## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019 p-ISSN: 2549- 4872 │ e-ISSN: 2654-4970
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN  KREDIT  TANPA  AGUNAN  DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Dwidya Bintari Putri

## Universitas Muslim Indonesia│dwidyab@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan  hukum  terhadap  debitur  Kredit  Tanpa  Agunan  terkait  dengan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  (2)  Untuk  mengetahui dan menganalisa bentuk peneyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum
doktrinal/normatif  atau  peneltian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun  secara  sistematis,  dikaji,  kemudian  ditarik  kesimpulan  dalam  hubungannya dengan masalah yang dikaji.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah)  dalam  perjanjian  KTA  ditinjau  dari  UU  Perlindungan  Konsumen  terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku. (2) bentuk penyelesaian sengketa secara  hukum  dalam  melindungi  debitur(nasabah)  selaku  konsumen  dapat  diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
The purpose of this research are: (1) Inspecting and explaining legal protection afforts against debtors in unsecured credit agreements under the consumer protection law. (2) Knowing and analizing the form of law settlemen in protecting the debtors as a consumer as the user of banking services.
The research was conducted by using normative/doctrinal research methods or library research  namely  law  research  that’s  done  by  analized  lots  of  secondary  data  were consisted by primary law data, secondary law data, and tertiary law datas. Data  were complied systematically, analized, and then concluded in correlating with the formulation of this research.
The result of this research show that: (1) Legal safeguards against debtors (customers) in unsecured loan agreement in term of consumer protection laws contained in article 18 concerning the inclusion of standard clauses. (2) The form of law settlemen in protecting the  consumers  as  the  user  of  banking  services  can  be  done  by  two  ways  namely  non litigation and litigation.
Keywords : Legal safeguards, non-litigation

## PENDAHULUAN
Bertambahnya  jumlah  kebutuhan manusia  menyebabkan  banyak  bank saling berlomba untuk menarik masyarakat  guna  menjadi  nasabah mereka.  Bank  memberikan  bermacam alternatif  dalam  meningkatkan  taraf hidup rakyat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka  2  Undang-Uundang  No.  10 Tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan:
“Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.”
Banyak cara dilakukan oleh bank untuk  meningkatkan  jumlah  nasabah agar  dapat  bertambah  tahun  demi tahunnya. Cara-cara yang biasa
dilakukan oleh bank seperti, memberikan hadiah kepada setiap orang yang  mau  menjadi  nasabah  dari  bank tersebut, baik itu berupa undian hadiah langsung,  serta  iming-iming  mengenai diskon didalam transaksi menggunakan kartu  kredit  maupun  kartu  debit,  tak jarang  mereka  lakukan  bukan  hanya melalui iklan ataupun langsung ke bank terkait, akan tetapi sekarang ini banyak di  jumpai  di  pusat-pusat  perbelanjaan pertokoan  dimana  mereka  langsung menawarkan kepada para pengunjung di tempat tersebut.
Kredit konsumsi (KK) selama tiga tahun bulan pertama 2012 memperlihatkan  pertumbuhan  yang cenderung  lebih  lambat  dibandingkan kredit  investasi  (KI)  dan  kredit  modal kerja  (KMK).  Berdasarkan  dara  Bank Indonesia  (BI),  KK  pada  Januari  2012 tercatat  tumbuh  20,3%  dibandingkan periode  serupa  tahun  2011.  Sementara

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
itu,  KMK  dan  KI  tumbuh  masing- masing  sebesar  20,2%  dan  38,1%.  Di bulan  Februari  2012  lagi-lagi  KK tumbuh  paling  kecil  yakni  sebesar 19.6% sementara KMK dan KI masing- masing sebesar 23,4% dan 33,2%. Bila dirunut lagi kebelakang, tren penurunan kredit  konsumsi  sudah  mulai  tampak sejak  November  2011  yang  kala  itu tumbuh mencapai 26% secara tahun ke tahun lalu merosot pada Desember 2011 sebesar  24,1%.  Direktur  Eksekutif Departemen  Penelitian  dan  Pengaturan Perbankan BI kala itu, Mulya E Siregar berpendapat  penurunan  tersebut  bisa dipengaruhi  oleh  bakal  efektifnya aturan Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah  (KPR)  dan  Kredit  Kendaraan Bermotor (KKB) per 15 juni 2012. Oleh karena itu mengapa saat ini banyak bank yang gencar melakukan berbagai upaya guna menambah berbagai pinjaman atau kredit,  pengertian  itu  sendiri  menurut ketentuan  pasal  1  angka  11  undang- undang  No.  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-undang  No.  7 tahun 1992 tentang perbankan.
“Kredit  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.” Pada  kesempatan  kali  ini  penulis akan  menitikberatkan  tulisan  ini  pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitur yang mempunyai keterbatasan  dalam  ketentuan  atau persyaratan dalam hal collateral (jaminan).  Keuntungan  dari  KTA adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjamminkan asset berupa collateral yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha,  renovasi  rumah,  investasi  atau kebutuhan lainnya.
Selain  itu,  suku  bunganya  juga kompetitif dan nasabah bebas menentukan  jangka  waktu  (tenor) pengembalian disesuaikan dengan kemampuan  angsurannya.  Persyaratan dalam  KTA  pada  umumnya  mencakup analisis terhadap identitas perseorangan, legalitas  usaha,  kemampuan  finansal dan  historical  credit  sebelumnya.  Lain halnya  kredit  dengan  agunan,  kredit dengan  agunan  mempunyai  kendala pada  agunan  yang  dimiliki  seseorang dan  nilai  pasar  dari  barang  yang diagunkan  tersebut.  Seseorang  yang hanya  mempunyai  agunan  senilai  Rp. 300 Juta tidak dimungkinkan memperoleh  pinjaman  lebih  besar  dari agunannya,  dan  mereka  yang  tidak mempunyai  harta  tetap  juga  jangan berharap  akan  memperoleh  kredit  ini.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Tidak  demikian  dengan  kredit  tanpa agunan (KTA) yang sepertinya tersedia untuk semua orang baik yang mempunyai  harta  tetap  maupun  yang tidak.
Oleh  karena  itu  tidak  adanya agunan  yang  menjamin  pinjaman tersebut  maka  keputusan  pemberian
KTA adalah berdasarkan pada kredibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia miliki terkait dengan kemampuan nanti dalam melaksanakan  kewajiban  pembayaran pinjaman, latar belakang yang dimaksud adalah  apakah  ia  dapat  dipercaya  atau tidak,  karena  perjanjian  KTA  ini  dapat dikatakan  adalah  perjanjian  dengan sistem  kepercayaan.  Oleh  sebab  itu nama  baik  seseorang  juga  termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada nasabah.
Munculnya  fasilitas  kredit  tanpa agunan  ini  merupakan  suatu  alternatif yang  menarik  bagi  pengusaha  karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah  untuk  jangka  waktu  menengah dan  panjang.  Sementara  itu,  melalui kredit tanpa agunan mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh  dana  untuk  membiayai pembelian  barang-barang  modal  atau juga  untuk  kegiatan  konsumsi  dengan jangka  pengembalian  antara  1  tahun hingga  3  tahun  (atau  hingga  5  tahun) dengan persyaratan ringan.
Diharapkan dengan adanya fasilitas  kredit  tanpa  agunan  ini,  selain untuk  menambah  pilihan  pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan  leasing)  juga  ditujukan untuk  mendorong  industri  perkreditan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kredit ini ternyata terdapat pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Pelanggaran tersebut  terkait  dengan  pelanggaran pembatasan  dalam  asas  kebebasan berkontrak. Praktiknya terdapat adanya bentuk  kontrak/perjanjian  baku,  atau tidak adanya keterbukaan dalam pembuatan segala perjanjian
(penandatanganan perjanjian).
Dalam  formulir  aplikasi  kredit tanpa  agunan  (KTA)  dicantumkan klausula baku yang bentuknya kecil dan tidak  dapat  dibaca  secara  jelas  dan cenderung  menimbulkan  rasa  malas untuk membacanya. Salah satu klausula dalam  formulir  aplikasi  kredit  tanpa agunan (KTA) ini berbunyi:
“Dengan
menandatangani
formulir  ini  berarti  saya/kami terikat  oleh  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan umum untuk
Kredit  Tanpa  Agunan  terlampir sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat  dan  tak  terpisahkan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
antara  saya/kami,  debitur  dengan bank.”
Adanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan ini tidak dijelaskan kepada debitur/nasabah pada saat  perjanjian  dibuat  (pada  saat penandatangan dilakukan). Dalam penulisan ini dibahas mengenai kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA), upaya perlindungan bagi nasabah/debitur terkait dengan perlindungan  konsumen,  serta  disertai beberapa  saran  terkait  permasalahan tersebut.
Jika  persoalan  tersebut  ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka  ketentuan  tentang  klausula  baku dapat  dilihat  dalam  Bab  V  Pasal  18 tentang  Pencantuman  Klausula  Baku. Berikut  isi  dari  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan
Konsumen mengenai klausula baku.
Dari  ketentuan  Pasal  18  tersebut terlihat bahwa hal yang sangat berkaitan dengan  perjanjian  kredit  yang  dibrikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  perubahan  lanjutan yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam  masa  konsumen  memanfaatkan
jasa  yang  dibelinya.  Tentu  ini  sangat merugikan pihak nasabah-nasabah selaku konsumen dari bank tersebut.
Dalam  praktiknya,  KTA  yang diberikan oleh bank pemerintah maupun bank  swasta  atau  asing  tidak  selalu dengan perjanjian, seiring terjadinya hal atau  kejadian  diluar  perkiraan  masing- masing pihak, sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran  dalam  perjanjian  KTA  ini pun kerap sekali terjadi, baik oleh pihak penerima kredit (debitur) maupun pihak pemberi  kredit  (kreditur)  itu  sendiri. Permasalahan  agunan  ini  diatur  dalam pasal  1131  kitab  Undang-undang hukum  perdata  (KUHPerdata),  yaitu membahas piutang-piutang yang diistimewakan.
Dengan  demikian  untuk  KTA, karena  pihak  bank  tidak  menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya,
maka berdasarkan Pasal 1131
KUHPerdata,  harta  kekayaan  milik debitur  seluruhnya  menjadi  jaminan terhadap  jumlah  utang  yang  harus dibayarkan  olehnya.  Hal  ini  tentu  saja tidaklah  diketahui  secara  umum  oleh orang-orang  yang  menerima  KTA tersebut,  karena  tidak  dikemukakan secara  transparan  oleh  bank  pemberi KTA, sehingga apabila terjadi wanprestasi  dari  pihak  debitur,  maka pihak  bank  akan  melakukan  eksekusi berdasarkan  Pasal  1131  KUHPerdata tersebut.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan tersebut  disusun  secara  sistematik, dikaji  dan  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normati/juridis. Pendekatan ini
merupakan  metode  pendekatan  yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas,  atau  dogma-dogma  (yang seharusnya).

## Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Bahan  Hukum  Primer  itu  sendiri berupa peraturan perundang- undangan,  yaitu  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu bahan  yang  berasal  dari  bahan pustaka  yang  berhubungan  dengan objek  penelitian  antara  lain  berupa buku-buku,  dokumen  dan  publikasi yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti.
c. Bahan  Hukum  Tersier  terdiri  dari bahan internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus  Hukum,  dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Kegiatan  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel  maupun  dokumen  lain  yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorikan  menurut  pengelompokan yang tepat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka atau collecting by library untuk mengumpulkan  dan  menyusun  data yang diperlukan.

## Analisis Bahan Hukum
Analisis  data  merupakan  langkah selanjutnya  untuk  mengolah  hasil penelitian  menjadi  suatu  laporan.
Analisis adalah proses
pengorganisasian  dan  pengurutan  data dalam  pola,  kategori  dan  uraian  dasar sehingga  akan  dapat  ditemukan  tema

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja seperti yang disarankan oleh data.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif  yaitu  dengan  mengumpulkan data,  mengkualifikasikan  kemuadian menghubungkan  dengan  teori  yang berhubungan  dengan  masalah  dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya  untuk  mengolah  hasil penelitian menjadi suatu laporan.

## HASIL
PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi Debitur  dalam  Perjanjian  Kredit Tanpa  Agunan  Selaku  Konsumen ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen

## 1. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan
Menurut Pasal 1 angka II Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
”Kredit  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjan antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Dari  isi  pasal  di  atas,  penulis menggaris bawahi adanya hal-hal pokok
yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian kredit yaitu persetujuan atau kesepakatan, kewajiban pihak
peminjam,  adanya  waktu  tertentu,  dan pemberian  bunga.    Demikian  pula khususnya  dalam  hal  perjanjian  Kredit Tanpa  Agunan  (KTA),  kelima  hal tersebut  diataslah  yang  menetukan apakah permohonan KTA dapat disetujui  atau  tidak.  Perjanjian  kredit adalah  suatu  perjanjian  perbuatan dimana  dua  pihak  saling  berjanji,
dengan mana bank berkewajiban menyediakan  sejumlah  dana  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu  kepada  pihak  lainnya,  dan berhak  untuk  menagihnya  kembali setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan bunga. Kewajiban bank merupakan  hak  dari  pihak  peminjam, begitupun  sebaliknya  kewajiban  bagi pihak  peminjam  merupakan  hak  bagi bank.

## 2. Perjanjian  Dengan  Klausula  Baku Kredit Tanpa Agunan
Klausula  baku  adalah  setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.
a. Ketentuan  Pencatuman  Klausula Baku:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pencantuman  klausula  baku  ini diatur  didalam  Pasal  18  UU  No.  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen. Pasal 18. 1) Pelaku usaha dalam menawarkan  barang  dan/atau jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat  atau  mencantumkan klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/atau  perjanjian apabila: a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) Menyatakan  bahwa  pelaku usaha berhak menolak penyerahan  kembali  barang
yang dibeli konsumen; c) Menyatakan  bahwa  pelaku usaha berhak menolak penyerahan  kembali  uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau  jasa  yang  dibeli oleh konsumen; d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku  usaha  baik  secara langsung maupun tidak langsung  untuk  melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran; e) Mengatur perihal pembuktian  atas  hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; f) Memberi hak kepada pelaku usaha  untuk  mengurangi manfaat jasa atau mengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi obyek jual beli jasa; g) Menyatakan tunduknya konsumen  kepada  peraturan yang  berupa  aturan  baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan  yang  dibuat  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam masa konsumen memanfaatkan  jasa  yang dibelinya; h) Menyatakan bahwa konsumen  memberi  kuasa kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan hak
tanggungan,  hak  gadai,  hak jaminan  terhadap  barang yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran; 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausula  baku yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan  oleh  pelaku  usaha pada  dokumen  atau  perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum; 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan  klausula  baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
3. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah selaku Debitur Perlindungan hukum bagi
nasabah  debitur  dalam  bertransaksi dengan  bank  belum  mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  tidak  mengatur secara  langsung  perlindungan  bagi nasabah.  Dalam  bab  V  diatur  tentang pembinaan dan pengawasan bagi  bank. Ketentuan tersebut adalah:
1) Pasal  29  ayat  (1):  Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
2) Pasal 29 ayat (2):
Bank  wajib  memelihara  tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kulitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan
wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3) Pasal 29 ayat (3):
Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah  yang  memercayakan  nasabah yang  mempercayakan  dananya  kepada bank.
4) Pasal 29 ayat (4):
Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan  dengan  transaksi  nasabah yang dilakukan melalui bank.
Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  secara Hukum  dalam  Melindungi  Debitur Selaku Konsumen
1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)
Suatu  sengketa  terjadi  apabila terdapat  perbedaan  pandangan  atau dirugikan  hak-haknya  oleh  pihak  lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh  karena  itu  batasan  sengketa konsumen menurut Az. Nasution
(2007:229),  adalah  suatu  sengketa antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha (public  atau  privat)  tentang  produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.
Pengaduan  yang  dilakukan  oleh konsumen  pengguna  jasa  perbankan yang  diajukan  secara  tertulis,  diajukan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dengan cara membuat dan
menyampaikan  surat  secara  resmi  dan menjelsakan  kronologis  dan  lokasi terjadinya permasalahan. Surat tersebut dapat  diantarkan  secara  langsung maupun  dikirim  melalui  faksimili  atau melalui pos ke bank yang bersangkutan, melalui  email  atau  website  bank, melalui sara elektronik lainnya, mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada setiap  kantor  bank.  Pengaduan  secara tertulis  wajib  melampirkan  fotocopy identitas diri pengadu, fotocopy rekening,  fotocopy  bukti  transakasi keuangan  dan  fotocopy  dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diadukan. Pengaduan tertulis ini wajib diselesaikan oleh bank dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dapat
diperpanjang  hingga  20  hari  kerja berikutnya  apabila  terdapat  kondisi- kondisi tertentu.
Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  penyelesaian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan,  maka  logika  hukum  akan menunjuk bentuk
penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi oleh  Badan  Penyelesaian  Sengeketa
Konsumen (BPSK). Dari sekian banyak cara  penyelesaian  diluar  pengadilan, Undang-undang
Perlindungan
Konsumen  hanya  memperkenalkan  3 (tiga)  macam  yaitu:  arbitrase,  mediasi,
dan  konsiliasi  yang  merupakan  bentuk atau  cara  penyelesaian  sengketa  yang dibebankan  menjadi  tugas  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri, karena pelaku usaha (bankir) tentunya  harus  berpikir  sekian  kali untuk berperkara di pengadilan, hal ini menyangkut  terhadap  good  wil  dari suatu  bank  tersebut.  Jika  penyelesaian dilakukan  melalui  pengadilan  maka good wil dari suatu bank tersebut akan menurun  sehingga  akan  berakibat hilangnya  kepercayaan  dari  nasabah terhadap bank tersebut. Oleh karena itu kebanyakan dalam penyelesaian sengketa konsumen (nasabah), bank itu sendiri  lebih  cenderung  untuk  memilih jalur non litigasi atau diluar pengadilan salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penyelesaian  sengketa  konsumen tersebut,  dilakukan  dalam  bentuk kesepakatan  yang  dibuat  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  yang  ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang dikuatkan  dalam  bentuk  keputusan BPSK.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolah, atau gugatan dikabulkan.  Dalam  hal  ini  harus dilakukan  oleh  pelaku  usaha  berupa pemenuhan  ganti  rugi  dan/atau  sanksi

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
administratif  berupa  penetapan  ganti rugi. Sengketa yang diselesaikan dengan  cara-cara  tersebut  diatas,  wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu  21  hari  kerja,  terthitung  sejak permohonan  di  terima  di  sekretariat BPSK.
2. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan (Litigasi) Penyelesaian sengketa konsumen  dapat  dilakukan  langsung melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela  pelaku  usaha  da  konsumen.
Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan  ini  dapat  pula  dilakukan apabila  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan  melalui  BPSK  dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan  Negeri  dalam  tenggang waktu  14  hari  sejak  putusan  BPSK disampaikan.  Selanjutnya  pengadilan negeri wajib memutuskan dalam jangka waktu  21  hari.  Terhadap  putusan pengadilan negeri dapat diajukan kasasi ke  Mahkamah  Agung  dalam  tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan negeri diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung  wajib  memutus  perkara  dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi  diajukan.  Hukum  acara  yang digunakan  oleh  pengadilan  mengacu pada ketentuan proses peradilan umum yang berlaku dan harus memperthatikan
ketentuan  Pasal  45  UU  No.  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## KESIMPULAN
Upaya  perlindungan  konsumen terhadap  jasa  perbankan/  nasabah/ debitur  hanya  dapat  terwujud  dengan adamya partisipasi dari beberapa pihak. Untuk  itu  konsumen  pengguna  jasa perbankan/  nasabah/  debitur  sebaiknya lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran akan hak-haknya, sedangkan bagi  lembaga  atau  pihak  yang  terkait segera  membentuk  lembaga  mediasi untuk  menangani  konflik  yang  terjadi antara bank dengan konsumen/ nasabah/ debitur  sehingga  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  pengguna  jasa perbankan dapat berjalan dengan optimal.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa: (1) Upaya perlindungan hukum terhadap  debitur  (nasabah)  dalam perjanjian  KTA  ditinjau  dari  UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku. (2) Bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah)  selaku  konsumen  dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian  sengketa  melalui  diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi). Hal ini berarti bahwa perlindungan  hukum  terhadap  debitur
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
(nasabah) kredit apapun selaku konsumen dapat terwujud dengan pasti,
sebaiknya  pemerintah  mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan  konsumen  dalam  bidang perbankan.  Pihak  bank  dan  pihak konsumen  pengguna  jasa  perbankan sebaiknya lebih bersinergi dalam hubungan  hukum  dan  meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya agar dapat terwujud suatu kepastian hukum. Hasil  penelitian  ini  sekaligus
menginstruksikan:  (1).  Agar  dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada para nasabah/konsumen  dan  para  pelaku usaha  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan perlindungan  konsumen.  (2).  Upaya perlindungan  konsumen  terhadap  jasa perbankan (nasabah/debitur) hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi  dari  beberapa  pihak.  Untuk itu konsumen pengguna jasa perbankan sebaiknya lebih
meningkatkan pengetahuan  dan  kesadaran  akan  hak- haknya,  sedangkan  bagi  lembaga  atau pihak  yang  terkait  segera  membentuk lembaga  mediasi  untuk  menangani konflik yang terjadi antara bank dengan konsumen/nasabah/debitur sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen  pengguna  jasa  perbankan dapat berjalan dengan optimal

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Kadir  Muhammad.  1992. Perjanjian  Baku  dalam  Praktik  Perusahaan Perdagangan . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdurrachman.  1991. Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  Perdagangan  Inggris Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. RajaGrafindo.
Ahyuni  Yunus.  2017. Perjanjian  Perbankan  (Keperkasaan  Kreditur  dan Ketidakberdayaan Debitur . Makassar: Pustaka Refleksi.
Arus  Akbar  Silondae  dan  Andi  Fariana  Fathoeddin.  2010. Aspek  Hukum  Dalam Ekonomi dan Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Az  Lukman Santoso. 2011. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank . Pustaka Yustisia.
Amirin, Tatang M. 1990. Menyusun Rencana Artikel . Jakarta: Rajawali Pers.
Badrulzaman, Mariam Darus. 1983 . K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
Bahsan  M.  2003. Hukum  dan  Ketentraman  Perbankan  di  Indonesia .  Jakarta: Graffiti.
Bambang Sutiyoso. 2006. Penyelesaian Sengketa Bisnis . Jakarta: Citra Media.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Komsumen . Bandung: PT

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Indosisc.
Daeng Naja H.R. 2008. Legal Audit Operasional Bank . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Dahlan Siamat. 1993. Management Bank Umum . Jakarta: Intermedia.
Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. Hukum Bisnis . Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
Djumhana,  Muhammad.  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Dunil  Z.  2004. Kamus  Istilah  Perbankan  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Faisal Santiago. 2012. Pengantar Hukum Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media.
H. Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia . Yogyakata: Penerbit Andi. Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati.  2000. Hukum  Perlindungan  Konsumen . Bandung: PT. Mandar Maju.
Ibrahim,  Johannes.  2003. Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank . Bandung: CV Utomo. Idroes  Ferry  N.  2011. Manajemen  Risiko  Perbankan  Pemahaman  Pendekatan  3 Pilar Kesepakatan Bansel II Terkait aplikasi regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
J.Satrio. 1992. Hukum Perjanjian . Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Johannes  Ibrahim.  2003. Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank . Bandung: CV Utomo. Janus  Sibalodok.  2014. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perbankan Pada Umumnya . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Kasmir. 2016. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: PT. RajaGrafindo.
Lukman Santoso AZ. 2007. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank . Bandung: Pustaka Yustisia.
Marhias Abdul Miru. 2004. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Alumni.
Marulak  Pardede.  1998. Likuidasi  Bank  dan  Perlindungan  Nasabah .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Miru Marhais Abdul. 2004. Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: Alumni.
Muhammad.  1992. Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek  Perusahaan  Perdagangan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muhammad  Djumhana.  2003. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Mohammad  Tjoetem.  1999. Perkreditan  Bisnis  Inti  Bank  Komersial  (Konsep, Teknik, dan Kasus) . Jakarta: Gramedia Pustaka Komersial.
Munir  Fuady.  1996. Hukum  Perkreditan  Kontemporer .  Bandung:  Citra  Aditya
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Bakti.
Nasution  Az.  2007. Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Diadit Media.
N.  H.  T.  Siahaan.  2005. Hukum  Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  dari Tanggung Jawab Produk . Jakarta: Panta Rei.
Patrik Purwahid. 1988. Hukum Perdata II . Semarang: Undip.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Pratama Rahardjo. 1990. Uang dan Bank . Jakarta: Rineka Cipta.
Prodjodikoro,  R,  Wijono.  2000. Asas-asas  Hukum  Perjanjian .  Bandung:  CV Mandar Maju .
R. Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bina Cipta: Bandung.
R.  Subekti.  2004. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  PT.  Pradya  Paramita: Jakarta.
Rahmadi Usman. 2011. Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan . CV Mandar Maju: Bandung.
Rudi Badrudin. 1999. Lembaga Keuangan Bank . STIE YPKN: Yogyakarta
Rahman Hasanuddin. 1995. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia . Citra Aditya Bakti: Bandung.
Salim, H. S. 2003. Hukum Kontrak: Teori dan Tenik Penyusunan Kontrak . Sinar Grafika: Jakarta.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Satria. J 1993. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya . PT. Alumni: Bandung. Satrio. J. 1992. Hukum Perjanjian . Citra Aditya Bakti: Bandung.
Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan . Mandar Maju: Bandung.
Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . PT. Grasindo: Jakarta.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  1993.  Ke bebasn  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank. Institut  Bankir Indonesia: Jakarta.
Soekanto, R. 1983. Pengantar Artikel Hukum . UI Press: Jakarta.
Soerjatin,  R.  1983. Beberapa  Soal  Pokok  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang . Pradnya Paramita: Jakarta.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press: Jakarta.
Sri Sosilowati Mahdi, Surini Ahlan Syarif, Akhmad Budi Cahyono. 2005. Hukum Perdata Suatu Pengantar . Gitama Jaya Jakarta: Jakarta.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
----------. 2005. Hukum Perjanjian . Jakarata: PT. Internasa.
----------. 1991. Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kartu Kredit Menurut Hukum Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
----------. 2003. Pokok-pokok Hukum Perdata . PT. Internasa: Jakarta.
Sudarsono. 2007. Kamus Hukum . Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
Suharno. 2003. Analisa Kredit . Djambatan: Jakarta.
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus . Kencana: Jakarta.
Supramo,  Gatot.  1995. Perbankan  dan  Masalah  Kredit  suatu  Tinjauan  Yuridis . Djambatan: Jakarta.
Sutan,  Remy  Sjahdini.  1991. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang bagi Para Pihak Badan Perjanjian Kredit Bank Indonesia . Institut Banker Indonesia: Jakarta.
Siswanto,  Sutojo.  1995. Analisis  Kredit  Bank  Umum  Konsen  dan  Teknik .  PPM: Jakarta.
Riduan,  Syahrani.  2006. Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata .  Alumni: Bandung.
Nawi,  Syahruddin.  2017. Penelitian  Hukum  Normatif  versus  Penelitian  Hukum Empiris . PT. UMITOHA: Makassar.
Tjoetem,  Mohammad.  1999. Perkereditan  Bisnis  Inti  Bank  Komersial  (Konsep, Teknik, dan Kasus). Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Sasongko,  Wahyu.  2007. Ketentuan-ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen. UNILA: Bandar Lampung.
Tri, Widiyono. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa dan Kredit). Ghalia Indonesia: Jakarta.
Widjanarto.  2003. Hukum  dan  Ketentuan  Perbankan  di  Indonesia .  PT.  Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
Nurastuti, Wiji. 2011. Teknologi Perbankan . Graha Ilmu: Jakarta.
Yahman. 2015. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan . Prenada Media: Jakarta.
Harahap, Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian . Alumni: Bandung.
Y. Sri Susilo. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Salemba Empat: Jakarta. Yusuf, Shofie. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Intrumen Hukumnya . Citra Aditya Bakti: Bandung.
Zainal, Asikin. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia . PT. Grafindo Persada: Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009