E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Feby Nurhisyam 1* , Amoury Adi Sudiro 2 , Aris Machmud 3
1*,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia Email: 1* febynurhisyam29@gmail.com, 2 amourysudiro@uai.ac.id

## Abstrak
Munculnya aplikasi  pinjaman online memberikan opsi baru  yang praktis dan tanpa jaminan dalam  perjanjian  utang  piutang,  memungkinkan  banyak  orang  menggunakan  layanan  ini. Namun, hal yang menonjol pada pinjaman online yaitu terkait perilaku petugas penagihan dari perusahaan fintech  P2P  Lending dengan  tidak  menerapkan  etika  dan  asas  perlindungan konsumen seperti kasus penagihan pada aplikasi AdaKami yang melakukan teror, intimidasi serta ancaman sehingga merugikan bagi konsumen selaku pengguna aplikasi tersebut. Tujuan adanya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  kode  etik  penagihan  yang  menjamin kepastian  hukum  pada fintech  P2P  Lending dan  perlindungan  hukum  bagi  korban  yang mengalami  kerugian  atas  terjadinya  penagihan  yang  dimaksud.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach) , dan pendekatan kasus (case approach) . Pengumpulan  data  utama  dilakukan  dengan  cara  melihat  beberapa  literatur-literatur,  karya ilmiah  sarjana,  dan  peraturan  perundang-undangan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  kode  etik  penagihan  pada fintech  P2P  Lendin g masih belum optimal akibat kurangnya regulasi hukum yang dapat memadai dalam melindungi konsumen dari tindakan yang dilakukan oleh fintech P2P Lending tersebut. Diperlukan regulasi dan koordinasi hukum yang lebih baik antara pihak-pihak terkait guna menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending .
Kata Kunci: Fintech P2P Lending , perlindungan konsumen, kode etik penagihan .

## Abstract
The emergence of online loan applications provides a new practical and unsecured option in accounts receivable agreements, allowing many people to use this service. However, the thing that stands out in online loans is related to the behavior of collection officers from fintech P2P Lending companies by not applying ethics and consumer protection principles such as billing cases on the AdaKami application that commit terror, intimidation and threats so that they are detrimental to consumers as users of the application. The purpose of this study is to determine the application of a billing code of ethics that guarantees legal certainty in fintech P2P Lending and legal protection for victims who experience losses for the occurrence of the collection in question.  This  research  uses  normative  juridical  law  research  methods  with  a  statutory approach (statute approach), analytical approach (analytical approach), and case approach (case  approach).  The  main  data  collection  is  carried  out  by  looking  at  several  literatures, undergraduate  scientific  papers,  and  laws  and  regulations  to  obtain  secondary  data.  The results showed that the application of the billing code of ethics in fintech P2P Lending is still not optimal due to the lack of legal regulations that can adequately protect consumers from
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 02, February 2024
actions  taken  by  fintech  P2P  Lending.  Better  regulation  and  legal  coordination  between relevant  parties  are  needed  to  enforce  the  law  and  protect  consumer  rights  from  violations committed by fintech P2P lending companies.
Keyword: Fintech P2P Lending, consumer protection, billing code of conduct.

## PENDAHULUAN
Perubahan dalam perilaku masyarakat dan peradaban global merupakan hasil langsung dari perkembangan dalam aspek komunikasi dan teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat saat ini mendorong terbentuknya dunia baru, yaitu dunia tanpa batas atau kerap  kali  disebut  dengan borderless ,  serta  terjadinya  perubahan  dan  perkembangan  dalam tatanan sosial yang sangat signifikan. Saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dalam proses  komunikasi  mengarah  pada  penggabungan  berbagai  media  informasi.  Perkembangan ini  mendukung  dan  memfasilitasi  peran  manusia  dalam  berbagai  hal,  seperti  merancang, mengembangkan,  serta  menggunakan  teknologi  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  dari  dampak perkembangan  tersebut,  banyak  perusahaan  yang  sedang  tumbuh  kembang  saat  ini memberikan  dukungan  kepada  masyarakat  melalui  internet,  dan  fenomena  ini  populer  di kalangan  masyarakat,  bentuk  bisnis  tersebut  dikenal  sebagai financial  technology ( fintech ), yang merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk menyediakan solusi dalam finansial (Arner et al., 2015).
Istilah Fintech adalah singkatan dari Financial Technology , yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi finansial. Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI)  Nomor  19/12/PBI/2017  mengenai  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  “teknologi finansial  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan  sistem pembayaran”. Menurut National Digital Research Center (NDRC), istilah teknologi finansial merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan,  yang berasal dari gabungan kata " financial " dan  " technology "  ( fintech ).  Istilah  ini  mencakup  inovasi  di  bidang  keuangan  dan  teknologi modern  (Chrismastianto,  2017). Ketersediaan fintech memberikan solusi  bagi  individu  yang belum merasakan manfaat dari layanan perbankan, sehingga mempermudah semua golongan masyarakat dalam mendapatkan layanan jasa keuangan yang efisien dan praktis.
Kehadiran  perusahaan  fintech,  terutama  yang  fokus  pada  layanan  pinjam-meminjam uang atau Peer To Peer  Lending ( P2PL ), saat ini sedang menarik perhatian masyarakat dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  pengatur  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan.  Sampai dengan  9  Oktober  2023, terdapat  total  101  perusahaan  penyelenggara Fintech  P2P  Lending yang  telah  mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023). Hal ini tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi  Informasi  (POJK  LPBBTI/ Fintech P2P Lending ).  POJK  tersebut  mengatur mengenai  layanan  pinjam-meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  atau  yang  dikenal sebagai Peer  To  Peer  Lendin g.  Layanan  ini  dianggap  sebagai  inovasi,  terutama  bagi masyarakat  Indonesia yang belum memiliki akses ke layanan perbankan ( unbanked people ), namun memiliki pemahaman teknologi. Fintech P2P Lending dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan di Indonesia, sekaligus mencapai inklusi keuangan melalui
kerjasama  dengan  lembaga  keuangan  inklusif  dan  perusahaan  teknologi  lainnya  (Wijaya, 2016).
Layanan Fintech  Peer  To  Peer  Lending ( P2P  Lending )  adalah  suatu  produk fintech yang menghubungkan pemilik dana ( lender ) dengan peminjam dana ( borrower ) atau kreditur melalui  sistem  elektronik  atau  teknologi  informasi.  Dengan  menggunakan  layanan P2P Lending ini,  individu  yang  memerlukan  dana  dalam  jumlah  kecil  dapat  dengan  mudah mendapatkan  pendanaan  tanpa  perlu  melakukan  pengajuan  kredit  kepada  bank.  Layanan pinjam-meminjam  uang  melalui P2P  Lending tidak  mengharuskan  adanya  agunan,  sebuah perbedaan  signifikan  dengan  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  di  bank  yang  umumnya memerlukan agunan. Individu yang ingin meminjam uang dari perusahaan P2P Lending hanya perlu  menyediakan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  mengisi  informasi  pribadi  untuk mengajukan dan mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih  opsi pinjaman online ini karena prosesnya  yang lebih  mudah dan tidak melibatkan persyaratan agunan.
Banyaknya  perusahaan P2P  Lending membuat  masyarakat  semakin  tertarik  pada program-program  yang  disediakan  karena  persyaratan  yang  sederhana,  tidak  memberatkan, dan proses pencairan dana yang cepat. Namun, di sisi lain yang telah diketahui khalayak umum sejak hadirnya fintech P2P Lending terdapat hal yang merugikan masyarakat bagi pengguna layanan P2P  Lending yaitu  pada  proses  penagihan  yang  dilakukan  oleh  pihak  penagih  dari perusahan P2P  Lending dengan  tidak  menerapkan  etika  dan  asas  perlindungan  konsumen sebagaimana  dalam  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Agusman  selaku  Kepala  Eksekutif Pengawas  Lembaga  Pembiayaan  Modal  Ventura,  Lembaga  Keuangan  Mikro,  dan  Lembaga Jasa  Keuangan  Lainnya  Otoritas  Jasa  Keuangan,  bahwa  jenis  pengaduan  paling  tinggi  yang dilaporkan oleh konsumen yakni perilaku petugas penagihan. Selama tiga tahun terakhir, OJK menerima  total  4.548  pengaduan  dari  masyarakat  terkait Fintech  P2P  Lending .  Pada  tahun 2020, jumlah pengaduan hanya mencapai 25, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 1.726 pengaduan, dan pada tahun 2022 mencapai 2.797 pengaduan. Perilaku petugas penagihan mendominasi dengan porsi tertinggi sebesar 35,29 persen, diikuti oleh restrukturisasi atau relaksasi kredit dengan 16,40 persen. Adanya kasus fraud eksternal, seperti  penipuan,  pembobolan  rekening, skimming ,  dan cyber  crime ,  juga  menyumbang sebanyak  14,71  persen  dari  total  pengaduan.  Pernyataan  tersebut  mengindikasikan  bahwa penagihan pinjaman online menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama, terutama karena pengguna  layanan  pinjaman  online  mengalami  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  dan bahkan dapat melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Maraknya  proses  penagihan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan P2P  Lending legal ataupun ilegal membuat masyarakat resah selaku pengguna layanan tersebut, pada penelitian ini penulis menyorot perusahaan P2P Lending legal yaitu aplikasi AdaKami. AdaKami adalah sebuah platform  P2P  Lending  online lokal  yang  dioperasikan  oleh  PT  Pembiayaan  Digital Indonesia,  sebuah  perusahaan  berbadan  hukum  Indonesia  yang  berizin  dan  tunduk  kepada ketentuan  yang  berlaku  dibawah  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pertengahan bulan september 2023, telah viral berita  di  media  sosial  Instagram  dan  X  terkait  diduga  nasabah  aplikasi  pinjaman online AdaKami  berinisial  “K”  bunuh  diri  usai  diteror  oleh  penagih  utang  ( debt  collector/desk
collection/DC ). Salah satu akun media sosial X @rakyatvspinjol membeberkan kronologi dari adanya  peristiwa  tersebut  melalui  postingannya,  bahwa  ancaman  dan  tekanan  berasal  dari penagih yang diduga terkait dengan AdaKami. Oknum tersebut melakukan ancaman serangan terhadap  telepon  kantor  korban  yang  diduga  menjadi  pemicu  pemecatan  korban.  Selain  itu korban juga mendapat serangkaian ancaman berupa pesanan makanan dan minuman fiktif yang diantar  oleh  5  hingga  6  pengemudi  ojek online berbeda  setiap  harinya  sehingga  membuat korban untuk mengakhiri hidupnya sebagai dampak dari berbagai peristiwa tersebut.
Dari kasus viral tersebut, OJK merespon dengan memanggil pihak AdaKami dengan memerintahkan untuk dapat melakukan investigasi secara mendalam terhadap kasus tersebut dan  OJK  juga  memerintahkan  kepada  AdaKami  untuk  membuka  kanal  pengaduan  bagi masyarakat  yang  memiliki  informasi  mengenai  korban  bunuh  diri,  hal  itu  dilakukan  untuk memastikan  kebenaran  berita  adanya  korban  bunuh  diri  selaku  pengguna  aplikasi  pinjaman online AdaKami (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
Hasil  investigasi  lanjutan  dari  adanya  tuduhan  kasus  tersebut  yang  telah  dilakukan bahwa  pihak  AdaKami  menemukan  36  pengaduan  nasabah  terkait  proses  penagihan  yang berhubungan  dengan  pemesanan  fiktif  terhadap  beberapa  jasa  layanan  masyarakat,  ke-36 pengaduan  nasabah  ini  diperoleh  melalui  data  layanan  konsumen  AdaKami,  terkait  proses penagihan yang berhubungan dengan pemesanan ojek online, pemadam kebakaran, ambulan dan jasa sedot WC, namun dari pengaduan tersebut tidak berkaitan dengan kasus korban bunuh diri  yang  dimaksud  karena  pihak  AdaKami  belum  menemukan  identitas  lengkap  atas  dari korban  yang  dimaksud.  Bernardino  Moningka  Vega  Jr  selaku  Direktur  Utama  AdaKami mengatakan  bahwa  dari  36  pengaduan  tersebut  adanya  beberapa  agen  penagihan  yang terindikasi melakukan pelanggaran SOP dan manajemen AdaKami akan mengambil tindakan tegas  berupa  pemberian  sanksi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  agen  penagihan yang dimaksud, disertai dengan memastikan agen-agen yang dimaksud masuk ke dalam daftar hitam  atau black  list profesi  penagihan  AFPI.  Apabila  terbukti  terdapat  unsur  pelanggaran hukum,  oknum  tersebut  akan  segera  ditindak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Pihak Kepolisian  juga  melakukan  investigasi  atas  kasus  viral  tersebut  yang  diklarifikasi  oleh Kapolres OKU - AKBP Arif Harsono menyatakan di Kabupaten OKU Sumatera Selatan yang menjadi dugaan tempat tinggal korban tidak ada kasus bunuh diri dengan keterkaitan pinjaman online dan pada wilayah tersebut belum ada layanan ojek online .
Dari hasil investigasi lanjutan oleh pihak AdaKami dan Kepolisian tersebut membuat kasus ini menjadi tidak memiliki kepastian peristiwa atas korban yang dimaksud, akan tetapi mengenai penagihan dengan cara teror kepada nasabah seperti pemesanan fiktif beberapa jasa layanan masyarakat telah benar terjadi  yang dilakukan oleh oknum agen penagih AdaKami, namun tidak berkaitan dengan korban bunuh diri yang viral tersebut, OJK memberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan atas penagihan tidak beretika kepada pihak AdaKami.
Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penenelitian ini, yaitu yang pertama jurnal berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Raka Fauzan Hatamiaa, Elisatris  Gultombb,  dan  Anita  Afrianac  dari  Universitas  Padjadjaran  pada  tahun  2019  yang meneliti tentang penegakan hukum terhadap perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam  kegiatan  penagihan  pinjaman  uang  yang  melanggar  asas  perlindungan  konsumen,
terutama terkait intimidasi dan penyebarluasan data pribadi jika tidak membayar tepat waktu, serta kesulitan dalam penegakan hukum oleh OJK dan Bareskrim Polri. Kesimpulan dari jurnal tersebut  adalah  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  fintech  P2P  lending  dalam perlindungan  konsumen  belum  optimal,  diperlukan  regulasi  hukum  yang  memadai  dan koordinasi  antarpihak  terkait  untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik  perusahaan  yang melanggar hak-hak mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
Untuk yang kedua jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer  Lending  Atas Perbuatan Melawan  Hukum  Yang Dilakukan Oleh Debt  Collector ” oleh Deza  Pasma  Juniar,  Agus  Suwandono,  dan  Helitha  Novianty  Muchtar  dari  Universitas Padjadjaran  pada  tahun  2020  yang  meneliti  pengaturan  penggunaan debt  collector dalam melakukan  penagihan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen terhadap debt  collector yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  penagihan  pada layanan P2P  Lending .  Kesimpulan  dari  jurnal  tersebut  adalah  bahwa  pengaturan  terkait penggunaan debt  collector dalam penagihan pada layanan P2P Lending belum diatur secara tegas  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi konsumen.  Konsumen  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan  dua  tahapan,  yaitu  melalui pengaduan  internal  kepada  penyelenggara P2P  Lending dan  melalui  pengadilan  atau  luar pengadilan berdasarkan regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan  (Juniar et al., 2020a).
Untuk  yang  ketiga  jurnal  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna” oleh Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan dari Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  dan  Universitas  Udayana  pada  tahun  2021  yang  meneliti  tentang pengaturan  bunga  pinjaman  online  di  perusahaan fintech dan  perlindungan  hukum  terhadap hak  pribadi  pengguna  layanan  pinjaman  online  menurut  peraturan  perundang-undangan. Kesimpulan  dari  jurnal  tersebut  adalah  bahwa  pengaturan  bunga  maksimal  pada  pinjaman online  di  perusahaan fintech adalah  0,8  persen  per  hari,  sementara  perlindungan  hukum terhadap hak pribadi pengguna layanan pinjaman online melibatkan perlindungan preventif dan repressif serta sanksi administratif dan pidana (Dewi & Darmawan, 2021).
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka makna penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait  penerapan  kode  etik  penagihan  yang  menjamin  kepastian  hukum  pada fintech  P2P Lending dan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian atas terjadinya proses penagihan yang tidak menerapkan etika dan asas perlindungan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  analitis (analytical approach) , dan pendekatan kasus (case approach) . Dalam perspektif hukum normatif, hukum diartikan  sebagai  teks  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  book ) atau norma sebagai pedoman bertindak masyarakat.Click or tap here to enter text.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian menjadi sumber hukum utama.  Selain  itu,  digunakan  pula  referensi  hukum  sekunder  yang  memuat  materi  yang menjelaskan  aspek-aspek  hukum  primer,  seperti  peraturan  perundang-undang,  penelitian,
tulisan para ahli hukum, dan pandangan para akademisi hukum. Untuk melihat hubungan antar norma  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  analisis  bahan  hukum  dilakukan melalui  kategorisasi  dan  interpretasi.Click  or  tap  here  to  enter  text.Data-data  tersebut dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  penelusuran  melalui  media internet ( internet research ).
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menganalisis  serta mengidentifikasi  bahan  hukum,  kemudian  diinventarisasi,  selanjutnya  bahan  hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi  dengan  isu  hukum  pada  penelitian  ini.  Teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2P Lending
Kehadiran hukum sangat penting dalam menjaga kepentingan umum. Hukum, dalam arti  yang  terbatas,  dianggap  sebagai  aturan  tertulis  yang  bertujuan  mengatur  perilaku manusia untuk menciptakan ketertiban. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk membuat  peraturan  dan  keputusan  berdasarkan  Undang-Undang  No.11  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal P2P Lending , Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). Peraturan ini  mengatur  berbagai  aspek  penyelenggaraan P2P  Lending ,  termasuk  permodalan, kepemilikan,  status  hukum  penyelenggara,  prosedur  pendaftaran  dan  izin,  hak  dan kewajiban pihak terlibat, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi  penyelenggaraan P2P  Lending di  Indonesia  dan  juga  untuk  melindungi  konsumen pengguna layanan tersebut (Juniar et al., 2020b).
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan P2P Lending di Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  menunjuk  Asosiasi  Fintech  Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan AFPI berasal dari dorongan penyelenggara yang menyadari  kebutuhan  akan  kehadiran  sebuah  asosiasi  untuk  mengawasi  dan  mengatur kegiatan peer to peer lending di Indonesia (Prayogo Ryza, 2023). Selain itu, pembentukan AFPI sejalan dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  menetapkan  bahwa penyelenggara harus terdaftar di asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.
AFPI  telah  diakui  sebagai  mitra  strategis  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam mengawasi  kegiatan P2P  Lending di  Indonesia,  yang  resmi  diresmikan  pada  tanggal  8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan pada surat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-5/D.05/2019 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019. Salah satu kewenangan AFPI  adalah  membuat  Pedoman  Perilaku  Pemberian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan tanggung jawab.
Pengaturan penagihan atau kode etik penagihan pada P2P Lending telah diatur pada pasal  102  -  104  Peraturan  OJK  No.10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan Bersama  Berbasis Teknologi  Informasi.  Dalam Pasal  102 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada  ayat  1  menjelaskan  “dalam  hal  Penerima  Dana  wanprestasi,  Penyelenggara  wajib
melakukan  penagihan  kepada  Penerima  Dana,  paling  sedikit  dengan  memberikan  surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan  Penerima  Dana.”  Pada  ayat  2  menjelaskan  “Surat  peringatan  tersebut  memuat informasi mengenai: Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; Posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang; Manfaat ekonomi Pendanaan; Denda yang terutang.”
Penyelenggara memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan  tugas  penagihan  terhadap  Penerima  Dana,  yang  harus  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada ayat 3 dan  4  menyatakan  Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  penuh  atas  segala  dampak yang ditimbulkan “dari kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan. Selain itu Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain  tersebut.”  Selanjutnya  Pasal  104  ayat  1  POJK  No.  10/POJK.05/2022  menyatakan bahwa  ”Dalam  melakukan  penagihan  kepada  Penerima  Dana,  Penyelenggara  wajib memastikan  bahwa  penagihan  dilaksanakan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal-pasal  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dipertegas  oleh  OJK  dalam  Surat Edaran  OJK  Nomor  19/SEOJK.06/2023  pada  Bab  XI  Penagihan  yang  didalamnya membahas mengenai cara penagihan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara dengan mematuhi pokok etika penagihan yaitu penagihan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui desk  collection dan field  collection . Desk  collection adalah  penagihan  tidak langsung melalui media seperti pesan, panggilan telepon, atau panggilan video, sedangkan field  collection adalah  penagihan  langsung  secara  tatap  muka.  Dalam  menjalankan penagihan,  penyelenggara  harus  memastikan  bahwa  tenaga  penagihan  telah  mendapat pelatihan yang memadai mengenai tugas dan etika penagihan. Jika penyelenggara bekerja sama  dengan  pihak  lain  dalam  penagihan,  pihak  tersebut  harus  memiliki  sumber  daya manusia yang telah disertifikasi di bidang penagihan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Setiap tenaga penagihan harus memiliki identitas yang tertata  dengan  baik  oleh  penyelenggara,  dan  mereka  harus  mematuhi  pokok  etika penagihan. Etika penagihan ini mencakup penggunaan kartu identitas resmi dengan foto, larangan  atas  ancaman,  kekerasan,  atau  tindakan  mempermalukan  terhadap  penerima dana,  serta  larangan  terhadap  tekanan  fisik  maupun  verbal.  Penagihan  juga  harus menghindari kata atau tindakan intimidasi, serta hanya dapat dilakukan kepada penerima dana, tidak kepada pihak lain. Komunikasi penagihan juga harus tidak mengganggu, hanya dilakukan  pada  waktu  dan  tempat  yang  tepat,  dan  hanya  atas  dasar  persetujuan  atau perjanjian dengan penerima dana (Surat Edaran OJK, n.d.).
Selanjutnya  mengenai  penagihan  telah  diatur  juga  pada  pasal  62  ayat  1,  2,  dan  3 POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dengan sebagai berikut:(POJK Nomor 22 Tahun 2023, n.d.)
1) “PUJK  wajib  memastikan  penagihan  kredit  atau  pembiayaan  kepada  Konsumen dilaksanakan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan:
a. tidak  menggunakan  cara  ancaman,  kekerasan  dan/atau  tindakan  yang  bersifat mempermalukan Konsumen;
b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
c. tidak kepada pihak selain Konsumen;
d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.”
B. Penerapan  Sanksi  Atas  Perbuatan  Melawan Hukum  yang dilakukan  oleh  Penagih

## Fintech P2P
Sebagian  besar  perusahaan Fintech  P2P  Lending ,  baik  yang  legal  maupun  yang ilegal, melakukan tindakan penagihan yang agresif dengan mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan informasi pribadi (seperti nomor telepon, foto, identitas rahasia pribadi, dan lain-lain) dari peminjam kepada pihak lain melalui telepon genggam mereka. Hal ini dilakukan  dengan  tujuan  memaksa  nasabah  atau  debitur  untuk  segera  melunasi  hutang mereka, meskipun penggunaan data pribadi nasabah tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Ade Amanto Terminanto, 2020). Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh oknum penagih dari pinjol AdaKami yang telah melakukan ancaman teror kepada nasabah seperti pemesanan fiktif beberapa jasa layanan masyarakat yaitu pemesanan ojek online, pemadam  kebakaran,  ambulan  dan  jasa  sedot  WC,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  asas keamanan  dan  keselamatan  konsumen  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau digunakan (Nomor, 8 C.E.).
Perlakuan  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara Fintech  P2P  Lending terhadap debitur  dalam  proses  penagihan,  seperti  ancaman  teror,  penggunaan  kata-kata  kasar, tindakan  mempermalukan,  intimidasi,  dan  penyebaran  data  konsumen  tanpa  izin, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik P2P Lending yang legal maupun ilegal harus tetap memastikan keamanan data pribadi pengguna, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Dalam konteks ini, setiap pengguna, termasuk debitur, memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan finansial yang dipilihnya (Hidayat et al., 2020).
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  oknum  penagih  AdaKami  dapat  disebut  sebuah pelanggaran yang tidak menerapkan etika dan perlindungan konsumen, hal tersebut sebuah tindakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  terdapat  dalam  POJK  Nomor 10/POJK.05/2022  dan  POJK  Nomor  22  Tahun  2023  dapat  mengakibatkan  penerapan sanksi  administratif,  seperti  peringatan  tertulis,  pembatasan  aktivitas  bisnis,  denda  atau pencabutan  izin  usaha.  Selain  itu,  sanksi  administratif  yang  diberikan  juga  mungkin termasuk pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.
Penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara, seperti peringatan tertulis, dapat dilakukan hingga tiga kali dengan masa berlaku setiap peringatan tidak lebih dari 2 bulan.  Jika  penyelenggara  tidak  dapat  mengatasi  penyebab  pelanggaran  setelah berakhirnya masa peringatan tertulis, OJK dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang berlaku selama maksimal 6 bulan. Jika sanksi pembatasan kegiatan usaha masih efektif dan penyelenggara tetap melanjutkan kegiatan  usaha,  OJK  berhak  memberikan  sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin usaha. Jika pada akhir masa sanksi pembatasan kegiatan usaha penyelenggara masih belum mampu mengatasi pelanggaran, OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online  (Ansa,  2023).  Saat  ini,  hukuman  yang  dikenakan  dalam  peraturan  terhadap pelanggaran  dalam  pinjaman online hanyalah  sanksi  administratif,  perlu  adanya  sanksi pidana yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi debitur pinjol.
Dengan  kasus  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  oknum  penagih  tersebut  dapat dilanjutkan  pemidanaan  atas  perbuatannya  yang  melanggar  hukum  tersebut.  Kejahatan order  fiktif  merupakan  isu  yang  membutuhkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  di antaranya melalui penerapan KUHP serta lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau orang lain dengan melawan hukum,  dengan menggunakan nama palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  dengan  rangkaian  kebohongan menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  benda  kepadanya,  atau  supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara  paling  lama  4  tahun."  Dengan  adanya  beberapa  elemen  tindak  pidana  yang tercantum  dalam  pasal  378  KUHP  tersebut,  pihak  penegak  hukum  harus memperlakukannya  dengan  cermat  dalam  menangani  kasus-kasus  penipuan,  termasuk dalam  kasus  order  fiktif  guna  menjamin  keadilan  hukum.  Namun,  tidak  semua  korban penipuan  memiliki  kemampuan  yang  sama  untuk  meminta  perlindungan  berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Menurut UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  termasuk  dalam  kategori  tindakan  seperti memanipulasi dan menciptakan data untuk keuntungan pribadi, hal tersebut diatur dalam Pasal  35,  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengerusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap Seolah-olah data yang otentik.” Selanjutnya sanksi yang diberikan jika melanggar Pasal 35  tersebut,  maka  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  51  akan  mendapatkan  sanksi  pidana penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  dua  belas  miliar rupiah.
Selanjutnya,  tindakan  penagihan  yang  dilakukan  oleh  oknum  penagih  AdaKami tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen harus dijaga, sebagaimana diamanatkan oleh  Pasal  4  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menegaskan  hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa, serta hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks
ini,  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  Pasal  8  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  karena  tidak  memenuhi  standar  yang  diatur  dalam perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000 sesuai  dengan ketentuan Pasal  62 Undang-undang Perlindungan Konsumen (RI, 1999).

## KESIMPULAN
Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending , telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat.  Meskipun  menyediakan  solusi  keuangan  yang  efisien  dan  praktis  bagi  individu yang  belum  memiliki  akses  ke  layanan  perbankan,  praktik  penagihan  yang  dilakukan  oleh sebagian  perusahaan P2P  Lending telah  menimbulkan  kekhawatiran  dan  bahkan  masalah serius  bagi  konsumen.  Hal  ini  terjadi  karena  proses  penagihan  seringkali  tidak  menerapkan etika  dan  asas  perlindungan  konsumen,  seperti  yang  terlihat  dalam  kasus  yang  ditampilkan dalam naskah.
Dalam kasus penagihan yang dilakukan oleh oknum penagih AdaKami sebagai bahan penelitian ini, bahwa penerapan kode etik penagihan pada fintech P2P Lendin g masih belum optimal akibat kurangnya regulasi hukum yang dapat memadai dalam melindungi konsumen dari tindakan yang dilakukan oleh fintech P2P Lending tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penerapan kode etik penagihan  yang jelas dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang dalam penegakan hukum, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian. Pengaturan ini harus memastikan bahwa penagihan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma  yang  berlaku  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada.  Untuk  mencapai perlindungan hukum yang optimal, diperlukan regulasi yang mengikat, seperti undang-undang khusus ( lex specialis ), yang mengatur secara menyeluruh dengan sanksi pidana yang kuat. Hal ini  akan  memastikan  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  pengguna  layanan  pinjaman online . Selain  itu,  perusahaan Fintech  P2P  Lending juga  perlu  melakukan  evaluasi  secara  berkala terhadap  kerja  sama  dengan  pihak  lain  dalam  melakukan  penagihan,  serta  memberikan pelatihan yang memadai kepada tenaga penagihannya.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi konsumen  yang  menggunakan  layanan Fintech ,  terutama  dalam  hal  penegakan  kode  etik penagihan.  Diperlukan  regulasi  dan  koordinasi  hukum  yang  lebih  baik  antara  pihak-pihak terkait  guna  menegakkan  hukum  dan  melindungi  hak-hak  konsumen  dari  pelanggaran  yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending . Upaya ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan hak-hak konsumen dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak etis.

## BIBLIOGRAFI
Ade  Amanto  Terminanto.  (2020). Analisa  Penyelesaian  Transaksi  Penagihan  Fintek  Tanpa Adanya Jaminan, Journal Of Islamic Economics,Finance,And Banking . Vol.2 , hlm.,4.
Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lex Administratum , 12 (1).
Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post- crisis paradigm. Geo. J. Int’l L. , 47 , 1271.
Chrismastianto,  I.  A.  W.  (2017).  Analisis  swot  implementasi  teknologi  finansial  terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 20 (1), 133–144.
Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas , 6 (02), 259.
Hidayat,  A.  S.,  Alam,  F.  S.,  &  Helmi,  M.  I.  (2020). Consumer  protection  on  peer  to  peer lending financial technology in Indonesia .
Juniar,  D.  P.,  Suwandono,  A.,  &  Muchtar,  H.  N.  (2020a).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan Oleh Debt Collector. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2), 107–118.
Juniar,  D.  P.,  Suwandono,  A.,  &  Muchtar,  H.  N.  (2020b).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan Oleh Debt Collector. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2), 107–118.
Laia, F. (2022). Application of Criminal Law to Crimes of Gratification Committed in Office. Arrow of Justice Journal , 1 (2), 1–16.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Nomor, U.-U. (8 C.E.). tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
Nurhayati, Y.,  Ifrani,  I.,  & Said,  M.  Y. (2021). Normative and Empirical  Methodology in  a Legal Science Perspective. Indonesian Law Enforcement Journal , 2 (1), 1–20. OJK. (2023). Financial Technology - P2P Lending . Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Default.Aspx.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023). OJK  Panggil  AdaKami  Klarifikasi  Informasi  di  Sosmed . Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Panggil-AdaKami- Klarifikasi-Informasi-Di-Sosmed-.Aspx.
POJK  Nomor  22  Tahun  2023.  (n.d.). Tentang  Pelindungan  Konsumen  Dan  Masyarakat  Di Sektor Jasa Keuangan .
Prayogo Ryza. (2023). “AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penylenggara Layanan P2P Lending”, . Https://Dailysocial.Id/Post/Afpi-Resmi-P2p-Lending.
RI,  U.  U.  (1999).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia , 42 .
Surat Edaran OJK. (n.d.). Nomor 19/SEOJK.06/2023 Bab XI Penagihan .
Wijaya, R. (2016). P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan. Kompas. Com .
Copyright Holder:

## Feby Nurhisyam, Amoury Adi Sudiro, Aris Machmud (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: