## Research Article
Dampak Pengurangan Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Semarang Dengan Pelabuhan Ning-Bo China Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor-Impor
Nisa Almadina 1*, Siti Malikhatun Badriyah 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *nisaalma1903@gmail.com

## ABSTRACT
The  policy  to  reduce  port  activities  due  to  the  COVID-19  pandemic  has  had  an  impact  on  the implementation of export-import goods transport agreements in Indonesia. The impact caused by the imposition  of  a  stacking  fee  is  a  problem  for  the  carrier.  This  study  aims  to  analyze  the  impact  of reducing  port  activity  on  the  implementation  of  export-import  transport  agreements  in  Indonesia. Departing  from  these  problems  this  research  was  conducted  using  normative  juridical  research methods.  The  results  of  the  study  show  that  the  enactment  of  the  Director  General  of  Sea Transportation's  Circular  Letter  of  2020  concerning  Restrictions  on  Passengers  on  Ships,  Logistics Transportation and Port Services During the Emergency Period of Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Disaster Mitigation has an effect on the implementation of transportation restriction policies on the rate of delivery of imported goods in Indonesia which resulted in the accumulation of goods at the port and  forced  the  company  to  be  fined  according  to  the  number  of  days  it  took  for  the  accumulation. Based  on  the  Presidential  Decree  that  COVID-19  is  categorized  as  a  force  majeure,  it  can  free  the debtor  from  the  obligation  to  pay  fines,  compensation.  In  Tiongkok  there  is  no  regulation  regarding COVID-19  as  a  force  majeure.  Differences  in  regulations  have  implications  for  fines  for  Indonesian exporters to Tiongkok because delays due to restrictions on the delivery of export-import goods cannot be categorized as force majeure.
Keywords: Policy; Restrictions on Port Activities; Shipping of Imported Goods.

## ABSTRAK
Kebijakan  pengurangan  aktivitas  pelabuhan  akibat pandemic COVID-19  telah  berdampak  terhadap pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan  barang  ekspor-impor  di  Indonesia.  Dampak  yang  ditimbulkan dengan dikenakannya biaya penumpukan hal ini menjadi permasalahan bagi pengangkut. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  pengurangan  aktivitas  pelabuhan  terhadap  pelaksanaan perjanjian  pengangkutan  ekspor-impor  di  Indoensia.  Penelitian  ini    menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  berlakunya  Surat  Edaran  Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan  Pelayanan  Pelabuhan  Selama  Masa  Darurat  Penanggulangan  Bencana  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  berpengaruh  terhadap  pemberlakuan  kebijakan  pembatasan  transportasi  terhadap laju pengiriman barang impor di Indonesia yang mengakibatkan penumpukan barang di Pelabuhan dan membuat  perusahaan  akan  dikenai  denda  sesuai  berapa  hari  waktu  penumpukan.  Berdasarkan Keppres  bahwa  COVID-19  dikategorikan  sebagai force  majeure ,  dapat  membebaskan  debitur  dari kewajiban membayar denda, ganti rugi Di negara Tiongkok belum ada pengaturan mengenai COVID- 19  sebagai force  majeure .  Perbedaan  pengaturan  berimplikasi  dikenakan  denda  bagi  eksportir
Indonesia ke Tiongkok karena  keterlambatan akibat adanya pembatasan pengiriman barang ekspor- impor tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure .
Kata Kunci: Kebijakan; Pembatasan Aktivitas Pelabuhan; Pengiriman Barang Impor.

## A. PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease -  2019  (COVID-19) merupakan  virus  penyakit  menular  yang mewabah ke seluruh dunia yang menular melalui saluran  pernapasan  manusia (Singhal,  2020). COVID-19 telah melahirkan guncangan perekonomian,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) melaporkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  pada  kuartal  I  2020  hanya  tumbuh sebesar  2,97  persen,  turun  jauh  dari pertumbuhan  sebesar  5,02  persen  pada  periode yang  sama  2019  lalu,  pada  Bulan  Agustus disebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen (Rizal,  2020). Pada  triwulan  III-2020  terhadap triwulan III-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami  kontraksi  pertumbuhan  sebesar  3,49 persen  (y-on-y).  Dengan  begitu,  dapat  dikatakan bahwa Perekonomian Indonesia turun dalam dua kuatal  berturut-turut  atau  masuk  kedalam  zona resesi (Hidayat, 2020a). Hal ini berdampak pada dunia  bisnis  baik  pada  individual,  industri  rumah tangga,  perusahaan  dari  yang  mikro;  kecil; menengah;  hingga  besar,  malahan  juga perekonomian  Negara  berskala  jangkauan  dari yang  kedaerahan,  regional,  bahkan  mendunia. Efek  pada  perekonomian  diprediksi  dapat mengakibatkan  terpuruknya  perniagaan  sebuah negara.  Hall  ini  mengakibatkan  jutaan  manusia
terperangkap  dalam  kemiskinan  (Fahri,  Jalil,  & Kasnelly, 2019).
Jutaan  orang  akan  miskin  akibat terhentinya  beberapa  kegiatan  produksi  karena kurangnya  permintaan  yang  dapat  mendorong kegiatan  produksi.  Sebagaimana  yang  terjadi  di Tiongkok  tepatnya  di  Shanghai  salah  satunya pada  Pelabuhan  Ning-Bo  yang  merupakan pebuhan terbesar No.3 di dunia. Penutupan pada Pelabuhan  Ning-Bo  mengakibatkan  adanya penundaan  dalam  pelayaran.  Menurut  Hapag- Lloyd  AG  terminal  yang  ditutup  menyumbang sekitar 25% muatan dari kargo container melalui Pelabuhan  Ning-Bo  (Lestari,  2021),  adanya kebijakan pengurangan  aktivitas pelabuhan yang nantinya  akan  menghambat  kegiatan  ekspor- impor  barang  dunia  termasuk  dari  ke  Indonesia (Sorongan, 2022). COVID-19 juga mempengaruhi aktivitas  di  Pelabuhan,  salah  satunya  pada Pelabuhan  Peti  Kemas  Semarang  yang mengalami  penurunan  aktivias  sebesar  8,3% pada  bulan  Juni  2020  (Zuraya,  2020). Pengurangan aktivitas pelabuhan mengakibatkan keterlambatan  kegiatan  ekspor-impor  berdampak pula  pada  kelangsungan  kontrak-kontrak  atau perjanjian diantara dua belah pihak yang bekerja sama  yang  mengakibatkan  tidak  terlaksananya kewajiban  kontraktual  atau  bisa  dipandang
sebagai  “ingkar  janji”  yang  menimbulkan  suatu kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang dalam hal  ini  menimbulkan  kerugian,  sehingga  harus memberikan  ganti  rugi.  Pemerintah  menetapkan Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional (Yunus,  2020).  Tidak  terlaksanannya  kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam  suatu  perjanjian  dalam  hal  ini  dapat dikualifikasikan  sebagai force  majeure.  Force majeure merupakan  suatu  keadaan  dimana seorang  debitur  tidak  dapat  melaksanakan prestasinya  karena  keadaan  atau  peristiwa  yang tidak  terduga  setelah  dibuatnya  kontrak (Badriyah,  2012).  Debitur  dalam  hal  ini  tidak memiliki  pertanggungjawaban  terhadap  keadaan atau peristiwa tersebut dikarenakan debitur dalam hal ini tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Hal ini berdampak pada perusahaan yang bergerak di bidang freight  forwarding yaitu  adanya pembatasan  aktivitas  pelabuhan  mengakibatkan keterlambatan  bongkar  dan  distribusi  dan tertundanya  bongkar  muat  di  pelabuhan  baik  di pelabuhan  asal  maupun  pelabuhan  tujuan. Tentunya terjadi penambahan biaya penumpukan salah  satu  contoh  kasus  pada  perjanjian pengangkutan barang antara PT. Hanil Indonesia dengan  Wuxi  Maoyuanji  terjadi  keterlambatan pengiriman  barang  oleh  Wuxi  Maoyuanji  yang mengakibatkan  PT.  Hanil  Indonesia  harus membayar denda.
Berangkat  dari  uraian  di  atas  dan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya  yang  membahas  tentang  perjanjian di masa pandemic COVID-19, bisa dikemukakan bahwa  penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan karena  memiliki  nilai  kebaharuan  yaitu  secara spesifik  membahas  dampak  pemberlakuan kebijakan  pembatasan  aktivitas  pelabuhan terhadap  pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan ekspor-impor.
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu;  Teori  kepentingan  nasional (national  interest ).  Menurut  Hans  J  Morgenthau, kepentingan  nasional setiap  negara  menjelaskan bahwa  untuk  kelangsungan  hidup  suatu  Negara maka  negara  harus  memenuhi  kebutuhan negaranya  dengan  kata  lain  yaitu  mencapai kepentingan  nasionalnya.  Dengan  tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan  stabil,  baik  dari  segi  politik,  ekonomi, sosial,  maupun  pertahanan  keamanan  dengan kata  lain  jika  kepentingan  nasional  terpenuhi maka negara akan tetap survive. Konsep national interest atau  kepentingan  nasional  merupakan konsep  paling  umum  dalam  mengkaji  hubungan luar  negeri  antar  Negara.  Konsep  ini  juga merupakan  alat  untuk  menjelaskan  perilaku sebuah  Negara  dalam  interaksinya  di  dunia internasional (Mardiana, 2020).
Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi  kebutuhan  sangat  vital  bagi  negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan
yang  memandu  para  pembuat  keputusan  dalam merumuskan  politik  luar  negeri  adalah kepentingan  nasional.  Kepentingan  nasional adalah  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai sehubungan  dengan  kebutuhan  bangsa/negara atau  sehubungan  dengan  hal  yang  dicita-citakan (Putera, 2017).
Setiap  negara  pasti  memiliki  kepentingan nasional  yang  sering  menjadi  dasar  bagi  setiap negara  dalam  menyusun  strategi  hubungan internasionalnya.  Kebijakan  politik  luar  negeri suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh kepentingan  nasional  negara  tersebut.  Negara merupakan  aktor  yang  paling  dominan  dalam memainkan  peran  untuk  mencapai  kepentingan nasional  tersebut  (Sudarsono,  Jonni,  &  DW, 2018).
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  bahwa terdapat  dampak  dari  pengurangan  aktivitas Pelabuhan  terhadap  pelaksaan  perjanjian pengangkutan ekspor-impor karena dikeluarkannya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Perhubungan Laut No SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di  Kapal,  Angkutan  Logistik  dan  Pelayanan Pelabuhan Selama
Masa
Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019  (COVID-19).  Berangkat  dari  hal  tersebut penelitian  ini  akan  secara  spesifik  membahas permasalahan  tentang;  Bagaimana  kebijakan pengurangan aktivitas pelabuhan akibat pandemi COVID-19  di  Tiongkok  dan  Indonesia?  Dan Bagaimana  dampak  kebijakan  pengurangan
aktivitas  pelabuhan  di  Tiongkok  dan  Indonesia terhadap  pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan ekspor-impor?
State  of  the  art  ( kebaharuan  hasil penelitian)  jika  dibandingkan  dengan  penelitian lain.  Penelitian  ini  secara  spesifik  akan menganalisis tentang permasalahan penambahan biaya  penumpukan  akibat  pengurangan  aktivitas pelabuhan  dengan  berlakunya  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  No  SE  13 Tahun  2020  tanggal  26  Maret  2020  tentang Pembatasan  Penumpang  di  Kapal,  Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat  Penanggulangan  Bencana  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19).
Penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Aminah  pada tahun  2020  dengan  judul  Pengaruh  Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian (Aminah,  2020)  dan  penelitian  Iryadi  Pranata dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan  Perjanjian  (Pranata,  2022),  kedua penelitian tersebut secara garis besar membahas dampak pandemic COVID-19 terhadap pelaksanaan  perjanjian,  dimana  telah  terjadi penurunan  kemampuan  ekonomi  seseorang  / akibat  lain  sehingga  berpengaruh  terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic COVID-19 bisa dijadikan alasan untuk tidak  dapat  melaksanakan  kontrak  karena overmacht . Akan tetapi tidak semua kontrak yang tidak  dapat  dilaksanakan  pada  masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht ,  sebab pandemic COVID-19  tidak
dapat  digeneralisasi  sebagai  overmacht  pada setiap  orang,  melainkan  harus  dinilai  secara kasus  per  kasus  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi faktualnya masing masing.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kunarso  dan  A.  Djoko  Sumaryanto  tahun  2020 yang  berjudul  Eksistensi  Perjanjian  Ditengah Pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya menjelaskan  bahwa  perjanjian  dalam  keadaan wabah  COVID-19  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  perjanjian  yang  ditetapkan  dan disepakati  oleh  para  pihak.  Penyebaran  Virus Corona  sangat  berpengaruh  pada  pemenuhan prestasi,  dimana  para  pihak  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibannya (prestasinya) sehingga secara teknis memberikan keringanan  kepada  kedua  belah  pihak  karena tidak  terpenuhinya  suatu  prestasi  (Kunarso,  & Sumaryanto,2020)
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Xupeng  Liu,  Emmanuel  Ornelas  dan  Huimin  Shi tahun 2022 yang berjudul The trade impact of the COVID-19  pandemic .  Hasil  penelitiannya menjelaskan bahwa Pandemi COVID-19 mempengaruhi  perdagangan  dan  perjanjian  di dunia  salah  satunya  mengenai  langkah  atau peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam kebijakan  perdagangan  obat-obatan  (Liu, Ornelas, & Shi, 2022).
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Agus  Purwanto,  Mochammad  Fahlevi,  Akhyar Zuniawan,  Rahardian  Dimas  Puja  Kusuma,  Heri Supriatna,  Edna  Maryani  tahun  2020  yang
berjudul The  COVID-19  pandemic  impact  on industries  performance:  An  explorative  study  of Indonesian companies . Hasil penelitian menjelaskan  bahwa  dampak  negative  COVID-19 terhadap  sektor  industri  ini  telah  menimbulkan beberapa  permasalahan  umum.  Mulai  dari pembayaran  kontrak  yang  tertunda,  pemutusan hubungan  kerja  (PHK),  terdapat  pembatalkan pesanan dari beberapa industri dan terdapat juga industri  yang  mengalami  penurunan  omset karena  terbatasnya  akses  ke  negara-negara impor (Purwanto dkk, 2020).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  empiris  Penulis  menggunankan metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku  hukum  dalam  masyarakat.  Dengan menggunakan  data  penelitian,  yaitu  data  primer data  yang  diperoleh  dari  sumbernya  tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu  organisasi  (Suteki,  &  Taufani,  2018). Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam artikel ini bersifat deskriptif analitis, menganalisis permasalahan  yang  ada  dan  mendeskripsikan semua gejala dan fakta yang ada terkait dengan pengaruh  pemberlakuan  kebijakan  pembatasan aktivitas  pelabuhan  terhadap  pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang ekspor impor.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan pengurangan
aktivitas pelabuhan  akibat  pandemi  COVID-19  di Tiongkok dan Indonesia
Aktivitas  di  Pelabuhan  merupakan  suatu rangkaian  sistem  yang  bisa  terjadi  pada pelayaran  bongkar  muat  baik  pada  barang maupun  penumpang.  Dalam  hal  pengiriman barang  atau  penumpang  terdapat  beberapa prinsip  yang  harus  diperhatikan  yaitu  melindungi awak  kapal,  kapal,  muatan,  pemanfaatan  ruang semaksimal  mungkin  dan  bongkar  muat  secara cepat dan sistematis (Ahmad, 2021). Pengaturan mengenai  pengangkutan  laut  diatur  pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 tentang pelayaran, selain itu kegiatan ekspor impor juga diatur pada PP Nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor,impor dan lalu lintas  devisa.  Pengangkutan  laut  internasional diatur  secara  langsung  oleh World  Trade Organization (WTO).
Pengangkutan  menurut  Purwosutjipto adalah  perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari  satu tempat  ke  tempat  tujuan  dengan  selamat, sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk membayar  uang  angkutan.  Pengangkutan  laut terjadi  karena  adanya  suatu  perjanjian  antara kedua  belah  pihak,  yaitu  pihak  pemberi  jasa pengangkutan  dengan  pemakai  jasa.  Dengan adanya  perjanjian  tersebut  menyebabkan  suatu tanggung  jawab  bagi  pengangkut  yang  terletak
pada  keamanan  dan  keselamatan  kapal  serta muatannya  terutama  pada  saat  pelayaran  atau selama  dalam  pengangkutan  sebagaimana  yang tercantum  pada  pasal  468  KUHD  (Anantyo, Susetyo, & Budiharto 2012).
Kagiatan  ekspor  impor  sebagai  suatu rangkaian perubahan perusahaan dalam jual beli barang  tertentu  senantiasa  diawali  dengan perjanjian.  Perjanjian  tersebut  merupakan  hasil dari  kegiatan  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh eksportir  dan  importir,  yaitu  penawaran  dan permintaan.  Kemudian  kesepakatan  tersebut dituangkan  ke  dalam Sales  Contract yang merupakan  kesepakatan  antara  eksportir  dan importir  untuk  melakukan  perdagangan  barang sesuai  dengan  pesyaratan  yang  disepakati bersama  dan  masing-masing  pihak  mengikatkan diri  untuk  melaksanakan  semua  kewajiban  yang ditimbulkannya (Rori, Sompotan, & Sinaga, 2020)
Banyak  negara  yang  terus-menerus menerapkan  pembatasan  atau  larangan  ekspor terhadap  sumber  daya  yang  dianggap  penting akibat  kekhawatiran  pandemic  COVID-19. Sekertariat  WTO  telah  mempublikasikan  daftar kebijakan  terkait  perdagangan  yang  diterapkan oleh negara-negara selama pandemic COVID-19 ( World Custom Organization ,2020).
Seiring dengan maraknya pandemi COVID- 19, dunia ikut menyaksikan Kembali kepentingan nasional  sebagai  prioritas  utama  masing-masing negara  dalam  panggung  internasional.  Apabila dianalisis  menggunakan  konsep  kepentingan nasional  milik  Morgenthau,  pandemik  COVID-19
merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan  negara.  Oleh  sebab  itu,  negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan  bagi  warga  negaranya,  baik  dari segi  ekonomi  maupun  sosial  (Parulian,  Mintarja, & Alexander, 2020).
Sejak  Desember  2019,  COVID-19  telah menjadi  pokok  pembahasan  dunia  akibat dampaknya  yang  sangat  destruktif  bagi keberlangsungan  hidup  manusia  dalam  segala aspek,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  sehingga  kondisi  itupun  akhirnya meningkatkan  kekhawatiran  terhadap  krisis kesehatan  global  dan  mendorong  pemerintah  di setiap  negara  untuk  meningkatkan  standar keamanan  nasional  dan  mengadopsi  sejumlah kebijakan  baru  guna  menekan  angka  penularan virus COVID-19 .  Dimulai  dengan  menerapkan mekanisme  l ockdown ,  seperti  menutup  bisnis, melarang  bepergian,  menerapkan physical/social distancing, hingga menutup batas-batas negara.
Sebagai aktor dengan kekuasaan tertinggi, pemerintah  negara  telah  menerapkan  berbagai macam  kebijakan  yang  diharapkan  mampu menekan  potensi  merebaknya  virus  corona  dan menjamin  keamanan  serta  kesejahteraan masyarakat;  salah  satunya  adalah  pembatasan dan  larangan  ekspor  untuk  bahan  pangan.  Akan tetapi,  kebijakan  yang  bervariasi  ini  mulai dianggap  meresahkan  bagi  negara  pengimpor dan  juga  kawasan,  seperti  Afrika,  yang  masih bergumul  dengan  isu  ketahanan  pangan  bahkan sejak sebelum pandemi terjadi.
Permasalahan penerapan
PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) yang ditemukan dalam praktek yakni penggolongan  zona  usaha  yang  belum  ada kejelasan  bagi  pegiat  usaha  mengakibatkan pelaksanaan  PPKM  di  lapangan  menemui hambatan. Pengklasifikasian sektor usaha kritikal dan  esensial  mengundang  polemik  besar  dalam pengimplementasiannya  oleh  Satuan  Tugas (Satgas)  COVID-19  di  tiap-tiap  lingkungan, sehingga memunculkan keraguan serta menghentikan kinerja operasional suatu perusahaan,  serta  mengusik  kegiatan  ekspor- impor.  Persoalan  yang  masih  konstan  ditemui yakni mengenai langkanya kontainer mengakibatkan  meroketnya  tarif  sewa  yang hingga  berkali-kali  lipat.  Berdasarkan  laporan internal  Asosiasi  Logistik  dan  Forwarder Indonesia  (ALFI)  di  China  biaya  tambahan individu  untuk  pengiriman  ini  berkisar  dari US$300 hingga US$1.950 per kontainer (Hidayat, 2020b).  Perihal  ini  mengakibatkan  turunnya volume  ekspor;  kelangkaan  dan  melambungnya biaya  kontainer,  membuat  penimbunan  stok komoditas  dalam  gudang.  Direktur  Operasi  dan Komersial  PT  Pelindo  IV,  M.  Adji  mengakui  juga ada  penurunan  secara year  on  year (YoY), terutama pada arus peti krmas di tahun 2020 lalu mencapai  2,11  juta  TEU’s  dan  turun  sebesar 4,5%  dibandingkan  tahun  sebelumnya  sebesar 2,22  juta  TEU’s,  begitu  juga  pada  arus  barang terjadi sedikit penurunan sebesar 2,1% yaitu 53,3 juta ton di tahun 2019 menjadi 52,2 juta ton pada
2020  (BUMN,2021).  Berpotensi  meningkatkan tarif  operasional  sehingga  akan  merugikan perusahaan,  khususnya  teruntuk  perusahaan padat karya (Yanwardhana, 2020).
Sejalan  dengan  maraknya pandemi c COVID-19,  jika  ditelaah  dengan  konsep kepentingan nasional dari Morgenthau; pandemic COVID-19  menjadi  satu  diantara  wujud kerawanan  atas  keamanan  negara.  Sebab  itulah menjadi  tanggung  jawab  negara  dalam  rangka membagikan penjagaan untuk penduduknya, baik itu  dari  sisi  perekonomian  ataupun  sosiologis (Parulian, Mintarja, & Alexander, 2020).
Plano  dan  Olton  lebih  lanjut  mendukung gagasan  Morgenthau  itu.  Kepentingan  nasional dalam  pandangan  mereka,  ialah  kepentingan hakiki  sebuah  bangsa  yang  wajib  diupayakan guna keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Terdapat lima indikator pokok dalam kepentingan tersebut,  dua  diantaranya  mampu  dipakai  saaat mengkaji  kepentingan  nasional  sejumlah  negara sewaktu pandemic COVID-19 (Parulian, Mintarja, &  Alexander,  2020).  Indikator  pertama; self- preservation .  Sepanjang pandemic ,  tiap  langkah yang  dilakukan  negara  merupakan  wujud  ikhtiar negara  itu  demi  menjaga  keberadaannya.  Satu diantara  wujud  reaksi  pemerintah  di  permulaan pandemic COVID-19  ialah  mengembalikan masyarakat  mereka  yang  tengah  ada  di  luar negeri, kemudian membatasi negara dari lawatan penduduk  asing  yang  dimanifestasikan  melalui pembatasan  penerbangan  baik  internal  ataupun eksternal  negera.  Banyak  pula  sejumlah  kota
besar  yang  turut  menambahi  dengan  melakukan metode lockdown guna  menangkal  perebakan COVID-19. Indikator selanjutnya; Economic Well- Being . Mewujudkan perekonomian nasional yang sejahtera menjadi satu gambaran tanggung jawab negara  kepada  masyarakatnya,  sebab  itulah negara  akan  mengambil  segala  langkah  guna menjaga roda kehidupan dalam sektor ekonomi.
Kekacauan perekonomian serta kesehatan akibat pandemic COVID-19 menjadikan sejumlah negara  yang  semula  menganut  asas  pasar bebas,  kini  menggelontorkan  triliunan  subsidi guna peningkatan ketahanan mereka dari industri asing.  Disamping  itu  sejumlah  negara berkembang  seperti  Australia;  Jepang;  Jerman; Italia;  serta  Perancis,  turut  mempererat  investasi asing  dikarenakan  ketakutan  atas pandemic COVID-19.  OECD (Organization  for  Economic Cooperation  and  Development) menaksir, investasi asing akan anjlok hingga 30% dibanding 2020  dikarenakan  pandemi  (Fauziyyah,  & Ersyafdi,  2021).  Pengambilan  langkah  ini  oleh sejumlah negara didasarkan peninjauan mengenai kewajiban negara sepanjang pandemic ini yakni menomorsatukan sektor ekonomi dalam negeri.
Tindakan  sejumlah  negara  yang  sudah diterangkan  diatas  dapat  dikatakan  menjadi  satu wujud proteksionisme, yang diterangkan Graham Dunkley  adalah  bentuk  kebijakan  yang  dibuat oleh  pemerintah  suatu  negara  untuk  melindungi produsen  domestik  akan  persaingan  dari  luar (Dunkley,  2004).  Selain  membatasi  investasi
asing,  proteksionisme  juga  dapat  dilakukan dengan  cara  menerapkan  pembatasan  atau larangan  ekspor.  Daftar  kebijakan  mengenai perniagaan  yang  diterapkan  sejumlah  negara sepanjang pandemic oleh WTO  (Limenta, 2020).
Luar  biasanya,  kebijakan  yang  sangat  lazim dilaksanakan negara menurut isi daftar kebijakan itu  yakni  larangan  ekspor  dan  penangguhan temporer  teruntuk  prasyarat  serta  ketetapan impor  (Limenta,  2020).  Ditemukan  kira-kira  69 negara  yang  mempraktikkan  larangan  ekspor, minimal  satu  produk,  mulai  dari  bahan  pangan sampai  peralatan  medis  (Parulian,  Mintarja,  & Alexander, 2020). Perihal ini memperlihatkan jika di  sela-sela pandemic COVID-19,  istilah  “ekspor itu buruk dan impor itu baik” tidak selamanya valid (Parulian, Mintarja, & Alexander, 2020).
Organisasi  Uni  Eropa  yang  biasanya dipandang  sebagai  institusi  supranasional tersukses  sepanjang  sejarah,  sanggup  dijadikan teladan bagaimana saat bertemu dengan kondisi diluar  rencana,  maka  kepentingan  nasional dijadikan  preferensi  pokok  tiap  negara.  Masa permulaan pandemic COVID-19  di  kawasan Eropa, sejumlah negara Uni Eropa melarang atau membatasi ekspor inventori peralatan medis bagi yang memerlukan bahkan ke sesama Negara Uni Eropa.  Contoh  negara  yang  mempraktikkan pelarangan  itu  yakni  Jerman  dan  Prancis (Parulian,  Mintarja,  &  Alexander,  2020). Ketetapan  ini  dipilih  oleh  satuan  darurat pemerintah supaya terhindar dari kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) guna memerangi COVID-19.
Perihal  tersebut  tentunya  berbenturan  dengan aturan pasar tunggal yang semasa ini diharapkan oleh  Uni  Eropa.  Tidak  hanya  Uni  Eropa, pelarangan  ekspor  sejumlah  peralatan  medis dijalankan  pula  oleh  berbagai  Negara  misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, dan lainnya (Parulian, Mintarja,  &  Alexander,  2020).  Jika  ditelaah memakai  teori  kepentingan  nasional,  kegiatan pelarangan  ekspor  menjadi  wujud  ikhtiar  negara guna  menjaga  kepentingan  nasional  mereka, yakni  memastikan  tercukupinya  pasokan  masker serta  peralatan  kesehatan  untuk  negara  mereka semasa pandemi.
Kondisi  serupa  terlihat  dalam  kasus ekspor-impor  bahan  pangan  di  masa pandemic COVID-19.  Kebijakan  sejumlah  negara  dalam menjalankan  pelarangan  ekspor  berbagai  bahan pangan  boleh  dibilang  menjadi  suatu  wujud kebijakan  proteksionisme  yang  dipilih  sebuah negara  berlandaskan  kepentingan  nasional. Teruntuk  negara  pengekspor,  sasaran  pokok dalam  menerapkan  pembatasan  ekspor  salah satunya  ialah  memastikan  negara  mereka mempunyai  pasokan  makanan  yang  mencukupi, khususnya  sepanjang  masa pandemic. Akibat pandemic COVID-19  terjadi  kemerosotan produktivitas  dalam  keberlangsungan  cadangan pangan.  Keharusan  mentaati  peraturan social distancing dan  aturan  kesehatan  lainnya, memaksa pekerja untuk menjaga jarak, sehingga serta  merta  terjadi  penurunan  kuantitas  pekerja yang  diizinkan  dalam  suatu  ruangan.  Terlebih lagi,  tidak  terhitung  jumlah  industri  produsen
pangan  harus  tutup  secara  terpaksa  karena pekerjanya  sakit  atau  tidak  mencukupi  standar kesehatan.  Dampaknya,  sumber  makanan dimana  banyak  pihak  terlibat  didalam  proses pengolahannya,  tidak  sanggup  memproduksi secara  optimal  jika  dibanding  dengan  periode sebelum  ada  pandemi.  Sebab  itulah,  bahan- bahan  ini  diperkirakan  menemui  kelangkaan persediaan bahan pangan dikarenakan pandemic .  Ambiguitas  kapan  berakhirnya kegentingan  kesehatan  akibat  COVID-19  ini, berperan  serta  dalam  peninjauan  pemerintah guna  memastikan  tercukupinya  persediaan pangan.  Sebab  itulah,  dipilih  pelarangan  ekspor sebagai  suatu  kiat  pemerintah  guna  memelihara kuantitas persediaan pangan nasional.
Pada  akhir  Januari  2020  pemerintah Tiongkok  melakukan  penguncian  atau lockdown di  Wuhan  akibat  penyebaran  COVID-19.  Pada bulan  Mei  dan  Juni  2021  pemerintah  Tiongkok menutup  salah  satu  terminal  peti  kemas  di Yantien  di  Shenzhen  ditutup  seiring  dengan kebijakan  nol-toleransi  Tiongkok  terhadap COVID-19  yang  menyebabkan  gangguan signifikan  dalam  operasi  pelabuhan  dengan terjadinya  penumpukan  kapal.  Pada  bulan Agustus  2021,  pejabat  Tiongkok  juga  menutup salah satu terminal di Ningbo selama hampir dua minggu (Tim Indonesia Shipping Gazette, 2022).
Di  Indonesia,  pemerintah  menegaskan bahwa  pengurangan  aktivitas  pelabuhan  dalam masa  darurat  COVID-19  adalah  wewenang Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  adalah
Kementerian  Perhubungan  cq.  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut.  Hal  tersebut tertuang  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Perhubungan Laut No SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di  Kapal,  Angkutan  Logistik  dan  Pelayanan Pelabuhan
Selama Masa
Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019  (COVID-19).  Pelabuhan  merupakan  obyek vital  yang  tidak  hanya  melayani   penumpang tetapi  juga  angkutan  barang  dan  logistik masyarakat.  Pelabuhan  juga  berfungsi  sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti supply obat-obatan,  mobilisasi  personil  medis  dan keamanan Negara.
Menurut data dari World Trade Organization (WTO), per 22 April 2020, 80 negara telah melaporkan implementasi 92 jenis larangan atau  pembatasan  ekspor  di  negaranya  masing- masing,  di  mana  17  negara  di  antaranya  juga melakukan  pembatasan  ekspor  terhadap  bahan pangan. Berdasarkan hasil penelitian World Bank, banyak  negara  berkembang  yang  sudah mengalami pandemi ini telah membawa sebagian besar  negara  ke  dalam  resesi  perekonomian dengan  pendapatan  per  kapita  yang  semakin menyusut. Bahkan, pendapatan negara maju pun diproyeksikan menyusut hingga 7 persen. Kondisi ini akhirnya memengaruhi dinamika perekonomian  global  karena  diproyeksikan  akan menurun  secara  drastis  menjadi  -3%.  Selain  itu, tingginya pembiayaan COVID-19 juga mendorong
lebih  dari  85  negara  untuk  mengajukan  bantuan dana darurat kepada IMF (Hepburn dkk, 2020).
Diprediksikan  oleh  WTO,  pembatasan ekspor  oleh  sejumlah  negara  akan  membawa efek  positif  yang  sifatnya  temporer  merupakan bentuk  pengutamaan  kebutuhan  dalam  negeri bagi  negara  pengekspor,  maka  dari  itu pemerintah  dapat  mencegah  adanya  kenaikan harga  dan  kekurangan  persediaan  di  pasar domestik (Parulian, Mintarja, & Alexander, 2020).
Sementara  dalam  jangka  panjang, pembatasan  ekspor  mampu  berdampak  negatif bagi  pengekspor  ataupun  pengimpor.  Tatkala Negara menjalankan pelarangan atau penyekatan ekspor,  harga  bahan  pangan  dalam  negeripun akan  meningkat,  yang  selanjutnya  turut berdampak  pada  harga  di  pasar  internasional. Transfigurasi  harga  akibat  pembatasan  ekspor, biasanya  tergantung  pada  sebesar  apa pemusatan  impor  dari  sejumlah  negara  yang sangat  terdampak  COVID-19,  serta  tergantung pada  permintaan  eksportir.  Diproyeksikan  bila ekspor lebih rendah maka berakibat pada naiknya harga hingga empat kali lipat. Peningkatan harga disertai  pasokan  yang  tidak  memadai  akan membawa efek buruk, khususnya pada sejumlah negara  pengimpor  dengan  kapasitas  ekonomi yang  rendah  (Parulian,  Mintarja,  &  Alexander, 2020).
Jika  dipandang  dari  segi  pengekspor ataupun pengimpor, langkah proteksionisme yang dipilih  sejumlah  negara  telah  mengancam ketahanan  pangan  mereka.  Negara-negara
importir  perlu  menetapkan  berbagai  kebijakan domestik  yang  mampu  mempertahankan kebutuhan masyarakatnya. Ini juga menjadi bukti bahwa pandemic COVID-19  menjadi  salah  satu wujud  kerawanan  atas  keamanan  negara,  tidak hanya  bagi  pengimpor,  namun  jua  eksportir. Negara  eksportir  memiliki  kepentingan  nasional untuk  memberikan  perlindungan  bagi  warganya, baik dari sisi ekonomi ataupun sosial, khususnya berhubungan  dengan  kebutuhan  pangan.  Selain itu,  ketakutan  akan  kelangkaan  pangan menghasilkan adanya peningkatan permintaan.
2. Analisis  Dampak  kebijakan  pengurangan aktivitas  pelabuhan  di  Tiongkok  dan Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor-impor
Pandemi  COVID-19  serta  kebijakan pemeritah guna menghambat laju penularan virus COVID-19,  membuat  banyak  instansi  terkait dengan  kegiatan  ekspor  impor  yang  mengurangi aktivitasnya dalam penanganan ekspor impor. Hal ini  tentu  saja  akan  menghambat  proses penyelesaian  ekspor  impor.  Salah  satu perushaan yang terdampak kebijakan pengurangan  aktivitas  di  Pelabuhan  yaitu  PT Hanil  Indonesia  dengan  PT  Wuxi  Maoyuanji  di China.  Apabila  setiap  divisi  kerja  tidak  bisa menyelesaikan  dokumen  ekspor  impor  barang dalam  waktu  yang  cepat,  maka  di  Terminal  Peti Kemas  Semarang  (TPKS)  akan  mengalami penumpukan  barang  impor  sehingga  jika  barang tidak  dikeluarkan  dari  TPKS  sesuai  jadwal  yang ditentukan maka perusahaan akan dikenai denda
sesuai  berapa  hari  waktu  penumpukan  tersebut. Importir  mengharapkan  barang  miliknya  dapat dikirim  ke  tujuan  tepat  waktu  setelah  dibongkar dari  kapal.  Namun  pada  kenyataannya pengurangan  aktivitas  pelabuhan  tidak  mampu memenuhi permintaan pelanggan untuk pengiriman barang karena banyaknya pengiriman barang impor (Hamid, 2020). Akibat pengurangan aktivitas  pelabuhan  akan  meminimkan  jumlah barang  impor  kiriman  yang  mempeoleh  fasilitas pembebasan  bea  masuk,  juga  meningkatkan biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh  konsumen dalam  rangka  berbelanja  barang  melalui  cara impor.  Pengurangan  aktivitas  pelabuhan  akan sangat  mempengaruhi  kapasitas  impor  dan ekspor  barang  jika  berakibat  pada  barang  yang sifat fleksibel. Maknanya permintaan atas sebuah komoditi  baru  akan  sangat  terpengaruh  tatkala berlaku  transfigurasi  harga  (Rusdi,  &  Suparta, 2016).
Pengaturan  mengenai force  majeure di Indonesia,  diatur  pada  Keputusan  Presiden Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non-Alam  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  bencana nasional,  namun  hal  ini  tidak  serta  debitor  dapat menunda atau membatalkan perjanjian (Pangestu, 2020) Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  mengakibatkan terhambatnya  proses  pengiriman  barang  dari produsen  ke  konsumen  ini  dapat  dikategorikan sebagai Force Majeure dalam kontrak bisnis jual beli.  Hal  ini  merupakan  unsur  yang  ada  dalam
Force  Majeure yaitu  tidak  dipenuhi  prestasi karena  terjadi  peristiwa  yang  menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Pratiwi, 2020).
Suatu  keadaan force  majeure terjadi apabila  pelaksanaan  tidak  dimungkinkan  secara hukum  dan  bukan  semata-mata  karena    adanya kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajiban.  Jadi disini tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian  bukan  karena  adanya  kesulitan ekonomis  bahkan  ketidak  mungkinan  secara ekonomi.  Sehingga  disini  perlunya  untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan  asas rebus  sic  stantibus sebagai alasan  untuk  mengakhiri  atau  menangguhkan perjanjian  internasional  secara  implisit rebus  sic stantibus dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu hambatan  bagi  masing  masing  pihak  yang  telah sepakat untuk tunduk dan melaksanakan kontrak yang disepahaminya tersebut.
Di  negara  Tiongkok  COVID-19  tidak dikategorikan  sebagai force  maejure karena mayoritas  kontrak-kontrak  perdangan  antara Tiongkok  dengan  pihak  internasional  telah  diatur oleh  hukum  Inggris  yang  hanya  memungkinkan pihak-pihak  yang  mengklaim force  maejure jika dokumen tersebut mencakup klausul yang sangat spesifik  (Amalia,  2020).  Klausul force  maejure dalam  kontrak  hukum  Inggris  biasanya  sangat panjang  dan  terperinci  dan  menguraikan  dengan tepat peristiwa mana yang dapat digunakan untuk memicu force  maejure .  Seringnya  mereka  akan
secara  khusus  merujuk  pada  epidemi,  termasuk virus  corona.  Perrott  menjelaskan  pihak  yang mengklaim force  maejure harus  membuktikan bahwa  kemampuan  mereka  untuk  memenuhi kontrak telah dirusak atau mustahil dijalakan virus corona  (Amalia,  2020).  Akibatnya  apabila  dalam perjanjian tidak mengatur mengenai klausul force maejure maka  keterlambatan  akibat  adanya pembatasan  pengiriman  barang  ekspor-impor tidak dapat dikategorikan sebagai force maejure.
Namun  pada bill  of  lading antara  Wusi Maoyuanji  dengan  PT  Hanil  Indonesia  tidak mengatur  menganai  klausul force  maejure dan tercantum  klausul  yang  berbunyi: “This  Bill  of Lading  is  govermed  by  the  laws  of  the  People’s Republic of China. Any claims and disputesarising under or in connection with this Bill of Lading shall be  determined  by  Shanghai  Maritim  Court  or Qingdao  Martitime  Court  at  the  exclusion  of  the Court of any other country.”
Maka  dalam  hal  ini  membuat  PT  Hanil Indonesia  membayar  biaya  denda  atas keterlambatan  pengiriman  barang  dikarenakan adanya demurrage  storage  overtime yang diakibatkan lockdown Shanghai  dalam  kondisi darurat  COVID-19.    Maka  denda  yang  harus dibayarkan sebesar Rp. 17.768.500.

## D. SIMPULAN
Direktorat  jenderal  perhubungan  laut mengeluarkan  Surat  edaran  Nomor  13  Tahun 2022 tentang Pembatasan Penumpang  di Kapal, Angkutan  Logistik  dan  Pelayanan  Pelabuhan
Selama  Masa  Darurat  Penganggulangan Bencana  COVID-19.  Hal  ini  menghambat kegiatan  ekspor-impor  dan  penumpukan  barang impor  di  terminal  peti  kemas  semarang,  hal  ini membuat perusahaan akan dikenai denda sesuai berapa hari waktu penumpukan.
Dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  penetapan  bencana  non- alam  penyebaran  corona  virus  disease  2019 (COVID-19)  sebagai  bencana  nasional.  Dengan ditetapkannya  COVID-19  sebagai  bencana nasional maka dapat dikategorikan sebagai force majuere hal ini dapat membebaskan  debitur  dari kewajiban membayar denda, ganti rugi.
Sedangkan di negara tiongkok belum ada pengaturan  mengenai  COVID-19  sebagai force meaju re, namun kontrak perdangangan Tiongkok dengan  pihak  internasional  telah  diatur  oleh hukum  inggris  yang  hanya  memungkinkan  pihak yang  mengeklaim force  meajure jika  dokumen tersebut  mencakup  klausul  yang  sangat  spesifik. Akibatnya  apabila  dalam  perjanjian  tidak mengatur  mengenai  klausul force  majuere maka keterlambatan  akibat  adanya  pembatasan pengiriman  barang  ekspor-impor  tidak  dapat dikategorikan  sebagai force  majeure .  Hal  ini didukung  dengan  bill  of  lading  antara  Wuxi Maoyuanji  dengan  PT  Hanil  Indonesia  tidak mengatur  mengenai  klausul force  meajure dan tercantum  klausula  yang  berbunyi “This  Bill  of Lading  is  govermed  by  the  laws  of  the  Peoples Republic of China. Any claims and disputesarising under or in connection with this Bill of Lading shall
be  determined  by  Shanghai  Maritim  Court  or Qingdao  Martitime  Court  at  the  exclusion  of  the Court of any other country”.
Oleh  karena  itu,  PT  Hanil  Indonesia diwajibkan  membayar  biaya  denda  sebesar  Rp. 17.768.500  karena  adanya  keterlambatan pengiriman barang dikarenakan adanya demurrage  storage  overtime yang  diakibatkan lockdown di Shanghai akibat COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Aminah.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  COVID-19 Pada  Pelaksanaan  Perjanjian. Diponegoro Private Law Review , Vol.7, (No.1),pp.650– 656.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ dplr/article/view/8172
Anantyo,  Sendy.,  Susetyo,  Herman.,  &, Budiharto.  (2012).  Pengangkutan  Laut.
Diponegoro  Law  Review ,  Vol.1,  (No.4),
p.2.http://ejournal-s1.undip.ac.id/index. php/dlr
Badriyah,  Siti  M.  (2012).  Pemuliaan  (Breeding) Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam
Perjanjian Leasing Di Indonesia.
Yustisia ,Vol.1,(No.2),pp.47–62.https:// doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10624
Fahri.,  Jalil,  Abdul.,  &  Kasnelly,  Sri.  (2019). Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah  Pandemi  (COVID-19).  Al  Mizan:
Jurnal  Ekonomi  Syariah ,  Vol.2,  (No.2),
pp45-60.http://www.ejournal.an-nadwah. ac.id/index.php/almizan/article/view/142
Fauziyyah,  Nurul.,  &  Ersyafdi,  Ilham  Ramadhan.
(2021).  Dampak  COVID-19  Pada  Pasar Saham  Di  Berbagai  Neagara. Forum Ekonomi ,Vol.23,(No.1),pp.56–66. https:// doi.org/10.30872/jfor.v23i1.8573
Kunarso.,  &  Sumaryanto,  A  Djoko.  (2020).
Eksistensi  Perjanjian  Ditengah  Pandemi COVID-19. Batulis  (Civil  Law  Review) ,
Vol.1,(No.1),pp.33–46.  https://doi.org/10. 47268/ballrev.v1i1.423
Liu, Xupeng., Ornelas, Emmanuel., & Shi, Huimin.
(2022). The trade impact of the COVID-19 pandemic. The  World  Economy ,  No.
1771,pp.1-38.https://doi.org/10.1111/
twec.13279
Mardiana,  V.  (2020).  Krisis  Doklam  Dan Kepentingan  Nasional  India. Review  Of International  Relations ,  Vol.2,  (No.2), pp.91–102.  https://doi.org/10.24252/rir.v2i 2.17966
Parulian,  Richard  Theo.,  Mintarja,  Kathleen.,  &,
Alexander,  Stella  Claresta.  (2020). Polemik Pembatasan dan Larangan Ekspor Global  di  Masa  Pandemi  COVID-19. SentriS , Vol.1, (No.2), p.145
https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4308.1 37-158
Pranata, I. (2022). Pengaruh Pandemi COVID-19
Pada  Pelaksanaan  Perjanjian. Jurnal Dialektika ,Vol.4,(No.1),pp.79–90. http://doi.org/10.46484/db.v2i2.271
Pratiwi,  Wiwin  B.  (2020).  Perlindungan  Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual
Beli  Di  Masa  Pandemi  COVID-19. Lex Jurnalica , Vol.17, (No.2),
p.159 https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Le
x/article/download/3363/2808
Putera,  I.Gst  Ngr.  Purnama.  (2017).  Pelarangan
Import  Drama  Republik  Korea  Oleh Republik Rakyat Tiongkok Dalam Perspektif National Interest Dan Hubungan Internasional. Jurnal  Komunikasi  Hukum , Vol.3, (No.2), pp. 33–39.
https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2. 11822
Purwanto, Agus., Fahlevi, Mochammad., Zuniawan,  Akhyar.,  Kusuma,  Rahardhian Dimas  Puja.,  Supriatna,  Heri  &  Maryani,
Edna.  (2020).  The  COVID-19  Pandemic Impact  On  Industries  Performance:  An
Explorative Study Of Indonesian Companies. Journal  of  Critical  Review ,
Vol.7,(No.15),pp.1965–1972.DOI: 10.
31838/jcr.07.15.265 , (No.2),p.1.https://doi.or
g/10.1234/jeb17.v1i02.916
Rori,  Jenorika  Christy.,Sompotan,  Hendrik  B.,  &
Sinaga,  Thor  Bangsaradja.  (2020).  Aspek
Hukum  Perjanjian  Internasional  Dalam Ekspor  Impor  Barang. Lex  Et  Societatis , Vol.8,(No.4),pp.65-66. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/le xetsocietatis/article/download/30911/29680 Rusdi,  Muhammad  David.,  &  Suparta,  Made.
(2016).  Analisa  Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi  Permintaan  Daging  Sapi Di  Kota  Surabaya. Jurnal  Ekonomi  &
Bisnis ,Vol.1,(No.2),p.285.
https://doi.org/10.1234/jeb17.v1i02.916 Sudarsono,  Budyanto  Putro.,  Jonni,  Mahroza.,  & DW, Surryanto. (2018). Diplomasi
Pertahanan  Indonesia  Dalam  Mencapai Kepentingan  Nasional. Jurnal  Pertahanan Dan  Bela  Negara ,Vol.8,(No.3),pp.83-102.
http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441
Singhal,  T.  (2020).  A  Review  of  Coronavirus Disease-2019  (COVID-19).  The  Indian Journal  of  Pediatrics ,  Vol.87,  (No.1),
pp.281–286.Doi: 10.1007/s12098-020- 03263-6
Yunus,  Nur  R.  (2020).    Kebijakan  COVID-19,
Bebaskan  Narapidana  Dan  Pidanakan Pelanggar  PSBB. ADALAH, Vol.4, (No.1),pp.102–20. https://doi.org/10.154 08/adalah.v4i1.15262

## BUKU
Dunkley,  G.  (2004). Free  Trade  :  Myth,  Reality, and  Alternatives .  New  York:  Palgrave Macmillan.
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metode Penelitian  Hukum .  Depok:  Raja  Grafindo Persada.

## SUMBER ONLINE
Amalia,  Happy  A.  (2020).  Tiongkok  Keluarkan Sertifikat  Force  Maejure  Untuk  Lindungi Bisnis.  Retrieved  from  https://investor.id/ international/206255/tiongkok-keluarkan-
sertifikat-force-majeure-untuk-lindungi- bisnis
BUMN.  (2021).    Pandemi  COVID-19,  Pelindo  IV
Beri Stimulus Pengguna Jasa Yanwardhana, E. (2020), Duh! Kontainer Langka,
Biaya Ekspor Makin Mahal. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/ news/20201228194025-4-212071/duh- kontainer-langka-biaya-ekspor-makin- mahal
Hidayat, Ali Akhmad N. (2020a). Indonesia Resmi Resesi,  Ekonomi  Minus  3,49  di  Kuartal  III 2020.  Retrieved  from  https://bisnis. tempo.co/read/1402495/indonesia-resmi- resesi-ekonomi-minus-349-di-kuartal-iii-
2020
Lestari,  R.  (2021).  Pelabuhan  Tersibuk  Ketiga
Dunia ini Ditutup Akibat Satu Kasus Covid- 19. Retrieved from
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210812/
620/1428980/pelabuhan-tersibuk-ketiga- dunia-ini-ditutup-akibat-satu-kasus-covid- 19
Limenta, M. (2020). Rising export protectionism in time  of  global  isolation.  Retrieved  from https://www.thejakartapost.com/academia/ 2020/04/28/rising-export-protectionism-in- time-of-global-isolation.html
Pangestu,  Muhammad  T.  (2020).  Covid-19 sebagai  Alasan  Force  Majeure  dalam Perjanjian  dan  Impkikasinya  terhadap Perjanjian.
Retrieved
from https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-
19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam- perjanjian-dan-implikasinya-terhadap- perjanjian/
Rizal, Juwahir G.(2020). Pandemi Covid-19, Apa
saja Dampak pada Sektor
Ketenagakerjaan  Indonesia?.  Retrieved from  https://www.kompas.com/tren/read/ 2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19- apa-saja-dampak-pada-sektor- ketenagakerjaan-indonesia-?page=all Sorongan, Tommy P. (2022). Shanghai Lockdown Gegara  Covid,  Ekonomi  Global  Waspada. Retrieved from https://www.cnbc indonesia.com/news/20220330082453-4- 327106/shanghai-lockdown-gegara- COVID-ekonomi-global-waspada
Tim  Indonesia  Shipping  Gazette.  (2022).  China Laporkan  Kasus  Baru  COVID  di Pelabuhan,  Palayaran  Cemas.  Retrieved from https://indoshippinggazette.com/ 2022/china-laporkan-kasus-baru-covid-di- pelabuhan-pelayaran-cemas/
Hamid.  (2020).  Pertama  di  Indonesia,  TPKS Terapkan  Join  Inspection  Tekan  Waktu
Dwelling
Time. Retrieved from https://www.majalahdermaga.co.id/post/20 08/pertama_di_indonesia__tpks_terapkan_ join_inspection_tekan_waktu_dwelling_tim e
Hepburn,  Jonathan.,  Laborde,  David.,  Parent, Marie., & Smaller, Carin. (2020). COVID-19 and  Food  Export  Restrictions:  Comparing today's  situation  to  the  2007/08  price
spikes. Retrieved  from  https://www.jstor. org/stable/resrep26562
Hidayat,  Ali  Akhmad  N.  (2020b).  Kelangkaan Kontainer  Picu  biaya  Logistik  Naik  Hingga
3 Kali Lipat. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1412781/kelan
gkaan-kontainer-picu-biaya-logistik-naik- hingga-3-kali-lipat
World  Custom  Organization .  (2020). Joint
WCO/WHO  HS  Classification  List  for COVID-19  Medical  Supplies .  Retrieved from www.wcoomd.org
Zuraya,  N.  (2020).  Pelindo  II:  Pandemi Berdampak  ke  Aktivitas  Pelabuhan. Retrieved  from  https://www.republika. co.id/berita/qdytss383/pelindo-ii-pandemi- berdampak-ke-aktivitas-pelabuhan

## KARYA ILMIAH
Ahmad,  Radityo  W.  (2021).  Pentingnya Pengaturan  muatan  secara  cepat  dan sistematis  berdasarkan  prinsip-prinsip pemuatan  di  atas  kapal  KM.  Spil  Hapsri. Retrieved  from  https://library.poltekpel- sby.ac.id/apps/uploaded_files/temporary/Di gitalCollection/MzI4OGFiNDVkYmQ2NWQ 5ODcwN2UzODg2OWQ3OThiNWQzMzljNj E2Mg==.pdf