## MODEL PENANAMAN NILAI ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR
Oleh : Ma’as Shobirin
Universitas Wahid Hasyim Semarang

## ABSTRAK
Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung  sirna,  yaitu  korupsi.  Keberadaan  ini  perlu  diatasi  secara  tepat  sebagai  wujud kesadaran kita sebagai  masyarakat  yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam  rangka  menanamkan  nilai  antikorupsi  di  sekolah  Dasar,  yaitu  Model  terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas serta suasana  sekolah,  model  di  Luar  pembelajaran  melalui  kegiatan  ekstrakurikulerdan  model gabungan.Dengan  demikian,  generasi  muda  ke  depan  diharapkan  dapat  menguatkan identitas diri sebagai manusia yang bersih, jujur serta bebas dari prilaku korupsi.
Kata Kunci: Nilai; Antikorupsu; Sekolah Dasar

## A. PENDAHULUAN
Tiada henti – hentinya, bangsa  Indonesia senantiasadihadapkan  pada  permasalahan yang  cukup  pelik  seputar  dekadensi moral,  mulai  dari  kenakalan  remaja, peredaran  narkoba,  perkelahian  antar siswa atau masyarakat, dan tidak ketinggalan  pula  kasus  korupsi  yang marak  terjadi  di  negeri  kita,  baik  di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun  yudikatif.  Diakui  atau  tidak bahwa permasalahan tersebut telah menjadi  penyakit kronis  yang sulit  untuk disembuhkan.Akibatnya,  kondisi  seperti ini  yang  semakin  membuat  kepercayaan masyarakat luntur terhadap pemimpinnya.  Ia  yang  seharusnya  bisa menjadi  panutan  bagi  masyarakatnya, namun kenyataannya tidak demikian.
Melihat  kenyataan  tersebut,  persoalan moral  dan  etika  senantiasa  dipengaruhi oleh  lingkungan  dan  proses  kehidupan seseorang dalam memperoleh apa yang ia didapatkan  saat  ini.  Ketika  jabatan  serta kepercayaan masyarakat diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyelewengan  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu,  harus  ada  solusi  yang  tepat dalam  menuntaskan  masalah  tersebut. Tidak  ada  istilah  putus  asa  dalam menegakkan  kebenaran  untuk  hal  yang tidak  benar.Tidak  henti-hentinya  untuk menyemaikan  nilai  kejujuran  pada  setiap aktifitas  sejauh  kemampuan  diri  kita dalam mengamalkannya. Pada masa yang akan datang, generasi muda saat ini akan menjadi penerus perjuangan para
pendahulunya.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan  kebaikan  melalui  lembaga pendidikan.  Perlu  komitmen  kuat  dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran  pada  diri  setiap  tunas  bangsa agar  terbentuk  pribadi  mulia,  jujur  serta bertanggungjawab  dengan  segala  yang diamanahkan  kepada  mereka.  Dengan demikian,  sekolah  memiliki  tugas  besar dalam  merealisasikan  hal  itu.  Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat.  Tidak  ada  istilah  jalan kebaikan  itu  akan  dipersulit,  hanya  diri kita saja yang membuatnya sulit. Gagasan  terkait  pendidikan  antikorupsi menjadi senjata apik dalam menyemaikan nilai antikorupsi pada diri siswa. Memang,  gagasan  ini  sudah  lama muncul,  namun  hanya  beberapa  sekolah saja yang memiliki komitmen kuat dalam memanifestasikan  nilai  tersebut  melalui program-program  di  sekolah.  Melalui kesempatan  inilah,  penulis  mencoba memberikan penekanan lebih jauh mengenai  pentingnya  penanaman  nilai antikorupsi  di  sekolah  serta  apa  saja model yang tepat dalam upaya menanamkan  nilai  antikorupsi.  Banyak
program  yang  dapat  direalisasikan  di sekolah, banyak kegiatan pula yang dapat dilakukan  sebagai  upaya  penanaman kejujuran  pada  diri  siswa,  khususnya  di jenjang pendidikan dasar.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korupsi
Agenda utama reformasi yang diamanatkan  oleh  masyarakat  Indonesia adalah  pemberantasan  korupsi.Tindakan ini  telah  mengakar  begitu  kuat  dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku  masyarakat.  Berbagai  macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai  hal  yang  biasa,  karena  seringkali persoalan  itu  muncul  di  berbagai  media masa dan tidak ada ujung penyelesaianya. Parahnya lagi,penanganan serta hukuman bagi  koruptor  tidak  membuat  jera seseorang  untuk  melakukan  tindakan yang  sama.  Akibatnya  adalah  semakin merebaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini.
Kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin “corruputio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan,  2011:  11).Arti  kata  korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan  dari  kesucian  (Karsona,
2013:  23).Seiring  berjalannya  waktu, definisi  korupsi  senantiasa  berkembang, baik  secara  normatif  maupun  sosiologis. Perkembangan  masyarakat  di  segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya  tindakan  dan  perbuatan  yang bisa  dikategorikan  sebagai  tindakan korupsi.
Robert Klitgaard (2001:31) dalam bukunya Membasmi
Korupsi mendefinisikan  korupsi  adalah  tingkah laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas resmi  sebuah  jabatan  negara  karena keuntungan  status  atau  uang  yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga  dekat,  kelompok  sendiri)  atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.Tidak  jauh berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh Klitgaard, Unesco  Courier sebagaimana yang  dikutip  oleh  Harahap  (2009:  13) mendefinisikan  korupsi  sebagai  tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan ( misuseof  office  for  personal  again ).
Begitu  pula  pengakuan  KPK,  bahwa korupsi  adalah  setiap  perilaku  yang mengarah  untuk  merugikan  masyarakat dan  perilaku  untuk  memperkaya  diri sendiri.
Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan  UU  No.  20  Tahun  2001,  korupsi adalah perbuatan secara  melawan hukum dengan  maksud  memperkaya  diri  sendiri yang  dapat  merugikan  keuangan  atau perekonomian  negara,  sehingga  dari  sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhui agar  suatu  perbuatan  dapat  dianggap sebagai korupsi, yaitu;1) Secara Melawan  Hukum;  2)  Memperkaya diri  sendiri/orang  lain;  3)  Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (KPK, 2006:25).
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi  atau  kelompok  tertentu  yang dapat merugikan kepentingan umum.

## 2. Motif Korupsi
Suyuthi  Pulungan  menjelaskan  bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal  dan  eksternal.  Faktor  internal bisa  meliputi  sifat  tamak  yang  ada dalam  diri  manusia,  moral  yang  tidak kuat  menahan  godaan  didepan  mata,  dan penghasilan yang kurang memadai.
Sedangkan  penyebab  eksternal  adalah situasi lingkungan atau adanya peluang,  dan  kesempatan  yang  sangat mendukung (dalam Suyitno, 2006:205). Korupsi merupakan penyelewengan terhadap  wewenang  publik  yang  timbul karena  kurangnya  kontrol  terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan  kekuasaan  tersebut. Disamping itu motif-motif pribadi juga turut  mendorong  tejadinya  tindakan korupsi  sepertihalnya  ingin  cepat  kaya dan  memperoleh  pengakuan  akan status sosial.
Arya Maheka (2006: 23-24) memberikan alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain :
a. Penegakan  hukum  tidak  konsisten; penegakan  hukum  hanya  sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
b. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang,
c. Langkanya  lingkungan  yang  anti korup;  system  dan  pedoman  anti korupsi  hanya  dilakukan  sebatas formalitas.
d. Rendahnya  pendapat  penyelenggara Negara.  Pendapatan  yang  diperoleh harus memenuhi kebutuhan
penyelenggara Negara, mampu mendorong  penyelenggara  Negara untuk  berprestasi  dan  memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
e. Kemiskinan keserakahan;
Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan  ekonomi,  sedangkan  mereka yang berkecukupan melakukan korupsi  karena  serakah,  tidak  pernah puas  dan  menghalalkan  segala  cara untuk mendapatkan keuntungan.
f. Budaya  member  upeti,  imbalan  jasa dan hadiah
g. Konsekuensi  bila  ditangkap  lebih rendah daripada keuntungan korupsi; saat tertangkap bisa menyuap  penegak  hukum  sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
h. Budaya  serba  membolehkan,  tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada  korupsi,  karena  sering  terjadi.
Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.
i. Gagalnya  pendidikan  agama  dan etika;  ada  benarnya  pendapat Franz Magniz  Suseno bahwa  agama  telah gagal  membendung  moral  bangsa dalam  mencegah  korupsi  karena perilaku  masyarakat  yang  memeluk
agama hanya berkutat pada masalah bagaimana  cara  beribadah  saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi  dalam  memaikan  peran sosial.
3. Memahami Pendidikan
Anti

## Korupsi di Sekolah
Pendidikan  antikorupsi  melalui  jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan  merupakan  proses  perubahan sikap  mental  yang  terjadi  pada  diri seseorang,  dan   melalui  jalur  ini  lebih tersistem  serta  mudah  terukur,  yaitu perubahan perilaku anti korupsi.
Perubahan  dari  sikap  membiarkan  dan memaafkan  para  koruptor  ke  sikap menolak  secara  tegas  tindakan  korupsi, tidak pernah terjadi  jika kita tidak secara sadar  membina  kemampuan  generasi mendatang  untuk  memperbaharui  sistem nilai  yang  diwarisi  (korupsi)  sesuai dengan  tuntutan  yang  muncul  dalam setiap tahap pernjalanan bangsa (Depdiknas, 2009:3).
Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi  korupsi  berupa  keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang  untuk  mengembangkan  sikap menolak  secara  tegas  terhadap  setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini
akan  terwujud  jika  kita  secara  sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifkasi  berbagai  kelemahan  dari sistem  nilai  yang  mereka  warisi  dan memperbaharui  sistem  nilai  warisan dengan  situasi-situasi  yang  baru.  Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi  sampai  ke  akar-akarnya”  berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan  generasi  yang  tidak  bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi  yang terjadi (Sumiarti, 2007:8).
Tujuan  pendidikan  antikorupsi  tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman  dan  perilaku  antikorupsi. Jika  merujuk  pada  UU  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal  4  ayat  (3)  disebutkan  bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Qodir, 2003:13).
Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi lewat  jalur  pendidikan  tidak  dapat diabaikan  potensinya  sebagai  salah  satu cara untuk membudayakan antikorupsi di
Indonesia. Melalui pendidikan
antikorupsi,  diharapkan  individu  yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya  mendorong  generasi  masa depan  untuk  mengembangkan  sikap menolak  secara  tegas  setiap  bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi.  Dengan adanya pendidikan  antikorupsi  juga  diharapkan membentuk  kesadaran  akan  bahaya korupsi  bagi  negara,  kemudian  bangkit melawannya  dan  menjadi  pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang  bentuk  kemungkaran  sosial, kejahatan  kemanusiaan  yang  komunal dan  melibatkan  public  tersebut  dan  juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran  dan  tidak  mudah  menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.
Pendidikan  anti  korupsi  ini  sangat penting  bagi  perkembangan  psikologis peserta  didik.  Pola  pendidikan  yang sistematik akan mampu membuat peserta didik  mengenal  lebih  dini  hal-hal  yang berkenaan dengan korupsi temasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan  korupsi.  Dengan  begitu,  akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan
korupsi.  Sehingga,  masyarakat  akan mengawasi  setiap  tindak  korupsi  yang terjadi  dan  secara  bersama  memberikan sanksi  moral  bagi  koruptor.  Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum  dan  dukungan  moral  bagi  KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
Pemahaman  mengenai  dampak  korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan  oleh  korupsi.  Maka  akan semakin  memperbesar  motivasi  untuk memberantas  korupsi  dan  pentingnya pendidikan antikorupsi. Pemahaman tentang  dampak  korupsi  ini  sangatlah penting  karena  hal  ini  akan  menunjukan seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat demi terwujudnya  Negara  yang  bersih  dari budaya korupsi.
Dalam memaknai pendidikan antikorupsi, tentu  tidak  lepas  dari  sebuah  nilai  yang ada  di  dalamnya.  Berikut  merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa.
No Nilai Indikator
1 Jujur  Selalu  berbicara  dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),  Tidak melakukan perbuatan curang,
 Tidak berbohong,
 Tidak mengakui
milik orang lain sebagai miliknya 2 Disipl in  Berkomitmen  untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada    aturan  yang ada  dalam  semua kegiatan 3 Tang gungj awab  Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas- tugas  secara  tuntas dengan hasil terbaik 4 Kerja keras  Selalu berupaya untuk  menuntaskan suatu pekerjaan dengan  hasil  yang terbaik,  Terhindari  perilaku
instan  (jalan  pintas) yang  mengarah  pada kecurangan 5 Seder hana  Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan,    tidak
pamer dan tidak ria 6 Mand iri  Selalu  menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan  dari  orang lain,  Tidak menyuruh- menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk
sesuatu  yang  mampu dikerjakan sendiri 7 Adil  Selalu menghargai perbedaan,
 Tidak pilih kasih
8 Beran
i  Berani jujur,  Berani menolak ajakan untuk berbuat
curang,
 Berani melaporkan adanya kecurangan,
 Berani mengakui
kesalahan 9 Pedul i  Menjaga  diri  dan lingkungan agar tetap konsisten dengan  aturan  yang berlaku,  Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin,    kejujuran, dan tanggung jawab

## 4. Model  Penanaman  Nilai  Anti Korupsi di Sekolah Dasar
Keberhasilan  penanaman  nilai-nilai  anti korupsi  dipengaruhi  cara  penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan.  Untuk  tidak  menambah beban  peserta  didik  yang  sudah  cukup berat,  perlu  dipikirkan  secara  matang bagaimana  model  dan  pendekatan  yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat  dilakukan  di  sekolah  (Kemenag, 2013: 10-12), yaitu;
a. Model  Terintegrasi  dalam  Mata pelajaran.
Penanaman  nilai  anti  korupsi  dalam pendidikan  anti  korupsi  juga  dapat disampaikan  secara  terintegrasi  dalam semua  mata  pelajaran.  Guru  dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya.  Nilai-nilai  anti  korupsi dapat  ditanamkan  melalui  beberapa pokok  atau  sub  pokok  bahasan  yang berkaitan dengan nilainilai hidup. Dengan model  seperti  ini,  semua  guru  adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.
Keunggulan model ini adalah semua guru ikut  bertanggungjawab  akan  penanaman nilai-nilai  anti  korupsi  kepada  peserta didik.  Pemahaman  nilai  hidup  anti korupsi  dalam  diri  peserta  didik  tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.
Kelemahan  dari  model  ini  adalah pemahaman  dan  persepsi  tentang  nilai- nilai  anti  korupsi  yang  akan  ditanamkan harus  jelas  dan  sama  bagi  semua  guru. Tidak  boleh  ada  perbedaan  persepsi  dan pemahaman  tentang  nilai  karena  bila  hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik.
b. Model di Luar Pembelajaran
Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.
Penanaman nilai antikorupsi dapat ditanamkan  melalui  kegiatan-kegiatan  di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan  ekstrakurikuler  atau  kegiatan insidental.Penanaman nilai dengan model ini  lebih  mengutamakan  pengolahan  dan penanaman  nilai  melalui  suatu  kegiatan untuk  dibahas  dan  dikupas  nilai-nilai hidupnya.
Keunggulan  model  ini  adalah  peserta didik  sungguh  mendapat  nilai  melalui pengalaman –  pengalaman  konkrit.
Pengalaman  akan  lebih  tertanam  dalam jika  dibandingkan  sekadar  informasi apalagi  informasi  yang  monolog.  Peserta didik-peserta  didik  lebih  terlibat  dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran  lebih  menggembirakan. Kelemahan  model  ini  adalah  tidak  ada struktur  yang  tetap  dalam  kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak.
Model  ini  juga  menuntut  kreativitas  dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara  mendalam,  tidak  hanya  sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama.
Kegiatan  semacam  ini  tidak  bisa  hanya diadakan  setahun  sekali  atau  dua  kali tetapi harus berulang kali.
c. Model  Pembudayaan,  Pembiasaan
Nilai  dalam  Seluruh  Aktifitas  dan Suasana Sekolah.
Penanaman  nilai-nilai  antikorupsi  dapat juga  ditanamkan  melalui  pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasa sekolah. Pembudayaan  akan  menimbulkan  suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan
budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan.
Bagi  peserta  didik  yang  masih  kecil, pembiasaan  sangat  penting.  Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di  kemudian  hari.  Pembiasaan  yang  baik akan  membentuk  sosok  manusia  yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.
Berdasarkan  pembiasaan  itulah  peserta didik  terbiasa  menurut  dan  taat  kepada peraturan-peraturan  yang  beralaku  di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang  baik  di  sekolah  pengaruhnya  juga terbawa  dalam  kehidupan  sehari-hari  di rumah dan sampai dewasa nanti.
Menanamkan kebiasaan yang baik memang  tidak  mudah  dan  kadangkadang membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi melalui  pembiasaan  pada  peserta  didik- peserta  didik  Tetapi  sesuatu  yangsudah menjadi  kebiasaan  sukar  pula  untuk mengubahnya.
Dalam  rangka  mendukung  praktek  anti korupsi  tersebut  penanaman  nilai-nilai anti  korupsi  dapat  juga  ditanamkan melalui  pembudayaan  dalam  seluruh aktivitas dan suasana sekolah.
Pembudayaan  akan  menimbulkan  suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya  anti  korupsi  sekolah  perlu merencpeserta  didikan  suatu  kebudayaan dan  kegiatan  pembiasaan.Bagi  peserta didik  yang  masih  kecil,  pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di  kemudian  hari.  Pembiasaan  yang  baik akan  membentuk  sosok  manusia  yang berkepribadian yang baik pula.
Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

## d. Model Gabungan
Model  gabungan  berarti  menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama- sama.Penanaman  nilai  lewat  pengakaran formal  terintegrasi  bersama  dengan kegiatan  di  luar  pembelajaran.  Model  ini dapat  dilaksanakan  baik  dalam  kerja sama  dengan  tim  oleh  guru  maupun dalam  kerja  sama  dengan  pihak  luar sekolah.
Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat  dan  bahkan  dapat  dan  harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan  diri  peserta  didik.Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informative  maupun  diperkuat  dengan pengalaman  melalui  kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik.
Kelemahan  model  ini  adalah  menuntut keterlibatan  banyak  pihak  dan  banyak waktu  untuk  koordinasi.Selain  itu,  tidak semua guru mempuanyai kompetensi dan keterampilan  untuk  menanamkan  nilai- nilai antikorupsi.

## C. SIMPULAN
Berbagai  macam  gagasan  yang  sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu; 1) Praktik korupsi  kian  marak  di  Indonesia;          2) Penanganan  korupsi  dapat  dilakukan melalui  lembaga  pendidikan;  3)  nilai- nilai  antikorupsi  yang  diberikan  antara lain  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  kerja keras,  sederhana,  mandiri,  adil,  berani dan  peduli;  4)  Model  penanaman  nilai antikorupsi  meliputi;  Model  terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan,  pembiasaan  nilai  dalam seluruh  aktifitas  dan  suasana  sekolah,
model  di  Luar  pembelajaran  melalui kegiatan  ekstrakurikuler  dan  model gabungan,

## DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas .2009.  Pembinaan  Pendidikan Anti  Korupsi  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Depdiknas . Harahab, H, M. 2009. Ayat-Ayat Korupsi. Yogyakarta: Gama Media. Karsona,  A,  M,  dkk.  2013. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Kemendikbud. Kemenag RI. 2013. Panduan Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi  di  Madrasah .  Jakarta:
Kemenag.
Klitgaard,  R.  2001. Membasmi  Korupsi.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
KPK. 2006. Memahami untuk Membasmi .
Jakarta: KPK.
Maheka,  A.  2006.  Mengenali  dan
Memberantas Korupsi. Jakarta: KPK
Qodir dkk,. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan  Nasional ,  Yogjakarta: Media Wacana Press.
Samidan  Prang,  M,  2011. Peranan Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Medan: Pustaka Press Bangsa.
Sumiarti. 2007. Pendidikan Anti Korupsi . Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto.  Vol.  12|No.  2|Mei-Ags 2007.
Suyitno,  ed.  2006. Korupsi  Hukum  dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi. Yogyakarta: Gama Media.