## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlisis TerhAdAp sAnksi eTik BAgi hAkim YAng melAnggAr kode eTik hAkim
AnAlysis of EthicAl sAnctions for JudgEs ViolAting thE JudiciAl codE of Ethics
djumardin Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: drdjumardin@gmail.com

## salim hs
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: salimhs@unram.ac.id

## eduardus Bayo sili
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: eduardusbayosilli@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi yang diatur dalam kode etik hakim,   (2) jenis-jenis sanksi yang diatur dalam  kode etik hakim, (3) faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan (4) penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data  kepustakaan.  dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, menjelaskan substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab,  menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati,  dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam  kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang.  dan sanksi berat.

## Keyword: Kode Etik Hakim, Sanksi, Pelanggaran

## Abstract
the aim of this research is to examine and analyze: (1) the substance regulated in the judicial code of ethics; (2) the types of sanctions outlined in the judicial code of ethics; (3) the factors causing judges to violate the judicial code of ethics; and (4) the application of sanctions for judges who breach the code of ethics. the research method employed is normative legal research. the approaches used include (1) the statutory approach and (2) the case approach. data sources are derived from literature and legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. the data collection technique involves documentary study, and data analysis is conducted using qualitative analysis. the research findings elucidate the substance of the code of ethics and behavioral guidelines for judges outlined in the Joint decision of the chief Justice of the supreme court of the republic of indonesia and the chief of the Judicial commission no. 047/KMA/sKB/iV/2009 02/sKB/P.Ky/iV/2009 concerning the Judicial code of Ethics and Behavioral guidelines for Judges. these include fair, honest, prudent, independent, highly

## 876~894
integrity-minded, responsible, upholding dignity, disciplined, humble, and professional behavior. the types of sanctions stipulated in the judicial code of ethics and behavioral guidelines for judges encompass mild, moderate, and severe sanctions.

## Keywords: Judicial Code of Ethics, Sanctions, Violation

## A. pendAhUlUAn
Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum. Artinya setiap warga Negara, baik warga masyarakat biasa, ASN maupun pejabat harus tunduk yang berlaku di Indonesia dan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum ( equality before the law ). Barang siapa yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan maka yang bersangkutan harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang perdata, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak maupun perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan diminta untuk membayar ganti terhadap orang yang dirugikan. Begitu juga, dalam bidang pidana, maka orang yang melakukan kejahatan, maka ia harus dihukum.
Pada dasarnya penyelesaian dalam setiap perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata dapat diselesaikan dan di antara mereka. Namun, tidak selamanya para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga non litigasi. Apabila hal itu terjadi, maka para pihak dapat mengajukan persoalan yang dihadapi kepada lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan.
Dalam bidang pidana, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana adalah hakim. 1 Begitu juga dalam bidang perdata, maka hakim berperan di dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam memutus perkarahakim tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, hakim wajib menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik hakim.
Kode etik hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/Kma/Skb/IV/2009 02/Skb/P.Ky/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Esensi keputusan bersama ini mengatur perilaku hakim, baik yang dibolehkan maupun yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh hakim. Di samping itu, di dalam Kode Etik Hakim yang disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII yang ditetapkan di Bandung telah diatur tentang substansi kode etik Hakim, yang terdiri atas empat bab dan 12 pasal. Esensi pokok dari kode etik itu adalah memuat tentang kawajiban, larangan dan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Sanksinya terdiri atas teguran, skorsing dan pemberhentian sebagai anggota IKAHI.
Walaupun dalam kode etik telah diatur tentang sanksi, namun cukup banyak hakim melakukan pelanggaran terhadap kode etik Hakim. Berdasarkan data, bahwa Komisi Yudisial ( KY) telah menerima 1.346 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim selama 2021. 2 Sementara itu, Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yang berjumlah 52 hakim. 3 Yang menjadi
1 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2 M. Arief Iskandar, “KY terima 1.346 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim selama 2021”, Antara, https://www.antaranews.com/berita. Akses, tanggal 15 Januari 2022.
3 BBC News, Indonesia, “MA Kenakan Sanksi 52 Hakim Atas Pelanggaran Etik, Mantan Hakim Serukan Tindakan Tegas, ‘Nggak Bisa Sapu Kotor Membersihkan Lapangan Kotor”, https://www.bbc.com/indonesia. Akses, tanggal 15 Januari 2022.
E-ISSN 2775-362X pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab hakim cukup banyak dijatuhi hukuman oleh Majelis Kehormatan Hakim. Asumsi sementara, yang menjadi penyebab dijatuhi sanksi administratif adalah karena mereka tidak memerhatikan substansi kode etik hakim, yang mengharuskan mereka berprilaku yang baik, jujur, dan lain-lain.
Berdasarkan asumsi di atas, maka sangat layak untuk mengkaji dan menganalisis substansi kode etik hakim dan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim kepada hakim yang melanggar kode etik.

## B. meTode peneliTiAn
Penelitian ini merupakan dari penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma yang tercantum dalam kode etik hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus. 4 Sumber data digunakan di dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum normatif, data kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya adalah analisis kualitatif.

## C. hAsil peneliTiAn dAn pemBAhAsAn

## 1. substansi yang diatur dalam kode etik hakim
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya setiap warga negara, baik warga masyarakat, ASN maupun pejabat harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum ( equality before the law ). Barang siapa yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang perdata, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak maupun perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan diminta untuk membayar ganti terhadap orang yang dirugikan. Begitu juga, dalam bidang pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan, maka ia harus dihukum sesuai dengan berat ringan perbuatan yang dilakukannya.
Penyelesaian dalam setiap perkara, baik perkara perdata maupun pidana perdata dapat diselesaikan di antara mereka secara musyawarah atau di luar pengadilan (non litigasi). Namun, tidak selamanya para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi). Apabila hal itu terjadi, maka para pihak dapat mengajukan persoalan yang dihadapinya kepada lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan institusi yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan. Dalam bidang pidana, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana adalah hakim. 5 Begitu juga dalam bidang perdata, maka hakim berperan di dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam memutus perkara hakim tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, hakim wajib menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik profesi hakim.
4        Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.
5 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## 878~894
Kode etik profesi hakim mempunyai peranan yang sangat penting bagi hakim dalam mengadili suatu perkara serta di dalam pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan karena di dalam kode etik itu diatur tentang pedoman berperilaku bagi hakim. Secara konseptual kode etik profesi hakim, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan judge’s professional code of ethics tercantum dalam Kode Etik Profesi Hakim. Konsep tentang kode etik tercantum dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02 / PB/MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah:
“Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedi- nasan sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung republik indonesia dan Ketua Komisi yudisial republik indonesia nomor: 047/KMA/ sKB/iV/2009 - 02/sKB/P.Ky/iV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim”.
Esensi kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam konsep ini adalah panduan. Panduan itu bersifat moral. Panduan itu berlaku bagi hakim di dalam melaksanakan kewenangan; maupun di luar pengadilan.
Ada sepuluh substansi kode etik hakim yang tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. 6
Penerapan perilaku adil dalam kode etik dan perilaku hakim tercantum dalam Pengaturan C.1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesi a Nomor: 02 / PB/MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam pengaturan C,1 telah ditentukan pedoman yang harus diikuti hakim dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan perilaku adil. Pedoman itu dibagi dua macam, yang meliputi:
1.  umum, dan
2.  mendengar kedua belah pihak.
Ada sembilam pedoman perilaku adil yang bersifat umum, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
2.  Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
5. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau
6 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI
047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
6. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
7.  Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
8.  Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata- mata untuk menghukum.
9. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. 7
Kesembilan pedoman itu dapat dipilah menjadi dua macam substansi, yang meliputi kewajiban, dan larangan. Kewajiban dikonsepkan sebagai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Larangan diartikan sebagai hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh seorang hakim. Ada empat larangan yang tercantum di dalam perilaku adil, yang meliputi:
1.  dilarang memberikan kesan pada salah satu pihak pada posisi istimewa;
2.  larangan menunjukkan rasa suka atau tidak suka;
3.  dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak; dan
4. dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi. 8
Posisi istimewa artinya hakim tidak diperkenakan menempatkan salah satu pihak secara khusus, yang berbeda dengan pihak lainnya.
Pada hakekatnya, hakim di dalam melaksanakan tugas dan wewenang haruslah menjadi orang yang jujur. Secara gramatikal, jujur dikonsepkan sebagai:
1.  lurus hati;
2.  tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya);
3.  tidak curang ; 4. tulus; 5. ikhlas.” 9
Pengertian kejujuran tercantum dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kejujuran bermakna:
“dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah ada- lah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. dengan demikian, akan terwujud sik- ap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan”. 10
7 Pengaturan C.1.1. Penerapan Umum Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
8 Pengaturan C.1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudi- sial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit ., hlm. 367.
10   Pengaturan C.2. Berperilaku Jujur  Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komi- si Yudisial RI. Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

## 880~894
Esensi kejujuran adalah keberanian. Keberanian artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi:
1. bahaya,
2.  kesulitan, atau 3.  tidak takut (gentar, kecut). 11
Keberanian itu adalah menyatakan bahwa yang: 1.  benar adalah benar; dan
2.  yang salah adalah salah.
Filosofi kejujuran adalah mendorong:
1.  terbentuknya pribadi yang kuat; dan
2.  membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil.
Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik:
1.  dalam persidangan, maupun
2.  di luar persidangan.
Penerapan prinsip perilaku jujur tercantum Pengaturan C.2. Berperilaku Jujur Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada empat macam penerapan prinsip perilaku jujur dalam Pengaturan C.2, yang meliputi:
1. umum,
2.  pemberian hadiah dan sejenisnya,
3.  terima imbalan dan pengeluaran/ganti rugi, dan
4.  pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan.
Perilaku jujur secara umum tercantum dalam Pengaturan C.2.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada dua indikator itu perilaku jujur secara umum, sebagaimana disajikan berikut ini. 1.  Hakim harus:
a.  berperilaku jujur (fair); dan
b.  menghindari perbuatan yang tercela; atau
c.  yang dapat menimbulkan kesan tercela. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang hakim.
2.  Hakim harus memastikan bahwa:
a. sikap;
b.  tingkah laku; dan
c.  tindakannya, baik:
1)  di dalam; maupun
2) di luar pengadilan,
Hakim selalu menjaga dan meningkatkan:
a.  kepercayaan masyarakat; b.  penegak hukum lain; serta c.  para pihak berperkara, sehingga tercermin:
1) sikap ketidakberpihakan hakim; dan
2) lembaga peradilan ( impartiality ).
Hakim. 11   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., hlm. 108
Lembaga peradilan merupakan institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan menghukum para pelaku tindak pidana, serta memberikan keputusan dalam perkara perdata.
Pemberian hadiah dan sejenisnya dikonsepkan sebagai penyerahan, kenang- kenangan, penghargaan, atau penghormatan kepada seorang. Pemberian ini dilarang, hal ini tercantum dalam Pengaturan C.1.2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada empat indikator dari penerapan perilaku jujur pemberian hadiah dan sejenisnya, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah:
a.  suami atau istri hakim,
b.  orang tua,
c.  anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima:
1) janji,
2) hadiah,
3) hibah,
4) warisan,
5) pemberian,
6) penghargaan;
7) pinjaman; atau
8) fasilitas dari:
a) advokat;
b) penuntut;
c) orang yang sedang diadili;
d) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
e)  pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang:
(1) sedang diadili; atau
(2) kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar ( reasonable ) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
2. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan  Korupsi, baik:
a.   sebelum,
b.  selama, dan
c.  setelah menjabat, serta d.  bersedia diperiksa kekayaannya:
1)  sebelum,
2)  selama, dan
3) setelah menjabat.
Bersedia diperiksa artinya hakim tersebut siap atau sanggup untuk disedliki terhadap asal usul harta kekayaannya.
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik:

## 882~894
1.  norma-norma hukum,
2.  normanorma keagamaan,
3.  kebiasaan-kebiasaan, maupun
4.  kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta
5.  mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. 12
Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang: 1.  berwawasan luas,
2.  mempunyai tenggang rasa yang tinggi,
3.  bersikap hati-hati;
4.  sabar; dan
5. santun.
Ada tiga hal yang diatur dalam penerapan perilaku berperilaku arif dan bijaksana, yang meliputi:
1.  penerapan yang bersifat umum, dan
2.  penerapan pemberian pendapat atau keterangan kepada publik; dan
3.  penerapan pada kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian.
Kesembilan hal itu, dapat dipilah menjadi tiga hal, yang meliputi:
1. kewajiban,
2.  larangan, dan
3. hak,
Ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana secara umum, yang meliputi:
1.  wajib menghindari tindakan tercela;
2. hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan: a.  kecurigaan; atau
b.  sikap keberpihakan.
c. dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh:
1) keluarga; dan
2) pihak ketiga lainnya.
Ada empat larangan yang harus diindahkan oleh hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak:
a. mewakili suatu pihak yang berperkara; atau
b. sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
2. Dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk:
a.   menerima klien; atau
b.  menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
3.  Dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan: a. pribadi,
b.  keluarga, atau
c.  pihak ketiga lainnya.
4.  Dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan:
12 Pengaturan 3 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
E-ISSN 2775-362X
a.  wewenang; dan b.  tugas yudisialnya. Sementara itu, ada dua hak hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi:
a.  para hakim; atau
b. turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
2. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain:
a. menulis,
b.  memberi kuliah,
c.  mengajar, dan
d.  turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan:
a) hukum,
b) sistem hukum,
c) ketatalaksanaan,
d) keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
Bersikap mandiri, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan act independently , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan onafhankelijk zijn dikonsepkan sebagai sikap atau perbuatan dari hakim yang tidak tergantung pada orang lain. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim:
1.  yang tangguh;
2.  berpegang teguh pada prinsip; dan
3.  keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan: a.  moral; dan b. ketentuan  hukum  yang berlaku.
Penerapan sikap mandiri tertuang dalam Pengaturan 4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada tiga perilaku mandiri yang harus harus dilaksanakan oleh hakim, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari:
a. pengaruh;
b. tekanan;
c.  ancaman; atau
d.  bujukan, baik yang bersifat:
1)  langsung; maupun
2) tidak langsung dari pihak manapun.
2.  Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan:
a.  lembaga eksekutif;
b.  lembaga legislatif; serta
c.  kelompok lain yang berpotensi mengancam:
1)  kemandirian (independensi) hakim; dan
2) badan peradilan.
3.  Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

## 884~894
Kepercayaan masyarakat artinya anggapan atau keyakinan masyarakat terhadap badan peradilan. Selama ini masyarakat tidak mempercayai badan peradilan, khususnya hakim yang memeriksa perkara. Namun, tidak semua pencari keadilan puas dengan putusan hakim. Sehingga berlaku adagium:”Keadilan yang setinggi-tingginya terdapat ketidakadilan yang setinggi-tingginya”. Artinya bagi yang menang dalam berperkara, maka ia berpendapat bahwa hakim yang memutuskan perkara adalah sangat adil, sementara bagi yang kalah, berpandangan bahwa hakim tersebut tidak adil. Segala hal diungkapkan, baik karena alasan penyuapan atau nepotisme, dan lain-lain.
Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia dalam rangka menegakan keadilan kepada masyarakat dan hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Secara gramatikal integritas dikonsepkan sebagai kejujuran dan dapat dipercaya. 13 Sementara itu, konsep lain dari integritas tercantum dalam Pengaturan 5.3. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/ IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas bermakna: 1. sikap dan kepribadian yang utuh,
2. berwibawa,
3. jujur, dan
4. tidak tergoyahkan.
Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya:
1.  pribadi yang berani menolak godaan; dan
2.  segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk: a.   menegakkan kebenaran; dan
b.   keadilan; serta
c.  selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
Penerapan berintegritas tinggi diatur dalam Pengaturan 5.1. sampai dengan Pengaturan 5. 3 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Ada tujuh indikator penerapan pedoman bertintegritas tinggi secara umum, sebagaiman disajikan berikut ini.
1. Hakim harus berperilaku tidak tercela. Tidak tercela artinya perbuatan yang tidak dilakukan oleh hakim.
2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena:
a.  hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau
b.  hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
3.  Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan: a.   advokat,
b.  penuntut, dan
c.  pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab dengan advokat, baik:
a. langsung; maupun b. tidak langsung.
13   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit ., hlm. 335.
Advokat tersebut sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
5. Pimpinan pengadilan diperbolehkan:
a.  menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif, dan b. dapat memberikan:
1)  keterangan,
2)  pertimbangan, serta
3)  nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang:
a) sedang disidangkan. atau
b) yang diduga akan diajukan ke pengadilan.
6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
7.  Hakim dilarang melakukan:
a.  tawar-menawar putusan,
b.  memperlambat pemeriksaan perkara,
c.  menunda eksekusi, atau
d.  menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Penerapan kedua dari pedoman berintegritas tinggi adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan conflict of interest , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan belangenconflic t, dikonsepkan sebagai:
“situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan ke- wenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memi- liki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya”. 14
Pedoman perilaku hakim yang harus diterapkan oleh hakim yang berkaitan dengan konflik kepentingan tercantum dalam Pengaturan 5.2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada enam hal yang diatur dalam Pengaturan 5.2, yang meliputi:
1.  hubungan pribadi dan kekeluargaan;
2.  hubungan pekerjaan;
3.  hubungan finansial;
4.  prasangka dan pengetahuan atas fakta hakim;
5.  hubungan dengan pemerintah daerah; dan
6.  tata cara pengunduran diri.
Ada dua larangan bagi hakim dalam penerapan perilaku hakim yang berkaitan dengan hubungan pribadi dan kekeluargaan, sebagaimana disajikan berikut. yang meliputi:
1.  Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan: a.  ketua majelis,
b.  hakim anggota lainnya,
c. penuntut,
d.  advokat, dan
e.  panitera yang menangani perkara tersebut.
2. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan:
a.  pihak yang berperkara,
14   Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, “Pengertian Konflik Kepentingan”,  https://aclc.kpk.go.id. Akses, 18 April 2022.

## 886~894
b.  penuntut, maupun
c.  advokat, yang menangani perkara tersebut. Ada empat larangan bagi hakim yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi:
a. penuntut,
b.  advokat, atau
c.  panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
2.  Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila:
a.   pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan:
1) perkara, atau
2) dengan para pihak yang akan diadili, saat
a)  menjalankan pekerjaan, atau
b)  profesi lain sebelum menjadi hakim.
c. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
d.  Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah:
1) organisasi,
2) kelompok masyarakat, atau
3) partai politik.
Syarat larangan itu adalah apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam: 1) organisasi,
2) kelompok, 3) masyarakat, atau
4) partai politik tersebut.
Secara gramatikal, hubungan finansial merupakan hubungan yang berkaitan dengan keuangan hakim. Ada tiga hal yang diatur dalam pedoman perilaku hakim yang berkaitan dengan hubungan finansial, sebagaimana disajikan berikut ini.
a.  Hakim harus mengetahui:
1)  urusan keuangan pribadinya, maupun
2) beban-beban keuangan lainnya, dan
3) harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
b.  Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar:
1) kepentingan pribadi,
2) anggota keluarga, atau
3) siapapun juga dalam hubungan finansial.
c.  Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial. Keuntungan finansial artinya hakim akan memperoleh manfaat yang berupa uang. Prasangka dan pengetahuan atas fakta hakim artinya hakim mempnyai pendapat dan pengetahuan berkaitan dengan salah satu pihak. Dalam Pengaturan 5.2.4 hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebu:
1.  telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak; atau
2.  mengetahui fakta; atau
3.  bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan
Hakim tidak hanya melaksanakan kewenangannya pada tingkat pusat, namun juga melaksanakan kewenangan pada tingkat daerah, baik pemerintah kabupaten maupun kota. Hubungan antara pemerintah daerah dikonsepkan sebagai ikatan antara hakim dengan pemerintah daerah. Yang dilarang dalam hubungan itu, yaitu hakim menerima: 1. janji,
2. hadiah, 3. hibah, 4. pemberian,
5.  pinjaman, atau
6.  manfaat lainnya.khususnya yang bersifat:
a.  rutin, atau
b. terusmenerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial. 15
Hakim dalam mengadili suatu perkara, tidak hanya perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya, namun ada juga kemungkinan mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan dengan dirinya. Apabila hal itu terjadi, maka hakim yang bersangkutan wajib:
1.  mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengu- rangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap:
a.  lembaga peradilan; atau
b.  persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. 16
2.  wajib meminta pertimbangan Ketua. Permintaan pertimbangan ketua adalah apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban:
a.   mengundurkan diri,
b.  memeriksa, dan c.  mengadili suatu perkara. 17
Mengadili suatu perkara artinya hakim 1. menimbang, dan  2. memutuskan (perkara, sengketa); 3.  menentukan mana yang benar (baik); dan  4. mana yang salah (jahat). 18 Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi:
1.  wewenang dan tugasnya; serta
2. memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut”. 19
Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu: 1.  menegakkan kebenaran dan keadilan,
2.  penuh pengabdian, serta
3.  tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.
Penerapan dari perilaku bertanggungjawab tercantum dalam Pengaturan 6 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI  047/KMA/SKB/ IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada dua hal yang dilarang dalam Pengaturan 6 ini, yang meliputi:
1.  dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan:
15   Pengaturan 5.2.5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/ KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 16   Pengaturan 5.3.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/ KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.. 17   Pengaturan  Pengaturan 5.3.2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 18   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit. hlm. 7.
19   Pengaturan 6 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim..
888~894
a. pribadi, b.  keluarga, atau
c.  pihak lain.
2. dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia. yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.
Harga diri bermakna bahwa:
“Pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang”. 20
Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga:
1.  kehormatan, dan
2.  martabat sebagai aparatur peradilan.
Penerapan prinsip menjunjung tinggi diatur dalam Pengaturan 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/ IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Secara umum, penerapan pedoman perilaku hakim yang berkaitan dengan menjunjung tinggi harga diri adalah hakim harus menjaga:
1.  kewibawaan serta martabat lembaga peradilan; dan
2.  profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Ada tiga kewajiban dalam penerapan dari pedoman berdisplin tinggi, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang- undangan yang harus diketahuinya secara khusus adalah hukum acara, baik: a.  Hukum Acara Perdata,
b.  Hukum Acara Pidana,
c.  Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan lain-lain. Tujuan dari penguasaan itu agar hakim dapat menerapkan hukum:
a.  secara benar, dan
b.  dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
2.  Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara:
a. sederhana,
b.  cepat, dan
c.  biaya ringan.
3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang:
a. sederhana,
b.  cepat, dan
c.  biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.  Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara:
a.  adil, dan
b.  merata, serta
20   Pengaturan 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## c. menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan
Berperilaku rendah hati, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan humble behavior , sedangkan dalam bescheiden zijn dikonsepkan sebagai perbuatan tidak sombong atau tidak angkuh. 21 Sementara itu, dalam Pengaturan 9 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/ IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Rendah hati bermakna:
“Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan”.
Rendah hati akan mendorong terbentuknya 1.  sikap realistis,
2.  mau membuka diri untuk terus belajar,
3.  menghargai pendapat orang lain,
4.  menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa,
5.  mewujudkan kesederhanaan,
6.  penuh rasa syukur, dan
7.  ikhlas di dalam mengemban tugas.
Penerapan pedoman perilaku berperilaku rendah hati tercantum dalam Pengaturan 9.1 sampai dengan Pengaturan 9.2 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman itu, berbunyi: Ada dua hal yang tercantum dalam Pengaturan 9.1. sampai dengan 9.2, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan a. dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan b.  Tuhan Yang Maha Esa.
2.  Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari: a. popularitas, b. pujian, c. penghargaan, dan d. sanjungan dari siapapun juga. Sanjungan atau brainly dikonsepkan sebagai pujian yang diucapkan oleh orang lain kepada hakim. Pengertian professional tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Profesional bermakna:
“suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dip- ilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ket- erampilan dan wawasan luas”.
Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa: 1.  menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
2.  berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja.
Yang pada gilirannya akan tercapai mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien yang tinggi. 22 Penerapan perilaku bersikaf profesional tercantum dalam Pengaruran 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/ KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Penerapan perilaku bersikaf profesional tercantum dalam Pengaruran 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/
21   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit. hlm. 741.
22    Pasal 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/ IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## 890~894
KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengaturan itu, berbunyi:
“Penerapan:
10.1. hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas- tugas peradilan secara baik.
10.2. hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bek- erja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan ad- ministrasi peradilan.
10.3. hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. (* dihapus)
10.4.  hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan”.
Ada empat hal yang tercantum dalam Pengaturan 10, yang meliputi:
1.  peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
2. ketekunan;
3.  tugas utama; dan
4.  pembuatan keputusan.

## 2. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim
Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sanksi diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesi a Nomor: 02 / PB/MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi dibedakan menjadi dibedakan menjadi tiga jenis, yang meliputi:
1.  sanksi ringan; 2.  sanksi sedang; 3.  sanksi berat. 23
Sanksi ringan terdiri dari: 1.  teguran lisan;
2.  teguran tertulis;
3.  pernyataan tidak puas secara tertulis. 24
Sanksi sedang terdiri dari:
1.  penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
2.  penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
3.  penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
4.  hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
5.  mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
6.  pembatalan atau penangguhan promosi. 25
Sanksi berat terdiri dari:
1.  pembebasan dari jabatan;
2.  Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
3. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
23   Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:
02 / PB/MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 24   Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 25   Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
4.  pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
5.  pemberhentian tidak dengan hormat. 26
Ketiga jenis sanksi itu, baik sanksi ringan, sedang maupun berat berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. 27 Sementara itu, sanksi bagi hakim ad hoc terdiri atas:
1.  sanksi ringan berupa teguran tertulis;
2.  sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
3. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim. 28
Sanksi bagi hakim agung yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim terdiri atas:
1.  sanksi ringan berupa teguran tertulis;
2.  sanksi sedang berupa nonpalupaling lama 6 (enam) bulan;
3. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim. 29

## 3. Faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan penerapan sanksinya
Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim cukup banyak. Berdasarkan data pada tahun 2019 (periode 2 Januari sampai dengan Desember 2019), bahwa Komisi Yudisial (KY) telah menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim. Jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Jenis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  Tahun 2019. 30 no. Jenis pelangga- ran Jumlah persentase 1. Hukum Acara 79 61 2. Perilaku Murni 33 25 3. Administrasi 18 14 Total 130 100

## Sumber Data: Data sekunder diolah
Apabila diperhatikan data di atas, maka jenis pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang paling banyak dilakukan oleh hakim adalah pelanggaran terhadap Hukum Acara, yang berjumlah 79 hakim (61%), yang menempati urutan kedua adalah perilaku murni, yang berjumlah 33 hakim (25%), sedangkan jenis pelanggaran yang paling sedikit adalah pelanggaran administrative yang berjumlah 18 orang hakim (14%).
Pelanggaran hukum acara merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam kaitan dengan proses dan penerapan hokum acara. Pelanggaran hukum acara itu adalah: 1.  hakim tidak cermat dalam membuat putusan;
26   Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 27   Pasal 20  ayat (1)  Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 28   Pasal 21  Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/ MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 29   Pasal 22  Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02 / PB/ MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 30   Sukma Violetta, “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim”, https://www.komisiyudisial.go.id. Ak- ses, 12 September 2022.

## 892~894
2.  mengabaikan bukti;
3.  melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan; dan lainnya. 31
Pelanggaran kode etik berperilaku murni, seperti: 1. Berpihak;
2.  berkomunikasi dengan pihak berperkara;
3. suap/gratifikasi;
4.  selingkuh; dan
5.  berkata tidak pantas. 32
Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, adalah:
1.  salah memasukkan saksi;
2.  tidak cermat dalam membuat putusan; dan lainnya.
Sementara itu, Komisi Yudisial telah menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Jenis sanksi itu, disajikan berikut ini.
TABEL 2 Sanksi Bagi Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  Tahun 2019. 33 No. Sanksi Pelanggar Jumlah Persentase 1. Sanksi ringan 91 70 2. Sanksi Sedang 31 24 3. Sanksi Berat 8 6 Total 130 100
Sumber Data: Data sekunder diolah
Jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan oleh KY kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, yang berjumlah 91 orang (70%), sanksi sedang adalah 31 orang (24%), sedangkan yang paling sedikit adalah sanksi berat, yaitu 8 orang hakim (6%). Sanksi ringan berupa:
1.  pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 38 hakim;
2.  teguran lisan untuk 18 hakim; dan
3.  teguran tertulis untuk 35 hakim.
Sanksi sedang, yaitu berupa:
1.  hakim nonpalu selama dua bulan untuk 2 hakim;
2.  hakim nonpalu selama tiga bulan untuk 1 hakim;
3.  hakim nonpalu selama enam bulan untuk 6 hakim;
4.   penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 14 hakim;
5.   penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun terhadap 4 hakim;
6.  penundaan kenaikan gaji berkala selama enam bulan untuk 1 hakim; dan
7. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 3 hakim.
Sementara itu, KY juga telah menjatuhkan sanksi berat kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berjumlah 8 orang hakim. Sanksi beratnya, yaitu berupa:
1.  pemberhentian dengan hak pensiun untuk 2 hakim;
31   Ibid.
32   Ibid.
2.   pemberhentian tidak dengan hormat untuk 4 hakim; dan
3.  hakim nonpalu selama dua tahun untuk 2 hakim.
Walapun Komisi Yudisial (KY) telah menjatuhkan sanksi, baik ringan, sedang maupun berat kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun sanksi itu belum dapat dieksekusi, karena sifat dari putusan KY hanya bersifat usulan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang akan memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari 130 putusan yang dijatuhkan oleh KY, MA hanya menindaklanjuti 10 usulan sanksi hakim. Sementara terhadap 62 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Adapun 6 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. 34

## d. kesimpUlAn
Substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/ SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang. dan sanksi berat.Pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim adalah pelanggaran terhadap Hukum Acara, yang berjumlah 79 hakim (61%), yang menempati urutan kedua adalah perilaku murni, yang berjumlah 33 hakim (25%), sedangkan jenis pelanggaran yang paling sedikit adalah pelanggaran administrative yang berjumlah 18 orang hakim (14%); Sanksi yang dijauhkan bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik adalah sanksi ringan, yang berjumlah 91 orang (70%), sanksi sedang adalah 31 orang (24%), sedangkan yang paling sedikit adalah sanksi berat, yaitu 8 orang hakim (6%).
Perlu diberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial tidak hanya menjatuhkan putusan, namun pelaksanaan putusan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena apa yang diputuskan oleh KY tidak sama dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Hakim harus cermat dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

## dAFTAr pUsTAkA

## Buku
Pendidikan, 1989, Departemen dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka).
Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian hukum , (Jakarta: Kencana).
Moleong, Lexy J, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya).

## Artikel/hasil penelitian/Tesis/disertasi
Djumardin, H., H. Salim HS, dan H Muhaimin” 2018, Analisis Yuridis dan Empiris tentang Perjanjian Jual Beli Berbasis Elektronik: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Hukum Kontrak Berbasis Elektronik”, Lembaga
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 894~894
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram.
Djumardin, H., H. Salim HS, dan H Muhaimin, 2018, “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram. Mataram.
Iskandar, M. Arief, “KY terima 1.346 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim selama 2021”, Antara, https://www.antaranews.com/berita. Akses, tanggal 15 Januari 2022.
Indonesia, BBC News, “MA Kenakan Sanksi 52 Hakim Atas Pelanggaran Etik, Mantan Hakim Serukan Tindakan Tegas, ‘Nggak Bisa Sapu Kotor Membersihkan Lapangan Kotor”, https://www.bbc.com/indonesia. Akses, tanggal 15 Januari 2022.
Samfrudin, Habib Muchlis, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia )”. Tesis, University of Muhammadiyah Malang.
Siringoringo, Dedy, ”Penerapan Kode Etik Profesi Hakim Pada Pengadilan Negeri Surabaya”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, 2019.
Violetta, Sukma, “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim”, https://www. komisiyudisial.go.id. Akses, 12 September 2022.
Wantu, Fence M., ”Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011,

## peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kode Etik Profesi Hakim Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII, Bandung,
2000.
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/ KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02 / PB/MA / IX/2012-02 / PB/P.KY / 09 / 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.