## TATA KELOLA PUBLIK DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

## Handoko A Hasthoro
Fakultas Ekonomi, Universitas Janabadra Yogyakarta handoko_arwi@janabadra.ac.id

## Sunardi
Fakultas Ekonomi, Universitas Janabadra Yogyakarta

## ABSTRACT
The aims of this study is to examine the effect of public governance implementation on financial  performance  of  Indonesian  local  governments.  Public  governance implementation was measured by local government’s transparency, accountability, legal culture, and community participation. Fifty local governments surveyed by Tansparency International  Indonesia  in  2010  used  as  a  sample.  Results  from  multiple  regression analysis  show that  legal  culture  which  is  proxied  by  corruption  perception  index,  and community  participation  proxied  by  number  of  election  voters  had  positive  significant influence in Indonesian local governments financial performance. The result imply that law enforcement and fair election foster public trust to pay taxes that increasing genuine income.
Keywords:  public  governance,  local  government,  financial  performance,  public  sector accounting.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  penerapan  tata  kelola  publik terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Pelaksanaan  pemerintahan umum  diukur  dengan  menggunakan  transparansi  pemerintah  daerah,  akuntabilitas pemerintah  daerah,  budaya  hukum,  dan  partisipasi  masyarakat.  Sejumlah  lima  puluh pemerintah  daerah  yang  disurvei  oleh  Tansparency  International  Indonesia  pada  tahun 2010 digunakan sebagai sampel. Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa budaya hukum yang ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi, dan partisipasi masyarakat yang  diwakili  oleh  jumlah  pemilih  pemilu  memiliki  pengaruh  signifikan  positif  pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan  hukum  dan  pemilu  yang  adil  mendorong  kepercayaan  masyarakat  untuk membayar pajak yang meningkatkan pendapatan asli.
Kata kunci: pemerintahan umum, pemerintah daerah, kinerja keuangan, akuntansi sektor publik

## PENDAHULUAN
Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (public accountability) pada  era  reformasi  membawa  dampak  terhadap  dalam  proses pengembangan  manajemen  pemerintahan  di  Indonesia.  Transparansi  dan  akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola  yang baik (good governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi kajian yang marak  dan interchangable ,  penerapannya  pada  pola  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Isu seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalahgunaan wewenang  dan  penyelewengan  dana  oleh  oknum  pegawai  maupun  pejabat  di pemerintahan.  Transparansi  dan  akuntabilitas  membutuhkan  media  agar  bisa dikomunikasikan ke masyarakat secara lebih baik dan cepat (Bertot, Jaeger, & Grimes 2012).
Perubahan konstelasi politik dan proses demokratisasi akibat gerakan reformasi telah menuntut pengelolaan pemerintahan untuk lebih baik ( good government governance atau good  public  governance). Tata  kelola  publik  memfokuskan  bagaimana  kebijakan publik  diimplementasikan  dan  pelayanan  publik  dilakukan  Osborne  (2010),  yang menyangkut  perilaku  dan  kontribusi  pada  kinerja  pemerintahan  (Hill  &  Lynn  2004) . Transparansi  dalam  proses  manajemen  keuangan  daerah  di  era  kebijakan  otonomi, membutuhkan  pola  akuntabilitas  publik  melalui  pembangunan  sistem  akuntansi pemerintahan  memberikan  peluang  terhadap  peningkatan  penyediaan  informasi  yang handal  dan  akurat  serta  berorientasi  pada  peningkatan  tolok  ukur  kinerja  dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggungjawaban  ( stewardship  and  accountability  process ),  manajerial  dan  unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah.
Implementasi kebijakan publik dan proses pelayanan kepada publik telah melalui tahapan rejim, yaitu: administrasi publik sejak awal abad ke-19 hingga akhir tahun 1970- an,  kemudian  era  manajemen  publik  baru  ( New  Public  Management/NPM) dari  awal 1980-an  hingga  awal  abad  ke-21  dan  era  tata  kelola  publik  baru  ( New  Public Governance/NPG) hingga saat ini (Osborne 2010). Menurut Bovaird dan Löffler (2003), administrasi  publik  mempelajari  tentang  kerja  pegawai  pemerintah  dan  pelayan masyarakat  termasuk hubungannya dengan politisi  yang terlibat  dalam proses legislasi dan penetuan kebijakan publik. NPM membahas tentang manajemen anggaran, budaya kontrak, semangat wirausaha dan akuntabilitas untuk kinerja. Pembahasan tentang NPG adalah  bagaimana  interaksi  para stakeholder satu  sama  lainnya  dalam  mengupayakan manfaat dari kebijakan publik.
Di Indonesia, good public governance (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional  yaitu melindungi  segenap Bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta  ikut  memelihara  ketertiban  dunia  berlandaskan  kedaulatan  negara,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  2010).  Untuk
Volume 19 No. 1, April 2016
mencapai tujuan tersebut harus diwujudkan negara berdaya-saing sehat dan tinggi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya  secara  bertanggung  jawab  sehingga  terbangun  kredibilitas  negara  baik  secara nasional maupun dalam pergaulan internasional.
KNKG  membagi good  governance menjadi  dua,  yaitu good  corporate governance (GCG)  dan good  public  governance .  Pedoman  pelaksanaan  di  Indonesia untuk  GCG  telah  dikeluarkan  pada  tahun  2006  dan  untuk  GPG  tahun  2010.  GPG memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  terwujudnya good  governance secara menyeluruh,  baik  dalam  rangka  penyelenggaraan  negara  itu  sendiri,  maupun  dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan good corporate governance oleh  dunia  usaha.  Di  pihak  lain  dunia  usaha  dan  masyarakat  juga  berkepentingan  dan memiliki  peran  dalam  mewujudkan  GPG.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat.
Kinerja keuangan pemerintah daerah pada era otonomi daerah yang belum baik menjadi  permasalahan  yang  harus  segera  diselesaikan.  Kinerja  bahkan  cenderung menurun  di  era  otonomi  dibanding  sebelum  otonomi  (Hariyadi  2002;  Azhar  2010). Penelitian oleh Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012) menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya  mencapai  kinerja  lebih  untuk  memenuhi  peraturan  daripada  menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  dalam  program  dan  kebijakan.  Permasalahan governance pada pemerintah  daerah  di  Indonesia  belum  menunjukan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus korupsi dan upaya-upaya untuk mereformasi birokrasi. Menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah ada permasalahan governance dalam pemerintahan dalam pencapian kinerja keuangan.
Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan masyarakat karena tuntutan akan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Penelitian  ini  menguji  secara  empiris  penerapan prinsip-prinsip  dalam good  public  governance  (GPG) terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Prinsip-prinsip  dalam  GPG  meliputi  demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan kewajaran dan kesetaraan. Penelitian oleh Akbar et al . (2012) menemukan bahwa pencapaian kinerja oleh pemerintah daerah hanya untuk  memenuhi  peraturan  bukan  penekanan  faktor  internal  yang  sungguh-sungguh dalam    mencapai  kinerja.  Hal  lain  yang  dilakukan  oleh  Azhar  (2010)  adalah membandingkan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan derajat  desentralisasi  fiskal  sebagai  ukurannya.  Sumarjo  (2010)  dan  Mustikarani  dan Fitriasari  (2012)  menggunakan  karakteristik  pemerintah  daerah  sebagai  prediktor  bagi kinerja bukan upaya-upaya tertentu dari pemerintah daerah tersebut.
Penelitian ini menggunakan upaya-upaya oleh internal pemerintah daerah dalam usaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip public governance digunakan  sebagai  proksi  untuk  upaya-upaya  oleh  internal  pemerintah  daerah  yang meliputi demokrasi (partisipasi), transparansi, akuntabilitas dan budaya hokum (Komite
Nasional Kebijakan Governance 2010). Model penelitian governance yang diterapkan di penelitian  bisnis,  yaitu corporate  governance ,  untuk  menguji  pengaruhnya  terhadap kinerja coba diadopsi dalam penelitian ini. Topik penelitian mengenai pubic governance yang dihubungkan dengan kinerja pemerintah di Indonesia belum pernah dilakukan. Hal ini penting untuk memulainya dan dilakukan tindak lanjut agar penelitian tentang public governance bisa semarak sebagaimana penelitian tentang corporate governance .
Sebagai  referensi  bagi  upaya-upaya  peningkatan  kinerja  keuangan  dan mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebabnya  sebagaimana  tuntutan  para pemangku  kepentingan  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good government/public  governance ).  Hasil  penelitian  ini  juga  bermanfaat  untuk  memberi referensi  penelitian  berikutnya  yang  mengkaji  akuntansi  sektor  publik  bidang pemerintahan.  Pengembangan  model  penelitian  dan  eksplorasi  variabel  dapat dikembangkan  seiring  dengan  kompleksnya  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah dalam mewujudkan good government/public governance.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi  yang  tertuang  dalam  perencanaan  stratejik  suatu  organisasi  (Bastian  2010). Kinerja  keuangan  mempunyai  arti  penentuan  ukuran-ukuran  tertentu  yang  dapat mengukur  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  memperoleh  pendapatan.  Dengan  kata lain,  kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan  indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Istilah kinerja digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau  tingkat  keberhasilan  individu  maupun kelompok.  Kinerja  bisa  diketahui  hanya  karena  individu  atau  kelompok  tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai sehingga tanpa ada tujuan atau target kinerja seseorang atau organisasi tidak  dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.
Untuk  dapat  mengetahui  kinerja  dengan  baik  maka  dibutuhkan  sebuah  sistem yang  dinamakan  pengukuran  kinerja.  Pengukuran  kinerja  ( performance  measurement ) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan  sebelumnya,  termasuk  informasi  atas  efesiensi  penggunaan  sumber  daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan pada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Verbeeten 2008). Menurut Arja Sadjiarto (2000), ada dua elemen faktor yang  memengaruhi  kinerja  organisasi  pemerintah  yaitu  elemen  yang  diluar  kontrol
Volume 19 No. 1, April 2016
pemerintah  (demografi,  lingkungan  dan  lainnya)  dan  elemen  yang  dapat  dikontrol pemerintah (alokasi dana, penentuan jumlah personalia dan lainnya).
Peningkatan  kinerja  bisa  dipicu  karena  peningkatan  akuntabilitas  organisasi. Penggunaan akuntansi akrual dipercaya akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi atas aktivitas pada organisasi sektor publik yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas  pemerintahan  serta  memperbaiki  kualitas  pengambilan  keputusan  dalam lingkungan pemerintahan. Beberapa studi membuktikan bahwa defisiensi dalam sistem akuntansi  merupakan  kelemahan  penting  dalam  manajemen  sektor  publik  terutama  di negara-negara berkembang (Marwata & Alam 2006; Wyk 2007; Adhikari & Mellemvik 2011). Dalam hal kinerja, relatif sedikit yang bisa diketahui tentang pengukuran kinerja sektor  publik  dalam  konteks  negera  sedang  berkembang  (Mimba,  Helden,  &  Tillema 2007).

## Public Governance dan Kinerja Keuangan
Prinsip-prinsip  dalam public  governance dewasa  ini  telah  banyak  dikaji  dan dibahas  dalam  berbagai  kesempatan.  Pemerintah  daerah  memang  dituntut  untuk memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  administrasi  publik memicu  timbulnya  gejolak  yang  berakar  dari  ketidakpastian.  Tuntutan  yang  semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberi oleh penyelenggara negara atas kepercayaan  yang  diamanatkan  kepada  mereka.  Kondisi  ini  menyababkan  instansi pemerintah  kini  lebih  banyak  mendapat  sorotan,  karena  masyarakat  mulai mempertanyakan  manfaat  yang  mereka  peroleh  atas  pelayanan  instansi  pemerintah (Mardiasmo 2009).
Dalam era reformasi sektor publik, pemerintah diharapkan bisa melaporkan hasil dari program yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah pemerintah berkerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah menjadi fokus perhatian baik oleh pejabat  pemerintah maupun stakeholder lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan isu-isu seputar pengelolaan keuangan pemerintah selalu menarik untuk disorot untuk berbagai kepentingan,  terutama  isu  seputar  korupsi.  Solusi  keuangan  pemerintah  daerah  masih mengandalkan  pemberian  dana  dari  pemerintah  pusat,  dan  ini  menjadi  sumber ketergantungan pemerintah daerah (Patrick 2007).
Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  No  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  No  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  untuk  mengatasi  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pusat dengan mekanisme otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di  Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pendanaan pembangunan dan menggunakan dana publik sesuai dengan peraturan hukum, prioritas dan aspirasi masyarakat.
Volume 19 No. 1, April 2016
Kondisi  seperti  ini  membuat  peranan  investasi  swasta  dan  perusahaan  milik daerah  sangat  diharapkan  sebagai  pemacu  utama  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  menyiapkan  infrastruktur yang  memadai.  Investasi  yang  masuk  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Pemerintah  daerah  juga  didorong  untuk  lebih  berkreasi  dan  berinovasi  dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan.

## Pengembangan Hipotesis

## Hubungan Transparansi dengan Kinerja Keuangan Daerah
Transparansi  adalah memberikan  informasi  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada peraturan  perundang-  undangan (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  2010). Perkembangan  tehnologi  informasi  juga  merambah  ke  sektor  pemerintahan. Pemerintahan  yang  dilakukan  dengan  media  tehnologi  informasi  ini  sering  disebut sebagai e-government. Transparansi  pemerintah  bisa  dilakukan  melalui  media e- government dengan membuat sebuah situs. Situs (website) menjadikan pemerintah daerah mudah  berkomunikasi  dengan  masyarakat  dan  lingkungan  eksternal.  Sebuah  situs merupakan alat komunikasi yang unggul yang menggambarkan budaya dan daya tanggap pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  (Deakins et  al .,  2010;  Patrick  2007).  Penelitian oleh  Patrick  (2007)  membuktikan  bahwa  kualitas  situs  berpengaruh  terhadap  inovasi organisasi pemerintah. Inovasi organisasi diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini transparansi diproksi dengan e-government . Indeks kualitas e-government ,  yang  merupakan  hasil  evaluasi  oleh  lembaga  independen  atas pelaksanaan e-government pada waktu tertentu. Indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Angka indeks yang mendekati 1 bisa dikatakan kualitas e-government semakin bagus. Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Keuangan Daerah
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic (Komite Nasional Kebijakan Governance 2010) . Akuntabilitas  diwujudkan  dalam  sejauh  mana  upaya  pemerintah  daerah  dalam mempertanggungjawabkan  program  kerja  dan  kebijakan  yang  telah  dijalankan.  Dalam hal  kinerja  keuangan,  peran  lembaga  independen  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapat penilaian baik akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dan  termotivasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Akuntabilitas  lebih  diarahkan  untuk meningkatkan  kinerja  daripada  memenuhi  kebijakan  tertentu  dalam  peraturan
Volume 19 No. 1, April 2016
perundangan (Forbes, Hill, & Lynn, Jr. 2006). Pada penelitian ini akuntabilitas diproksi dengan  opini  audit  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Opini  audit merupakan  variabel  dummy,  dimana  skor  1  untuk  opini  wajar  tanpa  pengecualian (unqualified) dan skor 0 untuk opini lainnya.
H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Budaya Hukum
Budaya  hukum  merupakan  orientasi  pemerintahan  yang  mengandung  unsur penegakan hukum  secara tegas  tanpa pandang bulu  dan ketaatan terhadap hukum  oleh masyarakat berdasar kesadaran (Komite Nasional Kebijakan Governance 2010). Budaya hukum  mengandung  unsur  penegakan  hukum  secara  tegas  tanpa  pandang  bulu  dan ketaatan  pada  hukum  oleh  masyarakat  berdasarkan  kesadaran.  Menurut  Mardiasmo (2009) budaya hukum  menunjukkan orientasi  pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa salah satu budaya hukum itu adalah dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan. Hal ini memperkuat temuan Tanzi & Davoodi (1997)  bahwa  korupsi  bisa  menurunkan  pendapatan  pemerintah  (kinerja  keuangan). Budaya  hukum  yang  baik  akan  meningkatkan  kepatuhan  pegawai  dan  pejabat  di pemerintahan  terhadap  aturan  perundang-undangan.  Kepatuhan  inilah  yang  bisa memotivasi  pemerintah  untuk  melakukan  upaya-upaya  bagi  peningkatan  kinerja  yang lebih baik.  Pada penelitian ini budaya hukum  diproksi  dengan indeks persepsi  korupsi yang  disusun  oleh Transparency  International  Indonesia pada  tahun  2010.  Indeks berkisar antara 1 sampai dengan 10, dimana 1 adalah korup dan 10 adalah bersih. Dengan mencermati  argumentasi  dan  hasil  riset  terdahulu,  maka  hipotesis  tiga  dirumuskan sebagai berikut.
H3: Budaya hukum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Hubungan Partisipasi dengan Kinerja Keuangan Daerah
Partisipasi  adalah  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan  dan penyusunan  kebijakan  publik.  Partisipasi  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  dalam demokrasi yang mana aspirasi dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menjadi bukti peran  serta  masyarakat  tersebut  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  2010). Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam demokrasi. Keterlibatan tersebut mampu  mendorong  pelaksanaan good  governance di  organisasi  pemerintahan,  karena masyarakat  sebagai stakeholder penting  dalam  penyelenggaraan  negara  atau pemerintahan.  Coryanata (2007) memberi bukti empiris bahwa partisipasi memengaruhi hubungan  pengetahuan  anggota  dewan  dengan  pengawasan  oleh  anggota  dewan. Pengawasan  yang  baik  oleh  anggota  dewan  diharapkan  dapat  memberi  tekanan  pada pemerintah  agar  berkinerja  dengan  lebih  baik.  Partisipasi  dapat  meningkatkan kepercayaan  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  pemerintah  sehingga  pemerintah termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.
H4: Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Model Penelitian
Model penelitian disajikan pada gambar 1 berikut.
Gambar 1

## Model Penelitian

## METODA PENELITIAN

## Sampel dan Data Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  tingkat  II  seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah yang masuk dalam survei oleh Transparency  International  Indonesia tahun  2010,  indeks e-government oleh Universitas  Gunadarma  tahun  2010  dan  laporan  keuangannya  tahun  2010  telah disampaikan  ke  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.

## Sumber Data
Sumber data diperoleh dari laman Transparency International Indonesia , laman Universitas Gunadarma, laman Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, laman masing-masing PEMDA, laman Komisi Pemilihan Umum dan laman BPK.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  Uji Multiple  Regression dengan  alpha  5 persen dan alternatif 10 persen. Model regresi liner berganda dalam penelitian ditunjukan oleh persamaan berikut (Gujarati dan Porter, 2010):
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + ε ................................................................................. 1
Keterangan:
Y =  Kinerja Keuangan PEMDA (PAD) β 0 =  Konstanta β 1, …β 4 =  Koefisien regresi X 1 =  Transparansi ( e-government)
X 2
=  Akuntanbiltas (opini audit BPK)
X 3
=  Budaya hukum (indeks persepsi korupsi)
X 4
=  Partisipasi
X 5 =  Ukuran PEMDA (variabel kontrol) ε = error
H1  + H2  + H3  + H4  + Transparansi Akuntabilitas Budaya hukum Partisipasi Kinerja keuangan PEMDA

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah  yang terseleksi  dalam pemilihan sampel yang terdiri dari pemerintah kota sebanyak 46, pemerintah kabupaten sebanyak 4, dan pemerintah provinsi  ada 1. Total  sampel  yang digunakan adalah  50 pemerintah daerah.

## Statistik Deskriptif
Tahap  ini  menyajikan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  dependen  (terikat)  dan variabel  independen  (bebas).  Statistik  deskriptif  menggambarkan  data  numerik  dan menyajikan informasi mengenai keseluruhan data dari variabel yang digunakan (Patrick 2007). Statistik deskriptif meliputi statistik dasar seperti mean, minimum, maximum , dan standar deviasi. Pembahasan dimulai dari variabel dependen terlebih dahulu, yaitu kinerja keuangan daerah. Variabel  independen dibahas secara berturut-turut mulai  dari ukuran transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  dan  partisipasi.  Tabel  statistik  deskriptif disajikan berikut ini:
Tabel 1 Statistik Deskriptif Rata-rata Std Deviasi N Y 4,9306 0,51871 50 X1 Transparasi 0,2360 0,20871 50 X2 Akuntabilitas 0,12 0,328 50 X3 Budaya hukum 4,9304 0,66505 50 X4 Partisipasi 5,7344 0,39450 50 X5 Ukuran Pemda(kontrol) 12,3968 0,48619 50
Otonomi  daerah  dimaksudkan  agar  pemerintah  daerah  dapat  mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan  PAD  sebagai  proksi  untuk  kinerja  keuangan  daerah.  Ukuran  yang digunakan adalah jumlah PAD dalam rupiah dan untuk kepentingan analisis digunakan log. Statistik deskriptif menunjukkan, dengan sampel sebanyak 50, rerata ( mean ) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 4,93 yang berarti tingkat PAD yang diperoleh masih rendah  dan  tingkat  ketergantungan  dengan  pemerintah  pusat  masih  tinggi.  Hasil penelitian Azhar (2010) bahkan menunjukkan kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota se-Aceh  dan  Sumatera  Utara  dalam  bentuk  desentralisasi  fiskal  cenderung  menurun setelah pelaksanaan otonomi daerah.
E-Government adalah  upaya  pemerintah  melakukan  komunikasi  dengan masyarakat melalui tehnologi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Deakins et al ., 2010). Rerata Indeks e-government 50 pemerintah daerah adalah 0,23. Angka tersebut masih jauh dari memadai dan menunjukkan implementasi e-government belum baik. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar lagi untuk implementasi e-government dan  mempunyai  kemauan  politik  yang  lebih  tinggi  dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Akuntabilitas  pemerintah  daerah  bisa  dilihat  sejauh  mana  kualitas  laporan keuangan  yang  disusun.  Opini  audit  oleh  BPK  menunjukan  kualitas  laporan  keuangan yang  dimaksud.  Rerata  opini  audit  50  pemerintah  daerah  adalah  0,12  yang  berarti kecenderungan  opini  mendekati  tidak  wajar  atau  belum unqualifed ,  laporan  keuangan belum disusun dan disajikan dengan baik berdasar standar yang ada.
Penegakan hukum bisa dicapai dengan mewujudkan ketiadaan korupsi ( absence of  corruption ).  Korupsi  menyebabkan  permasalahan  dalam  pemerintahan  baik  secara ekonomik maupun politik. Rerata indeks persepsi korupsi 50 pemerintah daerah adalah 4,93.  Rerata  indeks  menunjukan  bahwa  tingkat  korupsi  di  pemerintahan  daerah  cukup tinggi.  Kondisi  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena  semangat  otonomi  dan good governance yang  diharapkan  akan  membawa  pemerintahan  ke  arah  yang  lebih  baik menjadi terkendala. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan agar pemerintahan berjalan dengan baik dan masyarakat lebih sejahtera. Pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan standar akuntansi dan auditing (Malagueño et al ., 2010), atau dengan cara melakukan reformasi birokrasi (Mistry 2012).
Partisipasi  masyarakat  mendorong  proses  demokratisasi  menjadi  lebih  maju. Partisipasi akan memberi tekanan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara serius dan  sungguh  untuk  meningkatkan  kinerja.  Rerata  angka  partisipasi  masyarakat  di  50 pemerintah  daerah  adalah  5,73.  Angka  itu  bisa  dikatakan  belum  optimal karena  masih ada  kelompok-kelompok  yang  belum  menyadari  pentingnya  partisipasi  masyakarat dalam proses pemerintahan.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  menggunakan  metoda  regresi  linier  berganda. Tujuan  pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  secara  empiris  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  pengujian  menggunakan  regresi  linier berganda.
Tabel 2 Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Prediksi Arah Koefisien T Sig. (Constant) 6,497 -7,630 0,000 Transparansi ( Egov ) + 0,099 0,690 0,494 Akuntabilitas (Opau) + 0,006 0,061 0,951 Budaya hukum (Bhuk) + 0,076 1,682 0,100** Partisipasi (Part) + 0,473 4,005 0,000* Ukuran PEMDA ( Size ) + 0,671 6,973 0,000 R Square 0,868 Adjusted R-Square 0,853 F 57,659 Sig 0,000
*signifikan  level 5% **signifikan level 10%
Hasil pengujian secara statistik menunjukan nilai signifikansi F adalah 0,000 lebih kecil  daripada  0,05  yang  berarti  bahwa  secara  serentak  (bersama)  seluruh  variabel independen: transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, partisipasi dan ukuran PEMDA
Volume 19 No. 1, April 2016
( size ,  variabel  kontrol)  berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  (variabel dependen).  Koefisien  determinasi  menunjukan  variabel  independen  dapat  menjelaskan variabel dependen sebesar 85,3 persen, sedangkan 14,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Hasil perhitungan statistik pada pengujian secara individual menunjukan bahwa variabel  yang  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  alpha  0,05  (alternatif  0,10)  adalah partisipasi  (0,000),  Ukuran  PEMDA  (0,000)  dan  budaya  hukum  (0,100)  yang  berarti variabel-variabel tersebut secara individual berpengaruh nyata terhadap kinerja keuangan daerah.  Pengaruh  variabel  transparansi  (0,494)  dan  akuntabilitas  (0,951)  tidak  nyata terhadap kinerja keuangan daerah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari alpha 0,05 (alternatif 0,10).
Variabel  transparansi  ( e-government) memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,099  yang  artinya  jika  variabel  ini  naik  sebesar  satu  satuan  maka  kinerja  keuangan daerah  akan  naik  sebesar  0,099.  Hasil  pengujian  individual  diketahui  variabel transparansi ( e-government) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,494 (>0,05) sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan oleh  Deakins et al . (2010) bahwa e-government berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah di China, New Zealand, Oman dan Inggris. Dalam konteks yang berbeda, temuan Patrick (2007) menunjukan bahwa e-government berpengaruh nyata terhadap inovasi organisasi berupa adopsi governmental accounting standard board (GASB) statement No 34. Beberapa penyabab bisa dikemukakan, antara lain:  belum semua informasi  disajikan dalam website , administratornya belum terlatih, konstruksi dan running website tidak dinamis, sarana akses  yang kurang memadai dan sejenisnya. Hal tersebut yang mungkin membuat masyarakat tidak berminat mengakses website pemerintah  daerah  untuk  keperluan-keperluan  terkait,  sehingga  interaksi  yang diharapkan menjadi tidak optimal.
Variabel akuntabilitas ( opini audit BPK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,006  yang  artinya  jika  variabel  ini  naik  sebesar  satu  satuan  maka  kinerja  keuangan daerah  akan  naik  sebesar  0,006.  Hasil  pengujian  individual  diketahui  variabel akuntabilitas  ( opini  audit  BPK) tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah dengan nilai signifikansi 0,951 (>0,05) sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini  tidak  sejalan  dengan  Mustikarani  dan  Fitriasari  (2012)  yang  membuktikan  secara empiris  bahwa  temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada PP No 71  Tahun  2010  perlu  ditindak  lanjuti  dengan  serius,  misal  dengan  melakukan  edukasi kepada  para  staf  keuangan  di  PEMDA.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  ikhtisar  hasil pemeriksaan oleh BPK RI tahun 2014 (LKPD 2013) bahwa hanya 7 persen LKPD Kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Nilai koefisien regresi variabel budaya hukum (indeks persepsi korupsi) adalah 0,076  yang  artinya  jika  variabel  ini  naik  sebesar  satu  satuan  maka  kinerja  keuangan
Volume 19 No. 1, April 2016
daerah akan naik sebesar 0,076. Hasil pengujian individual diketahui pengaruh variabel budaya  hukum  (indeks  persepsi  korupsi)  adalah  nyata  dan  menunjukan  arah  positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,100 (alpha 0,10), sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti pemerintahan daerah yang bersih akan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang  korup  akan  menurunkan  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan Hasthoro (2014) dan Picur dan Riahi-Belkaoui (2006) yang membuktikan bahwa pengendalian  terhadap  korupsi  pada  30  negara  maju  dan  negara  berkembang  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak  yang  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  dan pembangunan  ekonomi.  Tingkat  korupsi  yang  tinggi  juga  berhubungan  dengan rendahnya pendapatan pemerintah (Tanzi & Davoodi 1997).
Variabel partisipasi dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien regresi 0,473 yang artinya jika variabel ini naik sebesar satu satuan maka kinerja keuangan daerah akan naik  sebesar  0,473.  Hasil  pengujian  individual  diketahui  pengaruh  variabel  partisipasi adalah nyata dan menunjukan arah positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi  0,000  (<0,05),  sehingga  hipotesis  keempat  (H3)  dalam  penelitian  ini diterima. Hasil penelitian oleh Coryanata (2007) membuktikan partisipasi memperkuat hubungan  pengetahuan  anggota  dewan  dengan  pengawasan  keuangan  oleh  anggota dewan  terhadap  pemerintah  daerah.  Pengawasan  yang  meningkat  oleh  anggota  dewan dapat memberi motivasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
Ukuran  pemerintah  daerah  ( size )  sebagai  variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini menunjukan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pemerintah dengan nilai signifikansi 0,000.  Hasil  ini  mengkonfirmasi  temuan  Sumarjo  (2010),  Mustikarani  dan  Fitriasari (2012) dan Hasthoro (2014) bahwa ukuran organisasi ( size ) merupakan prediktor penting dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian ini dapat memberi bukti empiris bahwa budaya hukum dan partisipasi merupakan prediktor bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan ukuran organisasi ( size ) merupakan faktor penting sebagai variabel kontrol. Dalam pengujian regresi secara bersama-sama  semua  variabel  independen  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel dependen. Penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu diupayakan lebih intensif oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja.

## Keterbatasan dan Saran
Ada  beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pertama,  data  yang terkumpul hanya sedikit  (N=50) karena keterbatasan sumber  yang sesuai  dengan topik ( public  governance )  dan  variabel  penelitian  sehingga  hasil  penelitian  tidak  bisa
Volume 19 No. 1, April 2016
digeneralisir. Kedua, referensi penelitian sebelumnya dengan topik yang sama sulit untuk didapatkan sehingga tidak bisa membahas secara detail mengenai bukti empiris yang ada di Indonesia.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini.  Penggunaan  proksi  untuk  variabel public  governance (transparansi,  akuntabilitas, budaya  hukum  dan  partisipasi)  bisa  dikembangkan  lebih  variatif  dari  yang  digunakan dalam penelitian ini, misalkan dengan metoda survei menggunakan kuisioner.

## Implikasi
Implikasi dari penelitian ini adalah public governance perlu diupayakan dengan lebih baik lagi. Proses demokratisasi dan pencapaian tujuan nasional harus diikuti dengan pengelolaan  pemerintahan  secara  baik  dan  sungguh-sungguh  di  daerah.  Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan konsisten, terutama dalam pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dan niat bagi pemimpin daerah dan para stakeholder . Partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi (pemilihan umum) juga perlu ditingkatkan agar rakyat mempunyai kontrol yang kuat terhadap legislatif maupun eksekutif. Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi diharapkan akan memacu motivasi pemerintah agar bekerja sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikari, Pawan, dan Frode Mellemvik. 2011. “The rise and fall of accruals: a case of
Nepalese central government.” Journal of Accounting in Emerging Economies 1 (2): 123–43. https://doi.org/10.1108/20421161111138495.
Akbar,  Rusdi,  Robyn  Pilcher,  dan  Brian  Perrin.  2012.  “Performance  measurement  in Indonesia: the case of local government.” Pacific Accounting Review 24 (3): 262– 91. https://doi.org/10.1108/01140581211283878.
Azhar,  Muhammad  Karya  Satya.  2010.  “Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah.” Jurnal Keuangan & Bisnis Program  Studi  Magister  Manajemen  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Harapan 2 (1): 57–70.
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  sektor  publik:  Suatu  pengantar .  3ed.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Bertot, John Carlo, Paul T. Jaeger, dan Justin M. Grimes. 2012. “Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government.” Transforming  Government:  People,  Process  and  Policy 6  (1):  78–91. https://doi.org/10.1108/17506161211214831.
Bovaird,  Tony,  dan  Elke  Löffler.  2003. Understanding  public  management  and governance . London, UK: Routledge.
Coryanata,  Isma.  2007.  “Akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan  transparansi
Volume 19 No. 1, April 2016
kebijakan  publik  sebagai  pemoderating  hubungan  pengetahuan  dewan  tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).” In Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar .
Deakins, Eric, Stuart Dillon, Hamed al Namani, dan Chao Zhang (Kevin). 2010. “Local e-government impact in China, New Zealand, Oman, and the United Kingdom.” International  Journal  of  Public  Sector  Management 23  (6):  520–34. https://doi.org/10.1108/09513551011069004.
Forbes, Melissa, Carolyn J. Hill,  dan  Laurence E.  Lynn, Jr. 2006. Public management and government performance: An international review . Cambridge: Cambridge University Press.
Hariyadi,  B.  2002.  “Pengaruh  kebijakan  fiscal  stress  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  kabupaten/kota  dalam  menghadapi  pelaksanaan  otonomi  daerah (Suatu kajian empiris di Propinsi Jawa Timur).” Pusat Data Ekonomi & Bisnis 5.
Hasthoro,  H.  A.  2014.  “Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  dan  indeks  persepsi korupsi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  di  Indonesia.”  Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
Hill, Carolyn J., dan Laurence E. Lynn. 2004. “Governance and Public Management, an Introduction.” Journal  of  Policy  Analysis  and  Management 23  (1):  3–11. https://doi.org/10.1002/pam.10175.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  2010.  “Pedoman  Umum  Good  Public Governance.”
Malagueño,  Ricardo,  Chad  Albrecht,  Christopher  Ainge,  dan  Nate  Stephens.  2010. “Accounting  and  corruption:  a  cross ‐ country  analysis.” Journal  of  Money Laundering Control 13 (4): 372–93. https://doi.org/10.1108/13685201011083885.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . 7ed. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marwata,  dan  Manzurul  Alam.  2006.  “The  interaction  amongst  reform  drivers  in governmental  accounting  changes:  The  case  of  Indonesian  local  government.” Journal  of  Accounting  &  Organizational  Change 2  (2):  144–63. https://doi.org/10.1108/18325910610675989.
Mimba,  Ni  Putu  S.H.,  G.  Jan  Van  Helden,  dan  Sandra  Tillema.  2007.  “Public  sector performance  measurement  in  developing  countries:  A  literature  review  and research agenda.” Journal of Accounting & Organizational Change 3 (3): 192– 208. https://doi.org/10.1108/18325910710820265.
Mistry, Jamshed J. 2012. “The role of egovernance in mitigating corruption.” Accounting and the Public Interest 12 (1): 137–59. https://doi.org/10.2308/apin-10287.
Mustikarani, W. A., dan D. Fitriasari. 2012. “Pengaruh karakteristik pemerintah daerah
ISSN 1979 - 6471
Volume 19 No. 1, April 2016
dan  temuan  audit  BPK  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia tahun anggaran 2007.” Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
Osborne, Stephen P. 2010. “Introduction - The (new) public governance: A suitable case for treatment?” In The New Public Governance?  Emerging perspectives on the theory  and  practice  of  public  governance ,  1–16.  London,  UK:  Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203861684.
Patrick,  Patricia  A.  2007.  “The  determinants  of  organizational  innovativeness:  The adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government.” The Graduate School of Public Affairs The Pennsylvania State University.
Picur,  Ronald  D.,  dan  Ahmed  Riahi-Belkaoui.  2006.  “The  impact  of  bureaucracy, corruption and tax compliance.” Review of Accounting and Finance 5 (2): 174– 80. https://doi.org/10.1108/14757700610668985.
Sadjiarto,  Arja.  2000.  “Akuntabilitas  dan  pengukuran  kinerja  pemerintahan.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2 (2): 138–50.
Sumarjo, H. 2010. “Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah  (Studi  empiris  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Indonesia).”  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas Maret.
Tanzi, V., dan H. Davoodi. 1997. “Corruption, Public Investment and Growth.” 139. IMF Working Papper . https://doi.org/10.1007/978-4-431-67939-4_4.
Verbeeten,  Frank  H.M.  2008.  “Performance  management  practices  in  public  sector organizations  Impact  on  performance.” Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal 21 (3): 427–54. https://doi.org/DOI 10.1108/09513570810863996.
Wyk, H A van. 2007. “Is the transformation of public sector financial reporting in South Africa’s provincial governments on track?” Meditari Accountancy Research 15 (2): 65–75. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/10222529200700011.