa  orientasi  mahasiswa  baru.  Lalu  di  Universitas  Ahmad  Dahlan  Yogyakarta,  Pers Mahasiswa  Poros  dibredel  oleh  rektorat  lantaran  memberikan  kritik  atas  pembangunan Fakultas  Kedokteran.  Selain  itu  di  Tahun  2019  Pers  Mahasiswa  Suara  USU  mengalami pembredelan oleh rektorat karena merilis cerpen tentang LGBT ( Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ).
Bersumber dari riset Badan Pekerjaan Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia  (PPMI)  dalam  rentang  tahun  2017  sampai  2019  saja  terdapat  sejumlah  58  jenis represi  dari  total  33  kasus  yang  dialami  pers  Mahasiswa.  Intimidasi  menjadi  represi  yang sering kali dialami oleh pers mahasiswa [8]. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) juga  pernah  mengumpulkan  kasus-kasus  kekerasan  dan  intimidasi  sepanjang  tahun  2013 sampai 2016, yang hasilnya bahwa dalam rentang empat tahun tersebut terdapat 133 kasus dan 65 diantaranya dilakukan oleh pihak birokrasi kampus sendiri.
Padahal, semangat jurnalistik sebagai pilar keempat (4) bagi demokrasi dan melakukan pengawasan,  kritik  dan  memperjuangkan  nilai-nilai  kebenaran  sejalan  dengan  apa  yang dilakukan  oleh  Pers  Mahasiswa.  Sebab,  mahasiswa  sendiri  memiliki  peran  fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial. Mahasiswa sebagai pemuda memiliki lima (5) peran diantaranya ialah pelopor perubah, menjaga value , penyambung bangsa, serta kontrol masyarakat [9]. Selain itu, menurut Dhakidae bahwa hasil kerja pers mahasiswa di Indonesia
selalu menghasilkan karya jurnalistik yang menentang kekuasaan, misalnya saja ketika era demokrasi liberal 1950-an, Pers mahasiswa dengan gigih tidak hanya menentang pimpinan birokrasi  kampus  namun  juga  terhadap  rezim  pemerintahan  yang  sedang  melangsungkan kekuasaan [10].

## Metode Penelitian
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitiann hukum normatif merupakan penelitian guna mencari serta memformulasikan argumentasii hukum lewat analisiss kepada isu permasalahan [11]). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ).  Lalu,  terhadap  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  menggunakan  medote  inventarisasi  serta  kategorisasi. Sedangkan  teknik  analisis  adalah  teknik  analisis  normatif  preskriptif  dengan  cara menafsirkan,  hermonisasii,  sistematisasi  serta  invensi  hukum  dengan  menggunakan penalaran logika deduktif.

## Pembahasan
Lembaga pers mahasiswa atau LPM ialah organisasi kemahasiswaan dimana memiliki minat  bergelut  di  aktvitas  jurnalistik.  Pers  Mahasiswa  dianggap  sebagai  media  penyalur informasi serta opini gua melakukan pengembangan kemampuan berpikir dan daya analitis bagi mahasiswa di berbagai bidang terutama mengenai kehidupan kampus ataupun keadaan sosial  budaya  negara  secara  umum  (Zulfiana  Rachmawani,  2016).  Perihal  ini  mahasiswa sebagai  insan  muda  mempunyai  pemahamanan  tentang  negara  yang  daripada  itu memunculkan sikap kritis yang tinggi (Michael et al., 2018).
Dalam  catatan  sejarah,  Pers  Mahasiswa  mempunyai  andil  penting  dalam  upaya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pada masa kebangkitan Nasional bermunculan pers mahasiswa diantaranya Jong Java (1914), Hindia Putra (1908), dan Soeara Indonesia  Moeda  (1938).  Mereka  benar-benar  giat  dalam  menyuarakan  gelora  semangat perjuangan  kemerdekaan.  Dalam  perjalanannya  pers  mahasiswa  selalu  mengambil  peran dekat  dengan  kondisi  sosial  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  ketika  peristiwa  runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang tidak lepas dari peran pers mahasiswa yang tak henti-hentinya melakukan kritik terhadap pemerintahan Soeharto  (Zulfiana Rachmawani, 2016).
Meskipun  LPM  mempunyai  fungsi  hampir  serupa  terhadap  pers  pada  umumnya. Namun LPM mempunyai sesuati yang beda serta cukup mendasar terhadap Pers lainnya atau pers nasional yakni bahwa pers umum adalah berbentuk badan hukum yakni perusahaan pers sebagaimana yang  dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Juncto Pasal 9 Ayat (2) UU No 40 Tahun 199 tentang Pers. Sedangkan pers mahasiswa hanya sebatas Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada  langsung  di  bawah  perguruan tinggi. Sebagai  suatu  unit kegiatan,  pers mahasiswa masih  sangat  erat  dan  menggantungkan  nasibnya  pada  pendanaan  serta  keputusan perguruan tinggi.
Dengan tidak adanya payung hukum yang jelas dalam Undang-Undang Pers. Sehingga membuat Pers Mahasiswa rentan mendapatkan ancaman dan dibatasi ruang geraknya dalam melakukan  liputan.  Tak  jarang  pers  mahasiswa  juga  sering  mendapatkan  kekerasan, intervensi hingga pembredelan dari perguruan tinggi karena menyuarakan suatu fenomena dan peristiwa [14]
Padahal pers mahasiswa jauh lebih mampu dan berpotensi lebih tinggi menjaga nilai- nilai demokratis dan  lebih  baik dalam menjaga  pers  sebagai  pilar ke-4  (empat) demokrasi. Sebab, mahasiswa dianggap jauh lebih  bisa menjjaga idealisme yang termaktup pada kode etik  wartawan.  Mahasiswa  dalam  budaya  akademik  selalu  meningkatkan  minat  baca  tulis
yang cukup tinggi pula, perihal tersebut juga dibarengi bahwa mahasiswa selalu aktif dalam menciptakan  produk  akademik  seperti  artikel  ilmiah  [15].  Perihal  tersebut  dikarenakan mahasiswa  dekat  dengan  kehidupan  akademis  dan  nilai-nilai  idealis.  Pers  mahasiswa berperan sangat penting sebagai wujud dari semangat rakyat yang ialah ranah dari kehidupan bernegara (Shoqib Angriawan, 2012).
Lemba Pers Mahasiswa (LPM) yang rentan terhadap tindakan kekerasan, pembredelan dan  intimidasi  terutama  mengingat  bahwa  LPM  ialah  termasuk  unit  kegiatan  mahasiswa dibawah  langsung  oleh  perguruan  tinggi  sangat  rentan mendapatkan  tindakan  sewenang- wenang oleh petinggi kampus jika menyangkut pemberitaan yang tidak sesuai dengan citra yang  dibangun.  Padahal  Lembaga  Pers  Mahasiswa  selayaknya  pers  umum  lainnya  harus independen  dan  berpihak  kepada  kebenaran.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  akan   meninjau perlindungan  hukum  bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  ditinjau  dari  UU  No  40  Tahun  1999 tentang Pers.

## Undang-undang No 40 Tahun 1999
Sejak awal masa pergerakan nasional, pers telah menduduki posisi yang sangat penting yakni pers berperan sebagai alat propaganda perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kelahiran pergerakan tahun 1908, aktivitas jurnalistik menjadi cara komunikasi ideal sebagai alat menciptakan persatuan dan kesatuan dan perjuangan nasional. Hingga pada masa kemerdekaan ketika proklamasi pertama kali dibacakan oleh Soekarno dan Moh. Hatta, pers mengambil peran yang cukup besar yakni bahwa atas jasa pers sehingga informasi kemerdekaan dapat tersebar di seluruh penjuru negeri bahkan dunia [16].
Usaha-usaha  pers  juga  ikut  berperan  dalam  keberhasilan  meruntuhkan  orde  baru. Lewat sajian berita-berita yang kritis, pers melemahkan legitimasi kekuasaan Soeharto pada waktu  itu.  Pada  masa  Orde  Baru  dan  Orde  Lama,  pers  Indonesia  lebih  kearah  pers  yang otoritarian.  Pada  dasarnya  Pers  yang  otoritarian  ialah  alat  pemerintah  sebagai  kontrol mendung  agenda-agenda  kebijakan  pemerintaham  yang  berkuaasa  [16].  Pada  masa  Pers otoriter tersebut berlaku UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang No 21 Tahun 1982.
Namun  setelah  runtuhnya  Orde  Baru,  Pers  Otoriter  dengan  cepat  langsung  diganti. Melalui pembahasan yang cepat yakni selama 2 (dua) minggu peraturan pers yang baru lahir. Disahkan di tanggal 23 September 1999, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers merubah arah Pers  Otoriter  menjadi  Pers  Bebas.  Selain  itu  dengan  adanya  Undang-Undang  hasil  dari reformasi  ini  juga  mengenal  adanya  kemerdekaan  pers  yakni  wujud  terhadap  kedaulatan rakyata  serta  merupakan  bagian  penting  guna  memperoleh  kehidupan  bernegara  yang demokratisi.  Kemerdekaan  Pers  ini  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  dan  amanat  dari konstitusi yakni tertuang pada Pasal 28 Konstitusi Indonesia.
Pada  pasal  28  UUD  NRI  1945  tersebut  terdapat  jaminan  bagi  warga  negara  atas kemerdekaannya,  untuk  berserikat,  berkumpul  serta  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan maupun  tulisan.  Dalam  bagian  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  kemerdekaan  pers  merupakan  bentuk  dari  kedaulatan  rakyat. Kemerdekaan  tersebut  terbentuk  pada  kemerdekaan  dalam  mencari  dan  menyampaikan informasi.
Kemerdekaan  Pers  tersebut  juga  merupakan  amanat  Ket.MPRRI  tentang  HAM,  Jika manusia memiliki hak untuk komunikasi serta mendaapatkan informasi. Perihal ini tentunya sesuai dari amanat dari Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia yakni :
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold  opinions without  interference  and  to  seek,  receive  and impart  information and  ideas through any media and regardless of frontiers . [17]
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".
Selain  itu,  Pers  disebutkan  memiliki  fungsi  kontrol  sosial  yakni  bahwa  pers  juga melaksanakan  fungsi  untuk  mencegah  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  serta penyelewengan  dan  penyimpangan  lainnya.  Dengan  ini  Pada masa  reformasi  saat  ini  pers juga berperan sebagai pilar keempat demokrasi sejajar dengan lembaga Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif.  Fungsi-fungsi pers tersebut nyatanya mampu dijalankan secara efektif oleh mahasiswa.  Menurut  Jarkawi,  Mahasiswa  memiliki  peran  fundamental  dalam  kehidupan bermasyarakat dan sosial. Mahasiswa sebagai pemuda memiliki lima (5) peran diantaranya ialah  pelopor  perubah,  menjaga value ,  penyambung  bangsa,  serta  kontrol  masyarakat  [9]. Mahasiswa juga memiliki peran perubahan yakni penggerak kehidupan kenegaraan menuju lebih  baik.  Perihal  tersebut  juga  dapat  dilihat  melalui  karakteristik  mahasiswa  daripada masyarakat lainnya, yakni:
1. Merupakan kalangan pemuda yang memiliki mental yang radik, pergerakan serta lgas
2. Merupakan kalangan berpikir kritis, rasional, objektif, dan skeptis.
3. Mahasiswa merupakan entitas yang pada umumnya independen idealis yang tak punya keterikatan materialis dan jauh dari kepentingan ekonomi.
4. Mahasiswa merupakan kelompok yang senantiasa berinovasi, fundamental, prinsipil dan berorientasi pada hal yang normatif. [18]
Dalam  rentang  sejarah  mahasiswa  juga  selalu  mengisi  garda  depan  dalam  pelopor perjuangan  serta  wakil  dari  aspirasi  dan  suara  publik  salah  satunya  dengan  gerakan jurnalistik.  LPM  ada  sejalan  dengan  lahirnya  pergerakan  nasional  diaman  pada  waktu  itu menggunakan  media  massa  sebagai  alat  untuk  menanamkan  kepada  rakyat  Indonesia terhadap pentingnya kemerdekaan [10]. Misalnya, ada Jong Java (1914), Hindiia Putra tahun 1908, Ooesaha Pemoeda (1923), dan Soearaa Indonesia Moeda (1938) yang benar-benar keras atas keberpihakannya kepada perjuangan kemerdekaan
Namun  sayangnya,  di  era  reformasi  ini  kedudukan  Pers  Mahasiswa  tak  sedikitpun memiliki  tempat  dalam  UU  No  40  Tahun  1999.  Dalam  Undang-Undang  ini  tidak  satupun menyebutkan  terhadap  perlindungan  terhadap  lembaga  pers  mahasiswa.  Pers  yang dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ialah perusahaan pers berbadan hukum. Perihal tersebut pula sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) yang menjeaskan jika wperusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia. Sehingga Lembaga Pers Mahasiswa secara eksplisit tidak termasuk Lembaga pers yang mendapatkan perlindungan.
Terlepas dari hal tersebut, padahal Pasal 1 angka 1 mngatakan jika pers ialah lembaga yang melakukan aktivitas jurnalistik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 “  Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”
Bersumber  pada  definisi  tersebut  sepatutnya  pers  mahasiswa  pula  tercantum  bagian daripada  pers.  Karena,  kalau  pers  mahasiswa  sendiri  telah  melaksanakan  kerja  jurnalistik sebagaimana yang  sudah disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang a quo ialah meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Akan tetapu sebab tidak berbadan hukum sebagaimana perusahaan pers sehingga Lembaga Pers Mahasiswa  tidak  bisa  penuhi  standar  kerja  jurnalistik.  Lebih  lanjut,  dalam  manjalankan tugasnya,  pers  dijalankan  oleh  profesi  yang  bernama  wartawan.  Dalam  Pasal  8  Undang- Undang  No  40  Tahun  1999  dinyatakan  kalau  dalam  melakukan  profesinya  wartawan memperoleh proteksi hukum. Sedangkan itu Pasal 1 angka 4 menerangkan kalau wartawan merupakan orang yang secara  teratur melakukan aktivitas jurnalistik. Sehingga bersumber dari  uraian  tersebut  pers  mahasiswa  dengan  ini  pasto  tidak  bisa  dikategorikan  selaku wartawan sebab mahasiswa ialah entitas yang masih terikat dengan kepentingan akademik serta mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang lain selaku peserta didik. Sehingga jelas  kalau  syarat  yang  mengatakan  jika  secara  teratur  melakukan  kegiatan  jurnalistik sebagaimana  dipaparkan  dalam  Pasal  1  angka  4  tidak  dapat  disandang  oleh  pers mahasiswa.   Sedangkan  itu,  dalam  UU  No  40  Tahun  1999  tentang  Pers  pula  dipaparkan terdapatnya  kemerdekaan  pers.  Bagi  Pasal  2  dinyatakan  kalau  kemerdekaan  pers  ialah sesuatu  bentuk  atas  kedaulatan  rakyat  yang  bersunber  pada  prinsip-prinsip  demokrasi, keadilan serta supremasi hukum. Perihal ini sehingga kemerdekaan pers ialah kebebasan atas pendapat  dan  mengungkapkan  pendapat  di  khalayak  umum  sejauh  tidak  melanggar peraturan  yang  ada.  Menyangkut  kemerdekaan  pers  ini  dalam  kode  etik  jurnalistik menjelaskan bahwa kemerdekaan pers ialah suatu sarana memnuhi hak-hak asasi manusia guna melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi.
Pada  penjelasan  UU  Pers,  jika  Kemerdekaan  pers  ialah  perwujudan  terhadap kedaulatan  dari  rakyat  serta  merupakan  faktor  yang  sangat  berarti  dalam  kehidupan berrmasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  sebab  itu,  dengan  ini  Lembaga  Pers Mahasiswa dapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dilindungi sebagai entitas  melakukan  kegiatan  jurnalistik  yakni  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Namun tidak mendapatkan perlindungan terhadap Lembaga  Pers  Mahasiswa  sebagai  suatu  lembaga  yakni  perusahaan  pers  yang  berbadan hukum.  sebab,  LPM  ialah  bentuk  dari  unit  mahasiswa  yang  berada  langsung  di  bawah Perguruan Tinggi

## Kesimpulan
Undang-Undang  No  40  Tahun  1999  tentang  Pers  mengatakan  kalau    melakukan kegiatan  jurnalistik  diselenggarakan  perusahaan  pers  yang  berbadan  hukum.  Hal  tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 9 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hal  tersebut  maka  Lembaga  mahasiswa  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  perusahaan pers karena bukan berbadan hukum melainkan berbentuk Unit Kegiatan dibawah  Perguruan Tinggi.  Selain  itu  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  4 juncto Pasal  8  jikalau  wartawan merupakan orang yang secara tertib melakukan aktivitas jurnalistik dan karena melakukan profesinya itu wartawan mendapatkan perlindungan Hukum. Namun, dengan ini mahasiswa bukanlah  seseorang  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  wartawan.  Sebab,  mahasiswa merupakan entitas yang masih terikat dengan tanggung jawab akademik.
Berdasarkan hal tersebut maka Lembaga Pers Mahasiswa tidak termasuk lembaga pers yang  mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  Undang-Undang  Pers.  Tidak  adanya
perlindungan  tersebut  membuat  pers  mahasiswa  rentan  mendapatkan  intimidasi,  tekanan hingga  pembredelan.  Padahal  disamping  itu,  dalam  Undang-Undang  Pers  termuat  juga bahwa terdapat kemerdekaan pers sebagai wujud atas kedaulatan rakyat yang merupakan hak  asasi  manusia.  Sehingga  dengan  ini  Pers  Mahasiswa  perlu  dilindungi,  Karena  pers mahasiswa membawa semangat kode etik jurnalisme. Selain itu mahasiswa menempati posisi yang efektif untuk terus menjaga marwah kode etik jurnalisme karena jauh dari kepentingan ekonomi.  Hal  ini  juga  terbukti  bahwa  dalam  rentan  sejarah  pers  mahasiswa  selalu menghasilkan  produk-produk  yang  berkualitas  dan  memperjuangkan  kebenaran  serta keadilan.
Daftar Pustaka
[1] Andy Wiyanto, PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA . 2013.
[2] Made Hendra Wijaya, “KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA,” 2015.
[3] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu , 1987.
[4] T. Michael, “RIGHT TO HAVE RIGHTS,” 2017, doi: 10.5281/zenodo.1154288.
[5] A. Rohman, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS,” Aktualita (Jurnal Hukum) , pp. 58 – 80, Nov. 2020, doi: 10.29313/aktualita.v0i0.5957.
[6] T. Michael, N. Farahdila Putri, and E. Vionia, “PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID- 19,” MEDIA KEADILAN , 2020, doi: 10.31764/jmk.
[7] Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat., Jurnalistik, Teori dan Praktik . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
[8] Persma.id, “ Ringkasan Represi terhadap Pers Mahasiswa. ,” Persma.id , 2019. https://www.persma.id/ringkasan-represi-terhadap-pers-mahasiswa-tahun-2017- 2019/#:~:text=BP%20Advokasi%20Nas%20PPMI%20mencatat%20ada%2058%20jenis, kali%29%2C%20kriminalisasi%20%28empat%20kali%29%2C%20dan%20penculikan% 20%28tiga%20kali%29. (accessed Oct. 04, 2022).
[9] Jarkawi, “Peran Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial,” BaritoPost , 2021. https://www.baritopost.co.id/peranan-mahasiswa-dalam-perubahan-sosial/ (accessed Oct. 04, 2022).
[10] Shoqib Angriawan, “ORIENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA PERS MAHASISWA PABELAN DALAM MENYUARAKAN PERGERAKAN MAHASISWA (Studi Fenomenologi pada Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan Periode Kepengurusan 2012),” 2012.
[11]  S. H. Bachtiar and O. Yanto, Metode Penelitian Hukum , Dr. Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. [Online]. Available: www.unpam.ac.id
[12] Zulfiana Rachmawani, “Pers Mahasiswa dan Peranannya,” Media Publica , 2016. https://mediapublica.co/2016/02/09/pers-mahasiswa-dan-peranannya/ (accessed Oct. 13, 2022).
[13]  T. Michael, A. Raissa, A. Yuli, and S. Sukendar, “MENUMBUHKEMBANGKAN

## SIKAP KRITIS DAN TOLERANSI SISWA MELALUI PENINGKATAN
PENGETAHUAN SISWA TENTANG ILMU NEGARA,” Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM) , vol. 2, no. 2, pp. 177 – 182, 2018, doi: 10.31764/jmm.v2i2.1337.
[14] Hanifuddin Musa, “Payung Hukum d an Hak- hak Pers Mahasiswa,” 2021.
[15] T. Michael, “PEMBERDAYAAN MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA
MENULIS ILMIAH MELALUI PELATIHAN ARTIKEL DI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,” 2020.
[16] Rahmat Hidayat, “Sejarah Perkembangan Pers Indonesia,” 2015. https://www.kitapunya.net/sejarah-perkembangan-pers-di- indonesia/#:~:text=Perkembangan%20pers%20di%20Indonesia%20mulai%20terlihat %20pada%20masa,meningkatkan%20persatuan%2C%20kesadaran%20nasional%20da n%20kebangkitan%20bangsa%20Indonesia. (accessed Oct. 13, 2022).
[17] UDHR, “Universal Declaration of Human Rights Preamble,” 1948.
[18]  Muhdar, Peran Pers Mahasiswa dalam Kancah Pers Indonesia . Yogyakarta: Mata Media, 2012.