## PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DPR RI DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Oleh: Subardjo
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan E-mail: subardjo_fhuad@yahoo.com

## ABSTRACT
Inquiry  rights is the right of Parliament to conduct an  investigation on the  implemen- tation of a law or government policies relating to the important things, strategically, and im- pacted people's lives, nation, and state that allegedly contrary to the legislation. The rights, in its use is different between Law No. 6 of 1954 and Law No. 27 of 2009, both the implementation and  the  effectiveness  in  controlling  government  policy.This  paper  used  sociological  juridical approach by outlining the legislation related to inquiry rights and analyzing sociological aspect of the use of the inquiry rights by the members of Republic Indonesia Parliament.In conclusion, the inquiry rights of  Parliament members has been used normatively and tend to be political, they  just  want  to  be  safe  by  sheltering  under  the  government  power  to  get  something  or sheltering  on  behalf  of  the  people  to  draw  sympathy,  so  that  in  the  next  election  they  could boost the votes.
Keywords: Inquiry rights, Government policy.

## A. LATAR BELAKANG
Pada  sejarah  lembaga  perwakilan  di  Indonesia  mulai  sejak  tahun  1945 sampai  tahun  2011  sekarang  ini  dapat  dihitung,  berapa  kali  Lembaga  Perwakilan tersebut  mengajukan  hak  menyelidiki  atau  hak  angketnya  untuk  mengontrol  dan mengawasi kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Secara normatif hak angket diatur dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (2), kemudian diperjelas lagi dengan Undang-undang  No  27  Tahun  2009.  Jauh  sebelum  kedua  peraturan  normatif tersebut  lahir  pada  masa  orde  lama,  yaitu  masa  parlementer,  telah  dikeluarkan Undang-Undang  mengenai  hak  angket  yaitu  UU  No  6  Tahun  1954  tentang  Hak Angket.  Meskipun  undang-undang  ini  berasal  dari  zaman  sistem  pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Ta-hun 1950, tetapi sampai sekarang masih digunakan.  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  tanggal  26  Maret  2004 menegaskan,  UU  Nomor  6  Tahun  1954  itu  masih  berlaku  berdasarkan  ketentuan Pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD  1945.  tidak  ada  keragu-an  apa  pun  bagi  DPR menggunakan  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  1954  itu  untuk melaksanakan  hak  angket  DPR.  Kedua  peraturan  normatif  tersebut  memiliki  cara dan syarat yang berbeda dalam mekanisme pengajuan hak angket ter-sebut.
Faktor  atau  alasan  mengapa  hak  angket  tersebut  diajukan,  menjadi penyebab  utama  perbedaan  dari  kedua  mekanisme  tersebut.  Adapun  mekanisme pengajuan hak angket yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket adalah sebagai berikut:
1. Usul  untuk  mengadakan  angket  dimajukan  dengan  tertulis  oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Putusan  untuk  mengadakan  angket  diambil  dalam  suatu  rapat  terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.
3. Putusan selengkapnya, termaksud diumumkan dengan resmi dalam Beri- ta  Negara,  sesuai  dengan  risalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang bersang-kutan
4. Semenjak pengumuman tersebut, semua warga negara Republik Indone- sia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wila- yah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Pani- tia Angket, dan wa-jib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya.
5. Saksi-saksi  dan  ahli-ahli  datang  kepada  Panitia  Angket,  baik  dengan suka-rela  atas  panggilan  tertulis  maupun  karena  dipanggil  dengan perantaraan juru sita.
6. Jurusita pada Pengadilan Negeri menjalankan panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli atas perintah Panitia Angket langsung atau atas perintah jaksa berhubung dengan permintaan Panitia Angket.
7. Panggilan  saksi-saksi  atau  ahli-ahli  disainpaikan  kepada  orangnya sendiri  atau  di  tempat  tinggalnya,  sekurang-kurangnya  tujuh  hari sebelum hari pemeriksaan.
8. Catatan  tertulis  dari  keterangan-keterangan  atau  berita-berita  yang  di- berikan oleh saksi atau ahli dibacakan kepada mereka atau diberikan ke- padanya  untuk  dibacanya  dan  sesudahnya  ditanda  tangani  oieh  saksi atau  ahli  yang  bersang-kutan.  Dalam  hal  saksi  atau  ahli itu  tidak  dapat menulis maka catatan tersebut dibubuhi cap jempol.
9. Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup.
10. Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-ketera- ngan  yang  diperoleh  dalam  pemeriksaan,  sampai  ada  keputusan  lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diada-kan khusus untuk itu.
11. Apabila  Panitia  Angket  menganggap  perlu  untuk  mendengar  orang- orang,  yang  berdiam  di  luar  negeri,  sebagai  saksi  atau  ahli,  maka pertanyaan-per-tanyaan  yang  diinginkan  penjawabannya  dapat diberitahukan dengan ter-tulis oleh Panitia Angket kepada Menteri yang bersangkutan yang mem-bantu  dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan  perantaraan  Per-wakilan  Indonesia  di  luar  negeri,  dan  apabila pertanyaan-pertanyaan  itu  mengenai  soal  luar  negeri  kepada  Menteri Luar  Negeri  yang  membantu  di-penuhinya  pertanyaan-pertanyaan  itu dengan  perantaraan  Perwakilan  Luar  Negeri.  Apabila  pertanyaan- pertanyaan yang diberitahukan itu ha-rus dijawab oleh pegawai-pegawai
atau  anggota-anggota  tentara  dari  segala  pangkat  dan  menteri  yang bersangkutan  berpendapat,  bahwa  ke-pentingan  Negara  tidak mengijinkan penjawabannya, maka hal ini di-beritahukan kepada Panitia Angket. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 20 ayat 4.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut, maka segala ketera- ngan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan se- bagai  bukti  dalam  peradilan  terhadap  saksi  atau  ahli  itu  sendiri  yang memberikan ketera-ngan atau terhadap orang lain.
13. Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang  atau  pembubaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  mem- bentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain.
14. Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun anggaran; jumlah itu dicantumkan dalam mata angga- ran belanja Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan  mekanisme  pengajuan  Hak  Angket  pada  masa  sekarang  atau masa UU no 27 tahun 2009 yaitu:
1. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang ang- gota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan  hak  angket  disertai  dengan  dokumen  yang  memuat sekurang-kurangnya:
a. Materi  kebijakan  dan/atau  pelaksanaan  undang-undang  yang  akan di-selidiki; dan
b. Alasan penyelidikan.
3. Usul menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna  DPR  yang  dihadiri  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per-dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
4. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket.
5. Dalam  hal  DPR  menerima  usul  hak  angket  DPR  membentuk  panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan.
6. DPR, dalam hal DPR menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
7. Panitia  angket  dalam  melakukan  penyelidikan,  selain  meminta  ketera- ngan dari Pemerintah, dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
8. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  panitia  angket  dapat  memanggil  warga negara  Indonesia  dan/atau  orang  asing  yang  bertempat  tinggal  di Indone-sia untuk memberikan keterangan.
9. Warga  negara  Indonesia  dan/atau  orang  asing  wajib  memenuhi panggilan panitia angket.
10. Dalam  hal  warga  negara  Indonesia  dan/atau  orang  asing  sebagaimana di-maksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga)  kali  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah,  panitia  angket  dapat
memanggil  secara  paksa  dengan  bantuan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia se-suai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Panitia  angket  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  rapat paripurna  DPR  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  dibentuknya panitia  angket.  Rapat  paripurna  DPR  mengambil  keputusan  terhadap laporan panitia angket.
12. Apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu un- dang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan per-undang-undangan,  DPR  dapat  menggunakan  hak  menyatakan pendapat.
13. Apabila  rapat  paripurna  DPR  memutuskan  bahwa  pelaksanaan  suatu un-dang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peratu-ran perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan rnateri angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
14. Keputusan DPR harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan pu- tusan  diambil  dengan  persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah anggota DPR yang hadir.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.
Dari  uraian  di  atas,  maka  muncul  pertanyaan  bagaimanakah  implementasi dan efektivitas hak angket dalam mengontrol kebijakan pemerintah?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Hak Angket Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah.
Sebagi salah satu contoh setelah bergulirnya UU tentang Hak angket tersebut pada  masa  orde  lama  telah  diajukan  hak  angket.  Pada  sejarah  ketatanegaraan Indone-sia,  hak  angket  digunakan  kali  pertama  pada  1950-an.  Berawal  dari  usul resolusi  RM  Margono  Djojohadikusumo  agar  DPR  mengadakan  angket  atas  usaha pemerintah  memperoleh  dan  cara  mempergunakan  devisa.  Maka  kemudian dibentuklah  Panitia  Angket  beranggotakan  13  orang,  diketuai  Margono,  yang tugasnya  menyelidiki  un-tung  rugi  mempertahankan devi-sen-regime berdasar Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan-peruba-hannya.
Panitia  Angket  pada  masa  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo-I  (30  Juli  1953-12 Agus-tus  1955)  ini  mula-mula  diberi  waktu  enam  bulan,  tetapi  kemudian diperpanjang  dua  kali  dan  menyelesaikan  tugasnya  pada  Maret  1956  pada  masa Kabinet  Burhanuddin  Harahap  (12  Agustus  1955-24  Maret  1956).  Sayang,  hasil
kerja tim bersamaan deng-an terbentuknya kabinet hasil Pemilu 1955 (Kabinet AH Sastroamidjojo-II) itu nasib-nya tidak jelas.
Berbeda  ketika masa  orde  baru,  hak  angket  menjadi  tak  berdaya  melawan kekuasaan yang otoriter. Meskipun pada masa Orde Baru, parlemen praktis dikuasai Golkar sebagai fraksi penopang pemerintah, usul penggunaan hak angket sempat lo- los masuk dalam sidang pleno DPR 7 Juli 1980. Sebanyak 20 anggota DPR (14 dari FPDI dan 6 dari FPP) menan-datangani usul penggunaan hak angket yang kemudian diserahkan  R  Santoso  Danuseputro  (FPDI)  dan  HM  Syarkawie  Basri  (FPP)  kepada Ketua DPR kala itu, Daryatmo, pada 5 Juli ( www.wikipedia.org akses 20-02-2011). Para  pengusul  angket  tidak  puas  atas  jawaban  Presiden  Soeharto menyangkut  kasus  H  Thahir  dan  Pertamina  yang  disampaikan  Mensesneg Sudharmono  dalam  si-dang  pleno  DPR  21  Juli  1980,  menanggapi  interpelasi  atau hak  bertanya  yang  uniknya  dilakukan  tujuh  anggota  FKP  sendiri.  Usul  angket tentang  Pertamina  tersebut  dican-tumkan  rencana  pembentukan  Panitia  Angket yang terdiri atas 14 orang dengan 24 anggota pengganti, plus sejumlah tenaga ahli yang  khusus  dipekerjakan  untuk  itu,  dengan  anggaran  waktu  itu  sebesar  Rp  108 juta.  Panitia  angket  diprogramkan  bekerja  selama  satu  tahun,  dan  setiap  bulan bersidang  sedikitnya  empat  kali  dan  sebanyaknya  delapan  kali.  Jadi  dalam  satu tahun mereka bersidang hingga sekitar 75 kali.
Reaksi  keras  pun  muncul,  terutama  dari  kalangan  anggota  FKP  dan  Fraksi ABRI  yang  menyoal  perlunya  menggunakan  hak  angket.  Nasib  selanjutnya  pun sangat jelas: hak angket ditolak. Angket mentok di sidang pleno DPR. Setelah itu, hak ini  nya-ris  tak  pernah  terdengar  lagi  gaungnya  hingga  rezim  Orde  Baru  tumbang pada 1998.
Kerajaan Soeharto runtuh pada tahun 1998, maka mulai ada pergerakan di parlemen. Mulai mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone- sia  hingga  hak-hak  parlemen  yang  selama  32  tahun  terpasung  mulai  berdunyut kem-bali.  Pasca  reformasi,  penggunaan  hak  angket  kembali  digulirkan.  Itu  terjadi ketika  DPR  mencium  keterlibatan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dalam penyalahgunaan  uang  Yayasan  Dana  Kese-jahteraan  (Yanatera)  Bulog.  Hak  angket digunakan  untuk  menyelidiki  penyelewengan  dana  Bulog  serta  bantuan  dana  dari Sultan  Brunei  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Bulog-gate  dan  Bruneigate (Anton Pranoto, 2010: 8).
Tidak seperti sebelumnya, hak angket yang dipicu keluarnya memorandum Gus  Dur  untuk  membubarkan  parlemen  itu  berujung  pada impeachment presiden. Pada periode pertama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hak angket pernah dicoba digulirkan atas sejumlah kasus, di antaranya menyangkut ke- naikan harga BBM yang mengundang reaksi maliasiswa, masalah impor beras 2006, penyelenggaraan ibadah haji 2008, dan ruwetnya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009. Namun, usaha tersebut hanya menghasilkan keputusan normatif.
Ketua DPR HR Agung Laksono ketika pidato di depan Sidang Paripurna Pem- bukaan  Masa  Persidangan  I  Tahun  Sidang  2009-2010,  pertengahan  Agustus  lalu mengaku bahwa DPR masih terus berusaha untuk menuntaskan beberapa hak DPR
yang  sedang  dalam  proses.  Beberapa  di  antaranya  menuntaskan  hak  angket  me- nyangkut  penyelenggaraan  ibadah  haji  1429H/2008,  hak  angket  DPT,  dan  hak angket  menyangkut  kebijakan  Pemerintah  menaikkan  harga  BBM.  Tapi  belum  lagi itu  ditun-taskan,  kini  menggelinding  usulan  penggunaan  hak  angket  soal  dana talangan  Bank  Century  Rp  6,7  triliun  menjadi  buah  bibir  dari  berbagai  kalangan politikus di DPR.
Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, hak angket nampak hanya menjadi se- buah keputusan normatif tanpa ada solusi yang dapat diberikan. Padahal peraturan Tata Tertib DPR menegaskan, hak angket digunakan untuk menyelidiki  “kebijakan pe-merintah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan berma-syarakat  dan  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan”.
Sehubungan dengan skandal Bank Century, kebijakan pemerintah “menyela- matkan” Bank Century dengan sendirinya dapat menjadi objek Hak Angket DPR ka- rena berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi kebija- kan  itu  juga  berkaitan  dengan  keuangan  negara.  Namun,  apakah  kebijakan  itu benar-benar bertentangan dengan UU sebagaimana dugaan DPR, inilah yang harus “dibukti-kan”  melalui  penggunaan  hak  angket  itu.  Carut-marut  pengucuran  dana talangan  Bank  Century  yang  menyeret  keter-libatan  beberapa  pejabat  negara, seperti  guber-nur  BI  dan  Menkeu,  mendorong  sejumlah  anggota  Dewan menggulirkan hak angket untuk mengurai benang kusut tersebut. Penting bagi DPR menggali keterangan ahli dan semua pihak terkait dengan aliran dana dan masalah lainnya  yang  terkait  dengan  “penyelamatan”  Bank  Century.  Harapannya  dengan penggunaan  hak  angket  muncul  konklusi  yang  lebih  objektif,  bukan  asal  kritis. Sebab, orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi.  Keingintahuan DPR bukan sebatas  mendengar  apologi  pemerintah,  melainkan  menguak  lebih  jauh  ada  apa sebenarnya di balik kebijakan pe-merintah terhadap pengawasan bank-bank selama ini.
Hasil  audit  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menyangkut  Bank Century dapat digunakan (atau tidak digunakan) oleh panitia angket DPR. Nantinya, DPR da-pat saja berpendapat lain dengan BPK. Dengan kata lain, bila hasil audit BPK berke-simpulan  aliran  dana  pemerintah  ke  Bank  Century  sudah  sesuai  dengan prosedur,  kesimpulan  itu  dapat  dikesampingkan  oleh  DPR.  Apalagi  Wapres Boediono memiliki peran terkait pencairan dana Rp 6,7 triliun saat dirinya menjadi Gubernur  BI.  Pada  titik  inilah  kehadiran  Panitia  Hak  Angket  DPR  untuk  menguak persoalan seputar penyelamatan Bank Century menjadi amat penting dilakukan.
Persoalan Bank Century menjadi semakin menarik sejak 138 anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  secara  resmi  menyerahkan  usulan  hak  angket  kepada pim-pinan  DPR  (12/11/2009).  Jumlah  anggota  yang  menandatangani  usulan tersebut di-kabarkan terus ber-tambah.
Wapres Boediono, yang namanya terseret dalam kasus ini, pernah menyata- kan  bahwa  penggunaan  angket  adalah  hal  yang  wajar  dalam  sistem  demokrasi (13/11/2009). Maka banyak pihak berharap Hak Angket DPR untuk kasus Century
berhasil dilaksanakan, tidak kempis di tengah jalan seperti penggunaan hak angket pada  masa  sebelumnya.  Modal  kejujuran  dan  kesungguhan  perlu  untuk  dipegang oleh DPR selaku pemilik Hak Angket.
2. Efektifitas Hak Angket DPR dalam mengawasi kebijakan Pemerintah
Hak  angket  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional  Dewan  Perwakilan Rak-yat  (DPR).  Namun,  dalam  praktiknya  upaya  penggunaan  hak  angket  hanya menjadi mission  impossible .  Buktinya,  sejak  digulirkan  pertama  kali  pada  tahun 1950an  sam-pai  sekarang  Hak  angket  tidak  menemukan  titik  muara  seperti  apa yang telah termak-tub dalam UU No 6 tahun 1954 tentang Hak Angket maupun UU No 27 Tahun 2009. Hak angket seperti hanya merupakan pelengkap dari parlemen dan  mungkin  saja  hanya  merupakan  permainan  politik  dari  partai-partai  yang menduduki kursi wakil rakyat tersebut.
Mengapa begitu sulit menggunakan hak angket? Sebetulnya, sebagaimana di- nyatakan  pada  bagian  awal,  hak  angket  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional DPR. Pasal 20A UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan penga-wasan.  Untuk  melaksanakan  fungsi  tersebut,  DPR  mempunyai  hak interpelasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan  pendapat.  Bahkan,  demi  mendukung hak konstitusional itu, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
Kandasnya beberapa kali upaya usulan menggunakan hak angket membukti- kan bahwa DPR gagal memaknai arti penting hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Bagaimanapun, hak angket adalah salah satu alat yang mesti digunakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Apalagi kalau kebijakan pemerintah mem- berikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan hak itu menjadi sebuah keniscayaan ka-lau kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan per- aturan perundang-undangan.
Kalau  kegagalan  itu  diletakkan  dalam  sistem  pemerintahan,  praktik  sistem presidential Indonesia  sedang  berada  dalam  jebakan  parlementer.  Maksudnya, mayo-ritas  kekuatan  politik  di  DPR  lebih  berperan  sebagai  pendukung  kebijakan pemerin-tah  ketimbang  menjadi  mitra  kritis.  Setidaknya,  kegagalan  usulan  hak angket  sebe-lum-sebelumnya  memperkuat  anggapan  yang  berkembang  selama  ini bahwa  DPR  sulit  (tidak  mungkin)  keluar  dari  kepentingan  politik  pemerintah. Artinya,  penilaian  bahwa  DPR  merupakan  tukang  stempel  kebijakan  pemerintah sulit dimentahkan.
Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 70 persen anggota DPR periode 2009- 2014 berasal dari partai yang berkoalisi dengan pemerintali. Koalisi ini juga secara dominan “menguasai” kursi ketua komisi-komisi. Sembilan dari sebelas kursi ketua komisi diduduki wakil rakyat dari partai koalisi. Akibatnya, meskipun secara legal- formal  kita  berada  dalam legislative  heavy ,  secara  praksis  diperkirakan  kita  telah ber-alih ke executive heavy . Ibarat berada di kandang macan, kita sekarang berada di kan-dang  yang  macannya  sudah  dicabuti  giginya.  Macannya  tetap  sebagai  macan, namun  telah  kehilangan  kekuatannya.  Bahkan,  tidak  lagi  memiliki  kemampuan
mengunyah makanan. Itulah kira-kira analogi bagi DPR sekarang yang berada dalam atmosfer executive heavy .
Oleh karenanya, bukan ayat undang-undang yang diubah, sehingga lokus ke- wenangan berubah, melainkan pengaruh terhadap orang di dalamnya yang berubah dari potensial sebagai spoiler menjadi suporter pemerintah. Dari potensi penentang menjadi  pendukung.  Adanya  pengaruh  yang  jauh  meresap  ke  legislatif  tersebut, dapat  diartikan,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  telah  berhasil  melakukan hegemoni  terhadap  ruang  kekuasaan  lain.  Koalisi  besar  bermakna  “penyatuan kembali” sepa-ration of power .
Pada posisi kondisi executive heavy seperti ini, apa yang akan terjadi dalam berne-gara ke depan? Pertama , DPR yang isinya didominasi “orang-orang presiden” diprediksi tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan. Koalisi besar akan mem- belenggu wakil rakyat melalui fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan. Akibatnya, kemauan  membela  kepentingan  rakyat  semakin  lemah,  kecerdasan  dalam  men- jalankan  tugas-tugas  sebagai  legislator  menjadi  tumpul,  serta  simpati  dan  empati ter-hadap kesulitan rakyat tak lebih sekadar polesan citra. Kondisi ini memunculkan pesimisme. Pada saat hegemoni belum terjadi, DPR telah memperlihatkan kelema- han, seperti interpelasi lumpur Lapindo yang layu sebelum berkembang pada per- tengahan  2007,  rontoknya  usulan  penggunaan  hak  angket  untuk  menyelidiki pelang-garan  dalam  penunjukan  ExxonMobil  Ltd  sebagai  pemimpin  operator lapangan mi-nyak Blok Cepu pada Juni 2006, dan gagalnya hak angket impor beras, Januari  2006.  Setelah  era  hegemoni  ini,  catatan  kelemahan  diprediksi  semakin panjang. Kedua , DPR tidak akan mampu menilai dan menyaring kritis RUU inisiatif pemerintah. Ini kurang lebih menjadi sama seperti DPR era Orde Baru. DPR tak lebih sebagai lembaga yang memuluskan keinginan pemerintah.
Ini  akan  berakibat  produk  legislasi  yang  dihasilkan  cenderung  akan  kental dengan kepentingan kelompok atau golongan. Saat DPR belum terhegemoni, produk undang-undang  seperti  ini  masih  ada  yang  lolos,  misalnya  UU  No  38  Tahun  2004 tentang  Jalan  yang  isinya  menetapkan  bahwa  tarif  tol  secara  otomatis  akan  naik setiap  dua  tahun.  Setelah  terhegemoni,  UU  yang  aneh  serta  memberatkan  rakyat seperti  itu  berpotensi  lebih  banyak  muncul.  Maka  selanjutnya,  diprediksi  banyak anggota  DPR  yang  kehilangan  kemampuan  “mengunyah  makanan”.  Mereka kehilangan kemampu-an melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi. Tegasnya, DPR 2009-2014 akan didominasi oleh manusia instrumental, yang berperan sebagai alat  yang  memuluskan  berbagai  kebijakan  pemerintah. Executive  heavy seperti  ini jauh  lebih  berbahaya  dari  sebelumnya.  Penyatuan  kekuasaan  ini  tersamar  dalam separation  of  power secara  legal-formal.  Akibatnya,  otoriterisme  yang  amat  mung- kin  semakin  dekat,  terbungkus  dalam  sistem  yang  terlihat  demokratis.  Secara perlahan  ke-ramaian  bernegara  akan  berakhir  dan  menjadi  hening.  Pada  saatnya, sunyi, menjadi hal yang paling mengeri-kan. Posisi yang amat kuat berpotensi tidak hanya menggerus segenap suara kritis, juga menjadikan suara kritis tersebut aneh dan konyol.
Banyak  pihak  mengatakan  bahwa civil  society dapat  memerankan  diri sebagai pressure  group agar  DPR  kembali  bergairah  melaksanakan  kebebasannya sebagai wakil rakyat. Meskipun agak pesimistis, karena civil society tidak memiliki instrumen yang efek-tif untuk melakukan hal itu, namun sehelai harapan tetap perlu digantung-kan.  Harapan  tipis  itu  kiranya dapat  kita  sangkutkan  pada  wakil  rakyat yang  partai-nya  tidak  tergabung  dalam  koalisi  pemerintah,  yaitu,  PDI-P,  Gerindra, dan Hanura, meskipun ketiga partai ini tidak terlalu besar memberikan harapan.
Lebih memprihatinkan lagi, bisa jadi, bagi beberapa anggota hak angket di- gunakan untuk memperkuat bargaining dengan pemerintah. Pada konteks tersebut, sebagian anggo-ta DPR cuma membonceng hak angket untuk dijadikan alat bargain- ning politik  atau  uang.  Buktinya,  banyak  anggota  DPR  yang  menggebu-gebu  pada awal  pengajuan  hak  angket,  namun  akhirnya  berubah  sikap.  Kegagalan-kegagalan hak  angket  terdahulu  dan  mandeknya  hak  angket  Century  dapat  memperkuat pendapat tersebut.
Selain besarnya godaan bagi anggota DPR, kesulitan lain untuk mendorong penggunaan hak angket adalah manuver pemerintah. Sejak semula, sudah ada upaya untuk merangkul semua kekuatan politik di DPR. Upaya itu dilakukan dengan me- nempatkan wakil partai politik untuk menjadi anggota kabinet. Dengan pembagian itu, baik langsung maupun tidak langsung, partai politik yang punya kursi di kabinet akan  kesulitan  bersikap  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Sejauh  ini,  sikap “abu-abu”  cenderung  dipertontonkan  oleh  F-PPP, F-PAN,  dan  F-KB  (Toto  Sugiarto, 2009).
Cara pandang yang lebih sederhana, kalau partai politik sudah mendapatkan kursi di kabinet, berarti partai bersangkutan sudah menyatakan bergabung dan me- nundukkan diri untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pendapat ini menjadi ma- kin  kuat  karena  kebe-radaan  fraksi  (sebagai  perpanjangan  kepentingan  partai politik)  begitu  dominan  dalam  pro-ses  pengambilan  keputusan  di  DPR.  Karena posisi  demi-kian,  fraksi  selalu  dijadikan  alat  oleh  berbagai  kepentingan  untuk melumpuhkan se-gala macam pemikiran kritis yang berkembang di DPR.
Untuk  memperbaiki  praktik  ketatanegaraan  ke  depan,  anggota  DPR  yang akan  menggunakan  hak  angket  perlu  mengubah  cara  yang  ditempuh  selama  ini. Salah  satu  caranya,  mengelaborasi  secara  mendalam  tentang  makna  "kebijakan pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan". Kalau itu bisa dilakukan, upa-ya setiap pengusul hak angket akan semakin mendapai tempat di mata publik.
Pada  akhirnya  hak  angket  lebih  cenderung  bersifat  politis.  Para  pemegang hak  ter-sebut  hanya  cari  aman  saja,  baik  berlindung  di  ketiak  pemerintah  agar mendapat jatah kursi kabinet, maupun berlindung atas nama rakyat untuk menarik simpati,  se-hingga  pemilu  selanjutnya  dapat  meraih  suara  yang  diharapkan  bisa lebih  mending-krak  perolehan  suara  mereka.  Politik  dan  parlemen  sesuatu  yang tidak  bisa  dipisah-kan,  keduanya  berbanding  lurus.  Semakin  banyak  anggota parlemen, maka kekuatan politis akan semakin kuat. Seperti hal-nya pemerintahan
pada  periode  2009-2014,  kekutan  politik  begitu  besar  baik  pada  pemerintah maupun  parlemen.  Kedua  lembaga  negara  tersebut  berasal  dari  partai  yang  sama sehingga ada semacam keraguan dari DPR untuk memeriksa bahkan mengawasi pun terkesan hanya setengah-setengah.
Efektif atau tidak hak angket selama ini jelas mendapat penafsiran yang ber- beda.  Pemerintah  akan  beranggapan  bahwa  setiap  kebijakan  yang  mereka  ambil telah  sesuai  dengan  Undang-Undang,  sehingga  tidap  perlu  dipertanyakan  lagi  dan tidak  perlu  adanya  hak  angket.  Sedangkan  DPR  akan  beranggapan  bahwa  mereka sudah melakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jadi hak angket telah efektif normatif.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Mekanisme pengajuan hak angket terbagi menjadi dua yakni menurut UU No 6 Tahun 1954 dan UU No 27 Tahun 2009. Berdasarkan UU no 6 Tahun 1954 mene- gaskan usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-ku- rangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang berujung pada kewena- ngan  Yustisial  atau  meng-adili  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sedangakan berdasar-kan  UU  No  27  Tahun  2009  mengatur  mekanisme  pengajuan  hak  angket yaitu  hak  angket  diusulkan  oleh  paling  sedikit  25  (dua  puluh  lima)  orang  anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang  memuat  sekurang-kurangnya:  (1) materi  kebijakan  dan/atau  pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan (2) alasan penyelidikan. Usul menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripuma DPR yang dihadiri lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  anggota  DPR  dan  keputusan  diambil  dengan persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  anggota  DPR  yang  hadir.  DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Kemudian berakhir pada hak untuk  mengajukan  pen-dapat.  Hal  inilah  yang  terkesan  hak  angket  pada  masa sekarang  kurang  mempunyai  tajinya.  Meskipun  zaman  dulu  juga  tidak  begitu berpengaruh.
Pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket digunakan kali pertama pada 1950-an. Berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha pemerintah memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Sayang, hasil kerja tim bersamaan dengan terbentuknya kabinet hasil Pemilu 1955 (Kabinet Ali Sastroamidjojo-II) tidak nampak jelas. Masa Orde Baru, parlemen praktis dikuasai Golkar sebagai fraksi penopang pemerintah, usul penggunaan hak angket  sempat  lolos  masuk  dalam  sidang  pleno  DPR  7  Juli  1980.  Para  pengusul angket tidak puas atas jawaban Presiden Soeharto menyangkut kasus H. Thahir dan Perta-mina yang disampaikan Mensesneg Sudharmono dalam sidang pleno DPR 21 Juli 1980. Nasib selanjutnya pun sangat jelas; hak angket ditolak. Angket mentok di sidang  pleno  DPR.  Setelah  itu,  hak  ini  nyaris  tak  pernah  terdengar  lagi  gaungnya
hingga  rezim  Orde  Baru  tumbang  pada  1998.  Pasca  reformasi,  peng-gunaan  hak angket  kem-bali  digulirkan.  Tidak  seperti  sebelumnya,  hak  angket  yang  dipicu keluarnya memo-randum Gus Dur untuk membubarkan parlemen itu berujung pada impeachment presiden.  Pada  periode  pertama  masa  jabatan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY),  hak  angket  pernah  dicoba  digulirkan  atas  sejumlah kasus,  di  antaranya  me-nyangkut  kenaikan  harga  BBM  yang  mengundang  reaksi mahasiswa,  masalah  impor  beras  2006,  penyelenggaraan  ibadah  haji  2008,  dan ruwetnya  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  Pemilu  2009.  Namun,  usaha  tersebut  hanya menghasilkan keputusan normatif.
Pada  akhirnya  hak  angket  lebih  cenderung  bersifat  politis.  Para  pemegang hak  ter-sebut  hanya  cari  aman  saja,  baik  berlindung  di  ketiak  Pemerintah  agar mendapat jatah kursi kabinet, maupun berlindung atas nama rakyat untuk menarik simpati,  se-hingga  pemilu  selanjutnya  dapat  meraih  suara  yang  diharapkan  bisa lebih  mending-krak  perolehan  suara  me-reka.  Politik  dan  parlemen  sesuatu  yang tidak  bisa  di-pisahkan.  Keduanya  berbandingg  lu-rus.  Anggota  parlemen  sernakin banyak  maka  kekuatan  politis  akan  sernakin  kuat.  Seperti  halnya  pemerintahan pada  periode  2009-2014,  kekutan  politik  begitu  besar  baik  pada  pemerintah maupun  parlemen.  Kedua  lembaga  negara  tersebut  berasal  dari  partai  yang  sama sehingga ada semacam keraguan dari DPR untuk memeriksa bahkan mengawasi pun terkesan  hanya  sete-ngah-setengah.  Efektif  atau  tidak  hak  angket  selama  ini  jeias mendapat  penafsiran  yang  berbeda.  Pemerintah  akan  beranggapan  bahwa  setiap kebijakan  yang  mereka ambil  telah sesuai  dengan  Undang-Undang,  sehingga  tidap perlu  dipertanyakan  lagi,  tidak  perlu  adanya  hak  angket.  DPR  akan  beranggapan baliwa mereka sudah melaku-kan sesuai dengan Undangg-Undang yang berlaku, jadi hak angket telah efektif nor-matif.

## 2. Saran
Pemerintah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maupun  Rakyat  sendiri  memegang peranan  penting  dalam  membangun  dan  membetuk  negara  ini  menjadi  lebih  baik lagi. Pemerintah dalam membuat kebijakan bagi negara senantiasa memperhatikan ke-pentingan  rakyat.  Bagaimanapun  para  pejabat  yang  kini  mengisi  kursi pemerintahan  awalnya  dipilih  rakyat.  Sudah  seharusnya  apapun  yang  dilakukan pemerintah  untuk  kepentingan  seluruh  rakyat  Indonesia  bukan  untuk  segelintir orang  saja.  Kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  lebih diperhatikan agar tidak menjadi polemik di kalangan pusat.
Sementara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  baik  dari  partai manapun,  mereka  adalah  penjelmaan  kedaulatan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Tidak ada lagi warna biru, merah, putih, kuning, hijau, oranye, tapi mereka adalah merah putih.  Seharusnya  tak  ada  lagi  kepentingan  golongan  di  tengah-tengah  Senayan. Oposisi  maupun  pemerintah  bekerja  sama  demi  negara  demi  rakyat.  Singkirkan permainan  politik  ketika  duduk  membahas  rakyat.  Kinerja  ditingkatkan, implementasi  Undang-Undang  dalam  menjadi  mitra  pemerintah  hendaknya dilakukan  dengan  atas  nama  rakyat.  Tegur  keras  jika  pemerintah  melakukan
penyelewengan  terhadap  pelaksana-an  Undang-undang,  atau  ketika  muncul kebijakan  pemerintah  yang  merugikan  rakyat.  Keberanian  Dewan  Perwakilan Rakyat dalam mengontrol dan mengawasi pemerin-tah akan berujung pada negara yang diharapkan rakyat, yaitu negara yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL DAN MAKALAH
Abdul Rahim, Kekuasaan Dalam Negara Hukum, www,unisma.ac.id/hukum (tanggal akses 3 September 2010)
Anton  Pratono, Teori  Kekuasaan, google.com/article_oleh_anton_pratono  (tanggal akses 3 September 2010)
Hadari Nawawi, 1991. Metodologi Penelitian Dalam Bidang Sosial. Pontianak: GUMP http://top 1 Qheadline.com/home http://www.beritaindonesia.co.id/ Suara Pembaruan, Rabu, 11 November 2009 Oleh: Toto Sugiarto Wikipedia, (http://www.wikipedia. org) Diakses tanggal 20 Februari 2011

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No  27  Tahun  2009  Tentang  Iviajelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang No 6 Tahun 1954 Tentang Hak Angket