Justice  Collaborator  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014

## Perlindungan Saksi dan Korban
A  Review  of  Justice  Collaborator  from  Law  Number  31  of  2014  Concerning  the Protection of Witnesses and Children
Zhulfiana Pratiwi Hafid Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Email: zulfiana_pratiwi@ yahoo.com
Info Artikel Abstract Diterima 14 Mei 2019 Revisi I 20 Mei 2019

## Revisi II
10 Juni 2019 Disetujui 13 Juni 2019 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan justice  collaborator  dalam  pengungkapan  suatu  kasus  tindak  pidana; untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan beberapa  contoh kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kehadiran seorang justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat membantu dalam  proses  persidangan  atau  penjatuhan  hukuman  kepada  terdakwa, sehingga  secara  tidak  langsung  memudahkan  para  aparat  penegak hukum.  Perlindungan  yang  diterapkan  pada  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  dan  SEMA  No.  04  Tahun  2011  belum  memberikan  kesan positif  dalam  hal  pemberian  perlindungan  fisik  dan  hukum,  penanganan secara  khusus,  dan  penghargaan  kepada  justice  collaborator.  Namun dalam  hal  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  justice collaborator  dianggap belum  signifikan  terhadap  pemberian  reward  dan punishment.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Justice  Collaborator, Tindak Pidana
Korupsi
This research was conducted with the aim of: 1) To determine the role of justice collaborators in disclosing a criminal case; 2) To find out how to regulate  legal  protection  against  justice  collaborator.  This  type  of research  is  normative  legal  research,  with  a  legal  approach  and  several case examples. The results of this research show that: 1) the presence of a very justice collaborator in uncovering criminal acts of corruption is very helpful  in  the  trial  process  or  sentencing  of  the  accused,  thus  indirectly facilitating  law  enforcement  officials.  2)  protection  applied  to  Law Number  31  of  2014  and  SEMA  No.  04  of  2011  has  not  given  a  positive impression  in  terms  of  providing  physical  and  legal  protection,  special handling,  and  appreciation  to  justice  collaborator.  However,  in  terms  of legal protection given to justice collaborators it is deemed not significant to the provision of reward and punishment.
Keywords: Legal protection, Justice Collaborator, Corruption;
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  kejahatan  yang  banyak  merusak  moralitas  suatu  bangsa  dan  dapat dikatakan  cukup  fenomenal  di  Indonesia  saat  ini  yaitu  kejahatan  kerah  putih (white collar crime) .Menurut Geis dan Goff 1 kejahatan kerah putih adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh kalangan orang-orang terhormat.Lebih jauh lagi Edwin H. Sutherland 2 menyatakan bahwa white collar crime merupakan suatu bentuk kejahatan yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  atas  kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  si  pelaku melalui  pekerjaannya  tersebut  sehingga  mengakibatkan  disorganisasi  sosial  atau kerugian sedemikian besar.
Kejahatan  kerah  putih  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  seseorang  atau sekelompok  yang  mempunyai  jabatan  dan  kekuasaan  yang  tinggi  atau,  sehingga  dapat melakukan  kejahatan  yang  terorganisir  dan  terstruktur  sedemikian  tertutupnya  dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum  dalam  hal  pemberantasannya.Benny  Swastika 3 mengatakan  modus  operandi kejahatan  seperti  ini,  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mempunyai  status sosial  menengah  ke  atas  dalam  masyarakat,  bersikap  dan  bertingkah  laku  intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.
Mengingat kejahatan terorganisir ini adalah kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang dilakukan secara berjamaah, sehingga menurut penulis salah satu terobosan yang  dilakukan  hukum  pidana  yaitu  dengan  mencoba  memberikan  peluang  kepada pelaku  tindak  pidana  tersebut  untuk  menjadi  saksi  dan  mau  bekerjasama  dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan  perlindungan  dan  keringanan  hukuman,  dimana  saksi  yang  bekerjasama  ini biasa  disebut  dengan justice  collaborator. Namun,  pengaturan justice  collaborator di Indonesia  masih  mengalami  kekosongan  atau vacuumof  law 4 pembaharuan  hukum pidana  atau  aturan  baru  mengenai justice  collaborator sangat  perlu  untuk  dipikirkan oleh lembaga legislatif di Indonesia.
Pengungkapan  suatu  perkara  pidana,  mulai  dari  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  hingga  pemeriksaan  dipersidangan,  peran  saksi  sangat  penting  dan seringkali  menjadi  faktor  penentu  dalam  pengungkapan  suatu  kasus.Hampir  tidak  ada perkara  pidana  yang  dalam  pembuktiannya  tidak  menggunakan  alat  bukti  keterangan saksi  karena  keterangan  saksi  dianggap  sebagai  alat  bukti  paling  utama  dalam pembuktian perkara pidana. Dimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa  Alat  bukti  yang  sah  ialah:  a.  Keterangan  saksi;  b.  Keterangan  ahli;  c.  Surat;  d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.
Maka dari itu Penggunaan justice collaborator dalam peradilan pidana menjadi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa
1 Geis  Gilbert  dan  Colin  golf, White  Collar  Crime  :  The  Uncut  Version  Edwin  H.  Shuterland (New Heaven And London :Yale university Press, 1983), h. 49.
2 Edwin  H.  Sutherland, PrinciplesOf  Criminology (Los  Angeles:  J,B  Lippincott  Company, 1955), h. 75,
3 Benny  Swastika, Asas  Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum), h. 2
4 Firman  Wijaya, Whistle  Blower  dan  justice  Colloborator  Dalam  Perspektif  Hukum (Jakarta: Penaku 2012), h. 7,

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
( extra ordinary crime ).Kategori kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) bagi pelaku tindak  pidana  jelas  membutuhkan  extra  ordinary  measures/extra  ordinary  enforcement (penanganan  yang  luar  biasa).Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  sangat  diperlukan bagi pembocor rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.
Secara  essensial  kehadiran justice  collaborator ditujukan  terhadap  kejahatan yang  sangat  serius  yang  perlu  mendapatkan  penanganan  segera.  Yang  dilakukan  oleh justice collaborator biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik  dimaksudkan  agar  publik  menyadari  tingkat  bahaya  dari  kejahatan  yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.Namun pada umumnya  orang  tidak  mau  atau  takut  menjadi  saksi  pelapor  atau  saksi  pelaku  yang bekerjasama  sebab  resiko  yang  dihadapi  sangat  besar  dan  berbahaya.Padahal  laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan Negara atau kepentingan umum. Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai  maka  tidak  akan  memicu  lahirnya  saksi  yang  ingin  bekerjasama,  sehingga kasus-kasus  yang  merugikan  Negara  atau  menyangkut  kepentingan  umum  yang  sulit pembuktiannya akan sulit untuk terungkap.
SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  telah  mengatur  salah  satu  alat  bukti  yakni  alat bukti keterangan saksi. Dimana penyebutan saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang  bekerja  sama.  Definisi justice  collaborator atau  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( justice  collaborator )  di  dalam perkara  tindak  pidana  tertentu,  ialah  yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku tindak  pidana  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA,  mengkui  kejahatan  yang dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut  serta  memberikan keterangan  sebagai  saksi  di  dalam  proses  peradilan.  Menurut  Aziz  Syamsuddin 5 berdasarkan asas lex  specialis derogate  lex generali (ketentuan khusus  menyingkirkan ketentuan  umum),  maka  SEMA  ini  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  para  hakim  dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan justice collaborators.
Dalam  UU  No.31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  No.13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik  pidana  maupun  perdata  atas  kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan,  sedang, atau  telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut  tidak  diberikan dengan itikad baik.”
Pasal  ini  pada  dasarnya  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  yang  telah berani  memberikan  laporan  atau  kesaksian  kepada  para  penegak  hukum  namun  pada prakteknya  orang-orang  seperti  inilah  yang  sering  dituntut  balik  dengan  tuduhan pencemaran nama baik.
Dijelaskan  juga  dalam  pasal  10  ayat  (2)  UU  No.31  Tahun  2014  yang menyatakan bahwa:
“Dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum  terhadap  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku, dan/atau  Pelapor  atas  kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan,  sedang,  atau  telah
5 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 11.
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
diberikan,  tuntutan  hukum  tersebut  wajib  ditunda  hingga  kasus  yang  ia  laporkan atau  yang  ia  berikan  kesaksian  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Hal  inilah  yang  membuat  orang  pada  umumnya  tidak  mau  atau  takut  menjadi saksi pelapor apalagi pelaku pelapor karena resiko yang dihadapi akan sangat besar dan berbahaya.  Padahal  jika  diperhatikan,  kesaksian  mereka  ini  dapat  mengungkap  suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan umum dan Negara.Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas dan memadai yang dapat memicu lahirnya saksi pelaku, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara dengan jumlah yang besar dapat mudah  pengungkapannya.  Oleh  karena  itu  penulis  mengambil  inisiatif  untuk  menggali dan  meninjau  lebih  dalam  mengenai  peran  dari justice  collaborator dalam  membantu penegak  hukum  khususnya  dalam  tindak  pidana  korupsi,  serta  bagaimana  pengaturan perlindungan hukum bagi justice collaborator dengan mengaitkan undang-undang yang mengatur  hal  tersebut.  Berdasarkan  uraian  diatas,  berkenaan  dengan justice collaborator ditinjau  dari  undang-undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  maka  ada  dua  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada jurnal ini. Pertama, Peranan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem  Peradilan  Pidana.  Dan Kedua, Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  hal  pengerjaan  penelitian  ini  maka  diperlukan  suatu  metode  penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan  bahan  hukum,  dan  teknik  analisis  bahan  hukum.Dimana  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan terhadap undang-undang dan beberapa contoh kasus. Jenis data dalam penulisan jurnal ini  adalah  jenis  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  literature-literatur, peraturan-peraturan,  dan  norma-norma  yang  berhubungan.Data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan dengan cara library research yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat  kabar,  serta  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Kemudian  bahan  hukum tersebut  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang  berpokok  pada mengolah  dan  menganalisis  data-data  yang  terkumpul  menjadi  data  yang  sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

## C. PEMBAHASAN
Pada  umumnya  hukum  ditujukan  untuk  mendapatkan  keadilan,  menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman 6 bahwa sebagai
6 M,  Friedman  Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, Simtem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h, 4

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
suatu  sistem  hukum  dari  sistem  kemasyarakatan,  maka  hukum  mencakup  tiga komponen yaitu :
1. Substansi hukum ( legal substance )
2. Struktur hukum ( legal structure )
3. Budaya hukum ( legal culture )
Dari ketiga komponen di atas, yang menjadi suatu pegangan yang sangat penting bagi  pelaksanaan  penerapan  bagi justice  collaborator dalam  perkara  tindak  pidana  di Indonesia.Karena  dengan  melihat  ketiga  komponen  dari  sistem  hukum  tersebut,  dapat dilihat  bagaimana  nantinya  system  hukum  tersebut  menjadi  acuan  bagi  pelaksanan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana.
Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah asas Equality Before The Law. Asas equality before the law memiliki arti asas persamaan kesederajatan dimuka hukum. Maksud dari asas ini ialah setiap orang baik miskin ataupun kaya, mempunyai jabatan  tinggi  ataupun  hanya  orang  biasa,  di  dalam  pemeriksaan  baik  di  hadapan penyidik,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  harus  diperlakukan  secara  sama dan tidak dibeda-bedakan. Ini berarti tidak adanya perlakuan khusus terhadap siapapun juga.  Asas  hukum  acara  pidana  ini  dapat  diterapkan  kepada  seorang justice collaborator, karena seorang justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama  dan  berkolaborasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  membongkar  kasus Tindak Pidana.
Selain  itu,  ada  3  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  dianggap berhubungan  dengan justice  collaborator ,  yaitu  teori  keadilan,  penegakan  hukum  dan perlindungan hukum.Teori Keadilan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan bahwa pada negara hukum Indonesia, penjatuhan pidana dan proses persidangan haruslah tetap dalam  rangka  koridor  hukum  berdasarkan  asas  keadilan.  Selain  itu,  dalam  negara hukum Indonesia juga harus diberikan adanya perlindungan sekaligus reward terhadap peran justice  collaborator dalam  mengungkapkan  kasus  sehingga  dengan  demikian diharapkan  nantinya  banyak  orang  yang  berani  serta  bersedia  untuk  menjadi justice collaborator .
Menurut  John  Rawls 7 sekurangnya  terdapat  dua  prinsip  pokok  yang  mengatur keadilan. Pertama, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak  yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan  dengan  sistem  yang  sama  baik  orang  lain.  Kedua,  menyatakan  bahwa ketimpangan  (ketidaksamaan)  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar menghasilkan  manfaat  seoptimal  mungkin  bagi  mereka  yang  paling  kurang  (tidak) beruntung, dan menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang.
Selanjutnya,  teori  kedua  yang  digunakan  yaitu  penegakan  hukum,  Penegakan hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.Menurut  Satjipto  Rahardjo 8 penegakan  hukum pada  hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep-konsep  tentang  keadilan,
7 John  Rawls, Theory  Of  Justice, (Penterjemah  Uzair  Fauzan  &  Heru  Prasetyo)  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 49,
8 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010),  h. 15,
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
kebenaran,  kemanfaatan  sosial,  dan  sebagainya.  Jadi  penegakan  hukum  merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Terakhir, teori perlindungan hukum digunakan karena fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang  lain,  masyarakat  maupun  penguasa.Selain  itu  berfungsi  pula  untuk  memberikan keadilan  serta  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon 9 bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

## Pentingnya  Peranan  Justice  Collaborator  pada  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Sistem Peradilan Pidana
Peranan  saksi  dalam  setiap  persidangan  perkara  pidana  sangat  penting  karena keterangan  saksi  dapat  mempengaruhi  dan  menentukan  kecenderungan  keputusan hakim.Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar  maupun  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana  akibat  ketidakmauan  saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan, seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana extra ordinary crime seperti korupsi, dimana hampir semua kasus besar korupsi sulit terungkap.
Perlindungan  saksi  menurut  KUHAP  salah  satnya  diatur  bahwa  keterangan tersangka  dan  saksi  kepada  penyidik  diberikan  tanpa  tekanan  dari  siapapun  dan  atau dalam  bentuk  apapun.Tekanan  tersebut  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  orang  yang diminta  keterangannya,  apalagi  tekanan  atau  paksaan  yang  mengindikasikan  unsur kekerasan baik yang dilakukan saat penyidikan hingga ke pengadilan.
Permasalahan  tindak  pidana  korupsi  yang  sampai  pada  saat  ini  sangat meresahkan  dan  membuat  situasi  di  Negara  kita  menjadi  sangat  memprihatinkan, dampak  yang  bisa  ditimbulkan  akan  berdampak  langsung  kepada  kesejahteraan masyarakat yang harus kita akui masih jauh dari harapan.Jadi, sudah seharusnya korupsi menjadi  musuh  kita  bersama,  warga  Negara  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam hal  membantu  instansi  penegak  hukum  dalam  mengungkap  suatu  kasus  tindak  pidana melalui peran dari seorang justice collaborator untuk bisa membantu dan bekerjasama dengan  penegak  hukum  dalam  membongkar  skandal  kasus  korupsi  yang  melibatkan dirinya sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah justice collaborator. Penulis menganggap bahwa keterlibatan justice collaborator, maka hal tersebut dapat  membantu  penegak  hukum  untuk  mengungkap  sebuah  kasus  besar,  sehingga secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap kondisi sistem peradilan pidana kita  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menyeret  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  ke dalam  pengadilan  yang  sekaligus  menghukum  para  pelaku  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan.
Mengapa  kemudian  seorang justice  collaborator menjadi  sangat  penting perannya karena mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu  lingkaran  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama.
9 Phillipus M,  Hadjon, Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat  Indonesia (Surabaya:  PT,  Bina Ilmu, 1987), h. 29
Terkadang,  para  pelaku  juga  membentuk  kerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid.
Dimana  karakter  kejahatan  terorganisir  yang  berlaku  dikalangan  pelaku kejahatan  adalah  loyalitas  yang  dikenal  dengan  “kesaksian  diam  atau  sumpah  diam ( omerta )”,  yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa tebus nyawa bagi  siapapun  yang  melanggarnya.  Hal  inilah  sebenarnya  yang  menyulitkan  para penegak hukum untuk mengungkap, mengusut dan menghukum para pelaku.
Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih ( white  collar  crime ),  yaitu  kejahatan  yang  biasa  dilakukan  oleh  orang-orang  yang memiliki  jabatan  dan  kedudukan  penting  dalam  institusi  Negara.Hal  ini  menunjukkan bahwa  korupsi  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  cerdas,  orang-orang  yang  mengerti seluk beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya.
Justice  collaborator itu  sendiri  memiliki  peranan  yang  sangat  dominan  dalam membantu  aparat  penegak  hukum  untuk  membongkar  dan  mengungkap  tindak pidana.Hal  ini  dikarenakan,  seorang justice  collaborator adalah  orang  yang  ikut berperan  dalam  terjadinya  suatu  tindak  pidana  terorganisir  yang  dilakukan  secara berjamaah.Namun posisi seorang justice collaborator bukan merupakan pelaku utama, melainkan  hanya  pelaku  minor. Justice  collaborator ini  kemudian  dapat  dijadikan sumber  informasi  dalam  kaitannya  untuk  mengungkap  otak  pelaku  yang  lebih  besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut.
Tidak  sedikit  kasus  yang  kandas  ditengah  jalan  oleh  karena  ketiadaan  akurasi keterangan  dan  penjelasan  dari  korban  atau  saksi  sehingga  kurang  menopang  tugas penegak  hukum  dalam  proses  peradilan.  Namun  demikian,  kenyataan  masih mengindikasikan  bahwa  perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  proses  peradilan  pidana masih  belum  mendapatkan  perhatian  yang  memadai  secara  hukum.  Keengganan  orang yang  mengalami  atau  mengetahui  suatu  tindak  pidana  menjadi  saksi  karena  tidak adanya  jaminan  perlindungan  hukum  yang  memadai,  terutama  atas  jaminan  tertentu mekanisme  tertentu  untuk  bersaksi  karena  para  saksi  ini  sering  kali  menerima intimidasi,  kriminalisasi  dan  tuntutan  hukum  atas  kesaksian  atau  laporan  yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana.
Apabila  ditinjau  berdasarkan  peran justice  collaborator dalam  pengungkapan tindak  pidana  terorganisir,  maka  kebutuhan  akan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai justice  collaborator sangat  diperlukan  terutama  dalam  kasus korupsi untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir ini.
Namun  problematika  yang  dihadapi  saat  ini  di  Indonesia  bahwa  pengaturan justice  collaborator belum  diatur  dalam  KUHAP.  Didalam  KUHAP  hanya  mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, istilah yang  digunakan  dalam  KUHAP  mempunyai  perbedaan  dan  tidak  mengenal  tentang istilah justice collaborator melainkan istilah saksi mahkota (Crown Witness).
Meskipun  terdapat  persamaan  antar  keduanya,  namun  jika  dilihat  dari  aspek inisiatif  untuk  memberikan  keterangan/informasi  tentang  suatu  tindak  pidana,  maka terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  saksi  mahkota  yang  dikenal  dalam  KUHAP dan justice collaborator yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
Pada  saksi  mahkota  inisiatif  untuk  memberikan  keterangan  berasal  dari  aparat penegak  hukum  yang  kesulitan  untuk  mengungkap  suatu  kasus  tindak  pidana  karena kekurangan  alat  bukti  sehingga  aparat  penegak  hukum  mengambil  salah  satu  pelaku yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  minim  untuk  dijadikan  saksi  terhadap  pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (splitsing). Sedangkan  pada justice  collaborator, inisiatif  untuk  memberikan  keterangan tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadaran mengakui perbuatan  yang  dilakukannya  kemudian  membantu  aparat  penegak  hukum  dengan memberikan  keterangan  berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  serta keterlibatan  pelaku  utama  lainnya  dalam  jaringan  tindak  pidana. Justice  collaborator bertujuan  untuk  memudahkan  pembuktian  dan  penuntutan  serta  dapat  mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.
Dalam  konteks  ini,  kasus  korupsi  di  Indonesia  yang  tidak  pernah  dilakukan sendirian  melainkan  bersifat  kolektif,  maka  dari  itu justice  collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di pengadilan.
Namun  dalam  proses  peradilan  pidana  keberadaan  saksi  hanya  diposisikan sebagai  pihak  yang  dapat  memberikan  keterangan,  dimana  keterangannya  dapat dijadikan  alat  bukti  dalam  mengungkap  sebuah  tindak  pidana,  sehingga  bagi  aparat penegak  hukum  menempatkan  saksi  hanya  sebagai  pelengkap  dan  memiliki  hak-hak yang  tidak  banyak  diatur  dalam  KUHAP,  padahal  untuk  menjadi  saksi  yang  akan memberikan keterangan yang nantinya akan memberatkan seorang tersangka/terdakwa, maka  ada  kecenderungan  tersangka/terdakwa  menjadikan  saksi  tersebut  musuh  yang telah  memberatkannya  dalam  proses  penanganan  perkara,  yang  akan  mengancam keberadaan saksi tersebut.
Hal  inilah  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  serius,  terutama  mengenai perlindungan  hukumnya  dan  untuk  menjamin  adanya  perlindungan  terhadap  saksi  dan korban  maupun  keluarganya  dirasakan  perlu  adanya  perundang-undangan  yang mengatur  perlindungan  yang  dimaksud.  Karena  tanpa  saksi,  hampir  dapat  dipastikan suatu kasus akan menjadi remang-remang mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.
Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas,  maka  wajar  jika  penulis  mengambil  suatu kesimpulan  bahwa  dengan  banyaknya  permasalahan  dalam  membongkar  kasus  tindak pidana  korupsi,  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  mengambil  suatu  terobosan  baru yang  dianggap  lebih  efektif  dalam  menanggulangi  segala  macam  kejahatan.Dimana dapat dilakukan perbaikan-perbaikan peraturan yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena  tidak  bisa  menyesuaikan  terhadap  kemajuan  yang  ada  sekarang.  Karena  tanpa adanya  pengaturan  yang  tegas  dan  jaminan  keamanan  bagi  seorang  saksi,  maka seseorang akan enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi.
Mengingat  keberadaan justice  collaborator sangatlah  penting  dalam  sistem peradilan  pidana,  maka  menurut  penulis  perlu  adanya  suatu  kebijakan  baru  yang diberikan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  peran  mereka  dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terorganisir.

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014
Masalah  perlindungan  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( justice collaborator ) di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial karena di satu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di lain sisi ketentuan perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  saksi  pelaku  yang bekerjasama ( justice collaborator ) belum memadai.
Perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator secara  komprehensif seharusnya  berlaku  baik  pada  semua  tahap  peradilan  (mulai  dari  tahap  pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak  pidana  tertentu,  ancaman  dan  teror  bagi  setiap justice  collaborator akan  tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.
Pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban 10 memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung  dan  perlindungan  bagi  seseorang  yang  membutuhkan  sehingga  merasa aman terhadap  ancaman  sekitarnya.  Dimana  dalam  pasal  5  Undang-Undang  Perlindungan saksi dan korban berhak atas:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta  bebeas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat  nasihat  hukum;  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
o. Mendapat pendampingan.
Terkait  dengan  pasal  diatas,  UU  perlindungan  saksi  dan  korban  tidak menjelaskan secara memadai apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara  pidana  ataukah  hanya  saksi  tertentu  saja  (dalam  ancaman)  ?  Ataukah  hak  ini
10 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
hanya  diberikan  kepada  saksi  yang  dilindungi  oleh  lembaga  perlindungan  saksi? Pertanyaan ini bisa dijawab jika UU secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada  seluruh  saksi  pidana  dalam  pemeriksaan  peradilan  pidana,  dengan  hak  saksi yang  hanya  diberikan  dalam  kondisi  terancam  atau  terintimidasi.  Jika  hak-hak  dalam UU  perlindungan  saksi  dan  korban  diberikan  kepada  seluruh  saksi  dan  korban  dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan  korban  dalam  implementasinya  sedangkan  jika  hak-hak  tersebut  hanya  diberikan lagi  kepada  saksi  dalam  kondisi  terancam  atau  terintimidasi,  maka  akibatnya,  seluruh saksi  yang  berperan  dalam  proses  perkara  tidak akan  pernah  mendapat  hak  yang  lebih baik  karena  hak-haknya  terbatas  dan  ini  juga  tidak  konsisten  dengan  semangat  awal dibentuknya UU ini.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  secara  umum  terdapat  empat bentuk  perlindungan  terhadap justice  collaborator diantaranya  perlindungan  terhadap fisik  dan  psikis,  penanganan  khusus,  perlindungan  hukum  dan  penghargaan.  Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis
Merupakan  sebuah  keniscayaan  bahwa  setiap  orang  yang  mewaqafkan  dirinya sebagai  seorang justice  collaborator akan  menghadapi  berbagai  ancaman,  teror  bahkan kekerasan  terhadap  diri,  jiwa,  psikis  dan  harta  serta  keluarganya.  Keputusan  untuk menjadi seorang justice collaborator merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana  korupsi,  yang  notabene  para  aktor  utama  dan intelektualnya  adalah  orang  yang berpengaruh  dan  memiliki  massa  atau  pengikut  yang  besar  serta  memiliki  kedudukan atau  jabatan  yang  strategis  dipemerintahan,  maka  sudah  tentu  intimidasi  tidak  hanya berasal  dari  pelaku  saja  tetapi  juga  berasal  dari  keluarga  pelaku  maupun  orang-orang yang  tidak  terima  akan  tindakan  pengungkapan  fakta  oleh  para justice  collaborator . Konsekuensi  logis  adalah  bahwa  pengorbanan  para justice  collaborator harus diapresiasi  oleh  hukum  melalui  kebijakan  formulasi  perlindungan  terhadap  rasa  aman bagi  mereka.  Selain  itu  mengingat  pembongkaran  fakta  tentang  tindak  pidana  yang dilaporkan  mereka  akan  menjadi  sarana  efektif  bagi  penegak  hukum  untuk  menangani tindak  pidana,  khususnya  yang  berjenis  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  demikian komitmen  penegak  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap justice collaborator akan berdampak bagi efektifitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara pidana.
Perlindungan  terhadap  rasa  aman  yang  dapat  diberikan  kepada justice collaborator dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik  dan  psikis  tersebut  tidak  hanya  diberlakukan  untuk  keamanan  pribadi  berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri,  jiwa  dan  harta  mereka  dari  pihak  manapun,  namun  juga  harus  meliputi  jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.
Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikis pada justice collaborator dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam pasal 8 mengatakan bahwa:
(1) Perlindungan  fisik  dan  psikis  bagi  saksi pelaku  yang  bekerjasama  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  diajukan  oleh  aparat  penegak  hukum
sesuai  tahap  penanganannya  (penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim)  kepada LPSK.
(2) Perlindungan  fisik  dan  psikis  bagi  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  sebgaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diputuskan  oleh  LPSK  berdasarkan  rekomendasi  dari aparat  penegak  hukum  sesuai  tahap  penanganannya  (penyidik,  penuntut  umum atau hakim).
(3) Dalam  hal  rekomendasi  aparat  penegak  hukum  memberikan  perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterima  oleh  LPSK,  maka  LPSK  wajib memberikan  perlindungan  yang  pelaksanaanya  dikoordinasikan  dengan  aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.
b) Penanganan khusus
Selain  diberikan  fasilitas  perlindungan  terhadap  fisik  dan  psikis  sebagaimana dijelaskan  di  atas  maka  untuk  mendukung  upaya  pemberian  perlindungan  rasa  aman terhadap  Justice  Collaborator  yang  memberikan  kesaksian  di  persidangan  maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa:
a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan  tersangka,  terdakwa,  dan/atau  narapidana  yang  diungkap  tindak pidananya;
b. Pemisahan  pemberkasan  antara  berkas  Saksi  Pelaku  dengan  berkas  tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diuangkapkannya; dan/atau;
c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
c) Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan  terhadap  status  hukum  ini  secara  teknis  diantaranya  adalah  tidak dilanjutkannya  terlebih  dahulu  laporan  pencemaran  nama  baik  oleh  tersangka  tindak pidana  korupsi  terhadap  saksi  pelapor  sebelum  ada  proses  hukum  terhadap  kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi  harus  didahulukan  daripada  tuntutan  pencemaran  nama  baik  oleh  tersangka terhadap  saksi  pelapor  tindak  pidana  korupsi.  Namun  perlindungan  terhadap  “status hukum”  tersebut  dibatalkan  apabila  dari  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan  terdapat bukti  cukup  yang  memperkuat  keterlibatan  saksi  pelapor  dalam  tindak  pidana  korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang  demikian  hanya  diberikan  perlindungan  terhadap  rasa  aman  selama  proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014, 11 yang menyebutkan bahwa:
11 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban ,
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
(1) Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku,  dan/atau  Pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,  atau  telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
(2) Dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum  terhadap  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku, dan/atau  Pelapor  atas  kesaksian  dan/atau laporan  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau  ia  berikan  kesaksian  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Penerapan konsep protection of cooperating person sebagaimana terdapat pada dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Nomor  31  tahun  2014 12 merupakan  kebijakan  hukum pidana (penal policy) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat  sulit  untuk  mengumpulkan  alat  bukti  berupa  saksi  yang  melihat  sendiri, mendengar  sendiri  atau  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana  dimana  pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.
Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana  ketika  mereka  dilaporkan  oleh justice  collaborator dengan  jalan  melaporkan tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  maupun  tindak  pidana  perbuatan  tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata.
Terhadap  fenomena  tersebut,  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Nomor  31  Tahun 2014    seharusnya  dapat  menjadi  “angin  segar”  bagi  para  Justice  Collaborator  untuk tetap  fokus  mengungkapkan  fakta  terjadinya  tindak  pidana  tanpa  terbebani  oleh  kasus hukum  yang  dilaporkan  oleh  terlapor.  Namun  kenyataan  yang  terjadi  tidak  demikian, karena pasal ini hanya bersifat penundaan.
Begitu  juga  dengan  Pasal  10  ayat  (2)  UU  PSK  terlihat  ketidakjelasan  dan ketegasan  rumusan  terhadap  kedudukan  saklsi  dan  tersangka  serta  dalam  kondisi bagaimana  seseorang  saksi  menjadi  tersangka  ketika  pada  saat  yang  bersamaan  juga berstatus  sebagai  pelapor.  Rumusan  ini  menimbulkan  multiftafsir  dan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Rumusan  Pasal  10  ayat  (2)  UU  PSK  membuka  peluang  bagi  penyidik  untuk melakukan  intervensi  terhadap  kewenangan  lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban. Hal  itu  terjadi  karena  penetapan  seorang  saksi  menjadi  tersangka  dan  kemudian dilakukan  penahanan  dapat  dilakukan  secara  sepihak  oleh  penyidik  tanpa mempertimbangkan  kewenangan  lembaga  Negara  yang  lain  yang  mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.
Rumusan pasal 10 ayat (2) UU PSK terhadap status qou tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seseorang, karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana  terlibat  dalam  kejahatan  bersangkutan.  Artinya  disatu  sisi  pasal  tersebut memberikan  perlindungan,  namun  di  sisi  lain  tidak  mendapatkan  jaminan  untuk
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban ,

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian pasal 10 ayat (2) tetap tidak memberikan kepastian hukum.
d) Penghargaan
Perlindungan  dalam  bentuk  penghargaan  bagi  para  Justice  Collaborator  sangat penting  keberadaannya  bagi  upaya  menciptakan  iklim  kondusif  bagi  pengungkapan tindak  pidana  korupsi  dalam  konteks  pelibatan  masyarakat.  Penghargaan  layak diberikan  sebagai  penegasan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  berjasa  bagi  upaya penegakan  hukum,  implikasinya  bilamana  terdapat  penghargaan  terhadap  mereka masyarakat  yang  lain  dapat  berani  juga  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana  kepada penegak hukum.
Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Justice Collaborator dapat dilihat dalam pasal 10A ayat (3) berupa: 13
a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
b. Pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai perundang-undangan  yang  berlaku  apabila  Saksi  Pelaku  yang  berstatus narapidana.
Pemberian  keringanan  hukuman  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  upaya  untuk mendorong  munculnya  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  sebelumnya  telah  diatur  dalam Pasal  10  ayat  (2) 14 yang  menyatakan  hakim  dapat  mempertimbangkan  kesaksian  dari saksi  yang  juga  tersangka  dalam  tindak  pidana  yang  sama  untuk  meringankan  pidana yang  akan  dijatuhkan.  Kewenangan  untuk  memberikan  keringanan  pidana  tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf  b  SEMA  No.  04  Tahun  2011 15 disebutkan  bahwa  berdasarkan  catatan  penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman.
Pada asasnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena  itu,penghargaan  hukuman  bagi justice  collaborator harus  dimulai  dari  adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum.
Untuk  memperoleh  penghargaan  berupa  keringanan  penjatuhan  pidana,  LPSK memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada  penuntut  umum  untuk  dimuat  dalam tuntutannya kepada hakim.Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan,  dan  hak  narapidana  lain,  LPSK  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Selanjutnya  dalam  hal  Jaksa  Agung  atau  Pimpinan  KPK  mengabulkan permohonan  penghargaan,  Penuntut  Umum  wajib  menyatakan  dalam  tuntutannya
13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban , 14 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban ,
15 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (JusticeCollaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu ,
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
mengenai  peran  yang  dilakukan  oleh  Justice  Collaborator  dalam  membantu  proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu:
Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
(1) Besarnya remisi umum adalah:
a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
d. Pada  tahun  keempat  dan  kelima  masing-masing  diberikan  remisi  5  (lima) bulan; dan
e. Pada  tahun  keenam  dan  seterusnya  diberikan  remisi  6  (enam)  bulan  setiap tahun.
Narapidana juga berhak mendapatkan remisi khusus dan remisi tambahan yang diatur  dalam  Pasal  5  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999,  dimana  besarnya remisi  tambahan  ½  (satu  perdua)  dari  remisi  umum  yang  diperoleh  pada  tahun  yang bersangkutan.
Selain  remisi  narapidana  juga  berhak  mendapatkan  hak-hak  lain  seperti asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  bersyarat,  dan  cuti  menjelang  bebas.Dimana pembebasan bersyarat diberikan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa  pidananya  minimal  9  (Sembilan)  bulan.  Dimana  semua  kewenangan  pemberian hak-hak ini berada ditangan Menteri Hukum dan HAM.
Pada  dasarnya  semua  bentuk  perlindungan  yang  telah  dijabarkan  diatas  sudah sangat baik namun implementasinya kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang  diharapkan  khusunya  oleh  para whistleblower dan justice  collaborator .  Diantara whistleblower  dengan  justice  collaborator memiliki  bentuk  perlindungan  berbeda satu sama  lain.  Hal  ini  sesuai  ketentuan  Pasal  10  UU  Nomor  31  Tahun  2014  sebagaimana disebutkan di atas. Pasal itu menyebutkan, whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian  yang akan, sedang atau yang telah diberikan.
Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama  tidak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan  pidananya.Perlindungan  hukum  dapat  berupa  kekebalan  yang  diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.
Ketentuan  diatas  juga  dipertegas  lagi  oleh  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2011 16 mengatur  bahwa  bilamana  pelapor  tindak  pidana  dilaporkan pula  oleh  terlapor  maka  penanganan  perkara  atas  laporan  yang  disampaikan  oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor. Dimana dalam butir 8 SEMA No. 04 Tahun 2011 17 yang menyatakan bahwa:
a. Yang  bersangkutan  merupahakan  pihak  yang  mengetahui  dan  melaporkan tindak  pidana  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini  dan  bukan merupakan bagian pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penangan perkara  atas  laporan  yang  disampaikan  oleh  pelapor  tindak  pidana didahulukan disbanding laporan dari terlapor.
Kedua  point  diatas  menimbulkan  kontradiksi  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat (1) 18 UU  PSK  yang  menegaskan  baik  saksi  maupun  korban  dan  pelapor  tidak  dapat dituntut  secara  hukum  baik  pidana  maupun  perdata  atas  laporan  atau  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikan keduanya. Kedua point SEMA tersebut jelas memberi peluang sekaligus ancaman bagi seorang whistle blower dan justice collaborator untuk dapat  dituntut  oleh  orang  lain  sebagai  terlapor.  Klausa  “penanganan  perkara  yang disampaikan  oleh  perlapor  didahulukan”  kemudian  disusul  dengan  klausa  “dibanding laporan  dari  terlapor”  menunjukkan  peluang  hukum  siapapun  terlapur  pada  gilirannya dapat  melaporkan whistle  blower dan justice  collaborator. Hal  ini  menunjukkan ketidakjelasan politik hukum pidana terkait peran dan perlindungan whistle blower dan justice collaborator.
Melalui SEMA No. 04 Tahun 2011 19 , Mahkamah Agung meminta kepada para hakim  untuk  memberikan  perlakuan  khusus  jika  dalam  mengadili  suatu  perkara menemukan  Justice  Collaborator  dengan  memberikan  keringanan  pidana  dan/atau perlindungan lainnya. Menurut butir 9 SEMA No. 04 Tahun 2011 20 , Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah :
Yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana  tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut  serta  memberikan  keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.
16 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu,
17 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Surat Edaran  MahkamahAgungNomor  4 Tahun  2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu ,
18 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban , 19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu
20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  SEMA  No.  04  Tahun  2011  adalah  yang disebutkan dalam butir 1, yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.
SEMA  No.  04  Tahun  2011  memberi  kewenangan  yang  besar  bagi  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  menentukan  apakah  seseorang  dapat  diklasifikasikan  sebagai Justice Collaborator. Dalam butir 9 huruf b disebutkan bahwa:
Jaksa  Penuntut  Umum  di  dalam  tuntutannya  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan yang  dapat  membantu  penyidik  dan/atau  penuntut  umum  mengungkap  tindak pidana  dimaksud  secara  efektif,  mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang memiliki  peran  lebih  besar  dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil  suatu  tindak pidana.
Dari  catatan  penuntut  umum  tersebut  barulah  hakim  dapat  mempertimbangkan apakah  yang  bersangkutan  pantas  untuk  diberikan  keringanan  hukum  dan  bentuk perlindungan  lainnya.Dari  ketentuan  ini  dapat  dilihat  bahwa  jaksa  penuntut  umum memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  Justice Collaborator  dalam  tahap  penuntutan.  Mengingat  SEMA  No.  04  Tahun  2011  hanya mengikat  para  hakim,  maka  sulit  untuk menjamin  bahwa  seorang  Justice  Collaborator yang telah berani memberikan bantuannya akan dinyatakan sebagai Justice Collaborator oleh penuntut umum dalam tuntutannya apalagi mendapatkan keringanan tuntutan.
SEMA  No.  04  Tahun  2011  hanya  berlaku  pada  ruang  lingkup  penuntutan  dan pemeriksaan  dalam  persidangan.Padahal  usaha  untuk  mencari  alat  bukti  keterangan saksi  sudah  dimulai  sejak  tingkat  penyidikan  agar  selanjutnya  dapat  dilimpahkan  ke tahap  penuntutan.  Dengan  demikian  bantuan  yang  diberikan  oleh  Justice  Collaborator besertaancaman yang harus dihadapinya  seharusnya juga menjadi perhatian bagi pihak penyidik baik penyidik Polri maupun KPK. Tidak hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim  saja  pihak  yang  berperan  dalam  perlindungan  terhadap  Justice  Collaborator. Masih  ada  lembaga  lain,  seperti  LPSK  sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan untuk  memutuskan  saksi  mana  yang  dapat  diberikan  perlindungan  berdasarkan  UU No.31 Tahun 2014 dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
(1) Perlindungan  LPSK  terhadap  saksi  dan/atau  korban  diberikan  dengan  syarat sebagai berikut:
a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
(2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
a. Tindak  pidana  yang  akan  diungkap  merupakan  tindak  pidana  dalam  kasus tertentu  sesuai  dengan  keputusan  LPSK  sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  5 ayat (2)
b. Sifat  pentingnya  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  pelaku  dalam mengungkap suatu tindak pidana
c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.
d. Kesediaan  mengembalikan  asset  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
e. Adanya  ancaman  yang  nyata  atau  kekhawatiran  akan  terjadinya  ancaman, tekanan  secara  fisik  dan  psikis  terhadap  saksi  pelaku  atau  keluarganya  jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014  yang memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap justice collaborator agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi, dalam praktiknya rumusan Pasal ini belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya.
Menurut  Supriyadi  Widodo  Edyono, 21 pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  31  Tahun 2014 memiliki kelemahan, diantaranya:
1. Apa  yang dimaksud dengan “seorang saksi  yang juga tersangka dalam kasus yang sama”.  Maksud  dari  kalimat  ini  mengisyaratkan  bahwa,  seorang  yang  dapat diposisikan sebagai justice collaborator adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi  yang  juga  tersangka,  ini  berarti  posisi  dari  orang  tersebut  haruslah  sebagai saksi  seperti  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  yakni  saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka.  Pengertian  ini  tentunya  belumlah  mencakup  pelaku  bekerjasama  yang kapasitasnya  sebagai  seorang  pelapor  atau  informan,  yang  mungkin  tidak  masuk dalam  pengertian  saksi  diatas,  namun  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam memberikan  informasi  tentang  kasus  tersebut.  Kalimat  “seorang  saksi  yang  juga tersangka  dalam  kasus  yang  sama.....”  ini  juga  terhubung  dengan  kalimat “kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim”  yang  mensyaratkan  pula bahwa  seorang  saksi  tersebut  haruslah  memberikan  keterangannya  dalam persidangan  atau  keterangannya  tersebut  paling  tidak  tercatat  dalam  persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka  yang dibawa dan diambil keterangannya di  pengadilan  yang  dapat  masuk  dalam  kategori  pelaku  yang  bekerjasama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar  pengambilan  keputusan?  Walaupun  dalam  proses  penyidikan  dan  pra penuntutan  informasi  dan  keterangan  yang  diberikan  orang  yang  bersangkutan justru  sangat  membantu  proses  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  persidangan? Tentunya  posisi  orang  tersebut  tidak  masuk  kategori  sebagai  seorang  pelaku  yang bekerjasama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian reward.
2. Apa  makna  istilah  “kasus  yang  sama  tersebut”?  Undang-Undang  tidak  satupun memberikan  panduan  mengenai  hal  tersebut.  Sehingga  dibutuhkan  penafsiran  atas ketentuan  ini.  Kasus  yang  sama  mungkin  ditafsirkan  “kasus-kasus  dimana  posisi saksi  juga  sekaligus  tersangka  dalam  kasus  yang  sama”  sehingga  dalam  suatu tindak  pidana  yang  terjadi,  posisi  seorang  saksi  tersebut  dengan  posisinya  sebagai
21 Eddyono,  Supriyadi  Widodo,  Prospek  Perlindungan  Justice  Collaborator  di  Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 No, 1, 2011,  h. 110
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid
tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antar posisi  saksi  dan  posisi  tersangka  dalam  kasus  tersebut.  Tentunya  hal  ini  dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana yang dilakukan. Model  pengaturan  yang  demikian  dalam  praktek  di  berbagai  negara  justru  tidak dapat  dipraktekkan  secara  maksimal,  karena  justru  dalam  praktek  perlindungan pelaku yang bekerjasama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak  dipergunakan  lagi.  Titik  berat  pada  perlindungan  ini  yang  terpenting,  justru pemberian  “informasi  dan  keterangannya”  bukan  di  ranah  “terkait  dalam  kasus yang sama” karena dalam prakteknya banyak calon pelaku yang bekerjasama akan memberikan  kontribusi  namun  posisinya  sebagai  pelaku  bukan”dalam  kasus  yang sama”
3. Jika  melihat  kalimat  “tidak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  ia ternyata  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  tetapi  kesaksiannya  dapat dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  meringankan  pidana  yang  akan  dijatuhkan terhadapnya”  maksud  dari  kalimat  ini  menimbulkan  arti  bahwa  bentuk  dan  sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerjasama hanyalah terbatas pada  pengurangan  hukuman,  pelaku  yang  bekerjasama  tidak  dapat  diberikan “kebebasan  dari  tuntutan  hukum”.  Ini  berarti  perlindungan  kepada  pelaku  yang bekerjasama  dalam  rumusan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Intinya perlindungan yang dapat diberikan  kepada  seorang  pelaku  yang  bekerjasama  hanyalah  pengurangan hukuman semata. Disamping itu kata “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim”  menunjukkan  bahwa  sifat  rewardnya  yang  fakultatif  (bukan  kewajiban) sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa reward tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itulah maka perlindungan  ini  tidak  dapat  diprediksi  sejak  awal  apakah  perlindungan  tersebut dapat  diperoleh,  memang  dalam  prakteknya  kontribusi  harus  diberikan  terlebih dahulu  baru  perhitungan  reward akan  diberikan,  namun  ketiadaan  mekanisme  dan prosedur  penilaian  reward  dan  pengajuannya  menyebabkan  pemberian perlindungan  ini  digantungkan  kepada  nasib  baik  dan  kemampuan  hakim  yang memeriksa (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara).
Dalam hal ini revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 22 yang  kiranya  menjadi  momentum  tepat  untuk  mengatur  secara  rinci  peraturan agar tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara aparat penegak hukum dengan LPSK dapat  diminimalisir.  Namun  kenyataannya  revisi  terhadap  UU  tersebut,  masih  belum juga memberikan perlindungan yang jelas terhadap justice collaborator.
Melihat juga dari kekuatan mengikatnya, dikeluarkannya SEMA No. 04 Tahun 2011 23 tampaknya juga belum cukup menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam
22 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban ,
23 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower),  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu,

## Zhulfiana Pratiwi Hafid
memberikan  perlindungan  kepada justice  collaborator karena  sifat  SEMA  itu  sendiri pada  dasarnya  hanya  mengikat  kedalam,  yaitu  sebagai  petunjuk,  peringatan,  atau teguran bagi para Hakim dan Pengadilan.
SEMA  yang  dimana  sebagai  petunjuk  dan  pedoman  pelaksanaan  juga  tidak menjelaskan  mengenai  berapa  besar  keringanan  hukuman  yang  akan  diberikan  kepada justice  collaborator. Berbeda  dengan  Negara  Amerika  Serikat,  yang  menegaskan keringanan hukuman sekitar 35 % dari ancaman pidana atau penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. Sebagai contoh, Agus Condro yang dituntut 1 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) mendapat keringanan 3 bulan oleh majelis hakim. Sebegitu besar kasus yang diungkap oleh Agus Condro, namun ia hanya mendapat keringanan 3 bulan.
Disamping  itu  ruang  lingkup  perlindungannya  juga  masih  kurang  memadai, maka dari itu perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas  dan  terukur  bagi  pengungkapan  tindak  pidana  ( whistle  blower dan justice collaborator), terutama  dilingkungan  aparat  publik  yang  terkait  dengan  mal administrasi,  penyalahgunaan  kekuasaan,  korupsi,  dan  yang  membahayakan kepentingan umum. Dimana dalam realitasnya, whistle blower dan justice collaborator seringkali  tidak  bahkan  minim  mendapatkan  perlindungan,  malah  sebaliknya  menjadi sasaran  tembak  dan  bulan-bulanan  dalam  proses  hukum.  Oleh  karena  itu  wajar  jika kemudian  muncul  kondisi  “psikososiologis”,  karena  disatu  sisi  dituntut  partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi disisi lain ada kegetitran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya cuma hukuman.
Maka  dari  itu,  wajar  dan  beralasan  jika  perlindungan  terhadap whistle  blower dan justice  collaborator mendapatkan  apresiasi  hukum  dan  respon  positif  aparat penegak  hukum  dan  bukan  sebaliknya  justru  mendapat  perlakuan  yang  tidak layak.Walau  tidak  mudah  merumuskan  pengaturan  didalam  peraturan  perundang- undangan, penghargaan bagi whistle blower dan justice collaborator harus diwujudkan dalam  bentuk  pengurangan  pidana  yang  signifikan,  pemberian  remisi  istimewa,  dan pelepasan bersyarat yang dipercepat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  ada  beberapa  pokok penting yang penulis dapat simpulkan.
1. Kehadiran  seorang justice  collabarator dalam  mengungkap  suatu  kasus  tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan sekitarnya dalam proses pemeriksaan dari penyelidikan  hingga  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan  sehingga  secara  tidak langsung  eksistensi  dari  keduanya  dapat  memberikan  sedikit  kemudahan  bagi Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Instansi  hukum  lainnya  dalam  membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Perlindungan  yang  diterapkan  pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  dan SEMA No.Tahun 2011 belum memberikan kesan yang positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada justice  collaborator terlebih  lagi  terhadap  perlindungan  status  hukumnya  masih jauh dari yang diharapkan.
Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Zhulfiana Pratiwi Hafid

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz. Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus . Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Wijaya,  Firman. Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Perpektif  Hukum.
Jakarta: Penaku. 2012.
Rawls.  John, A  Theory  Of  Justice (Penterjemah:  Uzair  Fauzan  &  Heru  Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
KadriHusin dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Edwin  H.  Sutherland. Principles  of  Criminology. Los  Angeles:  J.B  Lippincott Company. 1955.
Geis  Gilbert  dan  Colin  Goff, White  Collar  Crime  :  The  Uncut  Version  Edwin  H. Sutherland. New Haven and London: Yale University Press, 1983.
Benny  Swastika. Asas  Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.
Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
Phillipus M, Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1987.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010. Sagita,  Gina  Tia.  Urgensi  Justice  Collaborator  Dalam  Pengungkapan  Kasus  Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 2014,
Setiono.  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum),  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2004.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo,  Prospek  Perlindungan  Justice  Collaborator  di  Indonesia: Perbandingan  di  Amerika  dan  Eropa,  Jurnal  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Volume 1 No. 1, 2011.
Rahman Amin, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia, dari http://Rahmanamin1984.Blogspot.Com/2014/03/Kebijakan-Hukum-Pidana- Terhadap-Justice.Html?M=1 diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 Febri Diansyah, Kematian Whistleblower, dari http://news.okezone.com/read/2011/03/31/58/440804/kematian-whistleblower diakses pada tanggal 15 Agustus 2018
http://www.lpsk.go.id, diakses tanggal 15 Agustus 2018