MEMBANGUN “KPK” KABUPATEN/KOTA Sebuah Model Budaya Pencegahan Holistik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.Si *)

## I. Pengantar
Jauh  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia ini berdiri  17  Agustus 1945, fenome- na  korupsi  sebenarnya  telah  merambah  ke  ber- bagai strata kehidupan tata pemerintahan. Demi- kian  pula  kondisi  korupsi  setelah  Negara  Kesa- tuan Republik Indonesia ini berdiri, terbukti de- ngan pernyataan Wakil Presiden Republik Indo- nesia yang pertama, Bung Hatta, bahwa korupsi di  Indonesia  telah  membudaya. 1 Dalam  perpek- stif yuridis formal, upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi  dimaksud  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  dengan  menerbitkan  se- jumlah  undang-undang.  Di  antara  undang-un- dang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Penguasa Militer  yang dikelu- arkan  9  April  1957  Nomor  Prt/PM/06/ 1957,  tanggal  27  Mei  1957  Nomor  Prt/ PM/03/1957,  dan  tanggal  1  Juli  1957 Nomor  Prt/PM/011/1957.  Hal  ini  me- nunjukkan  bahwa  segera  setelah  kemer- dekaan, korupsi sidah muncul dan mem- bahayakan Negara termasuk yang terjadi di lingkungan militer.
2. Peraturan  Pemberantas  Korupsi  Pengu- asa  Perang  Pusat  No.prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958. Peraturan ini me- nunjukkan  adanya  langkah  militer  mela- lui  piranti  aturan  hukum  untuk  membe- rantas korupsi.
*) Dosen,  dan  kini  Dekan,  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila.
1 Pernyataan  ini  menurut  pandangan  penulis  berkmakna sindiran kuat terhadap kondisi umum korupsi yang terjadi selama  dua  dekade  sejak  awal  kemerdekaan  Republik Indonesia. Artinya, korupsi bukan budaya mengingat bu- daya,  menurut  pandangan  penulis,  sebuah  nilai  yang  ter- bangun  sebagai  proses  panjang  budah  budhi  (baik)  dan daya (akal). Dengan kata lain, budaya baik sebagai proses maupun produk merupakan nilai positif.
3. Surat  Keputusan  kepala  Staf  Angkatan Laut  Nomor  Z/1/1/7  Tanggal  17  April 1958.  Dengan  berdasarkan  pada  peratu- ran  Pemberantas  Korupsi  Penguasa  Pe- rang  Pusat  No.prt/Perpu/013/1958  tang- gal  16  April  1958,  Angkatan  Laut  juga bertekad untuk meberantas korupsi.
4. Undang-Undang  Nomor  24  Prp  Tahun 1960  tentang  Pengusutan  dan  Pemerik- saan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 tanggal  29  Maret  1971  tentang  Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya  pemerintah  Indonesia  menerbitkan seperangkat  undang-undang  tersebut  penulis amat  memahami  mengingat  ada  hubungan  an- tara pemberanstasan koruspi dengan pembangu- nan. Pemahaman penulis dimaksud berdasarkan asumsi, bahwa pembangunan nasional akan ter- sendat,  bahkan  akan  terhenti  jika  kekayaaan/ uang  Negara  yang  seharusnya  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  baik  supra  maupun infrastruktur  diambil  dengan  berbagai  dalih  ha- nya untuk memperkaya segelintir orang atau se- kelompok orang. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur,  dan  sejahtera  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia Tahun 1945, upaya pemberantasan korup- si  ditingkatkan  secara  profesional,  intensif,  dan berkesinambungan karena korupsi telah merugi- kan  keuangan  negara,  perekonomian  negara, dan menghambat pembangunan nasional.
Setelah  Era  Reformasi  juga  telah  diterbit- kan  kerangka  hukum  baru  sebagai  koreksi  ber- bagai  kelemahan  baik  pada  tingkat  pengaturan maupun pada tingkat pelaksanaan. Diantara lan- dasan hukum dimaksud adalah:

## Jurnal Lex Publica
1. TAP  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis- me.
2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dai  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang ini me- rupakan  konsekuensi  yuridis  dari  TAP MPR tersebut.
3. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Ketentuan  ini  sebenarnya  telah  termuat di  dalam  pasal  43  Undang-Undang  No- mor  31  tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa akan dibentuk suatu Komisi Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, berkaitan  dengan  Undang-Undang  No- mor 30 Tahun 2002 juga disebutkan ten- tang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korup- si. 2
7. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang  Pengesahan  United  Nation  Con- vection  Againts  Corruption  2003/Kon- vensi Anti Korupsi/ KAK 2003. Dengan telah  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2006  berarti  Indonesia secara  yuridis  terikat  dan  berkomitmen melaksanakan United Nation Convection Againts  Corruption 2003  dengan  segala ketentuan dan konsekuensi yuridisnya. 3
2 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik … op.cit, hlm 343-344 3 Lihat Nyoman Sarekat Putra Jaya, dalam laporan lo- kakarya tentang kerjasama International dalam pembe- rantasan  korupsi.  Semarang  oleh  BPHN-RI,  FH-UNDIP, Kantor Wilayah DEPHUM dan HAM, Jawa Tengah, Mei 2008, mengemukakan bahwa masalah korupsi adalah ma- salah  antar  bangsa,  sehingga  kejahatan  itu  dipandang  se- bagai  kejahatan  transnasional,  oleh  karena  itu  tindakan pencegahan  melalui  hokum  nasional  dengan  mengadopsi sesuai prinsip hokum nasional melalui tindakan legislative dalam rangka meningkatkan citra bangsa Indonesia.
Memang  keberadaan  Komisi  Pemberanta- san  Tindak  Pidana  Korupsi  dibentuk  yang  ber- dasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 amat diperhitungkan oleh orang  yang ber- niat  atau  sedang  atau  telah  melakukan  korupsi sebagai  hal  yang  akan  mengganggu  kepenti- ngannya  dan  kelompoknya.  Jika  dihitung  sejak lembaga  ini  berdiri  hingga  sekarang,  komisi  ini telah berumur 8 (delapan) tahun dan selama de- lapan  tahun  lembaga  negara  tersebut  menjalan- kan tugas dan kewenangannya telah menjeblos- kan  koruptor  berbagai  tingkatan  status  sosial ekonomi  dan  pofesi  ke  penjara  baik  politikus pusat dan daerah, birokrat pusat dan daerah. Se- mentara bagi mereka yang belum tercium KPK, kemungkinan  mereka  membangun  benteng  dan pasang kuda-kuda untuk melakukan perlawanan terhadap  kinerja  KPK  bahkan  berupaya  mele- mahkan eksistensi KPK. Keberadaan KPK dita- kuti  tidak  saja  oleh  koruptor,  atau  mereka  yang berniat  korupsi  terpaksa  berpikir  ulang,  tetapi juga penyelenggara Negara takut mengambil re- siko  terhadap  proyek-proyek  pembangunan  di lingkungan kementerian yang menjadi tanggung jawabnya.
Implikasi  upaya  pemberantasan  korupsi yang  menekankan  aspek  penindakan  yang  dila- kukan oleh KPK memunculkan kesan kuat bah- wa tidak saja pada tataran normatif KPK memi- liki kewenangan luas sebagai lembaga superbo- dy tetapi  juga  sebagian  kiprah  penindakannya menjadikan  situasi  kebathinan  penyelenggara pemerintahan,  politik  dan  hukum  yang  mempu- nyai  niat,  sedang,  dan  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi  merasa  terancam,  bahkan  mere- ka  melakukan  serangan  balik,  bahkan  mereka berupaya menghambat akselerasi pembangunan. Kondisi  demikian  seakan  kontra  produktif  de- ngan  tujuan  pemberantasan  korupsi  sehingga menurut  pandangan  penulis  fakta  penindakan oleh  KPK  ini  memunculkan  kesan  kuat  selain menenggalamkan upaya-upaya pencegahan yang sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Ko- misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk itu, penulis bermaksud menguatkan posisi  pencegahan  korupsi  yang  secara  yuridis telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 terse- but.  Alasannya,  keberhasilan  KPK  bukan  saja bias diukur dari jumlah orang yang dimasukkan

## Jurnal Lex Publica
ke  dalam  proses  pro-justisia  (penyelidikan,  pe- nyidikan,  penuntutan,  dan  pemenjaraan),  tetapi juga diukur jumlah potensi korupsi menurun da- ri  tahun  ke  tahun.  Dengan  tujuan  agar  potensi- potensi terjadinya tindak pidana korupsi dimak- sud  berhenti  sebelum  berkembang.  Lantas,  per- tanyaan  kemudian,  apakah  model  pencegahan yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  kondisi  social budaya Indonesia?

## II. Metode  Pencegahan  Tindak  Pidana  Ko- rupsi
Dalam  konteks  pencegahan  tindak  pidana korupsi, metode dimaksud adalah cara pencega- han.  Sementara,  teori  hukum  yang  gunakan  un- tuk membangun model pencegahan berdasarkan teori  yang  penulis  kembangkan  bahwa law  is not separated from its culture and social where it’s existence . Untuk itu, model pencegahan ko- rupsi  yang  sesuai  dengan  kondisi  bangsa  Indo- nesia.  Secara  normatif,  Pencegahan  dimaksud oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dia- tur dalam Pasal 6 huruf (d) bahwa Komisi Pem- berantasan Korupsi mempunyai tugas: “Melaku- kan  tindakan-tindakan  pencegahan  tindak  pida- na  korupsi”. 4 Kemudian,  tindakan  pencegahan dimaksud disebutkan dalam pasal 13 bahwa
“ dalam  melaksanakan  tugas pencegahan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  hu- ruf d, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
a. Melakukan  pendaftaran  dan  pemerik- saan  terhadap  laporan  harta  kekayaan penyelenggaran Negara;
b. Menerima  laporan  dan  menetapkan status grafitikasi;
c. Menyelenggarakan  program  pendidi- kan  antikorupsi  pada  setiap  jenjang pendidikan;
d. Merancang dan mendorong  terlaksa-
4 Secara  keseluruhan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomer  30 tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: komisi pemberanta- san  korupsi  mempunyai  tugas:  a.  Koordinasi  dengan  ins- tansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasna  tindak pidana  koripsi;  b.  Supervisi  terhadap  instansi  yang  ber- wennag melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c.  Melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  koripsi;  d.  Melakukan  tindakan- tindakan pencegahantindak pidana korupsi; e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
nanya  program  sosialisasi  pemberan- tasan tindak pidana korupsi;
e. Melakukan kampanye anti korupsi ke- pada masyarakat umum;
f. Melakukan  kerjasama  bilateral  atau multilateral  dalam  pemberantasan  tin- dak pidana korupsi.
Sehubungan  dengan  itu,  langkah  pertama konsep  pencegahan  penulis  adalah  dengan mengkonstruksi sasaran  penerapan pasal  13 hu- ruf f di atas, sebagai berikut:
1. Melakukan  kerjasama  dengan  seluruh Gubernur  sebanyak  33  seluruh  provinsi di  Indonesia,  agar  gubernur  mengambil satu  kabupaten/kotamadya  untuk  diajak dan  dijadikan  percontohan  sebagai  Ka- bupaten Bebas Korupsi, yang dalam tuli- san  ini  disebut  KPK  KABUPATEN.  A- lasannya,  korupsi  telah  merajalela  di daerah-daerah,  misalnya  saja  semenjak Presiden SBY berkuasa sudah 150 kepa- la daerah dijerat UU 31 tahun 1999.
2. Dalam  satuan  kabupaten  tersebut  terda- pat delapan wilayah rawan korupsi, yaitu meliputi wilayah Pendapatan Negara dan Daerah, Belanja Negara dan Daerah, Hu- bungan  Pejabat  dengan  Pengusaha,  bis- nis  keluarga  pejabat  terkait  APBN  dan APBD,  Pengadaan  Barang,  Pajak  dan Bea  Cukai,  Pendaftaran  Pegawai,  dan Pengurusan  Perizinan. 5 Dalam  konteks terakhir  ini,  pertanyaannya,  bagaimana- kah model pencegahan tindak pidana ko- rupsi  agar  tidak  meluas  diberbagai  tata- ran  kehidupan  penyelenggaraan  Negara di daerah.

## III. Model Budaya Pencegahan
Sebelum mengurai lebih dalam  tentang
5 “Awasi  8  Wilayah  Rawan  Korupsi:  Hari  Antikorupsi Sedunia, Hanya KPK yang Dinilai Berprestasi,” Kompas , Rabu  10  Desember  2008.  Dalam  acara  ini  pula  presiden menyampaikan  bahwa  ada  beberapa  pencapaian  kejaksa- an  agung  dan  komosi  pemberantasna  korupsi  yang  patut diapresiasi  yaitu  penyelamatan  asset  Negara,  kegigihan pencegahan  korupsi,  iklim  takut  korupsi,  konsisten  dan tidak  pandang  bulu  dalam  pemberantasan  korupsi,  dan meningkatnya  penilaian  lembaga  dan  masyarakat  inter- nasional sola indeks korupsi. Tahun 2004 indeks persepsi korupsi  Indonesia  2,0  (nomor  137  dari  147  negara)  naik pada 2008 menjadi 2,6 (nomor 126 dari 180 negara).

## Jurnal Lex Publica
Model  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi,  di bawah  ini  secara  berturut-turut  dikemukakan teori-teori  sosiologi  kejahatan  penting  yang  su- dah dikemal umum dan relevan untuk menjelas- kan  mengapa  kejahatan  tindak  pidana  korupsi terjadi. 6 Pertama ,  Kejahatan  terjadi  ketika  niat jahat bertemu dengan kesempatan. Kedua , keja- hatan  terproduksi  oleh  dinamika  masyarakat  itu sendiri  (Saptomo,  2010).  Artinya,  kejahatan  di- maksud terwujud karena ada kesempatan dalam masyarakat.  Ketika  seseorang  yang  memiliki niat  jahat  memanfaatkan  kesempatan  yang  ada dalam  masyarakat,  maka  kejahatan  terjadi.  De- ngan demikian,dalam konteks tindak pidana ko- rupsi  ada  tiga  unsur  utama,  (1)  unsur  niat  pada individu  pejabat  penyelenggaran  Negara,  (2) masyarakat,  dan  (3)  masyarakat  terorganisir  se- perti Negara.
1. Tataran  Individual  (sebut  saja:  Pejabat Penyelenggara Negara)
Niat  merupakan krenteg bathin  seseorang untuk  melakukan  sesuatu.  Demikian  pula  Niat jahat dimaksud ada dalam dan lahir dari pikiran orang perseorangan atau kelompok. Dalam kon- teks  kejahatan,  niat  jahat  dimaksud  lahir,  hidup dan tumbuh dalam alam pikiran seseorang keti- ka dipengaruhi kenyataan kebutuhan riil  sehari- hari, yang menurut perhitungan subyektfinya, ti- dak  memenuhi.  Seseorang  melakukan  kejaha- tan,  menurut  pandangan  penulis,  dipengaruhi kondisi internal dan eksternal.
Pertama ,  kondisi  internal  dimaksud  seba- gai  niat  jahat  yang  lahir  dari  dalam  diri  sendiri ( the  real  needs  internally ).  Tentu  bukan  setiap orang  perseorangan  saja  tetapi  juga  termasuk korporasi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  (3). Orang  perseorangan  dalam  pengertian  UU  30 tahun  2002  yaitu  penyelenggara  Negara  seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU nomer 28 tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara Yang Bersih  Dan  Bebas  Dari Korupsi,  Kolusi,
6 Diana Napitupulu (2010) menyebutkan  sebab  maraknya korupsi di Indonesia ada 8, yaitu adanya rangkap  jabatan, 20  memandang  publik  sebagai  pelayan,  birokrasi  yang gemuk,bebsarnya  kekuasaan  yang  dipegang,  tidak  sem- purnanya  sistem  peradilan,  sistem  pengadaan  barang  dan jasa  belum  empurna,  dan  adanya  keserakhan  dan  kesem- patan> Bogor:Raih Asa Sukses. hlm..27-38).
Dan  Nepotisme, 7 sementara  korporasi  dimaksud sebagaimana disebut Pasal 1 (1) bahwa korpora- si  adalah  kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hu- kum  maupun  bukan  badan  hukum. 8 Bahkan,  ji- ka  tindak  pidana  dimaksud  dilakukan  oleh  Pre- sidenpun,  maka  yang  bersangkutan  diturunkan sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  Tahun 1945,  pada  perubahan  ketiga,  dalam  pasal  7A disebutkan bahwa “Presiden dan/wakil Presiden dapat diber- hentikan  dalam  masa  jabatannya,  oleh MPR-RI  atas  usul  DPR-RI,  baik  apabila terbukti telah melakukan korupsi, penyua- pan,  tindak  pidana  berat  lainya,  atau  per- buatan  tercela  maupun  apabila  terbukti  ti- dak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  presi- den dan/atau wakil presiden”. 9
Model  pencegahannya,  pada  kondisi  de- mikian dimana orang perorangan dimaksud me- rupakan pegawai  negeri  atau penyelenggara ne- gara,  maka  model  remunerasi,  asuransi  pendi- dikan dan kesehatan dapat dijadikan pilihan po- sitif untuk mencegah niat seseorang atau kelom- pok orang mewujudkan krenteg jahat. Sementa- ra pada kondisi lain, memang ada niat jahat bu- kan  karena  kebutuhan  riil  tidak  terpenuhi  tetapi karena  kerakusan  ( greedy ),  gaya  hidup  mewah ( glamory alife style ). Model pencegahannya,
7 Pasal  2  Penyelenggara  Negara  meliputi:  1.  Pejabat  Ne- gara  pada  Lembaga  Tertinggi  Negara;  2.  Pejabat  Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim;  6.  Pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  keten- tuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  7. Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitan- nya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan keten- tuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8 Keseluruhan  bunyi  Pasal  1  UU  30  tahun  1999  sebagai berikut.  Pasal  1  Dalam  Undang-undang  Ini  yang  dimak- sud dengan: 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hu- kum maupun bukan badan hukum. 2. pegawai Negeri ada- lah meliputi : 1) pegawai negeri sebagaimana undang-un- dang tentang Kepegawaian; 2) pegawai negeri sebagai- mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pi- dana; 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keua- ngan negara atau daerah; 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 5) orang yang me- nerima gaji atau upah dari korporasi lain yang memper- gunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
9 Sekretariat Jenderal MPR-RI 2008, UUD 1945.

## Jurnal Lex Publica
Melakukan  pendaftaran  dan  pemeriksaan  terha- dap laporan harta kekayaan penyelenggaran Ne- gara  baik  di  pusat  maupun  di  daerah-daerah; Menerima  laporan  dan  menetapkan  status  gra- fitikasi baik pusat maupun di daerah-daerah;
Kedua , kondisi eksternal dimana niat jahat lahir  karena  disuruh,  dipaksa,  diiming-imingi. Kondisi  ini  sebenarnya  menggambarkan  bahwa mereka  bukan  tidak  terpenuhi  secara  ekonomi tetapi  karena  desakan  dari  luar.  Artinya,  remu- nerasi  bukan  satu-satunya  sehingga  pada  titik ini, kemudahan pelayanan publik bagi masyara- kat luas dapat dijadikan model pencegahan,  mi- salnya saja Pelayanan Satu Atap.

## 2. Tataran Masyarakat
Karakter  permisif  Masyarakat  Indonesia diduga  secara  tidak  langsung  dapat  mendorong dan membuka peluang terjadi tindak pidana ko- rupsi, bahkan kondisi ekonomi dan tingkat kese- jahtraan  yang rendah, misalnya kemiskinan dan pengangguran  (8,59  juta)  menjadikan  mereka sibuk  mengentaskan  dirinya  sendiri  sehingga mereka cenderung tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ayang ternyata terma- suk korupsi.
Untuk itu, asumsinya adalah jika pemerin- tahan  bebas  korupsi  maka  pemerintah  setempat akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  baik secara  sosial  maupun  secara  ekonomi  masyara- kat  setempat  dan  mampu  mendorong  pemba- ngunan  baik  supra  maupun  infrastruktur.  Pe- ningkatan  kesejahteraan  harus  dibutkikan  de- ngan adanya penambahan infrastruktur yang da- pat  dinikmati  warga  masyarakat  setempat.  Jika ini  terwujud,  maka  tumbuh  citra  positif  bahwa bebas  korupsi  rakyat  setempat  sejahtera.  De- ngan  keberhasilan  mewujudkan  konsep  demiki- an  ini,  kepedulian  masyarakat  terhadap  pence- gahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  tumbuh dan  meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Un- tuk  itu, membangun satuan kabupaten/kota ber- sih korupsi menjadi perlu.

## 3. Tataran Negara
Tataran Negara  yang dimaksud dalam pa- per  ini  adalah  produk  hokum  berupa  peraturan perundang-undangan.  Dalam  konteks  kejahatan umumnya dan khususnya tindak pidana korupsi
maka hubungan antara kejahatan dengan peratu- ran perundang-undangan terletak, mialnya, pada kelonggaran-kelonggaran aturan, pengaturan be- lum jelas. Pada titik kelonggaran norma tersebut dapat  melahirkan,  menumbuhsuburkan  niat  ke- jahatan tindak pidana korupsi. Bisanya meman- faatkan  peraturan-peraturan  yang  belum  jelas atau  longgar  terjadi  subur  dalam  sektor  pelaya- nan publik baik pada berbagai tataran.

## IV. Konsep/Model Budaya Pencegahan Holis- tik Tindak Pidana Korupsi
Secara  teoretik  keilmuan,  penulis  pada awal  tulisan  ini  telah  menunjukkan  keyakinan atas validitas pandangan bahwa law not separa- ted from its culture, social where it’s existence . Berdasarkan  teori  itu,  bangsa  Indonesia  masih memiliki budaya  yang dapat  dijadikan landasan untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi.  Arti- nya,  model  pemberantasan  korupsi  berbasiskan nilai budaya bangsa Indonesia, satu diantaranya, rasa  malu.  Namun  selama  ini  rasa  malu  diper- tontonkan, tentu mereka tidak menghendaki de- mikian.  Artinya,  jika  seseorang  dipermalukan maka  yang  bersangkutan  akan  melawan  sekuat tenaga sehingga hubungan diantara anak bangsa menjadi  tidak  rukun,  bahkan  akan  mempenga- ruhi situasi sosial, politik, ekonomi.
Secara  budaya  dan  filosofis,  ingat  nilai nusantara  yang  dikristalisasi  ke  dalam  lima  sila Pancasila.  Diantaranya,  nilai  kerukunan,  sehu- bungan dengan itu memberantas korupsi dengan tetap  menjaga  kerukunan  diantara  anak  bangsa. Untuk  itu  jawabannya,  menerapkan  konsep  bu- daya Menang Tanpa Ngasorake . Artinya, mem- berantas  korupsi  yang  efektif  dengan  tanpa  ko- ruptor  merasa  tidak  dipermalukan.  Selain  itu, paradigma  keberhasilan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  menurut  penulis,  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  Indonesia  seharusnya  beru- bah  atau  digeser  dari  ukuran  keberhasilan  pem- berantsan  korupsi  adalah  jumlah  koruptor  yang ditangkap  menjadi  jumlah  koruptor  berkurang. Dengan  kata  lain,  keberhasilan  pemberantasan korupsi  bukan  jumlah  orang  yang  ditangkap  te- tapi  jumlah  tindak  pidana  korupsi  menurun  se- tiap tahun.
Pemberantasan  Korupsi  secara  holistik berarti pendekatannya tidak saja pendekatan re- gular saja tetapi perlu pendekatan budaya dan
sosial  masyarakat  Indonesia.  Inilah  bedanya pendekatan  selama  ini  dengan  yang  penulis usulkan, dimana keterlibatan tokoh-tokoh yang
korupsi.

## SASARAN
dituakan secara sosial dan budaya diberdayakan. Misalnya,  “pengusiran”  atau  “penjauhan”  atau dengan bahasa yang lebih lunak adalah tidak di- akuinya  status  social  budaya  koruptor  dari  ma- syarakat  yang  dipimpinya  atau  menuakannya patut dipertimbangkan, tentu- cara-cara juga ha- rus  sesuai  dengan  nilai  budaya  masyarakat  se- tempat. Jika ini menjadi gerakan nasional maka keberhasilan  pemberantasan  korupsi  akan  ber- geser  dari  berapa  jumlah  koruptor  yang  ditang- kap  menjadi  berapa  jumlah  koruptor  yang  ber- kurang setiap tahunnya. Gerakan nasional seper- ti  ini  akan  memunculkan  tokoh  nasional  yang lahir  sesuai  dengan  kebutuhan  nasional,  yaitu pemberantasan korupsi secara holistik.
Secara kelembagaan, sudah 5 (lima) tahun terakhir  penulis  sebagai  penasehat  salah  lemba- ga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bi- dang  Pemantauan  Penyelenggaraan  Pemerinta- han  NKRI  yang  ada  di  seluruh  propinsi.  Atas pengalaman  itu,  “KPK”  Kabupaten/kotamadya perlu  menjaid  model  budaya  dibangun  dengan visi dan misi sebagai berikut:
VISI 2015-2020 “MENJADIKAN KABUPATEN/KOTAMADAYA KPK BERSIH KORUPSI”
MISI 10
1. Melakukan  pendaftaran  dan  pemeriksaan terhadap  laporan  harta  kekayaan  penyeleng- garan Negara;
2. Menerima  laporan  dan  menetapkan  status grafitikasi;
3. Menyelenggarakan  program  pendidikan  an- tikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang  dan  mendorong  terlaksananya program  sosialisasi  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
5. Melakukan  kampanye  anti  korupsi  kepada masyarakat umum;
6. Melakukan  kerjasama  bilateral  atau  multi- lateral dalam pemberantasan tindak pidana
10 Enam  misi  dikutip  dari  Undang-Undang  Nomor  30  ta- hun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Pasal 13.
1. Pejabat  Penyelenggara  Negara  dalam  ling- kungan Kabupaten;
2. Pejabat  Penyelenggara  Negara  yang  diduga menerima Gratifikasi dalam lingkungan Ka- bupaten;
3. Peserta didik Satuan Pendidikan Formal dan Informal dalam lingkungan Kabupaten ;
4. Tenaga Satuan Pelayanan Publik dalam ling- kungan Kabupaten ;
5. Warga  Masyarakat  Profesional  dan  Umum dalam lingkungan Kabupaten ;
6. Institusi  Pemerintah  Propinsi/Daerah  dan Lembaga Masyarakat Anti Korupsi.

## TUJUAN
1. Terwujudnya Hidup Proporsional bagi Peja- bat Penyelenggara Negara dalam lingkungan Kabupaten;
2. Tewujudnya  Sumbangan  Proporsional  bagi Pejabat  Penyelenggara  Negara  dalam  ling- kungan Kabupaten;
3. Tertanamnya  Pemahaman  Bersih  Korupsi pada Peserta Didik dalam lingkungan Kabu- paten;
4. Tertanamnya  Pemahaman  Bersih  Korupsi bagi Pelaku Pelayanan Publik dalam lingku- ngan Kabupaten;
5. Tumbuhnya Kepedulian Anti Tindak Pidana Korupsi  dalam  Masyarakat  dalam  lingku- ngan Kabupaten;
6. Terlibatnya Unsur Pemprov/pemda dan lem- baga  masyarakat  dalam  pencegahan  tindak pidana  korupsi  dalam  lingkungan  Kabupa- ten.
Visi,  Misi,  sasaran  dan  tujuan  tersebut akan penulis wujudkan dengan strategi melibat- kan  pemerintahan  daerah  tingkat  propinsi  dan lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bergerak dalam  bidang  pemantauan  penyelenggaraan  pe- merintahan  sebagaimana  tergambar  dalam  mat- rik sederhana di bawah: 11
11 Untuk  sementara  yang  penulis  ketahui  ada  lembaga yang  bergerak  dalam  bidang  pemantauan  penyelengga- raan  pemerintahan,  misalnya,  LP3  NKRI  (Lembaga  Pe- mantau  Penyelenggara  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia).  Lembaga  ini  ada  di  ke  34  propinsi seluruh Indonesia.

## Jurnal Lex Publica
No. Strategi I Rencana Aksi (6 bulan pertama) Indikator 1 Melibatkan kepala daerah tingkat propinsi Mendiskusikan kesepakatan kesediaan menunjuk satu kabupaten MoU 2 Melibatkan kepala daerah Pemerintahan Kabupaten Mendiskusikan kesediaan Pemerintahan  Kabupaten dijadikan Model KPK Kabupaten MoU 3 Melibatkan LSM Mendiskusikan kesediaan LSM sebagai mitra kerja KPK MoU Strategi II Rencana Aksi (2 tahun) 1 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara; Terwujudnya pendafataran/pendataan dan laporan harta kekayaan 2 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Menerima laporan dan menetapkan status grafitikasi; Terwujudnya laporan status gratifikasi 3 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Menyelenggarkan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; Terwujudnya pendidikan anti korupsi pada sekolah dasar hingga pendidikan tinggi 4 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; Terwujudnya sosialisasi 5 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum; Partisipasi masyarakat dalam anti korupsi 6 Melibatkan LSM dan aparatur daerah Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terwujudnya kerjasama dalam pemberantasan korupsi

## E V A L U A SI Rencana Aksi Lanjutan (2 tahun)

## 4. Kesimpulan:
Dengan  demikian,  tema  utama  pemberan- tasan tindak pidana korupsi lima tahun ke depan adalah  membangun  dan  menerapakan  Model Pencegahan  Holistik  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia, dengan satu kabupaten setiap propin-
si  untuk  dijadikan KPK  KABUPATEN .  De- ngan  demikian,  kesejahteraan  sosial  ekonomi, politik masyarakat daerah meningkat.  Inilah ca- ra  penulis to  improve  the  prosperity  of  Indone- sia people.

## Daftar Pustaka
Ade Saptomo, (2010), Hukum dan Kearifan Lokal , Jakarta: Grassindo ……………., (2014), Budaya Hukum dan Kearifan Lokal , Jakarta: FHUP Press
Andi  Hamzah,  (2002), Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara , Jakarta:  Sum- ber Ilmu Jaya.
Diana Napitupulu, (2010), KPK in Action , Jakarta: Raih Aksa Sukses.
Nyoman  Sarekat  Putra  Jaya,  (2008), Laporan  lokakarya  tentang  kerjasama  International  dalam pemberantasan  korupsi .  Semarang:  BPHN-RI,  FH-UNDIP,  Kanwil  DEPHUM  dan  HAM, Jawa Tengah.