KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI TIONGKOK DI AFRIKA PADA PERIODE XI JINPING (2013-2019)
Nur Ulfa Rosinawati 1 , Fahlesa Munabari 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur; Indonesia: ulfa535@gmail.com 2 Program Studi Hubungan Internasional, President University;Indonesia: fahlesa.munabari@president.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze China’s strategy to secure its oil needs in Africa under the regime of President Xi Jinping (2013-2019). Chinas’s rapid economic growth has prompted the country to formulate  effective  energy  security  as  well  as  foreign  policy  measures  in  its  African  partner countries  with  a  view  to  securing  the  sustainable  supply  of  oil  to  meet  China’s  domestic  oil demands. Employing a qualitative and descriptive methods, this study examines the foreign policy measures of the regime of President Xi Jinping in order to secure the oil supply in Africa. This article shows that the Chinese government under President Xi Jinping reformed its foreign policy approaches  towards  Africa,  providing  its  partner  countries  in  the  continent  with  significantly increased  foreign  aid  and  revising  China-Africa’s  framework  of  cooperation  in  the  Forum  on China-Africa  Cooperation (COFAC)  so  as  to  facilitate a  better  understanding,  mutual  respect, and comprehensive cooperation between China and Africa.
Keywords : Africa, China, energy, oil, foreign policy

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  Tiongkok  dalam  mengamankan  kebutuhan minyaknya  di  Afrika  di  bawah  pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  pada  periode  2013-2019. Pertumbuhan  ekonomi  Tiongkok  yang  cepat  telah  mendorong  negara  ini  untuk  merumuskan kebijakan keamanan energinya yang efektif serta langkah-langkah kebijakan luar negeri di negara- negara  mitra  Afrika  dengan  maksud  untuk  mengamankan  pasokan  minyaknya  secara berkelanjutan  guna  memenuhi  permintaan  minyak  domestiknya.  Dengan  menggunakan  metode kualitatif dan deskriptif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah kebijakan luar negeri pemeritah Presiden  Xi  Jinping  untuk  mengamankan  pasokan  minyak  di  Afrika.  Artikel  ini  menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping mereformasi pendekatan kebijakan luar negerinya  ke  Afrika  serta  memberikan  negara-negara  mitranya  di  benua  tersebut  dengan peningkatan  bantuan  asing  yang  signifikan  dan  merevisi  kerangka  kerja  sama  Tiongkok-Afrika dalam Forum Kerjasama Cina-Afrika (COFAC) untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, saling menghormati, dan kerja sama yang komprehensif antara Tiongkok dan Afrika.
Kata Kunci : Afrika, energi, kebijakan luar negeri, minyak, Tiongkok.

## Pendahuluan
Memasuki  abad  ke-21  ini  Tiongkok  tumbuh  menjadi  negara  poros  kekuatan  baru  yang diperhitungkan  dalam  skala  regional  maupun  global.  Hal  ini  ditandai  dengan  perkonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 9,48% dengan Gross Domestic Product (GDP) yang mencapai angka 18.232,1 milyar Yuan. bahkan menurut data Bank Dunia, pada tahun 2010, GDP Tiongkok telah melampaui GDP Jepang yang mencapai angka USD 5.927 milyar (Jiahua, 2006: 25)  Pesatnya  pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor meningkatnya  kebutuhan jumlah energi  minyak,  terlebih  lagi  jumlah  populasi  Tiongkok  yang  besar  menimbulkan  masalah tersendiri  bagi  negara  tersebut,  yakni  dalam  hal  kebutuhan  pasokan  energi  minyak.  Imbasnya, permintaan  akan  energi  minyak  pun  semakin  meningkat  sebagai  bahan  bakar  untuk  industri, komersial, dan kebutuhan rumah tangga.
Pada masa pemerintahan Mao Zedong (1949 – 1976), Tiongkok memiliki banyak cadangan minyak  yang  berasal  dari dalam negerinya.  Hal  ini disebabkan karena  pada masa pemerintahan Mao Zedong, industri minyak di Tiongkok baru mulai dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan minyak Tiongkok lainnya menemukan beberapa ladang minyak besar di beberapa wilayah Tiongkok seperti Daqing pada tahun 1959, Shengli pada tahun 1963,  Dagang  pada  tahun  1964,  dan  Liaohe  pada  tahun  1969.  Pada  tahun  1978  menjelang reformasi, Tiongkok menjadi negara penghasil energi terbesar keempat di dunia, setelah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Soviet. Tiongkok memiliki sumber energi beragam yang terdiri dari 75%  batubara,  17,5%  minyak,  gas  alam,  dan  tenaga  air  yang  masing-masing  mewakili  2%  dan 5,5%. (Meidan, 2016: 5-6).
Kemajuan atas industri minyak Tiongkok pada periode pemerintahan Mao Zedong tersebut dianggap  sangat  mengesankan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Tiongkok  mampu  menjadi negara penghasil energi pada masa pemerintahan Mao Zedong (Smil, 1978: 234). Bahkan, pada masa pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok menjadi negara yang mandiri dalam sektor energi dan menjadi eksportir minyak dan batu bara dimana penjualan minyak dan batu bara tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi negara ini. Namun, Tiongkok juga menjadi konsumen energi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Eropa pada rentang tahun 1965 sampai tahun 1985 (Roser, 2015)
Adanya  reformasi  ekonomi pada  masa  pemerintahan  Deng  Xiaoping  (1982-1987)  berimbas pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengubah pola produksi dan konsumsi
energi domestik. Reformasi ekonomi yang  lebih menekankan pada modernisasi sistem ekonomi dilakukan  dengan  memperkenalkan  mekanisme  pasar  dan  mendorong  investasi  asing  dalam perekonomian  Tiongkok.  Hal  tersebut  pada  gilirannya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang sangat  pesat.  Namun,  Tiongkok  mengalami  kekurangan  pasokan  energi  untuk  memunuhi kebutuhan tersebut (Zhao, 2001: 3).
Pada  tahun  1980an  produksi  minyak  Tiongkok  mengalami  penurunan  drastis  yang disebabkan karena harga minyak dunia yang  mengalami penurunan. Meskipun permintaan akan minyak  meningkat,  namun  para  pemilik  industri  minyak  mengalami  kesulitan  dalam mengumpulkan  dana  yang  cukup  untuk  menstabilkan  pengeluaran  mereka  guna  keperluan eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber minyak baru untuk memenuhi permintaan minyak dalam negeri. Kemudian pada tahun 1990an, produksi minyak  di Tiongkok kembali mengalami mengalami stagnansi akibat penurunan harga minyak dunia yang dipicu oleh perang teluk I atau Gulf  War. Hal  ini  berdampak  terhadap  berubahnya  status  Tiongkok  yang  sebelumnya  sebagai negara pengekspor minyak, menjadi negara pengimpor minyak pada tahun 1993 (Nam, 2005: 3).
Terbatasnya  pasokan  minyak  dalam  negeri  Tiongkok  mengharuskan  Tiongkok  untuk mengimpor minyak dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya (Lee & Shalmon,  2008:  110).  Salah  satu  wilayah  yang  dipilih  Tiongkok  untuk  memenuhi  kebutuhan energi  minyak  dalam  negerinya  adalah  Afrika.  Pada  prinsipnya,  hubungan  kerjasama  antara Tiongkok dan Afrika sudah dimulai sejak tahun 1950an (Hurst, 2006: 4). Bagi Tiongkok, Afrika tidak hanya penting dari segi ekonomi, politik, dan keamanan, namun juga dari segi ideologi. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi Afrika merupakan penghasil sumber daya alam yang cukup besar sehingga  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok. Sementara itu dari segi politik, Tiongkok ingin mendapatkan dukungan politik dari Afrika mengenai kebijakan “One China” di dalam forum-forum multilateral (Sun, 2014: 1).
Hubungan kerjasama perdagangan energi antara Tiongkok dengan Afrika sudah berlangsung sejak  tahun  1993  (Wenping,  2007:  24).  Pada  tahun  1996,  Presiden  Jiang  Zemin  melakukan kunjungan ke Afrika dengan mengedepankan lima prinsip yang menjadi dasar untuk memelihara hubungan politik dan kerjasama yang erat antara Tiongkok dengan Afrika. Lima prinsip bertujuan untuk;  1)  membina  hubungan  Tiongkok  dan  Afrika  dengan  lebih  baik,  2)  memperlakukan  satu sama  lain  sebagai  negara  yang  sederajat  yang  didasarkan  atas  prinsip  saling  menghormati,  3) meingkatkan kerjasama pembangunan atas dasar prinsip saling menguntungkan, 4) meningkatkan
kerjasama dalam lingkup internasional, dan 5) memiliki visi masa depan dan menciptakan dunia yang  lebih  baik  (FMPRC,  2013).  Kemudian  pada  tahun  2005,  Afrika  menjadi  eksportir  utama minyak  bagi  Tiongkok  (Hurst,  2006:  4).  Bahkan,  Tiongkok  melakukan  berbagai  kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Afrika untuk mencari sumber minyak baru demi mengamankan keamanan energinya.
Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya permintaan energi dalam negeri Tiongkok.  Selain  karena  pertumbuhan  ekonominya  yang  pesat,  tingginya  permintaan  energi  di Tiongkok  juga  didorong  oleh  pertumbuhan  populasi,  urbanisasi,  perkembangan  sosial  dan ekonomi,  perkembangan  teknologi,  serta  keterbatasan  sumber  daya  aam  dan  upaya  pelestarian lingkungan  (Xiliang,  2005: 34)  Strategi  yang  ditempuh Tiongkok untuk menjamin ketersediaan pasokan minyaknya di kawasan Afrika dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang telah  dibuat  oleh  pemerintahnya.  Selain  itu,  terdapat  perbedaan  kebijakan  luar  negeri  antara pemerintahan Presiden Xi Jinping dengan pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Presiden Hu  Jintao,.  Pada  pemerintahan  Hu  Jintao,  kebijakan  energi  yang  diciptakan  lebih  menekankan pada kebijakan pemenuhan  energi  Tiongkok dengan  menggunakan  minyak  melalui ekspansi  ke negara-negara  penghasil minyak.  Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan Hu Jintao, Tiongkok bersikap lebih terbuka dalam hal hubungan ekonominya dengan negara lain (Wijayanti, 2017).
Perbedaan  antara  periode  pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  dengan  Presiden  Hu  Jintao terletak pada konsep “Harmonious World” yang sebelumnya digunakan oleh Hu Jintao. Konsep ini tidak lagi digunakan pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping. Xi Jinping menggantinya dengan konsep “China Dream” (Glaser, 2004: 1) . Konsep “Harmonious World” bermakna bahwa Tiongkok ikut serta dalam mempromosikan perdamaian dunia dengan cara mengurangi konflik di dunia (Shijia, 2007). Sementara konsep “ China Dream ” dibagi menjadi empat tujuan, yakni: 1) Strong  China (kuat  secara  ekonomi,  politik,  diplomasi,  ilmu,  dan  militer),  2) Civilized  China (persamaan  dan  keadilan,  budaya  yang  kaya,  dan  moral  yang  tinggi),  3) Harmonious  China (persahabatan diantara kelas sosial), dan Beautiful China (lingkungan yang sehat dan tingkat polusi yang rendah). Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Xi Jinping menggunakan konsep kekuatan diplomasi dengan  karakteristik  Tiongkok.  Lebih  jauh,  diplomasi sebagai  instrumen perwujudan kepentingan nasional dalam pentas internasional menjadi hal yang baru digunakan dalam sejarah pemerintahan  Tingkok  (Kuhn,  2013).  Xi  Jinping  juga  berkomitmen  untuk  mengerahkan
perhatiannya guna mengubah Tiongkok menjadi negara adidaya global. Komitmen ini dijabarkan dalam visi “ China Dream ” yang diungkapkan Presiden Xi Jinping dalam pidatonya pada World Economic Forum di Davos pada bulan Januari 2017 (DW.Com, 2017).
Selain itu, pemerintahan Presiden Xi Jinping juga memperkenalkan kebijakan luar negerinya yang  lebih  pro-aktif.  Hal  ini  berarti  bahwa  Tiongkok  mulai  memberikan  prioritas  lebih  untuk memproyeksikan  kebijakan  luar  negerinya  di  mata  dunia  internasional.  Pada  pemerintahan Presiden  Xi  Jinping,  Tiongkok  lebih  cenderung  menggunakan  kekuatan  ekonominya  untuk mengukuhkan pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara lain sekaligus juga untuk meningkatkan ketergantungan negara-negara tersebut terhadap Tiongkok. Dengan mengikat negara lain, Presiden Xi  Jinping  berkeinginan  agar  negara-negara  lain  dapat  menghormati  kepentingan  Tiongkok (Glaser,  2004:  1).  Untuk  menjalankan  kebijakan  luar  negeri  dengan  kekuatan  ekonominya, pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  menjalankan  diplomasinya  melalui  sektor  perdagangan, investasi, dan memberikan bantuan asing dalam skala besar (Arase, 2015).
Jika  melihat  perbedaan  konsep  maupun  kebijakan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya, terdapat perbedaan pemerintah Tiongkok dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di kawasan Afrika pada era Presiden Xi Jinping.  Di awal pemerintahannya pada bulan Maret 2013, presiden Xi Jinping mengunjungi beberapa negara di kawasan Afrika seperti Tanzania, Afrika Selatan, dan Republik  Kongo.  Pada  kunjungan  kali  ini  Presiden  Xi  Jinping  dan  mitra  dari  Tanzania  Jakaya Kikwete  menandatangani  16  perjanjian  perdagangan  yang  berbeda  termasuk  perbaikan  rumah sakit  dan  pelabuhan  Tanzania,  serta  pembangunan  pusat  budaya  Tiongkok  (BBC.Com,  2013). Menurut Presiden Xi Jinping, konsep “ China Dream” saling berkaitan dengan “ African dream” , yakni Afrika menjadi kawasan yang mandiri dan berkembang (FOCAC, 2013). Dalam kesempatan lain Ketua Kuhn Foundation sekaligus penulis Robert Lawrence Kuhn mengatakan bahwa “ China Dream ”  merupakan  visi  yang  belum  jelas  dan  berindikasi  menjadi  impian  pribadi  Pemerintah Tiongkok (Chinadaily.com, 2013).
Artikel  ini bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  Tiongkok  dalam  mengamankan  pasokan minyaknya  di  Afrika  pada  periode  pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  (2013-2019).  Dengan menggunakan perspektif keamanan energi dan kebijakan luar negeri, artikel ini membahas konsep keamanan  energi  yang  digunakan  oleh  Tiongkok  pada  periode  Presiden  Xi  Jinping  sekaligus strategi  kebijakan luar negeri  yang  dilakukannya  untuk  mendukung kebijakan keamanan  energi negara ini. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengkaji strategi kemananan energi Tiongkok,
seperti Mahardika (2017) yang  menganalisis strategi  keamanan energi  Tiongkok di Kanada dan Ayu (2019) yang menganalisis kebijakan keamanan energi Tiongkok di Afrika periode 2000-2010. Artikel ini berbeda dengan artikel tersebut karena mengkaji strategi keamanan energi Tiongkok di Afrika dengan mengambil periode yang lebih baru, terutama pada masa pemerintahan Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2013.
Artikel  ini  mengawali  pembahasan  dengan  mendeskripsikan  latar  belakang  kerjasama  di bidang  energi  antara  Tiongkok  dengan  Afrika.  Setelah  itu,  artikel  ini  menganalisis  hubungan kerjasama  Tiongkok  dengan  Afrika  di  bidang  energi..  Artikel  ini  berargumen  bahwa  di  era Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok memaksimalkan diplomasi ekonominya di bawah tajuk “ China Dreams ” dengan memberikan bantuan luar negeri ( foreign aid ) berskala besar, khususnya terhadap negara-negara Afrika yang memiliki kerjasama energi dengan Tiongkok.

## Konsep Keamanan Energi dan Konsep Kebijakan Luar Negeri
Untuk  menganalisis  strategi  pemerintah  Tiongkok  di  bawah  Presiden  Xi  Jinping  (2013-2019) dalam  mengamankan  pasokan  energinya  di  Afrika,  penulis  menggunakan  konsep  Keamanan Energi  dan  Kebijakan  sebagai  pisau  analisis  yang  relevan  dalam  penelitian  ini.  Berikut  adalah penjelasan ringkas dari kedua konsep tersebut:

## Konsep Keamanan Energi
Konsep Keamanan terkait erat dengan keberlangsungan hidup manusia. Ancaman dari keamanan itu sendiri dapat  bersumber dari berbagai  aspek, seperti isu keamanan yang  bersifat  tradisional: ancaman  militer  dan  isu  keamanan  yang  bersifat  non  tradisional  seperti  ancaman  kriminalitas virtual dan pandemi virus global seperti virus Corona dewasa ini, dan lain sebagainya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat mendorong peningkatan permintaan energi minyak. Hal ini terkait erat dengan konsep keamanan energi. Kemanan energi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana suatu bangsa dan semua warganya beserta industrinya dapat memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber energi dengan harga yang wajar di masa mendatang dan bebas dari  resiko  maupun  gangguan  yang  serius.  Keamanan  energi  juga  dapat  dijelaskan  dengan membaginya  menjadi  empat  dimensi,  yaitu;  (1)  adanya  ketersediaan  secara  fisik,  yaitu ketersediaan sumber daya; (2) aksesibilitas geopolitik terkait dengan kemudahan dalam mengakses sumber daya; (3) keterjangkauan dari segi ekonomi terkait harga energi; dan (4) penerimaan dari
aspek sosial dan keramahan  terhadap  lingkungan (Cherp, 2012:  330). Konsep keamanan  energi juga  didefinisikan oleh ECE ( Energy Comission for Europe ) sebagai  ketersediaan  suplai energi untuk konsumsi dengan harga yang ekonomis dan kuantitas yang mencukupi dalam jangka waktu yang  tidak terbatas  sehingga  pembangunan  ekonomi dan  sosial  sebuah  negara  dapat  dijalankan (Energy Comission for Europe, 2007: 8)
Ketergantungan  terhadap  energi  pada  berbagai  bidang  kehidupan  menjadikan  keamanan energi  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  setiap  negara  beserta  masyarakatnya.  Permintaan energi  minyak  Tiongkok  yang  semakin  meningkat  mengharuskan  Tiongkok  untuk  melakukan impor minyak dari negara lain mengingat sumber minyak dalam negeri Tiongkok yang terbatas. Hal tersebut menjadikan Tiongkok semakin bergantung terhadap pasokan minyak dari negara lain sehingga menurunkan tingkat keamanan energi negara tersebut.

## Konsep Kebijakan Luar Negeri
Kepentingan  nasional  suatu  negara  merupakan  salah  satu  faktor  utama  bagi  negara  dalam menentukan kebijakannya. Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai keputusan atau panduan dalam memilih  suatu  tindakan  guna  mencapai  suatu  tujuan.    Kebijakan  luar  negeri  merupakan  suatu rencana yang disusun berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh suatu negara  dengan  tujuan  untuk  mempromosikan  dan  melindungi  kepentingan  bangsanya.  Dengan kata  lain,  kebijakan  luar  negeri  bertujuan  untuk  melindungi  dan  mempromosikan  kepentingan suatu negara yang didasarkan pada informasi, pengalaman, pengetahuan, dan perencanaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan referensi utama bagi setiap negara  untuk mencapai tujuannya  dalam melakukan hubungan luar negeri dengan  negara lain (Adnan, 2014).
Kebijakan  luar  negeri  menjadi  gambaran  kondisi  masa  depan  suatu  negara  melalui pembuatan  kebijakan  yang  bercita-cita  untuk  membawa  dan  memperluas  pengaruh  luar  negeri dengan  mengubah  atau  mempertahankan  perilaku  negara  lain.  Suatu  negara  memiliki  berbagai alasan  dalam melakukan interaksi  dengan  negara  lain, seperti  untuk tujuan-tujuan ekonomi dan perdagangan,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  persenjataan  atau  militer,  politik,  dan  lain sebagainya.  Melalui  kebijakan  luar  negerinya,  suatu  negara  dapat  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapainya (Adnan, 2014).
Sebagaimana  telah  disinggung  di  awal,  kerjasama  luar  negeri  yang  dilakukan  pemerintah Tiongkok dengan sejumlah negara di Afrika salah satunya didorong untuk mengamankan pasokan sumber daya minyak di Afrika. Oleh karena itu, agar sumber pasokan minyaknya di Afrika tetap aman, Tiongkok perlu merumuskan strategi kebijakan luar negerinya. Strategi tersebut dijalankan oleh  Tiongkok  dalam  bentuk  kebijakan  luar  negeri  dengan  harapan  negara  ini  dapat  terus memperkuat  pengaruh  atau  hegemoninya  di  Afrika  demi  mencapai  tujuan-tujuan  nasionalnya. Diantara tujuan nasional yang terpentig bagi Tiongkok adalah keamanan pasokan energi minyak dalam negerinya.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Berbeda  dengan  metode  kuantitatif  yang menginterpretasikan  fenomena  sosial,  politik,  dan  ekonomi  ke  dalam  angka-angka  kuantitatif, pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  bersifat  interpretatif terhadap  fenomena-fenomena  tersebut,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  fenomena  yang  terjadi dalam disiplin ilmu hubungan internasional  (Klotz & Prakash, 2008). Dalam konteks penelitian ini, data-data yang bersifat kualitatif tersebut digunakan untuk menganalisis fokus dari penelitian ini, yaitu strategi yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, khususnya pada periode pemerintahan Xi Jinping (2013-2019) dalam mengamankan pasokan minyak negaranya  dari Afrika. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari buku, artikel ilmiah, dan sumber data yang berasal dari Internet seperti berita online, dokumen-dokumen hasil persidangan internasional, dan sumber-sumber  data  Internet  lainnya.  Dengan  menggunakan  kosenp  keamanan  energi  dan kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis, data-data tersebut kemudian diolah, diverifikasi, dan dianalisis untuk memberikan interpretasi kualitatif mengenai fokus dari penelitian ini tersebut.

## Relevansi Kebijakan di Afrika Sebelum Era Presiden Xi Jinping
Kebijakan energi Tiongkok di Afrika telah dimulai sebelum era Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Hu Jintao telah menerapkan kebijakan Go-Out dalam kebijakan luar negeri Tiongkok (Sun, 2014: 8). Melalui kebijakan ini, pemerintah Tiongkok memilih dan membantu 30 hingga  50  pengusaha  terbaik  Tiongkok  untuk  mengembangkan  keterampilan  dan  kemampuan teknologinya  agar  dapat  membuka  pasar  baru  di  luar  negeri.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk mengamankan sumber daya energi dengan mengamankan kontrak jangka panjang dengan negara
yang  kaya  akan  energi.  Upaya  kebijakan  keamanan  energi  ini  menjadi  penting  karena  setiap pemimpin Tiongkok, termasuk Presiden Hu Jintao, ingin menyelamatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini yang dianggap terlalu cepat dengan mempertahankan stabilitas nasional dan juga faktor kelestarian  lingkungan  (Chinadaily.com,  2007).  Tiongkok  mengalami  peningkatan  jumlah kebutuhan  minyak  yang  cukup  signifikan.  Pada  rentang  tahun  2000  hingga  2006,  konsumsi minyak domestik Tiongkok meningkat dari 4,7 juta barel per hari menjadi 7,4 juta barel per hari (Lee & Shalmon, 2008: 110).
Negara  Tirai Bambu ini secara bertahap meningkatkan kerjasama luar negerinya  dengan Afrika melalui Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) yang  dibentuk pada tahun 2000. Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Hu  Jintao,  pemerintah  Tiongkok  lebih  banyak  bergantung kepada  FOCAC  untuk  memenuhi  kebutuhan  energinya.  Pada  tahun  2006,  hubungan  antara Tiongkok  dengan  Afrika  mulai  mencapai  tingkat  seperti  yang  didefinisikan  dalam  kebijakan Afrika dengan empat pedoman utama, yaitu: (1) mengutamakan kejujuran, menjalin persahabatan, dan menjunjung kesetaran (dalam aspek politik); (2) saling menguntungkan,  dengan melakukan pertukaran dan mencapai kemajuan bersama (dalam aspek ekonomi); (3) adanya dukungan antara satu  sama  lain  dan  koordinasi  yang  erat  (dalam  aspek  internasional) , dan;  (4)  saling  belajar mengenai banyk hal antara satu dengan yang lain serta berkembang bersama-sama (dalam aspek social dan budaya) (Chun, 2016: 11) .
Pada tahun 2010, investasi Tiongkok di Afrika mencapai USD 2,1 milyar. Afrika menjadi tujuan utama para pebisnis Tiongkok. Hal ini mendorong sekitar 2.000 perusahaan Tiongkok untuk menanamkan  modalnya  di  berbagai  sektor  seperti  energi,  elektronik,  telekomunikasi,  dan transportasi.  Namun,  dengan  meningkatnya  jumlah  investasi  di  Afrika,  muncul  sejumlah permasalahan yang  mendera Tiongkok, diantaranya  adalah penyerangan  terhadap pertambangan minyak  Tiongkok  di  Afrika,  penculikan  para  pekerja  Tiongkok  di  Afrika,  bahkan  pembunuhan warga  Tiongkok  oleh  warga  Afrika  yang  menolak  kehadiran  Tiongkok  di  Afrika,    adanya penolakan  warga  Afrika  terhadap  masuknya  investasi  Tiongkok  di  sektor  pertambangan,  serta sejumlah  intsabilitas  politik  domestik  di  negara-negara  di  Afrika  menjadi  ancaman  yang  serius bagi keamanan investasi dan warga Tiongkok di Afrika (Sun, 2014: 9).

## Kerjasama Tiongkok dengan Afrika dalam Bidang Minyak Mentah
Tingginya  tingkat  permintaan  minyak  dalam  negeri  Tiongkok  mengharuskan  Tiongkok  untuk mengimpor minyak dari luar negeri. Salah satu wilayah yang dipilih Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan  minyak  dalam  negerinya  tersebut  adalah  Afrika.  Afrika  sebagai  salah  satu  kawasan yang  kaya  akan  energi  minyak  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  pemerintah  Tiongkok  guna meningkatkan  hubungan  kerjasamanya  dalam  hal  energi  khususnya  minyak  mentah  (Wenping, 2007: 24). Nilai perdagangan antara Tiongkok dan Afrika meningkat tajam, dari USD 9 Miliar di tahun 2000, menjadi USD160 Miliar di tahun 2011, FDI ( Foreign Direct Investment ) Tiongkok di Afrika juga melebihi angka USD 13 Miliar pada tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2004, 28,7% kebutuhan  akan  sumber  daya  minyak  Tiongkok  diimpor  dari  negara-negara  penghasil  minyak Afrika. Pada bulan April 2006, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) menyebutkan bahwa Tiongkok telah menghabiskan dana sebesar USD 2,3 milyar untuk membeli 45% saham di pertambangan minyak di Nigeria. Sebelumnya pada tahun 2004, 28,7% kebutuhan akan sumber daya  minyak  Tiongkok  diimpor  dari  negara-negara  penghasil  minyak  Afrika.  Kemudian  pada tahun  2005,  Afrika  menjadi  eksportir  utama  minyak  bagi  Tiongkok  (Hurst,  2006:  4).    Berikut adalah peta negara-negara penghasil minyak di Afrika.

## Gambar 1 – Peta negara-negara penghasil minyak di Afrika
Sumber: Foerstel (2000)
Sejak  Tiongkok  menjadi  negara  pengimpor  minyak  pada  tahun  1993,  negara  ini  mulai menjalin hubungan kerjasama dalam sektor minyak dengan Afrika di Sudan (Looy, 2006: 2). Pada saat itu, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Tiongkok, China National Petroleum Corporation (CNPC), ditugaskan untuk melakukan investasi di sektor minyak di Sudan. Hingga tahun 2000, kerjasama Tiongkok dengan Afrika dalam konteks minyak terbatas hanya di negara Sudan saja. Namun, pada tahun 2001, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melarang Sudan untuk melakukan ekspor minyaknya ke Tiongkok (Global Timber, 2012). Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk  menghentikan dukungan pemerintah Sudan di  Darfur terhadap praktik genosida. Namun, alih-alih pelarang tersebut,  hingga kini hubungan kerjasama minyak antara Tiongkok dan negara- negara di Afrika tetap berjalan. Tidak hanya Sudan, untuk menjamin pasokan minyaknya di masa mendatang Tiongkok pun memperluas kerjasama minyaknya dengan berinvestasi di negara lain di Afrika seperti Angola dan Nigeria (Hanauer & Morris, 2014: 12).
Angola merupakan salah satu mitra dagang terbesar Tiongkok di kawasan Afrika. Minyak mewakili 95 persen dari seluruh ekspor Angola dan merupakan komoditi impor utama Tiongkok di Angola. Di Sudan dan Angola, sektor minyak masih terbuka untuk investasi asing dan sebagian besar  belum  dimonopoli  oleh  Amerika  Serikat  maupun  Eropa  sebagai  pemain  global  dalam industri  ini.  Kontrol  maupun  pengaruh  Amerika  Serikat  atas  energi  di  wilayah  seperti  Sudan maupun Angola masih lemah karena alasan-alasan politis (Aurora, 2012: 54). Pada tahun 2004, hubungan antara Tiongkok dengan Angola memasuki tingkat yang lebih tinggi. Pada bulan Maret 2004, Tiongkok dan Angola menyepakati pemberian pinjaman sebesar USD 2 miliar dari Export- Import  Bank  of  China  (EximBank) kepada  Angola  untuk  mendanai  rekonstruksi  infrastuktur Angola  yang  hancur  akibat  konflik  dengan  kompensasi  penyaluran  pasokan  minyaknya  untuk Tiongkok. Pada tahun yang sama, China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) membeli 50 persen saham minyak milik Shell di Angola (Campos & Vines, 2007: 12).
Hubungan kerjasama perdagangan minyak antara Tiongkok dengan Angola terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, produksi minyak Angola mencapai 1,75 juta barel per harinya dan meningkat  2  juta  barel  per  hari  pada  tahun  2014  (Quigley,  2014).  Hampir  setengah  produksi minyak  Angola  diimpor  ke  Tiongkok,  sehingga  pada  tahun  2009  hingga  2012  Tiongkok menghabiskan dana sebesar USD 92 milyar untuk investasi minyak di negara tersebut. Di samping itu,  salah  satu  faktor  Tiongkok  memilih  kawasan  Afrika  sebagai  sumber  pasokan  minyaknya disebabkan karena karakter minyak mentah dari kawasan ini sesuai dengan fasilitas penyulingan
yang dibangun oleh Tiongkok. Minyak tersebut memiliki kandungan sulfur yang rendah dan sesuai dengan  fasilitas  penyulingan  di  Tiongkok  (Hong,  2009:  3).  Pada  tahun  2015,  Angola  menjadi eksportir  minyak  kedua  terbesar  ke  Tiongkok  setelah  Arab  Saudi.  Kemudian  pada  bulan September  2016,  Angola  menjadi  pemasok  terbesar  minyak  mentah  Tiongkok.  Pasokan  ini melebihi Irak, Arab Saudi, dan Rusia. Pada bulan September 2016, Tiongkok mengimpor minyak dari Angola sebanyak 4,19 juta ton atau 1,02 juta barel per harinya (PwC, 2015: 25).
Hubungan  kerjasama  antara  Tiongkok  dengan  Afrika  semakin  meningkat.  Hingga  tahun 2005,  Nigeria  menandatangi  kesepakatan  dengan  Tiongkok.  Atas  dasar  kesepakatan  tersebut, Nigeria mendapatkan USD 8000 juta dari Tiongkok dan Nigeria mengirimkan sebanyak 30.000 barel  minyak  mentahnya  per  hari  ke  Tiongkok  (Koch,  2008:  13).  Pada  tahun  2014,  Nigeria merupakan mitra dagang terbesar ketiga Tiongkok di Afrika. Kemudian, pada tahun 2015, total ekspor minyak Nigeria ke Tiongkok mencapai satu juta barel atau 1.3 persen dari ekspor minyak tahunan Nigeria (Vanguard, 2016). Bahkan pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok berusaha untuk meningkatkan impor minyaknya dari Nigeria. Selain itu pada tahun 2016, Nigeria dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan infrastruktur minyak dan gas di Nigeria (Fick, 2016).

## Potensi Kerjasama Minyak Tiongkok dengan Afrika
Sejak  tahun  1950-an  hubungan  antara  Tiongkok  dan  Afrika  telah  berjalan  dengan  baik.  Pada awalnya,  hubungan  Tiongkok  dengan  Afrika  hanya  terbatas  dalam  hal  politik.  Namun,  setelah Tiongkok  melakukan  reformasi  kebijakan  terutama  dalam  hal  ekonomi,  hubungan  antara Tiongkok dengan Afrika mengalami perubahan. Sejak adanya reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan  pemerintah  Tiongkok,  kepentingan  ekonomi  dan  geostrategi  menjadi  tujuan  utama Tiongkok dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan Afrika (Berhe & Hongwu, 2013: 1). Dengan  adanya  reformasi  kebijakan  yang  lebih  terbuka  pada  dunia  luar  mendorong  Tiongkok untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonominya (Aurora, 2012: 26). Selain itu, dengan  semakin  meningkatnya  kekuatan  ekonomi  dan  politik  Tiongkok  serta  kepentingan Tiongkok  terhadap  sumber  daya  di  Afrika,  hubungan  antara  Tiongkok  dan  Afrika  pun  juga semakin intensif.
Terlebih lagi setelah dibentuknya forum kerjasama Tiongkok dan Afrika, yakni Forum on China-Africa  Cooperation (FOCAC)  yang  semakin  mempererat  hubungan  Tiongkok  dengan
sejumlah negara di Afrika. FOCAC secara resmi dibentuk pada bulan Oktober 2000 di Beijing atas inisiatif  bersama  Tiongkok  dan  Afrika  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  kerjasama  antara Tiongkok dengan negara-negara di Afrika (FOCAC, 2004).  Karakter kerjasama dalam FOCAC terbagi  menjadi  dua  yaitu;  (1) Pragmatic  Cooperation yang bertujuan  untuk  memperkuat  dan memperluas  kerjasama;  dan  (2) Equality  and  Mutual  Benefit yang bertujuan  untuk mempromosikan  dialog  politik  serta  kerjasama  ekonomi  dan  perdagangan  (FOCAC,  2004). FOCAC memberikan peluang yang besar bagi Tiongkok maupun negara-negara di Afrika untuk melakukan kerjasama berbagai bidang yang lebih luas dan tidak terbatas pada sektor energi saja. Hal ini dapat dimaknai bahwa melalui FOCAC, Tiongkok dan negara-negara di Afrika berharap agar kerjasama dilandaskan pada prinsip  yang saling menguntungkan sehingga tidak saja hanya akan menguntungkan Tiongkok, tetapi juga negara-negara di Afrika.
Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan sebagai pengimpor minyak  terbesar  di  dunia,  permintaan  domestik  minyak  Tiongkok  sangatlah  tinggi.  Pada  bulan September  2016,  Tiongkok  mengimpor  minyak  sebanyak  8,08  juta  barel  per  hari,  melebihi Amerika Serikat  yang hanya mengimpor 8,00 juta barel perhari  (Sell, 2016). Hal tersebut dapat menjadi  peluang  dan  memberikan  keuntungan  bagi  negara-negara  di  Afrika  yang  kaya  akan minyak.  Menguatnya  kepentingan  ekonomi  Tiongkok  di  Afrika  juga  terlihat  dari  adanya peningkatan arus investasi dari Tiongkok ke negara-negara Afrika dalam berbagai sektor. Investasi Tiongkok  di  sektor  pertambangan  sebesar  72%,  sektor  jasa  sebesar  24%,  dan  sektor  industri sebesar  USD  200  juta  (Hong,  2009:  24)  Tingkat  permintaan  minyak  Tiongkok  yang  tinggi terhadap minyak Afrika menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara-negara di Afrika.
Tidak  hanya  itu,  bagi  Afrika,  Tiongkok  juga  turut  berkontribusi  dalam  pembangunan ekonomi  di  kawasan  ini  melalui  investasi  maupun  dari  bantuan  langsung  yang  diberikan  oleh Tiongkok. Investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di kawasan Afrika tersebut sebagian besar diarahkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  industri  ekstraktif,  termasuk  pembangunan  jalan, kilang minyak, dan bangunan fisik (Madavo, 2007). Hal ini menguntungkan bagi negara-negara di  Afrika  karena  investasi  tersebut  dapat  memperluas  dan  mengembangkan  industri  ektraktif mereka.  Misalnya  di  Angola,  Sinopec  (BUMN  milik  Tiongkok)  dan  Sonangol  (BUMN  milik Angola) membentuk Joint Venture Sinopec-Sonangol International untuk mengembangkan proyek kilang  minyak  baru  di  Lobito  (Taylor,  2012:  48).  Sinopec  melakukan  joint  venture  dengan Sonangol  untuk  melakukan  eksplorasi  minyak  mentah  di  tiga  tambang  minyak  lepas  pantai
Angola. Sinopec memiliki 75% saham sementara Angola memiliki 25% saham. Guna meloloskan proyek ini, Sinopec memberikan  bonus tandatangan  ( signature bonus ) sebesar  USD 2,2 Milyar dan  investasi  pada  proyek  sosial  sebesar  USD  200  juta  (Foster,  2019).  Kerjasama  tersebut meningkatkan kapasitas sektor ekstraktif lokal dan berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan daerah di negara tersebut.
Diperkirakan total cadangan minyak Afrika masih mencapai 129,1 milyar barel atau 7,6% dari  total  produksi  minyak  global  (PwC,  2016:  5).  Selama  tahun  2015,  Afrika  memproduksi minyak  sebanyak  8,4  juta  barel  per  hari  dan  77%  dari  produksi  tersebut  berasal  dari  Nigeria, Algeria, Mesir, dan Angola. Banyaknya cadangan minyak di Afrika merupakan potensi yang baik bagi  Tiongkok  untuk  memenuhi  permintaan  minyak  domestik  negeri  itu.  Selain  itu,  kebutuhan Afrika  terhadap  investasi  infrastruktur  yang  tinggi  menjadi  potensi  bagi  pemerintah  Tiongkok untuk  mempermudah  perusahaan-perusahaannya  masuk  ke  wilayah  Afrika.  Dengan  melakukan penawaran  investasi  tersebut,  perusahaan  Tiongkok  lebih  mudah  mendapatkan  izin  dari pemerintah untuk mengeksplorasi minyak di Afrika.

## Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Afrika Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping
Pada  masa pemerintahan  Presiden  Xi Jinping sejak tahun 2013  hingga  2016, terdapat  beberapa penambahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep Harmonious World yang  sebelumnya  digunakan oleh pemerintah Presiden Hu Jintao diganti menjadi konsep China Dream. Konsep Harmonious World di era Presiden Hu Jinato ini memberi tumpuan pada komitmen Tiongkok untuk mempromosikan perdamaian dunia dengan cara mengurangi berbagai konflik yang terjadi.  Sementara konsep “ China dream ” di era Presiden Xi Jinping menggunakan konsep  kekuatan  diplomasi  yang  kental  dengan  karakteristik  Tiongkok.  Penggunaan  kekuatan diplomasi  sebagai  tumpuan  ini  adalah  pendekatan  kebijakan  luar  negeri  yang  relatif  baru digunakan oleh pemerintah Tiongkok  (Masuda, 2016) .
Pada  prinsipnya,  tujuan-tujuan  konsep China  Dream tersebut  dibagi  menjadi  empat dimensi, yakni: (1) Strong China (kuat secara ekonomi, politik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan militer); (2) Civilized China (ekuitas dan keadilan, budaya yang kaya, dan moral yang tinggi); (3) Harmonious China (persahabatan  antar kelas sosial), dan (4) Beautiful China (lingkungan  yang sehat dan tingkat polusi yang  rendah). Agar tujuan tersebut dapat tercapai,  salah satu cara yang
digunakan  oleh  Presiden  Xi  Jinping  adalah  dengan  menggunakan  konsep  kekuatan  diplomasi dengan karakteristik Tiongkok (Kuhn, 2013).
Adanya perbedaan konsep yang digunakan oleh pemerintahan Presiden Xi Jinping tersebut membawa  dampak  perubahan  terhadap  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  dibandingkan  dengan periode sebelumnya di era Presiden Hu Jintao. Pada era Presiden Xi Jinping, kebijakan luar negeri Tiongkok  mngimplementasikan  pendekatan  yang  lebih  proaktif  dan  asertif  sehingga meningkatkan peran diplomasi Tiongkok dalam pentas perpolitikan internasional. Kebijakan luar negeri ini juga merefleksikan keinginan Tiongkok untuk memanfaatkan kekuataannya,  terutama kekuatan ekonominya, yang semakin berkembang (Swaine, 2015). Beberapa strategi yang diambil oleh  pemerintah  Tiongkok  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  luar  negerinya  yang bertumpu  pada  kekuatan  ekonominya  dilakukan  melalui  sektor  perdagangan,  investasi,  dan memberikan bantuan internasional dalam skala besar terutama bagi negara-negara yang tergabung dalam FOCAC.

## Mempromosikan Konsep China Dream
Tradisi  penggunaan  konsep  atau  visi  misi  bernegara  dalam  setiap  kepemimpinan  Tiongkok merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  politik Tiongkok.  Sejak  masa pemerintahaan Mao Zedong (1949-1978) hingga masa pemerintahan Presiden Xi Jinping (2013- sekarang)  penggunaan  konsep yang  mencerminkan cita-cita serta tujuan yang  ingin diwujudkan oleh  Tiongkok  telah  digunakan.  Konsep  tersebut  dijadikan  sebagai  alat  propaganda  untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat Tiongkok mengenai kebijakan yang sedang dijalani oleh  pemerintah  Tiongkok.  Presiden  Xi  Jinping  mendeskripsikan China  Dream sebagai peremajaan nasional, peningkatan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, pembangunan kehidupan sosial, dan penguatan militer (Tembe, 2015: 2).
Konsep China  Dream tidak  hanya  dipromosikan  di  dalam  negeri  saja,  tetapi  juga  ke berbagai  wilayah  di  Asia-Pasifik,  Amerika  Latin,  dan  tentunya  Afrika.  Bagi  Tiongkok, China Dream bukan hanya sekedar agenda poitik saja, namun juga sebagai alat yang dapat menjadikan Tiongkok  aktor  utama dalam  dunia  internasional  (Fasulo,  2016:  14).  Bahkan  di  Afrika,  konsep China  Dream telah  mendapatkan  respon  yang  baik  untuk  diwujudkan  dan  direfleksikan  dalam bentuk African Dream. Pada bulan Maret  2013, dalam kunjungannya  ke Tanzania,  Presiden  Xi Jinping mengatakan bahwa pertukaran budaya antara orang ke orang mengenai budaya Tiongkok
dan Afrika perlu dilandasi dengan prinsip saling pengertian terhadap budaya Tiongkok dan Afrika sehingga  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  persepsi  yang  baik  diantara  warga  Afrika  dan Tiongkok  (China  Embassy,  2013).  Konsep African  Dream yang  disampaikan  oleh  Presiden  Xi Jinping di  Tanzania tersebut  menjadi  daya  tarik  sendiri bagi  Afrika. Beberapa  negara  di Afrika kemudian  menggunakan  konsep African  Dream yang  mencerminkan  cita-cita  nasional  mereka yang  disampaikan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  forum  kerjasama  Tiongkok  dengan  Afrika. Penggunaan African  Dream dalam  kerangka China  Dream menjadi  salah  satu  pendekatan soft power Tiongkok di Afrika untuk mendapatkan dukungan dari Afrika dalam mewujudkan agenda politik  domestik  maupun  internasional  Tiongkok,  khususnya  kemudahan  untuk  mengamankan pasokan minyaknya tanpa adanya gejolak atau perlawanan dari masyarakt lokal.

## Sektor Perdagangan dan Investasi
Tidak  hanya  dalam  sektor  energi  minyak  saja,  Tiongkok  juga  melakukan  hubungan  ekonomi dengan  Afrika dalam berbagai  sektor. Hal  tersebut  dapat  menciptakan  ketergantungan  ekonomi bagi negara-negara di Afrika tidak hanya pada sektor energi namun juga sektor lainnya. Sebagian besar ekspor Afrika ke Tiongkok merupakan sumber daya alam, seperti minyak maupun sumber daya mineral lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan industri Tiongkok. Sementara ekspor Tiongkok ke Afrika sebagian besar merupakan produk hasil manufaktur. Pada masa Presiden Xi Jinping, nilai  perdagangan  antara  Tiongkok  dengan  Afrika  mengalami  peningkatan  yang  cukup pesat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kembali meningkat di tahun 2015. Pada tahun 2015, Tiongkok menjadi mitra  dagang  terbesar bagi  Afrika dengan  nilai rata- rata pertumbuhan perdagangan tahunan sebesar 13.99% (WITS, 2017). Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut.
Gambar 2 – Pertumbuhan Perdagangan Tahunan Afrika dengan Tiongkok 2011-2015
Sumber: World Integrated Trade Solution (2015)
Sejak  tahun  2000  hingga  2015  proyek  investasi  Tiongkok  di  Afrika  mengalami peningkatan  yang  signifikan,  hal  ini tercerminkan  melalui  proyek  investasi  Tiongkok  di  Afrika yang  meningkat  menjadi  576  proyek  pada  tahun  2015  (Zheng,  2016).  Berdasarkan  data  yang didapat dari World Trade Organization (WTO) investasi Tiongkok di Afrika mengalami kenaikan. Investasi di tahun 2010 sebanyak USD 292 juta sedangkan sampai tahun 2018 investasi berada di angka  USD  812  juta  (World  Trade  Organization,  2019).  Tujuan  utama  destinasi  investasi Tiongkok di Afrika tidak hanya ditujukan bagi negara-negara yang miskin saja, namun juga bagi negara-negara  yang  dapat  menguntungkan  Tiongkok  dalam  sektor  energi  ataupun  perdagangan seperti Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, dan Angola.
Pada  periode  Presiden  Xi  Jinping,  investasi  banyak  diarahkan  dalam  bidang  infrastruktur seperti transformasi pertanian dan pengembangan industri di Afrika. Kesepakatan pembangunan infrastruktur antara Tiongkok dan Afrika menjadikan negara-negara di Afrika kembali bergantung pada Tiongkok melalui sumber daya alamnya. Hal ini dikarenakan model pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok di Afrika merupakan pinjaman yang didukung dengan menjadikan konsesi sumber daya alam sebagai jaminannya, terutama minyak (Sun, 2014).

## Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid)
Seiring berkembangnya waktu, kebijakan bantuan asing Tiongkok memiliki karakter yang berbeda dari bantuan asing yang diberikan oleh negara pendonor lainnya. Hal tersebut dikarenakan bantuan asing Tiongkok selalu disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Tiongkok maupun kondisi  dari  negara  penerimanya  sendiri.  Pada  era  Presiden  Xi  Jinping,  Tiongkok  melakukan reformasi  sistem  administrasi  bantuan  asingnya.  Pada  bulan  November  2014,  Kementrian Perdagangan  Tiongkok mengeluarkan  aturan dan panduan mengenai  pengelolaan bantuan asing (MOFCOM, 2014).
Reformasi kebijakan sistem administrasi bantuan asing Tiongkok tersebut memberikan perubahan yang cukup signifakan dalam beberapa aspek kebijakan bantuan asing Tiongkok, sebagai berikut:

## 1. Transformasi Fungsi Pemerintah
Sebelumnya,  aspek  administrasi  bantuan  asing  mengalami  banyak  kekurangan.  Namun, setelah  dilakukan  reformasi  sistem  administrasi,  terjadi  penguatan  dari  segi  landasan  hukum
bantuan asing yang berbentuk undang-undang, perumusan aturan dan panduan bantuan asing yang lebih  komprehensif,  serta  perumusan  evaluasi  proyek  bantuan  asing  dengan  memperkuat manajemen perencanaan untuk jangka menengah dan panjang.

## 2. Inovasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek Bantuan Asing
Beberapa  negara  penerima  bantuan  asing  semakin  memiliki  kemampuan  untuk mengerjakan  beberapa  proyek  infrastruktur  secara  mandiri.  Hal  ini mendorong  Tiongkok untuk memberlakukan  pendekatan  lokal  yang  diterapkan  Tiongkok  secara  bertahap  melalui  promosi kerjasama dengan negara penerima dan mempercayai negara tersebut untuk mengerjakan beberapa proyek pembangunan secara mandiri. Kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.   Saat ini semua proyek  bantuan asing tidak ditangani  sepenuhnya  oleh pemerintah Tiongkok.

## 3. Mengoptimalkan Sistem Penawaran Asing yang Kompetitif
Bagi Tiongkok, hal ini merupakan salah kunci sukses terhadap keberhasilan suatu proyek. Tiongkok  akan  memilih  perusahaan  terbaik  untuk  melakukan  proyek  terbaik.  Sehingga,  sistem pengelolaan penawaran bantuan luar negeri harus dioptimalkan dan mekanisme penetapan harga yang wajar juga harus dilakukan.
Reformasi  kebijakan  sistem  administrasi  bantuan  asing  Tiongkok  tersebut  memberikan dampak  positif  terhadap  penyaluran  bantuan  asing  Tiongkok  di  Afrika.  Pada  era  Presiden  Xi Jinping, Tiongkok meningkatkan jumlah bantuan asingnya di Afrika. Hal tersebut dinyatakan oleh Presiden  Xi  Jinping dalam  pertemuan  FOCAC  ke-6  yang  berlangsung  di  Johannesburg,  Afrika Selatan. Pada pertemuan tersebut, Presiden Xi Jinping berjanji memberikan USD 60 milyar kepada Afrika yang mencakup USD 5 milyar dalam bentuk hibah dan pinjaman tanpa bunga, dan USD 35 milyar dalam bentuk pinjaman istimewa, pinjaman lunak, dan kredit ekspor, USD 5 milyar lainnya akan dimasukan dalam mekanisme China-Africa Development Fund, USD 5 milyar dalam bentuk pinjaman  khusus  yang  ditujukan  untuk  pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Afrika,  dan USD  10  milyar  untuk  menciptakan  dan  menawarkan  modal  awal  dana  kerjasama  kapasitas produksi  Tiongkok  dan  Afrika  untuk  proyek-proyek  baru  (Robertson  &  Benabdallah,  2016). Pemberian bantuan asing tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama industri Tiongkok dan Afrika, pembangunan insfrastuktur, dan mengembangkan sumber daya energi, pertanian, dan
manufaktur di Afrika, dan diprioritaskan untuk diberikan kepada negara-negara di Afrika dengan sumber minyak yang berlimpah serta negara-negara yang dapat menguntungkan Tiongkok dalam sektor perdagangan.

## Menambah Butir Kerjasama dalam FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation)
Salah satu strategi  Tiongkok agar  akses sumber pasokan minyaknya  di Afrika tetap aman yaitu melalui  forum  FOCAC.  Pertemuan  FOCAC  ke-6  yang  berlangsung  pada  4  Desember  2015  di Johannesburg, Afrika Selatan, menghasilkan dua dokumen penting guna meningkatkan kerjasama antara  Tiongkok  dengan  Afrika,  yaitu  The  Johannesburg  Declaration  dan  The  Johannesburg Action  Plan  (2016-2018) . Dokumen  tersebut  berisi  rencana  hubungan  kerjasama  komprehensif antara Tiongkok dengan Afrika dan praktik kerjasama untuk tiga tahun ke depan dengan gagasan dan kebijakan baru yang disebut dengan 1+5+10 (Xuejun, 2016). Dalam deklarasi yang diterbitkan dalam web resmi FOCAC tersebut, Tiongkok mengupayakan kemjuan yang harmonis dari kedua negara  dan  memperdalam  kerjasama  di  berbagai  bidang  seperti  bantuan  pembangunan, pendidikan,  pengentasan  kemiskinan,  berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Tiongkok  juga terus berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi masalah keamanan dan menjaga perdamaian  kedua  negara,  serta  tetap  teguh  dalam berkoordinasi  untuk  bekerja  sama satu  sama lain demi mendapatkan kepentingan bersama (FOCAC, 2015).
Terdapat  satu hal yang  dapat merepresentasikan  posisi baru hubungan Tiongkok dengan Afrika.  Indikatornya  antara  lain  adalah  baik  Tiongkok  maupun  pihak  Afrika  sepakat  untuk memperbarui  skema  Kemitraan  Strategis  Baru  ( New  Strategic  Partnership )  menjadi  Kemitraan Strategis  yang  Komprehensif  ( Comprehensive  Strategic  Partnership ).  Kemitraan  tersebut merepresentasikan lima pilar utama, yaitu; (1) Equality and mutual trust in politics; (2) Win-win cooperation in the economy; (3) Mutually enriching cultural exchanges; (4) Mutual assistance in security and solidarity; dan (5) Coordination in international affairs. Lima pilar utama tersebut bertujuan  untuk  memperkuat  pondasi  hubungan  kerjasama  antara  Tiongkok  dan  Afrika  dan sebagai pilar kemitraan strategis komprehensif kedua negara tersebut.
Selain lima pilar tersebut juga terdapat Sepuluh Rencana Kerjasama ( Ten Key Cooperation Plans) antara  Tiongkok dan Afrika.  Sepuluh butir rencana  kerjasama  tersebut  yaitu;  (1) China- Africa  industialisation  plan; (2) China-Africa  agricultural  modernsation; (3) China-Africa infrastructure plan; (4) China-Africa financial plan; (5) China-Africa green development  plan;
Volume 5, No. 2, Mei 2021 2021 (252-276) DOI : https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n2.5
(6) China-Africa trade and investment facilitation plan; (7) China-Africa poverty reduction plan; (8) China-Africa  public  health  plan; (9) China-Africa  cultural  people  to  people  plan, dan  (10) China-Africa peace and security plan. Gagasan 1+5+10 dalam FOCAC ini diyakini akan semakin memperkuat  hubungan  kerjasama  antara  Tiongkok  dengan  Afrika  yang  didasarkan  atas  prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
Dalam  kesempatan  yang  sama  pada  saat  KTT  FOCAC  dilaksanakan,  beberapa  pejabat negara  Afrika  menyatakan  dukungannya  terhadap  bantuan  dan  kerjasama  yang  telah  diberikan Tiongkok. Mmenurut Hoze Riruako, analis politik dan dosen di Universitas Namibia, “Afrika telah lama mencari mitra kerjasama yang dapat saling menguntungkan, dan Tiongkok telah terbukti data menjadi mitra kerjasama yang baik.” (Xinhuanet, 2018)   Kondisi tersebut selaras dengan prisnip FOCAC untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, sikap saling menghormati, dan menjalin kerja sama antara Tiongkok dan Afrika secara komprehensif.
Tabel 1. Realisasi Kebijakan Presiden Xi Jinping di Afrika

## Presiden Xi Jinping
Strategi Memperkenalkan konsep China Dream melalui berbagai forum dan media. Tujuannya untuk memperbaiki citra buruk aktivitas Tiongkok di Afrika di mata masyarakat Afrika dan dunia internasional. Perdagangan Memperluas cakupan perdagangan yang tujuannya untuk mengikat negara-negara di Afrika sehingga tergantung kepada Tiongkok secara ekonomi. Terbukti sejak tahun 2013 nilai perdagangan antara Afrika dan Tiongkok meningkat dari USD 92,57 Milyar dan pada tahun 2018 menjadi USD 104,95 Milyar (China Africa Research Initiative, 2019) Investasi Meningkatkan investasi khususnya pada bidang infrastruktur dengan tujuan untuk mempermudah  akses  terhadap  sumber-sumber  minyak.  Dalam  laporan  resmi Tiongkok,  investasi  terus  meningkat  sejak  tahun  2003.  Pada  tahun  2003  hingga 2018,  jumlahnya  telah  meningkat  dari  USD  75  Juta  menjadi  USD  5,4  Milyar. (China Africa Research Initiative, 2019) Bantuan Asing Mereformasi  sistem  administrasi  bantuan  asing  Tiongkok  dan  meningkatkan bantuan  asing Tiongkok ke Afrika  sejak tahun  2013 yang  bernilai  USD 631 Juta menjadi USD 3 Miliar pada tahun 2015 hingga tahun 2018 (China Africa Research Initiative, 2019).
FOCAC Menambah  butir-butir  kerjasama  dalam  FOCAC  agar  dapat  tercapai  kerjasama yang bersifat komprehensif

## Simpulan
Artikel ini telah mengkaji strategi Tiongkok dalam mengamankan pasokan minyaknya di Afrika. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder, artikel ini menggunakan konsep keamanan energi dan kebijakan luar negeri untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan pasokan energinya, terutama minyak, di Afrika mengingat kebutuhannya terhadap sumber  energi  ini  terus  meningkat  sejalan  dengan  peningkatan  pertumbuhan  ekonominya  yang pesat.  Studi  ini  menemukan  bahwa  kebijakan  keamanan  energi  dan  kebijakan  luar  negeri  yang diterapkan pada era pemerintahan Hu Jintao (2003-2013) meletakkan fondasi awal yang berguna bagi  kerjasama  Tiongkok  dengan  Afrika  dalam  bidang  energi.  Namun,  seiring  dengan meningkatnya  ekspansi  dan eksplorasi  minyak di  sejumlah negara Afrika  yang menjadi  partner Tiongkok,  terjadi  sejumlah  masalah  mulai  dari  penentangan  warga  lokal  terhadap  para  pekerja tambang Tiongkok dan tuntutan negara-negara Afrika terhadap Tiongkok akan pentingnya aspek kesetaraan  dan  keadilan  dalam  kerjasama  energi  ini,  termasuk  tuntutan  akan  perlunya  transfer teknologi dalam sektor-sektor penting pembangunan.
Studi  ini  menemukan  bahwa  di  era  pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  (2013-2019), pemerintah  Tiongkok  memperbaiki  pendekatan  diplomasinya.  Dengan  konsep  China  Dream, pemerintah  Tiongkok  meningkatkan  besaran  dan  efektivitas  bantuan  asingnya  ( foreign  aid ), khususnya  kepada  negara-negara  Afrika  dengan  harapan  mendapatkan  akses  yang  lebih  mudah untuk mengamankan pasokan minyaknya di Afrika sekaligus untuk meredam gejolak penentangan masyarakat lokal di sejumlah negara-negara Afrika yang menjadi mitra kerjasama energi dengan Tiongkok.  Tiongkok  juga  memaksimalkan  upaya  diplomasinya  melalui  FOCAC  ( Forum  on China-Africa  Cooperation )  dengan  meningkatkan  skema  kerjasamanya  dengan  Afrika  menjadi kerjasama yang lebih komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

## Referensi
Adnan, M. (2014). Foreign Policy and Domestic Constraints: A Conceptual Account. South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 29, No. 2, . Arase, D. (2015). Xi Jinping's Foreign and Domestic Policy Agendas . Diakses Februari 25, 2017, dari  Pidato  Ilmiah  Profesor  Internasional  Hopkins-Nanjing  Center  dalam  Diplomatic Academy of Vietnam: www.kas.de/wf/doc/kas_17693-1442-34- 30/pptx%3F151130082553+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
Aurora,  C.  (2012).  Kebijakan  Keamanan  Energi  Cina  :  Studi  Kasus  Diplomasi  Energi  Cina  di Afrika. hal. 1-148.
BBC.Com.  (2013). China  President  Xi  Jinpin  hails  ties  with  Africa .  Diakses  dari  bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-africa-21923775
Berhe, M. G., & Hongwu, L. (2013). China-Africa Relations: Governance, Peace and Security.
Ethiopia: Institute for Peace and Security Studies.
Campos, I., & Vines, A. (2007). Angola and China: A Pragmatic Partnership”. Working Paper Presented  at  a  CSIS  Conference,  “Prospects  for  Improving  U.S.-China-Africa Cooperation”.
Cherp, A. (2012). Energy and Security. . Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis.
China  Africa  Research  Initiative.  (2019).  Diakses  dari  China  Africa  Research  Initiative: http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-
africa#:~:text=Chinese%20FDI%20in%20Africa%20Data%20Overview&text=Dari%20 2003%20to%202018%2C%20the,US%245.4%20billion%20in%202018.&text=As%20sh own%20in%20the%20chart,have%20been%20declining%20since%202010 Chinadaily.com. (2007). China's Energy Conditions and Policies . Diakses dari https://www.chinadaily.com.cn/china/2007-12/26/content_6349803.htm Chinadaily.com.  (2013). Experts  Interpret  the  Chinese  Dream .  Diakses  dari  Chinadaily.com: https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-12/08/content_17159773.htm ChinaEmbassy.  (2013). China  Embassy .  Diakses  dari  China  Embassy.org:  http://ie.china- embassy.org/eng/zt/chinesedream/t1075135.htm#:~:text=Recently%2C%20the%20new% 20Chinese%20administration,of%20the%20African%20people%2C%20and Chinawhitepaper.  (2019). China's  Energy  Conditions  and  Policies .  Diakses  dari  China.org: http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237089.htm Chun, Z. (2016). The Sino-Africa Relationship: Toward a New Strategic Partnership. . London: London School of Economics.
DW.Com. (2017). 'The Chinese Dream' and Xi Jinping's Power Politics . Diakses dari DW.Com: https://www.dw.com/en/the-chinese-dream-and-xi-jinpings-power-politics/a-41941966 EnergyComissionforEurope.  (2007). Emerging  Global  Energy  Security  Risks. Geneva:  United Nations Publication.
Fasulo, F. (2016). Waking dari the China Dream. dalam A. Amighini, China Dream: Still Coming True. Milan: ISPI Report. Fick, M. (2016). Nigeria Unveils Energy Infrastructure Deals with China . Diakses April 5, 2017, dari FinancialTimes: https://www.ft.com/content/c8130652-3ec8-11e6-9f2c- 36b487ebd80a.
FMPRC.  (2013). Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  People's  Republic  of  China .  Diakses  dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18035.s html
FOCAC.  (2004). Characteristic  of  FOCAC .  Diakses  pada  April  6,  2017,  dari  FOCAC: http://www.focac.org/eng/gylt/ltjj/t157576.htm.
FOCAC. (2013). Xi’s Visit Starts New Era of China-Africa Ties . Diakses Februari 25, 2017, dari FOCAC: http://www.focac.org/eng/zt/1/t1027918.htm.
FOCAC. (2015). Forum on China-Africa Cooperation . Diakses dari focac.org: http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/t1327960.htm
Foerstel, K. (2000). China in Africa: Is China Gaining Control of Africa’s Resources? Washington D.C.: CQ Press.
Foster, V. (2019). Building Bridges: China's Growing Role as Infrastructure Financier for Sub- Saharan Africa. World Bank.
Glaser, B. S. (2004). Chinese Foreign Policy under Xi Jinping: Contunuity and Change. Critical Issues Confronting China Seminar Series. Cambridge: Harvard University Asia Center. Global Timber. (2012). China’s Import of Fossil Fuel . Diakses Maret 30, 2017, dari Global timber: http://www.globaltimber.org.uk/ChinaCrudeOilImports.htm.
Gov, C. (2017). China Goverment . Hanauer,  L.,  &  Morris,  J.  (2014). Chinese  Engagement  in  Africa:  Drivers,  Reaction,  and Implications for U.S. Policy,. Washington D.C.: Rand Corporation. Hong, Z. (2009). China's New Energy Diplomacy in Africa: Progress and Problems. Malaysia: Institute of China Studies University of Malay.
Hurst, C. (2006). China’s Oil Rush in Africa. Washington, . D.C.: The Institute for the Analysis of Global Security.
Jiahua, D. P. (2006). Understanding China's Energy Policy: Economic Growth and Energy Use, Fuel  Diversity,  Energy/Carbon  Intensity,  and  internasional  Cooperation. Beijing: Research Centre for Sustainable Development Chinese Academy of Social Science.
Klotz,  A.,  &  Prakash,  D.  (2008). Qualitative  Methods  in  International  Relations:  A  Pluralist Guide. New York: Palgrave Macmillan. Koch, K. (2008). China in Africa: Is China Gaining Control of Africa’s Resources? . Washington D.C.: CQ Press.
Kuhn, R. L. (2013). Xi Jinping’s Chinese Dream . Diakses pada 25 Februari 2017, dari New York Times: http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese- dream.html.
Lee,  H.,  &  Shalmon,  D.  (2008).  Searching  for  Oil:  China’s  Oil  Strategies  in  Africa.  In  R.  I. Rotberg, China into Africa: Trade, Aid, Influence. Washington D.C.: Brooking Institution Press.
Looy, J. v. (2006). Africa and China: A Strategic Partnership? . Leiden: African Studies Centre. Madavo,  C.  E.  (2007). China  and  Africa:  Opportunities,  Challenges  and  Forging  a  Way Forward”. Diakses pada 6 April 2017, dari https://www.bpastudies.org/bpastudies/article/view/42/105. Masuda, M. (2016). East Asia Forum . Diakses dari East Asia Forum.org: http://www.eastasiaforum.org/2016/02/20/why-has-chinese-foreign-policy-become-more- assertive/
Meidan,  M.  (2016). The Structure of China’s Oil Industry: Past Trends and Future Prospects.
Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.
MOFCOM.  (2014). Ministry  of  Commerce  Holds  Briefing  on  Measures  for  Administrations  of Foreign
Aid . Diakses pada 27 April 2017, dari http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201412/20141200851923.shtml. Nam, P.-L. (2005). Energy in China: Development and Prospects . Diakses Februari 15, 2017, dari China perpectives: https://chinaperspectives.revues.org/2783
Olander, dkk. (2015). Will China’s Slowing Economy Derail its Africa Strategy? Diakses Februari 28,  2017,  dari  Foreign  Policy:  http://foreignpolicy.com/2015/12/02/china-africa-xi- jinping-economy-forum-zimbabwe-investment/.
Volume 5, No. 2, Mei 2021 2021 (252-276) DOI : https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n2.5
PwC. (2015). Dari Fragile to Agile: Africa Oil and Gas Review. South Africa: Pricewaterhouse Coopers.
PwC. (2016). The Choice to Change Africa Oil and Gas Review, . South Africa: Pricewaterhouse Coopers.
Quigley, S. (2014). Chinese Oil Acquisitions in Nigeria and Angola . Diakses pada 31 Maret 2017,
dari The American University of Cairo: http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Pages/article.aspx?eid=14.
Robertson, W., & Benabdallah, L. (2016). China Pledged to Invest $60 Billion in Africa: Here’s What  That  Means .  Diakses  pada  27  April  2017,  dari  Washington  Post.: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/07/china-pledged-to- invest-60-billion-in-africa-heres-what-that-
Roser, H. R. (2015). Our World in Data . Diakses dari Ourworldindata.org: https://ourworldindata.org/energy
Sell, C. (2016). China Overtook U.S. as Biggest Oil Importer in September: Chart . Diakses pada 6  April  2017,  dari  Blommberg:  https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10- 13/china-overtook-u-s-as-biggest-oil-importer-in-september-chart
Shijia, L. (2007). Harmonious World: China’s Ancient Philosophy for New International Order . Diakses dari China Embassy.
Sinaga,  F.  C.  (2017).  Kepentingan  Tiongkok  terhadap  Afrika  Melalui  Forum  on  China-Africa Cooperation (FOCAC). hal. 1-9.
Smil, V. (1978). China’s Energy Prospects: A Tentative Appraisal. . Pacific Affairs: University of British Columbia.
Sun, Y. (2014). Africa in China’s Foreign Policy. . Washington, D.C.: Henry L. Stimson Center. Swaine, M. D. (2015). Xi Jinping on Chinese Foreign Relations: The Governance of China and Chinese  Comentary.  . California:  China  Leadership  Monitor  Hoover  Perspectives Institution.
Taylor, I. (2012). China’s Rise in Africa: on a Developing Connection. . Abingdon: Routledge. Tembe, P. (2015). The Temptations and Promotion of “China Dream”: Calling for Africa’s Home- Grown Rhetoric. South Africa: Stellenbosch. Vanguard. (2016). China Seeks more Crude Oil Export dari Nigeria . Diakses pada 5 April 2017, dari http://www.vanguardngr.com/2016/03/china-seeks-more-crude-oil-export-dari- nigeria-3/.
Wenping, H. (2007). The Balancing Act of China’s Africa Policy. In B. G. Blair., China Security: China’s Rise in Africa. . Washington, D.C.: World Security Institute. Wijayanti,  P.  P.  (2017). Kebutuhan  Sumber  Daya  Energi  Sebagai  Ancaman  Perkembangan . Diakses  dari  Distrodoc.com:  http://www.distrodoc.com/5561-kebutuhan-sumber-daya- energisebagai-ancaman-perkembangan-ekonomi-china.
WITS. (2017). Sub-Saharan Africa Trade at a Glance: Most Recent Values . Diakses April 3, 2017, dari http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/SSF
Wolfe,  e.  L.  (1967). Political  Implication  of  the  Petreoleum  Industry  in  China.  . California: University of California Press.
WorldTradeOrganization.  (2019). World  Trade  Organization .  Diakses  dari  World  Trade Organization.
Xiliang, H. J. (2005). Analysis of Declining Tendency in China's Energy Consumption Intensity During the Period of 11th Five-year Plan. Dalam China Soft Science 4 (pp. 33-38).
Xinhuanet.  (2018). Spotlight:  FOCAC  Beijing  summit  shows  China's  approach,  dedication  to Africa . Diakses dari Xinhuanet.com: http://www.xinhuanet.com/english/2018- 09/06/c_137449669.htm
Xuejun, T. (2016). Ambitious Goals and Bright Prospects: a New Era for China-Africa Relations.
. South Africa: The Thinker.
Zhao,  J.  (2001). Reform of  China’s Energy  Institutions  and Policies: Historical Evolution  and Current Challenges. . Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
Zheng,  Y.  (2016). China’s  Aid  and  Investment  in  Africa:  A  Viable  Solution  to  International Development? . Shanghai: Fudan University.