## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue III, September 2022; 489-502 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.28006
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Jual  Beli  Makanan  Bertambah  Pajak  di  Makassar;  Studi  Komparasi Huku m Positif dengan Mazhab Syaf’i
Abrar Anugrah 1* , Abdi Wijaya 2 , M. Arafah 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 comabraranugrah17@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  tentang  jual beli  makanan  bertambah  pajak  di  makassar (studi komparasi hukum positif dengan mazhab syafi’ i). Pokok masalah tersebut selanjutya diuraikan kedalam  beberapa  sub  masalah  atau  pertanyaan  penelitian  yaitu  :  1)  bagaimana  praktik  jual  beli makanan dengan tambahan pajak di Makassar. 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli  makanan  bertambah  pajak  di  Makassar?.  3)  Bagaimana  tinjauan  mazhab  syafi’i  terhadap  jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  teologis, normatif  dan  sosiologis.  Penelitian  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  primer  dan  sekunder. Dalam  metode  pengumpulan  data  peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara.  Prosedur pelaksanaan  penelitian  yaitu  tahap  identifikasi  dan  taap  penolaan  data.  Analisis  data  yang digunakan  dengan  langkah-langkah  redukasi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Makanan yang ada di Kota Makassar, ada dua metode  yakni  proses  transaksinya  tidak  menambahkan  tambahan  pajak  dalam  transaksi    jual  beli makanannya  dan  ada  juga  yang  menambahkan  tambahan  pajak  sebesar  10%  setiap  transaksi makananan  yang  dipesan,  Jual  beli  Makanan  Bertambah  Pajak  di  Makassar  praktinya    ini  penjual tidak ada kejelasan terhadap tambahan pajak kepada pembeli saat melakukan traksaksi pembelian makanan.  2) Berdasarkan Pandangan Hukum Positif bahwa jual beli makanan bertambah pajak di Makassar  diatur  dalam  perda  No.  2  Tahun  2018  tentang  pajak  daerah  bahwa  hanya  mengatur tentang  kewajiban  membayar  pajak  sebesar  10%  setiap  bulan  dan  memberi  kebebasan  kepada pelaku usaha dalam mengumpulkan pajak tersebut. 3) Menurut Mazhab Syafi’I jual beli bertambah pajak di Makassar belum memenuhi syarat sah jual beli karena mengandung unsur gharar, karena pada  harga  makanan  ada  tambahan  pajak  sehingga  harga  pada  menu  tidak  sesuai  dengan  yang dibayar,  sehingga  pembeli  tidak  mengetahui  secara  pasti  berapa  yang  harus  dibayar,  maka  hal tersebut  tidak  sah  berdasarkan  Mazhab  Syafi’I,  Adapun  yang  tidak  menambahkan  pajak  dalam transaksinya  jelas  dan  sesuai  dengan  harga  makanan,  tidak  mengandung  unsur  gharar,  dan terpenuhi syarat sahnya jual beli.
Kata kunci: jual beli, Makanan, Pajak, Hukum Positif, Mazhab Syafi’i

## Abstract
The main problem in this study is about buying and selling food with additional taxes in Makassar (a comparative study of positive law with the Shafi'i school). The subject matter is further elaborated into several sub-problems or research questions, namely: 1) how is the practice of buying and selling food with additional taxes in Makassar. 2) How is the positive legal review of buying and selling food
with added tax in Makassar?. 3) How is the view of the Shafi'i school of buying and selling food with additional taxes in Makassar?. The type of research used in this research is qualitative field research, using  theological,  normative  and  sociological  approaches.  The  study  used  two  sources  of  data, namely  primary  and  secondary.  In  the  data  collection  method,  the  researchers  conducted observations and interviews. The research implementation procedure is the identification stage and the data rejection stage. Data analysis used with data reduction steps, data presentation and data verification.  The  results  of  this  study  indicate  that:  1)  The  practice  of  buying  and  selling  food  in Makassar City, there are two methods, namely the transaction process does not add additional taxes in the sale and purchase of food and there is also an additional tax of 10% for each food transaction ordered, Selling and buying food with added tax in Makassar, in  practice, the seller does not  have clarity on the additional tax to the buyer when making transactions for food purchases. 2) Based on the positive legal view that buying and selling food adds tax in Makassar, it is regulated in Perda No. 2  of  2018  concerning  regional  taxes  that  only  regulates  the  obligation  to  pay  taxes  of  10%  every month and gives freedom to business actors in collecting the tax. 3) According to the Syafi'I school of law, the sale and purchase of increased tax in Makassar does not meet the legal requirements for buying  and  selling  because  it  contains  an  element  of  gharar,  because  the  price  of  food  has  an additional  tax  so  that  the  price  on  the  menu  does  not  match  what  is  paid,  so  the  buyer  does  not know exactly how much to pay. paid, then it is invalid based on the Shafi'i School. As for those who do  not  add  tax  in  their  transactions,  it  is  clear  and  in  accordance  with  the  price of  food,  does  not contain elements of gharar, and the conditions for the sale and purchase are valid.
Keywords: buying and selling, Food, Tax, Positive Law, Shafi'i School

## 1. Pendahuluan
Agama  Islam  merupakan  agama  yang  begitu  kompleks  dan  mengajarkan  secara  detail segala  permasalahan  umat  manusia  mulai dari hubungan  yang bersifat vertikal  seperti  shalat, dzakat,  puasa,  haji  dan  ibadah-ibadah  lainnya,  dan  ada  yang  bersifat  horizontal  seperti mualamah,  rumah  tangga  bahkan  sampai  permasalahan  mulai  dari  bangun  tidur  sampai tertidur kembalipun dijelaskan secara detail didalam agama  Islam. 1 Didalam ajaran  Islam ada tujuan besar yang harus dicapai seorang muslim yaitu kebahagian akhirat.
Dikehidupan  ini  Allah  swt  telah  menjadikan  manusia  masing-masing  saling membutuhkan  satu  sama  lainnya.  Supaya  mereka  saling  tolong-menolong  tukar  menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Baik dengan jual beli, sewa menyewa,  bercocok  tanam,  atau  perusahaan  yang  lain-lain.  Baik  dalam  urusan  kepentingan sendiri  maupun  kemashlatan  umum. 2 Oleh  karna  itu  Agama  memberikan  peraturan  yang sebaik-baiknya  karna  dengan  teraturnya  muamalah,  maka  kehidupan  manusia  jadi  terjamin pula  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  perbantahan  dan  dendam-dendam  tidak  akan  terjadi, 3 Dan  tujuan  Allah  swt,  dalam  menurunkan  teks  juga  sebagai  bentuk  kemaslahatan  demi  umat
1 Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam  Malik,”  Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab  1,  no.  2  (December  2019):  134– 45, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
2 Abdi  Wijaya,  “Daya  Serap  Lembaga -Lembaga  Fatwa  Terhadap  Masalah-Masalah  Hukum  Kontemporer;  Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU,” Mazahibuna, 2019.
3 Muammar M. Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al -Maqashid Al- Syar’iah,” Al -Azhar Islamic Law Review 1, no. 1 (2019): 1 – 8, https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
manusia.  Masa  modern  saat  ini  yang  dimana  segala  perbuatan  yang  dilakuan  dalam  aktivitas mualmalah dengan mudahnya dapat dihalalkan oleh seorang manusia yang belum memahami sepenuhnya  hukum-hukum  Islam  dalam  bermuamalah.  Dan  dalam  penerapan  hukum  Islam juga,  bahwa  implementasi  hukum  Islam  juga  harus  sesuai  dengan  kondisi  perkembangan zaman. kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis  adalah  menukar  barang  dengan  barang  atau  barang  dengan  uang  dengan  jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 4
Pada praktik jual beli untuk mendapatkan suatu benda/ jasa harus dilakukan dalam jalan yang  benar  yaitu mencari  benda/jasa dengan  cara  yang  halal dan  sesuai  dengan  syariat  Islam dan  ridho  oleh  Allah  sebagaimana  yang  di  dalam  Firman  Allah  Swt  termaktub  dalam  QS.  An- Nisa/4:29
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” 5
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  umat  Islam  terbesar  di  dunia  dan Sebagian  besar  menganut  paham  mazhab  syafi’I  Sehingga  segala  perbuatan  hukum  yang terkhusus  dalam  perbuatan  muamalah  secara  tidak  langsung  lebih  merujuk  kepada  kaedah – kaedah  yang  di  fatwakan  oleh  Imam  Syafi’ i.  serta  pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan kebijakan  dalam  permasalahan  ibadah  dan  transaksi  memberikan  kebebasan  seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan. 6
Kota Makassar ada beberapa warung makan yang dikenai pajak oleh pemerintah, salah satunya adalah restoran ayam goreng om chick, café upnormal, Janji Jiwa. Didalam praktik jual beli makanan di restoran makanan yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan  sebesar  Rp.30.000,00  yang  telah  sesuai  dengan  daftar  menu  makanan  yang  telah disediakan  oleh  restoran,  kemudian  ketika  pembeli  melakukan  transaksi  pembayaran  kepada penjual ternyata harganya naik menjadi Rp.34.000,00 karena adanya tambahan pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli hanya  mengetahui  bahwa  pembeli  harus  membayar  makanan  dengan  harga  Rp.30.000,00
4 Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
5 Kementerian  Agama,  Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya,  Edisi  2019  (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al - Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
6 Abdul  Syatar,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,”  Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 21, 2019): 120 – 33, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
bukan  Rp.34.000,00  dan  sepengetahuan  pembeli  maka  pada  umumnya  bahwa  yang  harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan malah pembeli.
Jika  melihat  dalam  Prinsip  dasar  bermuamalah,  didalam  jual  beli  yang  menjadi  syarat  objek akad itu harus diketahui secara jelas, dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka  tanpa  mengandung  unsur  keterpaksaan,  hal  itu  dilakukan  agar  dapat  keberkahan  dan kebaikan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  jual  beli.  Adapun  dalam  persoalan  ini  pihak pembeli  merasa  dirugikan  oleh  pihak  penjual  karena  pihak  penjual  tidak  trasnparan  bahwa setiap makanan yang dijual itu ternyata ada tambahan pajaknya.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ( field  research )  yang  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian,  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. 7 Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar menggunakan beberapa sampel dari penjual.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Kota Makassar
Dunia  usaha  terutama  didalam  kategori  usaha  kuliner  saat  ini  dapat  dilihat  bahwa kondisi  dari  usaha  ini  berjalan  dengan  pesat  di  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat  dapat  dilihat  peluang – peluang  dalam  dunia  usaha semakin  mudah  untuk  mendapatkan  berbagai  jenis  usaha  yang  ingin  dijalankan  untuk mendapatkan  kesuksesan  dalam  dunia  usaha.  Dengan  banyaknya  dibukanya  warung  makan maka secara otomatis akan banyak konsumen yang membeli makanan di restoran maka setiap pengusaha  restoran  di  tetapkan  oleh  aturan  berupa  ketetapan  pajak  restoran  yang  telah  di tetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.
Dengan  adanya  fenomena  seperti  ini  dengan  diterapkannya  pajak  restoran  oleh pemerintah  Kota  Makassar,  sehingga  membuat  para  pelaku  usaha  dalam  bidang  makanan  ini untuk  berfikir  keras  dalam  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  mungkin  dari  hasil  penjualan makanan  sesuai  dengan  penghasilan  yang  di  dapat  maka  dari  itu  agar  pelaku  usaha  tidak dirugikan  dengan  adanya  pajak  restoran  ini  sehingga  setiap  dalam  transaksi  makanan  di tambahkan dengan tambahan pajak, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di dua warung  makan  yang  ada  di  Kota  Makassar  yaitu  Warunk  Upnormal  dan  Rumah  Makan  Citra Minang.
7 Sugiyono, Metode Penelitiean Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 43.
1. Warunk Upnormal
Bapak Wibowo Pangestu atau akrab di panggil dengan Restu sebagai Manager restoran Warunk  Upnormal  mengungkapkan  bahwa  Warunk  Upnormal  berdiri  di  Kota  Makassar  di  Jl. Perintis Kemerdekaan No. 97b, Tamalanrea jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sejak 17 agustus 2019 merupakan cabang ke 4 yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Warung ini setelah  beberapa  hari  buka  kemudian  di  kenakan  pajak  restoran  oleh  pemerintah  Kota Makassar dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Kota Makassar dalam waktu setiap 1 bulan sekali sebesar Rp.25.000.000,00.
Pak  Restu  mengungkapkan  bahwa  dengan  adanya  pajak  restoran  maka  pihak  restoran menetapkan  pajak  kepada  konsumen  melalui  transaksi  pembelian  makanan  sesuai  dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Restu menjelaskan bahwa memang didalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang dibeli  dikenakan  tambahan  biaya  pajak.  Menurut  Pak  Restu  bahwa  dengan  tidak  adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di bill tagihan adanya tambahan pajak. ” 8
Menurut  Zen  sebagai  pembeli  Makanan  di  Warunk  Upnormal  ia  sebelumnya  belum mengetahui  sebelumnya  tidak  mengetahui  adanya  biaya  pajak  pada  makanan  saat  proses transaksi  dalam  jual  beli  yang  dilakukan  dan  penjual  tidak  memberitahu saat  proses  transaksi adanya  tambahan  biaya  pajak,  namun  saat  melakukan  transaksi  jual  beli  makanan  Zen mengetahui  di  struk  pembayaran  adanya  tambahan  biaya  pajak,  maka  dengan  adanya tambahan  biaya  pajak  menurut  Zen  tidak  adanya  keterbukaan  dari  penjual  saat  melakukan transaksi  jual  beli  sehingga  dengan  tidak  ada  keterbukaan  adanya  tambahan  biaya  pajak  Zen merasa  tidak  rela  dan  tidak  ikhlas  ketika  melakukan  proses  pembayaran  adanya  tambahan pajak sehingga Zen melakukan komplain kepada penjual dengan adanya tambahan pajak ini. ” 9 Menurut  Fawaz  sebagai  seorang  pembeli  di  Warunk  Upnormal  ia  sebelumnya  baru pertama  kali  dating  kedalam  warung  makan  ini  dan  tidak  mengetahui  bahwa  aka  nada tambahan  biaya  pajak  di  dalam  transaksinya  jual  beli  yang  dilakukann  dan  penjual  juga  tidak memberi tahu sebelumnya bahwa akan didalam transaksinya akan ada tambahan biaya pajak, namun saat melakukan proses transaksi makanan fawaz baru mengetahui bahwa didalam struk pembayaran ada tambahan pajak, maka dengan adanya tambahan pajak. Menurut Fawaz tidak ada keterbukaan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada tambahan pajak, sehingga membuat  fawaz  ini  merasa  tidak  rela  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  tersebut,  karena mengaggap bahwa pemilik restoranlah yang harus menutupi atau membayar pajak tersebut. 10
8 Wibowo Pengestu (28 Tahun), Manajer Warunk Opnormal, Wawancara, Makassar, 31 Desember 2021.
9 Zen (25 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 04 Januari 2022.
10 Fawaz (24 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 04 Januari 2022
Menurut  Fira  yang  merupakan  pembeli  di  Warunk  Upnormal  ia  sebelumnya  belum mengetahui  akan  ada  tambahan  biaya  pajak  didalam  makanannya  pada  saat  proses  transaksi dalam  jual  beli  makanan  pihak  penjual  tidak  memberitahukan  sebelumnya  bahwa  didalam proses  transaksinya  akan  ada  penambahan  biaya  pajak,  namun  saat  melakukan  transaksi  jual beli makanan Fira mengetahui bahwa di struk terdapat tambahan biaya, maka dengan adanya tambahan  biaya  pajak  ini  menurut  Fira  dengan  tidak  adanya  keterbukaan  ataupun pemberitahuan  sebelumnya  akan  adanya  tambahan  biaya  pajak  ini  Fira  merasa  enggan  dan tidak  rela  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  itu,  karna  sebelumnya  dia  hanya  mengetahui akan  membayar  sebesar  Rp25.000,00  malah  menjadi  28.000,00  sehingga  saya  melukan komplain terkait hal ini. 11
Menurut  Ain  yang  merupakan  salah  seorang  pembeli  yang  berkunjung  di  Warunk Upnormal, yang sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa akan ada tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan  Ain  mengetahui  di  struk  pembayaran  adanya  tambahan  biaya  pajak,  maka  dengan adanya  tambahan  biaya  pajak  menurutAin  tidak  adanya  keterbukaan  dari  penjual  saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak  Ain  merasa  tidak  rela  namun  jika  adanya  kejelasan  dan  keterbukaan  di  awal  transaksi maka ia rela untuk membayar biaya pajak tersebut. 12

## 2.  Rumah Makan Citra Minang
Bapak  Noah  Christian  yang  merupakan  salah  seorang  penanggung  jawab  di  rumah makan  Citra  Minang  ini  berdiri  di  Kota  Makassar  di  Jl.  Talasalapang  No.21,  Gn.  Sari,  Kec. Rappocini, Kota Makassar, dan berdirinya rumah makan ini rumah makan Citra Minang setelah berdirinya  dikenakan  pajak  oleh  pemerintah  Kota  Makassar,  dan  dalam  setiap  bulannya membayar  pajak  kepada  pemerintah  Kota  Makassar  sebesar  Rp.1.200.000,00  sesuai  dengan omset  penjualan  setiap  bulannya,    Bapak  Noah  menjelaskan  bahwa  rumah  makan  ini  tidak memberikan tambahan pajak pada pembeli saat pembelian makanan sehingga rumah makan ini benar-benar  bertanggung  jawab  terhadap  hasil  yang  didapat  dari  penjualan  makanan  untuk membayar  pajak  kepada  pemerinyah  kota  makassar,  dengan  beranggapan  bahwa  tidak memberikan  tambahan  pajak  didalam  transaksi  jula  belinya  karena  akan  timbulnya permasalahan  atau  komplain  melihat  kondisi  sekitar  lingkungan  rumah  makan  ini  rata-rata  di huni oleh mahasiswa, karena pernah ada waktu pembeli membeli makanan dengan ditambah
11 Fira (21 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 05 Januari 2022
12 Ain (22 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 05 Januari 2022.
dengan biaya pajak mereka complain, maka dari itu pajak yang disetor kepada pemerintah Kota Makassar sepenuhnya ditanggung oleh pihak warung makan. 13
Menurut  Muh.  Alga  yang  biasa  di  panggil  Alga  ini  mengutarakan  bahwa  membeli makanan di rumah makan Citra Minang ini sesuai dengan dengan apa yang dipesan dan sama yang dibayar, sehingga proses transaksi dan pembayarannya pun jelas dan sesuai yang tertera pada  menu  yang  disediakan  oleh  rumah  makan  ini,  sehingga  membuat  Alga  ini  senang berkunjung untuk membeli makanan di rumah makan ini. 14
Menurut Adnan mengatakan bahwa membeli makanan di rumah makan Citra Minang ini sesuai dengan dengan apa yang dipesan dan sama yang dibayar, sehingga proses transaksi dan pembayarannya  pun  jelas  dan  sesuai  yang  tertera  pada  menu  yang  disediakan  oleh  rumah makan  ini,  sehingga  membuat  Alga  ini  senang  berkunjung  untuk  membeli  makanan  di  rumah makan ini. 15
Menurut Pak Syamsuddin mengatakan bahwa membeli makanan di rumah makan Citra Minang  ini  sesuai  dengan  dengan  apa  yang  dipesan  dan  sama  yang  dibayar,  sehingga  proses transaksi  dan  pembayarannya  pun  jelas  dan  sesuai  yang  tertera  pada  menu  yang  disediakan oleh rumah makan ini, sehingga membuat Alga ini senang berkunjung untuk membeli makanan di rumah makan ini. 16
3.2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Kota Makassar Penerapan  pajak  restoran  yang  ada  di  Indonesia,  pemerintah  Indonesia  sudah  telahi menetapkan bagaimana peraturannya yang di cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD).  Didalam  pasal  38  ayat  2 dijelaskan  bahwa  Kewajiban  Pajak  Restoran  Adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang mengusahakan  restoran,  dan  dialam  pasal  40  ayat  1  dan  2  menjelaskan  bahwa  tarif  pajak restoran  ditetapkan  paling  tinggi  10%  (sepuluh  persen)  dan  tarif  dari  pajak  restoran  tersebut ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah. 17 Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  kewajiban  terhadap membayar pajak restoran itu diwajibkan kepada semua pelaku usaha restoran.
Sesuai  dengan  amanat  yang  sudah  di  cantumkan  didalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 Maka Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah terkait amanat Undang – Undang  Tersebut,  yakni  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Pajak Daerah. Yang dimana aturan tentang penetapan pajak restoran tercantum dalam
13 Noah  Christian  (29  Tahun),  Penanggung  jawab  pada  rumah  makan  citra  minang,  Wawancara,  Makassar,  10 Januari 2022.
14 Muh. Alga (24 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2022.
15 Adnan (26 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2022.
16 Syamsuddin (35 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2022.
17 Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
pasal  10  sampai  pasal  13. 18 Bahwasanya  sesuai  dengan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  kota  makassar  mewajibkan  pajak  restoran  yang  dibayar  setiap  bulannya  adalah 10% dari total pendapatan yang didapat oleh pelaku usaha restoran.
Sebagaimana  dengan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di  Kantor  Pendapatan daerah Kota Makassar, Peneliti mewawancarai salah satu staff pada bagian Biro Pajak Restoran bernama Bapak Fatah Yasih, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Fatah Yasih beliau mengungkapkan bahwa sejak berdirinya suatu restoran maka pada waktu itu pula pemberlakuan pajak restoran itu berlaku, kategorisasi restoran atau warung makan yang dimaksud  adalah  rumah  makan  yang  memiliki  bangunan,  baik  segala  jenis  makanan  dan minuman yang disediakan oleh pemilik warung makan tersebut semuanya terkenai pajak. Dan pemilik restoran wajib menyetor pajak restoran setiap bulannya sebesar 10% dari pendapatan yang  diperoleh  dari  hasil  penjualan  makanan  direstoran  tersebut  kepada  Kantor  Pendapatan Daerah  Kota  Makassar,  dan  apabila  terlambat  ataupun  tidak  membayar  pajak  maka pembayaran  pajak  berikutnya  akan  diberikan  denda  sebesar  2%  dari  total  pendapatan perbulannya.  Kemudian  adapun  pemerintah  memberikan  kebebasan  seluas-luasnya  kepada setiap  pelaku  usaha  baik  warung  makan  ataupun  restoran  untuk  menggunakan  berbagai  cara untuk mampu memenuhi pembayaran pajak setiap bulannya. 19
Maka  dari  itu  melihat  bahwa  tidak  adanya  penekanan  atau  metode  yang  di  tetapkan oleh  pemerintah  dalam  memperoleh  pajak  restoran,  maka  setiap  pelaku  warung  makan  dan restoran  diberikan  kebebasan  untuk  menggunakan  berbagai  macam  cara  dalam  memenuhi kewajiban pajak tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya dalam  setiap  transaksi  makanan  yang  dilakukan  setiap  pelaku  usaha  warung  makan  dan restoran  ada  dua  metode  yang  digunakan,  pertama  ada  yang  memisahkan  antara  harga makanan dan pajak restoran, dan ada juga warung makan atau restoran yang tidak memberikan tambahan  pajak  kepada  konsumen  dalam  setiap  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  sehingga hanya pemilik restoran saja yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran pajak tersebut.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  Hukum  Positif  tidak  ada  penekanan yang  diberikan  kepada  setiap  pelaku  usaha  warung  makan  ataupun  restoran  dalam memperoleh  hasil  pajak  tersebut,  karena  sesuai  dengan  apa  yang  tertera  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dan  Perda  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2018  hanya mencantumkan  tentang  kewajiban  pajak  setiap  bulannya  sebesar  10%  dari  total  pendapatan
18 WaliKota  Makassar  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2018.  Bab  V, Pasal 10 -13.
19 Fatah  Yasih  (55  Tahun),  Staff  Biro  Pajak  Restoran  Kantor  Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar,  Wawancara, Makassar, 15a Januari 2022.
yang didapatkan oleh setiap warung makan ataupun restoran. dan tidak ada penekanan terkait bagaimana metode ataupun transaksi yang dilakukan dalam mengumpulkan pajak tersebut.

## 3.3. Tinjauan Mazhab Imam Syafi’I terhadap Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Kota Makassar
Agama  Islam  juga  mengenal  tentang  pajak,  dengan  istilah  dharibah,  dan  bahwasanya  terjadi perbedaan  pendapat  ulama  terkait  permasalahan  pajak  ini.  ada  beberapa  ulama  yang  tidak sepakat terhadap  pajak dan  juga  ada  yang  sepakat  dengan pajak  ini.  Akan tetapi  berdasarkan pendapat  mazhab  syafi’I  sepakat  terikait  atas  pajak  ini,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Imam  Al-Ghazali  bahwa  memungut  uang  selain  zakat  pada  rakyat  itu  diperbolehkan  apabila diperlukan  dan  kas  di  Baitul  Mal  tidak  lagi  mencukupi  untuk  kebutuhan  negara  baik  untung perang dan lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dan di Baitul Mal, maka itu tidak boleh. 20 Terkhusus  dalam  pajak  jual  beli  makanan  tidak  terlalu  dijelaskan  secara  terperinci didalam  Islam,  tapi  dapat  diambil  sebuah  garis  besar  bahwasanya  membayar  pajak  itu hukumnya  boleh  berdasarkan  pendapat  mazhab  syafi’I,  sehingga  mekanisme  yang  dilakukan dalam  mengumpulkan  pajak  restoran  setiap  bulannya  semuanya  diserahkan  Kembali  kepada para Pelaku Usaha yang jelas tetap membayar dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang.
Kemudian  didalam  pelaksanaannya  dalam  mengumpulkan  pajak  restoran  ini sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  ada  dua  metode  yang  digunakan  ada  yang tidak  menambahkan  pajak  dalam  jual  beli  makanannya  dengan  kata  lain  bahwa  pemilik restoran sendiri yang sepenuhnya menutupi pajak restoran setiap bulannya. Dan ada juga ada juga  yang  memasukkan  tambahan  pajak  dalam  akad  jual  beli  makanannya  dan  memisahkan dengan  harga  makanannya,  sehingga  akad  yang  ada  didalam  objek  jual  belinya  tidak  dapat dipastikan  secara  pasti  pada  harga  makanan  adanya  tambahan  pajak.  Dimana  pembeli  sudah berkeyakinan bahwa harga makanan yang pesan sudah sesuai dengan harga yang telah tertera di menu makanan, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika dalam melakukan transaksi ini  harga  yang  makanan  yang  harus  dibayar  itu  tidak  sesuai  dengan  harga  yang  tertera  pada menu makanan yang ada di warung makan tersebut. Sehingga terjadi kenaikan dalam harga jual beli  makanan  itu  dikarenakan  adanya  pungutan  pajak  yang  dipungut  oleh  penjual  kepada pembeli makanan yaitu pajak restoran.
Jual beli seperti ini dapat disebut sebagai jual beli Gharar karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau belum dapat diketahui harganya secara pasti harga makanan yang harus dibayar  oleh  pembeli  saat  melakukan  transaksi  pembelian  makanan  adanya  tambahan  pajak
20 Dudung Abdul Syukur, “Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam,” Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan 1, no. 1 (2016).
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual. 21
Secara umum jual beli dalam kondisi tidak adanya kejelasan dan kepastian itu dilarang sebagai mana dengan sabda Rasulullah Saw:
Terjemahnya:
“Rasulullah Saw Melarang Jual Beli al -Hashah dan Jual beli Gharar (HR. Muslim). 22
Berdasasrakan  penjelasan  diatas  ada  beberapa  unsur – unsur  Gharar  pada  objek  akad dalam  jual  beli  karena  pada  harga  makanan  tidak  diketahui  adanya  tambahan  pajak  oleh pembeli  sehingga  menagkibatkan  pembeli  mengalami  kerugian  dan  merasa  tidak  rela.  Maka dapat  simpulkan  bahwa  secara  umum  jual  beli  gharar  ini  merupakan  jual  beli  yang  dilarang dilakukan didalam Islam.
Kemudian jika melihat transaksi jual beli ini dapat dilihat bahwa jika Kembali kepada Al – Qur’an, yakni QS. An -Nisa: 29 sebagai berikut:
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta  sesamamu  dengan cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas  dasar  suka  sama  suka  di antara kamu. Janganlah kamu membunuh   dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu. 23
Sesuai  dengan  petunjuk  ayat  diatas  ada  sebuah  kaidah  Bahasa  arab  yang  berbunyi “Larangan  Menunjukkan  Keharaman”  yang  telah  digunakan  para  ahli  fiqh  untuk  menetapkan suatu  hukum  terkait  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  diantara  manusia,  maka  larangan memakan harta sesama dijalan batil yang terdapat didalam QS. An-Nisa:29 adalah haram.
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  bahwasanya  melakukan  transaksi  yang  jual belinya ada ketidakjelasan atau jual beli gharar itu dilarang, berdasarkan dengan kaidah Bahasa arab “Larangan Menunjukkan Keharaman” maka jual beli gharar itu haram.   Maka berdasarkan pendapat para Ulama mazhab Syafi’I bahwasanya jual beli gharar itu diharamkan sebagaimana yang disampaikan  oleh  imam  Al-Muzannu dalam  kitab Mukhtasar  Al-Muzanni Ala  Al  Umm juz yang kesembilan yang menyatakan: “Berkata Imam Syafi’I: telah memberitahukan kepada kami dari  Abi  Hazim  bin  Dinar  dari  Ibn  Al-Musayyib  bahwa  Rasulullah  Saw  telah  Melarang  Jual  beli
21 Agung  Fakhruzy,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Pajak  Restoran  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Makanan,” Al -Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 1, no. 2 (2019): 143 – 65.
22 Imron  Mu’ammal  Hamidy  and  Umar  Fanany,  Terjemah  Nailul  Authar  Himpunan  Hadits -Hadits  Hukun,  Jilid  5 (Semarang: PT. Bina Ilmu, 2001).
23 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, h. 41.
yang  mengandung  unsur  penipuan.  Dan  daripada  bentuk  jual  beli  Gharar  Menurut  (Mazhab) kami ialah menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak jelas apa yang dijual belikan.” 24
Sehingga  jika  dapat  dilihat  bahwa  dengan  transaksi  jual  beli  makanan  yang    objek akadnya  tidak  dapat  dipastikan  atau  belum  dapat  diketahui  harganya  secara  pasti  harga makanan  yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  saat  melakukan  transaksi  pembelian  makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak tersebut menjadi dilarang.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  yang  telah  penulis  paparkan  bahwasanya  terdapat beberapa  korelasi  yang  ditemukan  antara  pandangan  Hukum  Positif  dan  pandangan  mazhab Syafi’I  mengenai  transaksi  jual  beli  makanan  bertambah  pajak  yang  berada  di  kota  Makassar yang diantaranya sebagai berikut.
Sebagai warga negara Indonesia yang tentunya wajib untuk mengikuti dan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan sebuah negara yang didalamnya mengandung aturan-aturan yang mengikat kepada masyarakatnya agar terwujud masyarakat yang tertib dan Makmur. Dan yang terkhususnya dalam hal ini adalah pajak restoran,  pajak ini menjadi salah satu pajak yang diterima  oleh  pemerintah  daerah  dari  setiap  pelaku  usaha  warung  makan  atau  restoran  yang ada dalam suatu daerah setiap bulannya mulai dari 5%, 7% sampai 10% dari total pendapatan yang  didapatkan  dari  hasil  jualan  makanan.  Dan  hasil  dari  pajak  tersebut  itu  sebagai  upaya untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan daerah, dan kemakmuran masyarakat yang ada didaerah tersebut.
Sebagai umat beragama Islam yang taat dan beriman yang telah mengucapkan kalimat syahadat  wajib  mengikuti  segala  bentuk  aturan  yang  telah  ditetapkan  didalam  Al- Qur’an  dan Sunnah dan pemerintah yang sah yang berada didaerahnya masing-masing. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al- Qur’an QS. An -Nisa: 59 yang berbunyi Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi   Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 25
Sebagaimana  penjelasan  ayat  diatas  bahwasanya  mengikuti  dan  mentaati  perintah  ulil amri (pemegang kekuasaan) yang dalam hal ini adalah pemerintah merupakan suatu kewajiban umat  muslim  untuk  mengikuti  dan  mendukung  pemerintah  yang  sah  itu  selama  berada  pada jalur kebaikan.
24 Al  Imam  Al-Muzani,  Mukhtasar  Al – Muzani  ala  Al-Umm,  Jilid  ke  9,  terj,  Muhammad  Syuad  Al-Faiz,  dkk, Mukhtasar Al – Muzani ala Al- Umm, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Syafi’i, 2011), h. 50 -51.
25 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, h. 50.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
Mengingat  didalam  Islam  juga  mempunyai  hukum  tersendiri  dalam  mengatur masyarakatnya, maka umat Islam menerima dua hukum yang harus dijalankan dilain sisi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karna berstatus sebagai warga negara, dan  juga  dituntut  untuk  senantiasa  menjalankan  dan  mengikuti  syariat  Islam,  di  negara Indonesia khususnya sebagaian besar perangkat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaras dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga Hukum negara dan Hukum Islam bisa berjalan secara beringingan.
Melihat bagaimana proses transaksi jual beli makanan bertambah pajak yang ada di kota Makassar ada beberapa hal yang mampu dikorelasikan antara hukum positif dan Mazhab Imam Syafi’I antaranya sebagai berikut:
1. Bahwasanya antara hukum positif dan mazhab imam syafi’I sama – sama membolehkan adanya  kebolehan  untuk  pemerintah  meminta  pajak  kepada  masyarakat,  hanya  saja dalam mazhab syafi’I memberikan kebolehan jika kondisi keuangan negara sudah tidak ada  maka  dibolehkan  pajak,  akan  tetapi  jika  dalam  kas  negara  masih  mempunyai simpanan yang cukup maka tidak diperlukan.
2. Aturan dalam hukum positif mengeluarkan aturan tentang pajak restoran yang dimana hasil  dari  pemungutan  itu  dikembalikan  kepada  pemerintah  daerah  masing-masing sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sementara dalam mazhab Syafi’I dan hukum Islam secara umum  tidak  terlalu  membahas  tentang  pajak  restoran  ini.  hanya  saja  selama  proses transaksinya jelas dan kedua pihak saling rela maka dibolehkan.
3. Penerapan pajak restoran itu pemerintah memberikan kebebasan kepada semua pelaku usaha  bagaimana  cara  mereka  untuk  mengumpulkan  pajak  tersebut.  Sehingga  pada realisasinya  para  pengusaha  makanan  ini  menggunakan  berbagai  macam  cara  untuk meraup  keuntungan  dan  mencari  cara  untuk  menutupi  pajak  restoran  yang  harus dibayar setiap bulannya. Maka peneliti melihat ada dua macam cara yang dilakukan oleh pengusaha  makanan  dalam  menutupi  kerugian  akibat  pembayaran  pajak  restoran tersebut,  cara  pertama  adalah  para  pelaku  ;usaha  membebankan  segala  pembayaran pajak  ditanggung  oleh  pemilik  usaha  makan,  sehingga  dalam  transaksinya  tidak  ada penambahan harga terhadap transaksi jual beli makanan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dan cara kedua yakni dengan menambahkan tambahan pajak  diluar dari harga  makanan  yang  dibeli  oleh  konsumen.  Sehingga  yang  kerap  terjadi  adalah konsumen  tidak  dapat  memastikan  harga  yang  harus  dibayar  karena  adanya penambahan pajak tersebut.
4. Mazhab  Syafi’I  melihat  bahwa  dari  dua  metode  tersebut  bahwasanya  membolehkan transaksi  jual  beli  pertama  yang  dimana  dalam  transaksi  jual  beli  makanannya  jelas
tanpa ada penambahan apapun dengan kata lain transaksinya sah karena sudah sesuai dengan  syariat  Islam  dan  kedua  belah  pihak  sama-sama  rela.  Dan  metode  yang  kedua dimana  model  transaksi  jual  beli  makanan  membedakan  antara  pembayaran  harga makanan dan tambahan pajakan, dalam hal ini berdasarkan uraian diatas ini merupakan jenis  jual  beli  yang  mengandung  unshur  Gharar  yang  dimana  adanya  ketidak  jelasan objek  akad  sehingga  pembeli  tidak  mengetahui  secara  pasti  harga  yang  akan  dibayar, dan  membuat  pembeli  merasa  tidak  rela  terhadap  proses  transaksinya  dikarenakan harga  yang  terpasang  tidak  sesuai  dengan  harga  yang  harus  dibayar.  Maka  sesuai dengan  pendapat  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  jual  beli  dalam  metode  ini  itu dilarang oleh pandangan Ulama Mazhab Syafi’ i.

## 4. Kesimpulan
Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran (penjual) yaitu  Warunk  Up  Normal  bahwa  pihak  penjual  tidak  adanya  keterbukaan  dan  kejelasan  terhadap tambahan  pajak  saat  transaksi  pembelian  makanan  sehingga  pihak  pembeli  tidak  mengetahuinya  dan mengakibatkan  pihak  pembeli  merasa  tidak  rela  dan  mengalami  kerugian  serta  adanya  kekecewaan sudah membayar makanan dan harus menambah pembayaran pajaknya. Sementara dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambah pajak pada rumah makan citra minang didalam praktiknya jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual sesuai dengan harga yang tertera sehingga  proses  transaksinya  jelas  dan  tidak  ada  tambahan  pajak  sehingga  para  konsumen  yang berkumpung pada warung makan ini merasa senang dalam jual beli yang dilakukan. Hukum positif dan Mazhab Syafi’I keduanya membolehkan tentang kewajiban pajak, tapi dalam mazhab syafi’I mempunyai persyaratan yakni Ketika kas negara sedang tidak cukup atau mengalami kekurangan baru dibolehkan, sementara  kewajiban  membayar  pajak  restoran  sebagaimana  dalam  amanat  UU  No.  28  Tahun  2009 tentang PDRD yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang  dimana  setiap  bulan  pihak  restoran  wajib  memberikan memberikan 10%  dari  hasil penjualnya kepada pemerintahan daerah, sementara didalam Mazhab Syafi’I tidak terlalu menjelaskan secara  detail  mengenai  pajak  restoran. Tinjauan  Mazhab  Syafi’I  mengenai  jual  beli  makanan  dengan membedakan harga makanan kemudian ditambahkan dengan pajak adalah tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat jual beli karena didalam  transaksinya mengandung unsur-unsur gharar  dalam objek akad  pada  harga  ada  penambahan  pajak  yang  dimana  itu  merugikan  pihak  pembeli  karena  dalam makanan yang dijual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan  pajak  yang  harus  dibayar  sehingga  pembeli  merasa  tidak  rela  harus  membayar  pajak  pada makanan yang dibeli.
Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dengan Mazhab Syafi ’i Abrar Anugrah, et. al.

## Daftar Pustaka
Fakhruzy, Agung. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual  Beli  Makanan.” Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law 1,  no.  2 (2019): 143 – 65.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Mu’ammal Hamidy, Imron, and Umar Fanany. Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukun . Jilid 5. Semarang: PT. Bina Ilmu, 2001.
Muammar  M.  Bakry.  “Asas  Prioritas  Dalam  Al -Maqashid  Al- Syar’iah.” Al-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 1 (2019): 1 – 8. https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
Mustafa,  Zulhasari.  “Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat Kemanusiaan.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
Musyahid, Achmad. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep  Maslahat  Imam  Malik.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2 (December 2019): 134 – 45. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Sugiyono. Metode Penelitiean Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, . Bandung: Alfabeta, 2013.
Syatar,  Abdul.  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation.”
Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (December  21,  2019):  120 – 33. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Syukur,  Dudung  Abdul.  “Gap  Pemikiran  Keberadaan  Pajak  Berdasarkan  Perspektif  Syariat Islam.” Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan 1, no. 1 (2016).
Wijaya,  Abdi.  “Daya  Serap  Lembaga -Lembaga  Fatwa  Terhadap  Masalah-Masalah  Hukum Kontemporer;  Studi  Komparatif  Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU.” Mazahibuna , 2019.