## KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA
Faustina Tamisari 1 , Dudy Heryadi 2
1 Pascasarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Padjadjaran; email: faustina.tamisari@gmail.com
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Padjadjaran; email: dudy.heryadi@unpad.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  scrutinize  and  analyze  the  Japan’s  foreign  policy  on  the implementation  of  China’s  Air  Defense  Identification  Zone  using  the  neorealism perspectives of defensive and offensive realism concepts. The Senkaku Islands dispute has become one of the most controversial territorial disputes in Asia. Japan and China had been disputing over the Islands status since 1970s. The conflict has escalated to a higher level  in  2013  when  China  established  the  Air  Defense  Identification  Zone.  Post  to  the establishment  of  this  zone,  both  China  and  Japan  has  coresponded  to  any  measures exercised by each other in defending their legitimacies on Senkaku Islands.
Keywords : Air  Defense  Identification  Zone , foreign  policy,  Senkaku  Islands dispute, territorial sovereignty

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan luar negeri Jepang atas pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina, dilihat dari konsep realisme defensif  dan  realisme  ofensif  dalam  perspektif  neorealisme.  Sengketa  Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang paling kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak 1970- an. Konflik semakin memanas pada tahun 2013 ketika Cina membentuk Zona Identifikasi Pertahanan  Udara.  Pasca  dibentuknya  zona  ini,  baik  Cina  ataupun  Jepang  saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi masing-masing di Kepulauan Senkaku.
Kata Kunci : Air  Defense  Identification  Zone ,  kebijakan  luar  negeri,  kedaulatan teritorial, sengketa Kepulauan Senkaku

## Pendahuluan
Asia Timur merupakan kawasan yang terletak di antara Rusia pada bagian utara, dan Asia Selatan  serta  Asia  Tenggara  di  bagian  Selatan.  Jepang  dan  Cina  merupakan  negara dominan  di  kawasan  Asia  Timur  mengingat  keduanya  merupakan  negara  dengan kekuatan ekonomi terbesar. Tidak dapat dipungkiri bahwa di wilayah Asia Timur terdapat banyak sekali konflik, terutama konflik sengketa wilayah 1 yang mengganggu stabilitas keamanan.  Dari  berbagai  konflik  yang  terjadi,  salah  satu  permasalahan  yang  menjadi sorotan dunia internasional adalah sengketa wilayah perebutan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu  antara  Jepang  dan  Cina.  Sengketa  Kepulauan  Senkaku  dilandasi  kepentingan kedua  negara  atas  sumber  daya  yang  melimpah 2 .  Konflik  Senkaku  berlangsung  sejak tahun 1972 dan, hingga saat ini, kedua negara belum menemukan titik terang. Bermula dari  sengketa  wilayah  Kepulauan  Senkaku  inilah,  pada  akhirnya  menjadikan  Cina mengambil  langkah  dengan  membentuk  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara  yang diberlakukan pada 23 November 2013 3 .
Melalui analisis sengketa Kepulauan Senkaku, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepentingan nasional menjadi salah satu penentu arah interaksi suatu negara dengan  negara  lain.  Kepentingan  nasional  sendiri  didefinisikan  sebagai  alat  untuk menjelaskan, membenarkan, menawarkan, menegur kebijakan luar negeri suatu negara, menjadi tujuan awal perumusan dan terbentuknya sebuah kebijakan luar negeri. Menurut Morgenthau, “ The meaning of national interest is survival—the protection of physical, political  and  cultural  identity  against  encroachments  by  other  nation-states ” (Morgenthau,  1951:  43).  Dari  sudut  pandang  inilah  kemudian  para  pemimpin  negara menurunkan  kebijakan  spesifik  terhadap  negara  lain  yang  sifatnya  dapat  berupa kerjasama atau  konflik. Pandangan  ini  menjadikan  setiap  negara  memiliki  kepentingan untuk  mencapai  kekuatan  yang  lebih  besar  dalam  bentuk  apapun  sehingga  mampu mempertahankan  kontrol  suatu  negara  terhadap  negara  lain.  Demikian  pula  dengan
1 Konflik seperti  yang terjadi di  Laut  Cina Selatan  yang  mempersengketakan  Pulau Spartly dan Paracel, lalu juga konflik sengketa pulau Dokdo antara Jepang dan Korea, juga kasus sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina termasuk salah satunya.
2 Perairan  Laut  Cina  Timur  menyimpan  cadangan  minyak  dan  gas  alam,  serta  hidrokarbon.  Kemudian sumber daya yang diketahui melimpah di Laut Cina Timur tersebut menjadi hal yang diperebutkan oleh Cina dan Jepang. Diambil 25 Oktober 2016 dari https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/East_China_Sea/eastchina _sea.pdf
3 Keterangan pengaktifan AZID diambil 25 Oktober 2016 dari http://www.globalsecurity.org/military/world/china/adiz.htm
Jepang  dan  Cina  yang  pada  dasarnya  adalah  pilar  di  Asia  Timur,  maka  kepentingan nasional  keduanya  tercermin  dalam  sikap  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  masing- masing negara.
Permasalahan  muncul  ketika  kepentingan  suatu  negara  saling  tumpang  tindih, bahkan  bertabrakan  sehingga  dapat  menghasilkan  konflik.  Tidak  jarang  pula  terdapat persinggungan  kepentingan  nasional  yang  berujung  pada  masalah  keamanan  nasional. Dalam  konteks  inilah  Asia  Timur  dilanda  oleh  dilema  keamanan  pelik  (Collins,  2000: 113). Salah satunya adalah masalah kebutuhan sumber daya alam yang memicu konflik di beberapa wilayah Asia. (Klare, 2001). Di sisi lain, persinggungan kepentingan nasional dan adanya konflik akan berdampak pada hubungan dan  kerja sama yang terjalin antara satu negara dengan negara lain. Pembentukan dan deklarasi Cina atas Zona Identifikasi Pertahanan Udara yang terjadi pada saat terdapat eskalasi konflik semakin memperkeruh hubungan  kedua  negara.  Sikap  Cina  sendiri  diyakini  sebagai  bentuk  pertahanan  untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negaranya. Hubungan antara Jepang dan Cina yang merupakan raksasa ekonomi Asia, semakin tidak menentu dengan diberlakukannya Zona Identifikasi Pertahanan Udara oleh Cina (IMF, 2016).
Dalam  sejarah  perkembangan  hubungan  internasional,  Zona  Identifikasi Pertahanan  Udara  sendiri  pertama  kali  dideklarasikan  oleh  Amerika  pada  tahun  1950. Zona  Identifikasi  Pertahanan  pertama  di  dunia  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi resiko serangan dadakan Uni Soviet. Saat ini Amerika telah memiliki lima zona, yaitu di Pantai Timur, Pantai Barat, Alaska, Hawaii dan Guam  (Welch, 2013). Selain Amerika, saat ini beberapa negara mulai mendeklarasikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara dan semakin banyak yang melakukan hal serupa terutama setelah peristiwa 9/11. Diantaranya adalah Jepang dan Korea Selatan yang juga memiliki Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Namun tindakan Cina ini mendapat respons negatif dari negara Asia Timur dan beberapa negara  lainnya.  Cina  dianggap  telah  melanggar  dasar  kebiasaan  hukum  Internasional dalam penetapan  Zona Identifikasi Pertahanan Udara  (Dutton, 2006). Protes dilakukan oleh Pemerintah Jepang karena Cina secara sepihak menetapkan ruang udaranya di atas Kepulauan  Senkaku  yang  pada status  quo berada  di  jangkauan  Zona  Identifikasi Pertahanan  Udara  milik  Jepang.  Perluasan  ini  menjadikan  klaim  Zona  Identifikasi Pertahanan  Udara  Cina  tumpang  tindih  dengan  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara Jepang.  Fenomena  ini  memicu  kemarahan  Jepang  atas  tindakan  sepihak  Cina,  karena
selain klaim sepihak, pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina dipandang melanggar  kebebasan  untuk  dapat  terbang  di  atas  Laut  Cina  Timur  sebagai  laut  bebas yang telah ditetapkan melalui prinsip-prinsip hukum internasional.
Langkah-langkah yang diambil Cina dianggap tidak memiliki validitas apapun pada Jepang dan jika mengacu pada hukum internasional yang berlaku, Cina seharusnya segera mencabut kebijakan yang dapat melanggar kebebasan terbang di atas laut bebas karena dapat memicu hal tidak terduga dan berbahaya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Perdana Menteri  Jepang,  Shinzo  Abe  yang  menolak  manuver  Cina  di  wilayah  sengketa 4 . Hubungan  kedua  negara  semakin  memanas,  setelah  sebelumnya  mencapai  titik ketegangan  tertinggi  dengan  adanya  kasus  sengketa  kepemilikan  wilayah  Kepulauan Senkaku.  Hubungan  diplomatik  yang    sudah  berlangsung  lebih  dari  40  tahun  sering diwarnai  oleh  ketegangan,  terutama  karena  adanya  persoalan  sengketa  kepemilikan wilayah Kepulauan Senkaku yang memiliki status terra nullius 5 tersebut. Dalam beberapa aspek, Jepang dan Cina memang melakukan berbagai kerja sama karena didorong oleh kebutuhan masing-masing. Dalam bidang ekonomi, keduanya adalah mitra dagang utama yang  saling  menguntungkan.  Namun  terdapat  beberapa  tindakan  yang  memicu memanasnya  hubungan  kedua  negara,  salah  satunya  adalah  tindakan  Cina  yang mendeklarasikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di luar batas hukum nasionalnya. Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  kebijakan luar  negeri Jepang  dalam  merespon  pemberlakuan  Zona  Identifikasi  Pertahanan Udara oleh  Cina,  dilihat  dari  konsep  realisme  defensif  dan  realisme  ofensif  dalam  perspektif neorealisme.

## Tinjauan Pustaka
4 Pernyataan Abe diambil 22 Mei 2016 dari http://www.tempo.co/read/news/2013/11/25/118532197/Jepang-Protes-Manuver-Cina-di-Wilayah- Sengketa
5 Dalam hukum internasional, " 'terra nullius' describes territory that nobody owns so that the first nation to discover it is entitled to take it over, as 'finders keepers' ". Secara singkat, terra nullius berarti daerah tidak berpenghuni, diambil 25 Oktober 2016 dari http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/tn_01.html

## Neorealisme
Neorealisme  merupakan  pendekatan  yang  dipelopori  oleh  Kenneth  Waltz  pada  tahun 1979 dengan mengaplikasikan elemen dari realisme klasik dan realisme neoklasik sebagai titik awal pemikirannya (Jackson dan Sorensen, 1999: 84). Neorealisme muncul sebagai respon  atas  tantangan  yang  dikemukakan  oleh  teori  independensi  dan  sebagai  koreksi terhadap  pendekatan  realisme  yang  mengabaikan  kekuatan  ekonomi.  Pendekatan  ini merupakan  pengembangan  dari  konsep  realisme.  Tidak  seperti  pemikiran  Morgenthau dalam  realisme  yang  berpijak  pada  sifat  dasar  manusia  dan  etika  kenegaraan (Morgenthau,  1985),  Waltz  tidak  mengindahkan  kedua  hal  tersebut.  Waltz  cenderung untuk memberikan penjelasan secara ilmiah akan sistem politik internasional. Pemikiran ini  merupakan  teori  ilmiah  dalam  hubungan  internasional  yang  membawa  kita  pada pandangan  bahwa  kita  dapat  memiliki  ekspektasi  bagaimana  suatu  negara  bersikap dengan cara yang dapat diprediksi. Waltz menyatakan bahwa neorealisme mencoba untuk “ abstract from every attribute of states except their capabilities ” (Waltz, 1979: 99).
Beberapa  konsep  realisme  masih  dipegang  oleh  neorealisme,  seperti  halnya pemahaman bahwa hubungan antar negara merupakan hubungan yang konfliktual karena adanya  sistem  yang  anarkis  dalam  sistem  internasional.  Dalam  pandangan  Waltz, pendekatan  dalam  hubungan  internasional  yang  terbaik  memfokuskan  pada  struktur sistem,  unit-unit  yang  berinteraksi,  kesinambungan  dan  perubahan  sistem.  Jadi neorealisme  menekankan  kepada  struktur  sistem  internasional,  bukan  kepada  negara. Dengan unit analisanya berupa interaksi antara satu negara dengan negara lain dalam satu ruang lingkup.  Neorealisme disebut juga sebagai ‘realisme struktural’,  yang berasumsi bahwa  manusia  terdiri  dari  beberapa  struktur  sistem  yang  bekerjasama,  begitu  pula dengan  negara  yang  seharusnya  dilihat  dari  segala  aspek  strukturalnya,  bukan  hanya aspek kekuasaan atau politik saja (Waltz dalam Burchill, 2005: 35).

## Realisme Defensif
Realisme  defensif  merupakan  elemen  penting  yang  terdapat  dalam  neorealisme  atau realisme struktural. Waltz berpendapat bahwa sifat anarkis dari sistem internasional akan mendorong  negara  untuk  mengambil  kebijakan  yang  bersifat  defensif  dan  moderat. Alasannya adalah karena negara secara intrinsik tidak agresif, dan permasalahan utama dari  suatu  negara  bukanlah  untuk  memaksimalkan  kekuatan,  tetapi  untuk
mempertahankan  posisinya  di  dalam  sistem  (Waltz,  1979).  Dilema  keamanan  menjadi asumsi yang paling utama dalam konsep realisme defensive. Karena sistem internasional bersifat anarki, maka survival merupakan motif utama suatu negara. Dalam konsep ini, suatu  negara  selalu  memandang  segala  sesuatunya  dengan  pesimis  dan  tidak mempercayai intensi dari negara lain (Baylis, 2005). Maka dari itu, negara selalu berusaha untuk memaksimalkan tingkat keamanan nasional negaranya baik dari ancaman internal maupun eksternal. Kondisi inilah yang menimbulkan dilema keamanan 6 . (Waltz, 1979: 126).

## Realisme Ofensif
Realisme  defensive  bertolak  belakang  dari  realisme  ofensif  yang  berpendapat  bahwa sistem yang anarki mendorong negara untuk melakukan ekspansi wilayah secara agresif dan  melakukan  tindakan  yang  keras  untuk  memastikan  peningkatan  keamanan  negara melalui  kekuatan  negara,  sehingga  melakukan  tindakan  defensif 7 lebih  diperlukan 8
(Mearsheimer,  2001).  Realisme  ofensif  memiliki  keyakinan  akan  tiga  pola  umum perilaku, yakni: fear, self-help, dan power maximization . Karena ada pandangan bahwa negara yang memiliki kekuatan dan kapabilitas yang besar, akan berpikir dan  bertindak secara  ofensif  terhadap  negara  lain  (Mearsheimer,  2001:  32).  Realisme  ofensif menganggap  negara  sebagai  aktor  yang  memaksimalkan  kekuatan  yang  agresif,  dan bukan sebagai bentuk dari memaksimalkan keamanan. Mearsheimer berpendapat bahwa realisme ofensif yang pada dasarnya mendorong negara untuk terus-menerus memperkuat hegemoni  yang  agaknya  mustahil  dalam  sistem  internasional  saat  ini  (Mearsheimer, 2001: 146). Tidak hanya dalam realisme defensif, tetapi dilemma keamanan juga dapat terjadi di dalam konsep realisme ofensif.
Realisme ofensif memiliki pandangan bahwa langkah-langkah yang diambil negara diperlukan untuk meningkatkan keamanan negaranya sendiri biasanya akan menurunkan
6 Konsep  ofensif-defensif  dalam  realisme  defensif  dapat  menjelaskan  tingkat  ancaman  yang  timbul  dari dilema keamanan, (Lynn-Jones, 1995: 660–691)
7 Melalui pandangan konsep realisme defensif, suatu negara dapat keluar dari kondisi dilema keamanan ketika  suatu  negara  berhasil  mengeluarkan  tindakan  defensif  yang  baik,  sesuai  dengan  kapabilitas  yang dimiliki (Walt, 1998: 29-32, 34-46)
8 Ada  beberapa  keadaan  dimana  tindakan  yang  dilakukan  itu  sulit  untuk  dibedakan,  apakah  termasuk kedalah tindakan yang ofensif atau defensif - karena ada beberapa senjata yang dimana seharusnya itu untuk defensif, bisa digunakan untuk ofensif  juga  (Mearsheimer,  2001: 31); (Waltz,  1979: 126); (Jervis, 1978: 186-214)
tingkat  keamanan  negara  lain.  Maka  dari  itu,  sulit  bagi  suatu  negara  untuk  terus meningkatkan  kekuatan  tanpa  mengancam  kelangsungan  hidup  negara  lainnya (Mearsheimer,  2001:  36).  Tentu  saja  dilema  keamanan  tidak  akan  terjadi  jika  negara berhasil  diyakinkan  dengan  premis  bahwa  negara  lain  dijamin  secara  pasti  tidak  akan melakukan  serangan  terlebih  dahulu  (Wagner,  2007:  26).  Penggunaan  konsep neorealisme  disini  sebagai grand  theory dan  sekaligus  untuk  membantu  menganalisis kebijakan  yang  dikeluarkan  bila  dilihat  dengan  konsep  realisme  ofensif  dan  realisme defensif  yang  merupakan  varian  konsep  dar  neorealisme.  Analisis  ini  bertujuan  untuk melihat termasuk dalam konsep apa tindakan yang dilakukan oleh Jepang dan juga Cina dalam  mengeluarkan  kebijakannya,  dan  menilai  bagaimana  seharusnya  negara-negara tersebut bertindak dalam studi kasus ini.

## Pembahasan

## Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Strategi
Kebijakan  Luar  Negeri  menurut  Mark  R.  Amstutz  (2013)  yaitu  “ explicit  and  implicit actions of governmental officials design to promote national interest beyond a country’s territorial  boundary ”.  Sedangkan menurut  Holsti  (1992:  107)  adalah “semua  tindakan serta  aktivitas  negara  terhadap  lingkungan  ekternalnya  dalam  upaya  memperoleh keuntungan  dari  lingkungan  tersebut,  serta  hirau  akan  berbagai  kondisi  internal  yang menopang  formulasi  tindakan  tersebut”. Suatu  negara  dalam  menjalankan  kerjasama internasional selalu berhubungan dengan negara lain. Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berkenaan dengan perihal dalam negeri saja, tetapi juga berkaitan dengan  kebijakan  luar  negeri,  karena  bagaimanapun  dibutuhkan  suatu  pedoman  untuk mengetahui pola perilaku dan interaksi negara. Adapun Kebijakan luar negeri yang baik selalu  dilatarbelakangi  oleh  proses  pengambilan  keputusan  yang  baik  juga  (Breuning, 2007: 8-9). Hal ini menimbulkan International Affairs yang memicu negara-negara untuk mengerluarkan  berbagai  kebijakan  luar  negeri  sebagai  langkah  bertahan  (Wicaksana, 2007: 18-29). Kebijakan luar negeri tidak hanya mengenai masalah perang melulu, walau pada awalnya memang kajian kebijaan luar negeri dibentuk setelah perang dunia kedua, namun  seiring  berjalannya  waktu,  kebijakan  luar  negeri  tidak  lagi  hanya  mengkaji masalah  perang,  namun  juga  soal  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  berbagai  permasalahan lain.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kebiijakan luar negeri melalui perspektif  model  strategi.  Asumsi  dasar  dari  model  ini  adalah  bahwa  negara  dapat dianggap  sebagai  aktor  yang  berupaya  untuk  memaksimalkan  pencapaian  dari  tujuan utama mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam ranah politik global (Jensen, 1982: 5). Fokus dari model ini adalah, bahwa ia menekankan pada interaksi antar pihak yang terlibat  dalam  mengkaji  suatu  peristiwa  hanya  dari  sudut  pandang  pihak  yang memberikan tanggapan atau respon saja (Jensen,  1982: 6). Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara lain, dan kapabilitas yang dimiliki negara tersebut (Lovell, 1970: 98-101). Keempat  faktor  ini menentukan  corak  interaksi  antar  negara  dalam  perspektif  strategi, yang  terdiri  dari: leadership  strategy,  confrontation  strategy,  accommodative  strategy, dan concordance strategy (Lovell, 1970: 98-101).
Leadership strategy menjelaskan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi dan  tawar-menawar  daripada  melalui  cara  kekerasan,  tapi  hal  tersebut  tidak  melepas kemungkinan  bahwa  cara  kekerasan  pun  dapat  dibarengi  dengan  cara  persuasi  (Yani, 2008:  2).  Pada  tipe  strategi  ini  suatu  negara  menganggap  kapabilitasnya  superior. Concordance  strategy mengacu  pada  adanya  suatu  kepentingan  yang  saling menguntungkan. Namun, jika suatu negara (negara X) menyadari bahwa kapabilitas yang dimiliki lebih rendah daripada negara lainnya (negara Y), maka para pembuat keputusan negara Y akan berusaha untuk terus menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan negara  X,  dengan  cara  menghindari  perumusan  kebijakan  luar  negeri  yang  dapat menimbulkan  konflik.  Dalam confrontation  strategy ,  negara  X  akan  mencoba  untuk mempertajam  dan  memfokuskan  isu-isu  yang  berpotensi  mengandung  konflik kepentingan  dengan  negara  Y,  dan  memaksa  negara  Y  untuk  memodifikasi  posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas dari kapabilitas negara X. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara Y terhadap superirotas kapabilitas negara X, maka diharapkan negara  Y  akan  mencoba  untuk  membuat  strategi  penyesuaian-penyesuaian, ( accommodation  strategy )  untuk  menghindari  konflik,  meskipun  ada  kemungkinan  di waktu  mendatang  negara  Y  akan  menerapkan  strategi  konfrontasi  ketika  kapabilitas negara Y meningkat.
Dalam penelitian ini,  Cina mengeluarkan kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara  sebagai  salah  satu  bentuk  strategi  untuk  menghadapi  Jepang  itu  sendiri  dalam
sengketa  Kepulauan  Senkaku  untuk  mempertahankan  legitimasi  klaim  kepemilikan kepulauan  tersebut.  Penulis  menggunakan  konsep  kebijakan  luar  negeri  perspektif strategi  untuk  menganalisis  kebijakan  kedua  negara,  yaitu  Jepang  dan  Cina,  dikaitkan dengan  empat  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  kebijakan  berdasarkan  konsep  yang dikemukakan  oleh  Lovell.  Penulis  juga  menggunakan  konsep  stimulus-respon  yang merupakan  bentuk  ‘aksi  dan  reaksi’,  dimana  kebijakan  Cina  melalui  Zona  Identifikasi Pertahanan  Udara  akan  dikaji  sebagai  bentuk  stimulus  atas  tindakan  yang  dilakukan Jepang sebagai bentuk respon terhadap kebijakan  Cina tersebut. Dikaitkan dengan tiga tingkat konsepsi kebijakan luar negeri, stimulus berada pada tingkat kedua, yakni sebagai suatu perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Sedangkan respon berada pada tingkat  ketiga  yaitu  sebagai  bentuk  perilaku.  Maka  konsep  kebijakan  luar  negeri  dan stimulus-respon dalam penelitian ini menjadi konsep terpenting.

## Non-acceptance and Non-recognition Policy sebagai bentuk Respon Jepang
Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara  Cina  yang  ditetapkan  pada  tanggal  23  November 2013, mendapatkan respon negatif, tidak hanya oleh Jepang tetapi juga oleh Amerika dan negara tetangga lainnya di Asia. Bagi Jepang, tentu tindakan ini melanggar hak kebebasan penerbangan pada  wilayah  ruang  angkasa  internasional  yang  merupakan  prinsip  dasar dari  hukum  internasional,  dan  tentunya  akan  memberikan  dampak  serius  terhadap penerbangan internasional. Pada tanggal 24 November, sehari setelah kebijakan tersebut berlaku, secara resmi Jepang melakukan protes dan meminta Cina untuk menarik kembali kebijakan yang sudah diberlakukan tersebut karena tidak memiliki validitas apapun, dan Jepang  mengkhawatirkan  sikap  Cina  yang  berusaha  untuk  merubah status  quo atas wilayah  sengketa  Kepulauan  Senkaku 9 . Dikhawatirkan  jika  Cina  tetap  meneruskan kebijakan tersebut, kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak,  dan  tentunya  akan  meningkatkan  ketegangan  di  wilayah  sengketa.  Selain  itu, hubungan  bilateral  dalam  bidang  ekonomi  bagi  kedua  negara  sudah  terjalin  lama  dan masing-masing  negara  sudah  berada  dalam  fase  saling  ketergantungan.  Jika  konflik sengketa tersebut semakin menegang, Jepang tentu juga khawatir jika harus kehilangan relasi ekonomi yang penting.
9 Pernyataan dalam Ministry of Foreign Affairs of Japan diambil dari http://www.mofa.go. jp/press/release/ press4e_000098.html
Walaupun  pada  tanggal  24  November  2013  Jepang  telah  melakukan  protes  dan meminta Cina untuk menarik kembali kebijakannya, namun Cina tidak bersedia dan tetap memberlakukan zona tersebut. Bahkan Cina megerahkan People Liberation Army untuk melakukan patrol di sekitar Laut Cina Timur. Jepang pada tanggal 25 November 2013, memberlakukan  kebijakan non-recognition dan non-acceptance terhadap  Zona Identifikasi Pertahanan Udara, dan akan terus meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang  pertahanan  dan  keamanan  dengan  sekutunya,  Amerika  Serikat,  serta mengkoordinasikan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan Jepang akan keamanan di  kawasan regional. Jepang, dengan mitra komunitas internasionalnya akan  secara  tegas  memaksa  Cina  untuk  mengendalikan  diri  dan  tetap  akan  selalu merespon tindakan Cina secara tegas namun tenang.
Alasan  Jepang  memberlakukan  kebijakan non-recognition dan non-acceptance adalah,  jika  melihat  dari  poin  peraturan Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara,  peraturan tersebut bersifat memaksa. Dikatakan bahwa jika negara-negara yang melintas tidak mau untuk  bekerjasama  dan  bahkan  menolak  untuk  menaati  peraturan  tersebut,  Cina  akan mengambil langkah darurat. Unsur paksaan itu membuat Jepang tidak mau mengakui dan tidak  menerima  peraturan  tersebut,  yang  tidak  memiliki  validitas  apapun.  Jika  Zona Identifikasi  Pertahanan  Udara  diberlakukan  di  dalam  wilayah  yurisdiksinya,  dan  Cina memberlakukan zona tersebut pada titik-titik tertentu, maka Cina menganggap zona yang dicakup  masih  berada  di  dalam  wilayah  yurisdiksinya.  Jepang  menyadari,  jika pemerintahannya  mengikuti  pertaturan  yang  diberlakukan  Cina  tersebut,  maka  secara tidak  langsung  Jepang  mengakui  kedaulatan  Cina  atas  Kepulauan  Senkaku.  Melalui kebijakan  penolakan  ini,  Jepang  dengan  tegas  memberikan  wewenang  kepada  seluruh perusahaan  penerbangan  Jepang  untuk  tidak  memberikan  rencana  penerbangan  dan melaporkan  identitas  diri  kepada  Cina  karena  dianggap  akan  mengganggu  dan mengancam keselamatan penumpang pesawat.
Pemberlakuan  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara  Cina  hanya  bersifat  sebagai instrumen legitimasi Kepulauan Senkaku, karena pada praktinya tindakan tersebut hanya bersifat  sebagai  ‘macan  kertas’  (Pattiradjawane,  2017).  Namun  hal  ini  tidak  membuat Jepang menjadi lengah. Jepang sendiri tetap akan berusaha menjaga keamanan nasional negaranya  dan  juga  keamanan  regional,  dan  akan  merespon  dengan  tindakan  atau mengeluarkan  kebijakan  tertentu,  yang  akan  disesuaikan  dengan  langkah  Cina
berikutnya, seperti halnya rencana untuk amandemen konstitusi Jepang pasal 9 (Takonai, 2017). Sejak inaugurasi Shinzo Abe pada Desember 2012, Abe memiliki komitmen untuk tetap menjadi negara yang penuh damai, dan hal tersebut yang mendasari kebijakan luar negerinya, dan pada tanggal 5 Januari, Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap berada dalam jalur " proactive contribution to international peace "  dalam  konferensi  pers  pertamanya  di  tahun  2015.  Kunci  keamanan  nasional adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang stabil dan dapat diprediksi, dan mencegah munculnya ancaman. Dengan demikian, perlu bagi Jepang untuk mewujudkan tatanan  internasional  dan  lingkungan  keamanan  yang  diinginkan,  dengan  memainkan peran  yang  lebih  proaktif  dalam  mencapai  perdamaian,  stabilitas  dan  kemakmuran masyarakat  internasional  sebagai  Kontributor  Proaktif  untuk  Perdamaian  berdasarkan pada prinsip kerjasama internasional (Hornung, 2015).
Visi Shinzo Abe untuk kebijakan luar negeri telah sangat konsisten dan bertumpu pada tiga pilar, yakni sebagai promotor hukum dan norma internasional, pelindung dari dunia global, dan sekutu Amerika yang efektif. Kebijakan Shinzo Abe difokuskan kepada keamanan,  dengan  strategi  keamanan  nasional  yang  memprioritaskan  (Przystup  dan Tatsumi, 2015):
1. Mempererat dan memperluas kemampuan dan peran Jepang sendiri,
2. Mempererat aliansi dengan Amerika,
3. Serta  mempererat  diplomasi  dan  kerjasama  keamanan  dengan  mitra  untuk  perdamaian  dan stabilitas di masyarakat internasional.
Melihat  dari  kacamata  neorealisme,  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Cina  dan Jepang memiliki karakteristik yang berbeda. Cina, melalui kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udaranya, sesuai dengan prinsip realisme ofensif, yaitu fear, self-help, dan power maximization , karena ada pandangan bahwa negara yang memiliki kekuatan dan kapabilitas yang besar, akan berpikir dan bertindak secara ofensif terhadap negara lain (Mearsheimer, 2001: 32). Cina melihat nasionalisasi yang dilakukan Jepang pada tahun 2012 merupakan suatu ancaman, karena legitimasi Jepang akan Kepulauan Senkaku akan semakin  kuat.  Cina  memberlakukan  kebijakan  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara tersebut  sebagai  perwujudan  rasa  takut,  maka  Cina  berusaha  menyaingi  Jepang  untuk legitimasi  Kepulauan  tersebut  dengan  meningkatkan  anggaran  belanja  militer  untuk memberlakukan zona tersebut. Realisme ofensif menganggap negara sebagai aktor yang memaksimalkan kekuatan yang agresif (Mearsheimer, 2001: 146). Pada prinsipnya, jika
Cina memiliki legitimasi untuk menjalankan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku, tentu Cina akan semakin besar, baik dalam segi teritori, maupun kekuasaan atas sumber daya alam yang ada.
Sebaliknya  Jepang,  melalui  kebijakan non-recognition dan non-acceptance merupakan tindakan yang tidak agresif. Waltz berpendapat bahwa sifat anarkis dari suatu sistem internasional mendorong suatu negara untuk mengambil kebijakan yang bersifat defensif  dan  moderat.  Permasalahan  utama  dari  suatu  negara  adalah  bukan  untuk memaksimalkan  kekuatan,  tetapi  untuk  mempertahankan  posisinya  di  dalam  sistem (Waltz, 1979). Kebijakan ini diambil Jepang untuk mempertahankan posisinya sebagai pemegang kedaulatan di Kepulauan Senkaku dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Dilema keamanan menjadi asumsi yang paling utama dalam konsep realisme defensif, karena dunia bersifat anarki, dengan tidak ada pemerintahan yang melingkupi, maka survival merupakan motif utama suatu negara. Maka dari itu, negara selalu berusaha untuk memaksimalkan tingkat keamanan nasional negaranya dari ancaman baik internal maupun eksternal. Kondisi ini yang menimbulkan dilema keamanan (Waltz, 1979: 126). Melihat  intensi  Cina  yang  kabur  dan  tidak  bisa  diprediksi, Jepang  mengambil  langkah defensif  berupa  meningkatkan  kerjasama  militer  dengan  sekutunya  dan  meningkatkan kemampuan  militer  negaranya  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rencana  untuk  revisi artikel 9 konstitusi Jepang untuk militer negaranya,  yang pasca Perang Dunia II hanya berfungsi  secara  penuh  untuk  defensif  saja.  Anggaran  belanja  militer  Jepang  yang meningkat,  merupakan  bentuk  peningkatan  kerjasama  Jepang  dan  Amerika  dan  upaya Jepang  meningkatkan  kemampuan  militernya.  Kedua  negara  dalam  hal  ini  juga  sesuai dengan  prinsip  stimulus-respon,  memberikan  interaksi  berupa  aksi-reaksi.  Cina memberikan aksi berupa menerapkan kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara yang memancing  Jepang,  sehingga  Jepang  memberikan  respon  berupa  kebijakan  untuk menanggapi kebijakan yang Cina keluarkan. Hubungan aksi-reaksi ini akan terus terjadi dan  akan  terus  terulang  sampai  kedua  negara  mencapai  kesepakatan.  Respon  yang dikeluarkan  Jepang  sepadan  dengan  stimulus  yang  diberikan,  dan  respon  akan menyesuaikan  dengan  stimulus  yang  diberikan.  Jepang  berjaga-jaga  dengan meningkatkan  kerjasama  militer  dan  meningkatkan  kemampuan  militer  negaranya, dengan memprediksi perlahan langkah yang akan diambil oleh Cina. Respon yang Jepang
berikan juga sesuai dengan karakteristik Jepang sebagai negara yang damai, memberikan respon secara tenang namun tegas.
Berdasarkan prinsip dan strategi Shinzo Abe pada kebijakan luar negeri, kebijakan non-recognition dan non-acceptance berusaha  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  di kawasan  Asia.  Bersama  dengan  negara-negara  lain  yang  tidak  mengakui  zona  yang diterapkan  Cina,  maka  semestinya  status  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara  Cina menjadi ilegal. Jepang berusaha untuk tidak meningkatkan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Timur supaya tetap terjaga stabilitas keamanan regionalnya (Takonai, 2017). Melalui  kerjasama  dengan  Amerika  yang  juga  semakin  dipererat,  Jepang  melakukan langkah  defensif  dengan  melakukan  latihan  militer  gabungan  dan  berusaha  untuk membangkitkan  kembali  militer  Jepang  dari  pasifisme.  Amerika  tentu  mendukung keinginan Jepang tersebut sesuai dengan prinsip Perjanjian Keamanan antara Jepang dan Amerika. Jika pada akhirnya Jepang melakukan amandemen terhadap artikel 9 konstitusi Jepang, Pasukan Bela Diri Jepang akan dapat berperang di luar wilayah Jepang dan akan membantu melindungi sekutu yang sedang terancam  – sesuai dengan prinsip collective self-defense , dan hal tersebut merupakan salah satu hal yang ingin dicapai Abe melalui kebijakan  keamanannya,yakni  meningkatkan  kemampuan  negara  sendiri,  jika  ke depannya dibutuhkan dalam menganggapi tindakan Tiongkok di Laut Cina Timur .
Adapun analisis dari Kebijakan Luar Negeri berdasarkan perspektif model strategi oleh Lovell memiliki empat faktor, yaitu: (1)  struktur sistem internasional, (2) persepsi elit, (3) strategi negara lain, (4) kapabilitas yang dimiliki negara tersebut (Lovel, 1970). Sehingga dalam penelitian ini, struktur sistem internasional pasca perang dingin adalah multipolar, dengan persepsi elit dari masing-masing negara yakni saling menentang klaim dan kebijakan yang dikeluarkan satu sama lain. Cina menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang dan mempertahankan klaimnya, dan sama halnya dengan Jepang yang juga menentang dengan tegas kebijakan Cina yang agresif tersebut. Strategi negara lain, bagi kedua  sisi  negara  dinilai  mengancam.  Nasionalisasi  Jepang  mengancam  posisi  Cina sebagai  pemegang  klaim  dan  kebijakan  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Jepang  juga mengancam  posisi  Jepang  sebagai  negara  berdaulat  atas  Kepulauan  Senkaku  dan keamanan wilayah regionalnya. Walaupun demikian, negara memiliki kapabilitas  yang kuat  dan  hampir  setara,  yaitu  sama-sama  kuat  dalam  bidang  ekonomi  maupun militer, sebagaimana digambarkan skema adalah berikut:
Skema 1 – Corak Interaksi Antar Negara Menurut John P.Lovel
Sumber: Lovell, 1970
Dari  sisi  China,  sebagai  negara  yang  memiliki  kapabilitas  superior, menganggap bahwa strategi nasionalisasi Jepang akan Kepulauan Senkaku merupakan ancaman. Maka dari  itu  strategi  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  Cina adalah  strategi  yang  konfrontatif, melalui  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara.  Sebaliknya  juga  Jepang  yang  memiliki kapabilitas yang superior, dan dengan strategi kebijakan Cina yang mengancam, Jepang juga  sama-sama  untuk  memberlakukan  strategi  yang  konfrontatif.  Secara  singkatnya, confrontation strategy , negara X akan mencoba untuk mempertajam dan memfokuskan isu-isu yang berpotensi mengandung konflik kepentingan dengan negara Y, dan memaksa negara  Y  untuk  memodifikasi  posisinya  melalui  pengakuan  terhadap  superioritas  dari kapabilitas negara X. Baik Jepang maupun Cina berusaha untuk memaksa satu sama lain untuk  mengubah  posisinya  terhadap  Kepulauan  Senkaku  dan  mengakui  kedaulatan negaranya.  Melalui  kebijakan  peningkatan  kerjasama Jepang  dan  Amerika  juga  secara tidak  langsung  menunjukkan  fungsi  militer  yaitu compellent  power (Amstutz,  1995), untuk memaksa Tiongkok menghentikan kebijakannya.
Simpulan
Confrontation Strategy Accommodation Strategy Concordance Strategy Leadership Strategy Other’s Strategy Threatening Own Capabilities Superior Other’s Strategy Supportive Own Capabilities Inferior
Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara  sebagai  bentuk  kebijakan  yang  diberlakukan  Cina memang  menuai  kontroversi,  karena  dianggap  berbeda  dengan  negara  lain.  Dikatakan bahwa Cina bertindak secara unilateral dan agresif yang melanggar hukum internasional. Namun kenyataannya, memang pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara akan selalu  unilateral  atau  sepihak,  dan  tidak  bisa  juga  dikatakan  melanggar  hukum internasional,  karena  memang  tidak  ada  Hukum  Internasional  dan  Organisasi Internasional yang memayungi dan mengatur perihal Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Dalam hal ini, Cina memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan udara dan menjadikan kebijakan ini sebagai instrument legitimasi atas klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku. Kebijakan Tiongkok merupakan kebijakan ofensif dan sesuai dengan faktor pendorong perumusan  kebijakan  luar  negeri  oleh  Lovel,  strategi  pemberlakuan  Zona  Identifikasi Pertahanan Udara merupakan strategi yang konfrontatif.
Dalam  merespon  kebijakan  luar  negeri  Cina,  yaitu  Zona  Identifikasi  Pertahanan Udara,  Jepang  tetap  bersikap  tenang  namun  tegas,  sesuai  dengan  karakteristik  negara Jepang yang penuh damai. Melalui kebijakan non-recognized dan non-acceptance yang diberlakukan  Jepang,  Jepang  melarang  seluruh  perusahanan  penerbangan  untuk  tidak memberikan  rencana  penerbangan  dan  memberikan  identitas  diri  kepada  Badan  yang berwenang. Jepang berusaha untuk memaksa secara halus Cina untuk menarik kembali kebijakannya  dan  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  negaranya.  Yang  paling  utama adalah untuk mempertahankan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Respon yang diberikan Jepang sepadan dengan stimulus yang diterima, dan Jepang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan bertindak untuk ke depannya, sesuai kebutuhan. Jika dirasa Cina tidak  bertindak  agresif  yang  mengancam  keamanan  dan  kedamaian  di  kawasan,  maka Jepang juga akan bersikap tenang – juga sebagai upaya untuk menjaga hubungan antara kedua negara. Namun Jepang juga melakukan langkah defensif yang lebih maju untuk berjaga-jaga,  dengan  mempererat  aliansi  dengan  sekutunya  dan  juga  meningkatkan kemampuan militer negaranya.

## Daftar Pustaka
Amstutz,  M.  R.  (2013).  International  ethics:  Concepts,  theories,  and  cases  in  global politics. Rowman & Littlefield.
Baylis, J., &  Smith S. (2005). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations . 3 rd edition. Oxford: University Press. Breuning, M. (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan.
Burchill,  S.  (2005). Theories  of  International  Relations  Third  Edition .  New  York: Palgrave Macmillan.
Collins, A. (2000). The Security Dilemmas of South East Asia . Basingstoke: MacMillan.
Dutton,  P.A.  (2006).  Caelum  Liberum:  Air  Defense  Identification  Zones  Outside Sovereign  Airspace .  American  Journal  of  International  Law. Diambil  dari http://litigationessentials.  lexisnexis.  com/  webcd/  app?  Action=Document Display&crawlid=1&doctype=cite&docid=103+A.J.I.L.+691&srctype=smi&src id=3B15&key=3f1650ee6e50c6da6f4c5bf1bf13a42a858.
Holsti, K. J. (1972). International politics: a framework for analysis (No. 327). Prentice- Hall.
Hornung, J.W. (2015).  Gauging  Abe’s Proactive Contributions to Peace. Japan Times .
Diambil
dari http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/10/30/commentary/japan- commentary/gauging-abes-proactive-contributions-peace/#.WOnxVEWGO00
Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford university press.
Jensen, L. (1982). Explaining foreign policy. Prentice Hall.
Jervis, R. (1978). Cooperation Under the Security Dilemma . World Politics . Vol. 30 (2).
Cambridge University Press.
Klare, M.T. (2001). The Geopolitics of War. Diambil dari http://thenation.com/article/geopolitics-war . Lovell, J.P. (1970). Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaption, Decision Making. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Lynn-Jones, S.M. (1995). Offense-Defense Theory and Its Critics. Security Studies Vol. 4 (4). London: Frank Cass.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. WW Norton & Company. Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan . (2013).  Statement  by  the  Minister  for  Foreign Affairs  on  the  announcement  on  the East  China  Sea  Air  Defense  Identification Zone .  The  Ministry  of  National  Defense  of  the  People’s  Republic  of  China . Diambil dari http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000098.html . Morgenthau, H J., & Thompson, K.W. (1985). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 6 th ddition. New York: Knopf.
Morgenthau, H.J. (1951). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy . New York: University Press of America.
Pattiradjawane,  Rene.  (2017).  Ancaman  Maritim  Semakin  Nyata.  Diambil  dari https://kompas.id/baca/internasional/2017/03/20/ancaman-maritim-semakin- nyata/
Przystup, James., & Tatsumi Yuki. (2015). “The Foreign Policy of Abe Shinzo: Strategic Vision  and  Policy  Implementation,”  ASAN  Forum,  February  5,  2015.  Diambil
dari http://www.theasanforum.org/the-foreign-policy-of-abe-shinzo-strategic- vision-and-policy-implementation/
Rosenau, J. N., Boyd, G., & Thompson, K.W. (1976). World Politics: An Introduction .
New York: The Free Press.
Tempo.  (2016).  Jepang  Protes  Manuver  China  di  Wilayah  Sengketa.  Diambil  dari http://www.tempo.co/read/news/2013/11/25/118532197/Jepang-Protes- ManuverCina-di-Wilayah-Sengketa.
Terra  Nullius  Defined. Diambil  dari http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/  tn 01.shtml.
U.S.  Energy  Information  Administration . (2014) .  East  China  Sea .  Diambil  dari https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Eas t_China_Sea/east_china_sea.pdf . Wagner, R. H. (2007). War and the State: The Theory of International Politics . Michigan: The University of Michigan Press
Walt. S. M. (1998). International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy .
Vol.  110  (Special  Edition:  Frontiers  of  Knowledge) . Washington:  The  Slate Group.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics . New York: McGraw-Hill. Welch, D.A. (2013). What's an ADIZ? Why the United States, Japan, and China Get It Wrong. The  Foreign  Affairs .  Diambil  dari https://www.foreignaffairs.com/ articles/east-asia/2013-12-09/whats-adiz .
Wicaksana, I.G.W. (2007). Epistemologi Politik Luar Negeri: A Guide to Theory Global & Strategis” Jurnal Universitas Airlangga. Vol.1 (2).
Yani,  Y.  M.  (2008).  Perspektif-Perspektif  Politik  Luar  Negeri:  Teori  dan  Praksis. Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Udara  (Sesko  TNI  AU) Angkatan  ke-45  TP  2008,  Bandung,  14  Mei  2008.  Diambil  dari http://repository.unpad.ac.id/4381/1/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.p df