## Tinjauan Potensi dan Kebijakan Pengembangan PLTA, PLTM, dan PLTMh di Indonesia

## Listya Nurina Rahayu, Jaka Windarta
Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;
Email  : listyanurina@students.undip.ac.id (L.N.R), jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W);
Abstrak :  Kebutuhan  energi  listrik  yang  terus  meningkat  mencapai  6,9%  per  tahunnya,  tidak diimbangi  dengan  ketersediaan  energi  fosil  sebagai  energi  primer  yang  terus  menurun.  Untuk  itu pemerintah  Indonesia  mulai  melakukan  percepatan  pemanfaatan  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT) dimana  target  pemanfaatan  EBT  nasional  pada  tahun  2050  diharapkan  mencapai  31%.  Melalui Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  berencana  mengembangkan  program Renewable  Energy  Based  Industry (REBID)  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  skala  besar.  Dalam rangka mendukung Kebijakan Energi Nasional penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025  diwujudkan  dengan  bermacam  kebijakan  salah  satunya  adalah  pengembangan  PLTA,  PLTM, dan PLTMh di Indonesia. Menjadi energi yang ramah lingkungan, dan mengurangi efek rumah kaca juga mendukung program pemerintah mengenai penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru  terbarukan.  Adanya  kebijakan  diharapkan  dapat  mendukung  untuk  memaksimalkan  potensi energi air yang ada di Indonesia. Regulasi teknis maupun non teknis harus terus diperbaharui untuk mendukung investasi pengembangan PLTA, PLTM, maupun PLTMh di Indonesia.
Kata Kunci : Kebijakan Energi Nasional, EBT, PLTA
Abstract : The need for electrical energy which continues to increase at 6.9% per years is not matched by  the  availability  of  fossil  energy  as  primary  energy  which  continues  to  decline.  For  this  reason, Indonesian government has begun to accelerate the use of New and Renewable Energy (EBT) where the nation EBT utilization target in 2050 is expected to reach 31%. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) plans to develop a large-scale Renewable Energy Based Industry (REBID) program for Hydroelectric Power Plants (HPP). In order to support the National Energy Policy, the use of new and  renewable  energy  in  2025  is  realized  by  various  policies,  one  of  which  is  the  development  of Hydroelectric  Power  Plants  and  Micro  Hydroelectric  Power  Plants  in  Indonesian.  As  an environmentally  friendly  energy,  as  well  as  reducing  the  greenhouse  effect,  it  also  supports government programs regarding the provision of energy from new and renewable energy source. The existence  of  a  policy  is  expected  to  be  able  to  support  to  maximize  the  potential  of  water  energy  in Indonesia.  Technical  and  non  technical  regulations  must  continue  to  be  updated  to  support investment in the development of hydro power and hydro power plants in Indonesia.
Keywords : National Energy Policy, Renewable Energy, Hydro Power Plan
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  ribuan  pulau  yang  harus  dilayani  kelistrikannya.  Persebaran penduduk  yang  tidak  merata,  misalnya  pulau  Jawa  dan  Sumatra  dimana  jumlah  penduduk  cukup padat  sehingga  telah  dibangun  jaringan  interkoneksi  sehingga  beberapa  pembangkit  listrik  bisa dikoneksikan seperti PLTD, PLTU, PLTA, PLTP dan PLTS. Pulau  – pulau dengan tingkat kepadatan sangat  rendah  dan  tidak  merata  seperti  Kalimantan,  Papua,  Sulawesi,  serta  pulau  –  pulau  kecil lainnya sulit dibangun jaringan interkoneksi. Investasi terlalu tinggi tak sebanding dengan pelanggan listrik  yang  dilayani.  Menghadapi  permasalahan  tersebut  maka  sudah  saatnya  menggunakan pembangkit  listrik  energi  terbarukan  seperti  PLTA  /  PLTMH.  Peran  energi  air  sebagai  salah  satu sumber energi terbarukan masih bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, melihat bahwa  negara  Indonesia  sebagian  besar  wilayahnya  adalah  perairan.  Sebagai  energi  yang  ramah lingkungan,  serta  mengurangi  efek  rumah  kaca  juga  mendukung  program  pemerintah  mengenai penyediaan energi dari sumber energi baru terbarukan.

## 2. Potensi dan Arah Pengembangan
Indonesia  mempunyai  potensi  tenaga  air  sebesar  75  GW  yang  Sebagian  besar  tersebar  di Sumatra,  Sulawesi,  Kalimantan  dan  Papua.  Potensi  tersebut  kemudian  diseleksi  melalui  studi environmental  and  social  screening  oleh  PT  PLN  (Persero)  yang  menyatakan  bahwa  dari  75  GW hanya 26,3 GW yang berpotensi akan dikembangkan. Dalam RUPTL 2016-2025 PLN telah berencana untuk  menambah  kapasitas  PLTA  sebesar  14  GW  dan  0,3  GW  PLTMH  (Dewan  Energi  Nasional, 2021).
Target pencapaian EBT sebesar 23% pada tahun 2025 setidaknya 25% pembangkit listrik milik PT PLN  (Persero)  harus  berasal  dari  Energi  Baru  Terbarukan.  PT  PLN  (Persero)  juga  berencana  akan meningkatkan tambahan kapasitas dari yang semula 70 GW menjadi 78 GW pada tahun 2025 untuk menjaga kontinuitas suplai energi dari pembangkit EBT (PT PLN Persero, RUPTL 2016-2025). Rencana pengembangan tenaga air per provinsi berdasarkan potensi, komersialisasi, dan kebutuhan energi di setiap provinsi dapat dilihat pada tabel 1.
Untuk  mencapai  sasaran  pengembangan  PLTA  selain  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas survei  potensi  energi  air  juga  perlu  dilakukan  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan terkait sumber daya air. Sebagian besar pembangkit listrik energi terbarukan yanga ada maupun yang telah  direncanakan  mengandalkan  energi  air  atau  panas  bumi.  Menurut  data  dari  IESR  (Laporan Status  Energi  Bersih  Indonesia,  2019)  dari  7  GW  kapasitas  terpasang  yaitu  66%  adalah  Pembangkit Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  dan  27%  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTP).  Rencana penambahan dalam RUPTL dari 29 GW, 50 persennya adalah berupa PLTA.
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327

## Tabel 1.
Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air per Provinsi Tahun 2015 - 2025
(Buku Bauran Energi Nasional, 2020). No. Provinsi Total Kapasitas Terpasang Per Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Jawa Barat 2.038,9  2.148,9  2.148,9  2.148,9  2.148,9  2.148,9  2.148,9  3.116,6 2 Sulawesi Selatan 512,6 512,6 569,1 803,6 965,6 1.586,6  2.051,6  2.412,6 3 Sumatra Utara 967,5 1.204,0  1.211,5  1.211,5  1.241,5  1.916,5  1.916,5  2.269,8 4 Papua 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 27,9 47,9 2.208,9 5 Aceh 110,4 128,4 128,4 128,4 128,4 318,4 318,4 1.573,4 6 Nusa Tenggara Timur - - 10,0 16,5 16,5 16,5 16,5 929,9 7 Sulawesi Barat - - - - 28,0 56,0 206,0 847,8 8 Jawa Tengah 306,8 306,8 306,8 306,8 306,8 306,8 656,8 667,1 9 Kalimantan Timur - - - - - - 275,0 605,0 10  Jawa Timur 293,2 293,2 293,2 293,2 430,2 430,2 430,2 430,2 11  Sulawesi Tengah 195,0 195,0 265,0 265,0 265,0 265,0 345,0 425,0 12  Sumatera Barat 254,2 254,2 254,2 254,2 306,2 306,2 395,2 395,2 13  Jambi - - - - 175,0 350,0 350,0 370,7 14  Papua Barat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 22,0 358,1 15  Bengkulu 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 321,5 321,5 348,5 16  Kalimantan Barat 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 243,5 17  Kalimantan Utara - - - - - - 110,0 220,0 18 Sulawesi Tenggara 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 146,6 182,6 182,6 19 Kalimantan Selatan 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 95,0 20  Sulawesi Utara 51,4 51,4 63,4 63,4 93,4 93,4 93,4 93,4 21  Lampung 56,0 56,0 56,0 56,0 83,0 83,0 83,0 83,0 22  Riau - - - - - - - 76,4 23 Nusa Tenggara Barat - - - - - 12,0 18,0 18,0 24  Maluku - - - - - 16,0 16,0 16,0 Total Kapasitas Terpasang 5.103,7  5.468,2  5.615,2  5.856,2  6.497,2  8.455,7  10.036,7  17.986,7
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327
Gambar 1. ATLAS Peta Potensi Energi Hidro Indonesia (P3TEK KEBTKE, 2021)
Secara  keseluruhan  potensi  energi  terbarukan  di  Indonesia  cukup  besar,  berdasarkan  data  dari IESR dengan 10 daerah dengan potensi energi terbarukan terbesar yaitu sebagai berikut :
Tabel 2. Daerah Potensi Energi Terbarukan Terbesar (IESR, 2019) Provinsi Potensi (MW)  Kapasitas Terpasang 2018 (MW) Kalimantan Barat 26.841 247 Papua 26.529 20 Jawa Barat 26.190 3.184 Jawa Timur 24.240 275 Kalimantan Timur 23.841 - Sumatera Utara 22.478 839 Nusa Tenggara Barat 21.991 17 Sumatera Selatan 21.866 18 Kalimantan Tengah 19.568 - Jawa Tengah 19.450 366
Beberapa provinsi di luar Jawa dan Sumatera mempunyai potensi energi terbarukan yang sangat besar. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua mempunyai potensi energi terbarukan masing-masing diatas 20 GW. Perencanaan penyediaan listrik di daerah tersebut seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan setempat. Kapasitas terpasang energi terbarukan di daerah-daerah tersebut masih sangat rendah kecuali di Kalimantan Barat yakni dibawah 100 MW.
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327
Gambar 2. Potensi Energi Terbarukan Nasional Menurut Teknologi (IESR, 2019)
Konsumsi per kapita yaitu perbandingan antara pemakaian tenaga listrik dibagi dengan jumlah penduduk  nasional,  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan  prioritas  pembangunan pembangkit  listrik  EBT  pada  provinsi  di  Indonesia.  Rata-rata  kenaikan  konsumsi  listrik  per  kapita tahun 2014-2018 adalah 0,05 GWh per kapita.

## Tabel 3.
Konsumsi Tenaga Listrik per Kapita Nasional Tahun 2014-2018
(Statistik Ketenagalistrikan, 2019) Tahun Jumlah Penduduk Konsumsi Tenaga Listrik (GWh) Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh per Kapita) 2014 252.164.800 221.296,00 0,88 2015 255.461.700 232.520,00 0,91 2016 258.705.000 247.416,06 0,96 2017 261.890.900 267.453,99 1,02 2018 265.015.300 281.976,21 1,06
Rencana pengembangan pembangkit listrik minihidro dan  mikrohidro per provinsi tahun 2018- 2025  berdasarkan  konsumsi  tenaga  listrik  per  kapita  dan  ketersediaan  potensi  minihidro  dan mikrohidro per provinsi ditunjukkan pada Tabel 4.
Potensi  pembangkit  listrik  tenaga  air  dan  gradien  sungai  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk pembangkit  listrik  tenaga  air  tersebar  di  seluruh  bagian  hulu  sungai  di  Indonesia,  dapat  digunakan untuk memproduksi listrik mencapai sebesar 75.000 MW, sementara itu pemanfaatannya saat ini baru mencapai sekitar 2,5% dari potensi yang ada. Menurut LIPI (2009), Energi potensial air dapat diubah menjadi  energi  tors/putar  menggunakan  turbin  air  untuk  selanjutnya  dapat  dimanfaatkan  sebagai penggerak  generator,  pompa,  dan  peralatan  lainnya.  Untuk  daerah  yang  mempunyai  sumber  air menjadi suatu potensi yang sangat menguntungkan apabila memanfaatkan teknologi turbin air.
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327

## Tabel 4.
Rencana Penyediaan Kapasitas PLT Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Tahun 2018 – 2025 (RUEN, 2017) No. Provinsi Total Kapasitas Terpasang Per Tahun (MW) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Sumatera Utara 93,9 150,8 160,8 170,8 236,3 236,3 289,8 352,0 2 Kalimantan Tengah 28,9 28,9 59,5 93,9 122,3 164,8 199,5 243,9 3 Jawa Barat 91,3 113,8 132,1 167,6 178,1 195,3 219,7 237,4 4 Kalimantan Timur 13,4 13,4 32,7 71,5 97,8 144,9 173,9 173,9 5 Nusa Tenggara Timur 23,6 25,2 46,7 66,4 85,7 111,0 134,9 163,5 6 Sumatera Barat 37,8 77,8 91,2 111,8 117,8 142,5 142,5 142,5 7 Aceh 9,3 11,5 21,8 44,6 81,7 88,5 107,7 132,4 8 Papua 13,6 27,4 28,5 46,5 61,4 84,0 101,5 124,5 9 Sulawesi Selatan 68,9 97,3 107,3 107,3 109,0 109,0 122,3 122,3 10  Jawa Tengah 9,2 16,2 25,3 25,3 39,0 47,8 91,9 119,0 11  Sulawesi Barat 13,3 13,3 27,3 43,2 56,7 76,6 92,6 113,4 12  Bengkulu 0,7 0,7 0,7 7,4 13,4 29,4 34,3 95,4 13  Sulawesi Tengah 43,5 74,6 74,6 74,6 76,0 76,0 90,0 90,0 14  Sulawesi Tenggara 7,7 12,7 14,0 29,4 40,1 58,8 70,7 88,0 15  Jambi 4,4 4,4 11,4 27,4 37,9 57,3 68,7 86,0 16  Maluku 3,3 37,1 42,1 42,1 42,1 50,7 60,7 76,2 17  Nusa Tenggara Barat 14,6 32,0 32,0 32,0 32,3 49,0 58,7 73,6 18  Maluku Utara 3,2 3,2 8,7 22,5 31,2 47,8 57,2 71,8 19  Jawa Timur 1,7 1,7 4,5 4,5 8,9 37,1 49,2 63,0 20  Gorontalo 4,1 6,1 6,1 16,4 24,1 40,6 48,2 61,7 21  Banten 15,3 16,8 21,8 34,8 43,3 43,3 58,3 58,3 22  Lampung 0,6 0,6 0,6 10,1 31,8 35,1 41,2 54,4 23  Sumatera Selatan 2,7 2,7 2,7 20,2 30,2 30,2 36,2 52,4 24  Kalimantan Barat 2,3 17,5 17,5 17,5 17,5 29,7 34,7 46,2 25  Riau 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 20,5 22,9 22,8 26  Kalimantan Utara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,1 14,4 28,4 27  Sulawesi Utara 8,7 16,4 16,4 19,7 19,7 19,7 26,1 26,1 28  Kalimantan Selatan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15,1 16,2 25,8 29  Bali 1,4 1,4 1,4 1,4 7,3 7,3 23,5 23,5 30  Papua Barat 2,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,5 19,8 31  Yogyakarta 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Total Kapasitas Terpasang 520,0 815,1 1.000,0  1.300,0  1.650,0  2.050,0  2.500,0  3.000,0 Total Tambahan /Tahun 206,3 295,1 184,9 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327

## 3. Kebijakan dan Regulasi
Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  rangka  pengelolaan  energi  nasional,  memiliki  peran  yang sangat  menentukan  untuk  keberlangsungan  penyediaan  energi  nasional  yang  aman,  andal  serta ramah  lingkungan.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik Indonesia  No.30  Tahun  2007  Tentang  Energi,  Pemerintah  melakukan  penyusunan  Kebijakan  Energi Nasional  termasuk  didalamnya  membahas  tentang  pembangkit  tenaga  listrik  yang  berbahan  bakar EBT.  Dalam  Kebijakan  Energi  Nasional  (PP  No.  79  Tahun  2014)  pengelolaan  energi  nasional  adalah dengan tercapainya bauran energi nasional yang terdiri dari empat jenis energi primer, yaitu Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan target pencapaian masing – masing energi primer tersebut dalam tahun 2025 yaitu :
1. Peran  Energi  Baru  dan  Terbarukan  paling  sedikit  23%  dari  total  supply  energi  primer,  atau 92,2 MTOE yang berasal dari listrik sebesar 69,2 MTOE (45,2 GW) dan non-listrik sebesar 23 MTOE.
2. Peran minyak bumi kurang dari 25%.
3. Peran batubara minimal 30%.
4. Peran gas bumi minimal 22%.
Gambar 3. Target Bauran Energi Primer berdasarkan KEN Tahun 2014
Selain itu  perhitungan pada bauran energi primer nasional, dilakukan juga perhitungan bauran energi pembangkit listrik dan bauran energi sektoral. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan pihak terkait telah melakukan perhitungan dan evaluasi atas pencapaian bauran energi hingga tahun 2019 dimana secara umum menunjukkan tren yang positif pada sektor EBT.
Sekretariat  Jenderal  Dewan  Energi  Nasional  (DEN)  mengawal  Kebijakan  Energi  Nasional (KEN) dengan melakukan fasilitas pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor, termasuk pada  bauran  energi.  Bauran  energi  nasional  merupakan  suatu  indikator  yang  menggambarkan kondisi  keenergian  saat  ini.  Kondisi  ini  merupakan  akumulasi  dari  kebijakan  di  bidang  energi  oleh pemangku  kepentingan  yang  terkait.  Gambaran  capaian  bauran  energi  nasional  dapat  digunakan sebagai  masukan  dalam  menentukan  fokus  pengembangan  energi  sesuai  dengan  Kebijakan  Energi Nasional (KEN), mengidentifikasi hambatan serta peluang pengembangan energi secara nasional, dan
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327
mengevaluasi  kebijakan  yang  perlu  ditinjau  sesuai  dengan  kondisi  keenergian  saat  ini,  mengingat kondisi keenergian yang dinamis, maka evaluasi bauran dilakukan secara berkala.
Takaran  dari  Energi  Baru  Terbarukan  sesuai  amanat  Kebijakan  Energi  Nasional  menunjukkan tren yang meningkat, namun disisi lain, peran batubara juga masih menjadi andalan sebagai sumber energi  primer.  Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  infrastruktur  Pembangkit  Listrik  Tenaga  EBT termasuk  energi  hidro,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  untuk  mengatur  dalam  hal pengembangan  pembangkit  listrik  yang  dibedakan  menjadi  2  arah  kebijakan  mengenai  pembangkit yang  bersifat  komersial  dan  non  komersial.  Penentuan  jenis  EBT  yang  akan  digunakan  sebagai sumber  energi  primer  ditentukan  berdasarkan  pada  potensi  masing  –  masing  wilayah  yang  bisa dioptimalkan.  Pengaturan  mengenai  harga  jual  beli  tenaga  listrik  diatur  sedemikian  rupa  dengan memperhatikan  nilai  keekonomian  pada  sistem  pembangkitan.  Rincian  pengembangan  tenaga  air untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 18,0 GW pada tahun 2025 dan 38 GW pada tahun 2050 atau sekitar 51% dari potensi tenaga air sebesar 75 GW. Sedangkan untuk pengembangan tenaga minihidro dan  mikrohidro  untuk  tenaga  listrik  diproyeksikan  sebesar  3  GW  pada  tahun  2025  dan  7  GW  pada tahun 2050 atau sekitar 37% dari potensi minihidro dan mikrohidro sebesar 19 GW.
Pemerintah  telah  merencanakan  proyek  pembangunan  pembangkit  listrik  yang  bersumber  dari EBT sampai tahun 2025 ( committed project ). Namun kapasitas pembangkit yang direncanakan tersebut belum  memenuhi  kapasitas  yang  direncanakan  pasa  tahun  2025  yaitu  sebesar  45,2  GW  dan  tahun 2050  sebesar  167,7  GW.  Untuk  mencapai  target-target  tersebut,  akan  dibangun  tambahan  proyek pembangkit  EBT  sesuai  dengan  prospek  peluang  pengembangan  EBT  ke  depan  ( potential  project ). Dalam hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi EBT lokal dan Menyusun proyeksi pengembangannya dalam RUED.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan, Pemerintah memberi kesempatan kepada Badan Usaha (BU) di  bidang  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  memanfaatkan  potensi  -  potensi  tenaga  air  untuk Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA),  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  19  Tahun  2015 tentang  Pembelian  Tenaga  Listrik  dari  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  dengan  kapasitas  10 MW oleh PT PLN (Persero). Badan Usaha yang dimaksud tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia, Koperasi,  atau  swadaya  masyarakat  yang  didirikan  untuk  berusaha  di  bidang  penyediaan  tenaga listrik,  untuk  memanfaatkan  tenaga  air  menjadi  PLTA.  Mekanisme  pelaksanaannya  yaitu  Badan Usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai 10 MW  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri  ESDM  Direktorat  Jenderal  EBTKE  untuk  ditetapkan sebagai  pengelola  tenaga  air  untuk  pembangkit  listrik.  Badan  usaha  yang  telah  ditetapkan  sebagai pengelola  tenaga  air  untuk  pembangkit  listrik  wajib  melaporkan  pelaksanaan  pembangunan  PLTA setiap  6  bulan  terhitung  mulai  tanggal  penetapannya  kepada  Dirjen  EBTKE  sampai  dengan Commercial  Operation  Date (COD)  dengan  tembusan  kepada  Dirjen  Ketenagalistrikan  dan  Direksi  PT PLN (Persero).
Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan bauran pembangkitan Energi Baru Terbarukan yaitu dengan pemanfaatan waduk PLTA di lahan bekas tambang.  Untuk meningkatkan fleksibilitas  sistem  tenaga  listrik  dalam  mengakomodir  penetrasi variable  renewable  energy (VRE) pemerintah juga  merevisi  aturan jaringan tenaga listrik ( grid code ) melalui Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020.
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327

## 4. Tinjauan
Pertumbuhan  pasokan  energi  terbarukan  menunjukkan  perkembangan  yang  positif  karena mampu  mencapai 26% per tahun  atau  mencapai 20,04 MTOE di tahun 2019, namun pengembangan pembangkit listrik EBT baru mencapai 10,2 GW atau di bawah target RUEN sebesar 13,9 GW. Saat ini EBT  didominasi  oleh  PLTA,  PLTP,  dan  PLTBm,  pengembangan  sumber  EBT  lainnya  masih  kurang mendapat perhatian dalam pengembangan kapasitas lebih lanjut.
Gambar 4. Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis EBT Tahun 2015-2019
(Ditjen EBTKE, 2020)
Pengembangan  energi  terbarukan  saat  ini  masih  terkendala  factor  keekonomian,  sehingga Pemerintah  menerbitkan  Permen  ESDM  No.  4  Tahun  2020  tentang  perubahan  kedua  atas  Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dalam rangka memberikan skema baru terkait harga jual listrik EBT dan skema Build , Operate , Own and Transfer (BOOT).
Saat ini pengembangan PLTA masih menghadapi kendala utama terkait lingkungan yang pada umumnya  sumber  daya  air  berada  di  dalam  Kawasan  hutan  terutama  hutan  konservasi  dan  hutan lindung yang menimbulkan banyak penolakan LSM dan organisasi lainnya yang bergerak di bidang lingkungan.

## Tabel 5.
Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Terbarukan 2014 – 2019 (Ditjen Ketenagalistrikan, 2020) Jenis Pembangkit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PLTA 5.048, 59 5.068,59 5.343,59 5.343,59 5.399,59 5.558,52 PLTM 111,26 148,71 211,40 240,55 267,79 311,14 PLTMH 76,95 90,15 95,87 103,76 104,76 106,36
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327
Percepatan  elektrifikasi  Energi  Baru  Terbarukan  untuk  pembangkit  listrik  juga  menghadapi masalah  khususnya  untuk  pembangkit  listrik  dengan  skala  kecil,  hal  ini  terjadi  akibat  letak pembangkit  listrik  skala  kecil  umumnya  berada  di  lokasi  yang  terpencil  dan  jauh  dari  infrastruktur pendukung jaringan listrik baik transmisi maupun distribusi, sehingga untuk menyalurkan produksi tenaga  listrik  dari  pembangkit  melalui  jaringan  listrik  membutuhkan  investasi  besar  yang  akan dibebankan  kepada  pengembang.  Intermitensi  juga  menjadi  salah  satu  masalah  yang  kerap  kali menjadi  hambatan  dalam  pengembangan  pembangkit  listrik  EBT  skala  kecil,  mengingat  sifat intermitensi  tersebut  dapat  menimbulkan  gangguan  terkait  kestabilan  sistem  ketenagalistrikan dimana pembangkit tersambung.

## 5. Kesimpulan
Upaya  pemerintah  masih  terus  dilakukan  dalam  rangka  pengembangan  pembangkit  listrik energi  baru  terbarukan  termasuk  PLTA  dengan  beberapa  kebijakan  dan  regulasi  yang  dikeluarkan. Tidak  sedikit  kendala  yang  dihadapi  terutama  masalah  regulasi  dan  faktor  lingkungan.  Adanya kebijakan  dan  regulasi  yang  baru  terkait  pengembangan  pembangkit  listrik  energi  baru  terbarukan sangat diperlukan untuk memberikan iklim investasi yang lebih bersahabat bagi calon pengembang. Hal  ini  agar  pengembangan  energi  baru  terbarukan  di  Indonesia  berjalan  sesuai  target  dan  mampu bersaing  dengan  pembangkit  yang  masih  menggunakan  sumber  energi  primer  fosil  sebagau  bahan bakar.  Dari  sisi  regulasi  insentif  perlu  adanya  peraturan  khusus  mengenai  prosedur  pengajuan pembebanan bea masuk peralatan penunjang pembangunan PLTA, selain itu dari sesi biaya pajak air pada PLTA harus ada pengkajian lebih lanjut sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

## Daftar Pustaka
Azhar,  M.,  &  Satriawan,  D.  A.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Energi  Baru  dan  Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 1(4). https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412
Azmi,  R.,  &  Amir,  H.  (2014).  Ketahanan  Energi :  Konsep  ,  Kebijakan  dan  Tantangan  bagi Indonesia Arah Kebijakan Energi Nasional. Buletin Info Risiko Fiskal Edisi 1.
Dalgleish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M. J., Perkins, N., Barrett, L. F., Barnard, P. J., Au Yeung,  C.,  Murphy,  V.,  Elward,  R.,  Tchanturia,  K.,  &  Watkins,  E.  (2007).  PERENCANAAN  PLTA UNDIP II, SEMARANG. Journal of Experimental Psychology: General, 136(1).
Fauzi,  F.,  &  Hermanto,  A.  (2021).  ANALISIS  KELAYAKAN  EKONOMI  DAN  FINANSIAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) 1. 6(2), 335–342. http://www.journal.unsika.ac.id
Kementerian  SDM.  (2019).  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia. In Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Kurniawan,  E.,  Firmansyah  Hakam,  D.,  Prahastono,  I.,  Nainggolan,  A.,  Raya  Puncak,  J.  K., Duren  Tiga  Raya  No,  J.,  &  Selatan,  J.  (2021).  Kajian  Potensi  Peningkatan  Daya  Terpasang  PLTA Sebagai  Pemanfaatan  Surplus  Debit  Air  Unit  PLTA  Batang  Agam  PLN  PUSLITBANG,  PT  PLN (PERSERO). In ROTASI (Vol. 23, Issue 1).
Kurniawan,  H.  A.,  &  Windarta,  J.  (2021).  Overview  Penyediaan  Kapasitas  Pembangkit  Listrik Tenaga  Air  Berdasarkan  Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN).  Jurnal  Energi  Baru  Dan Terbarukan, 2(3). https://doi.org/10.14710/jebt.2021.10045
Vol. 3, No. 2, pp 88 – 98 doi: 10.14710/jebt.2022.13327
Larasari, A., Sitorus, J., Wiratama Asad, Moh. B., & Firmana, A. (2021). TINJAUAN POTENSI TEKNIS  DAN  KELAYAKAN  EKONOMI  PLTA  PADA  PROYEK  KERJA  SAMA  PEMERINTAH DENGAN  BADAN  USAHA  BENDUNGAN  MERANGIN.  JURNAL  SUMBER  DAYA  AIR,  17(2). https://doi.org/10.32679/jsda.v17i2.724
Notosudjono,  D.,  Suhendi,  D.,  &  Wismiana,  E.  (2016a).  Permasalahan  Dan  Solusi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia. Fortei.
Notosudjono,  D.,  Suhendi,  D.,  &  Wismiana,  E.  (2016b).  Terbarukan  Di  Indonesia.  Proceedings Seminar Nasional Teknik Elektro, April.
Nugroho,  A.  A.  (2020).  Analisis  Putusan  PTUN  NO.  7/G/LH/2019/PTUN.BNA  Antara  Walhi Melawan  Gubernur  Aceh  Atas  Penerbitan  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  untuk  Pembangunan PLTA Tampur. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1). https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.152
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2017).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional. Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). Rencana Umum Energi Nasional. In Peraturan Presiden Republik Indonesia (Vol. 4, Issue 1).
Rahajoeningroem,  T.,  &  Utama,  J.  (2020).  Penerapan  Protocol  Penilaian  Tahap  Awal Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)  Pada  Jaringan  Irigasi.  Indonesian Community Service and Empowerment (IComSE), 1(2). https://doi.org/10.34010/icomse.v1i2.3877
Ramadani, C. F. (2021). TINJAUAN PENGUSAHAAN AIR DALAM PEMBANGUNAN PLTA MENURUT  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  TENTANG  SUMBER  DAYA  AIR. Dharmasisya.
Studi  Kinerja  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Brantas. (2017). Studi Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, 10(1). https://doi.org/10.9744/jte.10.1.17-23
Su,  C.-W.,  Khan,  K.,  Umar,  M.,  &  Zhang,  W.  (2021).  Does  renewable  energy  redefine geopolitical risks? Energy Policy, 158, 112566. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112566
Taufiqurrahman,  A.,  &  Windarta,  J.  (2021).  OVERVIEW  POTENSI  DAN  PERKEMBANGAN PEMANFAATAN  ENERGI  AIR  DI  INDONESIA.  Jurnal  Energi  Baru  Dan  Terbarukan,  1(3). https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10036
Widyaningsih, G. A. (2017). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(1). https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.5