## IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
Oleh: Rusli
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Nurman
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: nurman07@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  tugas  Camat  dalam  bidang  pemerintahan  adalah  menyelenggarakan  kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  di  Kecamatan  Dumai  Barat  Kota  Dumai  yaitu  seringnya  terjadi  keluhan  masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP  dan  juga  persyaratan  KK  dan  KTP  yang  banyak  belum  ketahui  oleh  masyarakat,  serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  literatur  kepustakaan,  melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to  face dengan  informan  penelitian  yang  didasari  empat  indicator  penelitian  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.

## Keyword: Implementasi, Fungsi, Koordinasi Camat

## PENDAHULUAN
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan dimana pada pasal 1 dibunyikan bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya  memperoleh  pelimpahan  kewenangan  pemerintahan  dari  Bupati/Walikota  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 berbunyi kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
camat. Pada Bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa Camat  menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan  yang  meliputi  pada  poin  (e)  yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu.  Seseorang  pemimpin  melaksanakan  manajemen  pemerintahan  harus  memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta  mempunyai  kemampuan  leadership  yaitu  kemampuan  untuk  memimpin,  mempengaruhi, mengarahkan  agar  timbulnya  pengakuan,  kepatuhan,  ketaatan  serta  memiliki  kemampuan  dan kesadaran  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  mengambil  langka  –langkah  bagi  tercapainya  suatu tujuan. 1
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2005 bahwa Kecamatan Dumai Barat ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam pembuatan KK dan KTP , dimana  penanggung  jawab  teknis  oleh  Badan  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Dumai. Kecamatan Dumai Barat sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan KTP, guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya  harus menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga  teknis  untuk  pengoperasiannya,  dengan  tenaga  teknis  yang  professional  tentunya  dapat mengaplikasikan dan menjalankan program dengan baik.
Pelaksanaan  pembuatan  KK  dan  KTP    di  Kecamatan  Dumai  Barat  terdapat  beberapa permasalahan  yang  menghambat  kelancaran  pengoperasian  program  KTP  ,  seperti  seringnya kerusakan system, kerusakan jaringan, kerusakan perangkat dan juga dikarenakan keterlambatan dalam pendistribusian peralatan seperti blanko KK dan KTP yang terkadang tidak adanya stok di Badan Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Dumai atau keterlambatan menginformasikan dari Kecamatan Dumai Barat terhadap kekurangan alat untuk pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
Dari uraian diatas,  penulis melihat ada beberapa persoalan di Kecamatan Dumai Barat yang menjadi  perhatian  dalam  menjalankan  fungsi  koordinasi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  ditingkat  kecamatan  pada  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Dumai Barat sebagai berikut :
1. Terdapatnya keterlambatan dalam Pembuatan KK dan KTP   di Kecamatan Dumai Barat yang didalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007, KTP dan KK siap paing lambat selama 14 hari, namun kenyataan penyelesaian KTP di Kecamatan Dumai Barat hampir sampai 20 hari.
2. Terdapatnya  penambahan  biaya  penggantian  cetak  KK  dan  KTP  di  Kecamatan  Dumai Barat, dimana biaya yang dikeluarkan untuk KK sebesar Rp. 15.000,- dan untuk biaya KTP sebesar Rp. 10.000,-, dimana didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 pada Lampirannya Poin B untuk biaya cetak KK sebesar Rp. 10.000,- dan biaya untuk KTP sebesar Rp. 6.000,-
3. Terdapatnya keluhan masyarakat yang telah mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, yang tidak bisa diproses dikarenakan kurangnya persyaratan yang sebelumnya sudah dilakukan  verifikasi  oleh  petugas  kecamatan,  namun  dipermasalahkan  oleh  Badan Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Dumai,  sehingga  masyarakat  harus  mengulang kembali dan melengkapi syarat yang diinginkan.
1 Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, (Jakarta; Penerbit Djambatan, 2002).
4. Terdapatnya  permasalahan  teknis  dalam  pembuatan  KK  dan  KTP  di  Kecamatan  Dumai Barat seperti matinya aliran listrik, tidak adanya jaringan, dan rusaknya perangkat computer ataupun printer, sehingga memperlambat proses pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat
Dari  fenomena-fenomena  diatas,  kiranya  dapat  mewakili  dari  dasar  untuk  melakukan penelitian  ini.  Berdasarkan  beberapa  permasalahan  yang  dikemukakan,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul:  Implementasi  Fungsi  Koordinasi  Camat  Dalam  Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

## KERANGKA TEORI

## Konsep Pemerintahan
Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata ”pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan, awalan ”pe” menjadi kata ”pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara, dan mendapat akhiran ”an” menjadi kata ”pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.
Dan  menurut  Kencana,  Ilmu  Pemerintahan  adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana melaksanakan  pengurusan  (eksekutif),  pengaturan  (legislatif),  kepemimpinan  dan  koordinasi pemerintah  (baik  pusat  dengan  daerah,  maupun  antara  rakyat  dengan  pemerintahannya)  dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. 2
Dalam  tulisannya  Rasyid  menyimpulkan  bahwa  pemerintahan  adalah  kegiatan penyelenggaraan  negara  guna  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  bagi  segenap  warga masyarakat,  melakukan  pengaturan,  memobilisasi  semua  sumber  daya  yang  diperlukan,  serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu  saja  membina  hubungan  dengan  pemerintahan  nasional  dan  pemerintahan  daerah  yang lainnya 3 .

## Konsep Organisasi
Menurut Luther Gulick Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan- satuan  kerja  yang  memberikan  mereka  kepada  orang-orang  yang  ditempatkan  dalam  struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.
Lebih lanjut disimpulkan oleh Inu Kencana Syafiie bahwa organisasi merupakan wadah atau  tempat  terselenggaranya  administrasi,  didalamnya  terjadi  berbagai  hubungan  atas  individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun ke luar organisasi, terjadi proses dan pembagian  tugas,  berlangsungnya  proses  aktivitas  berdasarkan  kinerja  masing-masing.  Maka keorganisasian dapat diartikan :
1. Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.
2 Syafiie, Inu Kencana,  Manajemen Pemerintahan. PT.Perca,  Jakarta, 2007, hal 17
3 Rasyid, Ryas, et al, , Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Jakarta, Pustaka Pelajar,  2007),  hal. 223
2. Bagaimana  sifat  sebuah  bentuk  kerangka  struktur  dimana  pekerjaan  dari  beberapa  orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
3. Bagaimana sifat sebuat bentuk pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. 4

## Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Dye  adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukakan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukakan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui jalan itu rusak dan pemerintah tidak membuat kebijakan memperbaikinya berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Defenisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :
1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan- badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor diluar pemerintah. 5
Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor diluar pemerintah. 6

## Konsep Implementasi
Implementasi  kebijakan  adalah  satu  aktivitas  dari  kegiatan  administrasi  sebagai  suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administrastif atau  unit  birokratik. 7 Implementasi  program  pemerintah  dapat  dipandang  dari  tigas  sudut  yang berbeda yaitu pertama, pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan, kedua, pejabat-pejabat pelaksana dilapangan dan yang ketiga, actor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran (target group). 8
Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  George  C.  Edward  III  menamakan  model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi,
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik dengan tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan  yaitu  Trasmisi,  Kejelasan  dan  Konsistensi,  sedangkan  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya dengan indikator penilaian yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas, selanjutnya variabel disposisi atau sikap dari pelaksana
4 Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. 2011. Bandung. Pustaka Reka Cipta. Hal 12.
5 Subarsono, Ag. Analisi Kebijakan Publik, 2008. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal.. 3
6 Ibid. 2008. Hal. 3
7 Awang, Azam, Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.Hal.25
8 Sumaryadi Nyoman, 2005, Ibid. hal 80
kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik dengan hal-hal penting yang perlu dicermati untuk penilaian yaitu pengangkatan birokrat dan  Insentif.  Variabel  selanjutnya  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi yang menurut Edward III  dapat mendongkrak kinerja birokrasi  kearah  yang  lebih  baik  adalah  melakukan Standar  Operating  Prosedures  (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. 9

## Konsep Manajemen Pemerintahan
Menurut  Ndraha  manajemen  mempelajari  bagaimana  menciptakan effectiveness usaha  ( ” doing right things ”) secara efficient (” doing things right ”) dan produktif, melalui fungsi siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yanag telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :
1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi,  yaitu  perencanaan  usaha  termasuk  pemantapan output dan out-come yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, penggerak/pengguna sumber-sumber supaya output dan outcome yang  dihasilkan/ dinikmati  konsumer sesuai dengan output/outcome yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen. 10
Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor  serta  sumber  daya  yang  menurut  suatu  perencanaan,  diperlukan  untuk  mencapai  atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. 11 Manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasionalkan) terus menerus dan berturut-turut, untuk mencapai suatu nilai yang disebut efektivitas, efesiensi, dan produktivitas. Ruang lingkup Manajemen Pemerintahan terlihat melalui  fungsi-fungsi manejemen:
1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol pemerintahan. 12

## Konsep Koordinasi
Ndraha  mengatakan  bahwa  koordinasi  ( coordinating,  coordination) diartikan  sebagai proses pembangunan kinerja sendiri tanpa merusak kinerja unitkerja yang lain. Koordinasi adalah pembangunan  komitmen  bersama  antar  unit  kerja  yang  berbeda-beda  dalam  satu  wilayah,  agar yang satu tidak merugikan tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masing- masing unit kerja secara optimal sebagai bagian pencapaian tujuan bersama secara keseluruhan. Koordinasi merupakan salah satu urusan pemerintahan umum dan juga merupakan salah satu tugas umum pemerintahan. Semakin indenpenden hubungan antar unit organisasi yang satu dengan unit
9 Leo Agustino, 2008, ibid, hal. 149
10 Ndraha, Taliziduhu, Kybernolog (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta, Rineka Cipta 2003), hal. 159
11 Atmosudirjo, Prajudi. Administrasi dan Management Umum . Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 124.
12 Ndraha Taliziduhu, 2003.  Op.cit  Hal. 160.
kerja  lain,  semakin  diperlukan  koordinasi.  Koordinasi  merupakan  sebuah  proses  yang  inputnya informasi, dan outputnya kesepakatan yang mengikat pihak-pihak (pejabat) yang berkoordinasi. 13 Menurut Fayol, mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Menurut Terry, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha- usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi terry adalah sebagai berikut:
1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur.
2. Pengaturan waktu dan terpimpin.
3. Harmonis.
4. Tujuan yang ditetapkan. 14
Koordinasi  merupakan  penyesuaian  satu  sama  lain  dari  berbagai  kesatuan  sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing disatu bidang tertentu. Ada berbagai macam koordinasi yakni  koordinasi  kebudayaan,  struktural  dan  instrumental.  Hal-hal  ini  berturut-turut  berkenaan dengan  pendirian-pendirian,  kedudukan-kedudukan  dan  instrument-instrument  atau  sarana- sarana. 15

## METODE PENELITIAN
Aspek sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah dalam hal ini implementasi  fungsi  koordinasi  Camat,  dan  kepuasan  masyarakat  yang  dilihat  dari  tingkat pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  kecamatan  yang  menyangkut  indikator-indikator implementasi yang dalam hal ini peneliti mengkaji proses implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Rujukan yang digunakan sebagai tinjauan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008  tentang  kecamatan.  Rujukan  ini  penting  untuk  mengkorelasikan  antara  apa  yang  sudah peneliti amati dilapangan dengan landasan normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kajian yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode Kualitatif. Istilah penelitian Kualitatif menurut David Williams  menulis bahwa penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang yeng tertarik secara alamiah.
Desain penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan normatif. Deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  menguraikan  berbagai  kondisi,  berbagai situasi,  atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat  yang  menjadi  objek penelitian, dan berupaya menarik realita ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  ataupun  fenomena  tertentu 16 .  Penelitian  kualitatif tidak  dimaksudkan  untuk  membuat  generalisasi  dari  hasil  penelitiannya.  Oleh  karena  itu,  pada
13 Ndraha Taliziduhu, Kybernologi 2015.2011. Sirao  Credentia Center. Tangkerang. Hal. 73.
14 Syafie, Inu Kencana, Op.Cit.  hal 41-43
15 Hoogerwerf, A. Ilmu Pemerintahan , ( Jakarta, Penerbit Erlangga, 1978 ), Hal. 521
16 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2007), hal.68
penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  adanya  populasi  dan  sampel. 17 Menurut  Bagung  Suyanti informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:
1. Informan  Kunci  ( Key  Informan )  merupakan  mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan  Utama  merupakan  mereka  yang  terlibat  langsung  dalam  interaksi  sosial  yang diteliti,
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 18
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah :
1. Dokumentasi,  untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder,  penulis  menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan, Tape Recorder, Camera.
2. Observasi,  untuk  memperoleh  informasi  serta  gambaran  empirik  tentang  data-data  yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.
3. Wawancara, adalah percakapan langsung dengan Key Informant untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.
Dalam  penelitian  kualitatif  data  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  dengan  menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interactive dan Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumupulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 19

## PEMBAHASAN
Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat Dumai Barat Kota Dumai.
Yang menjadi fokus dari  kajian penulis dalam penelitian ini adalah Implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  di Kecamatan Dumai  Barat  Kota  Dumai,  kajian  ini  perlu  dilakukan  penulis  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  fungsi  koordinasi  Camat  serta  faktor  apa  saja  yang  menjadi  rintangan  dan keberhasilan  dalam  implementasi  fungsi  koordinasi  camat  dalam  pembuatan  KK  dan  KTP    di Kecamatan Dumai Barat yang penulis jadikan kajian penelitian antara lain meliputi :
1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumberdaya
3. Faktor  Disposisi
4. Faktor Struktur Birokrasi.
17 Suyanto Bagong, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif, 2005, Prenada Media, Jakarta, hal 171
18 Suyanto Bagong,ibid, 2005, hal 172.
19 Mattew, Mile B. and Michael A. Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode baru (edisi terjemahan oleh Tjeptjep Tohendi Rohidi), Jakarta, UI Press.

## Faktor Komunikasi
Keberhasilan  dari  suatu  Implementasi  sebuah  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh komunikasi, terukurnya pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan publik yang efektif itu  terjadi  apabila  para  pembuat  kebijakan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi (transmisi komunikasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dari para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Menurut Van Metter dan Van Horn. 20

## Sumber Daya
Suatu  kebijakan  yang  tidak  didukung  oleh  sumberdaya  dan  dana  yang  memadai  sulit merealisasikan tujuan dari suatu kebijakan publik.Biaya sangat mempengaruhi pelaksanaan secara ekonomis  dan  teknologi  yang  dibutuhkan.  Suatu  organisasi  dituntut  melakukan  pengorbanan dengan biaya yang tinggi baik langsung maupun tidak langsung yang merefleksikan output atau keluaran yang punya nilai. Selanjutnya bagaimana organisasi mampu mentransformasi teknologi seiring  dengan  memaksimalkan  sumberdaya  yang  ada  pada  organisasi  tersebut.    Pegawai  atau aparatur yang berkualitas yang punya kompetensi nilai. Menurut Van Metter dan Van Horn”. 21

## Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  factor  penting    dalam  pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga prakteknya tidak terjadi bisa. 22
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standard an tujuan kebijakan adalah penting, karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ( frustrated) ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standard an tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana ( implementor) terhadap standard dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Impelementor  mungkin  bisa  jadi  gagal  dalam  melaksanakan  kebijakan,  dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan kebijakan. 23

## Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  salah  satu  institusi  yang  paing  sering  bahkan  secara  keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, isntitusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus  tertentu  birokrasi  diciptakan  hanya  untuk    menjalankan  suatu  kebijakan  tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap  birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :
a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan public ( public affair).
b. Birokrasi  merupakan  institusi  yang  dominan  dalam  implementasi  kebijakan  public  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
20 Agustino, Leo,2008, Dasar-dasar kebijakan publik , alfabetha, Bandung, Hlm : 144
21 Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik , Alfabeta, Bandung, Hlm:142
22 Agustino, Leo,2008, Dasar-dasar kebijakan publik , alfabetha, Bandung, hal. 152
23 ibid
d. Fungsi birokrasi dalam lingkungan yang kompleks dan luas
e. Birokrasi  mempunyai  naluri  bertahan  hidup  yang  tinggi  dengan  begitu  jarang  ditemukan birokrasi yang mati.
f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. 24 Implementasi Fungsi  Koordinasi  Camat  Dalam  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)    Kependudukan    berdasarkan  indikator  komunikasi  belum  terimplementasi  dengan  baik, karena dari ketiga sub indicator yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dimana hasil  wawancara  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  masih  kurangnya  komunikasi  dalam pembuatan KK dan KTP, dan kurangnya kejelasan komunikasi dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada  petugas  dan  masyarakat  serta  kurangnya  konsistensi  komunikasi  dalam  pelaksanaan kegiatan pembuatan KK dan KTP.
Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP  di Kecamatan Dumai  Barat  berdasarkan  indikator  Sumber  Daya  belum  terimplementasi  dengan  baik,  dimana dilihat dari ketiga sub indicator yaitu dari jumlah petugas, dimana petugas dalam pembuatan KK dan  KTP  masih  kurang  dimana  terdapat  tiga  perangkat  computer  dan  tenaga  yang  diberikan pelatihan hanya sekitar dua orang, selanjutnya pada fasilitas dalam pembuatan KK dan KTP juga masih belum memadai, dimana masih terdapat hambatan dalam pembuatan KK dan KTP karena kerusakan perangkat computer, dan juga tidak adanya lemari arsip sehingga menyulitkan petugas untuk menyusun dan menata berkas-berkas agar tetap rapi dan tidak bertukar, dan pada indicator ini  hanya  kemampuan  petugas  yang  sudah  terlaksana  dengan  baik,  karena  mereka  ditugaskan berdasarkan kemampuan dan keahliannya.
Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP  di Kecamatan Dumai  Barat  berdasarkan  indikator  Disposisi  belum  terimplementasi  dengan  baik,  karena  dari ketiga  sub  indicator  dimana  sub  indicator  sikap  petugas  masih  belum  terlaksana  dengan  baik, karena  masih  ditemui  petugas  yang  tidak  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  sehingga memperlambat proses pembuatan KK dan KTP dan  juga kurangnya komitmen petugas KK dan KTP dimana kurangnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam pembuatan KK dan KTP sehingga tidak terjadi keterlambatan.
Implementasi  Fungsi  Koordinasi  Camat  dalam  Pembuatan  KK  dan  KTP    di  Kecamatan Dumai Barat berdasarkan indikator Struktur Birokrasi belum terimplementasi dengan baik, dimana dari dua sub indikator yang dijadikan dasar penelitian yaitu Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  petugas  dan  belum  dilaksanakan  sosialisasi  secara  menyeluruh kepada masyarakat dan petugas pembuat KK dan KTP, sehingga masih ditemui petugas yang tidak mengetahui SOP yang telah dibuat, serta tidak adanya pembuatan struktur petugas dan uraian tugas yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, sehingga dengan demikian persoalan KK dan KTP tidak dengan cepat diselesaikan dan dicarikan solusinya.
24 Winarno. B. 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jogjakarta, Media Pressindo, Hal: 149-160.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Faktor Pendukung dalam Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan informasi dari para responden mengenai factor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai berikut:
1. Mudahnya  melaksanakan  hubungan  komunikasi  dengan  pemanfaatan  teknologi  canggih seperti  Handphone,  saluran  telepon  dan  komunikasi  melalui  via  internet,  sehingga komunikasi  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  mudah  menyampaikan  informasi  terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
2. Adanya  dukungan  dari  masing-masing  petugas  dalam  pembuatan  KK  dan  KTP  di Kecamatan Dumai Barat, dimana masing-masing petugas telah mempunyai keterampilan dan keahlian dalam pengoperasian computer, sehingga dengan mudah untuk menjalankan program dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
3. Mudahnya melaksanakan pengarahan dan pengawasan kinerja petugas karena sudah ada Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  mempermudah  jalannya kegiatan dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  implementasi  fungsi  koordinasi  Camat  dalam pembuatan  KK  dan  KTP  di  Kecamatan  Dumai  Barat  sebagaimana  hasil  penelitian  dengan melakukan wawancara terhadap key informan, dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Kurangnya pembangunan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, dimana rangkaian kegiatan yang akan mendukung dan melancarkan pelaksanaan pembuatan KK dan KTP kurang terlaksana, dan juga kurangnya mengkomunikasikan  permasalahan-permasalahan  yang  menimbulkan  keterlambatan  KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat seperti penggadaan lemari arsip, AC, Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, dimana sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam  jangka  waktu  yang  segera,  dimana  untuk  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  harus diusulkan  dalam  penganggaran  APBD,  yang  tentunya  memerlukan  jangka  waktu  yang lama.
3. Kurangnya  memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  petugas  dalam  rangka  untuk meningkatkan kemampuan dan sikap petugas untuk kelancaran pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
4. Kurangnya  sosialisasi  terhadap  Standar  Operasional  pelayanan  kepada  masyarakat  dan petugas, sehingga implementasi tidak terlaksana dengan.

## KESIMPULAN
Implementasi  Fungsi  Koordinasi  Camat  Dalam  Pembuatan  KK  dan  KTP  di  Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan belum terimplementasi dengan baik. Faktor pendukung  dalam  implementasi fungsi koordinasi camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat dimana mudahnya membangun komunikasi dengan teknologi canggih saat ini, dan juga adanya dukungan petugas serta mudahnya melakukan  komunikasi  kebawah  karena  adanya  uraian  tugas  yang  jelas  dalam  melaksanakan kegiatan,  selanjutnya  factor  penghambatnya  dimana  kurangnya  pembangunan  komuniksi  dan
kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam implementasi fungsi koordinasi camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
Adapun saran dalam penelitian ini adalah:1) Kiranya camat perlu membangun komunikasi dengan  baik  dan  terencana  untuk  melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai dengan mengadakan rapat evaluasi rapat teknis yang dilaksanakan  secara  berkala  dan  terencana  dalam  upaya  untuk  mempelancara  kegiatan  KK  dan KTP  di Kecamatan Dumai Barat, dan juga perlu dilaksanakan komunikasi aktif baik dalam bentuk laporan  antau  rapat  staf  yang  dilaksanakan  secara  intensif  jika  terdapat  permasalahan- permasalahan dalam pembuatan KK dan KTP  di Kecamatan Dumai Barat. 2) Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan KK dan KTP sangat mempengaruhi kelancarannya, maka perlu dilaksanakan pengusulan dan pengadaan baik melalui kecamatan ataupun Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. 3) Perlu dilakukan pegawasan dan evaluasi terhadap sikap petugas, motivasi petugas dan konsekuensi petugas pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat agar kiranya dapat bertugas secara maksimal dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Dan juga perlunya dilaksanakan secara berkala pendidikan dan pelatihan terhadap petugas untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  guna  untuk  mempelancar  dalam  proses pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang. M. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Asep,  Muslim.  2008. Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Kecamatan,  Desa,  dan Kelurahan . Bandung : Fokus Media.
Awang, Azam. 2010. Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin,  Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Dahri, M. (2011). Upaya publik relationtiens internasional menarik minat belanja distributor di Banner Store (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171). Atlantis Press.
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on Economics  Engineering  and  Social  Science,  InCEESS  2020,  17-18  July,  Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Gaspersz Vicent . 2002. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Hidayah,  S.  M.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2021).  Analisis  Framing  Kebijakan  Pemerintah  Tetang Rencana  Pembelajaran  Tatap  Muka  Di  Media  Online  Cnn  Indonesia. Medium:  Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 9 (2), 167-184.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,  Discipline  and  Leadership  Style  in  improving  Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Role  of Organizational  Culture  on  Employee  Satisfaction  and  Performance.  In The  2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  270-275). Atlantis Press.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City.
Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik , Bandung, Alfabeta
Moehir. HAS. 1996. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Penerbit LAN RI.
Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitan Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu.2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta : Rineka Cipta.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada  Majalah  Penerbangan  Linker. Editor , 12 ,  219.Rasyid,  M.  Ryaas.  2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Jakarta : Pustaka Pelajar.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1). Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 6 (2), 27-38.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Salam, Dharma Setyawan, 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta:  Djambatan.
Santoso Gempur. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Prestasi Pustaka. Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Soehartono, Irawan. 2007.  Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Subarsono, Ag. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta, Bandung.
Sumaryadi. I, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta: Citra Utama.
Supriady, Dedy, Bratakusumah, Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I.  (2018).  Transformasi  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman  Industri  Bagi  Swasta  Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Wahab, Solihin Abdul Wahab. 2008. Pengantar Analisis kebijakan public . Malang: UMM Press. Wasistiono, Sadu. 2005. Manajemen Pelayanan Publik . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Wasistiono, Sadu., Ismail Nurdin, M. Fahrurozi. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa. Bandung: FOKUSMEDIA.
Widjaja,A.W. 2000. Ilmu Komunikas. Jakarta. Rineka Cipta.
Winarno. B. 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jogjakarta, Media Pressindo.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications. Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).