## Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
I Wayan Panca Eka Darma, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia pancaekadarma@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  lembaga  PPATK  dalam  melakukan  penanggulangan  pencucian uang  (money  laundering)  setelah  diberlakukannya  Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  pencucian  uang  dan  bagaimana  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  (money  laundering)  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama, PPATK sebagai lembaga independent yang mempuyai 3 (tiga) peranan  pokok  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  dengan  cara  menerima  laporan  terhadap tranksaksi  keuangan  yang  mencurigakan,  melakukan  analisis  atas  laporan  yang  diterima  dari  pihak  pelapor kemudian meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Dimana dalam fungsi serta tugas dari PPATK  tersebut  di  atur  dalam  pasal  30  sampai  dengan  pasal  44  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pencucian  Uang.  Kedua,  pada  vonis  Nomor:  339/PID.B/2010/PN.JKT.PST,  isi dari  putusan  tersebut  bahwa  terdakwa  I  dan  II  di  jerat  primair  melanggar  pasal  2  ayat  1  jo  pasal  18  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tantang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kata Kunci : PPATK, Penanggulangan, Tindak Pidana Money Laundering

## Abstract
This study aims to determine the role of the PPATK in handling money laundering after the enactment of Law No. 8  of  2010  concerning  the  prevention  and  eradication  of  money  laundering  and  how  criminal  sanctions  against money  laundering  in  Indonesia.  This  study  uses  a  normative  legal  method  with  a  statutory  approach.  The conclusion  of  this  research  is  first,  PPATK  as  an  independent  institution  that  has  3  (three)  main  roles  in  the prevention  and  eradication  of  money  laundering  by  receiving  reports  on  suspicious  financial  transactions, analyzing reports received from the reporting party and then forwarding the results of the report analysis to the parties authorized. Where in the functions and duties of the PPATK are regulated in articles 30 through article 44 of  Law  No.  8  of  2010  concerning  Prevention  and  Eradication  of  Money  Laundering.  Secondly,  in  the  verdict Number:  339  /  PID.B  /  2010  /  PN.JKT.PST,  the  contents  of  the  decision  stated  that  defendants  I  and  II  in  the primer snare violated article 2 paragraph 1 in conjunction with article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning criminal corruption as amended by Law Number 31 of 2001, challenge the amendment to Law Number 31 of 1999 in conjunction with article 55 paragraph 1 of the Criminal Code
Keywords : PPATK, Countermeasures, Crime of Money Laundering.

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dimana negara  harus  memberikan  perlindungan  kepada warga  negaranya  dalam  segala  aspek  dalam berkehidupan,  berbangsa  dan  bernegara.  Maka
dari  itu  Negara  Indonesia  memegang  tinggi  nilai hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk  tercapainya keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Indonesia merupakan  negara  berkembang  yang  sedang gencarnya  melakukan  perkembangan  dalam
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 63
Published: 01/02/2020
How To Cite: Darma, I. W. P. E., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S . (2020). Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam  Penaggulangan  Tindak  Pidana  Money  Laundring. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 63-68. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1586.63-68
bidang  ekonomi,  dalam  perkembangan  ini perekonomian berkembangan dengan sangat pesat dan  dengan  adanya  perkembangan  dalam teknologi  informasi  sehingga  dampak  dari  hal tersebut perekonomian menjadi semakin mendunia dan di ikuti oleh arus finansialnya. Lalu lintas  antar  negara (cross  boarder  nations) memudahkan  perkembangan  perekonomian  yang terintregasi  melalui  teknologi  komunikasi  yang dapat  dilakukan  dengan  waktu  yang  sangat singkat.
Pada  dasarnya  perkembangan  perekonomian ini menimbulkan suatu dampak yang cukup buruk yaitu  timbulnya  kejahatan  dengan  cara  dan melalui  media  yang  baru  serta  bersifat  lintas negara.  Dampak  dari  perkembangan  ini  telah banyak  menciptakan  kejahatan  seperti  korupsi, kejahatan  perbankan,  perpajakan  dan  kejahatan yang  dapat  dilakukan  perseorangan  atau kelompok.  Dalam  tindak  kejahatan  ini  dapat membuat  pelaku  memiliki  kekayaan  yang berlimpah maka pelaku berusaha untuk menyembunyikan  kekayaan  tersebut  dengan memasukkan  dalam  bentuk  financial (financial system) dan  pertama  masuk  kedalam  bentuk perbankan (banking  system) hal  seperti  ini  biasa disebut  dengan  pencucian  uang (money laundering). Hal seperti ini sudah lama diketahui oleh publik diawali dari negara USA pada Tahun 1830.  Hal  ini  telah  di  atur  dalam  UU  No.  25 Tahun  2003  tentang  pencucian  uang  karena dampak yang telah ditimbulkan ( Suranta, 2010 ).
Bahwa  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  ini merupakan  perbuatan  yang  samasekali  tidak dapat dipisahkan dari perbuatan asalnya. Menurut ( Irman,  2007 ),  kejahatan  pembasuhan  dana  tidak akan ada  kalau  tanpa  hasil dari adanya  kejahatan asal. Dengan kata lain, kejahatan akan selalu ada karena  dibantu  oleh  faktor  perkembangan teknologi  dan  cara  berkomunikasi  sehingga kejahatan semakin canggih pula. Oleh karena itu, tindak  kejahatan  terhadap  pencucian  uang  ini memerlukan  pemahaman  atau  pengertian  yang lebih  spesifik  lagi  serta  peraturan  apa  saja  yang digunakan  dalam  upaya  menindaklanjuti  aksi kejahatan  tersebut  oleh  aparat  penegak  hukum serta upaya penanggulangannya.
Adapun  penelitian  terkait  dengan  penelitian sekarang  ini  yang  telah  dikaji  oleh  beberapa peneliti  seperti  ( Rahayuningsih,  2013 )  yang mengkaji  tentang  “Analisis  Peran  PPATK Sebagai
Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di
Indonesia”.  Hasil  penitian  ini  menunjukkan bahwa dalam perkembangan pengaturan pencucian  uang  di  Indonesia  telah  dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya  UU  PPTPPU.  Perubahan mendasar  diantaranya  diaturnya  kewenangan PPATK  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan undang-undang  sebelumnya,  meskipun  bukan kewenangan  penyidikan.  Beberapa  kewenangan baru,  yaitu:  pemeriksaan  dan  penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan  perturan  informasi,  melakukan kerjasama  dalam  dan  luar  negeri  baik  bilateraql maupun  multilateral.  PPATK  memiliki  peran penting  dan  strategis  dalam  program assets recovery terutama  dalam  hal  pemberian informasi  intelijen  di  bidang  keuangan  untuk keperluan penelusuran aset ( assets tracing ).Pengaturan  Model  penindakan  yang dapat  diterapkan  PPATK  sangat  terkait  dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif oleh  PPATK.  Selanjutnya,  ( Wattie,  2015 )  juga melakukan  penelitian  serupa  tentang  “Peran PPATK  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Pencucian Uang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Dibentuknya lembaga
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  dalam  mencegah  dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang,  sehingga  dapat  dijadikan sebagai pedoman baku dalam upaya menanggulangi  tindak  pidana  pencucian  uang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap  perlu  kerja  sama  dengan  Penyedia Jasa  Keuangan  untuk  mendeteksi  kegiatan pencucian  uang  karena  Penyedia  Jasa  Keuangan dianggap  sebagai  lahan  yang  subur  oleh  para pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam upaya  mengaburkan  asal-usul  dana  yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK  mewajibkan  Penyedia  Jasa  Keuangan untuk  melaksanakan  berbagai  prinsip  atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik illegal  tindak  pidana  pencucian  uang.  2. Dibentuknya  lembaga  yang  tidak  mempunyai kemampuan menyidik (PPATK) adalah dimaksudkan  untuk  menghidarkan  terjadinya tumpang  tindih  kewenangan  dengan  lembaga yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  lembaga  pusat  pelaporan  dan
Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 64
bagaimana  cara  penanggulangan  tindak  pidana money laundering tersebut.

## II.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode normatif yakni degan cara meneliti bahan  pustaka  hukum  yang  ada.  Bahan  hukum yang  digunakan  bersumber  dari  penelitian kepustakaan berupa sumber bahan hukum primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang dimaksud  adalah  berdasarkan  KUHP,  Undang- undang No. 25 tahun 2003, UU No. 8 tahun 2010, dan  UU  No.  10  tahun  1998. Sedangkan  sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, thesis,  jurnal  dan  dokumen-dokumen  yang mendukung  dan  memiliki  kesesuaian  dengan penelitian ini.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Lembaga  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Money Laundering
Dalam pelaksanaan wewenang Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  ada  fungsi  dan  keterkaitan  dengan pemberantasan  pencucian  uang.  Tujuan  dari terbentuknya  lembaga  tersebut  ialah  untuk menghindari kecenderungan pada hukum positive dan diperlukannya sistem penegakan hukum yang perlu  sentuhan  secara  filosofis.  Maka  proses  ini harus  dikaji  secara  metafisik  dan  aksiologis  agar dapat  diketahui  hakikat  dari  pembentukan lembaga  negara  dan  fungsi  lembaga  tersebut ( Susanto, 2011 ).
Pada hakikatnya, tujuan utama dari terbentuknya PPATK ialah melaksanakan pengawasan  dan  penumpasan  tindak  kejahatan pencucian uang. Artinya PPATK telah mewajibkan  jasa  keuangan  untuk  melapor  dan mengawasi para pelaku yang bisa saja terindikasi melakukan  tindak  kejahatan  pencucian  uang. Oleh  karena  itu,  ketelitian  diperlukan  supaya terhindar dari pemakaian bentuk finasial menjadi media  untuk  melakukan  pembasuhan  dana.  Saat menjalankan  tugasnya,  PPATK  menganalisis transaksi  keuangan  tunai  maupun  non  tunai  baik atas  dasar  pemerintah  maupun  inisiatif  sendiri. Secara  singkat  alur  kerja  PPATK  dimulai  dari pelapor yang telah berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi  keuangan tunai  yang minimal  bernominal  Rp.  500.000.000.00  (Lima Ratus  Juta  Rupiah)  atau  dengan  mata  uang  lain yang jumlahnya sesuai atau sama, transaksi  yang mencurigakan  serta  transaksi  dari  negeri  sendiri
maupun  yang  berada  diluar  negara.  Setelah lembaga  negara  mendapat  laporan  dari  pelapor maka  akan  segera  di  proses  ke  pihak  yang berwajib,  dan  tetap  mengikuti  ketentuan  yang sama dengan tindak kejahatan awal. Seperti yang telah diketahui bahwa tindak kejahatan awal yang berpotensi  untuk  adanya  pencucian  uang  seperti korupsi,  penyelundupan  manusia,  suap  dan narkotika.
Kedudukan  dan  wewenang  PPATK  ini  telah diatur  dalam  Undang-undang  yang  berlaku dimana kedudukan PPATK terdapat dalam aspek tempat  atau  kewilayahan  dan  struktur  dalam kenegaraan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1  dan 37 UU No. 8 tahun 2018 serta wewenang PPATK yakni melawan dan membasmi Tindak Kejahatan Pencucian  Uang  yang  sudah  tertera  pada  aturan 39 and aturan 44 UU No. 8 tahun 2010.

## Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Money Laundering di Indonesia
Menurut  pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  25  tahun 2003  ataupun  pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  8  tahun 2010  dimana  jenis-jenis  tindak  kejahatan  yang menghasilkan  asal  kekayaan  yang  disebut  juga sebagai  tindak  kejahatan  asal  yang  telah menghasilkan  kekayaan  yang  sangat  besar  dan tindak  pidana  asal  inilah  yang  menjadi  dasar apakah suatu transaksi akan dijerat pidana ( Arief, 2004 ).  Tindak  kejahatan  awal  dari  pencucian uang  ini  yaitu  tindak  kejahatan  bisa  membuat dana  serta  aset  menjadi  besar  sebagaimana  yang telah  tertera  pada  aturan  2  ayat  (1)  UU  No.  8 tahun  2010,  kejahatan  ini  bisa  dilakukan  oleh perseorangan maupun kelompok meliputi penyelundupan  imigran,  bidang  perbankan, penyuapan,  korupsi,  psikotropika,  narkotika, pasal  modal,  asuransi,  cukai,  perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, penggelapan,  perjudian,  penipuan,  prostitusi,  dan terorisme  serta  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 4 empat) tahun atau lebih, yang  dilakukan  di  wilayah  NKRI  atau  di  luar wilayah  Negara    Indonesia  dan  tindak  pidana tersebut  termasuk  dalam  tindak  pidana  menurut hukum  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Syarat  –  syarat  pengawasan  dan  penumpasan tindak kejahatan pencucian uang, yakni:
1.  Harta  kekayaan  yang  diperoleh  berdasarkan tindak  pidana  yang  telah  disebutkan  Pasal  2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dan juga tindak pidana  yang  memiliki  pidana  kurungan penjara 4 tahun atau lebih.
Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 65
2.  Tindak  pidana  ini  telah  disebutkan  harus dilakukan  di  Negara  Indonesia  atau  diluar Negara asalkan tindak kejahatan  tersebut juga menjadi  tindak  pidana  menurut  hukum  di Negara Indonesia.
Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang tindak  pidana  pencucian  uang  dimana  mengatur tentang  pencegahan  dan  pemberantasannya dimana  aturan  ini  terdapat  kejahatan  yang dilakukan  individu  ataupun  kelompok  yang berada  dalam  wilayah  Indonesia  maupun  diluar wilayah  Indonesia.  Harta  kekayaan  yang  telah dihasilkan  dari  tindak  pidana  yang  menjadi  asal dari  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  pada umumnya  tidak  akan  langsung  digunakan/ dibelanjakan  karena  jika  hal  tersebut  dilakukan maka  akan  lebih  gampang  dilacak  oleh  penegak keadilan mengenai dimana sumber harta tersebut, sehingga para pelaku lebih dahulu mengusahakan agar  harta  mereka  lebih  dahulu  masuk  ke  dalam sistem keuangan. Maka dari hal itu, asal usul dari harta  kekayaan  itu  akan  tidak  mudah  untuk diketahui oleh penegak hukum, dalam UU TPPU tindak  pidana money  laundering dibedakan menjadi dua tindak kejahatan, yakni:
1.  Tindak kejahatan pencucian aktif, yakni setiap individu yang meletakan, mentransfer, mengubah,  memblanjakan,  membayarkan, menghadiahkan, dan mengalihkan dengan aset atau  surat-surat  berharga  lain  atas  harta kekayaan  yang  telah  terbongkar.  Tindak kejahatan pencucian uang juga akan dikenakan bagi siapapun yang telah menikmati hasil dari tindak  pidana  ini  dan  siapapun  yang  berusaha menyembunyikan  riwayat  kejahatan.  Awal, kepemilikan  yang  pada  hakekatnya  atas  aset tersebut  maka  di  pidana  penahanan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  5.000.000.000.00  (Lima  Miliar Rupiah).
2.  Tindak  kejahatan  pencucian  uang  pasif  yang dikenakan  untuk  setiap  individu  yang  telah memberi  atau  memiliki  aset  yang  telah terbukti  dari  hasil  tindak  kejahatan  pencucian uang maka akan dipidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun  penjara  dan  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000.00  (satu  miliar rupiah).
Secara  umum  mengapa  kejahatan  pencucian uang (money  laundering) harus  diperangi  dan sebagai  tindak  kejahatan.  Karena,  hasil  dari tindak  pidana  ini  berdampak  negatif  pada  sistem keuangan  dan  perekonomian  dunia,  dengan
dinyatakannya  pencucian  uang  sebagai  tindak kejahatan  maka  pihak  berwenang  bakal  lebih dimudahkan  dalam  menyita  aset  yang  tercipta dari tindak pidana ini karena sulitnya dilacak atau sudah  dipindahtangankan,  dengan  dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya  pelaporan  transaksi  yang  mencurigkan maka  pihak  berwenang  lebih  mudah  untuk menemukan dalang dari tindak pidana yang telah terjadi.  Dan  oleh  sebab  itu,  berhubung  setiap tindak  pidana  memiliki  unsur  melawan  hukum, maka pertanggungjawaban juga diarahkan kepada sifat  melawan  hukum.  Atas  dasar  teori  diatas bahwa  segala  perbuatan  tindak  kejahatan  berupa, menyamarkan/  menyembunyikan  harta  kekayaan dan  memiliki  sifat  melawan  hukum  maka perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  delik  atau tindak pidana.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  telah mengontrol  ketentuan money  laundering sebagai tindak  kejahatan,  yang  persyaratannya  untuk deliknya  dibagi  menjadi  dua  tindak  pidana  yaitu, Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  dimana diatur  pada  BAB  II  dengan  judul  Tindak Kejahatan Pencucian Uang mulai dari pasal  3-10 pasal  Tindak  Pidana  Lain  yang  berkaitan  dengan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ini  diatur  pada BAB  II      yaitu,  Pasal  11-16  dimana  aturan  ini hanya terbatas pada orang saja.
Berdasarkan pada aturan pasal-pasal 3 sampai 10 Undang-Undang  Nomor. 8  Tahun  2010, yang tercantum  kepada  unsur-unsur  tindak  kejahatan pencucian uang, pertama kelompok baik individu, korporasi  dan  personil  pengendali  korporasi. Kedua,  dari  akibat  perbuatan  tindak  pidana  yang disamarkan ke aset itu patut diketahui dan diduga hasil  tindak  pidana  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 8 Tahun 2010 ( Syamssudin, 2011 ).
Dalam  Vonis  pengadilan  Nomor:  339/ PID.B/2010/PN.JKT.PST,  bahwa  telah  terjadi tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  pelakunya  antara  Alias ALWARRAQ.  AlS.  RAFAT  ALI  RIZVI  dan bersama  pihak  ketiga  ROBERT  TANTULAR. Dimana  para  Tersangka  I  dan  II  antara  tahun 2001-2008 yang bertempat dikator PT Bank  CIC dan  atau  di  kantor  PT  Bank  Century  Gedung Sentral  Senayan  II  Jalan  Asia  Afrika  No.  8 Jakarta, mengadakan atau ikut serta melaksanakan  secara  melanggar  hukum  telah memperbanyak aset atau harta kekayaan pada diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang
Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 66
dapat  merugikan  keuangan  pemerintah  dengan melaksanakan  negosiasi  pembelian,  peletakan, dan  atau  peralihan  surat-surat  berharga  Valuta asing  (SSB  valas)  Bank  CIC.  Sebagian  dokumen berharga  ini  terbilang  dalam structured  product yang tidak memiliki nilai dan juga dikenal dengan sebutan nonrating, tidak  mempunyai  harga  pasar dan menawarkan imbalan hasil yang rendah. Pada saat  surat  tersebut  jatuh  tempo,  Bank  CIC  tidak menerima  dan  secara  tunai  melainkan  dengan melakukan pembayaran dengan saham perusahaan Global  Opportunities  fund yang dimiliki terdakwa II.
Dalam  kasus  ini  Terdakawa  I  dan  II  didakwa oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  dakwaan kumulatif  dimana  pembuktian  harus  dibuktikan secara  sendiri-sendiri.  Dimana  majelis  Hakim membuktikan  surat  dakwaan  kesatu  dan  kedua yaitu primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang pidana  korupsi  sebagaimana  telah  di  rubah dengan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  undang-Undang  Nomor 31  tahun  1999  jo  pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP. Subsidiair  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  jo  Pasal  55  ayat  1  ke1  KUHP kedua  pasal  3  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  25  tahun  2003  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang Tindak  Pidana  Pencucian  uang  jo  Pasal  55  ayat (1)  ke-1  KUHP.  Bahwa  dalam  vonis  pidana  “IN absentia”  No.399/Pid.B/2010/PN,JKT.PST  telah diputus  pada  persidangan  yang  dinyatakan terbuka  untuk  publik.  Dalam  isi  putusan  bahwa harta  atau  aset  dari  Robert  Tantular  dan  istrinya akan  di  rampas  untuk  negara.  Sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 253 karena Robert Tantular  bersama-sama  dengan  Rafat  Alih  Rizvi, yang  mendatanggani Letter  of  Commitment (LOC), pada tanggal 16 November 2018 (bukti P- 2a dan 2b).
Bahwa  alasan-alasan  tersebut  tidak  dapat dibenarkan,  oleh  karena  judex  fact  salah menerapkan  hukum  tentang  keberatan  pihak ketiga  atas  perampasan  harta  kekayaan  yang bukan  kepunyaan  pemohon  Kasasi:  Robert Tantular, MBA, yang saat ini berstatus Terpidana di  Lapas  Salemba  Jakarta  dalam  perkara  pokok atas nama Tersangka  I Hesham Talaat Mohamed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq dan
Terdakwa II Rafat Ali Rizvi yang diadili secara in absentia  dan  dinyatakan  sudah  terbukti  bersalah melakukan  perbuatan  tindak  kejahatan  “Korupsi dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama” serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan membayar uang pengganti masing-masing  sejumlah  Rp.3.115.889.000.000,- (tiga  miliar  seratus  lima  belas  juta  delapan  ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

## IV.  SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pertama  Peran  lembaga  Pusat  Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan  pencucian  uang  bertujuan  agar perekonomian  di  Indonesia  tidak  mengalami kerugian  yang  signifikan  di  sektor  keuangan negara.  Dimana  dari  hasil  kejahatan  ini  para pelaku  melakukan  penempatan  dari  hasli kejahatan  yang  berupa  harta  kekayaan  tersebut, yang  awalnya  uang  kotor (dirty  money) menjadi uang  bersih (clean  money) melalui  penempatan banking  sistem.  PPATK  adalah  lembaga independent yang  mempuyai  3  (tiga)  peranan pokok  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan pencucian  uang  dengan  cara  menerima  laporan terhadap tranksaksi keuangan yang mencurigakan,  melakukan  analisis  atas  laporan yang  diterima  dari  pihak  pelapor  kemudian meneruskan  hasil  analisis  laporan  kepada  pihak yang  berwenang.  Dimana  dalam  fungsi  serta tugas dari PPATK tersebut di atur dalam pasal 30 sampai  dengan  pasal  44  Undang-Undang  No.  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pencucian Uang.
Kedua,  pada  vonis  Nomor:  339/PID.B/2010/ PN.JKT.PST,  isi  dari  putusan  tersebut  bahwa terdakwa I dan II di jerat primair melanggar pasal 2  ayat  1  jo  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  pidana  korupsi  sebagaimana telah  di  ubah  dengan  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2001  tantang  perubahan  atas  undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1  KUHP.  Subsidiair  Pasal  3  jo  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP kedua pasal  3  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak
Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Pidana  Pencucian  uang  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Oleh  karena  itu,  PPATK  sebagai  Lembaga Independent Negara  berhak  memeriksa  dan melaporkan  suatu  kejahatan  yang  terjadi  dalam tindak kejahatan pencucian uang. Fungsi PPATK ini  amat  di  butuhkan  untuk  penanggulangan  dan pemberantasan  kejahatan  pencucian  uang,  tidak hanya  ada  di  dalam  negeri  melainkan  juga  ke jaringan  Internasional.  Maka  perlu  pengawasan yang  masksimal  oleh  lembaga  PPATK. Kemudian,  hukuman  kejahatan  terhadap  pelaku tindak  kejahatan  pencucian  uang  diharapkan Undang-undang  Perbankan  di  masa  mendatang dapat  dipergunakan  secara  efektif  dan  dapat melacak  pelaku-pelaku  dari  tindak  pidana pencucian uang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2004). Beberapa  masalah  Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Irman, T. (2007). Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta . Bandung: MQS Publishing.
Rahayuningsih,  T.  (2013).  Analisis  Peran  PPATK
Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. Y uridika , 28 (3).  doi:10.20473/ ydk.v28i3.349
Suranta,  F.  A.  (2010). Peranan  PPATK  dalam Mencegah Terjadinya Praktek Money Laundering . Depok: Gramata Publishing.
Susanto.  (2011). Filsafat  Ilmu  Suatu  Kajian  dalam Demensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis . Jakarta: Bumi Aksara. Syamssudin,  A.  (2011). Tindak  Pidana  Khusus . Jakarta: Sinar Grafika.
Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen , 4 (3). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexcrimen/article/view/7964
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Money  Laundering  Nomer  8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang perubahan atas  Undang-Undang  25  tahun  2003  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License