## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGARUH  ORGANISASI  PERDAGANGAN  DUNIA  (WTO)  PADA REGULASI HUKUM BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA
Ni Made Trisna Dewi, Agus Surya Manika, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Universitas Dwijendra e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com , surya.maneeka@gmail.com , agungmasadi@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024
Keywords:
International trade organizations, Legal regulations, Tourism Business Adjustment  of  statutory  regulations  in  the  field  of tourism  business  law  in  Indonesia  is  one  of  the consequences of the WTO agreement, thus the GATS- WTO agreement does not only concern Law Number 10  of  2009  concerning  Tourism,  but  also  all  other related  regulations.  with  tourism,  such  as  labor regulations, Intellectual Property regulated in TRIP's, investment  regulations  (TRIM's),  etc.  These regulations  will be affected  by the provisions of the GATS-WTO, which must immediately be adjusted and harmonized  with  the  GATS  agreement  commitment that has been agreed by Indonesia. It is by putting the principles of liberalization that it can have an impact on tourism arrangements in Indonesia which are not liberal but adhere to the principles of the Pancasila democracy  state.  The  impact  of  the  WTO  on Indonesia's  tourism  business  law  arrangements related to TRIMS and GATS is the creation of tourism regulations that  can  protect local  communities  and cultures,  limiting  the  liberalization  of  foreign investors  from  modern  countries.  The  tourism arrangement must be in accordance with the nature of the  purpose  of  its  existence,  namely  to:  increase economic  growth;  improve  people's  welfare; eradicating  poverty;  overcoming  unemployment; preserving  nature,  environment  and  resources; promote  culture;  lifting  the  image  of  the  nation; cultivate a  love  of  the  country;  strengthen  national identity  and  unity;  and  strengthen  friendship between nations.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 2

## Abstrak
Kata kunci: Organisasi perdagangan Internasional, Regulasi hukum, Bisnis Pariwisata
Corresponding Author: Ni Made
Trisna Dewi ; madetrisnadewishmh@gmail.c om Penyesuaian  peraturan  perundang-undangan  di bidang hukum bisnis pariwisata Indonesia menjadi salah  satu  konsekuensi  dari  kesepakatan  WTO, dengan  demikian  terhadap  perjanjian GATS - WTO tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  saja,  tetapi juga menyangkut seluruh peraturan-peraturan lain yang  berhubungan  dengan  pariwisata  seperti peraturan  ketenagakerjaan,  kekayaan  intelektual yang  diatur  dalam TRIP’s, peraturan  investasi (TRIM’s), dst.  Peraturan-peraturan  dimaksud terpengaruh oleh ketentuan GATS - WTO , yang wajib segera  untuk  disesuaikan  dan  diharmonisasikan dengan  komitmen  persetujuan GATS yang  sudah disepakati  Indonesia.  Dengan  meletakkan  prinsip- prinsip  liberalisasi  inilah  yang  dapat  berdampak terhadap  pengaturan pariwisata  di Indonesia yang menganut  prinsip-prinsip  negara  Demokrasi Pancasila.  Dampak  WTO  terhadap  pengaturan hukum  bisnis  pariwisata  Indonesia  terkait  TRIMS dan GATS adalah terciptanya peraturan pariwisata yang  dapat  melindungi  masyarakat  serta kebudayaan  lokal,  membatasi  liberalisasi  investor asing  dari  negara-negara  modern.  Pengaturan pariwisata  haruslah  sesuai  dengan  hakikat  tujuan keberadaannya yaitu untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan  rakyat;  menghapus  kemiskinan; mengatasi  pengangguran;  melestarikan  alam, lingkungan,  dan  sumber  daya;  memajukan kebudayaan;  mengangkat  citra  bangsa;  memupuk rasa  cinta  tanah  air;  memperkukuh  jati  diri  dan kesatuan  bangsa;  dan  mempererat  persahabatan antarbangsa.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Perjanjian WTO merupakan  salah  satu  perjanjian  internasional  yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994 melaui penetapan Perjanjian Internasional, dimana merupakan salah satu sumber Hukum International yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat
secara  tertulis  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  anggota  yang bersepakat  (Violetta  Simatupang,  2009:35).  Perjanjian  Internasional  sudah mendapatkan pengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau “ Vieuna Convention on  The  Law of Treaties ” yang ditandatangani pada 23  Mei  1969.  Pasal  2  Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa Treaties merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan suatu hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum  Internasional  (I  Putu  Gelgel,  2009:  69).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat dikatakan bahwa Perjanjian WTO merupakan salah satu bentuk dari treaties yang setelah  disepakati  berlaku  mengikat  negara  yang  menandatangani  termasuk Indonesia.  Penyesuaian  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  bisnis pariwisata  Indonesia  menjadi  salah  satu  konsekuensi  dari  kesepakatan  WTO, dengan demikian terhadap perjanjian GATS - WTO tidak hanya menyangkut Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  saja,  tetapi  juga menyangkut  seluruh  aspek  pariwisata  seperti  peraturan  ketenagakerjaan, kekayaan in telektual yang diatur dalam TRIP’s, peraturan investasi (TRIM’s), dst. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan GATS - WTO , yang wajib  segera  untuk  disesuaikan  dan  diharmonisasikan  dengan  komitmen persetujuan GATS yang sudah disepakati Indonesia. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus  berlanjut  dan  meningkat.  Disepakatinya Agreement  on  Trade  Related Investment  Measure (TRIMs)  dalam  GATT  putaran  Uruguay  (1994)  merupakan tanda  akan  terjadinya  arus  investasi  yang  “raksasa”  di  masa -masa  mendatang karena  setiap  negara  penandatangan  persetujuan  TRIMs  tersebut  tidak  boleh membedakan  antara  modal  dalam  negeri  dengan  modal  asing  (Hendrik  Budi Untung, 2010:26).
Adanya  kesepakatan  perdagangan  internasional  terkait  penanaman  modal sejak  Putaran  Uruguay  1986-1994,  perdagangan  internasional  dan  penanaman modal  menjadi  dua  disiplin  yang  tidak  terpisahkan.  Peraturan  nasional  negara anggota  di  bidang  penanaman  modal  tidak  dibenarkan  bertentangan  dengan kesepakatan-kesepakatan  perdagangan  internasional  yang  terkait  dengan penanaman modal. GATS tidak secara tegas menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan penanaman modal yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional. Article II GATS  menetapkan  bahwa  setiap  negara  anggota  harus  dengan  segera  dan  tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada jasa- jasa  dari  negara  lain  dibandingkan  dengan  perlakuan  yang  diberikan  kepada pemasok  jasa  dari  negara  lainnya  (http://ocw.usu.ac.id/course/down- load/10430000091-hukum-daganginter- nasional/hk_638_slide_uupm_ penyelesaian_sengketa_perdagangan_inter- nasional_dan_penanaman_modal.pdf). Hasil  dari  Putaran  Uruguay  berupa the  Legal  Text terdiri  dari  sekitar  60 persetujuan,  lampiran  ( annexes ),  keputusan  dan  kesepakatan.  Persetujuan- persetujuan  dalam  WTO  mencakup  barang,  jasa,  dan  kekayaaan  intelektual  yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:
1. Barang/ goods ( General Agreement on Tariff and Trade / GATT);
2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services / GATS);
3. Kepemilikan intelektual ( Trade-Related Aspects of Intellectual Properties / TRIPs);
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 4 4. Penyelesaian sengketa ( Dispute Settle-ments ).
(http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm) Dengan meletakkan prinsip-prinsip liberalisasi inilah yang dapat berdampak terhadap  pengaturan  kepariwisataan  di  Indonesia  yang  tidak  liberal  melainkan menganut prinsip-prinsip negara demokrasi Pancasila.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penghasilan  terbesar  dibidang  jasa pariwisata,  sedangkan  faktanya  penerapan  GATS  dan  TRIMS  khususnya  disektor jasa  pariwisata  dapat mengakibatkan  kedudukan  yang  lebih  lemah  dibandingkan negara-negara maju dalam perjanjian, hal ini menjadi salah satu implikasi/akibat dari  liberalisasi  yang  diterapkan.  Untuk  itu  dibutuhkan  pengkajian  terhadap pengaruh  organisasi  perdagangan  dunia  (WTO)  pada  regulasi  hukum  bisnis pariwisata di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum   normatif   disebut   juga   sebagai   penelitian   hukum   doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang – undangan atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan  berperilaku  masyarakat  terhadap  apa  yang  dianggap  pantas. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang – undangan, pendekatan konsep (Marzuki, 2014:35).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Regulasi Hukum Bisnis
Pariwisata di Indonesia
Indonesia  adalah  Negara  berkembang  dengan  278,69  juta  jiwa  penduduk (https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html)  dan  itu  menjadi  daya  tarik  bagi  para  penyedia  jasa    pariwisata  baik nasional maupun internasional. Sejak tahun 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dan menjadi kewajiban menaati aturan, perjanjian, kesepakatan yang di buat oleh  WTO,  apabila  melanggar  akan  mendapatkan  sanksi  karena  keterikatannya secara legal dan tidak bisa ditarik lagi. Salah satu perjanjian itu adalah GATS dalam mengimplementasikanya dalam  bidang  jasa  terbukanya  sektor  jasa – jasa  asing  di Indonesia mencakup dunia keuangan atau jasa perbankkan masuknya bank asing (Citybank,  HSBC,  dll.).  Di  dunia  pendidikan  banyak  berdirinya  lembaga-lembaga pendidikan asing dan sektor jasa lainnya dan semua itu legal dan pada tahun 2007 disahkannya UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing bagaimana para pemodal asing lebih leluasa dalam menanamkan modal mereka di Indonesia (http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12_21st_04.- pdf,).
Secara de facto sektor jasa pariwisata yang diliberalisasi untuk pemasok dari negara lain adalah semua sektor tanpa kecuali. Komitmen  ini  disusun  ketika  WTO disahkan  tahun  1994,  walaupun  komitmen  berdasar  kapasitas  masing-masing negara mungkin bias, karena sebagian besar negara berkembang tidak mengetahui secara  persis  kapasitas  pasokan  jasa  dan  nilai  impor  yang  sebenarnya.  Sifat
perdagangan jasa yang tidak terlihat apalagi jika dibandingkan dengan perdagangan barang, membuat sektor ini sulit dihitung secara tepat. Liberalisasi jasa di bidang hukum  telah  dilakukan  di  Indonesia  dengan  tidak  dapat  lagi  menutup  diri  dari pembukaan  kantor-kantor  konsultan  hukum  atau  lembaga  pendidikan  asing  di Indonesia, ahli-ahli asing akan banyak memberikan training-training untuk pihak- pihak  yang  membutuhkan  di  Indonesia  sebagai  usaha  penunjang  pariwisata disamping tersebarnya pemandu asing serta perusahaaan-perusahaan travel asing yang mempekerjakan tenaga asing.
Dampak  negatif  WTO  terhadap  pengaturan  hukum  bisnis  pariwisata  di Indonesia dapat terlihat dari:
1. Liberalisasi yang diterapkan adalah bungkus yang digunakan oleh negara- negara modern agar dapat dengan bebas menjalankan misi imperialismenya. Pada  prakteknya,  sistem  liberalisasi  perdagangan  jasa  tunduk  pada  konsep- konsep  negara  maju  seperti  Uni-Eropa  (UE),  dan  Amerika  Serikat  (AS)  yang mengupayakan adanya metode baru dalam perundingan jasa untuk memperluas pembukaan  pasar  jasa.  Pendekatan  baru  itu  disebut benchmarking atau  tolak ukur atau juga disebut sebagai pendekatan komplementer atau complementary approach . Pendekatan itu menekankan keharusan suatu negara menentukan titik dasar terendah dalam meliberalisasi sektor jasa. Proposal    negara    maju    untuk menerapkan  pendekatan  minimal  berarti  menghilangkan  fleksibilitas  negara- negara  anggota  WTO  dalam  mengambil  keputusan  untuk  menyerahkan komitmen  atau  tidak  (https://ninyasminelisasih.com/2011/09/15/setujukah- jika-indonesia-diterapkan-liberalisasi-jasa-dibidang- hukum/).
2. Masyarakat lokal akan kalah saing
Dengan  diberlakukan  liberalisasi  jasa  di  bidang  kepariwisataan  maka  sistem pengelolaan  masyarakat  lokal  kemungkinan  besar  dikalahkan  dengan  sistem pengelolaan yang modern dan mendunia dari negara-negara asing karena sistem pengelolaan  kepariwisataan,  misalnya  sistem  pengelolaan  hotel  negara  asing telah teruji dalam perdagangan jasa bertaraf internasional dan telah didaftarkan Kekayaan Intelektual. Untuk itu, akan dibutuhkan biaya tambahan apabila ingin menggunakan sistem pengelolaan tersebut. Sumber daya manusia lokal dibidang pendidikan,  permodalan,  pengalaman  bersaing,  kualitas keahlian jasa, maupun prasarana  yang  masih  dinilai  belum  siap  bersaing  juga  berdampak  negatif pemberlakuan GATS.
3. Dalam konsep GATS, prinsip MFN ( Most Favoures Nation ) tidak berlaku otomatis.
Prinsip Most Favoures Nation ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan  perdagangan  harus  dilaksanakan  atas  dasar  non  diskriminatif. Menurut  prinsip  ini,  semua  negara  anggota  terikat  untuk  memberikan negara- negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya (Huala Adolf, 2005: 108-109). Ia diberlakukan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi negara peserta (Hatta, 2006:55). Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan  istimewa  kepada  negara  lainnya  atau  melakukan  tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak  dalam  Pasal  4  perjanjian  yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam Pasal 2  Perjanjian  mengenai  Jasa  (GATS).  Dengan  demikian,  sektor  jasa  di  bidang kepariwisataan tidak dapat diberlakukan sama bagi semua negara anggota WTO
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
6
karena sistem hukum antara negara-negara anggota WTO tidak sama, sebagian penganut sistem hukum Common Law , sebagian lagi menganut sistem hukum Civil Law .
4. Perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan. Indonesia  menganut  sistem  hukum Civil  law ,  sedangkan  di  negara  maju (Amerika)  menganut sistem hukum Common Law . Hukum  sipil  ( civil law)  atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran  Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan  aturan-aturan  hukum  yang  sifatnya  tertulis.  Sistem  hukum  ini berkembang  di  daratan  Eropa  sehingga  dikenal  juga  dengan  sistem  Eropa Kontinental kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah- daerah  jajahannya.  Indonesia  yang  merupakan  negara  jajahan  daratan  Eropa menganut  sistem civil  law ,  sistem  hukum  dengan  ciri-ciri  adanya  berbagai ketentuan-ketentuan  dikodifikasi  (dihimpun)  secara  sistematis  yang  akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Sedangkan sistem common law ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudens, yaitu keputusan-keputusan hakim  yang  terdahulu  yang  kemudian  menjadi  dasar  putusan  hakim (http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia). Selain perbedaan antara  kedua  sistem  di  atas,  perbandingan  antara  sistem  hukum Civil  Law di negara Indonesia dengan negara-negara lain di  daratan  Eropa  berbeda.  Negara penganut Civil  Law seperti  Perancis,  Belanda,  Itali,  Spanyol,  dst  mampu menerapkan  hukum  dengan  baik  sedangkan  para  hakim,  jaksa  dan  polisi  di Indonesia baru sampai pada taraf mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau  siapa  yang  perlu  disalahkan.  Sehingga  para  penegak  hukum  di  Indonesia baru  mencapai  taraf  mencari  kebenaran,  bukan  menegakkan  keadilan.  Dari kondisi  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  Indonesia  belum  siap  apabila liberalisasi jasa di bidang hukum kepariwisataan dilakukan.
5. GATS kurang memperhatikan kepentingan negara berkembang. Bagian ke IV GATS ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati  akses  pasar  yang  lebih  menguntungkan.  Bagian  ini  juga  melarang negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. Negara-negara industri juga mau menerima bahwa  mereka  tidak  akan  meminta  balasan  dalam  perundingan  mengenai penurunan  atau  penghilangan  tarif  dan  rintangan-rintangan  lain  terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang (Syahmin A K ,
2 0 0 6 : 1 9 1 ) Dalam  kenyataannya  konsep  ini  hanya  akan  menguntungkan pemilik  modal  saja,  dan  modal  hanya  bergerak  kearah  yang  berpotensi melahirkan banyak keuntungan. Dengan kata lain hanya bergerak ke arah yang ada sumberdaya alam dan sektor  jasa.  Khususnya  dalam hal  sektor  jasa,  maka liberalisasi jasa dibidang hukum akan menjadi  bidikan  utama  bagi  liberalisasi. Tingginya  kebutuhan  terhadap  perdagangan  jasa  dibidang  hukum  telah membuat pihak WTO untuk mendorong setiap Negara untuk meliberalisasikan jasa dibidang hukum di masing- masing Negara, sebagaimana yang disebut di atas dalam  GATS.  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  WTO  setelah meratifikasinya  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994.  Sebagai
konsekuensi dari keanggotaannya, Indonesia semakin terbuka terhadap produk jasa asing.

## Konstruksi Hukum Bisnis Pariwisata  Indonesia
Untuk mereduksi kemungkinan berkembangnya permasalahan- permasalahan setelah dilaksanakannya GATS dan TRIMS, konsep dan pelaksanaan pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  menjadi  pilihan  solutif  di  masa  depan. Pembangunan  berkelanjutan  sejatinya  merupakan  sebuah  proses  pembangunan yang memperhatikan daya dukung ( carrying capacity ) dari sumber daya alam dan sumber  daya  manusia  yang  tersedia.  Berkelanjutan  dapat  berarti  pemberian lingkaran konsentrasi pada sinergisitas pelestarian yang meliputi dimensi ekonomi, sosial  budaya,  dan  lingkungan  hidup.  Menelusuri  jejak  sejarahnya,  konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali tercetus dalam konferensi di Stockholm pada  tahun  1972  tentang “Stockholm Conference  on  Human  and Environment”. Secara  singkat  definisi  pembangunan  berkelanjutan  adalah: Sustainable development  is  defined  as  a  process  of  meeting  the  present  needs  without compromising the ability  of the future generations to meet their own  needs . Dalam perkembangan  selanjutnya, Pacific  Ministers  Conference  on  Tourism  and Environment di Maldive tahun 1997 lantas menyebutkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan  yang  meliputi  kesejahteraan  lokal,  penciptaan  lapangan  kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, serta keseimbangan  inter  dan  antar  generasi  dalam  distribusi  kesejahteraan.  Sebagai proses tindak lanjut, Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata  Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:
1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain  dapat  didukung  secara  ekologis  dalam  waktu  yang  lama,  layak  secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
2. Pariwisata  harus  berkontribusi  bagi  pembangunan  berkelanjutan  dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
3. Pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  setempat  harus mengambil  tindakan  reaktif  untuk  mengintegrasikan perencanaan pariwisata kedalam pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah  dan  organisasi  multilateral  harus  memprioritaskan  dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan.
5. Ruang-ruang  dengan  lingkungan  dan  budaya  yang rentan saat ini maupun di masa  depan  harus  diberi  prioritas  khusus  dalam  hal  kerjasama  teknis  dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
6. Promosi atau dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pemerintah  harus  mendukung  dan  berpartisipasi  dalam  penciptaan  jaringan untuk  penelitian,  diseminasi  informasi,  dan  transfer  pengetahuan  tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.
8. Penetapan  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan  memerlukan  dukungan  dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
8
transformasi  sektor,  dan  pelaksanaan  berbagai  proyek  percontohan  dan pengembangan  program  kerjasama  internasional  ( http://liberalisasi- jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberalisasi pariwisata.html).
Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah  menjabarkannya  dalam  serangkaian  kebijakan  yang  tentunya  berikhtiar untuk  mendorong,  memperkuat,  dan  menegakkan  konsep  pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tataran nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam konsideran mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan.  Selanjutnya,  pembangunan  berkelanjutan  didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan.  Menyentuh  sektor  pariwisata, Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan  secara  sistematis,  terencana,  terpadu,  berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap  memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai  agama, budaya yang  hidup  dalam  masyarakat,  kelestarian  dan  mutu  lingkungan  hidup,  serta kepentingan  nasional.  Pasal  2  menegaskan  bahwa  salah  satu  prinsip penyelenggaraan  pariwisata  adalah  berkelanjutan.  Di  tataran  lokal,  Pemerintah Daerah  Bali  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali  yang  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa pariwisata  yang  dikembangkan  di  daerah  Bali  adalah  pariwisata  budaya  yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata diharapkan dapat berjalan  secara  selaras,  serasi,  dan  harmonis  dengan  kebudayaan  setempat  dan berakar pada nilai-nilai luhur agama Hindu.
Beranjak  dari  serangkaian  konstruksi  di  atas,  pengembangan  pariwisata berkelanjutan di era globalisasi merupakan suatu serangkaian proses secara terukur dan terencana yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang untuk selanjutnya  diwariskan  kepada  generasi  mendatang.  Pada  spektrum  ideal selanjutnya, generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan  yang  sama  untuk  menikmati  alam  beserta  isinya  ini.  Untuk  itulah dibutuhkan  suatu  instrumen  kebijakan  yang  efektif,  transparan,  terperinci  dan terpadu  sebagai  pengejahwantahan  prinsip good  governance. yang  melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
Premis bahwa hakikat pariwisata adalah kemanfaatan sebesar-besarnya untk kesejahteraan rakyat memerlukan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap regulasi  dan  ketentuan  hukum  terkait  pariwisata  yang  dapat  dilihat  dari kemampuan  regulasi  dan  ketentuan  hukum  untuk  mampu  mengakomodir  dan mendukung  komponen-komponen  penting  dipasar  perdagangan,  mulai  dari lembaga-lembaga  pemerintah,  swasta,  pelaku  pasar,  hingga  para  professional mampu  bergerak  dalam  irama  yang  saling  mengisi  dan  bersinergi  sehingga menghasilkan  perkembangan  dan  kemajuan  hukum  untuk  mengikuti  arus
globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Disisi lain aturan hukum tersebut tidak menciptakan  kekakuan  yang  dapat  menghalangi  daya  tanggap  pasar  (Fajar Sugianto, 2014:72).

## PENUTUP KESIMPULAN
Dampak WTO terhadap pengaturan hukum bisnis pariwisata Indonesia terkait TRIMS dan GATS adalah terciptanya peraturan pariwisata yang dapat melindungi masyarakat  serta  kebudayaan  lokal,  membatasi  liberalisasi  investor  asing  dari negara-negara  modern.  Pengaturan  pariwisata  haruslah  sesuai  dengan  hakikat tujuan  keberadaannya  yaitu  untuk:  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi; meningkatkan  kesejahteraan  rakyat;  menghapus  kemiskinan;  mengatasi pengangguran;  melestarikan  alam,  lingkungan,  dan  sumber  daya;  memajukan kebudayaan;  mengangkat  citra  bangsa;  memupuk  rasa  cinta  tanah  air; memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa;  dan  mempererat  persahabatan antarbangsa.

## Saran
Pemerintah  Indonesia  tidak  perlu  terburu-buru  mengikuti  pelaksanaan perdagangan bebas dunia namun wajib mempersiapkan masyarakat (sumber daya manusia)  serta  sumber  daya  alam  maupun  budaya  yang  dapat  digali  dan ditingkatkan  pada  standar  internasional  menjadi  bidang-bidang  pariwisata  serta mencari  dan  menemukan  bidang-bidang  pariwisata  baru.  Pemerintah  Republik Indonesia  dapat  menggunakan  prinsip National  Treatment dengan  bernegosiasi untuk  melaksanakan  bertahap  sesuai  kesiapan  bidang-bidang  wisata  di Indonesia.  Apabila  diperlukan,  pemerintah  dapat  menggunakan Escape  Clauses dengan  alasan  kerugian  yang  dapat  ditimbulkan  sehingga  berdampak  negatif/ darurat bagi kestabilan ekonomi dan moneter. Prinsip kedaulatan negara juga dapat digunakan  sebagai  kekuatan  untuk  mempertahankan  diplomasi  pelaksanaan perjanjian antar anggota WTO secara bertahap.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa  (GATS-WTO),  Implikasi  Hukum  dan  Antisipasinya .  PT.  Refika  Aditama, Bandung
Marzuki,  2014,  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi),  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta Syahmin AK, 2006. Hukum Dagang Internasional . Raja Grafindo Persada, Jakarta Violetta  Simatupang,  2009, Pengaturan  Hukum  Kepariwisataan  Indonesia .  PT. Alumni, Bandung
INTERNET
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 10
Anonim, Bapenas, http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12_21st_ 04.-pdf, diakses pada tang- gal 13 Desember 2023, pkl. 18.00 Wita Biro  Kerjasama  Luar  Negeri  Departemen Pertanian,, “World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia”, diakses  pada  tanggal  13 Desember 2023, pkl. 14.00 Wita
https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html , diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pkl. 17.30 Wita. IGN  Parikesit  Widiatedja,, “ Liberalisasi  Pariwisata  Menyongsong  Liberalisasi Pariwisata  Di  Era  Globalisasi:  Rekonstruksi  Kebijakan  Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)  Di Bali”, http://liberalisasi- jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberali- sasi-pariwisata.html, diakses tanggal 22 Desember 2023, pkl. 15.00 Wita Mahmul Siregar,, “UUPM dan Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Internasional dan Penanaman Modal”, http://ocw.usu.ac.id/course/down-
load/10430000091-hukum-daganginter-nasional/hk_638_slide_uupm_ penyelesaian_sengketa_perdagangan_inter- nasional_dan_penanaman_modal.pdf, diakses pada tanggal 9 Desember 2023, pkl. 20.00 Wita Nin  Yasmine  Lisasih, “Setujukah jika  Indonesia  diterapkan  Liberalisasi  Jasa dibidang Hukum?”, https://ninyasminelisasih.com/2011/09/15/setujukah- jika-indonesia-diterapkan-liberalisasi-jasa-dibidang-  hukum/,  diakses  pada tanggal 16 Desember 2023, pkl. 15.00 Wita Wikipedia, “Sistem Hukum  Di Dunia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia, Diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pkl. 22.00 Wita